Snt11072014

LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 11 JULI 2014

Tuntutan JPU KPK Seret Nama Lain DUGAAN keterlibatan pihak – pihak lain dalam kasus suap mantan Kajari Praya, Subri, SH, MH terungkap dalam pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK, dalam sidang Kamis (10/7) kemarin. Sinyal para pegiat antikorupsi, bahwa kasus ini tidak akan berhenti sampai tersangka Subri dan Lusita Anie Razak, mulai menguat.

Dugaan keterlibatan pihak lain itu khususnya berkenaan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dijeratkan kepada Subri, sebagai delik penyertaan atas perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dalam dakwaan primair ke satu misalnya, disebutkan Lusita Anie Razak bersama – sama Bambang W. Soeharto memberi janji atau hadiah berupa uang Rp 100 juta rupiah. ‘’Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada jabatannya,’’ demikian sebut JPU KPK Asrul Alimina.

Sejumlah nama lain yang disebut juga dalam tuntutan JPU, baik yang keterkaitan dengan dugaan pemberian uang dan komunikasi dalam rangka mengatur perkara Along.

Dalam materi tuntutan itu, KPK juga mengungkap ada catatan pengeluaran dari Lusita Anie Razak untuk ke beberapa orang, berdasarkan barang bukti nomor 37. Diantaranya dugaan pemberian kepada terdakwa Subri sebesar Rp 45 juta. Kemudian dugaan pemberian kepada Kapolres Lombok Tengah AKBP Supriadi Rp 25 juta.

Dugaan pemberian dana kepada Kasatreskrim Iptu Deni Septiawan Rp 10 juta dan Kasi Pidsus Kejari Praya Aprianto Kurniawan Rp 10 juta.

Dalam hal komunikasi yang diduga tujuannya untuk mengatur perkara Along, KPK juga mencatat orang yang hampir sama.

Nama lain yang disebut beberapa kali dalam materi tuntutan, Kapolsek Praya Barat Kompol Ridwan Marzuki.

Bersambung ke hal 5

TO K O H

(Suara NTB/dok) (Suara NTB/dok)

Tak Deteksi Kecurangan

05:00

05:10

12:23

Mataram (Suara NTB) Mantan Kajari Praya Subri, SH,MH dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa KPK, pada sidang dengan agenda tuntutan Kamis (10/7). Dia disebut terbukti bersalah menerima suap dari Direktur PT. Pantai Aan, Lusita Anie Razak. Atas tuntutan itu Subri mengaku keberatan dan akan menjawab lewat pledoi pekan depan.

Dua JPU KPK Asrul Alimina, SH dan Ali Fikri, SH yang membacakan bergilir materi tuntutan Subri, mengatakan, tuntutan hukuman tersebut didasari sejumlah pertimbangan. Salah satunya, Subri adalah pejabat Kejaksaan yang akibat perbuatannya telah meruntuhkan wibawa institusi Kejaksaan secara keseluruhan.

Hal-hal yang memberatkan lainnya karena perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi, posisi

Subri sebagai pejabat negara yang seharusnya tidak menerima hadiah.

“Memohon kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa bersalah dan dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara,” kata JPU KPK Ali Fikri dalam poin tuntutannya.

Jaksa menjerat terdakwa Subri dengan pasal berlapis dakwaan primair.

Bersambung ke hal 5

EKSPRESI Ekspresi Subri saat mendengarkan tuntutan JPU yang menuntutnya 12 tahun penjara dalam kasus suap dan Subri ditenangkan istrinya (atas).

Demikian disampaikan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H M.H, Kamis (10/7) kemarin.

Ekspose ini dilakukan menurut Kajari Sumbawa, setelah kejaksaan melayangkan su-

KO M E N TTAA R BAWASLU NTB tak mendapati adanya praktik – praktik kecurangan di Pilpres semisal praktik politik uang ataupun praktik – praktik kecurangan lainnya. Temuan yang diperoleh Bawaslu lebih mengarah pada aspek – aspek teknis penyelenggaraan seperti adanya kekurangan logistik dan persoalan daftar pemilih.

Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S.Ag, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (10/7) kemarin menerangkan bahwa berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan sejak Selasa (8/7) lalu, Bersambung ke hal 5

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyelidikan dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus berlanjut. Setelah melakukan sejumlah klarifikasi untuk pendalaman kasus dan konsultasi ke sejumlah pihak terkait, kini Kejaksaan Negeri Sumbawa akan menggelar ekspose ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB di Mataram.

H. Usman

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Kejari Sumbawa Ekspose Kasus DAK KSB ke BPK

Terancam Batal Berangkat RATUSAN Jemaah Calon Haji (JCH) NTB terancam batal berangkat tahun ini karena belum melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Jumlah kuota JCH NTB tahun 2014 sebanyak 3.572 orang. Data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, sekitar 300 orang lebih JCH yang belum melunasi BPIH. Batas penyetoran BPIH tahap pertama adalah 10 Juli 2014.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Drs. H. Usman mengatakan, Bersambung ke hal 5

16 HALAMAN NOMOR 105 TAHUN KE 10

(Suara NTB/ars)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Sugeng Hariadi

rat permintaan audit investigasi oleh BPK. Dalam surat yang dilayangkan itu, pihaknya akan melakukan ekspose terkait kasus dimaksud. Lalu muncul jawaban dari BPK yang meminta Kejaksaan melakukan ekspose, Jumat (11/7) hari ini. ‘’Ekspose ini tindak lan-

‘’Ekspose ini tindak lanjut dari surat permohonan audit yang sebelumnya sudah dilayangkan ke BPK’’

jut dari surat permohonan audit yang sebelumnya sudah dilayangkan ke BPK,’’jelasnya.

Untuk ekspose tersebut, semua Kasi di Kejaksaan Negeri Sumbawa akan dilibatkan. Setelah ekspose nantinya, belum diketahui apa langkah BPK selanjutnya. Tetapi, biasanya BPK akan meminta data terkait kasus yang diajukan untuk diaudit.

Barulah kemudian tim turun ke lapangan. ‘’Audit ini juga dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara dalam kasus ini,’’cetus Sugeng.

Makanya, Kejaksaan belum bisa memastikan apakah ada indikasi kerugian negara dalam kasus ini. Dalam hal ini, pihaknya masih terus menggali agar kasus ini menjadi terang benderang.

Bersambung ke hal 5

Khuwailid

15:43

18:12

19:27

(Suara NTB/aan)

Banyak Hotel di KLU Disinyalir Belum Berizin Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mensinyalir tak sedikit hotel di kawasan pariwisata, beroperasi namun tak mengantongi izin. Kepala Bagian Pembangunan, Setda KLU, H. Zulfadli, kepada wartawan, Kamis (10/7), mengakui hotelhotel dimaksud menjadi fokus pekerjaan setelah Pilpres 2014. ‘’Tak bisa kami sebutkan jumlahnya, tapi hotel-hotel yang disinyalir banyak belum berizin, tidak memberi kontribusi ke KLU,’’ kata Zulfadli.

Ia menyebutkan, hotel-hotel itu lebih dulu dibangun tanpa berkoordinasi dengan Pemda KLU, atau ke Pemda Lobar sebelum KLU definitif.

Ragam izin yang belum dikantongi, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Amdal, izin beroperasi dan lainnya.

Mengacu ke wilayah tiga gili yang ada di KLU, Zulfadli meyakini, penertiban di kawasan wisata itu tidak hanya mengarah pada konstruksi bangunan yang melanggar ketentuan (roi) pantai semata. Namun lebih jauh, belum adanya komitmen dari perusahaan perhotelan yang ada di tiga gili untuk melaporkan diri, dan meminta persetujuan ke pemda setempat sebelum menjalankan konstruksi dan usaha. ‘’Tapi bagaimanapun bentuk pelanggarannya, kondusivitas yang kita utamakan. Penertiban

sendiri memang terhambat dengan pesta demokrasi, mulai dari Pilgub, Pilpres, puasa.

Bersambung ke hal 5 MAGNET - Kawasan wisata tiga gili, menjadi magnet wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB khususnya KLU. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata, hotel-hotel pun di kawasan itu tumbuh subur.

Namun ironis, diduga masih banyak hotel yang dibangun diduga tak dilengkapi izin.

Tampak wisatawan berjemur memadati pinggir Pantai Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Tanjung, KLU. (ant/Bali Post)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Halaman 2

Tak Digubris Pemilik Warung Kawal Proses Pilpres MENGANTISIPASI terjadinya kecurangan baik pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara, terus dilakukan oleh Kelurahan Pagesangan. Pasalnya, keamanan serta kondusivitas wilayah sudah menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat untuk mengawal suksesnya pesta lima tahunan tersebut.

Lurah Pagesangan I Made Gde Yasa menjelaskan, secara umum pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan aman di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing – masing lingkungan. Terbukti masyarakat sangat antusias menyalurkan aspirasinya serta tetap menjaga kondusivitas wilayah. “Aman – aman saja di sini (Suara NTB/dok) (Pagesangan, red),” aku Yasa dikonI Made Gde Yasa firmasi di ruangannya, Kamis (10/7).

Melihat partisipasi pemilih sambungnya, dari daftar pemilih tetap (DPT) tercatat 6.052 pemilih, sementara yang menyalurkan hak pilihnya 4.042 orang. Artinya, secara persentase kurang lebih 80 persen masyarakat menyalurkan aspirasinya. Kendati demikian, Yasa tidak memungkiri masih ada masyarakat yang tidak mencoblos. Bukan berarti sambungnya, masyarakat Golput, melainkan memang ada kesibukan – kesibukan yang tidak bisa dihindari. “Mungkin ada keluarganya yang sakit atau bahkan mereka keluar daerah,” kilahnya.

Yasa menegaskan, pihaknya tetap melakukan pengawalan bersama Babinmaspol dan Babinsa, agar tidak terjadi kecurangan atau bahkan penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum – oknum tidak bertanggungjawab. “Pokoknya, bersama Babinsa dan Babinmaspol tetap kawal pemilu ini,” tegasnya.

Dari 13 TPS sebutnya, tingkat partisipasi pemilih yang rata – rata 350 hingga 525 pemilih hampir 85 hingga 90 persen. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat untuk menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan sudah tinggi. “Rata – rata hampir secara keseluruhan datang memilih di tiap TPS,” akunya.

Terkait dengan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2015 mendatang, Yasa mengimbau masyarakat tetap meningkatkan partisipasi atau menyalurkan aspirasinya. Selain itu, dia berharap kepada KPU Kota Mataram, agar menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, sehinggat keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemilihan dalam mencapai 100 persen.

Tidak hanya itu, dia juga meminta masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan keamanan masing – masing. (cem)

Satpol PP Kritik Edaran Walikota Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram tak bisa menindak ataupun memberikan sanksi kepada para pelaku usaha warung makan yang buka siang hari di bulan puasa ini. Kepala Seksi (Kasi) Opdal Satpol PP Kota Mataram, Bambang EYD mengatakan pihaknya sudah sering melakukan penertiban selama puasa berjalan dua pekan ini, namun pihaknya hanya menyita barang bukti tanpa ada sanksi.

Razia dan penertiban paling sering dilakukan di Jalan Ismail Marzuki. “Mereka makan, kita sita barangnya. Mereka buka lagi. Sekarang apa tindakan atau sanksi-sanksi yang bisa diberikan? Apa hanya edaran saja?” ujarnya ditemui di kantornya, Kamis (10/7).

Bambang mengatakan pen-

ertiban warung makan tersebut bukan hanya tugas Satpol PP, tapi harus ada keterlibatan dinas terkait seperti Diskoperindag. Ia pun mempertanyakan apa selanjutnya tindakan Walikota Mataram setelah imbauan untuk tidak buka di siang hari tak dipatuhi para pedagang.

“Mana sanksi-sanksinya

tidak ada. Tidak bisa kita tindak. Kita hanya bisa mengamankan barang bukti saja. Tidak bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Seharusnya ada payung hukum yang jelas seperti Perwal sehingga pihaknya bisa memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran. “Jangan hanya keluarkan surat edaran atau im-

(Suara NTB/cem)

MASIH banyaknya warung makan yang buka siang hari membuat Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., angkat bicara. ‘’Kalau umat muslim tidak menghormati bulan ramadhan, lalu siapa lagi,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin.

Pemkot Mataram diminta melakukan pengawasan secara kontinyu.

Sebab, fenomena warung makan buka siang hari, terjadi hampir setiap tahun pada bulan ramadhan. Sayangnya, sejauh ini ia belum melihat ketegasan Pemkot Mataram terkait hal ini. ‘’Sehingga tidak anggap jadinya surat edaran Walikota,’’ cetusnya. Kendati demikian, Dewan tetap berharap (Suara NTB/fit) ada tindaklanjut surat edaran WalikoHM. Husni Thamrin ta Mataram yang dilakukan Satpol PP. Menurut dia, untuk memberikan penyadaran kepada warung makan yang berjualan siang hari pada bulan ramadhan, tidak bisa sebatas melakukan pengawasan. Pengawasan, sambung politisi PPP ini harus dibarengi dengan tindakan tegas. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pemilik warung yang dinilai tidak menghormati bulan ramadhan. ‘’Inikan sudah tiap tahun tapi mereka tidak jera,’’ imbuhnya.

Husni Thamrin menilai surat edaran yang telah dikeluarkan Walikota Mataram ditindaklanjuti setengah hati oleh pihak Satpol PP Kota Mataram. Seharusnya, sambung Husni, para pemilik warung makan dipanggil sebelum bulan ramadhan. ‘’Sampaikan pendekatan persuasif, sentuh hati mereka. Tapi ini kan tidak dilakukan,’’ demikian Husni.

Kalau dialog dilakukan Pemkot Mataram bersama pemilik warung makan dari jauh-jauh hari, ia yakin mereka tidak akan buka di siang hari. Menurut Husni edaran atapun imbauan untuk tidak berjualan nampaknya tidak dianggap oleh para pemilik warung makan. Sikap acuh para pemilik warung makan ini dipandang sebagai akibat tidak adanya efek jera kepada pihak yang melanggaredaran itu.

Selama tidak ada ketegasan, Husni yakin, hal ini akan terus terulang setiap tahun. Malah, karena tidak ada tindakan apa-apa dari Pemkot Mataram, para pedagang menganggap biasa-biasa saja surat edaran Walikota itu. Tindakan tegas berupa penutupan paksa dan penyitaan alat masak pemilik warung yang buka siang hari dianggap cukup efektif memberikan efek jera. (fit)

Bilik ATM Harus Sejajar dengan Bangunan Lain Mataram (Suara NTB) Bangunan bilik mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Mataram harus sejajar dengan bangunan lainnya.

Bangunan bilik ATM tak boleh terlalu menonjol atau maju ke depan dari bangunan lainnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota Mataram, Drs. H. Junaidi.

Junaidi menyebutkan prinsipnya bangunan bilik ATM harus memiliki sempadan atau jarak tertentu dari as jalan. “Sama juga dia dengan bangunan-bangunan toko. Karena bagaimnapun ATM itu merupakan bisnisnya bank dan terkena aturan seperti pertokoan, harus sejajar, tidak boleh menonjol ke depan. Kalau sampai menonjol ke depan itu menyalahi,” terangnya. Berdasarkan aturan, setiap bangunan harus berdiri 15 meter dari as jalan, seperti bangunan yang ada di kawasan Jalan Panca Usaha dan Catur Warga. “Jika ada yang lebih maju, itu melanggar,” ujarnya.

Ruang yang dimanfaatkan untuk membangun bilik ATM biasanya berada di depan bangunan lain seperti toko dan perkantoran. Ruang yang dimanfaatkan tersebut masuk ruang publik yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat parkir dan lainnya sehingga tak boleh dimanfaatkan untuk membangun bilik ATM. “Kalau semua ruang publik digunakan untuk membangun ATM, itu haknya publik, itu tidak boleh,” jelasnya.

Junaidi menyebutkan ada sekitar tiga sampai lima ATM yang menyalahi aturan. Pihaknya pun telah melayangkan teguran kepada pemilik lahan. Sementara bank sendiri menurutnya hanya penyewa sehingga tidak ditegur. Dalam memberikan teguran, ada beberapa prosedur yang dilakukan pihaknya yaitu teguran pertama dan kedua. Jika tak dipatuhi, maka bisa dilakukan pembongkaran.

Diharapkan masyarakat yang mengetahui aturan agar jangan menunggu ditegur pemerintah. Apalagi aturan juga sudah jelas bagaimana membangun. “Kita ingin kota ini rapi, indah, tertata, teratur, kalau semua melanggar aturan, kan ndak benar nanti,” cetusnya. “Kalau sudah jelas aturannya seharusnya tidak perlu diawasi bila perlu. Dalam izin juga sudah jelas aturannya anda boleh membangun sekian jaraknya dari as jalan,” pungkas Junaidi. (yan)

pihak yang membangun lapak di Jalan Ismail Marzuki sehingga juga punya kewenangan untuk menertibkan. Sebelum para pedagang diberikan lapak, mereka diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak boleh melanggar aturan.

Surat pernyataan tersebut juga bisa menjadi dasar pemberian sanksi. “Karena Diskoperindag tahu nama-nama pemilik (warung),” ujarnya. Meski demikian, Bambang mengatakan pihaknya tetap akan melakukan razia sampai bulan puasa berakhir baik razia warung makan maupun petasan. (yan)

Kawasan MICE akan Diatur dalam RDTR Kota Mataram

REKAPITULASI - Rekapitulasi suara hasil Pilpres sudah diumulai dari tingkat PPS. Nampak PPS Pagesangan melakukan rekapitulasi suara Kamis kemarin.

Edaran Walikota Tak Dianggap

bauan saja,” cetusnya.

Khusus di Jalan Ismail Marzuki, Bambang mengatakan selama lima tahun terakhir setiap bulan puasa selalu menjadi sasaran pihaknya melakukan razia. Tapi warung-warung tetap ada yang buka di siang hari. Bahkan surat edaran tersebut tak digubris para pedagang. “Ada surat edaran atau imbauan dirobek sama masyarakat. Kenapa bisa dirobek? Karena sanksinya tidak ada,” imbuhnya.

Diskoperindag maupun APKLI juga disebutkan mempunyai kewenangan untuk menertibkan. Diskoperindag adalah

Rekapitulasi Suara Pilpres Dimulai Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung 9 Juli di Kota Mataram, kondusif. Kondisi tersebut terlihat dari mulai pelaksanaan hingga penghitungan surat suara. Sementara, tahapan selanjutnya masih tahap rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing – masing kelurahan.

Pantauan Suara NTB, di Kelurahan Pagesangan PPS sudah melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari 13 TPS. Saksi kedua pasangan calon presiden Prabowo – Hatta dan Jokowi – JK terlihat menghadiri proses rekapitulasi. Selain itu, Panwas kecamatan dan aparat keamanan menyaksikan proses rekapitulasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( K P U ) Kota Mataram, H. A i n u l H. Ainul Asikin Asikin

menjelaskan, hasil pantauannya bersama tim baik itu Panwas, Komisioner dan Kepolisian, bahwa proses pemungutan suara di masing – masing TPS di Kota Mataram relatif kondusif. Diakui, kondisi tersebut juga terjadi pada pemilihan legislatif beberapa waktu lalu. “Alhamdulillah, kondisi masih kondusif,” aku Ainul Asikin dikonfirmasi di kantornya, Kamis (10/7).

Ketua KPU mengakui, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memulai proses pemungutan suara sesuai jadwal yakni 07.00 dan berakhir 13.00. Artinya, memang tidak ada gangguan yang menghalangi atau mengganggu tahapan pemilu. “Rata – rata seluruh TPS mulai jam 07.00 dan selesai penghitungannya sebelum ashar,” akunya.

Sementara itu tambahnya, beberapa kelurahan seperti Karang Pule, Pagesangan dan lainnya sudah melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Diketahui sesuai jadwal, rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan dari tanggal 10 - 12 Juli, PPK 13 - 15 Juli dan KPU dijadwalkan tanggal 16 - 17 Juli. “Kalau sekarang masih tinggat PPS,” sebutnya. Selain itu, dia mengakui banyak masyarakat dari luar daerah yang memprotes pihaknya, karena tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Pasalnya, sesuai aturan masyarakat yang memiliki KTP luar daerah, harus disertai dengan surat domisili dari kelurahan setempat. (cem)

(Suara NTB/cem)

Disosnakertrans Jangan Bela Diri

Anjal Masih Banyak Berkeliaran Mataram (Suara NTB) Sejumlah upaya yang dilakukan Pemkot Mataram untuk meminimalisir jumlah anjal, nampaknya belum sesuai harapan. Kenyataannya, masih banyak anjal yang berkeliaran. ‘’Saya minta Kepala Disosnakertrans jangan membela dirilah. Saya lihat sendiri kok, sepulang tarawih masih banyak anjal yang berkelaran di jalan,’’ terang anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji yang menghubungi Suara NTB, Kamis (10/7) kemarin Bahkan, Misban mengaku sempat menanyakan asal usul anjal tersebut. Ia meminta, Kepala Disosnakertrans lebih sering turun ke lapangan, sehingga mengetahui kondisi senyatanya. Ia menyayangkan pos pantau yang telah dibangun di sejumlah perempatan yang ada di Kota Mataram, tidak difungsikan secara kontinyu. ‘’Seharusnya pos pantau itu jangan difungsikan jam-jaman tapi terus menerus,’’ pintanya.

Sebelumnya Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik menegaskan, persoalan anjal, gepeng dan pengemis tidak bisa dilihat secara sepintas, melainkan harus dilihat dari seluruh aspek dan perlu formulasi. Kendati demikian, Khalik tidak memungkiri kalau pos pantau di pagi hari tidak dijaga oleh Tagana.

Hal tersebut memiliki alasan, karena sebagian besar petugas atau tagana memiliki tanggungjawab atau bekerja di instansi lain. Kedua, memang

kurangnya personel dan anggaran penguatan pos pantau. Terakhir, pihaknya mengevaluasi pola – pola anjal yang menghindari pos pantau.

Pengajuan anggaran pada APBD Perubahan khusus penanganan anak jalanan, pengemis dan gepeng di Mataram senilai Rp 100 juta pertahun, berbanding terbalik dengan harapan yang ada. Pasalnya, realisasi anggaran hanya Rp 25 juta pertahun. Disosnakertrans kewalahan merincikan peruntukan anggaran tersebut.

Diakui, pihaknya sudah bekerja selama lima bulan untuk penanganan anak jalanan, gepeng dan pengemis tanpa ada anggaran sedikitpun. Kendati demikian, dia mengklaim bahwa anggaran tidak menjadi persoalan atau halangan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. “Sudah lima bulan kita bekerja, memang tidak ada anggaran,” akunya.

Kondisi tersebut langsung ditanggapi Sekda Kota Mataram, sehingga langsung mendisposisikan penganggaran pada APBD Perubahan.

Kenyataannya, dari perencanaan Rp 100 juta yang diusulkan, pihaknya hanya mendapatkan Rp 25 juta untuk penanganan anjal, gepeng dan pengemis. Dengan proporsi anggaran tersebut, pihaknya merasa kesulitan untuk merincikan anggaran yang hanya Rp 25 juta. Dari pos anggaran yang direncanakan dirincikan Khalik, khusus petugas piket 30 orang diberikan upah Rp 30 ribu perhari, razia khusus dengan polisi dan Pol PP, biaya patroli, silaturahmi ke rumah anjal, membayar kepala lingkungan khusus memantau anjal di lingkungannya Rp 300 perbulan. Artinya, anggaran tersebut sangat minim melihat perencanaan dan tugas yang ada. (fit/cem)

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram saat ini menjadi salah satu tujuan wisata MICE (meeting, incentive, conference, dan exhibition).

Kunjungan wisata MICE menjadi salah satu penyumbang terbesar tingginya angka kunjungan wisata ke daerah ini. Nantinya kawasan MICE di Kota Mataram akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mataram.

Kepala Dinas Tata Kota Mataram, Drs. H. Junaidi mengatakan saat ini RDTR tersebut sudah selesai namun masih perlu beberapa penyempurnaan dan sosialisasi ke masyarakat. “Masih ada beberapa yang masih memerlukan penyempurnaan, itu yang kita selalu adakan workshop-workshop,” terangnya.

Dalam RDTR tersebut akan ditetapkan zonasi kawasan MICE. Bisa jadi juga akan ada Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang MICE ini yang menjadi turunan dari RDTR Kota Mataram.

Selain zona MICE, dalam RDTR tersebut juga ditetapkan beberapa zonasi seperti kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, perhotelan, perumahan, pergudangan, dan kawasan campuran (toko dan rumah). “Zona ini akan ditetapkan di Perda dan

sedang kita sosialisasikan karena kita masih membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat,” terangnya.

Mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini juga mengatakan untuk merampungkan RDTR ini, perlu koordinasi pihak-pihak terkait atau lintas sektoral. Agar segera rampung, pihaknya mengintensifkan koordinasi khususnya dengan Bappeda Kota Mataram.

“Kita juga akan sosialisasi ke kelurahan,” ujarnya. Perda RDTR ini seharusnya direvisi dalam lima tahun sekali. Hal itu merupakan peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini revisi RDTR tersebut belum dirampungkan.

Junaidi juga mengatakan penataan kota merupakan keniscayaan. Apalagi Kota Mataram sebagai ibukota provinsi harus mencerminkan penataan kota yang baik dan indah.

Karena jika penataan bangunan di kota ini kacau balau, konsekuensinya wajah NTB akan buruk.

Disampaikan juga bahwa pelanggaran tata ruang juga harus dicegah. Ruang-ruang yang telah ditentukan sebagai roi maupun RTH harus tetap sesuai fungsinya. Jarak antara jalan dan bangunan yang sudah ditetapkan juga harus tetap konsisten dilaksanakan. (yan)

Masih Ada DPT Ganda

Kinerja KPU Mataram Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Masih ditemukannya daftar pemilih tetap (DPT) ganda di tengah masyarakat, membuat kalangan Dewan lingkar selatan mengkritisi dan mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Pasalnya, pemuktahiran data yang dilakukan pascapemilihan legislatif (Pileg) beberapa waktu lalu, dinilai tidak ada artinya sama sekali.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyayangkan masih saja ditemukannya DPT atau formulir C6 ganda di masyarakat. Kondisi tersebut, berpotensi terjadinya kecurangan atau pembekakan suara ketika berlangsungnya pemilihan. “Keponakan saya sendiri dobel surat panggilannya, ada di TPS 8 dan TPS 9,” sesalnya dikonfirmasi usai pencoblosan di TPS 9 lingkungan Sindu Cakra Utara, Rabu (9/7).

Hal tersebut sebenarnya, harus diantisipasi oleh KPU jauh – jauh hari, sehingga tidak ada kasus form C6 ganda pada saat Pileg terulang kembali di Pilpres. Dia mengkritisi sekaligus mempertanyakan kinerja KPU selama ini. Pasalnya, pemuktahiran data pascapileg tidak ada hasilnya. “Dong, gimana hasil pemuktahiran yang kemarin,” tanyanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini juga menegaskan, KPU tidak bisa serta merta menyerahkan sepenuhnya kepada petugas di kelurahan. Artinya, KPU juga harus memiliki tanggungjawab dengan mengidentifikasi serta menginventarisasi data pemilih ganda. Sehingga, kepala lingkungan atau petugas di kelurahan tidak kewalahan dan menjadi sasaran emosi warga dan bahkan KPU. “Tidak bisa petugas kelurahan di serahkan begitu saja. Jadinya, mereka (Kaling atau petugas KPPS) kebingungan,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin mengatakan sebenarnya yang harus selektif mengenai data tersebut adalah petugas KPPS di masing – masing lingkungan atau kelurahan. Posisinya KPU hanya menunggu data yang diberikan oleh masyarakat, sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan.

“Sebenarnya, petugas KPPS harus selektif,” terangnya. Selain itu, dia mengatakan form C6 sudah dikirimkan jauh – jauh hari kepada PPS di masing – masing kelurahan. Sebenarnya, tenggang waktu seminggu dimanfaatkan untuk menyeleksi data pemilih yang dobel. “Tanggal 2 Juli kita kirim.

Itu harus dimanfaatkan oleh petugas,” imbuhnya. (cem)

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Tak Lagi Angkat Sekdes BADAN Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sengaja tidak mengangkat para sekretaris desa (sekdes). Akibatnya, banyak desa yang tidak sekdes dari unsur PNS. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Lotim, Khaerul Amri, menjelaskan, dalam waktu dekat akan ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan sekdes. Di mana, telah tertuang dalam Undang-undang (Suara NTB/rus) Nomor 6 Tahun 2014 dan Khaerul Amri Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kewenangan pengangkatan sekdes dilakukan kepala desa (kades).

Diakuinya, sisa waktu tinggal enam bulan pemberlakuan UU, penunjukan sekdes dari kalangan PNS dinilai sia-sia.

Tahun 2015 mendatang, pejabat sekdes yang diangkat melalui prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, antara lain maksimal berusia 60 tahun.

Menurutnya, keberadaan sekdes dalam struktur pemerintahan desa sangat penting. Seperti disampaikan Kepala Desa Pringgajurang, Malkan, sekdes penting dalam menjalankan pemerintah desa. Akan tetapi sejauh ini, sekdes yang datang dari unsur PNS ini sering tidak sepaham dengan kades.

Seperti fakta yang dialami di Desa Pringgajurang. Sebelumnya, kata Malkan, ia memiliki sekdes perempuan. Akan tetapi, proses menjalankan pemerintahan desa dengan keberadaan sekdes itu tidak berjalan dengan baik. karena sejumlah faktor. Salah satunya karena posisi jabatannya sebagai PNS. Atas dasar itu ia pun meminta sekdesnya itu ditarik saja dari desanya. (rus)

Hotel Bandel Bayar Pajak

Pemkab Lobar akan Tagih Paksa Giri Menang (Suara NTB) Hingga mendekati deadline (waktu batas) pembayaran piutang pajak senilai Rp 4 miliar lebih, salah satu wajib pajak (WP) hotel di Senggigi tak kunjung menuntaskan piutang itu. Meski ada pembayaran piutang tidak signifikan dibanding nilai utangnya. Hingga saat ini, piutang pajak yang telah dibayar hanya berkisar Rp 500 juta sampai Rp 600 juta.

“Jika sampai tanggal 15 Juli pihak Hotel S tidak menuntaskan piutangnya, maka kami akan lakukan penagihan paksa.

Jika dalam dua kali 24 jam masih tidak diindahkan juga, terpaksa kami tempuh jalan terakhir menutup dan menyita aset hotel tersebut,” ancam Sekretaris Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) Lobar Fauzan Husniadi di Giri Menang, Kamis (10/7).

Dijelaskannya, sesuai mekanisme dalam UU Nomor 28, jika WP akan ditegur baru dilakukan tagih paksa dan sampai pada penutupan dan penyitaan. Pihaknya sudah melakukan teguran berapa kali, namun tak diindahkan. Untuk itu, pihaknya terpaksa akan menagih paksa melalui surat yang dikirmkan ke WP. Setelah mengirim surat itu, WP diberikan waktu 2 x 24 jam atau dua hari untuk menuntaskannya. Jika dalam waktu dua hari itu tidak pula diindahkan maka pihaknya akan melakukan upaya terakhir menutup izin operasi, menyegel dan menyita aset hotel tersebut. Dalam melakukan tindakan ini, Dinas PPKD akan melibatkan pihak Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan instasi terkait lainnya. “Setelah disita apakah dilakukan penghitungan ulang atau dilelang jika piutang tak diselesaikan,” tukasnya.

Piutang pajak Hotel S, menurutnya, sangat mempengaruhi pembiayaan progam Pemda, karena masuk item pemasukan yang tidak bisa tertagih. Tidak itu saja, piutang ini menjadi temuan BPK yang menjadi salah satu pengganjal Lobar meraih WTP. Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menegaskan, puitang berulang tiap tahun di Hotel S menjadi temuan dalam LHP BPK tahun 2013. Piutang yang terjadi sejak dua tahun terakhir dituding sebagai salah satu penyebab kegagalan Lobar memperoleh opini WTP. (her)

(Suara NTB/rus)

SIAP DIKIRIM - Kebutuhan sayuran di bulan Ramadhan ini cukup tinggi. Lombok Timur sebagai daerah penghasil banyak mengirim sayuran ke kota-kota lain di Pulau Lombok hingga luar daerah. Seperti terlihat dalam gambar, sayuran kol yang dimasukkan dalam karung ditaruh di pinggir jalan di Pasar Paokmotong Masbagik dan siap dikirim ke luar daerah.

(Suara NTB/nas)

MASIH ALAMI - Objek wisata alam yang masih natural dan belum terkontaminasi harus tetap dijaga kelestariannya. Seperti objek wisata di Tiu Kelep Kabupaten Lombok Utara ini menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Untuk itu, kondisi lingkungan dan kondusivitas harus tetap dijaga agar semakin banyak wisatawan yang datang.

Kasus Aset Jagaraga

Ketua DPRD Lobar Diperiksa Polisi Giri Menang (Suara NTB) – Berkas kasus aset Jagaraga dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram setelah dikembalikan (P19) ke Polres Lombok Barat (Lobar) untuk melengkapi kekurangan berkas. Pelimpahan itu dilakukkan beberapa waktu lalu oleh Satreskrim Polres Lobar.

Sidik Priamursita

Di samping telah melimpahkan berkas kasus ini, polisi juga terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah anggota DPRD, termasuk telah memeriksa Ketua DPRD Lobar H. Umar Said, SAg. Umar Said diperiksa terkait dugaan aliran dana ke oknum anggota Dewan.

Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita, Kamis (10/7), menjelaskan, pelimpahan pertama berkas kasus ini dilakukan beberapa bulan lalu.

Setelah dievaluasi Kejaksaan terdapat kekurangan, sehingga dikembalikan ke polres untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan itu. Polres telah berhasil melengkapi kekurangan itu, sehingga mengembalikan lagi ke Kejaksaan. “Berkas kasus yang dilimpahkan itu melibatkan mantan Kepala Kantor Aset,”ujarnya.

Selain dikembalikan Kejari Mataram, pihaknya juga menginstruksikan penyidik untuk meminta keterangan beberapa anggota DPRD Lobar. Pemanggilan beberapa anggota DPRD dimintai keterangan seputar aset Pemkab di Jagaraga tersebut. Selain

itu, para anggota dewan tersebut juga ditanyai terkait pertemuan-pertemuan yang dilakukan membahas penjualan aset Pemkab sebelum fiskal Lobar membaik.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah memanggil sejumlah anggota Dewan yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan. Termasuk, telah memeriksa Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said untuk meminta keterangan tambahan perihal kasus ini. Pemeriksaan Ketua DPRD ini kaitannnya dengan adanya dugaan aliran dana yang disebutkan tersangka Burhanudin. “Kami periksa terkait dugaan mengarah aliran dana itu, tapi belum ada peroleh bukti pendukung,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang tersangka, yakni mantan Kepala Kantor Aset Daer-

“Berkas kasus yang dilimpahkan itu melibatkan mantan Kepala Kantor Aset,” ah (KAD) Lobar Bur. Dalam kasus ini, tersangka diduga terlibat dalam penjualan eks tanah pecatu Kepala Dusun (Kadus) Jagaraga seluas 3.900 meter persegi. Tanah tersebut terletak di Tegal Kuripan diduga dijual dengan harga Rp 754 juta. (her)

(Suara NTB/dok)

Anggota DPRD Lotim Tuntut Realisasi Dana Aspirasi Selong (Suara NTB) Dana aspirasi dewan yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditagih anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) agar segera direalisasikan. Hal ini terungkap dalam sidang pembahasan APBD Perubahan antara anggota DPRD Lotim dengan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lotim.

H. Lalu Hasan Rahman yang menjadi pemimpin sidang dalam kesempatan itu menyebut, saat ini sudah masuk masa transisi bagi para anggota legislatif Lotim yang sebentar lagi akan dilakukan pergantian. Di penghujung jabatannya sebagai wakil rakyat, diminta agar dana aspirasi tersebut hendaknya segera dituntaskan, sehingga para anggota dewan ini tidak terkesan termakan janji.

Hal senada disampaikan M. Tanwir yang menyebut total salah satu dana aspirasi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk perbaikan jalan sebesar Rp 43 miliar

harus segera direalisasikan.

Sebelumnya, anggota DPRD Lotim, H. Makmun mengharapkan persoalan dana aspirasi ini segera dapat dituntaskan oleh SKPD di ujung masa jabatan masih menjabat. “Ini sudah mau imsak ini,” sindirnya.

Menjawab permintaan para wakil rakyat itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, H. Marhaban mengaku pihaknya juga sangat menginginkan dana aspirasi itu segera dicairkan. “Keinginan kita sama. Hanya saja, terbatas anggaran menjadi benturannya,’’ jawabnya santai.

Dituturkan, untuk dana pemeliharaan jalan saja dianggarkan Rp 1,5 miliar. Pekerjaan rumah terbesar Dinas PU saat ini diakui adalah perbaikan jalan yang masih tersisa tinggal 300 km. “Yang mau dibangun ini tidak mainmain,” katanya. Banyak sekali yang mendesak untuk segera dituntaskan. Termasuk gorong-gorong jalan yang diakui banyak pecah yang butuh

segera perbaikan. “Mudahmudahan dengan kondisi dana terbatas semua bisa kita akomodir,” janjinya. Upaya yang dilakukan Pemkab Lotim dikatakan sudah cukup banyak. Salah satunya meminta ke pemerintah pusat dana sebesar Rp 20 miliar dari Kementerian PDT untuk membantu melakukan perbaikan infrastruktur jalan ini.

Saat ini, ungkapnya, pihaknya khawatir mengenai tingginya tingkat kerusakan dari jalan-jalan yang sudah dibangun. Belum tuntas dikerjakan seluruh jalan yang sudah dibangun, sudah banyak muncul kerusakan baru yang memperparah beban daerah untuk memperbaiki inftrastruktur jalan ini. ‘’Beda dengan provinsi bisa cepat menanggulangi seluruh tingkat kerusakan jalan yang ada. Selain melakukan penambalan jalan, bahkan sudah dilakukan pelapisan jalan. Lotim belum mampu melakukan hal seperti itu,’’ ujarnya. (rus)

Ratusan Pasien Tak Dapat Mencoblos

Komnas HAM Datangi RSUD Tripat Gerung Giri Menang (Suara NTB) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) mendatangi RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) dengan tujuan mempertanyakan penyebab pasien di rumah sakit tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kali ini, ratusan pasien dan petugas rumah sakit tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Kabid Pelayanan RSUD Tripat dr. Ahmad Taufiq Fathoni, mengaku, hampir tiap kali ada pemilihan umum (pemilu), baik pilkada gubernur, pilkada bupati dan pileg beberapa waktu lalu, rata-rata pasien di RSUD Tripat Gerung tidak pernah bisa menggunakan hak pilihnya.

Pasalnya, tidak ada petugas KPU yang datang ke rumah sakit melayani pasien tersebut, sehingga pasien tidak menggunakan hak pilihnya. Pasien hanya sebatas disarankan ke TPS terdekat dengan rumah sakit.

“Nasib pasien tidak men-

coblos ini sejak pilkada gubernur lalu, makanya beberapa waktu lalu Komnas HAM mendatangi RSUD Tripat menanyakan kenapa pasien di rumah sakit tidak bisa mencoblos.

Apa sebabnya ingin dicari tahu Komnas HAM,” ungkapnya pada Suara NTB, Rabu (9/7).

Menurutnya, tidak saja kali ini saat pilpres para pasien di rumah sakit tidak mencoblos, namun hal ini terjadi sudah tiga kali pemilu. Mulai dari pemilihan kepala daerah gubernur, pilkada bupati hingga pileg beberapa waktu lalu.

Terkait hal ini ia berharap agar KPU memperhatikan pelayanan di RSUD. Karena tentunya pasien yang mengalami sakit berat sangat sulit keluar ke TPS, seperti arahan KPU. Terpisah Komisioner KPU Lobar Divisi Sosialisasi, Suhardi mengaku, pihaknya tidak mendatangi rumah sakit atau polres juga tidak ada laporan dari pihak terkait. “Kalau tidak ada pemberitahuan maka kami tidak turun,” kilahnya. (her)

Program Rp 1 Miliar Satu Desa

Loteng Tunggu Petunjuk Pusat Praya (Suara NTB) Rencana pemberian anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk masing-masing desa dari pemerintah pusat, hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Pasalnya, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari program itu sampai saat ini masih belum diterima pemerintah daerah.

“Memang dari informasi yang kita terima, program ini baru akan dilaksanakan tahun 2015 mendatang. Tapi bagaimana juklak dan juknisnya, kita sampai sekarang belum terima dari pemerintah pusat,” aku Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (10/7).

Kendati demikian, lanjutnya, Pemkab Loteng sudah mulai melakukan persiapan sejak dini. Guna menghadapi program pusat tersebut, jika

benar-benar dilaksanakan nantinya. Salah satunya, dengan menyiapkan regulasi yang akan mengatur pola penggunaan anggaran dari pemerintah pusat sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menggunakan anggaran itu nantinya.

Regulasi tersebut dipandang penting, supaya dalam menggunakan anggaran sebesar itu nantinya pemerintah desa tidak salah. Potensi untuk diselewengkan juga bisa diminimalisir. Pasalnya, potensi anggaran tersebut diselewengkan, cukup besar.

Jika tidak dibentengi dengan regulasi-regulasi yang kuat.

“Kalau sampai penggunaan anggaran tersebut salah yang jadi sasaran tentunya kepala desa (kades),” ujarnya khawatir.

Mengingat kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa-desa di

Loteng saat ini dalam mengelola anggaran juga masih sangat lemah, terutama dalam hal administrasi penggunaan anggaran. Terbukti, banyak kades yang tersandung kasus hukum, karena tidak mampu dalam mengelola keuangan desa. Walaupun anggaran yang dikelolanya tidak begitu besar.

“Apalagi anggaran yang akan dikelola nantinya hingga miliaran, dengan kemampuan SDM yang ada saat ini, potensi terjadinya kesalahan cukup besar. Sehingga harus dibentengi dengan regulasi yang kuat,” terangnya.

Untuk itu, Pemkab Loteng saat ini tengah menyiapkan pelatihan dan bimbingan teknis (bintek) khusus bagi kades, termasuk pengelola keuangan di desa. Tujuannya SDM pengelola keuangan desa, benarbenar siap menghadapi program pemerintah pusat. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Halaman 4

Bupati KSB Minta Newmont Cabut Gugatan Arbitrase Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM kembali meminta kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) agar mencabut gugatannya ke arbitrase internasional terhadap pemerintah terkait larangan ekspor konsentrat yang membuat kegiatan pertambangan di proyek Batu Hijau hingga kini terhenti.

Pernintaan bupati KSB ini adalah kali kedua, setelah sebelumnya berjanji akan bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung untuk membicarakan persoalan yang membelit perusahaan tambang yang beroperasi di kecamatan Sekongkang itu. “Saya pribadi dan sebagai bupati tetap minta kepada Newmont agar mencabut saja gugatannya itu,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (10/7).

Menurutnya, gugatan arbitrase PTNNT itu cenderung kontraproduktif dengan upaya yang dijalankan perusahaan tersebut untuk mendapat kelonggaran bea keluar sehingga dapat kembali melakukan ekspor konsentrat. Pasalnya sejauh ini PT NNT tetap melakukan negosiasi dengan pemerintah, tetapi di sisi lain menjalankan upaya hukum. “Masih berlangsung negonya sekarang,” katanya.

Terlebih kata bupati, sekarang ini PT Freeport Indonesia (FI) yang memiliki persoalan sama dihadapi PTNNT lebih maju dalam pembicaraan. Bahkan perusahaan yang beroperasi di bagian timur Indonesia itu saat ini bersama pemerintah telah menyetujui enam poin yang direnegoisasi dalam kontrak karya (KK)-nya. “Makanya saya minta gugatannya dicabut saja dan Newmont lebih fokus mencari solusi bersama pemerintah,” tukasnya seraya menambahkan jika pemerintah Indonesia pada dasarnya tetap siap menghadapi gugatan arbitrase yang dilancarkan oleh PTNNT. “Apapun pusat tetap siap. Termasuk dengan gugatan arbitrase yang diajukan Newmont, pusat siap menghadapinya,” timpalnya. (bug)

Seorang Remaja Dibacok Bima (Suara NTB) Nasib malang menimpa Darmawan (17) warga Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Remaja yang baru saja lulus SMA ini dibacok oleh tiga orang pemuda saat tengah ngabuburit bersama teman-temannya, Rabu (9/7) sore. Akibatnya, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan tangan.

Ditemui saat dirawat di IGD RSUD Bima, Kamis (10/7), Darmawan mengisahkan peristiwa tersebut terjadi saat dia dan beberapa orang temannya menunggu waktu berbuka puasa di jalan baru Desa Talabiu masih dalam kecamatan yang sama. Saat itu dia dan teman-temannya berangkat sekitar pukul 16.30 Wita. Setelah menikmati suasana keramaian sore, kordan dan rekan-rekannya lantas pulang melalui jalur yang sama. Namun saat pulang sekitar sekitar pukul 17.30 Wita, tiba-tiba saja dia dibuntuti oleh tiga orang dengan menggunakan tiga motor.

Tiga orang yang salah satu di antaranya dikenal sebagai Glen tersebut lantas mencegat dan menyuruh Enji yang mengendarai sepeda motor berhenti. Setelah berhenti, ketiganya langsung membacok. Awalnya yang membacok adalah Glen namun sempat ditepis hingga tangan kirinya luka dan berdarah. Namun sejurus kemudian dua pelaku lainnya juga ikut menganiaya dengan sajam yang mengenai kepala bagian belakang. “Di kepala saya dibacok tiga kali,” terang Darmawan yang sudah dalam kondisi diperban.

Setelah menganiaya, tiga pelaku tersebut akhirnya melarikan diri. Namun yang dia sayangkan, saat peristiwa tersebut dia sempat menghentikan teman-temannya yang lain. Namun dari sekian banyak teman-temannya tersebut semuanya tak ada yang mau membantu. Hingga akhirnya korban dibawa oleh warga ke Puskesmas Woha untuk dirawat. Setelah di Puskesmas, korban akhirnya dirujuk ke IGD RSUD Bima. Menurut Darmawan, dia sendiri tak tahu penyebab dianiaya. Dari tiga orang pelaku tersebut, dia mengenali salah satunya yakni Glen karena selain masih satu Desa, dia dan Glen juga pernah nongkrong bareng. “Kalau yang dua itu saya tidak kenal, tapi saya masih ingat ciri-cirinya,” tandas Darmawan.

Ditanyai apakah peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke aparat Kepolisian? Darmawan mengaku belum tahu. Pasalnya, setelah kejadian dia langsung tak sadarkan diri. Namun salah seorang keluarga yang ditemui menuturkan, pihaknya akan melaporkan peristiwa tersebut malam itu juga.

Ibu korban, Nurhayati (58) yang dikonfirmasi terpisah mengaku kaget mendengar penganiayaan yang menimpa anaknya. Namun saat ditanyai, Nurhayati tak tahu menahu kronologi peristiwa dimaksud. Namun saat kejadian, lanjutnya, di rumah dia tengah menyediakan menu buka puasa untuk keluarga termasuk korban. “Ada keluarga yang mengabarkan kalau anak saya telah dibacok di jalan baru Talabiu. Ya saya kaget mendengar informasi itu,” tutur Nurhayati.

Terkait peristiwa ini belum didapat informasi resmi dari aparat Polres Bima. Namun saat di IGD korban sempat didatangi oleh petugas Polres Bima Kota yang meminta keterangan. Saat ditanyai oleh awak media, petugas Kepolisian berpakaian sipil tersebut menuturkan hanya mendapatkan informasi dari Polres Bima Kabupaten.

“Kami hanya memastikan adanya informasi pembacokan untuk dikoordinasikan ke Polres Kabupaten,” ujarnya. (use)

(Suara NTB/arn)

VONIS – Terdakwa Dede saat mendengar putusan Majelis Hakim PN Sumbawa yang memvonisnya hukuman 20 tahun penjara, Kamis.

Terdakwa Pembunuh Nurul Hakiki Divonis 20 Tahun Sumbawa Besar (Suara NTB)Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Dede, terdakwa kasus pembunuhan Nurul Hakiki, Kamis (10/7). Vonis ini sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya.

Pengamanan atas sidang putusan ini berlangsung

ketat, sama seperti sidang sebelumnya. Meski jumlah

pengunjung sidang sedikit berkurang dari biasanya.

Sebelum masuk pada amar putusan, secara bergantian majelis hakim membacakan kronologis serta keterangan saksi selama persidangan. Selama persidangan, terdakwa terlihat sangat tegang.

(Suara NTB/bug)

KOTAK SUARA - Puluhan kotak suara berisikan surat suara hasil Pilpres yang telah diterima PPK Taliwang dari masing-masing PPS, Kamis.

Proses Rekap di Tingkat PPS Rampung Taliwang (Suara NTB) Proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) rampung.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, sebenarnya rekapitulasi tingkat desa/kelurahan itu dijadwalkan selama tiga hari, mulai tanggal 10 hingga 12 Juli mendatang.

Namun faktanya di lapangan, Kamis (10/7), seluruh PPS telah menyelesaikan proses rekapitulasinya. “Untuk PPS semuanya hari ini melaporkan selesai melakukan rekap,” jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB, Khaeruddin, SE dihubungi media ini.

Tak hanya telah rampung di tingkat PPS, di hari yang sama kemarin seluruh PPS di delapan kecamatan pun langsung mendistribusikan kembali hasil rekap beserta bukti logistik Pilpres ke tingkat Panitia Pemilihan Kecataman (PPK). Khaeruddin mengatakan, pihaknya sejak awal telah memprediksi jika proses rekapitulasi hasil penghitungan

suara Pilpres akan berjalan cepat. “Tidak seperti pemilihan legislatif (Pileg), kalau Pilpres hanya sedikit saja yang direkap. Jadi prosesnya sangat cepat dan tidak butuh waktu lama,” timpalnya.

Ia memperkirakan rekapitulasi di tingkat PPK pun yang dijadwalkan mulai tanggal 13 hingga 15 Juli mendatang akan berlangsung singkat. Pasalnya seluruh hasil rekap tingkat PPS saat ini hampir seluruhnya telah berada di tangan PPK. “Saya sudah dihubungi oleh seluruh petugas PPK di delapan kecamatan. Mereka sepakat akan mulai tanggal 13 Juli. Dan pada hari itu juga dipastikan selesai dan akan langsung disampaikan ke KPU hasilnya untuk rekap tingkat kabupaten,” papar Heru, sapaan akrab Khaeruddin.

Sementara itu pantauan media ini di kecamatan Taliwang, kemarin, PPK setempat sudah mulai menerima hasil rekap dan logistik hasil Pilpres dari masing-masing desa. Ketua PPK Taliwang Kariyadi mengatakan, sejauh ini dari 16 desa/kelurahan di wilayahnya, hanya tersisa

PPS desa Seloto yang belum datang menyetorkan hasil rekapitulasi berikut logistik hasil Pilpresnya. “Informasi dari sana (PPK Seloto) mereka sudah selesai rekap juga. Tapi mungkin karena jauh jaraknya sampai sekarang mereka belum sampai,” tuturnya.

Menurut dia, proses rekapitulasi perhitungan suara hasi Pilpres kali ini sebenarnya bisa saja cepat selesai. Sebab fakta di lapangan, rata-rata prosesnya hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam saja.

Namun demikian, kinerja KPU beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak bisa demikian karena jadwal tahapan Pilpres telah diatur dalam ketetapan PKPU Nomor 4 Tahun 2014, di mana seluruh tahapan harus mengacu pada jadwal yang telah ditentukan. “Biar cepat kita hanya bisa menyiasati melaksanakannya di awal waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Makanya untuk tingkat PPK kami seluruh PPK 8 kecamatan sudah usul ke KPU agar proses rekap kita laksanakan serempak hari Minggu tanggal 13 Juli nanti,” tukas Karyadi. (bug)

Investor akan Kembalikan Izin Eksplorasi alat. Penambahan alat bor ini karena adanya potensi yang dicari selama ini. Potensi ini juga membuat PT STM pada 2015 saat berakhir izin eksplorasi akan mempersiapkan diri pada tahap produksi.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, H Khairul Insan, MM kepada Suara NTB, Kamis (10/7) membantah potensi panas bumi Hu’u yang sudah semakin kecil.

Data BMKG dan menjadi data yang dimiliki Dirjen Panas Bumi Kementerian ESDM RI, potensi panas bumi di Hu’u mencapai 64 mega

watt dan hasil temuan dari tim peneliti dari Jepang justru mencapai 100 mega watt.

“Potensi panas bumi kita telah masuk daftar skala nasional dan di urutan ke 4 berdasarkan data Dirjen Pasa Bumi,” katanya.

PT PGE lanjut Khairul Insan, tidak lagi meneliti potensi pasar bumi. Tapi melakukan kegiatan eksplorasi dan hingga saat ini belum melakukan aktivitas apapun karena masih terkendala izin memasuki kawasan hutan. “Kementerian Kehutanan tidak mengeluarkan izin prinsipnya karena pada lokasi yang sama telah diberikan kepada PT Sum-

bawa Timur Mining (STM),” katanya.

Pemerintah Kabupaten bersama Provinsi dan pusat, dikatakan Khairul Insan, telah memfasilitasi agar izin prinsip yang dimiliki PT SMT untuk diserahkan sebagiannya kepada PT PGE. Empat kali pertemuan telah dilakukan dan telah disepakati bersama. “Tapi hingga saat ini, nota kesepakatan bersama belum ditandatangani kedua belah pihak, karena masih ada beberapa kewajiban yang diminta PT STM, belum diserahkan PT PGE,” jelasnya. (ula)

Sumbwa Besar (Suara NTB) Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang baru saja berlangsung cenderung meningkat. Paling tidak, sama dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legesltif lalu yang mencapai angka 80 persen.

Demikian disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, Kamis (10/7). Angka golput juga berkurang, bila dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebesar 268 dan pemilih yang mengurus formulir A 5, perpindahan lokasi mencoblos ke luar daerah yang difasilitasi KPU sebanyak 268. Angka ini meningkat dari Pemilu sebelumnya. Jumlah DPT sebanyak 331.025. “Kita bersyukur masyarakat yang cukup tinggi minatnya dalam memilih pemimpin,” katanya.

Sejauh ini, KPU juga belum menemui kendala berarti dalam proses Pilpres di Sumbawa. Termasuk logistik yang cukup. Suasana pun relatif kondusif tanpa ada gangguan berarti. Berkat kesadaran masyarakat dan bantuan dari aparat kepolisian. “Semuanya aman dan terkendali,” terang Syukri.

Minim Pelanggaran Dari Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan, proses pelaksanaan pilpres juga berlangsung aman dan lancar. Tak ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh tim pemenangan masing-masing kandidat Capres maupun oleh para personel penyelenggara terutama di tinggkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan. “Sekarang kan tahapannya sudah sampai PPS. Dan dari pantauan kami di lapangan, untuk pelanggaran bisa dikatakan nihil dan semuanya berjalan lancar,” ujar ketua P a n waslu K S B Khairuddin, ST. Meski menyatakan tidak menemukan pelangga-

ran, namun di sisi teknis pelaksanaan, Panwaslu menemukan sejumlah kekeliruan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS. Salah satu kekeliruan yang ditemukan itu adalah terkait pengisian formulir C1.

Khairuddin menyebutkan, kesalahan pengisian formulir C1 di tingkat TPS itu dalam bentuk kekeliruan input data mulai dari jumlah pemilih, surat suara sah, hingga daftar pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS setempat. “Kesalahan itu hanya berbentuk kekeliruan pengisian formulir C1 saja. Tapi semuanya bisa kita atasi bersama setelah kita lakukan koordinasi dengan KPU, hari ini sudah dilakukan perbaikan semuanya saat rekap di PPS,” urainya.

Selain kekeliruan pengisian formulir C1, Panwaslu sempat mendapatkan laporan terjadinya pelanggaran jadwal rekapitulasi tingkat PPS di desa Talonang. Di sana Panwaslu menemukan, petugas PPS di desa bersangkutan di hari yang sama saat pencoblosan, diketahui telah melakukan rekapitulasi tingkat PPS. Namun demikian Khairuddin kembali menyatakan, setelah melakukan koordinasi dengan KPU, pihaknya telah merekomendasikan agar rekapitulasi di desa Talonang diulang kembali mengikuti ketentuan jadwal yang telah ditetapkan KPU. (arn/ bug)

Khairuddin

(Suara NTB/bug)

dihimpun Suara NTB menyebutkan, PT PGE dikabarkan telah menemukan data terbaru potensi panas bumi yang ada di Hu’u. Potensi yang dikabarkan sebesar 64 megawatt seperti yang ditenderkan pemerintah, justru tinggal sedikit dan hanya cocok dikelola dalam skala kecil. Investor tersebut melihat potensi itu tidak ekonomis.

Kondisi terbalik justru terjadi pada PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang berada pada lokasi yang sama. SMT yang secara intens melakukan eksplorasi sejak Agustus 2010 lalu, kini telah meningkatkan galian dari dua alat menjadi tiga

dana penjara selama 20 tahun. Terhadap putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Indi Suryadi S.H, menyatakan menerima keputusan tersebut. Sedangkan JPU, Deddi Diliyanto, S.H, tampak menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. (arn)

Partisipasi Pemilih di Sumbawa Cenderung Meningkat

Potensi Panas Bumi Minim

Dompu (Suara NTB) PT Pasific Geo Energi (PGE) selaku pemegang izin eksplorasi potensi geothermal (panas bumi) Hu’u dikabarkan akan mengembalikan izinnya kepada pemerintah. Potensi panas bumi yang ditemukan diduga lebih kecil dari potensi panas bumi yang ditenderkan pemerintah sebesar 64 mega watt. Pemerintah membantah dugaan potensi panas bumi di Hu’u lebih kecil dari temuan BMKG, namun belum adanya aktivitas PT PGE lebih kepada izin memasuki kawasan hutan.

Informasi yang berhasil

Majelis Hakim yang dipimpin Panji Surono, S.H, M.H, dalam persidangan inipun akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pi-

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Mantan Kajari Praya Dituntut 12 Tahun Penjara Dari Hal. 1 Diantaranya, pertama primair Pasal 12 ayat 1 huruf (a) UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kedua primer Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP Ketiga primer Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Satu per satu JPU membuktikan dakwaannya dalam pasal tersebut, yakni terkait dugaan suap, dugaan menerima janji sebagai pejabat negara yang mempengaruhi tugasnya, konspirasi untuk menjerat Sugiharta alias Along bersama penegak hukum lainnya, kemudian secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi.

Semua materi dakwaan itu diklaim JPU bisa dibuktikan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi penting, diantaranya Direktur Utama PT.Pantai Aan, Bambang W Soeharto, Lusita Anie Razak, Kapolres Loteng AKBP. Supriadi, Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan, Kasi Pidsus Aprianto Kurniawan. Saksi lainnya dari pihak Hotel Holiday Inn Senggigi, tempat Subri dan Lusita melakukan transaksi.

Jaksa kemudian menetapkan barang bukti uang dalam bentuk dolar dalam dua amplop masing masing senilai 8.200 dolar AS atau senilai Rp 100 juta untuk disita, karena terbukti sebagai uang suap.

Serta tas, dompet, dokumen lainnya, milik Lusita Anie Razak, pelaku penyuapan.

Bukti lain berdasarkan rekaman percakapan antara terdakwa dengan beberapa pihak, seperti Bambang, Lusita, Deni Septiawan dan Aprianto Kurniawan.

Jaksa juga mengabaikan keterangan terdakwa yang membela diri, diperkuat dengan keterangan Lusita khususnya terkait uang suap.

Diurai, dalam keterangan saat pemeriksaan terdakwa, Subri mengaku uang 8.200 dolar AS bukan untuk drinya.

Namun dari bukti penggeledahan, ditemukan di tas Subri, diperkuat dengan keterangan Lusita yang mengaku uang itu memang diberikan kepada Subri untuk memuluskan penanganan perkara Along.

Sedangkan unsur menerima hadiah, dari faktafakta sebelumnya, Subri juga merima uang Rp 25 juta, tiket pesawat, satu buah handphone.

Subri juga menerima janji untuk jabatan Aspidum Kejati Banten dan sebagai Aspidsus di Kejati Lampung.

“Sehingga unsur menerima hadiah dan janji sudah terpenuhi,” kata JPU. Karena semua unsur dalam dakwaan primair bisa dibuktikan, JPU KPK merasa tidak perlu lagi membuktikan untuk dakwaan alternatif (subsidair).

Sehingga kesimpulan dalam materi tuntutan setebal 594 halaman itu, tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan Subri tersebut.

Hakim Ketua Dr.Sutarno SH,MH yang memimpin sidang, memberi kesempatan terdakwa berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya. Akhirnya pihak terdakwa menyatakan mengajukan pledoi atas tuntutan itu.

Dari pantauan Suara NTB, Subri terlihat gelisah saat duduk di kursi pesakitan, saat pertimbangan hukum tuntutan dibacakan. Ketika poin tuntutan 12 tahun penjara disampaikan, Subri beberapa kali menghela nafas kemudian tertunduk. Ekspresi gelisahnya itu berlanjut sampai akhirnya sidang ditutup. Subri keluar dari ruang sidang dan mendekati istrinya yang setia hadir setiap sidangnya. Subri menangis dan memeluk istrinya. “Yang sabar pa, sabar,” kata istri Subri memenangkan suaminya.

Kuasa hukum terdakwa Subri, Peter Sahnaya, SH ditanya wartawan soal tuntutan itu, mengaku cukup membuat kliennya terpukul. Tuntutan itu baginya terlalu berat, apalagi posisi Subri yang sama sekali tidak mendapat untung dari proses pengurusan perkara Along. (ars)

Terancam Batal Berangkat Dari Hal. 1 batas penyetoran BPIH tahap pertama sebenanrnya sampai tanggal 9 Juli 2014. Namun, karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan hari pemungutan suara Pilpres maka pemerintah memperpanjang batas penyetoran BPIH sampai tanggal 10 Juli 2014.

“Sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, ada sekitar 300 orang lebih yang belum melakukan penyetoran BPIH. Batas penyetoran hari ini (kemarin, Red) sampai jam 17.00, jika ada yang belum melunasi maka langsung diover menjadi daftar tunggu tahun depan,” kata Usman ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Kamis (10/ 9) siang kemarin.

Usman mengatakan, data jumlah JCH yang belum melunasi BPIH bisa berubah. Pasalnya, batas waktu penyetoran BPIH sampai pukul 17.00 Wita , Kamis 10 Juli 2014. Jika sampai dengan batas waktu itu ada yang belum melunasi, katanya, maka mereka akan diganti oleh nomor kursi berikutnya.

Batas waktu penyetoran BPIH bagi JCH pengganti yang merupakan nomor kursi berikutnya itu sampai dengan tanggal 17 Juli 2014. Jika sampai tanggal 17 Juli 2014, masih

ada JCH pengganti yang belum melunasi BPIH, maka sisanya itu akan menjadi kuota nasional, diambil oleh pemerintah pusat.

“Dikumpulkan di Jakarta seluruh Indonesia, berapa yang tak melunasi itu kemudian dikembalikan lagi ke daerah,”imbuhnya.

Usman mencontohkan, jika JCH pengganti yang belum melunasi BPIH sebanyak 50 orang, belum tentu sejumlah itu yang akan kembali diberikan ke daerah.

Bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang. Pasalnya, penambahan kuota sisa itu tergantung pemerintah pusat.

Disebutkan, kuota nasional yang akan dikembalikan ke daerah itu diperuntukkan bagi JCH penggabungan suami istri dibuktikan dengan akta nikah. Kemudian JCH penggabungan antara orang tua dan anak dibuktikan dengan akta kelahiran, dan JCH lansia umur 80 tahun ke atas.

Usman mengatakan pemberangkatan perdana JCH NTB dimulai tanggal 1 September 2014 mendatang. Dengan jumlah kelompok terbang (kloter) sebanyak 11 kloter. (nas)

Kejari Sumbawa Ekspose Kasus DAK KSB ke BPK Dari Hal. 1 Kejaksaan Negeri Sumbawa sebelumnya telah bersurat ke BPK Perwakilan NTB untuk meminta bantuan ahli dan melakukan audit investigasi program DAK senilai Rp 14 miliar dimaksud.

Audit investigasi dilakukan, untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara yang timbul dalam proses pengalokasian dana tersebut. Tim penyidik juga sempat berkonsultasi ke BPK untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana DAK. Kejaksaan juga mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-

mendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, di Jakarta untuk berkonsultasi terkait Juklak/juknis dan sistem penganggaran DAK. Diketahui, dalam kasus ini, Kejari sedikitnya telah meminta keterangan 11 orang pejabat dan pihak terkait di lingkup Pemda KSB. Diantara pejabat yang telah diklarifikasi terkait kasus ini, diantaranya Sekda KSB, Musyafirin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KSB waktu itu dan Kabid di DPKA KSB Suhadi, Kepala Dinas Pendidikan KSB Mukhlis dan lainnya. (arn)

Tuntutan JPU KPK Seret Nama Lain Dari Hal. 1 Dalam kaitan perkara yang sama untuk objek berbeda, JPU KPK juga menyebut nama hakim yang menangani perkara Along, seperti Dewi Santini, Anak Agung Putra Wiratjaya, serta seorang hakim

bernama Desak Ketut Yuni Ariyanti. Hakim ini disebut ketika KPK mengungkap bahwa Lusita sudah menyiapkan dana Rp 200 juta untuk menyuap, agar Along tidak ditangguhkan penahanannya. (ars)

Halaman 5

Dapat Kuota 141 Formasi, Rekrutmen CPNS Tunggu Kemen PAN RB Mataram (Suara NTB) Dalam penerimaan CPNS formasi umum tahun 2014 ini, Pemprov NTB mendapatkan kuota sebanyak 141 formasi dari 301 formasi yang diusulkan.

Terkait dengan waktu rekrutmen/pendaftaran CPNS tersebut, Pemprov masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

“Pembukaan pendaftaran tergantung Men PAN RB karena kewenangan pemerintah pusat rekrutmen CPNS itu.

Yang pasti kita sudah terima 141 kuota dari usulan 301 formasi,” terang Kepala BKD NTB, Drs. H. Muh. Suruji di Mataram, kemarin.

Dikatakan, semua kabupaten/kota di daerah NTB mendapatkan kuota CPNS tahun ini, kecuali Kabupaten Lombok Utara yang belum turun kuotanya. Jumlah kuota CPNS yang didapat provinsi di atas 100 kuota, sementara kabupaten/kota rata-rata di

bawah 100 kuota. Untuk provinsi sendiri, katanya, dari kuota yang dipeorleh tersebut akan diprioritaskan tenaga kesehatan.

“Kita sesuaikan sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan provinsi, sudah naik ke Pak Gubernur, kalau beliau

sudah merasa pas dengan formasi itu tinggal dikirim ke Men PAN RB. Men PAN tinggal meng-SK-kan. Kalau ini baru kuota,”terangnya.

Pemprov NTB telah mengajukan sebanyak 301 lebih formasi CPNS 2014 pada awal tahun ini. Dari 301 formasi yang diusulkan ke pusat itu paling banyak formasi untuk tenaga kesehatan, tenaga penyuluh sosial dan lainnya.

Terkait dengan kesiapan NTB dalam seleksi CPNS tahun 2014 ini yang menggunakan sistem Computer As-

sisted Tes (CAT), Suruji mengatakan Pemprov NTB cukup siap. Dalam APBD Perubahan 2014, Pemprov akan mengajukan anggaran untuk pembelian 50 unit komputer dalam mendukung sistem CAT tersebut.

Kalaupun tahun ini NTB belum punya, masih bisa bekerjasama dengan menyewa ke pihak ketiga atau instansi lainnya. Instansi yang sudah punya seperti Polda NTB, Universitas Mataram dan sejumlah perguruan tinggi yang ada di kabupaten/kota. (nas)

Prabowo – Hatta Unggul di Dompu

Rekapitulasi di PPS Aman

(Suara NTB/nas)

LEPAS - Wagub NTB, H.Muh. Amin didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Usman melepas kontingen Utsawa Dharma Gita NTB, Kamis kemarin.

Bela NTB di Tingkat Nasional

Wagub Lepas Kontingen Utsawa Dharma Gita Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si melepas keberangkatan 67 peserta dan oficial Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional ke XII yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Ia meminta kepada peserta Utsawa Dharma Gita untuk menjaga kekompakan dan memelihara kesehatan agar mampu mengikuti lomba dengan baik.

“Atas nama pemerintah daerah saya menberikan dukungan dan apresiasi kepada kontingen yang akan mewakili NTB. Kegiatan ini mempunyai arti penting bagi peserta khususya dan umumnya bagi umat Hindu’,” kata Amin saat melepas kontingen Utsawa Dharma Gita NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Kamis (10/7) siang kemarin.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Drs. H. Usman dan Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Suhaimi, SH. Ia berpesan supaya selama mengikuti perlombaan, peserta tetap menjaga kesehatan dan makan dengan teratur. Di samping itu menghindari makanan yang dapat mengganggu penampilan saat lomba.

Dengan demikian, para peserta akan dapat tampil secara maksimal dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

Sementara itu, Kabid Binmas Hindu Kanwil Kementerian Agama NTB selaku Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LDG) NTB, Wayan Widra, S.Ag, M.PdH mengatakan, pembinaan di kabupten/kota yang sudah

berjalan dengan maksimal.

Dijelaskan, tanggl 5 Juli telah diksanakan gladi bersih Utsawa Dharma Gita di Aula STAHN Gde Puja Mataram.

Dimana pelaksanaannya berjalan dengan baik dan menghasilkan bibit unggul untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Adapun mata lomba yang akan diperebutkan nanti 27 medali emas yang akan diperebutkan dengan semua provinsi di Indonesia,”katanya.

Dikatakan, para peserta ini akan menjadi duta NTB mengikuti Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional ke XII di DKI Jakarta yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 15 Juli 2014. “Jadi tekad kita adalah bagaimana kita meraih juara I tingkat nasional nanti,”katanya. (nas)

Sekda Kota Jayapura Ditahan Kejaksaan Jayapura (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura berinisial RDS yang menjadi tersangka kasus pengadaan batik senilai Rp1,7 miliar ditahan Kejari Jayapura, Kamis (10/7). Penahanan yang dilakukan sesaat setelah tersangka diperiksa sekitar sembilan jam dengan 22 pertanyaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Fudhoil mengatakan tersangka langsung ditahan sete-

lah diperiksa jaksa dan telah dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Abepura. Sejak 21 Mei lalu, jaksa sudah menetapkan RDS beserta dua orang lainnya sebagai tersangka yakni JB dan WA. Kasus pengadaan batik di lingkungan Pemkot Jayapura sebesar Rp 1,7 miliar itu bersumber dari dana APBD Perubahan tahun 2012 yang dialokasikan dan dikelola sekretaris daerah. “Setelah dilaku-

kan penyidikan dan penyelidikan diduga terjadi penyalahgunaan dana yang dianggarkan untuk pengadaan batik di lingkungan Kantor Wali Kota Jayapura,” kata Futhoil.

Ia menambahkan dugaan penyimpangan tercium karenat proyek tersebut tidak dilakukan lelang atau tender serta kualitas barang yang tidak sesuai akibat diduga terjadi mark up”. (ant/Bali Post)

Tak Deteksi Kecurangan Dari Hal. 1 terdapat sejumlah persoalan teknis yang menjadi cacat dalam pelaksanan Pilpres kali ini.

Temuan pertama adalah adanya pemilih yang sudah tidak berada di Indonesia, tapi masih diberikan undangan memilih atau Form C6. ‘’Terkait dengan pemilih yang berada di luar negeri, dikeluarkan C6 untuk memilih. Tapi terhadap hal – hal yang seperti itu beberapa diantaranya sudah diamankan oleh panwas sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain,’’ujarnya.

Ia menambahkan, temuan berikutnya adalah justru berkebalikan dengan kasus pertama. Yaitu, adanya beberapa pemilih yang sudah memiliki hak pilih namun tidak

mendapatkan C6. “Jadi ini pemilih yang sudah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap), kemudian tidak mendapatkan C6. Akibatnya, mereka tidak memilih. Termasuk beberapa peristiwa di Karang Bedil seperti itu. Itu beberapa yang kita temukan,” jelas Khuwailid.

Temuan berikutnya adalah masih adanya kekurangan surat suara di sejumlah TPS. Padahal, menurut Khuwailid, semestinya persoalan ini sudah tidak lagi terjadi. Menurutnya, temuan – temuan seperti ini diperoleh dari sejumlah daerah di Kota Bima, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Untungnya, ujar Khuwailid, kekurangan surat suara ini sudah diselesaikan oleh pihak KPU setempat.

Bawaslu, dalam proses pemantauan itu juga menemukan adanya pemilih yang

tidak terdaftar dalam DPT, juga tidak terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK). Padahal, yang bersangkutan sudah lama tinggal di tempat itu. “Ini menjadi beberapa catatan kita di dalam pelaksanaan pemungutan suara kemarin,” ujarnya.

Saat ditanyai apakah pihaknya menemukan adanya praktik politik uang dan bentuk – bentuk kecurangan dalam pemungutan atau penghitungan suara di TPS, Khuwailid mengaku tidak mendapatinya. “Sampai hari ini (kemarin) belum ada.

Karena kemarin hari Selasa itu kita buat spot check, tiap jam, kemudian kita minta kabupaten/kota untuk laporkan temuan. Sampai tadi belum ada laporan terkait temuan – temuan seperti itu,’’ pungkasnya. (aan)

Dompu (Suara NTB) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI telah memasuki proses rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan. Hampir semua PPS di desa/kelurahan telah menyelesaikan proses rekapitulasinya. Pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa memperoleh kemenangan di Dompu dengan 85.792 suara atau 70,37 persen dan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memperoleh 36.121 suara atau 29,63 persen.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (10/7) kemarin, mengatakan, hampir semua PPS di desa/ kelurahan telah merampungkan proses rekapitulasinya.

Selama proses rekapitulasi berlangsung, tidak ada masalah berarti dan semuanya berjalan aman dan tertib.

“Peti surat suara hampir semuanya telah bergerak ke PPK,” katanya.

Diakui Suherman, selama proses rekapitulasi di tingkat PPS yang ditemukan hanya soal kekeliruan pengisian jumlah pemilih laki dan perem-

puan. “Kalau perolehan suara calon tidak ada yang berubah, yang keliru hanya pengisian daftar pemilih, pemilih laki dan perempuan. Kekeliruan telah diperbaiki dan disaksikan para saksi serta Panwas,” terangnya.

Kendati peta dan data hasil rekapitulasi di tingkat PPS sudah berada di PPK, dikatakan Suherman, PPK tidak bisa langsung merekapnya. Berdasarkan jadwal tahapan rekapitulasi, rekapitulasi di tingkat PPS pada 10 – 12 Juli, tingkat PPK pada 13 – 14 Juli, dan KPU pada 15 – 16 Juli, sehingga penetapan hasil oleh KPU pusat pada 22 Juli mendatang. “Semuanya harus tetap mengacu pada jadwal,” terangnya.

Berdasarkan data rekapitulasi di tingkat PPS, jumlah surat suara sah 121.913 suara dari jumlah DPT Pilpres di Kabupaten Dompu sebanyak 158.132 pemilih. Pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa memperoleh dukungan 85.792 suara atau 70,37 persen dan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memperoleh 36.121 suara atau 29,63 persen. (ula)

TKI Harus Paham Hukum di Arab Cirebon (Suara NTB) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di negara-negara di Timur Tengah memahami sistem hukum dan budaya di negara itu agar tidak terkena hukuman.

“Hampir 90 persen TKI yang bermasalah dengan hukum di Timur Tengah disebabkan pelanggaran akhlak atau moral karena di negara itu ada aturan ketat soal hubungan pria dan wanita serta hukuman pidana bagi yang dianggap menggunakan sihir,” kata Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur usai mengunjungi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Kamis (10/7).

Ia menjelaskan, TKI yang akan ditempatkan di negara dengan penerapan hukum Islam, harus benar-benar paham larangan apa saja yang diberlakukan di sana yang sebenarnya jika dilakukan di Indonesia tidak sampai menyeret ke dalam penjara.

“Pacaran dianggap sebagai kejahatan dan bisa masuk penjara. Banyak TKI yang belum siap dengan perbedaan budaya dan sistem hukum di negara Timur Tengah,” katanya.

Ia mencontohkan ada TKI asal Cirebon yang menjadi sopir di Arab Saudi ketahuan

mempunyai kertas yang diduga berisi tulisan sihir di pecinya sehingga diseret ke pengadilan dan jika terbukti maka ancaman bisa hukuman mati.

“Hakim tidak paham dengan tulisan Arab yang ada di kertas itu sehingga nyaris sang sopir dihukum, tetapi setelah didatangkan petugas kita, tulisan itu bisa dijelaskan sebagai sebuah pesan dalam bahasa Cirebon dengan Arab gundul,” katanya.

Oleh karena itu, saat Gatot menjadi Dubes di Arab Saudi, sudah disiapkan petugas yang mampu membaca tulisan Arab gundul untuk bahasa Jawa, Sunda, Madura dan Cirebon.

Sebelumnya Gatot adalah Konsul Jenderal Jeddah sejak 13 Februari 2007 dan naik menjadi Dubes Arab Saudi pada 21 Januari 2010 sehingga total sudah tujuh tahun bergelut dengan persoalan TKI di Arab Saudi.

Ke depan, menurut Gatot, TKI yang dikirimkan harusnya TKI yang berkualitas sehingga mengurangi kasus-kasus TKI bermasalah. “Perlu ada seleksi yang ketat dan pelatihan yang lebih baik sehingga mereka yang berangkat mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai serta pemahaman hukum dan budaya di sana,” katanya. (ant/Bali Post)

Banyak Hotel di KLU Disinyalir Belum Berizin Dari Hal. 1 Mudahan di 2015, tidak ada kendala dengan pelaksanaan Pilbup,’’ sambungnya.

Dalam konteks pelanggaran bangunan hotel/restoran, Zulfadli menegaskan pemda masih membolehkan jika bangunan di roi pantai dengan konstruksi knockdown (bisa bongkar pasang). Namun apa-

bila konstruksinya permanen, maka bangunan itu menjadi bagian yang ditertibkan.

Ia mengisyaratkan, bahwa dalam penertiban nanti, konsep sebenarnya tidak sampai pada konteks penggusuran, melainkan penataan. Penggusuran atau pembongkaran merupakan upaya terakhir apabila tidak ada niat baik dari perusahaan untuk (min-

imal) merubah konstruksi bangunan menjadi knockdown. ‘’Sambil kita sosialisasi, kita harapkan ada kesadaran pemilik hotel. Di tiga gili, penertiban menggunakan skala prioritas. Kita mulai dari yang besar, dengan harapan yang kecil-kecil akan menata dirinya sendiri,’’ pungkas Kabag Pembangunan. (ari)

(Suara NTB/met)

KOTAK SUARA - Petugas dari Kepolisian dan PPS serta PPK mengamankan surat suara. Tampak, kotak suara yang berasal dari Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru dimasukkan ke Kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (10/7) sekitar pukul 17.30 Wita.

OPINI

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Cari Solusi untuk Petani Tembakau SUASANA pemilihan presiden (pilpres) masih terasa. Dua pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-H. M. Jusuf Kalla masih mengklaim menang dalam pilpres 2014 versi lembaga survai yang mereka gandeng. Klaim kemenangan yang dilakukan salah satu pasangan calon dan hasil survai yang dianggap kalah dan masih ditayangkan media tertentu menjadi perbincangan menarik di berbagai tempat, baik pejabat hingga rakyat kecil.

Namun, bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat di tengah kekeringan dan kelangkaan pupuk sekarang ini. Saat elite di tingkat pusat mengklaim mereka yang menjadi pemenang dan strategi yang digunakan dalam memenangkan pilpres, kondisi rakyat yang sedang butuh perhatian dilupakan. Padahal, rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh dan masyarakat marjinal lainnya menjadi objek jualan kalangan elite dalam meraih simpati. Tapi saat mereka dihadapkan dengan kesulitan, seperti kekurangan pupuk atau air langka saat sekarang ini tidak ada yang memperjuangkannya.

Padahal, kontribusi petani tembakau untuk daerah setiap tahunnya tidaklah sedikit. Sebagai contoh, pada tahun 2010 NTB mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) sebesar pada tahun 2010 mendapat Rp 139 miliar dan dibayarkan pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2011 yang diterima tahun 2012 mencapai Rp 159 miliar. Namun, sekarang ini petani tembakau menjerit, karena kekurangan pupuk dan air irigasi.

Melihat jumlah dana yang cukup besar masuk ke NTB melalui DBHCHT ke NTB ini, tentunya pemerintah daerah tidak hanya menampung keluh kesah petani di lapangan. Dalam hal ini, pemerintah sudah mengetahui, jika beberapa kawasan di Lombok Timur dan Lombok Tengah bagian selatan akan dilanda kekeringan. Padahal, kawasan ini merupakan daerah penghasil tembakau di Pulau Lombok.

Kini, sebagian besar petani tembakau di kawasan tersebut dihadapkan dengan kesulitan pupuk dan air untuk irigasi. Jika dua elemen ini tidak ada, maka harapan meningkatkan tambahan pendapatan dari tembakau di masa mendatang hanya sebatas program.

Apa yang disampaikan Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si, yang mengaku pesimis target produksi tembakau tercapai tahun ini bukanlah sebuah solusi terbaik bagi petani tembakau. Semestinya, sebagai kepala dinas yang mengetahui tembakau sebagai salah satu program unggulan sejak lama, maka harus ada upaya antisipasi sejak awal.

Imbauan kepada petani agar menanam tembakau lebih awal, yakni pada bulan Mei dan Juni, karena kemungkinan adanya el nino dalam beberapa bulan ke depan, hanya sebatas imbauan. SKPD yang menangani masalah ini, sepertinya tidak langsung turun ke petani memberikan imbauan langsung, sehingga petani banyak yang menanam tembakau di awal bulan Juli atau pertengahan Juli Untuk itu, mengantisipasi kondisi ini, instansi teknis harus segera mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, sehingga di masa mendatang, persoalan serupa tidak terjadi lagi.

Selain itu, keberadaan Bendungan Pandandure yang dibangun di Lombok Timur akan mampu menjadi solusi terhadap kekurangan air di wilayah Pulau Lombok bagian selatan. Tidak hanya itu, pasangan presiden yang menjadi pemenang pada pilpres 2014 ini juga tidak boleh tutup mata dengan kondisi masyarakat yang selama ini termarjinalkan. (*)

Halaman 6

Injeksi Dana pada Jetstar Australia Oleh :

EINGINAN Pemprov NTB menutupi kerugian maskapai penerbangan milik Australia, Jetstar yang hilir mudik Perth-Lombok mendapat tanggapan beragam. Beberapa fraksi DPRD menganggap upaya Pemprov NTB dengan skema market fund tersebut kurang tepat. Karena masih banyak kebutuhan lain yang perlu di kedepankan.

Jetstar dilaporkan mengalami kerugian, karena rute BIL-Perth tidak mampu menyerap penumpang sebagaimana diharapkan perusahaan. Penumpang Perth menuju BIL cukup memadai, namun tidak sebaliknya.

Apa yang dilakukan Pemprov NTB perlu dicermati hati-hati.

Saya percaya ikhtiar Pemprov NTB adalah demi menggerakkan ekonomi NTB dan atas dasar kekhawatiran akan anjloknya kunjungan wisata setelah ditinggalkan Jetstar. Sesuatu yang telah dijalankan (dikerjasamakan) ini, bukan sesuatu yang mudah untuk dibangun kembali. Membangun kembali rute yang sama di masa yang akan datang saya kira butuh proses panjang.

Sebagai wakil rakyat, DPRD juga berkepentingan untuk mengetahui detail setiap penggunaan anggaran negara. Apakah penggunaannya efektif meningkatkan perekonomian daerah, karena banyak pembiayaan lain yang lebih penting dari sekadar menutupi kerugian Jetstar.

Komplementer Versus Subtitusi Ketika diputuskan menggelontorkan anggaran (investasi) untuk kepentingan pemodal atau pengusaha yang nota bene orang kaya, ada beberapa pihak yang berpikiran tidakah lebih penting uang itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, atau sebagai modal usaha kecil dan hal-hal lain yang lebih mendesak di daerah.

Saya ingin katakan, setiap program pembangunan tidak harus bersifat substitusi (menggantikan) namun harusnya bersifat komplementer (saling melengkapi).

Investasi pemerintah terhadap satu sektor tidak boleh dieliminir oleh sektor lain yang mungkin dianggap lebih dibutuhkan rakyat pada satu sisi.

Artinya program meng-derive ekonomi daerah tidak boleh digantikan oleh program pengentasan kemiskinan. Dua duanya harus berjalan, program pengentasan ke-

�

Dr. M Firmansyah

(Ketuan PKEP dan Dosen Pascasarjana FE Unram)

Ketika rombongan NTB yang terbang ke Perth hanya sekadar bernegosiasi dengan Jetstar beberapa waktu lalu, sangat saya sayangkan.

Harusnya ada agenda lain yang memboncengi kunjungan itu, misalnya membangun komunikasi dengan Kadin setempat, sharing dengan pemerintah daerah di sana untuk menjajaki peluangpeluang kerjasama yang bisa dilakukan NTB dengan Australia dan seterusnya.

miskinan harus tetap berjalan dan ada anggaran tersendiri, yang tidak harus terpengaruh oleh anggaran untuk investasi bidang lain.

Dalam era perdagangan bebas sekarang ini kita perlu dorong pemerintah untuk berani melakukan investasi yang berpeluang memberi keuntungan bagi daerah. Walaupun tidak mudah, karena ada kalanya inovasi tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai prosedur akan dihadapkan dengan proses hukum, minimal berhadapan dengan BPK dengan ancaman disclaimer.

Bicara keuntungan ke depan, maka tidak saja keuntungan secara langsung berupa aliran profit yang masuk ke pemerintah namun juga manfaat tidak langsung seperti peningkatan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja dan lain-lain. Pemerintah memang perlu jeli mengidentifikasi mana anggaran yang habis pakai dan mana yang diharapkan pengembaliannya (investasi).

Market Fund Jetstar Menurut saya Pemprov NTB perlu diberi kesempatan untuk menyertakan modal berupa market fund pada Jetstar, tentu dengan evaluasi terukur. Setidaknya untuk satu atau dua tahun ini. Dengan uang itu, anggap-lah sebagai biaya promosi NTB di maskapai Jetstar.

Disamping itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sebentar lagi kita hadapi mudah-mudahan mempermudah mobilitas pelaku ekonomi antardaerah maupun kawasan dengan masih bertahannya Jetstar. Pelaku bisnis akan dibantu dengan masih eksisnya jalur tersebut dalam rangka perluasan skala bisnis.

Sehingga dalam waktu dekat ini pemerintah daerah perlu serius mendalami entitas bisnis yang bisa dilakoni NTB. Tidak saja dengan daerah lain juga negara lain. Perlu kajian mendalam untuk memahaminya, apa yang NTB bisa share,

penetrasi bisnis seperti apa yang NTB bisa lakukan.

Ketika rombongan NTB yang terbang ke Perth hanya sekadar bernegosiasi dengan Jetstar beberapa waktu lalu, sangat saya sayangkan. Harusnya ada agenda lain yang memboncengi kunjungan itu, misalnya membangun komunikasi dengan Kadin setempat, sharing dengan pemerintah daerah di sana untuk menjajaki peluangpeluang kerjasama yang bisa dilakukan NTB dengan Australia dan seterusnya.

Harus ada upaya dari kita untuk menjadikan hilir mudik BIL-Perth menjadi lebih semarak. Tidak bisa hanya pasif dan menunggu. Hilir mudik akan muncul karena adanya tujuan. Orang NTB ada tujuan terbang ke Perth begitupun sebaliknya. Tujuan itu bisa tujuan bisnis, kerjasama budaya, riset, pariwisata dan seterusnya.

Oleh karena itu, saya kira sementara ini perlu kita pertahankan Jetstar untuk mengudara di NTB. Namun, tidak permanen. Ketika memang dirasa dalam jangka menengah tidak ada dampaknya bagi pergerakan ekonomi kita, maka dihentikan saja.

Terkait Kasus Subri, tuntutan JPU KPK seret nama lain Masyarakat menanti langkah KPK selanjutnya

*** Banyak hotel di KLU disinyalir belum berizin Sumber PAD melayang

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Halaman 7

1.600 TKI NTB Dideportasi dari Malaysia Mataram (Suara NTB) Sejak Januari sampai 10 Juli 2014 ini, jumlah TKI NTB yang dideportasi Pemerintah Malaysia lebih dari 1.600 orang. Pada umumnya, TKI yang dideportasi itu karena tak memiliki dokumen yang sah, melebihi izin tinggal (over stay) dan terlibat kasus kriminal.

Perbanyak Armada Pengiriman

Layanan di JNE dimaksimalkan

(Suara NTB/bul)

“Itu khusus TKI yang dideportasi dari Malaysia saja,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Zaenal di Mataram, Kamis (10/9).

Disebutkan, pada awal

bulan Juli ini, jumlah TKI yang dideportasi dari Negeri Jiran itu mencapai 22 orang. Sementara bulan Juni lalu, jumlah TKI dari daerah ini yang dideportasi dari Malaysia mencapai 100 orang lebih. Sehingga, katanya, jika ditotalkan, jumlah TKI NTB yang dideportasi dua bu-

lan terkahir periode Juni-Juli mencapai 150 orang lebih.

Zaenal menyebutkan, ratarata dari TKI yang dideportasi itu sudah dipenjara di Malaysia karena beberapa sebab di atas. Permasalahan yang menyebabkan ratusan TKI asal NTB tersebut dideporta-

Jumlah TKI NTB yang dikirim ke Malaysia sejak Januari-Juli 2014 ini, sebut Zaenal sebanyak 20.000 orang lebih. Dari data yang ada, katanya, TKI tersebut paling banyak berasal dari Lombok Timur kemudian disusul Lombok Tengah.

Setiap tahun, NTB mengirim TKI sekitar 45 ribu orang, sebagian besar ke Malaysia dan bekerja di ladang sawit. Sementara, TKI lainnya ke Arab Saudi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan sopir. (nas)

Target Produksi Tembakau Diprediksi Tidak Tercapai

(Suara NTB/bul)

MENGHADAPI lebaran Idul Fitri, perusahaan jasa pengiriman JNE memperbanyak armada pengiriman barangnya, termasuk memperbanyak jumlah SDM, guna memberikan pelayanan terbaik dan cepat kepada pelanggannya.

Untuk saat ini, jasa pengiriman barang melalui JNE sudah menunjukkan peningkatan, 40 persen dibanding hari-hari biasanya. Untuk itu, JNE tetap memberikan layanan maksimal, bahkan saat hari libur.

Di Indonesia, JNE menurut Manager Mataram, Misty sudah memiliki jaringan sebanyak 5.000 tersebar di seluruh provinsi. Untuk NTB, sudah ter-cover semua kabupaten/kota dengan adanya kantor-kantor cabang.

Berbagai jenis produk layanan sudah disiapkan, di antaranya pengiriman barang dalam bentuk dokumen super cepat, pengiriman barang dengan hitungan jam sampai. Melayani seluruh daerah tujuan di Indonesia, tidak terkecuali untuk seluruh negara-negara lainnya.

“Kalau ada dokumennya mendesak untuk dikirim misalnya, kita siapkan ada programnya. Ada juga yang maksimal 12 jam sampai, ada yang ongkos kirim hemat dan banyak lainnya,” katanya dijumpai Suara NTB di kantornya, Kamis (10/7).

Misty menyebutkan, untuk pengiriman apapun jenis barang, baik mendekati hari-hari Lebaran baginya tidak ada persoalan keterlambatan. Karena JNE sendiri sudah bekerjasama dengan maskapai penerbangan untuk disiapkan cargo khusus untuk barangbarang yang dikirim melalui JNE. “Kita sudah ada kontrak dengan Garuda untuk rute-rute tertentu, Jakarta, Surabaya dan rute-rute lainnya,” ucapnya.

Tidak hanya pengiriman barang dan dokumen, JNE dalam beberapa waktu terakhir sudah membuka layanan untuk pemesanan berbagai jenis kuliner yang ada di Indonesia. Cukup dengan mengunjungi www.pesonanusantara.co.id, berbagai jenis menu yang ada di seluruh daerah di Indonesia bisa diakses dan di pesan. Untuk tahun 2014 ini 10.000 jenis menu sudah tersedia.

Konsumen dapat memilih dan searching menu apa saja yang diinginkan, dan dari daerah mana menu tersebut. Transaksi dapat dilaksanakan langsung melalui transfer, JNE selanjutnya akan mengirim paket menu yang dipesan konsumen.

Hadirnya layanan ini menurutnya akan membantu masyarakat untuk mendapatkan menu-menu khusus puasa. Termasuk berbagai jenis layanan khas Lebaran.

Tidak hanya itu, JNE lebih jauh dijelaskan memberi kemudahan kepada konsumen untuk mengirim uang melalui western union, meski program ini sudah lama dilaksanakan. Berbagai jenis tagihan lainnya, juga dapat dibayar melalui JNE. Tagihan rekening telepon, listrik, pembelian pulsa, pemesanan tiket pesawat, dan tagihan pelanggan TV. Untuk tagihan air, belum ada kerjasama dengan PDAM Giri Menang. “Semua sudah ada di JNE,” demikian Misty. (bul)

si oleh pemerintah Malaysia antara lain mereka berangkat melalui tekong, menggunakan paspor pelancong dan banyak di antara mereka yang berangkat tanpa dokumen. Selain itu, banyak juga di antara TKI tersebut yang lari dari majikan, tertipu, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

Bagi mereka yang dideportasi, lanjutnya, dipulangkan oleh pemeirntah provinsi ke kampung halamannya. Kemudian juga dilakukan pembinaanpembinaan bagi TKI purna.

Husnul Fauzi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si mengaku pesimis target produksi tembakau akan tercapai pada tahun ini. Seiring terlambatnya jadwal tanam petani dan terjadinya kekeringan.

“El Nino yang ada saat ini memeng menyebabkan petani menanam tidak serentak. Tetapi kami sudah ingatkan sebenarnya untuk memanam pada bulan Mei dan Juni,” katanya dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (10/7).

Digambarkan, tahun 2014 ini pada tahun lalu ditargetkan area tanam tembakau seluas 14.000 hingga 16.000 hektar.

Dengan produktivitas dihitung per hektar produksi mencapai 2 ton. Kisaran total produksi akan mecapai 24.000 ton hingga 32.000 ton maksimal.

Kondisi el nino saat ini, dari tahun lalu sebenarnya sudah diperkirakan. Sehingga dipatoklah target luas tanamnya antara 14.000-16.000 hektar. Target itu dipasang agar tidak terjadi pembengkakan luas area tanam dan produksinya akan mencapai 36.000 ton seperti tahun –tahun sebelumnya. Akibatnya perusahaan tak mampu membeli.

“Pesimis tidak tercapai target, tetapi tidak pesimis sekali.

Yang kita paling khawatirkan sebenarnya kalau produksi dan luas tanam terlalu tinggi dari target,” demikian Husnul Fauzi menggambarkan secara umum tentang kondisi saat ini.

Meskipun terjadi kekeringan,

data validnya masih akan dilakukan rekapitulasi.

Kekeringan yang terjadi, hanya untuk kawasan Lombok Timur bagian Selatan dan Lombok Tengah bagian selatan. Jika masa tanam dilaksanakan pada Mei dan Juni sesuai yang diinstruksikan, menurutnya petani tidak akan mengalami kesulitan seperti yang terjadi sekarang.

Tetapi petani menurutnya banyak yang bekilah, bahwa untuk menanam lebih awal akan mengakibatkan kerusakan tembakau karena cuaca hujan yang dianggap masih tinggi. Sehingga banyak di antaranya petani yang menanam padi dua kali. Konsekuensinya penanam tembakau dilaksanakan bulan Juli, tentu berbenturan dengan MK II yang sangat berisiko bagi petani dan tidak bisa diharapkan lagi perkembangan tembakau akan baik.

“Mereka (petani) menganggap kemarin, kalau menanam tembakau bulan Mei, tembakau akan rusak karena hujan. Tapi secara umum target area tanam dan target produksi tidak terlalu bermasalah,” katanya meyakinkan.

Terkait dengan kesulitan pupuk, Husnul Fauzi menegaskan, petani yang kesulitan biasanya petani yang tidak menjadi binaan perusahaan mitra (swadaya). Sebab untuk petani binaan, menurutnya sudah disiapkan pupuknya sesuai kebutuhan.

Namun dibatasi pemberiannya kepada petani hanya 2 kwintal untuk area tanam 1,2 hektar sampai 2 hektar.

Perusahaan memperkirakan kebutuhan tembakau maksimal sejumlah demikian. Petani diharapkan tidak menggunakan pupuk secara berlebihan, apalagi untuk jenis Urea.

Karena unsur N yang tinggi akan mengakibatkan kerusakan struktur tanah dan akan berdampak tidak baik bagi tembakau.

“Boleh saja tembakau hijau dan lebat kalau pupuknya Ureanya banyak. Tetapi pas dioven akan keropos dan warnanya hitam. Sehingga perusahaan menjatahkan pupuk vertila sedemikian agar tidak merugikan petani dan perusahaan,” demikian Husnul Fauzi. (bul)

(Suara NTB/bul)

MUTIARA HITAM – Mutiara hitam NTB mulai dipasarkan melalui galeri unggulan produk UMKM Dinas Koperasi NTB. Mutiara hitam ini disiapkan untuk pengunjung dari luar daerah.

Tertibkan Ranmor Luar Daerah

Draf Aturan agar Dipercepat Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, M. Amin, SH, M. Si mengingatkan semua pihak yang terkait untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam waktu cepat, guna penertiban kendaraan pelat luar yang begitu banyak beroperasi di NTB. Fenomena ini menurutnya sudah merugikan daerah, karena kendaraan luar daerah ini begitu leluasa beroperasi di NTB tanpa dikenai pajak ataupun bentuk-bentuk penarikan lainnya.

“Kita harus segera tertibkan, karena jalan-jalan kita di sini dipergunakan. Bagus langkah inventarisir yang sudah dilaksanakan, tinggal kita perdalam untuk ditetapkan Perdanya,” demikian Wakil Gubernur di Mataram, Kamis (10/7).

Sekitar 6.000 unit jumlahnya yang beroperasi di NTB, baik milik kalangan perbankan, BUMD maupaun

swasta, terlebih kendaraan milik pemerintah. Sesungguhnya jumlah itu adalah angka potensi NTB yang sudah banyak hilang.

“Ini akan kita kaji dengan yang terkait, akan diperdalam lagi, supaya tuntas.

Karena memang hal ini sudah berlangsung lama dan sampai hari ini belum ada langkah kongkret yang dilakukan,” terangnya.

Perlu keterlibatan semua pihak dan komitmennya dalam hal ini, Kepolisian, DLLAJ, lintas instansi, atau lembaga lainnya. Terutama Dinas Pendapatan Daerah.

Desakan Dewan dan dukungan semua pihak menurutnya akan ditindaklanjuti dengan memperdalam titik persoalannya untuk ditetapkan regulasinya. Karena diyakini miliaran rupiah dana yang harusnya masuk PAD telah hilang.

Untuk membuat regulasi

di daerah, sudah ada undangundang yang menjadi rujukannya guna dibuatkan regulasi khusus di daerah. Wakil Gubernur mengingatkan, sekaligus mengimbau pemilik kendaraan luar daerah yang akan menetap dalam jangka waktu lama diharapkan dapat dibaliknamakan.

“Mereka segeralah balik nama, apa susahnya karena ini aset mereka di sini dan membantu berkontribusi untuk daerah,” demikian M. Amin. (bul)

HILANG STNK R2 HONDA DR2668BG NOKA/NOSIN: MH1JF 11128 K096448/JF11E-1094968 AN.HAJAH SUBUTIAH, S.SOS HILANG DISEKITAR MATARAM

10

TRAVEL DIJUAL

MEBEL

DIJUAL RUMAH MINIMALIS MODERN, LOKASI STRATEGIS BELAKANG KANTOR BPK RI UDAYANA MATARAM, BISA CASH/KREDIT HUB.65 PROPERTY LOMBOK, 081999978 919, 08533336660 Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Prabowo-Hatta Ungguli Jokowi-JK

Partisipasi Pemilih di Lobar Menurun Giri Menang (Suara NTB) Rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden masih berada di tingkat PPS, setelah itu rekapan dilakukan ditingkat PPK. Diperkirakan minggu depan rekapan PPK akan masuk ke KPU. Dari hasil rekapan sementara PPK, dari 10 kecamatan baru enam kecamatan diperoleh datanya perolehan suara. Enam kecamatan ini, sementara pasangan Prabowo-Hatta unggul telak atas Jokowi-JK. Namun sangat disayangkan, partisipasi pemilih di sejumlah kecamatan ini justru menurun dari Pileg lalu.

Di Gerung misalnya, prolehan suara pasangan Prabowo-Hatta unggul telak atas Jokowi-JK dengan perolehan suara mencolok. Pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara 35.127 suara atau 80,7 persen sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya 8.377 suara atau 19 persen lebih. “Namun partsipasi menurun dari Pileg lalu sekitar 74 persen lebih, pada Pilpres ini 68 persen lebih,” terangnya, Kamis kemarin.

Ia menyatakan dari jumlah DPT tidak ada perubahan, namun partsipasi pemilih menurun karena kemungkinan banyak warga pergi keluar daerah atau keluar negeri. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa memilih di Gerung,” terang Ide Sekretaris PPK Gerung.

Di Lingsar, partisipasi pemilih juga turun dibanding Pileg lalu. Pada Pileg lalu persentase pemilih sekitar 79 persen lebih namun menurun menjadi 76 persen pada Pilpres. Ketua PPK Lingsar, Ahmad Juanda Rangkuti mengakui penurunan itu. Ia menyebut dari DPT 50.047 yang menggunakan hak pilih hanya 38 ribu lebih. “Persentase sekitar 76 persen,” sebutnya.

Perolehan suara di Lingsar didominasi pasangan PrabowoHatta. Pasangan ini meraup suara 28.057 suara sedangkan pasangan nomor urut 2 10.449 suara. Demikian pula di Kecamatan Lembar, prolehan suara pasangan Prabowo-Hatta juga unggul telak atas Jokowi-JK. Pasangan ini meraup suara 17.780 sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 6820 suara.

“Tingkat partisipasi pemilih 66 persen dari 36.231 DPT, terdapat penurunan pada Pilpres ini,” terangnya.

Di Kecamatan Batu layar, hasil input sementara perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta menang telak dengan 19.662 suara sedangkan pasangan Jokowi-JK hanya 5.487 suara. (her)

Kebutuhan Dana Pilkada Loteng Tertinggi di NTB Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tertinggi di NTB. Jika dibandingkan dengan enam kabupaten/kota lain yang bakal menggelar Pilkada secara bersamaan pada tahun 2015 mendatang. Demikian diungkapkan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH., M.H., saat dikonfirmasi, Suara NTB, Kamis (10/7) kemarin.

Menurutnya, besarnya jumlah pemilih di Loteng menjadi salah satu penyebab tingginya kebutuhan anggaran Pilkada. Karena semakin besar jumlah pemilih, maka kebutuhan akan logistik dan biaya operasional lainnya juga semakin tinggi. “Dari 7 kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada tahun 2015 mendatang, pemilih Loteng merupakan yang paling besar,” sebutnya.

Sehingga wajar jika KPU Loteng mengajukan anggaran hingga Rp 40 miliar lebih untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 mendatang ke Pemkab Loteng. “Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang jumlah pemilihnya tidak jauh beda dengan Loteng, juga mengusulkan anggaran Rp 40 miliar pada Pilkada kemarin,” jelasnya.

Dikatakannya, komposisi kebutuhan anggaran yang paling besar untuk biayai operasional TPS. Dimana untuk jumlah TPS pada Pilkada Loteng nanti direncanakan 1.800 TPS. Karena untuk Pilkada, di satu TPS jumlahnya pemilihnya maksimal 600 orang. Kedati demikian, besaran kebutuhan anggaran Pilkada Loteng itu masih bisa berubah. Karena tentunya akan ada rasionalisasi-rasionalisasi. “Dan kita sampai saat ini masih menunggu panggilan dari Pemkab Loteng untuk memberikan pemaparan tentang kebutuhan anggaran Pilkada. Sekaligus melakukan rasionalisasi. Walaupun besaran kebutuhan tersebut oleh KPU Loteng dinilai sudah sangat ideal,” timpal mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini.

Tahun 2015 mendatang, ada 7 kabupaten/kota yang direncanakan bakal menggelar Pilkada. Masing-masing Loteng, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima serta Kota Mataram. Ditambah Kabupaten Dompu. Pada Pilpres kemarin, jumlah pemilih Loteng yang tercatat pada DPT mencapai 726.046. terbanyak kedua setelah Lotim.

Disinggung terkait persiapan pelaksaan Pilkada, Ari mengaku saat ini sebenarnya sudah dimulai. Namun secara formal, baru akan dimulai pada Januari sampai bulan Juni 2015 mendatang. Diawali dengan persiapan administrasi serta pembentukan badan add hoc. Seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, PPK di kecamatan serta panitia pengawasan.

Sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan suara, diperkirakan pada Bulan Juli dan Agustus. Sehingga pada Bulan September dan Oktober, bisa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pasalnya, pada Bulan November Bupati dan Wabup Loteng baru sudah ada dilantik dan diambil sumpahnya. “Kalau kita siap. Tinggal menunggu kesiapan anggaran saja,” tegas Ari. (kir)

Panwaslu Loteng Temukan Pemilih Ganda dan Dibawah Umur Praya (Suara NTB) Pelaksaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (9/7), masih saja meninggalkan persoalan. Berupa masih ditemukannya pemilih ganda serta pemilih dibawah umur. Padahal, KPU Loteng mengklaim kalau data pemilih pada Pilpres kali ini sudah diverifikasi dengan ketat.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Loteng, Hadi Agus Alwi, kepada Suara NTB, Kamis (10/7) kemarin, mengaku dari hasil pantuan pihaknya masih ditemukan pemilih ganda di beberapa wilayah. Termasuk pemilih dibawah umur, juga masih ditemukan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres.

Ia mencontohkan di TPS 4 Kelurahan Tiwu Galih Praya, ditemukan ada 5 pemilih ganda. Kemudian di salah satu TPS di Desa Kerembong Janapria, pihaknya juga menemukan ada pemilih di bawah umur. Termasuk pemilih yang sudah meninggal dunia. “Pelaksaan Pilpres secara umum sudah berjalan lancar.

Tetapi masih ada saja persoalan yang kita temukan dibawah,” jelasnya.

Diakuinya, temuan-temuan tersebut sebenarnya sudah lama dilaporkan ke KPU Loteng. Untuk diperbaiki dan diverifikasi kembali. Tetapi pada kenyataanya, temuan itu justru muncul kembali dalam DPT yang ada. “Ini kita tahu penyebabnya. Apakah karena memang sistemnya yang bermasalah atau karena human error,” ujarnya.

Terkait temuan-temuan tersebut, pihaknya berharap kepada KPU Loteng supaya lebih teliti dalam menyusun DPT. Jangan sampai, hanya karena persoalan pemilih ganda dan pemilih dibawah umur, bisa mengganggu pelaksanaan pemilu. Karena hal itu sangat rentan untuk dipolitisir.

Terlebih Loteng ke depan akan segera berhadapan dengan agenda politik lainnya, yakni pemilihan kepada daerah (pilkada) yang bakal digelar tahun 2015 mendatang. “Harapan kita ke depan, persoalan pemilih ganda dan pemilih dibawah umur bisa diminimalisir. Supaya pelaksanaan pesta demokrasi, akan semakin baik dimasa-masa yang akan datang,” tegas Hadi. (kir)

SUMPAH - Saksi mantan PPK Abdul Haris, saat diambil sumpah ketika didengar keterangannya dalam kasus Alkes Loteng.

(Suara NTB/ars)

Kasus Alkes Loteng

PPK Tuding Panitia dan Kepala Dinas ’’Main’’ Sendiri Mataram (Suara NTB) Perkara Alkes Lombok Tengah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (10/7) kemarin. Empat terdakwa didudukkan di kursi pesakitan. Terungkap dalam sidang perdana untuk pemeriksaan saksi itu, panitia diduga mengabaikan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam perkara terkait pengadaan Alkes berupa microscope itu, tercatat dengan nilai kontrak Rp 43.200.000 bersumber dari DAK dan Rp 432.000.000 dari APBD Loteng. Tahun pengadaan 2006 lalu, ditahun yang sama kasus ini ditangani Kejaksaan.

Sidang perdana kemarin menghadirkan saksi mantan PPK, H.

Abdul Haris. Pensiunan PNS Dikes Loteng ini menyebut peranannya sebagai Pemimpin Kegiatan (PK) – sekarang PPK. “Saya ditunjuk kepala Dinas Kesehatan saat itu sebagai Pemimpin Kegiatan,” kata Abdul Haris.

Ditanya oleh majelis hakim Tipikor terkait kewenangan-

nya, dijawab ketika itu ia menunjuk rekanan pelaksana CV. Afiat Karya sebagai pemenang tender. Ia juga menyusun kegiatan kepanitiaan dalam hal pengadaan, kemudian melaporkannya kepada kepala dinas. Namun ketika ditanya apa saja proses yang dilakukan saat pengadaan, Abdul

Haris mengaku tidak tahu.

“Saya tidak dilibatkan sama sekali, semua diurus oleh panitia,” kata saksi sembari menoleh ke para terdakwa. Posisinya dilompati, karena semua menurutnya diurus oleh panitia dengan kepala dinas. Seharusnya, panitia berkomunikasi terkait apapun dalam hal pengadaan dengannya, kemudian dialah yang melapor ke Kepala dinas.

“Tapi panitia dan kepala dinas “main” sendiri,” tudingnya.

Hakim anggota Edward Samosir menanyakan bagaimana akhirnya penentuan Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) Alkes bersumber dari DAK dan APBD Loteng tersebut, saksi juga tidak bisa menjawab. Ia hanya tahu, setelah pengadaan, item alkes terjadi mark up harga dan dia dipanggil Kejaksaan Negeri Praya sebagai saksi saat itu.

“Karena saya tiba tiba hanya menerima laporan, tidak diikutkan dalam pengadaan,” ulasnya. Dalam sidang kemarin menghadirkan empat terdakwa, diantaranya Lalu Kamalan, Saunis, Kasim, Chairul Amri.

Mereka posisinya sebagai panitia pengadaan. (ars)

Perbaikan Asrama

Di Kota Mataram

Polres Mataram Usulkan Dana ke Mapolda

Pasangan Prabowo-Hatta Unggul 66,90 Persen

Mataram (Suara NTB) Setelah terbakar Rabu dinihari lalu, belum ada tanda tanda enam lokal rumah di asrama anggota di Mapolres Mataram akan diperbaiki. Dana perbaikan akan diusulkan ke Mapolda NTB. Kondisi gedung yang terbakar hingga Kamis (10/7) kemarin masih berantakan. Atap yang hanya menyisakan arang kayu, puing – puing genteng masih berserakan, tembok retak juga masih berdiri. Sementara ini penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran masih dilakukan Sat Reskrim.

Namun bicara kelanjutan perbaikan gedung berusia puluhan tahun itu, Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, SIK memastikan pihaknya belum punya anggaran. Hanya saja ada solusi dengan mengusulkan anggarannya dari Mapolda NTB. “Sedang kita usulkan, untuk anggaran perbaikannya dari Polda,” terang Kapolres dihubungi Suara NTB, Kamis kemarin.

Soal berapa kebutuhan anggaran masih disusun, disesuaikan dengan nilai kerugian yang

(Suara NTB/ars)

PASCAKEBAKARAN - Kondisi asrama anggota Polres Mataram pascakebakaran yang akan diusulkan anggaran perbaikannya ke Mapolda NTB. timbul dari dampak kebakaran.

“Untuk kerugian yang timbul dari kebakaran, masih ditaksir,” sebut Kapolres.

Musibah kebakaran itu memang cukup membuat pihaknya terpukul, apalagi terjadi saat kesibukan mengemban tugas pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dampaknya, setelah kejadian itu pun, pihaknya belum bisa fokus men-

gurus perbaikan gedung karena dirinya masih memimpin personel mengamankan TPS di wilayah Kota Mataram. Mengingat tugas pengamanan TPS ini tidak bisa diabaikan, sehingga sementara ini pihaknya tetap fokus, demi mengantisipasi agar tidak muncul gejolak sampai dengan proses perhitungan suara resmi oleh KPU, Tanggal 22 Juli mendatang. (ars)

Masyarakat Jangan Terpengaruh Hasil Hitung Cepat Praya (Suara NTB) Perbedaan hasil yang disampaikan sejumlah lembaga survai terkait hasil Pilpres yang beredar luas di media masa, membuat bingung masyarakat. Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sendiri. Untuk itu, masyarakat diminta tidak terpengaruh hasil hitung cepat dari lembaga survai tersebut. Karena hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan hasil Pilpres.

Demikian disampaikan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, menyikapi hasil Pilpres yang ada. Dikatakannya, masyarakat hendaknya bisa lebih bersabar menunggu hasil rekapitulasi suara oleh KPU. Karena yang menentukan hasil Pilpres adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU selaku lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan Pilpres. Bukan hasil survai.

“Jadi apapun hasil hitung cepat yang beredar, masyarakat jangan terpengaruh. Karena hasil hitung cepat belum tentu benar dan tidak bisa dijadikan patokan,” tegasnya. Masyarakat pun hendaknya juga tidak melakukan tindakan-tindakan berlebihan menyikapi hasil yang ada. Yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., yang dikonfirmasi terpisah. Menurutnya, hasil yang beredar di media massa saat ini terkait hasil Pilpres bukan hasil rekapitulasi KPU. Sehingga validasi dan akurasi datanya tidak bisa diper-

tanggungjawabkan.

Saat ini, proses rekaliputasi perolehan suara Pilpres masih berada di PPS di tingkat desa sampai tanggal 12 Juli besok. Baru kemudian dilanjutkan di PPK di tingkat kecamatan sampai tanggal 15 Juli. Ditingkat kabupaten/kota dari tanggal 16 Juli sampai 17 Juli dan di tingkat provinsi tanggal 18 sampai 19 Juli. “Puncaknya tanggal 22 Juli, hasil baru bisa ditentukan. Karena pada saat itulah, KPU pusat akan menggelar pleno perolehan suara akhir,” terangnya.

Sehingga kalau sampai ada pihak yang mengklaim jika calon tertentu sudah keluar sebagai pemenang, masyarakat jangan cepat percaya. “Prinsipnya mari kita bersabar menunggu hasil rekapitulasi suara, sesuai tahapan yang ada. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik ,” timpalnya.

Ia menjelaskan, hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan hasil Pilpres. Pasalnya, hasil hitung cepat hanya menggambarkan hasil sampel perolehan suara di beberapa TPS saja. Tidak menggambarkan perolehan suara secara menyeluruh.

Sebagai gambaran, pada Pilpres kali ini ada 545.971 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara lembaga survai yang ada, maksimal mengambil sampel 2.000 TPS saja. Sehingga wajar terjadi perbedaan hasil. Karena sampel TPS yang digunakan, jumlah berbeda-beda pula. “Lembaga survai maksimal mengambil sampel sebanyak 2.000 TPS. Jadi memang tidak bisa dijadikan pedoman,” pungkas Ari. (kir)

Mataram (Suara NTB) Hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang dilakukan desk Pemilu Pemkot Mataram, Rabu (9/7) lalu diungguli pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta dengan perolehan sebesar 66,90 persen. Sementara pasangan nomor urut dua, Jokowi-JK hanya mendapatkan 33,10 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi, Kamis (10/7). Alwan menyebutkan data tersebut didapatkan langsung dari TPS dan terkumpul sampai pukul 18.00 WITA pada hari Rabu (9/7) lalu.

Pasangan Jokowi-JK hanya unggul di Kecamatan Cakranegara dengan jumlah suara sebanyak 17.415, beda tipis dengan pasangan Prabowo-Hatta yang mendapatkan suara sebanyak 17.335. Di lima kecamatan lainnya, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan perolehan suara sebanyak 26.654 di Kecamatan Selaparang, 26.002 di Kecamatan Mataram, di Kecamatan Ampenan sebanyak 29.975, Keca-

matan Sandubaya 23.652 suara, dan Kecamatan Sekarbela 20.230 suara. “Sehingga totalnya 143.848 suara untuk pasangan nomor urut satu,” ujarnya.

Sedangkan pasangan Jokowi-JK di empat kecamatan lainnya yaitu; mendapatkan 10.861 suara di Kecamatan Selaparang, 14.299 di Kecamatan Mataram, 12.242 di Kecamatan Ampenan, dan masing-masing 10.279 dan 6.059 suara di Kecamatan Sandubaya dan Sekarbela.

Total keseluruhan suara pasangan Jokowi-JK di Kota Mataram sebanyak 71.155.

Alwan mengatakan dalam desk Pemilu tersebut, pihaknya juga melibatkan kelurahan dan kecamatan yang langsung turun memantau ke TPS di setiap wilayahnya. “Desk Pemilu di kelurahan dan kecamatan sudah ada, sumbernya dari sana,” ujarnya. Jumlah pemilih di Kota Mataram sebanyak 292.219 dan jumlah TPS sebanyak 662. Desk Pemilu juga dibentuk Pemkot Mataram pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) bulan April lalu. (yan)

(Suara NTB/yan)

HASIL REKAPITULASI - Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres yang dilakukan desk Pemilu Pemkot Mataram dipasang di papan pengumuman kompleks Pendopo Walikota Mataram.

Tersangka Penipuan Warga Duduk Dipindahkan ke LP Mataram Giri Menang (Suara NTB) Tersangka kasus penipuan warga Dusun Duduk, Desa Batulayar Barat AK telah dipindahkan ke tahanan lembaga pemasyarakatan (LP) Mataram. Pemindahan tersangka ke LP Mataram, dilakukan Selasa kemarin.

Pemindahantahananitudilakukanmenyusul berkas kasus tersangka AK juga telah lengkap (P21) selanjutnya akan dinaikkan ke tahapIIuntukprosespersidanganlebihlanjut.

Hal ini diterangkan Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita Kamis kemarin.

“Amak Kodrat tersangka kasus penipuan selasa kemarin dipindah ke LP, karena berkas kasusnya sudah lengkap (P21) makanya dilimpahkan ke kejaksaan,” terang Sidik.

AK diduga melakukan penipuan terhadap warga yang membeli tahan sengketa tersebut. Pelaku berpura-pura menyatakan kepada warga lahan itu tidak bermasalah lalu menjual ke warga dengan mengimingimingi akan diterbitkan sertifikat lahan itu.

Atas dasar itulah pelaku disangkakan melanggar pasal 378, dengan ancaman lima tahun penjara. Ia tidak sendiri namun juga

Kadus setempat karena diduga terlibat dalam kasus ini. Sedangkan untuk kasus Kadus dan Kades setempat akan segera menyusul utuk dilimpahkan.

Seperti diketahui, pascaeksekusi lahan di Dusun Duduk, Desa Batu Layar Barat, Polres Lombok Barat menetapkan 18 orang warga setempat menjadi tersangka dalam dua kasus berbeda. Dua orang disangkakan pasal 378 terkait dugaan kasus penipuan yakni Amaq Kodrat dan Kadus, kemudian 16 orang dijerat pasal 214 karena menghalangi petugas dengan kek-

erasan. Dari 18 orang ini satu diantaranya anak berumur 17 sehingga tidak ditahan dan sudah dilepas. Sedangkan ke 17 orang lainnya ditahan, mereka diduga melakukan penghadangan terhadap aparat ketika menjalankan tugasnya.

Selaian itu, Kades setempat juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun karena adanya Peraturan Pemerintah terkait otonomi daerah maka untuk keperluan pemeriksaan bersangkutan harus ada permintaan izin dulu dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Lobar. (her)

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sambut Malam ’’Lailatul Qadar’’

Pemkot Mataram Gelar Festival ’’Dile Jojor’’

Bulan Puasa

Pementasan Kesenian Diistirahatkan

Mataram (Suara NTB) Selama berlangsungnya bulan puasa Ramadhan, seluruh kesenian yang ada khususnya di pulau lombok diistirahatkan pementasannya. Beberapa kesenian yang diistirahatkan tersebut antara lain, pementasan wayang, Gendang Beleq, Kecimol, Gandrung, bahkan ale – ale. Demikian sebut Ki Sadarudin, seorang seniman dan budayawan, sekaligus menjadi pembina di sanggar wayang Ajar Wali, Kamis (10/7).

“Memang pada prinsipnya, ketika datangnya bulan puasa, seluruh kesenian yang ada di pulau lombok ini harus diberhentikan sementara, atau diistirahatkan. Hal itu merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap gawe keagamaan, yakni berpuasa khususnya di kalangan umat muslim,” katanya.

Meski sebelumnya pihaknya selaku Pepadi Sasak sempat disurati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan seleksi peserta yang akan dikirim dalam rangka mengisi pagelaran Festival Dalang Pemuda yang akan diselenggarakan di Jakarta, Agustus mendatang. “Sebelumnya kami mendapat surat dari Kemendikbud agar melakukan seleksi dalang pemuda pada bulan Juli ini, namun kami sudah menyampaikan permakluman agar kiranya hal itu harus diundur, mengingat tradisi kita bahwa setiap datangnya bulan suci Ramadhan kita tidak menggelar acara atau mengeluarkan alat – alat kesenian,” terangnya.

Adapun, seleksi peserta festival tersebut akhirnya diundur hingga usai Lebaran nanti. Seleksi akan dilakukan di tingkat regional untuk menentukan siapa dalang muda yang berbakat serta layak untuk di kirim ke festival. Seleksi tersebut rencana akan dilakukan di Kota Mataram, meski sebelumnya para pepadi sempat mengajukan untuk melaksanakan seleksi tersebut di Wilayah Lombok Barat yakni di Kecamatan Gerung.

“Para pepadi sepulau lombok akan kami seleksi dan akan kami tentukan satu di antara mereka untuk menjadi perwakilan dari NTB. Seleksi tersebut telah disepakati pihak Kemendikbud bahwa kami akan menyelenggarakannya usai lebaran nanti. Menurut kami, siapapun yang terbaik saat seleksi nanti, maka dialah yang berhak untuk menjadi perwakilan dari NTB,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/ars)

TAMAN LOANG BALOQ - Taman Loang Baloq, masih jadi favorit kunjungan wisatawan lokal. Menjelang sore saat Ramadhan, tempat ini menjadi lokasi yang asyik “ngabuburit” dengan pemandangan spot Pantai Tanjung Karang Ampenan. Taman ini menjadi salah satu destinasi wisata Pemkot Mataram, meski Dinas Pariwisata setempat belum dapat lebih leluasa.

Penataan Destinasi Wisata Mataram Belum Bisa Maksimal Mataram (Suara NTB)Penataan destinasi objek wisata di Kota Mataram belum bisa dilakukan secara maksimal. hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Drs. H.A. Latif Nadjib, Kamis (10/7). Menurutnya, salah satu kendala yang menjadi penghalang pihaknya dalam melakukan penataan adalah tidak adanya otoritas yang penuh dalam mengelola objek – objek wisata yang ada, sehingga dirinya mengaku kewalahan.

“Terkait masalah penataan ya memang kami sedikit mengalami kendala ketika akan melakukan penataan terhadap satu objek wisata yang ada. Kendalanya adalah, bahwasanya kami tidak memiliki kewenangan yang penuh untuk mengelola objek – objek wisata yang ada.

Artinya, kami tidak diberikan tanggung jawab yang penuh dalam melakukan hal itu.

Selama ini dalam hal pembangunan misalnya, kami masih tetap menggunakan sistem ‘’keroyokan,’’ entah dengan dinas Pekerjaan Umum PU, atau yang lainnya,” terang Kadis Budpar itu saat ditemui Suara NTB. Kendala itu kemudian menjadi penyumbat kebijakan – kebijakan yang dikeluarkannya sulit untuk direalisasikan di lapangan. “Sebetulnya,

kami sangat berharap ketika tanggung jawab itu secara penuh dilimpahkan ke kami, maka kami akan memprioritaskan untuk membangun fasilitas, baik berupa Fasilitas Umum yakni seperti toilet atau beberapa kebutuhan para wisatawan baik mancanegara maupun domestik,” ujarnya.

Dikatakannya, rata – rata objek wisata yang ada di Kota

Mataram belum dilengkapi dengan unsur – unsur penunjang, di antaranya infrastruktur yang berupa tempat berteduh, Toilet, atau Tempat pembuangan sampah. “Fasilitas yang kita miliki saat ini hanya sebatas tukang pembersih saja, atau bahasa sederhananya itu “Penjage” (pengelola –red) yang memang kebetulan berada di lingkungan dan dekat dengan objek wisata itu. Semestinya kalau menurut hemat saya, tempat – tempat wisata kita ini memiliki semacam pemandu wisata, sehingga para pengunjung dapat dilayani dengan baik.

Dan mereka akan merasakan kenyamanan karena memang tujuan mereka adalah untuk

Refreshing,” bebernya.

Meski demikian, Kadis Budpar Kota itu mengaku tetap optimis untuk tetap melakukan pembenahan.

Melihat kondisi yang ada yang masih semerawut, ia lebih memilih untuk melakukan pembenahan serta mempermak bagian dalam (Institusi).

Hal itu bahkan telah menjadi prioritas utamanya sejak Februari 2014 lalu.

“Saya coba menata bagian dalam dulu, maksudnya segalah hal yang ada di Dinas Pariwisata ini. Peririq Balelanggaq Mesak (Memperbaiki Rumah Sendiri-red). Sebelum kami akan melirik dan menata kondisi di lapangan,” tandasnya. (met)

Pasar Kangen Jogja Ke-6 Digelar Agustus Yogyakarta (Suara NTB) Pasar Kangen Jogja yang rutin digelar setiap tahun untuk mengingatkan suasana Yogyakarta tempo dulu akan kembali digelar untuk keenam kalinya pada 18-24 Agustus bertempat di Taman Budaya Yogyakarta.

“Kegiatan utama di Pasar Kangen ini adalah menampilkan kuliner tradisional, kerajinan dan kesenian tradisional khas Yogyakarta,” kata Ketua Panitia Pasar Kangen Jogja Sri Eka Kusumaningayu di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, panitia akan menyiapkan masing-masing 45 anjungan untuk menampilkan keragaman kuliner tradi-

sional dan kerajinan, serta menampilkan 20 kelompok kesenian tradisional selama penyelenggaraan acara.

Berbagai kuliner tradisional yang akan ditampilkan di antaranya, hawug-hawug, tiwul, lopis ketan, wedang uwuh, cenil, arak keeling, gatot, tempe bacem dan lain-lain.

Sedangkan produk kerajinan yang ditampilkan pun adalah barang-barang yang biasanya ditemui pada masa lalu seperti wayang kardus, topeng kayu, miniatur prajurit kraton, cincin akik, kaos motif lawasan dan sebagainya.

“Barang-barang kuno juga akan dijual di arena Pasar Kangen seperti kotak perhi-

asan, arca batu kecil, cermin dan pigura, gramofon termasuk album piringan hitam dan kaset-kaset lama. Barangbarang itu biasanya menjadi incaran pengunjung,” katanya.

Eka menyebut, kegiatan Pasar Kangen Jogja juga digelar untuk memberikan ruang kepada pelaku seni tradisi di Yogyakarta.

“Fokus kegiatan tahun ini adalah mengembalikan ruh Pasar Kangen Jogja yaitu memberikan ruang kepada mereka yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi,” katanya.

Sampai saat ini, lanjut Eka, masih banyak kelompok kesenian tradisi dan pelaku kuliner yang masih menjaga nilai

tradisional khas Yogyakarta.

“Oleh karenanya, kami pun melakukan seleksi ketat terhadap pengisi anjungan kuliner, kerajinan dan pengisi kesenian tradisional agar bisa benar-benar menampilkan budaya khas Yogyakarta.

Nantinya, penjaga anjungan pun diminta mengenakan busana khas Yogyakarta,” katanya.

Sementara itu, Humas Pasar Kangen Jogja Eko Nuryono

mengatakan, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta bisa melakukan pendaftaran di Sekretariat Pasar Kangen Jogja yang berada di Taman Budaya Yogyakarta.

“Pendaftaran dibuka mulai 14-24 Juli. Harga anjungannya pun cukup terjangkau. Komunitas pun bisa bergabung memeriahkan kegiatan ini,” kata n y a .

(Ant/Bali Post)

Ariana Grande Puncaki Tangga Lagu Inggris London – Penyanyi-penulis lagu Amerika Serikat Ariana Grande, Minggu, menduduki peringkat teratas tangga lagu Inggris dengan single ”Problem” yang juga menampilkan penyanyi Iggy Azalea.

Ia menjadi penyanyi pertama yang memimpin daftar yang kini didasarkan pada data unduhan internet dan penjualan fisik (album) itu.

The Official Charts Company mengatakan penyanyi berusia 21 tahun itu telah membuat sejarah dengan angka penjualan sebesar 113 ribu pada pekan lalu.

Angka itu diperoleh dari 106 ribu penjualan fisik dan 712 ribu dari unduhan audio, menurut The Official Charts Company, seraya mengatakan bahwa pihaknya menghitung 100 unduhan sebagai satu pembelian.

“Ghost”, lagu dari mantan kontestan bakat televisi Ella Henderson, berada di posisi kedua, katanya.

Sementara itu dalam tangga album, penyanyi-penulis lagu Inggris Ed Sheeran berada pada posisi teratas untuk pekan kedua dengan albumnya “X”, yang dibaca “Multiply” (kali).

Album “5 Seconds of Summer” berada di posisi kedua sementara itu album dari George Ezra, “Wanted on Voyage”, berada ditempat ketiga, demikian laporan Reuters. (Ant/Bali Post)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Malam Lailatul Qadar yang lazimnya dirayakan pada tanggal 27 Ramadhan oleh umat muslim yang ada di Pulau Lombok, dipandang memiliki potensi menarik perhatian para wisatawan. Untuk itu, Dinas Pariwisata Kota Mataram berencana akan menyelenggarakan Festival Dile Jojor sebagai bentuk perayaan untuk memeriahkan malam Lailatul Qadar itu. ‘’Dile Jojor’’ merupakan sebuah lampu tradisional yang terbuat dari adonan biji buah jarak atau biji dari buah jamplung yang ditumbuk lalu disatukan bersama kapas. Lilin tradisional tersebut biasanya berbentuk seperti sate ikan tanjung yang memiliki tusuk yang terbuat dari bambu.

“Jadi dalam menyambut malam Lailatul Qadar di tahun ini, kita akan menyelenggarakan Festival Dile Jojor , di mana kita ketahui setiap datangnya malam ke 27 pada bulan suci Ramadhan, para leluhur kita selalu menyalakan lilin tradisional tersebut atau yang kita sebut Dile jojor. Saya rasa, ini adalah situs kebudayaan yang unik dan menjadi milik kita, maka tentunya kita harus menjaga kelestarian dan eksistensinya. Ini juga menurut saya akan memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok,” jelas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. A. Latif Nadjib, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/7).

Diterangkan, festival tersebut tidak hanya sebatas event yang akan menjadi sarana hiburan semata, namun menurutnya hal itu adalah sebuah gebrakan edukasi yang kemudian ditularkan kepada generasi muda penerus bangsa. Festival tersebut akan menjadi perayaan pertama yang dilakukan di kota Mataram. “Selama ini belum pernah kita lakukan festival yang sedang kami persiapkan ini. Kita terlalu bangga dengan kehadiran dan pesona yang ditunjukkan oleh Lampu – lampu LED (Light Emitting Diode) yang berkedap – kedip di sepanjang jalan kota, namun kita seolah akan melupakan lilin tradisional yang memang sebetulnya adalah warisan yang diberikan oleh nenek moyang kita terdahulu,” katanya.

Menurut latif, cahaya lilin tersebut mampu menghadirkan ketenangan bathin dan jiwa setiap orang yang memandangnya. “Lampu itu merupakan sebuah cahaya dan penerangan yang akan menuntun kita untuk menuju jalan yang dikehendakiNya. Ada semacam ketenagan hati ketika kita memandang cahaya dari nyala lilin tradisional itu saat heningnya malam, lilin yang tidak menimbulkan asap hitam itu memang sungguh luar biasa, bagi saya itu merupakan warisan kearifan lokal yang harus kita pertahankan,” pungkasnya. (met)

Ariana Grande

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Koleksi Perpustakaan Terlengkap MAGISTER Manajemen (MM) Universitas Mataram (Unram) menjadi satu-satunya program studi magister Unram yang memiliki koleksi perpustakaan terlengkap di Unram. Selain itu, MM Unram juga tercatat sebagai satu-satunya Prodi magister dari 10 Prodi magister yang dimiliki Unram yang memiliki gedung tersendiri.

“Koleksi perpustakaan kita paling lengkap kalau dibandingkan dengan koleksi perpustakaan di magister lain(Suara NTB/dys) nya di Unram karena kita rutin Lalu Suparman untuk melakukan pengadaan buku. Yang kita layani tidak hanya berasal dari mahasiswa magister saja, tapi mahasiswa program SI juga bisa berkunjung kesini.

Semuanya kita layani dengan baik meskipun pengunjung masih relatif minim,” terang Sekretaris I MM Unram, Lalu Suparman kepada Suara NTB kemarin.

Menurut Suparman, koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan MM Unram dipenuhi oleh sejumlah buku dengan genre khas bacaan mahasiswa magister seperti jurnal, buku wajib magister dan jurnal online. Meski tidak mengetahui detail jumlah koleksi bahan bacaan yang dimilik perpustakaan MM Unram, Suparman mengklaim perpustakaan MM Unram tidak hanya terlengkap di internal magister Unram saja melainkan terlengkap untuk magister di wilayah timur indonesia.

Selain itu, Suparman mengaku MM Unram juga jadi satu-satunya magister di Unram yang memiliki gedung tersendiri. Tidak seperti magister lainnya yang gedungnya masih menyatu dengan gedung untuk program strata satu (S I).

“Coba cek di prodi magister lainnya, hanya MM Unram yang punya gedung terpisah. Selain itu, disini juga semua ruangan belajar full AC, dan juga magister paling tua di Unram. Selama beroperasi sejak tahun 1999 silam, MM Unram sudah memiliki ratusan alumni yang saat ini tersebar di sejumlah tempat,” pungkasnya. (dys)

Halaman 10

90 Persen Lulusan SMA di KLU Tak Mampu Kuliah Tanjung (Suara NTB) – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengaku prihatin terhadap kondisi keterbelakangan Lombok Utara. Dari aspek pendidikan saja, angka partisipasi alumni SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi sangat minim, hanya 10 persen. Sedangkan 90 persen sisanya, lebih banyak menjadi pekerja informal di berbagai sektor.

“Output SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) tahun 2014 ini, 3.352 orang, tetapi dari angka itu hanya sekitar 10 persen saja yang melanjutkan (ke PT),” aku Djohan Sjamsu, Kamis (10/7).

“Yang 90 persennya ke mana?

Nah ini yang jadi tantangan kita untuk kita bantu carikan solusinya,” sambung Bupati.

Menurutnya, kemampuan untuk bersekolah di tingkat masyarakat Lombok Utara

tidak disebabkan karena keengganan belajar atau ketidakmampun intelektual dalam bersaing. Melainkan akibat masih rendahnya paritas daya beli masyarakat yang berdampak pada minim bahkan nihilnya anggaran untuk investasi bidang pendidikan.

Intervensi awal yang diambil Bupati, salah satunya adalah kebijakan yang oleh sejumlah pihak dianggap

tidak populis. Yaitu, pemberian subsidi pendidikan ke sejumlah anak yang tidak mampu untuk tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Kehutanan dan Fakultas Kelautan Perikanan serta Perguruan Tinggi Politeknik di KLU. “Kita sudah siapkan Rp 500 juta untuk membantu setiap 200 orang mahasiswa yang kuliah di Fakultas Kehutanan atau Fakultas Perikanan Kelautan dan Po-

liteknik,” ujar Bupati.

Bantuan awal tersebut dialokasikan kepada mahasiswa sebesar Rp 2,5 juta per orang. Dana tersebut bersifat stimulan untuk mendukung minat dan ketertarikan para orang tua agar menguliahkan anaknya di Perguruan Tinggi yang akan dibentuk Pemda KLU bekerjasama dengan Universitas Mataram.

“Terus terang saja, kita tidak ingin IPM melorot gara-gara indikator bidang Pendidikan.

Awal berdiri KLU, IPM kita hanya 58, dua tahun berikutnya, bisa meningkat jadi 61.

Tapi kita masih bersyukur, indeks kita hanya terpaut 2 poin dari Lombok Tengah dengan IPM 63,” paparnya.

Semarak Ramadhan, SMPN 1 Pringgabaya Gelar Sejumlah Lomba

Remas Smanti Gelar Pesantren Kilat Mataram (Suara NTB) Mengisi Ramadhan, Remaja Masjid (Remas) Nurul Huda SMAN 3 Mataram (Smanti) menggelar pesantren kilat dan tadarus Al-Quran. Disamping itu, Remas Smanti juga menyelenggarakan muzakarah berkaitan dengan tema-tema keislaman dan keutamaaan bulan suci Ramadhan.

Pembina Remaja Masjid Nurul Huda SMAN 3 Mataram Muhamad Fauzi Muhazir dalam rilisnya kemarin menjelaskan, 80 siswa dari kelas X dan XI mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan kepanitiaannya dari pengurus OSIS, dibantu guru SMA Negeri 3 Mataram. Materi yang ditekankan selama pesantren kilat ini terdiri dari lima target. Meliputi tilawah dua juz, hafalan Al-Quran, amalan sunah seperti salat tahajud, duha, salat tarawih, dan akhlak Islami serta training motivasi dan kepemimpinan.

Kegiatan ini disambut baik oleh wali murid karena banyak siswa yang semula memiliki kepribadian bengal, tidak salat dan sering melawan orangtua mengalami perubahan sikap pasca mengikuti kegiatan pesantren kilat. Siswa yang tidak bisa baca Al-Quran memiliki motivasi mau belajar membaca Al-Quran. Pihaknya juga akan menggelar gerakan seribu masjid kepada siswa untuk bersedekah pada bulan Ramadhan ini. Kegiatan ini nantinya akan dikoordinir siswa di masing-masing kelas. Dan dananya akan dikumpulkan untuk kebutuhan pendidikan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 3 Mataram H. Hudri Achmad menyatakan bahwa kegiatan pesantren kilat yang digelar pihaknya pada dasarnya merupakan media yang paling ampuh dan efektif dalam rangka menanamkan nilainilai Islami kepada peserta didik. Kegiatan pasantren kilat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan di sekolah.

Dengan adanya penyelenggaraan pasantren kilat seperti ini akan mendukung program Pemerintah Kota Mataram yang bermoto maju, religius, dan berbudaya. Dan sebagai sarana untuk saling menjalin tali silaturrahmi. (dys)

Ia pun banyak berharap, angka partisipasi SMTA ke PT mampu merubah kualitas SDM masyarakat KLU di masa depan. Oleh karenanya, kehadiran Perguruan Tinggi di bawah Universitas Mataram ini akan menjembatani transformasi ilmu pengetahuan yang masih simetris dengan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat.

“Dengan Perguruan Tinggi ada di KLU, masyarakat kita tidak harus kuliah ke tempat yang jauh dan mengeluarkan biaya yang banyak. Kerjasama kita dengan Unram ini, salah satunya untuk mengefisiensi jarak karena tidak mampunya ekonomi warga,” pungkas Bupati. (ari)

(Suara NTB/dys)

LOMBA - SMPN 1 Pringgabaya menggelar sejumlah lomba mulai dari lomba pidato, puitisasi AlQuran, tahfiz Al-Quran hingga lomba kaligrafi untuk menyemarakkan bulan Ramadhan.

Ratusan PDB Kategori Miskin di Lobar Belum Diusulkan BSM Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan peserta didik baru dari keluarga kurang mampu yang masuk Madrasah di Lombok Barat belum diusulkan memperoleh Bantuan Siswa Miskin (BSM). Para siswa baru ini belum diusulkan lantaran belum ada usulan dari sekolah karena baru masuk sekolah baik di tingkat MI, MTs, MA. Di Lobar sendiri sebanyak 1500 pelajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dibantu BSM tiap tahunnya, para pelajar ini berasal dari keluarga tak mampu. “Untuk penerima bantuan BSM yang baru masuk sekolah pada penerimaan peserta didik baru tahun ini belum diusulkan karena menunggu usulan sekolah,” demikian Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Lobar, Suhirman SPd, MPd, Kamis kemarin.

Dikatakan, sasaran penerima BSM ini mengacu pada siswa yang memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) dan termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Jika pelajar tak memiliki kartu ini, maka tidak bisa memperoleh BSM. “Tahun ajaran 2013/2014 itu ada sekitar 1500 siswa kurang

mampu yang memperoleh BSM di Lobar,” sebut Suhirman SPd, MPd. Data penerima ini sendiri diperoleh dari pendataan ditingkat desa. Dalam pendataan ini, tergantung dari pihak Desa. Sehingga ada saja siswa yang tergolong tak mampu namun tak memiliki KPS. Hal ini jelasnya, menimbulkan masalah di bawah.

Untuk menanggulangi itu, maka ada kebijakan agar siswa yang tadinya tidak punya KPS dan PKH bisa dibuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar memperoleh BSM. “Tapi tetap yang dijadikan acuan itu KPS dan PKH,” sebutnya.

Jumlah penerima BSM mengacu tahun ajaran 2013 dn 2014 di Lobar sekitar 1.500 orang. Semua pelajar ini memiliki kartu KPS dan PKH. Sedangkan bagaimana dengan siswa baru yang masuk? Ia menyatakan tetap akan diupayakan memperoleh bantuan, karena itu akan segera diusulkan. “Untuk peserta didik baru belum diusulkan,” terangnya.

Ia menyebutkan, jumlah nominal bantuan yang diterima berbeda masing-masing tingkatan. Untuk MI, jumlah bantuan yang diterima Rp 225 ribu per bulan dengan total pertahun Rp 450 ribu.

Untuk MTs, bantuan yang diterima Rp 375 ribu dengan total ban-

tuan Rp 750 per tahun. Sedangkan untuk tingkat MA jumlah bantuan yang diberikan Rp 500 per bulan, total bantuan yang diterima per tahun Rp 1 juta.

Awalnya, BSM ini diberikan langsung ke sekolah dimana sekolah yang akan mengelola peruntukan dana ini. Sekolah biasanya mengarahkan untuk membiayai kebutuhan sekolah, namun karena dinilai banyak kelemahannya maka dialihkan dana ini langsung ke rekening siswa.

Menurutnya, ada nilai positif dan negatifnya pemberian dana ini ke sekolah dan diberikan langsung ke orang tua anak. Positifnya jika dikelola sekolah, hanya diarahkan untuk keperluan anak. Namun negatifnya, dana diberikan merata. Selain itu, masyarakat menilai sekolah rawan melakukan permainan dalam pengelolaan dana tersebut.

Sedangkan jika dana diserahkan ke orang tua anak, dampak positfnya tentu dirasakan langsung anak-anak. Sedangkan dampak negatifnya, tidak semua orang tua memiliki kesadaran mengarahkan dana itu untuk keperluan sekolah anaknya. “Karena ada yang pakai membeli di luar kebutuhan anak, kan ini tidak tepat sasaran juga,” terangnya. (her)

Selong (Suara NTB) Selama Ramadhan berlangsung, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Pringgabaya terlihat berbeda dari biasanya. Tidak terlihat bapak ataupun ibu guru berada dalam kelas untuk menyampaikan materi sebagaimana aktifitas belajar mengajar normalnya, melainkan mereka ikut berbaur bersama siswa yang sedang melaksanakan kegiatan Imtaq di halaman sekolah seperti yang terlihat Kamis (10/ 7) kemarin.

Ratusan siswa serta guru khusyuk mengikuti Imtaq setelah sebelumnya mengikuti serangkaian kegiatan Ramadhan.

Dalam keterangannya, pembina Imtaq SMPN 1 Pringgabaya H. Bukran mengakui kegiatan ini dilakukan untuk mengisi aktiftas siswa dan guru selama Ramadhan berlangsung. Diharapkan, dengan kegiatan ini mampu meningkatkan iman dan taqwa keluarga besar SMPN 1 Pringgabaya.

Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan agar menambah keakraban antara siswa baru yang telah resmi diterima dalam PPDB yang telah dilaksanakan oleh SMPN 1 Pringgabaya dengan para siswa lain dan tentu dengan para guru.

Diungkapkan H. Bukran, terdapat sejumlah kegiatan selama Ramadhan berlangsung di SMPN 1 Pringgabaya diantaranya ialah salat duha berjamaah, pembacaan surat yassin dan doa. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dalam bentuk lomba seperti lomba pidato, puitisasi AlQuran, tahfiz Al-Quran, dan lomba kaligrafi.

“Ramadhan tahun ini akan lebih semarak dibandingkan dengan Ramadhan tahun lalu, hal ini dikarenakan semangat anak-anak yang luar biasa sehingga mereka mengusulkan berbagai macam lomba seperti pidato, puitisasi Al-Quran, tahfiz Al-Quran, dan lomba kaligrafi. Kami sebagai guru tentu akan menampung semua usulan ini, dan tentu saja akan terealisasi” terangnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Pringgabaya Sukmadi S.Pd, mengaku kegiatan di sekolah selama Ramadhan berlangsung semarak terlebih ditambah dengan semangat siswa baru yang luar biasa untuk memulai tahun ajaran baru dengan semangat.

“Hari ini kegaiatan berlangsung begitu semarak, meskipun matahari semakin panas tetapi tidak menyurutkan semangat siswa untuk menyaksikan jagoan mereka dari kelas masing-masing untuk menampilkan penampilan terbaik. Hal ini tentu menjadi kebanggaan sendiri, karena kegaiatan ini sejalan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Dikpora Lombok Timur, untuk menghimbau semua sekolah agar melaksanakan kegiatan untuk mengisi Ramadhan yang mulai berlaku sejak tanggal 7 juli sampai dengan 24 juli 2014” ujarnya.

Sukmadi berharap kegiatan seperti ini akan terus mentradisi sehingga bulan Ramadhan dapat diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan semakin meningkatkan rasa iman dan taqwa siswa sehingga pendidikan karakter yang diterus dicanangkan dalam implementasi kurikulum 2013 dapat terlaksana. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Kroos Dikabarkan Siap Pindah ke Madrid

Toni Kroos

(Suara NTB/ula)

Atlet Tagih Janji Bupati soal Bonus dan SK Honda Dompu (Suara NTB) Atlet berprestasi peraih medali emas pada pekan olah raga propinsi (Porprov) NTB 2014 lalu menagih janji bonus dan SK pengangkatan sebagai honorer daerah (Honda). Beberapa diantara atlet ini sudah sering mendatangi kantor Setda Dompu.

Tagihan ini diakui sendiri oleh Bupati, tapi hingga saat ini dirinya belum dilapori KONI Dompu atas hasil Poprop 2014 lalu.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengaku dirinya telah ditagih janji pemberian bonus dan pengangkatan sebagai Honda bagi atlet peraih medali emas. Sementara hingga saat ini dirinya belum juga dilapori hasil Porprov NTB kemarin.

“Gimana KONI, kapan saya dilapori hasil Porprov? Masa berangkat (Porprov) dilepas secara resmi, tapi pulang ndak laporlapor. Saya ini sudah mulai ditagih oleh atlet,” terangnya.

Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin, M.SI yang dihubungi, Kamis (10/7) kemarin, mengatakan, pihaknya belum melapori hasil Porprov secara resmi kepada Bupati karena masih menunggu laporan dari masing-masing cabang olahraga (Cabor) atas raihan medali dan evaluasinya. “Kita sudah minta laporan secara resminya ke panitia Porprov, tapi mereka hanya menyampaikan perolehan medali per cabor dan tidak ada nama-nama peraih medali yang disampaikan,” katanya.

Tidak adanya nama-nama peraih medali, lanjut Yuhasmin, membuat pihaknya harus bersurat kembali kepada masing-masing cabor laporannya dan evaluasi pelaksanaan Porprov untuk menjadi bahan laporan kepada Bupati. “Kita masing menunggu laporan dari Cabor. Mudah-mudahan Agustus mendatang, kita sudah bisa menyampaikan kepada Bupati,” katanya.

Yuhasmin mengatakan, dari 21 cabor yang menjadi kontingen Kabupaten Dompu pada Porprov 2014 lalu, hanya 7 cabor yang tidak menyumbangkan medali.

Cabor-cabor ini rata-rata dari cabor permainan seperti bola dan lainnya. “Kita tetap sampaikan laporan kepada Bupati, tapi kita berharap saat acara ramah tamahnya langsung diberikan bonus dan SK honor bagi atlet berprestasi seperti yang dijanjikan Bupati,” terangnya seraya meminta para atlet untuk H Bambang M Yasin bersabar. (ula)

Argentina ke Final dengan Status ”Underdog” Sao Paulo Pelatih timnas Argentina Alejandro Sabella mengatakan Jerman lebih mempunyai keuntungan daripada tim asuhannya, yang kelelahan, pada laga final Piala Dunia 2014, Minggu (13/7).

Argentina melaju ke laga pamungkas di Maracana setelah bermain ketat dengan Belanda hingga harus diputuskan dengan adu penalti yang oleh pelatih tersebut diibaratkan seperti perang.

Kenyataan bahwa Jerman memiliki waktu yang lebih untuk beristirahat dan bermain efektif lewat kemenangan 7-1 atas Brasil dalam 90 menit bisa menjadi faktor yang krusial, kata Sabella.

“Beberapa pemain kami kesakitan, terpukul, lelah, seperti menjalani sebuah perang, bisa dikatakan demikian,” kata Sa-

bella sebagaimana dikutip AFP. “Kami akan bermain di final, dengan kekurangan satu hari untuk persiapan dan akan melawan tim seperti Jerman, namun dengan kerja keras, kerendahan hati, dan keseriusan, kami akan mengerahkan segala kemampuan kami untuk menjadi juara,” kata dia.

Sabella kagum dengan sepak bola Jerman, dia mengatakan jika mereka sering memunculkan pemain dengan sentuhan Amerika Selatan.

“Sepanjang sejarahnya Jerman

Arif Incar Medali Emas di Kejurnas Mataram (Suara NTB) Setelah berhasil mengukir prestasi di Kejurnas Piala Panglima TNI di Jawa Barat (Jabar) 1113 Juni lalu, kini pelari jarak pendek NTB, Arif Rahman akan tampil di Kejurnas Atletik yang akan berlangsung di Jakarta September 2014.

Pelari kelahiran Kota Bima ini mengincar medali emas di kejuraan bergengsi tersebut.

Dihubungi Suara NTB via ponselnya, Kamis (10/7)kemarin, Arif Rahman mengatakan untuk merebut medali emas di kejuaraan level nasional memang bukan hal yang gampang.

Sebab persaingan di level nasional sangat ketat. Apalagi prestasi dia di level PON belum mampu menembus peringkat pertama. Belum lama ini dia baru mampu mempersembahkan medali perak di nomor 400 meter putra di PON XVIII di Riau 2012 lalu.

Meski belum mampu menjadi yang terbaik di level PON,

namun sebagai atlet berprestasi, Arif tak ingin pesimis.

Dalam hal ini dia punya ambisi besar untuk mencetak prestasi di level nasional. Untuk itu dia pun telah melakukan persiapan maksimal untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut. Saat ini dia tengah berlatih di Pengalengan Jabar guna menghadapi ajang bergengsi tersebut.

Baginya, menjalani latihan di Pengalengan Jabar adalah sebuah upaya untuk meraih kesuksesan. Pasalnya, di lokasi itu dia bisa melakukan pertandingan uji coba dengan atlet - atlet terbaik nasional.

Maklum, lokasi latihan atletik di Pengalengan Jabar dihuni oleh pelari - pelari terbaik nasional. Itu artinya selama latihan di sana Arif optimis bisa meningkatkan prestasinya.

Ditambahkannya, barubaru ini dia sukses menyumbangkan dua medali emas di Kejuaraan Piala Panglima di Jakarta 11-13 Juni lalu. Dua medali emas itu disumbangkannya di nomor 400 meter putra dan estafet 4x400 meter putra. Selain meyumbangkan dua medali emas, dia juga berhasil memecahkan rekor nasional di event yang sama tahun 2013 lalu. (fan)

Kembali, KONI NTB Usulkan Formasi CPNS untuk Olahragawan Mataram (Suara NTB) KONI NTB kembali mengajukan formasi CPNS khusus untuk olahragawan berprestasi. Pasalnya tahun ini pihak Pemprov NTB berkesempatan membuka lowongan CPNS untuk olahragawan, atlet dan pelatih yang berprestasi nasional hingga internasional.

Ketua KONI NTB, H. MNS. Kasdiono yang dihubungi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB di Mataram, Kamis (10/7)kemarin membenarkan bila tahun 2014 ini pihak Pemprov NTB akan membuka lowongan CPNS untuk olahragawan berprestasi. Untuk itu pihak KONI NTB telah mengajukan namanama atlet yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi CPNS olahragawan itu. ‘’Kita sudah mengajukan nama-nama atlet yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi CPNS untuk olahragawan yang akan dibuka oleh Pemprov NTB tahun ini,’’ ucapnya.

Orang nomor satu di KONI NTB ini menjelaskan bahwa jumlah atlet dan pelatih yang diajukan untuk mengisi formasi CPNS tahun ini diperkirakan sebanyak 16 orang. Mereka berasal dari empat cabor unggulan NTB, yakni atletik, pencak silat, voli pantai dan

tarung derajat. Sejumlah atlet dan pelatih itu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti tes CPNS itu.

Pasalnya, atlet harus mampu meraih nilai standar untuk dapat lulus CPNS tahun ini. ‘’Belajar dari hasil tes CPNS tahun lalu, bahwa perlakuan khusus atlet hanya sebatas mendapatkan formasi CPNS. Itu artinya pelatih dan atlet harus mempersiapkan diri dengan baik agar bisa lulus CPNS,’’ jelasnya tanpa bermaksud mengatakan pemerintah lepas tangan terkait tidak lulusnya atlet di tes CPNS tahun lalu.

Untuk diketahui sejumlah atlet dan pelatih yang diusulkan mengikuti tes CPNS akhir bulan Juli ini telah memenuhi persyaratan. Diantaranya meraih prestasi nasional hingga internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas. Prestasi internasional minimal meraih medali perunggu di ASEAN Games dan Olimpiade. Kemudian medali perak di sea games dan medali emas di PON. Persyaratan lainnya adalah usia atlet dan pelatih tidak boleh lebih dari 35 tahun, hal itu dilakukan agar para atlet dan pelatih bisa mengabdi cukup lama bila sudah lulus CPNS. (fan)

selalu menunjukkan kekuatan fisiknya, taktik dan kegagahan mentalnya, dan selalu memiliki pemain dengan sentuhan gaya Amerika Selatan,” kata Sabella.

“Pertandingan itu akan sangat sulit dan saya ulangi lagi fakta jika Jerman belum pernah memainkan babak tambahan sementara kami sudah dua kali dan kami bermain satu hari setelah Jerman,” kata Sabella. “Jerman selalu menjadi rintangan yang sulit diatasi.”

“Kita akan lihat apakah hanya masalah kecil, fakta jika kami bermain setelah Jerman dan permainan mereka ditentukan pada 45 menit pertama, sehingga mereka bisa sedikit

”

Jerman belum pernah memainkan babak tambahan sementara kami sudah dua kali dan kami bermain satu hari setelah Jerman Alejandro Sabella santai di babak kedua, sementara kami harus mengerahkan segala kemampuan hingga tetes keringat terakhir untuk mencapai final Piala Dunia,” kata Sabella.

Kiper Argentina Sergio Romero menghentikan tendangan penalti Ron Vlaar dan Wesley Sneijder pada adu penalti setelah kebuntuan 0-0 hingga

babak tambahan di Corinthians Arena. Argentina, yang mengincar gelar juara dunia ketiga kalinya, mencapai final Piala Dunia terakhir kali di Italia pada 1990, ketika itu mereka kalah 0-1 dari Jerman Barat.

Sabella memuji penampilan gelandang bertahan Javier Mascherano, yang membuat blok untuk menggagalkan usaha Arjen Robben mencetak gol.

“Mascherano adalah sebuah simbol, emblem. Kami bisa masuk ke semifinal dan dia menaruh beban yang sangat berat di pundaknya,” kata Sabella.

“Dia adalah pemain yang luar biasa. Klub-klub lain menginginkan dia.” “(Pep) Guardiola, (Rafa) Benitez, pelatih-pelatih ini ingin membawa dia bersamanya.” “Dia adalah lambang dari skuat nasional di lapangan dan di luar lapangan,” kata Sabella. (ant/bali post)

Van Gaal Ogah Jalani Laga Perebutan Tempat Ketiga Sao Paulo Pelatih Belanda Louis Van Gaal merasa geram atas pertandingan untuk memperebutkan tempat ketiga di piala dunia 2014 setelah timnya dikalahkan Argentina di semifinal.

Pasukan Van Gaal harus ke Brasilia untuk menghadapi tuan rumah piala dunia, Brasil pada Sabtu untuk pertandingan yang menurut dia seharusnya sudah dihapuskan sejak beberapa tahun lalu.

“Saya pikir pertandingan ini seharusnya tidak pernah dimainkan,” kata van Gaal kepada reporter seperti dilansir di AFP. “Saya sudah katakan ini sejak 10 tahun lalu. Tetapi kamu tetap harus bermain di pertandingan ini.”

Van Gaal mengatakan laga ini akan mengutuk yang kalah setelah kekalahan sebelumnya, dan tim lain selalu punya satu hari tambahan waktu untuk istirahat. “Ini juga tidak adil karena kami hanya punya

waktu kurang dari satu hari untuk pulih. Jadi, itu bukan pertandingan yang adil,” kata Van Gaal. “Yang terburuk adalah peluang kami untuk kalah dua kali beruntun.”

“Setelah kami bermain bagus di turnamen ini, kami

akan pulang ke rumah sebagai pecundang karena kalah di dua pertandingan.”

“Saya katakan ini 15 tahun lalu. Seharusnya tidak digelar pertandingan untuk memperebutkan tempat ketiga atau keempat karena hanya ada satu hadiah dan itu untuk juaranya,” kata Van Gaal yang akan menjadi pelatih Manchester United setelah piala dunia berakhir.

Belanda akan menghadapi Brasil yang dikalahkan Jerman 7-1 di semifinal piala dunia pada Rabu, (9/7). (ant/bali post)

Louis Van Gaal

Atletico – Bayern Sepakati Transfer Mandzukic Spanyol Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai “kesepakatan lisan” dengan penyerang Bayern Munchen Mario Mandzukic untuk membawanya pindah ke Estadio Vicente Calderon.

Mandzukic (28) dikabarkan akan meninggalkan Muenchen yang telah dibelanya dua musim dengan mencetak 47 gol dan mengantar Die Bayern juara Bundesliga dua kali serta juara Liga Champions.

“Kami telah mencapai kesepakatan lisan dengan Atletico dan Mario Mandzukic juga telah mencapai kesepakatan lisan,” kata direktur olahraga Bayern, Matthias Sammer saat konferensi pers tentang kedatangan pemain baru Sebastian Rode dan Robert Lewandowski.

“Walaupun bel u m

tanda tangan, saya bisa mengonfirmasi transfer.” Atletico sedang mencari penyerang baru musim panas ini setelah menjual Diego Costa kepada Chelsea. Menurut tabloid Jerman Bild yang dilansir di ESPN, Mandzukic dikabarkan akan menandatangani kontrak lima tahun dengan juara Liga Spanyol itu.

“Kami ingin berterima kasih kepada Mandzukic untuk penca-

Mario Mandzukic

paiannya di klub,” kata Sammer yang juga menyangkal kabar keretakan antara Mandzukic dam Pep Guardiola sejak final DFB-Pokal pada Mei. “Kamu bisa mendiskusikan beberapa hal,” tambahnya. “Tetapi saya hanya ingin mengatakan hal positif tentangnya. Kami, klub, mengucapkan terima kasih kepada Mario.”

Sementara Manchester United dikabarkan tidak akan menahan Patrice Evra jika ingin pindah ke klub lain. Pemain 33 tahun yang menandatangai kontrak baru dengan MU pada Mei dikabarkan tengah diincar oleh klub Italia, Juventus. Keluarga Evra dikabarkan tidak senang di Manchester. MU akan membiarkan Evra pergi jika masalah itu tidak bisa diatasi. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

tuk final, kami belum memenangi apaapa sekarang.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SELEBRASI – Lionel Messi dkk melakukan selebrasi setelah memastikan kemenangan adu penalti atas Belanda yang mengantarkan mereka ke babak final Piala Dunia 2014 di Maracana, Brasil.

(ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Santo Andre Malapetaka Brazil dapat menjadi keuntungan Real Madrid, di mana bintang Jerman Toni Kroos berpeluang untuk bergabung dengan raksasa Spanyol itu dari Bayern Munich dengan latar belakang penampilan mengesankan di Piala Dunia.

Pemain 24 tahun itu tampil gemilang dengan dua gol dan satu tendangan sudut akurat untuk dikonversi menjadi gol pembukaan Thomas Mueller, saat Jerman menang 7-1 atas Brazil di semifinal yang berlangsung pada Selasa, lapor AFP. Namun dengan kontraknya di Bayern yang akan habis pada Juni 2015, sejumlah penawaran perpanjangan kontrak dari tim Bavaria itu semuanya ditolak oleh Kroos. Pada malam sebelum Jerman meraih kemenangan atas Prancis di perempat final, surat kabar Spanyol Marca mengatakan kesepakatan bernilai 25 juta euro telah ditandangani untuk membawa sang pemain ke Real.

“Saya hanya akan mengatakan sesuatu setelah turnamen,” telah menjadi jawaban standarnya terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana-rencana masa depannya. Menurut tabloid TZ yang berbasis di Munich, Bayern sekarang menarik diri untuk mengajukan penawaran kontrak baru setelah Kroos meminta gajinya dinaikkan dari empat juta menjadi sepuluh juta euro.

Hal itu akan membuat dirinya menjadi salah satu pemain dengan gaji terbesar di klub, bersama Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Arjen Robben, dan Franck Ribery. Pada awal tahun, media Inggris menegaskan bahwa Manchester United siap mendatangkan Kroos ke Inggris.

Namun menurut sejumlah laporan, calon pelatih United Louis van Gaal tidak tertarik merekrut Kroos yang sempat ditanganinya selama dua tahun di Bayern, sebelum Van Gaal kemudian dipecat pada 2011. Namun setelah bermain pada enam pertandingan di Brazil 2014 dengan berperan sebagai gelandang serang, Kroos telah menjadi salah satu kisah sukses Jerman di Piala Dunia dengan empat assistnya sejauh ini.

“Toni meletakkan bola kapanpun hal itu diperlukan,” kata penyerang veteran Miroslav Klose, yang mengklaim gol ke16nya di Piala Dunia untuk membuat ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen terbesar ini. Pelatih tim nasional Jerman Joachim Loew mengatakan Kroos merupakan kunci dari laju mereka ke final Minggu di Stadion Maracana yang ikonik di Rio. “Toni merupakan seseorang yang banyak memainkan pergerakan pada tim dalam dua tahun terakhir,” kata Loew, di mana Kroos memainkan pertandingan ke-50nya untuk Jerman pada Selasa. “Ia berada dalam permainan yang sangat bagus saat ini dan ia berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan kami.”

Kroos mengecilkan permainan menawannya di semifinal. Tentu saja, akan lebih bernilai bagi calon klub barunya untuk memiliki pemain yang menjuarai Piala Dunia di timnya. “Itu tidak begitu buruk, saya juga memiliki pertandingan-pertandingan bagus lainnya,” ucapnya mengenai penampilannya saat melawan Brazil.

“Hal utama sekarang adalah tetap fokus un-

SUARA NTB

Jumat, 11 Juli 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 11 Juli 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

RUPA_RUPA

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

FASHION

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

Halaman 14

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

Diriwayatkan dari Umar Radhilallahu ‘Anhu, jika pada suatu hari di bulan Ramadhan hawa nafsunya bangkit. Setelah itu, Umar mencium istrinya. Umar kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Umar berkata: “Hari ini, aku telah melakukan hal yang besar, aku mencium istri padahal sedang puasa. “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Apa pendapatmu jika kamu bekumur-kumur dengan air dan kamu sedang berpuasa?” Umar menjawab: “Tidak mengapa. Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Lalu, kenapa masih ditanya?” · (Hadits Riwayat Ahmad, Al Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah) Hadits ini dishahihkan oleh Imam Al Hakim. (Al Mustadrak ‘Alash Shahihain No. 1572).

Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: isnadnya shahih sesuai syarat Imam Muslim.

Jadi yang Terbaik di Bulan Terbaik M. Anugrah Arifin, S.Pd.I Staf di Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram BISMILLAH walhamdulillah, Sholli wa sallim ‘ala Rosulillah.

Sejarah kehidupan manusia di dunia ini, selalu di warnai oleh motivasi untuk menjadi yang terbaik. Keinginan untuk menjadi yang terbaik tanpa didasari dengan pertimbangan akal, nurani dan syariat hanya akan membawa petaka bagi individu itu sendiri dan orang lain. Seperti motivasi Qabil untuk menjadi yang terbaik, sehingga tega membunuh saudara kandungnya Habil.

Atau Namrud dan Firaun la’natullah‘alaih yang termotivasi menjadi yang terbaik di kalangan kaumnya, sehingga berani mendeklarasikan dirinya sebagai tuhan dan tidak segan-segan menzhalimi rakyatnya.

Islam sebagai agama yang sesui dengan fitrah manusia, sama sekali tidak melarang manusia untuk meraih gelar terbaik. Bahkan Islam secara gamblang mendorong manusia untuk berkompetisi dalam kebaikan dan menjadikan seluruh kesempatan yang ada sebagai ajang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah baik secara vertikal antara hamba dengan Rabb-nya maupun secara horizontal antara sesama makhluk ciptaan-Nya. Allah SWT berfirman :”Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa diantara kalian yang terbaik amalnya” (QS.Al-Mulk ayat 2). “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan”(Al-Baqarah:148).

Ayat-ayat ini menjadi salah satu motivasi di kalangan para Sahabat Radiyallahu ‘Anhu, untuk berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT dan RasulNya. Mereka yang memiliki harta akan memberikan harta yang terbaik, sedangkan para sahabat dari kalangan kurang berada rela mengorbankan ilmu, tenaga, bahkan jiwa dan raganya untuk dakwah islamiyah.

Bagi kita umat akhir zaman, Rasulullah SAW memberikan wejangan terbaik dan termudah untuk menjadi manusia yang terbaik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (9/66) dari Ustman bin ‘Affan RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sebaikbaik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an”. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan memberikan banyak persyaratan untuk mendapatkan predikat manusia terbaik melalui Al-Qur’an, yang intinya ada pada tiga hal. Pertama, belajar membaca dan mengajarkan Al-Qur’an dengan ikhlas, karena Allah SWT. Kedua, mempelajari, mentadabburi dan menyebarkan Al-Qur’an dengan berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasul SAW. Ketiga, senantiasa berusaha mengaplikasikan nilai kandungan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Pembaca yang budiman. Demikian besar kasih sayang Allah SWT pada kita semua, sehingga melalui lisan Rasul-Nya yang mulia, Dia telah memberikan solusi mencapai derajat kemuliaan dengan jalan yang termudah yaitu berusaha mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an. Mari kita jadikan bulan yang mulia ini sebagai ajang memperbaiki kualitas bacaan, perenungan dan pengamalan terhadap nilai-nilai suci Al-Qur’an, sehingga kita semua bisa mencapai derajat terbaik di bulan yang terbaik.!!

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dikerumuni ibu-ibu yang ingin bersalaman dengannya pada saat menghadiri Safari Ramadhan di Masjid Baiturrahim Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Rabu (9/7).

Wakil Walikota Ingatkan Warga Tak Berlebihan Sikapi Pilpres Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan warga Kota Mataram agar tak berlebihan menyikapi persoalan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang telah berlangsung pada tanggal 9 Juli lalu. Mohan juga meminta masyarakat Kota Mataram tetap menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan pascaberlangsungnya pilpres. Apalagi saat ini dua kubu sama-sama mengklaim kemenangan pasangan capres-cawapres yang didukungnya. Warga juga harus menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU 22 Juli mendatang.

8.

butan di hadapan jemaah Masjid Baiturrahim Suradadi Barat Karang Baru, Rabu (9/7) petang.

Hal terpenting menurutnya adalah masyarakat Kota Mataram telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan juga menunaikan hak konstitusinya untuk memilih calon kepala negara sesuai dengan hati nurani. Sementara siapapun yang din-

yatakan terpilih, lanjutnya, merupakan presiden terbaik pilihan rakyat.

Pilpres, lanjut Mohan merupakan sebuah momentum yang bersejarah yang harus dilalui oleh seluruh rakyat Indonesia. “Kalau kita bisa melalui dengan baik, insya Allah akan terbentuk pemerintahan yang baik. Yang mampu mensejahterakan rakyat,” terangnya. (yan)

Puasa Ramadhan

Momentum Penanaman Pendidikan Karakter

(Suara NTB/kir)

JUAL MENU - Pedagang kecil di Kota Praya selama bulan puasa, semakin menjamur. Para pedagang yang biasanya dari kalangan ibu rumah tangga dan remaja putri ini, biasanya menjajakan makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa. Kegiatan usaha kecil ini pun kerap dijadikan usaha sampingan. Namun di satu sisi, kehadiran pegadang kecil ini mengundang kekhawatiran beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet. Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, sejak awal Ramadhan memperketat pengawasan untuk meminimalisir penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan minuman yang dijual.

Mengatasi Bau Mulut Saat Berpuasa 1. Menghindari makanan yang berbau menyengat saat sahur dan berbuka. Makanan seperti bawang putih (mentah lebih berbau), petai, jengkol, dan sejenisnya merupakan jenis utama yang dapat menimbulkan bau pada nafas. Jika tidak dapat dihindari total, bisa disiasati dengan mengonsumsi buah segar setelah makan, semisal jeruk.

2. Perhatikan kebersihan mulut dengan baik.

Sikatlah gigi atau gunakan siwak dengan baik, bersihkan seluruh sisa makanan. Sela gigi yang sulit dijangkau dapat dibersihkan menggunakan benang gigi (dental floss).

Jangan lupa pula membersihkan lidah, baik menggunakan pembersih khusus atau disikat lembut. Bagian pangkal lidah merupakan tempat bercokolnya bakteri penyebab bau mulut, maka pastikan tempat tersebut tidak terlewatkan. Penggunaan mouthwash terlalu sering kurang disarankan, dan jika ingin, maka pilihlah jenis yang non alkohol.

3. Hindari rokok dan alkohol.

4. Konsumsi air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari, bisa dibagi saat sahur dan berbuka.

5.

Periksa kesehatan gigi secara berkala, untuk mengecek adanya tanda-tanda penyakit di daerah gigi dan mulut. Jangka waktu periksa yang dianjurkan adalah setiap 6 bulan sekali, dan bisa lebih sering bagi mereka yang memerlukan perawatan pada daerah gigi dan mulut.

6. Perhatikan penyakit sistemik. Penyakit sistemik yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kondisi memburuk dan timbul pula bau khusus.

7. Konsumsi buah-buahan segar di saat sahur dan berbuka, lebih baik lagi jika buah tersebut kaya vitamin C dan serat. Apel, bengkuang, jambu biji, jeruk, dan tomat. Konsumsi buah dapat merangsang pengeluaran air liur, dan vitamin C nya baik untuk daya tahan tubuh dan menekan pertumbuhan bakteri.

Tidak hanya itu, warga juga diminta untuk menahan diri dan tidak menyikapi persoalan di tengah tensi politik yang meninggi ini dengan cara berlebihan. Warga harus tenang dan tidak perlu emosi karena hal itu bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat.

“Ini menuntut kecerdasan kita, jangan menyikapinya melebihi kesadaran emosi kita,” pesannya saat memberikan sam-

Konsumsi makanan probiotik, seperti yoghurt tanpa rasa. Makanan probiotik membantu memelihara kesehatan pencernaan, dan mengurangi pertumbuhan bakteri merugikan di dalam mulut.

9. Teh hijau mengandung bahan aktif catechin yang dapat menghilangkan plak, menurunkan kadar gula, dan membunuh bakteri penyebab bau mulut. Minumlah minimal 2 cangkir teh hijau sehari.

10. Jaga kesehatan gusi. Ada beberapa senyawa yang bekerja untuk menstabilkan kolagen pada gusi dan menjadikan gusi sehat, termasuk vitamin C dan koenzim Q10. Bau napas yang kronis dengan penyakit gusi merupakan pertanda kekurangan vitamin C. Vitamin C dapat mencegah penyakit sariawan dan radang gusi dengan menghasilkan lingkungan yang dapat mencegah bakteri untuk tumbuh. Kunjungi dokter gigi secara teratur untuk menjaga kesehatan mulut Anda, saya merekomendasikan menambahkan 2000 sampai 3000 mg vitamin C per hari (jika Anda mengalami diare, tinggal kurangi saja dosisnya) dengan 100 mg koenzim Q10.

11.Mengunyah makanan tertentu. Mengunyah daun sirih, daun mint, biji adas, apel, wortel dan seledri terbukri secara efektif melawan bau mulut. (berbagai sumber)

Selong (Suara NTB) Seluruh satuan pendidikan diminta untuk menjadikan momentum bulan ramadhan untuk menanamkan pendidikan karakter kepada para siswanya.

Di mana, dalam pendidikan karakter sebagai ciri khas kurikulum 2013 mengutamakan aspek soft skill atau penanaman kepribadian yang baik.

“Soft skill ini kan seperti kata Jokowi, revolusi mental yang besarannya 80 persen,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Yanis Maladi menjawab Suara NTB, Kamis (10/7).

Diakuinya, Dikpora Lotim sudah menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berisi agar seluruh daerah hendaknya mengisi bulan Ramadhan dengan meningkatkan kegiatankegiatan penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Di Kabupaten Lotim, sudah diarahkan kepada se-

Yanis Maladi (Suara NTB/rus)

luruh sekolah untuk mengisi kegiatan selama bulan Ramadhan ini dengan kegiatan bernuansa agama. Antara lain menggelar kegiatan pesantren kilat. Melalui bulan Ramadhan ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk memberikan pemahaman langsung tentang pendidikan karakter itu sendiri.

Seiring dengan pemberlakuan kurikulum 2013, tema-tema pelajaran yang diajarkan di sekolah dikatakan

adalah tema yang bernuansa peningkatan nilai-nilai ibadah, nilai budaya dan nilai kejujuran serta kebenaran.

Bersamaan dengan proses pemberian pemahaman terhadap para guru yang telah diakukan sebelumnya oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Dikpora Lotim sendiri melanjutkan proses pelatihan tersebut ke seluruh guru di tingkat satuan pendidikan. (rus)

Es Doger ES DOGER adalah jenis minuman dengan bahan utama ketan hitam dan tape singkong. Minuman ini banyak dijual di pinggir jalan. Apalagi saat Ramadhan. Banyak warga membuat es doger untuk dijual dan memberikan keuntungan bagi penjualnya. Bagi yang berpuasa, berbuka menggunakan es doger tentu akan terasa lengkap, jika ada menu berbuka yang menggugah selera.

Cara Membuat Es Doger: Bahan-bahan utama · 1 liter santan agak cair · 250 gram gula pasir, secukupnya · 2 butir kelapa muda, serut halus · pewarna merah secukupnya Bahan pelengkap · Tape singkong · Tape ketan hitam · Merah delima, rebus dan tiriskan · Susu Kental manis Cara Membuat 1. Rebus santan dan gula sambil diaduk terus, hingga mendidih, matikan api, angkat sambil diaduk.

2. Diamkan hingga dingin lalu masukan ke frezeer hingga menjadi es kemudian serut dan mixer 3. Ketika dimixer campurkan serutan kelapa muda dan pewarna makanan merah dalam santan serut.

4. Masukkan bahan pelengkap ke dalam gelas saji.

5. Tambahkan susu kental manis ke atas es 6. Es doger siap untuk disajikan. (berbagai sumber)

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Lima Sikap Tokoh Lintas Agama Jakarta (Suara NTB) Sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di Gedung PP Muhammadiyah, Kamis (10/7), untuk mengeluarkan pernyataan bersama dalam menyikapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, yang dinilai tengah memperlihatkan gejala pertentangan di tubuh bangsa.

“Mencermati dinamika politik nasional selama proses Pilpres 9 Juli 2014 yang memperlihatkan gejala pertentangan di tubuh bangsa serta semangat memelihara dan menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, kami para tokoh agama menyampaikan hal-hal pernyataan bersama,” kata perwakilan tokoh lintas agama, yang juga Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Andreas A. Yewangoe, di PP Muhammadiyah, Kamis.

Pernyataan bersama itu berisi lima hal pokok yang ditandatangani 14 tokoh lintas agama antara lain dari unsur Muhammadiyah, NU, MUI, PGI, Walubi, Parisada Hindu Dharma, dan lain sebagainya.

Kelima pernyataan itu adalah: 1. Mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Tuhan yang maha esa, atas terselenggaranya Pilpres 2014 secara tertib, aman dan damai dan mengapresiasi semua pihak yang turut serta menyukseskan Pilpres karena keberhasilan Pilpres 2014 adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia dalam menegakkan demokrasi.

2. Meminta penyelenggara pemilu, terutama KPU dan panitia pelaksana pemilu di semua tingkatan untuk melaksanakan proses penghitungan suara secara jujur, adil, bertanggung jawab, profesional, transparan, dan tepat waktu, serta mengindari segala kecurangan dan tekanan agar keputusan resmi dapat diumumkan dan diterima rakyat Indonesia.

3. Menghargai langkah dan kinerja pemerintah, pemda, aparatur keamanan TNI/Polri dan penegak hukum yang telah menciptakan rasa aman selama masa kampanye dan proses pemungutan suara, dan mengharapkan seluruhnya untuk tetap bersikap netral, profesional dan menjunjung tinggi hukum demi tegaknya demokrasi bermutu dan berkeadaban.

4. Meminta semua pihak, khususnya para elit politik, pasangan capres/cawapres, timses dan pendukungnya mengedepankan sikap kenegarawanan, berjiwa kesatria, mematuhi apapun hasil pilpres, siap menang dan siap kalah, mengendalikan diri dari sikap melampaui batas dan euforia berlebihan yang dapat menimbulkan pertentangan antarkelompok serta potensi perpecahan bangsa.

5. Kepada media massa cetak dan elektronik baik di dalam dan luar negeri, lembaga-lembaga survei, serta pengguna media sosial agar tidak memperkeruh suasana, dan berusaha menciptakan situasi kondusif dengan mengedepankan peran dan fungsi media sebagai sarana pendidikan, pencerdasan, dan persatuan bangsa dan transisi pemerintahan demokratis, aman dan damai. (ant/Bali Post)

Menko Polhukam : ’’Quick Count’’ Bukan Hasil Akhir, Tunggu Hasil Resmi KPU Jakarta (Suara NTB) Menko Polhukam Djoko Suyanto mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan tenang klaim kemenangan masingmasing kubu pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yaitu Pravowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla) dalam Pemilu Presiden (Pilpres), Rabu (9/7) kemarin.

“Hasil Pilpres yang sah dan resmi adalah hasil penghitungan suara yang secara akumulatif akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli yang akan datang. Hasil hitut cepat yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei masing-masing pasangan kandidat belum merupakan hasil akhir,” tegas Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jakarta, Kamis (10/7) pagi.

Menko Polhukam juga mengingatkan, bahwa kedua kubu pasangan calon wajib mengajak seluruh pendukungnya untuk bersikap dan bertindak sewajarnya, tidak berlebihan, dan bersama-sama menciptakan rasa aman.

“Segala tindakan yang anarkhis justru akan merugikan bangsa dan negara,” tegas Menko Polhukam. Menurut Menko Polhukam, proses pencoblosan yang berjalan dengan aman dan damai harus terus dijaga sampai tanggal 22 Juli yang akan datang. (ant/Bali Post)

KPK Tidak Perlu Izin Presiden Periksa Anggota DPR Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memerlukan izin presiden dalam memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat pascapengesahan Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

“Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK tetap lex specialis sehingga pemeriksaan anggota DPR tidak perlu izin presiden,” kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (10/7).

Pada Selasa (8/7), DPR mengesahkan UU MD3, meski diwarnai dengan aksi “walk-out” dari anggota fraksi PDI Perjuangan, Hanura dan PKB. Dalam rancangan UU tersebut disebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR harus dengan seizin Presiden, khususnya berkaitan dengan tindak pidana khusus, semisal korupsi.

“Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak boleh dihalangi oleh aturan-aturan yang baru dibuat, termasuk produk MD3, karena kalau MD3 memuat aturan tentang itu berarti DPR dan pemerintah tidak punya keinginan memberantas korupsi secara sungguh-sungguh,” tambah Abraham.

Padahal, menurut Abraham, korupsi di Indonesia sudah sangat masif sehingga diperlukan tindakan yang progresif, dan bukan membuat aturan yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Konsekuensi lain UU MD3 adalah mekanisme pembagian kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapan akan dilakukan lewat sistem paket sehingga PDI-P sebagai pemenang pemilu, belum tentu menjadi ketua DPR seperti aturan sebelumnya.

Pasal 84 yang menyatakan pimpinan alat kelengkapan dipilih melalui sistem paket, dalam aturan lalu, yang diatur dalam UU MD3 pasal 82, pimpinan DPR dan alat kelengkapan diberikan secara proporsional sesuai dengan hasil pemilu legislatif. (ant/Bali Post)

KPK Tahan Walikota Palembang dan Istrinya

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masitoh usai memeriksa keduanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemberian keterangan palsu terkait penyelesaian perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira tidak ada langkah hukum apa-apa, saya taat hukum, saya akan mengikuti proses,” kata Romi setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam di gedung KPK Jakarta, Kamis (10/7).

Romi keluar mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Ia menolak berkomentar mengenai materi pemeriksaannya.

“Soal materi saya tidak akan berkomentar,” ungkap Romi. Terkait pemerintahan Kota Palembang selama dia ditahan, Romi mengatakan bahwa sudah ada ketentuan yang mengatur soal itu. “Saya

kira ada aturannya, kita ikuti aturan yang berlaku,” katanya.

Setelah Romi keluar dari gedung KPK pada sekitar pukul 17.40 WIB, lima menit kemudian istrinya, Masitoh, keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan KPK. Masitoh yang mengenakan jilbab biru hanya diam saja saat ditanya mengenai penahanannya.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, keduanya ditahan di tempat terpisah. Romi ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Guntur sedangkan istrinya di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang

KPK di gedung KPK. Penahanan tersebut, menurut Johan, berlangsung selama 20 hari.

Menurut surat dakwaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dalam sengketa pilkada Kota Palembang, Akil menerima uang Rp19,87 melalui Muhtar Ependy yang diberikan oleh calon wali kota Romi Herton, yang mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Uang tersebut ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat dan diberikan secara bertahap

Asosiasi Survei Opini Ingin Penyelidikan Beda Hasil Hitung Cepat Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Muhammad Qodari menilai perbedaan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei atas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 diinvestigasi secara metodologis.

“Perlu ada investigasi pada momen ini untuk dilihat secara metodologis dan secara data di setiap lembaga yang menyelenggarakan quick count kenapa data itu bisa muncul seperti itu (berbeda),” kata Qodari dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Rabu.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei seperti SMRC, LSI, Indikator, CSIS-Cyrrus, Kompas dan RRI menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul dengan rata-rata suara 52 persen dari Prabowo-Hatta dengan rata-rata 47 persen.

Namun, tiga lembaga survei lain yakni Puskaptis, JSI, dan LSN, justru menyatakan kemenangan berada di kubu Prabowo-Hatta.

“Ketika terjadi perbedaan seperti hari ini mau tidak mau harus dilakukan investigasi, harus dilihat metodologi, sampling, data populasinya, skemanya seperti apa. Karena bisa saja dia melakukan sampling yang benar tetapi data populasinya yang dia dapatkan salah

ya get out,” ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, perlu juga dilihat siapa relawan dari lembaga survei itu sendiri dan juga dari sisi pengumpulan datanya perlu diamati apakah terjadi penyimpangan atau misinterpretasi di lapangan,atau mengalami perubahan dari lapangan hingga ke pusat nantinya.

“Karena untuk melakukan quick count itu ada dua aspek yang penting pertama adalah pewawancara atau volunteer yang ke lapangan. Yang kedua dari mereka dikirim lewat IT (teknologi), kalau IT nya trouble itu kan bisa berubah juga angkanya. Terakhir dari pusat sendiri bagaimana, apakah data dari bawah itu memang disampaikan apa adanya atau ada yang diubah atau diganti misalnya.

Jadi panjang sekali ya dari hulu ke hilir,” kata Qodari.

Menurut Qodari, banyak pihak mungkin mengatakan survei adalah sesuatu yang bersifat opini sehingga bisa berbedabeda hasilnya. Dia menjelaskan, dalam hitung cepat hal tersebut tidak berlaku.

“Menurut saya ini serius, kali ini persoalannya serius. Saya kira lembaga survei yang menyelenggarakan quick count harus dievaluasi. Ini berbicara tentang fakta. Bagaimana mungkin fakta itu bisa berbeda,” ujar Qodari. (ant/Bali Post)

SERVICE AC

(ant/Bali Post)

DITAHAN - Wali Kota Palembang Romi Herton (kiri) bersama istri Masyito (kanan) ditahan KPK, Kamis kemarin. melalui Masitoh.

Hasilnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara Pilkada

Kota Palembang 2013 sehingga Romi Herton dan Harjono Joyo memenangkan pilkada Palembang. (ant/Bali Post)

Bawaslu: PPS, PPK Paling Rawan Kecurangan Jakarta (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, menilai bahwa potensi kecurangan rekapitulasi yang paling besar diduda berada di tingkat penyelenggara Panita Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Proses rekapitulasi yang paling rawan terjadi di tingkat desa dan kecamatan karena di sana penyelenggaranya adalah tenaga-tenaga adhoc, sehingga potensi intervensi cukup besar dilakukan oleh oknum,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis (10/7).

Meskipun proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa-kelurahan dan kecamatan dinilai paling rawan kecurangan, ia mengemukakan, tidak menutup kemungkinan proses rekapitulasi di tingkat atasnya juga diintervensi.

“Itu bukan berarti di kabupaten/kota dan provinsi tidak terindikasi adanya potensi kecurangan. Oleh karena itu, kami memberikan pengawalan yang lebih dari sekedar teknis,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengata-

DIJUAL

ORNAMEN

ARTSHOP

(ant/Bali Post)

KECAMAN AKSI ISRAEL - Seorang bocah membentuk simbol perdamaian dengan jarinya sambil membawa poster “Freedom For Palestine” ketika mengikuti aksi protes di Kantor PBB, Jakarta, Kamis (10/7). Aksi yang digelar Voice Of Palestine tersebut menuntut PBB turun tangan menghentikan serangan militer Zionis Israel terhadap Palestina yang mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa perempuan dan anak-anak.

BAKERY

ADVERTISING

kan, pihaknya berupaya pelaksanaan rekapitulasi di seluruh jenjang dan jajaran KPU dapat berlangsung transparan dan jujur, melalui pemberian bimbingan teknis secara berjenjang kepada penyelenggara di tingkat bawah.

“Kami telah memberikan bimtek scara berjenjang yang isinya tidak hanya menyampaikan hal-hal teknis saja, melainkan juga menekankan pada prinsip penyelenggaraan yang jujur dan adil,” katanya.

Mulai Kamis, setelah melakukan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilpres di tingkat TPS, jajaran KPU melakukan proses rekapitulasi perolehan suara dari seluruh TPS di tingkat desa/kelurahan.

Rekapitulasi di tingkat PPS tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu (12/7). Selanjutnya, proses rekapitulasi berlangsung di tingkat kecamatan pada 13 hingga 15 Juli 2014.

Untuk rekapitulasi tingkat KPU kabupatenkota dan provinsi, ia mengemukakan, masing-masing berlangsung hanya dua hari hingga 19 Juli 2014. Tahap terakhir, menurut dia, adalah rekapitulasi di tingkat nasional yang berlangsung mulai 20 Juli 2014 KPU Pusat akan menetapkan dan mengumumkan

(ant/Bali Post)

Muhammad

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan berhak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 22 Juli 2014. (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SUARA NTB Jumat, 11 Juli 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rangkaian HUT Koperasi Ke-67

Diskop NTB Bagi-bagi Bantuan, Galeri Produk Unggulan KUMKM Diresmikan Mataram (Suara NTB) Serangkaian peringatan HUT Koperasi Nasional ke-67 tahun 2014 di NTB dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kamis (10/7). Sementara puncak perayaan akan dilaksanakan tanggal 15 Juli di Medan Sumatera Utara.

Pada puncak HUT Koperasi di NTB dihadiri Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, kepala SKPD lingkup Pemprov NTB dan lintas sektoral lainnya dan ratusan masyarakat kurang mampu. Peringatan juga dirangkai dengan peresmian galeri produk unggulan KUMKM dan pemberian bantuan atau penghargaan pada lima koperasi di NTB yang diserahkan langsung wakil gubernur.

Lima koperasi yang mendapatkan bantuan sekaligus penghargaan di antaranya, Koperasi Angkutan Karya Bahari KLU, KSP Karya Mandiri Lotim, KUD Setia Jaya Lobar, KPRI Guru Kecamatan Cakranegara dan KUD Karya Nyata Lombok Timur.

Peringatan HUT Koperasi diisi dengan bagi-bagi bantuan, berupa 300 unit gerobak usaha bagi UMKM, 650 paket sembako bersubsidi kepada masyarakat kurang mampu, hadiah kepada lima koperasi berprestasi di NTB, tunjangan pendidikan bagi putra-putri anggota KPN Sepakat dan Koperasi Rajawali yang ber-

prestasi. Sementara dengan diresmikannya Galeri KUMKM, maka diharapkan akan menjadi media promosi produk-produk unggulan koperasi dan UMKM di NTB. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Hari Koperasi ke 67 yang dirangkai dengan penyerahan sembako bersubsidi merupakan wujud partisipasi dengan maksud dan sasaran membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kenaikan harga di bulan Ramadhan. Selain itu, pihaknya membantu UMKM memasarkan produknya melalui bazar dan pasar murah yang dilaksanakan dalam jangka waktu bersamaan.

Pihaknya memberikan motivasi kepada siswa berprestasi, membantu UMKM melalui penyediaan sarana usaha berupa gerobak usaha, sekaligus memberi motivasi kepada koperasi untuk lebih berprestasi.

Supran mengaku, sebelumnya telah dilaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya lomba voli lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, kegiatan penilaian koperasi berprestasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota penggerak koperasi, cerdas cermat perkoperasian tingkat SLTA se-NTB. Terkait peresmian Galeri Produk Unggulan KUMKM di kawasan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM NTB, ujarn-

ya, diharapkan akan mendukung promosi produk unggulan koperasi dan UMKM ke seluruh tamu dari provinsi lain yang datang ke NTB. “Ada 16 provinsi di Indonesia yang sudah berkunjung ke kita, mereka bisa berbelanja langsung di galeri ini,” ujarnya berpromosi.

Sementara Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, berharap apa yang diraih untuk terus ditingkatkan di masa mendatang, khususnya yang kaitannya langsung dengan bantuan kepada masyarakat tidak mampu, anak yatim dan beasiswa prestasi.

Serangkaian kegiatan yang sudah terlaksana itu, menurutnya, berkaitan erat dengan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah dan pembangunan bidang ekonomi mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Kegiatan tersebut, ujarnya, diharapkan tidak saja dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, tetapi dinas-dinas lainnya diminta ikut berkontribusi pada masyarakat NTB dengan kegiatan yang sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.

“Dinas-dinas yang lain juga silahkan, bila perlu laksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini,” pesannya.(bul/*)

Foto bersama

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM memberikan penghargaan dan menyerahkan bantuan secara simbolik.

Meresmikan Galeri Produk Unggulan KUMKM

Wakil Gubernur H. Muh. Amin bersama Kepala Dinas lingkup Pemprov NTB meninjau bazar dan pasar rakyat.

Seluruh unsur penerima bantuan

Galeri Produk Unggulan KUMKM yang diresmikan

Sembako yang akan dibagikan pada masyarakat kurang mampu

Israel Hantam 300 Lebih Target Hamas di Gaza Yerusalem Angkatan udara Israel Rabu malam (9/7) menghantam lebih dari 300 target Hamas di Jalur Gaza. Aksi yang dilakukan Israel ini untuk merespons serangan-serangan roket dari wilayah Palestina yang terkepung.

“Kami menyasar 322 target di Gaza semalam, menjadikan total 750 target Hamas yang dihantam oleh tentara sejak awal (pada Selasa) Operation Protective Edge,” kata Letnan Kolonel Peter Lerner kepada wartawan dalam konferensi telepon.

Menurut dia, di antara tarTERLUKA - Foto yang dilansir Reuters menggambarkan kepanikan warga Palestina yang membawa seorang anak terluka akibat terkena serangan bom Israel ke rumah sakit di Gaza, Rabu (9/7) lalu.

(Suara NTB/ist)

get yang dihantam adalah situs peluncuran roket sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, serta terowongan yang digunakan oleh kelompok dan pos-pos komando Hamas.

Dia memperingatkan bahwa serangan darat sedang dalam pertimbangan untuk dilakukan.

“Lebih dari 20.000 personel cadangan telah direkrut, tetapi serangan darat akan menjadi pilihan terakhir jika kita menilai perlu,” katanya seperti dilansir kantor berita AFP. Kabinet Israel telah resmi memanggil 40.000 personel cadangan untuk operasi sejenis, yang tampak semakin mungkin

ketika konflik berlarut-larut.

Militer menyatakan, para pejuang Gaza telah menembakkan sekitar 300 roket ke Israel sejak negara Yahudi itu memulai Operation Protective Edge (Operasi Perlindungan Tepi) untuk membasmi serangan roket. Beberapa dari serangan roket mereka telah mendarat atau telah dicegat di dekat Yerusalem, Tel Aviv dan kota utara Hadera.

Menurut laporan medis, serangan udara Israel telah menewaskan sedikitnya 70 orang sejak operasi dimulai, termasuk setidaknya 11 perempuan dan 18 anak-anak. (ant/bali post)