Snt11072015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 107 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 11 JULI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DITUTUP Aktivitas di BIL, Jumat (10/7) kemarin, lumpuh total. Seluruh jadwal penerbangan dibatalkan oleh pihak otoritas bandara. Tampak terjadi penumpukan penumpang di BIL kemarin.

Praya (Suara NTB) Aktivitas di Bandara Internasional Lombok (BIL), Jumat (10/7) kemarin, lumpuh total. Seluruh penerbangan di bandara terbesar di NTB tersebut, dibatalkan oleh pihak otoritas bandara.

Pembatalan ini, dampak dari terjadinya erupsi Gunung Raung di Bondowoso, Jawa Timur. ‘’Total ada 34 flight (penerbangan) yang dibatalkan hari ini (Jumat kemarin,red),” ungkap General Affair and Comunication Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Gede Eka Sandi Asmadi, kepada Suara NTB. Pembatalan ini, baik itu penerbangan domestik maupun internasional. Dengan perkiraan penumpang mencapai 1.500 orang.

Ia menjelaskan, awalnya penerbangan akan ditutup sejak pukul 06.00 Wita hingga pukul 09.30 Wita. Namun melihat kondisi yang ada dan berdasarkan catatan pihak BMKG, penutupan bandara dan pembatalan penerbangan akhirnya diperpanjang hingga pukul 21.30 Wita.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

Kejati NTB Pertimbangkan Usut Pabrik Es Poto Tano Mataram (Suara NTB) Mencuatnya informasi adanya indikasi proyek pabrik es di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dipertimbangkan untuk jadi atensi Kejaksaan. Sebab sampai saat ini, Kejaksaan masih memproses penyelidikan proyek Balai Latihan Kerja (BLK). Objeknya di lokasi yang sama, beberapa kilometer dari Pelabuhan Poto Tano.

TO K O H ASISTEN II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si mengatakan, pembangunan Bandar Kayangan atau Global Hub di Lombok Utara harus dengan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. Dengan merevisi RTRW nasional maka pembangunan “Singapura Besar” di Lombok itu akan masuk dalam perencanaan nasional.

Bersambung ke hal 15

H. L. Gita Ariadi

(Suara NTB/dok)

Revisi RTRW Nasional

KO M E N TTAA R Minta Akhir Tahun Anggaran DINAS Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB akan meminta kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyelesaikan program swasembada pangan yang dialokasikan sebesar Rp 500 miliar dalam APBNP bisa dituntaskan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Bersambung ke hal 15

05.00

05.10

12.22

15.43

‘’Nanti tim akan mengkaji, apakah bisa ditelusuri atau tidak. Kan masih perlu konsultasi dengan pimpinan,’’ kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Jumat (10/7). Ada beberapa pertimbangan menurutnya jika mengusut proyek yang objeknya sama. Memang diakui, akan efektif jika proyek milik Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB itu diusut oleh tim yang sama pula. “Bisa saja diusut tim sama, tapi nanti sprint (Surat Perintah Penyelidikan) nya beda,” sebutnya.

Sekarang ini menurut Sutapa, tim Pidsus Kejati NTB masih fokus pada kasus BLK Poto Tano, yang sudah dilakukan cek fisik.

Terakhir kabar yang diperolehnya dari Ketua Tim Penyelidik kasus ini, Elly Rahmawati, SH, M,Hum, sudah dilakukan koordinasi dengan ahli konstruksi Universitas Mataram (Unram).

Tapi koordinasi ini belum membuahkan kesepakatan, kapan akan turun ke lokasi untuk cek volume proyek, di-

dasarkan RAB yang sudah dikantongi. Sebab pihak ahli konstruksi mengabarkan, masih ada pekerjaan yang belum dituntaskan, sehingga butuh waku jika harus ke lapangan. ‘’Tim ahli konstruksi masih sibuk katanya, itu isi surat mereka terakhir. Jadi Pidsus masih menunggu waktu lowong mereka,’’ kata Sutapa.

Parahnya, berlokasi sama dengan BLK yang tak berfungsi maksimal. Menurut pegiat antikorupsi, kedua proyek ini terindikasi merugikan negara dan Kejaksaan pun didorong menjadikan satu paket penyelidikan.

Bersambung ke hal 15

Tanggung Jawab Hukum dan Publik Pabrik es yang mangkrak sejak dibangun 2007 lalu ini memang menjadi sorotan.

”

Bisa saja diusut tim yang sama, tapi nanti Sprint (Surat Perintah Penyelidikan) nya beda,

Made Sutapa

Pansel KPK Bentuk Posko Pengaduan Capim Asal NTB Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK mulai bekerja. Mereka sudah menyebarkan informasi identitas kandidat yang sudah lolos administrasi, termasuk tiga diantaranya dari NTB. Dibuka juga posko pengaduan terkait track record para capim tersebut. Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai salah satu lembaga mitra advokasi Pansel Capim KPK, membuat jaringan di daerah membentuk posko pengaduan.

Di NTB, Pansel KPK menunjuk Kantor Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB sebagai posko pengaduan.

Seperti diketahui, ada tiga putra asal NTB yang lolos dalam seleksi administrasi Capim KPK, diumumkan timsel Sabtu (4/7) lalu. Mereka yang dinyatakan lolos adalah Kaswadi, SH, mantan anggota DPRD Lombok Barat 2004 – 2009, kini masih aktif sebagai pengacara, alamat Jalan Pagesangan Indah I nomor 7 RT 004/RW 054 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Iskandar Ismail, SH, pensiunan PNS Pemprov NTB, sekarang bekerja di salah satu Kantor Notaris di Narmada, Lombok Barat. Alamat rumah, Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun, RT 002 / RW 080 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram.

Irjen Pol. (Purn) Drs. Lalu Suprapta, MM, mantan Wakapolda NTB, asal Lombok Tengah, menggunakan alamat Jalan Delima Timur II B/C-10, RW 004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Wana Alamsyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menjelaskan, hal yang menjadi bahan tracking pihaknya untuk para calon Capim adalah, Bersambung ke hal 15

Kekeringan di NTB Kian Meluas Husnul Fauzi

18.12

19.26

Mataram (Suara NTB) Kekeringan sudah meluas hampir ke seluruh wilayah NTB. Namun hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB baru sebatas menetapkan daerah ini siaga bencana kekeringan.

“Sekarang landai-landai saja.

Statusnya masih siaga bencana kekeringan, belum terjadi bencana,” kata mantan Kepala BPBD NTB yang Kamis (9/7) dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir.Wedha Magma Ardhi, MT kepada Suara NTB Jumat (10/7).

Alasan dikategorikan siaga bencana kekeringan, karena saat ini di NTB debit air masih terlihat di sumur sumur warga.

Daerah yang selama ini dikenal dilanda kekeringan hebat, seperti Lombok Selatan pun, masih didapati air meskipun volumenya berkurang.

Kajian pihaknya, status sia-

ga darurat ini karena ada eskalasi ancaman kekeringan, indikatornya hujan yang tidak kunjung turun. Data BMKG menyebut, hari tanpa hujan semakin panjang mencapai 60 hari, dampaknya mulai berkurangnya debit air sumur, juga ada kecenderungan menurunnya air bendungan. “Inilah yang kita namakan eskalasi bencana, karena kencenderungan kecenderungan penyebab kekeringan semakin terlihat. Tapi sampai saat ini belum (dikategorikan) bencana,” terang Ardi.

Dari hasil pemetaan timnya, sejumlah daerah yang terpantau mengalami kekeringan, diantaranya separuh KLU, bagian selatan seluruh daerah di Pulau Lombok dari Barat sampai Timur, seluruh KSB, Sumbawa Besar bagian timur, sebagian Dompu dan sebagian Bima.

Tapi dia berharap bencana kekeringan tidak sampai terja-

di. BPBD di masing masing kabupaten dan kota sudah diminta mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air.

Tapi kalau pun bencana itu tidak bisa dihindari, sudah ada langkah antispasinya. Di tingkat darurat bencana kekeringan, pihaknya memastikan akan mendroping air untuk tanggap darurat. Di BPBD NTB, termasuk di kabupaten dan kota, sudah disiagakan mobil tangki air 44 unit. Ada juga alat penyulingan air.

Instansi lain pun sudah siap diajak untuk berkoordinasi mengantisipasi dampak bencana. Seperti munculnya penyakit kulit, demam berdarah, maka Dinas Kesehatan sudah siap. Dari Dinas Sosial pun sudah mensiagakan tim Tagana dan tangki air. “Kami di BPBD NTB sudah terima logistik dari Jakarta, sandang dan pangan,” katanya. (ars)

(ant/Bali Post)

KEKERINGAN - Foto udara lahan pertanian tadah hujan di wilayah Praya, Lombok Tengah, Rabu (8/7) lalu.

Dinas Pertanian Provinsi NTB mengungkapkan terdapat 30,427 hektar lahan pertanian yang terancam mengalami kekeringan memasuki musim kemarau bulan Juli hingga Agustus 2015.

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Kecolongan

Pupuk Kebersamaan UNTUK memupuk dan membangun rasa kebersamaan antar warga di Kelurahan Cakranegara Utara, sejak menjabat sebagai Lurah Cakranegara Utara mulai bulan Februari lalu, I Gde Sweca, S.Sos membentuk sebuah program yang dinamakan Pilar-Pilar Kelurahan.

Dalam program ini, Sweca mencoba membangun dan mengintensifkan komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepala lingkungan, anggota Babinsa, maupun Babinmaspol dan juga masyarakat.

(Suara NTB/ynt) Sweca mengatakan seI Gde Sweca tiap malam ia dan kepala lingkungan selalu berkumpul di Kantor Lurah untuk membahas berbagai persoalan. Komunikasi maupun koordinasi ini dilakukan tidak hanya pada saat ada persoalan di lingkungan, tapi selalu rutin dilaksanakan sebagai ajang silaturahim dan bertukar pikiran.

“Kita sering ngumpul tiap malam. Kebetulan ada juga piket Linmas tiap malam,” ujarnya. Menurutnya pentingnya memupuk rasa kebersamaan karena jika muncul persoalan di lingkungan, dengan rasa kebersamaan dan gotong royong, semua akan cepat teratasi.

Ia mencontohkan seperti pada saat terjadi kebakaran yang menimpa salah satu rumah warga di Karang MasMas pada Kamis (9/7) malam, mereka saling berkoordinasi satu sama lain. Warga baik dari Tohpati maupun Karang Mas-Mas juga saling bergotong royong memadamkan api sebelum pasukan pemadam kebakaran datang ke lokasi.

Kebersamaan inilah yang ingin terus dipelihara. Dengan demikian keamanan di setiap lingkungan akan terus terjaga dengan semangat kebersamaan tersebut. “Saya ingin lebih mengeratkan kembali kebersamaan itu, kebersamaan antar warga,” jelasnya. Selain itu pihaknya juga ingin menjaga agar toleransi umat beragama di wilayahnya tetap terjaga.

Mantan Sekretaris Lurah di Cakranegara Utara ini juga menyampaikan melalui rasa kebersamaan itu, pihaknya juga belum lama ini memberikan bingkisan untuk para kader yang aktif bertugas di setiap lingkungan. Bingkisan ini diberikan dalam rangka persiapan Hari Raya Galungan dan Idul Fitri yang akan berlangsung dalam waktu yang berdekatan.

“Kader kami berikan sedikit bingkisan baik yang Muslim maupun Hindu. Mereka selama ini sangat membantu di kelurahan dan ini sebagai bentuk rasa kebersamaan kami,” demikian I Gde Sweca. (ynt)

Jangan hanya Dicanangkan PENCANANGAN tahun 2016 sebagai tahun penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram, mendapat apresiasi dari kalangan Dewan. Namun yang menjadi catatan, untuk mewujudkan tahun pencanangan sampah, sarana prasarana harus dipenuhi terlebih dahulu. ‘’Jangan sekadar mencanangkan, tetapi elemen atau sarana pendukungnya belum dipersiapkan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH men(Suara NTB/dok) jawab Suara NTB kemarin.

Syamsul Bahri Sebab, tidak mungkin masyarakat mau diminta untuk sadar kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. ‘’Jangan nanti kita menyuruh-nyuruh saja, kemudian bagaimana masyarakat menempatkan sampah yang sudah dipilah, sementara sarana tidak tersedia,’’ imbuhnya.

Karena bagaimanapun, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga harus ada TPA-nya. Untuk bisa menyukseskan tahun penanganan sampah itu, mutlak membutuhkan penganggaran yang memadai. Namun demikian, tidak hanya Dinas Kebersihan Kota Mataram yang bergerak dalam persoalan ini, tapi juga elemen yang ada kaitannya dengan Pemkot Mataram. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung hal itu. ‘’Anggarannya dulu, baru kita bisa berpikir sarana pendukung yang seperti apa yang akan kita buat,’’ ucap Syamsul. Untuk itu, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga harus melihat inovasi Dinas Kebersihan yang mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun penanganan sampah. Syamsul berharap pencanangan itu tidak sekadar usulan saja.

Usulan itu justru perlu di back up oleh TAPD. Langkah penanganan sampah memang harus segera dilaksanakan. ‘’Jangan menunggu sampai kumuh dulu, baru kita membahas,’’ cetus politisi Nasdem ini. Dalam hal kebersihan kota, menurut Syamsul, sebetulnya Kota Mataram sudah jauh tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Ia mencontohkan Pemkot Surabaya bahkan sudah memiliki mobil penyapu jalan yang mampu membersihkan noda-noda yang menempel di aspal.

Malah petugas kebersihan di kota pahlawan itu bekerja hingga larut malam untuk menjamin kota itu tetap bersih.

Tentunya dengan pola jam kerja yang telah diatur bergiliran. ‘’Di Mataram, satupun belum kita lihat. Masih berkutat pada armada yang kekurangan,’’ pungkasnya. Jangan sampai Pemkot Mataram hanya mencanangkan penaganan sampah berupa cerita kosong nantinya. Sementara saat penganggaran TAPD tidak mendukung itu. ‘’Intinya, TAPD juga harus mendukung inovasi Dinas Kebersihan karena sudah pasti tidak terlepas dari pembicaraan soal anggaran,’’ tandas Syamsul. (fit)

Pembangunan Rusunawa Amikom Belum Kantongi Izin Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kembali kecolongan terhadap sejumlah proyek milik masyarakat maupun lembaga pendidikan. Pasalnya, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Amikom di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela, belum mengantongi izin.

Pembangunan rusunawa ini menuai pro kontra dari masyarakat, selain karena alasan sempitnya lahan, serta belum ada rekomendasi dan dikhawatirkan mematikan usaha masyarakat. Perwakilan warga saat itu menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, HL.Makmur Said mempertanyakan persoalan itu. Dinilai tidak ada titik temu, warga kemudian beramai- ramai mendatangi DPRD Kota Mataram, agar pembangunan rusunawa dihentikan. Belakangan sejumlah masyarakat bersa-

ma pengacara, Kamis (9/7) mendatangi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. Lalu Junaidi membantah bahwa pihaknya kecolongan terhadap pembangunan rusunawa milik Amikom. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pihaknya langsung memberikan surat peringatan keras (SP3) kepada pihak kampus, agar meng-

hentikan proyek itu. “Kalau dikatakan kecolongan sih ndak, buktinya kan kita langsung stop pembangunannya,” kilah Junaidi di ruang kerjanya, Jumat (10/7).

Pro kontra terhadap pembangunan ini, tidak berpengaruh boleh atau tidaknya pembangunan itu. Sebab, akan ada kajian serta survei lapangan, apakah layak atau tidak. Kalau semuanya terpenuhi, maka dikeluarkan izin dan izin tidak akan keluar jika salah satu syarat tidak terpenuhi.

Fakta kebiasaan masya-

(Suara NTB/cem)

Drs. Lalu Junaidi rakat membangun sebelum memiliki izin, selalu ditemukan namun dengan skala

kecil. Tapi, pelanggaran seperti itu ditindaklanjuti dengan menghentikan proses pembangunan. Terkait rusunawa secara teknis disampaikan Junaidi, pengkajian serta survei akan dilakukan baik itu berkaitan dengan batas sempadan sungai, pengolahan limbah dan lain sebagainya.

Mengenai proses pengajuan perijinan oleh pihak Amikom, pemerintah ujarnya, memiliki kewajiban melayani setiap permintaan masyarakat dan akan dirapatkan dengan tim kerja teknis. “Mengenai diberikan izin atau tidak kan, tergantung hasil kesepakatan kita,” pungkasnya seraya ditegaskan, agar masyarakat tidak melanjutkan pembangunan sebelum memiliki izin. (cem)

Salah Satu Hotel di Mataram Bayar THR Karyawan hanya Setengah

(Suara NTB/ynt)

PADI - Salah satu sawah di Jalan Lingkar Selatan yang ditanami padi.

Sawah di Lingkar Selatan Terjangkit Gejala Serangan Hama Kresek Mataram (Suara NTB) Sawah yang berada di kawasan Lingkar Selatan terjangkit gejala hama kresek. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli, serangan hama ini disebabkan oleh penggerek batang dan hama ini bisa hidup jika sawah tidak bisa mengering. “Di Jalan Lingkar Selatan ada beberapa (sawah) yang seperti itu,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi agar serangan ini tidak meluas, Dinas PKP telah memberikan obat bagi para petani untuk mengatasi hal ini. Ia pun belum mengetahui berapa luas sawah yang terkena gejala ini. “Sawah yang terserang belum banyak, masih gejala dan sudah kita antisipasi,” ujarnya.

Mengenai dampak kekeringan atau musim kemarau di Mataram, Mutawalli mengatakan sejauh ini belum ada sawah yang terdampak kekeringan. “Dampak kekeringan belum ada dan mudah-mudahan tidak ada,” ujarnya.

Mutawalli menyampaikan irigasi persawahan di Kota Mataram masih normal sehingga lahan pertanian tetap bisa dialiri air. Karena Kota Mataram berada di daerah hilir, pasokan air masih bagus dan mencukupi. Walaupun diketahui saluran irigasi yang rusak di Kota Mataram, khususnya di kawasan Lingkar Selatan cukup panjang.

Perbaikan saluran irigasi ini akan dimulai setelah Lebaran dengan dana Rp 4,7 miliar yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Tahap

perencanaan perbaikan irigasi ini telah berjalan dan tinggal menunggu eksekusi lapangan. Sebagian gambar-gambar perencanaan sudah selesai dan tinggal direalisasikan.

Saluran irigasi yang akan diperbaiki diprioritaskan di kawasan yang kerusakannya cukup parah, khususnya di daerah Lingkar Selatan. Panjang saluran irigasi yang rusak di kawasan Lingkar Selatan yang akan diperbaiki sekitar 500 meter. Di kawasan itu ia menyebutkan kerusakan saluran irigasi mencapai 40 hektar. Penanganan dari Dinas PKP disebutkan Mutawalli khusus jaringan irigasi tersier. Sementara penanganan dari Dinas PU khusus untuk jaringan irigasi primer dan sekunder. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Tunjangan Hari Raya (THR) adalah momen dinantikan oleh setiap karyawan.

Dengan kebutuhan menjelang lebaran meningkat, THR dinilai cukup membantu mengurangi beban. Namun, salah satu hotel di Mataram membayar setengah dari hak yang semestinya didapatkan oleh karyawan. Demikian disampaikan, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/7).

Temuan itu diketahui, setelah karyawan pada salah satu hotel di Kota Mataram yang enggan disebutkan namanya itu melaporkan kepada pihaknya. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan meminta bagian pengawasan mengecek ke lapangan. “Baru satu perusahaan yang kita terima laporannya,” akunya.

Alasan managemen hotel membayar setengah tunjangan keagamaan tersebut, dengan dalih tidak mendapatkan keuntungan selama beroperasi.

Namun demikian kata Khalik, dalam Peraturan Menteri Te-

naga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, harus dibayarkan satu kali gaji. Artinya, tidak ada alasan perusahaan membayar setengah gaji karyawan. Terkecuali, sejak jauh – jauh hari perusahaan mengajukan surat keterangan kepada kementerian. “Kalau jauh – jauh hari disampaikan kementerian tidak jauh soal,” terangnya.

Untuk sanksi, pihaknya masih mengumpulkan data– data dari bidang pengawasan tenaga kerja, sehingga diketahui sanksi apa yang diberikan. Jika surat teguran maupun sanksi administrasi tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan melaporkan persoalan ini ke aparat kepolisian. “Ini tetap kita proses dan kalau tetap ngotot izinnya bisa dicabut,” tegasnya.

Sementara waktu, pihaknya akan memediasi antara pengusaha dan karyawan, sehingga jangan sampai ada persoalan hukum yang muncul dikemudian hari. (cem)

Pemkot akan Panggil Pengelola Toko Samping Mataram Mall Mataram (Suara NTB) – Investigasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram beberapa waktu lalu, berlanjut dengan pemanggilan sejumlah pemilik ruko di samping Mataram Mall.

Pemanggilan itu dipastikan berlangsung dalam waktu dekat ini dengan agenda mengklarifikasi data dimiliki pemerintah dengan para pengusaha. “Insya Allah, dalam satu atau dua hari kita akan panggil,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, HL.Makmur Said ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/7).

Sepengetahuan Sekda, belasan ruko itu masuk menjadi bagian kontrak kerjasama antara pemerintah dengan Mataram Mall, sehingga pembayaran retribusinya include di royalti yang dibayarkan PT.

Pasific Cilinaya Fantasi tiap tahun. Belakangan tidak diketahui ruko itu dilepas sejak tahun 2007.

Apakah pembayaran sewa bangunan itu akan ditarik ke belakang sejak Mall melepas bangunan itu? Makmur Said berdalih belum membicarakan terkait sewa menyewa, tapi fokus mencocokan data saja. “Mau kita cek dulu datanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menyebutkan terhadap bangunan di samping Mataram Mall menemukan potensi pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tertagih sekitar Rp 800 hingga Rp 1 miliar lebih. Hasil ini kalkulasi dari perhitungan sewa lahan dan bangunan yang digunakan kurun waktu sembilan tahun yakni dari 2007

hingga 2015. “Perkirakan kami dari hasil investigasi ada sekitar Rp 800 sampai Rp 1 miliarlah,” sebut Yance Dalam aturan kata Yance, pembayaran retribusi ke pemerintah daerah dihitung permeter persegi dari lahan digunakan serta gedung. Ia tidak mengetahui secara pasti berapa nilai besaran semesti dibayar, karena masih mendalami persoalan itu. “Nah kalau persisnya berapa persatu ruko itu ndak berani saya sebut, karena sewa lahan itu dihitung permeter persegi,” paparnya.

Lokasi digunakan saat ini, merupakan sumber PAD yang cukup besar. Apalagi, lahan itu digunakan oleh pengusaha skala besar. Pihaknya, tidak ingin kecolongan atau terjadi kebocoran PAD, sehingga ia berterima kasih kepada wartawan terhadap informasi tersebut. (cem)

Dana CSR Bisa Antisipasi Kemiskinan Selama 10 Tahun Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menyayangkan perusahaan di Kota Mataram, tidak secara transparan mengeluarkan dana Copoorate Social Responsibility (CSR). Padahal, dengan ratusan perusahaan yang ada bisa mengantisipasi kemiskinan selama 10 tahun.

“Jangan hanya memberikan sembako, kalau itu anak – anak SMA dan mahasiswa bisa melakukan seperti itu dengan ngumpulkan beras sama – sama 5 kg kemudian dibagikan ke masyarakat,” sindir Khalik di ruang kerjanya, Jumat (10/7).

Seharusnya, bagaimana perusahaan memiliki tanggungjawab dengan memberikan efek

positif kepada masyarakat.

Artinya, harus ada pemberdayaan sosial dilakukan, sehingga perusahaan ini jangan semata – mata berorientasi bisnis semata, tapi tidak memahami kebutuhan masyarakat. Misalnya, ada konteks religiusitas, pemberdayaan ekonomi kreatif dan lain sebagainya. “Mereka di sini kan cari makan dan keuntungan di sini, jadi mereka harus paham dengan kondisi masyarakat,” tegasnya.

Kalaupun berkaitan dengan regulasi CSR, telah diatur dalam undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial. Hanya saja, pemerintah tidak menjelaskan

secara spesifik besaran yang harus dikeluarkan.

Kota Mataram mempunyai Peraturan Daerah (Perda) CSR tersebut, tapi lagi – lagi pemerintah daerah tidak bisa memaksakan. Seringkali aku Khalik, perusahaan dimintakan dana CSR untuk keperluan masyarakat miskin sangat berat mengeluarkan, padahal itu juga menjadi tanggungjawab sosial mereka. “Ngeluarkan CSR saja perlu bersurat dan mereka sulit sekali mengeluarkan,” sesalnya.

Persoalan ini semestinya, harus menjadi pembahasan oleh pemerintah pusat baik itu kementerian maupun DPR RI, sehingga pemerintah daerah bisa menarik benang merah dengan mengeluarkan peraturan teknis. (cem)

(Suara NTB/ynt)

IKAN - Pedagang ikan di Pasar Kebon Roek menjual berbagai jenis ikan laut.

Konsumsi Ikan di Bulan Ramadhan Meningkat Mataram (Suara NTB) Konsumsi ikan warga Kota Mataram selama bulan Ramadhan ini meningkat. Peningkatan ini disebutkan Kepala Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli mencapai 10 sampai 20 persen. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya permintaan ikan di pasar-pasar pada bulan Ramadhan.

Ia mengatakan ketersediaan ikan untuk memenuhi kebutuhan lokal mencukupi.

Bahkan masih banyak stok yang disediakan para kelompok budidaya ikan. Mengenai berapa tingkat konsumsi per hari, Mutawalli mengatakan pihaknya belum melakukan survei sehingga belum bisa dimenentukan berapa.

“Per hari belum bisa kita survei kebutuhannya berapa.

Tapi gejala permintaan cukup tinggi dari laporan kelompokkelompok tani kita. Cukup bergairah pasar ikan selama Ramadhan,” terangnya.

Khusus untuk budidaya ikan air tawar, di Kota Mataram terdapat sekitar 30 kelompok. Para kelompok budidaya ikan di Mataram belum bisa memenuhi kebutuhan bibit untuk tingkat lokal. Selama ini bibit ikan dipasok dari daerah Lombok Barat.

“Yang tidak bisa dipenuhi itu bibitnya karena pembibitannya sedikit sehingga banyak yang diambil dari Lombok Barat. Tapi ikannya lumayan banyak,” ujarnya.

Selain konsumsi ikan yang meningkat, konsumsi daging sapi juga meningkat yang dilihat dari tingginya permintaan. Permintaan daging sapi ini meningkat khususnya pada saat perayaan Nuzulul Qur’an. Jumlah pemotongan sapi meningkat sampai 50 ekor setiap hari. Selama bulan puasa, peningkatan jumlah pemotongan sapi ratarata 20-30 ekor per hari.

Untuk menjaga kestabilan harga daging sapi menjelang Lebaran dan setelah Lebaran, Mutawalli telah melakukan perhitungan bersama timnya.

Dua hari sebelum Lebaran (H2) pihaknya menyiapkan 100 ekor sapi dan pada H-1 telah disiapkan 150 ekor sapi.

Sementara untuk ketersediaan pada saat Lebaran Topat atau H+7 Idul Fitri, pihaknya menyiapkan 120 ekor sapi.

“Ini kita lakukan untuk menekan harga agar tetap menjadi Rp 100 ribu per kilogram. Yang kita sediakan itu khusus di RPH Majeluk. Di RPH lain kita tidak bisa bicara karena tidak ditangani Dinas PKP,” demikian Mutawalli. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Jelang Lebaran

Waspadai Peredaran Uang Palsu Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB mengeluarkan peringatan, agar masyarakat mengantisipasi peredaran uang palsu jelang Lebaran. Meskipun belum adanya laporan kasus penemuan uang palsu dalam jumlah besar, namun tetap diimbau untuk lebih berhati-hati dan teliti.

Kepala BI NTB, Prijono bersama Deputi Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern, Hobby Krisnawan W, Jumat (10/7) menyampaikan, baru-baru ini menerima laporan temuan uang palsu, kendati nominalnya masih sedikit.

BI diminta sebagai saksi ahli.

Dari hasil identifikasi, benar bahwa uang yang dilaporkan tanpa jelas siapa dan dari mana pelapornya itu adalah uang palsu.

“Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Lebaran.

Tetapi masyarakat memang harus hati-hati dan teliti saja.

Kalau ada temuan, segera laporkan ke kita untuk memastikannya. Tetapi BI tidak dalam konteks mengganti uang tersebut jika benar palsu,” terang Prijono.

Tidak ada lonjakan temuan uang palsu dari waktu-waktu biasa, dengan jelang Lebaran ini. Tetapi BI sendiri berkewajiban untuk tetap mewaspadai peredaran uang palsu. Karena yang demikian berkaitan dengan symbol Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Upaya antisipasi yang dilakukan, dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang Ciri-Ciri Keaslian uang Rupiah (Cikur). Tidak dalam konteks sosialisasi formal, dalam berbagai kesempatanpun, menurut Prijono penyadaran kepada masyarakat tetap dilaksanakan.

“Setidaknya, masyarakat dapat mengetahui secara kasat mata. Atau istilah biasa yang dikemukakan, kenali uang asli

dengan cara 3D (Dilihat, Diraba dan Diterawang),” ungkapnya.

Sebelum puasa ini, BI juga telah memberikan sosialisasi kepada Polmaswas. Karena Polmaswas inilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lapisan terendah.

Peredaran uang palsu tidak bisa dihilangkan langsung nol.

Pasti ada saja, kendatipun nominalnya kecil. Perlu antisipasi transaksi di tempattempat gelap. Atau transaksi dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Mungkin saja karena tak bisa dihitung dan diteliti semua uang-uang yang dimaksud, uang palsu diselipkan di bendelan.

Prijono juga menekankan, masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan transak-

si non tunai (kartu ATM atau kartu kredit). Transaksi modern ini disebutkan sebagai transaksi paling aman, nyaman dan paling cepat. Sebab hanya tinggal menggesek.

Masyarakat diimbau tak perlu lagi membawa uang kartal. Cukup hanya dengan satu transaksi, transaksi non tunai. Bahkan fasilitas yang disiapkan perbankan dan tempat-tempat perbelanjaanpun sudah sedemikian menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

“Baiknya kita menghilangkan kesan gengsi, kalau tidak bawa uang langsung didompet tidak PD. Ini pola fikir yang harus diubah di masyarakat.

Karena rawan sebenarnya.

Rawan dari sisi keamanan,” tambah Hobby. (bul)

(Suara NTB/bul)

H. Supriadi

Turunkan Kekuatan Penuh PT JASA Raharja Provinsi NTB akan menurunkan kekuatan penuh, mengantisipasi berbagai persoalan lalu lintas jalan dan laut yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Antisipasinya dengan mendirikan posko-posko bantuan.

Meski dalam beberapa waktu terakhir, Kepala Jasa Raharja Provinsi NTB, Dr. H. Supriadi, SH.,MM, Jumat (10/7) mengatakan terjadi penurunan angka klaim kecelakaan. Tetapi wajib menurutnya pihak Jasa Raharja siaga.

Beberapa titik yang menjadi prioritas, diantaranya pelabuhan penyeberangan Lembar,Lombok Barat, pelabuhan Kayangan Lombok Timur, Pelabuhan Poto Tano Sumbawa, Pelabuhan Sape Bima, terminal bus Mandalika Kota Mataram. Serta disiapkan mobil unit kecelakaan lalu lintas di tempat-tempat strategis jalur mudik lainnya. Diantaranya di wilayah Kecamatan Masbagik, Lombok Timur dan Sekitar Dasan Cermen Labuapi, Lombok Barat.

Petugas dari Jasa Raharja, kata H. Supriadi telah menyiapkan seluruh kelengkapan secara administratif untuk pembayaran santunan/klaim sesingkat-singkatnya. Tidak itu saja, mengantisipasi berbagai keluhan pemudik, disiagakan juga ambulans yang secara mobile akan mengantarkan pemudik yang membutuhkan pertolongan lanjutan ke puskesmas atau rumah sakit.

“Tapi kita siapkan juga tenaga dokternya di titik-titik yang kami akan amankan. Kita bekerjasama dengan semua pihak terkait, dari Kepolisian, Dinas Perhubungan. Bahkan sudah bekerjasama dengan sluruh rumah sakit petugas pelabuhan hingga organisasi yang menangani angkutan umum,” terang H. Supriadi.

Jikapun ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baginya sudah dipersiapkan secara matang. Demikian juga soal klaim, jika memungkinkan akan dibayarkan langsung di tempat.

Masyarakatpun dimintanya ikut berperan aktif, dengan melaporkan semua kejadian-kejadian yang terjadi pada lalu lintas jalan dan laut, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Jasa Raharja. (bul)

(Suara NTB/cem)

PARSEL – Jejeran parsel dengan harga tertentu di sebuah toko swalayan, Mataram, Jumat (10/7). Calon pembeli diminta untuk lebih cerdas memilahmilah parsel yang akan dibeli. Tidak tertutup kemungkinan produk yang ada di dalam bungkusan parsel tersebut telah kedaluwarsa.

BPR Ditarget Salurkan Kredit Produktif 70 Persen Agen Perjalanan Liar Terancam Tak Terima Asuransi

Mataram (Suara NTB) Delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di NTB akan dinaikkan statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT). BPR yang tersebar di Kabupaten/Kota ini akan menjadi garda terdepan melawan maraknya penyakit rentenir, dengan target realisasi kredit produktif harus mencapai 70 persen.

“Draf Perdanya sudah kita buatkan. Tinggal ajukan untuk ditetapkan sebagai Perda,” demikian Kepala Biro Pereko-

nomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM di hubungi di Mataram, Jumat (10/7). Ia mengatakan, untuk peningkatan status ini, telah dilaksanakan study banding ke Jawa Timur. Dimana BPRnya sendiri berperan sangat aktif bahkan telah diubah menjadi bank UMKM. Dirut Bank Jatim sendiri dimunculkan dari pimpinan yang BPRnya berprestasi.

Di NTB, BPR sendiri belum begitu maksimal menggarap semua potensi pasar yang ada

di pedesaan. Untuk mengandalkan BPD, menurutnya agak berat karena terbatasnya fasilitas Bank NTB untuk menjangkau pedesaan.

“Oleh karenanya, BPD inilah yang akan menjadi garda terdepan melayani masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa terhindar dari rentenir,” ujarnya.

Seperti diketahui, bahwa salah satu yang menjadikan BPR ini tak bisa maksimal adalah terbatasnya modal.

Perlu upaya mengkolaborasi-

kan keberadaan BPR dengan Bank NTB. Dengan BPR ini nanti berubah status menjadi PT, maka modal dasarnya akan ditingkatkan.

“Tinggal Dewan saja sekarang. Kalau dianggarkan, BPR ini bisa menjadi PT, tentu harapannya akan menjadi pelayan langsung ke masyarakat di lapisan bawah,” imbuhnya.

Masih menurut Dr. Manggaukang, Pemprov saat ini terus menggenjot BPR agar terus menyalurkan kreditnya lebih besar untuk porsi kredit produktif. Pemprov sendiri melihat progresnya BPR sudah cukup bagus, karena kredit produktifnya sampai 60 persen dari total kredit-

09

nya. Masih lebih besar dari porsi kredit BPD. “Makanya saya targetkan, BPR itu bisa kredit produktifnya sampai 70 persen, sisanya 30 persen untuk konsumtif saja. Tahun ini Pemprov juga siapkan BPR reward, bagi BPR-BPR yang berprestasi. Bahkan, bagi pengelola dengan yang prestasinya bagus, bisa dipercayakan langsung pimpin unit induknya,” demikian Dr. Manggaukang.

Biro Ekonomi terus melakukan pengawasan kepada BPR. Bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui perkembangan BPR secara detail. (bul)

Mataram (Suara NTB) Kapal pesiar milik warga asing yang tidak memiliki izin operasional lengkap, terancam tak memperoleh pembayaran klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan. Demikian halnya dengan travel liar. Selama pemiliknya tidak melaksanakan kewajibannya mengurus izin insidentil untuk beroperasi.

Kepala Jasa Jaharja Provinsi NTB, Dr. H. Supriadi, SH.,MM. kepada media di ruang kerjanya, Jumat (10/7) menuturkan, ia menemukan salah satu kasus di kawasan Sekotong Lombok Barat. Kapal pesiar milik salah seorang warga negara Australia tidak memiliki izin insidentil untuk beroperasi.

“Dan saya sudah sampaikan agar izin-izin insidentilnya diurus. Prosesnya melalui Syahbandar, Dinas Perhubungan, selanjutnya kamilah yang akan mengeluarkan premi.

Selama mereka tak mengurus itu, selama itu pula alat transportasi tersebut tidak mendapatkan perlindungan klaim.

Kalau terjadi kecelakaan, Jasa Raharja tidak bisa mengeluarkan tanggungan klaim,” pungkas H. Supriadi.

Belum ada data resmi yang dimilikinya terkait berapa jumlah perahu pesiar yang tidak memiliki izin insidentil untuk beroperasi. Tetapi dari kasus yang ditemui langsung, perahu pesiar tersebut disewakan Rp 15 juta sehari semalam. Artinya, tanggungan asuransi kepada penumpangnya otomatis gugur.

“Saya belum mengetahui persis jumlahnya perahu pesiar yang beroperasi dan tak melaporkannya. Sebenarnya kita harapkan setidaknya para pengguna (penumpang)nya akan terproteksi asuransi jika terjadi satu dan lain hal,” demikian ditegaskan.

Soal asuransi ini, tidak dikhususnya hanya kepada masyarakat Indonesia. Pelayanan klaim tetap diberikan, selama alat transportasi yang digunakan sudah memiliki izin operasional dan beroperasi di wilayah Indonesia.

H. Supriadi juga menyinggung sama halnya dengan travel-travel liar yang tidak memiliki izin operasi untuk melayani penumpang, atau jasa penyewaan. Mestinya kewajiban ini tanpa dihimbau sudah dapat dilaksanakan oleh para pemilik travel. Klaim asuransi ini menurutnya menyangkut kepentingan banyak orang. Dan tidak ada alasan untuk mengabaikannya.

Sebenarnya sangat murah menurutnya, untuk satu kendaraan travel atau kendaraan besar lainnya, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15.000. Dia berpesan, agar travel-travel yang beroperasi di Bandara Internasional Lombok (BIL) harusnya dilengkapi dengan izin-izin yang dimaksud.

Ia memaklumi, bahwa secara nasional masyarakat Indonesia sifatnya hanya menunggu. Padahal untuk hal yang demikian, masyarakat sendiri sadar dan lakukan antisipasi. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pemkab Lotim Ingatkan Rekanan KEPALA Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Timur Toni Satria Wibawa mengingatkan rekanan yang mengadakan paket lebaran. Kepada Suara NTB, Jumat (10/7), ia mengemukakan beras yang didistribusikan ke masyarakat harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Toni mengungkapkan, beras yang dibagi-bagi ke 80 ribu kepala keluarga miskin yang tersebar di 254 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lotim adalah jenis C4. Keputusan Panitia Pemeriksa Hasil Peker(Suara NTB/dok) jaan (PPHP) yang menolak Toni Satria Wibawa 1.385 karung beras di Sakra Barat (Sakbar) beberapa waktu akan dilakukan lagi, jika beras tidak sesuai.

Disebutkan dari total yang harus didistribusikan pihak rekanan, masih ada sisa sekitar 4 ribu KK yang belum. Kesra bersama PPHP terus melakukan pengecekan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Adapun ribuan karung beras yang ditolak itu diwajibkan untuk diganti oleh rekanan langsung pada hari itu juga.

Bagian Kesra selaku PPK dari proses pengadaan belanja langsung senilai Rp 21 miliar dari APBD Kabupaten Lotim terus mengawal proses distribusi.

Diakuinya, meski sudah diketahui beras yang didistribusikan kualitas buruk, namun dikatakan Kabag Kesra pihaknya tidak ada sanksi administratif. Bentuk sanksinya adalah keharusan mengganti. Biaya transportasi dan hal lainnya menjadi kewajiban dari pihak rekanan. “Biaya angkutan kan sudah menjadi kerugian sendiri bagi pihak rekanan,” ucapnya.

Spesifikasi beras bantuan paket lebaran ini kata Toni sudah disepakati bukan jenis medium. Hajatannya, beras yang dikonsumsi puluhan ribu KK miskin ini harus lebih baik. “Kita tidak mau memberikan masyarakat yang tidak baik,” ujarnya mengingatkan. (rus)

Dapat Penyertaan Modal

Bank NTB Siap Bangun Gedung Baru Tanjung (Suara NTB) Usai dipastikannya dana penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) diperoleh, Bank NTB siap membangun gedung baru di Tanjung.

Manajemen Bank NTB Kantor Cabang Pembantu Tanjung berharap, pembangunan gedung baru dapat dilakukan tahun ini sebagaimana aspirasi dari masyarakat KLU. Kepala Cabang Bank NTB KCP Tanjung, L. Purnawan, Jumat (10/7), mengungkapkan pembangunan gedung baru sudah direncanakan sejak tahun lalu oleh Kantor Pusat. Dari perencanaan yang dilakukan, gedung baru ini akan dibangun dengan konstruksi 2 lantai.

“Bentuk gedung baru nanti sama dengan konstruksi gedung Bank NTB Cabang Gerung. Dengan gedung baru nanti, pelayanan kepada nasabah Bank NTB di Tanjung dapat kita tingkatkan,” kata Purnawan di ruang kerjanya.

Pembangunan gedung baru nantinya, jelas Kepala KCP, diproyeksikan akan berjalan selama 1 tahun. Andaikata dikerjakan mulai tahun ini juga, maka gedung baru dapat dioperasikan dalam 12 bulan ke depan.

Purnawan mengatakan, penyertaan modal Pemda KLU kepada Bank NTB yang sebagiannya disertakan dalam bentuk aset (lahan eks terminal) Tanjung senilai Rp 3,5 miliar, akan menjadi titik pembangunan gedung baru. Menurutnya, apabila kepastian penyertaan modal ini dapat dilakukan lebih awal, maka setidaknya manajemen Bank NTB (kantor pusat) pun dapat mengagendakan realisasi konstruksi lebih awal. Namun tarik ulur penyertaan modal dan memakan proses yang cukup panjang, sedikit banyak berpengaruh terhadap eksekusi anggaran yang disiapkan kantor pusat.

“Mudahan tidak ada halangan, sehingga dapat dieksekusi tahun ini, karena jeda 1 tahun cukup berdampak terhadap psikologi nasabah di KLU yang meminta adanya peningkatan pelayanan. Dan jelas, di gedung baru nanti pelayanan dan fasilitas yang disiapkan lebih baik lagi,” ujarnya.

Purnawan mengungkapkan pula, keberadaan Bank NTB KCP Tanjung sejak puluhan tahun lalu dihajatkan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Bank NTB di daerah manapun di NTB, dituntut menjadi lokomotif pembangunan daerah.

Sementara terkait fungsi intermediasi bank kepada masyarakat, Purnawan secara umum menggambarkan kinerja Bank NTB KCP Tanjung relatif terjaga.

Dalam hal ini, porsi penyaluran DPK (dana pihak ketiga) ke masyarakat terbagi, 40 persen ke kredit produktif dan 60 persennya ke kredit konsumtif. Namun tidak seluruh kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan konsumsi semata, karena tidak sedikit mereka yang mengajukan kredit konsumtif dipergunakan untuk investasi dalam berbagai usaha.

“NPL (Non Performing Loan- kredit macet) kita di Tanjung masih sangat rendah, di bawah 1 persen. Ini kalau kita bandingkan NPL BPR (Bank Perkreditana Rakyat) yang ada pada kisaran 5 persen bahkan lebih,” pungkas Purnawan sembari optimis ke depan Bank NTB akan lebih baik lagi khususnya di pasar KLU. (ari) Lalu Purnawan (Suara NTB/ari)

(Suara NTB/rus)

TAUSYIAH - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan saat memberikan tausyiah pada PNS lingkup Pemkab Lotim di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Jumat (10/7).

Bupati Ingatkan PNS Tidak Sia-siakan Waktu

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan, mengisi langsung pengajian rutin mingguan di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Jumat (10/7).

Dalam pengajian yang dihadiri PNS di lingkup Pemkab Lotim dan masyarakat ini, bupati mengingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan waktu.

Mengutip salah satu Firman Allah dalam Al Qur’an Surah Al-‘Asr, bupati mengingatkan PNS agar memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan, sehingga tidak menjadi orang merugi. Selain itu,

PNS satu sama lain dalam bekerja hendaknya saling mengingatkan. ‘’Waktu-waktu yang ada tidak boleh mubazir atau siasia. Karena hal yang sia-sia itu setara dengan setan. Setan bu-

kanlah yang buruk tampilan fisiknya. Akan tetapi simbol setan itu adalah buruk tabiat,’’ ujarnya mengingatkan.

Saat ini, katanya, waktu di mana berkiprah dan menjalankan kewenangan dengan

sebaik-baiknya. “Kita semua harus saling mengingatkan.

Sampai kita meninggal, tidak boleh malas-malasan,” tambahnya.

Klaim diri sebagai orang beriman harus dibuktikan dengan berbuat kebaikan. Di mana dengan berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dan langsung dapat dirasakan. Dicontohkan, dengan bekerja keras, berhemat maka akan menjadikan seseorang kaya. Dengan kayanya

itulah yang menjadi pahala buatnya. Begitupun dengan berbuat dosa, imbas dari perbuatan keburukan itulah yang menjadi dosanya.

Begitu juga pegawai yang datang duduk di dalam masjid mengikuti pengajian, namun tidak mendengarkan ceramah maka kedatangannya itu sama dengan mubazir. ‘’Sia-sia dengar pengajian tidak dapat pahala. Berbeda jika setelah mendengarkan langsung bisa diamalkan,’’ tambahnya. (rus)

Gepeng Makin Marak Baznasda KLU Alokasikan Zakat Satpol PP Lotim Mengaku Merata di Lima Kecamatan Tanjung (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Baznasda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyalurkan zakat harta yang dihimpun dari kalangan PNS dan profesi secara merata di 5 kecamatan. Untuk tahun ini, jumlah serapan zakat yang terkumpul mencapai Rp 357,15 juta.

Kepala Bagian Kesra Setda KLU, H. Kartono, kepada wartawan, Jumat (10/7) mengatakan, alokasi zakat dilakukan secara bergilir di kecamatan – kecamatan yang ada. Dimulai dari Kecamatan Tanjung, Tim Baznasda menyerahkan zakat sebesar Rp 83,25 juta. Untuk zakat kecamatan, seremonial penyerahan kepada masyarakat dilakukan di Masjid Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung.

“Dari data yang ada, jumlah zakat sebesar Rp 83,25 juta di Kecamatan Tanjung dialokasikan kepada penerima sebanyak 555 orang,” kata Kartono.

Ia menjelaskan, secara ke-

seluruhan dari Rp 357,15 juta zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada total penerima se KLU sebanyak 2.381 orang. Jumlah penerima akan disesuaikan dengan usulan dari pemerintah dusun dan desa. Sehingga kata Kartono, masingmasing orang penerima zakat akan memperoleh dana sebesar Rp 150 ribu.

Sementara itu, untuk empat kecamatan lain di KLU, dirinci akan memperoleh zakat masing-masing, Kecamatan Pemenang memperoleh Rp 37,2 juta untuk dibagikan kepada 248 warga di Desa Pemenang Barat dan Desa Pemenang Timur, Kecamatan Gangga memperoleh Rp 103,8 juta dan dibagikan kepada 692 warga yang tersebar di tiga desa yakni Desa Rempek, Desa Sambik Bangkol, dan Desa Gondang. Kecamatan Kayangan akan mendapatkan zakat sejumlah Rp 68,7 juta dibagikan kepada 458 orang yang tersebar di empat desa, yakni Desa Sesait, Desa Santong, Desa Dangian, dan Desa

Kayangan. Serta Kecamatan Bayan memperoleh Rp 64,2 juta diserahkan kepada 428 orang dengan sebaran di 4 desa yakni Desa Anyar, Desa Sukadana, Desa Akar-Akar, dan Desa Mumbul Sari.

“Penyaluran zakat sendiri, Baznas melibatkan pihak dusun, karena mereka yang lebih tahu siapa warganya yang benar-benar berhak menerima. Langkah ini untuk mengantisipasi salah sasaran,” ujarnya.

Kartono menambahkan, zakat yang diserahkan kepada masyakarat yang tergolong miskin, duafa atau muallaf tahun ini terkumpul dari PNS lingku Pemda KLU. Mengacu pada jumlah PNS dan alokasinya ke masyarakat, Pemda KLU ke depannya, akan mengurus dan menyalurkan zakat mal.

“Tahun-tahun mendatang Baznas tidak hanya menyalurkan zakat profesi tetapi juga zakat mal. Untuk itu, kita akan tindaklanjuti langkah ini ke pemerintah desa,” pungkasnya. (ari)

Alokasikan Rp 62,5 Miliar

Lotim Cairkan Dana Hibah dan Bansos Selong (Suara NTB) Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lombok Timur (Lotim) beberapa hari terakhir selalu ramai dipadati warga. Berkumpulnya warga tersebut untuk memproses pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari Pemkab Lotim. Di mana alokasi hibah dan bansos ini mencapai Rp 62,5 miliar tahun 2015.

Sekretaris Dinas PPKA Lotim, Iswan Rakhmadi di ruang kerjanya, Jumat (10/7), menjelaskan, catatan realisasi sampai 30 Juni 2015 lalu tembus Rp 10,7 miliar. Pada pekan pertama bulan Juli ini diprediksi sudah mencapai 20 persen hibah dan bansos direalisasikan.

Pihaknya memastikan, kegiatan pencairan dana hibah dan bansos tidak ada kaitannya dengan waktu menjelang hari raya. ‘’Secara kebetulan saja, realisasi menjelang lebaran.

Jadwal realisasi itu sesuai dengan perencanaan,’’ terangnya.

RP 62,5 miliar hibah dan bansos itu tidak termasuk belanja pengadaan paket lebaran Rp 21 miliar yang sedang dalam proses distribusi ke 80 ribu kepala keluarga miskin. Menurutnya, dana Rp 21 miliar masuk

daftar belanja langsung. Di mana pengadaannya melalui proses tender di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lotim.

Berbeda dengan yang sedang dibagi-bagikan Dinas PPKA kepada masyarakat mengatasnamakan lembaga atau institusi.

Di mana hibah dan bansos diberikan atas nama lembaga, bukan perorangan seperti bantuan paket lebaran. “Bansos ini antara lain untuk lembaga

masjid, mushalla, Panti Asuhan, Taman Pendidikan Quran dan lainnya,” terangnya.

Ditambahkan, tidak semua dana bansos dan hibah yang teralokasi tahun 2015 ini disalurkan semua bulan ini. Ada juga yang disalurkan pada saat Peringatan Satu Muharam. Keramaian di Kantor PPKA beberapa hari terakhir juga karena proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). (rus)

(Suara NTB/ari)

CAIRKAN HIBAH - Warga memadati kantor Dinas PPKA Lotim untuk mencairkan dana bantuan sosial dan hibah, Jumat (10/7).

Kewalahan

Selong (Suara NTB) – Untuk mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim mengimbau masyarakat supaya menyerahkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Daerah (Bazda). Harapannya, persoalan gepeng yang saat ini makin marak menjelang akhir Ramadhan bisa teratasi.

Kepada Suara NTB, Jumat (10/7), Kepala Satpol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman mengaku kewalahan dengan aksi gepeng yang semakin marak di akhir bulan Ramadhan. Pasalnya, aksi para gepeng tersebut saat ini sudah mulai menyasar ke instansi-instansi perkantoran di Lotim. Bahkan dalam satu hari, gepeng yang masuk ke dalam satu instansi perkantoran di Lotim bisa mencapai dua sampai tiga orang per harinya, seperti yang terlihat di kantor BKD Lotim belum lama ini.

“Di akhir Ramadhan, memang kita kesulitan membedakan mana gepeng dan mana masyarakat pencari zakat, oleh sebab itu ia berharap kepada masyarakat supaya menyerah-

kan zakatnya ke lembaga-lembaga amil zakat. Kalau sudah seperti itu, maka para gepeng ini akan malu datang kantorkantor maupun ke rumah-rumah warga, cukup nanti mereka akan datang ke lembaga amil zakat itu,” jelasnya.

Diakuinya, hingga saat ini tidak semua masyarakat Lotim yang menyerahkan zakatnya melalui lembaga-lembaga amil zakat yang ada. Padahal, jika masyarakat memanfaatkan lembaga penyalur zakat, maka itu lebih bagus, lebih efektif terlebih akan tetap sasaran. “Kalau semua masyarakat mempercayakan penyaluran zakatnya melalu lembaga yang ada itu, saya rasa itu sangat bagus,” jelasnya.

Salmun kembali menegaskan dan berharap supaya masyarakat Lotim mempercayakan pemberian zakat kepada masyarakat yang kurang mampu itu kepada lembaga amil zakat yang sudah ada, karena bisa mengatasi persoalan gepeng di bulan Ramadhan. Tindakan itu juga bisa mengefektifkan pemberian zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (yon)

Warga Lotim Harus Waspadai Begal Selong (Suara NTB) – Akhir-akhir ini, aksi pembekalan semakin marak terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim). Bahkan sudah merambah ke dalam ibukota Selong. Terbukti, beberapa waktu lalu, kawanan begal secara terang-terangan melakukan askinya di dalam Kota Selong tepatnya di belakang MTs Muallimat NW Pancor. Padahal lokasi tersebut merupakan jalur pendidikan yang ramai lalu lalang pergerakan masyarakat.

Ironisnya lagi, setelah para pelaku begal berhasil mengambil motor korbannya. Korban malah lebih percaya kepada para pelaku begal dari pada harus melaporkan musibah yang menimpanya itu ke aparat kepolisian alias sistem tebus. Fenomena tersebut membukti bahwa hingga saat ini Polisi kalah saing dengan maling.

Kapolres Lotim, AKBP, Heri Prihanto, SIK, tidak menampik masih adanya masyarakat yang melakukan sistem tebus dengan para pelaku pencuri motor tersebut. Meski demikian, satuannya tetap akan melakukan penyelidikan dan mengungkap dalang di balik kasus begal itu.

Selain itu, pihaknya mengimbau pada masyarakat, walau sudah melakukan sistem tebus dengan para pelaku begal motor tetap melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepoli-

(Suara NTB/yon)

Heri Prihanto

sian. “Dengan begitu kita akan lebih cepat melakukan pengungkapan, dengan melacak nomor HP yang ia gunakan menelepon korban maupun yang lainnya. Pokoknya kita tetap melakukan pengungkapan jaringan curanmor tersebut,” janjinya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Suara NTB, Jumat (10/7), pasca terjadi pembegalan yang terjadi di Pancor, keesokan harinya korban langsung ditelepon orang yang tidak dikenal.

Tidak lain, orang yang meneleponnya itu adalah salah satu pelaku dari enam pelaku lainnya. Dalam percakapannya itu, korban diminta untuk menyiapkan uang tebusan sebesar Rp 5 juta dan motornya jenis Satria FU itu bisa kembali ke tangannya. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus Bedah Desa Loteng

Masih Dihadapkan Pungli HASIL evaluasi dengan seluruh camat baik yang ada di Lombok Barat (Lobar) maupun di Kota Mataram, jika di level bawah (dusun) )masih saja terjadi persoalan pungutan liar (pungli) terhadap proses penyambungan air bersih gratis yang telah didanai dari hibah.

Praktik menyimpang ini diduga melibatkan oknum kadus dan kepala lingkungan di daerah yang menerima bantuan hibah. Direktur PDAM Giri Menang, H. L Ahmad Zaini, ST, memberi peringatan keras terhadap oknum agar tidak lagi (Suara NTB/dok) melakukan pungli, jika tindaH. L. Ahmad Zaini kan itu tetap dilakukan maka pihak PDAM tak segan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa masih ada pungli di tingkat bawah dalam proses penyambungan air bersih gratis. Kalau itu masih berulang, saya ingatkan kepada kadus dan kaling, setelah kami punya bukti cukup maka saya akan bawa ke ranah hukum,” tegasnya, Jumat (10/7).

Dijelaskan berdasarkan hasil evaluasi termasuk program bantuan hibah penyambungan air bersih dengan pihak kecamatan, ia memperoleh banyak laporan, baik di Kota Mataram dan Lobar terkait adanya dugaan pemungutan proses penyambungan air yang seharusnya dratis. Pungli ini diduga melibatkan pihak di level bawah seperti oknum kadus dan kepala lingkungan.

Temuan ini, jelasnya, menyimpang. Pasalnya bantuan penyambungan air bersih ini gratis tidak boleh dipungut biaya terhadap masyarakat, apalagi yang dipungut warga miskin.

Program ini telah didanai dari bantuan hibah provinsi dan luar negeri. Atas dasar itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang merasa dipungut segera melapor ke PDAM dan segera ditindaklanjuti. Jika praktik ini masih saja terulang dilakukan oleh oknum terkait, maka setelah ada bukti cukup ia akan membawa masalah ini ke ranah hukum. (her)

Peran Beberapa Tersangka Masih Belum Jelas

Praya (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng) masih diberi waktu untuk memenuhi petunjuk dan catatan yang diberikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2011. Menyusul masih adanya beberapa tersangka yang dinilai masih belum jelas perannya dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut.

Kepala Kejari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, melalui Kepala Seksi Pidsus, A.A. Raka Putra Dharmana, SH, yang dikonfirmasi, Jumat (10/7), mengaku, pihaknya kembali mengembalikan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa ke Polres Loteng untuk dilengkapi kembali. Apalagi adanya beberapa kekuran-

gan yang belum dipenuhi pihak penyidik.

“Akibat kekurangan tersebut, peran dan unsur pelanggaran hukum yang disangkakan ke beberapa tersangka masih kabur. Sehingga kami meminta pihak penyidik Polres Loteng untuk melengkapinya. Supaya unsur pelanggaran hukumnya bisa terpenuhi,” terang Raka.

Ia mengaku, tidak semua tersangka peran dan unsur melanggar hukumnya belum dipenuhi dan tinggal beberapa tersangka saja, terutama tersangka dari panitia pelaksanaan di tingkat desa. Atas dasar ini, pihak Kejari Praya belum berani menyimpulkan berkas kasus tersebut lengkap alias P-21.

Meski demikian, pihaknya

optimis pihak kepolisian bisa memenuhi kekurangan yang ada. Terlebih pihak kepolisian cukup intensif melakukan komunikasi dengan Kejari Praya ketika mengalami kendala di lapangan untuk memenuhi petunjuk dan catatan tersebut. “Masalah tuntas, kita yakin berkas kasus ini bisa segera tuntas. Kuncinya sekarang ada di pihak kepolisian,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut pihak kepolisian sudah menetapkan tujuh tersangka, mulai dari panitia pelaksana di tingkat desa hingga kabupaten, termasuk mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is, yang bertindak sebagai Kuasa

Penggunaan Anggaran (KPA) proyek yang didanai Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (KPDT) tersebut.

Dari hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan NTB, ditemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 1,04 miliar. Hal itu menjadikan kasus tersebut sebagai salah satu kasus dugaan korupsi dengan kerugian lebih dari Rp 1 miliar yang ditangani Polres Loteng sampai sejauh ini. “Sejauh ini kita masih berupaya keras memenuhi catatan dan petunjuk yang diberikan jaksa,” ungkap Kaur Bin. Ops Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Arumanto, sebelumnya. (kir)

(Suara NTB/her)

BAGI PAKET - Camat Lembar Suhaili bersama pihak Pelindo membagikan paket sembako pada warga kurang mampu di sekitar pelabuhan, Jumat (10/7).

Momen Ramadhan

Pelindo Bagikan Sembako Gratis Giri Menang (Suara NTB) PT Pelindo III Cabang Lembar menggelar pembagian sembako gratis kepada masyarakat, khususnya warga miskin dari delapan dusun di dua desa yang ada di sekitar pelabuhan.

Sebanyak 1.500 paket sembako yang dibagikan kepada 1500 KK tak mampu di dua desa, yakni Lembar Selatan dan Labuan Tereng.

Kepala Cabang Pelindo III, Drs. Mujianto, menyampaikan, pemberian sembako gratis ini tiap tahun dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CRS) terhadap masyarakat di sekitar pelabuhan. Penerima bantuan ini berada di sekitar lingkungan Pelindo III, dari Cemara hingga Gili Mas Labuan Tereng.

Antusiasme masyarakat yang menerima bantuan ini tinggi. Sebab semua paket yang disediakan selalu habis. Sebelum dibagikan, pihanya berkoordinasi dengan pihak desa terkait lokasi-lokasi yang akan diberikan bantuan di dua desa tersebut.

Pengadaan sembako ini, jelasnya, didanai dari dana CSR perusahaan. Tiap tahun dana CRS yang digelontorkan ditentukan oleh Pelindo pusat. Sedangkan perusahaan di masing-masing cabang tinggal melaksanakan.

Selain Pelindo, PDAM Giri Menang Mataram juga berbagi dengan para pekerja kebersihan dan para kaum dhuafa. Pihak terkait membagikan 1200 lebih paket sembako gratis yang juga berasal dari CSR perusahaan. Para penerima bantuan ini juga berasal dari warga miskin di sekitar hutan khususnya lokasi sumber mata air yang dikelola PDAM. (her)

Pilkada Loteng

Paket Bajuri-Syamsir Mencuat Praya (Suara NTB) Pasca merampungkan koalisi dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golkar versi Agung Laksono Lombok Tengah (Loteng) langsung fokus melakukan penggodokan terhadap beberapa alternatif pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Loteng mendatang. Salah satu pasangan yang dimunculkan adalah pasangan M. Bajuri Najmuddin – H. L. Syamsir.

Bajuri bisa dianggap mewakili Partai Golkar. Sedangkan sosok H.L. Syamsir, mewakili figur dari PBB. “Banyak alternatif pasangan calon kepala daerah yang sedang kita godok. Dan, pasangan ini (Bajuri-Syamsir) bisa jadi salah satu alternatif,” sebut Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng versi Agung Laksono, Bustomi Taefuri, kepada Suara NTB, Jumat (10/7).

Ia menjelaskan, dalam menentukan pasangan kepala daerah yang akan diusung nantinya, banyak aspek yang dipertimbangkan, baik itu aspek popularitas calon kepala daerah, termasuk potensi dan peluang menang dari calon bersangkutan. Tidak hanya itu, kualitas pribadi calon kepala daerah juga menjadi salah satu pertimbangan, jika calon kepala daerah yang akan diusung nantinya harus memiliki catatan yang bersih dari sisi sosialnya maupun catatan pribadi.

“Jadi calon kepala daerah yang kita usung nanti harus benar-benar bersih dari catatan kriminal. Bebas narkoba tidak tidak pernah terlibat tindakan tercela,” ujarnya.

Nama Bajuri merupakan satu dari empat calon kepala daerah yang sudah diusulkan oleh Partai Golkar Loteng ke pengurus pusat untuk diseleksi dan ditetapkan sebagai kandidat calon kepala daerah yang akan diusung. Selain H.L. Wiratmaja, L. Imam Haramain, serta H.L. Arif Rahman Hakim, SE, yang juga Ketua DPC PBB Loteng.

Pihaknya pun menargetkan sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka, kandidat calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar sudah keluar. “Informasi dari pusat, paling telat tanggal 23 Juli, nama calon kepala daerah dari Partai Golkar sudah keluar,” pungkas Bustomi. (kir)

SUMUR BOR - PDAM Giri Menang membangun sumur bor di daerah Sandik untuk mengatasi defisit air selama musim kemarau.

(Suara NTB/her)

Sumur Bor di Sandik Dinilai Mubazir

PDAM Bantah Tudingan Anggota DPRD Giri Menang (Suara NTB) Direktur PDAM Giri Menang, H.L Ahmad Zaini mengakui proyek sumur bor yang dibangun di depan Taman Kota Sandik, Batulayar dikerjakan pihak PDAM. Ia menampik anggapan Dewan, jika proyek itu akan mubazir, pasalnya PDAM membangun proyek itu justru untuk mengantisipasi kekurangan (defisit) air pada musim kemarau nanti.

“Proyek sumur bor itu yang dibangun PDAM, itu untuk mengantisipasi jika air kurang pada musim kemarau.

Sifatnya emergency, jika air

kurang maka sumur bor akan hidup,” terangnya saat memberi santunan kepada tenaga kebersihan dan THL di Kantor PDAM, Jumat (10/7).

Dijelaskan, proyek sumur bor yang dibangun tersebut untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang ada di sekitar Gunung Sari. Sebab, ketika musim kemarau debit air PDAM menurun, sehingga perlu ada tambahan suplai air dari sumur bor, sehingga masyarakat bisa terlayani air.

Untuk menentukan lokasi ini, pihaknya melakukan pengkajian dan survai bersa-

ma Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Lokasi yang dipilih tentunya yang memiliki potensi air yang besar. Selain itu, lahan untuk membangun sumur ini aset daerah supaya tidak perlu lagi proses pembebasan lahan.

Menurutnya, lokasi ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Terkait adanya kekhawatiran dewan bahwa proyek itu akan tergerus pelebaran jalan yang direncanakan tahun 2016, ia memastikan jika sumur itu terkena dampak maka pihaknya akan menggeser ke lokasi lain. “Ka-

lau terkena ya tinggal di geser, kan bisa digeser,” imbuhnya.

Ia menambahkan, PDAM memiliki lima titik sumur bor, satu unit di Sandik dan menyusul akan dibangun di Udayana Mataram dan Dasan Griya.

Terkait biaya per unit, tergantung kedalaman sumurnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Lobar dari Fraksi Golkar, H. Zulkarnain menyatakan, proyek sumur bor yang dibangun di depan Taman Kota Sandik terancam tergerus pembangunan pelebaran jalan Gunung Sari-Batulayar yang direncanakan tahun 2016

mendatang. Hal ini tak dipertimbangkan oleh PDAM dan pemda yang membangun proyek ini.

Ia menyampaikan pembangunan proyek ini kurang perencanaan yang matang, karena tak mempertimbangkan dampak pembangunan jalan tahun 2016. Sebab proyek ini terancam terkena dampak, karena tahun 2016 akan dilakukan pelebaran jalan 2 meter ke samping kiri dan samping kanan, sehingga proyek sumur bor itu akan terkena proyek pelebaran jalan itu. (her)

Sebarkan Ribuan Paket

Pemkab Tidak Siapkan Anggaran Praya (Suara NTB) Sebanyak ribuan paket lebaran bakal disebar ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjelang lebaran tahun ini. Paket ini diperuntukan khusus bagi kepala desa, kepala dusun serta tokoh masyarakat dan agama yang ada di wilayah ini.

Meski demikian, Pemkab Loteng membantah menyiapkan anggaran untuk pengadaan paket lebaran.

Kabag Umum Setda Loteng, H. Supardan, S.Sos, MSi, yang dikonfirmasi Suara NTB menegaskan, kalau Pemkab Loteng tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan paket lebaran, sehingga bisa dipastikan, tidak ada paket lebaran yang akan disebar oleh Pemkab Loteng.

Jika ada paket lebaran yang disebar itu berasal dari pribadi Bupati Loteng dan bukan berasal dari Pemkab

Loteng. “Nanti akan kita konfirmasi kepastian paket lebaran ini, ada atau tidak,” ujarnya.

Disinggung isi paket lebaran yang akan disebar, Supardan mengaku tidak tahu, karena bukan diadakan langsung oleh Pemkab Loteng, tapi dari pribadi Bupati Loteng. Pihaknya hanya membantu menyalurkan saja kepada penerima. Itupun kalau memang benar-benar ada. (kir)

Dikes Lobar Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji 13 Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) membantah adanya pemotongan gaji ke 13 pada para PNS yang ada di instansi terkait. Menurutnya pemotongan itu adalah pajak yang wajib dibayar para pegawai.

“Tidak ada pemotongan lain selain pajak. Mungkin anggota Dewan salah persepsi,” tampik Sekretaris Dikes Lobar, Aan Suryanatha, Jumat (10/7).

Menurutnya, nominal yang muncul dipotong adalah pajak. Sedangkan pada bagian lain tidak ada pemoto-

ngan seperti, utang lain-lain, Bulog, sewa rumah. Di daftar gaji itu hanya tertera potongan sesuai nilai pajaknya.

Menurutnya, dewan perlu melihat secara utuh sitir gaji itu supaya memahami dari mana muncul angka yang dipotong.”Itu pajak dari gaji pegawai,” ujarnya.

Sementara itu, kalangan DPRD Lobar dari Fraksi PKB dan Gerindra menemukan adanya dugaan pemotongan gaji ke 13 para pegawai di Dikes. Dewan menemukan kejanggalan pemotongan berkedok utang lain-lain.

Anggota DPRD Lobar dari Fraksi Gerindra, Mariadi, mengungkapkan, pihaknya me-

nemukan data kitir gaji dari pegawai Dikes. Dalam kitir gaji itu, tertera gaji ratusan PNS berikut potongan masing-masing pegawai. “Anehnya ada potongan lain-lain, ada beberapa item yang perlu penjelasan kenapa dipotong dari gaji 13, padahal aturannya gaji ke 13 tidak boleh dipotong,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, bahwa, dugaan pemotongan per pegawai bervariasi antara Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu tergantung gaji pegawai. Menurutnya, jika memang dalih untuk pemotongan untuk bayar pajak tidak masalah karena itu sesuai ketentuan. (her)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - GM Graha Beach Senggigi Hotel Linggom Siahaan pose bersama dengan para pelaku pariwisata di Senggigi beberapa waktu lalu.

Hadapi ’’Event’’ Besar

Manajemen Hotel di Senggigi Perbanyak Kamar Giri Menang (Suara NTB) General Manager Hotel Graha Beach Senggigi, Linggom Siahaan, menegaskan, ketersediaan kamar penjadi isu penting bagi pengelola hotel di Lombok Barat (Lobar). Apalagi tahun 2016 NTB akan menjadi tuan rumah MTQ nasional, sehingga perlu akomodasi yang cukuip memadai. ‘’Karena itu semua hotel, termasuk Graha Beach Senggigi berupaya melakukan inovasi untuk mendukung memenuhi kebutuhan tersebut. Khusus bulan Ramadhan kali ini, pada minggu pertama hotel sempat sepi, namun masuk minggu kedua Ramadhan mulai ada peningkatan,’’ ujarnya usai menggelar buka puasa bersama pelaku pariwisata di Senggigi beberapa waktu lalu.

Diakuinya, Lombok akan menjadi sebuah destinasi liburan Lebaran, sehingga pihaknya berupaya membuktikan kalau

Lebaran di Lombok adalah sesuatu yang menarik. Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan investasi di bidang perhotelan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar di masa mendatang. “Kami terus melakukan inovasi pelayanan, kami ingin naik level menjadi bintang empat,” akunya.

Dalam hal ini, pihaknya ingin memotong pola marketing yang selama ini dilakukan oleh perusahaan cabang di Lombok. Dalam hal ini, pihaknya akan aktif melibatkan pihak perusahaan pusat dalam melakukan promosi dan menjual nama Lombok.

Terkait target pembangunan salah satu Hotel Graha Beach Senggigi, pihaknya menargetkan awal tahun depan akan rampung. Jika hotel itu jadi maka akan menambah 38 room yang sudah eksis menjadi 139 kamar di atas lahan kurang lebih 3 hektar. (her)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

DPRD Sumbawa Minta Perusahaan Tanpa Izin Ditindak Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa, mensinyalir cukup banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau sebelum proses perizinannya rampung, tetapi sudah beroperasi. Dengan mendata dan menverifikasi kembali perusahaan yang beroperasi di Sumbawa. Kalau tanpa izin, maka eksekutif harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan dimaksud. Untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif di daerah ini.

“Verifikasi ulang semua proses perizinan di daerah ini.

Ada pertimbangan seperti terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lalu, apa-

Budi Suryata (Suara NTB/arn)

kah betul peruntukannya telah sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Apakah semua proses perizinan telah ditempuh dan memenuhi syarat. Ini harus diperjelas. Kalau belum selesai, maka otomatis tidak boleh beroperasi. Hentikan segera, termasuk PT Bumi

Agung di Buin Baru kecamatan Buer yang beroperasi tanpa izin yang lengkap. Keberadaan perizinan tower di Sumbawa juga perlu didata ulang,” tandas Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P., Jumat (10/7).

Budi mengingatkan pe-

merintah untuk tidak salah mempersepsikan kemudahan berinvestasi di daerah ini.

Pemerintah memang harus memberikan kemudahan bagi investor, namun bukan berarti melabrak aturan yang ada. “Jangan salah dipersepsikan arti kemudahan itu,” cetusnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, meminta ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturan yang telah disepakati. Terutama dalam pemberian perizinan kepada dunia usaha atau investasi. Mulai dari

perencaaan hingga pelaksanaan harus taat azas. Sebab kalau dari awal sudah menyalahi aturan ataupun peruntukan maka perlu dipertanyakan keseriusan pemerintah. “Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja sudah benar belum dijalankan. Setelah itu, apakah penempatan usahanya sudah sesuai RTRW atau belum. Jadi harus jelas dan tegas,” pungkasnya. (arn)

Kamaluddin (Suara NTB/arn)

BJS : Buah dari Konsistensi Sumbawa Besar (Suara NTB) Siapa yang tidak mengenal Burhanuddin J. Salam atau akrab disapa BJS, di Sumbawa. Ketua DPD PAN Sumbawa yang kini menjabat anggota DPRD NTB, bisa dibilang sebagai sosok politisi yang konsisten, terkait pencalonannya di Pilkada Sumbawa. Setelah “dikhianati” PDIP dengan Calon Bupatinya H. Husni Djibril, yang kemudian malah memilih orang lain sebagai pendampingnya, BJS tetap kalem dan legowo. Sebagai bukti konsistensinya, BJS pun mengembalikan mandat DPP PAN yang sempat digenggamnya. Meski ada banyak figur lain yang mencoba meminangnya sebagai calon Wakil Bupati, BJS tetap pada pendiriannya memilih mundur dari Bursa setelah Husni mengambil H. Mo dari Demokrat sebagai calon Wakil Bupati.

Tak lama kemudian, keluarlah putusan MK yang mengharuskan anggota DPRD atau legislator untuk mundur kalau ingin menjadi calon di Pilkada. “Inilah buah dari konsistensi. Saya sudah mundur sejak awal ketika gagal berpasangan dengan H. Husni dan lebih memilih mengembalikan mandat ke DPP. Karena saya hanya dilamar dan melamar ke PDIP dengan Husni Djibril-nya. Dengan keluarnya putusan MK, maka meringankan beban fikiran saya, tidak perlu lagi harus mundur karena sudah mundur dari bursa pencalonan. Mungkin kalau paket Husni-BJS jadi, maka sebagai orang yang konsisten saya tetap akan maju di Pilkada dan memilih mundur di legislatif,” urainya dalam perbincangannya dengan Suara NTB. Kini PAN, partai yang dinakhodainya sudah lebih mengarah untuk mengalihkan dukungan kepada Mokhlis – Baijuri koalisi dengan Partai Gerindra. Komitmen pun sudah dibangun dengan Baijuri yang kalau nantinya menang berjanji akan membesarkan PAN Sumbawa bersama-sama.

“Tidak ada transaksi apapun dengan Baijuri.

PAN hanya minta ke Baijuri untuk menangkan Pilkada ini dan membesarkan partai. Jelas dan tidak neko-neko,” pungkasnya. (arn)

Burhanuddin Jafar Salam (Suara NTB/dok)

Soal Tapal Batas

KSB Serahkan ke Pusat Taliwang (Suara NTB) Sejauh ini penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa di bagian utara hingga kini belum juga tuntas. Namun demikian pemerintah KSB tak mau ambil pusing lagi dan lebih memilih menyerahkan penyelesaianya ke tangan pemerintah pusat.

“Kita (KSB dan Sumbawa) punya pandangan masingmasing. Makanya supaya tidak berkelanjutan lebih baik tunggu pusat saja,” ujar Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Abdul Azis, MH (Suara NTB/bug) kepada wartawan di ruang Abdul Azis kerjanya, Jumat (10/7).

Menurutnya, Pemda KSB sejauh ini tetap berpegang pada SK Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 terkait penetapan tapal batas antara Sumbawa dan KSB. Di mana dalam keputusan itu, memenuhi harapan KSB sesuai dengan bukti administrasi dan histori. “Koordinat pada SK Gubernur itu juga sesuai ketentuan. Karena penentuan batas wilayah administrasi antar wilayah itu bisa di punggungan atau lembah. Bukan tandatanda hasil buatan manusia (sumur haji Ako’),” timpalnya.

Azis mengatakan, secara administasi dan histori batas wilayah KSB dengan Sumbawa sesuai SK Gubernur 97/2007 memenuhi ketentuan. Sebab jauh sebelum pemekaran KSB terjadi, kegiatan administasi masuk ke desa Senayan yang saat itu berada di wilayah kecamaan Seteluk. “Nah Seteluk sekarang kan masuk KSB. Secara logika maka seluruh wilayah administrasinya juga harus masuk KSB,” timpalnya.

Tak hanya itu lanjut Azis, sumur H. Ako’ yang menjadi tanda batas hasil buatan manusia yang terus diklaim Sumbawa sebagai tapal batas yang sebenarnya antara KSB dan Sumbawa, pada dasarnya juga masuk dalam wilayah KSB. Sebab pembangunan sumur itu sebelumnya dibiayai menggunakan dana yang dikeluakan oleh pemerintah desa Senayan. “Dan sebenanya juga, sumur H. Ako’ yang disebut-sebut menjadi batas sebenarnya antara KSB dan Sumbawa sekarang ini sudah tidak ada secara fisik. Dan kalau pun ada, sumur itu dibuat oleh pemerintah desa Senayan waktu itu, dan sekarang desa Senayan sendiri secara administratif masuk dalam bagian KSB,” tukasnya.

Azis mengakui, belum tuntasnya persoalan tapal batas tersebut menjadi salah satu Pekerjaan Rumah (PR) bagi pempimpin daerah saat ini yang blum terselesaikan. Karenanya ia pun berharap pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa segera turun tangan memberikan solusi antara dua daerah kakak beradik ini. “Putusan pusat tentu akan kita hormati nantinya. Apapun itu hasilnya,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

DIKEBUT - Sejumlah pekerja tengah mengerjakan bagian kolaman dan lantai tugu syukur di kompleks Kemuter Telu Center (KTC) Taliwang, yang dikebut beberapa hari terakhir ini.

Pengerjaan Tugu Syukur Dikebut Taliwang (Suara NTB) Pengerjaan renovasi tugu syukur di kompleks Kemutar Telu Center (KTC) terus dikebut. Sesuai permintaan bupati, tugu yang menjadi pusat kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu harus sudah selesai sebelum pekan depan.

Pantauan media ini di lokasi, Jumat (10/7), sejumlah pekerja terus mengebut penyelesaian tugu yang mulai direnovasi sejak akhir tahun 2014 lalu itu. Tampak lantai dasar tugu mulai didesain menggunakan

batu alam dengan corak kembang. Sementara kolam yang diubah desainnya menjadi berundak-undak mulai memasuki tahapan finishing.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB, Amir, ST mengatakan, perubahan bentuk kolaman tugu syukur itu untuk tujuan keindahan. Sebagaimana rencana awal tugu bertahtakan bola dunia bersepuh emas ini nantinya akan dilengkapi air mancur di sekelilingnya. “Sementara ini yang dikerjakan kolamannya dulu. Baru setelah itu ditata air mancurnya,” ter-

angnya kepada media ini.

Ia optimis, pengerjaan renovasi tugu syukur akan selesai sebelum lebaran pada 17 Juli mendatang. Menurutnya pekerjaan kolaman dan lantai tugu akan selesai dalam beberapa hari ke depan, sementara instalasi air mancurnya yang dibuat di luar daerah saat ini dalam perjalanan menuju KSB. “Dalam satu atau dua hari ini instalasi air mancurnya sudah sampai. Jadi begitu selesai kolaman dan lantainya langsung akan dipasang,” kata Amir.

Dijelaskannya, instalasi air

mancur tugu syukur tidak sama dengan instalasi pada umumnya. Pasalnya instalasi air mancur yang akan ditempatkan nanti menggunakan sistem knock down (bongkar pasang).

Dengan sistem itu maka memungkinkan pemasangan setelah seluruh bagian bangunan tugu selesai dikerjakan.

Renovasi tugu syukur ini sendiri terhitung memakan waktu cukup lama. Berdasarkan catatan media ini, pekerjaan saat ini adalah kali keempat sejak mulai dibongkar pada akhir tahun 2014 lalu.

Renovasi tugu ini sendiri menggunakan biaya yang berasal dai sumbangan Forum Perusahaan Penduli Kabupaten Sumbawa Barat (FP2KSB).

Karena mengandalkan sumbangan pihak ketiga, pekerjaan renovasi tugu ini pun sempat beberapa kali terhenti karena ketiadaan anggaran.

FP2KSB sendiri dalam beberapa kali kesempatan, beralasan tersendatnya proses renovasi tugu itu dikarenakan, para aggota forum masih ada yang belum memberikan sumbangan untuk menyelesaikan tugu tersebut. (bug)

Perkara Dugaan Kredit Macet Jok Motor Digasak, Rp 15 Juta Amblas akan Digelar di BPKP Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemeriksaan kasus dugaan kredit macet Bank NTB terus berlanjut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara ke BPKP Senin depan. Hal ini untuk memberitahukan kepada BPKP kronologis yang terjadi dalam kasus tersebut. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7) mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengambil tindakan berupa audit investigasi atau perhitungan kerugian negara. Nanti dari audit yang dilakukan dan hasil BPKP sudah keluar, pihaknya akan

langsung menetapkan tersangka dari kasus tersebut.

Audit diperkirakan baru dua bulan kedepan selesai hasilnya. “Kalau dari hasil BPKP itu sudah keluar, langsung akan saya tetapkan tersangka. Dan jika memungkinkan ditahan saya akan lakukan penahanan,” imbuhnya.

Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Meskipun masih ada beberapa yang belum lantaran kesulitan untuk mendatangkan saksi. Tetapi hal itu bukan merupakan suatu kendala, mengingat sudah banyak saksi yang diperiksa. Dari pemeriksaan tersebut sudah memenuhi unsur dan pihaknya sudah men-

gantongi tiga calon tersangka dari eks Bank NTB. “Senin besok akan dilakukan ekspose.

Hasilnya nanti akan kami tetapkan tersangkanya,” tukas Tri. Diketahui, sebelumnya laporan kasus kredit macet itu diterima kepolisian pada 12 Juli lalu, terkait dugaan penyimpangan yang terjadi sekitar tahun 2007 silam. Berawal dari pemberian kredit bagi 151 karyawan PT NNT mencapai Rp 7,5 miliar atau berkisar Rp 50 juta per orang. Namun dalam pencairan kredit disinyalir tidak sesuai prosedur yaitu dilakukan secara langsung tanpa ada pengecekan di lapangan dan jaminan dari kreditur. Pencairan kredit ini disebutkan melibatkan 9 karyawan Bank NTB Sumbawa. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Uang seorang pegawai PDAM Sumbawa senilai Rp Rp 15,7 juta amblas digasak pencuri setelah membongkar jok sepeda motornya, Rabu (8/7) siang sekitar pukul 12.30 Wita. Sebut saja Insan Sari (30), warga kelurahan Pekat, kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa, yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa.

Pada saat itu Insan hendak pergi ke Bank BRI Cabang Sumbawa dengan niat memasukkan uang tersebut ke dalam rekening perusahaan. Seperti diketahui sebelum memasukkan uang, Insan mengambil nomor antrian terlebih dahulu, dan uang tersebut ditinggalkan di dalam jok motor Supra Fit S miliknya yang diparkir

dilokasi parkiran Bank tersebut.

Melihat gilirannya masih lama, Insan pun keluar dari Bank mengambil sepeda motornya untuk membeli pulsa. Namun setelah Insan pun ke Bank BRI untuk menyetorkan uang milik perusahaan PDAM, uang tersebut sudah tidak ada di jok sepeda motornya.

Kasubag Humas Polres Sumbawa, Iptu Waluyo kepada Suara NTB, Jumat (10/7) membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya sudah melakukan pengecekan ke TKP dan menanyakan saksisaksi yang berada di sekitar untuk melakukan pendalaman.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam meninggalkan barang berharga dalam jok sepeda motor, mengingat hal serupa juga sering terjadi. (ind)

Bandara Sekongkang Didarati Pesawat Cessna Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan uji coba terhadap bandara Sekongkang. Uji coba dilakukan dengan mendaratkan pesawat jenis Cessna AirHawk, pada Rabu (8/7) lalu.

Kabag Humas Pemda KSB, Najamuddin Amy, S.Sos mengatakan, uji pendaratan itu dilakukan bekerjasama dengan Alfa Air Idonesia selaku pemilik pesawat. “Alhamdulillah hari Rabu lalu sudah dilakukan uji coba pendaratan,” katanya kepada media ini, Jumat (10/7).

Ia mengatakan dalam uji coba pendaratan itu, Chip Pilot Alfa Air langsung turun tangan berssama manajer Alfa Air, Esti Setiawan Yusuf. Keduanya pun memberikan tanggapan positif terhadap fasilitas bandara berikut mengenai keindahan

alam KSB saat dilihat dari atas udara. “Mereka cukup takjub, apalagi dengan keindahan alam kita,” kata Najamuddin.

Kehadiran Alfa Air saat itu, kata Najamuddin, memang tidak sekadar dalam rangka uji pendaratan di bandara Sekongkang.

Manajer Alfa Air, Esty Setiawan Yusuf saat bertemu bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM menyampaikan jika tujuannya sekaligus dalam rangka melihat potensi pengembangan pariwisata di KSB. Karena ke depan akan menjadi penyempurna kebutuhan penerbangan. “Jadi beliau juga memantau pariwisata kita sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang bisa menunjang kegiatan penerbangan di daerah,” ujarnya.

Alfa Air sendiri yang tengah dijajaki Pemda KSB agar bisa melayani rute penerbangan di ban-

dara Sekongkang berencana akan menggunakan pesawat dengan kapasitas penumpang 9 sampai 12 orang. Najamuddin mengatakan, Alfa Air dalam kesempatan itu menunjukkankeseriusannyakarena pesawat yang akan dioperasikan itu saat ini sedang dipersiapkan di Singapura. “Mereka menunggu hasil survey yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu pesawat yang sedang disiapkan di Singapura itu akan diuji coba di sini,” ujarnya.

Dari hasil uji coba pendaratan itu, bupati secara langsung mengaprseiasi pihak Alfa Air. Bahkan di saat bersamaan di Bandara Sekongkang, bupati langsung menggelar rapat terbatas dengan pihak Alfa Air dan dinas terkait lainnya. Dalam rapat itu bupati, memberikan gambaran potensi penumpang yang akan meng-

(Suara NTB/ist)

UJI COBA - Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM bersama manajemen Alfa Air dan sejumlah pejabat KSB foto bersama seusai uji coba pendaratan pesawat di bandara Sekongkang. gunakan jasa penerbangan Alfa Air nantinya. “Setelah mendengar pemaparan bupati, pihak Alfa Air nampaknya juga memberikan respon positif. Mereka rencananya

akan datang kembali pada akhir bulan ini sekaligus memperkenalkan pesawat yang akan dioperasikan di bandar Sekongkang nantinya,” pungkas Najamuddin. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tuntut Pilkades Ulang

Warga Ranggo Blokir Jalan Dompu (Suara NTB) Pendukung calon Kepala Desa (Kades) Ranggo menuntut pelaksanaan pemilihan kepala Desa (Pilkades) dijadwalkan ulang. Pemilihan yang memenangkan Siti Sumarni dinilai cacat hukum, karena sebelumnya ia dinyatakan gugur sebagai calon oleh panitia Pilkades.

Aksi protes pasca pemungutan suara di Pilkades Ranggo ini berlangsung dua gelombang, yaitu Kamis (9/7) malam pasca pemungutan suara dan Jumat kemarin. Pada Kamis malam, massa memprotes terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades dan pada Jumat, massa menuntut Pilkades ulang hingga proses verifikasi administrasi bakal calon selesai dilakukan.

Supratman, calon kepala Desa Ranggo saat ditemui Kepala BPMPD Dompu di tengah kerumunan massa, Jumat kemarin, mengatakan, pihaknya menganggap Desa Ranggo belum melaksanakan Pilkades.

Calon kepala Desa yang diputuskan panitia tidak lolos, justru diloloskan kembali oleh panitia. “Saat diverifikasi oleh panitia menetapkan Siti Sumarni tidak lolos, tapi kembali diloloskan panitia setelah diprotes. Ini tidak bisa diterima, karena orang yang jelas tidak lolos justru dinyatakan lolos kembali,” katanya.

Ia pun menuntut agar pelaksanaan Pilkades Ranggo dijadwalkan ulang dan dilakukan verifikasi kembali berkas bakal calon Kepala Desa. Ini dilakukan karena panitia Pilkades bertindak tidak netral, karena calon yang jelas – jelas sekolah

hingga perguruan tinggi justru tidak diloloskan, tapi calon yang diragukan sekolahnya justru diloloskan.

Kepala BPMPD Dompu, H. Supardin, S.Sos yang menemui massa mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung memutuskan tapi harus dilaporkan dulu pada Bupati selaku pimpinan. “Tuntutannya agar dijadwalkan ulang Pilkades Ranggo akan kami sampaikan dulu pada atasan,” katanya.

Blokir jalan di Ranggo setelah ditemui Kepala BPMPD Dompu sempat dibuka oleh massa pengunjuk rasa. Tim Pemda diwakili oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si bersama jajarannya melakukan dialog dengan para calon Kepala Desa. Karena tidak menemui titik temu, warga kembali melakukan aksi blokir.

Sementara di tempat terpisah, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara sosialisasi pelaksanaan Pilkada di KPU Dompu mengatakan, protes warga yang di Desa Ranggo tidak boleh menghentikan tahapan proses Pilkades.

“Protes warga tidak boleh menghentikan tahapan proses. Jika ada masalah, ada mekanisme untuk penyelesaiannya hingga ke pengadilan,” katanya.

Pilkada Bima

Aksi Kampanye Hitam Diduga Marak Bima (Suara NTB) Aksi black campaign (kampanye hitam) yang menyudutkan calon tertentu jelang Pilkada Kabupaten Bima marak terjadi lewat media sosial (Medsos). Ironisnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten setempat terkesan tak bisa menindak tegas pelakunya karena beberapa kandidat sejauh ini belum ditetapkan oleh sebagai calon oleh KPU. Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Addullah, SH kepada Suara NTB, Jumat (10/7) mengatakan, kendati tingkat pengwasan dimulai sejak pendaftaran calon perseorangan bulan lalu, hingga kini pihaknya belum bisa menindak beberapa oknum atau kelompok yang mengatasnamakan calon Bupati tertentu, yang kerap melakukan kampanye hitam lewat medsos, terutama facebook yang menyudutkan. “Karena sifatnya administrasi, saat ini kami belum bisa bertindak, lantaran belum ada calon yang mendaftar dan sudah ditetapkan oleh KPU, walaupun pengawasan sudah diberlakukan,” ucapnya.

Dikatakannya, saat ini Panwaslu tengah melakukan pendampingan untuk mengawasi bersama dengan PPS yang sedang melakukan verifikasi secara faktual di seluruh Kabupaten Bima. “Ada syarat yang dikeluarkan oleh KPU, tetap akan dilakukan pengawasan,” katanya.

Menurutnya, hingga kini pihaknya memang telah mengantongi banyak laporan –tertulis maupun melalui SMS- dari masyarakat terkait pelanggaran melalui aksi black campaign. Namun kinerja Panwaslu baru akan berjalan efektif saat penetapan resmi pasangan calon oleh pihak KPU setempat. “Setelah ditetapkan nanti, akan tetap kami awasi, tapi saat ini kami sudah identifikasi beberapa akun sosial facebook yang kerap digunakan untuk menyerang calon yang lain,” terangnya.

Ditambahkannya, bantuan dari masyarakat ataupun dari media sangat membantu dalam memberikan informasi tentang pelanggaran ataupun adanya kampanye hitam. (uki)

Diduga Pesta Narkoba, Tiga Orang Diamankan Polisi Kota Bima (Suara NTB) Satuan ResNarkoba Polres Kota Bima menciduk tiga orang laki – laki yang diduga sedang melakukan pesta sabu – sabu di salah satu kamar kos –kosan di keluharan Sadia Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Penggerebekan pada Kamis (9/7) sore menjelang waktu berbuka puasa itu merupakan tindak lanjut dari informasi yang diberikan masyarakat kepada polisi. ‘’Kami mengamankan barang bukti (BB) berupa 0,06 gram sabu yang belum terpakai,” ucap Kasat ResNarkoba Polres Bima Kota, H. Taufik H. Sanuddin, SH, kepada Suara NTB, Jumat (10/7).

Mereka yang ditangkap itu masing-masing AS dan YD yang merupakan dua orang PNS. Sementara satu orang pelaku lainnya, inisial RH yang berprofesi sebagai penjual batu akik dan burung. “Ketiganya sudah kita amankan dan sudah dimintai keterangan, serta positif memakai narkoba,” katanya.

Dari keterangan dan pengakuan RH, Taufik menjelaskan, sebelum ditangkap oleh anggotanya. AS mengajaknya untuk melihat batu akik di kos melalui via telepon kemudian disuruh untuk mengajak YD. Keduanya langsung menuju kos yang telah disepakati tersebut. “Setelah sampai, bukannya melihat batuk akik namun sejumlah alat untuk menghisap sabu yang ada di kos itu, yang disediakan oleh oknum AS. Meskipun pada saat penangkapan ketiganya sempat mencoba mengelak dengan cara berusaha membuang barang bukti, namun polisi menemukannya kembali paket dan alat hisap yang disembunyikan.

Ulah ketiga pelaku tersebut sangat disesalkan dan membuat Taufik berang, karena dilakukan di tengah warga khusyu melaksanakan ibadah puasa. “Yang jelas kami tidak menyuruh para pelaku untuk memakai narkoba di bulan lain, tapi sungguh disayangkan hal ini di lakukan saat puasa, bukannya bertobat malah menambah dosa,” H. Taufik H. Sanuddin sesalnya. (uki) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ula)

BLOKIR - Aksi blokir jalan di Desa Ranggo hingga menjelang shalat Jumat (10/7) oleh warga pendukung calon Kepala Desa yang gagal meraih suara terbanyak.

Kasus Pilkades Ranggo, dikatakan H. Bambang, karena sikap panitia Desa Pilkades Ranggo yang memutuskan untuk memverifikasi kembali

bakal calon Kepala Desa dari delapan orang yang dinyatakan memenuhi syarat tahap awal dan tidak ingin melaksanakan pra pemilihan yang menjadi ke-

bijakan daerah untuk menentukan lima calon kepala Desa.

“Ada empat Desa dari 16 Desa yang melaksanakan Pilkades serentak memiliki calon lebih

PKK Dompu Gelar Bazar Sembako Dompu (Suara NTB) Tim Penggerak PKK Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Dompu menggelar pasar murah. Bazar yang menjual bahan sembako di Taman Kota Dompu tersebut tidak berlangsung lama karena harganya yang relatif lebih murah.

Bazar ini sengaja dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya menjelang Lebaran.

Dengan jual lebih murah, kita berharap selisih harganya bisa disisihkan untuk membeli kebutuhan lain,” ungkap Hj Eri Ariani, Ketua TP PKK Dompu, Kamis (9/7).

Kepala Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si mengatakan, pasar murah yang digelar pihaknya bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten, Dharma Wanita, GOW, Persit dan organisasi wanita lainnya menjual berbagai jenis bahan pokok. Harganya jauh lebih murah dari harga di pasaran dan perbedaannya minimal Rp 2.000 per paket. “Untuk beras jenis premium saja, di pasaran harganya Rp 9.000 per kg. Di sini dijual Rp 65.000 per 10 kg,” katanya.

(Suara NTB/ula)

BAZAR - Ibu Bupati Dompu, Hj Eri Ariani yang juga Ketua tim Penggerak PKK Dompu didampingi bendaharanya ketika hendak menjual beras dalam program bazar, Kamis (9/7).

Namun stok beras yang dijual pada program Bazar bersama organisasi wanita ini hanya tiga ton. Karena harga jauh lebih murah, sehingga tidak hanya bertahan lama dan langsung laku terjual. Begitu juga dengan harga bahan sembako lainnya seperti minyak goreng, telur, gula dan lainnya.

Ibu Bupati Dompu, Hj Eri

Ariani tampak ikut langsung melayani masyarakat yang membeli beras dengan kondisi berdesak – desakan. Ia pun sesekali mengingatkan bila kedapatan pembeli yang sudah berulang kali membeli dan pegawai yang membeli.

“Satu orang hanya boleh 1 karung (ukuran 10 kg), ndak boleh dobel,” ingatnya. (ula)

Kelapa Muda Jadi Favorit Berbuka Puasa Kota Bima (Suara NTB) Kelapa muda masih menjadi pilihan utama umat muslim di Bima sebagai salah satu menu untuk berbuka puasa. Airnya yang segar dan dagingnya yang legit serasa bisa menyejukkan dahaga dan mengganjal lapar sebelum menu utama disantap.

Di Kota Bima, para pedagang kelapa muda tak sulit ditemui. Karena para pedagang musiman yang muncul hanya di Bulan Ramadhan biasa menjajakan kelapa muda di pinggir jalan. Bahkan untuk di komplek pertokoan Bima, para pedagang berjejer dengan kelapa muda kulit khas hijau muda maupun hijau kekuning-kuningan. Tidak hanya di komplek Pertokoan Bima, di ruas jalan lain juga bisa dijumpai.

Sementara itu, di Kabupaten Bima kelapa muda bisa dijumpai di Desa Panda. Bersanding dengan jagung rebus, kelapa muda dipajang bersusun-susun oleh pedagang. Bahkan di tempat tersebut menjadi ikon untuk buah kelapa muda maupun es kelapa muda.

Kelapa muda masih menjadi favorit bahkan merupakan pilihan utama bagi umat muslim termasuk di Bima sebagai salah satu menu untuk berbuka puasa. Selain karena rasanya yang khas menyejukkan da-

haga, namun juga isinya yang legit. Kelapa muda juga bisa diolah dengan berbagai pilihan, ada yang diminum langsung, dicampur dengan sirup maupun dicampur dengan buah lainnya.

“Khasiatnya juga bagus untuk tubuh setelah menjalankan ibadah puasa,” terang Guntur, salah satu penggemar kelapa muda. Sehingga dia pun tetap menyempatkan diri untuk membeli kelapa muda sebelum berbuka puasa tiba.

Sementara itu, selama Bulan Ramadhan kelapa muda juga membawa berkah tersendiri, karena banyak yang

mencoba mengais rezeki sebagai pedagang musiman.

Untuk satu kelapa muda, rata-rata dijual dengan harga Rp 7.500 per buah. Dalam sehari ada menjual minimal 80 buah. “Kalau kita ngambilnya di Kecamatan Langgudu,” tutur salah seorang pedagang yang ditemui, Jumat (10/7).

Namun tak demikian dengan pedagang tetap kelapa muda di Desa Panda. Salah seorang pedagang yang ditemui mengaku penjualannya menurun. Pasalnya selama Bulan ini banyak pedagang musiman yang muncul. (use)

(Suara NTB/use)

KELAPA MUDA – Pedagang kelapa muda di salah satu sudut trotoar jalan di Bima, Jumat (10/7).

dari lima orang. Namun hanya tiga desa yang melaksanakan pra pemilihan hingga melakukan pemilihan tidak ada masalah. Di Ranggo yang saat

ini menjadi masalah karena panitianya memiliki melakukan verifikasi kembali karena tidak ingin melakukan pra pemilihan,” ungkapnya. (ula)

Polres Bima Siap Amankan Lebaran Bima (Suara NTB) Dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat menjelang Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah, Polres Bima akan menggelar operasi ketupat gatarin 2015 selama 16 hari. Pada Kamis (9/7) sebelumnya, digelar apel gabungan di Mapolres setempat.

Kapolres Bima melalui Kabag Ops, Kompol Muslih kepada Suara NTB, Jumat (10/ 7) mengatakan, beberapa titik yang akan dijadikan pos sentra untuk pengamanan, seperti di cabang Bolo Kecamatan Madapangga akan ditempatkan pos PAM, kemudian di cabang Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima ditempatkan Pos Keamanan kemudian di depan Bandara Sultan Muhamad Salahudin Kecamatan Palibelo akan dijadikan pos pelayanan. “Nanti ada tiga Pos yang dibentuk untuk pen-

gamanan ini,” katanya.

Polres Bima akan mengerahkan sebanyak 100 pasukan gabungan yang akan menyebar di tiga titik pos. ‘’Satu pos diisi lima anggota yang telah ditugaskan masing-masing,” katanya. Selain anggota polres sendiri juga pasukan gabungan terdiri dari TNI, Brimob, Pol PP, Basarnas, Dinas Perhubungan.

Operasi ketupat ini dengan target memberikan kelancaran arus transportasi mudik menjelang idul fitri, juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam pantauan tindak kejahatan terindikasi rawan terjadi saat hari raya. “Disarankan jangan bertindak merugikan orang lain sehingga dianggap terjadi pelanggaran hukum, juga harus terhindar dari kecelakaan lalu lintas,” terangnya. (uki)

Anggota Dewan Maju di Pilkada

Kalkulasi Politik Harus Jelas

Dompu (Suara NTB) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota Dewan mengundurkan diri secara permanen bila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai positif bagi sistem pengkaderan di partai politik. Namun anggota Dewan yang hendak maju dalam Pilkada 2015 ini dituntut memperjelas kalkulasi politiknya sebelum memutuskan maju atau tidak.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat (10/7) menilai, putusan MK atas gugatan judicial review undang-undang Pilkada yang mengharuskan anggota Dewan untuk mengundurkan diri secara permanen bila mencalonkan diri pada Pilkada merupakan putusan yang adil dan positif.

Karena akan ada sistem kaderisasi oleh partai secara jelas dan terukur. “Itu sangat positif, karena akan memberi ruang bagi seluruh kader partai untuk berpartisipasi dan akan ada sistem kaderisasi bagi calon kepala daerah,” katanya.

Anggota Dewan yang hendak maju di Pilkada, lanjut Yuliadin, juga harus memperjelas kalkulasi politiknya. Apalagi konsekuensinya harus mundur permanen dari anggota Dewan, bukan lagi cuti seperti ketentuan sebelumnya. “Karena akan ada anggota Dewan yang ikut, saran saya untuk memperjelas kalkulasi dan istikharahnya harus pas.

Ini bukan melarang maju atau tidak,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Dompu, Kurniawan Ahmadi yang dihubungi terpisah mengatakan, bila sudah menjadi keputusan, maka mau tidak mau harus diikuti. Termasuk soal anggota Dewan yang hendak maju di Pilkada untuk mundur.

“Karena itu sudah menjadi keputusan pusat, mau tidak mau, harus diikuti,” katanya.

Sementara menjelang Pilkada Dompu tahun 2015, ada beberapa anggota DPRD Dompu yang disebut-sebut bakal maju menjadi calon wakil Bupati. Diantaranya Ismul Rahmadin, S.Pdi (anggota DPRD dari Partai Demokrat) dan Kurniawan Ahmadi (anggota DPRD dari PBB). Keduanya disebut-sebut bakal menjadi calon wakil Bupati berpasangan dengan H. Mulyadin, SH, MH. (ula) Yuliadin (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Masih Kondusif

Polres Loteng Tak Berlakukan Siaga Satu Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) memastikan tidak akan menetapkan status siaga satu selama perayaan lebaran tahun ini. Menyusul stabilnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah ini. Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/7).

Menurutnya, gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Loteng selama bulan puasa ini tidak begitu banyak.

Kalau pun ada gangguan yang muncul, itu tidak sampai membawa implikasi luas bagi kondisi kamtibmas wilayah secara umum. “Gangguan yang muncul lebih berupa aksi kriminalitas yang bersikap konvensional (biasa) saja. Belum ada yang menjurus sampai mengganggu stabilitas kamtibmas wilayah secara luas,” terangnya.

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya tidak waspada. Pengawasan secara intensif terus dilakukan. Begitu pula pengamanan wilayah, juga diperketat. Dengan menambah jumlah personel kepolisian di lapangan. Dengan harapan bisa menekan munculnya potensi gangguan kamtibmas di tengah masyarakat.

Ia mengatakan, penetapan status siaga satu bisa saja dilakukan. Jika memang kondisi keamanan sudah sangat mengkhawatirkan. Menyusul adanya tindak kejahatan dalam skala besar. Dan, itupun sudah diantisipasi pihaknya dengan menyiapkan personel pengamanan dalam jumlah besar. “Jadi penetapan status siaga satu belum diperlukan. Kalau memang dibutuhkan, kita sudah siap dengan langkah antisipasinya,” imbuhnya.

Nurodin mengatakan, dari hasil pemetaan yang dilakukan pihaknya ada beberapa wilayah yang masuk katagori rawan aksi kriminalitas. Salah satunya Kota Praya. Karena memang merupakan ibukota sekaligus pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjelang perayaan lebaran tahun ini.

“Termasuk wilayah Kute dan sekitarnya, juga masuk katagori rawan kriminalitas,” tegasnya. Sehingga jumlah personel pengamanan di wilayah-wilayah tersebut mulai diperbanyak dari biasanya. Supaya paling tidak bisa menekan munculnya gangguan keamanan. Terutama berupa aksi kejahatan.

Walaupun begitu, pihaknya juga sangat berharap adanya peran serta masyarakat. Untuk bisa membantu aparat kepolisian dalam menjaga kamtibmas, minimal di wilayahnya masing-masing. Kalau masyarakat sudah terlibat, maka kerja-kerja aparat kepolisian akan lebih maksimal. “Kita tentu tidak bisa hanya berharap dari pihak kepolisian saja. Peran aktif masyarakat juga sangat kita harapkan,” pungkas Nurodin. (kir)

Dewan Temukan Indikasi Kebocoran Sewa Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat menyoroti pencapaian sewa aset daerah yang tak pernah mencapai target. Hampir tiap tahun pencapaian sewa aset ini dikritisi dan dipertanyakan karena realisasi sewanya sangat jauh dari potensi yang ada.

Kalangan Dewan pun menemukan indikasi kebocoran sewa aset daerah, pasalnya luas lahan tanah yang dimiliki Lobar tak relevan dengan nilai sewanya hanya Rp 400 juta lebih setahun. Padahal jika dihitung nilai sewanya bisa mencapai miliaran rupiah, jika dihitung sewa tanah kelas atau kluster tanah itu sendiri.

Demikian disampaikan anggota komisi II Indra Jaya Usman kepada wartawan kemarin. Ia menyebutkkan, tidak relevannya setoran PAD dari aset dengan jumlah aset yang dimiliki. Dilihat dari luas lahan tanah pecatu sekitar ratusan hektar namun setiap tahun sewanya hanya Rp 400 juta per tahun. “Hal ini sering kali dipertanyakan dewan, namun tak ada penjelasan yang memuaskan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, aset tanah pecatu itu sendiri dikenal empat kluster atau kelas yakni kluster I, II III dan IV. Setiap kluster ini memiliki nilai sewa yang berbeda-beda pertahun tergantung dari kelasnya. Akan tetapi ironisnya, total sewa masing-masing kluster ini tak dijelaskan oleh eksekutif ke dewan. Sehingga dari empat kluster tanah ini tidak jelas nilai total sewa tiap tahunnya. “Berapa total sewa untuk kluster I, II dan III sampai IV ini berapa,’’ tanyanya.

Kalau hasil hitungannya, jika menggunakan standar tanah kelas IV saja seharusnya miliaran akan diperoleh daerah per tahun dari total aset yang ada. Menurutnya, hal ini disebabkan, diduga terjadi kebocoran sewanya. Lahan yang seharusnya nilai sewanya kelas I namun dimasukkan ke kelas II sehingga setoran sewa pun berkurang.

Menurut politisi Demokrat ini, sewa aset ini harus ditertibkan karena ada dugaan kebocoran. Apalagi, semenjak ditangani oleh kepala kantor aset lama, kondisi aset banyak yang belum beres. Hal ini jelasnya, kerap kali ditemukan di lapangan. Ia sendiri mengaku menerima sejumlah laporan bahwa oknum petugas kantor aset justru rutin menarik sewa aset ke desa-desa. Oknum ini memungut di luar waktu yang ditentukan, karena belum selesai penyewaan dari warga yang menggarap lahan tersebut. Seharusnya, setelah selesai lelang dan diperoleh hasil sewanya barulah petugas bisa memungut. Hal ini menjadi keluhan dan masukan beberapa Kades.

“Karena jauh-jauh sebelum waktunya oknum petugas ini turun memungut, hal ini dikeluhkan para kades,” terangnya. Ia menjelaskan, aset sendiri dikelola oleh pemda namun tetap melibatkan desa. Sehingga ketika penagihan sewanya, oknum petugas juga berkoordinasi dengan desa.

Sementara itu, Kepala Kantor Aset Daerah Mahnan menyatakan terkait harga sewa tanah pecatu ada diatur dalam Perda. Menurutnya, tidak mungkin ada kontrak sewa yang menyalahi ketentuan dalam Perda. Ia juga akan mencari tahu jika ada oknum petugas yang berani melakukan permainan dalam kontrak sewa tersebut. Kemungkinan besar hal ini terjadi sebelum ia menjabat, namun ia tak menyebut kepala kantor saat dijabat oleh siapa.

Ia mengaku ada lahan yang mengalami alih fungsi, sehingga pihaknya perlu menyesuaikan sewanya. Namun pihaknya akan berupaya mengoptimalkan sewa tanah. Sejauh ini sesuai Perda rata-rata nilai sewa lahan 10 juta per tahun. (her)

(Suara NTB/ist)

TERBAKAR - Salah satu rumah warga di Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakranegara Utara terbakar pada Kamis (10/7) malam.

Diduga Akibat Arus Pendek

Satu Rumah Warga di Karang Mas-Mas Terbakar Mataram (Suara NTB) Kebakaran menimpa salah satu rumah warga di Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakranegara Utara, pada Kamis (9/7) malam sekitar pukul 20.30 Wita. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh arus pendek dan kerugian yang ditaksir atas musibah ini mencapai Rp 150 juta.

Demikian disampaikan Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca, Jumat (10/7) kepada Suara NTB di kantornya.

Sweca mengatakan rumah

yang terbakar ini ditinggali tujuh orang atau tiga KK (Kepala Keluarga). Semua isi rumah ludes terbakar dan saat ini para penghuni di rumah tersebut mengungsi ke rumah tetangga. “Isi rumah habis, termasuk berbagai dokumen kependudukan penghuninya. Atapnya pakai seng dan itu habis semua terbakar,” jelasnya.

Setelah api berhasil dipadamkan, pihaknya langsung menghitung perkiraan kerugian yang diderita warganya akibat musibah ini. Disyuku-

rinya, kebakaran ini tidak meluas ke rumah warga lainnya karena warga sekitar maupun yang dari Lingkungan Tohpati langsung bergotong royong memadamkan api sebelum pasukan pemadam kebakaran sampai di lokasi.

Pihaknya pun telah mengirim surat terkait musibah tersebut ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram yang ditembuskan ke Walikota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Dinas So-

82 Koruptor Dituntut Hukuman Ringan Mataram (Suara NTB) Hasil pemantauan kinerja aparat penegak hukum empat tahun terakhir dinilai masih belum efektif. Pada tingkat penuntutan terhadap koruptor didominasi ancaman hukuman ringan. Riset sejak 2011 menunjukkan, ada 82 koruptor dituntut rendah, rata-rata satu tahun penjara. Mengindikasikan penegak hukum, khususnya kejaksaan belum berprespektif efek jera.

Riset Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB) sepanjang tahun 2011, mulai Mei sampai dengan Desember 2014, terpantau sebanyak 53 perkara korupsi dengan 108 orang terdakwa, yang diproses hukum oleh Kejaksaan se-NTB. “Dari 108 orang terdakwa itu, sebagian besar di antaranya, yaitu sebanyak 82 orang terdakwa dijatuhi tuntutan ringan, antara 0,1 sampai 4 tahun penjara. Ini artinya 75 persen koruptor di NTB ini hanya dituntut rendah oleh Kejaksaan,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Somasi NTB, Azis Fauzi, SH, Jumat kemarin.

Lebih jauh disebutnya, ada 24 orang terdakwa dijatuhi tuntutan sedang, antara 4,1 – 10 tahun penjara. Sisanya, hanya 1 orang terdakwa yang dijatuhi tuntutan berat di atas 10 tahun penjara, hanya Subri, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya dalam kasus suap pengurusan tanah di Lombok Tengah, itupun didakwa dan dituntut oleh JPU KPK. “Dominannya tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara bagi pelaku korupsi di NTB, dikarenakan JPU hanya berhasil membuktikan hukuman minimal, yang didasarkan

pada Pasal 2 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman pidana minimal minimal 1 tahun. Padahal delik pidana korupsi sangat banyak, tapi JPU hanya berkutat pada dua delik ini,” kata Azis.

Anehnya, lanjut dia, rendahnya tuntutan pidana yang dijatuhkan JPU kepada pelaku korupsi di NTB berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah aktor maupun kasus korupsi di NTB, sejak 2011-2014.

“Ini artinya, tuntutan JPU belum juga memberi efek jera, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi dan pelakunya,” terangnya. Sejak tahun 2011, ada 11 terdakwa, menjadi 26 terdakwa di tahun berikutnya dan 44 terdakwa di tahun 2013. Di tahun 2014, meningkat menjadi 56 orang.

Adapun penentuan katagori ringan, jelas azis, didasarkan pada pertimbangan pidana minimal yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah 4 tahun penjara untuk Pasal 2 ayat 1, dan 1 tahun penjara untuk Pasal 3. “Seh-

ingga, hukuman 0,1 sampai 4 tahun penjara masuk dalam kategori Ringan,” jelasnya.

Pengkatagorian terhadap tuntutan pidana JPU tersebut menurutnya penting dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan efektifitas dari fungsi penindakan terhadap pelaku korupsi apakah dapat memberikan efek jera atau tidak. Menurutnya, jika fungsi penindakan dilakukan dengan maksimal, maka pada gilirannya juga akan berdampak pada menguatnya fungsi pencegahan korupsi.

“Selain itu, hal tersebut juga untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi dari institusi penegak hukum di daerah, khususnya dalam bagian ini adalah Kejaksaan,” tegasnya.

Pihaknya pun memberi rekomendasi perbaikan, baik kepada Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap kinerja penegakan hukum di daerah, khususnya di NTB dalam hal pemberantasan korupsi. (ars)

Oknum Guru SD 1 Dasan Geres Diduga Tilep Uang Tabungan Siswa Giri Menang (suara NTB) Puluhan orang tua dan wali murid Sekolah Dasar Negeri 1 Dasan Geres, Kecamatan Gerung mendatangi sekolah setempat. Kedatangan orang tua murid untuk mencari oknum guru inisial SS yang diduga membawa kabur uang tabungan siswa senilai ratusan juta rupiah.

Akibat aksi ini, sempat menyebabkan pihak sekolah kaget. Pihak kepala sekolah pun mengaku bahwa uang tabungan murid dibawa oleh oknum terkait. Pantauan koran ini, sekitar pukul 09.00 Wita lebih orang tua murid berkumpul di halaman sekolah, sambil berteriak mereka meminta agar uang tabungan anaknya dikembalikan.

Amarah warga semakin tidak terbendung, setelah mengetahui oknum guru yang dicari membawa kabur uang tabungan siswa senilai Rp 360 juta. Akibatnya, puluhan wali

murid nyaris ricuh dengan salah seorang anggota kepolisan yang sempat menahan wali murid masuk ke dalam ruangan untuk mencari oknum guru tersebut Sejumlah warga mengaku, bahwa oknum guru ini menjanjikan pada tanggal 10 Juli namun nyatakan tidak ada, “Bahkan oknum SS ini kabur entah kemana?,” kata Nurul sambil berteriak.

Hingga siang hari, kondisi sekolah masih saja ramai, orang tua murid masih berada di sekolah tersebut. Namun karena lama menunggu, akhirnya wali murid membubarkan diri.

Wali murid mengancam akan melaporkan oknum guru tersebut ke pihak kepolsian, jika tabungan murid tidak segera dibagikan. “Kami pindahkan saja anak kami ke sekolah lain,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SDN 1 Dasan Geres, L Arsadi mengatakan, pihaknya

(Suara NTB/her)

DEMO - Wali murid berdemo di depan SDN 1 Dasan Geres. Mereka menuntut uang tabungan siswa dikembalikan. telah beberapa kali menemui SS untuk menagih tabungan murid tersebut. Namun penjelasannya yang bersangkutan

tidak tahu kebenarannya.

Informasi yang diperoleh koran ini, oknum guru ini diduga membawa uang tabungan

siswa. Uang ini diduga dipakai untuk membeli rumah. Selain itu dipergunakan untuk merenovasi rumah tersebut. (her)

snakertrans Kota Mataram, dan Camat Cakranegara.

Dalam surat tersebut pihaknya melampirkan total taksiran kerugian yang dialami warganya dan berharap segera mendapat perhatian. “Suratnya sudah tadi pagi (kemarin, red) kita kirim ke semua instansi terkait dan harapan kami cepat direspons,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Karang Mas-Mas, Muhammad Murad, S.Pi menyampaikan warga rumahnya yang terbakar ini merupa-

kan warga miskin sehingga sangat berharap bisa dibantu untuk perbaikan rumahnya. Ia juga berharap pemerintah segera menindaklanjuti surat yang telah dikirim oleh kelurahan tersebut. “Sekarang rumahnya tidak bisa ditempati.

Sampai saat ini yang punya rumah masih mengungsi di rumah tetangga. Kita harapkan warga kita ini bisa segera dibantu, apalagi sebentar lagi mereka akan merayakan Galungan,” demikian Muhammad Murad. (ynt)

PAN – Gerindra Belum Bicara Personalia Mataram (Suara NTB) PAN dan Gerindra telah melakukan komunikasi demi menjalin koalisi di Pilkada Kabupaten Sumbawa. Sayangnya, pembicaraan tersebut hingga kini masih sebatas kesepahaman untuk berkoalisi tanpa menyebutkan siapa personalia atau nama yang akan diusung. Padahal, setiap koalisi baru akan padu jika telah sama-sama sepakat mengusung nama yang sama.

Anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra, Irwan Rahadi, yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin memberikan tanggapan atas proses koalisi pihaknya dengan PAN. Ia menjelaskan, waktu itu ia dan Bakal Calon Bupati Sumbawa dari PAN, M. Jabir, SH memang telah menyampaikan surat ke DPD PAN yang menyatakan keduanya siap maju, berduet di Pilkada Sumbawa.

Menurutnya, surat itu merupakan respon atas permintaan dukungan Jabir kepada Gerindra saat itu. “Sehingga dijawablah untuk kesiapan maju, Pak Jabir dan saya.

Tapi surat ini saya tujukan ke DPD Partai (PAN),” ujarnya.

Ia menambahkan, PAN pun telah memberikan jawaban yang menegaskan kesepakatan mereka untuk berkoalisi, namun belum menentukan siapa personalianya.

“Sampai situ memang belum ada pembicaraan lebih

lanjut antara DPD PAN dengan DPC Partai Gerindra.

Karena pada saat itu memang DPC sudah menyebutkan orang, tapi respon dari DPD PAN sendiri, itu tidak menyebutkan personalnya. Jadi itu akan dibicarakan kemudian,” ujarnya.

Menurut Irwan, sikap PAN itu menegaskan bahwa keinginan pihak Gerindra dengan PAN memang belum menyatu. “Artinya belum match apa yang menjadi keinginan Gerindra dan apa yang dijawab oleh PAN sendiri,” ujarnya.

Menanggapi kabar soal terbitnya surat rekomendasi untuk Jabir, ia memperkirakan surat rekomendasi itu kemungkinan dalam konteks melakukan komunikasi politik dengan calon dan partaipartai untuk melengkapi persyaratan dukungan di Pilkada nanti.

Karenanya, ia menegaskan saat ini duet dirinya dengan Jabir yang diusung PAN dan Gerindra memang masih belum konkret. “Kalau pengerucutan belum. Karena kita tidak mau personalia, kan kita butuh institusi nih. Harapan kita memang PAN merespon seperti apa yang diharapkan DPC Gerindra. Ternyata surat responnya, mereka sepakat hanya koalisi kelembagaan saja, belum menyentuh sampai personalianya,” pungkasnya. (aan)

Polres Loteng Siapkan Penitipan Kendaraan bagi Pemudik Praya (Suara NTB) Selama perayaan lebaran tahun ini, Polres Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan layanan tambahan bagi masyarakat di daerah ini.

Khususnya bagi masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman dalam waktu cukup lama.

Berupa layanan penitipan kendaraan bermotor.

Demikian disampaikan Kapolres Loteng, AKP Nurodin, SIK., MH., kepada wartawan usai gelar pasukan pengamanan lebaran di Mapolres Loteng, Kamis (9/7) sore. “Layanan penitipan kendaraan ini kita siapkan bagi masyarakat yang hendak mudik. Dan, layanan ini gratis,” tegasnya.

Dengan adanya layanan tersebut, diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik.

Karena kendaraan yang dititipnya terjamin keamanannya. Sehingga masyarakat

yang tengah mudik tidak perlu khawatir atas kondisi kendaraan yang ditinggal mudik.

Selain layanan penitipan kendaraan, pihaknya lanjut Nurodin juga sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota Babinkantibmas di masing-masing desa untuk lebih memperketat pengawasan terhadap rumah-rumah kosong yang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Mengingat, keberadaan rumah kosong pada saat seperti sekarang ini sangat rawan dan rentan menjadi target tindak kriminalitas.

“Bagi masyarakat yang hendak mudik juga dipersilahkan menitip kunci rumah ke anggota Babinkamtibmas kami di desa,” sebutnya. Dengan begitu, akan lebih mempermudah anggota Babinkantibmas untuk melakukan pengawasan. Jika memang mendapat kepercayaan untuk membawa kunci rumah. (kir)

Halaman 9

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

SANTUNAN ANAK YATIM - Penanggung Jawab Suara NTN yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino memberikan santunan kepada anak yatim piatu di sela rangkaian kegiatan buka puasa bersama Kelompok Media Bali Post (KMB) , di Mataram, Jumat kemarin.

PAKET SEMBAKO - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino memberikan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu yang berdomisili di sekitar kantor Kelompok Media Bali Post (KMB), di Mataram, Jumat kemarin.

KMB Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu Mataram (Suara NTB) Harian Suara NTB, Bali Post dan Radio Global FM Lombok yang tergabung dalam Kelompok Media Bali Post (KMB), Jumat (10/7) kemarin menggelar kegiatan buka puasa bersama anak yatim piatu yang dirangkaikan dengan penyaluran sembako untuk warga kurang mampu dan santunan untuk anak yatim piatu.

Pembagian sembako digelar pada pagi hari, ditujukan untuk warga kurang mampu yang berdomisili di sekitar Kantor KMB NTB, yaitu di Karang Kemong, Karang jangkong dan sekitarnya.

Rangkaian kegiatan Ramadhan ini berlanjut dengan acara buka puasa, silaturahmi dan pemberian

santunan untuk anak yatim piatu.

Dalam kesempatan itu hadir Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino beserta keluarga besar KMB NTB. Hadir sebagai penceramah, Ustad H. Basirun M. Soleh, M.Si. Dalam ceramahnya, Basirun mengemukakan tentang pentingnya kegiatan silaturahmi untuk memperkuat ikatan persaudaraan antara manusia yang satu dengan lainnya. Bagi perusahaan seperti Suara NTB, Global FM dan Bali Post, kegiatan semacam ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kinerja perusahaan.

“Karena Suara NTB tidak akan pernah menjadi Suara NTB ketika tidak ada loper koran, tidak ada

wartawan, apalagi tidak ada pimpinan. Jadi semuanya saling membutuhkan. Di sinilah silaturahmi dibutuhkan,” ujar Basirun. Dengan melibatkan anak yatim piatu dan warga kurang mampu, serta dilaksanakan di bulan Ramadhan, acara semacam ini menurutnya semakin bernilai tambah.

Lewat kesempatan itu Basirun juga mengingatkan soal pentingnya memaksimalkan ibadah di Bulan Ramadhan. Di mana, dalam AlQuran, ibadah puasa di bulan Ramadhan tidak lain ditujukan agar umat Islam yang beriman bisa mencapai taqwa.

Menurutnya, umat Islam di Indonesia sebenarnya telah diberikan berbagai kemudahan dalam men-

jalankan ibadah puasa Ramadhan.

Dilihat dari rentang waktu berpuasa, umat Islam di Indonesia hanya berpuasa sekitar 12 jam lamanya karena antara siang dan malamnya masing-masing berdurasi sekitar 12 jam.

“Coba kita lihat saudara-saudara kita yang ada di kutub utara, di Rusia, panjangnya (puasa) itu nyaris 24 jam. Malamnya hanya beberapa menit saja,” ujar Basirun.

Selain itu, umar Islam di Indonesia juga diberikan kemudahan karena cuacanya yang tidak terlalu menyiksa di siang hari. Basirun mengungkapkan di negara-negara Arab, suhu di siang hari bisa mencapai 50 derajat celsius. “Itu setengeah dari mendidih air itu,”

ujarnya menganalogikan.

Menurutnya, dengan kemudahan semacam itu puasa yang dijalankan umat muslim di Indonesia seharusnya lebih khusyuk. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Di mana di akhir Ramadhan, masjid-masjid justru lebih sepi dan umat Islam sudah lebih terkonsentrasi ke pusat-pusat perbelanjaan.

Puasa yang dijalankan juga ternyata tidak membuat kita lebih sederhana dalam konsumsi. Terbukti, ujarnya, di bulan Ramadhan makanan yang dikonsumsi kebanyakan kita justru lebih mewah ketimbang di luar bulan Ramadhan. Jika di hari biasa kita makan tiga kali sehari dalam bentuk sarapan, makan siang dan makan malam, maka

di bulan Ramadhan, menu berpuasa yang mewah itu dirangkum dalam satu malam saja.

“Sebenarnya kita tidak berpuasa bu, kita hanya pindah tayang. Makanan kita jauh lebih mewah dibandingkan di luar bulan Ramadhan,” pungkas Basirun. Setelah tausiah tersebut, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama, salat berjamaah dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

Sejumlah mitra KMB juga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka yang turut berpartisipasi antara lain Alfamart, Ganesha Operation dan Nutrifood.(aan)

POSE BERSAMA – Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino dan Agung Wijaya dari Alfamart, berpose bersama anak yatim piatu.

SAMBUTAN - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino memberikan sambutan dalam kegiatan buka puasa bersama.

TAUSIAH – Tausiah dari Ustad H. Basirun M. Soleh, M.Si.

BANTUAN: Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino secara simbolik menerima bantuan dari manajemen Ganesha Operation yang kemudian akan disalurkan untuk anak yatim piatu.

SUASANA BUKA BERSAMA – Suasana buka bersama antara manajemen KMB NTB dengan anak yatim piatu dan warga sekitar.

MENU BERBUKA – Karyawan Suara NTB, Bali Post dan Global FM Lombok bersiap menyantap menu berbuka yang telah disiapkan.

KELUARGA BESAR KMB – Keluarga besar Kelompok Media Bali Post (KMB) terlihat ceria dalam balutan suasana kekeluargaan.

Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino memberikan sambutan sebelum penyerahan bantuan sembako kepada warga kurang mampu.

BERI SANTUNAN - Agung Wijaya mewakili manajemen Alfamart memberikan santunan untuk anak yatim piatu.

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

(ant/bali post)

Marquez Tercepat di Latihan Perdana Sachsenring Berlin – Pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas perdana (free practice 1) dengan catatan waktu 1 menit 21,766 detik jelang balapan seri ke sembilan MotoGP Sachsenring Jerman.

Marquez tidak terkalahkan sejak juara kelas 125 cc pada 2010, Moto2 pada 2011 dan 2012, serta dua gelar berikutnya di kelas MotoGP di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Valentino Rossi berada di peringkat kedua tercepat dengan 1 menit 22,102 detik atau selisih 0,336 detik dari Marquez.

Pebalap Britania, Scott Redding, menjadi yang tercepat ketiga dengan 1 menit 22,167 detik atau selisih 0,401 detik dari Marquez.

Sementara itu, Jorge Lorenzo berada di peringkat tujuh dengan 1 menit 22,445 detik disusul Aleix Espargaro dari tim Suzuki, Cal Crutchlow dari Honda dan Andrea Ianonne dari Ducati di peringkat 10 tercepat. (ant/bali post)

Bastian Schweinsteiger

Berlin Kapten tim Jerman Bastian Schweinsteiger mendapat tawaran kontrak dua tahun dengan klub Inggris Manchester United (MU). Demikian tulis harian Jerman Bild, Jumat.

Upaya MU merekrut pemain Bayern Munich berusia 30 tahun itu ini terlihat semakin serius, lapor AFP. Schweinsteiger yang sudah 17 tahun bersama klub raksasa Jerman itu, dikabarkan akan mendapat gaji 11,1 juta dolar per tahun dari MU, sama dengan yang diperolehnya saat ini di Bayern.

Schweinsteiger yang telah 111 kali memperkuat timnas Jerman dan - 342 kali tampil untuk Bayern, masih terikat kontrak satu tahun lagi.

Akhir pekan ini ia juga akan memperkuat Bayern dalam turnamen empat tim di Moenchengladbach.

Manajer MU Louis van Gaal adalah juga fans dari Schweinsteiger sejak 2009-2011 ketika ia menjadi pelatih Bayern dan mengantar klub itu ke final Liga Champions 2010.

Pelatih asal Belanda itu juga sedang mengincar pemain Real Madrid Sergio Ramos.

Ketua Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge mengaku telah bicara dengan Schweinsteiger, dan mengakui pemain tersebut sedang didekat MU. Bayern masih menunggu keputusan pemain tengah itu. (ant/bali post)

Semarak HUT KLU, KONI Gelar Lomba Lari 10 K Tanjung (Suara NTB) Dalam enyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke – 7, 21 Juli mendatang, komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KLU akan menggelar sejumlah lomba. Salah satunya lomba lari 10 km. Untuk meramaiakan acara ini, KONI akan mengundang pelari-pelari terbaik se-NTB. Wakil ketua KONI KLU, H. Rubain, Jumat (10/7) mengungkapkan, even lomba lari kali ini dihajatkan sebagai even yang mampu menyedot partisipasi peserta dari luar daerah.

Betapa tidak, dalam beberapa HUT sebelumnya, KONI belum pernah mengagendakan even besar. Melalui lomba lari 10 km ini pun, peserta dari luar daerah diharapkan dapat hadir memeriahkan even ini.

“KONI Lombok Utara akan bersurat secara resmi ke KONI dan Pengurus cabor atletik di semua Kabupaten/Kota, tak terkecuali yang ada di Pulau Sumbawa. Harapan kita, mereka bisa mengirimkan peserta terbaiknya,” ungkap Rubain.

Sekretaris Dinas Dukcapil KLU ini menjelaskan, gelaran lomba lari 10 km akan digelar pada 13 Juli mendatang.

Adapun rute yang akan ditempuh direncanakan, start di Terminal Bangsal – Kecamatan Pemenang, dan finish di Lapangan Umum Supersemar Tanjung.

Hanya saja, Rubain tak menjelaskan waktu startnya, mengingat partisipasi peserta juga tidak lepas dari pelaksanaan ibadah Ramadhan tahun ini. Dikhawatirkan lebih banyak atlet justru lebih fokus dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga atensinya untuk mengikuti even ini berkurang. Ia pun tak menyebut berapa target peserta yang hadir.

Rubain mengatakan lomba lari 10 Km ini akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas putra dan kelas putri. Ia berharap, KONI dan cabor yang disurati dapat mewakilkan peserta sesuai kelas yang ditentukan. “Kita harapkan semua daerah dapat memfasilitasi atletnya untuk hadir pada even ini. Sebagai panitia, kami menyediakan Rp 30 juta bagi para pemenang lomba yang ditentukan dari Juara 1 sampai juara 3 untuk setiap kelas,” katanya.

Sementara itu, bagi atlet tuan rumah, Rubain berharap pengurus cabor bersangkutan mempersiapkan diri. Tentunya sebagai tuan rumah, paling tidak dapat menunjukkan kemampuannya untuk mencapai tangga juara tertinggi. “Atlet tuan rumah kita harapkan bisa lebih maksimal,” imbuhnya.

Ia menambahkan, bahwa kompetisi ini dijadikan sebagai salah satu motivasi agar para atlet tuan rumah lebih bersemangat dalam menyambut even lain di luar daerah. Mengingat KLU selama ini cukup dikenal potensi yang mampu melahirkan atlet bertalenta di bidang cabor atletik. Dari berbagai even yang pernah diikuti baik provinsi maupun tingkat nasional, KLU berhasil menoreh prestasi juara di tingkat nasional beberapa waktu lalu. (ari)

(Suara NTB/ist)

MU Tawarkan Schweinsteiger Kontrak Dua Tahun

Marc Marquez

AFI NTB Minta Penetapan Grup Diundi Ulang Mataram (Suara NTB) Sekretaris Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) NTB, Agus Sukmayadi, menegaskan, penetapan grup pertandingan Pra-PON yang dilakukan AFI belum lama ini diduga dilakukan sepihak. Atas kondisi itu, pihak AFI NTB telah melayangkan protes dan meminta AFI pusat mengundi ulang penetapan grup yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Kita sudah bertemu dengan pengurus AFI guna membicarakan penetapan grup pertandingan Pra-PON Futsal yang dilakukan secara pihak. Kita meminta mereka mengundi ulang,” terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (9/7) lalu.

Menurutnya, penetapan grup pada Pra-PON , menjadikan tim futsal NTB berada satu grup dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Seharusnya, kata dia, dalam penetapan grup melibatkan semua AFI Provinsi

dan hal tersebut telah diatur dalam AD/ ART AFI. “Penetapan grup itu harus melibatkan perwakilan pengurus AFI Provinsi, dan hasil penetapan grup yang dilakukan oleh AFI belum lama ini tidak sah,” protesnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Lima atlet atletik NTB, Andrian, Iswandi, Fadlin, Safwaturrahman dan Sudirman Hadi batal mewakili tim atletik Indonesia di ajang Universiade di Korea 7 Juli lalu. Kelima atlet ini harus kembali daerah, lantaran Indonesia membatalkan pemberangkatan atlet di ajang multi event tingkat mahasiswa sedunia itu.

“Kelima pelari kita batal ikuti universiade, soalnya Indonesia membatalkan pengiriman atlet mengikuti event tersebut,” ucap pelatih Subagio yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (10/7).

Informasi yang diterima Subagio, alasan Indonesia membatalkan pengiriman atlet di event itu, karena saat itu iklim di Korea tidak bagus.

“Indonesia batal mengirim atlet ke Korea, karena kondisi iklim di sana tidak bagus.

Katanya sedang menyebar virus mematikan,” jelasnya.

Di tempat terpisah atlet NTB, Fadlin membenarkan bila dia bersama empat rekannya batal tampil di Universiade di Korea. Tidak hanya Fadlin namun semua atlet dari Indonesia tidak jadi diberangkatkan, karena khawatir terkena virus MERS. Untuk itu, para atlet atletik NTB akan fokus menjalani persiapan mengikuti Pra-PON Atletik ke 2 yang akan berlangsung di Jakarta 2-5 September mendatang. Informasinya sebanyak 12 atlet pelatda sentralisasi akan ambil bagian di event itu. Namun di bagian lain atlet di luar Pelatda belum bisa dipastikan berangkat atau tidak. Pasalnya, Pegprov PASI NTB belum mengumumkan nama-nama atlet non pelatda yang akan diikutsertakan di event itu. (fan)

Atlet PPLP NTB Diunggulkan di Popnas Jabar Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga (cabor) yang ada di luar binaan PPLP sepertinya tipis bisa menyumbang medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Jawa Barat (Jabar) 2015. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB hanya mengandalkan atlet binaan PPLP NTB di Popnas kali ini.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora NTB, Anang Zulkarnain yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, mengatakan hanya atlet yang dibina di PPLP NTB yang berpeluang meraih medali. Alasannya, cabor binaan PPLP

NTB tetap berlatih serta mendapat dukungan fasilitas latihan yang memadai dari pemerintah daerah .

Sementara untuk cabor yang dibina di luar PPLP NTB, harapannya tipis mampu menyumbang medali emas. Pasalnya , persiapan atlet di luar binaan PPLP NTB tidak fokus, seperti yang dilaksanakan PPLP NTB. Selama ini persipan atlet pelajar NTB di luar PPLP NTB diserahkan ke cabor dan sejauh ini pembinaan atlet pelajar di tingkat cabor belum maksimal.

Menurutnya, latihan terpusat untuk seluruh cabor di luar PPLP NTB akan dimulai seminggu sebelum keberangkatan

atlet mengikuti Popnas. Namun, pemusatan latihan atlet sangat singkat, karena minimnya anggaran untuk kegiatan pelatda sentralisasi.

“Pelatihan terpusat semua cabor akan dilakukan di Mataram seminggu sebelum berangkat. Mau bagaimana lagi, kita memang tak punya banyak anggaran untuk melaksanakan latihan terpusat yang panjang untuk atlet persiapan Popnas,” akunya.

Untuk diketahui kontingen pelajar NTB yang terdiri dari 120 atlet pelatih dan ofisisial akan mengikuti cabor di Popnas, yakni atletik, pencak silat, taekwondo, voli pantai, voli indoor, tinju, bola basket dan karate. (fan)

Henderson Kapten Baru Liverpool

Jordan Henderson

Lima Atlet NTB Batal Ikuti Universiade

Liverpool – Jordan Henderson resmi dikukuhkan sebagai kapten baru Liverpool secara permanen untuk menggantikan Steven Gerrard yang hijrah ke Liga Amerika Serikat (MLS).

“Saya benar-benar senang dan bangga. Ini adalah kehormatan besar dan hak istimewa dikukuhkan sebagai kapten klub sepak bola ini,” kata Jordan Henderson dilansir dari situs resmi Liverpool, Jumat.

“Ketika S t e v e n (Gerrard) tidak lagi berada di tim, saya mencoba mela-

kukan yang terbaik yang saya bisa ketika dipercaya mengenakan gelang kapten. Sekarang saya akan tumbuh sebagai seorang kapten,” kata gelandang timnas Inggris itu.

“Saya akan memberikan yang terbaik sepanjang waktu, menempatkan tim menjadi yang utama dan memberikan atau membantu tim dengan apapun yang dibutuhkan dari saya,” imbuh mantan pemain Sunderland itu.

Henderson didatangkan Liverpool dari Sunderland pada Juni 2011 dan menjadi andalan pelatih Brandan Rodgers, karena telah tampil di 186 laga bersama Si Merah.

Henderson telah ditunjuk sebagai deputi kapten pada September 2014 dan telah memimpin 19 pertandingan Liverpool kala Steven Gerrard berhalangan. Rodgers menjatuhkan pilihannya kepada Henderson, karena dedikasi

pria 25 tahun itu untuk Liverpool di dalam dan luar lapangan.

“Jordan adalah seseorang yang memimpin lewat contoh, tindakan, dan sikap. Dia menunjukkan totalitas dalam permainan dan komitmen yang profesional,” kata Rodgers.

“Dia sangat menghormati tradisi besar menjadi kapten Liverpool dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dia telah diberkahi karena berkesempatan belajar dari salah satu kapten terbesar klub, Steven Gerrard,” puji Rodgers.

Sejak tiba di Liverpool, Jordan sudah tumbuh dan siap untuk mengambil tantangan ini. Dia akan menjadi dirinya sendiri dengan gaya kepemimpinan, ideide, dan metode sendiri. (ant/bali post)

Garbine Muguruza

Garbine Muguruza Terinspirasi Conchita Martinez London Garbine Muguruza yang mengalahkan unggulan 13 asal Polandia Agnieszka Radwanska pada semifinal tunggal putri Wimbledon menjadi petenis putri pertama dari Spanyol yang mencapai final Wimbledon sejak Arantxa Sanchez-Vicario pada1996, mengaku terinspirasi mantan petenis yang juga dari Spanyol, Conchita Martinez.

Conchita Martinez adalah petenis Spanyol terakhir yang menjadi juara pada 1994.

Muguruza yang masih berusia 21 tahun itu mengaku terinspirasi oleh ketidaksukaan Martinez pada lapangan rumput yang diungkapkan mantan bintang tenis Spanyol itu kepada Muguruza.

“Kami berdua tertawa saat turnamen mulai karena saya seperti ‘Conchita, tidak yakin dengan lapangan rumput,” kata dia. “‘Dia (Martinez) lalu bilang, ‘Ayo kamu bisa bermain bagus’. Dia mengatakan

itu setiap hari, setiap pertandingan, ‘Maju terus, Kamu hebat’. Beri aku kekuatan,” papar Muguruza.

Menurut Muguruza yang kelahiran Venezuela dan dibesarkan di Barcelona itu, mengalahkan Serena pada babak kedua di Prancis Terbuka tahun lalu menunjukkan dia tak punya alasan untuk takut terhadap petenis Amerika itu.

“Roland Garros banyak membantu saya karena setiap waktu saya bermain pada pertandingan penting, Anda merasa, ‘Oke, saya pernah ada di tingkat ini sebelumnya.

Saya tahu apa yang harus saya lakukan’,” kata dia seperti dikutip AFP. ‘’Menghadapi Serena dalam final Wimbledon adalah pertandingan tersulit yang Anda hadapi. Tapi jika Anda ingin menjuarai Grand Slam, yang Anda impikan, katakanlah, saya ingin (mengalahkan) Serena di final,” ujarnya. (ant/bali post)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

Masyarakat di Lotim Keluhkan Biaya Sekolah Selong (Suara NTB) – Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan mahalnya biaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di SMA. Padahal, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah telah menggembar-gemborkan untuk mementingkan dunia pendidikan, terbukti pemerintah beberapa tahun terakhir ini sudah memprogramkan wajib belajar sembilan tahun.

Sementara, khusus di Lotim, instansi pendidikan merupakan (Suara NTB/yon) satu-satunya instansi yang diberikan anggaran yang cukup Wirno Bambang Karmeda besar oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, untuk bisa mengenyam dunia sekolah setingkat SMA di Kabupaten Lombok Timur, para murid dan orang tuanya harus mengeruk kantong dengan sangat dalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (10/7), sejumlah masyarakat di Lotim mengeluhkan biaya pendidikan yang tergolong mahal. Tak dipungkiri, ratarata setiap siswa SMA harus mengeluarkan uang SPP sebanyak Rp 200 ribu perbulan. Bahkan, angka itu bisa bertambah, tergantung keputusan sekolah yang bersangkutan dengan komite sekolah setempat.

Sementara, kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lotim tidaklah sama antara satu dengan lainnya. Lebih parahnya lagi, jika siswa tidak melunasi pembayarannya itu, maka pihak sekolah menempuh jalan yang sangat ekstrim semisal menahan ijazah atau Rapor siswa. Bahkan pihak sekolah tak jarang memotong beasiswa murid yang menerima hak beasiswa. Kondisi itu tentunya akan berdampak pada angka putus sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Dikpora Lotim melalui Kepala Bidang Dikmen,,Wirno Bambang Karmeda, S.Pd tidak memungkiri mahalnya biaya pendidikan sekarang ini. Bahkan, katanya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi Lotim, melainkan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, ungkapnya, untuk menjawab apa yang dikeluhkan masyarakat terkait biaya pendidikan itu, pemerintah pusat saat ini sedang merintis yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa di tahun 2019, akan dilaksanakan wajib belajar 12 tahun. Itu artinya, pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat SD/SMP maupun SMA/SMK akan digratiskan.

“Kalau untuk SD/SMP honor guru itu bisa diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena sudah wajib belajar sembilan tahun. Sementara untuk SMA/SMK/ MA sederajat tidak boleh karena dana BOS itu khusus diperuntukkan untuk operasional sekolah, sedangkan dana untuk honor guru itu sangatlah besar. Kalau tidak begitu dari mana kita ambilkan honor untuk guru,” jelasnya.

Sebenarnya, kata Bambang, biaya pendidikan di beberapa sekolah di Lotim tidak terlalu mahal, yakni berkisar antara Rp 200 ribu perbulan setelah sekolah mengeluarkan Rencanan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan ke komite sekolah untuk disetujui.

Namun, iuran tersebut biasanya ditumpuk tergantung kebijakan dari pihak sekolah yakni dengan dibayar enam bulan sekali. Sehingga, kondisi itulah yang membuat para wali murid mengatakan biaya pendidikan di Lotim berat. “Kalau dibayar perbulan mungkin tidak terlalu berat, tapi mudahmudahan di tahun 2019 nanti program wajib belajar 12 tahun bisa dilaksanakan. Kalau sudah begitu aman sudah nanti,” harapnya. (yon)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pelaksanaan BL Diwarnai Isu Percaloan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem Bina Lingkungan (BL) di Kota Mataram yang dimulai Jumat (10/7) diwarnai adanya isu percaloan di sejumlah sekolah favorit seperti SMAN 1 Mataram. Oknum calo mengklaim mampu meluluskan calon siswa asalkan membayar sejumlah uang dengan kisaran tiga hingga delapan juta rupiah perorang.

Kepada Suara NTB, salah satu orang tua murid mengaku bahwa pihaknya pernah ditawari oleh seseorang yang mengaku dapat meluluskan calon siswa. Syaratnya ialah yang bersangkutan harus membayar uang sebesar delapan juta rupiah.

“Ia mengaku dari dalam sekolah dan bisa luluskan,” terang perempuan yang meminta dirahasiakan identitasnya ini.

Merasa nominal uang terlalu tinggi, akhirnya ia menolak

tawaran dari calo tersebut.

Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd dengan keras membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, penerimaan sistem BL tidak di pungut biaya alias gratis. “BL tidak ditarif biaya dan semua gratis, kalaupun ada calo yang mengaku bisa meluluskan calon siswa, itu semua bohong,” bantah Fatwir.

Fatwir juga membantah jika internal sekolah terlibat sebagai calo dalam sistem

BL. Bahkan klaimnya, sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Mataram, banyak peminat yang ingin mendaftar sehingga memungkinkan adanya calo dari luar yang mengakungaku dapat meluluskan calon siswa.

Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan calo-calo tersebut. Hal itu mengingat pihak sekolah telah berkomitmen untuk melaksanakan BL dengan objektif sesuai

dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana BL. “Kami komitmen menjalankan aturan BL sesuai dengn Juklak/Juknis dan arahan Kepala Dikpora. Jangan percaya sama calo,” ujarnya.

Fatwir menjelaskan, berdasarkan arahan Kepala Dikpora Kota Mataram, pihak sekolah harus senantiasa mewaspadai pihak-pihak tertentu yang ingin merusak pelaksanaan BL. Seperti memastikan calon siswa memiliki kartu keluarga asli Kota Mataram, dan memastikan siswa bersangkutan tidak pernah lulus dalam PPDB sistem online. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa BL dijalankan sesuai peruntukannya yakni khusus bagi masyarakat Kota Mataram.

“Karena fenomenanya banyak yang buat surat domisili Mataram agar bisa lulus BL saja tahun lalu. Sekarang harus fotokopi KK dibuktikan dengan KK asli. Sementara kalau siswa yang sudah lulus online, pasti kita tolak karena datanya sudah ada semua.

Karena ini hak warga Kota Mataram, silahkan ambil haknya,” jelasnya.

Masih kata Fatwir, calon siswa yang dinyatakan lulus sistem BL apabila nantinya mereka memenuhi kriteria berdasarkan nilai tes, nilai NEM, dan prestasi calon siswa diberbagai bidang akademik dan non akademik. Sementara itu, tes BL akan digelar hari Senin, tanggal 13 Juli mendatang. (dys)

Dewan Desak Dikpora Kembalikan Uang Kepsek Selong (Suara NTB) – Dugaan pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah menyita perhatian semua pihak, termasuk jajaran DPRD Lotim.

Pungutan yang dilakukan oleh Dikpora Lotim itu seyogyanya dikembalikan kepada Kepsek yang sudah dimintai pungutan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Lotim, Abdul Muhid, SH, MH saat dikonfirma(Suara NTB/yon) si Suara NTB, Jumat (10/7).

Abdul Muhid Diketahui sebelumnya, pungutan liar yang diduga dilakukan pihak Dinas Dikpora Lotim mencuat setelah beberapa kepala sekolah yang baru saja dilantiknya hari Sabtu lalu mengeluhkan adanya permintaan setoran uang sebesar Rp 100 ribu untuk jenjang TK dan SD, serta Rp 200 ribu untuk jenjang SMP/SMA/SMK. Dimana, permintaan setoran tersebut dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan SK pasca dilantiknya 316 Kepsek mulai dari jenjang TK/SD/SMP bahkan SMK/SMK itu.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Restorasi Keadilan dari Partai PKPI itu juga menegaskan bahwa Dinas Dikpora Lotim merupakan lembaga atau instansi pengguna anggaran dan bukan penghasil anggaran. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada pejabat-pejabat yang ada di Dinas Dikpora Lotim supaya benar-benar berjihad, karena Pungli itu tidak boleh dilakukan apapun alasannya.

“Di sana kan sudah ada penyalahgunaan wewenang. Jadi intinya, sebagai penyelenggara anggaran itu tidak boleh melakukan sesuatu selain dari aturan yang sesungguhnya. Terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh Dinas Dikpora itu, di sini harus dipertegas apa dasar hukumnya,” tegasnya.

Menurut Abdul Muhid, terkait dengan diangkatnya seorang guru sebagai kepala sekolah itu bukan merupakan jabatan yang bisa dijadikan untuk kebanggaan. Oleh sebab itu, ketika seseorang menjabat sebagai kepala sekolah, maka mereka akan mengemban tugas yang sangat berat.

“Yang namanya Pungli itu, seribu saja tidak tidak boleh dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Kalau para Kepsek dari awal menjabat sudah dibebani dengan pungutan yang seperti ini, maka kedepannya para Kepsek ini tidak bisa bekerja dengan maksimal..

Jangan mentang-mentang jadi pejabat seenaknya saja melakukan pungutan,” kritiknya.

Sementara, terkait dengan Kepsek yang dilantiknya beberapa waktu lalu terus dimintai setoran itu. Jika m e r e k a mereka merasa keberatan maka tindakan yang dilakukan oleh pihak dari Dinas Dikpora Lotim bisa dilaporkan ke polisi.

“Kalau para Kepsek merasa keberatan dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Lotim untuk menebus SKnya itu, maka mereka bisa lapor polisi.” (yon)

(Suara NTB/dys)

DILANTIK - Tujuh orang rektor lingkup Kementerian Agama resmi dilantik, Kamis (9/7).

Termasuk diantaranya Rektor IAIN Mataram.

Rektor IAIN Mataram Resmi Dilantik Mataram (Suara NTB) Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kamis (9/7) melantik tujuh Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Pelantikan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Dr. H. Mutawilli, M.Ag juga turut dilantik sebagai Rektor IAIN Mataram dalam kesempatan tersebut.

Sementara enam orang rektor lainnya yakni Prof. Dr. H. Musafir, M.Si (Rektor UIN Makassar), Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si (Rektor UIN Bandung), Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag (Rektor UIN Semarang), Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Rektor IAIN Palembang), Prof.

Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA (Rektor UIN Sumut), dan Dr. H. Eka Putra Wirman, MA (Rektor IAIN Padang). Demikian siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (10/7).

Dalam sambutannya, Menag menegaskan agar para rektor IAIN dan UIN wajib mengedepankan dua hal, yaitu ketaatan pada azas formal serta harus menjunjung tinggi azas moralitas dan ahlak Islam. Bagi Menag, jika dua syarat ini dipenuhi, niscaya tidak akan terjadi pemilihan yang menuai polemik dan persoalan di internal kampus.

Menurut Menag, sebagai institusi keilmuan dan pilar peradaban bangsa, PTKIN harus benar-benar menjadi kampus teladan dalam pembelajaran demokrasi yang dipandu oleh nilai-nilai Islam. Selain itu, sebagai lingkungan masyarakat ilmiah, PTKIN juga harus independen dan menjaga jarak dari intervensi dan pengaruh kepen-

tingan politik, golongan atau kelompok.

Ditegaskan Menag, perkembangan IAIN dan UIN saat ini, tidak boleh melupakan cita-cita awal berdirinya sebagai tonggak perjuangan pendidikan umat Islam di negara ini. Eksistensi dan kiprah perguruan tinggi Islam, selain harus berada di garis depan pendidikan nasional, sekaligus juga harus berdiri di garis depan dalam menjawab tantangan masa depan umat Islam.

“IAIN dan UIN harus mempertahankan dan mengembangkan paradigma Islam sebagai basis dari keseluruhan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Prinsip keagamaan dalam konstitusi negara kita yang dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten, tidak memberikan celah atau ruang gerak yang mengarah kepada terjadinya sekularisasi pendidikan, sekularisasi kebudayaan, dan iptek,” tutur Menag.

Ia menambahkan, PTAIN sebagai lembaga pendidikan hadir untuk menjawab dan mengisi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, lanjut Menag, tuntutan perkembangan sebagai institusi pendidikan tinggi, sekali-kali tidak boleh menjauhkan IAIN dan UIN dari tanggungjawab akademis dan ilmiah yang dijalankan, serta juga harus memancarkan misi dakwah yang mencerahkan dan mencerdaskan kemanusiaan.

Untuk itu, Menag meminta agar para rektor beserta jajaran civitas akademika, dapat menjadikan IAIN dan UIN tidak

sekedar institusi keilmuan semata. Lebih dari itu, IAIN dan UIN harus dapat menebarkan nilai-nilai keislaman di masyarakat, yang menjadikan muslim sebagai rahmatan lilalamin sesuai pesan Al-Quran.

Sepanjang tahun 2012 hingga 2015, transformasi perguruan tinggi Islam mengalami perkembangan yang signifikan.

Sampai tahun 2015, transformasi kelembagaan perguruan tinggi Islam negeri telah memasuki fase keempat hingga berbentuk universitas. Saat ini, UIN sudah berjumlah 11 lembaga, IAIN mencapai 25 lembaga, dan STAIN ada 19 lembaga.

“Bahwa transformasi atau perubahan status perguruan tinggi Islam negeri bukanlah sekedar berubah nama. Perubahan lembaga memiliki makna penting sebagai transformasi berfikir dan memperkuat landasan pijak untuk memulai langkah-langkah besar ke depan,” terang politisi PPP ini.

Sementara, khusus menyangkut pengembangan ilmuilmu keislaman di IAIN dan UIN, Menag berharap tidak sematamata ditempatkan sebagai subjek kajian akademik dan ilmiah, tetapi harus berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter dan way of life para mahasiswa sebagai kader penerus umat dan bangsa.

“Tradisi akademik adalah mencakup tatanan iklim, budaya, sikap, perilaku dan kegiatan yang ditradisikan dan ditumbuhkan di PT untuk secara kreatif –inovatif melahirkan mental ilmiah dan program akdemis yang relevan,” kata Menag mengingatkan. (dys)

PGRI Ingatkan Kemenag Loteng Tak Kambing Hitamkan Guru Madrasah Mataraam (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Ali Rahim, M.Pd meminta Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah untuk tidak mengkambinghitamkan guru madrasah terkait molornya pencairan dana tunjangan sertifikasi guru-guru madrasah.

“Kepala Kemenag Lombok Tengah jangan pernah kambinghitamkan guru-guru madrasah. Guru itu tidak ada yang buta huruf dan tidak ada yang lulusan Paket C. Ini persoalan klasik, padahal dana transfer dari pusat sudah turun ke daerah,” tegas Ali Rahim, di Mataram, Jumat (10/7).

Sebelumnya, Kepala Kantor

(Suara NTB/dys)

H. Ali Rahim Kemenag Lombok Tengah menyatakan, molornya pencairan dana tunjangan sertifikasi guru –guru madrasah baik negeri maupun swasta (non PNS) dikarenakan rekening guru madrasah di Kabupaten Lombok Tengah ada yang dobel dan mati.

Akibatnya, penyaluran tunjangan sertifikasi guru madrasah belum bisa dilaksanakan sebelum dilakukan perbaikan.

Menurut Ali Rahim, pernyataan Kemenag Kabupaten Lombok Tengah itu sangat tidak berdasar dan sangat salah.

Mengingat guru-guru madrasah di Lombok Tengah pada penerimaan tunjangan serti-

fikasi guru pada tahun 2014 itu menggunakan nomor rekening yang sama.

Seluruh guru di NTB, lanjut Ali Rahim, tidak ada satupun yang lulusan Paket C apalagi sampai buta huruf.

Artinya, sangat tidak masuk akal, jika Kemenag Kabupaten Lombok Tengah menjadikan alasan molornya penyaluran sertifikasi guru madrasah dari bulan Januari – Juli 2015 ini karena persoalan rekening guru yang dobel dan mati.

“Jangan pernah kambinghitamkan guru. Persoalan ini muncul karena murni SDM yang mengelola guru di Kemenag itu yang kurang,” tandas Ali Rahim.

Ali Rahim meminta pihak Kemenag Kabupaten Lombok Tengah untuk terbuka menyampaikan masalah yang sesungguhnya sehingga tunjangan sertifikasi guru madrasah belum dicairkan hingga saat ini. Begitu juga dengan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di madrasah hingga satu semester yakni Januari-Juni 2015 belum dicairkan.

“Kemenag harus buat pernyataan secara terbuka. Jangan lagi ada ‘katanya-katanya, tapi secara terbuka buat pernyataan.

Sehingga ada pegangan bagi guru,” kata Ali Rahim. (dys)

Sabtu, 11 Juli 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Sabtu, 11 Juli 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

Halaman Halaman 14 14

Politisasi Dana Bantuan Sosial Selektif Pilih Investor PEMPROV NTB memiliki banyak agenda pembangunan yang belum tuntas. Banyak tender proyek yang disetujui bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi investor bersangkutan setelah beberapa tahun masih belum merealisasikan janji-janjinya. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB, sudah ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak ketiga, termasuk sudah peletakan batu pertama, realisasi pembangunan juga gagal.

Ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di NTB dalam melaksanakan pembangunan sejumlah potensi di masa mendatang. Pemerintah daerah sekarang ini seakan-akan mudah ‘’tertipu’’ oleh bujuk rayu oknum dari perusahaan tertentu atau lebih keren disebut PT ‘’Akan’’, karena realisasinya jarang terwujud. Apa yang terjadi ini tentunya tidak bisa terus menerus dibiarkan. Harus ada seleksi khusus dari pemerintah daerah terhadap investor yang serius menggarap potensi yang dimiliki.

Meski demikian, jika melihat dari beberapa pengalaman sebelumnya, calon investor yang tertarik berinvestasi di NTB mendatangi gubernur, walikota dan bupati/walikota. Bahkan, mereka langsung mempresentasikan desain pengembangan investasi yang dilakukan. Dari beberapa investor yang melakukan pertemuan langsung dengan kepala daerah sebagian besar investasinya gagal.

Sebagai contoh, rencana pembangunan hotel syariah di kawasan bisnis Islamic Center (IC) oleh PT. Al Hamra Internasional. Sejak penandatanganan nota kesepakatan tahun 2013 lalu, hingga pertengahan tahun 2015 ini realisasi hotel syariah di dekat Masjid Raya At Taqwa Mataram itu nihil. Padahal, keberadaan hotel syariah itu sangat penting dalam menunjang keberadaan IC yang menjadi ikon NTB sekarang ini.

Belum lagi, Pemprov NTB sudah mencanangkan NTB menjadi salah satu tujuan wisata syariah, selain potensi pariwisata yang ada sekarang ini. Diharapkan dengan adanya hotel syariah, maka wisata syariah akan lebih berkembang.

Di satu sisi, kita patut memberikan apresiasi terhadap Pemprov NTB, khususnya Biro Umum Setda NTB yang memutuskan kerjasama dengan pihak investor. Namun, pemutusan hubungan kerjasama itu juga menjadi bahan evaluasi dan pelajaran bagi pemerintah daerah untuk tidak sembarangan menentukan investor yang akan menjadi mitra kerja.

Apa yang disampaikan Kepala Biro Umum Setda NTB Drs. Fathurrahman, MSi, jika Pemprov NTB tetap melanjutkan kerjasama terhadap investor yang mematuhi komitmen harus tetap dipegang. Dalam arti, kedua belah pihak dalam melaksanakan pembangunan tetap harus mengacu pada naskah perjanjian kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya. Meski demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan aset daerah dengan pihak ketiga tidak boleh melihat kepentingan sesaat. Apalagi, pengelolaan aset daerah ini berlangsung puluhan tahun, sehingga membutuhkan keseriusan dalam penanganannya. Terlebih keberadaan aset milik daerah ini adalah milik rakyat yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Jangan sampai, adanya kerjasama pengelolaan aset berdampak pada semua pihak, termasuk mengarah pada hukum. Banyak kasus di NTB yang melibatkan mantan pejabat dan mantan kepala daerah terjerat kasus hukum terkait masalah aset. Kita berharap, dalam menentukan investor yang ingin berinvestasi di daerah harus melalui mekanisme dan diseleksi ketat. Kita tidak berharap investor yang akan mengelola aset daerah adalah broker atau makelar yang sengaja mencari keuntungan. Untuk itu, dalam memilih investor sebagai mitra kerja pemerintah harus selektif dan tidak asal-asalan. (*)

ALAH satu penyakit pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, adalah buruknya pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah selalu terlambat menetapkan anggaran, dan terlambat dalam merealisasikan anggaran.

Penyakit ini selalu muncul di setiap tahun anggaran. Dampak dari penyakit tersebut, adalah lambannya pembangunan daerah dan bermuara pada minimnya kesejahteraan masyarakat.

Baru-baru ini pemerintah pusat mengevaluasi realisasi anggaran daerah. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan, pemerintah daerah masih sangat lamban dalam merealisasikan anggaran. Ironisnya, realisasi anggaran yang lamban itu merupakan anggaran yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan masyarakat.

Hingga akhir juni 2015 ini, anggaran bantuan sosial senilai Rp. 250 triliun baru terserap 0,9%. Mestinya, dipertengahan tahun anggaran ini, realisasi dana bantuan sosial minimal sudah mencapai 50%. Kenapa persoalan ini selalu terjadi pada setiap tahun anggaran? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi.

Apakah minimnnya realisasi anggaran bantuan sosial disebabkan karena masyarakat tidak lagi membutuhkan anggaran bantuan sosial.

Mengingat kondisi masyarakat Indonesia masih jauh dari kata kesejahteraan, maka tidak mungkin minimnya realisasi anggaran disebabkan karena masyarakat tidak membutuhkan dana bantuan sosial. Ini tidak mungkin! Lalu karena apa?.

Realisasi Bansos terhambat Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk hasil penelitian penulis, menunjukkan lambanya realisasi anggaran daerah disebabkan: pertama, lambannya pemerintah menyusun dan menetapkan anggaran dalam bentuk peraturan daerah. Penyusunan dan penetapan yang lamban (tidak sesuai waktu yang ditentukan mendagri) secara langsung berpengaruh pada lambanya realisasi anggaran.

Kedua, lambanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun dan menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah (DPA). Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, realisasi anggaran harus berdasarkan pada DPASKPD. Karena itu, lambanya penyusunan DPA secara langsung berpengaruh pada lambanya realisasi dana bantuan sosial.

Ketiga, lambanya pemerintah daerah membuat acuan hukum realisasi dana bantuan sosial. Acuan hukum dana bantuan sosial, misalnya, acapkali pemerintah daerah lamban membuat naskah perjan-

Oleh:

Salahudin, S.IP., M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Penulis Buku Dinamika Politik dan Demokrasi di Aras Lokal) jian serah terima dana bantuan sosial ke pihak penerima (kelompok atau individu masyarakat). Pemerintah tidak akan berani merealisasikan bantuan sosial tanpa didasari pada acuan hukum yang terikat. Karena itu pula, realisasi dana bantuan sosial tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Keempat, lambanya pemerintah melakukan identifikasi peserta penerima dana bantuan sosial.

Pada umumnya, lambanya pemerintah melakukan identifikasi tersebut disebabkan terlalu banyaknya kepentingan politik para elit politik yang menghalang-halangi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial itu.

Seringkali elit politik memanfaatkan kesempatan identifikasi peserta penerima bantuan sosial sebagai ajang untuk “memeras dan menghisap” para pihak warga yang membutuhkan bantuan sosial.

Kerumitan proses politik itu membuat identifikasi peserta penerima bantuan sosial lamban dilakukan, dan pada akhirnya realisasi dana bantuan sosial tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Kelima, rumitnya prosedur pengajuan permohonan dana bantuan sosial. Seringkali kelompok atau individu masyarakat menglami kesulitan akses untuk mendapatkan dana bantuan sosial. Mereka mencoba untuk memahami dan mengikuti prosedur yang ada tetapi mereka juga dihadapkan oleh pelayanan birokrasi pemerintah yang birokratis.

Acapkali pemerintah sengaja memberikan gambaran tentang prosedur kepada masyarakat yang berbelit-belit, prosedural, dan birokratis.

Pada akhirnya dengan keterbatasan waktu dan biaya, masyarakat enggan untuk mengajukan proposal permohonan bantuan sosial. Padahal mereka inilah yang menjadi sasaran utama dana bantuan sosial.

Kelima, dana bantuan sosial dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kepentingan pragmatis para elit politik terutama kepentingan para anggota dewan (DPRD).

Seringkali para anggota dewan tarik ulur dalam melakukan realisasi dana bantuan sosial. Tarik ulur itu dikarenakan keinginan mereka untuk mendistribusikan dana bantuan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang secara politik dapat mereka arahkan dan kendalikan.

Keenam, dampak dari poin kelima di atas adalah realisasi dana bantuan sosial tidak sesuai asas keadilan dan pemertaan. Proses politik pragmatis tersebut menjadikan dana bantuan sosial hanya dinikmati para kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ironisnya, kelempok yang mendapatkan bantuan dana sosial tersebut tidak merealisasikan dana

bantuan sosial sesuai asas kepatutan terhadap hukum.

Diawal tulisan ini dijelaskan salah satu dampak dari lambanya realisasi anggaran daerah termasuk dana bantuan sosial adalah lambanya proses pembangunan daerah menuju pembangunan daerah yang berdaya saing, mandiri, dan sejahtera. Kita pun dapat melihat secara kasat mata tentang kondisi pembangunan daerah yang memprihatinkan, kemajuan pembangunan daerah sangat lamban bagaikan kemampuan keong yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai pada tempat yang berjarak hitungan senti kilo meter.

Pada akhirnya, kita juga tidak dapat melihat perubahan pembangunan daerah yang berarti, justru sebaliknya. Pembangunan daerah penuh sesak dengan sejuta persoalan diantaranya persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, persoalan nirmoralitas, persoalan kriminalitas, dan berbagai macam persoalan lain yang dari waktu ke waktu membuat masyarakat setempat merasa putus asa untuk melanjutkan kehidupannya dengan optimis dan antusias menuju kehidupan yang lebih baik.

Realisasi Bansos bisa maksimal Pada dasarnya pemerintah daerah tidak perlu lamban dalam merealisasikan bantuan sosial. Pasalnya, kondisi masyarakat di berbagai daerah sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah melalui segala bentuk bantuan termasuk melalui dana bantuan sosial. Namun hal ini dapat dilakukan dengan baik dan benar manakala didukung political will dan good will pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah berikut ini.

Pertama, melakukan perencanaan dana bantuan sosial dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku (sesuai permendagri).

Kedua, menyusun payung hukum operasional realisasi dana bantuan sosial. Payung hukum tersebut disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (baca good governance). Ketiga, kepala daerah memberikan instruksi secara jelas dan tegas kepada kepala SKPD-SKPD yang berhubungan dengan dana bantuan sosial.

Instruksi tersebut bertujuan agar kepala SKPD dapat meningkatkan sikap profesionalitasnya dalam merealisasikan dana bantuan sosial.

Keempat, para kepala SKPD harus menggerakkan sumber daya aparatus yang dimilikinya untuk melakukan identifikasi calon peserta penerima dana bantuan sosial dengan cara yang baik dan benar. Kepala SKPD harus memastikan secara langsung apakah peserta calon penerima dana bantuan sosial itu benar-benar kelompok atau individu masyarakat

yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan peraturan hukum yang berlaku (baca Permendagri tentang dana hibah dan bantuan sosial).

Keenam, para anggota DPRD harus berperan aktif dengan cara profesional untuk mengawasi realisasi dana bantuan sosial. Anggota DPRD harus memiliki kemauan baik untuk bersama-sama membantu pemerintah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat.

Kemaun baik para anggota dewan ini sangat menentukan profesionalitas realisasi dana bantuan sosial.

Akhirnya, kita semua berharap adanya political dan good will pemerintah daerah dan para anggota dewan di seluruh daerah dari sabang sampai merauke untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam mempercepat realisasi dana bantuan sosial dengan cara-cara yang mencirmankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dan tentunya juga sesuai prinsip-prinsip tata kelolah pemerintahan yang berbasiskan pada kearifan lokal (Soun Governance).

Dengan demikian, pembangunan daerah akan nampak indah sesuai cita-cita luhur bangsa Indonesia atau minimal sesuai nafas revolusi mental, yaitu pembangunan daerah akan nampak sejahtera, bermartabat, mandiri, berdaya saing, unggul teknologi informasi, produktif memberdayakan potensi masing-masing, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat seutuhnya. Semoga!

Kejati NTB pertimbangkan usut pabrik es Poto Tano Memastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak

*** Soal tapal batas, KSB serahkan ke Pusat Mencegah terjadinya konflik

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM Lebih Mengerti Penggemarnya, Polytron Luncurkan MUZE

SUARA NTB Sabtu, 11 Juli 2015

AKTIVITAS mendengarkan musik dari gadget/ponsel sudah menjadi hal yang biasa khususnya bagi anak muda.

Seperti diketahui aktifitas mendengarkan musik dari ponsel memiliki keterbatasan output suara yang kecil, hal ini dikarenakan ponsel dirancang untuk portabilitas tinggi. Walaupun kita dapat menyambungkan gadget/ponsel tersebut menggunakan kabel ke speaker tambahan, namun kabel itu sendiri memiliki keterbatasan penggunaan, yakni harus cabut dan colok, sehingga menambah rumit penggunaan kabel untuk melantunkan musik.

PT Hartono Istana Teknologi tak henti berinovasi, dengan memahami permasalahan tersebut maka hadirlah solusi mendengarkan musik tanpa kabel, kapanpun dan dimanapun. MUZE Bluetooth Speaker adalah manifestasi dari imajinasi Polytron akan konsep MUSIC EXPERIENCE WITHOUT THE WIRE. MUZE Bluetooth Speaker merupakan solusi terbaik untuk mendengarkan musik tanpa kabel. Sehingga tidak perlu membawa kabel tambahan kemana pun berpergian.

MUZE Bluetooth Speaker terbuat dari bahan metal premium, yang kuat namun rin-

AirAsia dan Citilink Jajaki Penerbangan Langsung Perth-Lombok Mataram (Suara NTB) Dua maskapai penerbangan menjajaki pembukaan penerbangan langsung Perth-Lombok. Dua maskapai itu adalah AirAsia dan Citilink. Maskapai penerbangan AirAsia sudah melakukan penjajakan sejak April lalu. Sementara maskapai penerbangan Citilink juga sedang melakukan penjajakan dengan meminta data-data pendukung dari Pemprov NTB. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Jumat (10/7) kemarin. “Mulai kita buka berbagai upaya meyakinkan maskapai terutama maskapai AirAsia dan Citilink. Kita dalam waktu dekat akan difasilitasi Kementerian Pariwisata untuk bertemu dengan dua manajemen maskapai penerbangan ini,” katanya.

Faozal mengatakan maskapai AirAsia memang sudah lebih dulu tertarik untuk melakukan penjajakan terhadap rute

ang sebelumnya dilayani Jetstar Airways tersebut. Ia menyebutkan sudah ada beberapa pertemuan dan mereka telah berjanji akan memberikan kepastian selama enam bulan sejak April lalu.

Sementara itu, untuk Manajemen Citilink, lanjut Faozal, selesai libur lebaran akan berbicara dengan intens terkait dengan penjajakan rute tersebut. Rute Perth-Lombok, dilayani dalam waktu 3 jam 20 menit. Berdasarkan kesepakatan antara Garuda Indonesia dengan anak perusahaannya, Citilink bahwa untuk penerbangan yang memakan waktu 6 jam untuk regional maka diberikan kepada Citilink.

“Saya sudah bicara dengan manajemen Citilink, insya Allah habis libur ramadhan kita agendakan pembicaraan serius untuk pasar ini. Mereka juga sedang melakukan kajian-kajian terkait pasar. Mereka sudah meminta data ke kami, bagaimana load factor, pasarnya, sudah kita kirim datanya,”terangnya. (nas)

Pansel KPK Bentuk Posko Pengaduan Capim Asal NTB Dari Hal. 1 mendapatkan informasi yang cukup tentang latar belakang kandidat pimpinan KPK, mencegah lolosnya calon pimpinan KPK yang tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan, menghindari proses seleksi membeli kucing dalam karung. ‘’Paling penting mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam proses seleksi pejabat publik,’’ bebernya, kepada Suara NTB, Jumat (10/7).

Poin terakhir ini menjadi fungsi dibukanya pos pengaduan masyarakat, atas track record Capim KPK yang lolos administrasi. Tujuannya, agar masyarakat atau publik lebih luas dapat berpartisipasi melaporkan kandidat pada pos pengaduan yang diselenggarakan oleh lembaga ini.

Sedangkan orang yang bisa melaporkan, seperti tetangga kandidat, rekan kerja, atasan, bawahan, pihak yang pernah berperkara atau berinteraksi dengan kandidat. Sedangkan informasi

yang bisa dilaporkan, harta kekayaan kandidat, rumah, tanah, mobil, perhiasan.

“Ketidakwajaran gaya hidup pasangan dan anak, juga bisa dilaporkan,” terangnya.

Sedangkan prasyarat utama Pansel bagi capim yang mengikuti seleksi adalah integritas tidak diragukan, punya kekayaan wajar dibanding penghasilan sah, tidak punya “rekening gendut”, tidak pernah membela kasus korupsi untuk advokat, tidak pernah terlibat mafia hukum, tidak pernah diberikan sanksi signifikan dalam kepegawaian.

Terpenting juga, punya daya tahan bekerja dalam tekanan dan serangan balik koruptor (corruptor fight back), berani mengambil resiko (High Risk Taker) dan bukan safety player.

Selain di Somasi, ada 13 daerah lain yang ditunjuk timsel untuk membentuk posko pengaduan, melibatkan berbagai unsur, termasuk pegiat antikorupsi, termasuk jurnalis. (ars)

Revisi RTRW Nasional Dari Hal. 1 ‘’Kementerian terkait seperti Kementerian Tata Ruang dan Bappenas sedang memprogres untuk bisa tercantolnya aspirasi Global Hub dalam perencanaan nasional. Pintu masuknya review RTRW nasional.

Provinsi nanti menyesuaikan kalau RTRW nasional diubah,” terang Gita dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Ia menjelaskan, ide pembangunan Bandar Kayangan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Setelah itu, ide tersebut sambung menyambung dan direncanakanlah pembangunan Bandar Kayangan di Lombok Utara.

Ia mengatakan, dengan adanya revisi RTRW nasional, maka akan ada legalitas pembangunan Bandar Kayangan tersebut. Hal itu juga diminta investor yang sudah mulai ada akan menan-

amkan investasinya di tempat tersebut. “Investornya sudah kita dapat. Kedua, untuk mencari legalitas. Ketiga, ada badan usaha nantinya bagaimana untuk pengelolaan . Ini tugas kita nanti bersama,’’ jelasnya.

Inisiator Pembangunan Global Hub atau Pelabuhan Internasional Kayangan Lombok Utara, Dr. Ir . Son Diamar, M.Sc mengatakan saat ini sudah ada konsorsium investor yang berminat untuk investasi di Global Hub Kayangan. Konsorsium investor itu akan membangun pabrik kilang minyak dan pelabuhan internasional dengan rencana investasi ratusan triliun.

Untuk investor yang akan membangun kilang minyak berasal dari konsorsium investor Cina dan Rusia. Dimana, investor Cima menyiapkan uang sementara Rusia menyiapkan teknologi. (nas)

gan. Dengan alumunium extruded dan teknik pembuatan yang modern dan detail sehingga didapatkan hasil akhir yang presisi, kokoh dan berkelas.

Dengan dimensi produk yang “mini” sehingga mendukung portabilitas penggunanya, memungkinkan mendengarkan musik kapanpun dan dimanapun.

MUZE Bluetooth Speaker dilengkapi dengan berbagai konektivitas di dalamnya, antara lain koneksi Bluetooth versi 4.0, bluetooth ini adalah versi terbaru dengan kemampuan low energy dan dilengkapi dengan A2DP streaming yang memberikan performa lebih baik dari versi sebelumnya. Dengan teknologi Bluetooth Low Energy dan batterai lithium-ion dengan kapasitas yang mumpuni, maka MUZE mampu menemani selama 8 jam mendengarkan musik tanpa henti. Dan juga jangkauan Bluetooth-nya yang luas hingga 10 meter, sehingga mendukung mobilitas dan kenyamanan pengguna. Keunggulan lainnya, MUZE mampu terhubung secara nirkabel via Bluetooth dengan dua gadget/ponsel sekaligus sehingga memungkinkan memutar musik dari dua perangkat bergantian tanpa harus repot memutus dan menyambung

koneksi bluetooth.

MUZE Bluetooth Speaker, membawa karakter suara yang kuat dari Polytron, dilahirkan dengan suara khas Audio milik Polytron.

Dilengkapi dengan Neodymium Speaker yang daya tariknya lebih kuat hingga 10 kali dibandingkan dengan magnet biasa, sehingga dihasilkan efisiensi speaker yang tinggi, dengan power yang sama akan menghasilkan impact yang jauh lebih kuat dan ditambah dengan teknologi XBR aresonator khas Polytron yang dapat mengeluarkan suara bass yang mantap.

Selain itu MUZE juga dapat difungsikan untuk menerima panggilan telepon selama terkoneksi via Bluetooth dengan gadget/ponsel. Tersedia tombol khusus yang didedikasikan untuk answer call dan reject call. Fitur ini dimungkinkan karena MUZE dilengkapi dengan Micro-Electrical Mechanical System (MEMS) yaitu microphone yang berukuran kecil namun memiliki kepekaan yang tinggi dan menjamin kejernihan suara. Sangat cocok untuk conference call, video calling dan VOIP applications.

Fitur Auxiliary Input 3.5mm memberikan kemudahan tambahan dalam memu-

tar beragam format musik dari gadget ataupun perangkat lainnya. Selain itu produk ini dilengkapi dengan Micro SD Input yang dapat memutar musik melalui penyimpanan kartu Micro SD. MUZE Bluetooth Speaker hadir dengan lima warna yang trendi dan fashionable, yaitu: Silver Grey, Carbon Black, Fuchsia Pink, Blue Steel dan Champagne Gold.

Selain speaker MUZE, di waktu yang bersamaan Polytron juga memperkenalkan produk barunya, dimana produk ini tidak pernah dibuatnya sebelum ini. MUZE Bluetooth Headphone atau Foldable Headband yang dulu dikenal dengan headphone biasa, kini Polytron mengembangkannya dengan teknologi canggih. Headphone ini masih dalam seri rangkaian MUZE, diluncurkan dengan tiga tipe berbeda.

Foldable Headband atau headphone ini juga dilengkapi dengan fitur NFC, Bluetooth 4.0 LE, Noise Reduction, Audio Jack Line, juga dapat digunakan untuk melakukan panggilan telpon. Untuk mengisi daya baterai disiapkan port Micro USB. Tidak sama seperti headphone pada umumnya, MUZE Bluetooth Headphone memiliki desain flip dan

Halaman 15

dapat dilipat sehingga mudah untuk dibawa berpergian.

Headband-nya juga terbuat dari material yang lembut sehingga nyaman di telinga.

Tersedia warna Black, White, juga warna Yellow dan Cyan yang menggoda.

Santo Kadarusman selaku perwakilan dari Polytron mengatakan, “Rangkaian edukasi Bluetooth Speaker ini sudah dimulai di berbagai kota, misal di Kaza City Mall Surabaya, Lombok Epicentrum Mall Mataram dan kini di Jakarta.

Untuk di Jakarta MUZE eksis di Mall Kelapa Gading 3 yang dimulai 8 Juli hingga 12 Juli 2015 dan berikut nya di Mangga Dua Mall Jakarta serta di Tunjungan Plaza Surabaya pada Agustus nanti.

Dikesempatan ini MUZE Bluetooth Speaker dipasarkan dengan harga relatif terjangkau, yaitu berkisar Rp.849.000, sedangkan MUZE Bluetooth Headphone dipasarkan dengan harga kisaran Rp.999.000”.

“Bagi kaum muda-mudi tidak perlu merasa risau karena Polytron juga mendengar aspirasi anak muda untuk memenuhi kebutuhan selera audio. Harapannya Polytron dapat selalu diterima oleh masyarakat Indonesia”, tutup Santo. (ikl)

Pengabdian Masyarakat

STAHN Gde Pudja Mataram Bantu Pasraman di Luwuk Utara Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram membantu pasraman – pasraman milik masyarakat yang terletak di Kabupaten Luwuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengabdian masyarakat yang melibatkan sedikitnya sembilan orang dalam satu tim tersebut membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran tentang arti penting pendidikan bagi anak. Sejumlah dosen yang berasal dari STAHN Gde Pudja Mataram ini juga membawa misi untuk mentransformasi nilai – nilai sosial kepada masyarakat agar warga setempat berusaha menjaga kerukunan baik antarumat beragama maupun dengan pemerintah.

“Tujuan pelaksanaan pengabdian ke tempat itu pertama, kita ingin masyarakat Hindu yang ada di sana menjaga tri kerukunan hidup beragama yang meliputi, kerukunan internal beraga-

ma, antar beragama, kemudian antar beragama dengan pemerintah,” tutur I Gusti Gede Goda, S.Ag.,M.Si selaku Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat di Pulau Sulawesi tersebut, Kamis (9/7).

Dosen Ilmu Filsafat yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Lontar di STAHN Gde Pudja Mataram ini menerangkan, dalam misi pengabdian masyarakat yang membawa misi sosial itu, pihaknya menyelenggarakan beragam kegiatan di pasraman atau pusat kajian dan pembelajaran ilmu – ilmu agama Hindu.

“Di pasraman – pasrama yang kami datangi, tim pengabdian masyarakat berbaur dengan warga setempat. Kami melayani masyarakat dalam bentuk dharma tula, selanjutnya kita urun rembug dengan mereka untuk menyerap apa yang dibutuhkannya,” lanjut dosen yang juga mengajar Brahma Widya ini.

Dikatakan, saat melaksanakan pengabdian masyarakat, mereka mendatangi sedikitnya lima pasraman yang terse-

bar di berbagai desa dalam kabupaten tersebut. Lima pasraman yang dikunjunginya itu meliputi, pasraman yang terletak di Dusun Oraso, Dusun Sekar Jaya, Dusun Kembang Makmur, Dusun Pute Mata dan pasraman yang terletak di Dusun Suka Maju. ‘’Kunjungan tim untuk melaksanakan pengabdian yang melibatkan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram ini berlangsung sejak tanggal 26 – 31 Juni lalu,’’ jelasnya.

Salah satu alasan pihak STAHN Gde Pudja Mataram menyelenggarakan pengabdian masyarakat ke kota itu yakni untuk menguatkan tali persaudaraan dan silaturahmi antar sesama umat Hindu. Selanjutnya, STAH juga ingin menelusuri jejak situs – situs bersejarah sejak adanya perpindahan atau transmigrasi umat hindu dari Bali ketempat tersebut. “Kami ingin menjalin kerjasama karena di Sulawesi terdapat situs – situs bersejarah yang merupakan hasil transmigrasi dari Bali,” pungkasnya. (met/*)

Minta Akhir Tahun Anggaran Dari Hal. 1 “Berkaitan dengan fisik itu pertanggungjawaban sampai dengan Desember atau berakhirnya tahun anggaran. Hanya memang dalam percepatan itu diharapkan seperti itu, Juli sudah dilakukan pengadaannya. Tetapi yang jelas bahwa sifat anggaran itu sampai dengan 31 Desember,” kata Kepala Distan TPH NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB. Husnul yang baru menjabat sebagai Kepala Distan TPH ini mengatakan, laporan realisasi keuangan maupun fisik penggunaan anggaran berakhir pada 31 Desember 2015. Jika benar kemudian Kementan menargetkan program swasembada pangan senilai ra-

tusan miliar itu harus tuntas pada Juli ini, maka pihaknya kemungkinan akan bersurat.

“Artinya kalau benar pernyataan secara legalitas formal bahwa itu dari kementerian melalui surat dan seterusnya, kita mungkin bersurat untuk kemudian minta waktu penyelesaian, karena ada alasan teknis dan sebagainya. Tapi kalau tak ada fakta yang legal formal, kita minta normatif sesuai dengan sifat anggaran yang ada,” terangnya.

Sementara itu, mengenai kepercayaan yang diberikan Gubernur NTB sebagai Kepala Distan TPH NTB, Husnul mengatakan jabatan yang diemban sekarang jauh lebih berat dari sebelumnya saat menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Disbun). Pasalnya,

anggaran yang dikelola begitu besar baik yang bersumber dari APBN dan APBD. Untuk itu, katanya, gubernur telah meminta supaya semua program yang ada jangan ditunda dan segera dieksekusi dengan cepat. “Tentu itu menjadi cambuk bagi saya dalam tugas yang baru,” ujarnya.

Dikatakan, sebagai PNS, dimanapun ditugaskan harus mau. Tentunya, pimpinan dalam hal ini gubernur memberikan amanah karena melihat pengalaman dan lainnya.

“Tentu beliau sangat meyakini bahwa itu dibebankan di pundak saya. Sehingga amanah itu saya sambut kemudian kita ikhtiar bersama dengan fungsi-fungsi yang ada untuk dimaksimalkan,” pungkasnya. (nas)

BUKA BERSAMA - Jajaran Manajemen Alfamart Cabang Lombok berbuka puasa bersama para pelanggan setia Alfamart. Acara tersebut dihadiri Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari. Kegiatan untuk berlangsung semarak diisi beragam hadiah dan hiburan, dilaksanakan di Hotel Pratama, Jumat (10/7). Pada hari yang sama Alfamart bekerjasama dengan Suara NTB dan Radio Global FM Lombok menyerahkan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin (atas)

ALFAMART PEPSODENT

Ajak Ribuan Kaum Dhuafa Buka Bersama Mataram (Suara NTB) Alfamart bekerja sama dengan Pepsodent Herbal membagikan 6.200 paket hidangan buka puasa bagi kaum dhuafa. Corporate Communications GM Alfamart Nur Rachman mengatakan, kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian kedua perusahaan terhadap sesama.

“Kami prioritaskan buka bersama ini mengajak kaum dhuafa yang tidak jauh toko di mana kami beroperasi,” katanya.

Kegiatan buka bersama ini dilakukan di 31 kota di Indonesia yang terdapat jaringan toko Alfamart.

“Setiap kota sekitar 200 paket hidangan untuk buka puasa.

Kegiatan ini sudah berjalan di tahun ke-3,” imbuhnya.

Buka bersama kaum dhuafa merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat. “Apa yang kami berikan diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama pelanggan di sekitar toko kami beroperasi,” tuturnya.

Key Account Manager PT Unilever Indonesia Tbk untuk Alfamart, Prawita Raharja berharap, melalui kerja sama dengan perusahaan ritel yang memiliki jaringan luas, bantuan yang disalurkan ini diharapkan bisa ikut dirasakan masyarakat luas.

“Kami ingin menunjukkan bahwa dalam berbisnis tak hanya mengejar keuntungan, tapi ada bentuk tanggung jawab sosial yang kami lakukan,” ujarnya.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pembagian paket hidangan buka puasa dilaksanakan di dua wilayah yakni Sumbawa Barat dan Kota Mataram. Hidangan tersebut diberikan kepada ratusan anak-anak dari beberapa panti asuhan di wilayah itu. (r)

Kejati NTB Pertimbangkan Usut Pabrik Es Poto Tano Dari Hal. 1 Dalam asas manfaat, proyek yang tidak bisa digunakan oleh pemerintah dan masyarakat, artinya mubazir.

Ketika proyek itu mubazir, berarti uang negara sia – sia dikucurkan. ‘’Ketika uang negara itu sia-sia digelontorkan, ini artinya sudah terjadi kerugian negara,’’ sorot Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Lalu Ahyar Supriadi, SH. Ahyar mengaku heran, mengapa sampai ada proyek mangkrak di daerah. Pabrik es di Poto Tano tersebut, diyakininya sudah melalui proses perencanaan sebelum realisasi.

Artinya, semua kemungkinan gagalnya proyek itu sudah diantisipasi sejak perencanaan. Tapi ketika sampai mangkrak bertahun- tahun, maka ia mempertanyakan tidak hanya perencanaannya, tapi juga pelaksanaan. ‘’Seberapa uang negara yang dipakai membangun, berarti sebesar itu kerugian negara secara tekstual. Tapi jika ini menjadi bahan Kejaksaan untuk mengusut indikasi kerugian negaranya, maka bisa ditemu-

kan angka berbeda,” kata Ahyar. Tidak hanya soal pabrik es tersebut, juga BLK Poto Tano yang sebelumnya mangkrak, meski kini sebagian gedung bisa difungsikan.

Ada dua hal yang dilihat Ahyar menjadi tanggung jawab Pemda KSB dalam proyek itu.

Pertama, tanggung jawab hukum, kedua tanggung jawab publik. Pertanggungjawaban ke publik, bagaimana pun dua fasilitas itu harus segera dimanfaatkan. ‘’Bagaimana pun juga pabrik es dan BLK ini dihajatkan untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, bagian dari aset dibangun untuk kepentingan masyarakat. Sehingga ketika ada masalah seperti ini, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bentuknya, ya segera operasionalkan, supaya uang negara itu tidak sia- sia dipakai membangun,’’ tegasnya.

Pada konteks tanggung jawab hukum, proyek yang mangkrak tentu terindikasi ada masalah, karena tidak lepas dari buruknya perencanaan, ditambah indikasi tidak beresnya tingkat pelaksanaan oleh rekanan. Pemda KSB juga harus bertanggung

jawab soal ini, termasuk pihak swasta yang mengerjakan.

Menurut dia, dua hal ini harus dipisahkan. ‘’Silahkan, tanggung jawab publiknya diselesaikan dengan segera mengoperasionalkan dua gedung ini. Tapi tanggung jawab hukumnya, juga harus dilalui jika ada penegak hukum yang mengusut,’’ tegasnya. Pada konteks penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi NTB yang sudah mencelupkan satu kaki di proyek BLK Poto Tano, juga harus menjadikan proyek pabrik es itu sebagai objek penyelidikan. Apalagi lokasinya satu tempat, akan semakin memudahkan dalam pengecekan lapangan. ‘’Yang kita ketahui, sekarang yang sedang diusut oleh Kejaksaan adalah proyek BLK. Karena satu tempat dengan pabrik es, maka bisa dijadikan satu paket penyelidikan oleh Kejaksaan,’’ sarannya. Dengan pertimbangan, penyelidikan akan lebih efisien dan efektif. ‘’Soal akan dijadikan satu sprint itu, menjadi kewenangan Kejaksaan. Tapi agar lebih efektif, ini harus digerap oleh tim yang sama,’’ sarannya. (ars)

BIL Lumpuh, Seluruh Penerbangan Dibatalkan Dari Hal. 1 Sehingga praktis seluruh penerbangan dibatalkan oleh pihak otoritas bandara.

Gede Sandi mengatakan, pada Kamis (9/7) malam, sejumlah penerbangan juga sempat dibatalkan.

Dan, berlanjut hingga Jumat pagi kemarin. ‘’Ada beberapa penerbangan yang juga dibatalkan pada Kamis malam,’’ tambahnya.

Dikatakannya, dibatalkan penerbangan dari maupun menuju BIL lantaran adanya abu vulkanik yang berada d ijalur penerbangan. Sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu pesawat, jika kemudian tetap ada penerbangan. ‘’Jadi pembatalan seluruh penerbangan lebih dikarenakan pertimbangan keamanan,’’ jelasnya.

Pihaknya tidak ingin memaksakan ada penerbangan. Yang justru bisa membahayakan keselamatan pesawat dan penumpang. Soal pembatalan seluruh jadwal penerbangan tersebut, pun sudah dikonfirmasikan ke pihak maskapai. Untuk selanjutnya, pihak maskapai bisa menyelesaiakan semua kewajiban dengan

para calon penumpang. Terutama terkait persoalan tiket para calon penumpang.

Disinggung sampai kapan penutupan bandara akan diberlakukan, Gede Sandi mengaku belum bisa memastikan. Karena semua sangat tergantung kondisi aktivitas erupsi Gunung Raung. Kalau kondisi erupsi sudah reda, baru kemudian bisa dipastikan kesiapan penerbangan. ‘’Kita berharap kondisi erupsi bisa segera reda. Sehingga aktivitas penerbangan bisa kembali dibuka,” tegasnya.

Sementara itu, pantauan di BIL menunjukkan sejak pagi sudah terjadi penumpukan calon penumpang dalam jumlah besar yang gagal berangkat.

Para penumpang sendiri tengah mengurus pengembalian tiket pesawat. Namun ada juga penumpang yang melakukan penjadwalan ulang penerbangan. ‘’Kita masih menunggu perkembangan terakhir. Kalau memang kondisi sudah memungkinkan untuk dilakukan penerbangan. Maka penerbangan akan dibuka kembali,’’ pungkas Gede Sandi. (kir)

Sabtu, 11 Juli 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Dalami Sumber Uang untuk Hakim PTUN Medan Jakarta (Suara NTB) KPK mendalami sumber uang yang diberikan kepada tiga hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dari seorang pengacara.

“Ini baru 24 jam, semua itu akan kita dalami tapi dari rangkaian permasalahan, ada gugatan ke PTUN dan ada dugaan mengenai pengelolaan keuangan daerah ini akan didalami secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/7).

Kemarin (10/7) KPK menangkap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, anggota majelis hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan dan seorang pengacara dari kantor advokat OC Kaligis M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry.

Dari Operasi Tangkap Tangan ini ditermukan juga uang 15 ribu dolar AS (sekitar Rp195 juta) dan 5 ribu dolar Singapura (sekitar Rp45 juta) di kantor Ketua PTUN. “Sumber uang sedang kita didalami, berikan kesempatan kepada penyidik untuk mendalami secara intensif sebab ada kasus di tingkat penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Medan dan ada yang ke PTUN dan ada suap ini,” tambah Zulkarnain.

Tindak pidana korupsi itu terkait dengan proses pengajuan PTUN di Medan yang dilakukan mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis.

“Jadi gugatan ke PTUN ini dilakukan atas terbitnya sprinlidik (surat perintah penyelidikan) berkaitan dengan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi bansos di provinsi Sumatera Utara,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi.

Zulkarnain pun mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi ini juga bisa saja terkait dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

“Ada pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai ketentuan terkait pemberian bansos.

Ada laporan masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana dari kejaksaan sehingga dilakukan penyelidikan, berkaitan dengan penyelidikan ini pihak dari Pemprov Sumut kelihatannya mengajukan gugatan ke PTUN melalui jasa pengacara

ini,” tambah Zulkarnain.

Artinya Pemda Sumut yang menyewa Gerry dari kantor pengacara OC Kaligis.

Gugatan yang diajukan Fuad Lubis adalah terkait surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-473 31 Maret 2015 perihal permintaan keterangan kepada Fuad Lubis dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, 2013 dan 2014.

Fuad dimintai keterangan oleh jaksa dalam posisinya sebagai mantan Ketua Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara karena dugaan, namun Fuad melawan jaksa dengan mengajukan gugatan ke PTUN dan menyewa pengacara kantor pengacara OC Kaligis.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN yang berhak menilai apakah aparat sipil negara melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam putusannya, hakim menyatakan permintaan keterangan oleh jaksa kepada Fuad Lubis ada unsur penyalahgunaan wewenang. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

TERSANGKA OTT MEDAN - Panitera PTUN Medan Yusril Sofian (tengah) digiring masuk ke dalam Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/7) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, KPK menangkap lima orang yakni Ketua PTUN Medan, dua Majelis Hakim PTUN, Panitera PTUN dan seorang pengacara terkait kasus dugaan suap dalam sebuah kasus yang ditangani PTUN Medan.

Satgas Penanggulangan Bencana Bondowoso Sisir Radius Bahaya Raung Bondowoso (Suara NTB) Tim Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Gunung Raung Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (10/7) menyisir lokasi dalam radius bahaya akibat letusan gunung tersebut agar tidak ada penduduk tinggal atau beraktivitas.

Penyisiran itu dipimpin oleh Komandan Satgas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) Gunung Raung Letkol (Arh) Sudrajat yang seharihari menjadbat sebagai Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Bondowoso.

“Sesuai rekomendasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) radius bahaya dari Gunung Raung ini adalah 3 kilometer, namun dalam radius 6 kilometer saja, sudah tidak ada warga,” kata Sudrajat.

Ia menjelaskan pihaknya telah berusaha menyisir ke perkampungan terdekat dengan kawah Gunung Raung, yakni Dusun Sepanas, Desa Rejoagung, Kecamatn Sumber Wringin, yang berjarak sekitar 7 kilometer dari kawah.

Bahkan tim gabungan bersama TNI, Polri, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan dan lainnya itu telah melakukan penyisiran hingga ke jarak 6 kilometer dari kawah, namun tidak ditemukan warga yang tinggal di kawasan itu.

“Jadi kami pastikan bahwa warga sudah mematuhi apa yang kami sampaikan untuk menjaga keamanan mereka. Kami juga menyampaikan sosialisasi lagi kepada warga di Dusun Sepanas yang penduduknya berjumlah

25 kepala keluarga atau sekitar 50 jiwa mengenai bahaya Gunung Raung ini,” katanya.

Pihaknya memastikan semua rencana sudah matang jika muntahan letusan Gunung Raung membahayakan warga. Pihaknya sudah menyiapkan lokasi evakuasi sementara dan evakuasi akhir untuk menyelamatkan warga jika dampak letusan gunung berketinggian 3.332 meter dari permukaan laut (mdpl) itu meluas.

“Sejak Gunung Raung naik status dari waspada menjadi Siaga, Bupati Bondowoso mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan satuan tugas dengan kekuatan sekitar 1.845 personel gabungan. Kami sudah siap jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu,” katanya.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso memasang sekitar 400 rambu jalur evakuasi jika Gunung Raung meletus.

“Rambu-rambu ini kami pasang dengan jarak antara 200 hingga 400 meter atau kalau ada tikungan dan arah yang membingungkan bagi warga,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Bondowoso Hendri Widotono.

Ia menjelaskan bahwa rambu-rambu itu ditempatkan dari Dusun Legan, Desa Sumber Wringin, menuju posko bersama di lapangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sumber Wringin yang berjarap sekitar 5 kilometer. Rambu lainnya dipasang dari Dusun Sepanas, Desa Rejoangung. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

BARANG BUKTI OTT MEDAN - Petugas KPK membawa barang bukti dalam kasus OTT PTUN Medan ke dalam Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/7) dini hari.