Snt11082014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 11 AGUSTUS 2014

16 HALAMAN NOMOR 129 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bahas Jadwal Masa Sidang I

Pimpinan Sementara Ajak Anggota DPRD Kota Mataram Kerja Cepat Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, kembali menggelar rapat konsultasi. Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH (HDS), mengajak anggota DPRD Kota Mataram bekerja cepat. Kerja cepat ini sebagai representasi akseleratif terhadap semua kegiatan kedewanan di DPRD Kota Mataram.

Selaku ketua sementara DPRD Kota Mataram, HDS telah membangun kerangka kerja cepat. ‘’Begitu selesai dilantik, kita langsung tancap gas,” cetus HDS. Ini terbukti hampir tidak ada hari yang ter-

adalah empat bulan. Masa sidang pertama terhitung sejak pelantikan 40 anggota DPRD Kota Mataram 6 Agustus lalu. Masa sidang pertama akan berakhir Bulan November 2014 mendatang.

Dalam masa sidang pertama, demikian HDS, terjadwal sedikitnya 10 kegiatannya.

Masing-masing minggu pertama Bulan Agustus persiapan dan pelaksanaan rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD Kota Mataram masa keanggotaan 2014 – 2019.

Bersambung ke hal 5

”

Begitu selesai dilantik, kita langsung tancap gas H. Didi Sumardi (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

TO K O H Tolak Gerakan ISIS MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menolak keberadaan gerakan Islamic State Iraq of Syiria (ISIS). Pasalnya, gerakan tersebut dinilai mengganggu persatuan umat islam serta menggoyahkan sendi kenegaraan. Demikian ditegaskan Ketua MUI yang juga Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin pada acara Ultah NWDI ke –79 di Pancor, Lombok Timur, Minggu (10/8).

Banyak pemuda muslim katanya, yang sudah terpengaruh dan ikut berjuang dalam pergerakan tersebut. Padahal, gerakan organisasi yang dikenal dengan gerakannya yang radikal dan ekstrem itu, dinilai mengganggu persatuan umat Islam serta menggoyahkan sendi kenegaraan.

Bersambung ke hal 5 H. Din Syamsuddin (Suara NTB/cem)

KO M E N TTAA R Belum Ditangani Maksimal JAMINAN keamanan yang belum dirasakan para pelaku pariwisata Lombok Tengah (Loteng), diakui belum tertangani maksimal oleh aparat kepolisian. Ini lantaran keluhan soal seringnya terjadi kejahatan konvensional, informasinya tidak tersampaikan ke kepolisian, khususnya kepada Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit).

Selama ini Pamobvit menganggap wilayah pantai Selatan aman – aman saja. Tidak ada informasi, khususnya dari Pemda setempat yang menyampaikan soal gangguan kamtibmas di radius pantai, seperti Pantai Selong Belanak di Desa Selong Belanak, Pantai Mawun di Desa Mekar Sari, Pantai Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta di Desa Kuta, serta Pantai Gerupuk Desa Sengkol.

Bersambung ke hal 5

lewatkan tanpa kegiatan koordinatif dan konstruktif yang gagas oleh pimpinan sementara DPRD Kota Mataram.

Dalam rapat konsultasi yang dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Kota Mataram itu, HDS mensosialisasikan rencana jadwal kegiatan DPRD Kota Mataram. Dikatakan HDS, sementara badan musyawarah belum terbentuk, kegiatan Dewan akan mengacu pada rencana jadwal kegiatan DPRD Kota Mataram masa sidang I tahun dinas 2013 – 2014.

Dalam setahun lanjutnya, ada tiga kali masa sidang. Dimana satu kali masa sidang

HULTAH NWDI - Ribuan jemaah menghadiri Hultah NWDI ke – 79 dan Haul ke-17 Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, Minggu (10/8). Hadir juga Ketua Umum MUI Pusat, Prof.Dr.Din Syamsuddin yang duduk berdampingan dengan Ketua Umum Dewan Tanfidziah PBNW Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Ummindanya, Hj.Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Majid (atas).

NW Menjadi Kekuatan Penentu Kemajuan Islam di Indonesia Selong (Suara NTB) – Peringatan hari ulang tahun (Hultah) Nahdlatul Wathan Dinniyah Islamiyah (NWDI) ke – 79 yang dirangkai dengan Haul ke-17 pendiri NWDI, Almagfurullah Maulana Syaikh TGKH.M.Zainuddin Abdul Majid, berlangsung Minggu (10/8) kemarin. Momentum ini merupakan wujud mengingatkan kembali pada perjuangan dan sejarah berdirinya NW sebagai salah satu organisasi Islam di NTB dan menjadi salah satu penentu kekuatan kemajuan Islam di Indonsia.

Demikian diungkapkan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Pusat, Prof.Dr.Din Syamsuddin dalam sambutannya pada Hultah NWDI ke-79 dan Haul ke-17 Almagfurullah TGKH.M.Zainuddin Abdul Majid, di Pancor, Lombok Timur (Lotim), kemarin.

Harus diakui kata Din Syamsuddin, NW telah tumbuh luas tidak hanya di NTB me-

lainkan di seluruh Indonesia bahkan keluar negeri. NW menurutnya, telah menjadi gerakan Islam nasional dan patut diapresiasi pertumbuhannya. ‘’Saya atas nama pribadi dan dua organisasi yakni MUI dan PP Muhammadiyah yang saat ini saya emban, mengucapkan selamat ulang tahun NWDI ke 79,’’ ujar Din Syamsuddin.

Bersambung ke hal 5

Wisatawan Republik Dominika Tewas di Gunung Rinjani

Ruslan (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Seorang wisatawa asal Republik Dominika, tewas di Gunung Rinjani. Wisatawan yang diketahui bernama Mario Alvonso Rodrigues Monegro (26), tewas diduga setelah jatuh terpeleset saat hendak pulang dari pendakiannya tengah malam, Sabtu (9/8) lalu.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Agus Budiono yang dikonfirmasi Suara NTB Minggu (10/8) kemarin mengatakan, lokasi tempat wisatawan itu diduga jatuh memang cukup terjal dan cukup berbahaya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

EVAKUASI - Jenazah Mario Alvonso Rodrigues Monegro saat dievakuasi ke RSUD Dr.R Soedjono, kemarin.

Keamanan Kawasan Wisata Memburuk

Preseden Buruk bagi Pariwisata Loteng Praya (Suara NTB) Memburuknya situasi keamanan di kawasan wisata Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan mengundang keprihatinan berbagai kalangan. Tidak hanya pelaku wisata saja, tetapi juga kalangan DPRD Loteng sendiri. Bahkan menurut anggota Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Pilkada Kota Mataram

Calon Independen Harus Kumpulkan Minimal 27.775 KTP

(Suara NTB/fit)

Bedi Saparwadi

Mataram (Suara NTB) – KPU Kota Mataram sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi Pilkada Kota Mataram. tidak hanya mengantisipasi munculnya banyak pasangan calon, tapi juga antisipasi munculnya calon independen atau calon perseorangan. Bahkan KPU Kota Mataram sudah mulai menghitung syarat dukungan KTP yang dibutuhkan untuk calon independen.

Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Mataram Bedi Saparwadi, SE., kepada Suara NTB di KPU Kota Mataram, Sabtu (9/8) mengatakan, berdasarkan PKPU nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus untuk calon independen di Kota Mataram dengan estimasi jumlah penduduk Kota Mataram sekitar 427 ribu, maka membutuhkan dukungan KTP sekitar 27.775 KTP. ‘’Pasal 11 mengenai data agregat kependudukan menyebutkan. Bahwa untuk daerah den-

gan jumlah penduduk antara 250 ribu – 500 ribu jiwa, dukungan yang dibutuhkan paling rendah 6,5 persen dari total jumlah penduduk,’’ terang Bedi. Dukungan ini dibuktikan dengan foto kopi KTP para pendukung.

Melihat jumlah penduduk di Kota Mataram, lanjut Bedi, memungkinkan ada dua pasangan calon independen.

Kalau nantinya pada Pilkada Kota Mataram tahun 2015 mendatang muncul calon independen, maka itu untuk kali pertama KPU Kota Mataram menangani calon independen untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Mataram.

Kendati demikian, Bedi memastikan, pihaknya tidak akan kesulitan, mengingat Kota Mataram tidak terlalu luas. ‘’Karena kita (KPU Kota Mataram, red) sudah punya pengalaman waktu Pilgub,’’ ujarnya. KPU Kota Mataram nantinya akan melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. KPU Kota Mataram akan segera membentuk tim yang bakal melakukan verifikasi faktual.

Verifikasi faktual ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran dukungan terhadap calon independen. ‘’Kita akan cross check untuk antisipasi KTP palsu,’’ cetusnya. Pasalnya, berdasarkan pengalaman Pilgub ketika melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon independen, ada yang justru membantah dukungan.

Sementara itu, untuk bakal calon yang menggunakan kendaraan politik, harus mendapat dukungan minimal 15 persen dari total kursi parpol bersangkutan. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penghasilan Anggota DPRD Kota Mataram Capai Rp 10 Juta Per Bulan Mataram (Suara NTB) – Penghasilan yang tinggi membuat banyak orang tertarik menjadi anggota Dewan. Di DPRD Kota Mataram misalnya, penghasilan anggota Dewan di sana, mencapai Rp 10 juta per bulan. Penghasilan ini termasuk tunjangan perumahan, tunjangan jabatan sebagai anggota DPRD Kota Mataram dan tunjangan anak istri.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., kepada Suara NTB di Kantor Walikota Mataram mengatakan, prinsip penggajian untuk anggota dewan, sama seperti PNS. ‘’Gaji dulu baru kerja,’’ sebutnya. Untuk itu, 40 anggota DPRD Kota Mataram dipastikan bakal menerima gaji mulai Bulan Agustus ini.

Saat ini, sambung Aria, pihaknya sedang melengkapi administrasi. Yang jelas,

gaji pertama untuk 40 anggota DPRD Kota Mataram akan dibagikan paling lambat tanggal 15 Agustus.

Karena pimpinan Dewan masih sementara, maka untuk Bulan Agustus ini, gaji yang diterima nilainya sama rata antara pimpinan dengan anggota DPRD Kota Mataram.

Nantinya setelah pimpinan dewan telah definitif, tentu ada perbedaan gaji antara pimpinan dengan anggota

DPRD Kota Mataram. Kendati demikian, aria menyebutkan bahwa selisih jumlah penghasilan pimpinan DPRD Kota Mataram dengan anggota DPRD Kota Mataram, tidak terlalu signifikan.

Pada bagian lain Sekwan mengungkapkan, dalam waktu dekat 40 anggota DPRD Kota Mataram dijadwalkan mengikuti kegiatan bimbingan teknis sebagai pembekalan dan peningkatan kapasitas anggota dewan. (fit)

(Suara NTB/ist)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (tengah) bersama pihak terkait lainnya pada saat panen perdana varietas unggul baru “Inpari 30 Ciherang” dengan sistem tanam Jajar Legowo di di Pagutan, Sabtu (9/8).

Pertahankan Lahan Produktif

Pemkot Tak Bisa Larang Petani Jual Lahan Mataram (Suara NTB) Mempertahankan lahan produktif di kawasan perkotaan menjadi salah satu persoalan Kota Mataram. Menurut Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, mempertahankan lahan produktif dengan melarang petani atau pemilik lahan menjual lahannya tidak mungkin dilakukan.

“Tidak mungkin kita bisa melarang orang menjual tanah-

nya kepada para pengusaha dan itu dibutuhkan oleh para pengusaha. Apalagi dengan harga tanah yang semakin mahal,” terangnya usai menghadiri panen perdana varietas unggul baru “Inpari 30 Ciherang” dengan sistem tanam Jajar Legowo di di Pagutan, Sabtu (9/8).

Berkurangnya lahan produktif ini akibat dari tuntutan pembangunan dan perkembangan dalam berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur di Kota Mataram. “Ini adalah tantangan bagi kita dalam mempertahankan lahan pertanian di Kota Mataram,” ujarnya. Beberapa pembangunan infrastruktur jalan di Kota Mataram seperti Jalan Bung Hatta terpaksa memanfaatkan lahan pertanian produktif.

Dengan jumlah penduduk 427 ribu jiwa, kebutuhan rumah di Kota Mataram sekitra 100 ribu unit. Tapi jumlah rumah saat ini sekitar 82 ribu unit sehingga ada kekurangan sekitar 18 ribu unit.

Membangun rumah untuk mencukupi kekurangan tersebut tentu membutuhkan lahan. “Ini tantangan kita. Ini persoalan yang sungguh-sungguh harus kita pikirkan bagaimana mempertahankan lahan pertanian kita yang harus menjadi perhatian semua pihak,” jelasnya.

Terkait Raperda Lahan Abadi, Walikota mengatakan akan membahas hal tersebut.

Perda tersebut menurutnya cukup penting karena memang ada lahan-lahan yang harus dipertahankan di Kota Mataram. Disamping itu juga, Pemkot Mataram berkewajiban untuk mempertahankan RTH sehingga Perda tersebut sangat relevan dibentuk.

Walikota mengatakan persoalan ketahanan pangan juga menjadi perhatian Kota Mataram dan ini adalah persoalan yang sangat penting. Saat ini penduduk Kota Mataram mencapai 427 ribu jiwa. Tapi di sisi lain, luas lahan terus berkurang. (yan)

PKP Klaim Tidak Ada Pemangkasan Subsidi BBM

(Suara NTB/dok)

H. Muttawali

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram mengklaim tidak ada pemangkasan subsidi kepada nelayan kecil di Kota Mataram.

Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menegaskan, tidak ada pemangkasan minyak bersubdisi kepada nelayan kecil di Kota Mataram. Pasalnya, Kota Mataram sudah mengajukan terlebih dahulu dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). “Tidak pemotongan subsidi, apalagi ini untuk masyarakat kecil,” demikian Muttawali saat dikonfirmasi sebelum acara panen raya Demplot pengelolaan tanaman terpadu di Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Sabtu (9/8).

Dikatakan, pemotongan hanya dilakukan pada proyek pem-

bangunan fisik, gaji pegawai dan perjalanan dinas, sehingga tidak akan berani dilakukan pemotongan. Selain itu, proses tersebut sudah masuk tender. “Honor pegawai, bangunan fisik yang dipotong,” sebutnya.

Jumlah nelayan di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan yakni di lima kelurahan, masing – masing kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Banjar, Ampenan Selatan dan Tanjung Karang kurang lebih 1.600 nelayan. Terkait dengan kuota atau jatah yang didapatkan oleh nelayan, Muttawali tidak bisa memastikan hal tersebut.

Disinggung metode pembagian jatah BBM subsidi tersebut?

Dikatakan, masih menggunakan pola lama. Yakni, nelayan diberikan rekomendasi untuk membeli BBM di pertamina, karena metode tersebut dinilai lebih efektif untuk memberikan jatah BBM kepada masyarakat. “Masih gunakan pola lama, kita berikan rekomendasi berapa kilo liter yang bisa dibeli nelayan,” ujarnya.

Sebelumnya, pemotongan subdisi BBM khusus kepada nelayan sebanyak 20 persen tersebut, muncul ketika terbit aturan perundang – undangan yang diberlakukan secara nasional.

Aturan tersebut menimbulkan reaksi dari nelayan di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro yang mengancam akan berhenti melaut. Pasalnya, pendapatan nelayan tidak sebanding dengan harga BBM atau modal yang dikeluarkan. (cem)

Bangunan Tua Tak Kena Pelebaran Jalan PELEBARAN Jalan Energi dan Jalan Saleh Sungkar di Ampenan rencananya akan segera dilaksanakan. Pelebaran jalan ini akan berdampak bagi rumah atau bangunan yang ada di pinggir jalan. Namun khusus untuk bangunan tua yang ada di sekitar Jalan Saleh Sungkar tidak akan terkena dampak pelebaran jalan.

Demikian disampaikan Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus.

“Kalau di jalan sebelah barat (Suara NTB/dok) (Jalan Saleh Sungkar) tidak ada Ki Agus M. Idrus yang terkena karena ada bangunan tua,” ujarnya. Pelebaran jalan dari arah simpang lima sampai perempatan pertigaaan Kebon Roek diambil dari sisi sebelah timur jalan. Dari arah utara, di sebelah barat jalan ada tanah warga yang terkena dan juga ada kuburan. “Kuburan Dende itu terkena sedikit,” ujarnya.

Dalam pelebaran jalan yang dikerjakan Balai Jalan Nasional ini, ratusan warga yang tinggal di sekitar pinggir Jalan Energi dan Saleh Sungkar akan terkena dampaknya. Warga yang lahan atau bangunannya terkena dampak pelebaran jalan tersebut akan dibebaskan oleh Pemkot Mataram.

Warga yang lahannya terkena dampak pelebaran jalan ini dikumpulkan di Kantor Walikota Mataram bersama Camat dan Lurah belum lama ini. M Idrus mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas rencana Pemkot Mataram melakukan penghitungan luas lahan atau jumlah bangunan yang akan terkena pelebaran jalan.

Mengenai harga yang harus dibayarkan Pemkot belum ditentukan.

Selain mengenai lahan dan bangunan warga, pelebaran jalan tersebut juga akan mengenai beberapa pekuburan yaitu pekuburan Karang Panas dan pekuburan Dende. Sementara kuburan China di Kelurahan Bintaro tidak terkena dampak pelebaran.

M. Idrus menyampaikan dalam pertemuan tersebut, Sekda Kota Mataram menyampaikan kepada warganya mengenai kejelasan berapa luas lahan yang terkena. Warga juga diminta menunggu hasil pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Setelah hasil ukur keluar, akan disampaikan ke warga. Sekda juga meminta warga menyetujui proyek pelebaran jalan tersebut. “Warga oke-oke saja asalkan lahan yang tekena dengan proyek jalan itu dibayar,” cetusnya.

Harga bayangan yang ditawarkan Pemkot Mataram untuk lahan yang terkena yaitu Rp 1,5 juta per meter. Idrus menyebutkan bahkan ada warga yang meminta Rp 5 juta per meter. Tapi menurutnya itu tidak masuk akal, kecuali itu berada di kawasan Cakranegara. (yan)

Diharapkan Bisa Terus Disiplin DUA kali rapat kerja yang digelar DPRD Kota Mataram, dihadiri oleh hampir semua anggota Dewan. Bahkan, dua kali rapat kerja dalam rangka pembentukan fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya, berlangsung tepat waktu.

Berlangsungnya acara tepat waktu, bagi anggota Dewan incumbent tentu merupakan hal yang menyenangkan. Mengingat pada periode sebelumnya, rapat-rapat yang dilaksanakan (Suara NTB/fit) DPRD Kota Mataram kerap molor.

I Wayan Sugiartha Anggota DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengapresiasi pelaksanaan rapat tepat waktu. ‘’Kita harapkan bisa seperti ini terus. Ini masih segar,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Sabtu (9/8). Menurut dia, semua pihak, terutama anggota Dewan harus berkontribusi mewujudkan budaya disiplin tersebut.

Melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Wayan Sugiartha mengimbau masing-masing anggotanya untuk tetap menjaga budaya disiplin dalam mengikuti setiap agenda kedewanan. Menyinggung ‘’budaya molor’’ pada periode sebelumnya, politisi PDI Perjuangan ini mengaku tidak mengerti apa faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan itu. ‘’Apakah yang dari awal rajin lalu terpengaruh, atau bagaimana, ndak ngerti juga faktornya,’’ ujarnya. Namun demikian, Wayan Sugiartha berharap yang terjadi sebaliknya. Yang malas terpengaruh menjadi rajin. ‘’Bukan sebaliknya,’’ imbuhnya. Mengawali masa keanggotaan Dewan 2014 – 2019, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram berkomitmen menghadiri undangan rapat-rapat tepat waktu. ‘’Kecuali ada hal-hal prinsip yang membuat anggota tidak bisa menghadiri undangan paripurna,’’ katanya. Itupun, sambung mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram periode 2009 – 2014 ini, harus ada konfirmasi kepada pimpinan fraksi. Khusus untuk Fraksi PDI Perjuangan, katanya, akan ada laporan secara periodik kepada partai Bagi yang tidak disiplin, menurut Wayan Sugiartha, PDI Perjuangan tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai aturan partai. Wayan Sugiartha tidak menampik jika fenomena molornya rapat-rapat yang digelar dprd Kota Mataram membuat citra Dewan terpuruk di mata masyarakat. (fit)

Tak Cukup hanya Sanksi Moral

PNS Tambah Libur Dinilai Rutinitas Mataram (Suara NTB) – Fenomena PNS menambah libur pascalibur lebaran, mengundang keprihatinan kalangan Dewan. Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin bahkan menilai PNS terlambat masuk kerja alias menambah libur sendiri pasca libur lebaran merupakan rutinitas yang terjadi hampir setiap tahun.

Karenanya, terhadap PNS nakal ini, tidak cukup hanya diberikan sanksi moral berupa teguran atau peringatan. Sehingga tidak cukup hanya sanksi moral. ‘’Kalau bisa pak wali harus memberikan sanksi tegas kepada pegawai. Terutama pejabat, kepala SKPD, kepala unit atau bagian,’’ pintanya. Artinya, lanjut husni, ini menjadi barometer bagi Walikota untuk memposisikan mereka.

Untuk menguatkan sanksi tegas itu, perlu adanya payung hukum.Sehinga, lanjutnya, ada kekuatan hukum ketika Walikota memberikan sanksi. Sebab, kalau hanya mengatakan memberikan sanksi tanpa jelas apa bentuknya, apalagi hanya sanksi moral, ia yakin tiap tahun akan ada PNS nakal yang menambah libur pascalibur lebaran.

Dikatakan Husni, berulangnya kejadian ini setiap tahun karena penerapan sanksi yang tidak tegas. Dewan, demikian Husni tentu sangat menyayangkan indisipliner PNS tersebut. ‘’Ya kalau cuma teguran atau peringatan, akan terus seperti itu,’’ katanya. Lain halnya kalau ada perwal yang mengatur soal itu. Sehingga sanksi-sanksi yang diberikan bagi PNS nakal menjadi jelas. Misalnya tunjangan dipotong dan sebagainya.

Husni yakin, pola sanksi seperti memangkas tunjangan PNS akan mampu memberikan efek jera.

Sebelumnya diberitakan, ratusan PNS nakal yang menambah sendiri waktu liburnya, dikumpulkan di halaman Kantor Walikota Mataram. Tidak seperti janji Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan memberikan sanksi fisik seperti dijemur atau lari keliling lapangan, mereka hanya diberi teguran dan peringatan oleh Sekda Kota Mataram, Ir. Hl. Makmur Said. Padahal, kejadian serupa tetap terjadi setiap tahun. (fit)

SUARA PULAU LOMBOK Dahlan Iskan Kunjungi Proyek PLTMH Aik Berik Loteng

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Praya (Suara NTB) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, berkunjung ke proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (9/8). Proyek PLTMH ini adalah salah satu proyek yang dibangun PT. Sumber Daya Investasi (SDI) di Pulau Lombok.

Ditargetkan PLTMH ini dapat segera dioperasikan pada tahun 2014 untuk membantu ketersediaan listrik di NTB. “Model PLTMH Aik Berik ini baru kali pertama saya lihat, karena menggabungkan 2 buah saluran dari satu aliran sungai yang masuk ke mesin power house. Biasanya menggunakan model 1 buah saluran.

Ini luar biasa dan menjadi salah satu yang terbaik,” pujinya pada wartawan saat mengunjungi proyek PLTMH Aik Berik, Sabtu (9/8).

Dahlan mengungkapkan listrik sangat dibutuhkan

masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian di suatu daerah. Proyek PLTMH dapat mendukung penyediaan listrik bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

“Kami prioritaskan agar listrik ada dulu di daerah-daerah. Baru kita berbicara yang lain. Jika listrik tidak ada, kita sulit membangun apa-apa di sana,” tegasnya.

Proyek PLTMH di NTB, lanjut Dahlan, perlu terus ditingkatkan, karena di beberapa daerah memiliki potensi yang menjanjikan untuk dibangun proyek tersebut.

“Saya harap proyek PLTMH ini perlu digarap terus, seperti di Aik Berik ini. Jika sudah ada, masyarakat harus jaga dan pelihara, sehingga pemanfaatannya lebih optimal,” sarannya.

President Director PT. SDI, Muhammad Amrullah Hanoppo, menjelaskan proyek PLTMH Aik Berik memiliki daya sebesar 2,4 Mega Watt (MW).

Proyek ini memanfaatkan

daya aliran air Sungai Kokoq PT. SDI Group, seperti ManagBabak dengan 4 mesin mas- ing Director, FX. Soesilo Andiing-masing berkekuatan 300 winata, Overseas Director, Kilo Watt (Kw), 600 Kw, 700 Fujian, Chief Executive Officer, Kw, dan 700 Kw. Proyek yang Karl W. Princic, dan Chief Repmulai dikerjakan tahun 2010 resentative Officer, Made Purlalu dan ditargetkan dapat wanta. Selain itu dihadiri Kapolsek Batukliang Utara, beroperasi tahun 2014 ini.

“Kami juga saat ini tengah I.K. Putrawan, Kepala Desa Aik membangun proyek PLTMH Berik, Muslehuddin, dan beKokoq Kumbi di Desa Lembah berapa pejabat serta tokoh Sempaga, Kecamatan Narma- masyarakat setempat. (ham) da, Lombok Barat (Lobar) dengan daya 1,3 MW. Kami targetkan proyek itu rampung tahun ini.

Kami juga memiliki investasi di PLTMH Tanjung, Lombok Utara yang sudah beroperasi dengan daya 6 MW. Kami berencana akan membangun di beberapa lokasi di Pulau Lombok,” ter(Suara NTB/ist) angnya.

FOTO BERSAMA – Menteri BUMN Dahlan Kunjungan Dahl- Iskan, berfoto bersama dengan para petingan Iskan ini dihadiri gi PT. SDI Group. beberapa petinggi

Halaman 3

(Suara NTB/ist)

BERI PENJELASAN – Menteri BUMN, Dahlan Iskan (kiri) mendapat penjelasan tentang PLTMH Aik Berik dari Overseas Director PT. SDI, Fujian (tengah), dan President Director PT. SDI, Muhammad Amrullah Hanoppo (3 dari kiri).

Capaian PAD Rendah

Fraksi Membengkak JUMLAH fraksi di DPRD Lombok Timur (Lotim) kemungkinan membengkak dari jumlah fraksi sebelumnya. Dari 12 partai politik (parpol), hanya empat parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal 4 kursi di parlemen untuk jadi satu fraksi. Adanya syarat itu memungkinkan beberapa partai di DPRD Lotim bisa membuat fraksi tersendiri dengan maksimal 10 fraksi.

Pimpinan Sementara DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, menyebut, empat parpol yang mendapat kursi di bawah empat adalah Partai Nasdem dengan tiga kursi, PKPI satu kursi dan PKB serta PPP masing-masing tiga kursi.

Dari informasi yang diperoleh, ujarnya, Nasdem sudah menggandeng PKPI. Bahkan, PBB juga diisukan sudah menjalin koalisi dengan PPP. Sementara itu, enam parpol sudah pasti menjadi satu fraksi, yakni Partai Demokrat dengan enam kursi, Golkar, PAN, Hanura, Gerindra dan PKS masing-masing lima kursi. Terakhir PDIP dan PKB masing-masing dianggap bisa menjadi fraksi yang berbeda juga, karena sudah dapat masing-masing empat kursi.

Syarat minimal empat kursi itu dilihat berdasarkan jumlah komisi. Di parlemen Lotim diketahui ada empat komisi. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah anggota dewan terpilih yang ditetapkan dari kuota jumlah penduduk sebagaimana tertuang dalam UU MD3 dan PP Nomor 16 tahun 2010.

Selaku pimpinan sementara, lanjut Khaerul Rizal, tugasnya segera membentuk fraksi-fraksi selain dua tugas lainnya, yakni membuat pimpinan definitif dan membuat tata tertib. Dalam proses pembentukan fraksi ini, pimpinan sementara akan menyurati masing-masing fraksi segera membentuk ketua fraksinya yang selanjutnya akan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Soal pimpinan fraksi, lanjutnya, tidak ada intervensi dari pimpinan. Penentuan nama diserahkan sepenuhnya pada mekanisme parpol. Di mana, ketua fraksi itu merupakan kepanjangan tangan partai di parlemen. “Kalau kita di Demokrat sudah menunjuk Abdul Aziz selaku ketua fraksi,” tuturnya.

Sementara itu, dalam hal penentuan Pimpinan Definitif Dewan Lotim pun menjadi kewenangan parpol. Syarat yang ada dalam UU, tidak menyebut harus dari yang sudah memperoleh suara terbanyak di parpol. Biasanya, siapa yang ditunjuk pimpinan parpol masingmasing dia yang akan menduduki posisi Ketua Dewan.

Paling lambat ditargetkan Pimpinan Sementara ini, tiga tugas pokoknya rampung pada Agustus ini. Minggu depan, empat parpol yang masuk unsur pimpinan, Demokrat, Golkar, PAN dan Hanura akan disurati oleh pimpinan agar segera menyerahkan rekomendasi nama-nama calon ketua. Setelah itu pimpinan akan bersurat ke Gubernur NTB melalui bupati agar segera dibuatkan Surat Keputusannya (SK). (Rus)

H. M. Khaerul Rizal (Suara NTB/rus)

Bupati Lobar Tak akan Toleransi SKPD

Giri Menang (Suara NTB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak pernah mencapai target hampir setiap tahun selalu menjadi catatan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony. Karena hampir tiap tahun capaian PAD tidak pernah 100 persen, namun di bawah itu. Untuk itu, tahun ini Bupati Lobar dan Wakil Bupati Fauzan Khalid “memaksa” SKPD melampaui target yang telah ditetapkan.

“Pak bupati dan saya tidak akan beri toleransi bagi SKPD. SKPD minimal harus mencapai target PAD, bahkan harus melampaui target,” tegas Wakil Bupati Fauzan Khalid, belum lama ini.

Terkait data capaian PAD ini, ia mengaku belum memperoleh laporan terakhir dari Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah.

Terkait pencapaian PAD ini pimpinan memberi penekanan kepada SKPD agar berupaya maksimal. Dalam arti,

bagaimana mencapai target maksimal dan tidak sekadar mencapai apa adanya.

Dalam hal ini, pimpinan SKPD telah membuat komitmen agar mampu merealisasikan target yang telah dibuat.

Jika tidak dicapai, maka tentu konsekuensi akan diterima SKPD. Pimpinan tidak akan memberi toleransi bagi SKPD, terkecuali bagi SKPD yang menghadapi kendala dalam mencapai targetnya yang dinilai masuk akal.

Ia mengaku telah hari per-

tama masuk kerja setelah libur lalu, telah dipaparkan capaian PAD secara umum di SKPD. Ada sejumlah SKPD yang capaiannya perlu ditingkatkan, namun ada yang realisasinya juga tinggi. Ia mengingatkan SKPD yang realisasi PADnya rendah, harus lebih memacu kinerjanya.

“Saya harap lebih memacu lagi,” harapnya.

Terpisah, kalangan DPRD mengkritik Kepala SKPD yang lamban merealisasikan target PAD yang telah dipatok.

Aset Lobar Berstatus “Abu-abu”

Tim Penertiban Kecewa Temuan Tak Ditindaklanjuti Giri Menang (Suara NTB) – Tim Penertiban Aset Daerah yang dibentuk Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengaku kecewa terhadap Pemda dalam hal ini Kantor Aset Daerah yang lamban menindaklanjuti temuan 200 hektar lebih lahan aset Pemda yang dikuasai secara ilegal. Ratusan lahan ini berada pada posisi abu-abu, karena statusnya tidak jelas.

Anggota Tim Penertiban Aset, Hasbi kepada Suara NTB, Minggu (10/ 8), menilai, Kantor Aset Daerah kurang agresif menangani aset, termasuk temuan tim penertiban. Buktinya, rekomendasi berupa temuan yang disodorkan ke pihak terkait belum juga ada progress penanganannya.

Hasbi menyatakan temuan ratusan hektar ini berada di seluruh daerah Lobar, termasuk di Mataram. Atas dasar temuan itulah tim meminta agar Pemda menindaklanjuitinya, karena ratusan hektar lahan ini rawan dikuasai secara ilegal.

Hasbi mengungkap terkait persoalan aset milik Pemda di SayangSayang yang kini dibangun pasar. Persoalan lahan ini mulai sejak zaman bupati lama, almarhum Drs. H. Iskandar. Ada juga aset di depan Rumah Sakit Jiwa Provinsi diduga dikaplingkapling, sehingga perlu dilakukan penanganan dengan segera.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Lobar H. M. Sabirin menyatakan proses penyerahan aset Pemkab Lobar ke Kota Mataram berlangsung sekitar

tahun 1994 dari bupati yang menjabat saat itu ke Walikota Mataram.

Aset seluas 41 hektar diserahkan Lobar ke Mataram sebagai daerah pecahannya. Namun hingga saat ini, sejumlah aset milik Lobar diduga masih tercecer di Kota Mataram.

Dua lokasi aset diduga milik Lobar antara lain Lapangan Sayang-Sayang yang kini dibangun pasar dan lahan di depan RSJ Provinsi dipertanyakan kejelasannya, karena dikelola Pemerintah Kota Mataram. Dirinya tahu persis, jika lahan itu milik Pemkab Lobar, karena ia mantan pekasih yang ditunjuk saat menggantikan orang tuanya. ‘’Lahan itu tidak termasuk lahan seluas 41 hektar yang diserahkan ke Kota Mataram, karena lahan itu tentu milik Pemda Lobar,’’ terangnya.

Namun belakangan, lahan yang awalnya lapangan itu dibangun pasar.

Terkait hal ini justru Pemda tidak melaporkan ke Dewan, khususnya Komisi I bagaimana prosedur, sehingga lahan itu berpindah ke Kota Mataram.

Terpisah Kepala Kantor Aset Daerah Lobar Mahnan, SSTp, menegaskan, terkait aset yang tercecer tidak ada. Alasannya, tim sudah melakukan pendataan di semua daerah, termasuk di Mataram. Ia menerangkan, aset yang diduga masih tercecer, seperti di daerah Sayang-Sayang dari catatan Kantor Aset Daerah telah dijual. Namun ia tak menyebut apakah aset ini masuk dalam 21 item yang dijual. “Kalau di Sayang-Sayang itu, termasuk yang sudah dijual. Sementara, kalau lahan di depan Rumah Sakit Jiwa saya cek dulu,” terangnya. (her)

”

Pak Bupati dan saya tidak akan beri toleransi bagi SKPD. SKPD minimal harus mencapai target PAD, bahkan harus melampaui target, Fauzan Khalid Apalagi hingga memasuki semester II tahun ini, ada beberapa SKPD yang realisasinya sangat rendah dan jauh dari harapan.

Justru hal ini bertentangan dengan pakta integritas yang ditandatangani kepala SKPD, di mana salah satu di dalamnya terkait sukses dalam PAD. “Perlu mental gentlemen kepala dinas ini, kalau

tidak mampu maka harus rela mundur sendiri,” kritik anggota Komisi II DPRD Lobar Sulhan Mukhlis.

Dalam hal rendahnya realisasi dan serapan anggaran, kalangan DPRD juga telah memberikan punishment berupa pengurangan dan rasionalisasi anggaran SKPD yang tak mampu merealisasikan anggaran yang diberikan. (her)

Koperasi Bisa Berikan Kesejahteraan Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Lombok Timur (Lotim) H. Tahmid Asry mengatakan koperasi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini dilihat dari beberapa dekade terakhir koperasi bisa berjalan dengan baik. Salah satu konsep yang diterapkan adalah membangun ekonomi kerakyatan. ‘’Ke depan, pengembangan koperasi harus lebih baik,’’ ungkap Tahmid dalam peringatan Hari Koperasi ke67 di Selong, Sabtu (9/8) lalu.

Lotim, ujarnya, sudah terlihat geliat pertumbuhan koperasi dan terjadi peningkatan terus. Dalam perkembangannya, terakhir ini ada dua koperasi Lotim mendapat pengakuan di tingkat nasional, yakni Koperasi Unit Desa Karya Nyata Wanasaba dan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Jerowaru.

Bantuan permodalan kepada koperasi sudah cukup banyak diberikan oleh pemerintah. Baik berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun yang dipersiapkan lewat lembaga kredit yang dikelola Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dilihat dari geliat pertumbuhan koperasi, di Lotim saat ini terdapat 465 unit koperasi tercatat. Sudah dilakukan evaluasi mana aktif dan tidak yang dilihat dari kegiatan Rapat Akhir Tahun (RAT). Disebutkan, sebagian besar belum menggelar RAT. Di mana koperasi yang sudah RAT hanya 150 unit. “Dua pertiganya bisa berjalan,” ucapnya.

Sebelumnya, ketua panitia peringatan HUT Koperasi, H. Mahsun mengatakan, dalam agenda menum-

H. Tahmid Asry

(Suara NTB/rus)

buh kembangkan koperasi ke depan, kegiatan pelatihan menjadi program dinas. Di mana, peningkatan kapasitas perkoperasian ini dititikberatkan pada generasi muda yang memiliki potensi. “Banyak potensi koperasi dikembangkan anak muda, hal ini penting sehingga regenerasi terus berjalan,” ucapnya.

Dengan semangat hari koperasi harapannya bisa membangkitkan ekonomi rakyat menuju kesejahteraan bersama. Koperasi merupakan ikon ekonomi masyarakat, namun masih menjadi problem di bidang anggaran. ‘’Seharusnya pemerintah menganggarkan 20 persen, namun sejauh ini masih kurang dari itu,’’ ujarnya.

Idealnya setiap desa ada koperasi.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan diberikan Dana Alokasi Desa Rp 1 miliar diharap bisa membentuk koperasi di dalamnya.

Hal ini harapannya menjadi jawaban atas problem anggaran. (rus)

Sementara, Adik Bupati Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Partai Golkar akhirnya menunjuk H. Fuaddi, S.E, sebagai Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng) sementara sampai terpilihnya pimpinan DPRD Loteng yang definitif masa bhakti 2014-2019.

Demikian diungkapkan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan gladi bersih persiapan pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Loteng baru, Sabtu (9/8).

Ia mengungkapkan pihaknya sudah memperoleh konfirmasi dari pihak Partai Golkar. Bahwa yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD Loteng sementara adalah H. Fuaddi, S.E., yang tidak lain adik Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT. H. Fuaddi sendiri, rencananya akan langsung bertugas pada Senin ini menggantikan Ketua DPRD Loteng sebelumnya yang juga berasal dari Partai Golkar, H.M. Yusuf Saleh, S.H.

Partai Golkar berhak mengisi posisi Ketua DPRD Loteng, setelah berhasil keluar sebagai partai politik dengan jumlah kursi terbanyak, yakni sebanyak 9 kursi. Sedangkan Partai Gerindra yang mengumpulkan 6 kursi – sama dengan PKB, tapi unggul perolehan suara, berhak atas posisi Wakil Ketua.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itupun sudah menujuk M. Nasip, sebagai Wakil Ketua DPRD Loteng sementara mendampingi H. Fuaddi, hingga pimpinan Dewan definitif terbentuk nantinya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Loteng baru, Awaludin menegaskan, siap digelar. Sampai sejauh ini semua persiapan sudah dilakukan. Termasuk dengan melakukan gladi bersih pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan.

Sesuai aturan yang berlaku, pengambilan dan pengucapan sumpah jabatan anggota Dewan baru Loteng, akan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Praya, Sumedi, S.H. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

(Suara NTB/dok)

Relokasi RSUD Jangan Langgar RTRW Sumbawa Besar (Suara NTB) Opsi perluasan RSUD ke lokasi SMA Negeri Sumbawa , pada prinsipnya disetujui sejumlah fraksi di DPRD Sumbawa. Salah satunya, Fraksi PKS dengan catatan, opsi tersebut masih dalam koridor perencanaan atau tidak bertentangan dengan RPJP, RPJM dan/atau rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten.

Ketua PKS Sumbawa, Sambirang Ahmadi M.Si, juga meminta pemerintah segera melahirkan sekenario alternatif untuk relokasi bandara Sultan Kaharuddin. Keberadaan RSUD yang berdekatan dengan bandara dalam pandangan F PKS, sangat tidak ideal dan berpotensi menimbukan kerawanan. Pemkab juga harus membuat skenario untuk menghindari kemacetan di ruas jalan di sekitar RSUD dan Kantor Bupati dan menyiapkan lahan parkir yang memadai.

Sebab semakin hari lokasi tersebut tampak padat baik oleh pengendara maupun oleh pengunjung RSUD. Sementara dalam konteks pendidikan, pro -kontra relokasi SMAN Negeri 1 ke Pragas sebagai akibat dari perluasan RSUD. Pendapat-pendapat yang keberatan atas rencana relokasi tersebut dengan berbagai argumentasinya dapat dipahami. Namun pihaknya juga memberikan apresiasi atas sikap berani Pemkab mengambil keputusan. Pertanyaannya, apakah relokasi SMAN Negeri ke Pragas tidak menyalahi atau bertentangan dengan RPJP, RPJMD, dan/atau RTRW Kabupaten sumbawa?

Kalau tidak bertentangan, lanjut Sambirang, maka pihaknya dapat menyetujui relokasi tersebut dengan catatan, pembangunanya harus lebih komplit dari yang sekarang, baik dari segi fisik, sarana dan prasarana, serta fasilitas lainnya.

Kemudian, Pemkab juga harus menjadikan kompleks Pragas dan sekitarnya menjadi zona pendidikan. Sebab di sekitar itu telah ada bangunan Arpusda dan SMPN 3 Sumbawa.

Sebagai konsekuensi dari itu, Pemkab juga harus memindahkan pasar induk Seketeng ke belakang terminal Sumir Payung sebagaimana yang telah direncanakan. “Keberadaan pasar yang berdekatan dengan sekolah tentu tidak sehat dan sangat berpotensi mengganggu,”cetus Sambirang.

Untuk itu, F PKS, mengusulkan kepada Pemkab, dalam rangka mengoptimalkan fungsi ruang terbuka dalam kota, mendorong pemerintah agar mendesain pemanfaatan ruang terbuka sebagai taman pintar atau ruang kreatif. Yaitu taman yang mengintegrasikan konsep rekreasi, pengenalan ilmu pengetahuan dan seni, serta pembelajaran. “Kami usulkan agar Taman Kerato dialihfungsikan menjadi taman pintar. Hal ini penting di samping sebagai tempat rekreasi dan belajar masyarakat, bisa juga menjadi sumber pendapatan daerah,” demikian Sambirang. (arn)

BUKA KOTAK – Anggota KPU Dompu, Suherman, S.Pd saat membuka kotak suara bersama Sekretaris KPU Dompu untuk mengambil model C1 dan lampirannya serta model C7 di halaman KPU Dompu, Sabtu (9/8).

Tahun Ajaran Baru

Kurikulum 2013 Belum Dilengkapi Buku Pelajaran

Tidak Berbeda Dari Dompu dilaporkan, KPU setempat membuka 27 kotak suara se-Kabupaten Dompu dan tidak ditemukan ada masalah.

Pembukaan kotak suara itu dipimpin Ketua KPU Dompu, Rusdiayanto, ST bersama beberapa komisioner KPU Dompu serta Panwaslu Kabupaten Dompu, Arif Rahman, SH dan disaksikan oleh Buhri Ramadhan, ST saksi dari pasangan No 1 dan Abdurrahman saksi dari pasangan No 2.

Ketua divisi Sosialisasi KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB mengatakan, pembukaan kotak suara dilakukan untuk mengambil bukti model C1 dan lampirannya serta model C7 (daftar hadir pemilih).

Karena Dompu masuk di ant-

ara isi gugatan pasangan Prabowo – Hatta di MK terkait hasil Pilpres. “Untuk wilayah NTB, pasangan Prabowo – Hatta menggugat terkait DPKTb. Untuk menjawab gugatan itu, kita mengambil buktinya,” katanya.

Sebanyak 27 kotak suara yang dibuka se Kabupaten dan tersebar di tujuh Kecamatan, kecuali Kecamatan Kempo.

Namun hasil pengecekan untuk DPKTb, semuanya terdaftar dalam daftar hadir pemilih (C7). Hasil C1 yang berhologram, juga tidak ada yang berbeda dengan hasil yang dirilis di web resmi KPU dan hasil yang direkap KPU. “Hasil pengecekan kita, tidak ditemukan ada selisih dan berbeda. Tapi kita akan buktikan pada sidang di MK,” ungkapnya. (use/ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah membidik kasus dugaan korupsi pada program Proyek Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa tahun 2013 dengan anggaran yang bersumber dari APBN.

gram PPKK di desa Kreke. Program dimaksud berupa pembangunan cek dam yang dilakukan secara swakelola. “Di Kereke dibentuk kelompok-kelompok untuk mengerjakan cek dam. Adapun waktu pelaksanaannya selama 30 hari. Namun, pengerjaannya tidak dilakukan oleh kelompok tersebut. Melainkan dikerjakan oleh sebuah CV,” sebut Kajari.

Pihaknya pun sudah turun langsung ke lapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap ketua kelompok. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap ada yang difiktifkan dalam pelaksanaannya. Dima-

na, dalam kelompok ada dicantumkan nama orang yang sudah meninggal dan anak-anak. Ada tukang yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Parahnya lagi, ada upah tukang yang dibayar dan ada yang tidak dibayar, yang berimbas pada pelaksanaan pembangunan cek dam yang terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya, pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan.

Kejaksaan bakal segera meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.

Bahkan, sudah menetapkan calon tersangka dari pejabat Disnakertrans Sumbawa. (arn)

pelanggaran perbedaan jumlah pemilih yang memberikan hak pilih dengan jumlah pemilih yang mendaftar saat proses pemungutan suara, 9 Juli lalu. Sesuai dengan pengajuan pemohon tim pasangan No urut 1 Prabowo-Hatta bahwa di Provinsi NTB terdapat selisih jumlah pemilih di 10 Kota/Kabupaten.

Ketua KPU Bima, Siti Nursusila, S.Ip yang dikonfirmasi menyebutkan khusus di Kabupaten Bima dari 18 kecamatan hanya TPS di 13 Kecamatan yang ditemukan adanya perbedaan seperti yang diajukan pemohon, yakni dengan jumlah 28 TPS. “Jadi di Kabupaten Bima ada sebanyak 28 TPS dari 600 TPS yang kita buka sesuai dengan yang diajukan pemohon,” tandas Nursusila.

Disebutkannya, berdasar-

Kejari Bidik Kasus Dugaan Korupsi Disnakertrans Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Dompu (Suara NTB) Tahun ajaran 2014 – 2015 menjadi awal pemberlakuan kurikulum 2013 di Indonesia. Namun perangkat tekhnis seperti buku pelajaran belum tersedia di sekolah dan guru masih sangat terbatas yang terlatih dengan kurikulum baru. Guru masih diminta mencari sendiri bahan ajar kepada siswa.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Dr Nuril Furkan, M.Pd kepada Suara NTB, Sabtu (9/8) kemarin, mengatakan, pihaknya masih menunggu droping buku dari pusat terkait kurikulum 2013.

Kendati buku belum tersedia di sekolah, namun pihak sekolah telah mengambil sof koppi materi pembelajaran untuk kurikulum 2013. “Sehingga guru bisa langsung mengambil dari sof koppinya,” katanya.

Nuril mengatakan, kesiapan guru telah dilakukan melalui pelatihan bersama LPMP. Kendati hanya sebagian kecul yang sudah dilatih, namun akan tetap disiapkan. Paling tidak, yang sudah dilatih akan menjadi pelatih bagi mereka yang belum mendapat pelatihan. “Kita terus menyiapkan guru-guru terkait kurikulum 2013,” ungkapnya.

Namun Nuril mengatakan, kurikulum 2013 tidak terlalu banyak berubah dari kulum sebelumnya. Hanya saja ada beberapa pembenahan, sehingga lebih sederhana dan interaktif pada kurikulum 2013. “Untuk SD, mata pelajaran Bahasa Inggris ditiadakan,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Bima patut merasa bangga, menyusul masuknya Desa Maria, Kecamatan Wawo sebagai salah satu nominasi dari enam calon juara dalam lomba desa dan kelurahan tingkat nasional. Rencananya, hari ini Camat beserta Kepala Desa dan Ketua LPMD akan hadir di Istana Negara untuk presentasi.

Camat Wawo Syafruddin Daud S.sos yang di konfirmasi, Sabtu (10/8) menyebutkan Desa Maria diketahui masuk nominasi menyusul adanya tembusan surat dari Kemendagri tertanggal 9 Januari 2014. Dalam surat tersebut disebutkan masing-masing enam desa dan enam kelurahan senusantara yang masuk nominasi calon juara lomba.

Khusus untuk lomba Desa, Desa Maria menempati urutan kelima. Urutan pertama ditempati oleh Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Propinsi DIY. Selanjutnya, Desa Pandai Sikek Kecamatan Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumbar. Diikuti Desa Padang Balua Kecamatan Soko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulsel. Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kaltim. Baru kemudian Desa Maria di urutan ke lima. Dan terakhir, Desa Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Sebelumnya masing-masing desa tersebut dan desa lainnya mengirimkan profil.

Desa-desa tersebut dinilai dari 10 kriteria, antara lain bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban dan pertahanan, ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat, PKK, lingkungan hidup dan perpustakaan desa. Kriteriakriteria tersebut sudah dinilai oleh tim dari berbagai kementrian pada beberapa bulan lalu.

Namun desa Maria sendiri, lanjutnya, bisa masuk nominasi karena memiliki berbagai keunikan. Antara lain adanya ‘Uma Lengge’ sebagai bukti kegotong royongan yang masuk dalam situs budaya nasional. tradisi Adu Kepala (taji tuta) yang tak dimiliki daerah lain serta kegotong royongan di mana masyarakat mampu menyalurkan air dari daerah rendah ke daerah dataran tinggi. “Ini lah yang membuat Desa Maria bisa masuk nominasi, dan kita patut merasa bangga,” ujar Syafruddin.

Kabag Humas dan Protokol M Candra Kusumah M.AP menyebutkan rasa bangga dari Pemda sendiri karena Desa Maria bisa masuk nominasi enam calon juara. Untuk itu, Pemda memberikan dukungan secara moril maupun materil termasuk membiayai keberangkatan Camat, Kepala Desa serta LPMD untuk presentasi di Istana Presiden. (use)

kan hasil kroscek tersebut, rupanya di 28 TPS tersebut memang sesuai dengan dugaan yang di ajukan pemohon. Namun disebutkannya kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi. Sebab, kebanyakan kesalahan penulisan angka dalam kolom tersebut. “Kami temukan kesalahan administrasi saja, perselisihan penulisan angka saja,” sebut Nursusila.

Selanjutnya, pihaknya melakukan tugas sesuai penetapan yang dikeluarkan oleh MK. Di mana sebanyak 28 TPS tersebut, akan dibuatkan berita acara dan membawakan berkas-berkas tersebut ke KPU Pusat untuk pembuktian ke MK. Paling telat hasil pembukaan ulang ini dibutuhkan pada Senin ini. “Kami pastikan berkas tersebut sampai tepat waktu,” janjinya.

Bima (Suara NTB) Kotak suara di 28 TPS yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Bima dan kotak suara di 27 TPS di Kabupaten Dompu, Sabtu (10/8) dibuka kembali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dan Dompu. Kotak suara dibuka berdasarkan putusan dan penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 1/PHPU/Data Pilpres/VIII/ 2014 tentang pembukaan kotak suara tersegel dalam rangka pembuktian.

Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di kantor KPUD Bima. Pembukaan oleh masing-masing anggota komisi ini juga diawali oleh Panwaslu dan disaksikan oleh anggota Kepolisian. Pembukaan kembali kotak suara tersebut berdasarkan adanya dugaan

Sambirang Ahmadi

Desa Maria Wakili NTB ke Tingkat Nasional

Halaman 4

(Suar a NTB/ula)

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Sugeng Hariadi

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, Sabtu (9/8) menyebutkan, penyelidikan terhadap kasus dimaksud masih terus dilakukan. Terkait program PPKK Disnakertrans Sumbawa tahun 2013 yang yang digelon-

Disoroti Dana Parkir PPS Rp 10 Miliar

torkan pada tiga lokasi. Yakni di desa Krekeh Kecamatan Unter Iwes, di Kecamatan Maronge dan Kecamatan Buer.

Total dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 750 juta dari APBN. Terbagi dalam tiga lokasi, yang berarti masingmasing Rp 250 juta. Namun, yang kini diduga bermasalah dan kini tengah diselidiki pro-

Pilkada 2015

KPU KSB Telah Ajukan Anggaran Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya sedikit beruntung dari Panitia Pengawas Pemilu (Pan-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini, belum lagi ada kejelasan mengenai nasib Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Sementara Pemkab telah mengalokasikan dana sekitar Rp 10 miliar melalui APBD 2014 untuk PPS yang kini menjadi dana parkir di kas daerah. Inilah yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat.

Salah satunya, datang dari tokoh masyarakat mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Suharto, S.H, M.Si, Sabtu (9/8). Dana Rp 10 Miliar tersebut menjadi sia-sia di tengah ketidakjelasan PPS. Makanya keputusan untuk memarkir anggaran tersebut adalah langkah yang spekulatif dan gegabah. Sebab tak ada satupun yang bisa menjamin kapan PPS terbentuk. “Dana itu harus clear dan terbagi habis. Tidak boleh ada dana yang tersimpan,” tandasnya.

Padahal di sisi lain, banyak kebutuhan masyarakat yang masih belum terakomodir. Katakanlah , seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kecil yang butuh modal usaha. Namun, keputusan memarkir anggaran PPS, justru mencederai disiplin anggaran.

Suharto pun tak bisa menerima kalau alasan dana itu diparkir untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu PPS terbentuk. Sebab UU Otonomi memberi ruang bagi daerah untuk membuka jalur komunikasi transaksi dengan pihak ketiga, baik antarkabupaten, dengan pemerintah pusat dan lainnya untuk melakukan pinjaman. Langkah ini lebih bagus daripada mengambil sikap memarkirkan anggaran yang kemudian mengabaikan kepentingan masyarakat. “Dana itu menjadi tidak jelas jika pengalokasiannya juga untuk kepentingan yang belum memiliki kejelasan. Anggaran ini tidak bermanfaat,” tukasnya, seraya menyatakan, menjadi berbeda dengan bentuk dana tak terduga untuk bencana alam karena memang diatur dalam perundang-undangan.

Dana itu harus ada dan menjadi dana talangan untuk mengatasi hal-hal yang bersifat mendadak.

Namun bukan berarti penolakannya terhadap pemarkiran anggaran PPS, berarti menolak PPS. Sebab diyakininya, PPS adalah sebuah keniscayaan dan tidak ada alasan mengatakan Khaeruddin tidak untuk PPS. (arn)

waslu) setempat. Sebab untuk persiapan anggaran jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 KSB, KPU telah mengusulkan anggaran untuk tahapan Pilkada tahun anggaran 2014 ini.

“Untuk anggaran Pilkada di 2014 ini kita sudah mengajukan ke pemerintah,” terang ketua KPU KSB, Khaeruddin, SE kepada media ini, Minggu (10/8).

Khaeruddin enggan menyebutkan angka pasti jumlah anggaran yang diajukannya untuk membiayai tahapan Pilkada 2015 di tahun ini. Namun ia menyebutkan, sebelumnya untuk membiayai tahapan Pilkada yang akan dimulai bulan Oktober mendatang, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemda setempat untuk anggarannya. “Saya tidak tahu dengan Panwaslu, yang jelas kalau kami mengajukan anggaran di tahun ini,” ujarnya.

“Yang jelas kita hitung kebutuhan anggaran untuk dua kali puta-

ran pemilihan,” papar Khaeruddin.

Selanjutnya ditanya berapa anggaran yang direalisasikan oleh Pemda KSB dari total anggaran yang diajukan, mengingat saat ini pemerintah baru saja menetapkan APBD Perubahan 2014?

Khaeruddin kembali menyatakan, belum mengetahuinya.

Ia menyebutkan, hingga kini pihaknya belum diajak berkoordinasi dengan pemerintah setempat. “Realisasinya berapa kami juga belum tahu, karena kita belum ketemu atau diajak komunikasi lagi oleh pemerintah,” tegasnya.

Sepanjang tahun 2014 ini sejumlah agenda tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) 2015 mendatang akan mulai dilaksankan oleh KPU. Khaeruddin memaparakan di antaranya menyusun aturan-aturan, membnetuk panita pelaksana dari kecamatan hingga TPS dan melakukan pemutakhiran data pemilih. Dan untuk kelancaran kegiatan tersebut tentunya membutuhkan biaya operasional. “Kita jalan mulai bulan Oktober dan harapan kita semua bisa berjalan lancar sampai pelantikan pasangan calon terpilih nantinya,” imbuh Khaeruddin. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

NW Menjadi Kekuatan Penentu Kemajuan Islam di Indonesia Dari Hal. 1 Hadir pada kesempatan itu, Putri Maulana Syekh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, Gubernur NTB yang juga Ketua Umum Dewan Tanfidziah PBNW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta seluruh pengurus NW dan pejabat lingkup Pemprov NTB. Dijelaskan, makna yang terkandung pada kata NW merupakan tidak ada perbedaan kebangsaan dan keagamaan. Artinya, antara agama dan bangsa menyatu satu sama lain. Sehingga, NW dapat menjadi penentu kekuatan kemajuan umat Islam di NTB khususnya dan Indonesia umumnya. ‘’Harapan saya, peringatan ini menjadi kekuatan kemajuan umat Islam di Indonesia,’’ harapnya.

Secara kelembagaan ditegaskan, NW dan organisasi masyarakat (ormas) Islam lainya, membangun sebuah pergerakan secara bersama untuk berjihad menjadikan Indonesia aman dan damai.

Disebutkan, dari sekitar 240 juta jiwa penduduk Indonesia, 88,2 persen adalah umat muslim. Artinya, dengan jumlah 210 juta umat Islam, menjadi kekuatan yang mampu menjaga kekuatan umat Islam. ‘’Maju mundurnya Indonesia, ditentukan maju mundurnya umat Islam,’’ ujarnya.

Oleh karena itu Din Syamsuddin berharap, NW dan umat Islam umumnya memiliki tanggung jawab, untuk menjaga kehormatan, keharmonisan dengan agama lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Tanfidziah PBNW Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, peringatan Hultah NWDI merupakan refleksi untuk mengingat perjuangan, kegigihan dan sejarah maulana syaikh yang datang ke Lombok mengajarkan ilmu agama. Dia berharap, agar pengurus dan jemaah mempertahankan dan sama – sama menjaga NW sebagai organisasi dakwah.

TGB dan Ribuan Jemaah Teteskan Airmata Usia NWDI nampaknya bisa dikatakan sudah uzur bila disamakan dengan usia manusia saat ini. Bayangkan dengan usia manusia yang hampir satu abad tersebut, sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Akan tetapi, NWDI diusianya yang uzur justru menunjukkan kejayaan dan eksistensinya merangkul serta melebarkan sayapnya di tingkat nasional dan bahkan internasional. Khusus di tingkat nasional, NW sudah mulai diakui dengan berdirinya cabang – cabang di masing – masing provinsi. Sementara di tingkat internasional, alumni atau kader NW menjadi orang – orang terdidik dengan segudang prestasi.

Euforia kemeriahan Hultah NWDI ke – 79 terlihat jelas di seantero Pulau Lombok dan bahkan Pulau sumbawa. Tidak heran, setiap tahun ratusan dan bahkan ribuan jemaah ber-

desakan memenuhi lorong – lorong. Tidak hanya itu, ruas jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dan bahkan Taman Kota Selong, disesaki pengunjung.

Kehadiran ribuan umat yang itu sebagai bentuk mengingat dan menghormati jasa pendiri NW tersebut. Tak ayal, Gubernur NTB, dan ribuan jemaah meneteskan airmata mengingat perjuang dan riwayat renungan masa yang ditulis maulana syaikh.

Tuan Guru Bajang (TGB)—-sapaan Gubernur NTB, tidak kuasa menahan air mata. Sorban putih yang dikenakan terlihat basah dan beberapa menit, ceramahnya terhenti di hadapan para jemaah. Sontak, jemaah yang hadir ikut meneteskan air mata melihat TGB terdiam dan meneteskan airmata. Bukan tidak ada alasan TGH terdiam dan menangis saat itu.

Perjuangan kakeknya maulana syaikh dinilai sangat berat. Berdakwah dari pelosok ke pelosok, demi mengajarkan Islam kepada masyarakat Sasak saat itu.

Hasil perjuangan 79 tahun silam, sudah dirasakan oleh ribuan masyarakat di NTB dari tangan seorang Almagfurullah TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. Keberhasilan tersebut diantaranya, berdirinya pondok pesantren, madrasah atau sekolah secara berjenjang dan lahirnya generasi NW yang berprestasi tingkat provinsi, nasional bahkan internasional.

TGB pada kesempatan itu memberikan lima pesan kepada kader – kader NW. Pertama, kader NW harus selalu bersyukur. Kedua, menggali ilmu dan nilai perjuangan maulana syaikh.

Ketiga, kader atau pengurus NW tetap menjaga kekompakan. Kekompakan dimaksud, dengan semakin berkembangnya NW tidak menutup kemungkinan banyak cobaan, fitnah dan godaan baik politik, jabatan dan lain sebagainya yang memecah serta mengaburkan persatuan antarpengurus. Keempat, bangun persaudaran. Dan terakhir, seluruh jemaah dan pengurus, agar meluruskan niat. ‘’Ada lima pesan saya untuk menjaga NW dan menghargai perjuangan ninikda maulana syaikh,’’ pesan TGB. Ditegaskan pula bahwa pengurus, kader dan jemaah NW, tidak menyerahkan tanggung jawab kepada satu orang saja. Keberlangsungan atau berkembangnya NW menjadi tanggung jawab bersama kader dan jemaah. Selain itu, kebaikan – kebaikan atau ilmu yang diajarkan oleh maulana syaikh, agar tetap diamalkan, dijaga serta dipelihara. Sehingga, umat Islam saling mencintai antarsesama dan tidak terpecah belah. (cem)

Preseden Buruk bagi Pariwisata Loteng Dari Hal. 1 situasi tersebut justru menjadi preseden buruk bagi dunia pariwisata Loteng sendiri. ‘’Terus terang kita prihatin mendengar hal ini. Karena ini preseden buruk bagi pariwisata kita yang saat ini tengah berkembang pesat dan menjadi perhatian internasional,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya mendesak semua pihak segera merapatkan barisan. Terutama Pemkab Loteng, untuk bagaimana memecahkan persoalan keamanan tersebut.

Persoalan tersebut, ungkap politisi asal Partai Demokrat ini, harus segera diselesaikan dan dituntaskan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada penyelesaian. Yang nantinya justru bisa mengahambat perkembangan dunia pariwisata Loteng. ‘’Harus ada upaya segera dan konkret dalam menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini jangan hanya teori saja. Tapi yang penting realisasi di lapangan. Banyak lembaga atau organisasi kepariwisataan yang ada di bawah. Dan, pemerintah daerah harus mendukung dan memperkuat. Supaya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan bisa meningkat. ‘’Ada pam pantai, pam wisata serta organisasi lainnya di lapangan. Itu harus didukung oleh pemerintah daerah. Bukan hanya dukungan moral, tapi juga dukungan fasilitas. Supaya kepedulian masyarakat bisa tumbuh.

Karena mereka juga merasa diperhatikan oleh pemerintah daerah,” terang Samsul.

Tidak ada artinya, memili-

ki objek wisata yang begitu indah. Jika tidak kemudian didukung situasi wilayah yang aman dan nyaman.

Karena wisatawan tentunya mau berkunjung ke daerah yang aman. ‘’Bukannya daerah yang rawan. Jadi wajar kalau kemudian kunjungan wisatawan turun.

Jika daerah yang dituju tidak aman.”

“Percuma kita punya pantai yang begitu indah, kalau wilayahnya tidak aman,” ujar anggota Dewan yang kembali terpilih sebagai anggota Dewan Loteng perideo 2014-2019 ini.

Dan, pihaknya siap mendukung penuh program Pemkab Loteng yang berkaitan dengan menciptakan keamanan di kawasan wisata.

Sebelumnya, Herman, salah satu pelaku pariwista Loteng, mengaku kalau potensi pariwisata Loteng sangat luar biasa. Bahkan tidak ada daerah yang bisa menyamai potensi yang dimiliki Loteng. Namun pada kenyataanya, perkembangan pariwisata Loteng justru berjalan lamban. Salah satunya, karena belum terjaminnya rasa aman. Terutama bagi wisatawan mancanegara.

“Kita jangan pernah berharap pariwisata akan bisa maju dan berkembang. Kalau keamanan di kawasan wisata belum terjamin.

Karena mustahil wisatawan mau datang, jika tidak ada jaminan keamanan,” kata Herman yang mengaku sudah bergelut di dunia pariwisata Loteng sejak tahun 1986 lalu. (kir)

Halaman 5

Parpol Masih Sentralistik

Menuju Geopark Dunia

Hasil MK Bisa Pengaruhi Peta Asesor Unesco Tinjau Lima Geosites Rinjani Koalisi di NTB Mataram (Suara NTB) Meski kebanyakan mengaku demokratis, namun, sesungguhnya pola pengambilan kebijakan di kebanyakan parpol di Indonesia masih bersifat sentralistik. Karakter semacam inilah yang akan membuat peta politik di NTB nantinya, masih akan sangat bergantung pada pergeseran kekuasaan di pusat.

Demikian salah satu benang merah yang mencuat dari perbincangan Suara NTB dengan pemerhati masalah politik NTB, Drs. Darmansyah, M.Si, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, saat ini parpol – parpol besar di NTB, yang tergabung ke Koalisi Merah Putih di Pilpres 2014 berencana melanjutkan koalisi ini ke agenda – agenda yang lebih lanjut. Perkembangan ini sempat membuat PDIP – yang tentu saja tidak ikut dalam koalisi ini bereaksi cukup kencang.

Namun, menurut Darmansyah, sesungguhnya perkembangan politik saat ini di NTB belum dapat menjadi

gambaran penuh dari apa yang akan terjadi nanti. Sebab, saat ini masih ada sejumlah faktor yang akan dapat menentukan arah kebijakan koalisi di NTB. Ia menyebutkan, salah satu faktor itu antara lain, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa Pilpres 2014 antara kubu Prabowo – Hatta sebagai penggugat dengan KPU RI. ‘’Betul, hasil MK itu akan menentukan seperti itu. Karena itu nanti akan menentukan bagaimana peta koalisi di daerah,’’ ujarnya. Menurutnya, pergeseran kekuasaan yang terjadi di tingkat pusat sudah pasti akan berimbas ke daerah. Sebab, parpol – parpol di Indonesia sesungguhnya masih menganut sistem oligarki di mana sekelompok elite parpol menjadi penentu kebijakan apapun yang diambil.

Karena itulah, pergantian kepemimpinan di parpol – parpol besar di Indonesia bisa membuat koalisi apapun di tingkat daerah bisa buyar.

Terlebih, saat ini sejumlah parpol seperti Golkar dan PPP sudah mulai membahas suksesi kepemimpinan. Lahirnya pemimpin baru yang memilih afiliasi politik ke kubu seberang, bisa melahirkan kecenderungan serupa juga ke tingkat daerah. ‘’Terutama yang ada di Koalisi Merah Putih itu, ya Golkar, ya PPP yang sudah gonjang ganjing kita lihat itu,’’ ujarnya.

Ia menilai, saat ini para politisi di daerah, termasuk di NTB juga sedang mereka – reka, menduga – duga siapa yang akan naik ke pucuk pimpinan parpol mereka nanti. ‘’Mereka tentu saja akan mencari tempat berlindung. Kalau Golkar juga beringin, saya kira akan mencari tempat yang teduh. Jadi mereka juga akan mencari, siapa yang kira – kira akan duduk di puncak kepemimpinan Golkar. Saya kira ini juga nanti akan di banyak daerah di provinsi – provinsi, DPD 1 dan DPD 2, tentu petanya akan bergeser juga,’’ pungkasnya. (aan)

Kasus Jembatan Cemara Berlanjut

Kejaksaan Mulai Koordinasi dengan Ahli Mataram (Suara NTB) Sempat “istirahat” karena libur Lebaran, Kejaksaan Negeri Mataram kini mulai menggenjot sejumlah kasus korupsi. Kasus baru yang sedang disasar adalah proyek Jembatan Cemara, Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar).

Sejauh penanganan kasus sejak awal Juni ini, Kejaksaan sudah meminta keterangan hampir semua pihak yang berkitan langsung dengan proyek senilai Rp 4 miliar lebih itu. “Sekarang kami tinggal fokus untuk koordinasi dengan ahli,” kata Kajari Mataram melalui Kasi Pidsus Hendry Antoro, S.Ag, SH, MH menjwab Suara NTB, Sabtu (9/8).

Koordinasi dengan ahli ini bagian dari cara pihakn-

ya melanjutkan penanganan kasus. Juga bagian dari cara memperhitungkan langkah penyelidikan perkara, guna mengidentifikasi indikasi kerugian negara. Karena ini berkaitan juga dengan kapasitas ahli, waktu yang tepat dan biaya yang diperlukan. Sehingga bagi pihaknya, melibatkan ahli sangat penting untuk menilai proyek secara fisik, berdasarkan data kontrak dengan rekanan sebagai pembanding.

“Secara lisan koordinasi dengan ahli sudah kami lakukan.

Tapi realisasinya (cek fisik) masih kami koordinasikan lagi,” terang Hendry.

Kejaksaan juga memastikan untuk tahap penyelidikan terkait dengan kesaksian para pihak terkait, dianggap sudah lengkap sementara ini. Karena dalam pemeriksaan sebel-

umnya, sudah dilakukan terhadap kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sampai dengan panitia pengawas dan penerima barang.

Dari rangkaian pemeriksaan saksi itu, disimpulkan pihaknya merasa perlu untuk melibatkan ahli. Ini untuk menemukan indikasi penyimpangan dari sisi spesifikasi proyek. Namun catatan Hendry, bahwa proses penyelidikan ini masih seputar untuk menemukan unsur yuridis dalam indikasi penyimpangan. “Sehingga kalau ada bukti kuat, kami lanjutkan ke penyidikan. Jika tidak, ya kita evaluasi lagi,” tegasnya. (ars)

Tolak Gerakan ISIS Dari Hal. 1 Apalagi tambahnya, memaksa kehendak, membunuh dan menghancurkan rumah ibadah kepercayaan non muslim. Dijelaskan, pada dasarnya watak Islam adalah agama kasih sayang dan tidak menginginkan adanya perpecahan dan permusuhan antarumat beragama. Islam

adalah agama yang menyebarkan rahmatanlilalamin. ‘’Berdasarkan hal tersebut, MUI bersama seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan ukhuwah islamiyah menolak gerakan tersebut,” tegasnya.

Kabar dari kepolisian ujar Din Syamsuddin, ISIS sudah masuk ke NTB khususnya di bagian Bima, Dompu dan

Sumbawa. Dia menyerukan kepada anak – anak muda, agar tidak terpengaruh dengan paham tersebut. Artinya, tetap kembali kepada ajaran Islam, jika ada ilmu atau pemahaman yang didapatkan dari luar. Selain itu, dengan posisi Islam sebagai agama moderat, masyarakat tidak terjebak dengan aliran yang mengatasnamakan jihad. (cem)

Belum Ditangani Maksimal Dari Hal. 1 “Saya pikir selama ini aman – aman saja disana.

Karena sejauh ini tidak ada informasi kejadian yang mengkhawatirkan,” kata Direktur Dit Pamobvit Polda NTB, Kombes. Pol. Ruslan menjawab Suara NTB, dikonfirmasi terkait keluhan sejumlah pelaku pariwisata Loteng sebelumnya.

Ia beberapa kali berkomunikasi dengan pihak Dinas Pariwisata setempat, pun tidak ada penyampaian tentang kekhawatiran dimaksud. ‘’Saya sering berkomunikasi dengan Lalu Putrie (Kepala Dinas Pariwisata Loteng), tidak ada kabar itu (gangguan kamtibmas di pantai Selatan),” terang Ruslan. Tapi meski wilayah pantai menjadi kewenangannya dalam pengawasan objek vital, ia tidak serta merta bisa intervensi dalam hal pengamanan, karena bagaimana pun juga menjadi wilayah hukum Polres

Loteng. Sehingga ketika ada keluhan soal keamanan, biasanya disampaikan langsung ke Kapolres setempat. Jika dirasa perlu untuk bantuan (back up) keamanan, maka Polres bisa berkoordinasi dengan Polda kaitan dengan tambahan personel dan sarana pengamanan.

“Bahkan di Lombok Tengah kan ada Kasat Pam Obvit, masih Plt. Tapi itu di bawah kendali Polres Lombok Tengah,” terangnya.

Sementara yang bisa dipenuhi adalah, dibangunnya pos subsektor di kawasan Pantai Selong Belanak Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat. Di pantai ini, sudah dijaga sekitar 15 personel secara bergilir, untuk mengawasi fasilitas pariwisata di Desa Selong Belanak tersebut.

Sementara untuk wilayah pantai diawasi Direktorat Polair.

Hanya di titik ini saja sementara yang ada pos pengamanan.

Sedangkan areal pariwisata lainnya diakui belum bisa ter-

pantau maksimal.

Tapi tak berarti pihaknya tutup mata dengan adanya informasi itu, apalagi datang langsung dari para pelaku pariwisata yang butuh jaminan keamanan untuk mendulang datangnya kunjungan wisatawan. Bahkan ia sangat memahami, sedikit saja gangguan keamanan, maka berpengaruh pada citra pariwisata.

Dampaknya tidak hanya kepada pengusaha pariwisata, tapi juga daerah.

Untuk itu, ke depan ia sangat berharap ketika ada keluhan semacam ini disampaikan langsung, baik melalui Polres Loteng atau Polda NTB, khususnya Pamobvit.

Pemda bersama organisasi atau pelaku pariwisata lainnya bersama pihaknya bisa saling support. Ketika membutuhkan keamanan, apalagi kaitan dengan personel dan fasilitas operasional pendukung, maka pihaknya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lokasi wisata. (ars)

Mataram (Suara NTB) Asesor geopark dunia dari Unesco, Prof. Watanabe meninjau limalokasiyangmenjadisitusgeologi (geosites) Rinjani. Peninjauan itu dalam rangka pre-assesment geopark Rinjani yang akan diusulkan menjadi geopark dunia.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si pada penyambutan asesor Unesco itu di Ruang VIP Bandara Internasional Lombok (BIL). Dengan kedatangan asesor Unesco itu diharapkan geopark Rinjani bisa segera diusulkan dan ditetapkan menjadi geopark dunia.

Dengan kedatangan Prof. Watanabe itu diharapkan juga ada masukan-masukan terhadap kekurangan yang nantinya dijumpai di lapangan terkait dengan geopark Rinjani. ‘’Sebuah kebanggaan bagi kami akan memuluskan, segala sesuatunya semakin lancar terutama dokumen usulan kami supaya ini jadi bagian geopark dunia,’’ katanya.

Dikatakan, tekad dan niat pemerintah daerah supaya Rinjani dapat menjadi bagian dari jaringan geopark dunia sangat besar. “ Niat kami sangat besar menjadikan ini sebagai bagian dari geopark dunia. Berkat kedatangan ini kami harapkan ada masukan, koreksi dan sebagainya sehingga geopark Rinjani bisa diterima Unesco. Selama berada di Lombok akan banyak manfaat sehingga apa yang kami niatkan,

yang menjadi harapan semua masyarakat NTB,”pungkasnya.

Pantauan Suara NTB, usai acara penyambutan di BIL, asesor Unesco itu langsung dibawa ke sejumlah geosites Rinjani.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah air terjun Benang Kelambu Desa Aik Beriq Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah. Air terjun ini berdekatan dengan air terjun Benang Stokel.

Pada kesempatan itu, Prof.

Watanabe menanyakan tentang upaya-upaya yng dilakukan pemerintah untuk mempertahankan situs geologi tersebut.

Selain itu, ia juga menanyakan konsep pengembangannya ke depan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Taman Narmada, Lombok Barat. Miniatur Danau Segara Anak ini merupakan salah satu geosites Geopark Rinjani. Di lokasi tersebut, asesor Unesco itu mendapatkan penjelasan rinci mengenai Taman Narmada yang merupakan salah satu peninggalan raja Karangasem Bali.

Kemudian perjalanan dilanjutkan ke geosites berikutnya di Lombok Barat seperti Pantai Batu Bolong. Lokasi tersebut terdapat situs geologi dari letusan Gunung Rinjani yang terlihat dari struktur batuannya. Setelah itu, dilanjutkan ke Malimbu. Disana terdapat situs geologi yang berkaitan dengan Rinjani. Satu situs geologi yang akan dikunjungi adalah Gili Trawangan. (nas)

(Suara NTB/nas)

TINJAU - Asesor geopark dunia dari Unesco, Prof. Watanabe meninjau lima lokasi yang menjadi situs geologi (geosites) Rinjani, salah satunya Pantai Batu Bolong.

Pimpinan Sementara Ajak Anggota DPRD Kota Mataram Kerja Cepat Dari Hal. 1 Minggu kedua Bulan Agustus ada dua kegiatan, yakni pembentukan komposisi pimpinan dan anggota fraksi-fraksi dewan dan orientasi pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram diklat.

Minggu ketiga dan keempat Bulan Agustus pembentukan komposisi pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Kota Mataram komisi-komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan legislasi dan badan kehormatan.

Minggu pertama Bulan September persiapan pelaksanaan rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah pimpinan DPRD Kota Mataram masa jabatan 2014 – 2019. Minggu kedua dan ketiga Bulan September pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015. Minggu keempat Bulan September kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Kota Mataram di dalam daerah.

Minggu pertama, kedua dan ketiga Bulan Oktober penyampaian, pembahasan dan penetapan paket Raperda yang diajukan oleh kepala daerah. Minggu keempat Bulan Oktober penyampaian aspirasi masyarakat di masingmasing daerah pemilihan reses. Minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat Bulan

November penyampaian, pembahasan dan penetapan nota keuangan dan rancangan APBD Kota Mataram.

Menyikapi desakan pembahasan tata tertib dewan, HDS mengungkapkan, untuk pembahasan tatib, pihaknya masih terkendala belum mendapatkan undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang baru. UU MD3 yang baru dibutuhkan sebagai acuan untuk menyusun draf tata tertib DPRD Kota Mataram. ‘’UU MD3 ini belum resmi kita terima,” akunya.

Upaya untuk mendapatkan acuan resmi tersebut, DPRD Kota Mataram telah dua kali mengirim utusan ke Kemendagri. ‘’Termasuk kami juga sudah berkonsultasi dengan Pemprov,” sebutnya. HDS menegaskan, bahwa sebelum ada aturan yang baru, pihaknya akan mengacu pada UU MD3 yang lama. Meskipun nantinya UU MD3 yang baru sudah turun, pihaknya tentu tidak akan serta merta meniadakan tata tertib yang lama.

Menurut HDS, penyusunan tata tertib DPRD Kota Mataram akan segera dilakukan pascaterbentuknya fraksifraksi di DPRD Kota Mataram. kemudian dilanjutkan dengan pengisian alat kelengkapan Dewan. HDS bahkan memberikan gambaran jadwal kegiatan DPRD Kota Mataram pada masa sidang terakhir untuk periode 2009 – 2014. (fit/*)

Wisatawan Republik Dominika Tewas di Gunung Rinjani Dari Hal. 1 Sabtu sekitar pukul 24.00 Wita jenazah korban baru bisa dievakuasi.

Adapun kronologis kejadiannya, saat pulang dari pendakian sekitar pukul 20.30 Wita korban terjatuh di Sungai Keting dengan kedalaman kurang lebih 15 meter. Diduga kuat akibat benturan di kepalanya, korban begitu terjatuh langsung tewas di tempat.

“Dari informasi sementara yang saya terima, korban awalnya dalam kondisi sakit ketika melakukan pendakian dan meminta tolong untuk segera

dievakuasi secepatnya, akhirnya ada tukang ojek yang naik untuk mengevakuasi,” katanya.

Ketika dalam perjalanan dari pos dua, kata dia, korban mengalami kecelakaan dan kemungkinan terperosok ke dalam jurang sehingga menyebabkan wisatawan asing tersebut meninggal dunia.

“Namun kami masih belum berani memastikan apakah memang benar meninggal dunia karena kecelakaan atau ada penyebab lain. Kami masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian,” ujarnya.

Mario Alpanso Rodriguez

diketahui melakukan pendakian ke Gunung Rinjani seorang diri pada Jumat (8/8), melalui jalur Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Jenazah warga negara asing itu dievakuasi oleh puluhan porter, petugas kesehatan dan petugas TNGR dari lokasi kejadian, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selong, Kabupaten Lombok Timur. ‘’Informasi yang saya terima korban akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, tapi saya belum tahu pasti kapan karena saya juga masih mengumpulkan

keterangan-keterangan dari lapangan,’’ kata Agus.

Menurut dia, kendaraan bermotor dilarang masuk ke jalur pendakian, namun entah karena alasan apa, sehingga ada warga yang berani membawa sepeda motor untuk melakukan evakuasi.

“Selama ini kami tidak membolehkan kendaraan naik ke jalur pendakian karena medannya berat dan terjal, apalagi tengah malam. Tapi untuk lebih jelasnya, kami menunggu hasil penyelidikan polisi,” kata Agus.

Korban informasinya dijemput menggunakan sepe-

da motor memasuki kawasan TNGR. Meski sejatinya tidak diperbolehkan, sepeda motor memaksa masuk melewati medan yang memang tidak cocok untuk sepeda motor.

Akibatnya, sepeda motor mengalami kecelakaan dan si korban terpeleset jatuh ke sungai hingga tewas. ‘’Demikian yang bisa kami informasikan, selebihnya kami menunggu penyelidikan kepolisian,’’ ujarnya.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Komang Samia yang coba dikonfirmasi via ponselnya, belum memberikan jawaban. (rus/ant/Bali Post)

OPINI

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Halaman 6

Suara Mayoritas, Runtuhnya Dominasi Partai dan ’’Money Politics’’ Selatan yang Terlupakan LOMBOK menyimpan banyak keajaibannya di bagian selatan pulau ini. Salah satu keajaiban itu adalah keindahan yang eksotis serta budayanya yang khas. Sayangnya, keindahan ini rupanya tak berjalan beriringan dengan kehidupan sosial ekonomi yang dialami masyarakat di sana.

Inilah yang kemudian melahirkan begitu banyak tragedi ; dari konflik hingga kriminalitas yang berintensitas tinggi.

Kabar soal semakin meningkatnya gangguan keamanan di kawasan selatan yang menjadi kawasan wisata di Lombok Tengah ini memang memprihatinkan. Betapa tidak, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat Loteng bagian selatan.

Di kawasan ini, sektor pertanian memang sulit diharapkan karena kondisi geografisnya yang kering dan ketersediaan air yang sulit. Maka, wajar saja jika sektor pariwisata menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan di kawasan yang terkenal dengan garis pantai yang menawan ini.

Namun, mengelola sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan jelas membutuhkan komitmen yang kuat dari masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Meski terdengar klise, faktor ini memang menjadi salah satu faktor utama yang sangat erat kaitannya dengan kenyamanan wisatawan yang datang.

Terbukti, sejumlah pengelola hotel dan penginapan di Loteng bagian selatan menemukan bahwa peningkatan eskalasi gangguan keamanan itu beriringan kejadiannya dengan menurunnya angka kunjungan ke hotel dan penginapan mereka.

Para pengelola hotel merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari terganggunya stabilitas keamanan di kawasan wisata akhir-akhir ini. Dalam pertemuan akhir pekan lalu, mereka mengaku jumlah wisatawan yang menginap tidak kunjung meningkat, bahkan terkesan terus berkurang dari waktu ke waktu.

Padahal pengelola hotel yang satu bersama pengelola hotel lainnya mengaku sudah berupaya maksimal memikat wisatawan supaya mau datang dan berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Loteng. Bahkan, mereka kabarnya ikut menginap di fasilitas penginapan yang ada.

Namun tetap saja, kondisi keamanan yang begitu mengkhawatirkan membuat wisatawan enggan datang.

Hal ini tentu disayangkan karena menurut mereka, potensi objek wisata yang dimiliki Loteng bagian selatan sangat luar biasa. Bahkan, bisa dikatakan merupakan yang terindah di dunia.

Untuk merespon kondisi tersebut, Pemkab Loteng memang telah mengumpulkan pelaku wisata, mulai dari kepala desa dan kepala dusun yang ada di kawasan wisata itu dan para stakeholder terkait lainnya. Pertemuan ini sudah seharusnya melahirkan aksi nyata yang bisa menjadi jalan keluar dari gangguan keamanan yang terjadi.

Yang paling bertanggungjawab untuk menangani persoalan keamanan tentu saja aparat kepolisian yang bertugas. Namun, melihat eskalasi gangguan yang ada dan kemampuan aparat keamanan kita, tidak adil rasanya menumpukan seluruh tanggungjawab di pundak mereka.

Karena itulah, kerjasama dengan para kepala desa dan dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu dikembangkan. Terobosan – terobosan lain pun perlu dipikirkan untuk memastikan bahwa gangguan keamanan di kawasan ini bisa ditekan sedemikian rupa.

Yang jelas, keluhan terkait gangguan keamanan tentu haruslah menjadi perhatian bersama. Sebab, jika aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat gagal mengawal keamanan, ketertiban dan kenyamanan di kawasan ini, sulit rasanya kita bisa berharap kawasan ini akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang. Selatan yang indah itu, tidak akan tinggal di kenangan para wisatawan. Sebaliknya, ia akan menjadi selatan yang ingin terlupakan. (*)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, kemudian menetapkan bahwa seorang calon DPR/DPRD terpilih berdasarkan dukungan suara mayoritas.

Sebagaimana dimaklumi Pasal 214 menentukan standar ganda, bahwa calon DPR/DPRD terpilih berdasarkan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon. eputusan MK yang berani dan reformatif ini merupakan kemenangan kedaulatan rakyat dan pertanda kita menuju tahap kematangan demokrasi di Indonesia. Dampak langsung dari keputusan ini meruntuhkan dominasi partai yang selama ini sangat berperan menentukan seseorang menjadi calon anggota legislatif, dan tentu saja hal ini juga menghilangkan peluang terjadinya money politics dan praktik nepotisme (Gus Dur, dalam running teks TV One) dalam proses penyusunan calon legislatif.

Keputusan ini juga tepat sesuai ajaran/ faham konstitusionalisme, MK harus menjaga agar UUD 1945 sebagai konstitusi tetap berfungsi mengendalikan kekuasaan yang gamang. Para ahli hukum tata negara dan politik sudah lama mengatakan, bahwa ada tiga syarat legitimasi (keabsahan) seseorang dalam kekuasaan, yaitu adanya dukungan suara mayoritas dalam Pemilu (legitimasi sosial politik), Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (legitimasi yuridis) dan Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil, transparan dan akuntabel tanpa adanya pelanggaran etika/moral, seperti money politics (legitimasi ethis moral).

Bahkan lebih ekstrim lagi dikatakan, bahwa dukungan suara mayoritas dalam Pemilu merupakan syarat mutlak dalam membentuk pemerintahan yang demokratis berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Miriam Budiardjo (2008) mengatakan, satu-satunya tolok ukur yang sah untuk demokrasi, adalah suara mayoritas. Prinsip suara mayoritas selama kurang lebih 30 tahun dimanipulasi oleh Rezim Orba dengan menetapkan bahwa sebahagian anggota MPR, DPR dan DPRD diangkat oleh pemerintah (eksekutif).

Dampak politis dan hukumnya, anggota parlemen kita (MPR, DPR/DPRD) tidak tunduk pada kemauan rakyat tapi tunduk dan taat kepada lembaga atau pejabat yang mengangkatnya. Terjadi penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, menyebabkan pemerintahan menjadi absolut/otoriter. Kedaulatan bukan di tangan rakyat, tapi di tangan lembaga politik, di tingkat infra struktur politik yaitu parpol dan di tingkat supra struktur politik, yaitu di tangan presiden, gubernur, bupati dengan mensubordinasi lembaga parlemen (MPR, DPR dan DPRD).

Lembaga parlemen kita hanya menjadi tukang ketuk palu dan tukang stempel atas kemauan para penguasa (eksekutif), baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tidak boleh terjadi lagi karena menyengsarakan rakyat. Dari segi hukum, isi muatan rumusan Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 merupakan tindakan pelanggaran konstitusi, bertentangan terhadap asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Alinea II, IV Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia, dan secara formal positum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke III, yang menegaskan, bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” .

Sungguh sangat memprihatinkan pembentuk UU, yaitu DPR karena kepentingan

Oleh :

Dr. Lalu Said Ruhpina, SH. MS. dan Lalu Ziad Rahman Ghozali (Penulis Mahasiswa Pasca S3 Unibraw Malang dengan Desertasi Kedaulatan Rakyat dan Pemilu) politik memanipulasi asas kedaulatan rakyat ini, di samping tidak taat asas dalam membentuk undang-undang. Rumusan Pasal 214 merupakan sebuah konflik norma (conflict of norm) secara hirarkis berhadapan dengan norma/kaidah yang tercantum dalam konstitusi (UUD 1945). Bertentangan dengan dasar penyusunan norma atau kaidah hukum yang tersusun secara bertingkat (hirarkis) sesuai ajaran Stufenaufbau des Rechts Theorie Hans Kelsen/Nawiasky dalam membentuk sistem hukum yang kita anut.

Norma atau kaidah hukum yang kedudukannya lebih tinggi menjadi dasar dan sumber penyusunan norma atau kaidah hukum yang lebih rendah. Karena itu pula, kita harus berpegang pada asas hukum “lex superiore derogat legi inferiore” dalam memberlakukan ketentuan hukum. Memang suatu tindakan yang sangat fatal dan kita bisa lihat dari fenomena bagaimana pengurus partai pusat juga beberapa di daerah mengajukan anak/isterinya menjadi calon anggota legislatif atau parlemen dengan nomer urut atas/kecil, padahal mungkin belum ada prestasi yang menonjol dalam bidang poleksosbud, sehingga belum dikenal luas dalam masyarakat di daerah.

Tentu saja demokrasi yang dengan susah payah dibangun melalui reformasi dalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis dan sehat terganggu. Ini tantangan bagi kita rakyat yang sadar akan eksistensi bangsa/negara di tengah-tengah arus globalisasi yang mengancam. Dari segi hakihat dan historis tujuan kita membentuk negara, maka tidak ada jalan dan cara lain kecuali harus mengupayakan pemerintahan yang demokratis dimana semua orang/rakyat seluruhnya terlibat dalam setiap proses politik yang akan menentukan nasibnya ke depan.

Adanya partai dan lembaga perwakilan (indirect democracy) tidak otomatis mengesampingkan kedaulatan rakyat.

Sekarang bagaimana kedepan. Kedepan jelas hanya orang-orang yang dikenal karena prestasi/jasanya (track recortnya) dan dekat dengan rakyat pemilih disuatu wilayah atau distrik itulah yang akan bisa dipilih menjadi anggota parlemen (legislatif). Bagaimana dengan masa depan partai agar tetap eksis. Partai harus merekrut orang-orang terbaik dan punya basis massa secara nasional dan daerah untuk menjadi kadernya, jikalau partai tidak mau ditinggal oleh massa rakyat.

Khusus untuk NTB disarankan kepada para Tuan Guru yang punya basis massa agar mendirikan lembaga untuk membentuk kader politik dan pemerintahan atau kader-kader yang berbakat di bidang politik agar menuntut ilmu politik dan hukum diberbagai PT luar maupun dalam negeri. Hal ini penting untuk menyambung dan mendukung kepemimpinan politik dari pondok pesantren. Karena ke depan jelas massa yang terorganisir dan bisa diarahkan untuk membentuk suara mayori-

tas sementara ini hanya para jemaah TuanTuan Guru yang terorganisir dalam pengajian dan struktur organisasi pondok. Gugatan tentang Pilpres 9 Juli 2014 ke MK merupakan pembelajaran demokrasi yang sangat berharga. Hal ini juga merupakan gambaran yang menunjukkan betapa masih tinggi/ mulianya akhlak budi pekerti bangsa Indonesia yang sangat peka/sensitif terhadap persoalan-persoalan mendasar negara dan bangsa yang berkaitan dengan akhlak/budi pekerti para penyelenggara negara. Rakyat ingin semua para penyelenggara menjalankan tugasnya dengan benar dan jujur termasuk dalam penyelenggaraan Pilpres. Kayaknya rakyat sudah bosan dengan tipu daya.

Oleh karena itu harus ada perbaikan dalam semua aspek penyelenggaraan Pemilu/Pilpres.

Pertama aspek Struktur, yaitu kelembagaan KPU, Bawaslu dst sebagai rezim penyelenggara Pemilu mesti dikaji ulang. SDM, managemen, keterlibatan masyarakat mesti diperhatikan terutama dalam hal pengawasan. Netralitas, professionalitas, sensitifitas, integritas SDM perlu diperhatikan.

Lembaga peradilan khusus sengketa pemilu yang non parsial dan non partisan , dengan hakim yang professional dan berintegritas perlu dibentuk.

Kedua aspek substansi, yaitu semua peraturan perundang-undang Pemilu disempurnakan untuk mengakomodasi semua kekurangan dalam peraturan perundangundangan Pemilu. Adanya vacum of norm, conflict of norm dan grey of norm yang ada dalam peraturan perundang-undangan Pemilu mesti dibenahi. Harus dibuat peraturan perundang-undangan Pemilu yang lebih konprehensip, memberikan peluang untuk tampilnya putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin yang punya gezag, dihormati dan disegani di tengah-tengah pergaulan nasional dan internasional.

Untuk kasus Indonesia, kita belum sematang Amerika Serikat dalam berdemokrasi oleh karena itu disarankan supaya calon presiden/wappres itu minimal tiga. Jadi ada alternatif ketiga bagi rakyat untuk memilih seperti pengalaman Pilpres lalu yang berakhir damai dan tenang tanpa berbuntut gugatan dan konflik. Jadi tidak seperti sekarang rakyat sepertinya dipaksa untuk memilih kalau tidak A, maka B. Ini sungguh sangat riskan dan akan berbuntut konflik yang berkepanjangan.

Ketiga perbaikan dalam aspek kultur masyarakat. Budaya demokrasi kita masih transaksional. Pendidikan dan kemiskinan rakyat peyebab demokrasi politik/Pemilu belum mencerminkan demokrasi yang sebenarnya. Ini adalah suatu tantangan yang harus dihadapi. Kualitas demokrasi sangat berkorelasi determinan dengan kualitas SDM suatu bangsa. Kecerdasan dan ekonomi rakyat

harus ditingkatkan melalui pendidikan yang terjangkau dan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta korupsi mesti diberantas tuntas.

Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan Teori Trias Politica Montesquieu, sudah mulai cenderung mengikuti Sistem Presidensial Amerika Serikat yang terpola menjadi dua kekuatan infra struktur politik (partai Demokrat dan Republik) yang bertarung di Parlemen yaitu Partai Pemenang Pemilu sebagai partai yang berkuasa dan Partai yang kalah menjadi Oposisi (pengontrol terhadap partai yang berkusa). Di Amerika Serika sistem atau pola ini sudah mapan karena masyarakatnya pendidikan dan ekonominya sudah tinggi dan sudah matang berdemokrasi sejak ratusan tahun yang lalu. Di Indonesia pola ini harus dimanage secara hati-hati karena sangat rawan percahan dari segi territorial maupun sara.

Persoalannya selanjutnya yakni, mampukah partai pemenang Pilpres 9 Juli 2024 dengan koalisi yang lebih kecil menghadapi oposisi yang kekuatannya begitu besar di Parlemen/ DPR RI untuk menggoalkan kebijakan-kebijakannya. Jika terjadi penyimpangan proses politik bisa berakhir dengan proses hukum, karena dengan mudah impeachtmen bisa dilakukan oleh oposisi. Tapi siapapun partai pemenang penyelenggaraan pemerintahan harusdilakukan secarabenar,jujur,adil,transpran, akuntabel serta arif bijaksana selama lima tahun. Inilah modal utama bagi Presiden untuk mendapat dukungan rakyat menghadapi dinamika politik di Parlemen, karena kedaulatan asal masih ada di tangan rakyat. Wass.

Penghasilan anggota DPRD Kota Mataram capai Rp 10 juta per bulan Jangan kecewakan rakyat yang telah memberi amanah

*** Capaian PAD rendah, Bupati Lobar tak akan toleransi SKPD Harus ada sanksi tegas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Halaman 7

Nelayan Beli BBM di SPBU

Masyarakat Pesisir akan Mengadu ke Dewan Mataram (Suara NTB) Reaksi atas akan diberlakukannya kebijakan pemangkasan jatah BBM subsidi nelayan sebesar 20 persen dari jatah sebelumnya, element masyarakat pesisir yang tergabung dalam berbagai organisasai akan menggelar hearing dengan Dewan.

Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB, L. Kamala, SH, MM, selain HNSI, Aliansi Masyarakat Pesisir, Simpatisan Masyarakat Pesisir Indonesia, Generasi Biru Untuk Masyarakat Pesisir, dan LSM lainnya.

“Kita akan minta waktu ke Dewan untuk mencari solusi atas pemangkasan jatah nelayan 20 persen, selain memperjelas aturan pemerintah menyangkut sempadan pantai,” terang Kamala pada Suara NTB di Mataram, Minggu (10/8).

HNSI sendiri, lanjutnya akan melakukan koordinasi dengan HNSI di seluruh provinsi di NTB, guna membahas hal yang sama, langkah apa yang terbaik untuk menyelamatkan masyarakat pesisir yang ia sebut sebagai masyarakat marginal.

“Apa bentuknya nanti, kita juga masih melihat kemana arah kebijakan ini nantinya,” tambah Kamala.

Tidak ditampiknya kebijakan pemerintah pusat terhadap pemotongan jatah BBM nelayan melalui SPDN ini atas berbagai pertimbangan. Jikapun pemerintah benar-benar memberlakukan kebijakannya ini, tetapi harus selektif mana nelayan yang benar-benar harus diperjuangkan keberadaannya.

Nelayan saat ini banyak yang memiliki status “bertuan”, nelayan sudah banyak yang menjadi buruh. Sebab, banyak pengusaha luar negeri yang berinvestasi dengan menyediakan kapal yang dioperatori nelayan setempat.

“Banyak juga nelayan yang menjadi buruh. Karena masih menjadi pertanyaan juga, siapa sebenarnya yang menerima jatah subsidi ini,” katanya mempertanyakan kondisi yang terjadi di lapangan. Pemerintah daerah harus jeli terhadap hal itu.

Dampak yang akan dimunculkan atas pemotongan jatah BBM subsidi nelayan yang didistribusikan melalui SPDN ini begitu banyak. Selain bisa saja nelayan tidak melaut, nelayan akan dituntut pintar untuk menyiasati ini.

Bisa saja dengan memperpanjang waktu tangkap di lautan, misalnya dari yang biasanya lima hari bisa saja menjadi tujuh sampai 10 hari. “Karena lumayan biaya operasional bolak-balik kalau tidak disiasati begitu,” demikian Kamala. (bul)

(Suara NTB/bul)

BERSIHKAN GULMA - Seorang petani di kawasan Udayana, Kota Mataram, tengah membersihkan gulma di antara tanaman hortikultura yang ditanamnya untuk meningkatkan kualitas hasil tanam. Perkembangan pembangunan infrastruktur Kota dan tumbuhnya perekonomian warga yang makin signifikan saat ini, sekaligus menjadi kekhawatiran dari petani ini untuk tidak lagi memiliki lahan garapan.

Pengembangan PLTU di NTB Diperluas Mataram (Suara NTB) PLN telah beriktikad untuk memangkas penggunaan mesin-mesin pembangkit bertenaga diesel. Beberapa proyek pembangkit tenaga uap berskala besar telah direncanakan di Barat, Tengah dan Timur Provinsi NTB. “Kalau menggunakan solar, biaya operasional cukup tinggi. Permintaan daya listrik di NTB terus naik, ini yang kita imbangi dengan menggunakan mesin-mesin PLTU. Yang diesel perlahan akan kita lepas,” terang Manajer PT. PLN UIP XI, Suraji saat ditemui Suara NTB di kantornya, Sabtu (9/8).

Seperti diketahui, PLN UIP XI kewenangannya adalah fokus pada pengembangan proyek pembangunan infrastruktur pembangkit, sementara PLN wilayah memiliki kewenangan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan dan segala keterkaitannya.

Suraji mengatakan, porsi pembangkit listrik bertenaga diesel masih di atas 50 persen dibanding pembangkit tenaga lainnya di NTB. Artinya beban subsidi yang ditanggung untuk menyediakan daya listrik masih tinggi.

PLN telah fokus untuk memperbanyak pembangkit tenaga Uap, di Jeranjang saat ini sedang dipercepat operasional tiga mesin pembangkit dengan daya masing-masing

Suraji

(Suara NTB/bul)

25 Megawatt (Mw).

Baru pembangkit tiga yang dioperasikan, dua pembangkit lainnya menurut Suraji sedang dipercepat penyelesainnya untuk operasional. Bahkan, direncanakan akan dibangun lagi pembangkit tambahan lainnya di area PLTU Jeranjang, kapasitasnya direncanakan 50 Mw. Proyek besar yang juga akan memasuki fase pembangunan adalah PLTU di Sambelia, Lombok Timur. Kapasitasnya 2x50 Mw. Sementara pem-

bangkit tenaga uap lainnya yang dimaksimalkan, yakni pembangkit di Santong KLU, KSB 2x7 Mw, Sumbawa 2x10 Mw, Bima 2x10 Mw. Perkembangan kebutuhan listrik di NTB sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat, seiring tumbuhnya investasi, baik di bidang perhotelan, perumahan, dan investasi-investasi lainnya yang juga terus berkembang.

“NTB ini sudah luar biasa perkembangannya. PLN tetap mendukung itu dengan menyediakan daya yang tidak membebani subsidi. PLTU adalah alternatif utama,” tambah Suraji.

Saat ini beban puncak atau kebutuhan tertinggi listrik di NTB sudah mendekati 180 Mw, sementara pembangkit listrik yang ada hanya mampu menyediakan daya selisihnya sedikit lebih besar dari kebutuhan tersebut. Untuk itu, PLN menurutnya terus mengupayakan untuk memaksimalkan mesin-mesin pembangkit untuk menjaga stabilitas pasokan kebutuhan listrik di Bumi Gora ini. (bul)

Walikota Setuju Penyuluh Studi Banding Mataram (Suara NTB) Penyuluh pertanian Kota Mataram menyampaikan keinginan untuk pergi studi banding ke luar daerah. Keinginan itu disampaikan salah satu penyuluh pertanian saat berdialog dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Sabtu (9/8) seusai panen perdana di persawahan di daerah lingkar selatan, Pagutan.

Penyuluh ini menyampaikan pihaknya ingin melakukan studi banding ke kabupaten/ kota di luar daerah yang memiliki potensi sama dengan Kota Mataram. Setiap tahun pada saat pembahasan anggaran, studi banding selalu diusulkan, tapi selalu dicoret.

Selain itu, para penyuluh di Kota Mataram juga meminta Walikota memfasilitasi pendanaan untuk melakukan berbagai kajian tentang pertanian di Kota Mataram.

Menanggapi permintaan tersebut, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan jika studi banding bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para penyuluh ia setuju dan tidak ada persoalan dan ia berjanji akan mewujudkan keinginan para penyuluh tersebut. “Asal studi bandingnya jangan ke Hongkong saja,” selorohnya.

Namun ia menambahkan studi banding tersebut tak bisa dilaksanakan tahun ini karena APBD Perubahan Kota Mataram telah diketok. Ia pun berjanji pada pembahasan APBD 2015 mendatang akan dialokasikan secara khusus untuk program studi banding para penyuluh.

Berbagai persoalan juga disampaikan para petani saat bertemu Walikota.

Salah satunya adalah persoalan iri-

gasi, air, pupuk, dan sistem saluran di Kota Mataram. Mengenai persoalan air, Ahyar menyampaikan hal itu tidak hanya dialami petani di Kota Mataram, tapi persoalan air ini telah menjadi fenomena global. “Persoalan air ini sudah sering kita bicarakan dan ini adalah persoalan yang cukup kompleks. Pada saat kemarau akan kering dan pada saat musim hujan akan banjir. Itu resiko kita sebagai daerah yang berada di dataran rendah,” terangnya.

Kota Mataram disebutkan Walikota adalah daerah bukan penghasil air tapi menerima aliran air dari daerah lain.

Persoalan air ini juga sebagai salah satu akibat masyarakat yang kurang menjaga lingkungan. Untuk saluran-saluran irigasi, pihaknya terus melakukan berbagai upaya perbaikan.

Walikota menyatakan bahwa pihaknya sangat pro terhadap para petani . Berbagai upaya akan dilakukan untuk membantu para petani yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Yakinlah Pemkot Mataram tidak akan pernah meninggalkan petani di Kota Mataram,” janjinya. (yan)

(Suara NTB/dok)

Galih Pradipta

(Suara NTB/dok)

AGAR tak menjadi keresahan, Pertamian memberikan ruang kepada nelayan untuk mengisi bahan bakar alat operasional menangkapnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kelonggaran ini menyusul akan diberlakukannya pemangkasan jatah BBM subsidi untuk nelayan, sebesar 20 persen dari kuota biasanya, yang disalurkan melalui SPDN/ SPBN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan/Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan).

“Nelayan bisa membeli di SPBU, tetapi syaratnya harus ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” demikian Sales Representative BBM Pertamina Wilayah NTB, Galih Pradipta di Mataram, Sabtu (10/8).

Seperti diketahui, Galih sebelumnya memberi ramburambu tentang akan ketetapan pemerintah untuk pemangkasan jatah BBM subsidi bagi nelayan, tidak terkecuali di Provinsi NTB. Besarannya jatah yang dipangkas tersebut sebesar 20 persen. Pemangkasan jatah BBM subsidi untuk nelayan ini menurutnya berdasarkan surat edaran pembatasan BBM dari BPH Migas nomor 937/07/Ka.BPH/2014 perihal pengendalian jenis BBM tertentu tahun 2014.

Ia menyebut, untuk nelayan di NTB, alokasi per bulan melalui SPDN sebesar 1.362 kiloliter. Tentu jatah ini akan menyusut. Jatah ini sudah terakumulasi dalam jatah total untuk BBM subsidi di NTB. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk Pulau Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan.

Tentang pembatasan BBM subsidi secara umum disinggung, dalam UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 telah disahkan, volume kuota BBM bersubsidi secara nasional dikurangi dari 48 juta Kilo Liter (KL) menjadi 46 juta KL, untuk menekan angka subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp 257 triliun. (bul)

H. Ahyar Abduh

DISEWAKAN DISEWAKAN MRH, SGR BTH DANA. TNH UNT USAHA LS.2 ARE LOK MENINTING TEPI JALAN DKT BILLIYAR NEPLIN CCK UNT LESEHAN,CAFE,SALON & SPA HRG, SEWA 100JT/ 10TH NEGO,TEMPAT PARKIR MOBIL LUAS HUB.081933154545

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

DIJUAL

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Calon Ketua DPRD NTB

Golkar akan Putuskan dalam Forum Rapat Harian Partai Giri Menang (Suara NTB) – Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Dr H Zaini Arony menegaskan, terkait siapa kandidat yang menduduki kursi nomor satu di Udayana belum final dibahas.

Karena itu, pihaknya akan melakukan rapat setelah 17 Agustus untuk membahas calon yang akan dikrim ke DPP. Ia memastikan kalau dalam memutuskan siapa calon Ketua DPRD ini, pengurus tidak pecah suara. Karena H Zaini Arony keputusan akan diambil setelah dikaji dan pembahasan, sehingga penunjukan calon ketua ini diterima dan didukung semua pengurus.

“Calon ketua DPRD Provinsi ini akan diputuskan pada rapat harian partai, lalu dikirim ke DPP (pusat) untuk ditentukan siapa yang ditunjuk,” terang Zaini Arony yang juga Bupati Lobar ini, kemarin.

Untuk menentukan siapa calon-calon yang ditetapkan DPD sebagai Ketua DPRD NTB sesuai mekanisme ada rapat pengurus lalu dijaring. Dari mereka (para calon) ini dijaring mana yang penuhi syarat, baik dari pendidikan sarjana, pernah menjadi anggota selevel lebih satu tingkat diatasnya dan menjadi pengurus harian DPD I. Menurutnya, perlu calon ketua menjadi pengurus harian karena ketua dewan itu perpanjangan kebijakan DPD I maka dari itu harus menjadi pengurus harian di DPD I. Lantas ia mengusung Umar Said,? Menurutnya belum final karena baru satu yang masuk usulannya.

Sebelumnya diberitakan, pengusungan Ketua DPRD Lombok Barat, H Umar Said SAg untuk menduduki kursi ketua DPRD NTB periode 2014-2019 menuai pro dan kontra di kalangan pengurus Golkar.

Pengurus DPD I Golkar NTB diduga pecah suara perihal pengusungan Umar Said tersebut, lantaran pengurus menilai dia tidak memenuhi kriteria peraturan organisasi (PO) partai beringin itu. Salah satu ketentuan PO yang tidak dipenuhi Umar Said adalah tidak menjadi anggota dewan selevel (provinsi) atau satu level diatasnya. Sementara Umar Said sendiri sejauh ini hanya menjadi ketua DPRD Kabupaten.

Wakil Sekretaris DPD I Golkar NTB, Muhazam Fadli kepada wartawan mengakui, terkait nominasi untuk calon ketua DPRD Provinsi jelas secara aturan pimpinan DPRD NTB menjadi jatah Golkar. Sehingga sekarang di Golkar sedang digodok, beberapa calon yang kira-kira memenuhi ketentuan kriteria partai terutama menyangkut PO nomor 13 tahun 2011 tentang aturan organisasi di Golkar.(her)

Hari Ini Anggota DPRD Lobar dan KLU Dilantik Giri Menang (Suara NTB) – Hari 45 Anggota DPRD Lombok Barat dan anggota DPRD kabupaten Lombok Utara terpilih akan dilantik menjadi anggota DPRD resmi masa jabatan 2014-2019. Pelantikan ini akan dilaksanakan di Kantor DPRD Lobar, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, unsur pimpinan dan anggota DPRD periode lama serta pihak terkait lainnya.

Hal ini dikatakan Sekwan Lobar HL Saswadi Minggu kemarin. “Besok (Hari ini) 45 anggota DPRD Lobar akan dilantik,” terangnya. Dikatakan, kegiatan pelantikan ini dilaksanakan pukul 09.00 karena bersamaan pelatikan juga dilaksanakan di KLU. Dalam mempersiapkan pelantikan ini, semua undangan sudah disebar. Selain itu, uang tali asih mantan anggota dewan periode sebelumnya (2009-2014) telah disiapkan dan diberikan dalam proses pelantikan dan pemberhentian.

SK dari Gubernur telah diterima seminggu lalu. Ada dua SK yang diterima yakni SK pengangkatan anggota DPRD terpilih dan SK pemberhentian anggota DPRD sebelumnya.

Pihaknya juga telah mempersiapkan dua pakaian khusus bagi anggota dewan yakni baju full dres dan pakaian PSR. Pakaian ini akan dipakai anggota DPRD saat pelantikan nanti. Selain pakaian ada juga piagam masing-masing dewan 5 gram emas.

Setelah pelantikan akan diadakamn orientasi bagi DPRD baru untuk memahami tugas dan fungsinya. Kegitan ini atas kerjasama BKD Diklat provinsi dengan depdagri dan DPRD Lobar. “Orientasi ini selama tiga hari,” ujarnya.

Sedangkan bagi DPRD lama akan diberikan dana tali asih. Pemberian tali asih untuk anggota DPRD ini sesuai ketentuan enam kali gaji. Jumlah nominal yang diberikan bagi naggota dan pimpinan dewan berbeda, anggota diberikan tali asih Rp 9 juta lebih sedangkan bagi pimpinan dewan 10 juta lebih. Jika ditotal dana yang diperlukan untuk tali asih anggota dan pimpinan dewan mencapai Rp 450 juta lebih.

Dihadiri 800 Undangan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) masa jabatan 2014 - 2019 akan dilangsungkan, Senin (11/8), hari ini. Jadwal pelantikan ditetapkan sekitar pukul 11.00 wita, usai dilangsungkannya pelantikan DPRD Kabupaten induk - Lombok Barat.

Kepala Bagian Umum, Setwan KLU, Drs. Jumarep, M.Pd., Minggu (10/8) mengatakan, pelantikan dilakukan agak siang hari karena pagi harinya, sekitar pukul 09.00 wita, rombongan Gubernur NTB, dan Ketua PN Mataram yang melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota DPRD harus melewati proses serupa bagi Anggota DPRD Lobar.

“Pelantikan akan dihadiri oleh sekitar 800 orang undangan. Ruangan tempat pelantikan sudah disiapkan,” kata Jumarep.

Dari 800 orang undangan itu, hadir sejumlah pejabat eselon II, eselon IIIa, organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk keluarga para pejabat DPRD terpilih. Mereka yang mantan Anggota DPRD periode sebelumnya pun turut diundang oleh Setwan KLU. Jumarep memastikan, keberlangsungan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan Anggota DPRD telah melalui proses gladi bersih di Aula Kantor DPRD KLU, Minggu pagi. Proses yang dilakukan pun berjalan sesuai dengan agenda yang berjalan pada pelantikan, Senin siang ini.

Sebagai bagian dari persiapan pelantikan, saat gladi bersih, Bagian Umum Setwan telah membagikan Pin Keanggotaan DPRD kepada Anggota terpilih. Pin yang memiliki kandungan emas tersebut seberat 5 gram, dengan kandungan emas 22 karat. “Kalau kurang atau lebih dari 22 karat, pin mudah bengkok saat disematkan,” imbuhnya.

Sementara itu, menyikapi keberadaan motor dinas yang dipakai Anggota DPRD periode sebelumnya, pihak Bagian Umum Setwan KLU telah melayangkan surat penarikan kepada Anggota DPRD sebelumnya. Mengingat jabatan DPRD sebelumnya baru selesai pada Jumat (8/8) lalu, pihak Setwan pun memberi toleransi pengembalian sampai 31 Agustus 2014 mendatang.(her/ari)

(Suara NTB/kir)

GLADI BERSIH - Anggota DPRD Loteng yang baru tengah melakukan gladi bersih, persiapan pengambilan sumpah/janji anggota Dewan, Sabtu (9/ 8). Berita selengkapnya di halaman 3.

Anggaran Sewa Aset Diduga Tak Sesuai Fakta Giri Menang (Suara NTB) – Pengelolaan aset di Lombok Barat kembali menjadi sorotan kalangan legislatif, setelah sebelumnya dikitik karena mengganjal Pemda memperoleh opini WTP. Kali ini, lebih parah lagi karena pemasukan dari sewa aset diduga tidak serupiahpun masuk ke RAPBD-P 2014 sehingga menimbulkan pertannyaan dewan.

Dewan juga menyanksikan pemasukan dari sewa aset yang dinilai sangat rendah, sementara potensi luas lahan mencapai ribuan. Seharusnya pemasukan lebih dari yang ditargetkan hanya Rp 270 juta hingga Rp 300 juta setahun.

Hal ini disampaikan anggota Komisi I, Hamroni kepada Suara NTB Minggu (10/8) kemarin. “Kami pertanyakan

saat rapat gabungan komisi, kalau sewa aset tidak masuk draf RAPBDP. Tidak itu saja, sewanya tidak sesuai kondisi riil, karena potensi besar tapi pemasukan sewa sedikit sekali,” tukas Hamroni.

Dikatakannya, Dewan tak pernah dilaporkan terkait luas aset Lobar, berapa jumlah sewanya per bulan. Padahal Dewan bersama Pemda telah

membuat Perda harga sewa dari seluruh aset di Lobar. Diharapkan dengan adanya ketentuan hargga ini sewa aset tanah milik pemda akan terlihat nilai uangnya.

Ia menyebut luas lahan milik Pemda hampir mencapai ribuan hektar jika dikalkulasikan sewa lahan per tahun 10 juta, maka diperoleh sewa lahan Rp 10

Dukung H. Ahyar Abduh

miliar lebih. Namun faktanya sewa lahan hanya ditarget 300 juta per tahun.

Menurutnya, hal ini juga disebabkan aturan yang dibuat tidak berlaku surut.

Pasalnya, penetapan harga oleh Pemda dan Dewan ini sendiri sudah lama. Sehingga harga tanah kelas I sampai kelas III tidak ada pembaharuan harga.

Ia juga mempertanyakan pola pengelolaan yang dilakukan Pemda, karena dinilai justru merugikan daerah.

Karena sebelumnya dikelola pemekel pekaseh dan Kadus, Pemda tidak mengeluaran

dana untuk menggaji mereka.

Akan tetapi setelah dikelola Pemda, justru Pemda mengeluarkan sekitar Rp 3 miliar per tahun untuk gaji mereka sedangkan pemasukan hanya Rp 270 juta.

Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan SSTp, menerangkan, terkait pertnyaan dewan saat rapat gabungan komisi sudah dijawab. Hal ini masuk dalam pertanyaan dewan dalam pembahasan APBDP. Terkait data jumlah sewa dan luas lahan aset yang dimiliki Lobar, Mahnan mengaku tidak teahu persis datanya. (her)

Tekan Angka Kriminal

Relawan Mandiri Segera Deklarasi Polres Lobar Razia Tempat Mataram (Suara NTB) Mengawal perhelatan politik menuju Pilkada Kota Mataram 2015 mendatang, gerakan tim relawan H. Ahyar Abduh kembali dihidupkan Tujuannya, bagaimana Ahyar Abduh saat ini bisa bertahan hingga periode berikutnya, 2015-2020.

Tim yang menamakan dirinya relawan Mandiri ini, dalam waktu dekat akan mendeklarasikan diri, setelah mensolidkan kekuataan utama melalui rapat pertemuan yang sudah difinalkan, Sabtu (9/10). “Kami adalah sahabat, saudara, keluarga, tetangga dan pengawal H. Ahyar Abduh. Kami sudah komitmen akan menghidupkan kembali gerakan mendukung H. Ahyar Abduh yang dimulai sejak 2008 lalu,” kata Ketua tim relawan Mandiri, M. Irwan Prasetya kemarin.

H. Ahyar Abduh yang saat ini menjadi Walikota Mataram, bersama H. Mohan Roliskana menurutnya menjadi paket pemimpin yang telah mampu membawa perubahan di Kota Mataram.

Baik dari sisi perkembangan industri, investasi, dan berbagai sektor lainnya. Sehingga menurut tim mandiri, H. Ahyar Abduh, bersama H. Mohan Roliskana harus didukung

Hiburan Malam

RELAWAN MANDIRI - Tim relawan mandiri usai menggelar pertemuan kemarin. kembali, jika masih memungkinkan Paket Aman Jilid II bisa dipertahankan.

Tim relawan Mandiri menurutnya sebagai tim gabungan yang terdiri dari berbagai latar belakang para penggeraknya. Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia, M2BC, dan sebagainya diantaranya yang tentu membawahi tidak kecil suara dimasingmasing asisiasi tersebut.

Tim ini menurut Irwan telah memiliki kekuatan di masing-masing kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT/ RW. Dan inilah yang akan dief-

ektifkan, pasca deklarasi dukungan resmi yang direncanakan dalam waktu dekat ini. Dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram, akan disiapkan posko pemenangan di enam titik, masing-masing di setiap kecamatan untuk menggalang dukungan sebanyak-banyaknya dalam tujuan memenangkan kembali H. Ahyar Abduh untuk Mataram 1. Tim ini nantinya yang akan menggalang dukungan yang terpola secara teritorial, fungsional dan umum, yang tentu menyasar seluruh elemen masyarakat pemilih di Kota Mataram. (bul)

Dewan Coret Usulan Dikbud Giri Menang (Suara NTB) – Dalam pembahasan anggaran APBDP 2014, kalangan dewan menemukan adanya usulan anggaran yang “aneh” dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan proyek yang nilai atau nominalnya persis sama. Kalangan Dewan merasa janggal lantaran dua proyek yang berbeda yakni proyek rabat jalan sekolah dan pembangunan Gor Mini ini memiliki nilai, rencana anggaran belanja (RAB) yang sama senilai Rp 150 juta lebih. Bahkan, titik koma pada usulan anggaran ini sama persis.

Atas dasar temuan yang dinilai janggal inilah, dewan lalu mencoret salah satu usulan anggaran Dikbud tersebut.

Dana yang dicoret itu lalu dialihkan ke Satpol PP yang mengusulkan untuk anggaran pengawalan Perda. Hal ini ditegaskan anggota Komisi I yang juga sekretaris Gabungan Komisi, HM Sabirin kepada Suara NTB, Sabtu di kediamannya di Narmada.

Mantan ketua Komisi I ini menerangkan, anggaran yang diusulkan Dikbud senilai Rp 300 lebih untuk dua anggaran itu, masing-masing nilainya Rp 150 juta lebih. Dari usulan ini, gabungan komisi yang membahas bersama SKPD merasa ganjil karena nilai, nominal dan RAB.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Komarudin

Sabirin

Hal ini, katanya, menimbulkan pertanyaan di kalangan gabungan komisi, khususnya komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan.

Karena proyek ini berbeda paling tidak berbeda pula dari segi nilai dan nominal serta RAB. Untungnya, dewan jeli melihat usulan ini satu per satu sehingga ditemukan ketidakberesan pada usulan Dikbud tersebut. Dua usulan proyek yang direncanakan dibiayai dari anggaran itu, masing-masing Gor mini dan rabat sekolah. Sehingga atas dasar temuan ini, maka dewan mencoret salah satu usulan dari dua usulan itu.

Sekretaris Dikbud Lobar, Drs. Komarudin mengaku belum tahu anggaran yang dis-

etujui dewan karena belum dibahas bersama kepala Dinas. Diakuinya memang ada usulan pada APBDP untuk pembangunan Gor mini, sedangkan untuk rabat sekolah belum diketahuinya. “Ada usulan Gor mini, tapi terkait kesamaan nilai dan RAB itu belum saya tahu,” ujarnya.

Gor mini ini diusulkan dibangun di Gerung. Lahan untuk pembangunannya sudah disiapkan di lahan milik Pemda. Menururnya, jika dana itu dialihkan ke Satpol PP untuk pengamanan perda 150 juta terlalu besar. Karena cakupan pengamanan tidak terlalu luas. Ia menambahkan, anggaran ini akan dibahas bersama Kadis. (her)

GiriMenang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat merazia sejumlah tempat hiburan malam. Razian ini sebagai upaya menekan angka kriminal di tengah masyarakat.

Dalam operasi yang dilakukan, Minggu (18/8) sekitar pukul 02.30 Wita, aparat berhasil mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat – surat. Selain itu, polisi yang melakukan operasi pagi itu juga menemukan sejumlah pengungjung yang membawa senjata tajam.

Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto, ketika ditanya Suara NTB mengatakan dua unit sepeda motor telah diamankan jajarannya yang melakukan pemeriksaan di salah satu café yang ada di kawasan Senggigi.

“Hasil operasi, Kami menemukan ada beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat – suratnya. Keduanya sudah kami amankan di Polsek Setempat,’’ terangnya. Selain itu, tim yang bergerak di lapangan juga menemukan beberapa pengunjung yang membawa senjata tajam,” jelasnya.

Diterangkan Kapolres, operasi yang digelarnya saat itu terbagi menjadi dua tim. Menurutnya, operasi tersebut merupakan salah satu langkah un-

tuk menekan angka kriminal di tengah masyarakat. Sejumlah pengunjung berada di tempat hiburan malam tersebut diperiksa oleh aparat demi memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang membawa senjata tajam serta narkotika.

Secara terpisah, Kapolsek Senggigi Kompol Yunus Junaidi Minggu siang mengatakan, sejumlah sepeda motor yang diamankan tersebut telah diambil oleh pemiliknya. Sementara barang bukti berupa senjata tajam tidak diamankan ke polsek. “Kalau senjata tajam tidak ada, yang ada hanya sepeda motor namun sudah diambil oleh pemiliknya. Jadi semalam, memang pemilik motor tersebut tidak mampu menunjukan Surat Tanda Nomor Kenadaraan atau STNK, dan tadi pagi pemiliknya datang menunjukkan surat – suratnya,” bebernya.

Sebelumnya, kapolsek mengungkapkan dalam operasi lalulintas yang pernah digelar jajaran Polres Lombok Barat telah ditemukan beberapa pengendara yang membawa narkotika. Para pengendara tersebut lansung diamankan ke Mapolres sebab telah terbukti membawa barang berupa obat terlarang tersebut. (met)

Belum Ada Komunikasi

Koalisi Merah-Putih Sulit Terwujud Praya (Suara NTB) Wacana untuk melanjutkan dan memperkuat koalisi merah-putih di tingkat kabupaten/ kota, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dipastikan bakal sulit terwujud.

Wacana tersebut pun diakui baru sebatas wacana saja.

Mengingat belum adanya komunikasi yang jelas, antara partai politik dikalangan DPRD Loteng sampai saat ini.

“Kalau berbicara peluang, masih ada kemungkinan untuk melanjutkan koalisi merah-putih. Namun untuk saat ini bisa dikatakan sulit terwujud,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Sabtu (9/8).

Menurutnya, situasi politik di tingkat pusat dengan daerah berbeda. Sehingga apa yang terjadi di pusat, bisa saja berbeda di tingkat daerah. Karena bagaimanapun, sesuatu yang sulit untuk bisa menyatukan pemikiran antar elit politik di masing-masing partai politik.

Pasalnya, masing-masing partai politik punya pemikiran dan arah politik yang berbeda-beda.

Ketua Komisi II DPRD Loteng ini mengaku, sah-sah saja kalau ada keinginan untuk melanjutkan dan mem-

perkuat koalisi merah putih di tingkat kabupaten/kota.

Namun untuk itu, perlu juga memperhatikan kondisi dan perkembangan politik daerah.

“Bagi kami, bukan persoalan melanjutkan koaliasi merah putih. Asalnya, niat dan tujuanya baik,” timpal Ziadi.

Sebelumnya, Ketua DPD II Partai Golkar, H.M. Suhaili, FT., mengungkapkan pihaknya siap melanjutkan dan memperkuat koalisi merah-putih yang sudah terbentuk di tingkat pusat, ke daerah. Karena menurutnya, koalisi tersebut penting untuk bisa memperkuat pengawasan.

Dalam rangka mendorong gerak maju pembangunan daerah.

“Jika koalisi ini terbentuk di Loteng, maka daya dorong bagi kemajuan pembangunan daerah akan semakin meningkat,” tegasnya. Sehingga pihaknya mendorong agar wacana koalisi merah putih tersebut bisa terwujud di Loteng demi kebaikan Loteng kedepannya.

Pun demikian, Bupati Loteng ini mengaku kalau arah pembentukan koalisi merah putih tersebut sampai saat ini belum ada.

Pembicaraan antar partai politik juga belum dimulai. Namun pihaknya mendukung penuh dan siap melanjutkan koalisi merah putih tersebut. (kir)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Halaman 9

50 Puisi Kiki Sulistiyo akan Dibukukan Mataram (Suara NTB) Sejumlah 50 Puisi yang ditulis oleh Kiki Sulistiyo, penyair berdarah sasak itu akan segera dibukukan. Buku puisi dengan judul “Pembayun” yang akan dikeluarkan saat ini merupakan kumpulan puisi yang ditulisnya beberapa waktu terakhir.

“Memang setiap tahunnya itu kita selalu mengupayakan agar adanya penerbitan buku – buku sastra, entah dia kumpulan puisi, cerpen dan lain sebagainya. Sementara dalam waktu dekat, akan ada penerbitan buku kumpulan puisi. Sekitar lima puluh puisi yang saya tulis beberapa waktu terakhir akan dibukukan, judulnya pembayun,” jelas penyair yang lahir di Ampenan itu.

Selain puisi, sejumlah penulis lainnya juga berencana menerbitkan antologi cerpen. Dikatakan Kiki, salah satu kerabatnya juga akan menerbitkan antologi cerpen. Meski demikian, Kiki mengungkapkan belum mengetahui jumlah serta judul buku untuk antologi cerpen tersebut.

Menurut penyair tersebut, selama ini aktifitas penerbitan hasil – hasil karya seni dan sastra khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tergolong cukup tinggi. Dengan demikian, eksistensi kesenian yang ada tetap terjaga serta dapat dipertahankan. Ia berharap, generasi muda yang ada tetap mendapatkan edukasi tentang kesenian.

Tujuannya yakni agar keberlangsungan kesenian tetap berjalan. (met)

(Suara NTB/ist)

SKETSA BANGUNAN - Pengunjung menyaksikan gambar sketsa berbagai bangunan pada Pameran Sketsa bertema “Sketsa Nusantara”, di Semarang Contemporary Art Gallery, Semarang, Jateng, Minggu (10/8).

Iwan Fals

Jenderal Moeldoko Puji Iwan Fals Depok (Suara NTB) Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memuji karyakarya musisi Iwan Fals yang lirik-lirik lagunya dinilai penuh semangat nasionalisme dan cinta lingkungan.

“Iwan Fals musisi yang peduli dengan bangsa dan memiliki semangat terhadap pemeliharaan bumi dan nasionalisme,” katanya saat menjadi pembicara Obrolan Penting Sabtu Ini (Opsi) yang diselenggarakan Ormas Orang Indonesia (Oi), di kediaman Iwan Fals, di Tapos, Depok, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut dia, musik yang dibawakan Iwan Fals memang pernah memerahkan telinga dan kritiknya terhadap TNI sangat tajam.

Namun, ia menilai, hampir semua prajurit TNI menyukai lagu-lagu ciptaan musisi yang bernama asli Virgiawan Listanto itu. Dia mencontohkan, lagu berjudul “Kemesraan” yang selalu diputar oleh para prajurit ketika selesai menjalani kedinasan (ramah tamah).

Moeldoko pun tidak segan-segan menjuluki Iwan Fals sebagai empunya dunia musik Indonesia. “Saya bisa memahami dan mengikuti, menghargai lagu dan kegiatan Mas Iwan Fals sehingga saya melihat bagian dari visi dan misi yang telah dilakukan,” ujarnya.

Ia menimpali, “Saya ikuti dengan baik. Lagu Di Bawah Tiang Bendera sungguh lagu ini bisa merefleksikan keadaan pada tahun 1996. Inilah visi dari empu Iwan Fals di mana empu yang bisa menjangkau dan menginspirasi negeri ini.”

Misi dari Iwan Fals, dikemukakannya, adalah bagaiama bisa menjawab isu-isu global, seperti perubahan iklim dengan mengajak melakukan penghijauan, termasuk mengajak TNI untuk menjaga lingkungan.

“Hal tersebut pantas dihormati. Musik merupakan seni yang dapat membangun citra di dunia internasional. Melalui musik beliau mampu membawa kesejukan dan kebaikan bagi negeri,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Iwan Fals juga mengapresiasi kedatangan Jenderal Moeldoko ke tempatnya. Dia menyatakan, memiliki hubungan dekat dengan TNI sejak dulu, terlebih ayahnya merupakan purnawirawan TNI. Hubungan yang sudah terjalin baik itu membuat Iwan tidak segan untuk bekerja sama dengan TNI dalam menghelat Konser Raya pada 1 September 2014.

Musisi kelahiran Jakarta pada 3 September 1961 itu memprediksi, konsernya nanti akan disaksikan sekitar empat juta orang dari seluruh dunia. Konser ini direncanakan berlangsung di Monumen Nasional sebagai pusat Kota Jakarta, dan disiarkan langsung melalui berbagai fasilitas multimedia massa.

“Konser ini bertujuan untuk membangun negara Indonesia lebih baik di mata internasional,” demikian Iwan Fals. (ant/bali post)

tono mengharapkan Indonesian Film Week dapat menjadi jendala bagi masyarakat Namibia untuk lebih mengenal Indonesia dan masyarakatnya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai platform dalam meningkatkan pertukaran budaya antar kedua negara.

Dikatakan berdasarkan studi yang dilakukan pada 2010, industri film dan televisi Indonesia telah menyumbang 845,1 juta dolar AS bagi ekonomi dan menciptakan lebih dari 191.000 lapangan pekerjaan.

Wastra Nusantara menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya mempunyai berbagai jenis wastra Nusantara yang memiliki corak, warna, motif, fungsi dan metode pembuatan yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke.

Indonesian Film Week ke-2 terselenggara sebagai bagian upaya untuk lebih mendekatkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Namibia melalui film sehingga masyarakat Namibia dapat lebih mengenal Indonesia melalui wajah, alam, sejarah dan kehidupan sosial bangsa Indonesia.

KBRI Windhoek menyampaikan penghargaannya kepada Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), Puskat Pictures, Soraya Intercine Films, PT. Merantau Film, Kalyana Shira Film dan Karuna Pictures atas kerjasamanya sehingga acara Indonesian Film Week berjalan dengan sukses. (ant/bali post)

RUU Kebudayaan Dikritik Koalisi Seni Indonesia Jakarta (Suara NTB) Koalisi Seni Indonesia menyatakan draf RUU Kebudayaan yang diusulkan oleh inisiatif DPR RI dinilai masih belum bisa menjawab permasalahan riil terkait pengembangan kebudayaan bangsa.

“Koalisi Seni Indonesia memandang bahwa draf RUU Kebudayaan yang saat ini telah resmi menjadi RUU Kebudayaan inisiatif DPR RI sama sekali tidak menjawab kebutuhan pengembangan kebudayaan yang riil di masyarakat,” kata Ketua Pengurus KSI Abduh Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Abduh Aziz, RUU Kebudayaan tidak riil antara

lain karena isinya menyiratkan perlunya mekanisme “polisi kebudayaan” di warga dan komunitas.

Koalisi Seni Indonesia meminta kepada Komisi X DPR agar melibatkan partisipasi segenap konstituen kebudayaan untuk pembahasan RUU tersebut ke depan.

Abduh menginginkan RUU Kebudayaan juga mencakup jaminan kebebasan berekspresi dan berinisiatif; dukungan

infrastruktur dan sumberdaya yang memungkinkan dinamika dan inisiatif tersebut bertumbuh dengan sehat; akses terhadap infrastruktur dan sumberdaya yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, dibutuhkan pula kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi tumbuhnya dukungan terhadap pengembangan kebudayaan dari masyarakat maupun korporasi. (ant/bali post)

”Frozen” Dibukukan Jakarta (Suara NTB) Penerbit Random House menyatakan akan menerbitkan buku serial “Frozen” yang ditujukan untuk pembaca muda.

“Frozen” yang versi filmnya dari Disney mencapai hit pada 2013 dengan mencetak keuntungan kotor lebih dari 1 miliar dolar AS untuk bertengger di puncak box office.

“Anna & Elsa #1: All Hail the Queen” dan sekuelnya “Anna & Elsa #2: Memory and Magic” akan dijual pada 6 Januari 2015.

Dua seri pertama akan lebih merincikan dunia Frozen dan mengikuti Anna serta Elsa begitu mereka menjadi tahu bahwa mereka sebenarnya bersaudara.

Dua buku lainnya akan menyusul tahun itu juga. Random House berencana menerbitkan tiga atau empat buku dalam setahun ke depan.

Buku itu ditulis oleh Erica David yang telah mendapat lisensi menulis buku “How to Train Your Dragon”, “Legend of Korra” dan “Mr. Peabody &

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Film Soegija yang berkisah mengenai perjuangan uskup pribumi pertama, Mgr Albertus Soegijapranata selama masa peralihan kekuasaan dari jaman pendudukan Belanda, Jepang, kemerdekaan dan perang revolusi Indonesia antara tahun 1940-1949 mendapat apresiasi di Windhoek, Namibia.

Selain Soegija, empat film box office Indonesia lainnya seperti film 5 Cm, Merantau, Berbagi Suami dan Lovely Man diputar dalam Indonesian Film Week ke-2, demikian Counsellor KBRI Windhoek, Pramudya Sulaksono kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Selain pemutaran film KBRI Windhoek bekerjasama dengan Franco-Namibian Cultural Centre (FNCC) juga digelar Pameran Kain Wastra Nusantara Windhoek, dari tanggal 4 sampai 8 Agustus lalu.

Berbagai jenis wastra Nusantara seperti songket, ikat, tenun, ulos, sarung dan batik dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Papua digelar di Galeri FNCC. Pada pembukaan Indonesian Film Week ditampilkan Tari Abyor yang dibawakan Aura Syifa Nareswari (7) siswi Sekolah Dasar Kleine Professor Collage, Windhoek yang memperoleh apresiasi dari kalangan korps diplomatik, undangan dan media massa.

Dubes RI Agustinus Sumar-

Sherman”.

Presiden divisi buku anak Random House Barbara Marcus membandingkan serial baru Frozen itu dengan serial populer yang diterbitkan perusahaan ini, “Never Girls” yang mengambil seting Neverland.

“Kami sudah menyaksikan

serial Disney Never Girls akan mengisi ceruk nyata di pasar buku berbab, dan dengan momentum Frozen akan terus tumbuh, kami tahu ini adalah fokus sempurna untuk buku serial ini,” kata Marcus seperti dikutip The Hollywood Reporter. (ant/bali post)

Kematian dan Surat Yasin dalam ”Kenduri Sunyi” (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Film Soegija Dapat Apresiasi di Windhoek

Soegija

Naskah sebuah prosa yang berjudul “Kenduri Sunyi” karya R. Eko Wahono dipentaskan oleh sejumlah aktor dan aktris di Gedung Seni Rupa Taman Budaya Nusa Tenggara Barat, Sabtu (9/8) malam lalu. Para pemain yang berasal dari Teater Lho Indonesia, malam itu berusaha memainkan peran serta mencapai penghayatan atas isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui prosa tersebut.

“Reportoar prosa kenduri sunyi ini diawali dengan proses ketika istri saya yang tercinta dipanggil oleh Yang Maha Kuasa 10 Juni 2014 lalu. Saya sadar bahwa istri saya sudah meninggal itu setelah subuh. Lalu hubungannya dengan naskah prosa tersebut, jadi sebetulnya hal itu bukan hanya sekedar prosa tapi harus dikabarkan. Yang meninggal ya sudahlah, tapi kalau yang hidup harus melanjutkan,” jelas sang pengarang sekaligus sutradara pementasan.

Diterangkan Eko, dirinya bahkan tidak menyadari bahwa malam ketika dirinya menulis naskah tersebut bertepatan dengan waktu meninggalnya sang istri. Dituturkannya, istrinya meninggal sangat bertepatan dengan

waktu dirinya menyelesaikan prosa tersebut. Akan tetapi ia justru menyadari tentang hal itu setelah subuh.

“Kenduri Sunyi itu merupakan salah satu cara mahluk hidup dalam menyampaikan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahuwata’ala. Tentang, bagaimana prosesi yang harus dijalankan saat adanya orang meninggal, terutama peringatan hari ketiga, hari kesembilan dan seterusnya,” imbuh sang sutradara saat diwawancara usai digelarnya pementasan.

Pertunjukan seni yang didukung dengan unsur penataan artistik yakni seluruh pelataran di atas panggung yang lebih didominasi oleh warna putih seolah ingin membangkitkan citra dan kekenta-

lan terhadap nilai – nilai religi, khususnya di dalam ajaran Agama Islam. Warna putih, merupakan suatu warna yang melambangkan kesucian dan kebaikan. Terlebih saat pementasan, beberapa pemain menyuguhkan pembacaan Surat Yasin yang merupakan bagian dari pementasan.

Adapun penataan artistik yang dilakukan oleh Syamsul Fajri Nurawat alias Kang Jabo menyuguhkan konsep tentang bagaimana membangun kedekatan antara sejumlah tokoh yang memainkan peran dengan para penaonton yang berada di depan panggung. Dengan konsep itu, sang penata artistik berharap agar tidak adanya jarak antar keduanya. Selain itu, Kang Jabo juga menjelaskan tentang bagaimana agar adanya interaksi antra pemain dengan penonton.

Sementara itu, Kiki Sulistiyo salah satu sastrawan yang juga menyaksikan pementasan itu justru menuturkan hal yang berbeda. Menurutnya, dengan pola pertunjukan yang tidak interaktif seperti itu semestinya antara pemain dan penonton harus diberikan jarak. (met)

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Bagi Ilmu pada Siswa MENJADI seorang pelatih petugas pengibar bendera (paskibra) telah dilakoni Sersan Satu Rasyidin sejak lama. Baginya, melatih siswa-siwi petugas paskibra di setiap kali pelaksanaan 17 Agustus seperti sekarang ini merupakan momen mentransformasikan ilmu terhadap siswa petugas paskibra.

“Untuk berbagi ilmu kepada para siswa supaya mereka bisa tahu bagaimana gerakan yang baik dan benar pada saat baris berbaris ketika bertugas nanti,” ujar Rasyidin pada Suara NTB, Minggu (10/9).

Rasyidin, mengaku, dirinya sudah menjadi pelatih paskibra sejak bertugas di NTT beberapa tahun lalu. Saat itu, berkat kepiawaiannya dalam membentuk berbagai kreativitas formasi dalam pelaksanaan paskibra, dirinya selalu dipercaya menjadi seorang pelatih Paskibra.

Begitu juga saat Rasyidin dipindahtugaskan ke Kodim 1620 Loteng saat ini. Dirinya kembali dipercaya melatih petugas paskibra yang nantinya akan tampil pada saat pelaksanaan peringatan 17 Agustus tingkat kecamatan yang dipusatkan di Kecamatan Praya Barat Daya. Meski diberikan waktu melatih yang cukup singkat yaitu selama seminggu, berkat tangan dinginnya ia mampu mempersiapkan tim petugas paskibra dengan baik.

“Pada peringatan 17 Agustus kali ini, saya membuat formasi baru yaitu petugas Paskibra kita minta untuk membentuk formasi bundar seperti yang terdapat pada logo Kabupaten Loteng. Meski latihan cuma satu minggu tapi tidak apa-apa. Padahal harusnya biar efektif, latihan itu harusnya satu bulan biar matang,” terangnya.

Diakuinya, untuk mengejar target dengan waktu yang cukup singkat, ia harus membuat jadwal latihan ekstra keras kepada seluruh petugas paskibra. Setiap hari, ia memberikan porsi latihan dua kali sehari yaitu setiap pagi dan sore hari. Untuk setiap pagi, latihan dimulai pukul 7 sampai jam 12 siang. Sementara untuk sore dimulai dari pukul 3 sampai 5 sore.

“Untuk waktu libur pun kita ambil latihan dari jam 7 sampai 11 siang. Kasihan sebenarnya karena harusnya mereka libur, tapi berhubung waktu yang sangat mepet jadi kita latihan terus,” pungkasnya. (dys) Rasyidin

PENDIDIKAN

Halaman 10

Brunei Klaim 62.000 Kosa Kata Bahasa Indonesia Jakarta (Suara NTB) Brunei Darussalam telah mengklaim 62.000 kosa kata Bahasa Indonesia sebagai bagian dari Bahasa Melayu dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Nusantara terbitan 2003.

“Ini sebuah kenyataan bahwa sebanyak 62 ribu kosa kata Bahasa Indonesia diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hanya 400 kosa kata saja yang benar-benar merupakan bahasa Melayu.

Mereka hanya mengganti kata pengantarnya saja,” kata Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Prof.

Mahsun usai kuliah umum di hadapan mahasiswa program pascasarjana Universitas Pertahanan di Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Pendidikan Kebahasaan Sentul Bogor beberapa waktu lalu.

Mahsun mengatakan Malaysia dan Brunei memang berambisi besar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Padahal jumlah penuturnya lebih kecil diband-

ingkan dengan penutur bahasa Indonesia.

“Ambisi keduanya untuk mendorong bahasa Melayu sebagai bahasa internasional tersebut tak lepas dari potensi bahasa itu sendiri sebagai bagian dari diplomasi integrasi bangsa. Jika nantinya bahasa Melayu menjadi bahasa dunia, maka akan sangat mudah bagi Malaysia untuk mengakui kelompok atau suku bangsa yang berbahasa Melayu sebagai bagian dari Malaysia,” kata Mahsun.

Ia mengatakan, akar dialek bahasa Melayu di Indonesia itu berbeda dari akar dialek Melayu di Brunei dan Malaysia.

Makanya Indonesia tidak perlu mendorong Melayu menjadi bahasa internasional, sebaliknya lebih baik mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melayangkan protes terhadap keberadaan kamus tersebut, namun sayang sebagian dari tim penyusun kamus tersebut adalah orang-orang Indonesia yang merupakan tim penyusun kamus bahasa Indonesia. “Jadi kita lemahnya di sini. Tetapi kita sudah meminta agar Brunei mencantumkan sumber kosa kata tersebut pada kamus terbitan berikutnya. Dan kita akan segera memonitornya,” katanya.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastuktur dan Perlindungan Bahasa Badan Bahasa Kemdikbud Sugiyono mengatakan Badan Bahasa Kemdikbud pernah dan telah mempertanyakan sikap kurang fair Brunei tersebut dan meminta Brunei mencantumkan sumber kosa kata yang dikutip

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 17 anggota Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SLTP dan SLTA Kota Solok Provinsi Sumatera Barat berkunjung ke SMAN 5 Mataram, Sabtu (9/8). Kunjungan MKKS SLTP dan SLTA Kota Solok dihajatkan untuk menjalin silaturahmi dan berbagi pengalaman dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Solok.

Ketua MKKS Kota Solok Ali Musber MS, S.Pd, mengaku kunjungannya ke Provinsi NTB dari tanggal 8 sampai 14 Agustus mengunjungi beberapa sekolah. Selain SMAN 5 Mataram, beberapa sekolah favorit dan berprestasi juga akan disinggahi, seperti SMPN 1 Mataram dan SMKN 3 Mataram.

Diakuinya, kegiatan studi komparatif ini bertujuan melihat dari dekat implementasi kurikulum 2013. Selain tentunya melihat berbagai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan di NTB. Diakuinya, Kota Solok sebagai sebuah kota kecil di Sumatera Barat saat ini hanya berpenduduk sekitar 60.000 jiwa dengan jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 6 sekolah, jenjang SMAN 4 buah dan jenjang SMKN sebanyak 3 buah.

“Mudahan dari kunjungan ini, kami belajar banyak terkait dengan pengelolaan pendidikan disini. Karena khusus kurikulum 2013, kita saat ini dihadapkan dengan percepatan implementasi kurikulum 2013,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 5 Mataram H. Muzakki mengaku senang dan bangga sekolahnya dapat dikunjungi oleh povinsi luar. Ia tidak menduga, sekolah yang dipimpinnya bisa dikenal dan mendapatkan apresiasi dari luar, sehingga berkeinginan berkunjung ke SMAN 5 Mataram.

“Mereka tertarik datang untuk belajar mengenai sistem pembelajaran yang sudah terbangun di sini. Mereka tertarik gara-gara kita sering ikut olimpiade tingkat nasional. itulah yang kita banggakan karena sekarang ini SMAN 5 Mataram tercatat di ranking 21 nasional,” paparnya. (dys)

dimanfaatkan Brunei untuk melakukan plagiasi terhadap Kamus Besar Bahasa Indonesia,” katanya.

Sugiyono mengatakan Kamus Bahasa Melayu Nusantara itu sendiri saat ini dijual bebas bahkan diberikan cumacuma ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dengan cara demikian maka akan sangat mudah bagi Malaysia dan Brunei menanamkan keyakinan, jika bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu. (ant/bali post)

Lobar Ajukan Pendirian SKO ke Pusat

(Suara NTB/dys)

MKKS Kota Solok Berbagi Pengalaman di SMAN 5 Mataram

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Diakuinya, Brunei sudah menyatakan mau mencantumkan sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, meski hingga kini belum dilakukan. Badan Bahasa tidak bisa terlalu mendesak, pasalnya dalam penyusunan Kamus Bahasa Melayu Nusantara itu melibatkan sejumlah orang yang terlibat dalam tim penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Mereka ini tidak sadar kalau ternyata

(Suara NTB/dys)

LATIHAN - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2014, petugas Paskibra SMAN 1 Prabarda sedang menggelar latihan di Kantor Camat Prabarda, Minggu (10/8).

Peringati Hari Kemerdekaan

Siswa SMAN 1 Prabarda Mantapkan Persiapan Paskibra Praya (Suara NTB) Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2014, puluhan petugas pengibar bendera (paskibra) dari siswa SMAN 1 Praya Barat Daya (Prabarda) Minggu (10/8) mengikuti latihan Paskibra di lapangan Kantor Camat Prabarda. Di bawah bimbingan dua orang pelatih dari Kodim 1620 Loteng, para siswa antusias mengikuti latihan, meski latihan di bawah terik matahari.

Usai menggelar latihan, Ketua Paskibra SMAN 1 Prabarda Ahmad Mahdihun mengaku persiapan untuk menjalankan tugas sebagai pengibar bendera bersama teman-temannya sangat terbatas. Diakuinya, waktu berlatih selama satu minggu diberikan oleh panitia. Harusnya, untuk kesiapan yang lebih matang waktu berlatih setidaknya dilaksanakan selama empat pekan, sehingga mampu memberikan yang terbaik pada saat tampil nanti.

Sebagai Ketua Paskibra SMAN 1 Prabarda, dirinya bertugas menyeleksi siswa-siswa untuk menjadi anggota paskibra. Berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan, 17 siswa lainnya berhasil masuk sebagai petugas Paskibra yang

akan mengibarkan bendera pada saat peringatan upacara 17 Agustus tingkat Kecamatan Prabarda yang dipusatkan di Kantor Camat.

Lebih lanjut siswa yang duduk pada kelas XII IPA I ini mengaku sudah aktif menjadi petugas paskibra sejak dirinya duduk pada kelas X. Ketertarikannya menjadi seorang petugas paskibra berawal ketika dirinya aktif di Pramuka. Sejak saat itulah, berbagai kegiatan baris-berbaris selalu diikutinya dengan tekun meski honor yang diterimanya bersama dengan petugas paskibra yang lain sangat kecil.

Selain itu, pemuda kelahiran Desa Ungga 3 Desember 1996 silam ini juga mengaku pernah beberapa kali ikut seleksi menjadi petugas paskibra di tingkat kabupaten, meski akhirnya kandas, karena persaingannya yang cukup ketat.

“Kalau soal honor atau uang transportasi, pihak kecamatan memberikan 60 ribu dan seragam paskibra. Tapi intinya ialah kegiatan ini sepenuhnya untuk belajar dan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah-tengah pemuda.

Sempat juga dulu ikut seleksi paskibra tingkat kabupaten tapi ngak lulus,” ujarnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terus berupaya memajukan dunia pendidikan di daerah ini. Setelah mengupayakan Akademi Komunitas Negeri (AKN), saat ini Dinas Dikbud sedang mengajukan proposal pembuatan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Dikbud Lobar Ispan Junaidi, M.Ed, Minggu (10/8), menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan proposal ke pusat untuk pengajuan pendirian SKO. ‘’Dan pusat saat ini sedang melakukan verifikasi lahan dan menguji proposal yang pemda lakukan,’’ terangnya.

Jika proposal disetujui, ujarnya, pusat akan menyiapkan ruang teori, praktik dan fasilitas lainnya. Sedangkan Pemda sudah mengajukan dua lokasi lahan, yakni di Lingsar dan di Gerung yang akan digunakan jika proposal yang diajukan disetujui.

Ispan menerangkan, adanya SKO di Lobar. Siswa yang berbakat dan memiliki minat serta berprestasi di bidang olahraga bisa dibina.

Untuk tenaga pengajar, pemda berencana mendatangkan pelatih ataupun instruktur bersertifikat.

Menurutnya, pengusulan pendirian SKO tersebut,

(Suara NTB/dok)

Ispan Junaidi

karena Lobar ingin tidak hanya berprestasi di bidang akademik tetapi juga di bidang non akademik yakni olahraga. Hal ini klaimnya telah dibuktikan dengan keberhasilan Lobar meraih juara umum dalam Porprov.

“Untuk lebih menggali dan membina peserta didik yang berbakat di bidang olahraga, maka kita perlu ada SKO,” tukasnya.

Ia menambahkan, karena Pemkab Lobar yang mengajukan proposal, maka pusat juga meminta kesiapan Pemda dalam untuk biaya operasional. Dan hal ini mendapat persetujuan dari Pemkab Lobar. (her)

Mendikbud: 450.000 Buku Sekolah Elektronik Telah Diunduh (Suara NTB/dys)

CINDERAMATA - Ketua MKKS Kota Solok Sumatera Barat Ali Musber MS (kiri) saat menerima cinderamata dari Kepala SMAN 5 Mataram H. Muzakki, Sabtu (9/8).

Cianjur (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan 450.000 buku pelajaran sekolah elektronik telah diunduh melalui laman resmi pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Sampai dua hari terakhir ini sudah 450 buku yang diunduh,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu.

Dia juga memastikan pemerintah telah mengirim cakram digital berisi materi pelajaran ke sekolah dan se-

tiap guru juga telah memiliki buku pegangan untuk mengajar.

Sekolah yang mengalami kesukaran dalam mengunduh buku dari Internet bisa memfotokopi dari buku pegangan dalam bentuk cakram digital yang dikirim ke sekolah.

Pada Kamis (7/8), Wakil

(Suara NTB/ist)

Ilustrasi buku Kurikulum 2013.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim juga mengatakan penyaluran buku cetak Kurikulum 2013 baru 70 persen. “Ada kendala di penyedia sehingga penyalurannya jadi lambat,” katanya.

Musliar juga menegaskan bahwa buku-buku tersebut tidak diperkenankan diperjualbelikan. ”Jangan dibeli.

Buku-buku tersebut diberikan gratis kepada siswa,” tegasnya dan menambahkan pemerintah akan mengawasi penyaluran buku-buku tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencetak 245 juta eksemplar buku pelajaran untuk dikirim ke seluruh sekolah di Tanah Air. Kemdikbud tidak memperkenankan sekolah memungut sepeserpun biaya untuk buku tersebut, karena biaya cetak sudah dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

Real Madrid vs Sevilla (Suara NTB/ist)

Kroos di Pusat Galacticos Baru

Claude Makelele

Meski Seri, Debut Makelele Cukup Manis

Real Madrid sudah terlebih dulu memiliki dua galacticos dalam diri Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale.

Keduanya menjadi pemain termahal dunia saat ini. Penampilan keduanya yang sama – sama mengerikan juga memperlihatkan Ancelotti sama sekali tidak kesulitan memadukan dua bintang besar dalam satu line up yang atraktif.

Namun, tantangan besar akan menghadang Ancelotti musim ini karena dua nama besar lainnya sudah resmi menjadi galaticos, yaitu James Rodriguez dan Toni Kroos. Mengakomodasi keduanya dalam satu formasi tentu membutuhkan kejelian tersendiri.

Sebab, tak dapat dipungkiri bahwa kedatangan James dan Toni Kroos membuat Madrid kini memiliki stok playmaker yang berlebihan.

Selain dua nama baru itu, Madrid telah memiliki Angel Di Maria, Luka Modric dan Isco yang sama – sama memiliki karakteristik seorang pemain nomor 10 dalam tim.

Formasi yang dimainkan Ancelotti untuk menghadapi Sevilla diperkirakan tetap akan menempatkan Benzema di ujung tombak dengan Gareth Bale dan CR7 di posisi kanan dan kiri barisan penggedor Real. Namun, tiga gelandang

Paris Claude Makelele memulai karir kepelatihannya dengan penampilan mengesankan setelah timnya Bastia bangkit dari ketertinggalan untuk menahan seri Marseille 3-3 Minggu dini hari tadi.

Andre-Pierre Gignac mencetak dua gol untuk tim tamu ketika unggul 3-1, namun Christopher Maboulou menyelamatkan tim Korsika itu dari kekalahan.

Maboulou membawa Bastia unggul pada menit sembilan lewat voli spektakuler, lalu disamakan Gignac lewat sundulan. Marseille lalu memimpin 2-1 lewat gol bunuh diri Romaric sebelum usai babak pertama.

Gignac memperlebar keunggulan pada menit 62 setelah Sebastien Squillaci handball di kotak penalti. Namun tiga menit kemudian, Junior Tallo memperkecil ketertinggalan lewat titik penalti setelah Benjamin Mendy menjatuhkan Maboulou di kotak penalti.

Maboulou menjadi penentu nasib Bastia setelah melepaskan tembakan jarak dekat yang masuk kotak penalti lawan untuk merusak debut Marcelo Bielsa menangani Marseille.

Pada pertandingan lain klub promosi Caen menang besar 3-0 dari Evian lewat gol Ngolo Kante dan dua gol Mathieu Duhamel.

Nice menekuk Toulouse 3-2 di Allianz Riviera. Penyerang Argentina Dario Cvitanich membuka skor pada menit 23, namun dibalikkan oleh dua gol dari pemain timnas Denmark Martin Braithwaite dan Ben Yedder.

Cvitanich lalu menyamakan kedudukan, sebelum sundulan akurat Alexy Bosetti pada menit 68 membawa tim Cote d’Azur meraih tiga poin. Sementara itu dua gol dari Mevlut Erding membawa Saint-Etienne menang 2-0 dari Guingamp, lalu Bordeaux menang 1-0 dari Montpellier, Lille melawan Metz berakhir 0-0.

Jumat, juara liga Paris Saint-Germain tertahan 2-2 oleh Reims. Dua gol Zlatan Ibrahimovic disamakan oleh dua gol dari Prince Oniangue dan Antonie Devaux. Lyon menjamu Rennes, sedangkan Lorient bertandang ke Monaco, demikian AFP. (ant/bali post)

tengah kemungkinan akan berbeda dengan tahun lalu. Modric kemungkinan masih akan menjadi starter bersama Kroos dan Isco.

Harian olahraga yang terbit di Madrid, Marca mengungkapkan, Ancelotti telah memutuskan bahwa Kroos akan ditempatkan di posisi yang dulunya menjadi langganan Xabi Alonso di Madrid. Posisi itu dianggap sebagai posisi ideal untuk mengakomodir kemampuan Kroos.

Menurut Marca, Ancelotti telah menginstruksikan timnya dengan sangat jelas agar mengoper bola ke Kroos baik dari depan maupun belakang. Dengan kata lain, Kroos benar – benar akan menjadi sentral permainan para galacticos Madrid.

Di posisi back four, Madrid tampaknya tidak akan mengalami perombakan berarti. Namun untuk di posisi kiper, Iker Casillas diperkirakan akan kembali menjadi starter setelah Diego Lopez merapat ke Milan dan Keylor Navas baru menjalani proses adaptasi.

Walaupun akan berduel dengan skuad mentereng Madrid yang diperkuat sejumlah pemain top, Sevilla tetap tak merasa kecil hati. Mereka optimis mampu meraih kemenangan atas skuad los galacticos milik Madrid. Penyerang Sevilla, Jose An-

tonio Reyes juga telah bersiap-siap melakoni laga sulit tersebut.

“Semua hal bisa saja terjadi dalam sepakbola, tidak ada yang tak mungkin. Ini memang akan menjadi laga yang sangat rumit, namun kami memiliki mental dan semangat untuk menang.

Kami akan memberikan kebahagiaan untuk fans karena mereka pantas mendapatkannya,” kata Reyes seperti dikutip dari Football Espana.

“Proses latihan kami sudah berjalan cukup baik karena target kami adalah berada di puncak kebugaran di laga tersebut. Kami semakin dekat dan kami juga semakin kuat,” imbuhnya.

Sejauh ini Sevilla telah mendapatkan tiga pemain baru di bursa transfer. Mereka antara lain, Arribas dari Osasuna, Aleix Vidal dari Almeria plus satu pemain pinjaman dari Barcelona yakni Denis Suarez. (aan)

Southampton Datangkan Kiper Timnas Inggris London Kiper timnas Inggris Fraser Forster bergabung dengan Southampton dari Celtic dengan nilai kontrak 10 juta poundsterling.

Pemain berusia 26 tahun yang menjadi bagian skuat Inggris pada Piala Dunia di Brasil, memulai karirnya bersama Newcastle United, dan dipinjamkan kepada Stockport County, Bristol Rovers dan Norwich City sebelum bergabung dengan Celtic pada 2010.

“Fraser adalah pemain yang sangat berbakat dan kami senang bisa membawa dia ke (Suara NTB/ist) Southampton. Ini adalah bagiFraser Forster an penting lainnya dari proses pembangunan kembali menjelang awal musim ini,” kata pelatih Saints Ronald Koeman.

Kedatangan Forster dapat meredam kemarahan penggemar setelah klub ini kehilangan Adam Lallana, Luke Shaw dan Rickie Lambert, serta bek Kroasia Dejan Lovren dan bintang yang lagi menanjak Calum Chambers.

Koeman menyatakan Southampton menyiapkan tawaran senilai 4,5 juta pounsterling untuk mendapatkan bek kanan Leeds berusia 20 tahun, Sam Byram.

“Kami kehilangan Chambers (ke Arsenal). Byram adalah pemain yang kami masukkan ke daftar dan benar kami telah mengajukan penawaran untuknya,” kata pelatih asal Belanda itu seperti dikutip Reuters. “Yang saya dengar Leeds tidak menerima tawaran itu,” sambung dia. (ant/bali post)

Toni Kroos

Terkait PON Remaja

Hari Ini, PBVSI NTB Serahkan Nama Atlet

(Suara NTB/fan)

Diego Lopez Merapat ke Milan Milan AC Milan telah menyetujui kontrak kiper Spanyol Diego Lopez dari Real Madrid, kata pelatih klub Serie A itu, Filippo Inzaghi, seperti dikutip Reuters.

“Diego Lopez ini sangat penting,” kata Inzaghi yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke 41 dalam laman www.acmilan.com.

“Dia adalah kiper yang berpengalaman dan akan meningkatkan penampilan tim kami,” tambah mantan penyerang Milan dan juga (Suara NTB/ist) timnas Italia itu.

Diego Lopez Inzaghi tidak menyebutkan detil kesepakatan tetapi media Italia melaporkan Lopez dikontrak untuk empat tahun.

Pemain berusia 32 tahun itu tidak lagi memenuhi persyaratan Real setelah juara Eropa ini mendatangkan kiper Kosta Rika Keylor Navas dari Levante bulan ini.

Lopez, yang telah bermain untuk Real sebagai pemain muda, mulai menggantikan kapten Iker Casillas yang mengalami cedera Januari tahun lalu setelah sebelumnya merumput di Villarreal dan Sevilla.

Dia menjadi kiper utama di Real untuk Liga Spanyol (La Liga) musim lalu dengan Casillas bermain untuk Liga Champions dan Piala Raja sebagai bagian dari kebijakan rotasi.

Mantan kiper cadangan Spanyol, Lopez membuat satu kali penampilan sebagai kiper pengganti untuk Juara Eropa itu pada Agustus 2009 saat pertandingan persahabatan melawan Macedonia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Madrid Real Madrid akan meladeni Juara Liga Eropa, Sevilla, di Piala Super Cup Eropa, Selasa pukul 02.30 wita, dini hari nanti. Cara Carlo Ancelotti meramu para galacticos baru yang didatangkannya di bursa transfer musim ini akan menarik. Ia dikabarkan intens berkomunikasi dengan Toni Kroos selama beberapa hari terakhir.

Fifit Marlena

Atletik Siapkan Fifit Pengganti Mariati Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mempertahankan medali emas yang diraih oleh atlet Lombok Barat (Lobar), Mariati di nomor 400 meter gawang putri di PON XVIII di Riau 2012 lalu, pelatih atletik NTB, I Gusti Bagus Wirasantana tengah fokus menyiapkan pelari pengganti. Fifit Marlena dinilai sebagai salah satu atlet yang berpeluang menggantikan pelari senior NTB itu.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (8/8), I Gusti Bagus Wirasantana yang biasa disapa Bagus itu mengatakan bahwa atlet unggulan NTB Mariati yang berhasil menyumbangkan medali emas di nomor lari gawang 400 meter putri di PON XVIII di Riau 2012 lalu telah dinyatakan pensiun. Akibatnya Mar-

iati tidak dapat ambil bagian di ajang tingkat nasional.

“Saat ini saya sedang menyiapkan pengganti Mariati.

Saya melihat Fifit Marlena bisa menggantikan Mariati untuk mengisi nomor lari 400 meter gawang putri,” ucapnya.

Dijelaskannya, poetensi Fifit Marlena untuk menggantikan Mariati sudah terlihat sejak ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov NTB), 15— 21 Juni lalu dimana atlet kelahiran Kabupaten Bima itu sukses menyumbangkan dua medali emas. Medali emas itu diraih Fifit di nomor 400 meter gawang putri dengan rincian waktu 63,43 detik dan medali emas kedua diraih di nomor 400 meter putri.

Menurutnya, dari hasil catatan waktu Fifit Marlena itu dinilai cukup mumpuni

untuk digenjot ke nomor lari 400 gawang putri, selain itu nomor 400 meter putri juga bisa dikembangkan. “Catatan waktu Fifit Marlena cukup bagus bila dibanding dengan catatan waktu Mariati saat pertama kali saya tangani dulu,” ucapnya.

Menurutnya, cacatan waktu Mariati saat pertama kali dilatih olehnya 64 sekian detik, namun setelah dipersiapkan menuju PON XVIII /2012 mariati Mampu meningkatkan catatan waktu menjadi 60, 61 detik saat menjuarai PON XVIII di Riau 2012 lalu.

Ketajaman limit waktu yang diraih Mariati memang bertahap, namun puncak prestasinya di PON 2012. Menghadapi PON Jabar 2016 Fifit Marlena diharapkan bisa meneruskan jejak Mariati. (fan)

Mataram (Suara NTB) Terkait persiapan mengikuti PON Remaja di Jawa Timur (Jatim) bulan Desember mendatang, pihak Pengprov PBVSI NTB menyiapkan empat tim voli pantai unggulan, yakni dua tim voli pantai putra dan dua tim voli pantai putri.

Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari yang dihubungi Suara NTB di Mataram Minggu (10/8) kemarin mengatakan bahwa meskipun pihaknya telah rampung menyeleksi atlet, namun sejumlah nama-nama atlet yang akan dikirim mengikuti PON Remaja itu akan diserahkan ke KONI NTB, Senin (11/8) hari ini.

Dikatakannya, sebelum menyerahkan nama-nama atlet yang disiapkan ke PON Remaja ke KONI NTB, namun pihak PBVSI NTB akan lebih awal menggelar acara halalbilhalal di Kantor Pemadam Kebakaran Mataram, Senin (11/8) pukul 10.00 pagi ini.

Acara itu dihajatkan untuk memintai pendapat masing-

masing pengurus terkait nama-nama atlet yang akan dikirim mengikuti PON Remaja. “Usai acara Halalbilhalal nanti baru nama atlet di serahkan ke KONI NTB,” terangnya.

Dijelaskannya, beberapa nama atlet yang akan dikirim itu Citra, Lala, Meli dan Santi untuk tim voli putri. Kemudian tim putranya adalah Dede, Markoji dan dua nama atlet yang belum mau dibeberkannya. Namun demikian nama-nama atlet itu adalah hasil seleksi tim PBVSI NTB yang digelar sebulan lalu.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, KONI NTB akan menurunkan sedikitnya lima cabor unggulan mengikuti PON Remaja. Diantaranya cabor atletik, pencak silat, menembak, dojo dan voli pantai. Sayangnya, hinga kemarin hanya satu cabor yang belum menyerahkan nama-nama atlet, sehingga KONI NTB pun mengingatkan cabor voli pantai agar segera menyerahkan nama atlet yang disiapan ke PON remaja. (fan)

PSTI NTB Ingin Loloskan Atlet di PON XIX/2016 Mataram (Suara NTB) Meski tak masuk dalam cabang olahraga unggulan, namun cabang olahraga sepak takraw tak ingin diremehkan oleh cabor lain. Mereka juga punya ambisi yang sama untuk meloloskan atlet serta memberikan kontribusi medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2014.

Sekum Pengprov PSTI NTB, Jufri SPd, saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Ming-

gu (10/8) kemarin mengatakan bahwa meskipun target tersebut dinilai sulit namun sasaran program pembinaan atlet sepak takraw tahun 2015 adalah ingin meloloskan atlet mengikuti PON Jabar 2016.

“Target tersebut memang sulit direalisasikan mengingat prestasi atlet sepak takraw NTB belum mampu tembus level PON. Di Pra-PON 2011 lalu tim sepak takraw gagal meraih tiket mengikuti PON 2012. Namun kita tak ingin gagal lagi. Kita berharap atlet sepak takraw bisa lolos PON Jabar 2016. Sebab target kita meraih medali,” ucapnya.

Menurut Jufri, apa yang menjadi target cabor non unggulan seperti sepak takraw harus bisa didukung sepenuhnya oleh Pemprov dan KONI NTB, khusunya untuk dana pembinaan atlet dan pelatih harus lebih ditingkatkan dari tahun sebelum. Bila dana pembinaan tahun 2014 sebesar Rp 10 juta, diharapkan dana pembinaan cabor non unggulan tahun 2015 bisa ditingkatkan.

Dukungan dana yang besar sangat diharapkan oleh cabor karena memang dana untuk program pembinaan atlet yang dimiliki cabor masih sangat minim, sehingga sepak takraw membutuhkan dana yang relatif besar dalam rangka menghadapi PON 2016. (fan)

SUARA NTB

Senin, 11 Agustus 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Senin, 11 Agustus 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

RUPA_RUPA

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

FASHION

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

Senin, 11 Agustus 2014

SUARA NTB

Halaman 14

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

202 Daerah Serentak Gelar Pilkada pada 2015

Ibu Terduga Teroris Ngawi Kaget Anaknya Buron Ngawi (Suara NTB) Ibu terduga teroris Kardi di Ngawi, Jawa Timur, yang ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) Suwarti mengaku kaget anak sulungnya menjadi buronan dan terlibat kegiatan terorisme.

“Saya tidak menyangka dan sangat kaget dengan ditangkapnya Kardi. Saya tidak pernah mengira jika anak saya itu jadi buronan,” ujar Suwarti sedih kepada wartawan, Sabtu.

Menurut dia, KD alias Kardi adalah anak yang baik.

Sikapnya tidak pernah menunjukkan jika terlibat adalam kegiatan radikal. Kardi juga diketahui rajin shalat di masjid, tidak tertutup, dan mudah bergaul. Ia tidak pernah keluar kota dan hanya berjualan bakso (pentol) bakar keliling desa.

“Dia itu anaknya baik dan selama ini juga tidak pernah keluar kota. Kalaupun keluar, paling hanya jualan pentol keliling. Kok, bisa ia dituduh ikut teroris,” ujar Suwarti.

Pascapenangkapan Kardi oleh tim Densus 88 Antiteror, rumah tempat tinggalnya yang berada di Rukun Tetangga (RT) 3/Rukun Warga (RW) 3 Dusun Gendingan Lor, Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, terlihat sepi dan tanpa aktivitas.

Di sekitar rumah juga masih dipasang garis polisi.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua RW 3, Windar Ananto. Kardi, menurut dia, biasa membaur dengan warga dan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat sekitar.

“Kardi juga sering ikut kerja bakti dengan warga.

Biasanya pagi keliling jualan. Lalu, sekitar jam 12.00 siang pulang ke rumah. Setelah itu kami tidak tahu apa aktivitasnya,” kata Windar.

Meski dikenal aktif dalam kegiatan sosial, warga tidak mengetahui perihal bendera Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Suriah/ISIS) yang ada di rumah Kardi.

Sementara itu, Sunarto selaku tetangga terduga teroris Guntur di Dusun Kedungprawan, Desa Gendingan, mengatakan bahwa rumah Guntur pernah digerebek polisi karena dugaan kasus serupa pada tahun 2004. Hanya saja ia tidak tahu apakah Guntur tertangkap atau tidak.

“Dulu sekitar tahun 2004 rumah Guntur juga pernah digerebek polisi. Namun, peristiwa jelasnya saya sudah lupa,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, Guntur diketahui warga pernah merantau ke Kalimantan. Sekembalinya dari luar Jawa, tidak ada perubahan yang mencolok. Guntur masih tetap dikenal orang yang ramah oleh warga desa setempat.

Tim Densus 88 Antiteror, Jumat (8/8) siang berhasil menangkap dua orang warga Kabupaten Ngawi karena diduga terlibat dalam jaringan teroris. Keduanya adalah, Suyitno alias Guntur Pamungkas dan Kardi warga Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Ngawi.

Keduanya diduga merupakan anggota jaringan teroris Santoso yang beroperasi di Poso, Sulawesi Tengah. Dari rumah keduanya polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api, amunisi 21 butir, telepon genggam, beberapa buku panduan jihad, dan bendera ISIS. (ant/Bali Post)

LOWONGAN

PESAWAT TERPEROSOK WAMENA - Sebuah pesawat kargo jenis boing seri 200 dengan kode lambung BBS milik CardigAir di evakuasi akibat ban sebelah kirinya terperosok di ujung landasan di Bandara Wamena, Sabtu (9/8). Pesawat dari Sentani Jayapura mengangkut kebutuhan bahan pokok, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

Densus 88 Tangkap Ketua Harian JAT Jakarta (Suara NTB) Anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya menangkap Ketua Harian Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Ustad Afif Abdul Majid alias Afif.

“Densus 88 dan Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap Ustad Afif pada Sabtu sekira pukul 22.45 WIB,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Minggu (10/8).

Rikwanto mengatakan petugas gabungan menangkap Afif di sebuah warung kebab di Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jatiasih, Bekasi Kota, Jawa Barat.

Afif diduga terlibat mendanai Ubaid di Aceh pada 2010, selain disinyalir terlibat deklarasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Selain Afif, polisi juga mengamankan empat orang saksi yang menghuni warung kebab itu.

Teroris Kedua Ditangkap di Jatiasih Sementara, Kepolisian Sektor Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat telah terjadi dua penangkapan terduga ter-

oris di sini sejak 2009. Kedua kasus terjadi di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, yang adalah wilayah perbatasan DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Depok.

Tim Densus 88 Antiteror pernah menggerebek sebuah rumah persembunyian terduga teroris di Perumahan Puri Nusaphala Blok D 12 RT 04/012, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pada 8 Agustus 2009.

Penangkapan serupa kembali terjadi Sabtu malam lalu saat seorang terduga teroris berinisial A ditangkap Tim Densus 88 di sebuah ruko penjual kebab di Jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih.

A diduga kuat penyokong dana aktivitas teroris di Aceh sejak 2010 dan telah lama diincar polisi hingga akhirnya tertangkap saat tengah mengunjungi kerabatnya tersebut. A

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Depok (Suara NTB) laysia dan Indonesia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Guru Besar Hukum Inter“Berdasarkan Perjan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nasional Fakultas Hukum, jian Landas Kontinen, pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Universitas Indonesia, Hik- masangan tiang pancang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mahanto Juwana memuji berada dalam koordinat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pernyataan Panglima TNI hak berdaulat Indonesia,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Jenderal Moeldoko agar jelasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Malaysia membongkar Selanjutnya, pasal 80 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pembangunan tiang pan- Konvensi Hukum Laut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 cang mercusuar di Tanjung 1982 menyebutkan negara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Datu, Kalimantan Barat. yang mempunyai hak ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Bila Malaysia hendak daulat di landas kontinen 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 membangun Mercusuar di mempunyai hak eksklusif 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 wilayah Landas Kontinen In- untuk membangun dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 donesia maka Malaysia wa- memiliki kewenangan dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jib meminta izin kepada In- pengaturan atas instalasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 donesia,” kata Hikmahanto yang dibangun di atasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menanggapi pernyataan Hikmahanto menilai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Moeldoko, Minggu (10/8).

Malaysia mencoba mengu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Panglima TNI Jenderal lur-ulur waktu membongkar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Moeldoko membuat pern- tiang pancang meski telah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yataan keras terhadap Ma- dilakukan perundingan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 laysia atas tiang pancang Malaysia, lanjut dia, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pembangunan mercusuar terlihat hendak bertahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 itu dengan meminta Malay- dalam membangun mer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sia membongkarnya atau cusuar dengan harapan pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 TNI yang akan mem- merintah Indonesia lalai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bongkarnya. dan mengabaikannya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Hikmahanto mengata- “Protes dan keberatan Ma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan pernyataan keras laysia terhadap tindakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Moeldoko itu didasarkan Indonesia untuk mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pada Perjanjian Landas bongkar tidak akan mu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kontinen antara Indonesia ngkin, mengingat tiang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dan Malaysia pada 1969 pancang tersebut berada di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dan Konvensi Hukum Laut landas kontinen Indonesia,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1982 yang diratifikasi Ma- katanya. (ant/Bali Post) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Kerasi Malaysia, Moeldoko Dipuji Hikmahanto

MS.Hidayat Deklarasi sebagai Calon ASDP Kupang Tutup Pelayaran Ketua Umum Golkar Kupang-Kalabahi-Ba‘a

Bandung (Suara NTB) Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, M.S Hidayat mendeklarasikan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dikediamannya di Jalan Cipaku 2 nomor 3 Bandung Jawa Barat dengan mengusung pembaharuan di partai tersebut.

“Saya menyatakan pencalonan diri sebagai (calon) Ketua Umum Partai Golkar yang dilatarbelakangi motivasi mempersiapkan Golkar menghadapi Pemilu 2019 yang pertama kali menggabungkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden,” kata M.S Hidayat dalam deklarasinya di Bandung, Minggu (10/8).

Dia mengatakan visi elektoral Pemilu 2019 adalah mengupayakan dukungan seluasnya untuk memposisikan Golkar sebaik-baiknya di tengah kedidupan bangsa dan negara.

Menurut dia, dengan demikian Golkar memastikan diri untuk mewujudkan pengabdiannya untuk, pertama memberi-

(ant/Bali Post)

M.S Hidayat

kan kedudukan utama pada aspirasi luas dan tidak pada kepentingan sempit.

“Kedua memajukan secara optimal pelayanan publik yang luas dan adil, serta ketiga melindungi seluruh golongan dan masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan Golkar sebagai organisasi politik yang bersejarah dalam kehidupan politik saat ini tidak dapat dipisahkan

RUPA-RUPA

DIJUAL

SERVICE AC

langsung digelandang ke Polda Metro Jaya bersama lima orang saksi lainnya untuk dimintai keterangan.

Kapolsek Jatiasih Kompol Imelda Sitohang mengaku kecolongan oleh penangkapan oleh Densus 88 tersebut. “Saya akui bahwa kami kecolongan, walaupun upaya pengawasan keamanan wilayah terus kita intensifkan selama ini,” katanya.

Imelda mengaku sering sarapan di sebuah warung bubur yang bersebelahan dengan ruko di mana A ditangkap. Dia tidak menyadari ada aktivitas mencurigakan dari para penghuninya. “Saya tidak sangka ruko ini akan menjadi lokasi penangkapan terduga teroris, padahal saya sering beli sarapan di warung sebelahnya,” katanya.

Dia membantah tegas bahwa wilayah hukumnya telah menjadi sarang persembunyian para teroris. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Padang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 202 daerah di Indonesia bakal menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2015.

“Setidaknya ada 202 daerah di Indonesia yang akan menggelar pilkada yang terdiri atas 9 pemilihan gubernur, 26 pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan 167 di tingkat kabupaten yang tercatat (ant/Bali Post) Husni Kamil Manik akan menjalankan Pilkada tahun 2015,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Padang, Minggu (10/8).

Ia menjelaskan ada beberapa perkembangan yang perlu diketahui dalam penyelenggaran Pilkada serentak dan kini pembahasan perundang-undangan Pilkada sedang dibahas.

“Rancangan tersebut merupakan pemisahan dari UU Pemerintah Daerah,” kata dia.

KPU merencanakan Pilkada serentak pada Oktober 2015.

Ia mengatakan karena Pilkada Sumbar berlangsung pada 30 Juni 2010, maka jika Oktober 2015 diselenggarakan Pilkada maka artinya mundur empat bulan.

“Daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya kemungkinan akan dijabat penjabat sementara,” kata dia.

Ia menjelaskan anggaran pelaksanaan Pilkada akan bersumber dari APBN. “Untuk itu, KPU kabupaten/kota maupun KPU provinsi di seluruh Indonesia harus membuat rancangan anggaran Pilkada,” jelasnya. (ant/Bali Post)

BAKERY

ADVERTISING

bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik cita-cita nasional Indonesia.

Menurut dia, Golkar saat ini menggerakkan cita-cita dan kemampuan organisasinya untuk bersama rakyat menempuh perjalanan lanjut bangsa Indonesia.

“Hal itu sebagai upaya menyusun diri untuk mengemban pengabdian nasional,” ujarnya.

Dia mengatakan Golkar saat ini tiba pada masa perubahan periodik dalam siklus kehidupan organisasinya. Hal itu menurut dia dalam rangka menyongsong tanggung jawab politik nasional dan senafas dengan proses pembangunan kembali tekad bangsa setelah Pileg dan Pilpres.

Deklarasi tersebut bersamaan dengan acara halal bihalal dan silaturahmi dengan para kader serta pengurus DPD Golkar se-Jawa Barat. Acara itu juga dihadiri Ketua DPD Golkar Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin. (ant/Bali Post)

Kupang (Suara NTB) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Fery Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur menutup pelayaran fery tujuan Kupang-KalabahiBaa karena cuaca buruk berupa angin kencang melanda perairan setempat.

“Penutupan pelayaran dari Kupang-Kalabahi Kabupaten Alor dan Baa kabupaten Rote Ndao untuk dua hari ke depan merupakan keputusan manajemen ASDP Kupang setelah melakukan koordinasi dengan pihak Syahbandar Kupang menyusul cuaca buruk berupa angin kencang,” kata General Manejer (GM) ASDP Indonesia Fery Cabang Kupang, Arnol Janssen, di Kupang, Sabtu (9/8).

Untuk lintasan Aimere di Kabupaten Ngada dan Seba di Kabupaten Sabu Raijua, sedang dalam pelayaran menuju pelabuhan Bolok di Kabupaten Kupang sementara terpan-

ORNAMEN

ARTSHOP

tau aman meskipun pergerakan kapal melambat karena gempuran dan derasnya ombak pada jalur yang dilalui.

Sementara untuk pelayaran Kupang Lewoleba dan Kupang Waibalun di Kabupaten Flores Timur, katanya, masih dalam pertimbangan apakah akan dilepas pada keesokan harinya (Minggu, 10/8) sesuai jadwal yang ada ataukah harus ditunda sambil melihat kondisi cuaca yang terus ekstrem.

“Kepastiannya petang ini dan hasilnya akan diumumkan melalui pengumuman dan iklan melalui radio lokal setempat, pesan singkat dan pengumuman di loket tiket keberangkatan seperti yang dilakukan selama ini,” katanya.

“Kami berharap para penumpang memaklumi keputusan manajemen ASDP di Kupang, karena gelombang di Selat Lolok lintasan penyeberangan ke Baa dan Sabu dilanda gelombang tinggi dipicu angin kencang sejak dua hari terakhir,” katanya.

Ia mengatakan cuaca ekstrem berupa tinggi gelombang di atas normalnya itu dipicu oleh tekanan rendah yang terbentuk di perairan Laut Timor antara wilayah Nusa Tenggara Timur dan Australia.

Ia mengatakan tekanan rendah memicu kecepatan angin antara 50-55 kilometer per jam pada titik-titik perairan tertentu seperti Kupang-Baa dan Kupang-Kalabahi telah ikut memicu tinggi gelombang antara 2,5 sampai enam meter terjadi Laut Sawu, perairan selatan Kupang hingga Rote dan Laut Timor.

Dia mengatakan meskipun terjadi penutupan sementara pelayaran lintasan daerah tertentu tidak terlihat penumpukan penumpang maupun kendaraan pengangkut sembako di pelabuhan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kupang, pada Jumat (8/8) mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perairan laut Timor, Laut Sawu dan Selat Rote karena tekanan angin menigkat mencapai 55 kilometer/jam. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Senin, 11 Agustus 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tolak Berunding

Palestina akan Seret Israel ke Pengadilan Pidana Internasional

Tel Aviv Israel tidak akan kembali ke meja perundingan untuk menghentikan konflik di Gaza selama para pejuang Palestina terus melancarkan serangan roket lintas perbatasan kedua wilayah.

“Israel tidak akan terlibat dalam perundingan-perundingan selama serangan roket terus dilakukan, dan akan terus bertindak dalam segala cara untuk mengubah realitas sekarang dan membawa ketenangan bagi semua warganya,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sidang kabinet di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, Minggu (10/8).

Pernyataan-pernyataan diucapkan saat para perunding Palestina di Kairo mengancam akan meninggalkan usaha-usaha untuk menengahi penghentian lebih dari sebulan pertumpahan darah di Gaza jika Israel tidak mengirim satu tim untuk ikut perundingan pada pukul 13.00 GMT (20.00WIB) Minggu.

Israel menarik timnya ke luar dari perundingan-perundingan Kairo Jumat setelah menuduh Hamas melanggar gencatan senjata tiga hari dan serangan roket ke Israel selatan dimulai kembali. Netanyahu mengatakan operasi Israel tidak akan dihentikan, yang dimulai dengan satu serangan udara 8 Juli.

Serangan darat dilancarkan pada 17 Juli berakhir ketika pasukan mundur Selasa lalu. Israel

mempertahankan pasukannya di perbatasan Gaza dan melakukan sejumlah serangan udara di Jalur Gaza sejak gencatan senjata 72 jam berakhir Jumat pagi.

Operation Protective Edge akan dilanjutkan dan itu tidak akan berakhir. Operasi itu akan terus sampai kita mencapai tujuan-tujuan kita— kembali tenang untuk jangka panjang,” kata Netanyahu.

Menjelang sidang kabinet, dua menteri berhaluan keras menyerukan pasukan untuk kembali ke Gaza dan menggulingkan Hamas, pemegang kekuasaan de facto di wilayah Palestina itu. “Situasi ini tidak dapat dilanjutkan,” kata Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman kepada wartawan.

Sementara di Bogota Kolombia, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki mengatakan pemerintahnya akan segera berupaya untuk menyeret Israel ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) karena melakukan kejahatan perang di Gaza.

“Kami akan pergi ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan membubuhkan tanda tangan kami di atasnya.

Segera kita akan menjadi

negara berdaulat. Itu sudah cukup bagi pengadilan untuk memulai penyelidikan,” kata Malki, dalam kunjungan ke Bogota, kepada AFP. Pesawat-pesawat tempur Israel menghantam Gaza dengan 50 serangan udara yang menewaskan delapan warga Palestina Sabtu.

Konflik kini telah menewaskan sedikitnya 1.914 warga Palestina dan 67 orang di pihak Israel, hampir semua tentara, sejak 8 Juli.

Malki, yang hadir untuk pelantikan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, Kamis, mengatakan sebelum datang ke Kolombia, dirinya berada di Den Haag Belanda dan meminta ICJ memulai penyelidikan resmi, untuk melihat apakah apa yang Israel telah lakukan selama 33 hari terakhir mencapai tingkat kejahatan perang,” kata Malki pada konferensi di Bogota. (ant/bali post) KORBAN ISRAEL Anak-anak korban perang diGaza Palestina berlarian di antara reruntuhan masjid yang dihancurkan tentara Israel di pusat Kota Gaza, Sabtu (9/8).

Ciptakan Sistem Email ’’Spy-Free’’

Yahoo Bergabung dengan Google New York – Yahoo Inc mengatakan akan bergabung dengan Google Inc untuk menciptakan sistem email yang aman tahun depan. Adanya sistem ini diharapkan para peretas atau pejabat pemerintah tidak bisa membaca pesan pengguna.

Kedua perusahaan teknologi tersebut bersatu untuk memperkuat pertahanan mereka terhadap gangguan pemerintah dan peretas, terutama setelah Edward Snowden

tahun lalu memberitahu mengenai program pengawasan Badan Keamanan Nasional.

Google, Microsoft dan Facebook Inc mengenkripsi lalu lintas internal mereka setelah Snowden mengungkapkan agen mata-mata menyusup ke koneksi mereka di luar negeri.

Yahoo telah mengubah proses email, sehingga pengguna menggunakan pesan jenis enkripsi dalam jendela terpisah, yang mencegah bahkan bagi Yahoo sekalipun untuk membaca pesan

seperti yang mereka ketik.

Namun, pejabat Yahoo tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Sebelumnya pada Kamis, Google mengatakan pihaknya telah mendorong pengembang situs untuk membuat situs mereka aman bagi pengunjung dengan menggunakan enkripsi situs, sebagai salah satu faktor untuk menentukan peringkat pencarian, demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

Ilustrasi Yahoo dan Google (Suara NTB/ist)

40 Tewas dalam Kecelakaan Pesawat di Teheran Teheran Satu pesawat penumpang mengalami kecelakaan di dekat Bandar Udara Mehrabad di Ibu Kota Iran, Te-

heran, Minggu, dan menewaskan tak kurang dari 40 orang.

Kantor berita Iran, IRNA, sebelumnya melaporkan pe-

sawat itu sedang dalam penerbangan ke Tabas, Kota Besar di Iran Timur, dari Teheran.

Pesawat tersebut milik Ta-

ban Airlines dan dilaporkan membawa 40 penumpang serta mengalami kecelakaan tak lama setelah lepas-landas. (ant/bali post)

Topan Halong Landa Jepang Tokyo Topan Halong membunuh satu orang di Jepang, Minggu (10/8) dan melukai 33 orang, lapor media setempat. Sementara pemerintah memerintahkan 1,6 juta orang keluar dari jalur topan yang melanda bagian barat negeri itu disertai hujan lebat dan angin kencang itu.

Pihak berwenang mengeluarkan peringatan bahaya topan dan longsor begitu badai menurunkan hujan lebat selama satu jam, dan menyebabkan kekacauan perjalanan yang luas pada awal liburan musim panas ini.

Satu orang hanyut di sungai di prefektur Gifu dan kemudian meninggal di rumah sakit, sedangkan seorang peselancar hilang di pantai di prefektur Wakayama, lapor televisi NHK seraya menyebutkan 33 orang terluka.

Lebih dari 200 penerbangan dibatalkan dan begitu juga dengan beberapa layanan kereta super cepat sehingga membuat orang terdampar di bandara dan stasiun kereta.

Topan itu diperkirakan menuju ke utara melewati pulau utama Jepang di Honshu. Hujan bercurah 40 cm dan angin kencang diperkirakan melanda Jepang timur, termasuk area metropolitan Tokyo, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TOPAN - Ilustrasi topan Halong yang terjadi di Jepang. Akibat topan ini, lebih dari 200 penerbangan dibatalkan.