Snt11102013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 11 OKTOBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 182 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Aset Dinas Sosial yang Dijual Disita Pemkab Lobar Mataram (Suara NTB) Polemik seputar penjualan rumah Dinas Sosial, salah satu aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) di Mataram, berlanjut Kamis (10/10). Itu ditandai dengan langkah tegas diambil Pemkab Lobar dengan menyita rumah yang diduga dijual secara ilegal seharga Rp 300 juta itu.

Plang penyitaan halaman rumah areal Perumahan Taman Indah Jalan Ciamis Nomor 11 A itu pun dipasang.

Pemasangan plang itu berlangsung sekitar pukul 14.00 Wita kemarin, dipimpim Kasi Inventaris Kantor Aset Daerah Lobar, H.L Wiryadi, Bersambung ke hal 5

C.01.08.13

DISITA - Plang tanda penyitaan dipasang dan sejumlah petugas Pemkab Lobar menyita rumah Dinas Sosial di Jalan Ciamis 11 A Perumahan Taman Indah, kemarin.

(Suara NTB/ars)

Kapolda Khawatir Senpi Ilegal Merajalela di NTB Mataram (Suara NTB) Keputusan Kapolda NTB Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, SH.MM untuk mengumumkan razia senjata api (senpi) ilegal membuahkan hasil. Tim Jatanras Ditreskrimum berhasil membongkar perakit senpi ilegal di Monta Kabupaten Bima. Tapi itu belum cukup karena diyakini peredaran senpi di NTB masih merajalela.

(Suara NTB/ars)

BERBINCANG - Kapolda NTB, Mochammad Iriawan (kanan) berbincang dengan Penanggungjawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino, kemarin.

”NTB Bebas Pasung 2014”

(Suara NTB/dok)

Sering Beda Data WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Moh. Amin, SH, M.Si meminta jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, sering muncul pendataan yang berbeda terkait dengan pembangunan di daerah ini. Seperti yang terjadi belum lama ini, sesuai dengan data BPS bahwa terjadi penurunan populasi sapi dan kerbau. Sementara, data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB populasi sapi dan kerbau terus meningkat bahkan di atas satu juta ekor. ‘’Untuk menyatukan data ini perlu dibicarakan secara teknis dengan BPS dan BI. Bagaimna cara menyatukan data ini tidak mudah. Karena selama ini yang dapat kita peroleh informasi dari berbagai sumber, media, BPS atau SKPD kadang-kadang berbeda,”ujarnya dalam rapat teknis NTB Satu Data di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/10) kemarin.

H. Moh. Amin Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Bentuk WUB Berkualitas

H. Supran

PEMPROV NTB mengupayakan Wira Usaha Baru (WUB) yang terbentuk lima tahun sebelumnya menjadi WUB berkualitas. Sehingga, Pemprov NTB tidak hanya mengejar target kuantitas tetapi juga target kualitas. Dalam R P J M D NTB 20092013, Pemprov NTB menargetkan terbentuknya 100 ribu WUB, Bersambung ke hal 5

Lekum, Enam Tahun Hidup dalam Pasungan Praya (Suara NTB) Beralaskan pasir pantai dan beratapkan jerami, di sanalah Lekum sehari-hari tinggal.

Sejak enam tahun lalu, Lekum (20) warga Dusun Pedawuh, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, hidup dalam pasungan. Ia dipasung keluarganya setelah beberapa kali hilang dari rumah.

Sudah enam tahun ini Lekum menghabiskan hari-harinya di teras sebuah gubug reot pesisir Pantai Tanjung Aan. Untuk makan, tidur hingga buang air besar pun dilakukannya di sana. Ia tidak bisa beranjak kemana-mana.

Tangan kirinya diikat di sebuah tiang penyangga gubuk milik ibunya. Hal ini bermula setelah Lekum sempat hilang dan tidak pulang ke rumah enam tahun silam.

Bersambung ke hal 5

kai sebagai senjata saat bentrok antarkampung, ini yang kami takutkan,” tegas Kapolda. Indikator sudah jelas menurutnya, dari beberapa peristiwa perampokan, pencurian, juga perkelahian antarkampung. ‘’Bagaimana tidak, senpi dipakai saat perang kampung, sudah ada korban jatuh.”

Jika senpi sudah menjadi alat kejahatan, apalagi untuk saling menyerang antarkelompok masyarakat tertentu, maka situasi kamtibmas akan semakin runyam.

Bersambung ke hal 5

Ketua KPK Sangsikan Penanganan Korupsi di Daerah

Kapolda Buka Koordinasi, Kajati Masih Sanggup Dua lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan kini punya porsi yang sama dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kewenangan itu paralel hingga ke daerah, jajaran Polda - Polres, Kejati – Kejari. Namun dari evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan hukum di daerah masih lemah, ditinjau dari objek yang terlibat.

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abraham Samad, SH.MH, dalam sebuah kesempatan menyatakan, siap menangani kasus korupsi pejabat tinggi di daerah karena cenderung tak serius ditangani Polda dan Kejaksaan. ‘’Salah satu yang menjadi penghambat lambannya penanganan kasus korupsi di daerah adalah karena ada hambatan psikologis dari Sugeng Pudjianto para penyidik

atau aparat hukum,” kata Abraham di sela-sela satu dialog di Makassar, Selasa (8/10) lalu.

Abraham mengaku sudah mengultimatum Polda dan Kejaksaan untuk mengalihkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat level atas ke KPK. Alasannya, kata dia, Bersambung Mochammad Iriawan ke hal 5

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

Lestarikan Lingkungan Lotim

Sampoerna, Yayasan IDEP dan BLHPM Tanam 30 Ribu Pohon Bambu Selong (Suara NTB) Sebagai wujud upaya pelestarian terhadap lingkungan, PT HM Sampoerna bekerjasama dengan Yayasan IDEP Selaras Alam dan Pemkab Lombok Timur (Lotim), Kamis (10/10) kemarin mulai menanam 30 ribu pohon bambu. Lokasi penanaman yakni di Desa Pesanggerahan tepat di bawah komplek wisata Otak Kokok Joben, dua lokasi lainnya adalah di Desa Pringgaurang Utara, Desa Tete Batu Selatan dan Utara.

Turut dilibatkan dalam penanaman bambu adalah warga pemerhati lingkungan, kelompok tani di lokasi-lokasi penanaman. Andi Refianto dari pihak Sampoerna menyampaikan, lokasi penanaman pohon bambu tersebut merupakan daerah-daerah yang berada tidak jauh dari Gunung Rinjani. Diketahui, Gunung Rinjani merupakan sumber air bagi masyarakat Lotim.

Diusianya yang saat ini sudah mencapai satu abad, PT Sampoerna katanya, terdorong untuk turut menjaga lingkungan alam.

‘’Seratus tahun ini mengingatkan kami akan tanggung jawab sosial,’’ katanya.

Melalui penanaman pohon bambu ini diharapkan bisa mengurangi risiko bencana dan krisis air bersih di Lotim. Selain dari sisi lingkungan, sebanyak 30 ribu bibit bambu yang ditanam diharapkan benar-benar bisa memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat Lotim.

Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Lotim, Ir. H. R. Mulyanto Tejokusumo mewakili Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan menyampaikan Pemkab Lotim juga memiliki perhatian yang serius terhadap kelestarian lingkungan.

Pilihannya terhadap tanaman bambu dinilai cukup tepat. Pasalnya, Lotim merupakan daerah yang termasuk kekurangan bambu.

Bambu juga merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh. Di bidang usaha, bambu bisa menjadi substitusi pengganti kayu.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

FOTO BERSAMA - Pihak Sampoerna, Yayasan IDEP dan BLHP Lotim foto bersama usai acara penanaman 30 ribu pohon bambu di Lotim, kemarin.

C.03.08.13

TO K O H

Atas dasar itu Kapolda tak henti hentinya mengimbau kepada masyarakat yang secara diam- diam merakit sampai memperjual belikan senpi. “Karena kami yakin, senpi di NTB ini masih sangat banyak beredar,” kata Kapolda saat menerima kunjungan Redaksi Suara NTB, Kamis (10/10). Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan pihaknya. Karena ada kecenderungan senpi digunakan untuk melakukan tindak kejahatan oleh oknum yang tak bertanggungjawab. ‘’Senpi ini digunakan mencuri, merampok, dipa-

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Halaman 2

Rencana Revisi Royalti

Mataram Mall Ancam Naikkan Tarif Sewa

Jadi Maskot Babakan BABAKAN bagi sebagian masyarakat Mataram, telah banyak dikenal sebagai salah satu wilayah yang masuk di dalam kawasan Kecamatan Sandubaya. Namun didalamnya mungkin masyarakat tidak pernah mengetahui, apa yang menjadi aktivitas dan pekerjaan masyarakat setempat. Hal yang menarik dari kelurahan tersebut, terdapatkan sentra produksi roti yang menjadi maskot di Kota Mataram.

Sekretaris Lurah Babakan Ida Bagus Arsana, saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (10/10) kemarin menjelaskan, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Babakan berprofesi sebagai pembuat roti. Pekerjaan yang dilakoni masyarakat tersebut telah lama ditekuni. Katanya hasil olahan masyarakat telah banyak dipasarkan.

Tidak hanya di Kota Mataram, tetapi juga di kabupaten lainnya. Pengembangan industri kecil menengah ini pun, lanjutnya terus digencarkan oleh pihaknya dengan membuat kelompok-kelompok industri kecil menengah.

Dengan tersebarnya hasil olahan tersebut, Babakan menjadi maskot roti hasil olahan masyarakat, bisa menjadi maskot di kelurahan Babakan,” terangnya. Upaya yang dilakukan pihaknya, katanya dengan memberikan fasilitas dan dukungan, baik berupa modal dan fasilitas lainnya. Arsana menyebutkan setiap masyarakat yang mengalami masalah dalam mengembangkan usahanya, pihaknya langsung menemui warga dan menanyakan apa yang menjadi kendalanya. “Kami langsung terjun langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Belum lamanya ini, kata Arsana lima kelompok telah mendapatkan suntikan modal dari Pemkot Mataram. Ia menyebutkan besaran modal yang diberikan senilai Rp 21 juta dan dibagi dengan masing-masing Rp 5 juta per kelompok.

Modal tersebut lanjutnya, untuk mengembangkan produksi roti. Pemberian modalnya pun akan diberikan secara b e r g i l i r.

Kedepan dengan dijadikan Babakan sebagai maskot, masyarakat dapat memenuhi kebutuhanya sehari–hari, sehingga ekonomi keluarga semakin meningkat. (cem)

Mataram (Suara NTB) – PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantacy) mengancam akan menaikkan tarif sewa di Mataram Mall kalau memang Pemkot Mataram menginginkan adanya kenaikan nilai royalti atas penggunaan aset Kota Mataram terhadap pengelolaan Mataram Mall. Ancaman ini disampaikan Manager Mataram Mall, Thedy Suryadi Putra.

Thedy yang ditemui Suara NTB di kantornya, Kamis (10/ 10) kemarin mengatakan, apabila Pemkot Mataram bersikeras akan menaikkan royalti, maka akan berdampak pada masyarakat yang menggunakan lokasi Mataram mall sebagai areal penjualan produk. Sebab, sambung dia, kalau ada tuntutan kenaikan royalti, maka secara otomatis sewa tempat akan naik. ‘’Jelas dong, kalau pemerintah ingin mencekik rakyat-

nya, silahkan saja,” tegasnya.

Sementara itu, disinggungi mengenai besaran tarif sewa yang dikeluarkan masyarakat yang menempati areal Mataram mall tergantung lokasi dan tempat yang digunakan berjualan. Jumlah pedagang di Mataram Mall, katanya, mencapai ratusan pedagang. Pada bagian lain, Thedy mengaku tidak tahu menahu rencana Pemkot Mataram yang menginginkan kenaikkan royalti Mataram mall

Mataram Mall

Menurut Thedy, apabila Pemkot Mataram ingin menaikkan royalti, harus ada pemberitahuan melalui surat, karena menurutnya secara administrasi pemerintah harus memberitahu secara tertulis kepada perusahaan swasta.”

Saya tidak tahu, tapi kalau pun ingin dinaikkan kita harus disurat dulu,” terangnya.

Sebelumnya Fifi yang mengaku berjualan selama dua tahun berjualan di Mataram mall mengaku menyewa tem-

pat berjualan souvenir yang berukuran 4x4 meter sebesar Rp 15 juta per bulan. Besa-

Tata Kota Diminta Hati-hati Terbitkan Izin Mataram (Suara NTB) – Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, diminta lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin. Baik izin lokasi, terlebih izin mendirikan bangunan (IMB). Ini menyusul terungkapnya fakta IMB yang diterbitkan Dinas Takowasbang Kota Mataram atas pembangunan PLTD Tanjung Karang, bermasalah dan menyalahi prosedur.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (10/10) sangat menyayangkan, terbitnya IMB yang terkesan tidak selektif.

Tidak hanya itu, politisi Gerindra ini juga menyoroti banyaknya proyek yang berlangsung di Mataram tanpa mencantumkan plang. Sehingga, jangankan masyarakat, Dewan saja tidak banyak yang mengetahui pembangunan tersebut.

Padahal, sudah sering pihaknya mengingatkan Dinas Takowasbang untuk mengawasi secara ketat setiap pembangunan yang berlangsung. Apakah pembangunan itu sudah mengantongi izin atau sebaliknya. ‘’Makanya dulu saya sarankan, kalau ada pembangunan paling tidak, dari pihak yang melaksanakan pembangunan harus memasang plang bahwa memang pembangunan tersebut dilengkapi izin, itu yang saya sarankan dari dulu tapi sampai sekarang tidak ada,’’ terangnya.

Padahal, sambung Muhtar,

Ida Bagus Arsana (Suara NTB/cem) (Suara NTB/nia)

MAHAL - Tingkat hunian di Rusunawa Selagalas terbilang minim. Kondisi ini diduga lantaran tarif sewa Rusunawa tersebut mahal.

Dewan akan Tinjau Kebijakan Eksekutif

Tutup Karaoke Lombok Plaza

Tarif Rusunawa Dikeluhkan Mahal Mataram (Suara NTB) – Keberadaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dihajatkan Pemkot Mataram untuk menanggulangi masyarakat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dinilai tidak efektif dan masih jauh dari yang diharapkan.

Pasalnya harga yang ditawarkan kepada masyarakat miskin kurang terjangkau.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat dikonfirmasi, Kamis (10/10) menjelaskan pembangunan rusunawa, pada dasarnya dihajatkan untuk mengatasi per-

MANTAN Ketua Pansus Hiburan DPRD Kota Mataram, H. Zahiran Yahya meminta Walikota mataram untuk menutup aktivitas karaoke di Hotel Lombok Plaza Mataram. Selain tidak mengantongi izin, kegiatan karaoke itu dinilai bertentangan dengan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

Zahiran kepada Suara NTB, Kamis (10/10) kemarin mengungkapkan, bahwa dalam Perda Hiburan yang telah ditetapkan Dewan beberapa waktu lalu, melarang adanya hiburan dalam bentuk karaoke di Kota Mataram. Ia menilai hadirnya karaoke di Hotel Lombok Plaza sama saja melecehkan Perda Kota Mataram. ‘’Tidak ada tempat untuk karaoke yang seperti itu di Mataram,’’ tegas politis Partai Golkar ini.

Ia menuding pihak Lombok Plaza pura-pura tidak tahu kalau kegiatan karaoke di hotel harus mengajukan izin terpisah. ‘’Itu bukan fasilitas hotel. Itu izinnya harus terpisah,’’ demikian Zahiran. Namun demikian, ia meminta kepada Walikota Mataram untuk tegas terhadap pengelola Hotel Lombok Plaza.

Sikap tegas ini harus ditunjukkan dengan tidak memberi izin karaoke di dalam hotel. Kalaupun ingin mempertahankan kegiatan karaoke di hotel, maka itu harus dilakukan di hall atau ruangan terbuka, bukan ruangan yang bersekat-sekat.

Kalau memang konsep karaoke yang diusung Lombok Plaza adalah rumah bernyanyi, maka semestinya tidak diselenggarakan per room (ruangan, red). ‘’Jangan di ruangan begitu,’’ cetusnya. Zahiran mengemukakan bahwa aktivitas karaoke di Lombok Plaza sudah meresahkan. Terlebih dengan ajakan kepada pelajar dengan memberikan diskon karaoke di tempat itu. ‘’Yang seperti itu jelas bertolak belakang dengan visi Kota Mataram, makanya tidak boleh diberi izin. Kalau mau membuat rumah bernyayi, ada aturannya,’’ terang Zahiran. Kalau seandainya pihak Pemkot Mataram ngotot ingin memberi izin kepada pihak Lombok Plaza untuk menggelar kegiatan karaoke, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini menyarankan kepada Walikota melihat kembali isi Perda Kota Mataram tentang hiburan.

Zahiran yakin, manakala Walikota memberi izin kegiatan karaoke di Lombok Plaza, sama saja membuka peluang, tidak saja bagi hotel-hotel lain tapi juga kalangan pengusaha untuk membuka bisnis karaoke. Untuk itu, katanya, solusi yang paling tepat adalah tidak memberi izin atau mengubah konsep menjadi rumah bernyanyi sesui aturan yang berlaku di Kota Mataram. (fit)

soalan masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Prioritas pemberian rumah tersebut, lanjutnya, untuk masyarakat sekitar Mataram dan terbilang ekonomi rendah, (miskin, red).

“Rusunawa ini kan alternatif untuk masyarakat tidak punya rumah,” ungkapnya.

Adapun terkait masyarakat sekitar yang enggan untuk menempati tempat tersebut, karena mahalnya biaya yang dikeluarkan. Ia mengaku akan meninjau kembali kebijakan eksekutif yang memberatkan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat miskin untuk

mendapatkan rumah permanen terpenuhi. Mengenai penghuni rusunawa yang dari luar Mataram, Kata Didi itu hanya kasuistis dan kondisional. “Ketimbang kosong, mending ditempati, meskipun itu bukan orang masyarakat Mataram,” terangnya.

Sebenarnya eksekutif lanjutnya, untuk pemanfaatan optimal masyarakat tidak harus dibebankan. Sehingga masyarakat juga dapat memiliki rumah sendiri, akan tetapi kepemilikannya masyarakat harus konsistens dengan peraturan. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Semakin maraknya pengembang perumahan yang melirik Mataram sebagai salah satu lahan bisnis yang menjanjikan, membuat Pemkot Mataram akan membuat regulasi tentang lahan pemakaman di perumahan.

Saat ini pemkot tengah menyamakan persepsi dengan para pengembang terkait akan diluncurkannya perwal pemakaman.

“Saat ini kita samakan persepsi dulu dengan para pengembang, jangan sampai ada yang dirugikan,” terang Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan bangunan Kota Mataram, Ir. H. Supardi Kamis (10/10) kemarin.

Usai rapat terbatas kemarin, saat ini pihaknya akan menawarkan kepada pihak pengembang, terkait dengan tiga poin yang akan dicantumkan dalam perwal. Tiga poin tersebut diantaranya a d a l a h pengembang bisa mendompleng t a n a h makam milik

at yang lain,” katanya. Empat komisioner KPU Kota Mataram aku Sudiarto, saat melakukan pendaftaran tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri itu.

Hanya ada satu anggota komisioner KPU Kota Mataram yang melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yaitu H. Alfen. Dengan demikian, empat orang komisioner KPU dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi.

Lebih lanjut, Sudiarto mempersilahkan masyarakat untuk memberikan penilaian.

Apakah mereka (anggota komisioner KPU, red) sekarang melakukan berbagai tugasnya sebagai pejabat publik tidak memakai anggaran dari ABPD? ‘’Silahkan masyarakat memberikan penilaian,’’ cetusnya. Dirinya menambahkan kalau keputusan tim seleksi ini digugat, pihaknya siap melayani gugatan tersebut.

“Kami siap jika nantinya ada gugatan dari calon yang tidak puas dengan kinerja timsel,” ujarnya.

Selain itu, H. Sudiarto yang juga dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Unram ini membantah keras tudingan bahwa pihaknya melakukan pembatasan terhadap para peserta calon anggota Komi-

sioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Ia mengaku, pihaknya tidak pernah sama sekali membatasi jumlah peserta yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota KPU. ‘’Kami sangat terbuka kepada seluruh peserta yang mendaftar,” imbuhnya.

Namun demikian terangnya, yang membatasi proses pendaftaran ialah karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Timsel. Menurutnya, anggaran yang diberikan oleh KPU Pusat kepada tim seleksi calon anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram hanya cukup untuk jatah 50 orang peserta saja. Sehingga dari 95 orang yang mendaftar kini tersisa sebanyak 50 orang sesuai dengan jatah yang diberikan oleh KPU Pusat. Meski tidak menyebutkan jumlah anggaran tersebut, H. Sudiarto mengaku kalau anggaran itu akan dipergunakan untuk kebutuhan seleksi para peserta seperti pemeriksaan tes kesehatan, pemeriksaan kondisi psikologi (kejiwaan), dan tes wawancara. (dys)

(Suara NTB/fit)

Empat Calon Anggota KPU Petahana Tak Lolos Mataram (Suara NTB) Ketua tim seleksi pemilihan calon anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Dr. H. Sudiarto, SH, M.Hum membantah kalau pihaknya melakukan anulir terhadap keputusan tidak meloloskan empat anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota KPU Kota Mataram periode 2013/2018.

Ketika ditemui Suara NTB Kamis (10/10) kemarin, Sudiarto mengaku kalau keputusan tim seleksi yang tidak meloloskan empat calon anggota KPU petahana sudah final. Menurutnya, sesuai dengan peraturan yang ada, setiap calon anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) yang mendaftarkan diri harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri terlebih dahulu sebagai pejabat publik, pejabat BUMN dan BUMD baik surat tersebut bentuknya hanya surat pengunduran diri bersyarat atau yang lainnya.

“Itu baru satu syarat, masih banyak syarat-syar-

kota-kota lainnya juga melakukan itu sebagai bentuk pengawasan terhadap laju pembangunan yang ada. Melihat semrawutnya izin yang diterbitkan Dinas Takowasbang Kota Mataram, ia pun mempertanyakan arah pembangunan Kota Mataram. Sebab, dulunya memang ada kawasan-kawasan yang tidak boleh dibangun, tetapi sekarang, semua tempat seolah ’’halal’’ untuk dibangun. ‘’Nah yang sekarang membangun ditempat yang dulu tidak boleh dibangun, apakah sudah punya izin apa tidak,’’ tanya Muhtar. Hearing warga yang menolak lokasi pembangunan PLTD dengan Dinas Takowasbang, sambungnya, membuat pihaknya tersentak karena penerbitan izin yang ternyata menyalahi prosedur. Pengakuan Kepala Dinas Takowasbang yang mengaku khilaf atas terbitnya izin lokasi sebanyak dua kali dengan redaksional berbeda sangat disayangkan Dewan.

Itu, menurut Muhtar merupakan bentuk ketidakhati-hatian Dinas Takowasbang Kota Mataram dalam menerbitkan izin.

Dia mengajak semua pihak mengikuti aturan dalam penerbitan izin, tidak terkecuali Dinas takowasbang. Artinya, kalau memang aturan sudah menyebutkan bahwa sebuah kawasan tidak untuk dibangun maka seyogiyanya dihormati bersama.

Karena, percuma saja ada zonasi kawasan kalau toh akhirnya dilanggar dengan berbagai macam dalih pembangunan. (fit)

Pemkot akan Samakan Persepsi Soal Lahan Pemakaman

Timsel Bantah Batasi Peserta

(Suara NTB/fit)

H. Zahiran Yahya

ran sewa, katanya tergantung dari tempat atau lokasi yang digunakan. (cem)

H. Supardi

masyarakat jika jumlah rumah BTN yang dibangun kurang dari 50 unit.

Sementara untuk pengembang besar yang memiliki lebih dari 50 unit, pengembang diminta memberikan atau mendompleng tanah pemakaman milik warga setempat.

Tetapi jika pengembang membangun 100 unit lebih, pemkot berharap pengembang dapat menyediakan lahan tersendiri yang difungsikan untuk lahan pemakaman.

Keinginan kita pemerintah agar mereka bisa menyiapkan lahan pemakaman supaya bisa terakomodir masyarakat yang BTN itu. Itu aja poinnya,” tegasnya.

Jika ini gol, maka seluruh pengembang harus patuh dengan perwal pemakaman. Pihaknya berharap dengan persamaan persepsi ini, maka baik pihak pemerintah maupun developer tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam waktu dekat ini, Pemkot Mataram akan mencoba memanggil beberapa pengembang besar. Jika sudah seluruhnya fix maka perwal baru bisa digodok dan disahkan. (nia)

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Tunggu Bantuan Dana PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih menunggu bantuan dana untuk rekonstruksi fisik perumahan warga korban gempa. Dari APBD KLU, eksekutif dan DPRD telah sepakat menganggarkan Rp 4 miliar, sementara tambahan dari provinsi dikabarkan mencapai Rp 6 miliar.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KLU, Intiha, SIP., kepada wartawan Kamis (10/10) mengakui proses rekonstruksi fisik rumah (Suara NTB/dok) warga korban gempa akan diIntiha lakukan dalam waktu dekat ini.

Dari hasil pertemuan antara pihak Pemda KLU dengan unsur desa dan camat belum lama ini, disepakati rekonstruksi akan dimulai pertengahan Oktober ini.

“Alokasi bantuan akan disalurkan secara keseluruhan kepada rumah katagori rusak ringan dengan membagi menjadi 10 kelompok. Saat ini kita tengah menunggu seluruh proposal masuk, baru dana akan dicairkan,” ungkap Intiha.

Ia menjelaskan, rekonstruksi yang ditangani oleh Pemda KLU terbatas pada rumah dengan kondisi rusak ringan dengan jumlah sekitar 3.054 KK. Asumsi angka itu diambil dari data yang dilaporkan terakhir ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 3.699 unit.

Mengacu pada angka rusak ringan itu, maka dari anggaran Rp 4 miliar dari APBD KLU, maka tiap KK hanya akan memperoleh bantuan senilai Rp 1,3 juta. Jumlah ini diakui tidak sebanding dengan tingginya harga material untuk keperluan rekonstruksi. Oleh karena itu, Pemda KLU mengharapkan segera bantuan dari provinsi masuk ke KLU. Asumsinya, apabila dana bantuan APBD KLU ditambah bantuan provinsi sebesar Rp 10 miliar, maka tiap KK akan memperoleh sedkit lebih besar di kisaran Rp 3 juta per KK. “Yang belum kita ketahui apakah pemerintah provinsi akan menempatkan dana bantuan ini di BPBD, Dinas Sosial ataukah di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Kalau ditempatkan di Dinas Sosial, maka alokasi anggarannya akan mengacu pada apa yang sudah kita sepakati,” jelasnya.

Intiha menyebutkan, rekonstruksi melalui Dinsosnakertrans KLU mengacu pada regulasi yang diatur dalam Kementerian Sosial RI tahun 2011. Di mana dalam alokasinya, dibolehkan melalui alokasi langsung baik dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk material. Namun dimungkinkan, alokasi langsungnya dalam bentuk uang tunai. Hal ini diakui cukup efektif jika melihat track record proses pembangunan rumah kumuh yang berjalan lancar.

Intiha mempermaklumkan porsi dana APBD, baik KLU dan provinsi diarahkan untuk pembangunan rumah rusak ringan.

Sementara rumah dengan katagori rusak berat sebanyak 230 unit dan dan rusak sedang sebanyak 415 unit, akan ditangani langsung oleh BNPB melalui dana APBN. (ari)

Akhir Tahun Anggaran

DPRD Loteng Godok Enam Raperda Baru Praya (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Tengah (Loteng) harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan beberapa kewajiban yang belum diselesaikan. Di mana dalam waktu kurang tiga bulan ke depan, Dewan dituntut harus mampu menyelesaikan pembahasan enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang baru sekaligus.

“Ada enam raperda baru yang harus digodok. Satu di antaranya raperda inisiatif dari Dewan berupa Raperda Jasa Pengelolaan Lingkungan,” sebut Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (10/10).

Khusus untuk raperda insiatif tersebut merupakan usulan dari Komisi II DPRD Loteng. Sementara lima raperda lainnya merupakan usulan dari Pemkab Loteng. Dari ke enam raperda tersebut, tiga raperda di antaranya merupakan sisa program legislatif daerah (Prolegda) tahun 2012 yang belum selesai dibahas. Sedangkan dua ranperda lainnya, baru masuk tahun ini.

Diakuinya, untuk bisa menuntaskan pembahasan ke enam rnperda tersebut dengan melihat tenggat waktu yang ada, cukup berat. Mengingat untuk membahas satu raperda butuh proses dan waktu panjang, karena harus benar-benar matang, lantaran menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.

Kendati demikian, pihaknya Dewan tetap berupaya semaksimal mungkin mengejar target yang ada, sehingga semua raperda bisa dituntaskan tahun ini. Namun, jika belum selesai, akan diupayakan tahun depan.

Saat ini, ujarnya, pihaknya sedang fokus menuntaskan pembahasan raperda insiatif tersebut. Mengingat dari semua raperda yang ada, baru raperda inisiatif yang sudah masuk pembahasan oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRD Loteng.

Sementara raperda lainnya baru masuk pembahasan. (kir)

Alokasi DBH-CHT

Pemkab Loteng Dinilai Tidak Konsisten Praya (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Ziadi, menilai Pemkab Loteng tidak konsisten dalam hal pengalokasian dana program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Terbukti, sampai saat ini persoalan petani tembakau belum juga bisa terselesaikan. Padahal pemerintah daerah sudah menggelontorkan dana ratusan miliar bagi petani tembakau.

“Ini yang kita temukan. Ada program di salah satu SKPD yang dananya bersumber dari DBH-CHT tidak diakomodir.

Sedangkan ada program yang hampir sama, justru diakomodir.

Hanya karena berbeda namanya saja,” ungkapnya saat menerima hearing ratusan petani tembakau di ruang Banmus DPRD Loteng, Kamis (10/10).

Menurutnya, inkonsistensi pemerintah daerah bisa dilihat dari banyaknya program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan petani tembakau di beberapa SKPD tidak diakomodir dengan alasan aturan. Sementara ada program sejenis yang ada di SKPD lain yang justru bisa diakomodir.

Kondisi tersebut, dinilai sebagai salah satu penyebab belum tuntasnya persoalan petani tembakau di Loteng sampai saat ini. Padahal anggaran yang telah disalurkan pemerintah daerah untuk petani tembakau dari DBH-CHT sudah cukup besar, mencapai Rp 150 miliar lebih.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah lebih konsisten dalam pengalokasian dana DBH-CHT. Jika ada program yang tidak boleh secara aturan, harus seragam.

Di tempat yang sama, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, menegaskan pemerintah daerah akan lebih konsisten dalam hal pengalokasian DBH-CHT dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi petani tembakau.

“Masalah perhatian kepada petani tembakau pemerintah daerah sudah berusaha memenuhi semua aspirasi yang ada. Dan, ke depan hal itu akan terus ditingkatkan,” tegasnya.

Menyinggung alokasi DBH-CHT, ia mengaku sampai saat ini memang masih dirasakan belum berkeadilan. Di mana sebagai daerah penghasil tembakau terbesar, alokasi DBH-CHT yang diberikan untuk Loteng masih jauh di bawah Kabupaten Lombok Timur (Loteng). Padahal kalau diliat dari luas tanam dan hasil produksi tembakau, Loteng tidak kalah. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Lotim akan Kembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan mengembangkan sistem pertanian terintegrasi. Bangunan sistem yang saling menguntungkan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin melalui juru bicara Pemkab Lotim, Iswan Rakhmadi, menjelaskan, wabup didampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lotim terkait sudah mengunjungi Training Farm (TF) di Lombok Tengah (Loteng).

TF tersebut merupakan binaan Dinas Kehutanan NTB. Konsep yang diterapkan dalam TF tersebut yang siap akan diaplikasikan di Lotim. ‘’Konsepnya, di atas lahan yang kecil bisa menghasilkan produk pertanian terpadu yang cukup besar,’’ ujarnya mengutip pernyataan wabup, Kamis (10/10).

Jika pertanian integrasi dikembangkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di mana, di atas lahan yang kecil ada ditanam jagung dan pohon turi. Produk pertanian jagung dan pohon turi itu juga bisa dijadikan pakan ternak dan memberikan keuntungan satu sama lain.

Terkait hal ini, Pemkab Lotim akan membentuk kelompok dalam menerapkan program ini. “Misalnya akan dibentuk kelompok A menanam jagung, Kelompok B menanam turi, kelompok C adalah peternak. Ketiganya berintegrasi saling membangun sistem saling menguntungkan, dengan berbagi substitusi kebutuhan,” terangnya.

Terhadap rencana itu, Wabup Lotim sudah meminta kepada instansi terkait segera menindaklanjutinya dengan tindakan jelas di lapangan. (rus) TINJAU Wabup Lotim Haerul Warisin saat meninjau kawasan TF di Loteng, Kamis (10/10).

(Suara NTB/Humas Setdakab Lotim )

Warga Keluhkan Tarif PDAM Tanjung (Suara NTB) Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini mulai mendapat sorotan warga. Tidak hanya tarif, kontinyuitas pelayanan juga mendapat keluhan.

Informasi yang dihimpun di lapangan, bahwa di Kecamatan Kayangan, keluhan operasional PDAM lebih menyangkut pada tarif. Seorang warga Kayangan, Sainudin, mengeluhkan mahalnya tarif yang ia harus bayar ke PDAM. Bulan lalu, atau pada bulan pertama pascaoperasi resmi PDAM, ia membayar sekitar Rp 18 ribu. Aneh bagi Sainudin, pada bulan kedua ini, ia

harus menanggung tarif berlipat mencapai Rp 200 ribu.

Kepada wartawan, Sainudin tidak habis pikir mengapa tarif PDAM menjadi sangat tinggi. “Kenapa kok tinggi sekali kenaikannya? Lalu bagaimana pembayaran kepada masyarakat yang betulbetul tidak mampu, apakah mereka bisa bayar kalau tarif sebesar ini,” keluhnya.

Untuk diketahui, pelanggan PDAM di Kecamatan Kayangan khususnya di beberapa Desa seperti Desa Kayangan Desa Sesait dan Desa Santong, memperoleh program subsidi untuk 1.000 pelanggan sambung baru. Subsidi diberikan kepada masing-

masing pelanggan Rp 1 juta, yang berati pula, pelanggan menerima sambung baru tanpa mengeluarkan biaya.

Pengelola PDAM Wilayah Kayangan, Amsudin, kepada media menyebut belum mengetahui adanya kenaikan tarif setinggi itu. Namun ia mengakui akan melihat kembali apakah benar ada pelanggan yang menerima kuitansi pembayaran sebanyak itu.

Aminudin mengungkap pula, di wilayah Kayangan, pemasangan kepada 1.000 pelanggan baru bersubsidi telah mencapai 650-an pelanggan dari yang ditargetkan. Jumlah ini bertambah sekitar 700-an pelanggan jika ditambah den-

gan pelanggan katagori mampu dan bersedia membayar biaya pemasangan meter.

Menyinggung besaran tarif di Kayangan, sebagaimana dituangkan dalam SK Bupati tanggal 15 April 2013 tentang penetapan tarif air minum, maka pelanggan wilayah Kangan masuk dalam katagori 3.

Untuk rumah tangga dengan besaran pemakaian 0-10 meter kubik (m3) biaya pemakaian air sebesar Rp 790,-/m3.

Pemakaian pada kisaran 1120 m3 tarifnya Rp 1.220,- per m3 serta Rp 2.440 per m3 dan Rp 3.050,- m3 untuk pemakaian masing-masing 21-30 m3 dan di atas 30 m3.

Berbeda dengan di Kayan-

gan, di Bayan dan Dusun Menggala, Kecamatan Pemenang, warga mengeluhkan tidak kontinyunya distribusi air. Di Bayan, M. Sairi, pelanggan setempat mengakui sudah dua hari belakangan ini, air PDAM tidak terdistribusi ke rumah pelanggan. Hal sama juga berlaku di Menggala. Adi, warga setempat mengakui siang hari air PDAM tidak kunjung dinikmati masyarakat.

“Di Menggala, air PDAM hanya datang pada malam hari. Kami menduga, distribusi PDAM untuk kawasan Menggala dan sekitarnya di bagi dengan pelanggan di 3 Gili, dengan kecenderungan air mengalir ke sana,” kata Adi. (ari)

Eksploitasi Pasir besi

PT AMG Dituntut Bangun Smelter Selong (Suara NTB) Investor tambang pasir besi, PT Anugrah Mitra Graha (AMG) hingga saat ini belum memulai eksploitasi. Pemkab Lombok Timur (Lotim) sudah lama mendesak agar perusahaan yang mengantongi izin eksploitasi tambang pasir besi seluas 1.348 hektar di wilayah di Pohgading Kecamatan Pringgabaya ini segera beroperasi. Apalagi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Tambang Mineral, Energi dan batu bara (Minerba) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan dari UU tersebut sebentar lagi dilaksanakan.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim, Muhammad Syukri kepada Suara NTB belum lama ini, menjelaskan, batas waktu dari UU tersebut adalah 13 Januari 2014 mendatang. Di mana, semua aktivitas pertambangan mineral, termasuk pasir besi PT AMG

harus membangun smelter atau pabrik pemisah bahan pasir dengan yang mengandung besi.

Berdasarkan amanah UU tersebut, kekayaan alam Indonesia ini tidak serta merta dibawa keluar daerah, tapi harus diolah di dalam daerah.

PT AMG sebagai investor diminta juga untuk segera melaksanakan operasinya.

Pimpinan Cabang PT AMG, Erfan Muis saat dikonfirmasi Suara NTB via ponsel, Kamis (10/10) mengatakan perlu ditinjau ulang UU Nomor 4 tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010. Pasalnya, bagi AMG sendiri jelas akan terasa berat untuk melaksanakan amanah UU yang diketahui batas waktu mulai pemberlakuannya ditetapkan Januari 2014 mendatang.

Muis kembali mempertanyakan, apakah pemerintah sendiri sudah siap? Pasalnya dalam klausul aturan tersebut pemer-

intah juga harus berperan, yakni menyiapkan tenaga listrik sebesar 2 x 5 mega watt (MW).

Melihat proses itu, dinilai butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa diwujudkan. Tidak cukup waktu 2-3 bulan ke depan.

Meski demikian, jika dipaksa juga AMG sendiri siap-siap saja untuk membangun. Hanya saja, agak terasa cukup memberatkan terlebih jika dibandingkan dengan nilai investasi yang akan dikeluarkan akan tidak sebanding dengan hasil usaha yang diperoleh perusahaan.

Sementara biaya mendirikan smelter diperkirakan akan menelan dana Rp 350 miliar. Besaran nilai investasi yang akan dikeluarkan itu jelas harus dengan pertimbangan untung rugi.

Sementara, potensi pasir besi yang ada di Lotim ditarget akan habis dalam waktu 25 tahun dengan kandungan deposit diperkirakan hanya 14 ton. (rus)

AKAD Dituntut Sentuh Persoalan Desa Giri Menang (Suara NTB) Eksistensi Asosiasi Kepala Desa (AKAD) sebagai wadah para kepala desa di Lombok Barat (Lobar), tampaknya redup. Pasalnya, di tengah hiruk pikuk persoalan yang mencuat di sejumlah desa peran AKAD tak tampak. Ke depan, eksistensi AKAD diharapkan mampu menyentuh persoalan desa dan menjembatani masalah yang ada di desa.

Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Kuripan, M. Asarudin, AKAD kalah pamor dengan Forum Kepala Desa Kepala Dusun Gunungsari dan Batulayar (FK2GB). Menurutnya, AKAD belum mampu menunjukkan perannya untuk menjembatani berbagai masalah di desa.

“AKAD belum mampu Jembatani persoalan desa. Jangan jalan sendiri-sendiri,”ungkap Kepala Desa Kuripan Utara itu.

Ia menyarankan, AKAD harusnya menyentuh persoalan desa, sebagai wadah fasilitasi masalah yang ada di desa. Sepertinya saat ini, AKAD seolah

(Suara NTB/her)

Kamarudin

jalan masing-masing. Sementara persoalan-persoalan desa banyak yang perlu difasilitasi, seperti halnya masalah aset, hukum, raskin dan kasus pemerkosaan.

Dalam hal ini, persoalan kepala desa adalah persoalan bersama yang sejak awal AKAD menjadi wadah untuk menyuarakan. Malah menurutnya, F2GB yang terus tampak.

Dalam masalah lain, seperti keterlambatan honorium, BSM perlu disuarakan melalui

AKAD. Menanggapi itu, ketua AKAD Lobar, Kamarudin menyatakan, perihal eksistensi AKAD sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan semua pengurus untuk membahas berbagai program yang akan dirancang AKAD ke depan. Menurutnya, kegiatan AKAD tidak bisa serta merta, karena perlu perencanaan, terutama dukungan sarana prasarana.

Pihaknya sudah mengusulkan ke Bupati Lobar untuk mengalokasikan dana menunjang kegiatan AKAD ke depan.

“Kita sudah usulkan untuk APBDP dan APBD 2014 masing-masing Rp 75 juta. Anggaran itu akan digunakan untuk membeli peralatan sekretariat,’’ ungkapnya.

Selain itu, kata Kepala Desa Presak ini perlu ada sekretariat khusus AKAD supaya bisa mengakomodir keluhan kepala desa. Sejumlah program pun direncanakan, seperti pelatihan kepala desa untuk memahami tupoksinya. (her)

(Suara NTB/kir)

HEWAN QURBAN - Jelang Idul Adha penjual hewan kurban, berupa kambing mulai menjamur di semua wilayah di Loteng. Tampak hewan kurban dijajakan di salah satu sudut Kota Praya.

Dibentuk, Tim Pengawasan Hewan Kurban di KLU Tanjung (Suara NTB) Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) membentuk tim pengawasan untuk mengecek situasi pemotongan hewan kurban pada momen Idul Adha mendatang.

Keberadaan tim itu diperlukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang dipotong masyarakat memenuhi syarat.

Kepala Dinas DPPKKP KLU, Ir. Hermanto, melalui Kepala Bidang Peternakan, Adi Wibawa, S.Pt., Kamis (10/10), mengklaim tim pengawasan telah dibentuk dengan melibatkan dokter hewan secara langsung. Dinas berkepentingan agar dalam pemotongan hewan qurban memenuhi syarat pemotongan baik dari ketentuan Islam maupun syarat program pemerintah. Di mana hewan yang diqurbankan bukan merupakan ternak atau induk produktif.

“Tim Pengawasan yang dibentuk bersifat terpadu melibatkan unsur dinas, UPTD hingga dokter hewan. Tim sudah harus turun ke lapangan mulai H-3 Lebaran Idul Adha,” ungkap Adi. Hewan yang dipotong untuk kepentingan jual beli daging maupun hewan yang dikurbankan harus sehat secara fisik.

Meski selama pengawasan setiap momen hari agama belum ditemukan adanya penyimpangan, namun DPPKKP KLU bersikap antisipatif agar hewan

kurban terpantau.

Adi Wibawa memprediksi adanya peningkatan permintaan ternak untuk kepentingan qurban dari lembaga maupun perorangan, hingga ternak potong untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika rataan ternak potong di hari normal berkisar 6 sampai 7 ekor per hari, maka pada H-1 Lebaran pemotongan diperkirakan bertambah. Demikian pula pemotongan pada hari raya kurban.

“Tahun lalu, jumlah ternak potong sapi pada momen Idul Adha sejumlah 87 ekor, kerbau 1 ekor dan kambing paling banyak 270 ekor. Perkiraan kita, angka ini akan meningkat sampai dengan 10 persen,” sambungnya.

DPPKKP KLU, lanjutnya, menjamin ketersediaan ternak potong dan ternak kurban dalam jumlah cukup. Kendati belum diketahui jumlah pasti dari total ternak yang akan dipotong masyarakat pada hari H, namun pihaknya juga sudah memperkirakan adanya peningkatan dari harga jual ternak hidup. Dibandingkan dengan harga jual normal pada hari pasaran, maka harga jual jelang lebaran sudah meningkat. “Paling minim ternak potong berkisar di harga Rp 8-10 juta.

Harga ini jelas meningkat, demikian jual harga daging,” tandas Adi. Begitu juga di Lombok Tengah, penjual hewan kurban banyak ditemui di pinggir jalan. Kambing-kambing yang dijual bervariasi, dari Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Halaman 4

PARLEMENTARIA Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB RDP Komisi II dengan Pengusaha

Bahas Rekomendasi Soal BBM Bersubsidi Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sumbawa dengan pengusaha Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran untuk wilayah kecamatan Lopok dan sekitarnya bersama Dinas dan instansi terkait, Kamis (10/10), membahas soal Peraturan Bupati (Perbup) Nomor. 16 tahun 2013 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu.

Hal ini terkait keluhan pengusaha BBM eceran, yang tidak diberikan rekomendasi untuk pembelian BBM di SPBU sejak keluarnya Perbup dimaksud 1 Oktober lalu. Para pengusaha di Lopok merasa belum mendapatkan jatah

BBM, karena surat rekomendasi belum dikeluarkan oleh camat setempat. Padahal, para pengusaha ini sudah melakoni usaha penjualan BBM cukup lama. Pelanggannya pun jelas, untuk nelayan, petani dan lainnya.

Salah seorang pengusaha, Edot, mengakui rekom BBM belum didapatkan. Kemungkinan SKPD itu tidak paham atas Perbup baru ini. Sementara di sisi lain, Perbup sudah mengatur secara jelas kriterianya. Misalnya persyaratan untuk terbit rekom itu harus ada izin timbun dari Bupati, dan izin usaha yang juga telah dikantonginya. “Rekomendasi yang dibikin oleh SPKD itu sudah ada di sini (Perbup,red).

Cuma SKPD nya yang belum bisa mengeluarkan rekom untuk kita,” cetusnya.

Selama ini, ia mendapat rekomendasi pembelian BBM di SPBU Lape. Dengan kuota yang diberikan bagi kelompoknya sebanyak 4.000 Kl/bulan. Namun, kadang-kadang yang terealisasi hanya 2.000 Kl/bulan.

Itupun masih terkesan pihaknyalah yang seolah-olah menghabiskan solar di SPBU. Padahal, pihaknya justru menyelamatkan masyarakat. “Di SPBU sana juga banyak truk, bus dan kendaraan lainnya yang mengisi BBM. Apalagi, pihak dari kecamatan lain juga pengambil BBM di sana (SPBU) Lape,’’ sebut Edot.

Camat Lape, Ir. Irin Wahyu Indarni, mengakui sejauh ini belum mengeluarkan rekomedasi apapun. Kalaupun ada yang mengajukan, maka diarahkan langsung ke instansi terkait. Apalagi mengingat

Perbupnya juga butuh disosialisasikan terlebih dahulu.

Sambil menjelaskan, SPBU Lape melayani enam kecamatan. Tak jauh berbeda, Camat Lopok, Abdul Arief, S.Sos, juga bersedia mengeluarkan rekomendasi, kalau semuanya jelas. Apalagi ini kebutuhan BBM untuk masyarakat. Sementara dalam Perbup, yang berhak diberikan rekomendasi hanya masyarakat yang wilayahnya jauh dari jangkauan SPBU dan belum dialiri listrik. ‘’Bukan kita tidak berikan rekom, tetapi dalam Perbup itu pengertian masyarakat daerah terpencil jelas. Jadi perlu kejelasan dan kehati-hatian. Jadi, menurut pemahaman saya, kelompok itu dekat dengan SPBU, meski tidak berada dalam wilayah itu,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II, Budi Suryata, S.P, menilai adanya multi tafsir dalam memahami Perbup baru tersebut. Terutama kaitan dengan pengecer. Untuk itu, Komisi II merekomendasikan Bappeda Sumbawa untuk melakukan evaluasi.

Serta koordinasi dengan Bagian Hukum dan dinas terkait lainnya atas Perbup dimaksud. Serta memberikan ruang terlebih dahulu kepada pengusaha untuk melanjutkan usahanya. Sampai ada kejelasan terkait isi Perbup dimaksud. Anggota Komisi II, Salamuddin Maula, menilai ditahannya rekom untuk pengusaha, akan turut meresahkan masyarakat. Selain akan membunuh usaha pengusaha, juga akan menyengsarakan masyarakat. “Ini makanya

Perbup tersebut harus dievaluasi,” tandas keduanya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pimpinan SKPD juga memberikan pandangannya soal rekomendasi BBM ini.

Mengingat BBM menjadi kebutuhan dasar bagi semua pihak. Seperti Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Ir. Arahim, yang menyebutkan pentignya rekomendasi sebagai legalitas pengusaha menjalankan usahanya. Sementara Dinas Sosial, melalui Drs. Sulaiman, menyatakan perlunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait lahirnya Perbup tersebut. Serta membentuk tim pengawasan lapangan, karena banyak ditemukan masyarakat yang mengisi BBM menggunakan jeriken dan drum di SPBU. Apakah mereka memiliki rekomenda-

si atau tidak.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan, Didi Darsani, Apt, mengakui Dikes sangat membutuhkan rekomendasi untuk operasional ambulans Puskesmas, khususnya di daerah terpencil atau daerah yang tidak memiliki SPBU. ‘’Seperti untuk wilayah Lunyuk yang memang tidak ada SPBU,” terang Didi mencontohkan.

Terkait rekomendasi Komisi II, Sekretaris Bappeda, Imam Sopingi, menyatakan kesiapannya untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak. Meski demikian, Perbup baru tersebut tetap harus ditaati dan dijalankan.

Sambil dilakukan evaluasi dan koordinasi. (arn)

Pemkab Terus Rehab Kantor di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Sekitar dua pekan terakhir, sejumlah gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bima menjalani rehab berat serta ringan. Geliat rehab gedung-gedung perkantoran ini memberi kesan jika Pemkab Bima seakan masih enggan meninggalkan Kota Bima untuk pindah ke lokasi pembangunan ibu kota baru kabupaten tersebut di Kecamatan Woha.

Pemantauan Suara NTB, Kamis (10/10) menunjukkan, sejumlah kantor yang direhab tersebut yakni, Kantor BKP4 yang masih berada dalam halaman Kantor Walikota dan Wakil Walikota Bima. Rehab berat kantor ini dilakukan sejak sekitar dua minggu lalu.

Kantor yang memang terlihat rapuh pada bagian atap ini kembali disulap seperti baru.

Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya, kantor tersebut hampir menelan korban lantaran bagian plafon yang runtuh saat kegiatan perkantoran berlangsung. Namun belum diketahui berapa anggaran rehab total kantor dimaksud.

Sementara berselang beberapa minggu kemudian, ruang aula (Paruga Parenta) Pemkab Bima yang terbakar dua tahun lalu juga direhab menjadi baru. Rehab kantor ini dikerjakan oleh Bagian Umum.

Setelah diperbaiki, saat ini aula tersebut dijadikan tempat perkantoran bagi staf KP2T yang menumpang di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Tak berselang lama, kantor lain yakni kantor BLH (Balai Lingkungan Hidup) Kabupaten Bima juga direhab. Saat ini rehab berat tengah dilakukan, bahkan dalam proses pemasangan atap rangka baja. Adanya rehab ringan dan rehab berat sejumlah kantor ini mengesankan jika Pemkab Bima masih enggan meninggalkan Kota Bima untuk membangun dan menata ibu kota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha. Bahkan ada kesan lain, adanya re-

hab berat dan ringan ini merupakan kesempatan untuk bagibagi proyek.

Kepala Bagian Umum, Adel Linggiardi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengenai sejumlah rehab ini, menuturkan rehab dilakukan masing-masing oleh instansi terkait. Pihaknya hanya merehab aula Paruga Parenta itu pun rehab ringan. Aula tersebut, katanya, digunakan sebagai Kantor KP2T yang sebelumnya staf kantor tersebut menumpang di DKP. Dia beralasan, Pemkab terpaksa merehab aula tersebut karena kurangnya sarana representatif. “Apalagi ruangan kantor yang lain sempit. Orang butuh tempat yang nyaman untuk bekerja,” ujarnya.

Menyusul rehab sejumlah bangunan tersebut, katanya, bukan berarti tak mau pindah.

Hanya saja untuk pindah butuh waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Untuk selanjutnya, dia enggan berkomentar lebih jauh dan mengarahkan untuk mengkonfirmasi Sekda Kabupaten Bima, Drs A Wahab.

Sekda A Wahab yang dihubungi terpisah menuturkan rehab tersebut dilakukan karena ada hal-hal yang sangat urgen dan agak berat untuk diperbaiki. Hanya saja saat ditanyai total kantor yang direhab, Wahab mengaku tak begitu hafal jumlahnya. Dia pun membantah pihaknya terkesan tak ingin pindah. ”Itu sih pikiran yang mengada-ada, pasti keinginan kita untuk pindah ada,” ujar Wahab. Dituturkannya,

pihaknya memang berencana untuk pindah dan membangun kantor di lokasi yang sudah disiapkan. Hanya saja, anggaran untuk pindah tersebut tidak sedikit sementara anggaran yang tersedia saat ini sedikit.

“Memang sudah rencana, kita rencanannya mau bangun. Hanya saja anggarannya yang sedikit,” tuturnya.

Menurut Wahab, anggaran untuk pembangunan di Woha sudah tersedia sebesar Rp 5 miliar. Lantas kenapa tidak segera dilakukan pembangunan secara bertahap? Wahab menuturkan jika dana tersebut digunakan untuk merehab sejumlah instansi tersebut.

“Termasuk yang dikomplek halaman kantor Walikota Bima,” ujarnya. Karena menurutnya, rehab kantor ini dinilai lebih urgen dan mendesak.

Sementara itu, masih menurut Ade Linggiardi, terkait pemisahan Kabupaten dan Kota Bima ini, pihaknya sudah menyerahkan beberapan aset ke Pemkot Bima termasuk rincian aset. Antara lain, Paruga NaE yang kini menjadi Convention Hall, Terminal Dara serta Kantor Islamic Center. “Masih banyak yang lainnya,” tandas Ade. Sebagian dari aset ini sudah diserahkan secara administrasi, sementara sebagian lainnya belum karena dokumen terbakar pada peristiwa unjuk rasa beberapa tahun silam.

Saat ini, dokumen-dokumen tersebut tengah diurus untuk selanjutnya diserahkan ke Pemkot Bima. (use)

Dompu Peroleh Tambahan Program Bedah Rumah 500 Unit Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu memperoleh tambahan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2013 sebanyak 500 unit di luar jatah 1.700 unit yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI. Kendati pendanaan sudah siap dicairkan, namun Kemenpera kembali meminta foto rumah penerima sasaran sehingga menghambat proses pencairan.

Kepala Bappeda Kabupaten Dompu, Ir Ruslan kepada wartawan di Dompu, Kamis (10/10), mengungkapkan usulan pemerintah daerah (Pemda) Dompu agar penentuan penerima program BSPS ditentukan sendiri oleh daerah melalui penyerahan voucer untuk tambahan 500 unit belum mendapat respon dari Kemenpera. “Rencana (penyerahan voucer) itu belum, karena itu harus dilakukan pertemuan khusus (dengan Kemenpera). Aturan (penentuan oleh daerah) itu belum ada,” katanya.

Tambahan 500 unit program BSPS bagi Kabupaten Dompu, dikatakan Ruslan, tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang sudah ada. Tambahan ini rencananya diarahkan di empat Desa dan dua kelurahan di Kecamatan Dompu. Saat ini sedang dilakukan validasi

(Suara NTB/bug)

TERBENGKALAI – Kendaraan operasional untuk desa terpencil ini dibiarkan terbengkalai, tidak terpakai setelah mengalami kecelakaan setahun lalu. Tidak adanya anggaran untuk operasional membuat kendaraan ini pun tidak bisa diperbaiki. meski manfaatnya cukup vital bagi warga desa terpencil yang selama ini masih kekurangan fasilitas transportasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Proyek PLTU Kertasari Belum Kantongi IMB Taliwang (Suara NTB) Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di desa Kertasari kecamatan Taliwang yang saat ini tengah berlangsung ternyata belum melengkapi seluruh izinnya. Salah satu izin yang belum dikantongi proyek milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Jadi mereka bekerja di sana belum memiliki IMB” ungkap Andi Laweng, SH kepada wartawan, Kamis (10/10).

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang salah satunya membidangi infrastruktur, Andi mengaku dirinya tahu betul soal ketiadaan IMB proyek milik PLN itu. Sebab sebelumnya dirinya sempat mempertanyakan kepada perusahaan kontraktor pelaksana, dan dijawab belum mengantongi IMB. Satu-satunya izin yang diakui dikantongi oleh pelaksana berupa surat keterangan yang menerangkan IMB-nya sedang dalam proses penerbitan. “Kebetulan juga proyek itu berada di tempat saya (kampung, red). Jadi saya menyempatkan diri menanyakannya atas nama warga juga,” paparnya.

Keterangan Andi Laweng tersebut dibenarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

”

Kita bisa ambil langkah tegas dengan menghentikan pekerjaannya di lapangan Mashur Mashur

(Suara NTB/bug)

(BPMPPT) setempat. Kepala BPMPPT KSB, Mashur Yusuf, MT yang dikonfirmasi menyebutkan, jika sebelumnya pihak pelaksana PLTU sempat mengajukan permohonan izin penerbitan IMB. Hanya permohonan tersebut belum dapat diproses pihaknya karena masih ada sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi.

Persyaratan itu di antaranya gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pembayaran pajak galian C. Mashur menjelaskan, ketiga perysaratan tersebut saling berkaitan. Di mana Dinas Pekerjaan Umum (PU) kesulitan menghitung RAB proyek PLTU karena tidak adanya gambar bangunan. Demikian pula Dinas Energi Sumber

Daya Mineral (ESDM) tidak dapat menghitung nilai pajak galian C proyek bersangkutan karena tidak adanya gambar dan RAB. “Tanpa dipenuhi persyaratan itu kita tidak bisa menerbitkan IMB-nya,” terangnya.

Pihak BPMPPT sebelumnya pernah mengkonfirmasi terkait kekurangan perysaratan tersebut kepada pihak pelaksana PLTU. Namun kata Mashur, hingga kini pihak bersangkutan tidak pernah kembali lagi memenuhi persyaratan yang kurang.

“Mereka mengajukan habis Lebaran (Idul Fitri) lalu. Kata staf saya mereka baru datang lagi kemarin, tapi belum juga menyerahkan syarat-syarat yang kurang itu,” pungkas Mashur seraya mengaku jika pihaknya sebelumnya telah

melayangkan surat imbauan kepada bersangkutan dan sejumlah proyek lain di daerah yang juga belum mengantongi IMB. “Kita sudah imbau. Bahkan tidak hanya PLTU saja tapi juga bangunan Gelanggang Olahraga (GOR) dan proyek Perumnas di Belisung. Kedua bangunan itu juga belum memiliki IMB,” sambung mantan kepala Dinas PU KSB itu.

Tidak adanya izin IMB dalam pelaksanaan pembangunan fisik berupa bangunan, kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pasalnya IMB merupakan izin wajib yang harus dimiliki bangunan sebelum mulai dikerjakan. Namun demikian, Mashur mengatakan, sementara ini pihaknya baru menyampaikan imbauan terhadap pelaksana dan pemilik bangunan. Dan pada waktunya nanti pihaknya akan memberikan peringatan dan bahkan penyetopan sementara terhadap pelaksanaan pembangunan, jika pemilik dan pelaksana tidak mengindahkan kewajibannya tersebut.

“Kita bisa ambil langkah tegas dengan menghentikan pekerjaannya di lapangan, karena memang ada aturan yang jelas-jelas mereka langgar. Tapi sekarang kita masih imbau mereka agar segera mengurus IMB-nya,” imbuhnya. (bug)

KSB Larang Air PDAM untuk Siram Taman

Ruslan data calon penerimanya sesuai tuntutan dari Kementrian Perumahan Rakyat RI dan harus sudah terkirim pada 11 Oktober 2013. “Tuntutan validasi data ini juga membuat pelaksanaan program belum bisa dilaksanakan. Karenanya, kami minta kepada masyarakat untuk bersabar,” harapnya.

Untuk program BSPS tahun 2013, diakui Ruslan, anggarannya sudah siap, tapi belum bisa dicairkan karena adanya tuntutan Kemenpera yang menginginkan agar penerima program difo-

(Suara NTB/ula)

to rumahnya dalam lima sisi yaitu tampak depan, kiri, kanan, belakang dan tampak utuh. “Data ini harus dikirim paling lambat 11 Oktober ini,” jelasnya.

Namun penerima program BSPS tahun 2013 sebesar 1.700 unit baru di-SK-kan oleh Kemenpera sebanyak 1.633 unit yaitu SK tahap pertama sebanyak 1.553 unit dan 80 unit. Sisanya 67 unit belum diSK-kan karena masih belum lengkap syarat administrasinya seperti KTP, bukti kepemilikan lahan dan masalahmasalah lain. (ula/*)

Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melayangkan surat kepada Satuan Pemadam Kebakaran (Satdamkar) setempat. Surat tersebut berisikan larangan kepada Satdamkar untuk mengambil air di seluruh titik hydrant yang telah disediakan oleh PDAM sebelumnya.

Larangan tersebut terasa menggelitik. Pasalnya pemasangan hydrant memang diperuntukkan bagi Satdamkar untuk mengisi unit mobil PMKnya saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran.

Namun demikian pihak PDAM punya alasan tersendiri yang juga lebih rasional.

Direktur PDAM KSB Bambang, ST menyatakan, larangan pemanfaatan air hydrant bagi Satdamkar tersebut tidak berlaku sepenuhnya.

Untuk keperluan tugas memadamkan api saat kebakaran, PDAM tetap memberikan ruang. Hanya saja yang tidak

diperbolehkan, ketika unit mobil PMK memanfaatkan air yang berasal dari hydrant untuk keperluan menyiram taman yang selama ini sering terjadi di lapangan. “Ini yang kami larang keras. Mereka mengambil air untuk menggunakannya menyiram taman di sepanjang jalan dalam kota,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (10/10).

Menurut Bambang, pengambilan air di titik hydrant oleh Satdamkar sangat merugikan pihaknya. Sebab dapat mengganggu pelayanan PDAM kepada pelanggan.

“Terutama saat seperti sekarang ini. Musim kemarau pasti debit air berukrang. Nah kalau mereka ambil lagi, bisa jadi tidak ada untuk pelanggan. Padahal keperluan mereka tidak begitu urgen,” timpalnya seraya mempertanyakan bagaimana mungkin Satdamkar memiliki tugas menyiram tanaman.

“Saya kira itu tugasnya Badan Lingkungan Hidup

(BLH). Bagaimana bisa mobil-mobil Satdamkar terlibat untuk merawat dan menyiram tanaman yang ada di sepanjang taman kota,” sambung Bambang.

Selanjutnya Bambang menyampaikan, selama ini Satdamkar kemungkinan menganggap pengambilan air di hydrant milik PDAM untuk keperluan di luar tupoksinya tidak menjadi persoalan.

Sebab PDAM merupakan salah satu perusahaan milik daerah. Tetapi kata Bambang anggapan tersebut salah, karena bagaiamana pun pihaknya tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi targetnya dalam hal pendapatan daerah. “Jualan kami kan air.

Kalau mereka memanfaatkan untuk hal-hal yang di luar pekerjaannya tanpa memberikan kontribusi ke kami (PDAM,red). Kami tentu akan rugi dan ujungnya kami tidak bisa mencapai PAD yang ditarget pemerintah,” tandasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Bambang

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Kapolda Khawatir Senpi Ilegal Merajalela di NTB Dari Hal. 1 Untuk itu, tidak henti -hentinya jajarannya mensosialisasikan Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Dalam aturan ini sudah jelas ancaman dan hukuman berat bagi pemiliki senpi, apalagi menyalahgunakannya.

Namun sejauh ini, Kapolda masih memberi toleransi kepada masyarakat pemilik senpi untuk menyerahkan kepada Kepolisian,tingkat Polsek, Polres, sampai Polda. ‘’Masih ada waktu sepekan imbauan kami, jika tidak diindahkan, maka saya akan ambil langkah tegas, represif,” tegas Kapolda.

Redaksi ‘’Suara NTB” Silaturrahmi Sementara itu, jajaran Redaksi Harian Umum Suara NTB, kemarin silaturahmi ke Mapolda NTB. Silaturahmi itu dihajatkan untuk menjalin sinergi media dengan Polda dalam rangka menjaga kondusivitas daerah.

Penanggungjawab Suara NTB, H. Agus Talino dan tim diterima Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Mochammad Iriawan, SH, MM, MH, didampingi Dir Binmas, Kombes Pol Suwarto dan Kabid Humas, AKBP Suryo Saputro, SIK. Dalam silaturahmi itu mengalir diskusi terkait harapan Kapolda terhadap pemberitaan media, menyangkut kamtibmas di daerah. Kapolda mengakui, tantangan menjaga NTB tetap kondusif sangat berat dengan segala dinamika masyarakatnya. Ada kecenderungan masyarakat cepat tersulut emosi, memicu bentrok, bahkan tak jarang mengarah pada SARA. ‘’Kami berusaha sekuat tenaga bagaimana menjaga NTB ini tetap kondusif. Kalau sekadarnya saya bekerja bisa saja.

Setahun di sini (NTB,red) kemudian pindah. Tapi tidak seperti itu, saya ingin ada kesan yang ditinggalkan. Sebab pada saatnya nanti saya yakin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat terhadap kinerja saya,” kata Kapolda.

Dalam rangka memaksimalkan kinerja, Kapolda mengakui tidak cukup dengan jajarannya. Kapolda mengaku paham betul, bahwa peran media yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Terumata ter-

kait pesan kamtibmas dari jajarannya. ‘’Kalau saya yang ngomong, mungkin hanya sampai ke jajaran saya saja, tapi kalau apa yang kami sampaikan termuat di media, maka semua lapisan masyarakat tahu,” terangnya.

Dalam bertugas, meredam gejolak masyarakat, posisi pihaknya selalu dilematis dan sering disalahkan. Tapi masyarakat tidak pernah tahu, ada anggotanya yang dibacok, kepalanya pecah, bahkan harus meregang nyawa. Ini dipahami Kapolda sebagai risiko tugas, tapi ia tetap berharap masyarakat juga objektif melihat persoalan dari sisi kemanusiaan.

Bahwa posisi aparatnya di lapangan hanya mengamankan masyarakat.

Pada kesempatan itu, H. Agus Talino banyak memberi gambaran terkait peran media selama ini yang tidak sebatas memberitakan peristiwa yang berbau konflik. Tetapi juga memberitakan peristiwa-peristiwa yang bisa menginspirasi dan menggugah masyarakat untuk menjaga kamtibmas, misalnya.

Disebutnya, tidak semua berita yang menyangkut konflik bisa dipublikasikan, karena pertimbangan redaksi justru akan memanaskan situasi. “Kami tidak akan mengorbankan masyarakat hanya karena ingin mendapatkan berita bagus tentang konflik. Dalam situasi tertentu, redaksi kami tidak akan memuat konflik yang berbau SARA, terkecuali upaya penyelesaian yang dilakukan Kepolisian,” tegas Agus.

Ia mengatakan bahwa media juga harus sepakat untuk menjaga kamtibmas wilayah. Apa yang dilakukan Kapolda untuk mengelola kamtibmas di NTB patut di apresiasi. Ketika pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diperkirakan bisa terjadi “gangguan”, justru berhasil diantisipasi. ‘’Saya justru tidak memperhatikan kegiatan pelantikan, tapi melihat Kapolda jalan keliling di luar gedung untuk mengawasi langsung pengamanan,” demikian apresiasinya. (ars)

Kapolda Buka Koordinasi, Kajati Masih Sanggup Dari Hal. 1 karena kasus korupsi yang melibatkan pejabat di daerah cenderung stagnan, bahkan cenderung “dipetieskan”.

Atas dasar itu, KPK memastikan akan semakin melebarkan sayap penegakan hukum di daerah, karena melihat kecenderungan penanganan kasus lemah.

Menanggapi ini, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Mochammad Iriawan, SH, MM,MH mengaku tetap membuka peluang kerjasama dengan KPK jika memang ada kesulitan dirasa pihaknya. ‘’Kalau memang ada tahapan yang sulit, kami siap koordinasi dengan KPK, tentu melalui Mabes Polri,” kata Kapolda menjawab Suara NTB, Kamis (10/10).

Peluang koordinasi yang sama juga disampaikan Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH,MH. Namun sementara ini, dalam penanganan kasus korupsi di lingkup Pemprov NTB, Kabupaten dan Kota, tidak ada masalah. ‘’Kami masih sanggup tangani sendiri,” tegasnya ditemui Suara NTB di ruangannya.

Ketua KPK juga menyatakan, penanganan kasus korupsi di daerah yang cenderung stagnan, bahkan di “petieskan” karena melibatkan pejabat level atas. Karena itu, lembaga superbody ini menyarankan Kapolda atau Ka-

jati menyerahkan penanganannya ke pihaknya.

Menyambut permintaan itu, Kapolda memastikan, ada tahapan yang harus dilalui selama ini. Ketika kasus itu melibatkan pejabat selevel camat, kepala SKPD di daerah, maka cukup penanganannya di Polres. Namun jiga sudah menyangkut Bupati / Walikota, maka pihaknyalah yang akan mengambil alih. ‘’Tapi ketika menyangkut yang lebih tinggi (Pemprov), maka kami akan serahkan ke Mabes Polri penanganannya, itu tahapannya,” tegas Kapolda.

Kajati pun memaparkan urutan sama. Bahwa selama ini kasus di daerah tetap berjalan normal proses hukumnya. Ada proses pendelegasian kewenangan. ‘’Ketika nilai kerugian negaranya di bawah Rp 5 miliar, maka cukup Kajari yang menangani, tapi jika sudah diatas itu (Rp 5 miliar) maka kami (Kejati, red) yang akan memproses,” sambung Sugeng. Baginya, kasus apapun itu, melibatkan siapapun, jika sudah cukup bukti maka tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya. Toh, ketika ada soal berat, maka ada tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang akan mengevaluasi. (ars)

Sering Beda Data Dari Hal. 1 Untuk menyajikan data yang benar-benar akurat, kata Amin, perlu koordinasi dan keterbukaan antara SKPD dengan instansi lainnya seperti BPS dan BI. Jangan sampai, instansi pemerintah mempertontonkan data-data yang berbeda.

Inilah perlunya koordinasi yang baik antara instansi vertikal seperti BPS dan BI. Dengan adanya teknologi ini (NTB Satu Data), agar dimanfaatkan betul untuk penyediaan data. Misalnya data pulaupulau kecil di NTB. Data dinas Perikanan dan Kelautan harus satu data dengan BPS dan lainnya.

Amin menambahkan, terkait dengan pengolahan data dan informasi pembangunan daerah yang tersebar di berb-

agai SKPD kualitasnya belum terjamin. Selain itu, kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan data yang tersedia masih ditemukan.

Untuk itu, katanya, pembentukan forum data dan informasi pembangunan daerah merupakan salah satu langkah positif untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan penyediaan data pembangunan daerah yang valid dan berkualitas. Dalam penempatan staf yang mensuplai data dan informasi tersebut kepala SKPD harus benar-benar cermat. ‘’Jangan kepala SKPD lepas tangan. Karena kami pimpinan dalam melakukan evaluasi tentu akan melihat pimpinan SKPD nya,” katanya. (nas)

Halaman 5

Istri Bupati Kunjungi Korban Pelecehan Seksual di Bawah Umur Giri Menang (Suara NTB) Korban pelecehan seksual Puja (5), anak di bawah umur asal Lembah Suren, Desa Sedau, Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) mendapat perhatian Ketua TP PKK Lobar, Hj Nanik Zaini Arony. Kamis (10/10), Ketua TP PKK Lobar mengunjungi Panti Piramida, tempat korban

pelecehan seksual ditampung.

Korban mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan pamannya sendiri.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada pengurus Panti Piramida yang telah menampung dan memberikan konseling kepada korban.

Menurutnya, korban harus

mendapatkan perhatian serius semuaelemenmasyarakat.Sinergisitaspendidikanformal,informaldan non formal mutlak , karena pendidikan anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, orang tua atau masyarakat.

Selain itu, anak usia dini sangat cepat meniru apa yang dilihat dan didengar. Peran keluarga

Moment Idul Adha, XL Berbagi Hewan Kurban Mataram (Suara NTB) Idul Adha merupakan salah satu moment penting bagi umat muslim di Indonesia.

Dimana seluruh umat muslim merayakan Idul Adha dengan memberikan hewan kurban untuk diberikan kepada masjid. Sebagai bagian dari warga NTB, PT XL Axiata Tbk ( XL ) turut serta memberikan hewan kurban yang diserahkan di 5 Masjid yang berada di NTB. Penyerahan hewan kurban dilakukan di 5 Masjid yang tersebar di area NTB yaitu, Masjid Raya Mataram, Masjid Kantor Gubernur NTB, Masjid Agung Muhajiri Praya, Masjid Raya Masbagik Lombok Timur, dan Masjid Jamik Baitil Atiq Gerung Lombok Barat. Kelima masjid yang dituju masing-masing memperoleh 5 hewan kurban berupa sapi.

Regional Sales Operation Manager NTB R. Wicaksono mengatakan penyerahan hewan kurban ini merupakan persembahan XL dan pelang-

(Suara NTB/bul)

HEWAN KURBAN - Penyerahan hewan kurban dari XL ke beberapa masjid di NTB. gan XL kepada masyarakat NTB. “Kami bersama pelanggan XL hendak berbagi kepada seluruh warga NTB dengan pemberian kurban ini. Harapan kami dengan kurban yang kami berikan akan bisa dinikmati oleh masyarakat NTB,” katanya saat penyerahan hewan kurban, Kamis (10/10).

Wicaksono juga menam-

bahkan, komitmen XL untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan dan warga NTB akan terus ditingkatkan. XL akan terus memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan dengan inovasi-inovasi yang selalu baru dan programprogram yang akan menjamin kepuasan pelanggan XL di NTB. (bul)

Dua Petugas Satdamkar KSB Dianiaya Warga Taliwang (Suara NTB) Nahas bagi Suhud dan Mahmud. Dua anggota petugas Satuan Pemadam Kebakaran (Satdamkar) Pemkab Sumbawa Barat ini dianiaya warga di Desa Bree, Kecamatan Brang Rea saat ingin membantu memadamkan kebakaran yang melalap rumah warga Kamis (10/10).

Informasi yang diperoleh, pemukulan dua petugas Satdamkar tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Saat keduanya datang ke lokasi kebakaran di Desa Bree dengan perlengkapan mobil pemadam, tiba-tiba oknum warga yang sejak awal berada di tempat langsung mendatangi keduanya. Dengan tiba-tiba, keduanya langsung dianiaya tanpa alasan yang jelas. Pada kejadian itu pun baik Suhud dam Mahmud tidak melakukan perlawanan. Sebaliknya tetap menjalankan tugasnya hingga ia dan rekan-rekannya berhasil

memadamkan api di lokasi.

Kepala Satdamkar KSB Abdul Azis yang dikonfirmasi membenarkan insiden yang merugikan anggotanya tersebut. Meski ia sendiri tidak mengetahui kronologis pasti serta alasan pemukulan itu, namun ia sangat menyesalkan dan menyayangkan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh warga itu. “Kalau memang ada persoalan atau kesalahan yang diambil anggota kami. Tentu bisa dibicarakan baik-baik, tidak perlu seperti itu karena pastinya mengganggu kinerja kami,” katanya.

Sementara itu Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB Drs. Mukhlis. DM menyatakan, pihaknya tetap akan mengambil langkah hukum seputar insiden tersebut. Bahkan kepada kedua korban telah dilakukan visum untuk kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. (bug)

Bentuk WUB Berkualitas Dari Hal. 1 namun sampai tahun 2012 baru tercapai sekitar 87 persen.

“WUB kita sudah mencapai 87 persen, sehingga target kita ingin masuk pada peningkatan kualitas kelembagaan, pemasaran, kemampuan untuk mampu bersaing dan pengelolaan usaha dan keuangan,”kata

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM ditemui dikantor Gubernur, Kamis (10/10).

Dengan demikian, katanya, maka masyarakat yang tergolong memiliki usaha mikro bisa meningkat menjadi usaha kecil, menengah dan seterusnya.”Itu harapan kita.

Jadi tidak selamanya dalam

posisi usaha mikro,”ujarnya.

Ia menambahkan, dengan adanya peningkatan grade WUB tersebut, diharapkan semakin mampu bersaing ditataran lokal, regional dan global.”Kalau berhasil 100 ribu WUB itu dalam posisi berkualitas, peran NTB dalam pertumbuhan ekonomi akan lebih besar,”tandasnya. (nas)

Lekum, Enam Tahun Hidup dalam Pasungan Dari Hal. 1 “Di situ saja siangmalam, diikat disana,” ungkap Papuq Tihal, ibu kandung Lekum polos.

Ketiadaan biaya untuk berobat di tambah dengan minimnya transportasi, menjadi salah satu alasan mengapa Papuq Tihal terpaksa memasung Lekum. Ongkos sebesar Rp 25.000 untuk biaya transport ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Selagalas Mataram, dianggap sanggat memberatkan baginya.

Papuq Tihal tidak memiliki penghasilan tetap. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja ia menggantungkan hidupnya dari hasil membuat tikar pandan dan belas kasihan tetangga.

Sesekali ia juga mendapatkan uang dari hasil parkir pengunjung yang ingin sekadar melihat keindahan Pantai Tanjung Aan. Namun itupun tak seberapa jumlahnya.

Entah sampai kapan Lekum harus hidup dalam pasungan. Sementara itu tepat pada hari kesehatan jiwa yang jatuh Kamis (10/10) kemarin,

rencananya Pemprov NTB akan me-launching ‘’NTB Bebas Pasung 2014”. Kegiatan ini didorong karena kasus pemasukan penderita gangguan jiwa, merupakan fenomena gunung es yang sebagian besar masih tersembunyi. ‘’Sebenarnya hari ini rencananya sudah matang dan akan di-launching, tapi ternyata Gubernur berangkat haji maka kita undur pelaksanaannya hingga beliau pulang,” terang Direktur RSJ NTB dr. Elly Rosila Wijaya, Sp. Kj, kemarin.

Kepada Suara NTB Elly menjelaskan, sudah sejak tahun 2010 lalu pihaknya menyiapkan perangkat serta sistem rujukan melalui pembinaan kesehatan jiwa masyarakat NTB. Menurutnya, saat ini sudah waktunya NTB me-launching ‘’NTB Bebas Pasung 2014”. Dengan launching ini ia berharap seluruh lapisan masyarakat termasuk pejabat lebih care terhadap keberadaan pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung.

Terkait dengan temuan kasus pasung di kawasan pesisir Pantai Tanjung Aan ini, pihaknya berjanji akan berk-

oordinasi dengan puskesmas setempat untuk mengunjungi pasien bersangkutan. Mereka akan melihat apakah pasien itu cukup dirawat di rumah, puskesmas, ataukah harus dirujuk ke rumah sakit jiwa.

“Pasung itu melepas saja gampang, merawatnya itu yang perlu kerjasama. Jadi bukan hanya sekadar melepas tetapi membuat dia berdaya, produktif kembali ke masyarakat dan diterima baik oleh masyarakat.

Minimal dia bisa merawat dirinya sendiri,” tegasnya.

Sampai saat ini pihaknya belum memiliki data pasti berapa jumlah pasien gangguan jiwa yang dipasung di NTB. Berangkat dari estimasi WHO yaitu 1 persen dari jumlah gangguan jiwa masih hidup dalam pasung. Di NTB diprediksikan masih ada 200 dari 300 pasien pasung yang belum dilepas dan belum mendapat penanganan. Pihaknya berharap dengan launching ini maka penanganan kasus pasung tidak lagi hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan dan RSJ, tetapi juga stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat. (nia)

sangat penting dalam meminimalisir pelecehan seksual terhadap anak dan pendidikan dalam keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat di mana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.

Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku,

watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang, karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak. “Pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah,” ungkapnya. (her)

BPK Rampungkan Pemeriksaan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan pemeriksaan belanja modal selama sekitar satu bulan di Pemkab Sumbawa. Untuk penilaian BPK sejauh ini, aset masih menjadi kendala. Makanya Pemkab saat ini tengah menggelar sensus barang inventaris daerah.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumbawa, Drs. Baharuddin, Kamis (10/10) menjelaskan, pemeriksaan BPK terkait belanja modal tahun 2012, pada semua SKPD. Seperti pembangunan gedung, fisik jalan dan lainnya. Namun, pihaknya belum mengetahui kapan hasil pemeriksaan tersebut akan keluar.

Untuk pemeriksaan BPK secara umum, Pemkab Sumbawa masih menyisakan masalah soal aset. Masalah tersebut dibenahi secara bertahap. Dengan melakukan sensus aset barang inventari-

sir pada semua SKPD. Kerjasama dengan BPKP dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah. Serta melakukan rekonsiliasi secara berkala menyangkut barang milik daerah. “Kita lakukan penyempurnaan, untuk aset.

Termasuk aset barang yang rusak dan mangkrak. Kita data dulu, apakah akan dihapus atau tidak, agar tidak timbul di neraca keuangan,” jelas Baharuddin.

Pada kesempatan tersebut, Baharuddin juga menjelaskan, APBD P 2013 sudah dievaluasi Gubernur. Hasilnya masih menunggu penandatanganan oleh Gubernur. Namun, sejauh ini belum ada permintaan revisi dari provinsi. Sementara untuk penyiapan pembahasan APBD murni 2014, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah bersurat kepada semua SKPD untuk segera menyampaikan RKA. Agar target penetapan APBD 2014 paling lambat Desember bisa diketok. (arn)

KPK Blokir Rekening Akil Mochtar Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif Akil Mochtar. “Memang benar ada pemblokiran rekening atas tersangka AM (Akil Mochtar),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, di Jakarta, Kamis.

Menurut Johan pemblokiran ini guna menelusuri harta-harta yang dimiliki Akil Mochtar termasuk mencari bukti dugaan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Bisa saja kalau ada bukti.

Kalau ada indikasi mengarah ke TPPU, pasal itu akan digunakan,” katanya.

Akil Mochtar yang tersangkut dugaan suap penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten bisa juga dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan bukti.

Saat ini KPK masih melakukan penelusuran aset milik Akil setelah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan milik Akil pada tahun 2012.

KPK telah memblokir deposito dan rekening yang dilaporkan Akil dalam Laporan Harta Kekayaan

PenyelenggaraNegara(LHKPN).

KPK juga sudah menyita tiga mobil milik Akil Mochtar antara lain Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete. Selain itu, KPK juga menyita surat berharga senilai Rp2 miliar saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Akil di kawasan Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan Selasa (8/10).

Sementara dari rumah Akil di Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan, penyidik KPK menyita uang sejumlah Rp2,7 miliar.

Terkait pemblokiran rekening dan penyitaan beberapa aset ini, Akil Mochtar menyatakan keberatan seperti yang disampaikan oleh pengacaranya, Otto Hasibuan.

“Mestinya sitaan itu dilakukan berdasarkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Sekarang disita soal rekening koran, termasuk yang ada di dalam deposito dan diblokir yang ada di Bank BRI. Itu adalah uang yang disetorkan dari gaji,” kata Otto.

Otto mengatakan kasus yang sekarang menjerat Akil merupakan tindak pidana korupsi pada dua sengketa pilkada Gunung Mas dan Lebak, sehingga menurutnya penyitaan yang dilakukan KPK tidak berkaitan dengan pasal yang dituduhkan, yakni pasal 12 huruf c jo pasal 55 ayat 1 ke-1 atau pasal 6 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant/Bali Post)

Aset Dinas Sosial yang Terjual Disita Pemkab Lobar Dari Hal. 1 bersama sejumlah jajarannya, dikawal belasan anggota Sat Pol PP. Tim tanpa mendapat perlawanan dari pemilik rumah, langsung membawa masuk plang warna putih dua kaki tersebut ke halaman rumah. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit, plang bertulis “Milik Pemda Kab. Lombok Barat” itu terpasang. Di keterangan, hanya tertulis keterangan “Luas : 400 M2”.

Tim yang mendapati rumah dalam keadaan digembok, kemudian digedor. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan berumur sekitar 30 tahun keluar rumah. Wanita yang enggan menyebut identitasnya itu mengaku sebagai anak pemilik rumah, Nyonya Ida. “Ibu sedang naik haji,” jawabnya singkat.

Wiryadi kemudian menunjukkan surat tugas pemasangan plang dari Sekda. Wanita tadi mempersilahkan petugas Sat Pol PP memasang plang, namun dengan catatan tidak merusak property di halaman rumah. Setelah plang terpasang, wanita tadi me-

minta Wiryadi menunjukkan surat tugas penyitaan yang asli.

“Saya minta yang asli, bukan fotokopian, untuk kami perlihatkan di pengacara,” mintanya tegas.

Wartawan yang hendak mewawancarai,ditolak.Bahkanuntuk sekadarditanyakannamanya,wanitatadimasukkedalamrumahdan bergegas menutup gerbang.

SementaraWiryadikepadawartawan mengaku, penyitaan itu atas perintah langsung Sekda, Drs.HM. Uzair. “Kami diperintahkan Sekda untuk mengamankan aset ini, karena status rumah ini adalah Aset,” tegasnya. Mengenai status rumah yang sudah jadi milik orang lain, pihaknyatakmenggubrisitu.Dengan alasan, dokumen status rumah sebagaiasetpemdasudahotentik.Jika pihakpembelimenempuhupayahukum, dipersilahkannya. “Yang jelas, kami hanya mengamankan aset yangterjual,”ujarnya.

Ditanya mengenai proses hukum atas kasus tersebut yang sedang berlangsung di Kejari Mataram, pihaknya mempersilahkan. ‘’Kalau soal proses hukum itu urusan Kejaksaan, yang pasti dokumen aset ini sudah jelas,’’ tegasnya. (ars)

Sampoerna, Yayasan IDEP dan BLHPM Tanam 30 Ribu Pohon Bambu Dari Hal. 1 Banyak produk kerajinan yang bisa dihasilkan dari bambu. Hal ini jelas bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi perekonomian masyarakat.

Ditambahkan, bambunisasi bisa menjadi salah satu cara untuk melestarikan lingkungan Rinjani. Di tengah suasana kemarau dan ancaman kekeringan saat ini perlu langkah tepat untuk pelestarian lingkungan.

Koordinator Program pada Yayasan IDEP Selaras Alam, Imanuel Harjo Pradito dalam

sambutan menyebutkan, ada enam jenis bambu yang ditanam. Bambu petung hitam, bambu hitam, bambu kuning, bambu jambal, bambu wulung dan bambu tutul.

Kenapa harus bambu? Imanuel mengatakan, karena sesuai permintaan masyarakat sekitar kawasan penanaman dan analisa lingkungan dan ekonomis. Ia katakan tidak serta merta langsung membawa bambu lalu ditanam. Ada proses penelitian sebelumnya digelar sehingga dijatuhi pilihan pada tanaman bambu.

Menamam bambu diyakin-

kan bisa mencapai upaya konservasi lingkungan, penyelamatan sumber daya air dan terakhir untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Sifat bambu berbeda dengan kayu secara umum. Bambu lebih cepat tumbuh besar.

Membutuhkan waktu hanya 3-4 tahun langsung bisa ditebang. ‘’Memang harus ditebang, kalau tidak ditebang justru akan merusak rumpunnya sendiri,’’ katanya.

Berdasarkan pengalaman di sejumlah daerah, pilihan menanam bambu ini bisa mengembalikan kelestarian

lingkungan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Targetnya, cukup dengan waktu 6 bulan saja sudah bisa diwujudkan.

Terpenting cara dan pemeliharaannya yang benar.

Selain di Lotim, kerjasama IDEP dengan Sampoerna juga melakukan hal sama di enam kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Yakni Lumajang, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Bandar Lampung, Kota Palembang dan Kota Makassar. Di Lotim tempat pembukaan acaranya yang disebut menjadi rangkaian

dari kegiatan pelestarian lingkungan dengan menaman sedikitnya 100 ribu pohon.

Semua pohon yang ditanam ditekadkan harus hidup. Seperti 30 ribu pohon bambu itu.

Koordinator Program Yayasan IDEP Selaras Alam ini memastikan jika bibit tanaman mati maka siap akan diganti.

Harapannya, kegiatan menanam pohon bambu itu bisa menginspirasi stakeholder terkait untuk bersama melakukan hal yang sama. Melakukan upaya nyata dalam melestarikan lingkungan di Kabupaten Lotim tercinta. (rus/*)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Kejujuran Aparatur Pemerintah RUSAKNYA hutan tentu memiliki dampak besar terhadap keberadaan sumber mata air. Masyarakat atau perusahaan air minum yang selama ini mengandalkan air dari hutan akan mengalami kekurangan air, bahkan defisit. Di beberapa kawasan di Pulau Lombok dan Sumbawa kini dilanda kekeringan, sehingga menyebabkan petani gagal tanam. Tidak hanya itu, sejumlah warga di beberapa desa harus mencari air bersih dengan jarak cukup jauh dari tempat tinggalnya.

Apa yang terjadi di lapangan merupakan ‘’musibah’’ tahunan yang selalu terjadi. Sementara di satu sisi, sejumlah oknum warga melakukan illegal logging di daerah yang selama ini menjadi wilayah penyangga sumber mata air. Di sisi lain, pemerintah daerah masih belum memberikan tindakan tegas terhadap pelaku illegal logging atau pelaku perusak hutan lainnya. Jika tidak dilakukan tindakan tegas akan mengancam keberadaan sumber mata air di NTB. Apa yang disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BLHP NTB, Dini Haryati, SKM, S.Sos, mengungkapkan, dalam RPJMD NTB 2009-2013 ditargetkan jumlah mata air yang dilindungi melalui program Perlindungan Mata Air (Permata) sebanyak 250 buah dan tercapai 324 buah perlu dijadikan catatan. Apakah pemerintah benar realisasi 324 tersebut sesuai dengan target? Atau justru merupakan laporan sekadarnya.

Fakta di lapangan berbicara lain. Saat ini, masyarakat NTB yang berada di kawasan selatan dihadapkan dengan kekeringan dan krisis air bersih. Bahkan beberapa daerah di Lombok Timur yang sebelumnya tidak pernah dilanda kekeringan kini mengalami nasib tidak jauh beda dengan warga di kawasan selatan. Sebut saja, Kota Selong yang merupakan ibukota Lotim, beberapa wilayahnya dilanda kekeringan.

Melihat fenomena ini, tentu kita akan melihat kenyataan, jika sumber mata air semakin berkurang. Bagaimana tidak, kawasan yang semula tidak pernah merasakan kekeringan mengalami krisis air bersih. Untuk itu, diperlukan kejujuran dari aparatur pemerintah dalam memberikan laporan mengenai kinerjanya di lapangan.

Di sisi lain, kita patut memberikan apresiasi dan mencontoh masyarakat di Lombok Utara yang membuat awiq-awiq mengenai kelestarian hutan. Bagi warga yang terbukti menebang pohon didenda dengan menyerahkan seekor kerbau kepada tetua adat atau pemerintah desa.

Jika hal ini diterapkan di beberapa kawasan di NTB, orangorang yang berniat melakukan illegal logging atau merusak hutan akan berpikir panjang. Meski demikian, upaya-upaya seperti ini masih belum dilakukan, sehingga kerusakan hutan di sejumlah kawasan makin parah. Tidak hanya itu, jika ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan akan menjadi bencana atau musibah saat musim hujan. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melindungi hutan, karena memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. (*)

Halaman 6

Pilpres 2014: Membangun Ideologi Kebangsaan Seorang ilmuan politik, Karl W. Deutsch, mengumpamakan penyelenggaran pemerintahan itu ibaratnya orang yang membawa kapal di tengah samudera luas. Orang yang membawa kapal tersebut sebagai kapten yang mempunyai peran sentral dalam mengendalikan semua yang berkaitan dengan pelayaran kapal itu. Sang kapten harus dapat memerankan berbagai macam fungsi dalam rangka kapal yang berlayar selamat dan dapat berlabuh sampai pelabuhan yang dituju. emikianlah kiranya gambaran kepemimpinan seorang presiden, Gubernur maupun Bupati.

Disebabkan karena tugas yang kompleks maka seorang Presiden harus mempunyai kelebihankelebihan dari pada yang lain. Di samping penampilan fisik yang meyakinkan seorang presiden juga harus mempunyai isi otak (kepandaian, kecerdasan maupun kepiawaian). Jika dibandingkan dengan kepemimpinan seorang Gubernur maupun Bupati, maka kepemimpinan seorang presiden tentu jauh lebih berat karena Presiden mempunyai posisi yang sangat strategis dan menetukan warna keseluruhan bangsa yang dipimpinnya.

Pada Pilpres 2014 ini sangatlah diharapkan muncul seorang Presiden yang dapat menentukan warna jelas bangsa ini. Sejak merdeka pada tahun 1945 sudah ada 6 orang Presiden, kini pada Presiden Indonesia yang ke 7 bangsa Indonesia sudah selayaknya mendapatkan seorang Presiden yang tahu tujuan sebenarnya. Presiden RI ke 7 ini harus dapat melayarkan bahtera menuju Indonesia berwarna atau berkarakter.

Bangsa berkarakter itu pernah coba dirintis oleh pendiri dan Presiden pertama RI, namun usaha itu gagal. Sejak itu bangsa Indonesia seperti buih dilautan terombangambing dalam usaha mencari jati diri. Pada era kepemimpinan Soeharto harapan itu akan terlaksana andai saja Soeharto menintikberatkan pembangunan karakter bangsa. Mungkin hal itu dilakukan pula oleh Soeharto tetapi tidak sebanding dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan. Konglomerasi keluarga dan kerabat Orde Baru menutupi warna pembangunan karakter bangsa yang dijalankan sekaligus itu pula yang memicu ketidakpercayaan masyarakat.

Oleh karenanya masyarakat Indonesia pun apatis terhadap kepemimpinan Orde Baru itu, sehingga gelombang ketidakpercayaan meluas sedemikian rupa. Ketidakpercayaan itu selanjutnya dihantam oleh permainan para spekulan yang berujung krisis. Kekuasaan Soeharto tidak mungkin lagi dipertahankan.

Sebagi jawabannya reformasipun bergulir. Di sini ada jejak yang teramat sulit untuk di hapuskan. Ada konsolidasi kekuatan lama dengan kekuatan yang coba ditiupkan oleh reformasi. Pergulatan itu begitu alot, sehingga tarikmenark itu pun terjadi begitu intens.

Oleh :

Ahmad Efendi, Msi

Lembaga Pengembangan Masyarakat Global Nusa Tenggara Barat, Penulis buku Mencari Jarum Dalam Jerami : Kiprah Ali BD Membangun Lombok Timur Di satu sisi reformasi telah banyak menghasilkan kemajuan-kemajuan sosial-politik yang lebih baik dari pada era sebelumnya, namun di lain sisi nuansa korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) begitu sulit untuk dihapus. Bersamaan dengan itu Indonesia sampai hari ini juga belum mengetahui arah mana yang “hendak dituju”. Selain dari menjadi konsumen pasar bebas belum ada upaya serius untuk menjadi produsen guna menciptakan keseimbangan ketergantungan yang berlebihan pada produk luar.

Gerakan Ideologis salah satu cara guna mengurai persoalan kompleks bangsa ini adalah dengan mensinergikan gerakan ideologis kebangsaan. gerakan ini dirasa sangat urgen dan mendesak disebabkan oleh terkacaukannya ideologi kebangsaan oleh ideologi-ideologi lainnya. Gerakan ideologis tidak hanya semata direalisasikan pada bidang politik-keamanan, tetapi juga harus direalisasikan pada segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia memerlukan pemimpin yang mempunyai kekuatan ideologis agar dalam kepemimpinannya juga menekankan pembangunan ideologi bangsa ini. ideologi yang kuat memungkinkan bangsa menemukan jati dirinya.

Asumsinya adalah dengan adanya keyakinan bersama maka memungkinkan adanya gerakan bersama pula.

Ideologi kerakyatan yang dibawa oleh Pancasila misalnya harus dapat terealisasi, harus dapat dibumikan dan mewarnai kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi kerakyatan selama ini masih hanya sebatas tulisan-tulisan ceremonial, hanya masih menghiasi pidato-pidato politik para penyelenggara negara. Untuk merealisasikannya sangat bergantung pada tokoh pigur terutama pigur pemimpin.

Pemimpin di sini diumpamakan seperti penarik (lokomotif). Lokomorif bergerak maka gerbong Kereta Api pun bergerak. Dengan tampilnya seorang presiden yang mempunyai ideologi kerakyatan yang kuat maka memungkinkan gerakan-gerakannya merefresentasikan kepentingan rakyat sebagai yang paling utama, sehingga keseluruhan birokrasi yang dipimpinnya mengikuti gerakan itu.

Seorang Presiden harus memberi pesan dan kesan atau sikap yang mencerminkan simpati dan empati kerakyatan. Dengan demikian seorang Presiden telah mengirimkan sinyal positif terhadap seluruh elemen yang dipimpinnya. Pada kondisi ini perlahan-lahan akan ada gerakan nasional dalam rangka membangun berlandaskan ideologi kerakyatan.

Presiden yang menekankan ideologi kerakyatan sebagai titik tekan dalam membangun memingkinkan juga kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilahirkan berorientasikan kerakyatan pula. Maknanya bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir mengakar kuat pada kepentingan rakyat Indonesia dalam rangka sebagai subyek. Rakyat sebagai subyek hanya dapat diwujudkan dari sebuah sistem yang menekankan ideologi kerakyatan sebagai tolak ukur.

Oleh karenanya lewat pilpres 2014 yang akan datang Masyarakat Indonesia harus memilih calon presiden yang mempunyai track record yang menekankan perjuangannya terhadap ideologi kerakyatan. Tentu di sini masyarakat harus jeli menilai. Dari sekian banyak calon Presiden yang dimunculkan oleh berbagai partai yang mengusung, masyrakat harus mem-filter mereka.

Ada satu partai yang menghasilkan konvensi calon Presiden yang cukup banyak, namun demikan mungkin dari sekian banyak calon-calon Presiden itu hanya beberapa yang memperlihatkan visimisi kerakyatannya yang kuat. Selainnya hanya seperti tidak mempunyai warna, artinya visi-misi mereka tidak menggambarkan seorang calon Presiden yang mempunyai ideologi kerakyatan yang mengakar. Mereka hanya akan melanjutkan kepemimpinan, di mana kebijaksanaan-kebjaksanaanya haya berorientasi pada sekelompok kecil kepentingan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan Pilpres 2014 mendatang masyarakat Indonesia diberi kesempatanlagiuntukmenentukanarah bangsa ini. dengan demikian masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam Pilpres mendatang agar dapat menemukan calon presiden yang mempunyai ideologi kerakyatan itu. Hal ini harus menjadi fokus bersama karena mewujudkan bangsa Indonesia yang mempunyai arah tujuan adalah keniscayaan.

Hanya dengan masyarakat memilih Presiden yang beriideologikan kerakyatan saja bangsa ini dapat menentukan arahnya. Jika tidak demikian maka tetap saja bangsa “besar” ini tidak akan dapat membangun karakter sejatinya. Karakter sejati itu adalah di mana masyarakat Indonesia dapat menghargai dirinya sendiri karena mampu berproduksi sendiri.

Inilah arah pembangunan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bahwa selama ini bangsa Indonesia mengarahkan pembangunan dengan banyak dipengaruhi oleh kekuatan luar maka arah yang sebenarnya adalah bagaimana Indonesia membangun berdasarkan kepentingan masyarakatnya. Di mana masyarakat Indonesia dapat menjadi tuan di negerinya sendiri.

Hal ini harus diupayakan tercapai.

Salah satu cara yang paling strategis adalah dengan memilih Presiden yang mempunyai ideologi kerkayatan. Otomatis kemudian seorang pemimpin yang mempunyai ideologi kerakyatan akan mempunyai rasa nasionalisme yang kuat. Pemimpin yang mempunyai nasionalisme yang kuat tidak akan mudah dibeli oleh kekuatan-kekuatan luar.

Kapolda khawatir senpi ilegal merajalela di NTB Pemiliknya harus ditindak tegas

*** Tata Kota diminta hati-hati terbitkan izin

Berpeluang disalahgunakan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

EKONOMI DAN BISNIS

NTB Desak Bali Terima Daging Sapi Luar Daerah

Belum Bersertifikat Halal JUMLAH hotel dan restoran di kota Mataram dan Provinsi NTB pada umumnya terus meningkat. Apalagi, daerah ini menjadi salah satu sasaran utama kunjungan wisatawan. Hal ini justru tak dibarengi dengan tingkat kesadaran pengusahanya untuk mengurus sertifikasi halal atas produk dan makanan yang disajikannya kepada wisatawan.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI), Drs. M. Syahdan mengatakan sudah melakukan cara untuk memberikan penyadaran kepada (Suara NTB/bul) pengusaha hotel dan restoM. Syahdan ran untuk mengurus sertifikasi halal produknya. Bahkan, bersama pihak-pihak terkait sosialisasi juga dilakukan kesetiap kabupaten/kota. Akan tetapi, hasilnya masih tetap saja banyak pengusaha yang membandel.

Bahkan di Kota Mataram sendiri, jumlah hotel dan restoran yang belum mengantongi sertifikat halal cukup banyak. Apalagi, tidak sedikit di antara pengusaha-pengusaha ini masih tertutup alias remang-remang atas usahanya. Padahal, efeknya dengan adanya sertifikat halal ini tidak menyebabkan keraguan pada kepada konsumen. Khususnya wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.

“Masyarakat tidak perlu lagi meragukan kehalalan produk yang dimakan dan diminum, jika ada sertifikat halalnya,” ujar Syahdan kepada media ini, Kamis (10/10).

Kemungkinan saja, banyaknya pengusaha yang tidak mau mengurus izin halal produknya lantaran belum adanya aturan yang menjadi dasar untuk memberlakukan sanksi. Tetapi, kedepan untuk menertibkan hotel dan restoran dari sisi kehalalan produknya.Tidak menutup kemungkinan kedepan akan ada peraturan yang memayunginya.

Mengingat, NTB khususnya adalah daerah yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Sehingga dipandang perlu untuk memberikan jaminan halal kepada masyarakat luas.

Tidak ada yang memberatkan sebenarnya dalam proses pengurusannya secara administratif. Karena MUI sendiri membuka ruang seluas-luasnya terhadap izin-izin tersebut. Tetapi entah karena persoalan apa hingga banyak pelaku usahanya yang masih enggan.

Penerbitan sertifikat halal ini, hanya akan melalui beberapa proses. Di antaranya jenis zat yang dikandung dari bahanbahan dasar pembuat makanan dan minuman yang disajikan.

Kemudian dari sisi peralatan yang digunakan apakah sudah memenuhi ketentuan atau tidaknya. (bul)

80 Persen Koperasi “Urap-urap” di NTB Bakal Dimerger Mataram (Suara NTB) Sekitar 80 persen dari 3.700 unit koperasi di NTB akan dimerger. Koperasi yang dimerger tersebut merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) atau koperasi ‘’urap-urap’’ yang menggeluti lebih dari satu bidang usaha. Sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, menerangkan bahwa koperasi yang diakui di negeri ini adalah koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumen dan koperasi jasa.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM ditemuai di kantor Gubernur, Kamis (10/10). “Sekitar 80 persen koperasi itu yang urapurap (koperasi serba usaha, red) akan dimerger. Batas adanya koperasi serba usaha ini adalah tahun 2015,” katanya.

Dijelaskan, saat ini sedang digodok rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis penerapan UU No. 17 tahun 2012 tersebut. Sehingga, pada 2015 mendatang seluruh koperasi serba usaha sudah tidak ada lagi, tetapi koperasi yang ada lebih spesifik terkait bidang usaha yang ditekuni.

“Dia juga jualan, dia juga memproduksi. Ada yang juga simpan pinjam. Sehingga kedepan inilah yang akan dirombak oleh UU tersebut. Tidak ada lagi koperasi serba usaha. Kalau sudah KSP, maka tidak boleh lagi bergerak dalam bidang koperasi produksi, begitu juga yang lainnya,” terangnya.

Kedepannya, kata Supran, eksistensi koperasi akan sama dengan Perseroan Terbatas (PT). Perbedaannya hanya pada perlakuan badan hukum dan perlakuan tentang pemilikan modal. Jika dalam PT, permodalannya dari saham tetapi kalau dalam koperasi dari Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Dikatakan, minimnya koperasi yang sukses saat ini disebabkan oleh banyaknya jenis usaha yang digeluti oleh suatu koperasi. “Nah sekarang pemerintah pusat itu memfokuskan kalau koperasi bergerak di bidang simpan pinjam, maka bergerak di bidang itu saja. Tidak boleh bergerak di bidang konsumen, produksi ataupun jasa. Makanya UU yang baru ini adalah UU yang mengarahkan bahwa koperasi itu harus mampu profesional dan bersaing,” tambahnya.

Supran menyebutkan, jumlah koperasi di NTB saat ini mencapai 3.700 unit. Hasil evaluasi, dari jumlah tersebut sebanyak 2.400 unit koperasi yang dinilai perkembangannya bagus. (nas)

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

INDUSTRI RUMAHAN - Beberapa jenis minuman jus yang mulai dikembangkan pelaku industri rumahan yang dipasarkan secara terbatas. Tampak pelaku industri rumahan sedang menjelaskan produknya kepada salah satu calon pembeli pada sebuah pameran di Mataram, Kamis (10/10).

Pabrik Jus Masih Selektif Terima Bahan Baku Mataram (Suara NTB) Banyak produksi buah dan sayuran yang belum dapat ditampung oleh pabrik jus di Lombok Tengah. Dikarenakan tingkat ketersediaan pasokan secara berkelanjutan yang menyebabkan pabrik selektif memilih bahan baku. Walau bagaimanapun, perusahaan tetap berhitung efisiensi biaya dan hasil.

Ditegaskan Kepala Bidang Agro Kimia dan Aneka Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Bambang Sugeng, tidak semua jenis buah untuk sementara waktu ini bisa ditampung pabrik.

Dipilih mana saja buahbuahan lokal yang dijadikan jus. Dilihat dari adanya jaminan ketersediaan pasokan yang berkesinambungan.

Sebab, pabrik jus ini kata Bambang tidak mungkin beroperasi setengah-setengah.

Selain itu, buah yang akan dijadikan jus kualitasnya tak sembarangan. Dari sisi tingkat

kematangan dan varietas buah harus merata, sehingga tidak mempengaruhi rasa jus yang dihasilkan.

“Pabrik jus itu kebutuhannya banyak. Selain banyak dilihat juga buah yang dibuat jus itu apakah tersedia setiap saat dibutuhkan. Tentu halhal semacam itu diperhitungkan juga oleh perusahaan,” kata Bambang menjawab banyaknya hasil buah nanas yang belum diproduksi dalam bentuk jadi di dalam daerah.

Beberapa jus yang sudah diolah sejauh ini jeruk, mangga, jambu, strawberry dan sirsak.

Karena jenis-jenis buah yang disebut itu dapat diserap setiap saat. Baik dari petani buah yang ada di pulau Lombok maupun di pulau Sumbawa. Namun, jika pada kondisi limit, buah-buah ini didatangkan langsung dari luar daerah, yakni buah dari Malang, Jawa Timur.

Dari sisi penjualan, hasilhasil produksi pabrik tersebut masih dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Sebab untuk menyasar pasar nasional, tentu membutuhkan produksi yang tidak sedikit.

Namun secara perlahan, Bambang menyebut tetap menjurus kepada peningkatan produktivitas pabrik. Dalam hal ini, bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk terus menggenjot produksi buah dan hortikultura di tingkat petani.

Ia menyebut, prospek kedepan yang paling menjanjikan adalah jus. Sebab, perkembangan pembangunan di NTB secara tidak langsung telah memicu meningkatnya jumlah kunjungan yang masuk. Sehingga kebutuhan akan minuman (jus) akan terus meningkat. Dibarengi dengan banyaknya hotel-hotel yang sedang berkembang.

“Tidak saja mengandalkan pabrik jus yang ada di Lombok Tengah, tetapi industri rumahan akan tetap kita dorong untuk bergerak membuat minuman jus dengan bahan baku yang kita miliki,” demikian Bambang. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendesak Pemprov Bali untuk meninjau Peraturan Gubernur Bali yang melarang masuknya daging asal NTB ke daerah tersebut. Daging sapi asal NTB sebenarnya tidak untuk diperjualkan di Bali, tetapi hanya sebatas transit untuk dikirim ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Tata niaga daging sapi yang kita dilarang karena ada Pergub-nya di provinsi Bali, yang menyatakan tidak boleh masuk daging dari manapun.

Ini yang menyebabkan tersendatnya pengiriman daging sapi ke Jakarta,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kamis (10/10).

Terkait dengan regulasi pelarangan masuknya daging sapi tersebut, katanya Pemprov NTB telah meminta supaya aturan tersebut ditinjau kembali. “Kan daging sapi itu hanya lewat, tidak mampir di Bali. Karena kita akan memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta,” terangnya.

Budi menjelaskan sudah melakukan komunikasi dengan pemprov Bali terkait dengan permintaan peninjauan Pergub tersebut. Pasalnya, NTB saat ini sedang diminta mneyediakan daging untuk memenuhi kebutuhan di

Jakarta sebanyak 262 ton.

Namun, karena pengiriman daging tersebut terkendala perizinannya di Bali, maka yang terealisasi baru 66 ton lebih. “Nah itu salah satu kendalanya izin yang dari Bali,” ungkapnya.

Masalah larangan masuknya daging dari luar daerah ini, lanjut Budi juga menjadi perhatian Wakil Menteri Pertanian. Dalam pertemuan beberapa hari lalu, Wamen meminta supaya Pergub tersebut ditinjau ulang karena menghambat pasokan daging sapi antardaerah.

Selain memasok daging sapi sebanyak 262 ton ke Jakarta, katanya, saat ini NTB juga diminta untuk menyiapkan 1.000 ekor sapi untuk ibadah qurban. Sebanyak 1.000 ekor sapi tersebut dipesan oleh rumah zakat di Jakarta yang akan langsung dipotong di RPH Poto Tano Sumbawa Barat. Setelah itu, dikirim ke Jakarta. (nas)

Desember, Garuda akan Buka Rute BIL-Bima Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia berencana akan membuka rute penerbangan baru, BILBima. Rute tersebut direncanakan akan mulai dibuka pada awal Desember mendatang. Jenis pesawat yang akan melayani rute ini yaitu pesawat baling-baling atau turboprop ATR 72-600 yang khusus melayani penerbangan jarak pendek. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE.,M.Comm. “Nanti akan ada garuda dari Lombok ke Bima. Itu sebuah terobosan,” ujarnya.

Jika nantinya Garuda resmi membuka rute BILBima, maka dapat diusulkan juga pembukaan rute baru, BilLabuan Bajo, NTT. Hal ini dinilai sebagai peluang besar sehingga wisatawan dengan tujuan utama Pulau Komodo di Labuan Bajo dapat singgah terlebih dulu di NTB. BIL dapat menjadi salah satu pintu masuk utama bagi wisatawan yang menuju wilayah timur Indonesia.

“Kalau ini bisa, mantap.

Karena sekarang ini Labuan Bajo langsung ke Denpasar.

Tidak ada ke kita. Kalau ini bisa kita raih, orang yang ke Komodo bisa kesini dulu atau kalau wisatawan dari Perth, Australia, mereka ke Lombok untuk meneruskan ke Labuan Bajo. Paling tidak kan sudah

masuk dulu ke kita. Ini kita lagi coba terus,” terangnya.

Mori mengatakan pesawat ATR baru yang dimiliki Garuda salah satunya akan memprioritaskan pembukaan rute BIL-Bima. “Garuda sudah mengatakan akan menggunakan pesawat baling-baling. Tapi dia bilang ATR yang pertama kali datang ke Indonesia, rute Lombok-Bima termasuk diprioritaskan,” ujarnya. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan mengoperasikan pesawat turboprop ATR 72-600 mulai November 2013.

Sebelumnya Garuda juga telah membuka penerbangan

langsung BIL-Makassar. Pesawat jenis Bombardier yang dibeli Garuda tahun lalu langsung melayani rute BILMakassar dan BIL-Surabaya.

Bombardier awalnya merupakan jenis jet pribadi yang kemudian beralih fungsi menjadi pesawat komersial. Beberapa maskapai internasional yang mengoperasikan Bombardier adalah Delta Connection, Air France Regional, SAS, Air Canada Express, dan Iberia Regional. “Kita termasuk daerah pertama yang disinggahi. Nanti ATR itu rute Lombok-Bima termasuk yang pertama kita,” ujarnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

RUTE BARU - Maskapai Garuda Indonesia terus menambah rute penerbangan baru dari dan menuju BIL. Setelah membuka rute BIL-Makassar tahun lalu, rencananya akan membuka rute BIL-Bima akhir tahun ini dengan pesawat jenis ATR. Tampak pesawat Garuda jenis Boeing sedang parkir di apron BIL.

(Suara NTB/bul)

KONSERVASI ENERGI - rapat pembahasan konservasi energi di Mataram, Kamis (10/10).

Defisit Energi Mengancam

Aktivitas Omprongan Tembakau Disorot Mataram (Suara NTB) Dalam 20 hingga 50 tahun ke depan, secara umum akan terjadi krisis energi sehingga akan mengancam generasi selanjutnya. Konservasi energi disuarakan, dengan diharuskannya ada regulasi daerah untuk membatasi penggunaan energi secara berlebihan. Aktivitas omprongan tembakau virginia, juga patut diantisipasi sejak dini.

Omprongan ini disebutkan sebagai salah satu kegiatan yang dapat mengcancam potensi energi yang ada, baik energi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, maupun yang lainnya.

Sebab, tidak sedikit energi-energi tersebut tersedot. Sehingga mengakibatkan terjadinya pembengkakan subsidi.

Aktivitas omprongan yang sedang berlanjut saat ini, menurut Direktur Lembaga Setifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi Kementerian Peridustrian RI, Ir. Parlindungan Marpaung pada rapat fasilitasi dan koordinasi konservasi energi dan perlindungan bersama Disperindag NTB dan pengusaha di Mataram, Kamis (10/10), terungkap bahan bakar pengering tembakau masih menggunakan bahan bakar alternatif berupa batu bara dan kayu bakar yang dapat menggerus kestabilan lingkungan.

Ketidakpahaman masyarakat tentang arti pentingnya

konservasi energi dengan cara penghematan menjadi persoalan utama. Tidak saja di NTB, tetapi Indonesia pada umumnya. Karena kecenderungan pandangan masyarakat yang menganggap daerah dan negara ini memiliki sumber energi yang cukup besar.

“Seperti yang sudah saya bilang, hasil penelitian, hingga 80 tahun mendatang sumber energi kita sudah habis.

Perlu adanya konservasi energi yang melibatkan semua pihak dari sekarang,” katanya.

Konsumsi energi meningkat, sumber daya energi yang terbatas, subsidi energi yang cukup besar dan harga bahan bakar yang terus meningkat menjadi persoalan yang berbuntut pada generasi selanjuntya.

Pada bagian lain, beberapa perwakilan perusahaan tembakau yang turut serta pada rapat ini, di antaranya PT ELI, Djarum dan Sadhana mengemukakan, pihak perusahaan mengakui masih sulitnya mengendalikan penggunaan bahan bakar pengering tembakau yang efisien dan efektif dari sisi penggunaan energi.

Kebiasan para pengomprong adalah menggunakan BBM, kemudian berlanjut ke batu bara. Akan tetapi, belum efektif digunakan oleh petani lantaran polusi yang mengganggu akibat berdempetannya oven dengan perkampungan. (bul)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Halaman 8

Imbauan KPU Dinilai Tidak Efektif Mataram (Suara NTB) Himbauan KPU NTB kepada partai politik (parpol), caleg maupun calon DPD RI untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang tidak sesuai ketentuan dinilai tidak efektif. Karena hingga saat ini masih banyak alat peraga kampanye yang belum ditertibkan. Penilaian tersebut disampaikan Anggota Bawaslu NTB, Bambang Karyono.

Pada tanggal 1 Oktober lalu KPU NTB telah bersurat ke parpol dan calon DPD RI untuk menertibkan sendiri alat peraganya. KPU memberikan batas waktu sampai tanggal 6 Oktober. “Sama sekali tidak efektif. Sebagian besar caleg bandel terhadap deadline

alat peraga yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013.

Ketidaktaatan peserta Pemilu terhadap himbauan KPU untuk menertibkan sendiri alat peraga merupakan bentuk pelanggaran administrasi.

Sehingga menjadi wilayah KPU

waktu yang sudah disepakati,” ujar Bambang dihubungi Suara NTB, Kamis (10/10).

Untuk itu Bawaslu NTB akan segera menyurati KPU NTB agar KPU NTB berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar segera menertibkan berbagai pemasangan

untuk merekomendasikan kepada pemda untuk menertibkan. “Aturan memerintahkan bahwa pelanggaran administrasi direkomendasikan kepada KPU,” ujarnya.

Dalam rekomendasi yang akan dilayangkan kepada KPU, Bawaslu akan meminta agar KPU segera menertibkan alat peraga kampanye berkoordinasi dengan pemda. Terkait laporan ke Bawaslu mengenai pelanggaran aturan kampanye atau pemasangan alat peraga, Bambang mengatakan belum ada laporan yang

masuk ke pihaknya.

Sebelumnya Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si mengatakan sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2013, ada tiga jenis alat peraga yang ditentukan yaitu baliho, bendera atau umbul-umbul, dan spanduk. Baliho hanya boleh dipasang satu di tingkat desa atau kelurahan. Baliho hanya boleh dipasang parpol dan calon perseorangan atau calon DPD RI. Bendera atau umbulumbul juga hanya boleh dipasang parpol maupun calon DPD RI di wilayah kecamatan.

“Tidak ditentukan jumlahnya.

Artinya bisa lebih dari satu,” ujarnya. Sedangkan untuk spanduk boleh dipasang parpol, caleg, dan calon perseorangan masing-masing satu buah di tiap desa atau kelurahan dengan ukuran 1,5 x 7 meter. Pemda lanjut Darmansyah juga mempunyai kewajiban terkait bagaimana tata letak pemasangan baliho. Dimana masing-masing kabupaten/kota mempunyai ketentuan dan aturan tersendiri mengenai tata kota.

Jika terjadi pelanggaran

atau penyimpangan terkait pemasangan alat peraga ini, setelah KPU bersurat ke peserta pemilu untuk menertibkan namun tak digubris, maka Bawaslu dapat merekomendasikan ke pemda dan kepolisian untuk menertibkan. Penertiban dalam hal ini ada dua yaitu menurunkan alat peraga dan memindahkan. “Menurunkan kalau dipasang di tempattempat yang dilarang. Memindahkan kalau jumlahnya lebih dari yang ditentukan dan dipindah ke tempat-tempat lain,” terangnya. (yan)

Polisi Ciduk Mahasiswi Pelaku Penggelapan Mobil Sewaan Mataram (Suara NTB) Polres Mataram berhasil menciduk mahasiswi Fakultas Hukum Unizar yang berinisial I (23) di kediamannya di BTN Meninting Regency, Rabu (09/10). Tersangka I yang merupakan mahasiswi sekaligus janda muda ini ditangkap dalam kasus dugaan penggelapan mobil sewaan. Terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan dari tiga orang korban pemilik mobil sewaan yang mengaku mobilnya raib dibawa kabur oleh tersangka.

Saat dikonfirmasi, Kasubag Polres Mataram AKP. Arif Yuswanto, Kamis (10/10) menjelaskan, kasus ini bermodus penggelapkan mobil sewaan dengan cara tersangka mendatangi tempat- tempat penyewaan dengan menggunakan KTP sebagai bukti pengenal. Namun tersangka mengalihkan mobil sewaan tersebut untuk digadai ke tempat orang yang sudah dikenalnya. Arif menerangkan, tersangka I sepenuhnya telah ditangani oleh Polres Mataram. Namun hingga saat ini Polres Mataram masih menelusuri keberadaan barang bukti yang telah digadai oleh tersangka I tersebut.

“Polres Mataram menanggani kasus perkara penggelapan atas nama inisial I. Jadi yang bersangkutan adalah mahasiswa, modusnya yang bersangkutan adalah menggelapkan mobil sewaan. Jadi modus itu mereka datang ketempat penyewaan dengan menggunakan KTP, selanjutnya mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji adalah menggadaikan,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam kasus ini tersangka I akan dijerat pasal 372 KUHP yakni dengan ancaman kurang lebih empat tahun kurungan penjara. Diharapkan kepada pemilik mobil sewaan untuk lebih waspada terhadap orang–orang tertentu di saat akan menyewakan mobil. Hal ini dikarenakkan banyak modus menyewa, namun mobil tesebut hilang dibawa pelaku untuk digadai. (ali/kmb)

OPERASI KHUSUS Kabag. Ops. Polres Loteng, Kompol. Cakhyo Dipo Alam, memimpin langsung operasi khusus helm, Kamis (10/ 10) kemarin.

Penggunaan Helm Rendah

Polres Loteng Gelar Operasi Khusus

Pembatasan Zonasi Kampanye Tidak Jadi Masalah Mataram (Suara NTB) Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2013 yang mengatur pedoman pelaksanaan kampanye, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 yang membatasi partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemasangan alat peraga kampanye dan pembatasan zona berkampanye tidak membuat Wakil ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, merasa terganggu.

Bahkan dirinya mengaku PKPU nomor 15 tersebut dibuat tentunya dengan perencanaan yang matang dan untuk kebaikan bersama. “Namanya juga demokrasi harus ada aturan, tidak ada demokrasi tanpa aturan,” terangnya. Aturan ini akunya ibarat lapangan sepak bola. Di mana-mana, lapangan sepak bola ukuran panjang lebarnya serta luasnya sama. Jadi PKPU nomor 15 tahun 2013 ini juga seperti itu, sebagai upaya agar semua calon yang bertarung nanti mendapatkan hak yang sama. Tinggal sekarang ini jika mau unggul bermain, calon sendiri yang harus mengelola berbagai potensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, politisi partai Golkar yang juga penganut paham demokrasi substantif ini mengaku kalau persoalan zonasi ini tidak harus dilihat sebagai upaya calon untuk secara formalitas mempromosikan dirinya melalui berbagai simbol dan baliho. Namun, jauh-jauh hari sebelumnya substansi demokrasi itu sedini mungkin dijalankan. Karena lahirnya peraturan ini pada dasarnya ialah sebagai bentuk penataan agar spanduk-spanduk yang dipasang pada saat kampanye nanti tidak semrawut dan tidak menjadi sampah yang menggangu tata ruang kota. (dys)

Akil Mochtar Tunjuk Otto Hasibuan sebagai Pengacara Jakarta (Suara NTB) Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif Akil Mochtar menunjuk Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan, sebagai pengacaranya.

Otto bergabung bersama pengacara Tamsil Sjoekoer untuk membela Akil yang tersangkut dua kasus dugaan suap penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten.

“Saya mau bertemu Pak Akil dulu di rutan. Jadi saya diajak untuk menjadi tim pengacara Pak Akil,” kata Otto saat akan menjenguk Akil di rumah tahanan KPK, Kamis.

Otto mengatakan ia diajak bergabung sebagai tim pengacara Akil karena pernah dalam satu organisasi di Ikatan Advokat Indonesia (Ikadi).

Eksekusi Lahan Sengketa

Aparat dan Warga Bersitegang

pencucian uang, dan narkotika. Sekarang ini saya baru mau bergantung, tergantung sejauh mana yang akan diungkap Akil,” kata Otto.

KPK telah menyita sejumlah aset milik Akil Mochtar berupa uang senilai Rp2,7 miliar dari rumah dinas Akil di Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan beserta tiga mobil mewah milik Akil antara lain Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete dari rumah Akil di kawasan Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan.

Akil Mochtar diciduk KPK setelah tertangkap tangan penyidik KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (2/10) malam, di kediamannya di kompleks Widya Chandra III No 7 bersama dengan anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nhalau. (ant/bali post)

Terima Pengaduan

Kabid Propam Sebar Nomor Ponsel Mataram (Suara NTB) Secara terbuka, Kabid Propam Polda NTB, AKBP Kumbul KS, SIK menyebar luaskan nomor ponselnya.

Tujuannya, agar masyarakat bisa melapor langsung apapun bentuk pengaduan, terkait pelanggaran disiplin atau pidana yang dilakukan personel kepolisian.

Nomor Ponsel dimaksud 087864250007. Selain itu, menerima pengaduan melalui email yanduan.propamntb@gmail.com. Saluran pengaduan ini dibuka luas kepada masyarakat, kapan pun akan diterima. “Ini nomor ponsel saya, satu satunya, bukan nomor kedua atau ketiga. Jadi kalau ada pengaduan melalui telepon dan SMS, langsung masuk ke saya,” tegas mantan Kapolres Bima Kota ini.

Setiap laporan yang masuk, wajib ditindaklanjutinya. Melalui proses terbuka dan transparan, dengan menyampaikan setiap perkembangan kepada pelapor.

Kasus terkait anggota kepolisian yang diterima, pengaduannya tidak terbatas. “Kasus apapun itu, silahkan lapor. Saya tetap terima,” Kumbul

(Suara NTB/ars)

Giri Menang (Suara NTB) Eksekusi tanah serta bangunan oleh Pengadilan Negeri (PN) Mataram di Dusun Jagaraga Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Lombok Barat memanas karena pemilik rumah, Dewa Made Sikan melakukan perlawanan terhadap aparat yang hendak menyita lahannya tersebut. Ia mengaku tidak rela rumahnya disita, karena lahan itu merupakan haknya.

Namun aparat kepolisian dari Polres Lobar yang mengawal jalannya eksekusi tersebut melakukan penjagaan ketat sehingga rumah serta bangunan tersebut berhasil disita dan diserahkan kepada pihak pemenang lelang.

Walaupun Dewa Made Sikan berontak, mencoba menghentikan eksekusi tersebut namun Polisi tetap menghalanginya sehingga rumah tersebut berhasil disegel dengan kayu. Ia menyatakan, rumah beserta tanah seluas 200 meter persegi. Lahan itu ia serahkan kepada Ibu Ida Ayu Suryaningsih. Ia tak menyebut lahan itu diserahkan karena sebagai jaminan.

Sementara itu, Pegawai PN Mataram Hasan saat membacakan putusan PN Mataram di hadapan para pihak menyatakan Ida Ayu Suryaningsih merupakan pemenang lelang atas barang yang dilelang oleh balai lelang negara (KPKNL) Mataram nomor 271 tahun 2010 Point D. Tanah dan bangunan ini sudah dijual dengan cara dilelang Pantauan wartawan eksekusi yang berlangsung sekitar pukul 10.30 wita tersebut mengundang perhatian warga karena terletak di pinggir jalan dan banyak polisi dengan pakaian dan senjata lengkap. Satu persatu barang milik Dewa Made Sikan dikeluarkan dari dalam rumah mulai dari tempat tidur, lemari pakaian hingga peralatan dapur. Barangbarang tersebut dipindah ke tanah kosong di samping bangunan yang menjadi sengketa dan melihat barang-barangnya dikeluarkan Dewa Made Sikan melarang Polisi dengan alasan sengketa belum selesai dan pihaknya belum mendapatlan surat keputusan pemberitahuan eksekusi.

Kepala Desa Jagaraga Indah Muhasim, MH yang mencoba menenanangkan pemilik rumah kewalahan pasalnya dirinya juga tidak bisa mencegah PN Mataram untuk melakukan eksekusi. Setelah menyegel pintu rumah dengan palang pintu, aparat kepolisian beserta pegawai PN Mataram meninggalkan lokasi eksekusi, namun warga yang menonton jalannya eksekusi masih terlihat berkerumun.

Informasi yang dihimpun, tanah dan bangunan itu dilelang karena menjadi jaminan bank atas pengajuan kredit oleh Istri Dewa Made Sikan yakni Desak Kayang Bunter di Bank BRI dengan sertifikat nomor 04 atas nama Dewa Made Sikan namun tidak pernah disetor sehingga menjadi kredit macet.

Pihak Bank BRI pernah memberikan tenggat waktu untuk melunasi kreditnya namun tidak ada itikad baik dari pemohon kredit hingga rumah dan tanah tersebut dilelang. (her)

“Jadi ceritanya, Akil dulu menjabat sebagai sekretaris Ikadin dan saya ketua umumnya, kalau Pak Tamsil ini Ketua Ikadin Pontianak,” jelas Otto.

“Kami diminta bantuan maka wajib memberi bantuan hukum kepada dia. Pak Tamsil sendiri sudah banyak mendengar dari Pak Akil, kalau saya sekian lama setelah dulu sama-sama anggota DPR baru akan ketemu ini,” ujar Otto.

Otto mengaku belum bisa memberi komentar saat ditanya perihal adanya indikasi tindakan pencucian uang yang dilakukan Akil Mochtar dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan besaran aliran mencapai sekitar Rp90 miliar.

“Saya ketemu Pak Akil dulu, kan ada beberapa peristiwa seperti dituduh suap,

meyakinkan. Tapi apapun bentuk pengaduan itu, tetap melalui proses cek dan ricek.

Jika mengada ada, maka tidak dilanjutkan. Tapi jika bukti pelanggaran oknum anggota itu kuat disertai bukti dan saksi, maka akan diproses lebih lanjut.

Tempat pemeriksaan tidak lagi di dalam gedung mapolda NTB, gedung lama. Melainkan ruangan terpisah di sisi barat Mapolda. Dengan harapan, pelapor dari masyarakat sipil atau kalangan lainnya, tidak terintervensi atau diintimidasi jika masuk ke dalam gedung mapolda. “Kerahasiaan pelapor kami jamin,” tegasnya. (ars) TUNJUKKAN SPANDUK - Kabid Propam Polda NTB, AKBP Kumbul KS, SIK saat menunjukkan spanduk yang mencantumkan nomor handphonenya, sebagai saluran pengaduan masyarakat.

Praya (Suara NTB) Kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm saat berkendaran di jalan raya di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm di jalan raya. Termasuk di jalur-jalur utama dan kawasan tertib lalu lintas (KTL) khususnya di wilayah Kota Praya.

Melihat kondisi tersebut, jajaran Polres Loteng pun menggelar operasi khusus bagi pengendara jalan raya yang tidak menggunakan helm. Dengan sasaran jalur-jalur utama. Baik itu yang ada di dalam Kota Praya maupun di luar Kota Praya. “Operasi khusus helm ini sudah kita laksanakan sejak seminggu terakhir,” ungkap Kabag Ops. Polres Loteng, Kompol. Cakhyo Dipo Alam, kepada Suara NTB, Kamis (10/10) kemarin.

Dikonfirmasi saat memimpin langsung operasi dijalur Gelondong-Praya, ia mengungkapkan, dikatakan operasi khusus karena memang sasaran khusus. yakni bagi pengendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan helm. “Jadi kalau ada pengendara yang tidak menggunakan helm, maka wajib kita tindak,” tandasnya.

Baru kemudian diperiksa kelengkapan lainnya berupa surat-surat kendaraan. Tapi yang jadi fokus tetap penggunaan helm. Karena operasi tersebut digelar, untuk memberikan penyadaraan kepada para penggunaan kendaraan akan pentingnya penggunaan helm di jalan raya. Karena penggunaan helm penting dalam upaya meminimalir dampak bagi pengendara ketika terjadi kecelakaan.

“Jadi penggunaan helm itu bukan untuk orang lain. Tapi untuk kepentingan dan keselamatan pengendaraa itu sendiri,” tambahnya. Hal itulah yang sampai saat ini belum begitu dipahami oleh masyarakat. Sehingga memang perlu upaya-upaya penegakan hukum. Supaya kesadaraan para pengguna sepeda motor untuk menggunakan helm bisa terus meningkat.

Disinggung hasil operasi khusus tersebut, Cakhyo mengaku sudah cukup banyak. Dimana rata-rata dalam sehari, pihaknya bisa menjaring sampai sekitar 100 kendaraan. Sehingga kalau ditotal selama operasi digelar, jumlah kendaraan yang bisa dijaring mencapai lebih 600 kendaraan.

Untuk memberikan efek jerang, semua kendaranan yang terjaring diamankan terlebih dahulu di Mapolres Loteng sampai dua minggu lebih baru bisa ditebus. “Dengan cara ini kita berharap masyarakat bisa lebih sadar,” tegasnya. (kir)

MAJU Gugat KPU Lobar ke PTUN Giri Menang (suara NTB) Pasangan calon nomor urut tiga MAJU (H Mahrip-TGH Munajib Kholid) sepertinya belum rela atas kekalahannya pada Pilkada lalu. MAJU lagi-lagi mempersoalkan Pilkada Lobar.

Kali ini, MAJU mengguat Komisi Pelilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Barat ke PTUN terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Sesuai surat panggilan pihak PTUN yang diterima KPUD Lombok Barat (Lobar) nomor 50/KPTS-KPU-LB/071.433821/2013 tentang penetapan calon peserta pemilihan umum bupati dan calon bupati Lobar tahun 2013 dinyatakan memenuhi persyaratan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setelah sebelumnya, paket peraih suara nomor dua ini juga mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Surat panggilan kepada KPU Lobar diterima langsung ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri di kantornya kemarin.

“Surat gugatan MAJU ke PTUN telah kami terima, surat panggilan itu berisi agar ketua KPU Lobar menghadap wakil ketua PTUN,” ungkap Ketua KPUD Lobar, Suhaimi. Ia menyebut, surat panggilan itu terkait perkara No. 37/G/2013/ PTUN.MTR. Surat itu diterimanya, sehari yang lalu. Tentu konsekuensi surat itu, KPU Lobar selalu siap memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan tugas KPU khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati Lobar. KPU Lobar belum mengetahui seperti apa isi gugatan dan apa yang digugat.

Sementara itu, praktisi hukum Basri Mulyadi mengatakan, gugatan ke PTUN itu sah-sah saja dilakukan tetapi harus memperhatikan tenggang waktu juga. “Jika keputusan itu sudah diumumkan tiga bulan yang lalu maka itu sudah kedaluwarsa dan sudah lewat untuk mengajukan gugatan ke PTUN,” jelasnya.

Sebelumnya, pasangan MAJU melanjutkan gugatan Pilkada Lombok Barat ke Mahkamah Konstitusi. Berkas gugatan pasangan yang memperoleh suara kedua setelah AZAN ini, telah terdaftar dan menunggu register dari pihak MK. Gugatan ini pun tinggal menunggu keputusan pihak MK apakah bisa dijadwalkan untuk proses persidangan. Bahkan, untuk persidangan Maju menyiapkan delapan pengacara. (her)

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Setelah Skala Nasional

Rinjani Ditarget Jadi ”Geopark” Dunia “Memang, setelah menjadi geopark nasional, Pemprov NTB secara parallel akan mempersiapkan dan mengajukan Geopark Rinjani menjadi geopark dunia dan kawasan Gunung Tambora menjadi Taman Nasional Tambora (TNT),” kata Kepala Bappeda NTB, H.

Chairul Mahsul, SH, MM. Mekanisme pengusulan Gunung Rinjani menjadi geopark dunia, terlebih dahulu disampaikan kepada Komite Nasional Pengajuan usulan Geopark itu kemudian diteruskan ke UNESCO. Rinjani berpeluang menambah jumlah geopark dunia yang saat ini berjumlah 53 buah dan tersebar di 17 negara di bawah jaringan UNESCO. Dijelaskan Chairul, TNGR diusulkan menjadi calon

geopark dunia ke UNESCO karena memiliki sedikitnya lima hal pokok untuk menjadi geopark dunia (global). Diantaranya, Gunung Rinjani memiliki nilai-nilai warisan geologi penting dari aspek kegunungapian, situs warisan alam berupa kaldera, kerucutkerucut gunung api muda, lapangan solfatara, mata air panas, dan bentangan lainnya yang mempunyai nilai estetika tinggi seperti air terjun.

Kemudian situs-situs

geologi gunung api mempunyai makna bagi pengembangan ilmu pengetahuan kebumian dan pendidikan.

Selanjutnya, Gunung Rinjani telah mempunyai badan pengelola, yakni Rinjani Tracking Manajemen Board (RTMB), yang melibatkan warga lokal setempat secara aktif.

Selain itu, penyelenggara pariwisata berbasis geologi yang telah banyak memberi manfaat berupa pertumbuhan ekonomi lokal melalui jasa pe-

mandu, penginapan, rumah makan, transportasi, dan penjualan cindera mata. Serta keberhasilan pengembangan pariwisata karena Gunung Rinjani telah memperoleh tiga penghargaan internasional yakni World Legacy Award untuk kategori Destination Stewardship dari Conservation International and National Geographic Traveler 2004, finalis Tourism for Tomorrow Award masing-masing tahun 2005 dan 2008. (nas)

(foto: yadin_black photograph - gadisrantau.wordpress.com)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah punya cita cita panjang untuk menjadikan Gunung Rinjani sebagai aset wisata skala dunia. Ketika saat ini gunung berapi dengan ketinggian 3.726 mdpl itu sedang diproses untuk menjadi geopark nasional, Pemprov NTB target menjadikan Rinjani diakui UNESCO sebagai geopark dunia.

GEOPARK - Panorama eksotik puncak gunung rinjani yang diabadikan para pendaki. Keindahan gunung merapi tertinggi kedua di Indonesia ini, diancang-ancang menjadi geopark dunia.

Main Congklak Digital di Galeri Indonesia Kaya Jakarta (Suara NTB) Pengunjung Galeri Indonesia Kaya (GIK) bisa bermain salah satu permainan tradisional Indonesia, congklak.

Bedanya, congklak di ruang publik yang terletak di lantai 8 West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat itu disajikan secara digital. Di atas meja berukuran sekitar 80x50 centimeter, terdapat layar interaktif yang menampilkan papan dan biji congklak.

Pengunjung dapat memilih mode permainan congklak, melawan komputer atau bermain dengan teman. Pemain tinggal menekan gambar lubang yang berisi biji congklak, layar akan memberi tahu ke mana arah pemain harus meletakkan biji congklak.

Peraturan bermain tetap sama, seperti bila biji congklak terakhir yang dijalankan jatuh di lubang sendiri, pemain berhak mengambil isi biji congklak lawan yang berada tepat di depannya. Pemain yang menang adalah yang berhasil mengumpulkan biji congklak terbanyak di rumah atau lubang congklak terbesar.

Di GIK, terdapat dua meja yang menyajikan papan congklak virtual. Dua meja lagi bernama Layar Telaah Budaya, menyajikan informasi budaya interaktif. Pengunjung tinggal meletakkan kartu budaya yang diinginkan, informasi berupa artikel singkat dan foto akan muncul.

Pengunjung yang tertarik dengan musik tradisional pun dapat mengunjungi layar Melodi Alunan Daerah. Secara digital, pengunjung dapat memetik kecapi dengan menekan senar-senar yang tampil di layar.

Galeri Indonesia Kaya merupakan ruang publik yang dibangun Bakti Budaya Djarum Foundation yang ditujukan untuk masyarakat dan dunia seni pertunjukan Indonesia.

Ketika memasuki area seluas 635 meter persegi, pengunjung disambut sapaan virtual dari berbagai bahasa daerah, lengkap dengan pakaian adat daerah tersebut.

Tepat di seberang area masuk, pengunjung dapat menonton penggalan kisah Mahabarata di video mapping wayang kulit.

Direktur Program Bakti Budaya Djarum Foundation, Renitasari Adrian, mengatakan berangkat dari kepedulian dan keprihatinan terhadap kesenian Indonesia, mereka membuat ruang publik yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang budaya Indonesia sekaligus memberi wadah bagi seniman muda. Selain wahana interaktif, GIK juga menyediakan auditorium berkapasitas 150 orang.

“Biar budaya Indonesia jadi tuan rumah di negerinya sendiri,” kata Renitasari saat meresmikan GIK, siang ini.

Pihak Renita mempersiapkan tempat itu selama setahun. Ia memilih mal karena sekarang ini mal menjadi pilihan bagi, terutama, warga Jakarta, untuk menghabiskan waktu.

“Melihat pasar, daya beli, banyak mal dan brand internasional, harusnya masyarakat udah bisa beli tiket untuk pertunjukan,” katanya menjelaskan pertimbangan mendirikan GIK di pusat perbelanjaan.

Sebagai bentuk edukasi terhadap pengunjung, GIK menerapkan peraturan agar pengunjung berpakaian rapi dan tidak mengenakan sandal jepit.

“Menghargai yang mau ditonton,” kata seniman Nana Riantiarno pada kesempatan yang sama.

GIK tidak memungut biaya masuk kepada pengunjung.

GIK beroperasi untuk publik mulai 11 Oktober dengan jam buka 10.00-21.30 WIB. (ant/balipost)

congklak

FTMP XV 2013

Peserta Wajib Pentaskan Naskah Realis-Konvensional Mataram (Suara NTB) Teater Putih FKIP Universitas Mataram (Unram) kembali menyelenggarakan program tahunan, Festival Teater Moderen Pelajar (FTMP) XV pada bulan November mendatang. Tema besar yang diusung Teater Putih di tahun ini mengadopsi slogan Bhineka Tunggal Ika, “Tetap Satu Jua”. Semangatnya ialah mempersatukan para pelajar dalam bingkai seni teater. Walaupun berasal dari sekolah dan daerah berbeda, namun mereka bisa disatukan dalam FTMP XV. Wakil Ketua Teater Putih

sekaligus Ketua Panitia FTMP XV, Hirdyantara mengatakan dalam festival kali ini, para peserta atau sanggar diwajibkan untuk mementaskan naskah realis-konvensional. “Kisah kehidupan sehari-hari yang dibawa ke atas panggung.

Bukan imajinasi atau dongeng yang terlalu berlebihan,” terang Yayan, panggilan Hirdyantara kepada Suara NTB, Kamis (10/10).

Selain mengangkat tema berbeda dengan tahun sebelumnya, FTMP 2013 ini juga disebutkan juga tidak hanya difokuskan pada pementasan teat-

er. Namun panitia juga menyediakan tempat bagi sanggarsanggar yang ingin menampilkan bentuk seni lainnya seperti pembacaan puisi, musik akustik, dan lainnya. “Kami akan sediakan tempat di luar gedung tertutup Taman Budaya. Nanti sanggar-sanggar dari berbagai sekolah bisa tampil disana. Misalnya ada yang mau baca puisi silahkan. Akan ada juga musik akustik,” ujarnya.

FTMP XV juga disampaikan Yayan tidak hanya milik para penikmat seni teater, tetapi siapa saja bisa menyaksikan. “FTMP milik semua orang. Tidak hanya bisa melihat teater.

Siapapun bisa menyaksikan,” imbuhnya. Panitia juga bek-

panitia untuk mengikuti lomba.

Selain lomba pementasan teater, panitia juga melombakan poster pementasan sesuai dengan judul lakon yang akan dibawakan peserta.

Tiga juri yang akan menilai penampilan pementasan teater yaitu; untuk penilaian artistik dinilai oleh alumni Teater Putih Iman Syahwan, Kiki Sulistyo, dan Samsul Fajri Nurawat alias Jabo yang berperan menilai segi keaktoran.

Ada beberapa kategori juga yang akan diberikan penghargaan yaitu; penampil terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, aktor pembantu terbaik, aktris pembantu terbaik, sutradara terbaik, ilustrasi musik terbaik, penata artistik terbaik, dan pendatang baru terbaik. (yan)

Seniman Bali Meninggal di Cina

Joe Taslim - Mad Dog Kembali Beradu Akting Jakarta (Suara NTB) Aktor laga Indonesia, Joe Taslim berencana akan kembali beradu akting dengan lawan mainnya saat di film The Raid, Yayan Ruhian alias Mad Dog. “Yang pasti main itu saya dan Mad Dog,” kata Joe saat ditemui di acara peluncuran Nissan Juke Model 2013 di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.

Film tersebut tidak jauh berbeda dengan film- f i l m Joe sebelumnya, yakni genre thrill dan action. “Judulnya itu The Night Comes For Us,” katanya.

Joe mengaku bahwa film yang akan digarap oleh Gareth Evans ini masih dalam tahap pendalaman karakter serta reading.

“Bahkan cast-nya aja belum fix. Mungkin bulan ini baru mulai casting,” katanya.

Dia berharap filmnya ini nanti mendapat sambutan yang sama dengan film-film sebelumnya seperti The Raid dan Fast and Furious.

“Semoga diterima masyarakat dan mendapat sambutan baik,” katanya.

Hingga kini, Joe Taslim masih disibukkan dengan kegiatannya sebagai duta dari beberapa merek seperti Nissan Juke dan LG. “Tahun depan baru konsentrasi ke film,” katanya. (ant/balipost)

erja sama dengan beberapa distro lokal yang akan membuka stand untuk menjual produk mereka di arena festival. Sehingga nantinya suasana menjadi lebih ramai dari tahuntahun sebelumnya.

Festival ini akan berlangsung pada tanggal 15-25 Nopember 2013. Yayan mengatakan panitia menargetkan acara akan berlangsung selama 10 hari, namun jika jumlah peserta lebih dari yang ditargetkan maka waktu pelaksanaan akan diperpanjang. “Nanti pada saat rapat teknis kami akan melihat berapa jumlah pesertanya. Jika cukup banyak, kami akan perpanjang,” cetusnya.

Hingga saat ini sudah puluhan sanggar teater dari berbagai sekolah yang konfirmasi ke

Joe Taslim

Denpasar (Suara NTB) I Kadek Suardana (57) seniman kontemporer Bali meninggal dunia dalam menjalani perawatan intensif di rumah sakit Guangzhou, Cina Selasa malam (8/10).

“Penata musik dan penulis dramatari yang sukses memimpin tim kesenian Bali mengadakan lawatan ke berbagai negara itu meninggal akibat menderita penyakit kanker pankreas,” kata Gede Aryantha Soetama, keluarga besar almarhum ketika dihubungi di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan, jenazah dari suami almarhum Mari Nabeshima asal Jepang itu kini masih berada di China. Pihak keluarga sedang mengurus proses pemulangan jenazah, namun belum diketahui kapan jenazah itu bisa dipulangkan kembali.

Suardana, kakek seorang cucu itu sudah lima kalinya menjalani

perawatan di rumah sakit tersebut sejak dua tahun terakhir.

“Sebelum penyakit kanker pankreas yang dideritanya secara pasti, ayah dari dua putra-putri itu menjalani pemeriksaan di rumah sakit di Bali, Jakarta, Malaysia dan Singapura,” tutur Aryantha Soetama yang pernah mengantar almarhum berobat ke Cina.

Kadek Suardana dengan diantar keluarga istrinya dari Jepang berangkat ke Cina pekan lalu, namun ada kabar telah menghembuskan nafas terakhir.

Sosok seniman andal dengan latar belakang kesenian tradisional Bali itu pernah merantau ke Jakarta untuk belajar secara otodidak tentang produksi teater kontemporer.

Almarhum semasa hidupnya bersama I Dewa Gede Palguna, Aryantha Soetama dan Ulf Gadd mendirikan Yayasan Arti tahun 1998.

Lewat yayasan tersebut menggelar berbagai kegiatan seni tingkat lokal, nasional maupun internasional, antara lain Festival Seni Perdamaian (2002), Festival UmbulUmbul (2004) dan bersama tim mengadakan lawatan ke mancanegara. (ant/balipost)

Film Cina ”Back to 1942” Incar Piala Oscar Los Angeles Film drama Cina “Back to 1942” memimpin paket film yang diajukan oleh 76 negara dan kawasan untuk bersaing memperebutkan kategori Film Berbahasa Asing dari Academy Awards ke-86, kata Academy of Motion Picture Arts and Sciences Senin.

Film Cina, yang disutradarai oleh Feng Xiaogang, bergabung dengan drama Hong Kong “The Grandmaster” yang dipimpin oleh Wong Kar-wai, dan “Soul” garapan rekannya dari Taiwan Chung MongHong sebagai pemain utama dari daerah Asia Timur.

Sutradara Korea Selatan Kang Yi-Kwan dengan besutannya “Juvenile Offender” dan drama sutradara Jepang Ishii Yuya “The Great Passage” juga terdaftar sebagai entri yang memenuhi syarat di untuk meraih kehormatan besar.

Jumlah negara atau kawasan yang menyampaikan filmnya mewakili rekor tertinggi, kata Akademi. Rekor sebelumnya terjadi tahun lalu, ketika 71 film masuk me-

menuhi syarat.

Moldova dan Arab Saudi menyampaikan filmnya untuk pertama kalinya, dan Montenegro melakukannya untuk pertama kalinya sebagai negara merdeka, menurut Akademi.

Iran, yang telah menjadi kekuatan yang tangguh dalam pertarungan di ajang tersebut, mengakhiri boikot satu tahun

Oscar dengan memasukkan karya sutradara Asghar Farhadi “The Past.”

Akademi akan mengungkap lima nominator untuk meraih kehormatan pada 16 Januari dan penerimaan penghargaan pada 2 Maret di Teater Dolby di Hollywood dan Highland Center di Los Angeles, demikian Xinhua. (ant/balipost)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Halaman 10

Mahsan, Sopir Bus SMKPP Negeri Mataram

Tak Pernah Cuti Sejak 2001, Abdikan Diri untuk Siswa Berangkat setelah Subuh dan pulang usai siswa belajar merupakan rutinitas Mahsan, sopir bus SMK Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram setiap hari.

Rutinitas ini dijalaninya lebih dari 12 tahun atau ketika dipercaya membawa bus sekolah tahun 2001 silam.

Bahkan, laki-laki kelahiran Lombok Timur 1961 ini tak pernah cuti hingga Oktober 2013. Apa alasannya?

TERAMPIL membawa bus besar, truk tronton sejenis Fuso atau Hino Ranger tidak menjadi jaminan membawa bus Toyota DX produksi tahun 1982. Banyak sopir-sopir truk besar yang mencoba membawa bus tersebut gemetaran dan takut menabrak. Lantaran tak ada yang berani membawa bus tua itu, menjadikan Mahsan harus tetap stand by setiap pagi dan selalu setia mengantar puluhan siswasiswi SMKPP Negeri Mataram dari asrama di Mataram menuju Labuapi Lombok Barat (Lobar).

Di satu sisi, jika siswa tak menggunakan bus pergi ke sekolah, mereka dianggap absen atau alpa. Sementara jarak antara asrama dan sekolah lebih dari 10 km. Kondisi ini tentu membuat Mahsan tak mau merugikan puluhan siswa yang tak bisa mengikuti mata pelajaran di sekolah hanya karena dirinya berhalangan masuk.

Saat sakit ringan, seperti pilek, batuk atau agak demam tidak menjadi halangan masuk kerja. Usai Shalat Subuh, Mahsan sudah bersiap-siap berangkat ke asrama. Mobil tua mulai dipanasin sampai seluruh siswa yang tinggal di

asrama sudah naik dan diangkut ke sekolah. “Paling lambat jam 6.30 kita sudah berangkat dari asrama menuju sekolah. Yang telat, kita tinggal,” tuturnya pada Suara NTB di SMKPP Negeri Mataram di Labuapi Lobar, Kamis (10/10).

Menjadi sopir, mungkin sudah menjadi profesi yang harus dijalani Mahsan sampai pensiun. Terlebih, tidak ada satu pun sopir di SMKPP Negeri Mataram yang berani membawa bus ‘’keramat” di jalan raya. Apalagi sampai membawa siswa dalam jumlah banyak.

Ketika mengajukan cuti beberapa hari, membuat staf atau siswa yang lain bingung.

Jika cuti, bus warisan dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) NTB ini tidak ada yang bawa. Siswa yang selama ini dibawa menggunakan bus tua itu terpaksa tidak bisa masuk sekolah.

Mahsan pun, harus mengatur masa cutinya, sehingga tidak merugikan siswa. Artinya, ketika siswa sedang tidak masuk atau tidak ada kegiatan berarti di sekolah, Mahsan meminta izin pada kepala sekolah agar diberikan izin

(Suara NTB/ham)

BUS SEKOLAH - Bus SMKPP Negeri Mataram yang berusia lebih dari 30 tahun. Setiap pagi dan siang melayani siswa SMKPP Negeri Mataram dari asrama di Mataram menuju sekolah di Labuapi. Mahsan (insert). tidak masuk. Cara seperti ini dilakukan untuk menyiasati izin atau cuti pada saat siswa sedang belajar atau masuk sekolah.

Di sisi lain, Mahsan mengaku, kendaraan yang dibawanya berbeda dengan bus jenis lain di NTB atau Indonesia. Diakuinya, bus yang diproduksi pabrikan Toyota ini masih tersisa di beberapa negara, yakni India dan Amerika Serikat. Sementara di beberapa negara lain di Eropa atau Asia sudah cukup jarang

Karena bus dengan bagian mesin di depan ini sudah tidak ada lagi diproduksi. Namun, sayang, bus dengan 7.000 cc ini sangat boros. Bayangkan, bolak-balik dari sini (Mataram, red) menuju utara menghabiskan uang bensin sebesar Rp 500.000,’’ tuturnya.

Di sisi lain, ketika bus rusak membutuhkan biaya tidak sedikit. Bahkan, saat memperbaikinya harus dilakukan di bengkel SMKPP Negeri Mataram. Artinya, montir didatangkan khusus ke bengkel un-

Dicicil, Pembayaran Honor GTT di SMKN 1 Gunungsari

Bagi Sepeda SEBANYAK 16 sepeda dari Program Mataram Bersepeda dibagikan untuk siswa yatim-piatu di SMPN 12 Mataram. Tahun ini dari 20 sepeda yang diusulkan, SMPN 12 Mataram mendapatkan jatah sebanyak 16 sepeda.

“Kita usulkan 20, tetapi mudah-mudahan bisa mendapatkan lebih, karena di sini banyak siswa yatim piatu,” terang Kepala SMPN 12 Mataram Jauhari, Kamis (10/10).

Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan tahun sebel(Suara NTB/nia) umnya di mana SMPN 12 Jauhari Mataram hanya mendapatkan jatah sebanyak 10 sepeda. Itupun dibagikan secara bertahap. Untuk kali ini pihaknya berharap sekolah bisa memperoleh jatah sepeda lebih banyak lagi, agar bisa mengakomodir seluruh siswa miskin yang ada di sekolahnya.

“Makin banyak makin bagus, kalau bisa tahun depan kita dapat lagi karena cukup banyak siswa kita yang yatim piatu dan tinggal bersama paman atau bibinya,” jelasnya.

Saat ini siswa-siswi yang mendapatkan sepeda kali ini ratarata merupakan siswa yang mendapatkan BSM (bantuan siswa miskin). ‘’Jadi tidak ada alasan lagi bagi para siswa untuk malas belajar karena kesulitan transportasi, karena selain mendapatkan BSM siswa juga memperoleh bantuan sepeda dari Pemkot Mataram,’’ ujarnya.

Pembagian sepeda dalam program Mataram Bersepeda merupakan program tahunan yang telah dilakukan oleh Pemkot Mataram. Melalui Bintang Mentaram, pemkot mengajak siswasiswi di Mataram untuk gemar bersepeda. Sasaran utamanya merupakan siswa miskin dan yatim-piatu yang dihajatkan memperoleh bantuan sepeda. (nia)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) telah memanggil Kepala SMKN 1 Gunungsari, terkait tunggakan pembayaran honor tujuh guru tidak tetap (GTT). Kepala sekolah menyanggupi pembayaran dengan cara menyicil.

“Dinas sudah menginstruksikan kepala sekolah untuk memerhatikan nasib guru-guru tersebut, kepala

(Suara NTB/dok)

HMI Gelar Pelatihan untuk Cetak Calon Pemimpin Mataram (Suara NTB) Di tengah semakin gersangnya aktivitas kemahasiswaan kampus dalam menyuarakan berbagai aspirasinya, Kamis (10/10) sore, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah IAIN Mataram menggelar Latihan Kader (LK I) di Pondok Pesantren As-Saufi Kediri, Lombok Barat. Kegiatan LK I ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap enam bulan sekali oleh mahasiswa yang tergabung dalam HMI Komisariat Tarbiyah IAIN. “ini merupakan agenda rutin komisariat dalam rangka memenuhi berbagai aspirasi mahasiswa yang berkeinginan untuk masuk menjadi kader HMI,” terang Rahmat Riyadi selaku Ketua Umum Komisariat pada Suara NTB, Kamis (10/10).

Menurutnya, LK I ini merupakan agenda formal konstitusional yang dihajatkan untuk melatih mahasiswa-mahasiswa calon kader HMI sebagai pemimpin masa depan. Baik untuk memimpin diri sendiri maupun orang lain. ‘’Karena selama hampir di usianya yang telah mencapai 66 tahun, HMI sebagai organisasi perkaderan telah mampu mencetak pemimpin-pemimpin dari berbagai generasinya. Keberadaan mereka tentunya tidak terlepas dari proses perkaderan yang pernah mereka jalani di dunia himpunan,’’ ungkapnya.

Selain itu, proses nyantri di HMI merupakan masa tempaan bagi mahasiswa-mahasiswa sebelum akhirnya mereka wisuda. Tentu selama berproses, mereka ditempa dengan proses yang sistematis. Sistematisnya proses perkaderan di HMI, karena diawali pada tingkatan komisariat, cabang, badko dan pengurus besar. Setiap jenjangnya memiliki kurikulum berbeda yang memungkinkan para kadernya memperoleh tempaan yang berbeda pula.

Di samping LK I, berbagai pelatihan formal juga diajarkan di HMI, di antaranya ialah LK II, LLK III, Senior Course (SC), Training of Trainer (TOT), pelatihan jurnalistik dan lain sebagainya. Itu semua dalam kerangka menciptakan mahasiswa anggota HMI yang mempunyai kualifikasi insan akademis, pencipta, pengabdi, bernapaskan islam, dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. ‘’Kualifikasi itulah yang ingin kita ciptakan dari pelatihan ini,’’ harapnya.

Latihan Kader (LK I) dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, baru setelah itu akan dilaksanakan malam evaluasi untuk menentukan mahasiswa calon anggota yang resmi lulus menjadi kader HMI. (dys)

ditemui.

Meski demikian, kendaraan tua ini performanya tidak kalah dengan bus lainnya. Bus ini masih mampu menanjak dengan baik di Pusuk ketika menuju bagian utara Pulau Lombok. Bahkan, ketika berada di objek wisata, bus ini sering dijadikan objek foto bersama oleh wisatawan mancanegara dan domestik. ‘’Pernah di kawasan bagian Sembalun, ada wisatawan asing yang sengaja berfoto bersama di bus ini.

H. Fathurrahim

sekolahnya sanggup menyicil pembayarannya,” ungkap Kepala Dikbud Lobar, Drs. H. Faturrahim, Kamis (10/10).

Menurutnya, dari laporan kepala sekolah saat itu, sekolah kelebihan guru. Guru honor ini yang mengangkat sekolah jadi sesuai dengan itu penanganan honor mereka dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Karenanya, pihak sekolah membayar secara menyicil, karena tidak ada alokasi anggaran.

Sebelumnya, guru honorer SMKN 1 Gunungs a r i melakukan aksi mogok mengajar.

Aksi ini dilakukan lantaran pihak sekolah belum membayar honor mereka selama beberapa bulan.

Penunggakan pembayaran guru honor ini bervariasi. Ada guru yang honornya belum dibayar selama enam hingga delapan bulan. Keterlambatan pembayaran honor ini menimbulkan tanda tanya bagi guru-guru honor tersebut.

Para guru mempertanyakan dana BOS untuk SMA sederajat yang sudah dikucurkan pemerintah pusat.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Lobar menyayangkan permasalahan honor GTT yang belum dibayarkan ini dan menganggap kejadian tersebut telah mencoreng wajah dunia pendidikan di Lobar.

Komisi IV, Wahid Syahril menyatakan, persoalan guru harus dituntaskan. Baik itu pembayaran honor dan kesejahteraannya. “Pemda harus beri perhatian,” jawabnya singkat. (her)

tuk memperbaiki di bawah koordinasinya secara langsung, karena dikhawatirkan tidak seperti diharapkan. ‘’Sebagai contoh untuk mengganti kanvas rem dan kanvas kopling butuh dana sekitar Rp 1,5 juta.

Sementara untuk buka roda, tidak bisa sendiri harus berdua. Terkadang biaya untuk buka roda saja butuh dana Rp 250 ribu,’’ ujarnya.

Namun, baginya pengabdian pada siswa adalah suatu hal yang sangat penting. Mantan tukang kebun yang diper-

caya jadi sopir ini berusaha bekerja seikhlasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu, Mahsan tidak pernah merasa jenuh atau bosan saat harus berangkat kerja di saat orang masih tidur selama bertahun-tahun. Yang penting, siswa-siswi yang menjadi tanggung jawabnya dibawa setiap pagi dan pulang sekolah tetap bisa menimba ilmu dengan baik dan menjadi generasi penerus di masa mendatang. (ham)

(ant/bali post)

BACA - Seorang pengunjung membaca deskripsi Situs Sangiran pada Pameran Kepurbakalaan di Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Kemdikbud Usulkan Sangiran sebagai Pusat Kajian Manusia Purba Kudus (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengusulkan Situs Sangiran sebagai pusat kajian evolusi manusia tingkat internasional kepada UNESCO (organisasi PBB untuk urusan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya).

“Proposal usulan tersebut sudah disampaikan ke UNESCO pada Agustus 2013,” kata Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Kemdikbud, Harry Widianto, di Kudus.

Ia mengatakan, proposal tersebut mengusulkan Situs Sangiran yang ada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai katagori dua center UNESCO atau sebuah lembaga penelitian internasional untuk evolusi manusia.

Lembaga tersebut, kata dia, akan menjadi tempat penelitian, pelestarian dan pengelolaan. Nantinya, kata dia, lembaga penelitian untuk evolusi

manusia tersebut berada di bawah pengawasan UNESCO. Adanya usulan tersebut, maka pemerintah sudah melangkah untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya ditetapkan menjadi warisan dunia, sekarang diusulkan jadi pusat penelitian. “Jika prosesnya lancar, UNESCO akan melakukan studi kelayakan pada akhir Desember 2013 atau awal Januari 2014,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, akan digelar sidang penetapan pada April 2014 lewat sidang umum.

Apabila disetujui, katanya, Situs Sangiran akan terkoneksi dengan semua situs di dunia.

Bahkan, lanjut dia, pemerintah juga merencanakan penganggaran untuk melakukan penelitian selama enam tahun ke depan yang dimulai tahun 2014. “Diperkirakan anggaran untuk setiap tahunnya mencapai Rp 6 miliar untuk mendukung penelitian, pelestarian dan pengelolaannya,” ujarnya. (ant/bali post)

Pemkot Harus Tegas pada Anjal dan Gepeng BERBAGAI proses pembangunan yang sedang terjadi di kota Mataram seakan memperlihatkan begitu dinamisnya kehidupan masyarakat perkotaan. Hal itu sekaligus menunjukkan Kota Mataram menjadi ladang yang terbilang empuk dan masih menjanjikan bagi sebagian orang untuk mencari nafkah.

Tidak terkecuali masyarakat yang berasal dari luar kota Mataram pun hijrah mencari pekerjaan di Mataram. Namun apa jadinya jika pesatnya pertumbuhan Kota Mataram diikuti pesatnya anak jalanan (anjal) atau gelandangan dan pengemis (gepeng) di jalanan. Perlu ada tindakan tegas dari Pemkot Mataram dalam mengatasi masalah ini. Seperti apa para mahasiswa melihat anjal dan gepeng di tengah semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kota Mataram?

Tugas Bersama

Bukan Warga Asli

Menjamurnya anjal dan gepeng harus jadi tugas bersama. Banyaknya anjal dan gepeng membuktikan adanya kesenjangan antara proses pembangunan kota dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga bisa menekan anjal.

Iskandar (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unram)

Banyak penduduk Mataram berasal dari luar kota. Mereka bukan warga asli warga Kota Mataram. Begitu juga dengan para anjal dan pengemis, banyak dari luar kota yang datang mengemis di Kota Mataram. Untuk itu, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah dalam mengatasi masalah anjal dan pengemis di Mataram.

Ahmad Saiful Wardi (Mahasiswa Jurusan Biologi IAIN)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

Timnas Prancis Panggil Zouma dan Ruffier

Solidaritas Interisti untuk AC Milan Milan Ultras Inter mengajak suporter lain melakukan nyanyian diskriminasi agar seluruh laga digelar tanpa penonton.

Dikutip dari laman goal.com, Ultras FC Internazionale menunjukkan solidaritas kepada AC Milan setelah keputusan penutupan San Siro atas diskriminasi nyanyian anti-Napoli.

Sanksi tersebut diterapkan untuk mendepak kekerasan rasisme di stadion di Italia yang kini diperluas hingga diskriminasi teritorial.

Akibatnya, suporter Milan tak bisa mendukung tim kesayangan mereka saat pertandingan melawan Udinese pada 19 Oktober, karena Federasi Sepakbola Italia (FIGC) memutuskan laga tersebut tertutup untuk penonton.

Dan, meski tensi tinggi kerap terjadi antara kedua klub, kali ini ultras Inter merilis pernyataan solidariras kepada rival mereka dengan mengajak suporter tim lain melakukan pemberontakan.

“Kami siap dan berharap semua Curve akan melakukan nyanyian diskriminasi sehingga kami memiliki satu Minggu dengan seluruh stadion tertutup. Mungkin sulit untuk memastikan larangan secara serentak, tapi lebih mudah dilakukan daripada dijelaskan,” ujarnya. (ant/bali post)

Kurt Zouma

Pelari PPLM NTB Raih Enam Medali Mataram (Suara NTB) Sebanyak 6 atlet PPLM NTB sukses meraih enam medali di Kejurnas Atletik Antar-PPLM yang berlangsung di Lapangan Unesa Surabaya 6-10 Oktober. Mereka sukses meraih 3 emas dan 3 perak di cabang olahraga atletik.

Pelatih Atletik PPLM NTB, I Gusti Bagus Wirasantana yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (10/10), menjelaskan, tiga medali emas NTB disumbang lewat atlet tolak peluru putra, Nanang dengan tolakan 12.95 meter.

Selanjutnya, I Putu Yogiswari di nomor tolak peluru putri dengan tolakan 12,29 meter dan Jubain di nomor loncat tinggi putra dengan tinggi loncatan 195 cm.

Tiga medali perunggu disumbangRohani di nomor lari 100 meter gawang dan 400 meter gawang putri. ‘’Dan Alimudin di nomor 400 meter gawang putra,’’ ujarnya.

Khusus di cabang olahraga atletik, Bagus menjelaskan kejuaraan yang berlangsung sejak tanggal 6 hingga 10 Oktober itu di ikuti lebih dari 100 atlet dari 29 perguruan tinggi di Indonesia. Sementara itu cabang olahraga atletik binaan PPLM NTB menurunkan enam atlet atletik. (fan)

(Suara NTB/ist)

Paris Bek tengah yang belum pernah memperkuat timnas Kurt Zouma dipanggil untuk pertandingan persahabatan Prancis melawan Australia pada Jumat, setelah Laurent Koscielny merasa sakit pada betis kanannya.

Zouma (18) yang bermain untuk St Etienne dan merupakan bagian dari tim Prancis yang menjuarai Piala Dunia U-20 pada Juli.

Seandainya Koscielny, yang biasa menjadi pemain inti, harus absen, karena cedera, Prancis masih memiliki Eric Abidal, Mamadou Sakho, dan Raphael Varane untuk mengisi posisi bek tengah.

Rekan setim Zouma di St Etienne, Stephane Ruffier, juga dipanggil setelah Mickael Landreau mengalami cedera otot paha belakang saat berlatih pada Selasa.

Prancis, yang menghuni peringkat kedua di kualifikasi Piala Dunia Grup I, akan berhadapan dengan Finlandia pada pertandingan terakhir mereka Selasa depan. Mereka memiliki koleksi angka yang sama, 14 angka, dengan pemuncak klasemen Spanyol yang masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. (ant/bali post)

Pangeran Ali Kritik Perlakuan FIFA pada Timur Tengah Amman Wakil Presiden FIFA Pangeran Ali bin Al Hussein mengkritik badan sepak bola dunia FIFA yang melarang Irak menjadi tuan rumah untuk pertandingan-pertandingan internasional. Ali meminta organisasi tersebut melakukan lebih banyak hal untuk para penggemar di Timur Tengah.

(ant/bali post)

Pangeran Ali bin Al Hussein

Irak menjadi tuan rumah untuk pertandingan melawan Suriah dan Liberia pada awal tahun ini setelah FIFA mencabut skors sebelumnya. Namun pertandingan itu dijadwal ulang pada Juli setelah terdapat kecemasan mengenai keamanan di negara yang diganggu perang itu, di mana terjadi dua aksi bom bunuh

diri yang menewaskan 60 orang di Mosul pada Sabtu.

Juara Asia 2007 itu telah lama diganggu masalah ini dan memainkan sebagian besar pertandingan kandang mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2014 di Qatar. Mereka akan memainkan pertandingan “kandang” mereka di kualifikasi Piala Asia melawan

Arab Saudi di ibukota Yordania Amman pada Selasa.

“Saya ingin menegaskan bahwa Irak semestinya mampu menyelenggarakan pertandingan-pertandingan persahabatan, apakah di selatan atau di utara,” kata Pangeran Ali, yang juga merupakan presiden Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF), melalui pernyataannya.

Pangeran Ali, yang telah memiliki jabatan di FIFA sejak 2011 dan memimpin kampanye untuk mencabut larangan menggunakan jilbab di organisasi itu dan mengizinkan para pemain putri untuk mengenakan penutup kepala khas Muslimah, juga frustrasi dengan

sikap badan yang bermarkas di Swiss itu terhadap wilayahnya.

Bulan lalu, media Timur Tengah melaporkan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab tidak gembira dan ‘menginginkan perbaikan‘ setelah FIFA mengubah cara mereka mendeskripsikan wilayah Teluk di situs resmi mereka, mengganti istilah negara-negara ‘’Arab” menjadi “Persia.” “Izinkan saya untuk menegaskan bahwa penting bagi FIFA, yang terdiri atas lebih dari 200 anggota yang berbeda-beda, untuk memikirkan dan menghargai sensitivitas budaya,” kata Pangeran Ali. (ant/bali post)

FA Tidak Permasalahkan Piala Dunia di Qatar

(Suara NTB/fan)

Andrian Optimis Raih Emas di SEA Games IMPIAN Andrian membela Indonesia di SEA Games Myanmar 2013 akhirnya terwujud. Atlet yang sukses menyumbangkan medali emas NTB di PON VIII di Riau 2012 itu resmi masuk tim Pelatnas SEA Games Indonesia setelah berhasil meraih emas di Kejuaraan Internasional “Hongkong Open” Juli lalu. Hasil itu juga membuat Andrian optimis dapat menyumbang medali emas di SEA Games Myanmar Desember 2013.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (10/10), Andrian mengaku, catatan waktu yang diukirnya di Hongkong Open telah melampaui limit lolos SEA Games Manmar. Dia mencatat waktu 51.56 detik, lebih tajam dari limit ke SEA Games 51,70 detik. “Hasil kejuaraan atletik Hongkong Open itu meloloskan saya ke SEA Games. Dan saya akan ikut di nomor 400 meter gawang putra,” ucapnya.

Bagi atlet kelahiran 12 Mei 1991 ini, raihan prestasi di Hongkong Open itu tak hanya meloloskannya ke SEA Games, namun membuat dia semakin optimis menghadapi SEA Games Myanmar, Desember 2013.

Diakuinya, catatan waktu yang diraih di Hongkong lebih tajam dari catatan waktu yang diraih oleh atlet Thailand di SEA Games di Pelambang 2011 lalu. Di mana catatan waktu peraih medali emas di SEA Games 2011, 51,60 detik, sementara dirinya mampu mencatat waktu lebih cepat dari SEA Games 2011, yakni 51,56 detik. (fan)

London Kurang dari sepekan setelah FIFA membentuk satuan tugas untuk menilai kapan Piala Dunia Qatar 2022 dapat dilangsungkan. Ketua FA Inggris Greg Dyke berkata turnamen itu tidak akan dimainkan pada musim panas di Timur Tengah.

Dyke tidak memiliki yuridiksi mengenai kapan Piala Dunia akan dilangsungkan sebab FA tidak memiliki kursi di komite eksekutif FIFA. Namun, kepada delegasi di pertemuan Para Pemimpin Sepak Bola, Greg menekankan, siapapun yang pernah berada di Qatar pada musim panas tahu, jika pada musim panas turnamen sepakbola tidak bisa digelar. “Bahkan jika Anda stadion-stadion dengan pendingin udara, bagaimana dengan para penggemar? Pada turnamenturnamen besar Anda dapat mengantre selama satu jam untuk bisa masuk (stadion).

Mengantre selama satu jam di Qatar pada musim panas sangat berbahaya,” ucapnya.

Dyke juga berbicara mengenai laporan FIFA yang menganalisa semua penawaran untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2018 dan 2022, dan menyimpulkan tidak aman untuk menyelenggarakan putaran fi-

nal di Qatar pada musim panas, di mana suhu udara dapat mencapai 50 derajat celcius.

Harold Mayne-Nicholls, mantan ketua FA Chile yang juga menjadi ketua di Grup Evaluasi FIFA terhadap penawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia, memberi peringkat ke empat bagi Qatar dari lima penawaran yang masuk untuk putaran final 2022 dan berkata pada wawancara sebelum konferensi bahwa dalam opininya FIFA mengabaikan temuantemuan grupnya.

Ia siap menjelaskannya kepada para delegasi, namun Dyke berkata a sudah tahu laporannya diabaikan oleh Komite Eksekutif FIFA. “Mereka tahu,” ucapnya kepada moderator Christian Purslow, mantan ketua eksekutif Liverpool.

“Mereka memiliki laporan keamanan yang telah memperingatkan mereka,” tambahnya.

Rusia memenangi kompetisi untuk menyelenggarakan putaran final 2018, dengan mengungguli penawaran tuan rumah bersama dari Spanyol/Portugal dan Belanda/Belgia dan Inggris. Qatar memenangi hak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dengan mengungguli AS, Australia, Korea Selatan dan Jepang. (ant/bali post)

Greg Dyke (Suara NTB/ist)

Andik Vermansyah (kanan)

(Suara NTB/ist)

Andik Vermansyah Mulai Suka Atmosfer J-League Tokyo Andik Vermansyah mengaku kerasan dan berharap musim ini bisa merumput di J-League. Kesan ini disampaikan pada manajer Persebaya saleh Hanifah sesaat setelah Andik tampik bagus dengan mencetak gol bagi tim reserve Ventforet Kofu. “Andik menceritakan sambutan ramah yang diterima di sana. Dia cukup terkesan dan mulai kerasan,” terang Saleh Hanifah sebagaimana dikutip dari laman goal.com.

Andik juga bertekad untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa membalas sambutan baik yang diterima tersebut. Terlebih, dia membawa nama Merah Putih dalam masa trial ini.

“Andik enjoy sekali. Sangat menikmati. Cuman, saya pesan untuk tidak terlena. Harus kerja lebih keras lagi karena bukan hanya karir yang dikejar, tapi misi dia ke sana kan untuk Merah Putih juga,” tambahnya.

Manajemen Persebaya optimistis Andik bakal mampu menembus ketatnya persain-

gan. Apalagi, sebelum ini, pemain produk asli Persebaya 1927 ini juga sudah miliki pengalaman internasional dengan dua pecan berlati di DC United. Belum lagi beberapa pertandingan internasional bersama Persebaya dan timnas juga pernah dilakoni. “Secara mental, dia cukup siap.

Saya yakin dia bisa menembus ketatnya persaingan di JLeague,” yakinnya.

Persebaya sendiri, tandas Saleh, mendukung penuh keputusan Andik tersebut.

Persebaya tak akan menghalangi bila pada akhirnya Andik musim depan merumput di sana. “Kita support penuh.

Termasuk saat dia minta izin saat ada tawaran trial di sana. Kami rasa, Liga Jepang akan membuat dia matang. Ini juga bentuk pengakuan pada kami (Persebaya 1927) kendati PSSI tak mengakui kami,” tegasnya.

Sebelum berangkat, Andik menempatkan J-League sebagai destinasi kompetisi musim depan. Atmosfer

pertandingan, kualitas lapangan dan postur pemain yang tak terlalu beda dengan Indonesia menjadi alasannya.

“Kualitas lapangan, wasit dan postur pemainnya juga nggak beda jauh dengan di sini. Saya yakin mampu bersaing,” tandasnya.

Secara mental, Andik juga mengaku siap. Pada keluarga dan orang terdekatnya, niat untuk bermain di luar negeri sudah disampaikan sejak jauh hari. Bahkan, sejak awal musim lalu saat ada tawaran dari klub Swiss. ”Insya Allah saya lebih siap. Keluarga mendukung penuh keputusan ini,” tegasnya.

Jika bisa menembus J league, rencana besar juga sudah disusun Andik. Dia akan matangkan permainannya selama dua musim di sana sebelum akhirnya bersiap menembus sengitnya kompetisi Eropa. “Target saya, pada usia dua puluh empat tahun sudah main di sana (Eropa, red),” pungkas pemain berusia 22 tahun ini. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 11 Oktober 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462.

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

www.g-milk.net

TRAVEL

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

HILANG STNK R2 HONDA DR3772CE NOKA/NOSIN: MH1JF8110 0K810614/JF81E1804778 AN. SUPARTINI. HLG DI SKTR JL. MAJAPAHIT MATARAM STNK SPM YMAHA MIO DR4751HH NOKA/NOSIN: MH328D40DBJ237677/28D3237856 AN. DINA KUSUMA WARDANI HILANG DISEKITAR JL.AHMAD YANI MENUJU PERESAK

SUARA NTB

Jumat, 11 Oktober 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

PERNIK

Halaman 14

Ketika Virus Menyerang Perkembangan teknologi komputer yang kian pesat seolah seiring sejalan dengan munculnya virus – virus baru yang kerap mengganggu pengguna komputer. Sayangnya, tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap serangan virus komputer ternyata masih rendah.

Hari itu mungkin sedang menjadi hari yang naas bagi Anton (bukan nama sebenarnya). Ia mengenang, saat itu ia sedang asyik membuka sebuah situs yang menyediakan film gratis untuk didownload. “Kalau tidak salah, saya waktu itu sedang nyari film Watchmen,” tuturnya.

Ketika sedang asyik-asyiknya menjelajah, tanpa sengaja ia mengklik salah satu situs web yang tampaknya memang menjadi sarang virus itu. Sejak saat itu, laptop Anton mulai memperlihatkan keanehan.

Ia terbingung-bingung ketika tiba-tiba terdengar suara musik atau lagu yang misterius.

Padahal, waktu itu, ia jelasjelas tidak sedang mengaktifkan program pemutar lagu seperti winamp, real player, atau sejenisnya.

Ia awalnya menduga ada salah satu handphone temannya yang sedang memutar lagu.

Namun, setelah memastikan pendengarannya dan menempelkan kuping di speaker laptopnya, ia akhirnya berkesimpulan bahwa suara musik itu memang berasal dari laptopnya.

Anton mulai berkeringat.

Sejak saat itu, setiap kali terhubung dengan internet (terutama melalui wifi), laptopnya secara otomatis akan memainkan berbagai macam lagu.

Kemunculan lagu-lagu misterius itu baru gejala pertama. Gejala lain – dan yang lebih menjengkelkan adalah – ia tidak bisa mengaktifkan program-program lain yang ia butuhkan. Misalnya, program mozila firefox yang biasanya ia pakai untuk browsing internet tiba-tiba tidak bisa aktif.

Kalaupun aktif, hanya beberapa saat. Setelah itu langsung

tertutup secara otomatis.

Program lain seperti program antivirus yang ia tanam di komputernya, dan banyak program lain yang berhubungan dengan internet juga tiba – tiba ngadat. Padahal, jika ini akibat ulah virus, jelas ia membutuhkan antivirus untuk mengidentifikasinya.

Kekhawatiran Anton kian memuncak. Laptopnya juga kian panas. Usut punya usut, si virus rupanya telah mengaktifkan semacam program yang cukup menguras kinerja hardware laptopnya. Ia pun melakukan pengecekan di Windows Task Manager. Saat membukanya, ia terkejut melihat CPU Usage pada laptopnya mengalami grafik fluktuasi kinerja yang sangat tinggi. Sementara itu, kipas angin pada laptopnya semakin kuat menyemburkan udara yang sangat panas.

“Keringat dingin saya mulai menetes,” ujar Anton.

Saat genting itu, Anton pun memutuskan untuk menonaktifkan wifi-nya. Dengan setingan wifi yang dinonaktifkan, ia menyalakan ulang laptopnya.

Dalam kondisi offline ini, serangan si virus rupanya tidak muncul.

Keesokan harinya, laptop kembali ia nyalakan. Kali ini, ia kembali mencoba terhubung dengan jaringan internet. Baru saja terhubung, virus menyebalkan itu rupanya masih aktif.

Lagu-lagu terdengar lagi.

Program gangguan lagi.

Laptopnya mulai menyemburkan udara panas lagi. Anton kembali panik.

Setengah putus asa, ia akhirnya mencoba memperbarui antivirusnya. Setelah diperbarui, beberapa detik

S P I T

kemudian, tanpa terduga, muncul jendela peringatan dari antivirus. Si virus menyeramkan itu rupanya telah tertangkap. Setelah dicek, Anton mendapatkan nama virus itu : Trojan Horse VB.LCJ. Virus itu rupanya menginfeksi laptop Anton, tepatnya di C:\WINDOWS\winlogon.exe.

Kisah serangan antivirus yang menyebalkan tak hanya dirasakan Anton. Virus komputer juga pernah menjadi hantu bagi banyak pengguna komputer lainnya. Tidak sedikit pengguna komputer yang terpaksa kehilangan begitu banyak data – data atau file berharga karena serangan virus. Bahkan, beberapa orang harus merelakan komputer atau laptop mereka rusak total karena virus.

Fenomena inilah yang membuat kesadaran terhadap penyebaran virus perlu dibangkitkan. Sayangnya, sebagian besar pengguna komputer seringkali justru merasa aman dari serangan virus.

Sebuah survei yang dilakukan O+K Research menyebutkan, banyak pengguna komputer yang tidak begitu memahami tingkat risiko yang ditimbulkan malware dan juga tidak mengerti pentingnya software keamanan yang baik.

Hal inilah yang menurut hasil survei bisa menjadi masalah serius.

Survei

tersebut, seperti dilansir okezone.com menyebutkan bahwa hampir setengah pengguna PC dan laptop (kecuali pengguna produk-produk Apple) mengira data mereka aman.

Sebanyak 8,5% responden yakin bahwa komputer atau laptop mereka tidak memerlukan perlindungan tambahan.

Padahal, satu saja infeksi malware bisa mengakibatkan hilangnya seluruh data penting yang disimpan di komputer pengguna.

Fenomena serupa juga terjadi pada pengguna perangkat bergerak (mobile). Dimana, 16% pemilik tablet dan 15% penggu-

na smartphone modern yakin perangkat mereka aman.

Hampir setengah pengguna perangkat bergerak bisa dikatakan ragu menggunakan solusi keamanan tambahan, dimana mereka merasa perangkat mereka telah terlindungi meski menyadari bahwa software khusus mampu memberikan tingkat keamanan terbaik.

Secara umum, kebanyakan pengguna meremehkan bahaya yang bisa ditimbulkan malware terhadap perangkat dan juga data mereka. Hal ini sebagian besar karena mereka tidak mengetahui bagaimana program berbahaya bisa masuk ke komputer, bagaimana perilaku program ini dan kerusakan apa yang bisa ditimbulkan.

Rendahnya kewaspadaan akan serangan virus rupanya juga terjadi di negara – negara maju. Penelitian lain yang dilakukan oleh McAfee dan lembaga National Cyber Security Alliance memperlihatkan, sebanyak 78 persen pemakai komputer di Amerika Serikat tak terlindungi dari virus

maupun program jahat.

Kriteria terlindungi di sini adalah jika komputer telah memiliki Antivirus yang diperbaharui secara berkala, spyware, dan firewall yang terkonfigurasi dengan baik. Jika demikian kondisinya di Amerika, di Indonesia kondisinya bisa jadi lebih buruk. Padahal, disini, aneka virus lokal selalu bermunculan, bahkan hampir setiap hari. Kuat dugaan, jika penelitian serupa dilakukan di Indonesia, jumlahnya bisa jauh melampaui angka tersebut.

Sayangnya, menurut survei itu ternyata sekitar 93 persen pengguna komputer merasa komputernya sudah aman karena menggunakan antivirus. Padahal, kenyataannya, virus berkembang sangat cepat. Karena itu, sangat dianjurkan agar kita selalu melakukan update antivirus terbaru pada komputer kita. (aan)

Kenali Jenisnya, Pahami Cara Kerjanya

Menangkal Gangguan Virus Kewaspadaan dalam menghadapi serangan virus komputer perlu dibangun dari diri sendiri. Sebab, satu serangan virus, terkadang bisa memakan korban file – file yang memiliki makna yang sangat berharga. Berikut sejumlah tips menangkal serangan virus, seperti dikutip dari situs resmi microsoft windows : 1. Instal program antivirus Dengan menginstal program antivirus dan memastikannya tetap diperbaharui (update), anda telah membangun sebuah pertahanan bagi serangan virus dalam perangkat anda. Program antivirus biasanya akan secara otomatis mendeteksi serangan virus yang mencoba mengiveksi email, sistim operasi atau file – file anda. Virus baru bermunculan setiap hari. Jadi, upayakan anda melakukan update antivirus setiap hari.

2. Jangan membuka lampiran email yang tidak ada kenali atau tidak diharapkan.

Banyak virus yang sengaja menyusup pada lampiran email anda dan akan segera menyebar segera setelah anda membuka lampiran email tersebut. Langkah paling aman adalah dengan tidak membukanya, kecuali anda benar – benar mengenal pengirim email, atau memang sedang menunggu datangnya email tersebut.

3. Pastikan komputer anda ter-update.

Penyedia jasa piranti lunak seperti Micosoft selalu merilis pembaharuan keamanan mereka yang bisa membantu melindungi komputer anda. Pastikan komputer anda menerima pembaharuan tersebut dengan mengaktifkan item windows automatic updating.

4. Gunakan Firewall Windows Firewall (atau jenis firewall lainnya) dapat membantu anda untuk mengingatkan adanya aktifitas berbahaya jika ada virus atau worm yang sedang berupaya untuk terhubung dengan komputer. Firewall juga bisa menangkal virus, worm dan para peretas yang berupaya untuk mengunduh program – program berbahaya dan menyusupkannya ke dalam komputer anda.

5. Gunakan browser privacy settings Pengaturan perangkat – perangkat untuk menjelajahi dunia internet bisa melindungi anda dari serangan virus. Berhati-hatilah terhadap kemungkinan bahwa website yang anda kunjungi bisa memanfaatkan informasi rahasia yang bisa dicuri dari anda. Jika anda menggunakan internet explorer, anda bisa mengatur privacy settings atau restore the default settings kapanpun anda inginkan.

6. Gunakan pop-up blocker pada browser anda.

Pop-up windows adalah semacam browser kecil yang muncul di layar anda, di bagian atas dari website yang sedang anda kunjungi. Meskipun kebanyakan pop-up dimanfaatkan untuk kepentingan pengiklan, namun, popup juga seringkali mengandung virus atau kode – kode berbahaya yang bisa mengiveksi komputer.

Populasi virus telah berkembang biak secepat perkembangan teknologi komputer itu sendiri. Diantara begitu banyak virus komputer, kita bisa mengenali virus dari cara kerjanya. Berikut pengelompokan jenis virus berdasarkan cara kerjanya, seperti dilansir dari wikipedia :

WORM - Menduplikatkan dirinya sendiri pada harddisk. Ini membuat sumber daya komputer (Harddisk) menjadi penuh akan worm itu.

TROJAN - Mengambil data pada komputer yang telah terinfeksi dan mengirimkannya pada pembuat trojan itu sendiri.

BACKDOOR - Hampir sama dengan trojan. Namun, Backdoor bisanya menyerupai file yang baik-baik saja. Misalnya game.

SPYWARE - virus yang memantau komputer yang terinfeksi.

ROGUE - merupakan program yang meniru program antivirus dan menampilkan aktivitas layaknya antivirus normal, dan memberikan peringatan-peringatan palsu tentang adanya virus. Tujuannya adalah agar pengguna membeli dan mengaktivasi program antivirus palsu itu dan mendatangkan uang bagi pembuat virus rogue tersebut.

Juga rogue dapat membuka celah keamanan dalam komputer guna mendatangkan virus lain.

ROOTKIT - virus yang bekerja menyerupai kerja sistem komputer yang biasa saja.

POLYMORPHIC VIRUS - virus yang gemar berubah-ubah agar tidak dapat terdeteksi.

METAMORPHIC VIRUS - virus yang mengubah pengkodeannya sendiri agar lebih sulit dideteksi.

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Pemberantasan Narkoba Perlu Upaya Luar Biasa Medan (Suara NTB) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sumatera Utara mengingatkan bahwa upaya pemberantasan narkotika dan obat terlarang (narkoba) memerlukan upaya luar biasa karena makin banyaknya peredaran barang tersebut.

“Makin banyaknya peredaran narkoba tersebut sangat mengancam keselamatan masyarakat,” kata Ketua DPD Granat Sumatera Utara (Sumut), Hamdani Harahap, di Medan, Kamis.

Penyelundupan narkoba, menurut dia, harus dicegah dan gembongnya harus ditangkap untuk dijatuhi hukuman mati sehingga dapat membuat efek jera kepada mereka yang akan melakukan hal yang sama.

Ia menyebutkan peredaran narkoba tersebut, baik di Sumut maupun daerah lain, tidak hanya meresahkan warga, tetapi juga dapat mengancam keamanan negara.

“Karena itu aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya harus bekerjasama membongkar dan memberantas habis jaringan maupun sindikat narkoba,” katanya.

Ia menyebutkan praktik jual-beli narkoba yang merusak generasi muda harapan bangsa itu, tidak boleh ada di Indonesia.

“Para agen maupun kurir narkoba tersebut harus ditangkap dan diproses secara hukum, sehingga mereka dapat meninggalkan pekerjaan melanggar hukum dan dilarang oleh Agama,” kata Advokat yang berdomisili di Sumut itu.

Ia menyebutkan para sindikat narkoba dalam memasok barangnya dari luar negeri, misalnya Malaysia, tidak hanya melalui jalur laut, melainkan darat dan udara.

“Yang penting barang pesanan tersebut bisa masuk dengan mudah dan aman ke Indonesia dengan menggunakan berbagai strategi yang telah diatur lebih dahulu,” ujarnya.

Praktik penyelundupan narkoba tersebut, seperti yang dilakukan oleh MT warga Banjarmasin yang membawa sabu seberat 1,5 kilogram yang disimpan di bahu kanan dan di bagian badan lainnya.

Namun aksi nekad itu ketahuan petugas Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (5/ 10) sekitar pukul 07.50 WIB.Tersangka yang akan terbang ke Jakarta, ditangkap setelah ditemukan sabu-sabu dalam pakaiannya ketika melewati alat pemeriksaan.

Hamdani mengatakan tertangkapnya penumpang pesawat menyimpan narkoba itu membuktikan bahwa Bandara Internasional Kualanamu juga rawan menjadi pintu penyelundupan narkoba.

Bahkan, jelasnya, sudah beberapa kali penumpang tertangkap petugas pengaman menyimpan dan membawa sabu.

“Petugas kepolisian diharapkan lebih meningkatkan pengamanan di Bandara Internasional Kualanamu untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba,” kata Hamdani. (ant/bali post)

ICW Usulkan Koruptor Dihukum Akumulatif Jakarta (Suara NTB) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan pemberlakuan hukuman akumulatif bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga seorang koruptor bisa dihukum hingga ratusan tahun.

“Dengan hukuman sebanyak itu, seandainya mendapatkan keringanan atau grasi tidak akan berefek banyak. Misalnya saja dihukum 100 tahun, lalu mendapat grasi setahun atau lima tahun, kan (ant/bali post) hukumannya masih banyEmerson Yuntho ak,” kata Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Emerson mengatakan hukuman akumulatif akan bisa memberikan efek jera kepada koruptor daripada hukuman selama ini rata-rata hanya divonis kurang dari sepuluh tahun.

Menurut Emerson, vonis sepuluh tahun tidak membuat koruptor takut karena dengan uang yang dikorupsi, dia masih bisa menyuap aparat penegak hukum agar hukumannya dikurangi atau mendapat keringanan hukuman.

Emerson juga kurang setuju dengan adanya wacana hukuman mati bagi koruptor.

“Daripada hukuman mati, masih ada hukuman lain yang lebih tepat untuk koruptor yang bisa memberikan efek jera dan tidak menyangkut isu hak asasi manusia,” tuturnya.

Emerson mengatakan hukuman akumulatif sudah diterapkan di Taiwan.

Emerson mencontohkan pengadilan Taiwan yang memvonis Walikota Hsi kang dengan hukuman 203 tahun penjara atas suap senilai 790.000 dolar Taiwan atau sekitar Rp230 juta.Hukuman itu merupakan akumulasi dari 20 dakwaan. (ant/bali post)

Indonesia Belum Menjadi Negara Maritim Denpasar (Suara NTB) – Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja, menegaskan Indonesia yang terdiri atas negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut hingga kini belum menjadi negara maritim.

“Predikat itu pernah disandang pada zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, namun sekarang sirna,” kata Sarwono Kusumaatmadja ketika membuka pameran foto yang dikemas dalam Vision Interna(ant/bali post) tional Image Festival (VIIF) Sarwono Kusumaatmadja 2013 di Denpasar, Rabu malam.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pertama di Indonesia itu mengingatkan sering kali Indonesia salah paham karena memiliki laut yang luas otomatis menjadi negara maritim.

Predikat negara maritim itu terkait dengan kegiatan industrial, niaga dan hasil kelautan Indonesia belum mengarah kepada hal tersebut, termasuk kekuatan angkatan laut yang bisa diandalkan.

Sarwono Kusumaatmadja menambahkan, kondisi itu berbeda dengan Amerika Serikat dan China yang memang sebagai negara maritim, didukung oleh kemampuan angkatan laut yang mantap.

Ia mengharapkan agar potensi lautan Indonesia yang besar itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. (ant/bali post)

Pembangunan MRT di Jakarta

Pembangunan MRT Dimulai Jakarta (Suara NTB) – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan konstruksi sarana transportasi massal (Mass Rapid Transit/MRT) di Dukuh Atas, Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat, Kamis.

“Selama 24 tahun warga Jakarta ini mimpi punya MRT, 24 tahun itu mungkin sudah banyak mimpinya sehingga hilang karena harapannya punya MRT belum dimulai-mulai.

Alhamdulillah pada hari ini

akan dilaksanakan `groundbreaking` pembangunan MRT dan akan selesai pada 2018,” ujar Joko Widodo.

Menurut dia, pembuatan MRT jelas akan menambahkan kemacetan Ibukota karena itu pihak PT MRT harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak.

“Saya titip pesan kepada jajaran PT MRT untuk melakukan sosialisasi kemacetan kepada masyarakat yang terkena dampak karena pembangunan ini pasti menambah

kemacetan Jakarta,” kata dia.

Ia mengatakan gaya hidup masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dan umum akan didorong dengan berbagai kebijakan sehingga mereka meninggalkan kendaraan bermotor roda dua dan empat yang menimbulkan kemacetan di Jakarta.

“Bila MRT sudah selesai nanti akan muncul kebijakankebijakan yang mendukung, ERP di semua koridor akan diterapkan, dipaksa orang untuk naik transportasi massal, lalu genap ganjil di titik-titik

KPK Periksa Dua Mantan Dirut Bank Century Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan direktur utama Bank Century, Hermanus Hasan Muslim dan Maryono, dalam kasus korupsi Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis, keduanya diperiksa untuk tersangka Budi Mulya.

Hermanus diketahui menjabat sebagai direktur utama Bank Century saat bank tersebut mengajukan repo (gadai) aset sebesar Rp1 triliun pada 29 Oktober 2008 ke Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Eddy Sulaeman Yusuf.

Dalam rapat Tim Penga-

was Kasus Bank Century di DPR terungkap adanya surat kuasa Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono kepada tiga anak buahnya untuk mencairkan dana FPJP ke Bank Century.

Dalam dokumen tertanggal 14 November 2008 itu Boediono memberi kuasa kepada Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Eddy Sulaeman Yusuf, Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Sugeng dan Kepala Biro Operasi Moneter

Bank Indonesia Dody Budi Waluyo untuk menandatangani akte perjanjian pemberian FPJP ke Bank Century.

KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka dalam kasus Bank Century pada 7 Desember 2012.

Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. (ant/bali post)

Pelaku Diduga Rencanakan Pembunuhan Holly Jakarta (Suara NTB) – Penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menduga para pelaku merencanakan penganiayan yang menewaskan seorang perempuan bernama Holly Angela Hayu di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, pada 30 September lalu.

“Pelaku nampaknya memang merencanakan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ko-

misaris Besar Polisi Slamet Riyanto, saat dihubungi di Jakarta Kamis.

Slamet menjelaskan, polisi tidak menemukan kartu identitas pria yang tewas diduga meloncat dari lantai 9 Apartemen Kalibata. Pria itu kemudian diketahui bernama Elriski Yudhistira.

Polisi mengindikasikan, para pelaku termasuk Elriski Yudhistira merencanakan pembunuhan Holly.

Slamet mengungkapkan

dua tersangka pembunuh berinisial AL dan S yang telah ditangkap polisi juga menyatakan Elriski sengaja tidak membawa kartu identitas.

Ia menyebutkan, rekaman kamera tersembunyi juga menggambarkan tersangka S berjalan bersama Holly dan Elriski memasuki apartemen.

“S memang terekam CCTV, tapi masih didalami apakah ikut ke kamar atau tidak. Kalau AL di bawah melihat lokasi,” ungkap Slamet. (ant/bali post)

Bandung (Suara NTB) – Massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mengepung Gedung Negara Pakuan (rumah dinas Gubernur Jabar Ahmad Heryawan) di Jalan Otto Iskandardinata Kota Bandung, Kamis.

“Tuntutan kami di sini adalah, kami ingin bertemu dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan,” kata Ketua Umum GMNI M Fauzan Rach-

man SE. “Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, diantaranya adalah bagi pejabat di lingkungan Pemprov Jabar yang dinyatakan tersangka, kami minta disegara diganti oleh Gubernur Jabar,” kata dia.

Hal lain yang ingin disampaikan GMNI kepada Gubernur Jabar, lanjut Fauzan, adalah tentang pembubaran Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Pemprov Jabar.

“Kami juga meminta agar ULP ditiadakan. ULP adalah modus baru atau sarang baru untuk korupsi,” ujar dia.

Menurut dia, dengan adanya ULP tersebut masyarakat tidak bisa mengawasi langsung proses tender yang ada di lingkungan Pemprov Jabar.

Hingga pukul 14.20 WIB, massa GMNI masih bertahan di depan Rumah Dinas Gubernur Jabar. (ant/bali post)

yang memang diperlukan, itu dilakukan. Pajak parkir yang tinggi juga diberlakukan, itu kita dorong semuanya ke sana sehingga gaya hidup untuk menggunakan transportasi massal dan umum itu betulbetul,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, mengatakan kegiatan yang akan dilakukan pertama kali adalah pekerjaan sipil yang disebut slope protection.

“Slope protection dilakukan untuk memperkuat dinding

tanah agar proses pekerjaan sipil memiliki penyanggah kuat sehingga tanah atau jalan tidak bergeser atau longsor selama penggalian,” ujar dia.

Pembangunan MRT tahap pertama dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 16 kilometer, dari Lebak Bulus sampai dengan Sisingamangaraja sepanjang 9,8 kilometer dalam bentuk serupa jalan layang dan dari Sisingamangaraja sampai dengan Bundaran HI sepanjang 5,9 kilometer dalam bentuk subway. (ant/bali post)

(ant/bali post)

URUS IZIN - Istri Akil Mochtar, Ratu Rita, saat mengurus izin untuk menjenguk suaminya di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta beberapa hari lalu.

KPK Cegah Istri Akil Mochtar ke Luar Negeri Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah istri Ketua Komisi Konstitusi Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, Ratu Rita, dan supirnya Daryono bepergian ke luar negeri.

“Info dari kami, pihak imigrasi, ada cegah baru dari KPK untuk pertama Ratu Rita Akil dan kedua Daryono,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Denny Indrayana melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.

Perintah pencegahan Ratu Rita Akil (49) dan Daryono (30) bepergian ke luar negeri tertuang dalam Skep KPK No. KEP-709/01/10/2013.

“Pencegahan untuk tanggal 9 Oktober 2013, untuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara sengketa pilkada di MK dengan tersangka M. Akil Mochtar,” tambah Denny.

Pada Rabu (9/10), pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer, mengatakan Ratu Rita memiliki perusahaan CV Ratu Samagad yang

dibentuk tahun 2010 dan bergerak di bidang perkebunan, pertambangan dan ikan arwana.

“Yang dijelaskan kepada saya itu yang saya jelaskan merupakan penjelasan dari Ibu Akil, Pak Akil tidak ada dalam susunan perusahaan, direkturnya itu,” kata Tamsil.

Sementara Daryono namanya digunakan untuk salah satu mobil Akil yang disita yaitu Mercy S 350. Dua mobil Akil yang juga disita adalah mobil Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete.

Sampai sekarang KPK sudah mencegah lima orang yang terkait dengan kasus suap dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lebak, Banten, yang melibatkan Akil Mochtar.

Orang yang sebelumnya telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus itu adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (sejak 3 Oktober) dan pasangan calon bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin bin Saelan (sejak 7 Oktober 2013). (ant/bali post)

Walikota Tangerang Selatan Jenguk Massa Kepung Rumah Dinas Suami di KPK Gubernur Jabar Jakarta (Suara NTB) – Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjenguk suaminya, Tubagus Chaeri Wardana, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lebak.

“Saya hadir di sini menjenguk suami saya, nanti ya, saya masuk dulu,” kata Airin saat datang ke gedung KPK Jakar-

ta, Kamis.

Tubagus Chaeri Wardana atau yang biasa disebut Wawan ditahan KPK sejak Kamis (3/10) setelah ditangkap di rumahnya di Jalan Denpasar VIII no 35, Kuningan Jakarta.

Kakak Wawan, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chassanah, juga datang menjenguk ke KPK. Ia tiba lebih dulu dari Airin. “Nanti ya, setelah saya bertemu Bapak,” kata Tatu saat ditanya wartawan. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 11 Oktober 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ayah Snowden Terbang ke Moskow

Empat Juta Orang Terancam Kelaparan di Madagaskar New York Sebanyak empat juta orang di daerah pedesaan di Madagaskar menghadapi kerawanan pangan setelah hasil panen tahun ini berkurang, kata juru bicara PBB. pai 21 persen tahun ini, sehingga terjadi defisit beras nasional sebanyak 240.000 ton meter untuk tahun fiskal 2013—2014, kata FAO dan WFP, yang mengajukan laporan mengenai besarnya krisis pangan di negeri itu setelah misi gabungan dilancarkan pada Juni dan Juli.

“Laporan tersebut menyatakan musim pertanian yang buruk ditambah oleh beberapa faktor —kondisi cuaca yang tidak bersahabat tahun lalu,

topan awal tahun ini, lalu diikuti oleh musim hujan yang buruk— sebagai penyebab masalah itu,” kata Farhan Haq, sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Negeri tersebut juga menderita akibat wabah belalang, yang telah merusak tanaman dan membuat petani enggan menanam benih, kata laporan itu.

“Nasib buruk pulau tersebut saat ini mencerminkan bertahun-tahun kemerosotan ekonomi, kemiskinan yang

bertambah parah, layanan masyarakat yang terbatas dan serangkaian bencana alam yang telah mengikis kehidupan dan strategi penanganannya,” kata laporan itu.

“Banyak rumah tanggal menderita akibat makanan yang tak memadai dan kekurangan asupan makanan.”

Akibat dari guncangan baru-baru ini, terutama panen yang buruk dan kenaikan harga pangan, ialah banyak rumah tanggal telah memilih untuk mengurangi pembelian makanan mahal dan jatah makanan sebagai mekanisme penanggulangan, kata laporan tersebut. (ant/bali post)

Moskow Ayah Edward Snowden, pembocor rahasia intelijen Amerika Serikat, Kamis, terbang ke Moskow dengan harapan bertemu dengan anaknya.

Berbicara kepada media massa di bandara Moskow, Lon Snowden, seperti yang disiarkan saluran televisi Rossiya-24, mengatakan bahwa ia meragukan anaknya, yang telah diberi suaka sementara di Rusia, akan kembali ke Amerika Serikat.

“Saya tidak tahu apa niatnya, tetapi sejak ia tiba di Rusia, pemahaman saya adalah bahwa dia hanya berusaha untuk tetap sehat dan aman dan dia tidak ada hubungannya dengan cerita masa depan,” kata Lon Snowden, sang ayah, dalam komentar siaran di saluran berita televisi berbahasa Inggris milik negara Rusia RT. Lon Snowden tiba di Bandara Sheremetyevo, Moskow, di mana anaknya menghabiskan beberapa pekan di dalam zona transit sebelum mengajukan permohonan suaka pada Juli.

Namun Edward Snowden tidak terlihat di bandara.

Snowden, seorang spesialis komputer dan mantan karyawan Badan Keamanan Nasional AS, melarikan diri dari Amerika Serikat karena ia membocorkan bukti yang diklasifikasikan program pengawasan pemerintah AS kepada media.

Pengacara Rusia Edward Snowden, Anatoly Kucherena,

(ant/bali post)

AYAH SNOWDEN - Lonnie Snowden, ayah dari Edward Snowden, berbicara dalam sebuah wawancara di Washington dalam gambar yang diambil dari potongan video dari televisi Russian 24 (RU24). mengatakan bahwa Lon Snowden akan tinggal di Rusia sebagai tamu dan berjanji untuk menyediakan akomodasi, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk membuatnya tinggal senyaman mungkin.

Kucherena mengatakan, kerabat lainnya dari Edward Snowden mungkin juga akan datang untuk mengunjungi Rusia, tetapi ia menolak untuk memberikan rincian, demikian laporan RIA Novosti.

Edward Snowden juga dikabarkan akan mencari pekerjaan di Rusia. “Saya kira dia akan mencari pekerjaan,” kata pengacaranya, Anatoly Kucherena seperti dikutip

RIA-Novosti. Dia mengatakan Snowden saat ini hidup dari tabungan dan sumbangansumbangan sebelumnya.

“Snowden hidup cukup sederhana di Rusia,” kata pengacara itu. Snowden, spesialis komputer dan mantan karyawan Badan Keamanan Nasional AS (NSA), menjadi perhatian internasional setelah ia membocorkan bukti program pengawasan pemerintah AS kepada media.

Ia melarikan diri ke Hong Kong dan kemudian ke Moskow dan mendapat uaka sementara di Rusia pada akhir Juli, meskipun permintaan ekstradisi datang berulang kali dari Washington. (ant/bali post)

Malala Yousafzai Dapat Penghargaan HAM Uni Eropa Brussels Malala Yousafzai (16), yang tahun lalu kepalanya ditembak Taliban karena memperjuangkan hak-hak anak perempuan, memperoleh Penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) Uni Eropa pada Kamis, mengalahkan buron intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden.

Sakharov Prize untuk kebebasan berpikir diberikan oleh Parlemen Eropa setiap tahun sejak tahun 1988 untuk memperingati ilmuwan dan pembangkang Soviet, Andrei Sakharov.

Yousafzai, yang diserang oleh sekelompok orang bersenjata yang menembaki bus sekolahnya di Pakistan baratlaut, terpilih sebagai pemenang melalui pemungutan suara di antara pimpinan semua kelompok politik di parlemen yang beranggotakan 750 orang.

Sementara Snowden telah dinominasikan oleh kelompok Green di parlemen untuk apa yang disebut sebagai layanan besar bagi hak asasi manusia dan rakyat Eropa ketika ia mengungkapkan program rahasia pengawasan Amerika Serikat.

Pemenang penghargaan itu pada masa lalu antara lain Nelson Mandela dan aktivis Myanmar Aung San Suu Kyi. (ant/bali post) PENGHARGAAN - Malala Yousafzai sebelumnya telah menerima pengharhaan War Anna Politkozskaya bagi perempuan pembela hak perempuan dalam konflik. Ia juga menjadi favorit di antara para ahli dan lembaga-lembaga taruhan untuk mendapatkan Nobel Perdamaian.

(ant/bali post)

PM Libya Ali Zeidan Diculik (ant/bali post)

Seorang pria Palestina membaca Quran di Masjid Al-Aqsa.

Palestina Curiga Israel Menggali di Bawah Masjid Al-Aqsha Ramallah Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) akan meminta UNESCO mengirim tim untuk menyelidiki perbuatan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur.

“UNESCO mesti turun-tangan dan menyelidiki tindakan ini, terutama penggalian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsha,” kata Menteri Urusan Luar Negeri PNA Reyad Al-Malki dalam wawancara radio seperti dikutip Xinhua.

Perhimpunan Al-Aqsha bagi Warisan dan Harta Islam dalam pernyataan pers memperingatkan tentang rencana Israel untuk menggali terowongan di bawah kompleks Masjid Al-Aqsha.

Kelompok tersebut menyatakan penggalian itu bertujuan untuk membuat elevator vertikal, pintu masuk dan koridor horizontal di bawah tanah yang menuju daerah Tembok Ratapan Yahudi.

Pernyataan itu juga mengatakan rencana tersebut akan menelan biaya 10 juta dolar AS untuk mendorong pariwisata Israel di Kota Tua Jerusalem.

Masalah Jerusalem adalah masalah utama yang akan dirundingkan oleh Palestina dan Israel dalam pembicaraan status permanen mereka.

Palestina ingin bagian timur kota itu menjadi ibu kota negara masa depan mereka, sedangkan Israel mengingini seluruh kota tersebut sebagai ibu kota abadi negara Yahudi. (ant/bali post)

Tripoli Perdana Menteri Libya Ali Zeidan diculik pada Kamis fajar oleh sekelompok orang bersenjata dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui.

“Kepala pemerintahan transisi, Ali Zeidan, dibawa ke tujuan yang tidak diketahui untuk alasan yang tidak diketahui oleh satu kelompok orang yang diyakini para bekas pemberontak,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan singkat di situsnya.

Sementara itu dari Dubai, Reuters melaporkan bahwa pria bersenjata telah menculik Perdana Menteri Libya Ali Zeidan dari hotel di Tripoli.

Berbasis di Abu Dhabi, Sky News Arabia mengutip sumber-sumber keamanan Libya yang mengatakan bahwa Zeidan diculik dari sebuah hotel di mana dia tinggal di ibu kota Libya dan dibawa ke tujuan yang tak diketahui. Saluran televisi yang berbasis di Dubai, Al-Arabiya, juga memuat laporan yang sama.

Menteri Luar Negeri Inggris Wiliam Hague pada Kamis menyerukan pembebasan segera Perdana Menteri Libya Ali Zeidan setelah ia ditangkap oleh kelompok bersenjata dari sebuah hotel di Tripoli.

“Saya mengecam penculikan PM Libya di Tripoli pagi ini dan menyerukan pembebasannya dengan segera,”

(ant/bali post)

“Produksi beras - makan pokok warga di pulau Samudra Hindia itu - dan jagung telah mengalami pukulan keras akibat cuaca yang tidak bersahabat dan serbuan belalang,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB, dalam taklimat harian di Markas PBB, New York, Rabu.

Ia mengutip laporan dari Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP).

Produksi beras anjlok sam-

(ant/bali post)

PEMICU KELAPARAN - Belalang terlihat di wilayah Menabe, sebelah barat Madagsakar, Jumat (29/3). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melaporkan separuh negara kepulauan tersebut terkena hama belalang yang mengancam produksi padi, makanan pokok negara.

Ali Zeidan kata Hague dalam suatu pernyataan, sebagaimana dilapor-

kan AFP. Kedutaan Besar Inggris di Libya menjalin hubungan dengan pemerintahan transisi yang mengambil alih tugas pemerintahan setelah penggulingan Muammar Khadafy pada 2011, kata Hague.

“Sangat penting untuk tetap memelihara proses perubahan politik di Libya,” katanya. “Pemerintah dan rakyat Libya mendapat dukungan penuh dari kami dalam masa-masa yang penting ini.”

Inggris dan Prancis memimpin penetapan zona larangan terbang NATO di Libya pada 2011, masa-masa awal kecamuk penentangan terhadap Khadafy. (ant/bali post)