Snt11102014

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/rus)

SABTU, 11 OKTOBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 182 TAHUN KE 10

BANTUAN AIR BERSIH - Warga Desa Seriwe menerima bantuan air bersih, Jumat kemarin.

TO K O H Belum Masuk Majelis TP-TGR SEKDA NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang juga Ketua Majelis Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) mengatakan hingga saat ini penagihan pengembalian dana SPPD DPRD NTB sebesar Rp 4,5 miliar lebih masih belum masuk ke Majelis TP-TGR. Upaya penagihan masih dilakukan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD NTB. “Sementara belum (Majelis TP-TGR). Saya pikir sebelum masuk, kalau bisa selesai disana alhamdulillah,” kata Muhammad Nur ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (10/10) siang kemarin. Dijelaskan, karena temuan itu bersifat administratif maka semua ada tahapan-tahapan yang dilalui. Jika setelah melalui tahapan-tahapan, pihak-pihak yang harus menindaklanjuti pengembalian kerugian daerah itu tak kooperatif atau ngeyel untuk mengembalikan maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah langkah hukum. “Prinsip saya, yang bisa dikembalikan itu yang kita kejar dulu. Yang sulit-sulit itu, seperti ada yang sudah meninggal dunia kita sisir dan data. Karena uang kita butuh untuk pemberdayaan masyarakat, untuk ini, untuk itu,”imbuhnya. H.Muhammad Nur Bersambung ke hal 5

Selong (Suara NTB) Mengatasi krisis air bersih di wilayah Lombok Timur bagian selatan, ada beragam cara sudah dilakukan. Namun, dua cara yaitu mendatangkan mesin penyuling air dan sumur bor, ternyata belum bisa menjadi solusi. Kepala Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lotim, Abdul Hamid kepada Suara NTB, Jumat (10/10) mengatakan, sekitar tahun 2007 lalu ada mesin penyuling air yang didatangkan pemerintah ke sejumlah desa di wilayah selatan. Termasuk yang menerima rezeki tersebut adalah Desa Seriwe. Akan tetapi, katanya, mesin yang bernilai ratusan juta itu tidak bisa difungsikan sampai saat ini. Mangkrak dan sudah karatan. Sejumlah peralatannya pun sudah tidak diketahui kemana. Demikian halnya dengan program penyulingan air laut menjadi air tawar. Ternyata hasilnya tidak bagus dikonsumsi. ‘’Rasanya agak payau dan kurang bagus untuk konsumsi sehari-hari,’’ katanya. Tidak saja rasanya payau. Biaya yang dibutuhkan untuk operasional alat penyuling air laut ini juga mahal. Untuk menaikkan air laut ke mesin dalam hitungan setengah hari saja membutuhkan BBM jenis premium 15 liter. Adapun soal sumur bor, sudah berulang kali dicoba namun tidak ada hasil. Warga sejauh ini hanya menaruh harapan besar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bisa mengalirkan air ke selatan untuk memenuhi kebutuhan warga. Terkait sumur bor ini, Camat Jerowaru, Lalu Ahmad Zulkifli juga menyampaikan hal senada bahwa tidak ditemukan air bawah tanah dalam struktur tanah di wilayah Lotim bagian Selatan ini. Sumur bor dinilai tidak bisa dibangun. Ketika mata bor makin dalam, yang ditemukan adalah batu cadas. Air yang masuk pun hanya air laut. (rus)

Tagih Dana SPPD Rp 4,5 Miliar

Kejati NTB Siap Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Tinggi NTB menyatakan kesiapannya turun tangan menagih kerugian negara Rp 4,5 miliar lebih, yang muncul dari dugaan penyimpangan dana SPPD DPRD NTB. Namun sementara ini, belum ada kesepakatan antara Kejati dengan Pemprov NTB untuk menerbitkan SKK penagihan. SKK itu akan diterbitkan bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB, setelah disepakati bersama dengan eksekutif. ‘’Pada dasarnya kami sudah siap untuk melakukan penagihan kerugian negara. Nanti eksekusinya di Datun,’’ sebut juru bicara Kejati NTB Made

Operasional UPP Pijar Didanai Pemprov Mataram (Suara NTB) Embrio Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) yang merupakan penunjang program unggulan Pemprov NTB, didirikan tahun 2011. Sejak didirikan, Pemprov NTB terus mendanai unit penyangga pemasaran yang kini kegiatannya mangkrak itu. UPP Pijar resmi di-launching oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi pada 2013 lalu. Tetapi, setahun berjalan, unit penyangga pemasaran yang dikelola menggunakan badan hukum UD. Rizki Makmur Tani (karena UPP Pijar tak berdiri dengan izin resmi), kini operasionalnya berhenti total. Persoalannya, karena pengelolanya tak kuat menanggung kerugian dan beban operasional sendiri. Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/bul)

Pemprov Diminta Bertanggung Jawab

Lahan Kawasan Wisata Dikuasai ’’Broker’’ Berkedok Investor Praya (Suara NTB) Banyaknya tanah di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya di wilayah selatan yang dikuasai broker tanah berkedok investor, diakui membawa dampak buruk bagi pengembangan pariwisata di daerah ini. Karena tanah yang seharusnya dikembangkan untuk bisa mendorong perkembangan pariwisata justru dibiarkan telantar oleh pemiliknya. Akibatnya, sektor pariwisata tidak kunjung berkembang. Imbasnya, pengentasan kemiskinan yang menjadi target pemerintah daerah berjalan lamban. Terkait hal itu, Pemkab Loteng pun meminta Pemprov NTB untuk ikut bertanggung jawab. Karena bany-

ak broker tanah yang masuk ke Loteng, juga tidak lepas dari peran serta pemerintah provinsi sendiri. Hal itu diungkapkan, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, Jumat (10/10) kemarin. Dihubungi usai senam pagi di lapangan PSLT Praya, Bupati mengakui kalau para broker tanah berkedok investor tersebut juga bisa masuk Bersambung ke hal 5

H.M.Suhaili FT

Sutapa, SH, Jumat (10/10) kemarin. Hanya saja, meski SKK belum terbit, sebenarnya sudah ada pembicaraan langsung antara pihaknya dengan Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin. Dalam beberapa kali pembicaraan itu, erat kaitannya dengan keingi-

nan Pemprov NTB melibatkan Kejaksaan dalam proses penagihan. Apalagi sebelumnya sudah ada MoU antara pihaknya dengan Pemprov NTB dalam hal pemulihan kerugian negara. Dalam kasus ini, merupakan bagian dari tindaklanjut MoU tersebut. Bersambung ke hal 5

40 Ribu Pelamar akan Perebutkan 658 Formasi CPNS di NTB Mataram (Suara NTB) Jumlah pelamar CPNS seluruh Pemda di NTB hingga penutupan penerimaan pendaftaran pada 3 Oktober lalu lebih dari 40 ribu orang. Jumlah pelamar ini nantinya akan memperebutkan 658 formasi CPNS yang diperoleh seluruh Pemda di NTB tahun ini. “Kalau dengan 10 kabupaten/kota dan Pemprov NTB, sebanyak 40 ribuan jumlah pelamarnya,” sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Jumat (10/ 10) siang kemarin. Dikatakan, jumlah pelamar secara online untuk CPNS Pemprov NTB sendiri mencapai 11.573 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 10.400 orang lebih pelamar yang berkasnya diterima oleh BKD dan Diklat NTB. Bersambung ke hal 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.