Snt11112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 205 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 11 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Tindaklanjuti 18 Kasus Dugaan Korupsi di NTB Selong (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menindaklanjuti 18 kasus dugaan korupsi di NTB. Ke 18 kasus dugaan korupsi ini, merupakan pengaduan masyarakat yang sebelumnya sudah disaring lembaga antirasuah ini.

Asep Rahmat Suwanda

Demikian diungkapkan, Group Head Deputi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda usai kegiatan Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Lombok Timur (Lotim), Selasa (10/11) kemarin.

Disebutkan cukup banyak pengaduan masyarakat NTB terkait dugaan korupsi di daerah ini. Data dari tahun 20132015 total laporansebanyak 281 kasus. Dari semua laporan itu katanya, hanya 18 kasus

yang bisa ditindaklanjuti, baik ke penindakan, penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.

Menurut Asep Rahmat Suwanda, sebagian besar kasus dari NTB ini ditolak KPK. Alasannya, antara lain laporannya bukan katagori kasus korupsi.

Ada juga lokus laporan tidak jelas. Kemudian, tidak ditemukan ada unsur kerugian negara. Dari jumlah kasus yang diterima itu ada juga yang dilimpahkan ke penegak hukum

yang lain, baik ke Kepolisian maupun ke Kejaksaan.

Ia menjelaskan, kasus-kasus yang ditangani KPK di tingkat kabupaten hanya laporan dugaan penyimpangan yang diduga dilakukan bupati atau wakil bupati. ‘’’Jika dugaannya mengarah kepada Sekda atau pejabat di bawahnya diarahkan ke penegak hukum lain, baik Kejaksaan maupun Kepolisian,’’ terangnya.

Ditanya lebih rinci soal 18

kasus tersebut? Asep enggan merincinya. Menurut Asep Rahmat Suwanda, KPK ada mekanisme tersendiri untuk mempublikasikan kasus-kasus yang tengah diprosesnya. ‘’Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka baru dipublikasikan,’’ katanya.

Sementara menyinggung soal LHKPN, khusus pejabat negara yang ada di Lotim sampai saat ini terbilang masih minim yang melapor. Catatan KPK, LHKPN pejabat dari Lotim ini hanya 30 persen. Sisanya 70 persen belum melapor ke KPK. Disarankan seluruh pejabat hendaknya melaporkan harta kekayaannya ke KPK. (rus)

Polda NTB Usut Proyek Sungai Unus Mataram (Suara NTB) Satu lagi kasus baru yang diusut Polda NTB, terkait proyek talud Sungai Unus, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Kasus yang pernah dilaporkan ke Kejaksaan ini, sekarang menjadi atensi baru. Bahkan Kepolisian sudah melibatkan ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Proyek yang dikerjakan tahun 2014 itu bernilai Rp 8 miliar, bersumber dari APBN. “Yang kerjakan BWS, sedang dalam proses penyelidikan,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Andy Hermawan, SIK, Selasa (11/10).

Bersambung ke hal 15 DIUSUT – Kondisi Sungai Unus yang melintasi Kecamatan Sekarbela Mataram yang sedang diusut Polda NTB.

TO K O H

Erupsi Gunung Baru Jari

Ratusan Pertemuan MICE Dibatalkan

KO M E N TTAA R Penilaian yang Wajar SIKAP apatisme yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap kinerja Dewan, karena dianggap tidak mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi menggunakan jalur ekstra-perlemen, ditanggapi wajar oleh kalangan DPRD NTB. Bersambung ke hal 15 H. Muzihir

(Suara NTB/dok)

Butuh Referensi Sejarah GENERASI saat ini dinilai tidak memiliki literatur dan referensi yang memadai untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga NKRI. Dikhawatirkan, karakter dan jati diri kebangsaan generasi sekarang semakin luntur di tengah era globalisasi.

Hal itu diperlukan dalam memupuk rasa cinta tanah air untuk mengusir kebodohan dan kemiskinan yang melanda negeri ini. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi penjajahan dalam bentuk ideologi, H.Abdul Kadir Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB -) Erupsi Gunung Baru Jari yang menyebabkan Bandara Internasional Lombok (BIL) ditutup selama beberapa hari terakhir, ternyata berdampak besar terhadap pariwisata NTB. Ratusan pertemuan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) skala nasional dan internasional yang dilaksanakan bulan ini di Lombok terpaksa dibatalkan. Pihak Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB mengklaim mengalami kerugian puluhan miliar.

“Okupansi hotel semua teman-teman itu menurun.

Jadi, kedatangan wisatawan kita dengan berbagai tujuan tidak ada. Jadi yang tujuan MICE pun untuk meeting yang semestinya bulan ini lagi ramai-ramainya. Terutama MICE tingkat nasional banyak dibatalkan,” Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)

ERUPSI - Erupsi Gunung Baru Jari, Selasa (10/11) sekitar pukul 21.14 Wita yang dipotret dari CCTV Rinjani.

Paket Proyek Belum Dilelang

Cegah Masalah, Sebaiknya Ditunda Mataram (Suara NTB) Tercatat sampai dengan 31 Oktober 2015, puluhan paket proyek senilai puluhan miliar yang tersebar di beberapa SKPD belum selesai dilelang. Sementara tahun anggaran 2016 akan berakhir tinggal satu setengah bulan. Dengan tenggat waktu yang sangat mepet tersebut, mustahil puluhan paket proyek tersebut akan dapat dituntaskan sampai berakhir tahun anggaran pada Desember mendatang.

Melihat kondisi itu, Komisi III DPRD NTB, yang membidangi masalah keuangan meminta agar paket proyek yang belum di lelang sampai sekarang tersebut lebih baik ditunda sampai tahun depan. Karena jika dipaksakan, Komisi III melihat bahwa hal tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari.

Menurut Wakil Ketua Komisi III, Drs. H. Muzihir yang ditemui Suara NTB, Selasa (10/11) bahwa tidak mungkin proyek yang belum dilelang akan bisa dituntaskan sampai akhir tahun anggaran 2015. Untuk itu ia meminta jika sampai hari ini belum dilelang, lebih baik tidak dilelang karena hal tersebut akan menimbulkan masalah.

Bersambung ke hal 15

Antisipasi Dampak Bencana

Anggota Satlinmas Harus Punya Insting Sekarang ini, NTB sedang dihadapkan dengan bencana alam, berupa gunung meletus dan kekeringan di sejumlah daerah.

Gunung meletus dan kekeringan adalah dua dari banyak bencana yang kemungkinan bisa terjadi di NTB, seperti tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, kebakaran dan lainnya. Melihat kenyataan ini, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) diharapkan mampu turun tangan langsung dan membantu aparat dalam melakukan penanggulangan bencana. Atau paling tidak anggota Satlinmas memiliki insting dalam menangani bencana.

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Anggota Satlinmas Loteng saat mengikuti simulasi penanggulangan bencana kebakaran di Satpol PP Loteng beberapa waktu lalu. Mereka juga diharapkan tanggap dalam menghadapi dampak dari letusan Gunung Baru Jari.

SEPERTI yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) bersama Satpol PP NTB melakukan Simulasi Kesiapsiagaan Satlinmas dalam perbantu-

an Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana, tanggal 7 hingga 8 Oktober 2015 lalu. Simulasi yang digelar selama 2 hari itu, Bersambung ke hal 15

Ibnu Salim

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

LAPANGAN SANGKAREANG Inilah salah satu proyek di lima SKPD yang berpotensi molor.

Penataan Lapangan Sangkareang senilai Rp 500 juta bersumber dari APBD Kota Mataram 2015

ERUPSI Gunung Baru Jari mengakibatkan aktifitas penerbangan di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah, lumpuh total. Penumpang beralih menggunakan angkutan darat. Kesibukan penumpang di Terminal Mandalika pun hingga tengah malam.

Minimnya penerangan di terminal dikhawatirkan terjadinya tindakan kejahatan, sehingga mengganggu kenyaman penumpang.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Bertais, Lalu Mukhsan (Suara NTB/cem) ditemui, Selasa (10/11) menLalu Mukhsan gungkapkan, sejauh ini belum menerima laporan dari masyarakat tentang keluhan penerangan di kawasan terminal. Namun diakui, aktivitas penumpang saat ini berangsur meningkat semenjak erupsi anak Gunung Rinjani.

Kondisi penerangan di terminal disampaikan Mukhsan, selain sebagian ada yang mati dan rusak. Pemadaman listrik tidak menentu oleh PLN dinilai mengkhawatirkan keamanan. Lampu di terminal lanjutnya, paling tidak harus tetap terang. Hal ini meminimalisir terjadi tindakan kriminal. “Mana di sana ada lonceng emas. Paling tidak ada lampu dipasang,” pungkasnya.

Disesalkan, lampu dipasang oleh Dinas Pertamanan di dekat pohon sehingga pencahayaan tidak maksimal. Artinya, itu akan sia - sia. Kaitannya dengan keamanan di kawasan terminal, sebenarnya harus dibentuk keamanan khusus dengan personel masyarakat setempat. Artinya, mereka akan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan tindakan kriminal terhadap penumpang. Selama ini, kelurahan tidak dilibatkan oleh instansi terkait. “Merekrut petugas keamanan, kita tidak pernah dilibatkan,” sesalnya.

Apakah kelurahan pernah berkoordinasi dengan instansi terkait penerangan tersebut? Koordinasi akan dilakukan kata Mukhsan, apabila ada laporan dari masyarakat. Dari laporan inilah, dijadikan bahan untuk meminta sarana prasarana atau pemasangan PJU ke Dinas Pertamanan.

Namun diharapkan di jalan - jalan protokol hingga tapal batas Kota Mataram dan Lombok Barat, diberikan penerangan. Disisi lain disampaikan, khusus lapak sudah dibongkar diminta segera ditata agar masyarakat tidak lagi membangun lapak sehingga terkesan kumuh. (cem)

Harus Dibuktikan dengan Data PERNYATAAN Kepala Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram, Drs. HL. Junaidi yang menyebutkan bahwa penyimpangan tata ruang di Kota Mataram tidak parah, diragukan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, Spt. ‘’Ya sah-sah saja berpendapat seperti itu. Pertanyaannya, apa dasarnya,’’ kata Wiska menjawab Suara NTB di DPRD Koata Mataram, Selasa (10/11).

Pernyataan itu, menurut Wiska harus dibuktikan dengan data. ‘’Tidak asal bicara,’’ (Suara NTB/fit) cetusnya.

Komisi III, lanjutnya, I Gede Wiska juga membutuhkan data terkait penyimpangan yang diklaim tidak parah. Selanjutnya Dewan melalui Komisi III akan melakukan evaluasi. Apakah benar penyimpangan tata ruang tidak parah.

Ia mengingatkan jangan sampai pernyataan kepala Dinas Takowasbang yang mengklaim bahwa penyimpangan tata ruang di Mataram seolah mengaburkan tidak perlu merivisi RTRW Kota Mataram. Selain itu, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dikhawatirkan dianggap tidak perlu. ‘’Hal ini juga perlu disikapi. Kita berharap Pemkot segera menyusun Perda untuk merevisi tata ruang,’’ pungkasnya.

Paling tidak, RDTR kecamatan disusun lebih dulu sebagai landasan, mana kawasan yang boleh dibangun dan mana kawasan yang tidak boleh dibangun. ‘’Jangan sampai dipukul rata semua sehingga kondisi ruang terbuka hijau dan lahan pertanian di Kota Mataram semakin menyempit,’’ terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengumpamakan Kota Mataram sebagai gula yang bakal banyak diserbu para pendatang. Sehingga harus ada langkah antisipasi agar tidak terjadi penyimpangan tata ruang.

Pada bagian lain Wiska menilai pernyataan Kepala Dinas Takowasbang bertentangan dengan kondisi nyata. Ia menyayangkan, Dinas takowasbang membebaskan masyarakat membangun apa saja karena lahan itu milik masyarakat. ‘’Lalu dimana fungsi kontrol pemerintah,’’ ujarnya heran. Pernyataan itu, kata Wiska membuka peluang penyimpangan tata ruang di Mataram menjadi parah. Dalam hal ini dibutuhkan adanya regulasi.

Meskipun tata ruang Kota Mataram diklaim tidak parah, Dinas Takowasbang harus tetap mempersiapkan regulasi terkait hal tersebut. Ini dimaksudkan untuk membentengi Kota Mataram. ‘’Jangan sampai kebablasan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan,’’ tandasnya. (fit)

Selly Minta Proyek Penataan Kantor Lurah Diserahkan ke Kecamatan Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., meminta proyek penataan kantor lurah yang sebelumnya dikelola oleh Bagian Pemerintah Setda Kota Mataram, agar diserahkan kepada kecamatan. “Saya minta proyek di kelurahan tidak dipegang oleh Bagian Pemerintah, tapi dikembalikan ke SKPD atau kecamatan,” kata Selly.

Kecamatan menurutnya, sudah menjadi SKPD dan pengelolaan anggaran itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) lanjutnya, akan dilihat kinerja SKPD. “Kecamatan sudah jadi SKPD kok. Suruh saja mereka dan itu sudah tupoksinya,” pungkasnya.

Beberapa usulan perbaikan ini kata Selly, tergantung tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), apakah disetujui atau tidak.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemerintah Setda Kota Mataram, I Nyoman Suandiyasa tidak mempersoalkan jika pihaknya tidak lagi mengelola proyek rehap rumah tersebut. Di tahun 2015, sudah ada beberapa kelurahan direhap dan akhir tahun anggaran ada dana Rp 600 juta untuk perbaikan Kantor Lurah Abian Tubuh, lanjutan pembangunan Kantor Lurah Bintaro dan aula Kelurahan Monjok Timur.

Anggaran perbaikan atau rehap ini sebut Nyoman, bervariasi tergantung tingkat kerusakan. Nilainya antara Rp 100 juta - 200 juta. Karena nilainya di bawah Rp 200 juta, maka sistem pengerjaan dengan penunjukan langsung (PL).

Ia mengakui, beberapa kelurahan banyak yang mengajukan perbaikan rehap kantor. Tahun anggaran 2016, belum jelas pengalokasian anggarannya. Dia berharap, banyaknya usulan itu menjadi prioritas. (cem)

(Suara NTB/cem)

Belum Terima Laporan

Mataram (Suara NTB) Lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mulai menggenjot pekerjaan kontraktor. Ini menyusul pekerjaan sejumlah proyek yang berpotensi molor.

Yakni, pengerjaan Lapangan Sangkareang oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran Rp 500 juta, dikerjakan oleh CV. Graha Duta Persada. Pembangunan Puskesmas Cakranegara milik Dinas Kesehatan dikerjakan oleh PT. Pembangunan Nusantara Mandiri Utama nilai kontrak Rp 2,7 miliar.

Pembangunan ruang rawat

inap rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, nilai pagu Rp 21 miliar dikerjakan oleh PT. Mayalia.

Proyek pengolahan sampah oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) kontraktornya CV. Sukses Jaya Raya dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar. Sedangkan, dua proyek di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), masing masing Kantor Satpol PP dikerjakan oleh CV. Limbu Indah dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar dan Kantor PMK nilai kontrak Rp 2,9 miliar dikerjakan oleh Mandiri Utama.

Proyek ruang rawat inap

RSUD sudah habis masa kontraknya sejak tanggal 7 November kemarin. Menanggapi hal tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra mengatakan, keterlambatan pengerjaan proyek sudah dirapatkan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor. Keterlambatan diprediksi selama 10 hari dengan deviasi 5 persen pembangunan itu, konsekuensinya dengan menjatuhkan finalti kepada kontraktor. Akan tetapi, dr. Jack sapaan akrab Dirut RSUD menganggap keterlambatan sela-

Inspektorat Usut Dugaan Absensi Fiktif Mataram (Suara NTB) Tidak saja enam SKPD dan sekolah telah diperiksa. Inspektorat Kota Mataram juga mengusut dugaan absensi fiktif di salah satu instansi di lingkup Pemkot Mataram.

Item pemeriksaan oleh auditor internal pemerintah ini, berkaitan dengan absensi rapat yang menjadi program instansi tersebut dalam mensosialisasikan izin pondokan.

Dimana, pagu anggaran sebenarnya adalah untuk 100 orang, namun kenyataannya pembayaran diberikan hanya kepada 50 orang.

Pada laporan pertanggungjawaban kelurahan diminta mengisi daftar hadir 100 orang. Tapi permintaan itu ditolak karena dikhawatirkan berimplikasi hukum.

Pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data (pulbaket - puldata), Inspektorat mengumpulkan seluruh lurah di masing - masing kecamatan. Satu persatu lurah diperiksa dan diminta membuat surat

penyataan bahwa warga di undang masing - masing 50 orang.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum membenarkan sedang melakukan audit terhadap Bakesbangpol Kota Mataram. Ia menyampaikan, pemeriksaan dilakukan komprehensif dan salah satu itemnya berkaitan absensi di kelurahan seharusnya 100 orang tersebut. “Pemeriksaannya komprehensif. Iya bisa jadi ke arah sana juga,” cetusnya.

Gambar umum terhadap pemeriksaan itu, Makbul enggan membeberkan dengan alasan sedang dalam pemeriksaan. Pengusutan dugaan absensi fiktif ini akan tuntas bersamaan dengan audit sekolah. “Tanggal 17 November akan selesai. Belum ada hasil,” cetusnya.

Mempertegas pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat, beberapa kelurahan mengaku dikumpulkan di Kantor Camat untuk membuat surat pernyataan. “Kita dikumpulkan di kecamatan oleh Inspektorat,” kata Lurah Bertais, Lalu Mukhsan.

Pada prinsipnya kata Mukhsan, pihaknya mengundang sesuai permintaan instansi tersebut. Sekitar 86 warga diundang saat sosialisasi izin pondokan itu. “Segitu diminta, segitu kami hadirkan,” pungkasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Rudi Suryawan dikonfirmasi lewat ponselnya terkait pemeriksaan tersebut, hingga berita ini ditulis belum memberikan respon. (cem)

Minim, Penggunaan Teknologi dalam Penanganan Sampah Mataram (Suara NTB) Kota Mataram disebutkan masih minim penggunaan teknologi dalam penanganan sampah. Pola penanganan sampah di Kota Mataram masih mengedepankan program padat karya. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Kebersihan, I Gede Berata kepada Suara NTB, Selasa (10/11).

Ia mengatakan selain karena kendala anggaran, hal ini disebabkan pemikiran pola penanganan sampah belum ke arah sana.

Di tengah kondisi dengan makin tingginya volume sampah, penggunaan teknologi menurutnya mendesak dilakukan.

Pemkot Mataram juga menurutnya perlu melakukan studi banding ke daerah yang telah menerapkan teknologi untuk penanganan sampah seperti Bandung.

Selain terjadi peningkatan volume sampah setiap

tahunnya, Berata menyampaikan yang menjadi persoalan adalah pemberdayan masyarakat belum optimal, pengangkutan terus jalan, dan kapasitas sampah di TPA membengkak. “Sehingga pemanfaatan teknologi harus ada. Kota Mataram harus berani memanfaatkan teknologi,” ujarnya.

Volume sampah cenderung selalu meningkat setiap tahunnya. Saat ini volume sampah di Kota Mataram mencapai 350 ton setiap hari atau 1.396 meter kubik. Berata menyatakan peningkatan volume sampah yang terjadi setiap tahun ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup. “Jelas meningkat volume sampah tiap tahun karena aktivitas masyarakat.

Sekarang pertumbuhan Kota Mataram yang berdampak pada pertumbuban penduduk, begitu juga gaya hidup mempengaruhi, misalnya dulu pakai daun, sekarang pakai plas-

tik,” terangnya.

Teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan sampah selain mesin incinerator adalah bio digister. Sampah yang diolah dengan bio digister juga bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan juga dimanfaatkan jadi pupuk kompos. Harga satu unit bio digister ini disebutkan Berata cukup mahal mencapai Rp 650 juta per unit. Sampai saat ini Kota Mataram belum memiliki mesin jenis ini.

Penanganan sampah yang baru dimanfaatkan Dinas Kebersihan adalah tungku pembakaran sampah yang akan digunakan di tempat pembuangan sementara (TPS) Sandubaya.

“Sekarang baru tungku dan sedang dibangun di TPS kita di Sandubaya,” ujarnya. Kapasitas tungku pembakar sampah ini sekitar 4 meter kubik dalam sekali pembakaran. (ynt)

ma 10 hari itu wajar, karena 1,5 persen pekerjaan finishing saja.

Disebutkan, finishing 1,5 persen itu kaitannya dengan pembuatan lift dan bagian luar bangunan. Dalam waktu dekat ini dipastikan tuntas, karena pekerjaan sudah on progres.

Adapun persoalan keterlambatan berimplikasi terhadap finalti, adalah risiko kontraktor. Nantinya, Dinas Pekerjaan Umum akan mengawasi dan menentukan berapa persen finaltinya.

Senada dengan Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi men-

gatakan, langsung mengumpulkan konsultan, PPK dan kontraktor membahas potensi molornya proyek penataan Puskesmas Cakranegara tersebut. Molornya proyek ini karena harus membongkar tiga gedung dan menunggu appraisal, sehingga terjadi keterlambatan pembangunan.

Usman mengharapkan, awal tahun 2016 puskesmas rawat inap yang melayani persalinan ini, bisa segera beroperasi. Agar masyarakat cepat mendapatkan pelayanan.

Mengenai sanksi finalti, sudah ada ketentuan dan itu ditanggung oleh kontraktor. (cem)

Panwaslu Minta Tim Terpadu Segera Tertibkan APK Mataram (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram meminta kepada tim terpadu untuk segera melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan.

Sampai saat ini berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Mataram, ditemukan sekitar 380 APK yang melanggar aturan atau yang dipasang selain oleh KPU Kota Mataram.

Hal ini disampaikan Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin, Selasa (10/11).

“Yang sudah kami rekomendasikan ada 380-an alat peraga baik banner, poster, spanduk, baliho agar tim terpadu segera melakukan penertiban,” cetusnya di Kantor Walikota Mataram.

Srino menyampaikan jumlah temuan APK yang melanggar tersebut dilakukan oleh kedua pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Mataram. Srino menegaskan berdasarkan Peraturan KPU, APK yang dipasang selain oleh KPU masuk katagori pelanggaran. “Memasang atribut yang di luar yang dipasang KPU tidak boleh karena masuk katagori pelanggaran. Baliho juga ditetapkan KPU yang memasang, di luar itu kami minta ditindaklanjuti,” jelasnya.

Srino menerangkan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor

7 Tahun 2015 telah diatur mengenai jumlah APK yang harus dipasang KPU yaitu empat baliho untuk masing-masing pasangan calon atau delapan baliho untuk dua pasangan calon di Pilkada Kota Mataram, maksimal 20 buah umbul-umbul untuk setiap pasangan calon, dan dua buah spanduk per kelurahan atau desa untuk masingmasing pasangan calon.

Ia menegaskan bahwa Panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan atribut kampanye. Pihaknya hanya merekomendasikan dan ditertibkan KPU. “Harus diluruskan bahwa kami tidak menertibkan atribut tapi masuk dalam tim terpadu. KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu selaku eksekutor,” jelas Srino.

Beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan APK selain tempat ibadah, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya adalah gapura dan tiang listrik maupun tiang telepon. Pemasangan APK di luar ketentuan ini merupakan pelanggaran administrasi dan bisa ditindaklanjuti KPU. “Kalau pemasangan (di luar ketentuan PKPU) tidak masuk pidana, kalau perusakan atribut kampanye baru masuk dalam ranah pelanggaran pidana,” pungkasnya. (ynt)

BI Usulkan Mataram Mall Jadi Mal Khusus Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Prijono mengusulkan agar Mataram Mall diubah menjadi mall yang lebih khusus. Mataram Mall dapat meniru Mall Glodok Jakarta yang khusus menjual barang-barang elektronik. Menurut Prijono saat rapat dengan DPRD Kota Mataram, Mataram Mall semakin lama semakin sepi. ‘’Misalnya jadi seperti Glodok Jakarta. Khusus menjual elektronik atau bisa menjadi pusat kuliner,’’ sebutnya. Usul ini disambut positif kalangan Dewan.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini mengatakan, Pemkot Mataram ke depan memang harus memikirkan mall khusus. Sehingga masyarakat dalam menentukan pilihan, sudah pasti mall mana yang akan didatangi.

Untuk melaksanakan usulan itu, tentu harus didukung dengan regulasi. Demikian pula manakala ada pengusaha yang mengajukan izin membangun mall, maka mall yang dibangun tidak boleh mall seperti yang sudah ada. ‘’Kita harapkan Pemkot menunda dulu izin untuk mall umum,’’ pintanya, Selasa (10/11).

Kecuali, sudah ada konsep yang jelas. ‘’Mal yang lain dari-

pada yang lain,’’ cetusnya. Mall khusus, kata Zaini, memiliki pangsa pasar yang berbeda.

Sedangkan mall umum, tidak perlu ada penambahan. Dengan luas Kota Mataram yang hanya 61,30 kilometer persegi, keberadaan tiga mall di Kota Mataram sudah mampu mengcover kebutuhan masyarakat.

Sehingga kalau ada permintaan membangun mall, haruslah mall dengan item khusus.

Ditempat terpisah, anggota Banggar lainnya I Gede Wiska, SPt juga menilai usulan itu sebagai ide yang baik. ‘’Bisa saja diubah menjadi mall khusus karena memang harus ada antisipasi,’’ ucapnya. Ia melihat, Mataram Mall masih terlena dengan kondisi ketika mall di Mataram hanya ada satu, sehingga terkesan tidak ada langkah antisipasi persaingan dengan mall milik swasta.

Wiska mengaku setuju kalau Mataram Mall dijadikan mall khusus. Pasalnya di sejumlah daerah di Indonesia, mall khusus terbukti berjalan dengan baik. Kalau Mataram Mall masih mempertahankan kondisi sebagai mall umum, akan cenderung monoton. Untuk menjadikan Mataram Mall sebagai Mall khusus, tidak ansih harus dikelola oleh PT. Pasifik Cilinaya Fantasi. (fit)

SUARA NTB

Rabu, 11 November 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

Pramuwisata Lumpuh Total AKIBAT erupsi Gunung Baru Jari yang berimbas pada penutupan Bandara Internasional Lombok (BIL), telah melumpuhkan aktivitas para pramuwisata (guide). Bahkan kerugian di sektor pariwisata mendekati angka Rp 3 miliar.

Hingga kini belum ada alternatif bagi para pramuwisata, kunjungan wisatawan banyak di cancel, artinya pundi-pundi pendapatan bagi sederet usaha ikutan di sektor pariwisata telah merasakan langsung dampaknya.

“Ngapong keketut, nyangka nyangok (peluk (Suara NTB/bul) lutut, tungka dagu) seDedi Kusmayadi mentara ini,” ungkap Dedi Kusmayadi, salah satu pramuwisata freeland yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (10/11).

Sejumlah paket wisata dibatalkan karena wisatawan belum bisa masuk Lombok melalui BIL. Paling dominan tour yang di cancel tersebut dari wisatawan Malaysia dan domestik, dengan rata – rata kunjungan selama tiga hari.

Dalam kondisi normal, sehari biasanya satu pramuwisata bisa mendapatkan antara Rp 200.000 sampai Rp 300.000, pasca meletusnya Baru Jari, praktis pendapatan tersebut hilang sama sekali.

“Meski katanya penerbangan mau dibuka tanggal 11 November, tapi wisatawan yang cancel belum dapat memastikan juga kapan bisa datang ke Lombok. Guide dan traveltravelpun sedang sepi pendapatan,” ujarnya. “Aktivitas guide lumpuh total, pendapatan tidak ada masuk,” demikian Dedi.

Sementara Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH., mengkalkulasi kerugian yang di sektor pariwisata yang dirilis PT. Angkasa Pura jauh lebih besar dari yang dihitungnya.

Ia menganggap kerugian telah mencapai Rp 3 miliar.

Terdapat sebanyak 600 jumlah anggota HPI di NTB. Jika dikalkulasikan dengan pendapatan harian/pramuwisata, menurutnya tentu angkanya jauh lebih besar. Pemerintah masih bisa berbuat untuk menyelamtkan sederet aktivitas ekonomi yang menjadi ikutan sektor pariwisata.

Caranya, mengupayakan pembenahan pelayanan di sektor kelautan (penyeberangan laut). Saat ini penyeberangan menjadi alternatif dalam kondisi darurat (force major). Angkutan penyeberangan laut (ferry) dan kapal cepat (speed boat) adalah pilihan.

“Lakukan pembenahan dan pengawasan, jangan moment ini justru dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang justru akan merugikan banyak pihak. Buat pelayanan laut sama pentingnya dengan pelayanan udara menurut banyak orang, sehingga penyeberangan laut tidak hanya hidup saat kondisi force major. Promosikan laut seperti mempromosikan alur udara,” demikian Ainuddin. (bul)

Produk dari Luar Sebaiknya Dibatasi Masuk Hotel Mataram (Suara NTB) Beberapa pekan lalu, Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan penghargaan pada ajang The World Halal Travel Summit (WHTS) and Exhibition 2015 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dua di antara tiga penghargaan yang diraih Indonesia itu, disumbangkan oleh Lombok, NTB. Lombok ditetapkan sebagai World’s Best Halal Tourism Destination atau destinasi wisata halal terbaik dunia dan World’s Best Halal Honeymoon Destination alias destinasi wisata halal untuk bulan madu terbaik dunia.

Mengapresiasi penghargaan tersebut, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) menyeleksi produk makanan yang masuk ke hotel. Selain mengapresiasi penghargaa tersebut, dikhawatirkan produk olahan dari luar diragukan kehalalannya. “Kalau bisa produk makanan yang masuk dihotel itu dibatasi saja. Belum tentu juga dijamin kehalalannya,” kata Selly.

Pertimbangan tersebut, jangan sampai penghargaan diraih oleh NTB itu hanya simbolik saja, tetapi harus didukung dengan upaya - upaya untuk menjamin dan menjaga produk makanan yang dikonsumsi di hotel. Pertimbangan lain, memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal dan itu mudah dikontrol proses pengemasan dan kehalalan produk makanannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Budpar Kota Mataram, H. A. Latief Najib menjelaskan, bukan sekarang saja dilakukan pengawasan melainkan rutin menyampaikan ke pengusaha hotel. Bahasa wisata syariah itu benar dan bukan saja untuk agama tertentu. Artinya, seluruh element harus sama - sama mendorong wisata halal tersebut. Destinasi halal dikatakan Latief, menjadi program MUI untuk seluruh makanan agar memberikan keyakinan terhadap produk makanan.

Kaitannya dengan membatasi produk dari luar masuk ke hotel, Budpar kapasitasnya hanya bisa mengimbau kepada pengusaha hotel. Dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) juga bisa melakukan pengawasan bukan saja kehalalan, tapi layak atau tidaknya makanan yang akan di konsumsi. “Bukan halalnya saja, tapi apakah layak atau tidaknya dikonsumsi,” pungkasnya. (cem)

SELASA, 10/11/15

SEPI PEMBELI - Para perajin mutiara di sentral bisnis mutiara, Sekarbela, Mataram, dilanda musim sepi pembeli. Tak banyak wisatawan yang datang sebagai akibat lumpuhnya penerbangan di BIL. Seorang perajin mutiara sedang membuat cincin untuk dijual di pasar lokal, Selasa (10/11).

Mataram (Suara NTB) Omset perajin mutiara mengalami penurunan yang cukup drastis, menyusul erupsi gunung Baru Jari. Wisatawan tidak dapat berkunjung ke Lombok karena penutupan sementara jalur udara melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak beberapa hari terakhir.

Kehadiran wisatawan domestik, maupun luar negeri berkontribusi besar terhadap pendapatan para perajin dan pengusaha mutiara, terutama di Sekarbela, Mataram. “Akibat erupsi Gunung Baru Jari, ada 50 persen omset pengusaha kerajinan mutiara yang hilang,” kata Ketua Forum Komunikasi Pengerajin Mutiara

Emas dan Perak (FKP-MEP) Mataram, H. Fauzi.

Pantauan Suara NTB, deretan toko kerajinan emas dan mutiara yang ada di Sekarbela nampak lengang.

Bisanya, terparkir jejeran bus pariwisata. Namun pada Selasa (10/11), terlihat pemandangan sepi. Beberapa penunggu toko juga terlihat

santai. Bahkan, beberapa toko mutiara ditinggal terbuka oleh pemiliknya.

H. Fauzi tidak memungkiri kondisi tersebut. Wisatawan dari luar daerah dan luar negeri memberi kontribusi 50 persen lebih terhadap pendapatan pengusaha perajin mutiara. Ketika BIL lumpuh, tentu berimbas kepada kunjun-

gan wisatawan ke NTB. Pesanan-pesanan buyer dari berbagai daerah di Indonesiapun tak bisa dipenuhi.

Yang berlaku saat ini, pengusaha lebih banyak menimbun stok, sementara pengiriman normal. “Kiriman ke seluruh buyer di Indonesia masih tertahan. Karena penerbangan belum normal. Jelas omset kita berkurang,” ujar H. Fauzi.

Dalam sehari, satu toko bisa mendapatkan sampai Rp 5 juta di hari normal. Sejak Gunung Baru Jari meletus, omzet sehari maksimal Rp 1 juta sampai Rp 2 juta.

Bahkan, ada di antaranya yang sehari tidak mendapat pemasukan.

Terdapat 800-an jumlah perajin dan pengusaha mutiara di Sekarbela, sebanyak itulah yang merasakan dampak erupsi. Menyiasati sepinya pembeli dari wisatawan, H. Fauzi katakan perajin sementara ini tidak mengandalkan kerajinan mutiara.

“Perajin buat gelang, cincin dengan tidak menggunakan mutiara. Itu yang dijual di pasarpasar dan eceran. Itu yang bisa dilakukan sementara ini,” demikian dikatakan.(bul)

Budidaya Lebah Madu Krisis Modal Mataram (Suara NTB) Para pembudidaya lebah madu tengah dihadapkan pada dua persoalan besar, krisis pakan bersamaan dengan belum masuknya musim semi, serta krisis modal.

Sebagian besar tumbuhan dan pohon buah saat ini dilanda kekeringan, sebanyak 1.600 pembudidaya lebah madu di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara saat ini sedang devisit produksi madu. Pakan utama lebah madu, kembang jambu, kembang mangga, kaliandra, dan beberapa jenis kembang pohon buah.

Syarifuddin

Menurut Ketua Asosiasi Madu Rinjani Lombok Utara (Asmalora), Syarifuddin, pembudidaya lebah madu hanya berharap pakan alami dari pohon kelapa, itupun tentu terbatas. Sementara, beberapa pembudidaya lainnya menyiasati dengan menanam bunga matahari sebagai penyangga pakan jangka pendek.

Dari sejumlah anggota pembudidaya lebah madu yang ada di Bayan, dalam sebulan biasanya satu kelompok yang beranggotakan 20 sampai 50 orang mampu menghasilkan 600 botol besar. Total sebulan dari semua anggota kelompok bisa dihasilkan 3.000-an botol madu.

Dengan krisis pakan saat

ini, dari 600 botol tersebut menyusut drastis menjadi 10 botol/bulan. Ada solusinya menurut Syarifuddin, dengan menyiapkan tanaman bunga untuk memenuhi kebutuhan saat krisis pakan alami. Sayangnya, para pembudidaya belum bisa melakukannya karena keterbatasan biaya.

“Untuk siapkan tanaman penyangga pakan jangka pendek, kan butuh biaya untuk pupuk, pot dan sebagainya. Itu yang kami harapkan sekiranya bisa dibantu. Dan sudah kami ajukan ke Dinas Perkebunan Lombok Utara,” kata Syarifuddin ditemui di Mataram, Selasa (10/11).

Persoalan lainnya mengenai modal. Asmalora sedang mem-

bentuk embrio koperasi pembudidaya madu. Madu-madu yang dihasilkan, dibeli dari anggota.

Sayangnya lagi, karena keterbatasan modal tersebut Asmalora hanya mampu membeli madu anggotanya maksimal 200 botol, dari ribuan botol madu yang menjadi potensi saat pakan alam berlimpah.

Madu-madu yang dihasilkan biasanya dipasarkan ke sentrasentra UMKM, dan toko-toko.

Bahkan, salah satu pembeli dari Amerika Serikat rutin setahun sekali. “Dengan berkoperasi kami bisa berbadan hukum, mungkin bisa mempermudah anggota kami mendapatkan modal tambahan,” demikian disebutkan. (bul)

(Suara NTB/bul)

BPJS Syariah Masih Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga kini belum memperjelas diberlakukannya BPJS Syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB-pun masih belum mendapatkan kepastian akan hal itu.

MUI pusat dengan BPJS pusat menurut Ketua MUI Provinsi NTB, Prof. H. Saiful Muslim, telah melakukan pertemuan membahas keinginan masyarakat agar pengelolaan keuangannya

lebih transparan. Namun apa rekomendasi dari pertemuan tersebut, hingga kini tak ada surat tertulis resmi yang diterimanya.

“Dalam waktu dekat akan ada rakernas MUI. Insya Allah akan kami pertanyakan lagi apa yang menjadi keingingan masyarakat,” ujar Prof.

H. Saiful Muslim dihubungi di Mataram, Senin (9/11).

Bahkan, MUI NTB rencananya akan meminta penegasan dari MUI pusat terkait hal itu. Sejauh yang diketahui aka nada pola syariah yang diterapkan oleh BPJS. Sehingga masyarakat yang menghendaki transparansi pengelolaan keuangan yang dibayar rutin bisa terjawab.

MUI sendiri telah bersepakat pada ijtimak di Tegal belum lama ini, agar BPJS memberi jalan keluar bagi masyarakat yang mempertahankan aqidahnya mengenai kejelasan pengelolaan keuangan tersebut.

MUI telah menegaskan fatwa tentang BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah. diwajibkan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan syariah untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan sosial dengan konsep

dan aturan sesuai syariah Islam.

Pelaksanaan BPJS harus menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Selain itu, dana yang dikelola BPJS juga harus diinvestasikan sesuai syariah Islam.

Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah muncul karena dinilai mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Alasan lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan juga dianggap tidak adil karena masih membedakan latar belakang peserta.

Pengelolaan BPJS sesuai dengan ketentuan syariah, revisi KUHP dan KUHAP, rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol, serta pembangunan kebijakan wisata syariah. (bul)

H. Saiful Muslim

(Suara NTB/dok)

PELABUHAN LEMBAR - Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar pasca ditutupnya BIL, Selasa (10/11)

BIL Masih Tutup

Melonjak, Penumpang di Pelabuhan Lembar Giri Menang (suara NTB) – Akibat penutupan Bandara Internasional Lombok (BIL) diperpanjang, jumlah penumpang di Pelabuhan Lembar pun melonjak dua kali lipat. Setiap hari, jumlah penumpang kisaran mencapai 400-900 orang. Pihak ASDP pun mengantisipasi, jika lonjakan penumpang terjadi dengan menyiapkan armada.

Dikonfirmasi via ponselnya, Humas ASDP Lembar, Denny N Putra menyatakan, jumlah penumpang di Pelabuhan Lembar meningkat sekitar 3-5 persen dari biasanya. ”Setiap hari rata-rata jumlah penumpang mencapai 400900 orang,” sebutnya.

Jumlah penumpang mengalami lonjakan pada Jumat lalu.

Pada hari itu, 911 penumpang berangkat melalui BIL. “Mengantisipasi adanya lonjakan penumpang akibat ditutupnya BIL, ASDP menyiapkan armada 29 unit kapal,” terangnya.

Menurutnya, imbas penutupan BIL akibat abu vulkanik Gunung Baru Jari para penumpang pesawat banyak beralih

menggunakan angkutan penyeberangan laut, sehingga terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 3-5 persen.

Pengalihan penumpang ini terjadi sejak pekan lalu, ketika situasi BIL menggunakan sistem buka tutup. Terjadinya pengalihan penumpang ini, tidak terlalu signifikan, sehingga tidak sampai mengganggu penyeberangan.

Saat ini, kondisi di pelabuhan masih lancar, tidak ada penumpukan penumpang. Jumlah armada yang dioperasikan pun masih normal, sebanyak 26 trip Lembar-Padangbai.

Disebutkan, rata-rata per hari jumlah penumpang pejalan kaki di Pelabuhan Lembar mencapai 300-400 orang. Namun pada hari tertentu bisa melonjak mencapai 600-900 orang lebih. Jumlah kendaraan roda dua yang menyeberang pun bertambah 300-325, sedangkan R4 ke atas mencapai 250 orang.

Ia menambahkan, terkait pengalihan penumpang pihak pimpinan ASDP sudah berkoordinasi dengan pihak BIL dan pihak terkait lainnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kualitas Infrastruktur Buruk Belum Seutuhnya Merdeka MESKI Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Pasalnya, belenggu kemiskinan, pengangguran, terorisme dan kesenjangan sosial masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut secara jelas mengungkapkan ecara nyata, jika Indonesia masih jauh dari kata merdeka.

Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Lotim, Lalu Yusuf, mengungkapkan, mencermati realita yang terjadi di negeri (Suara NTB/yon) ini, secara jelas Indonesia Lalu Yusuf sebagai negara yang berdaulat masih jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya.

Hal itu terlihat dengan masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup dalam belengu kemisikinan. “Coba kita lihat baik di kotakota besar maupun di pelosok-pelosok desa, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan,” ungkapnya.

Kendati bangsa ini masih jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya, ungkap Yusuf, namun upaya menciptakan citacita bangsa dalam pembukaan UUD 45 alinea ke empat harus tetap diwujudkan, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, pada zaman dulu bangsa Indonesia berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari tangan-tangan penjajah yang ditandai dengan pertumpahan darah. Akan tetapi, lanjutnya, saat ini perjuangan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, yakni dengan mengedapankan intelektualitas, integritas dan moral sebagai bangsa yang berdaulat sebagai upaya dalam mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah dengan memberikan kesempatan berusaha, sekolah, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial kepada masyarakat. Hal tersebut mengandung arti pelayanan kepada masyarakat harus adil tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya. (yon)

Erupsi Baru Jari Masih Berlangsung

”High Season” Pariwisata KLU Dikhawatirkan Terganggu Tanjung (Suara NTB) Erupsi Gunung Baru Jari yang berdampak pada penutupan sejumlah bandara dikhawatirkan akan mempengaruhi momen high season di objek pariwisata, khususnya tiga Gili (Air, Meno, Trawangan). Terlebih tiga pulau itu merupakan lokasi favorit bagi kalangan tamu mancanegara dalam menyambut Natal dan Tahun Baru.

“Penutupan bandara berdampak bagi sektor pariwisata, baik itu Senaru maupun tiga gili. Salah satu agenda penting, yaitu pertemuan IGIF yang direncanakan di Villa Ombak dibatalkan, karena tidak adanya penerbangan,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata KLU, H. Muhadi, SH, Selasa (10/11).

Dikatakannya, untuk momen sekarang ini masih tergolong low season dan diperkirakan, akhir November angka kunjungan mulai meningkat seiring momentum pergantian tahun.

Ia berharap, ketika memasuki ramainya kunjungan, sektor pariwisata kembali normal melalui dukungan akses transportasi laut dan udara.

Saat ini, meski sejumlah bandara di beberapa daerah ditutup akibat abu vulkanik tetapi okupansi ke 3 Gili masih tertolong oleh kunjungan melalui jalur laut, Benoa - 3 Gili.

Hanya saja, pada bulan - bulan Desember -Januari mendatang, dikhawatirkan gelombang laut justru menjadi ancaman bagi aktivitas pelayaran fast boat. Oleh karenanya, sangat diharapkan aktivitas erupsi Gunung Baru Jari terhenti.

“Untuk saat ini, kawasan tiga Gili masih tertolong, karena wisatawan mancanegara banyak yang memilih jalur laut dari Bali ke Lombok. Hanya saja, akibat penutupan bandara, informasinya banyak tamu luar negeri membatalkan booking room,” sambungnya.

Sementara di objek wisata berbeda, yakni Senaru, Muhadi mengatakan aktivitas jasa wisata turun drastis, bahkan nyaris lumpuh. Sejak jalur pendakian ke Rinjani ditutup, praktis tidak ada wisatawan yang menggunakan jasa porter atau guide. Sebagian memang terlihat beraktivitas, itu pun hanya sampai di Pelawangan.

“Beberapa porter dan guide, ada yang nekat naik, hanya karena tidak mendapat penghasilan sama sekali. Kalau tidak begitu, mereka menganggur,” akunya.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun dari sejumlah jasa wisata di Senaru, saat ini terdapat 250 porter dan 60 guide yang tidak memiliki pekerjaan sejak jalur pendakian ditutup. Pihaknya berharap situasi cepat pulih, sehingga usaha jasa pariwisata di Senaru dan KLU pada umumnya kembali normal. (ari)

Dampak Terburuk Baru Jari

KLU Tetapkan Empat Jalur Evakuasi Tanjung (Suara NTB) Gunung Baru Jari yang hingga saat ini masih mengalami meletus disikapi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Skenario evakuasi penyelamatan sebagai antisipasi terburuk dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama lintas SKPD, Pemprov NTB, serta TNI/Polri, Selasa (10/11).

Usai rakor tertutup di ruang kerja Penjabat Bupati H. Ashari, SH, MH, Asisten l Setda KLU, H. Kholidi Kholil, menyampaikan sejumlah kesepakatan yang nantinya dijalankan. Pemda KLU menetapkan 4 jalur evakuasi dan posko penampungan, yang berada di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan.

Di Bayan, lokasi penampungan berada di Desa Sambik Elen, Desa Loloan, Desa Senaru dan Desa Bayan. Sedangkan lokasi alternatif penampungan apabila empat titik tersebut tidak mencukupi, telah disiapkan 3 titik posko penampungan antara lain, Lapangan Pasar Anyar, Lapangan Batu Keruk dan Lapangan belakang SMA 1 Bayan.

“Untuk pusat pelayanan medis, disepakati Puskesmas Bayan (Desa Anyar) dan Aula Kantor Camat. Sedangkan pusat logistik bagi warga penampungan, di tetapkan di Lapangan Bulu tangkis Desa Bayan,” ujar Kholidi.

Mengingat kemungkinan dampak lahar sampai di Kecamatan Kayangan, maka pemda juga menunjuk pusat pengungsian. Di sini, pos yang dianggap aman adalah Lapangan Kayangan, dengan pusat logistik dan pusat medis berdekatan, yakni di Kantor Camat Kayangan dan Puskesmas Kayangan.

Kholidi mengatakan, skenario itu hanya akan dijalankan apabila status Gunung Barujari diubah menjadi Waspada l.

Saat ini, statusnya masih Waspada ll dengan intensitas erupsi yang masih tergolong stabil.

Sementara, Penjabat Bupati KLU, H. Ashari meminta SKPD terkait siap siaga dalam mengantisipasi dampak letusan yang lebih buruk. Sumberdaya yang ada di masingmasing SKPD seperti logistik dan obat-obatan, harus disiapkan dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan pengungsi nantinya. “Kita sudah tetapkan lokasinya dan semua perlengkapan akan disiapkan, terlebih sarana untuk mobil harus dimaksimalkan,” demikian Ashari. (ari)

Bupati Sinyalir Pemborong Banyak Diuntungkan Proyek Pemerintah Selong (Suara NTB) Proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disinyalir lebih banyak menguntungkan pemborong. Fakta ditemukan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan di proyek Sembalun Lawang-Segara Anak sepanjang 1,5 km.

Terlihat bahan bangunan yang digunakan buruk. Pasir bercampur tanah. Saat coba diuji kualitasnya dengan cara sederhana, menginjak-injak kaki di atas hasil bangunan yang sudah kering, campuran material terlihat berguguran.

Campuran semen dan pasir diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Kondisi tersebut bisa membuktikan salah satu bentuk praktik korupsi. Diketahui total anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 5 miliar lebih bersama dengan proyek.

Terlihat dari papan pengumuman nama proyek, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan jenis pekerjaan Paket II Jalan hotmix.

Anggaran tertulis sebesar Rp 5,083 miliar dikerjakan mulai tanggal 19 Oktober selama 60 hari ke depan. Total anggaran selain untuk ruas jalan Sembalun Lawang ke Segara Anak sepanjang 1,5 km

dana digunakan untuk ruas Pesugulan-Sapit-Batu Cangko sepanjang 1 km, Jalan Kalijaga-Kalijaga Timur sepanjang 1,5 km dan Mamben Daya Korleko sepanjang 1,2 km.

Proyek tersebut, ujarnya, tergolong sangat mahal. Melihat jumlah anggarannya mestinya kualitasnya pun tidak diragukan. Akan tetapi faktanya, setelah dilihat dianggap Bupati Ali BD sangat mengecewakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, H. Marhaban yang dikonfirmasi Selasa (10/11), mengharapkan proyek tersebut dikerjakan dengan sangat baik oleh pihak pemborong.

Dalam hal ini, pihaknya intensif melakukan pengawasan di lapangan dengan tujuan meminimalisir penyelewengan. “Saya sudah perintahkan pengawas lapangan untuk terus melakukan pengawasan,” paparnya, seraya menambahkan kualitas proyek bagus itu akan tercipta jika semua turut mengawasi.

(Suara NTB/rus)

PANTAU - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachan melihat proyek pembangunan jalan di Sembalun, Sabtu lalu. Bupati menemukan kualitas jalan tidak sesuai dengan spek, karena jalan yang baru dibangun sudah rusak.

Mengetahui indikasi penyelewengan di lapangan ditemukan bupati secara langsung, Marhaban, mengaku akan menerjunkan kembali pengawas mengecek langsung.

Soal jumlah dana, sama den-

Hari Pahlawan

gan standar PU lainnya.

Ditambahkan, anggaran yang dialokasikan Lotim untuk proyek ini termasuk kecil dibandingkan dengan kabupaten lain. Selanjutnya, dalam melakukan pengawasan sebe-

narnya pihak PU, katanya, tidak bisa sendiri. Tapi mengharapkan bantuan masyarakat. “Tolong kami dibantu mengawasi untuk selanjutnya kami akan lakukan langkah-langkah selanjutnya,” pintanya. (rus)

Rentan Terjadi Korupsi

Momentum Membangkitkan Bupati Lotim Harapkan KPK Semangat Nasionalisme Generasi Muda Usut Proyek Pusat Selong (Suara NTB) Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November harus dijadikan sebagai momentum untuk membangkitkan dan menggugah semangat nasionalisme generasi muda terhadap nilainilai patriotisme kepahlawanan. Pasalnya, saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan persatuan, keutuhan dan produktivitas bangsa.

Membacakan amanat Menteri Sosial dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Umum Sukamulia, Selasa (10/11), Sekda Lombok Timur, H. Rohman Farly, menyebut, beberapa tantan-

gan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti, konflik intoleransi antar umat beragama, berkembangnya faham radikalisme,tawuran antarkampung maupun antarpelajar, maraknya penyalahgunaannarkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan dan sebagainya.

Semua itu, katanya, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, peringatan Hari Pahlawan tahun 2015 difokuskan untuk membangun kesadaran dan ingatan kolektif seluruh bangsa Indonesia sebagai representasi pengakuan, penghormatan, dan penghargaan darin ilai-

nilai kejuangan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara pada waktu kini dan akan datang dengan mengambil tema, “Semangat Kepahlawanan adalah Jiwa Ragaku”.

Sementara di Kabupaten Lombok Utara (KLU) peringatan Hari Pahlawan dipusatkan di Lapangan Umum Supersemar Tanjung. Penjabat Bupati KLU H. Ashari, SH, MH, mengajak seluruh komponen masyarakat KLU menjadikan momentum ini sebagai tonggak menumbuhkan nilai patriotisme dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. (yon/ari)

(Suara NTB/yon)

INSPEKTUR UPACARA - Sekda Lotim, H.Rohman Farly menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Umum Sukamulia, Selasa (10/11).

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachan mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian pada proyekproyek pusat dan provinsi yang ada di tingkat daerah. Menurutnya, pelaksanaan proyek pusat dan provinsi di daerah-daerah itu jauh lebih rentan korupsi, karena pejabatnya jauh dari lokasi dan disinyalir pengawasan minim.

Harapan ini disampaikan bupati dalam acara pembukaan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang digelar KPK bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (10/11).

Bupati menyebut, anggaran yang digelontorkan pusat untuk proyek di daerah-daerah ini jelas sangat besar. Dugaan korupsi bisa terindikasi dari volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah uangnya.

Menurut Ali BD, kalau praktik korupsi yang diduga dilakukan para kepala daerah lebih sarat muatan politis. Di mana, akibat dari pengaruh persaingan politis terjadi saling menjerumuskan.

Diketahui cukup banyak kepala daerah yang masuk penjara karena dugaan korupsi.

Namun, praktik korupsi tetap tumbuh subur. Untuk itu, keg-

iatan semiloka, diharapkan bisa membuahkan hasil dan ada perubahan yang ingin dicapai. Kegiatan ini, ujarnya, bisa menjadi media saling menasehati.

Group Head Deputi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda mengemukakan, intitusinya itu memiliki dua tugas, yakni pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selama ini diakui, kegiatan penegakan hukum yang dilakukan terjebak pada aspek pemberantasan yang terkesan menjadi tujuan.

Padahal, tindakan pemberantasan korupsi yang dilakukan merupakan salah satu alat menegakkan hukum yang pada tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Korupsi dikatakan memiliki dampak yang sangat besar.

Tidak saja pada hilangnya uang negara. Akan tetapi, dampak besarnya korupsi berkontribussi meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi.

Selama ini disebut, KPK sudah menangani sedikitnya 81 kasus dugaan korupsi para wakil rakyat di Senayan, 14 gubernur dan 48 bupati/walikota serta 118 pejabat setingkat eselon I dan II. Angka tersebut dinilai bukan hal yang membanggakan, karena jumlah itu hanya sebagian kecil dari keberhasilan penegakan hukum. Paling prinsip dilakukan adalah tindakan pencegahan korupsi. (rus)

Hasil Korsupgah KPK

Lotim Banyak Masalah dalam Pengelolaan APBD Berdasarkan hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lombok Timur (Lotim) terungkap banyak sekali masalah.

KOORDINATOR Pengawasan di BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Ihwanul Karim memaparkan sejumlah fakta hasil korsupgah dalam kegiatan Semiloka yang digelar Selasa (10/11). Setidaknya tiga hal yang yang disorot, yakni pengelolaan APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Di antara hasil potret KPK bersama BPKP ini, perencanaan dalam penyusunan APBD yang ditemukan masih lemah. Ada data APBD yang tidak selaras dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Anggaran yang dieksekusi tidak selaras dengan perencanaan yang telah dibuat. “Yang direncanakan dengan yang direalisasikan ini kita temukan tidak nyambung,” urainya.

Disebutkan ada hibah dan bansos. Diingatkan, hibah dan bansos ini merupakan celah yang sering dimanfaatkan untuk tindak pidana korupsi. Di Lotim ditemukan praktik seperti ini, di mana, mekanisme proposal yang dianggap masih belum memenuhi aturan. “Masalah proposal ini aturan mainnya belum dipenuhi,” urainya.

Tentang PAD, Kabupaten Lotim diingatkan tidak terlalu bergantung dengan dana transfer dari pusat. Lotim harus punya kemampuan untuk terus meningkatkan PAD. Pusat diketahui sudah memberikan kewenangan kepada daerah tingkat kabupaten untuk menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2). Ditemukan di Lotim, data wajib pajaknya yang masih lemah. Lotim belum memiliki data wajib pajak yang up to date.

Selanjutnya, pada aspek pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan KPK dan BPKP ini karena disebut menjadi lahan empuk juga untuk praktek korupsi. Masalah yang ditemukan saat melakukan Korsupgah, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Lotim ini ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akan tetapi tidak ditemukan ada hitungan denda yang harus dibayar rekanan.

Masalah lainnya dalam aspek PBJ ini ada kekeliruan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pelelangan

(ULP). Fakta ditemukan ada overload pekerjaan.

Terhadap semua masalah yang diuraikan itu, Lotim diuraikan penyebabnya dan merekomendasikan cara penanganan perbaikannya. Semua masalah yang dipaparkan diberikan langsung rekomendasi-rekomendasi.

Group Head Deputi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda terhadap semua hasil korsupgah yang telah diuraikan menjadi catatan semua pihak untuk selanjutnya akan dievaluasi.

Pascakorsupgah ini, Lotim akan tetap dipantau dan diingatkan agar melaksanakan semua rekomendasi-rekomendasi yang disarankan akan dikawal betul. Tahun depan, KPK katanya akan datang lagi memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan. “Semua SKPD kan punya masalah dan sudah diberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya, kalau itu sudah dilaksanakan akan kita lihat perubahannya,” ucapnya.

Inspektur Inspektorat Lotim, Drs. Haris mencatat semua aspek-aspek yang dipotret

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan saat memberikan sambutan pada acara Semiloka Korsupgah di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (10/11). dalam kegiatan Korsupgah dan telah menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan semua rekomendasi yang telah diberikan. Masalah APBD dicatat puluhan masalah dengan 12 penyebab dan 30 rekomendasi, potret PAD ada tiga masalah besar dengan 32 penyebab dan 32 rekomendasi, masalah PBJ ada 10 masalah dengan 30 rekomendasi.

Rencana aksi dari pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi Korsupgah itu telah disusun dan sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya, yakni langsung mulai dilakukan pada Bulan November ini.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin yang hadir pada acara itu, mengaku, praktik korupsi itu merupakan tindakan yang lebih dekat dengan kerusakan. ‘’Korupsi merupakan praktik yang busuk dan harus segera diberikan solusi,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah, H. Rohman Farly yang menegaskan terhadap semua masalah yang terungkap dalam semiloka pencegahan korupsi itu dapat ditemukan solusi pemecahannya. Mulai dari perencanaan.

Semua aspek harus dapat ditemukan jalan keluarnya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

Moratorium Perizinan KALANGAN DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta agar pemda menghentikan sementara (moratorium) penerbitan segala macam bentuk perizinan, termasuk pembangunan vila dan hiburan di kawasan Senggigi. Pasalnya, keberadaan bangunan vilavila ini banyak bermasalah, karena menyalahi izin. ‘’Langkah ini perlu dilakukan Pemda untuk menertibkan vila-vila. Sebab jika diizinkan terus membangun maka akan semakin tak terkontrol, sehingga sulit ditertibkan,’’ ungkap (Suara NTB/dok) Sekretaris Komisi II DPRD LoHj. Nur Hidayah bar Hj. Nur Hidayah kepada Suara NTB, Selasa (10/11).

Menurut politisi Gerindra ini, pembangunan vila, dan tempat hiburan di kawasan senggigi terlalu jor-joran, sehingga mengakibatkan kawasan itu semerawut. Namun vila yang banyak dibangun, kebanyakan tak memberi kontribusi ke daerah, karena menyalahi izin. Izin yang dikantongi private (pribadi), namun disewakan.

Di satu sisi, pemda belum ada langkah real menertibkan vila yang salah izin. Hal ini menyebabkan, vila tumbuh dengan cepat, namun tak terkontrol. “Karena itu, dihentikan sementara dulu sambil menertibkan,” sarannya.

Ia menambahkan, dalam hal pembangunan pariwisata pemda belum memiliki visi dan misi yang jelas. Sebab, kawasan Senggigi sebagai destinasi andalan tidak tentu arahnya. (her)

Debat Terbuka Pilkada Loteng Berlangsung Monoton Praya (Suara NTB) Agenda debat terbuka pasangan calon kepala daerah rangkaian pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), Selasa (10/11) berlangsung monoton dan terkesan membosankan. Tidak hanya itu, dari lima pasangan calon kepala daerah yang bakal bertarung pada Pilkada Loteng mendatang, dua pasangan calon kepala daerah memilih tidak hadir pada agenda kampanye khusus yang digelar di Aerotel Praya tersebut.

Keduanya, masing-masing pasangan calon nomor urut 2, H.M. Suhaili,FT – L. Pathul Bahri, S.IP dan pasangan calon nomor urut 3, TGH. L. Gede Sakti – H.L. Achmad Wirajaya. Sementara pasangan calon nomor urut 1, H.L. Wiratmaja – H. Badrun Nadianto (JADI), pasangan calon nomor urut 4 H.Suharto – Hj. Lale Widare, S.H (Lailatul Qadar) dan pasangan nomor 5, H.L. Suprayatno – Zainul Aidi (SURYA), hadir lengkap.

Ketidakhadiran dua pasangan calon kepala daerah mengundang reaksi dari sejumlah pendukung pasangan calon kepala daerah yang hadir dan meminta KPU Loteng mempertimbangkan kembali kelanjutan acara debat terbuka.Bahkan pasangan calon nomor 5 sempat akan keluar dari acara debat terbuka. Tetapi akhirnya tetap memilih untuk bertahan.

“Ketidakhadiran dua pasangan calon kepala daerah pada acara ini menandakan kalau KPU Loteng telah gagal melakukan negosiasi komunikasi dengan pasangan calon bersangkutan,” ujar Ketua DPC Parta Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi.

Seharusnya KPU Loteng melakukan komunikasi lebih awal dengan pasangan calon kepala daerah, sehingga tidak ada kemudian pasangan calon yang tidak hadir. Mengingat, agenda debat terbuka cukup penting dan terhormat. “Dengan ketidak hadiran dua pasangan calon kepala daerah ini, terkesan kalau forum ini tidak begitu penting. Sehingga tidak begitu dihormati oleh pasangan calon,” tegasnya.

Terkait protes tersebut, Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt., mengaku kalau agenda debat terbuka kali ini sudah disepakati seluruh pasangan calon, terkait lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Hanya saja, persoalan hadir tidaknya pasangan calon kepala daerah pada debat terbuka sepenuhnya menjadi kewenangan pasangan calon kepala daerah bersangkutan.

“Forum ini disiapkan bagi pasangan calon. Perkara pasangan calon tersebut mau menggunakan atau memanfaatkan forum tersebut, itu hak pasangan calon. KPU Loteng dalam hal ini hanya memfasilitasi saja,” ujarnya.

Dengan kata lain, hadir tidaknya pasangan calon, agenda debat terbuka tetap harus berjalan sesuai rencana, karena sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh pasangan calon. Kecuali tidak ada satupun pasangan calon kepala daerah yang hadir.

Setelah terjadi perang komentar, debat terbuka akhirnya tetap dilanjutkan. Dipimpin langsung Prof.Dr. H. Mansyur Afifi, SE, sebagai moderator. Seluruh sesi debat terbuka pun berjalan sesuai rencana. Di mana ketiga pasangan calon kepala daerah dengan lugas menyampaikan visi dan misinya. Termasuk menjawab sejumlah pertanyaan dari moderator. Beberapa tema yang sempat mencuat diantaranya, persoalan lingkungan hidup, peningkatan ekonomi sampai perlindungan anak dan perempuan.

Petahana Dicibir Pada bagian lain, ketidakhadiran dua pasangan calon kepala daerah pada acara debat terbuka kandidat, dicibir banyak pihak, khususnya pasangan H.M. Suhaili FT – L. Pathul Bahri. Mereka dinilai tidak berani beradu visi misi secara langsung dengan sesama kandidat kepala daerah. “Calon incument kok cemen sih, gak berani beradu visi misi secara langsung,” kritik salah satu pendukung pasangan calon, usai debat terbuka di Aerotel Praya.

Terlepas dari apapun alasanya, ketidak hadirannya pada debat terbuka tersebut sudah membuktikan kalau calon incumbent tidak cukup berani untuk berhadapan langsung. Memaparkan visi dan misi pembangunan kepada masyarakat.

Mungkin, lanjutnya, debat terbuka tersebut tidak begitu penting. Tetapi bagi masyarakat, debat sangat penting sebagai wadah untuk memberikan penilaian terhadap calon kepala daerah yang akan dipilih pada pemilihan nantinya.

Terkait cibiran ini, H.M. Suhaili FT, mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ada hal yang jauh lebih penting yang harus didahulukan, ketimbang mengikuti debat terbuka tersebut. “Mohon maaf, kami tidak menilai debat terbuka tersebut tidak penting. Tapi menurut kami ada hal yang jauh lebih penting yang mesti didahulukan. Dari pada mengikuti debat terbuka tersebut,” tegasnya saat dikonfirmasi usai ziarah di Taman Makam Pahlawan Mandalika.

Baginya, ada kepentingan masyarakat luas yang jauh lebih penting yang harus dikerjakan. Dari pada sekadar ikut berdebat. Menurutnya, karya nyata lebih penting, ketimbang sekadar omongan dan rencana belaka. Dan, tidak ada aturan yang melarang pasangan calon kepala daerah untuk tidak hadir pada debat terbuka.

Justru dengan ketidakhadiranya, bisa memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pasangan calon kepala daerah lainnya untuk bisa menyampaikan visi dan misi pembangunan kepada masyarakat. (kir)

(Suara NTB/kir)

DEBAT TERBUKA - Debat terbuka pasangan calon kepala daerah Pilkada Loteng kurang menarik, karena dua pasangan calon kepala daerah tidak hadir.

SUARA PULAU LOMBOK Polres Lobar Temukan Indikasi Pelanggaran Kasus Jembatan BIL II Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya indikasi pelanggaran pada kasus ambruknya jembatan jalur Bandara Internasional Lombok (BIL) II GerungMataram. Namun pihak polres belum bisa membeberkan hasil temuan indikasi pelanggaran, karena masuk menjadi materi penyelidikan.

Kasatreskrim Polres Lobar AKP Sidik Priamursita, mengaku, pihaknya, sudah memeriksa para pekerja dan mandor serta pimpinan proyek yang mengerjakan proyek. Selain itu, alat dongkrak yang disita dari kontraktor sudah diperiksa dengan melibatkan tim ahli dari Universitas Mataram.

Dijelaskan, pemanggilan saksi-saksi untuk mengetahui apakah pekerjaan ini dilakukan secara bersamaan atau berpisah-pisah antara pekerja satu dengan lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya menggelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Temuan sementara, pihaknya menemukan alat dongkrak rusak. Hal inipun masuk materi dalam pelanggaran yang dimaksud. Di samping itu, ada juga beberapa temuan yang diduga melanggar. Ia

Halaman 5

menampik jika pihaknya tertutup terkait penanganan kasus ini Pihaknya belum bisa menyimpulkan dugaan sementara, karena harus menunggu pekerja yang masih dirawat di rumah sakit sehat dulu untuk dimintai keterangan. Menurutnya dalam penanganan kasus ini, tim penyidik polres juga berkoordinasi dengan Mapolda NTB. Terkait proses pengerjaan jembatan sudah dilanjutkan, karena proses penyelidikan sudah cukup.

Terkait kasus ini, Polres Lobar fokus mendalami dugaan kelalaian pihak kontraktor, sehingga terjadi insiden dan menyebabkan sejumlah pekerjanya mengalami putus tangan. Untuk kepentingan penyelidikan, Polres Lobar menyita sejumlah peralatan milik kontraktor PT Waskita Karya. (her)

(Suara NTB/her)

DILANJUTKAN - Proyek jembatan BIL II kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan, karena ada insiden jatuhnya crane beberapa waktu lalu.

Korban SK CPNS Bodong di Lobar Bertambah 25 Orang Giri Menang (Suara NTB) Jumlah korban SK pengangkatan CPNS bodong di Lombok Barat (Lobar) terus bertambah, sampai saat ini yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencapai 25 orang. Dari puluhan korban sebanyak belasan orang yang sudah melapor ke BKD Lobar. Korban rata-rata kena tipu Rp 25 sampai 75 juta.

Ditemui di Kantor Bupati, Selasa (10/11), Sekda Lobar, Drs. H. M. Uzair menyatakan sampai saat ini sebanyak 11 korban mendatangi kantor BKD untuk melapor perihal SK bodong. “Tadi sudah ada juga dari KLU melaporkan hal tersebut dan dia adalah korban ke sebelas,” ungkapnya.

Dari pengakuan korban bernama Suhardi asal KLU, ujarnya, dirinya real menjual sawah dan kebunnya untuk membayar SK CPNS bodong sebesar Rp 75 juta kepada oknum pelaku.

Hal senada disampaikan Kepala BKD Lobar Drs. H.M. Syukran, saat ini BKD men-

catat ada 11 korban yang melapor. Namun diperkirakan, jumlah korban mencapai 25 orang, namun belum melapor ke pemda. “Ada puluhan korban perkiraan kami, tapi baru 11 yang lapor,” kata Syukran.

Dari belasan korban yang melapor banyak yang tidak mau menceritakan berapa nominal uang yang dikeluarkan untuk membayar. Korban juga enggan menyebut identitas para pelaku yang melakukan penipua. Para korban juga masih enggan akan untuk melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian, karena khawatir dan ragu uang yang dikeluar-

kan tidak dikembalikan.

Terkait beredarnya SK bodong di masyarakat, pihaknya sudah menyebar SE ke ke seluruh SKPD dan pemerintahan yang ada di Lobar agar lebih teliti, jika ada yang masuk membawa SK CPNS bodong. Ia mengimbau kepada masyarakat agar jangan percaya adanya pengangkatan pegawai melalui jalur khusus yang tidak jelas.

Kabid Kepegawaian dan Mutasi BKD Lobar Agus. R. Hidayat, menyatakan, semua yang tertera pada SK CPNS bodong tidak sesuai dengan SK pegawai yang diterbitkan BKN. (her)

Banyak Jalan Rusak

Warga Sekotong Merasa ”Dianaktirikan” Pemda Giri Menang (Suara NTB) Camat Sekotong Lombok Barat (Lobar), H. L. Edi Sadikin mengakui, banyak ruas jalan dusun dan desa yang ada di wilayahnya yang masih kondisi rusak parah. Panjang jalannya ini mencapai puluhan kilometer. Karena itulah ia terus memperjuangkan agar jalanjalan ini bisa diperbaiki dan dibangun agar lebih layak.

Ia menyebut beberapa contoh jalan yang rusak parah, seperti dari Dusun Rambut petung –Mecanggah kondisinya rusak. Selain itu di Desa Buwun Mas, dari KombakSauh-Belongas juga kondisi rusak. Panjang jalanya sekitar 8,5 kilometer.”Kami terus perjuangkan agar bisa diperbaiki dan dibangun jalan rusak di Sekotong,” ujarnya pada Suara NTB, awal pekan ini.

Diakuinya, akibat jarak yang jauh pelayanan kesehatan belum maksimal. Di Puskesmas Pelangan misalnya, masih terkendalam karena kurang dokter. Dari sisi jarak tempuh juga menjadi kendala.

Sebab jika ingin merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Gerung terlalu jauh.

Begitu juga di Dusun Pangsing, Desa Buwun Mas. Sepanjang lima kilometer jalan ke kawasan itu rusak parah. Begitu juga, pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat jauh dari kelayakan.

Di dusun yang dihuni 500 jiwa itu tidak ada satupun tempat pelayanan kesehatan bagi warga, seperti Pustu (puskesmas pembantu), Poskesdes dan Puskesmas. Sehingga, jika warga ingin melahirkan terpaksa ke Sekotong yang jaraknya belasan kilometer. Karena menempuh jarak belasan kilometer, tak

(Suara NTB/her)

RUSAK - Inilah kondisi jalan yang rusak di wilayah Buwun Mas Sekotong. Warga sangat mengharapkan pemerintah segera memperbaiki akses transportasi jalan ke kawasan ini. jarang warga melahirkan di jalan.

Muhid warga Pangsing mengaku kondisi jalan yang rusak parah tak pernah disentuh pemda, panjang jalan menuju dusun itu mencapai 2,3 kilometer. Ketika musim hujan, warga sangat menderita karena kondisi jalan berlubang dan licin. Kerap kali warga yang melalui jalur itu jatuh terperosok. Akibat jalan yang rusak, mengganggu pereknomian masyarakat setempat. Karena warga tidak bisa membawa barang ke dusun itu, sehingga harga barangpun naik. Seperti bensin, harga jual di pengecer di dusun itu mencapai kisaran Rp 10-15 ribu per liter. Begitu pula bahan kebutuhan pokok lain, harganya juga naik.

Agar bisa membeli bahan kebutuhan pokok, warga terpaksa menggunakan angkutan laut. Barang yang dibeli dari Sekotong, lalu diangkut ke dusun itu menggunakan perahu kecil. “Tapi ketika dua jalur (darat dan laut) tidak bisa, ter-

paksa kita tidak bisa beli apaapa,” akunya. Kondisi ini, jelasnya dialami warga sejaj berpuluh-puluh tahun silam.

Hal senada disampaikan warga lainnya, warga sangat berharap Pemda membangunkan jalan dan puskesmas. Di dusun itu tidak ada tempat pelayanan kesehatan, jika warga ingin berobat terpaksa ke daerah tetangga. Itupun jaraknya hampir belasan belasan kilometer, belum lagi dengan kondisi jalan yang rusak parah.

Karena tak bisa menggunakan kendaraan mengangkut pasien yang melahirkan, warga terpaksa menggotongnya hingga ke jalur besar. Karena jaraknya jauh, pasien ini melahirkan di tengah jalan tanpa peralatan dibantu dukun beranak. Warga setempat juga merasa dianaktirikan, karena daerah lain di Lobar fasilitas pelayanannya memadai, sedangkan di daerah setempat hanya apa adanya bahkan jauh dari kata layak. (her)

Penerbangan di BIL Tergantung Aktivitas Baru Jari Praya (Suara NTB) Otoritas Bandara Internasional Lombok (BIL) berencana bakal segera membuka kembali jalur penerbangan dari dan menuju BIL setelah gangguan abu vulkanik dijalur udara mulai berkurang. Bahkan, dari hasil pantauan satelit Himawari yang memantau kadar abu vulkanik di udara Pulau Lombok, abu vulkanik sudah tidak terdeteksi lagi.

Demikian disampaikan General Affair and Communication Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Gede Sandi Asmadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/ 11). “Jadi dari pantauan terakhir satelit, kondisi udara Pulau Lombok sudah dinyatakan clear (bersih dari abu vulkanik),” terangnya.

Itu artinya, udara Pulau Lombok sudah bisa dikatakan aman untuk aktivitas penerbangan, karena gangguan yang dikhawatirkan selama ini beru-

pa abu vulkanik sudah tidak ada. Hanya saja itu baru bersifat sementara, karena semua sangat tergantung dari aktivitas erupsi Gunung Baru Jari.

Sampai saat ini, pihaknya belum bisa membuka kembali aktivitas penerbangan, meski udara sudah dinyatakan bersih. “Kita berharap kondisi ini permanen. Artinya, gangguan dari erupsi Gunung Baru Jari tidak lagi ada. Dengan begitu, penerbangan bisa segera dibuka,” tandasnya.

Apalagi turunnya hujan di sebagian wilayah Lombok Tengah (Loteng) termasuk di kawasan BIL, cukup membantu mengurangi intensitas abu vulkanik di udara Pulau Lombok. Walaupun hal itu juga belum bisa dijadikan patokan.

“Semua pihak terus memantau kondisi udara pulau Lombok. Kalau sudah benar-benar aman, baru penerbangan di BIL akan dibuka kembali,” timpal Gede Sandi. (kir)

Jangan Remehkan Hari Pahlawan Praya (Suara NTB) Peringatan Hari Pahlawan bagi Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT., diakui memiliki makna stategis. Utamanya, dalam mendukung jalannya pembangunan di daerah ini pada khususnya. Untuk itu, peringatan Hari Pahlawan tidak boleh disepelekan, apalagi sampai diremehkan.

“Jangan pernah sekali-kali kita meremehkan peringatan Hari Pahlawan,” ujar Suhaili, saat dikonfirmasi wartawan, usai tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Mandalika Praya, Selasa (10/11). Karena bagaimanapun juga, bangsa ini bisa berdiri seperti sekarang ini tidak lepas dari pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa.

Semangat dan jiwa berkorban demi bangsa itulah yang kemudian perlu ditiru oleh para penerus saat ini. Pasalnya, beban tugas untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidaklah ringan. Dan, semua

beban tugas baru bisa dipikul jika semangat berkorban, seperti para pahlawan terdahulu benar-benar tertanam dalam jiwa setiap masyarakat.

Di situlah kemudian pentingnya memperingati Hari Pahlawan sebagai momentum untuk bisa mengenang kembali, semangat dan jiwa berkorban para pahlawan terdahulu demi terwujudnya kemerdekaan bangsa ini.

Di Lombok Barat, Pelaksana Tugas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, yang membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengajak masyarakat untuk menteladani sikap kepahlawanan para pejuang bangsa yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini.

Nilai kepahlawanan sejatinya tidak akan pernah usang atau lekang dimakan zaman, karena setiap waktu dapat diimplementasikan dan direvitalisasi dari generasi ke generasi sepanjang masa sesuai perkembangan zaman. (kir/her)

(Suara NTB/kir)

TABUR BUNGA - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, bersama Dandim 1620 Loteng dan petinggi daerah Loteng, melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Mandalika Praya, serangkaian perayaan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

Alat Berat Hadiah Dinas PU Dijadikan Aset Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa pernah mendapat Juara III Tata Ruang.

Dalam hal ini mendapat hadiah satu buah alat berat berupa askavator dengan nilai sekitar Rp 2 miliar. Alat berat tersebut saat ini sudah diserahkan untuk dijadikan aset Daerah.

Kabag Aset Setda Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro kepada Suara NTB, Selasa (10/ 11) mengatakan, alat berat tersebut langsung dicek fisik serta disaksikan langsung untuk peneri(Suara NTB/ind) maannya. “Jadi kita sudah teriVarian Bintoro ma dan menyaksikan juga untuk penerimaan barang tersebut untuk masuk terdaftar sebagai aset daerah,” imbuhnya.

Untuk operasionalnya, Dinas Perusahaan Umum (PU) tetap sebagai penggunanya. Cuma tetap akan didaftar sebagai aset Daerah, karena aturannya memang seperti itu. “Baru saja kita terima barangnya. Nanti pasti akan kita masukkan di pencatatan Aset,” tukas Varian. (ind)

KNPI Sumbawa Dituding Salahgunakan Anggaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu pengurus KNPI Sumbawa, Erwin S.T, membeberkan dugaan lahirnya SK bodong, terkait pergantian dirinya selaku bendahara oleh Ketua KNPI Sumbawa tanpa adanya pengesahan dari DPD KNPI NTB. Hingga informasi adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam salah satu item kegiatan.

“Saya dapat informasi terkait pergantian bendahara di KNPI Sumbawa. Saya merasa dirugikan. Specimen tandatangan saya di buku rekening KNPI di Bank NTB, diganti dengan bendahara baru. Saya konfirmasi ke Bank NTB ternyata benar. Ketua KNPI Andi Rusni dan bendahara yang baru datang menandatangani specimen baru untuk rekening KNPI. Setelah itu, saya konfirmasi ke Ketua DPD KNPI NTB, ternyata mereka tidak pernah mengeluarkan SK baru untuk pergantian kepengurusan. Padahal yang berwenang untuk mengesahkan pergantian DPD kabupaten itu provinsi. Makanya saya duga ada SK bodong,” tandas Erwin, kepada wartawan, Selasa (10/11) di Mapolres Sumbawa.

Pihaknya pun menelusuri hal ini, dengan langsung menghadap ke CS Bank NTB dan mendapatkan fotokopi specimen baru rekening KNPI. Rekeningnya tetap, hanya pergantian tandatangan oleh bendahara baru. Informasi dari Bank NTB, tandatangannya diganti dengan bendahara baru atas nama Muskil Harsa. Pihaknya menduga pergantian ini ada kaitannya dengan dinamika internal di tubuh KNPI. Lebih khusus lagi menurutnya soal anggaran. “Ada anggaran kegiatan yang sudah dicairkan tapi tidak dilaksanakan yakni Diklat Pimda (Kepemimpinan Pemuda), dan itu bendahara sudah cairkan dan bendahara sudah serahkan ke ketua, dengan harapan dia bisa melaksanakan kegiatan itu, tapi sampai saat ini tidak dilaksanakan. Uang itu masih tetap di tangan Andi Rusni.

Harusnya keegiatan itu sudah digelar 2014 lalu. Saya tuntut anggaran itu dikembalikan ke kas KNPI atau kas daerah. Tapi sampai hari ini itu tidak dikembalikan. Nilainya Rp 30 juta,” sebut Erwin.

Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua KNPI Sumbawa, Andi Rusni S.E, membantah tudingan tersebut. Sebab mekanisme pergantian pengurus menjadi hak prerogatif Ketua di KNPI Sumbawa. DPD KNPI NTB menurut AD-ART itu hanya berwenang mengesahkan apa yang dilakukan oleh pengurus DPD kabupaten saja. Terkait pergantian bendahara, aku Andis, panggilan akrabnya, sudah dilakukan pada Januari 2015 lalu. Hanya saja belum menggantikan spesimen rekening yang ada di bank. “Baru sekarang kita ganti spesimen itu,” tukasnya.

Untuk SK yang sudah disahkan Januari yang lalu tersebut, kata Andis, Erwin digantikan oleh Muskil Harsa. Alasan pergantian, Erwin sebagai bendahara berkali-kali diminta untuk mengikuti pertemuan, rapat tidak hadir. Termasuk ketika ada persoalan di internal DPD KNPI. “Disampaikan ke yang bersangkutan bahwa tidak elok kita bicara lewat HP, karena nanti perbedaan pendapat ini akan mengisi emosi kita. Semua masaah internal menurut teman-teman itu kurang baik, mesti kita selesaikan di internal DPD melalui rapat harian. Hari itu terakhir saya undang yang bersangkutan dan pengurus yang lain untuk rapat, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Tetapi dia bermanuver kiri kanan, mendiskreditkan kepengurusan KNPI yang ada,”ujarnya.

Terkait Diklat Pimda seperti yang disebutkan, dijelaskan Andis, berawal dari pelaksanaan Muscab lalu. Peserta Diklat Pimda itu adalah pengurus baru PK KNPI. Tetapi sampai dengan hendak dilaksanakan Diklat Pimda, muscab ini belum dilaksanakan oleh PK dan tertunda pelaksanaannya. Tertundanya ini bukan dari kepengurusannya, tetapi era sebelum dilaksanakan Muscab. “Setiap minta dilaksanakan Muscab, tidak juga dilaksanakan. Tidak mungkin kita laksanakan Diklat Pimda untuk pengurus yang sudah berakhir masa jabatannya sampai tiga tahun. Sehingga pengurus barulah yang kita Diklat Pimdakan. Anggarannya masih tetap ada. Betul sudah cair, ada di saya anggarannya.

Harapan kedepan, saya ingin jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Mari duduk bersama, saya bukan pribadi yang tidak mau mengakui kesalahan kalau itu ada. Saya bukan pribadi yang tidak mau dikritik. Tapi kritik yang konstruktif lah. Kalau betul teman-teman ingin menyelamatkan KNPI ini, mari ktia selamatkan KNPI ini untuk kita berikan kepada generasi berikutnya,” pungkasnya. (arn)

DPRD Minta Penyerapan KUR Terus Dipacu Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum memanfaatkan secara maksimal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahunnya. Hal ini membuat Komisi II DPRD setempat meminta Pemda KSB agar memacu penyerapan dana program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasistas usaha masyarakat tersebut.

“Kami baru ketemu dengan pak (penjabat) bupati. Beliau sampaikan kalau masyarakat kita tidak banyak yang memanfaatkan KUR yang disalurkan pusat melalui lembaga perbankan,” terang ketua Komisi II DPRD KSB,Aheruddin, ME usai menggelar pertemuan dengan Penjabat Bupati KSB Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM, Selasa (10/11).

Ia mengatakan, setiap tahunnya pemerintah pusat menggelontorkan anggaran KUR ke NTB sekiatr Rp 12 miliar. Dari jumlah tersebut hanya beberapa gelintir masyarakat KSB yang memanfaatkannya, padahal program tersebut memberikan peluang besar untuk permodalan dalam rangka pengembangan usaha masyarakat.

“Memang yang Rp 12 miliar itu bukan untuk KSB saja. Tapi hitungan kami sesuai penjelasan pak bupati yah masyarakat kita memang masih minim memanfaatkan program tersebut,” cetusnya.

Menurutnya, sebagai program pusat peluang masyarakat untuk memanfaatkan bantuan permodalan itu sangat terbuka.

Bahkan dalam mendapatkan bantuan tersebut, pemerintah meringankan persyaratannya terutama bagi usaha-usaha masyarakat yang telah berjalan. “Pemda patut mendorong dan mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang itu karena sangat mudah ,” timpal pria yang akrab disapa Aher ini.

Senada dengan Aher, anggota Komisi II lainnya, Abidin Nasar, SP menambahkan, masyarakat bisa menangkap peluang dari program KUR tersebut. Terutama bagi usaha-usaha masyarakat yang masuk dalam kelompok rumpun hijau, di mana usaha-usaha ini mempunya potensi dan peluang pengembangan yang cukup baik di daerah. “Seperti usaha pertanian dan perikanan saya kira mereka ini harus didorong memanfaatkan program KUR, sebab potensinya menjanjikan di daerah kita ini,” katanya.

Karenanya ia berharap, pemerintah melalui dinas teknis bisa mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan bantuan permodalan lunak itu. Dengan begitu masyarakat bisa terbantu mendapatkan sumber permodalan lainnya. “Kalau mengandalkanAPBD kan tentu terbatas. Nah ada program dari pusat yang selama ini peluangnya terbuka, tapi kita belum manfaatkan maksimal,” timpalnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Di Balik Kasus Bansos Sapi

Diduga Ada Oknum Bermain Sumbawa Besar (Suara NTB) Isu dugaan penyimpangan Bansos pengadaan sapi kini dalam pusaran. Pasca munculnya laporan aliansi LSM terkait dugaan adanya pungutan di lapangan dalam bansos sapi di wilayah kecamatan Moyo Utara. Aparat hukum bergerak, baik kepolisian maupun Kejaksaan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) bersikukuh, mekanisme penyaluran bansos sapi telah sesuai aturan. Dengan menuding adanya oknum yang bermain menarik pungutan memanfaatkan isu bansos dimaksud. Tak hanya sapi, konon oknum dimaksud juga menjanjikan sepeda motor hingga handtraktor.

Kadisnakeswan Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, kepada Suara NTB, Selasa (10/11) membeberkan hasil investigasi tim yang diturunkannya. Hasil resmi yang disampaikan Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulir/Moyo Utara, drh. Zaidun, disebutkan, benar adanya penarikan uang oleh oknum tertentu kepada pe-

ternak sebesar Rp 2 juta sebagai jaminan untuk mendapatkan bantuan ternak. Namun, bantuan ternak yang dijanjikan tidak ada hubungannya dengan bantuan ternak yang berasal dari APBD I, APBD II dan APBN yang disalurkan Disnakeswan Sumbawa.

Pada poin berikutnya, disebutkan pula, penarikan yang

dilakukan oknum bukan hanya sebagai jaminan masyarakat untuk mendapatkan ternak tetapi juga sebagai jaminan untuk mendapatkan kendaraan bermotor dan alat bajak pertanian.

“Benar sudah ada peternak (Isnaini, Erif Efendi, Syarafuddin Hasan) di mana ketiganya adalah warga desa Pungkit yang mendapatkan sapi dari hasil

penarikan uang muka sebesar Rp 10 juta yang dilakukan oknum tertentu. Serta tidak ada keterkaitan antara kasus penarikan uang tersebut dengan kelompok Duafa yang berlokasi di desa Penyaring kecamatan Moyo Utara,” demikian isi poin terakhir hasil investigasi tim Disnakeswan.

Jadi, kata Syafruddin, sementara ini pihaknya belum menemukan adanya penyimpangan. Tetapi benar adanya oknum yang memang menarik pungutan. Memanfaatkan isu bansos dan bantuan lainnya dari pemerintah hingga konon katanya ada bantuan sapi dari luar negeri. Padahal sepengetahuannya tidak pernah ada bantuan sapi dari luar negeri. “Itu hanya dijanjikan oleh oknum yang saya perkirakan ada 3-4 orang. Me-

mang benar ada bantuan dari rumah zakat Duafa di desa Penyerang berupa sapi hisar, tetapi atas sepengetahuan kami Disnakeswan. Kesempatan inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum untuk menjanjikan msyarakat,” tuturnya.

Bantuan dimaksud juga tidak ada kaitan dengan Bansos dari aspirasi DPRD. Bansos sapi dari aspirasi DPRD, tahun 2014 yang diluncurkan tahun 2015 senilai Rp 8 miliar untuk 1.490 ekor sapi dengan sejumlah spesifikasi. Ditambah melalui APBD murni tahun 2015.

Namun belum semuanya terealisasi. “Khusus untuk pengadaan sapi, Bansos dari aspirasi Syamsul Fikri (Ketua Komisi I) belum terealisasi, masih dalam proses pengadaan,” terangnya. (arn)

Pemkab Sumbawa Santuni Janda Pahlawan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2015 yang dirangkaikan dengan lima hari besar lain, Sumpah Pemuda Ke87, Hari Guru Ke-70, Hari Ulang Tahun Korpri Ke-44, Hari Kesehatan Nasional Ke-51, dan Hari Ikan Nasional Ke-2 Tahun 2015.

Sebelum upacara bendera, terlebih dahulu dibacakan nama tiga orang bidan yang mendapatkan PIN AKINO dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2015, Nama – nama 15 orang pemenang pemilihan pemuda pelopor tingkat kabupaten, provinsi dan nasional Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Tahun 2015, serta penghargaan/pemberian bantuan berupa santunan kepada enam orang janda – janda pahlawan tahun 2015.

Dalam waktu yang bersamaan juga digelar Ziarah Makam di Taman Makam Pahlawan yang dipimpin oleh Kapolres Sumbawa, dan Upacara Tabur Bunga di Pelabuhan Badas dipimpin langsung oleh Dandim 1607 Sumbawa. Bu-

pati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik yang memimpin langsung upacara, menyampaikan penghargaan kepada seluruh komponen masyarakat khususnya para aparatur sipil negara yang telah bersama - sama bekerja keras dan menghasilkan karya aktual membangun Sumbawa menjadi Kabupaten yang diperhitungkan di tingkat regional maupun nasional, paling tidak dalam lima tahun terakhir ini.

Keberhasilan - keberhasilan anak didik dan generasi muda saat ini tidak terlepas dari peran besar guru, untuk itu apresiasi yang sebesar - besarnya atas peran para guru yang telah mendidik anak-anak menjadi generasi yang handal dan berkarakter. Guru telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, dan menguatkan pilar ketahanan moral. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Selanjutnya Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah berupaya mendukung kinerja dari para guru melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. (arn)

(Suara NTB/arn)

KHIDMAT – Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Proyek Jalan Usaha Tani di Buer Dipolisikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Hj. Srianti Banong, pengusaha asal Kampung Selayar, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer didampingi pengacaranya Paturrahman, SH, MH, melaporkan beberapa pihak terkait proyek Peningkatan Jalan Usaha Tani di wilayah sekitar ke Polres Sumbawa, Selasa (10/11). Pengerjaan proyek tersebut dinilai telah merugikannya selaku pemilik tanah.

Dalam hal ini melaporkan SU, Ketua Kelompok Tani Selimpong Desa Pernang, Kepala Desa Labuan Burung, dan PT. AEC selaku Konsultan Tehnis dalam Proyek tersebut.

Ditemui wartawan usai melapor, Hj. Banong mengakui terkait proyek tersebut sebelumnya sudah ada pemberitahuan kepadanya dari beberapa pihak terkait untuk pembuatan Jalan Usaha Tani dari persawahan menuju perkampungan yang melalui tanahnya. Ia pun menerima untuk menghibahkan tanahnya dengan syarat melalui pinggir tanahnya lurus ke perkampungan. Di mana sumber anggaran proyek tersebut berasal dari PNPM dengan panjang 100 meter dengan lebar 2,5 meter. Sehingga terjadi kesepakatan untuk pengerjaan jalan. Namun dalam pelaksanaan, lokasi tanah dilakukan tanpa pemberitahuan atau kompromi kepadanya, bahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga mengakibatkan kerusakan baik terhadap tanaman maupun sumur, sehingga sangat merugikan. “Saya bilang oke. Kalau untuk dikelola nanti kita turun sama-sama bagaimana enaknya nanti jalurnya. Tetapi itu sudah digusur dan tidak memberitahukan saya selaku pemilik lahan. Langsung masuk saja ngerusak,” keluhnya.

Sehingga pihaknya sempat menegur pelaksana proyek terkait pengerjaan jalan tersebut. Selain itu juga mendatangi lokasi proyek

dan bertemu dengan pengawas proyek untuk menanyakan jalan yang dibuat berliku-liku (Letter L) tidak lurus sesuai dengan kesepakatan. Namun pengawas menjawab “awalnya kami sudah mematok untuk membuat lurus, namun ketua pelaksana memerintahkan Letter L saja, karena untuk supaya dana bantuan proyek yang ada habis terpakai”. Tak hanya itu, Hj. Banong juga mendatangi rumah kepala desa maupun kantornya untuk mengklarifikasi atas eksekusi pelaksanaan proyek, supaya dihentikan sebelum dilakukan pengerasan, namun tidak direspons. Sehingga jika ditotal kerugiannya sekitar setengah miliar rupiah.

“Kalau jalan tersebut lurus saya tidak permasalahkan, tapi ini belok-belok jalannya. Jumlah tanah yang saya miliki sekitar 4 hektar. Awalnya yang diminta cuma 100 meter, tetapi mereka cari sekitar 1.000 meter. Ini kan korupsi namanya. Hal ini perlu dicari jangan sampai korupsi ini terus mengakar,” tandasnya.

Sedangkan Kuasa hukumnya Faturrahman, SH, MH, menegaskan laporan tersebut terkait adanya pengerusakan lahan, memasuki lahan tanpa izin yang tentunya akan mengurangi nilai jual tanah tersebut.

Ia berharap kepada kepolisian untuk memproses dan mengusut tuntas kasus tersebut sampai ada putusan proses pidana.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo membenarkan adanya laporan. Dimana laporan tersebut sedang ditangani, dan tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. “Kami sudah meminta keterangan Hj Banong sebagai saksi pelapor, dan rencananya akan melayangkan panggilan ke sejumlah saksi lainnya,” tukas Tri. (ind)

Dikepung Massa, Lima Terduga Pencuri Ternak Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Lantaran dicurigai sebagai pencuri ternak, lima warga Desa Maronge, Kecamatan Maronge dikepung massa. Kelimanya yakni SA alias Denis, AY, JA alias Janar, AD, dan SB alias Cuk. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

Informasinya, hal ini berawal dari adanya informasi pencurian ternak di wilayah setempat pada Rabu (4/11) lalu, di mana warga telah kehilangan ternaknya. Warga sekitar mencurigai kelimanya sebagai pelaku yang melakukan pencurian. Sehingga pada Senin (9/11) malam sekitar pukul 22.00 Wita warga melakukan pengepungan di masing-masing rumah terduga pelaku.

Satu terduga pelaku berhasil mengamankan diri ke Polres Sumbawa, sehingga Unit Sabhara Polres Sumbawa meluncur ke Lokasi untuk mengamankan para terduga. Dari keempat terduga salah satunya sudah sempat dihakimi, beruntung pihak Polres Sumbawa belum terlambat tiba di lokasi, sehingga amukan warga bisa diredam. Proses evakuasi terduga cukup lama,

sehingga pada Pukul 02.00 Wita, keempat terduga baru bisa diamankan ke Polres Sumbawa.

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kelimanya sudah diamankan di Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan. Diceritakannya, dari kelima terduga, satu orang terlebih dahulu mengamankan diri ke Polres Sumbawa, setelah mengetahui akan dikepung Warga. Sementara empat terduga lainnya dikepung warga, dan salah satunya sempat dihakimi massa. Beruntung pihak Kepolisian dalam hal ini unit Sabhara cepat sampai di lokasi. Sehingga keempatnya kemudian bisa diamankan ke Polres Sumbawa. “Sekarang kelimanya sudah diamankan di Sat Reskrim Polres Sumbawa,” imbuhnya.

Untuk sementara, dari pemilik ternak membantah bahwa telah kehilangan hewan ternaknya. Kalau nanti kasus ini benar terbukti, maka pihaknya akan melakukan proses lebih lanjut. Sementara kalau tidak ada bukti kuat, maka kelima terduga akan kembali di lepas. (ind)

Saluran Irigasi Siap Dimanfaatkan Petani Dompu (Suara NTB) Sejumlah daerah irigasi (DI) di Dompu sudah bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian menjelang musim tanam. Sejumlah jaringan irigasi telah diperbaiki dan direhab. DI Rababaka dan bendung Mangge Kalo yang sebelumnya jebol dibawa banjir, sudah diperbaiki dengan bendungan sementara.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Kabupaten Dompu, Aris Ansyari, ST, MT kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (10/11) mengungkapkan, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten setiap menjelang musim tanam pada musim hujan selalu dilakukan perawatan bersama petani setempat, sehingga bisa dimanfaatkan di awal musim tanam. “Kalau di awal musim hujan, kebutuhan irigasi bertumpu melalui saluran irigasi. Tapi kalau intensitas hujan sudah intens, kebutuhan air melalui salurah irigasi tidak terlalu tinggi. Karena kebutuhan air bisa dipenuhi melalui air hujan,” katanya.

Dikatakan Aris, ada dua bendungan yang jebol dihantam banjir pada musim hujan lalu yaitu bendung Mangge Kalo di Rasanggaro Desa Mangge Asi Dompu dan bendung Rababaka Kecamatan Manggelewa. Kedua bendung ini sudah dibuatkan bendungan sementara untuk mengantisipasi kebutuhan air irigasi petani. “Kalau bendung Mangge Kalo bisa menahan air untuk kebutuhan awal musim tanam. Ketika intensitas hujan tinggi dan terjadi banjir, kemungkinan akan kembali jebol. Tapi saat itu, kebutuhan air untuk irigasi bisa dipenuhi melalui air hujan,” katanya.

Sementara bendungan Rababaka, dikatakan Aris, diyakini bisa bertahan kendati diterjang banjir. Karena bendungan sementara yang dibuat, didesain bisa menahan banjir dengan dipasangi bronjong dan timbunan material. “Bendungan Rababaka tahun 2016 depan akan dibangunkan yang permanen,” katanya.

Bendungan Rababaka diprioritaskan perbaikannya karena luas area yang diairi 2.000 hektar lebih, sementara bendungan Mangge Kalo hanya 80 ha. Kendati demikian, kedua bendungan ini menjadi kewenangan BWS untuk memperbaikinya. “Tidak mungkin ditangani sekaligus tahun depan, makanya diprioritaskan Rababaka yang memiliki luas areal sawah lebih banyak ketimbang Mangge Kalo. Tapi Mangge Kalo yang menjadi komplek bendungan Katua akan dibangunkan bendungan sementara bila kembali jebol diterjang banjir,” ungkap Aris. (ula)

(Suara NTB/uki)

Warga Lela Mase Punya Cara Sendiri Tangani Kesehatan Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kelurahan Lela Mase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sejak tahun 2012 telah membuat kesepakatan bersama dengan warga dan tenaga kesehatan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) kelurahan setempat. Warga dan tenaga medis harus saling koordinasi untuk menangani masalah kesehatan. Jika kesepakatan tersebut dilanggar akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan.

Lurah Lela Mase, Zainul Arifin kepada Suara NTB, Senin (10/11) mengaku, sejak adanya kesepakatan itu, warga lebih memilih berobat ke Poskesdes ketimbang Puskesmas atau Rumah Sakit. Pasalnya selain prosesnya mudah dan tidak mengeluarkan biaya mahal, hal itu juga menjadi kesepakatan antara warga dan Poskesdes.

Menurutnya, dalam kesepakatan itu, warga diharuskan berobat ataupun bersalin ke Poskesdes setempat, sementara tenaga medis harus aktif turun ke rumah warga untuk memantau kondisi kesehatan dan mengecek ibu – ibu yang hamil. “Istilahnya ada koordinasi yang baik, bidan rutin turun ke lapangan,” katanya.

Diakuinya, kegiatan itu terus berlanjut hingga saat ini, terbukti sejak diputuskan bersama sejak 2012 silam tidak ada lagi kendala ataupun masalah, karena sama – sama aktif. Dan hal itu sangat membantu agar ketika ada masalah baik warga dan petugas kesehatan tidak saling menyalahkan satu sama lain.

Jika dilanggar, kata Lurah, baik warga ataupun petugas Poskesdes akan dikenakan denda dengan membayar ganti rugi. Misalnya, lanjuntya, warga berobat atau melahirkan di luar kelurahan setempat tanpa sepengetahuan petugas akan didenda sebanyak Rp 250 ribu. Sementra bidan yang tidak melayani masyarakat akan didenda sebanyak Rp 350 ribu. “Sejauh ini belum ada yang melanggar dan mudah – mudahan tidak akan terjadi,” terangnya.

Bagaimana jika ada warga yang sakitnya sangat parah.

Lurah sendiri mengaku hal itu harus melalui dengan mengantongi surat rujukan Poskesdes setempat. Namun jika kondisinya darurat tidak mesti melapor. Hanya saja, petugas Poskesdes akan mendampingi hingga warga sudah mendapat pertolongan dan dirawat dengan baik. “Akan tetap didampingi hingga warga mendapat bantuan perawatan medis jika tidak berobat di Poskesdes,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

Polisi Masih Amankan Tersangka Pemilik Sajam Dompu (Suara NTB) Knw (18) warga Kandai Dua yang diamankan Polres Dompu atas kepemilikan senjata tajam (sajam) saat acara debat terbuka pasangan calon Bupati dan wakil Bupati tahap kedua masih dalam pengamanan. Polisi masih menyelidiki dengan meminta keterangan empat orang saksi.

“Kita masih tahap penyelidikan. Sudah empat orang dimintai keterangan sebagai saksi, tapi Knw masih kita amankan di Polres,” kata Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Selasa (10/11).

Herman mengatakan, penyelidikan terhadap Knw terkait kasus kepemilikan senjata tajam berupa pisau di lokasi acara debat. Ia sempat mengeluarkan pisau di luar gedung, sehingga memancing kericuhan dan nyaris terlibat perkelahian.

Knw sempat membuat ulah dengan mengeluarkan sajam di lokasi acara debat terbuka pasangan calon Bupati dan wakil Bupati tahap kedua. Ia diduga mabuk dan hendak membalaskan dendam rekannya. Namun pihak yang ia ingin balaskan dendam merupakan tim pasangan calon Bupati yang berbeda dengan Knw, memicu keributan di luar gedung.

Knw pun langsung diamankan aparat Kepolisian yang berjaga – jaga ke Polres Dompu. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Penyelenggara Pilkada Bima Dilaporkan ke Dewan Etik Bima (Suara NTB) – Diduga menyalahgunakan wewenang sebagai penyelenggara Pilkada, dua orang pengacara, Arifudin, SH dan Kafani, SH, melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Siti Nursusilawati, S.Ip, M.Mip dan Ketua Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) Kabupaten Bima, Abdullah, SH ke dewan etik KPU dan Bawaslu NTB. Menangapi hal itu, ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusilawati, S.Ip, M.Mip dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/11) mengaku tidak keberatan dengan adanya aduan atau laporan yang mencatut namanya, karena hal itu merupakan hak setiap orang. “Gak apa – apa, itu kan haknya orang untuk melapor, intinya kita tidak keberatan,” katanya.

Menurutnya, sebagai penyelenggara Pilkada yang sudah disumpah untuk mengemban amanah harus siap dengan resiko dan kondisi apapun. Kalaupun dipanggil oleh lembaga di atasnya untuk melakukan klarifikasi, Sila akan kooperatif karena hal itu merupakan kewajiban

sebagai penyelanggara Pilkada. “Jadi, tanpa ditanyapun sejak dilantik saya sudah siap dipanggil dak kita juga mempunyai hak untuk mengklarifikasi mengenai itu,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Sila ini.

Senada dengan Sila, Terpisah Ketua Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) Kabupaten Bima Abdullah SH, mengatakan sangat menghargai adanya laporan tersebut. Dirinya juga akan kooperatif jika dimintai pertanggungjawaban. “Sikap kita akan mengikuti proses dan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, sebagai penyelenggara pada prinsipnya harus siap karena hal itu

merupakan bentuk amanah yang harus dijalani. Meskipun isi laporan belum diketahuinya dengan pasti. Namun Abdullah sendiri telah mengetahui adanya dua pengacara yang melaporkan itu. “Seperti apa laporannya, hanya pihak tertentu yang tahu. Namun yang pasti kita tetap kooperartif dan kita tunggu saja selanjutnya,” tegasnya.

Meskipun sudah dilaporkan, aktivitas kedua lembaga tersebut tetap berjalan dengan normal seperti biasanya. “Intinya laporan itu tetap berjalan dan aktivitas kami juga tetap berjalan,” pungkas Abdullah.

Pelapor, Arifudin dan M. Kafani menduga adanya pelanggaran, yaitu dugaan pe-

malsuan atau rekayasa tanda tangan dokumen persyaratan pencalonan bakal calon wakil bupati Bima, Drs. Dahlan dalam pemilukada.

M. Kafani menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Siti Nursulila merupakan pelanggaran yang sifatnya fatal dan tidak dapat dibenarkan. Pemalsuan tanda tangan itu diduga telah dilakukan pada hari Rabu (5/8) lalu pada pukul 15.50 wita di Kantor Panwaslu Kabupaten Bima.

Kronologis dugaan penyimpangan yang dilakukan menurut Arifudin adalah pada 29 Juli lalu partai pengusung Ady-Zubaer melaporkan Panwaslu dengan pengaduan No. 02/GPP.AZMB/VII/2015. Laporan itu berkaitan dengan keberatan terhadap tata cara pendaftaran penerimaan dokumen Hj. Indah Damayanti dan Drs. Dahlan selaku calon bupati dan wakil bupati Bima. Setelah itu dilakukan

klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu dan komisioner KPUD Bima. Kemudian pada saat klarifikasi itu seseorang yang diduga merupakan Drs. Dahlan melakukan panggilan seluler kepada Junaidin yang merupakan salah satu anggota KPUD Bima. Kemudian panggilan itu dilanjutkaan kepada Siti Nursusila dan panggilan itu direkam.

Perbincangan melalui panggilan seluler itu membahas tentang kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan yang belum lengkap dan diduga telah direkayasa oleh Siti Nursusila. Rekayasa berupa pemalsuan tandatangan itu diketahui pula oleh Drs. Dahlan karena diberitahukan melalui panggilan seluler.

Melalui dugaan pelanggaran itu Arifudin dan M. Kafani mengadukan dan meminta Bawaslu untuk memberikan sanksi atas dugaan pelanggaran itu. (uki/lin)

Peringatan Hari Pahlawan di Bima Berlangsung Khidmat Bima (Suara NTB) – Upacara peringatan hari Pahlawan ke-70 tingkat Kabupaten Bima berlangsung khidmat. Upacara yang dipimpin oleh penjabat Bupati Bima selaku inspektur upacara Drs. Bachrudin, M.Pd tersebut, juga diikuti legiun Veteran, dan pimpinan BUMN/BUMD. di halaman kantor Bupati Bima, Selasa (10/11) Bachrudin yang membacakan amanat Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan setiap peringatan hari Pahlawan 10 November, ada dua makna yang terkandung di dalamnya yaitu mengenang dan memperingati.

Mengenang adalah membangun ingatan terhadap suatu peristiwa luar biasa yang membawa bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat hingga saat ini. Sedangkan memperingati kata Mensos merupakan suatu cara untuk memberikan penghormatan dan penghargaan atas sumbangsih cita-cita dan karsa para pejuang negeri ini.

Oleh karenanya, lanjut Bachrudin yang mengutip Mensos, dengan mengenang dan memperingati itulah kita bisa mengetahui tentang jati diri sebagai sebuah bangsa.

Mengenang dan memperingati ini dilakukan secara ter-

us menerus sepanjang masa agar kita tidak lupa kepada para pendiri bangsa ini, supaya kita tahu untuk apa mereka berjuang sampai mengorbankan jiwa dan raga Penjabat Bupati mengatakan tema “Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Ragaku”, mengandung makna agar kita menginternalisasi sehingga nilai kepahlawanan terpatri ke dalam jiwa sanubari anak bangsa, untuk meneladani sifat sifat kepahlawanan, yaitu kerelaan berkorban tanpa pamrih, semangat, jujur, dan berani demi kebenaran. “Langkah besar dan semangat kepahlawanan para bapak bangsa itulah yang perlu diinternalisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan penguatan moral dalam menghadapi setiap tantangan dan guncangan yang mendera negeri ini,” ujarnya.

Bachrudin berharap peringatan hari Pahlawan ke-70 tahun ini dapat dijadikan sebuah momentum untuk menyatukan langkah untuk membangun keyakinan dan optimisme baru sebagai landasan revolusi karakter bangsa. Juga wujudkan Tekad untuk menjadi negara yang besar, yang bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. (uki)

(Suara NTB/uki)

KHIDMAT – Upacara peringatan Hari Pahlawan di Bima berlangsung khidmat, Selasa (10/11).

Tiga Kasat Polres Bima Kota Lowong Kota Bima (Suara NTB) Tiga Kepala satuan di Polres Bima Kota seperti Kasat Lantas, Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam dalam beberapa bulan ini terlihat lowong.

Meskipun ada kekosongan dari ketiga satuan tersebut, namun pelayanan sama sekali tidak terggangu.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan kekosongan tiga satuan tersebut lantaran sejumlah kepala Satuan tengah melakukan dinas luar, cuti, bahkan dipindahkan ke Mapolda.

Seperti Kasat Intelkam, Iptu Tohir saat ini tengah berada di luar daerah dan mengambil cuti karena sedang berobat sakit yang dialaminya. Sementara Kasat Reskrim, Iptu Yerry T. Putra sedang menjalani dinas di luar daerah. dan terakhir Kasat Lantas, AKP Aditya P Wibisono belum lama ini dipindahtugaskan ke Mapolda NTB. Menanggapi hal itu, Kapolres melalui Kasubag Humas

Polres Bima Kota, Iptu Sabri, SH kepada Suara NTB, Selasa (10/11) membenarkan adanya kekosongan ketiga satuan tersebut. Meskipun ada kekosongan, pelayanan tidak ter hambat. “Yang jelas kita tetap berikan pelayanan,” katanya.

Kapan kekosongan itu teirisi. Sabri menegaskan hingga saat ini belum diketahuinya karena hal itu merupakan kebijakan atasan dalam hal ini Kapolres. Hanya saja, lanjutnya, prosesnya menjadi kewenangan Polda yang diusulkan oleh Mapolres. “Prosedurnya memang seperti itu,” pungkas Sabri. (uki)

Polres Bima Kota Amankan Bom Ikan Kota Bima (Suara NTB) Satuan Polair Polres Bima Kota berhasil mengamankan puluhan bahan peledak (bom ikan) yang dikemas dalam botol dan jeriken. Selain bahan peledak, Polair setempat juga mengamankan delapan orang warga desa Bajo Pulo kecatamatan Sape yang diduga sedang melakukan kegiatan pemboman ikan di sekitar pulau Kelapa Kecamatan Lambu.

Kapolres melalui Kasat Polair Polres Bima Kota, Ipda Suhermansyah kepada Suara NTB, Selasa (10/11) mengaku sejumlah bom ikan yang diamankan oleh pihaknya tersebut, pada saat menggelar patroli rutin di sekitar selatan desa Nggelu kecamatan Lambu atau tepatnya di Pulau Kelapa. “Ada puluhan bahan peledak (bom ikan) yang dibuat menggunakan botol kaca dan jeriken oli, yang berhasil kita sita,” ucapnya.

Selain mengamankan bahan peledak, pihaknya juga menyita beberapa barang bukti lainnya, yakni satu unit kapal, satu unit mesin kom-

presor, selang, dan ribuan ekor ikan hasil pemboman. “Kita juga amankan delapan orang nelayan yang diduga melakukan kegiatan tersebut,” katanya.

Diakuinya, kegiatan pemboman ikan di sekitar wilayah setempat marak terjadi.

Apalagi, lanjutnya kebiasaan warga setempat ada istilah yang digunakan yakni “Tidak ingin capek menarik pukat lebih baik capek menyambung kabel,” sehingga kebiasaan terus melekat dari generasi ke generasi dan dilakukan hingga kini. “Asumsi ini yang dianut warga setempat, sehingga kegiatan ini kerap dilakukan,” terangnya.

Kasat sendiri tidak menjelaskan dampak ledakan dari satu botol bahan peledak tersebut. Mengingat bahan peledak yang dibuat memiliki daya tersendiri tergantung dengan besaran ikan yang akan ditangkap. Hanya saja, kata Kasat, jika bom itu diledakkan di darat akan menghancurkan bangunan rumah tipe 8 kali 8 dan itu rata dengan tanah. “Kita belum

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

mengetahui pasti daya ledaknya di laut, tapi yang jelas daya ledaknya besar,” katanya.

Menurutnya, ledakan bom tersebut akan merusak dan menghancurkan terumbu karang karena lokasi pemboman kebanyakan berada di sekeliling terumbu karang.

Bahkan beberapa pelaku pelemparan bom ini ada juga yang meninggal hanya saja tidak terekspose di media massa.

Dia menghimbau agar masyarakat atau nelayan tidak langi melakukan kegiatan itu. Selain merusak lingkungan dan terumbu karang, hal itu juga sangat berbahaya bagi masyarakat “Sehingga para generasi nelayan selanjutnya akan mengalami kerugian akibat pertumbuhan ikan yang menipis karena terumbu karang dirusak,” pungkasnya. (uki)

Empat Satker Disfungsi di Dompu Tetap Dianggarkan Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu akan tetap mengalokasikan anggaran untuk membiayai satuan kerja (Satker) yang ditarik kewenangannya oleh Provinsi dan Pusat. Pembiayaan dalam APBD 2016 dilakukan karena keempat bidang tugas tersebut kelembagaannya masih ada. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan data iventarisasi personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) untuk penarikan kewenangan.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (10/11) menegaskan, penyusunan anggaran untuk tahun 2016 tetap mengacu pada Satker yang ada saat ini. Semua Satker akan disiapkan anggarannya, minimal untuk koordinasi. Kendati ada beberapa Satker yang sudah tidak memiliki fungsi lagi (disfungsi) karena kewenangannya telah ditarik ke pemerintah pusat dan Provinsi sesuai amanat undang – undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda). “Kita tetap akan membiayai,

(Suara NTB/ula)

karena kelembagaannya masih ada. Kecuali kelembagaannya sudah dibubarkan, baru kita tidak anggarkan,” kata H. Agus Bukhari.

Dikatakan H. Agus Bukhari, peraturan pemerintah (PP) terkait pembentukan Badan, Dinas dan Kantor di daerah hingga saat ini belum diterbitkan pemerintah. Sehingga pemerintah belum bisa membubarkan empat bidang yang ditarik kewenangannya.

“Lagi pula, PP yang mengatur soal pembentukan Badan, Dinas dan Kantor ini belum diterbitkan pemerintah, ma-

kanya kita belum bisa membahasnya,” katanya.

Terkait penarikan kewenangan terhadap bidang pertambangan dan energi, kehutanan, kelautan dan pendidikan menengah, lanjut H. Agus Bukhari, saat ini pemerintah sedang fokus pada pendataan inventaris P3D sebagai akibat dari pembagian urusan pemerintah yang membutuhkan rapat dan koordinasi.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si mengatakan, pemerintah harus tetap menyiapkan anggaran untuk bidang yang ditarik kewenangannya. Karena dalam masa inventaris P3D, bidang – bidang ini membutuhkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan. “Seperti pertambangan dan Energi, bagaimana mereka bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah atasannya ketika tidak disiapkan anggaran. Apalagi bidang ini belum dibubarkan pembentukan oleh pemerintah,” kata Muhammad. (ula)

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Dua Terduga Pelaku Curanmor Ditangkap

(Suara NTB/dok)

Wayan Suteja

SAKSIKAN - Tersangka AM (26) diapit dua polisi saat dibawa menyaksikan langsung pemusnahan narkoba di Kantor Gubernur NTB, Selasa (10/11). Diantara barang bukti dimusnahkan itu, 2,7 kilogram miliknya.

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram berhasil menciduk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus mencongkel kaca mobil Selasa, (10/11) sore pukul 16.00 Wita. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku sudah melakukan hal tersebut tiga kali.

Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Wayan Suteja, Selasa (10/11) mengungkapkan bahwa pelaku RAM asal Loteng dan HDM asal Turida ditangkap di daerah Turida, Kota Mataram saat berusaha meminta tebusan berupa surat-surat ken-

Baru Diparkir, Motor Raib di Halaman Kos Mataram (Suara NTB) – Nasib apes dialami Yuni Astuti, Selasa (10/11) pagi kemarin. Sepeda motornya raib saat mengunjungi kos-kosan temannya di Jalan Swasembada, Kekalik Jaya, Ampenan.

Sekitar pukul 11.00 Wita, ia bersama kawan penghuni kos, Ika Nurmala Fulpia, dan sejumlah kawannya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mataram.

Mahasiswi semester I asal Gapuk, Suralaga, Lotim itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama empat kawannya sedang belajar bersama di kamar kos Ika yang berada di lantai dua sembari menunggu jadwal kuliah pukul 13.00 Wita. Saat belajar mereka tidak menyadari ---sepeda motornya sudah dibawa kabur oleh dua orang bertampang seperti preman, meskipun terdengar suara kendaraan keluar dari halaman kos. Mendengar suara kendaraan, mereka kemudian buru-buru turun dari kamar Ika di lantai dua.

“Saya dikasih tahu sama teman yang kos di bawah. Sekitar jam setengah sebelas dia melihat ada dua orang dengan kaos oblong berwarna hitam sambil menenteng tas laptop berwarna pink. Katanya mereka datang untuk bertanya seolah-olah mencari teman kosnya,” ungkap mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Mataram.

Sesaat sebelum itu, ia tengah merapikan diri untuk bersiap-siap berangkat kuliah. Ia menduga bahwa pelaku juga berhasil membawa kabur sebuah laptop. “Gak mungkin cowok punya laptop tasnya warnanya pink,” ujar Ika menduga.

Sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi DR 6649 LO tersebut diparkir di halaman kos yang baru ditempati Ika beberapa bulan lalu. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 13 juta. Saat ini pihak Polres Mataram sedang melakukan pengembangan terhadap laporan kasus curat roda dua tersebut. (why)

Lanjutan Kasus Alkes Lotim

Polda NTB Kaji Putusan Hakim Mataram (Suara NTB) Kasus Alkes Lotim belum berhenti sampai lima terdakwa yang sudah divonis hakim. Penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengindikasikan masih ada pihak lain diduga terlibat. Mengenai putusan hakim yang menyebut rekanan pemenang tender bertanggungjawab mengembalikan kerugian negara, masih dikaji Polda NTB. “Kita lihat dulu putusan pengadilannya,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK Selasa (10/11) kemarin. Pernyataan sama pernah disampaikan beberapa hari setelah amar putusan hakim di bacakan, tanggal 16 Oktober 2015 lalu.

Kajian atas putusan hakim mengenai keterlibatan rekanan PT. Calista Matra Medica itu, akan dikaitkan dengan hasil penyelidikan penyidikan yang sudah dilakukan cukup panjang sebelumnya. Juga akan dipadukan dengan berkas yang disodorkan JPU ke muka persidangan. Bagi pihaknya, melanjutkan ke pihak lain yang dianggap bertanggungjawab dalam kasus ini bukan perkara sulit. Tapi yang tidak mudah, untuk pembuktiannya, sehingga perlu kajian mendalam, termasuk didasarkan putusan hakim itu.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, AA Putu Rajendra, SH, MH dalam putusannya, kelima terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi. Karena ada pihak lain yang turut bertanggungawab dalam kerugian negara, hakim menerapkan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lima terdakwa itu, empat diantaranya panitia lelang Agus Trias Yatmoko, I Nyoman Adiwijaya, Akhdiyat Furqon, dan Dedi Irawan. Satu lagi Utun Supria, menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dorongan agar rekanan mengganti kerugian negara itu, jauh sebelumnya disampaikan juga dalam materi pembelaan kuasa hukum terdakwa, Basri Mulyani, SH, MH. Karena menurut Basri, para terdakwa tidak berkapasitas dalam mengganti kerugian negara, karena hanya mengurusi administrasi lelang sampai penentuan pemenang, sedangkan yang menerima keuntungan adalah rekanan. (ars)

(Suara NTB/ars)

daraan yang berhasil dicuri.

“Dua kali di belakang gubernuran. Modusnya mencongkel kaca mobil,” ungkapnya melalui pesan singkat yang diterima Suara NTB. Saat ini dua pelaku tersebut sedang diamankan di Polres Mataram untuk kepentingan pengembangan kasus lebih lanjut.

“Pelaku sudah diamankan. Tim opsnal secara sigap melakukan lidik sehingga mengungkap kasus congkel kaca mobil tersebut,” demikian Suteja. (why) Mataram (Suara NTB) Kasus penyelundupan narkoba melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berhasil digagalkan Oktober lalu, berpotensi tak berkembang ke tersangka lain. Polisi kesulitan melacak Bandar besar di balik upaya penyelundupan oleh tersangka AM (26), warga Aceh yang kini ditahan Polda NTB. “Karena bandar besarnya di Malaysia,” kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat kepada Suara NTB, Selasa (10/11), di sela-sela pemusnahan barang bukti miras dan narkoba di Kantor Gubernur NTB.

Bandar besar itu terlacak dari komunikasi terakhir antara AM via ponsel dengan seseorang di Malaysia. Hanya itu petunjuk yang diperoleh pihaknya.

Berusaha melacak siapa penerima sabu 2,7 kilogram itu di Indonesia, timnya tak menemukan petunjuk. “Jaringannya terputus,” sebut mantan Kabid Perberdayaan Masyarakat BNN NTB ini.

Pemberitaan sebelumnya, penyelundupan sabu sabu oleh MA (26) digagalkan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Sabu yang disembunyikan di dalam lipatan kop-

ernya terdeteksi X-ray.

Kronologinya, MA berangkat dari Malaysia menggunakan penerbangan Air Asia AK 306 Jumat (18/9) lalu sekitar pukul 19.20 Wita. Gerak gerik pemuda kelahiran 11 April 1989 Ulee Geudong Aceh ini dicurigai petugas piket di pos pemeriksaan Bea dan Cukai. Petugas kemudian memeriksanya secara khusus, melalui proses analisa profiling, lantas bawannya berupa koper dipindai ulang dengan X-Ray. Diperoleh image ada indikasi benda mencurigakan disembunyikan di dinding koper. Dilanjutkan dengan pe-

meriksaan body stripping.

Hasil pemeriksaan setelah semua isi koper dikeluarkan, ternyata terdapat lapisan dinding buatan. Di dalam lapisan itu, petugas menemukan empat packages plastik hitam dilapisi lakban warna cokelat berisi butiran kristal putih bening (sabu), dengan berat bruto 2,775 gram. Hasil pemeriksaan narcotics test kit, disimpulkan butiran kristal dimaksud adalah sabu. ditambahkan Cheppy, untuk bisa melacak Bandar besar di Malaysia, tidak cukup kekuatan personelnya di Ditresnarkoba Polda NTB. Butuh bantuan

Mabes Polri, itu pun harus berkoordinasi dengan Interpol. “Kalau sudah menyangkut luar negeri, itu menjadi kewenangan Mabes Polri, berkoordinasi dengan Interpol,” sebutnya.

Sejauh ini, kendala yang dihadapinya sudah disampaikan ke Mabes Polri. Soal ditindaklanjuti, pihaknya menunggu keputusan atau pun kebijakan lanjutan penanganan kasus keempat upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui bandara di Lombok ini.

Sementara yang bisa dilakukannya, menyelesaikan berkas untuk tersangka AM ke kejaksaan. (ars)

Polres Mataram Antisipasi Pilkada Jadi Ajang Judi Mataram (Suara NTB) – Sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, saat Pilkada berlangsung terjadi taruhan-taruhan menggunakan uang atau barang. Polres Mataram sudah memiliki langkah antisipasi terhadp masyarakat yang rawan melakukan praktik judi itu. Oleh masyarakat sudah dianggap hal yang biasa. Bahkan tidak heran jika setelah pemilihan berlangsung ada warga yang tiba-tiba memiliki motor atau mobil baru. Namun tidak heran pula jika ada warga yang malah kehilangan barang-barang berharganya akibat kalah taruhan.

“Kita sudah punya langkah untuk mengamankan mayarakat yang melakukan taruhan selama Pilkada. Kita akan tangkap dan amankan jika memang diduga melakukan taruhan,” ungkap Kepala Bagian

Operasional (Kabag Ops) Polres Mataram Kompol Mujahiddin kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (10/11) kemarin.

Pasalnya selama ini taruhan itu sudah banyak diketahui oleh warga, namun tidak ada yang

melaporkan. Sebab taruhan saat Pilkada dianggap hal yang lumrah dan biasa. Padahal hal itu sudah melanggar norma yang ada dalam masyarakat.

Menurut ahli hukum pidana H.M. Natsir, SH., MH

bahwa taruhan tidak dapat dikatagorikan sebagai perjudian. Sebab taruhan biasanya dilakukan oleh perorangan, bukan sekelompok orang. Selain itu tidak berada dalam kawasan tertentu, seperti perjudian pada umumnya. Sehingga sangat sulit untuk dijerat oleh hukum pidana sesuai pasal 303 KUHP. Kecuali jika pelaku tertangkap tangan sedang melakukan transaksi, maka dapat ditindak sesuai dengan aturan. Namun hal itu sudah melanggar norma sosial, norma agama, dan budaya yang ada pada masyarakat.

“Meskipun terkesan sulit, namun sudah ada aturan yang mengatur dalam undang-undang tentang Pilkada. Tinggal bagaimana Bawaslu secara proaktif melihat itu sebagai suatu penyimpangan,” ungkapnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan serangkaian hal-hal yang bertentangan dengan norma maupun dengan aturan yang sudah ada. Sehingga dapat menciptakan Pilkada yang kondusif dan jauh dari penyimpangan, baik oleh penyelenggara maupun peserta Pilkada. (lin)

ASN Boleh Hadiri Kampanye Mataram (Suara NTB) Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS boleh menghadiri kampanye pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang sedang bertarung dalam Pilkada Kota Mataram. Menurut Srino, ASN juga memiliki hak pilih sehingga tidak masalah jika hadir pada saat kampanye pasangan calon. “Karena PNS juga punya hak pilih. Hadir saja boleh, tapi jangan berstatement, jangan berperan aktif,” cetusnya di Kantor Walikota Mataram, Selasa (10/11).

Srino menyampaikan pihaknya juga tetap memantau netralitas ASN. Yang menjadi tolak ukur dalam melakukan pengawasan ASN adalah sejauh mana peran aktif mereka dalam mendukung pasangan calon. Hal itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan.

“Jadi yang menjadi tolok

ukur kita peran aktif mereka, itu yang tidak boleh. Sepanjang dia melihat kondisi wilayah kemudian mengamankan wilayah itu, tidak jadi masalah. Tapi yang menjadi sorotan kita PNS yang berperan aktif. Terutama camat, lurah, PNS-PNS yang lingkup staf,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa ASN tidak boleh memfasilitasi pasangan calon untuk pelaksanaan kampanye. “Jika memfasilitasi, itu yang disebut berperan aktif,” ujarnya. Untuk camat dan lurah yang bertugas mengawasi wilayah masing-masing ditegaskan Srino hanya bisa melaksanakan tugasnya melakukan pemantauan di wilayah masing-masing untuk tujuan kondusivitas, bukan memfasilitasi pasangan calon yang akan melakukan kampanye di wilayah itu.

“Seperti memfasilitasi pertemuan para calon, menyiapkan tempat, menjadi panitia, dia orasi, itu katagori-katagori berperan aktif. Sepanjang tidak melakukan itu, hanya memantau wilayah, silahkan,” terangnya. Jika ikut berperan aktif, maka masuk dalam ranah pidana Pemilu. Jika ada yang terbukti melakukan hal tersebut, maka akan diberikan sanksi dan juga akan disanksi sesuai dengan UU ASN. Terkait temuan Panwaslu untuk peran aktif ASN dalam mendukung pasangan calon disampaikan Srino belum ada sampai saat ini. “Sejauh ini alhamdulillah kondusif, belum ada ditemukan keterlibatan ASN. Ini masih sebulan masa kampanye sampai tanggal 5 Desember dan terus kita amati dan pantau semua kegiatan kampanye,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu Panwaslu Kota Mataram juga telah meminta kepada Penjabat Walikota Mataram agar menginstruksikan jajarannya di lingkup Pemkot Mataram untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Kota Mataram. (ynt)

(Suara NTB/humasbnn)

TES URINE – Tes urine saat penggerebekan oleh tim BNN NTB di salah satu tempat hiburan malam di Sumbawa, Senin (9/11) lalu.

Tujuh Tempat Hiburan di Sumbawa Digerebek BNN Mataram (Suara NTB) Sedikitnya tujuh tempat hiburan malam dan kos-kosan digerebek Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB. Penindakan itu dilakukan di dua wilayah sekaligus, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (9/11). Tujuh orang diamankan.

Operasi itu merupakan gabungan, melibatkan BNN Kabupaten Sumbawa Barat, Koramil Taliwang, Satpol PP KSB dan Polres Sumbawa Barat, dipimpin langsung oleh Kabid Berantas BNNP NTB AKBP Bunawar.

Kepala BNNP NTB Kombes Pol Sriyanto melalui Kabid Berantas BNNP AKBP Bunawar mengatakan, BNNP NTB melaksanakan razia pada siang dan malam hari.

“Hasilnya, ada tujuh orang kami tahan karena terindika-

si menggunakan narkoba,” kata Bunawar kepada Suara NTB, Selasa (10/11).

Seperti operasi di tempat tempat hiburan di Mataram, tim gabungan meminta kepada para pengunjung dan pegawai untuk tes urine. Puluhan orang diperiksa dan menjalani pemeriksaan dengan narco test.

Hasilnya, dari puluhan pekerja hiburan malam yang kebanyakan wanita itu tujuh orang diantaranya positif narkoba.

“Di tempat hiburan Kabupaten Sumbawa kami mendapatkan dua orang yang terindikasi narkoba. Selanjutnya, di tempat hiburan KSB kami mendapatkan lima orang yang positif menggunakan narkoba,” jelasnya.

Pertimbangan tim melakukan operasi di dua daerah ini, karena tergolong rawan peredaran gelap narkoba.

Mereka yang positif peng-

guna narkoba langsung diamankan oleh tim gabungan.

BNNP kemudian akan melakukan assessment kepada para pemakai, untuk memastikan mereka memenui syarat direhabilitasi atau diproses hukum. “Artinya, mereka akan diwajibkan untuk melakukan rawat jalan di BNNK Sumbawa,” sebutnya.

Penindakan itu tidak berhenti sampai pemeriksaan urine. Lanjut Bunawar, akan dilakukan pengembangan terhadap kemungkinan ada barang bukti narkoba dari jaringan lain. “Darimana mereka (Pengguna) itu bisa mendapatkan narkoba yang mereka pakai itu,” tegas dia.

Ditegaskan juga, pihaknya punya misi besar untuk memberantas narkoba di wilayah NTB ini, sehingga meng-cover langsung dua pulau, Lombok dan Sumbawa secara bertahap. (ars)

SUARA NTB

Rabu, 11 November 2015

Peringati Hari Pahlawan

Demokrat NTB Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Halaman 9

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2015, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan kegiatan tabur bunga yang diawali dengan mengheningkan cipta di Makam Pahlawan Majeluk, Selasa (10/11) kemarin.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Tari ”Sasambo”

Temali Pengikat Warna Tiga Suku Mataram (Suara NTB) Tiga suku bangsa, Sasak (Lombok), Samawa (Sumbawa) dan Mbojo (Bima) dengan warna yang beragam, melebur, menyatu dalam sebuah garapan seni pertunjukan (tari). Tiga warna masing-masing bangsa penduduk sunda kecil ini disatukan melalui tari sasambo, temali pengikat warna tiga suku.

“Kalau tari sasambo itu kan, ada unsur tarian Sasaknya, ada gerakan khas Sumbawanya dan juga ada komposisi dari unsur Bima. Itu dilebur kemudian dijadikan satu garapan tarian,” kata Novita Lestari, Mahasiswi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah yang menjadi pengurus Divisi Seni Tari di kampusnya, Selasa (10/11).

Menurutnya, karya seni adalah media yang mampu mempersatukan keragaman. Mempersatukan keragaman bukan berarti menciptakan sesuatu menjadi seragam. Maka paling tidak, ketika dua atau tiga hal yang berbeda dipadukan menjadi satu akan menghasilkan warna baru yang khas hasil penyatuan. Dalam seni tari, masing-masing suku ini memiliki ciri yang betul-betul khas. Ciri-ciri yang khas dari ketiga tari itu kemudian dipadukan sehingga membangun estetika yang baru dalam satu garapan baru.

Begitu pula, penutur bahasa seni sastra memandang setiap gerak gerik, mimik dan perwatakan tokoh penari pada tiga etnis ini memiliki pesan yang tidak serupa.

Sekalipun, di beberapa bagian tertentu, tiga suku ini memiliki persamaan. Sekalipun, persamaannya teramat tipis.

“Setiap gerak-gerik, mimik wajah dari sang penari mengandung pesan tersendiri. Penari menyampaikan pesan melalui sebuah gerakan. Bahkan setiap gerakan memiliki nilai, makna dan filosofi tersendiri,” lanjutnya.

Senada dengan Ni Wayan Satya Ayu, koreografer tari yang sedang memulai studi di pendidikan bahasa Inggris. Koreografer yang pernah menampilkan garapan tari terbaiknya “Aku Lupa-Lupa Aku” ini memandang seni tari sebagai refleksi kehidupan sosial yang dipanggungkan. Ia menilai, gerakan tari yang

khas di Lombok ini memiliki energi tersendiri.

“Tari itu kan sebetulnya menjadi refleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Baru dalam konsep pertunjukannya, tari adalah gerakan yang terkonsep kemudian dipadukan dengan musik dalam sebuah pementasan,” terangnya.

Tentang tari Sasambo, dirinya memang belum pernah terlibat memainkan atau mengkurasi tari kreasi yang satu itu. Menurutnya, percampuran satu suku dengan suku lain dalam karya seni tidaklah menjadi satu hal yang haram. Justru, hal itu semakin bagus demi menumbuhkan rasa persaudaran antara komunitas yang berbeda.

“Dalam seni tari, lebih-lebih tari kreasi, kita bebas mengkreasikan bermacam latar belakang yang berbeda sebagai komposisi pembangkit karya tari itu sendiri,” pungkasnya. (met)

(ant/bali post)

MINIATUR PERAHU - Penjual menggelar miniatur perahu dagangannya di pinggir jalan jalur wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Senin (9/11). Miniatur perahu yang dibuatnya sendiri itu dijual kepada wisatawan seharga Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu/unit.

Panggung Seni di Hari Pahlawan

Agar Tak Lupa Jasa Pejuang Bangsa Mataram (Suara NTB) Tanggal 10 November 1945, beberapa bulan setelah Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, bangsa ini tiba - tiba bergolak.

Khususnya kota Surabaya, yang dibombardir oleh tentara Inggris. Pergolakan itu memicu para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak terkecuali bagi Bung Tomo tokoh penggerak massa di Surabaya kala itu.

Persitiwa pertumpahan darah yang terjadi waktu itu kemudian menjadi memontum bersejarah. Upaya para pejuang untuk bertempur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan bangsa dikenang sebagai Hari Pahlawan.

“Agar tak lupa jasa pejuang bangsa. Jasa para pejuang yang gugur di medan pertempuran saat berupaya mempertahankan kemerdekaan bangsa. Itulah esensi dari peringatan yang kita lakukan sekarang ini,” jelas Taufik Mawardi, koordinator aktivis mahasiswa yang menghelat peringatan hari pahlawan, Selasa (10/11) pagi.

Bersama para aktivis ma-

hasiswa yang lainnya, Taufik menggelar panggung seni pertunjukan sebagai wujud perayaan. Pementasan-pementasan yang dilakukan bersifat spontan dan mempersilakan semua orang untuk tampil dengan persembahan masingmasing. “Pentasnya spontan saja. Tanpa ada yang kita rencanakan dan lain sebagainya.

Yang penting, kegiatan ini mampu mencapai tujuan. Tujuannya yakni untuk memupuk semangat pemuda agar tetap mencintai negaranya,” bebernya.

Memupuk semangat anakanak muda dirasa sangat penting untuk dilakukan.

Sebab, di era globalisasi seperti sekarang ini aruh perubahan begitu drastis. Arus yang drastis itu dikhawatirkan menyeret kelompok pemuda untuk bersikap apatis atau tidak peduli dengan persoalan yang melanda negerinya.

Doa Tiga Masa Siapa sebenarnya pahlawan Indonesia? Para aktivis mahasiswa ini menolak untuk menyebut bahwa pahlawan bangsa hanya sebatas pejuang yang gugur di medan perang. Laiknya yang disampaikan oleh Januar Wahyu

Prianto yang terlibat dalam perayaan peringatan hari pahlawan saat itu. Menurutnya, pahlawan bangsa adalah orang yang siap membela dan membangun bangsanya dengan penuh ketulusan serta keihlasan. “Pahlawan bangsa adalah sosok yang rela berjuang demi negara tanpa pamrih,” katanya.

Untuk itu, melalui perayaan peringatan yang mereka lakukan, para aktivis mahasiswa memanjatkan doa tiga masa. Doa masa lalu yang ditujukan bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului generasi sekarang, pahlawan yang gugur di medan pertempuran demi mempertahankan kemerdekaan. Para pahlawan didoakan agar diberikan imbalan atas jasa-jasa dan kebaikan mereka.

Doa masa sekarang yang tujuannya agar para pemuda tetap mencintai dan siap berkorban demi negara. Disamping itu, para mahasiswa berdoa untuk masa depan, dengan harapan, bangsa ini tetap jaya serta dipertahankan oleh generasi penerus kemerdekaan yang memiliki ketulusan dan keihlasan hati saat membangun bangsa.

“Pahlawan itu tidak musti

harus menjadi orang yang bertempur di medan perang. Cukup menjadi pribadi yang baik dan sering membantu sesama tanpa mengharapkan pamrih, bagi saya itu adalah sosok pahlawan juga. Dia adalah pahlawan bangsa di masanya sendiri,” lanjut Wahyu.

Kaitannya dengan negara, pahlawan masa kini bisa juga lahir dari kalangan individu maupun kelompok yang rela berjuang bertarung melawan korupsi. Melawan penyimpangan-penyimpangan ditengah masyarakat disekitar. Bahkan, melalui pagelaran tersebut, aktivis perempuan yakni N. Rizkia aktris teater yang menampilkan lakon “marsinah menggugat” mengakui bahwa Marsinah adalah pahlawan anti tambang. Ia adalah pejuang yang menolak bila tanah air bangsanya dikeruk oleh kaum-kaum penguasa.

Kendati, di akhir hayatnya, Marsinah memang harus menerima kenyataan pelik untuk hidupnya. Ia diculik lalu dihabisi oleh orang-orang sewaan kaum yang ditentangnya. Namun, di mata seorang pahlawan bahwa perjuangan tetaplah sebagai perjuangan. Jalan terbaik menuju kemaslahatan maupun kematian. (met)

Musik ”Kebanggruan”

Pintu Mengenal Jati Diri Mataram (Suara NTB) Bagi pegiat musik tradisi kebanggruan, Akeu Surya Panji, musik tradisi kebanggruan yang ditekuninya adalah pintu mengenal jati diri. Upaya itu dilakukan melalui syair-syair berisi hikayat nabi dan rasul.

Akeu adalah seorang pria keturunan Sunda di Banten, Kota Bandung. Semasa kecil hingga dirinya dewasa, ia tidak pernah terbayang akan membangun kehidupan di Lombok. ia mulai mendatangi Lombok sejak orang tuanya yang tinggal di Bali bertemu dengan sosok TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid alias Maulana Syeikh di Pancor, Lombok Timur (Lotim).

“Orang tua saya masih hidup, boleh ditanya. Dia ini, diajak kerabatnya untuk bertemu dengan Maulana Syeikh.

Bayangkan, ketemu pertama, kenal belum pernah, tapi orang tua saya ini tiba-tiba langsung dipanggil oleh Maulana Syeikh. Nama orang tua saya ditau, itu menjadi pertemuan yang ajaib dalam sejarah hidupnya,” jelas Akeu memaparkan awal mula dirinya mulai menggeluti musik tradisi di Dusun Benyer, Desa Tlaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Lotim ini, Sabtu pekan lalu.

Dirinya memaknai pertemuan tersebut adalah jalan penelusuran bagi dirinya.

Akeu melanjutkan kisah orang tuanya itu dengan mendatangi Lombok. Hingga akhirnya, seniman yang sering nongkrong di Warjack Taman Budaya ini bertemu dengan Rihin SH (pegiat musik tradisi dari Dusun Benyer).

“Awalnya kami mulai membangun sanggar ini setelah mementaskannya dalam acara nikahan di Gili Trawangan.

Saya masih ingat betul, itu di tahun 2009. Adiknya pak Rihin ini kan bekerja di sana, dia sering memainkan penting ini di sela-sela bekerja,” jelasnya.

Singkatnya, itulah awal dirinya mendirikan sanggar musik tradisi kebanggruan. Ia benar-benar mengenang peris-

tiwa pertama musik itu dipentaskan. “Saat main pertama kali di Trawangan itu, saya tidak tahu tiba-tiba air mata saya tak terbendung. Saya teringat dengan masa remaja saya. Saat SMP kelas tiga, saya didatangi mimpi. Persis seperti peristiwa yang terjadi di Trawangan itu. Deja vu,” bebernya.

Musik tradisi adalah jalan hidupnya. Hingga saat ini, Akeu yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat memperjuangkan eksistensi musik tradisi yang pernah ada di Lombok ini.

Sayangnya, musik tradisi yang satu ini semakin terpinggirkan dan terkesan melapuk dimakan zaman. (met)

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

Tingkatkan Kemampuan Guru DIREKTORAT Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) kembali akan mengirimkan para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) ditambah pengawas PAI ke Negeri Kangguru Australia guna meningkatkan kemampuan mereka.

“Tujuan umum dari kegiatan ini adalah mengembangkan kompetensi dan wawasan untuk GPAI dan pengawas PAI dalam hal Pendidikan Agama Islam, multikultur, metodologi pe(Suara NTB/ist) mbelajaran dan kepengaAmin Haedari wasan pendidikan,” kata Direktur PAI Kemenag Amin Haedari di laman www.kemenag.go.id, Selasa (10/11).

Kegiatan ini sendiri merupakan kursus singkat selama 15 hari pada 15-29 November 2015 di Adelaide, Melbourne dan Sydney.

Amin mengatakan peserta terdiri dari Guru PAI dan Pengawas PAI dengan total 50 peserta yang telah lolos seleksi. Pengiriman guru dan pengawas ini merupakan program unggulan Direktorat PAI yang bekerja sama dengan lembaga internasional Australia, yaitu Scope Global.

Proses seleksi kursus singkat, kata dia, terbilang sangat ketat mulai dari seleksi administrasi yang dilengkapi sertifikat TOEFL. Peserta juga wajib melampirkan prestasi sebagai GPAI dan karya ilmiah yang dihasilkan, dilanjutkan dengan tahap tes tertulis dan terakhir wawancara.

“Animo GPAI dan Pengawas PAI sejak informasi ini disampaikan sendiri sangat besar, terbukti ada sekitar 300 pendaftar yang masuk kemudian melalui seleksi administrasi tersaring 84 peserta dan melalui tes tertulis dan wawancara atau seleksi Tahap II berhasil terpilih 40 calon peserta unggulan lintas jenjang pendidikan dan pengawas PAI. Sedangkan 10 orang merupakan tenaga kependidikan PAI,” kata dia.

Menurut Amin, program ini hampir memiliki kesamaan kursus singkat pada tahun 2014, yaitu “Short Course Metodologi Pembelajaran” di Oxford University, Inggris. (ant/Bali Post)

PENDIDIKAN

Halaman 10

STIKES Yarsi Bantah Wisuda Tanpa Akreditasi BAN PT Mataram (Suara NTB) Wisuda yang digelar civitas akademika STIKES Yarsi Mataram beberapa waktu lalu belum menemui titik terang. Padahal saat wisuda digelar, akreditasi STIKES Yarsi Mataram masih berstatus kedaluwarsa berdasarkan rilis BAN PT bulan Juli lalu yang berdampak pada tidak diakuinya ijazah para lulusan STIKES Yarsi Mataram.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, Agus Supinganto, Selasa (10/11) dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Pihaknya berkilah, secara institusi STIKES Yarsi Mataram sudah terakreditasi BAN PT pada tanggal 10 April 2015 dengan

predikat C dengan nomor SK 160/SK/BAN-PT/Akreditasi/ PT/IV/2015. Meski pengakuan ini bertentangan dengan rilis BAN-PT yang dirilis pertengahan bulan Juli 2015 lalu.

Sementara untuk akreditasi Prodi S 1 dan Prodi Ners,

ujarnya, STIKES Yarsi Mataram sudah terakreditasi oleh LAM-PT Kes dengan perolehan predikat B dengan nomor SK S1 Kep 0019/LAPTKes/Akr/Sar/X/ 2015. Sementara akreditasi Prodi Ners, SK Prodi Ners 0020/ LAMPTKes/Akr/Pro/IX/2015.

“Untuk maklum, akreditasi Program Studi Kesehatan sekarang oleh LAM-PTKes, sedang untuk institusi oleh BAN-PT,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB, Dr. Halus Mandala menyebut perguruan tinggi wajib terakreditasi sebelum mewisuda para lulusannya.

Bahkan ia menyebut, tak terakreditasinya institusi perguruan tinggi berdampak pada tak diakuinya ijazah lulusan

dan tidak cukup hanya terakreditasi program studi saja.

Halus Mandala menyebut, akreditasi prodi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, sementara untuk institusi merupakan kewenangan BAN PT. Sementara dikonfirmasi Suara NTB, anggota BAN-PT, Prof. Ir. H. Mansur Ma’shum, PhD, tidak memberikan komentar apapun terkait akreditasi yang dikeluarkan BANPT terhadap STIKES Yarsi Mataram. (dys)

Perangi Kebodohan

Generasi Muda Harus Rajin Membaca Mataram (Suara NTB) Momentum hari pahlawan tanggal 10 November harus dimaknai dengan arti yang lebih luas lagi. Hal itu mengingat konteks tantangan zaman yang dihadapi bangsa ini sudah jauh berbeda. Seperti halnya juga dalam memaknai arti perang melawan penjajah menjadi perang melawan kebodohan.

Kepala Seksi Pengembangan pada Badan PerpustaHj. Yunida Bondan kaan dan Arsip Kota Mataram Hj. Yunida Bondan mengaku tantangan bangsa ini yang paling utama, adalah soal kebodohan. Tentu saja, ujarnya, arti perang yang paling relevan dengan situasi saat ini ialah perang melawan kebodohan itu sendiri.

Peringatan hari pahlawan yang secara simbolis selalu diperingati setiap tanggal 10 November harus dimaknai sebagai upaya menyatukan kekuatan melawan kebodohan yang ada dalam tubuh bangsa ini. ‘’Caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan di tengah-tengah masyarakat,’’ terangnya, Selasa (10/11).

Menurutnya, membaca dapat membuat generasi bangsa ini menjadi cerdas, sehingga mau tidak mau, aktivitas membaca adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi saat ini.

Selain itu, keterlibatan orang tua juga sangat penting mengingat anak-anak tumbuh melalui apa yang mereka lihat di tengah lingkungan mereka.

“Kita harus memerangi kebodohan itu, caranya kita mengajak anak-anak ini khususnya orang tua bagaimana mengajak anak-anaknya supaya bisa gemar membaca sejak usia dini, jangan setelah masuk sekolah. Bila perlu, itulah tugas sebenarnya dari ibu-ibu karena tidak bisa kita andalkan guru di sekolah,” terangnya.

Yunida Bondan berharap agar para orang tua dapat menyempatkan waktu luang untuk membaca dan mengajari anak-anak mereka untuk membaca. Hanya dengan cara itulah akan tumbhuh rasa senang membaca dalam diri anak-anak.

“Kalau mau anaknya maju harus begitu, harus berani berkorban untuk mengatur waktu kita dampingi anak-anak untuk senang membaca. Itu saja dulu yang penting senang dulu, jangan kita orang tua main perintah saja tapi orang tua tidak memberikan contoh,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, pihaknya senantiasa memberikan semangat kepada masyarakat agar gemar membaca dan memberikan motivasi agar anak-anak dapat membaca sebelum masuk sekolah. “Mereka sebelum masuk sekolah sudah harus bisa membaca dan gemar membaca,” tukasnya. (dys)

Pengelolaan Perpustakaan Harus Dioptimalkan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram, Ir. Hj. Ririn Yuniarti, mengungkapkan, jika bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan perpustakaan sangat penting diberikan pada pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Adanya bimtek, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengelola demi meningkatnya kualitas layanan dan profesionalitas kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan pengelola TBM agar tercapainya optimalisasi pengelolaan perpustakaan di tiap lingkungan, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat. ‘’Selama mengikuti bimtek, para peserta akan diberikan pemahaman dengan tujuan agar perspektif tentang bagaimana mengelola perpustakaan baik secara teoritis maupun praktis bagi para pengelola TBM di Kota Mataram dapat terwujud,’’ terangnya, Selasa (10/11).

Diakui Ririn, peserta juga diharapkan dapat memiliki pemahaman peraturan dan aspek hukum perpustakaan. Termasuk, menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya perpustakaan, kepustakawanan, meningkatkan keterampilan peserta secara teknis. Tidak hanya itu, ujarnya, mampu mengelola dan dapat menemukan kembali bahan pustaka koleksi perpustakaan dengan mudah dan tepat, menyelamatkan serta melestarikan bahan pustaka yang bernilai budaya/sejarah sebagai khasanah perpustakaan di daerah.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Hj. Yunida Bondan mengaku bimtek bagi pengelola TBM merupakan pertama kali digelar setelah sebelumnya, kegiatan serupa bagi para pengelola perpustakaan sekolah jenjang SD/MI se-Kota Mataram.

Ia berharap agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengelola demi meningkatnya kualitas layanan dan profesionalitas kepada masyarakat. “Nanti di hari ketiga bimtek, mereka akan dibawa ke Puskot untuk praktik langsung di sana,” terangnya menjelaskan. Kegiatan ini diikuti 45 pengelola TBM dari tanggal 10-12 November. (dys)

(Suara NTB/yon)

UKG - Pelaksanaan UKG Online di SMAN 1 Masbagik. Terlihat para guru serius menjawab soal-soal yang diberikan, Selasa (10/11).

UKG ’’Online’’

Dikpora Minta Pengawas Aktif Bimbing Peserta Gaptek Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) serentak dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 27 November 2015.

Dalam pelaksanaan UKG online tidak semua guru, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bisa mengaplikasikan komputer dengan baik dan benar. terutama guruguru TK/SD maupun guru-guru senior. Melihat kondisi ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim

melalui Bidang PMPTK meminta kepada pengawas aktif membimbing dan mengarahkan guru, khususnya yang gagap teknologi (gaptek).

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/11), Kepala Bidang PMPTK pada Dinas Dikpora Lotm, Khaerul Wazni, tidak memungkiri adanya guru yang gaptek dari 12.524 guru di Lotim yang mengikuti UKG. Pihaknya berharap kepada para pengawas yang sudah ditetapkan, baik dari Lemba-

ga Penjamin Mutu Pendidikan (LPM), Bidang PMPTK maupun dari sekolah yang menjadi titik pelaksanaan UKG aktif membimbing para guru, terutama dalampengoperasian komputer.

“Kita sudah mengimbau kepada pengawas untuk aktif membimbing dan mengarahkan para guru. Sehingga, dalam UKG itu tidak ditemukan ada guru yang kebingungan mengoperasikan komputer,” imbaunya.

Menurutnya, pelaksanaan UKG dilakukan di 10 titik, seperti di SMAN 1 Masbagik, SMAN 1 Selong, SMKN 1 Selong dan sejumlah sekolah lainnya yang memiliki fasilitas lengkap.

Sementara, dari pantauan Suara NTB dalam pelaksanaan UKG di SMAN 1 Masbagik, para guru tampak serius dan semangat menjawab soal yang diberikan dengan menggunakan sistem online tersebut. Untuk di Kecamatan

Masbagik, tercatat sebanyak 892 guru yang mengikuti UKG online dengan per harinya menggunakan tiga shift.

“Hingga hari kedua ini, yang sudah absen sebanyak tiga orang karena sudah berhenti mengajar ataupun sakit permanen. Sementara, untuk yang gagap teknologi, sekitar 10 peserta yang sudah kita arahkan, terutama dalam memasukkan ID,” terang salah satu pengawas, Zainul Islam, S.Ag. (yon)

KPAD Lotim Butuh Perpustakaan Layak Anak Selong (Suara NTB) Untuk memberikan kenyamanan serta mewujudkan inovasi bergembira di perpustakaan. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membutuhkan perpustakaan khusus untuk anak. Di mana, dalam perpustakaan benar-benar dihajatkan untuk anak TK maupun SD, sehingga bisa dikatakan perpustakaan layak anak.

Kepada Suara NTB, Selasa (10/11), Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada Kantor KPAD Lotim, Lalu Nasrun, S.IP mengungkapkan, adanya perpustakaan layak anak yang dilengkapi dengan berbagai macam alat permainan yang bersifat edukatif akan mampu merangsang dan

menumbuhkan minat baca anak-anak sejak usia dini.

Tidak hanya itu merangsang minat anak-anak untuk mengunjungi perpustakaan.

“Perpustakaan untuk anak itu memang sangat-sangat kita butuhkan, karena khusus untuk anak itu harus ada tempatnya bermain, baik di luar untuk merangsang minat membaca maupun mengunjungi perpustakaan. Selain itu, kebutuhan membaca antara anak TK dengan orang dewasa itu tentunya sangat berbeda,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, alasan kenapa diharapkannya ada perpustakaan layak anak, karena jumlah pengunjung untuk TK dalam satu bulan itu sebanyak lima TK dengan masingmasing siswa minimal 200 siswa. Akan tetapi, kedatangan

siswa-siswa kerap kali tidak berjalan maksimal, karena terkendala ruangan serta akan mengganggu konsentrasi pengunjung-pengunjung yang lain.

“Kemampuan ruang baca kita ini maksimal 60 pengunjung, sementara jumlah siswa TK sekali datang itu berjumlah ratusan. Itu tentunya harus menjadi perhatian kita dalam mencari solusi yang lebih baik,” katanya.

Untuk membangun perpustakaan layak anak tersebut salah satu alternatifnya adalah dengan melakukan pembebasan lahan masyarakat yang berada tepat di samping kiri KPAD Lotim seluas 20 are.

Diakuinya, rancangan perpustakaan layak ini juga sesuai persiapan Kota Selong sebagai Kota Layak Anak (KLA). (yon)

(Suara NTB/yon)

KUNJUNGI - Sejumlah pengunjung di KPAD Lotim dari Taman Kanak-kanak, karena terbatasnya ruangan, karena meningkatnya jumlah pengunjung.

Dikbud Lobar akan Berikan Insentif bagi Guru PAUD DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) akan memberikan insentif bagi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dikbud akan menganggarkan insentif untuk guru PAUD pada APBD 2016. Namun insentif yang akan diberikan masih rendah.

Kepala Bidang PAUDNI pada Dinas Dikbud Lobar, Hj. Emi Iriawan, SPd, mengaku, gaji para guru PAUD masih sangat minim. Para guru PAUD menerima gaji per bulan, hanya Rp 150 ribu. Itupun dibagi dengan beberapa guru yang mengajar di PAUD. Dikbud pun diminta lebih memperhatikan kesejahteraan para guru.

Insentif yang akan diberikan Dinas Dikbud pun masih belum memadai, karena diberikan Rp 150 ribu satu lembaga PAUD per bulan. Insentif Rp 150 ribu ini pun masih akan dibagi dengan guru lainnya, di lembaga PAUD itu.

Jika jumlah gurunya 4 orang, maka akan dibagi empat.

Insentif ini hanya akan diberikan kepada guru PAUD non formal yang berjumlah sekitar 1.000 orang lebih. Para guru ini mengajar di 261 PAUD di Lobar.

Menurutnya, para guru PAUD non formal ini tidak mendapatkan penghasilan tetap, sehingga diberikan semacam insentif.

“Kami akan coba perjuangkan APBD tahun 2016,” imbuhnya.

Lebih jauh disampaikan, jumlah PAUD di Lobar mencapai 375 unit. Masing-masing 114 PAUD formal terdiri dari 14 berstatus

negeri dan 100 unit berstatus swasta dengan jumlah guru 1.400 orang. Masing-masing 400 guru mengajar di PAUD formal, sedangkan guru yang mengajar di PAUD non formal sebanyak 1.000 orang. Kondisi PAUD ini, semuanya masih aktif.

Kendala yang masih dihadapi, ujarnya, PAUD masih dipandang kurang penting, karena dinilai pendidikan usia dini.

Pendidikan usia dini masih menjadi tanggung jawab keluarga. Menurutnya hal ini keliru, sebab pendidikan usia dini sangat menentukan potensi akan ke depan. Lebih-lebih menentukan generasi emas pada 20-30 tahun mendatang. “Seharusnya dioptimalkan karena pendidikan usia dini ini menentukan potensi anak,’’ terangnya.

Sementara Penilik PAUDNI di Kecamatan Labuapi, Srip mengaku gaji para guru PAUD masih sangat minim. Dulunya, gaji para guru PAUD Rp 100 ribu, itupun dibagi empat. Kalau gurunya empat orang maka sama-sama Rp 25 ribu.

Disampaikan, meskipun tahun ini secara persentase gaji para guru PAUD naik, namun jika dibandingkan jumlahnya masih jauh kurang. Per bulan digaji Rp 150 ribu, namun tetap dibagi bersama guru lainnya. Ia sangat berharap dengan adanya rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Rp 1,4 triliun unntuk operasional PAUD bisa menambah honor para guru. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

FILM RONALDO - Salah satu adegan dialog Cristiano Ronaldo dengan anaknya yang ditampilkan di film terbaru mengenai dirinya.

Tak Sampai Tiga Ronde PENAMPILAN atlet pencak silat NTB, Mariati di PraPON Pencak Silat di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini patut mendapat pujian. Atlet asal Desa Penujak, Lombok Tengah (Loteng) itu sukses meraih medali emas dengan kemenangan yang memuaskan. PNS Dinas Dikpora NTB ini tak butuh waktu lama mengalahkan pesaingnya, tak sampai tiga ronde lawan-lawannya dibuat tak berdaya.

Mariati yang diwawancara Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (10/11) kemarin membenarkan bahwa lawan-lawannya yang dikalahkan di Pra-PON tak begitu sulit ditaklukan. Sehingga tanpa mengeluarkan semua tenaga dia berhasil menjadi yang terbaik di kelas F putri di Pra-PON Pencak Silat di samarinda.

“Kalau saya perhatikan lawan-lawan saya di Pra-PON kemarin masih gampang dikalahkan. Bahkan saya tidak harus keluarkan semua tenaga untuk mengalahkan mereka,” ucap Mariati menceritakan kesuksesannya di Pra-PON tanpa bermaksud sombong atau meremehkan lawan-lawannya.

Tampil di tiga kali babak pertandingan Mariati mengaku tak mengalami banyak kesulitan. Bahkan di pertandingan final dia tidak butuh waktu lama untuk memenangkan pertandingan.

“Selama tiga kali bertanding saya menang KO, bahkan di pertandingan final, lawan saya dari Jateng, Suhastian menyerah di ronde ketiga,” jelasnya seraya menambahkan sebelum ke final dia mengalahkan pesilat asal Kalimantan Utara (Kaltara).

Ditambahkannya, hasil yang memuaskan itu tidak akan membuat dia meremehkan lawanlawannya. Dalam hal ini dia tetap berlatih dengan keras guna mempertahanan prestasinya hingga di PON Jabar 2016.

Sebgaimana diketahui NTB yang diperkuat empat pesilat berhasil merah dua emas dan satu perunggu di Pra-PON. Mariati bukan pertama kalinya sukses meraih medali emas di kelas F putri, namun sebelumnya dia juga berhasil meraih medali emas di PON Riau 2012 lalu. (fan)

Mariati

Terlibat Skandal Piala Dunia, Ketua DFB Mundur Berlin Ketua Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) Wolfgang Niersbach mengatakan pada Senin bahwa dirinya mengundurkan diri, mengambil “tanggung jawab politis” untuk klaim-klaim gratifikasi terkait Piala Dunia 2006 namun mengakui tidak bersalah secara pribadi.

“Saya berada di sini sejak hari pertama pencalonan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006 sampai film final yakni ‘kisah dongeng musim panas’ dan telah bekerja selama bertahun-tahun.... dengan sikap yang bersih, dapat diandalkan, dan benar,” ucapnya, lapor AFP. “Saya mengawasi area pemasaran, media, akreditasi, dan organisasi acara, saya dapat katakan dengan kesadaran penuh bahwa saya secara pribadi tidak tercela,” tambahnya.

“Merupakan hal yang menyakitkan dan membuat depresi bagi saya untuk dikaitkan, sembilan tahun kemudian, dengan transaksi-transaksi yang saya tidak terlibat di dalamnya dan meninggalkan banyak pertanyaan terbuka bagi saya,” kata Niersbach.

Wakil presiden Reinhard Rauball dan Rainer Koch mengambil alih sebagai ketua bersama untuk DFB. Sepak bola Jerman terkena hantaman oleh laporan di majalah Spiegel bulan lalu yang menuding bahwa DFB memberikan pembayaran senilai 6,7 juta euro kepada FIFA yang digunakan untuk membeli suara agar dapat mengamankan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006.

Skandal ini menjadi semakin dramatis pada pekan lalu dengan polisi yang menggrebek markas DFB dan para jaksa penuntut mengungkap bahwa tiga orang - termasuk ketua DFB - tengah diperiksa untuk pelanggaran pajak serius terkait pembayaran kepada FIFA. Dalam pernyataannya, Niersbach menegaskan bahwa ia “tidak memiliki pengetahuan mengenai latar belakang transaksitransaksi yang ditanyakan.”

Ia mengatakan selama 27 tahun di DFB, pertama sebagai ketua media sebelum naik menjadi sekretaris jenderal pada 2007 dan kemudian presiden pada 2012, dirinya selalu “melakukan pekerjaan melebihi kewajibannya.”

“Pekerjaan pada fungsi-fungsi yang berbeda dekat dengan hati saya. Saya mencintai sepak bola dan federasi ini...

Untuk melindungi DFB dan kantor ini, saya akan mengundurkan diri sebagai presiden DFB dengan berat hati,” tuturnya. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

Ronaldo Ungkap Janji Ferguson Untuknya London Cristiano Ronaldo telah mengungkapkan janji mantan manajer Manchester United Sir Alex Ferguson bahwa jika dia pindah ke Old Trafford pada 2003 maka Ronaldo akan bermain 50 persen dari pertandingan klub tersebut.

Di dalam film dokumenter terbaru mengenai karirnya, Jorge Mendes selaku agen Ronaldo mengatakan bahwa penawaran Ferguson tersebut

menjadi kunci mendorong Ronaldo yang masih berumur 18 tahun untuk menolak tawaran dari klub lawan Manchester seperti Barcelona dan Inter Milan dan memilih bergabung dengan The Red Devils.

Berbicara pada konferensi pers di London, Senin (9/11), Ronaldo pada saat memberikan sambutannya dalam peluncuran film dirinya, dia mengatakan: “Ketika Tuan Alex Ferguson mengatakan, Cris-

tiano, Aku mau kau bergabung di Manchester United, kau memainkan 50 persen dari pertandingan, perkataan tersebut membuat aku nyaman dan aku menjawab Wow.” “Karena aku baru 18 tahun, dan akan memainkan 50 persen dari pertandingan klub itu, membuatku sungguh sulit mempercayainya,” “Aku ambil keputusan untuk bergabung karena Jorge menolongku memutuskan hal

tersebut dan tentu saja janji dari Tuan Alex Ferguson adalah kunci untuk bergabung dengan Manchester United.”

Bintang Real Madrid itu menambahkah: “Seperti yang aku katakan berulang kali, dengan Manchester aku mempunyai gairah yang besar.”

“Aku mengatakannya berkali-kali. Apa yang Jorge lakukan untukku pada saat itu, telah meletakkanku di salah satu klub terbaik di dunia, dengan kata-

kata dari Tuan Alex Ferguson, aku tidak pernah memimpikannya (itu sulit dipercaya).”

Ronaldo menghabiskan waktu enam tahun di Manchester United, memenangkan tiga gelar juala Liga Primer Inggris, Liga Champions 2008 dan menjadi penerima penghargaan the Ballon dOr, sebelum bergabung dengan Madrid dan menjadi rekor dunia transfer termahal pada 2009, demikian AFP. (ant/bali post)

Atlet Bulu Tangkis Terancam Absen di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Atlet bulu tangkis NTB terancam tidak dapat ambil bagian di Pra-PON bulu tangkis di Sumatera Selatan (Sumsel) 17-22 November mendatang. Pasalnya pihak PBSI NTB tak memiliki cukup anggaran untuk mengirim atlet di babak Prakualifikasi PON tersebut.

Ketua Umum Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) NTB, Junaidin Yaman yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (10/11) kemarin membenarkan bila pihaknya akan membatalkan

pengiriman atlet di Pra-PON bulu tangkis tahun 2015. Alasannya dana yang ada di kas pengurus cabang olahraga bulu tangkis NTB saat ini tidak mencukupi untuk membiayai keberangkatan atlet, pelatih

dan ofisial.

“Kita tidak bisa memberangkatkan tiga atau empat atlet di Pra-PON. Minimal kita harus memberangkatkan delapan atlet di Pra-PON, sementara dana yang kita terima dari KONI

NTB sangat minim,” ucapnya.

Dikatakan Junaidin, anggaran yang diterima oleh pihak PBSI NTB dari bantuan hibah KONI NTB tahun 2015 sekitar Rp 30 juta, dana itu kata pemilik GOR Junaidin Bulu Tangkis Club (JBC) ini tidak cukup untuk biaya keberangkatankontingen bulu tangkis NTB ke PraPON. Sebab untuk berangkat ke Pra-PON pihaknya minimal harus mengirim delapan atlet, jumlah itu belum termasuk

ofisial dan pelatih.

Diakuinya, jika dikalkulasi, jumlah untuk memberangkatkan atlet bisa mencapai tiga kali lipat anggaran yang diterima oleh PBSI NTB dari KONI NTB. “Kalau kita hitung-hitung, tentu banyak sekali dana yang harus kita keluarkan untuk menambah biaya keberangkatan alet. Dan kami tak punya uang untuk menambah biaya keberangkatan atlet ke Pra-PON,” jelasnya. (fan)

Vieira Gabung New York City sebagai Pelatih New York Mantan pesepakbola internasional Prancis Patrick Vieira bergabung dengan New York City FC sebagai pelatih kepala dengan kontrak tiga tahun yang diumumkan pada Senin (9/11).

Vieira menggantikan Jason Kreis yang sebelumnya telah dipecat sebagai pelatih New York City. Pemecatan Kreis merupakan buntut dari musim mengecewakan di MLS oleh New York City, yang telah berinvestasi dengan mendatangkan bintang seperti Frank Lampard dan Andrea Pirlo namun gagal

melewati babak playoff akhir musim.

“Kemampuan, visi, dan kehormatan seorang Patrick dipercaya oleh semua orang yang bekerja dengan dia, karakter dan kapasitas untuk sukses sangat besar,” kata Presiden New York City FC Tom Glick.

“Saya tidak sabar bekerja dengan dia dan saya paham energi yang dia bawa untuk perannya akan berdampak sangat positif bagi klub,” katanya seperti dikutip AFP. Patrick Vieira, mantan kapten Arsenal dan timnas Prancis yang juga turut memenangi Piala Dunia 1998 dan Euro 2000, mengatakan dirinya telah bersiap untuk memulai pekerjaan barunya.

“Tim sepak bola yang telah dipersiapkan dengan baik, bersama-sama dengan basis suporter yang setia dan bergairah, berada di kota spesial yang saya kenal baik, telah menciptakan kesempatan yang akan saya kerjakan dengan kedua tangan saya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Saya tidak sabar untuk memulainya.” (ant/bali post)

(ant/bali post)

LATIHAN - Pesepakbola Persija Jakarta mengikuti pemusatan latihan di lapangan Agrokusuma, Batu, Jawa Timur, Rabu (4/11). Hingga kini, pelaksanaan kualifikasi untuk PON XIX Jabar masih diwarnai ketidakpastian akibat kisruh tata kelola sepak bola Indonesia.

Kualifikasi Sepak Bola PON Belum Jelas Gorontalo (Suara NTB) Kisruh sepak bola yang melibatkan Kementerian Pemuda Olahraga dan PSSI, yang mengakibatkan pembekuan dari FIFA, ikut berpengaruh pada pelaksanaan kualifikasi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar.

Sekretaris Asprov PSSI Gorontalo L Wungguli, Selasa, mengatakan pelaksanaan kualifikasi

untuk cabang sepak bola memang saat ini telah tertunda, karena sebelumnya akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara.

Namun karena adanya ketidakpastian dari KONI maupun tim transisi pembentukan Kemenpora, maka semua daerah masih menunggu, termasuk tim Pra PON Gorontalo yang sudah mempersiapkan dirinya selama beberapa bulan.

“Seluruh tim maupun pengurus masih menunggu ketidakjelasan jadwal pelaksanaan kualifikasi PON tersebut,” kata Wungguli.

Dia menambahkan bahwa sebagian besar pemain yang masuk dalam tim kualifikasi PON untuk Gorontalo, adalah mereka yang ikut pada turnamen Piala Presiden di beberapa klub waktu lalu.

Sekretaris KONI Povinsi Gorontalo Mud Mada mengakui, bahwa memang sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat dari pengurus KONI Pusat maupun tim transisi, tentang kapan jadwal pel-

aksanaan kualifikasi PON. “Untuk tempat pelaksanaan kualifikasi, kami telah menerima informasi yakni di Provinsi Banten, namun tetap masih menunggu surat resmi,” kata Mud. Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu tim Pra PON cabang sepak Bola telah siap untuk berangkat ke Manado Sulawesi Utara, namun saat dikonfirmasi ternyata panitia tidak siap dikarenakan belum ada jadwal dan penetapan baik dari KONI Pusat maupun tim transisi.

Dia mengharapkan, agar ketidakpastian jadwal pelaksanaan kualifikasi tersebut segera mendapat perhatian pemerintah, sebab dana yang dibutuhkan untuk membentuk tim makin bertambah dan ini salah faktor yang sangat membebani pengurus di daerah.

“Kami secara jujur mengakui bahwa sangat kesulitan dana untuk mempersiapkan tim ini, sehingga jangan sampai jadwalnya berlarut-larut,” kata Mud. (ant/bali post)

Rabu, 11 November 2015

SUARA NTB

Anggaran SKPD Zona Merah Dikurangi Mataram (Suara NTB) Rendahnya serapan anggaran di beberapa SKPD yang masuk dalam zona merah pada tahun anggaran 2015 menjadi atensi DPRD NTB. Sampai 31 Oktober 2015, paket proyek senilai puluhan miliar yang tersebar di beberapa SKPD belum selesai dilelang.

Untuk itu, pada pembahasan RAPBD 2016 akan menjadi bahan evaluasi dewan terkait dengan kemampuan SKPD dalam menyerap anggaran.Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, DPRD NTB, Drs. H. Muzihir kepada

Suara NTB, Selasa (10/11) di Mataram. Menurut Muzihir puluhan paket proyek yang belum dilelang tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi SKPD yang lalai dalam mengeksekusi anggaran.

Untuk itu kata Muzihir, pihaknya di Komisi III berencana akan memanggil SKPD yang kemampuan eksekusi anggarannya rendah. Pemanggilan tersebut jelas Muzihir sebagai bentuk evaluasi DPRD dalam program pembangunan di daerah.

“Insya Allah akan kita panggil dia nanti hari Jumat

ini, bersamaan dengan agenda pembahasan RAPBD 2016,” tegasnya.

Lanjut Muzihir, bentuk evaluasi yang akan dilakukan pihaknya adalah bisa saja dengan memangkas anggaran bagi SKPD yang tidak mampu membelanjakan anggaranya dengan maksimal. Pihaknya hanya akan menyetujui anggaran yang diusulkan sesuai dengan kemampuan serapan anggaran tahun ini.

“Bisa saja nanti kita potong anggaran SKPD yang lalai atau tidak becus dalam menggunakan anggaran. Misalnya

sekarang kita kasi anggaran RP 10 miliar, tapi yang mampu diserap hanya sampai 80 persen.

Untuk ke depannya, ya kita mungkin hanya akan kasi sebesar 80 persen itu saja, sesuai kemampuannya,” ujar Muzihir.

Menurut politisi PPP ini, DPRD percuma memberikan anggaran yang besar, namun tidak mampu untuk dibelanjakan. Untuk itu lebih baik yang dikelola adalah sesuai dengan kemampuanya saja.

Permintaan anggaran yang besar namun tidak dibelanjakan juga itu adalah hal yang percuma. (ndi)

Pemerintah Harus Buka Alasan Izin Pengerukan Pasir Laut Mataram (Suara NTB) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB meminta pemerintah menjelaskan alasan atas beberapa izin yang telah dikeluarkan berkaitan dengan rencana pengerukan pasir laut. Pengerukan pasir laut yang rencananya akan dilakukan di Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobar) itu direncanakan untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) telah memberikan izin prinsip penanaman modal untuk pengerukan pasir laut. Setelah itu, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) juga mengeluarkan rekomendasi bahwa rencana pengerukan pasir laut di Lotim dan Lobar tidak bertentangan dengan tata ruang.

Hal itulah yang dipertanyakan oleh Walhi NTB. Menurut Divisi Hukum dan HAM, Wal-

hi NTB, Amri Nuriadin, SH., yang ditemui di kantor Walhi, Selasa (10/11), mengatakan selama ini izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah terjelaskan secara rinci alasan terbitnya perizinan itu.

Menurutnya, dalam undang-undang kelautan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib merencanakan penanggulangan terhadap pencemaran di laut. Maupun izin lingkungan.

“Ini yang tidak terjelaskan oleh BKPRD maupun pihak pemerintah. Selama ini di media massa yang mucul pro dan kontra, tapi tidak ada keterbukaan informasi dari pemerintah, mengapa sampai bisa diberikan izin,” ujarnya.

Apapun alasan yang dikeluarkan pemerintah, Amri Nuriadin menilai, pengerukan pasir laut pasti akan mengubah bentang alam. Membuat biota laut yang ada di tempat pengerukan akan hilang. Jika tidak musnah, pas-

ti akan berpindah.

“Pasti yang dirugikan adalah nelayan dan orang-orang yang ada di lingkar tambang itu,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, S.IP., M.H., juga mengemukakan, jika peraturan yang Menteri ESDM tahun 2014 mengenai suatu lokasi yang masuk wilayah penambangan harus berjarak dua mil dari garis pantai, tidak bisa langsung diikuti.

Sebelumnya, BKPRD telah mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan rencana aktivitas pengerukan atau penambangan pasir laut di wilayah perairan Selat Alas Lombok Timur (Lotim) dan perairan Sekotong Lombok Barat (Lobar) tak bertentangan dengan tata ruang. Namun, dari luasan wilayah penambangan pasir laut sesuai dengan yang diajukan investor sekitar 3.000 – 4.000 hektar menyusut menjadi 1.000 hektar.

Dua investor yang berencana melakukan pengerukan pa-

sir laut itu adalah PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Timur Sukses Bersama. PT. Dinamika Atria Jaya berencana akan melakukan pengerukan pasir di perairan Lotim 60 juta meter kubik selama lima tahun sesuai dengan umur tambang.

Setiap tahun, mereka berencana mengeruk pasir 12 juta meter kubik. Dari hasil survei yang dilakukan, cadangan pasit laut di Selat Lombok Timur pada blok 1 49,980 juta meter kubik. Sedangkan pada blok 2 20,615 juta meter kubik. Sehingga total cadangan pasir laut di Lotim 70,595 meter kubik.

Sementara itu, PT Timur Sukses Bersama, mengeruk pasir laut sekitar 10 juta meter kubik. Karena lokasinya berada sekitar 6 km dari bibir pantai atau alur pelayaran maka akan menggunakan kapal yang ukurannya relatif kecil. Jika memperoleh izin maka umur pengerukan pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun. (ron)

Farouk Muhammad : Pelihara Semangat Bela Negara Mataram (Suara NTB) Setiap warga negara harus memiliki visi dan misi dalam bela negara. Hanya saja bentuk bela negara yang seperti apa yang perlu ditunjukan masih menjadi pertanyaan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengatakan, bahwa bela negara penting ada dalam setiap jiwa warga negara. Karena itu, semangat bela negara harus tetap dipelihara oleh setiap warga negara Indonesia.

Hanya saja bentuk bela negara yang ditunjukan berbeda dengan bentuk bela negara yang harus angkat senjata atau melakukan pelatihan seperti militer. “Nasionalisme negara kita itu saat ini sudah tahap ketiga,” ujar anggota DPD utusan Nusa Tenggara Barat di Area Parlemen, belum lama ini.

Nasionalisme tahap perta-

RUPA-RUPA

NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

ma merupakan aksi yang dilakukan dengan penuh perjuangan pada zaman dulu sebelum kemerdekaan Indonesia dapat direbut.

Nasionalisme tahap kedua dengan cara mengisi dan mempertahankan kemerdekan yang sudah diberikan oleh para pejuang yang angkat senjata.

Dan nasionalisme tahap ketiga adalah Indonesia bangkit. “Nah, ini bukan lagi seperti dulu, nasionalisme merebut kemerdekaan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa era saat ini bukan lagi melakukan bela negara dengan cara militer.

Ada pelbagai hal lain yang bisa disebut bela negara meski tidak dengan mengangkat senjata.

Bentuk lain dari bela negara saat ini seperti perjuangan seorang olahragawan yang bertanding di kancah Internasional. Mereka berjuang habishabisan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di negara lain.

Bela negara tidak bisa dibatasi hanya dengan sebuah program kemiliteran. Masih banyak cara yang bisa dilakukan bangsa Indonesia untuk menunjukan komitmen cinta Tanah Air. Dalam sebuah opininya

yang dimuat salah satu media massa terkemuka belum lama ini, Farouk Muhammad menegaskan modal program bela negara yang luput diperhatikan. Menurutnya, selama ini sudah terdapat banyak kearifan sipil yang dapat menjadi modal bagi program bela negara. Masyarakat pesantren, misalnya, mengutamakan nilai kedisiplinan melalui ibadah dan kolektifitas.

Pramuka sebagai gerakan nasional bahkan telah berkiprah selama satu abad lebih untuk memupuk rasa cinta sesama, tolong-menolong, disiplin, dan solidaritas. Gerakan Pramuka mengedepankan pendidikan kewargaan melalui ketrampilan, kesantunan, dan kreatifitas.

Kegiatan sipil yang berbasis individu seperti filantropi atau sukarelawan yang bergiat dalam pendidikan, kelestarian sejarah, atau perlindungan alam, seperti Indonesia Mengajar, Akademi Berbagi, dan Profauna, juga harus dilihat sebagai bentuk bela negara.

“Bela negara sewajibnya juga tidak hanya berbentuk kegiatan nasional yang pragmatis namun juga sebagai sebuah kegiatan profesional dalam keseharian seperti investigasi pemberantasan ko-

rupsi atau berprofesi sebagai pelayan publik seperti guru, pegawai negeri, dan dokter di daerah terpencil,” tulisnya.

Ia menegaskan, pendidikan bela negara haruslah menggunakan metode progresif yang meletakkan peserta didik sebagai subyek. Pendekatan metode pembelajaran berbasis siswa (student centered learning) dapat digunakan karena menuntut sang pembelajar menjadi aktif dalam berpikir kritis, mampu mengenali masalah di sekitar mereka, dan aktif mencari solusinya. (aan/*)

(Suara NTB/ist)

Prof. Farouk Muhammad

Halaman 12

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA / SMK PROVINSI NTB TAHUN 2015 DI KABUPATEN SUMBAWA

Foto bersama. Siawa siswi SMAN 1 Sumbawa foto bersama seusai mengikuti sosialisasi nasional penyelenggaraan penata ruang untuk pelajar SMA / SMK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas PU NTB Di Kabupaten Sumbawa, Senin 2 Nopember 2015

Foto bersama. Siawa siswi SMAN 1 Alas, Sumbawa foto bersama seusai mengikuti sosialisasi nasional penyelenggaraan penata ruang untuk pelajar SMA / SMK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas PU NTB Di Kabupaten Sumbawa, Selasa 3 Nopember 2015

Ribuan Warga NTB Penderita Gigi Berlubang Mataram (Suara NTB) – Masyarakat NTB dihadapakan dengan permasalahan terkait penyakit karies gigi atau biasa disebut sebagai gigi berlubang. Penyakit ini bukan hanya pada anak-anak namun juga pada orang dewasa. Hal ini terjadi akibat kebiasaan atau perilaku masyarakat yang masih enggan untuk menggosok gigi secara teratur. Padahal sisasisa makanan yang ada di dalam mulut dan pada gigi dapat mengalami pembusukan dan akhirnya menyebabkan gigi berlubang. Padahal gigi merupakan bagian tubuh yang paling keras. Namun dapat berlubang apabila terus menerus terkena asam.

Saat ini jumlah masyarakat yang terkena karies gigi di Indonesia mencapai 93 juta jiwa.

Sedangkan di NTB sudah mencapai ribuan penderita.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB drg. Eka Junaedi kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (9/11) mengungkapkan, malas menggosok gigi menjadi salah satu kebiasaan yang harus diubah oleh masyarakat NTB. Padahal sakit gigi tidak dapat disembuhkan jika tidak berdasarkan pengawasan dari dokter gigi.

“Biasanya masyarakat menempelkan koyo di pipinya.

Padahal pipi dan gigi itu tidak ada hubungannya. Gigi yang sakit kok pipi yang ditempel.

Jadi harus dengan perawatan dokter. Kalau tidak maka akan sakit lagi nanti, begitu seterusnya,” kata drg. Eka. Berbagai faktor yang dap-

at menyebabkan terbentuknya karies adalah Frekuensi konsumsi makanan berkarbohidrat yang terus menerus akan meningkatkan risiko terjadinya karies. Selain itu frekuensi pajanan gigi terhadap makanan dan minuman yang bersifat asam juga dapat meningkatkan tingkat pembentukan karies. Minuman soft drinks berkarbonat dan sport drinks merupakan contoh minuman yang memiliki sifat asam tinggi.

Penderita karies gigi ini bisa

RUPA-RUPA

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

dari segala umur mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Sebab struktur pada gigi setiap orang itu adalah sama. Sehingga kecenderungan untuk menderita karies gigi menjadi sama tergantung dari pola hidup orang tersebut.

Oleh sebab itu masyarakat diharapkkan untuk tetap menjaga kondisi mulut dan gigi dengan cara melakukan gosok gigi secara teratur. Selain itu diharapkan untuk menghindari konsumsi makanan yang dapat lengket pada gigi. (lin)

SUARA NTB

Rabu, 11 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Spirit Pahlawan Pendidikan PAD Jangan Jalan di Tempat KETIDAKSANGGUPAN Pemkot Mataram melaksanakan usulan DPRD Kota Mataram agar target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dinaikkan menjadi Rp 300 miliar, patut disayangkan. Selama ini, walaupun memang selalu terjadi kenaikan PAD Kota Mataram, namun kenaikannya cenderung rendah. Bahkan kenaikan itu tidak berbanding lurus dengan besarnya potensi PAD Kota Mataram.

Demikian pula yang terjadi di tahun 2016. Dari PAD Kota Mataram tahun 2015 sebesar Rp 216 miliar, tahun 2016, Pemkot Mataram hanya sanggup menaikkan target Rp 39 miliar. Sehingga PAD Kota Mataram untuk tahun 2016 telah disepakati Rp 255 miliar. Kenaikan PAD Rp 39 miliar untuk tahun 2016 terbilang kecil dibandingkan potensi PAD yang terus bermunculan.

Belum lagi potensi PAD yang sudah ada, masih banyak belum tergarap maksimal. Pemkot Mataram melontarkan alasan klasik guna menolak target PAD Rp 300 miliar. Alasannya, bahwa target yang terlalu tinggi dikhawatirkan target itu tidak akan tercapai. Selain itu, target yang terlalu tinggi membuat eksekutif merasa terbebani dalam eksekusinya.

Padahal, peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong eksekutif untuk mau bekerja lebih keras lagi. Karena Dewan meyakini sesungguhnya masih banyak potensi PAD yang selama ini tidak dikelola dengan baik. Dampaknya tentu saja, tidak maksimalnya capaian. Apalagi BPKP NTB menyarankan kepada Dewan agar ‘’memaksa’’ Pemkot Mataram menaikkan PAD sebesar 200 persen.

Artinya, dari kacamata BPKP, PAD Kota Mataram sebenarnya bisa sampai Rp 648 miliar. Saran dari lembaga audit berkopeten seperti BPKP sudah pasti ada alasan yang jelas. Selain memaksimalkan potensi PAD yang ada dan yang baru muncul, juga untuk mencegah terjadinya kebocoran. Malah, seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., bahwa BPKP bersedia membantu Pemkot Mataram melakukan audit terhadap hotel-hotel yang ada di Kota Mataram.

Karena seperti diketahui, Mataram sebagai kota yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, banyak pengusaha berinvestasi dalam bidang perhotelan di Mataram. Sehingga potensi pajak hotel ini juga harus kelola dengan baik. Tidak itu saja, masih banyak potensi PAD lainnya yang juga belum digarap maksimal. Seperti pajak hotel, pajak restoran, PBB, retribusi parker tepi jalan umum, retribusi pasar, pajak penerangan jalan umum dan pajak-pajak lainnya.

Dengan banyaknya potensi, Pemkot Mataram mestinya tidak perlu ketakutan ketika Dewan meminta kenaikan target PAD Kota Mataram menjadi Rp 300 miliar.

Sebab, angka itu kurang dari setengah yang disarankan oleh BPKP. Target yang diinginkan Dewan itu cukup realistis mengingat Mataram berkembang demikian pesat.

Tinggal sekarang bagaimana Pemkot Mataram memaksimalkan penggarapan potensi PAD yang ada.

Tiap-tiap SKPD yang mengelola PAD, harus memiliki inovasi bagaimana supaya PAD bisa melampaui target. Jangan sampai capaian PAD terkesan jalan di tempat. Karena kalau PAD masih jalan di tempat, sama saja SKPD bersangkutan tidak bekerja. (*)

ETIAP tanggal 10 November, Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan di era kemerdekaan identik dengan perjuangan memanggul senjata dan bertaruhkan nyawa. Namun, dalam era kontemporer ini, segala upaya fenomenal dan kontributif dalam mengisi kemerdekaan layak disebut sebagai kerja kepahlawanan.

Salah satu pahlawan masa kini adalah guru atau pendidik yang lebih dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Kondisi guru dengan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan lebih baik dari era dulu.

Sayangnya masih terjadi kesenjangan diantara mereka.

Berbicara terkait perjuangan guru, maka akan selalu teringat pada satu sosok pejuang pendidikan bernama Een Sukaesih. Sang Guru Kalbu asal Sumedang itu telah wafat pada Jumat (12/12/2014) silam. Dalam kondisi lumpuh, Een tetap mengajar dan mendidik anak-anak sekolah di rumahnya sampai akhir hayat. Dedikasi tinggi Een layak diapresiasi sebagai pahlawan pendidikan. Perjuangan Een juga penting dijadikan sumber inspirasi bagi guru kini dan mendatang.

Kiprah Pendidikan Een praktis selama 27 tahun hanya bisa tergolek di pembaringan.

Kondisi ini bukanlah alasan bagi perempuan lulusan Sekolah Pendidikan Guru dan D3 IKIP Bandung (sekarang UPI) Jurusan Bimbingan dan Konseling. Een masih mampu berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya dengan mengajar anak-anak yang datang ke rumahnya. Motivasi spiritual menjadi penyemangatnya dalam menjalankan perjuangan ini.

Sejak lama Een memiliki mimpi ingin bertemu SBY yang masih menjabat Presiden kala itu serta Bimbo dan Ebiet G Ade yang menjadi idolanya. Kedua impian tersebut telah tertunaikan semasa akhir hidupnya.

Kesempatan berjumpa SBY di istana negara pada Februari 2014 dimanfaatkan dengan menyampaikan aspirasinya terkait fenomena pendidikan yang mengkhawatirkan. Een menganggap masih anak bangsa banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, perhatian terhadap tenaga pengajar kecil, fasilitas minim, dan akses untuk memperoleh pendidikan belum terbuka sempurna.

Atas dedikasi tinggi di dunia pendidikan, Een mendapatkan banyak penghargaan. Pertama adalah Liputan 6 Awards pada 23 Mei 2013.

Penghargaan diraih untuk tiga kategori sekaligus yaitu pendidikan,

Oleh:

RIBUT LUPIYANTO

(Pemerhati Pendidikan; Pegiat Forum Kolumnis Muda Jogja)

Pendidikan adalah kunci mencapai kemajuan pembangunan dan daya saing bangsa di kancah global.

Een Sukaesih telah memberikan banyak inspirasi bagi pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan.

Een layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Namun yang paling penting bagaimana menyebarkan inspirasi Een sebagai energi positif pengembangan pendidikan. pengabdian kepada masyarakat, dan kemanusiaan. Kedua menerima penghargaan khusus dari kampus almamaternya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 7 Juni 2013. Penghargaan diberikan langsung oleh dosen favoritnya Rektor UPI Prof Sunaryo Kartadinata dan Prof M Surya. Pada kesempatan tersebut Kampus UPI juga memberikan dua buku yang disusun oleh para dosen untuk Een. Terakhir, Bupati Sumedang memiliki rencana akan membangun Museum Een. Refleksi Inspiratif Hari-hari ini dunia pendidikan sedang hangat mendiskusikan nasib Kurikulum 2013. Fenomena ini hanya segelintir permasalahan klasik yang terus menghinggapi pendidikan Indonesia. Atas wafatnya Een Suakesih seluruh insan pendidikan penting melakukan refleksi mengambil inspirasi dari perjuangan beliau.

Pertama, apapun yang terjadi pendidikan harus tetap berlangsung dan menjangkau semua anak negeri. Pasal 31 (1) UUD 1945 hasil amandemen IV menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tidak ada alasan bagi pemerintah membiarkan satu anak saja yang tidak bisa sekolah. Politik anggaran sudah diberikan dengan alokasi 20 persen dari APBN. Optimalisasi berbasis keadilan dan kualitas penting diupayakan dalam memanfaatkan anggaran besar ini.

Kedua, dukungan politik pendidikan yang konsisten dan sistematis.

Selama ini ada anggapan setiap berganti kepemimpinan, maka akan berganti kebijakan pendidikan. Estafet keberlanjutan antar rezim belum terlihat baik. Untuk itu mesti disusun peta jalan jangka panjang, menengah, dan pendek terkait sektor pendidikan.

Ketiga, mengembangkan pendidikan alternatif atau pendidikan luar sekolah yang terjangkau. Faktanya banyak anak yang susah terjangkau dan tidak sedikit wilayah yang belum berdiri sekolah formal. Butet Manurung yang belum lama ini memperoleh penghargaan Ramon Magsaysay Award 2014 telah mencontohkan pengembangan sekolah alternatif untuk anak pedalaman dan terpencil dengan sistem Sokola Rimba. Een Sukaesih juga memberikan inspirasi pendidikan luar sekolah di rumahnya. Bukti suksesnya antara lain diantara anak didiknya sudah ada yang berhasil mengenyam kuliah di UPI. Keempat, memberikan perhatian lebih bagi tenaga pengajar dan fasilitas. Pemberian sertifikasi layak diapresiasi namun mesti dievaluasi berkala agar optimal dan tidak justru kontra produktif. Sertifikasi guru pada beberapa kasus ditengarai memunculkan gaya hidup baru guru menjadi konsumtif dan menurunkan konsentrasi mengajarnya. Berikutnya fasilitas sekolah penting mengikuti perkembangan teknologi terkini. Tantangannya selain masalah pemenu-

han berbasis kebutuhan juga mendapatkan godaan terkait korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan selama periode 2003 sampai 2013 terdapat 296 kasus korupsi di bidang pendidikan dengan kerugian negara sekitar Rp. 619 miliar.Kondisi terparah terjadi pada 2011 di mana pendidikan masuk sebagai sektor terkorup.

Pendidikan adalah kunci mencapai kemajuan pembangunan dan daya saing bangsa di kancah global.

Een Sukaesih telah memberikan banyak inspirasi bagi pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan. Een layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Namun yang paling penting bagaimana menyebarkan inspirasi Een sebagai energi positif pengembangan pendidikan.

Spirit Een penting diresapi oleh setiap insan pendidikan guna mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia. Dunia pendidikan mesti mampu mencetak Een-Een baru demi pendidikan yang kualitas dan berkeadilan. Kehadiran jutaan guru menjadi modal yang mesti dioptimalkan kualitasnya. Pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraan mereka demi peningkatan kualitas pendidikan.

Paket proyek belum dilelang, cegah masalah sebaiknya ditunda Rakyat pasti akan dirugikan

*** Budidaya lebah madu krisis modal Peran perbankan dipertanyakan

***

RADIO

Momentum Hari Pahlawan, Gubernur Musnahkan 17.917 Liter Miras Mataram (Suara NTB) Ada yang berbeda dengan peringatan peringatan Hari Pahlawan tahun 2015 yang dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Selasa (10/11) kemarin. Usai peringatan Hari Pahlawan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) memusnahkan 17.917 liter minuman keras (miras) bermerek dan tradisional seperti tuak dan brem. ‘’Terima kasih kepada seluruh perangkat negara baik dari pemerintah daerah maupun dari unsur pemerintah pusat, TNI/Polri dan seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen. Sehingga hari ini kita menyaksikan pemusnahan barang sitaan berbahaya yang merusak akal, jiwa dan kemanusiaan,’’ kata gubernur.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, operasi penyakit masyarakat seperti peredaran miras, penyalahgunaan narkoba dan produkproduk pangan berbahaya yang tak layak edar harus terus menerus dilakukan. Bahkan, gubernur meminta aparat terkait seperti kepolisian dan Satpol PP lebih keras lagi memberantas penyakit masyarakat tersebut.

“Saya meminta kepada kita semua untuk meneruskan upaya seperti ini lebih keras lagi pada masa yang akan datang. Pemusnahan barang-barang berbahaya ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mewarisi sifat kepahlawanan itu harus ada bukti konkrit dan nyata,”ucapnya.

Salah satu warisan sifat kepahlawanan yang paling nyata dan konkrit, kata gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB-) ini adalah menjaga NKRI lahir dan batin dari segala hal yang menghancurkan generasi muda seperti miras dan narkoba. ‘’Sulitlah cita-cita pahlawan kita terwujud, sudah capek mereka mengorbankan semuanya kemudian kita pada masa kini justru mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal tidak baik.

Mari bersama kita menghargai jasa pahlawan kita dengan cara menjaga

diri, keluarga dan masyarakat dari hal-hal destruktif seperti ini. Kita jadikan NTB bersih dari barang-barang berbahaya seperti ini,’’ ajaknya.

Di tempat yang sama, Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan pemusnahan miras, narkoba dan produk-produk obat dan pangan tak layak edar itu menindaklanjuti berbagai aturan perundangundangan, Perda, surat edaran Mendagri, terkait dengan pemberantasan penyakit masyarakat. Disebutkan, dari hasil operasi yang dilakukan kepolisian dan Satpol PP NTB, sebanyak 17.917 liter minuman beralkohol ilegal dan tradisional yang

dimusnahkan. Terdiri dari temuan Polda NTB 9.885 liter, terdiri dari 1.357 botol minuman bermerek dan 8.528 liter tuak dan brem. Kemudian Polres Mataram 6.247 liter miras, Satpol PP sebanyak 1.656 liter terdiri dari 129 botol minuman bermerek dan 1.636 liter jeriken tuak dan brem. ‘’Tindak lanjut di kabupaten/kota sudah dimusnahkan sampai bulan ini sejak triwulan II 2015 mencapai 7.036 liter miras. Ada juga temuan Direktorat Narkoba berupa empat bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,772 kg.

Kemudian Balai POM hasil satgas terpadu dimusnahkan obat keras tradisional, produk pangan dan kosmetik sejumlah 892 item, dengan kerugian negara mencapai Rp 557 juta,” sebutnya.

Ibnu menambahkan, operasi penyakit masyarakat yang dilakukan pihaknya bersama aparat merupakan tindaklanjut dari laporan yang diterima dari masyarakat. Kemudian sesuai dengan arahan gubernur dan Kapolda NTB dilakukan operasi secara berkala. (nas/*)

(Suara NTB/nas)

DIMUSNAHKAN - Usai peringatan Hari Pahlawan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memusnahkan 17.917 liter miras, Selasa (10/11) kemarin.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 11 November 2015

Ratusan Pertemuan MICE Dibatalkan Dari Hal. 1 kata Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra di kantor gubernur, Selasa (10/11).

Lanang mengatakan, semua pertemuan MICE di-cancel oleh penyelenggara dengan berbagai faktor. Pertama, mereka khawatir mengunjungi daerah yang sedang dilanda bencana gunung meletus.

Kemudian, tidak adanya akses transportasi yang cepat karena BIL ditutup.

“Kita sekarang ini sekitar 20 persen okupansi. Karena yang kemarin mereka (wisatawan) berusaha pulang semua melalui transportasi laut dari Senggigi maupun Lembar tujuan Padangbai.

Sehingga kedatangan sudah tak ada lagi,” katanya.

Ditanya jumlah pertemuan MICE skala nasional dan internasional yang dibatalkan, Lanang tak bisa menyebutkan datanya secara pasti. Namun ia memastikan ratusan pertemuan MICE batal akibat erupsi Gunung Baru Jari. “Banyak sekali yang batal. Masingmasing hotel banyak sekali.

Sebenarnya kita padat sekali. Mungkin ada ratusan MICE yang di-cancel. Kecuali teman-teman pengelola hotel di Gili. Trawangan karena transportasi ke sana menggunakan boat. Kalau temanteman di sini Kota Mataram dan Senggigi banyak pertemuan yang di-cancel,”tandasnya.

Agen Perjalanan Merugi Erupsi Gunung Baru Jari berdampak ke pengusaha agen perjalanan. Pasalnya, banyak wisatawan yang mengurungkan kedatangannya karena BIL tutup.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka, yang dikonfirmasi Selasa (10/11). Ia menuturkan, agen perjalanan mengalami kerugian yang cukup besar. Karena banyak tamu yang membatalkan kedatangannya.

Dikatakan, kerugian yang dialami oleh agen perjalanan bisa mencapai Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar. Dengan asumsi satu agen perjalanan mengalami kerugian minimal Rp 3 juta per hari. Dengan hitungan berkurangnya tamu akibat penutupan BIL selama tujuh hari. Maka akan ditemukan kerugian Rp 20 juta bagi satu agen perjalanan selama ini.

“Secara keseluruhan, agen perjalanan yang menjadi anggota ASITA sebanyak 150 agen. Maka total asumsi kerugian satu agen Rp 20 juta dikalikan dengan 150 agen. Maka total asumsi kerugian secara keseluruhan yang diterima agen perjalan anggota ASITA paling minimal sebesar Rp 3 miliar sampai dengan Rp 4 miliar. Itu adalah asumsi terendah,” jelas Dewantoro.

Ia juga menuturkan, jika penutupan BIL dampak dari erupsi Gunung Baru Jari ini terus berlanjut. Akan mengganggu acara ASITA yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “ASITA akan mengadakan Rinjani Travel Mart pada 27-29 November nanti.

Mendatangkan DPD ASITA seluruh Indonesia, dan agen perjalanan dari Singapura dan Malaysia juga,” ujarnya.

Dewantoro menjelaskan, sudah banyak agen perjalanan dari Singapura dan Malaysia yang mendaftar. Selain itu, jika diasumsikan setiap DPD ASITA mengirimkan lima orang. Tamu yang datang akan banyak. “Mereka bisa berbelanja di sini,” ujarnya.

Namun ia mengkhawatirkan, jika dampak erupsi Gunung Baru Jari belum berhenti sampai tanggal itu, maka, acara itu akan mengalami halangan. ‘’Masalah alam, kita tidak bisa prediksi. Kalau secara kesiapan, kita sudah siap.

Tapi kalau alam kita tidak bisa prediksi,” ujarnya Ia berharap agar dalam waktu dekat kondisi erupsi Gunung Baru Jari dapat berhenti. Sehingga agen perjalanan bisa menerima tamu secara normal kembali.

Jangan Panik Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap para pelaku pariwisata di daerah ini tidak panik menyikapi turunnya tingkat hunian hotel dan batalnya sejumlah pertemuan tingkat nasional dan internasional. Hal ini disebabkan faktor alam, meletusnya Gunung Baru Jari yang melumpuhkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak beberapa hari lalu. ‘’Itu semua force major, tak ada yang bisa disalahkan. Para pelaku wisata saya harapkan tenang, ini keadaan yang sama sekali tak kita bisa diprediksi,’’ kata gubernur di Mataram, Selasa (10/11) siang kemarin.

Informasi yang diterima, erupsi Gunung Baru Jari aktivitasnya relatif semakin kecil. Namun akibat musim pancaroba, peralihan dari musim kering ke musim hujan menyebabkan arah angin tak stabil dan selalu berubah-ubah. Akibatnya, sebaran abu vulkanik Gunung Baru Jari arahnya juga berubah-ubah, kadang ke barat dan selatan dalam waktu singkat. ‘’ Sehingga menyebabkan pihak otoritas penerbangan masih belum berani mengizinkan penerbangan ke BIL maupun Selaparang. Karena khawatir perubahan udara di atas begitu cepat. Kita berdoa, mudah-mudahan perubahan arah angin berkurang sehingga mudah dideteksi,’’ katanya.

Ketika arah angin bergerak ke arah barat atau utara maka diharapkan keadaan udara di wilayah Pulau Lombok akan bersih.’’Sehingga bisa segera dibuka bandara kita,’’ harapnya. (nas/ron)

Butuh Referensi Sejarah Dari Hal. 1 melalui hegemoni opini serta ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam.

Hal itu dikemukakan Ketua Legium Veteran Republik Indonesia Provinsi NTB, Brigjen (Purn.) H. Abdul Kadir, S.Ip seusai upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor gubernur NTB, Selasa (10/11). Pemuda sekarang dinilai mendapatkan sumber sejarah yang tidak utuh sehingga belum memiliki pemahaman yang seimbang tentang keindonesiaan dan kepahlawanan.

Pemerintah diharapkan mampu membuat koridor dalam memberikan pemahaman tentang sejarah yang benar. Selama ini, kata veteran kelahiran Banyuwangi, 27 Mei 1940 ini, referensi literatur yang beredar banyak ditulis secara tendensius oleh berbagai pihak.

“Pemuda dan mahasiswa sebagai generasi penerus harus memiliki satu pedoman untuk memahami sejarah secara benar dan proporsional.

Menteri Pendidikan harus mengupayakan buku wajib tentang sejarah yang disusun beberapa ahli sejarah sehingga tidak ada informasi yang simpang siur. Jika tidak, itu akan mengganggu persatuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan sejak zaman sebelum merdeka dulu,” ungkap veteran yang pernah terjun bertugas pada Komando Trikora pembebasan Irian Barat tahun 1961 silam.

Bupati Lombok Timur antara 1989 sampai 1994 itu menambahkan, sikap-sikap kepahlawanan juga mulai terkikis terbukti dari merosot-

nya keikhlasan dalam upaya berbuat untuk negara.

“Sifat utama pahlawan itu adalah memberi sumbangsih kepada negaranya.

Memberikan suatu karya perjuangan dalam mewujudkan dengan banyak cara tidak harus melalui perjuangan fisik. Bukan sebaliknya, “ tegasnya.

Generasi muda, kata Abdul Kadir, harus memiliki sikap pantang menyerah.

Dalam konteks kekinian, harus menghayati bagaimana perjuangan para pahlawan bangsa sehingga tidak mudah gentar dalam menghadapi ancaman, tantangan dan hambatan yang semakin sulit dikenali. ‘’Karena ancaman dan tantangan itu makin sulit dikenali di era globalisasi sekarang. Itu bentuk penjajahan baru, dulu kami berjuang mengusir penjajah melawan pasukan-pasukan Belanda dan Jepang.

Dalam konteks kekinian, penjajah masuk melalui ideologi, masuk lewat sumber daya alam seperti pangan, energi, air dan kontrol pikiran melalui opini di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Yang tidak kuat akan terbawa arus,’’ ungkapnya.

Ia berharap, melalui literatur yang memadai, generasi pemuda mampu memperkuat karakter dan jati diri ke-Indonesia-annya sehingga perjuangan setelah kemerdekaan mampu terus ditingkatkan hingga generasi selanjutnya nanti tanpa kehilangan identitas dan sikap-sikap mulia pahlawan. (why)

Halaman 15

Masih Ada Pergerakan Debu Vulkanik

BIL Kembali Ditutup Mataram (Suara NTB) Masih adanya pergerakan debu vulkanik Gunung Baru Jari membuat Bandara Internasional Lombok (BIL) kembali ditutup. Evaluasi terhadap perkembangan debu vulkanik Gunung Baru Jari memutuskan BIL ditutup sampai Rabu (11/11) jam 08.45 Wita. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat di Crisis Center BIL. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Selaparang – BIL, Catur Winarti, SP., yang dikonfirmasi Selasa (10/11). Ia mengatakan berdasarkan hasil rapat di Crisis Center Bandar Udara Interna-

sional Lombok, Notice to Airmen (NOTAM) akan diperpanjang.

“Hasil rapat di Crisis Center BIL, penutupan bandara akan dipepanjang sampai tanggal 11 November 2015, jam 08.45 Wita,” ujarnya. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Bandara, Airnav, BMKG, dan pihak yang berkepentingan.

Rencana akan dibukanya penerbangan di BIL, bergantung dari situasi pergerakan debu vulkanik Gunung Baru Jari. Berdasarkan Citra Satelit Cuaca Himawari Gn. Rinjani yang diperbarui pada Selasa (10/11) pukul 13.00 Wita, menunjukkan pergerakan debu vulkanik menuju arah Selatan – Barat Daya.

“Akan terus dilakukan evaluasi perkembangan erupsi Gunung Baru Jari,” ujar Catur Winarti.

Berdasarkan info prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Forecaster on Duty BMKG Selaparang – BIL, menunjukkan cuaca di NTB untuk hari ini (11/11), pagi hingga malam hari cuaca cerah berawan.

Selain itu, berdasarkan data prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG SelaparangBIL. Arah dan kecepatan angin di hari ini (11/11), menunjukkan angin dari arah selatan, dengan kecepatan maksimal 26 kilometer per jam. Temperatur antara 23 sampai dengan 36 derajat celsius. Kelembapan udara, 46 sampai dengan 92 persen. (ron)

Lava Baru Jari Luapkan Air Danau Segara Anak Selong (Suara NTB) Gunung Baru Jari terus erupsi. Selain mengeluarkan abu vulkanik yang disemburkan sampai ketinggian 2.500 meter, aktivitas anak Gunung Rinjani ini juga sudah mulai mengeluarkan lava ke Danau Segara Anak. Akibatnya, lava gunung yang mulai meletus sejak 25 Oktober ini menyebakan air danau meluap hingga ketinggian 15 cm.

Hal disampaikan Pengamat Gunung Api Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Pos Sembalun, Lalu

Zulkarnaen. Dikonfirmasi Suara NTB , Selasa (10/11) kemarin, ia mengatakan, Danau Segara Anak yang luas 1.100 ha dan kedalaman 230 meter itu airnya mulai meluap dalam dua hari terakhir.

Luapan air mengarah ke Sungai Kokok Putik. Sungai ini sendiri memang langsung sumbernya dari Danau Segara Anak. Kata Lalu Zulkarnaen, volume air sungai secara otomatis bertambah.

Kepada warga diingatkan untuk tidak berada di aliran Sungai Kokok Putik ini. Air limpahan ini

sendiri mengandung belerang tinggi sehingga sangat tidak layak untuk konsumsi. Sampai sejauh ini, pihak Vulkanologi belum bisa memprediksi besarnya jumlah lava yang dikeluarkan Gunung Baru Jari. “Kita masih mendata,” jawabnya.

Luapan lava dari letusan gunung diprediksi memang sebagian besar akan mengarah kepada Sungai Kokok Putik. Sungai ini sendiri diketahui bermuara di Pantai Elong-Elong yang berada di wilayah administratif Dusun Kokok Putik, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun. (rus)

Penilaian yang Wajar Dari Hal. 1 Menurut Drs. H. Muzihir, anggota DPRD NTB dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di temui Suara NTB, Selasa (10/11), menganggap wajar penilaian masyarakat atas kinerja dewan dalam satu tahun terakhir ini. Menurutnya Dewan pada periode 2014-2019 ini memang belum mampu berbuat banyak pada masyarakat.

“Ya, memang Dewan untuk periode yang sekarang ini, belum berbuat terlalu banyak pada masyarakat. Sehingga wajar saja ada penilaian seperti itu. Betul itu, apa yang dikatakan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya adapun kenda-

la yang dihadapi Dewan sekarang ini akibat banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Sehingga untuk bisa berbuat, pihaknya harus menunggu aturan pelaksananya.

“Kendala yang kita hadapi sekarang ini adalah banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sementara regulasi yang dikeluarkan tersebut belum bisa dilaksanakan sebelum ada aturan pelaksananya. Misalnya bantuan sosial (Bansos), kita yang masukkan, tapi kan eksekusi sebagai eksekutornya, dan itu menggunakan regulasi. Karena aturan dari pusat, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub), lagi akan diturunkan

ke dinas terkait sebagai pelaksana teknis” ujarnya.

Sehingga menurut Muzhir, sudah satu tahun ini, Dewan belum bisa berbuat banyak, karena regulasi tersebut. Untuk itu ia mengatakan bahwa Dewan pada periode ini mendapat susahnya dan sulitnya saja. Berbeda dengan anggota Dewan pada periode sebelumnya yang merasakan enaknya.

“Satu satu tahun ini memang Dewan belum berbuat banyak, karena regulasi tadi. Yang periode sekarang ini jadinya hanya mendapatkan susah dan sulitnya saja. Beda dengan periode tahun lalu yang bisa merasakan enaknya. Ya itu yang saya rasakan terutama yang sudah menjabat dua periode.” (ndi)

Cegah Masalah, Sebaiknya Ditunda Dari Hal. 1 ‘’Itu akan jadi masalah, karena sekarang ini sudah tanggal 10 Oktober. Sementara terakhir pengajuan SPT ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tanggal 10 Desember. Kalau sampai hari ini belum dilelang, lebih baik tidak dilelang karena itu akan menimbulkan masalah. Tidak mungkin orang bekerja kurang dari satu bulan,’’ ujarnya.

Bentuk permasalah yang akan timbul jika paket proyek tersebut dipaksakan untuk dilelang sekarang menurut Muzihir, adalah uang sudah dicairkan sementara fisik proyek tidak ada. “Kalau dipaksakan, begitu mau dikerjakan, sementara waktunya sudah habis. Jangan-jangan barangnya belum ada, sementara uangnya sudah dikeluarkan, itu masalahnya. Belum dikontrak saja itu sangat rawan sekali, terutama yang fisik.

Ingat waktunya tinggal satu bulan efektifnya,” ujarnya.

Muzihir menegaskan bahwa untuk proyek lelang tidak akan dapat dituntaskan hingga Desember mendatang. Menurutnya jangankan proyek yang sudah dilelang, yang sudah dikontrak saja hari ini mustahil akan dapat diselesaikan. ‘’Jangkan proyek yang belum dilelang, yang sudah dilelang saja, ataupun yang sekarang baru di tandatangani kontraknya hari ini, menurut saya tidak mungkin dapat diselesaikan,’’ ujarnya.

Kata Muzihir, yang bisa dilaksanakan untuk hari ini adalah paket pengadaan. ‘’Yang bisa dilaksanakan paket pengadaan. Ya, kalau pengadaan bisa lah dikejar,’’ ujarnya.

Sehingga menurut Muzihir, karena proyek tersebut sangat rawan bermasalah maka, Komisi III, yang membidangi masalah keuangan menyarankan untuk ditunda hingga tahun depan. ‘’Karena itu pasti akan jadi masalah, maka saran kami dari Komisi III, bahwa kalau sampai hari ini belum pelelangan atau penunjukan, lebih baik ditunda tahun depan,’’ sarannya.

Optimis Tuntas Desember Kepala Biro Administrasi Pembangunan & Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. IGB. Sugiharta, MT mengatakan puluhan paket proyek yang masih belum tuntas lelang hingga saat ini merupakan pengadaan barang atau bukan pekerjaan fisik atau

konstruksi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan paket proyek itu tidak terlalu lama, sekitar satu minggu karena merupakan pengadaan barang saja. Sementara itu terkait dengan proyek-proyek fisik, Biro AP & LPBJP optimis seluruh pekerjaan proyek fisik dapat tuntas pada akhir Desember mendatang, terutama yang pembiayaanya dalam APBD Perubahan 2015. ‘’Iya ada yang belum tuntas lelang, masih dalam proses.

Tapi itu kan pengadaan-pengadaan barang semua. Pengadaan barang paling lama seminggu sudah datang barangnya. Begitu proses lelang selesai langsung diadakan, jadi ndak jadi masalah. Bukan pekerjaan fisik ini, semua pengadaan barang,” kata Sugiharta menjawab Suara NTB, Selasa (10/11) siang kemarin.

Ia mencontohkan seperti paket lelang yang berada di Dinas Dikpora NTB, yang saat ini dalam proses lelang. Paket-paket itu merupakan pengadaan buku. Sugiharta mengatakan pihaknya juga tak akan berani melakukan proses lelang sampai dengan November ini jika dari sisi waktu pelaksanaan tidak memungkinkan untuk diselesaikan.

Adapun puluhan paket yang dalam proses lelang saat ini merupakan pengadaan barang, bukan pekerjaan konstruksi atau fisik.

Ia menjelaskan pihaknya jauh-jauh hari sudah me-warning SKPD bahwa proses pengadaan melalui ULP sekitar satu bulan. Sehingga SKPD bersangkutan telah menghitung waktu pelaksanaan proyek secara totalitas dan tak boleh melebihi waktu pengerjaan melebihi tahub anggaran 2015. ‘’Sehingga semua kegiatankegiatan yang ada sekarang ini, ada beberapa dalam proses lelang itu semuanya kegiatan pengadaan barang, bukan pekerjaan fisik. Jadi cukup dengan tujuh hari pelaksanaan bisa selesai,”terangnya.

Ditanya progres pengerjaan proyek fisik hingga saat ini, Sugiharta memaparkan secara umum hampir sudah selesai pada awal Desember mendatang. Namun untuk beberapa paket proyek fisik yang penganggarannya dalam APBD Perubahan 2015, ditarget tuntas 31 Desember 2015.

Sementara batas akhir pembayaran pengerjaan proyek fisik sampai tanggal 19 Desember, Sugiharta mengatakan pemprov sudah punya cara melakukan estimasi sisa pelaksanaan pekerjaan. “Nan-

ti ada cara untuk bagaimana mengestimasi sisa pelaksanaan, itu ada teknisnya. Jadi ndak ada masalah. Tapi beberapa kegiatan kita memang selesai 31 Desember. Ini umumnya pada kegiatan-kegiatan yang berggerak di APBD Perubahan,”ucapnya.

Hasil pantaun yang dilakukan, tidak ada proyek fisik yang berpotensi molor atau tak mampu diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran. Pasalnya, kata Sugiharta, pelaksanaan pekerjaan fisik saat ini dalam kondisi on schedule. Bahkan ada proyek fisik yang deviasinya plus. “Pantauan kami ndak ada yang berpotensi molor.

Semua on schedule, per 31 Desember tuntas,”tandasnya.

Mengenai ada satu paket proyek di Kantor Penghubung yang belum diajukan lelang, Sugiharta menjelaskan bahwa satu paket pekerjaan itu dibatalkan dalam APBD 2015.

Pemprov akan menganggarkan pada tahun 2016 mendatang.

Berdasarkan data Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) TV Monitor Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa (AP & LPBJP) Setda NTB, sampai dengan 31 Oktober 2015, puluhan paket proyek senilai puluhan miliar belum tuntas atau belum selesai dilelang. Jumlah paket lelang yang dibiayai APBD NTB 2015 yang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 286 paket dengan nilai Rp 758,088 miliar.

Posisi sampai dengan 31 Oktober 2015, sebanyak satu paket belum diajukan lelang dengan nilai Rp 855 juta di Kantor Penghubung. Kemudian 6 paket lelang senilai Rp 5,508 miliar pada sejumlah SKPD masih dalam tahap verifikasi dokumen. Masingmasing Biro Kesra satu paket senilai Rp 966 juta, Dikpora 2 paket senilai Rp 3,602 miliar, Disosdukcapil satu paket senilai Rp 275 juta dan Disperindag sebanyak 2 paket senilai Rp 665 juta.

Sementara itu, jumlah paket yang masih dalam tahap lelang sebanyak 20 paket senilai Rp 21,819 miliar. Diantaranya Biro Umum satu paket senilai Rp 500 juta, Dikpora 9 paket senilai Rp 15,883 miliar, Dinas PU 2 paket senilai Rp 774 juta, Disperindag 2 paket senilai Rp 675 juta, Disnakeswan 3 paket senilai Rp 2,055 miliar, BPKAD satu paket senilai Rp 390 juta, Badan Perpusatakaan dan Arsip satu paket senilai Rp 742 juta dan RSJ Mutiara Sukma satu paket senilai Rp 800 juta. (ndi/nas)

Polda NTB Usut Proyek Sungai Unus Dari Hal. 1 Pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) sudah dilalui, tinggal melanjutkan penanganan ke penyelidikan. Bahkan jauh sebelumnya, pihaknya sudah melibatkan tim ahli konstruksi dari ITS untuk cek lapangan.

“Cek lapangan untuk observasi,” sebutnya.

Observasi itu dijelaskannya, hanya untuk pemetaan lokasi dan cek secara umum fisik proyek sungai yang muaranya di Pantai Mapak, Ampenan itu. Setelah cek secara umum, tahap berikutnya cek fisik. “Kami menunggu dari ahli ITS itu untuk kesiapan mereka cek fisik,” kata dia.

Belum disebut secara detail indikasi penyimpangan proyek

itu. Tapi dia menggambarkan, proyek itu dikerjakan tahun 2014 yang menghabiskan anggaran Rp 8 miliar. “Dana Rp 8 miliar itu untuk talud yang panjangnya 2 kilometer,” sebutnya. Namun demikian, belum ada kesimpulan indikasi penyimpangannya, karena masih terus didalami.

Sementara pantauan langsung Suara NTB, proyek Sungai Unus yang berdekatan dengan Kantor Camat Sekarbela Mataram kondisinya mulai rusak. Permukaan talud yang meliuk itu sudah retak di beberapa bagian. Bahkan dindingnya di beberapa titik sudah roboh. Pembangunannya dua susun. Susunan bagian dasar, setinggi sekitar 3 meter, susunan paling atas terlihat dibangun baru seinggi sekitar 1 meter. (ars)

Anggota Satlinmas Harus Punya Insting Dari Hal. 1 diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada anggota Satlinmas agar lebih peka dengan kondisi sekitarnya.

Artinya, ketika mereka melihat ada bencana, seperti kebakaran, gangguan keamanan sudah awal bisa mengantisipasi hingga petugas keamanan datang.

Begitu juga dengan kekeringan dan dampak letusan Gunung Baru Jari yang terjadi sejak tanggal 25 Oktober 2015 lalu mesti membuat anggota Satlinmas tergugah dalam memberikan bantuan dan pengamanan. Termasuk, bagaimana mereka memiliki insting dalam menangani bencana.

Kepala Satpol PP Loteng Murti, SH, mengaku, pihaknya sudah melibatkan anggota Satlinmas untuk bersiaga bersama aparatur TNI, Polri dan Satpol PP di beberapa posko siaga bencana yang ada di Loteng. Mereka tetap stand by dan siaga di Posko Penanggulangan Bencana di Teratak, Tanak Beak dan Wajegeseng.

Nantinya, mereka ini akan dilibatkan langsung, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai dampak meletusnya Gunung Baru Jari.

Sejak Gunung Baru Jari meletus, katanya, semua aparat disiagakan di beberapa kawasan yang dianggap rawan terjadi bencana. Adanya antisipasi ini merupakan salah satu cara menghindari kemungkinan adanya korban jiwa.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan Satlinmas juga difungsikan dalam membantu kemungkinan adanya musibah kebakaran, khususnya di musim kering. Bahkan, pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2015 lalu, pihaknya sudah menggelar simulasi kesiapsiagaan Satlinmas dalam perbantuan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di Loteng.

Mereka dilatih pengetahuan dasar mengenai penanganan kebakaran, sehingga tidak meluas sampai petugas pemadam datang.

Tidak hanya itu, pihaknya bekerjasama dengan pamswakarsa yang ada di Loteng dalam melakukan berbagai macam antisipasi, termasuk antisipasi bencana kebakaran atau lainnya. Kerjasama dengan pamswakarsa harus dilakukan, karena banyak anggota Satlinmas adalah anggota pamswakarsa itu sendiri.

Pada prinsipnya, pihaknya menginginkan agar Satlinmas memiliki peranan besar dalam menjaga kondisi keamanan, termasuk siap siaga ketika terjadinya bencana yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, pada pilkada di Loteng, keberadaan Satlinmas mampu mengawal pelaksanaan pilkada, sehing-

ga calon kepala daerah sesuai pilihan masyarakat. Bahkan, anggota Satlinmas sering mengikuti patroli bersama aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitarnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, MSi, menjelaskan, simulasi kesiapsiagaan Satlinmas bertujuan melakukan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas di kabupaten/kota. Selain itu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Satlinmas kabupaten/ kota dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana daerah.

Menurutnya, jika terjadi bencana, anggota Satlinmas bisa mengambil langkah-langkah darurat yang paling dasar untuk menyelamatkan diri dan keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Minimal mereka memiliki kemampuan dalam mengantisipasi bencana, sehingga tidak meluas.

Meski demikian, ujarnya, yang paling penting mendorong insting atau naluri anggota Satlinmas melakukan langkah-langkah darurat. Apalagi NTB sebagai daerah yang rentan bencana, seperti gempa bumi, gelombang tsunami, banjir atau tanah longsor membutuhkan kesiapsiagaan dari semua pihak, khususnya Satlinmas dalam melakukan antisipasi di lapangan.

Sesuai dengan peranannya, ujarnya, Pemprov NTB, mendorong kabupaten/kota dan memfasilitasi pembinaan Satlinmas. Termasuk dalam melakukan simulasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana. ‘’Jika terjadi bencana ini, gubernur/bupati/walikota bisa menggerakkan Satlinmas dalam membantu melakukan evakuasi di luar komponen yang sudah ada,’’ ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Linmas pada Bidang Linmas Satpol PP NTB Rizal Zulkamar, S.Sos, mengharapkan, simulasi kesiapsiagaan Satlinmas ini diharapkan mampu pemberian materi teknik dasar tentang cara pengamanan dan penyelamatan pada saat peristiwa bencana.

Selain itu, terlaksananya pengenalan peralatan dan tata cara pengamanan pada saat kejadian bencana. ‘’Termasuk, terlaksananya simulasi penanggulangan dan pengurangan risiko bencana seperti yang terjadi sekarang ini,’’ terangnya.

Dalam pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan di dua daerah, beberapa waktu lalu, diikuti 90 personel dari Satlinmas Kabupaten Lombok Tengah dan 90 personel Kabupaten Sumbawa Barat. Simulasi kesiapsiagaan Satlinmas akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota, sehingga seluruh anggota tanggap terhadap bencana. (ham/*)

Rabu, 11 November 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257