Snt12022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 12 FEBRUARI 2014

NOMOR 281 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Subri dan Lusita Disidang di PN Mataram

LAR Ditahan di Lapas Mataram Mataram (Suara NTB) Lusita Ani Razak (LAR), tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH dikirim jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mataram. Lusita langsung ditahan sementara di Lapas Mataram sampai 20 hari ke depan untuk persiapan persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

DI LAPAS - Lusita Ani Razak (tengah), didampingi kuasa hukumnya Farid Hasbi (kanan) bersama KPPLP Lapas Mataram Purniawal di Lapas Mataram.

(Suara NTB/ars)

Lusita dibawa dua jaksa dan seorang penyidik KPK dari Jakarta dan tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL), Selasa (11/2). Menggunakan dua mobil Toyota Innova sewaan, Lusita dikawal mobil patroli polisi dari BIL dan tiba di Lapas Mataram sekitar pukul 15.00 Wita.

Turun dari mobil, Lusita digiring masuk ke Lapas dan melapor ke petugas yang sudah menunggunya.

Lusita menggunakan baju tahanan warna orange bertulis “Tanahan KPK” di punggung.

Bersambung ke hal 5

Lusita Nyaman di Lapas, Siapkan 10 Pengacara ALAH satu tersangka kasus dugaan suap Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH adalah Lusita Ani Razak (LAR). Perempuan paruh baya yang diduga sebagai aktor utama dalam suap Subri. Nama dan wajahnya menghiasi media nasional dan khususnya media lokal di NTB. Lusita sekarang muncul lagi di NTB, tapi bukan untuk transaksi lagi dengan mafia hukum, tapi menjadi pesakitan dalam kasus suap yang perkaranya dipastikan disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram.

(Suara NTB/ars)

TIBA - Lusita Ani Razak menggunakan baju tahanan KPK ketika tiba di Lapas Mataram, untuk ditahan sebelum disidang.

TO K O H

’’Suara NTB’’ Digugat

Larang Rayakan Valentine

Mediasi Tertunda, Disesalkan Penggugat Tidak Hadir Mataram (Suara NTB) Sidang lanjutan gugatan warga negara Italia, Giovanni Ardizzon terhadap Harian Umum Suara NTB Selasa (11/2) dengan agenda mediasi terpaksa ditunda. Pi-

(Suara NTB/ari)

hak penggugat tidak hadir hingga waktu sidang yang disepakati, pukul 09.00 Wita. Kubu tergugat pun sangat menyesalkan ketidakhadiran penggugat.

Dalam sidang yang dip-

impin Hakim Mediasi Sutarno, SH,MH itu, sidang diundur 30 menit dari waktu yang disepakati pukul 09.00 Wita. Karena kubu penggugat tidak kunjung hadir, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

TUNJUKKAN - Kepala Imigrasi Mataram, Husni Thamrin menunjukkan dua paspor WNA yang dideportasi. Imigrasi juga sedang melacak keberadaan Giovanni Ardizzon.

Dua WNA Dideportasi, Giovanni Ardizzon Masih Dicari Mataram (Suara NTB) Kantor Imigrasi Mataram mengambil langkah tegas terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar ketentuan izin tinggal di Lombok. Sedikitnya dua WNA dideportasi ke negaranya masing – masing. Pada kasus yang sama, pihak Imigrasi juga sedang mencari tahu keberadaan Giovanni Ardizzon warga negara Italia.

Kepala Imigrasi Mataram, Husni Thamrin menyebutkan, dua WNA yang dideportasi itu adalah David Sani, asal Amerika Serikat (AS). Ditangkap 5 Februari lalu di wilayah wisata Senggigi, Lombok Barat. “Dia sebelumnya pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Bekerja sebagai Direktur di PT.David Sani Asia, jadi perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

KOSONG - Sidang mediasi hanya dihadiri tergugat Suara NTB. Sementara kursi kubu penggugat kosong. Tampak Hakim Mediasi, Sutarno dalam sidang yang dihadiri Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino (tengah) didampingi Tim Kuasa Hukum Suara NTB, Umaiyah (ke tiga dari kanan) dan Suluh Utomo (paling kanan).

Target Beroperasi Tahun Ini

Pemprov Lanjutkan Pembangunan RSUP NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Dasan Cermen Cakranegara dapat beroperasi akhir 2014 ini.

Untuk itu, berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan supaya pelayanan RSUP

yang lama bisa dipindah ke RSUP Dasan Cermen akan dibangun pada tahun ini.

Dalam APBD 2014, Pemprov menganggarkan ratusan miliar rupiah. ‘’Jadi RSUP NTB Dasan Cermen, perintah Pak Gubernur tahun ini harus sudah se-

lesai supaya bisa beroperasi.

Sehingga di dalam APBD 2014 ini, kita alokasikan anggaran yang cukup besar, sampai selesai, bisa beroperasi dan (pelayanan) harus pindah,’’ kata Asisten III Administrasi Umum dan Keuangan Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM

yang baru di RSUP Dasan Cermen. “Insya Allah Desember itu sudah seluruh pelayanan RSUP sudah pindah ke Dasan Cermen. Kita selesaikan apa yang belum selesai, sehingga bisa berfungsi tahun ini,” tandasnya.

Bersambung ke hal 5

dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/2) di Mataram.

Dengan anggaran yang dialokasikan tahun ini, diharapkan berbagai fasilitas pendukung supaya pelayanan RSUP NTB yang berada di Jalan Pejanggik Kota Mataram bisa dipindah ke lokasi

C.03.08.13

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi atensi terhadap perayaan hari kasih sayang atau yang biasa dikenal hari valentine. Menyadari fakta lebih banyaknya pengaruh negatif yang timbul, Pemda KLU segera mengeluarkan surat edaran larangan untuk memperingati dan merayakan Hari Valentine.

Bersambung ke hal 5

Langkah Lusita pelan, sembari terus menebar senyum. Ditemani seorang wanita berambut pirang, tanpa canggung meski di hadapannya ada awak media, ia duduk di sofa biru ruang tamu KPPLP Lapas Mataram.

Penampilannya santai dengan bando bunga melekat di kepalanya.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Setahun, Pemkot Mataram Terbitkan 2.030 IMB

(Suara NTB/dok)

PERSIAPAN Mataram sebagai Kota Layak Anak (KLA) terus digenjot. Terlebih dengan rencana deklarasi yang dilakukan 22 Februari mendatang. Kelurahan Ampenan Tengah sebagai Kelurahan percontohan hanya sebagai fasilitator pelaksana program.

Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana mengapresiasi kebijakan Pemkot Mataram yang menjadikan Ampenan Tengah sebagai kelurahan percontohan. Ia tidak mengetahui secara detail indikator apa yang menjadi tolak ukur wilayahnya sehingga dijadikan tempat pelaksanaan program. Tetapi yang jelas sambungnya, keberadaan ruang menyusui dan areal bermain yang cukup luas, bisa menjadi pertimbangan. “Kalau ditanya indikatornya saya tidak tahu, yang jelas di sini (Kantor Lurah) ada ruang khusus ibu menyusui,” ungkap Elya ketika dikonfirmasi baru – baru ini.

Diakui, sarana dan prasarana pendukung seperti pusat permainan dan peralatan, pihaknya tidak menyiapkan. Karena diketahui pada program tersebut, kelurahan hanya menjadi fasilitator atas program tersebut. “Kita hanya memfasilitasi saja,” katanya. Ditambahkan, keberadaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, dinilai cukup membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan program.

Apalagi berbagai program berbasis kemasyarakatan.

Ia mencontohkan, pendataan anak yang berusia 0 hingga 18 bulan yang tidak memiliki akta kelahiran. Artinya, dengan temuan tersebut dapat dijadikan referensi untuk pengajuan kepada instansi terkait untuk pemenuhan hak sipil anak. Menyinggung persiapan yang dilakukan menjelang deklarasi? Elya hanya menyerahkan kepada penggagas program yakni Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, karena pihaknya hanya sebagai fasilitator. “Kalau itu kami serahkan sama yang punya program,” terangnya.

Setelah deklarasi dan ditetapkannya Ampenan Tengah Sebagai Kota Layak Anak, langkah apa yang harus dilakukan oleh kelurahan? Ia berkomitmen untuk mengupayakan hak – hak dasar anak dapat terpenuhi. Dalam kesempatan itu, Elya berharap agar seluruh aktivitas dan kebutuhan mendasar anak dapat terpenuhi dan berjalan dengan maksimal. (cem)

Hj. Elya Hadiana

Harus Berdampak Langsung

(Suara NTB/fit)

PESATNYA pembangunan di Kota Mataram dinilai sebagai indikator membaiknya iklim investasi di daerah ini.

Demikian diakui anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi, SE., menjawab Suara NTB di kantornya.

Menurut dia, iklim investasi di Kota Mataram dari tahun ke tahun terus membaik. ‘’Saya yakini itu memang membaik,’’ cetusnya.

Membaiknya iklim investasi ini, ditandai dengan banyaknya investor yang masuk ke Kota Mataram. Meskipun tidak dipungkiri pula ada investasi yang maju mundur seperti PT. Gunung Lawoe Mercu Buana yang sempat mengumbar keinginannya untuk berinvestasi di Kota Mataram dalam bidang perhotelan.

Namun demikian, investor seperti Gunung Lawoe Mercu Buana, menurut Suryadi justru memberikan peluang bagi investor lain untuk masuk ke Kota Mataram dan berkompetisi.

Apalagi, kondisi Kota Mataram sangat mendukung masuknya investasi. ‘’Indikatornya kan pertumbuhan ekonomi terus baik,’’ imbuhnya.

Menyinggung dampak langsung masuknya investor terhadap angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram, Suryadi berharap, semua investor yang masuk dan berinvestasi di Mataram mampu memberi dampak langsung.

Baik terhadap pengentasan angka kemiskinan, lebih-lebih berkurangnya pengangguran. ‘’Seperti investor di eks Pelabuhan Ampenan itu, dulu sebetulnya kita berharap jadi MICE sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Khususnya tenaga kerja lokal.

Tapi sayang itu gagal,’’ terangnya. Suryadi menyatakan, siapapun investornya, pihaknya menekankan investasi yang ditanamkan di Kota Mataram mampu menjawab dua hal tersebut, yakni kemiskinan dan pengangguran.

Demikian pula dengan investasi PT. MMS di Loang Baloq yang menggarap cukup banyak bidang, seperti hotel dan pusat perbelanjaan. Ia mengapresiasi positif investasi MMS yang diyakini bakal menyerap tenaga kerja lokal yang tidak sedikit. Karenanya, politisi PAN ini mengingatkan kepada para investor untuk betul-betul memperhatikan keberadaan tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton atau hanya mendapat rembesan dari hadirnya investasi besar di Kota Mataram. ‘’Kalau tenaga kerja lokalnya dimanfaatkan, saya rasa tidak akan terlalu berdampak. Jutru masyarakat akan mendapat dampak langsung, bukan sekadar rembesannya saja,’’ tandas Suryadi. Dengan jalan ini, barulah pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang disebut-sebut meningkat dari tahun ke tahun dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Kota Mataram. (fit)

Lalu Suryadi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) pun mengakui perkembangan perizinan mengalami peningkatan. Kepala BPMP2T Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa ketika dikonfirmasi di ruangannya Selasa, (11/2) mengakui sebelum ditetapkan sebagai badan atau masih Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), terjadi peningkatan untuk izin pembangunan. Terbukti tambah Cokorda, Pendapatan Hasil Daerah (PAD) di tahun 2013 dari target Rp 3,2 miliar mencapai Rp 5,3 miliar. “Peningkatan sudah jelas dari PAD tahun 2013,” aku Cokorda.

Disebutkan, di tahun 2012 izin yang diterbitkan terhitung Januari hingga Desember untuk IMB sejumlah 1784, Pemutihan Izin Mendi-

RUKO - Ruko di Jalan Bung Karno Mataram sedang dalam proses pembangunan. rikan Bangunan (PIMB) 341 dan Izin Lokasi (ILOK) 198.

Sementara, tahun 2013 IMB yang diterbitkan sebanyak 2.030, PIMB 479 dan ILOK 287. Artinya, sumbangan PAD dari penerbitan IMB di tahun 2012 hingga 2013 naik Rp 1,7 miliar lebih. Sedangkan PIMB di tahun 2012 ke 2013 naik Rp 35 juta lebih.

“Trend perizinan setiap hari

Penangkapan Harus Disertai Pembinaan Mataram (Suara NTB) Dalam dua pekan terakhir ini, Satpol PP Kota Mataram telah menangkap delapan anak-anak punk dalam razia yang dilakukan di beberapa tempat. Menurut Ketua LPA NTB, H. Badaruddin Nur, penangkapan yang dilakukan Satpol PP harus disertai dengan upaya pembinaan. Sehingga mereka tidak lagi kembali ke jalan.

“Penangkapan harus disertai dengan pembinaan. Penangkapan harus dilakukan tanpa menyertakan kekerasan, pelecehan tapi semata-mata untuk menyelamatkan anak-anak,” ujarnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (11/2) kemarin.

Badaruddin mengatakan anak-anak maupun remaja tidak layak untuk hidup di jalanan karena membahayakan mereka dan mengancam masa depan mereka. Untuk itu perlunya perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya. Tapi fenomena belakangan ini ialah orang tua yang memanfaatkan anak-anaknya sehingga terjun ke jalanan baik menjadi pengamen maupun pengemis. Bahkan anak-anak turun ke jalan dengan modus membawa kotak

amal tetapi hasilnya akan diserahkan ke orang tua.

Badaruddin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada anak-anak yang kerap mangkal di jalanan.

“Dampaknya kurang baik.

Anak menjadi senang tinggal di jalanan dan tidak mau bersekolah,” ujarnya.

Dengan demikian keberadaan anak-anak jalanan ini harus disikapi secara arif bagaimana menghentikan mereka agar tidak lagi hidup di jalanan. Salah satu cara adalah dengan memberikan pembinaan dan mengembalikan mereka ke sekolah. “Kalau kita sepakat untuk membuat anak-anak ini tidak dapat penghasilan di jalan, jangan diberikan uang,” ujarnya.

LPA NTB telah mengangkat sebanyak 433 anak telantar untuk dijadikan relawan LPA. Anak-anak terlantar ini berasal dari Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mereka bertugas untuk mendata dan mencari anak-anak telantar baik yang tidak memiliki orang tua maupun yang memiliki orang tua tapi tidak pernah diurus orang tuanya. (yan)

Evaluasi APP

Tahun 2013 Efisiensi Anggaran Capai 60 Miliar Mataram (Suara NTB) Realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan anggaran di tahun 2013, setelah dilakukan evaluasi oleh Administrasi Pengendalian Pembangunan, terdapat efisiensi anggaran senilai Rp 60 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Kota Mataram, Rudi Suryawan ketika dikonfimasi di ruanganya, Selasa (11/2) kemarin.

Dikatakan, ada beberapa item yang menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.

Yakni, sertifikasi guru yang tidak dibayarkan, bantuan hibah dan yang termasuk dalam belanja yang tidak ditender. Dicontohkan, proses tender dengan pagu Rp 1 miliar, dapat diefisiensi menjadi Rp 800 juta, sehingga sisanya Rp 200 juta. “Memang ada item yang tidak ditender,” kata Rudi.

Ditambahkan, di tahun 2012 APBD mencapai 88 persen, terjadi peningkatan 92 persen. Kenapa tidak 100 persen tambahnya, kemungkinan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bisa terlaksana dan masih berproses di pemerintah pusat. Diakui, seluruh program – program yang dilaksanakan oleh SKPD berhasil dan tidak ada yang tidak terlaksana, meskipun hanya tiga persen program fisik yang tidak berjalan.

“Program yang dijalankan

SKPD berhasil, tidak ada lagi kegiatan yang tidak terlaksana,” klaimnya.

Menyinggung rumah sakit dan SDN 29 Cakranegara yang terlambat diselesaikan, Rudi mengatakan hal itu disebabkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, pada perencanaan awalnya meminta satu tingkat, tetapi realisasi di lapangan dikerjakan bertingkat. Kemudian tambahnya, terjadi penolakan masyarakat karena dinilai tidak representatif.

Kenyataannya kata Rudi, seluruh proyek tetap dilaksanakan, karena per 31 Desember pengerjaan mencapai 97 persen. Disebutkan, untuk pengerjaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menelan anggaran Rp 1 miliar, sedangkan SDN 29 alokasi anggaran senilai Rp 400 juta.

Terkait pemutusan kontrak pada crosing Jalan Brawijaya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, ia menilai kontraktor yang mengerjakan tidak mampu menuntaskan pekerjaannya sesuai waktu yang disepakati dan hasil pekerjaannya hanya 56 persen.

“Setelah saya cek di lapangan, pekerjaannya masih 76 persen,” sebutnya.

Sementara itu, SKPD dengan realisasi anggaran tertinggi yakni Dinas Kebersihan 92 persen, DPRD Kota Mataram 99 persen dan Bagian Hukum 90 persen. (cem)

meningkat,” katanya.

Terkait persoalan teknis pengawasan pembangunan, ia mengatakan secara keseluruhan dan teknisnya masih berada di Dinas Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan (Takoswabang) Kota Mataram. Tetapi, pihaknya tetap memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lama

sampai dengan tahap penyempurnaan aturan. Karena dijelaskan, pihaknya akan mengurus kurang lebih 34 izin.

Apakah ada izin toko atau bangunan yang tidak diterbitkan? Cokorda mengatakan apabila secara administrasi pemohon tidak melengkapi ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan teknis dari Dinas Tata

(Suara NTB/cem)

Kota, maka pihaknya berkewajiban tidak menerbitkan izin tersebut. Namun, secara detail Cokorda tidak menyebutkan jumlah izin yang tidak diterbitkan baik ketika masih di KPPT maupun BPMP2T. “Selama kelengkapan administrasi tidak lengkap, kita tidak terbitkan. Intinya, kita tetap berkomunikasi dengan pemohon,” ujarnya. (cem)

Pembinaan Anak Jalanan Terkendala Rumah Singgah Mataram (Suara NTB) Pembinaan anak jalanan di Kota Mataram yang terjaring razia Satpol PP belum bisa dilakukan. Pasalnya hal yang menjadi kendala adalah keberadaan rumah singgah yang tak dimiliki Kota Mataram. Hal ini disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM pada saat rapat koordinasi penguatan LPA NTB dan LPA Kota Mataram, Selasa (11/2) kemarin.

“Setelah kita lakukan razia atau pemantauan terhadap anak-anak jalanan, kita tidak punya rumah singgah. Ini yang masih kita rasakan kurang,” cetus Sekda. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sekda berharap agar Pemprov NTB meminjamkan aset bangunannya yang ada di Kota Mataram untuk dijadikan rumah singgah. Mengingat banyak kantor-kantor milik Pemprov NTB yang ada di Kota Mataram dan tidak terpakai. “Mungkin bisa pakai mekanisme pinjam pakai untuk kita jadikan rumah singgah,” ujarnya.

Jika ada rumah singgah yang dimiliki Pemkot Mataram, setelah Satpol PP menggelar razia yang rutin di-

laksanakan, anak-anak yang terjaring bisa langsung diberikan pembinaan disana.

Apalagi anak-anak yang berhasil terjaring razia tidak hanya berasal dari Kota Mataram tapi juga daerah lain bahkan luar NTB. Pemkot Mataram menurutnya sangat concern dan peduli terhadap upaya perlindungan anak. Terhadap keberadaan Dewan Anak Kota Mataram maupun LPA Kota Mataram, Sekda mengatakan pihaknya telah memberikan dukungan baik penyediaan kantor maupun dukungan dalam program-program lembaga tersebut.

Menurutnya setiap daerah harus mempunyai lembaga seperti Dewan Anak maupun LPA untuk melindungi dan mengakomodir hak anak.

“Sangat tidak tepat kalau suatu daerah tidak mempunyai Dewan Anak atau LPA yang memayungi karena anak-anak butuh lemba-

ga seperti ini,” terangnya.

Dalam waktu dekat ini, Pemkot Mataram akan segera melaunching program menuju Kota Layak Anak pada tanggal 22 Februari mendatang. Dalam launching Kota Layak Anak, Sekda mengimbau kepada seluruh pimpinan SKPD agar menghadiri acara tersebut. (yan)

H. Lalu Makmur Said

(Suara NTB/dok)

Hanya sebagai Fasilitator

Mataram (Suara NTB) – Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram terus mengalami peningkatan secara signifikan. Terbukti dengan banyaknya ruko yang sedang dibangun di beberapa tempat. Bahkan, Pemkot Mataram menerbitkan hingga 2.030 IMB (Izin Mendirikan Bangunan) per tahun.

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Kelanjutan Dermaga Labuhan Haji Di-’’launching’’ Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini, Senin (10/2) hadir di Pantai Labuhan Haji. Kedatangannya didampingi dua Deputy Bidang Peningkatan Infrastruktur, Singgih Wiranto, SH., M. Hum, dan Deputy Bidang Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Dunia Usaha, Johozva M.Yoltuwu. Dalam acara itu hadir para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ormas Perempuan dan unsur lannya.

KEHADIRAN pejabat negara itu, dalam rangka melaksanakan peresmian proyek-proyek program Kementerian PDT di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, dan kelanjutan programnya pada Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur. Acara ini dirangkai

pula dengan launching kelanjutan pembangunan Dermaga Labuhan Haji, baik dengan anggaran bantuan Kementerian PDT maupun melalui APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014. Launching, ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri, didampingi Bupati Lotim dan

Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

pejabat lainnya.

Konvoi kendaraan rombongan menteri, disambut grup kesenian Gendang Beleq, dan iringan muda-mudi berbusana adat Lombok. Setelah menerima pengalungan selendang kain tenun khas Lombok, Menteri yang kala itu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana warna gelap, diiringi berjalan menuju lokasi acara yang berada persis di depan Dermaga Labuhan Haji.

Di lokasi acara, menteri diterima Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan yang telah terlebih dahulu hadir di tempat itu.

Sebelum dilakukan launching, dibacakan daftar proyekproyek program Kementerian PDT yang diresmikan pada tahun 2013, dan daftar proyek yang akan dilaksanakan pada

tahun 2014. Disebutkan pada tahun 2013, dengan total anggaran sebesar Rp 7.304.470.000 dilaksanakan 9 buah proyek.

Sedangkan pada tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp 27.200.000.000 akan dilaksanakan lima buah proyek. Dengan demikian, sepanjang tahun 2013 dan 2014, Kementerian PDT mengucurkan bantuan sebesar Rp 34.504.470.000.

Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam kata-kata penerimaannya menggambarkan besar perhatian yang diberikan Kementerian PDT kepada Kabupaten Lombok Timur, bukan hanya dalam masa pemerintahannya tetapi juga dari masa sebelumnya. Karena itu, menurutnya salah besar, kalau dirinya dan masyarakat Lombok Timur tidak berterima kasih kepada Menteri PDT. Bupati juga mengatakan, merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah pusat memberikan perhatian dan bantuan terhadap pembangunan Dermaga Labuhan Haji, mengingat manfaatnya sangat besar untuk meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Sebab dengan beroperasinya Dermaga Labuhan haji akan terbuka lapangan kerja bagi ribuan orang yang menganggur, akan tumbuh usaha-usaha masyarakat lainnya sebagai multiplayer effect keberadaan dermaga.

Belum lagi kementerian pada masa lalu telah menurunkan berbaga bantuan program untuk menyentuh petani, nelayan, pembangunan di bidang kelautan, bidang kesehatan dan yang lainnya. Sekali lagi dimintanya seluruh masyarakat Lombok Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri PDT. Dibangunnya dermaga Labuhan Haji, kata Bupati, karena Indonesia merupakan negara kepulauan atau negara maritim. Karena itu untuk mempercepat kemajuan di daerah harus dibangun prasarana infrastruktur pelabuhan. Hal itulah yang telah dilakukan berbagai negara maju untuk mempercepat pertumbuhannya. Tanpa adanya pelabuhan, akan sulit bagi daerah untuk menikmati kemajuan yang diharapkan.

Ia menuturkan, Hatta Rajasa pun, saat menjadi Menteri

Perhubungan dulu pernah meninjau dermaga itu dan sangat bangga, ada daerah yang mau membangun dermaga dengan anggarannya sendiri.

Menteri PDT, mengamini pernyataan Bupati membenarkan alasan pentingnya daerah memiliki dermaga, mengingat Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 249 juta jiwa, nomor 4 terbesar di dunia tersebar pada 17.466 pulau. Kalau infrasruktur penghubung tak tercukupi, maka bisa timbul masalah-masalah. Ia mencontohkan terjadinya perbedaan harga yang cukup signifikan suatu komoditas atau barang kebutuhan, di daerah yang berbeda disebabkan masalah distribusi dan letak pabrik.

Untuk itu Pemerintah Pusat saat ini, katanya tengah menggulirkan suatu kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, mencakup enam koridor, yakni koridor Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali-NTB-NTT, Papua-Papua Barat dan MalukuMaluku Utara. Ia mengapresiasi Lombok Timur yang memulai percepatan pertumbuhan dengan membangun dermaga.

Dengan terbangun dan beroperasinya dermaga di suatu daerah, kata Menteri, akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, ekonomi masyarakat berkembang, dengan kerja keras pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengupayakan hasil bumi menjadi kekuatan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat.

Informasi yang dihimpun penulis berita ini menyebutkan, 9 proyek yang diselenggarakan Kementerian PDT di Lotim pada tahun 2013, meliputi bantuan alat peraga penunjang Diklat Keaksaraan, Mobil Rice Miner, Hand Tractor, Karamba Jaring Apung, Ekonomi Biogas, Sosialisasi kelembagaan sosial kemasyarakatan, bantuan kemandirian kelembagaan, fasilitasi kebijakan pengembangan kawasan pedesaan, dan DAK. Sementara Lima kegiatan yang dilaksanakan melalui bantuan lima proyek pada tahun 2014, yakni bantuan untuk kelanjutan pembangunan Dermaga Labuhan Haji, alat peraga keaksaraan, bantuan perahu nelayan, sarana dan prasarana pendidikan dan jalan non status. (Zar-Humas)

Selesaikan Inventarisasi Aset

Pemkab Loteng Di-’’deadline’’ BPK

Praya (Suara NTB) Belum selesainya proses inventarisir aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Bahkan secara khusus BPK memberikan deadline waktu selama dua minggu bagi Pemkab Loteng untuk menuntaskan inventarisasi aset daerahnya. Jika tidak, Loteng terancam bakal gagal memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni tahun ini dari BPK. “Tadi tim dari BPK sudah mengingatkan kita, pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan inventarisasi aset daerah,” sebut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., pada Suara NTB, Selasa (11/2) usai rapat antara tim BPK RI Perwakilan NTB dengan seluruh Kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng di Pendopo Bupati Loteng.

Herdan mengungkapkan dalam pemeriksaan pendahu-

luan sebelumnya BPK memberikan batas waktu seminggu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan inventarisasi aset daerah. Namun nyatanya, target tersebut tidak bisa tercapai, sSehingga dalam rapat koordinasi lanjut, tim BPK kembalikan memberikan tenggat waktu selama dua minggu bagi Pemkab Loteng menyelesaikan persoalan aset tersebut. Kalau tidak peluang Loteng untuk memperoleh

Didukung Daerah DAERAH Otonomi Baru (DOB) diibaratkan seperti anak yang baru dilahirkan. Karenanya, anak yang baru lahir itu harus dapat asupan gizi yang baik, sehingga tidak terjadi kekurangan gizi. Gizi dimaksudkan adalah dukungan anggaran dari daerah induknya, sehingga bisa bertahan dan secara perlahan bisa berkembang dengan baik.

Hal ini dikemukakan Kepala Sub Bidang Wilayah I yang (Suara NTB/rus) juga Tim Observasi PembenRosihan tukan DOB dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rosihan di Selong, Selasa (11/2) kemarin. Seperti rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS), ujarnya, harus ada keseimbangan dukungan anggaran dari kabupaten induk.

Secara nasional, total DOB yang sedang dalam proses pembahasan sebanyak 65. Semua DOB tersebut merupakan inisiatif DPR. Berdasarkan penjelasan Komisi II DPR RI, kala itu dituturkan Rosihan karena ingin ada sebaran distribusi anggaran dari pusat hingga ke daerah. Diakui Rosihan, kondisi keuangan daerah membutuhkan suntikan dana dari pusat.

Eksekutif sendiri, lanjutnya, tidak pernah mengusulkan pembentukan DOB sejak 2009 lalu. Kalangan pemerintah sudah melakukan moratorium. Sementara 65 DOB tersebut merupakan inisiatif dewan dan menuntut pemerintah untuk turut mengawal proses.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui yang mana betul-betul layak. Semua aspirasi politik ditampung. Tapi secara teknis belum diketahui. “Karenanya kita perlu klafirikasi,” tegasnya. (rus)

predikat WTP murni tahun ini bakal sulit tercapai.

Ia menjelaskan, peluang Loteng memperoleh predikat WTP murni tahun ini cukup besar.

Hanya saja, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, persoalan inventarisasi asset daerah harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena apa yang menjadi catatan tahun lalu terkait aset daerah tersebut belum seluruhnya selesai.

Herdan menambahkan,

sampai saat ini proses inventarisasi aset daerah sebenarnya sudah hampir selesai. Hanya saja masih ada beberapa aset yang belum selesai diinventarisasi, terutama aset milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng. Dibandingkan dengan SKPD lainnya, aset Dikpora Loteng tercatat paling banyak.

Asetnya tidak hanya mencakup yang ada di kabupaten saja.

Tetapi mencakup seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dikpora Loteng, sehingga butuh waktu cukup lama. Belum lagi, baru kali ini pemerintah daerah melakukan inventarsasi aset secara menyeluruh, sehingga dalam prosesnya butuh penyesuaianpenyesuaian. (kir)

Dispenda KLU Terbitkan 90 Ribu SPPT Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berupaya meningkatkan penyerapan PAD (pendapatan asli daerah) sektor pajak. Selain upaya intensifikasi, langkah ekstensifikasi juga ditempuh melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk objek pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

“Untuk tenaga PBB, kita masih masih kerjasama dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Nusa Tenggara, dan KPPT Pratama Praya turun ke lapangan, sembari ada tenaga penilai yang disekolahkan. Kita juga mencetak SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dialihkan oleh pusat ke daerah,” ujar Kepala Dispenda KLU, H. M. Irwan, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Vidi Eka Kusuma, ditemui di Kantor Bupati, Selasa (11/1).

Dikatakannya kuota SPPT pajak baru untuk KLU tahun ini sebanyak 83 ribu, namun Dispenda KLU menambah jumlah alokasi SPPT itu menjadi sebanyak 90 ribu dengan alasan potensi objek pajak baru dari PBB lebih tinggi. Vidi bahkan

optimis, jumlah SPPT baru itu akan mampu menyerap objek pajak baru yang mendukung tumbuhnya penyerapan pendapatan daerah di sektor pajak bumi dan bangunan.

Ia menyebut, kisaran pendapatan daerah keseluruhan yang tercatat dalam APBD murni 2014 sebesar Rp 50 miliar. Porsi dominasi penyumbang PAD masih belum bergeser, di mana 70 persennya berasal dari sektor pariwisata, hotel dan restoran. Dengan masuknya objek pajak baru dari SPPT, diharapkan nilai PAD pada akhir tahun akan melonjak tajam.

Beberapa pemerintah daerah terlihat sudah mulai menaikkan biaya tarif berlaku dari 0,2 persen ke yang lebih tinggi. Namun sementara ini, Pemda KLU akan eksisting pada angka lama menyusul belum adanya persiapan di tingkat lapangan. Bukan mustahil pula, angka ini dapat ditingkatkan apabila sudah dinilai layak untuk dinaikkan.

Pada beberapa sumber penarikan retribusi dan pajak lain, Vidi mengkonfirmasi pula adanya upaya Dispenda KLU untuk mengatur dan meninjau ulang NJOP yang ada. (ari)

(Suara NTB/her)

RAZIA - Pasangan yang berhasil dirazia Satpol PP di salah satu hotel melati di wilayah Narmada, Selasa (11/2).

Satpol PP Ancam Tutup Hotel Belum Berizin Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah hotel kelas melati dan losmen di sekitar kawasan Narmada diduga bodong alias tak mengantongi izin operasi dari Pemda. Meski belum berizin, pihak pengelola ini nekad mengoperasikan hotel dan losmen. Pihak pengelola diminta segera mengurus izinnya, jika tidak segera mengurus izin pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengancam akan menutup hotel dan losmen tersebut.

Kasatpol PP Lobar melalui Kasi Trantibum dan Tranmas, I Ketut Rauh, SSTP, M.Si, mengungkapkan, dari hasil operasi penertiban di 18 homestay dan losmen kelas melati di Suranadi, pihaknya menemukan beberapa di antaranya belum berizin.”Kali ini, kami sengaja merazia perizinan hotel melati. Dari 18 hotel yang ada cuma delapan yang memiliki izin dan ada banyak yang belum memasang plang, yang ada cuma empat,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/2).

Sementara Kasatpol PP Lobar, I Nengah Sugiartha, menjelaskan, dari razia itu, kedapatan belasan pasangan bukan suami istri terjaring razia dan juga sepasang pelajar saat berduaan di kamar hotel.

Razia kali ini, selain menertibkan hotel yang tak berizin, juga diarahkan khusus untuk PNS dan pelajar yang bolos.”Hasilnya satu orang pelajar kelas 2 di

salah satu SMA, kedapatan berduaan dengan seorang wanita yang mengaku sudah tamat sekolah,”beber lelaki yang akrap disapa Ichal ini.

Dari informasi yang dihimpun wartawan, razia dilakukan Satpol PP Lobar dengan menyisir hotel kelas melati yang terletak di wilayah Kecamatan Lingsar.

Penyisiran dimulai dari Hotel J dengan 20 personel anggota dan Hotel PG dengan 12 personel. Dari tujuh lokasi yang dirazia, Satpol PP mengamankan sebelas pasangan yang bukan suami istri saat sedang berduaan di dalam kamar hotel. Lokasi yang pertama didatangi Satpol PP adalah hotel J terdapat dua pasangan. Sementara di Hotel PD dan PM, pihaknya berhasil mengamankan dua pasangan bukan suami istri.

Satu per satu kamar yang ada digedor Satpol PP, pasangan yang tertangkap basah di dalam kamar sedang berduaan ini hanya bisa menunduk dan pasrah. Beberapa wanita sempat menangis dan menolak dibawa Satpol PP. Bahkan ada satu pasangan yang sempat melarikan diri saat akan dibawa, namun berhasil ditangkap petugas Satpol PP kembali.

Dari beberapa kamar yang digeledah dan berpenghuni, Kemudian pasangan bukan suami istri ini dibawa ke kantor Satpol PP Lobar untuk didata dan diberikan pembinaan.

Ditambahkannya, untuk razia sejumlah hotel ini dilakukan untuk mencegah penyakit masyarakat dan memberikan efek jera. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Halaman 4

Dana BOS Triwulan Pertama Dicairkan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa telah melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama tahun 2014. Kepada sekolah yang masih memiliki tunggakan pekerjaan, berupa SPJ 2013 agar segera dirampungkan.

Sebagaimana disampaikan Kasi Manajemen dan Pelayanan Pendidikan Bidang Dikdas Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Badron, Selasa (11/2), sejauh ini sudah sekitar 70 persen sekolah baik SD ataupun SMP di Sumbawa yang sudah mencairkan dana BOS triwulan pertama ini. Sisanya masih dalam proses

SPJ. Bahkan ada sekolah yang belum diperiksa pada 2012, juga akan diperiksa. Meski saya belum terima laporan dari Inspektorat,” tukasnya.

Begitu pula dengan urusan perpajakan, kuitansi pembelian barang dan lainnya, harus disesuaikan dengan pelaksanaannya. Jangan hanya lembar kuitansi saja, tetapi juga disertai faktur pembeliannya. Barang yang dibeli juga harus riel adanya. Kalau BOS digunakan untuk pemberian honor GTT ataupun PTT di sekolah, maka harus jelas daftar penerima honornya.

“Daftar tanda terima orang yang mendapatkan honor harus diserahkan,” jelas Badron.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

pencairan. Hingga diharapkan dapat semuanya terselesaikan.

Untuk kemudian dapat dipergunakan sesuai Juknis yang ada. “Gunakan sesuai petunjuk teknis,” katanya mengingatkan.

Selaku Tim Manajemen BOS Kabupaten, Badron juga mengingatkan sekolah agar segera menyelesaikan tunggakan pekerjaaan. Terkait rencana turunnya pemeriksaan reguler dari Inspektorat terkait penggunaan dana BOS. Apabila sekolah yang selama ini masih ada tunggakan penyelesaian SPJ, administrasi perpajakan 2013, agar dapat dirampungkan. “Kalaupun sudah ada yang menyelesaikan, ada bukti penyelesaiannya.

Sebab yang diperiksa ini BOS 2013, makanya segera membuat

101 tahun 2013, tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS 2014, BOS bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SDSMP SATAP/ SMPT Negeri terhadap biaya operasi sekolah.

Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasarannya, semua sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta. Dengan mempertimbangkan biaya operasional

sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik, maka mulai 2014, besar dana BOS yang diterima sekolah dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/SATAP). Dengan ketentuan, SD/SDLB sebesar Rp. 580 ribu per peserta didik per tahun. Untuk SMP/SMPLB/SMPT/ Satap, sebesar Rp 710.000 per siswa per tahun.

Kedua,.

Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/ SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/ Satap) dengan kriteria khusus. (arn/*)

Kasus Proyek Dermaga Kerampi

Badron

Status Waspada

Kejaksaan Terus Dalami Keterlibatan Pejabat

Warga Dilarang Dekati Gunung Sangeangapi

Kota Bima (Suara NTB) Permintaan klarifikasi para pejabat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bima terkait kasus pengerjaan proyek dermaga Kerampi senilai Rp 1,2 Miliar dan tambatan perahu senilai Rp 329 juta di Desa Sido Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima terus berlanjut. Setelah sejumlah pejabat, Selasa (11/2), giliran Kabid Darat, Suaeb S.sos dan bendahara dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Kabid Darat diperiksa selama dua hari sejak Senin (10/ 2) hingga Selasa kemarin. Dia dimintai keterangan terkait wewenang dan tanggungjawabnya selaku PPTK DAK proyek dimaksud. Namun, terindikasi kuat pemeriksaan terhadap Suaeb ini karena adanya kesalahan penanganan. Seharusnya yang menangani proyek tersebut yakni Bidang Laut, karena proyek yang dikerjakan berhubungan dengan perairan dan kelautan. Namun entah bagaimana ceritanya, proyek tersebut kemudian dikerjakan oleh Bidang Darat. Bersama Suaeb, yang turut diundang untuk dimintai klarifikasi yakni Bendahara Pengeluaran, Nilawati. Sama seperti Suaeb, Nilawati juga dimintai keterangan mengenai tugas dan tanggungjawabnya.

Selain PPTK dan bendahara Pengeluaran, Kasubag Program dan Pengeluaran Arief Rahman juga diundang untuk kedua kalinya. Hanya saja, Arief diundang untuk diingatkan agar proses-proses selanjutnya diperhatikan pencairan keuangannya. Jangan sampai terjadi kerugian Negara. Sejauh ini dana yang dicairkan yakni sebesar Rp 20 persen sebagai uang muka untuk Dermaga Kerampi.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Indrawan Pranacitra, SH yang dikonfirmasi menuturkan, pemeriksaan tersebut berlangsung hingga kemarin siang. Namun Indra tak menjelaskan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan. “Tadi siang kembali kami minta keterangan Bendahara Pengeluaran dan PPTK,” tulis Indra via sms.

Ditanyai mengenai adanya informasi bahwa kasus ini akan segera diekspose ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menyusul pemeriksaan para pejabat yang sudah rampung?

Indra membantah. Dikatakannya, ekspose belum dilakukan karena masih ada pihak-pihak terkait yang akan dimintai klarifikasi sambil memonitoring pelaksanaan proyek dimaksud. Pasalnya hingga kini proyek masih berjalan dan belum rampung karena adanya addendum.

Proyek yang berusmber dari DAK tahun 2013 Kementerian Daerah Tertinggal ini dikerjakan oleh dua perusahaan. Namun dalam pengerjaannya terdapat perpanjangan waktu berdasarkan addendum kedua belah pihak.

Sesuai addendum tersebut proyek akan berakhir pada Februari 2014. Berdasarkan keterangan Dishubkominfo, perubahan waktu pengerjaan itu karena adanya permintaan dari warga.

Menurut Indrawan, perubahan itu bisa saja dilakukan, asalkan ada addendum kedua belah pihak. Pencairan anggaran juga harus sesuai dengan volume pekerjaan. Perubahan permintaan dari masyarakat itu juga, kata dia, berimplikasi pada perubahan RAB dan spesifikasi. (use)

(Suara NTB/ula)

HITUNG - Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo didampingi petugas Kehutanan Dompu saat menghitung kubikasi kayu yang diamankan di kantor Polres Dompu, Selasa (11/2) kemarin.

Diduga Ilegal Dompu (Suara NTB) Polres dan Polisi kehutanan (Polhut) Dompu berhasil mengamankan dua unit truk yang mengangkut kayu jenis sonokeling bersama sopirnya.

Kayu ini diduga hasil pembalakan liar (iilegal logging) dalam kawasan hutan dan berkedokkan kayu kebun. Kini polisi tengah memburu pemilik kayu setelah diamankan truk dan sopirnya.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo kepada wartawan di kantornya, Selasa (11/2) mengungkapkan, truk dengan nomor polisi EA 8255 YZ diamankan Polhut Dompu Senin (10/2) malam sekitar pukul 21.30 wita. Truk yang dikendarai Irfan (27) warga Ndano Kecamatan Madapangga Bima ini mengangkut kayu sonokeling dari Karamabura atas Desa Karamabura Dompu. “Kayu ini disebut milik H Burhan mau dibongkar depan kantor Pol PP, karena ada fuso yang menunggu di sana untuk dibawa ke Surabaya,” kata Antonius.

Kayu ini hanya dilengkapi dengan nota pribadi dan disebut sebagai kayu kebun dari tanah milik H Abas H M Saleh Karamabura Dompu. Ketika dilakukan cek tonggak, di kebun tersebut tidak ditemukan kayu sonokeling sebesar kayu yang diangkut. Yang ada hanya kayu sonokeling sebesar paha dan tanaman padi. “Mobil fuso di depan kantor Pol PP yang disebut akan mengangkut kayu, juga tidak kita temukan.

Mungkin sudah kabur,” ungkapnya.

Irfan kepada wartawan mengaku, dirinya datang dari Sila Bima hendak ke Sumbawa. Saat di SPBU O’o dirinya diberhentikan dan ditawari untuk mengangkut kayu. Ia sempat menolaknya, tapi diyakinkan bahwa dokumennya lengkap karena kayu kebun.

“HB (pemilik) mengatakan, hanya mengantar depan Pol PP karena sudah ada Fuso yang menunggu untuk membawa kayu ke Surabaya. Mereka juga bilang, sudah bicara dengan Kapolres, Dandim, dan

Kepala Kehutanan, makanya saya berani angkut,” akunya.

Karena tidak sesuai antara dokumen dengan kayu yang ada, Irfan dijadikan sebagai tersangka. Ia dikenakan pasal 12 huruf E jo pasal 83 ayat (2) huruf b undangundang No 18 tahun 2013 tentang pengawasan dan pemberantasan perusakan hutan. “Karena dia tidak sengaja, ancamannya maksimal tiga tahun. Dia tidak ditahan, tapi kayu dan truknya kita tahan sebagai barang bukti,” jelas Antonius Dopo.

Kaur Reskrim juga mengungkapkan, pada Kamis (6/ 2) malam lalu juga telah menangkap kayu 120 batang jenis sonokeling yang diduga diangkut dari Taropo kecamatan Kilo menggunakan truk nopol S 9665 UQ. Truk yang dikendarain Suherman warga Manggelewa ini ditangkap di Lanci Jaya Manggelewa. kayu tampa dokumen ini diduga milik Bh warga Manggelewa dan saat ini tengah dilakukan pengejaran. (ula)

Adanya surat peringatan ini disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Bima, A Wahab SH, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2). Dikatakan Wahab, status waspada ini berdasarkan penetapan dari PVMBG/Pos Pengamatan Gunung Api Sangeangapi melalui Surat Nomor: 002/01/ BGV.P-SGA/2014 tanggal 5 Februari 2014. Sesuai dengan isi surat tersebut terdapat beberapa poin yang harus ditaati. Pertama, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat yang berada di sekitar pulau Sangiang untuk menghindari adanya rawan bencana dan lahar dingin. Sebab pada status seperti ini, sewaktu-waktu lahar dingin bisa terjadi.

Untuk itu, warga diingatkan untuk selalu berada pada jarak aman. Disebutkan untuk jarak aman Gunung Sangiang saat ini 3 km dari puncak gunung Sangeangapi.

Oleh karenannya warga juga diminta kepada masyarakat untuk tidak mendekat kedalam jarak 3 km tersebut.

Untuk mengetahui perkembangan, saat ini di Pos Pengamatan Gunung Api Sangeangapi tepatnya di

Taliwang (Suara NTB) Sepekan terakhir berkembang isu jika pegawai di lingkup Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerima Tunjangan Kinerja Daerah

(TKD) berbeda dengan pegawai di dinas/instansi lainnya. Instansi yang bertugas mengelola keuangan daerah ini diduga para pegawainya setiap bulannya menerima TKD lebih dari satu tunjangan, berbeda dengan pegawai di instansi Pemda KSB lainnya yang hanya menerima satu kali TKD. Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah penerimaan TKD di internal DPPKD disesuaikan dengan jabatannya. Untuk pegawai staf dan kepala seksi (Kasi) menerima dua TKD dalam sebulan, jabatan kepala bidang (Kabid) dan sekretaris sebanyak tiga TKD sedangkan bagi kepala DPPKD menerima hingga empat TKD setiap bulannya.

Pihak Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB sendiri telah

mencoba melakukan penelusuran terkait dugaan tersebut.

Kepala Itkab KSB, H. Ady Mauluddin, M.Si sebelumnya mengaku, pihaknya telah menerima laporan soal dugaan penerimaan tunjangan tambahan di dinas pengelola keuangan daerah itu. “Begitu masuk laporannya kita langsung bentuk tim untuk melakukan penelusuran,” terangnya.

Meski demikian tim yang dibentuk oleh Itkab tersebut hingga kini belum mendapatkan hasil. Menurut Ady, tim bentukannya belum bisa bertemu dengan pejabat berwenang di DPPKD sehingga penelusuran serta klarifikasi terkait dugaan penerimaan tunjangan tambahan yang diduga tidak prosedural itu sementara ini belum dapat dikembangkan lebib jauh.

Informasi lain yang dihimpun media ini, penerimaan penghasilan di DPPKD KSB itu berlandasarkan Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2013. Dalam aturan ketentuan itu, diatur tentang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk pula tambahan penghasilan berdasarkan kriteria tang-

gung jawab melekat dan tugas khusus pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Namun ketentuan di atas seakan berlawanan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2013 tentang pemberian dan tata cara pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS. Pada pasal 1 poin 14 aturan ini menyebutkan, Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum. Dalam artian kepala DPPKD sekaligus sebagai BUD adalah tugas melekat satu sama lainnya, sehingga tidak dibenarkan mendapatkan penghasilan tambahan atas jabatannya tersebut.

Sementara itu kepala DPPKD Ir. HM Saleh, M.Si yang dikonfirmasi membantah dugaan tersebut. Ia menyebutkan, tidak ada penerimaan tunjangan kinerja berlebih yang diterima pegawai di dinas yang dipimpinnya tersebut. “Mungkin yang disebut tunjangan jabatannya. Kalau tunjangan kinerja semuanya sama di dinas lainnya,” katanya kepada wartawan, Selasa (11/2).

Hanya saja diakuinya ter-

Polisi Amankan Dua Truk Kayu

Kasus Politik Uang

Bima (Suara NTB) Menyusul status meningkatnya status pada level waspada, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Gunung Sangeangapi mengeluarkan peringatan kepada warga sekitar. Agar sewaktu-waktu terjadi lahar dingin atau peningkatan status ke level yang lebih tinggi, warga bisa terhindar.

Desa Sangiang Kecamatan Wera telah terpasang Pesawat M.E.Q.800 bersistem RTS dengan satu komponen tegak.

Dari rekaman alat tersebut, selama bulan Januari 2014 tercatat sebanyak 1.174 kali kejadian gempa. Dengan rincian Gempa Hembusan 366 kali, Gempa Vulkanik A dan Vulkanik B 575 kali, Gempa Tektonik Lokal 129 kali dan Gempa Tektonik Jauh sebanyak 104 kali.

Sementara itu, Camat Wera Sulfan Akbar yang dihubungi membenarkan adanya surat peringatan dari PVMBG tersebut. Surat peringatan ini dikeluarkan karena banyak warga yang berladang di kawasan Gunung Sangeangapi dimaksud. “Jangan sampai warga lupa, melihat gunung berapi di seluruh Indonesia yang meningkat statusnya,” tuturnya.

Namun sejauh ini, tambahnya, situasi di sekitar Gunung Sangeangapi masih normal.

Warga masih beraktivitas seperti biasa. Hanya saja, memang masih banyak warga yang berladang. Diperkirakan jumlahnya sekitar ratusan orang. (use)

kait tunjangan jabatan di instansi yang dipimpinnya terdapat perbedaan. Ini disebabkan sebagai instansi pengelola keuangan selain satuan perangkat kerja daerah (SKPD), DPPKD juga sekaligus berfungsi sebagai SKPKD. SKPKD sendiri memiliki struktur tersendiri di mana kepala DPPKD ditunjuk menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kabid Perbendaharaan sebagai kuasa BUD dan ditambah dua kepala seksi (Kasi) sebagai pembantu administrasi BUD. “Nah hanya mereka ini yang dapat tunjangan, sementara pegawai DPPKD yang tidak dalam struktur SKPKD mereka terima tunjangan normal seperti pegawai di dinas lainnya,” timpalnya.

Saleh mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika dugaan penerimaan TKD ganda di dinasnya tetap akan ditelusuri oleh Itkab selaku pengawas internal. Menurut dia, sistem pemberian tunjangan di instansinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tidak jadi masalah.

Yang jelas apa yang kami jalankan sesuai aturan karena ada Perbup dan SK-nya,” tegasnya. (bug)

Dompu (Suara NTB) Menjelang pemilu legislatif, 9 April 2014, berbagai cara digunakan partai politik (Parpol) dan calon anggota legislatif (Caleg) untuk meraih dukungan, termasuk politik uang (money politic). Keterbatasan personel dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Panwaslu menjadi kendala pengawasan di lapangan. Masyarakat pun diminta untuk melaporkan setiap ada pelanggaran ke Panwaslu.

Anggota Panwaslu Kabupaten Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (11/2) mengaku, politik uang dan perlakuan yang mengarah pada tindakan itu menjelang Pemilu legislatif 9 April 2014 di tengah masyarakat seolah menjadi rahasia umum. Namun pihaknya terkendala pembuktian dalam mengungkap kasusnya untuk diproses. “Ini terjadi di semua dapil (daerah pemilihan),” tegas Suherman di kantornya.

Suherman mencontohkan kasus dugaan politik uang berupa pembagian sembako di Kempo beberapa waktu lalu. Ketika diproses, pelapor justru menarik kembali laporannya dan para saksi menolak untuk bersaksi. “Ketika kasus seperti ini, kita kesulitan untuk memprosesnya,” akunya.

Tidak hanya kasus politik uang yang menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Menurut Suherman, belakangan ini cukup marak keterlibatan PNS, aparat Desa dan Kepala Desa pada salah satu caleg dan parpol tertentu. “Keberpihakan aparat (PNS dan aparat Desa) dan Kepala Desa saat ini juga cukup marak. Ini yang sedang kita telusuri,” terangnya.

Untuk mengantisipasi kasus politik uang dan netralitas aparatur, Suherman mengaku, tetap melakukan sosialisasi di lapangan. Ia juga meminta kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan kasus dugaan politik uang dan ketidaknetralan aparatur dan Kepala Desa. ‘’Jangan hanya telepon dan SMS, tapi dilaporkan secara resmi. Bawakan dua alat buktinya,” katanya. (ula)

(Suara NTB/bug)

Masyarakat Diminta Pegawai DPPKD KSB Diduga Terima TKD Ganda Melapor ke Panwaslu

Saleh

(Suara NTB/arn)

Sekolah Diminta Rampungkan SPJ 2013

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

LAR Ditahan di Lapas Mataram Dari Hal. 1 Setelah melalui proses registrasi, wanita berkulit putih ini kemudian dibawa ke klinik Lapas untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai proses registrasi dan pemeriksaan kesehatan, tim jaksa dan penyidik KPK keluar dari Lapas.

Kepala Persatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPPLP) Lapas Mataram Purniawal, SH membenarkan sudah menerima pelimpahan tersangka Lusita Ani Razak. Pihaknya selanjutnya menahan Lusita di ruang tahanan khusus wanita. “Dia (Lusita) kita tempatkan di blok tahanan wanita,” kata Purniawal kepada wartawan seizin Kalapas Mataram, Hanibal, SH, MH. Sebagaimana ketentuan, pihaknya menerima penahanan Lusita selama 20 hari, sampai akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Lusita akan diperlakukan sebagaimana tahanan lainnya, khususnya narapidana dan tahanan wanita di lapas Kelas II A tersebut. ‘’Tadi sudah dilakukan pengecekan kesehatan, setelah selesai proses pemeriksaan kesehatan dan dipastikan kondisinya baik, kami langsung masukkan ke blok wanita,’’ terangnya.

LAR seperti diketahui publik, ditangkap di salah satu kamar hotel di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Sabtu Tanggal 14 Desember 2013 lalu saat menyerahkan uang kepada Subri, SH, MH yang saat itu menjabat sebagai Kajari Praya. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik komisi antirasuah itu, berhasil diamankan uang Rp 213 juta (dalam pecahan rupiah dan dolar) yang diduga tujuannya untuk memuluskan laporan dan proses penuntutan terhadap Sugiharta alias Along, yang dituduh menyerobot lahan milik PT. Pantai Aan. Juru Bicara KPK, Johan Budi yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa malam membenarkan penahanan LAR ke Lapas Mataram. ‘’Lusita (kasusnya) sudah naik ke penuntutan. Jadi tahanannya dipindah ke Mataram. Sementara untuk tersangka Subri, belum,’’ jelasnya singkat via telepon seluler.

Disidang di PN Mataram Dua tersangka yang tertangkap tangan oleh KPK terkait kasus suap, dipastikan akan disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Keduanya, Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH dan terduga penyuap Lusita Ani Razak.

Ketua Pengadilan Negeri Mataram H. Budi Susilo, SH, MH membenarkan rencana sidang untuk Lusita dan Subri. Pihaknya sudah mendapat pemberitahuan awal dari utusan Jaksa KPK beberapa waktu lalu. “Saya diberitaukan jaksa KPK akan ada pelimpahan Tanggal 27 Februari,” kata Budi Susilo. Perkara yang akan dilimpahkan atasnam Lusita Ani Razak.

Sementara ini pemberitahuan ke pihaknya hanya untuk persidangan Lusita, sedangkan untuk Subri, hanya permintaan perpanjangan penahanan. Sebelumnya Pengadilan memang mengeluarkan penetapan pehananan terhadap Subri, kali ini KPK meminta perpanjangan penahanan. ‘’Dan sudah saya tandatangani. Mengenai kapan pelimpahan Subri, saya belum dikasi tahu. Yang jelas, yang sudah pasti adalah persidangan untuk Lusita,’’ terangnya, Selasa (11/2).

Dalam rangka itu, pihaknya sedang mempersiapkan untuk hakim yang akan menyidangkan perkara Tipikor pertama dari KPK ini. Namun ada permintaan dari Jaksa KPK agar persidangan dilakukan setiap hari Jumat, dengan pertimbangan untuk hari lain jadwal sidang padat. Namun permintaan itu belum bisa dipenuhi, karena jumlah hakim yang terbatas. Setidaknya ada tiga hakim tipikor ad hoc dan tiga hakim karir. Sedangkan dirinya sudah tidak bisa memegang perkara Tipikor karena akan segera pindah tugas.

Hakim yang akan ditetapkan pun belum bisa dipastikan. “Saya belum mengeluarkan penetapan siapa hakim yang akan menyidangkan perkara ini,” terangnya. (ars)

Lusita Nyaman di Lapas, Siapkan 10 Pengacara Dari Hal. 1 Mengenakan baju motif putih dan selendang motif merah marun dengan kacamata tergantung didadanya, wanita berkulit putih ini tampak tanpa beban.

Tak menolak diwawancara, Lusita sedikit menjelaskan ihwal ia akhirnya berurusan dengan KPK dan ditahan di Lapas Mataram. “Saya ini kan terkait masalah kasus tanah di Selong Belanak (Lombok Tengah), perkaranya sudah berjalan, sekarang perdata, pidananya sudah selesai,” kata Lusita, menyinggung laporan tuduhan pemalsuan dokumen atas tanah di Selong Belanak dengan terlapor Sugiharta alias Along.

Saat hendak didokumentasikan gambarnya bersama tim kuasa hukum, Lusita pun tak mempersoalkan. “Silahkan saja foto, kan (wartawan) sudah datang,” ujarnya.

Kesan ramah dirasakannya ketika masuk pertama kali di pintu baja Lapas Mataram.

Lusita menyebut petugas yang menyambutnya ramah dan baik. “Sekarang saya ber-

sykur ada di sini, kenal dengan orang – orang baikbaik, petugasnya ramah – ramah,’’ ujarnya.

Terkait pehananan itu, ia mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Ia akan patuh pada proses hokum dan bahkan sejak awal, dari tahapan penyidikan,sampai dengan pelimpahan ke jaksa KPK, termasuk dibawa ke Lapas Mataram untuk persiapan persidangan. “Saya ikuti aturan saja,” sambungnya.

Mengenai persiapan menjelang sidang, Lusita memastikan tidak ada persiapan khusus. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum dari Jakarta. ‘’Kami ada 10 orang sebagai kuasa hukum ibu,’’ kata pengacara Lusita, Farid Hasbi. Dr. Susilo Ari Wibowo, SH, MH disebutnya sebagai Ketua Tim Pengacara. “Tidak ada persiapan apa – apa, nanti dalam persidangan, baru kita akan membuka materi pembelaan,” kata Farid Hasbi. (ars)

Larang Rayakan Valentine Dari Hal. 1 “Dampak yang muncul lebih ke hal-hal negatif. Ekspresi kasih sayang tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang melanggar agama. Saya apresiasi Pemda lain, seperti Kota Mataram (yang mengeluarkan larangan). Bersama Pak Bupati, akan kita bicarakan untuk mengeluarkan surat edaran supaya anak-anak, terutama siswa sekolah tidak terpengaruh valentine dengan cara negatif,” ungkap Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH, MH, di ruang kerjanya, Selasa (11/2).

Wakil Bupati mengatakan, Hari Valentine yang banyak dirayakan oleh sebagian kalangan dapat difilterisasi di kalangan anak muda. Ia pun meminta, peran orang tua, guru sekolah dan semua pihak untuk bersamasama mencegah virus valentine yang biasa menjalar kalangan anak muda yang lugu dan polos.

“Tidak ada yang melarang tidak memperingati, lagi pula ini budaya siapa kita tidak tahu. Anak muda supaya tidak usah memperingati karena kasih sayang bisa ditunjukkan setiap hari,” ujarnya.

Pada prinsipnya tegas Najmul, Pemda KLU tidak akan mendukung perayaan hari Valentine. Cukup banyak referensi yang dijadikan alasan atas sikap menolak Hari Valentine di KLU

itu. Salah satunya, kata Najmul, perayaan Hari Valentine di daerah lain memiliki dampak negatif bagi kalangan remaja.

Dalam satu momen di Bali, Najmul yang hadir sebagai undangan sekaligus penceramah bertemu dengan pejabat setempat. Fakta dan data mengejutkan disampaikan oleh pejabat setempat, di mana hanya terdapat dua momen kondom laris manis.

“Dua hari di mana kondom laris manis adalah pada malam valentine dan malam tahun baru. Data riil di KLU kita tidak tahu, yang jelas gejala ini mulai muncul. Sebagai daerah berkembang, KLU tentu tidak lepasdaripengaruhperkembangan zaman,” paparnya.

Khusus di kalangan anak sekolah, Bupati dan Wakil Bupati, akan mengeluarkan edaran kepada sekolahsekolah melalui dinas terkait.

Bahwa remaja yang berstatus siswa dan mahasiswa dilarang untuk merayakan valentine. “Guru harus bicara, orang tua juga harus bicara bahwa Valentine ini bukan budaya kita. Diperingati pun tetap salah, karena tidak sesuai dengan standar nilai budaya dan agama,” pungkas Najmul. (ari)

Halaman 5

Kiprah Farouk Muhammad di DPD (1)

Torehkan Banyak Prestasi, Aktif Perjuangkan NTB Mataram (Suara NTB) Selama empat tahun duduk di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili NTB, Prof.

Dr. Farouk Muhammad menorehkan banyak prestasi. Mulai dari memimpin alat kelengkapan DPD RI hingga aktif memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) di NTB. DPD adalah lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif mewakili kepentingan daerah, di samping DPR yang mewakili rakyat melalui keterwakilan partai politik.

DPD dibentuk pada 2004 sesuai amanat amandemen konstitusi keempat sebagai respon dari tuntutan reformasi nasional, yang antara lain menuntut adanya check and balances dalam tata kelola pemerintahan negara RI. Tugas dan kewenangan DPD adalah mengajukan usul dan ikut membahas RUU terkait kepentingan daerah, melaksan-

akan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu serta memberikan pertimbangan bagi penyusunan RUU APBN dan mengawasi pelaksanaannya.

Di lembaga inilah, sejak tahun 2009 silam, Prof. Dr. Farouk Muhammad mengabdikan dirinya.

Pada awal masa sidang DPDRI tahun 2009-2010, ia terpilih sebagai Ketua Komite I DPD-RI memimpin 31 Anggota DPD-RI lainnya yang mewakili provinsi masing-masing. Komite I adalah salah satu alat kelengkapan utama DPD-RI yang membidangi lingkup tugas otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah serta antardaerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pemukiman dan kependudukan; pertanahan dan tata ruang; politik, hukum dan HAM. Selama memimpin Komite I dan juga selaku Anggota Komite I sampai dengan tahun 2013 ini, Prof. Dr. Farouk Muhammad telah memberikan

kontribusi pemikiran dan berperan aktif menjadi Ketua Tim Kerja (Timja) dalam pembahasan-pembahasan, antara lain: RUU Pemda, RUU Desa, RUU Pilkada, dan RUU Administrasi Pemerintahan.

Di samping itu, juga memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Keamanan Nasional, RUU Intelijen, RUU Penanganan Konflik Sosial serta Masyarakat Hukum Adat.

Dalam hal pengawasan berperan aktif dalam pengawasan Agraria, Kepegawaian, Kependudukan, HAM, Tata Ruang, dll.

Perjuangan dan kerja-kerja politiknya yang juga sangat strategis dan penting tercatat dalam momen bersejarah mengawal Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa dan Kabupaten Lombok Selatan dalam bentuk Pandangan dan Pendapat DPDRI atas DOB Provinsi Pulau Sumbawa dan Kabupaten Lombok Selatan yang diputuskan

(Suara NTB/ist)

TAWARKAN KONSEP - Dalam Rapat Kerja RUU Pilkada dengan Komisi II DPR-RI dan Menteri Dalam Negeri, Farouk Muhammad menawarkan konsep pemilihan Bupati/Walikota oleh DPRD, yang kemudian didukung oleh Pemerintah dan beberapa fraksi. pada sidang paripurna DPD-RI tanggal 12 Juli 2012.

Sampai dengan saat ini, senantiasa terus mempererat

hubungan kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI dalam mengawal proses pembahasannya. (aan/*)

Spesies Langka, Penyu Hijau dan Pohon Gaharu Lombok Dilindungi Mataram (Suara NTB) Dua spesies hewan dan tumbuhan langka dari Pulau Lombok dilindungi Pemerintah Indonesia. Spesieshewanlangkaituadalahpenyu hijau yang ditemukan di perairan sekitar kawasan hutan Sekaroh, Lombok Timur. Sementara spesies tumbuhan yang tergolong langka yang ada di kawasan Gunung Rinjani Lombok adalah pohon gaharu.

Hal tersebut dikatakan Kepala

DinasKehutananNTB,Ir.AndiPramaria, M.Si dikonfirmasi Suara NTB,diMataram.‘’DiIndonesiaitu, penyu hijau itu sudah masuk appendix satu, sudah betul-betul dilindungi. Sementara pohon gaharu Lombok itu masuk appendix dua.

Walaupun di daerah kita banyak pohon gaharu tetapi di tingkat nasional itu sudah tergolong yang sudahlangka,’’terangnya.

Ia mengatakan, habitat

penyu hijau di Indonesia ditemukan di beberapa di tempat. Namun, katanya, penyu hijau masih ditemukan dalam jumlah besar di sekitar perairan Gili Sunut yang masuk dalam kawasan hutan Sekaroh Lombok Timur.

Dijelaskan, penyu hijau (CheloniaMydas)sebagaihewanyangterancam punah dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

Tuan Rumah HPN 2015, NTB Harus Siapkan Anggaran Rp 6 Miliar Mataram (Suara NTB) Tahun 2015 mendatang, NTB sangat berharap cukup besar untuk bisa menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN). Penentuan suatu daerah menjadi tuan rumah akan ditentukan dalam Rakernas Siwo PWI pada Mei mendatang. Jika ditetapkan menjadi tuan rumah HPN, NTB harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6 miliar.

Demikian dikatakan Kepala Biro Administrasi Kesra Setda NTB, H. Suhaimi, SH, Selasa (11/2) siang kemarin di Mataram. Ia mengatakan, penetapan NTB sebagai tuan rumah HPN 2015 belum diterima dalam bentuk surat. Namun, sekitar 80 persen provinsi di Indonesia sudah menyetujui NTB sebagai tuan rumah. “Sebelum penentuan tuan rumah akan dilaksanakan Rakernas Siwo PWI bulan Mei di Senggigi. Penyelenggaraan itu menjadikan salah satu dari pnentuan tuan rumah HPN 2015,”katanya.

Suhaimi mengatakan, dalam HPN 2014 yang bertempat di Bengkulu, Minggu, 9 Februari lalu, dirinya mendampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin menghadiri acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri tersebut. Dikatakan, Wagub meminta supaya pelaksanaan Rakernas SIWO PWI yang akan berlangsung di Senggigi Lombok Barat pada Mei mendatang harus berjalan baik.

Pasalnya itu menjadi penilaian, NTB ditunjuk menjadi tuan rumah HPN 2015 mendatang.

Ia menambahkan, dari segi

(Suara NTB/ist)

HADIR - Wakil Gubernur H. Muh. Amin didampingi Kepala Biro Administrasi Kesra Setda NTB H. Suhaimi menghadiri HPN di Bengkulu, Minggu (9/2) lalu. dukungan Pemprov NTB sebagai bentuk keseriusan menjadi tuan rumah HPN 2015, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah bersurat secara resmi kepada PWI Pusat. Sebagai bentuk keseriusan itu juga katanya, Gubernur NTB yang di wakili Wagub menghadiri puncak peringatan HPN 2014 di Bengkulu.

“Dukungan anggaran, dengan dikeluarkannya rekomendasi gubernur bahwa NTB siap sebagai tuan rumah tentunya pemerintah provinsi siap,”terangnya.

Hasil kalkulasi jika melihat keutuhan anggaran dalam pelaksanaan HPN 2014 di Bengkulu sedikitnya harus disiapkan anggaran sekitar Rp 6 miliar.

“Dari hasil komunikasi PWI dengan provinsi penyelenggara (Bengkulu) paling tidak Rp 6 miliar,”sebutnya.

Untuk menjadi tuan rumah

HPN, kata Suhaimi ada saingan dari daerah lain. Disebutkan, Provinsi Riau berminat kembali menjadi tuan rumah HPN 2015.

Namun, katanya, perlu pemerataan daerah yang menjadi tuan rumah. Jika tahun ini dilaksanakan di Indonesia bagian barat maka diharapkan tahun mendatang dilaksanakan di Indonesia bagian tengah dan timur.

Menurutnya, dengan diselenggarakannya HPN di NTB maka akan memiliki dampak yang signifikan. Paling tidak dengan kedatangan Presiden pada setiap peringatan HPN, maka dukungan anggaran dari kementerian untuk perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya akan datang ke NTB. Selain itu, berbagai potensi yang ada di NTB akan terekspose baik oleh media nasional dan internasional. (nas)

Mediasi Tertunda, Disesalkan Penggugat Tidak Hadir Dari Hal. 1 Sutarno akhirnya memutuskan membuka sidang di ruang mediasi lantai dua gedung Pengadilan Negeri kelas IIA Mataram itu. Kursi hanya diisi Tim Pengacara Suara NTB Dr. Umaiyah, SH, MH dan Suluh Utomo, SH dan Penanggung Jawab Suara NTB H. Agus Talino sebagai principal tergugat. Sementara bangku kuasa hukum penggugat dan Giovanni Ardizzon sebagai principal penggugat tampak kosong.

Sutarno dalam penjelasan singkatnya, mengatakan, penggugat Giovanni sebagai principal tidak hadir bersama tim kuasa hukumnya. “Sampai den-

gan waktu yang disepakati, penggugat principal dan kuasa hukumnya tidak hadir, sehingga sidang ini saya tunda minggu depan,” kata Sutarno. Ia menginformasikan, penggugat sampai dengan sidang dibuka tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Terhadap penggugat yang tidak hadir, pihaknya tidak lagi tergantung dengan kesepakatan, melainkan melayangkan surat resmi. “Kami akan menyampaikan surat resmi kepada penggugat dan principalnya untuk hadir kembali minggu depan,” sambung Sutarno.

Kuasa hukum Suara NTB, Dr. Umaiyah, SH,MH usai sidang mengaku kecewa dengan

ketidakhadiran kubu penggugat. Sebab pihaknya sudah proaktif untuk hadir dalam sidang dengan agenda mediasi tersebut sesuai kesepakatan.

“Kalau dalam hukum acara, mestinya penggugat yang lebih aktif. Kita sebagai tergugat sudah proaktif hadir jam 09.00 Wita, penggugat juga sudah sepakat itu, tapi sampai dengan 09.30 Wita (penggugat) justru tidak hadir,” katanya.

Dipertegasnya, sesuai dengan penyampaian hakim, jika penggugat tidak hadir berturut- turut secara patut, maka hakim mediator akan mengambil sikap terkait perkara gugatan perdata ini. (ars)

Dua WNA Dideportasi, Giovanni Ardizzon Masih Dicari Dari Hal. 1 David yang diketahui tinggal di Jalan Raya Senggigi, Senteluk, Batu Layar, diduga melanggar ketentuanizintinggal.“Diasudahdua tahun overstay, sehingga kami tangkap. Dalam beberapa kali upaya penangkapan, dia selalu lolos dan baru 5 Februari lalu bisa kami tangkap,’’ terangnya, didampingi Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, M. Indra.

Sedangkan WNA asal Malaysia, Nur Fazila Wati Binti Nurdin, tercatat overstay setahun. Nur Fazila adalah ibu rumah tangga pemegang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

Keduanya melanggar ketentuan pasal 76 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011. “Setiap orang asing pemegang izin ting-

gal yang sudah berakhir masa tinggalnya dan masih berada di wilayah Indonesia 60 hari, sudah harus dikenakan tindakan keimigrasian, jadi mereka dideportasi,” tegas Kepala Imigrasi.

Saat ini terhadap ke dua WNA itu ditahan dan dimasukkan di ruang Detensi di kantornya, sambil dilakukan persiapan pendeportasian ke negara masing – masing.

Ditanya terkait keberadaan Giovanni Ardizzon, warga negara Italia, pihaknya memang sudah berusaha melakukan pencarian ke beberapa titik di Lombok. Giovanni juga sudah dicari di Sekotong, juga hasil pencariannya nihil. “Menurut laporan tim saya, dia terakhir terlacak masuk melalui BIL Tahun 2011. Hingga saat ini belum ada data masuk,” terangnya. Namun bisa saja Gio-

vanni menurutnya masuk melalui Keimigrasian daerah lain. ‘’Tapi kalau dia pemegang Kitas di Bali, tidak boleh bekerja di sini (Lombok, red),’’ terangnya.

Mengenai tindakan terhadap Giovanni, pertama yang dilakukan pihaknya dari segi keimigrasian mengecek dulu keberadaannya.

Jikaditemukan,akandiperiksaterkait dokumen keimigrasiannya.

“Izin tinggalnya di mana, dia masuk dengan apa,” terangnya.

Sebenarnya, kata dia, statusnya legal jika izin tinggalnya masih berlaku. Sehingga pada saatnya ada pemeriksaan nanti, bisa menunjukkan dokumen izin tinggal yang berlaku (tidak mati), maka dinyatakan sah.

“Tapi semua itu akan jelas jika sudah kami lihat dokumennya,” terangnya. (ars)

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) dan penyu hijau masuk dalam status appendix 1.

Sementara itu, terkait dengan spesies tumbuhan gaharu, kata Andi ditemukan di sekitar Gunung Rinjani seperti di wilayah Pusuk dan Senaru Lombok Utara. Saat

ini, dikembangkan bibit pohon gaharu pada lahan seluas 30 hektar di kawasan tersebut. ‘’Kita jadikan itu sumber benih. Karena orang mengambil dari alam, ditebang. Lama-lama kan habis. Siapa yang membudidayakan., sumbernya dari mana. Nah itulah kita punya sumber benih. Di Senaru juga ada pusat pengembangan gaharu,’’ jelasnya. (nas)

Alfamart Bangun Jembatan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Warga Kampung Pelepok, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), kini bisa lega.

Pasalnya , jembatan bambu yang selama ini digunakan untuk menghubungkan desa itu, kini telah diganti menjadi jembatan permanen sehingga layak digunakan.

Pembangunan jembatan di Kampung Pelepok merupakan inisiatif Yayasan Relawan Kampung Indonesia (YRKI) bekerja sama dengan perusahaan ritel nasional, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), pengelola Alfamart Alfamidi untuk membantu dalam pengadaan infrastruktur berupa jembatan bagi masyarakat.

Jembatan Alfamart diresmikan langsung penggunaanya oleh General Service Manager Alfamart Bali Lombok, Arie Murjono, Selasa (11/02). Jembatan tersebut. merupakan jembatan ke lima yang dibangun pada Program Jembatan Masa Depan.

Program Jembatan Masa Depan merupakan bentuk kontribusi pelanggan dan swasta untuk berperan serta membangun infrastruktur yang menjadi penghubung, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman.

Menurut Ketua YRKI Arif Kirdiat, warga di Kampung Pelepok membutuhkan jembatan permanen karena jembatan bambu yang digunakan saat ini tidak aman untuk digunakan karena kondisinya yang rapuh .

Padahal, anak-anak sekolah dan para petani sering menggunakan jembatan ini. Dalam kondisi hujan, jembatan menjadi lebih berbahaya untuk digunakan.

Darma (56), salah satu warga menyambut baik permbangunan jembatan di Kampung Pelepok, karena ke depannya warga dapat beraktivitas dengan merasa aman. ‘’Kami sekarang jadi lebih tenang, karena jembatan sudah dibangun. Anak-anak bisa lebih cepat sampai ke sekolahnya.

Kami bersyukur ada pihak-pihak yang turun tangan langsung melaksanakan perbaikan. Warga di sini juga ikut bergotongroyong membangun jembatan” ujarnya. YRKI yang ditunjuk oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk bertanggung jawab mulai dari memberikan usulan lokasi, perizinan dari warga dan pemerintah daerah sampai pelaksanaan pembangunan jembatan.

Sebelumnya, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk bersama YRKI telah membangun empat jembatan yang terletak di Desa Mekarjaya Kabupaten Lebak Banten, Dusun I Desa Rawa Selapan Kecamatan Candi Puro Lampung Selatan, Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan di Desa Wadas Kecamatan Kajoran, Magelang serta akan dilanjutkan pembangunan jembatan di desa lainnya.

“Dalam menjalankan kegiatan sosial, tentunya kami akan mengutamakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Oleh karena itu ke depannya kami bersama Yayasan Relawan Kampung Indonesia berencana membangun jembatan di daerah lainnya,” tandas Arie.

Kegiatan sosial ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana kepedulian melalui toko-toko Alfamart dan Alfamidi periode pada 1 November sampai 15 Desember 2013. (her)

(Suara NTB/her)

DIRESMIKAN - Pose bersama saat peresmian jembatan di Pelepok oleh General Service Manager Alfamart Bali Lombok, Arie Murjono.

Pemprov Lanjutkan Pembangunan RSUP NTB Dari Hal. 1 Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan dalam APBD 2014, Pemprov NTB memprioritaskan penyelesaian RSUP Dasan Cermen dengan menganggarkan dana sekitar Rp 146 miliar supaya RSUP yang ada saat ini operasionalnya bisa dipindah ke Dasan Cermen.

Dikatakan, Pemprov NTB memprioritaskan penyelesaian pembangunan RSUP Dasan Cermen. Sesuai hasil peninjauan dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), suatu rumah sakit belum boleh dioperasikan un-

tuk pelayanan secara menyeluruh jika belum memiliki fasilitas Instalasi Bedah Central (IBC), Intensive Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

Untuk itu, pada tahun 2014, pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 146 miliar untuk pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut. Dengan demikian, diharapkan RSUP Dasan Cermen bisa beroperasi pada akhir 2014 mendatang. Selain, RSUP Dasan Cermen, beberapa proyek strategis juga akan menjadi prioritas Pemprov NTB untuk dituntaskan pada 2014 mendatang seperti Islamic Center (IC) NTB. (nas)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Halaman 6

Malapraktek Pendidikan Selektif Terbitkan Izin PEMBANGUNAN di Kota Mataram harus diakui memang cukup pesat. Ini salah satunya terukur dari semakin maraknya pembangunan fisik. Seperti halnya pembangunan ruko atau rumah toko, kini sudah merambah hingga ke lingkungan-lingkungan.

Memang arah kebijakan Pemkot Mataram adalah menjadikan Mataram sebagai kota yang berorientasi pada sektor jasa perdagangan.

Meskipun begitu, bukan berarti kran IMB (Izin Mendirikan Bangunan) harus dibuka selebarlebarnya. Walaupun bantahan kerap dilontarkan Pemkot Mataram dan mengklaim diri bahwa semua izin yang diterbitkan telah sesuai prosedur dan mekanisme.

Sebetulnya masalahnya bukan terletak pada prosedur maupun mekanisme, tetapi pada kebutuhan akan ruko itu sendiri. Seharusnya ada kajian yang jelas berapa sesungguhnya ruko yang dibutuhkan, dengan membandingkan rasio jumlah penduduk di sekitar ruko. Yang terjadi sekarang, pemberian izin terkesan mengabaikan kajian-kajian tersebut.

Lihat saja menjamurnya ruko di Kota Mataram. Bahkan jarak satu ruko dengan ruko lainnya bisa sangat dekat sekali. Memang tidak dipungkiri hadirnya ruko juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di masyarakat.

Misalnya perkantoran atau perumahan yang baru di bangun. Tetapi sekarang, ada kecenderungan, pembangunan ruko tidak lagi memperhitungkan rasio kebutuhan masyarakat.

Bahkan para pemodal besar, sudah menguasai hampir seluruh lahan-lahan strategis di Kota Mataram. Tujuannya tidak lain untuk membangun ruko. Hal ini nampak dari jumlah ruko yang dibangun mencapai puluhan lokal. Para pemodal rupanya mengincar investasi di bidang pembangunan ruko. Selanjutnya ruko-ruko itu, ada yang disewakan adapula yang dijual.

Tetapi tidak jarang pula, ruko yang sudah dibangun justru tidak ada yang memanfaatkannya. Hal ini sebetulnya menjadi gambaran betapa pemerintah daerah harus benar-benar selektif ketika akan menerbitkan izin. Pemkot Mataram misalnya, tidak bisa mengelak dari fakta bahwa tren penerbitan IMB dari tahun ke tahun terus meningkat. Bayangkan, tahun 2013 lalu, KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) memfasilitasi penerbitan 2.030 IMB. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2012 lalu yang penerbitan IMB-nya sekitar 1.784 IMB. Jelas sekali dalam hal ini, Pemda gagal mengendalikan laju pembangunan. Kalau sikap ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin, wajah Kota Mataram beberapa tahun ke depan akan menyerupai kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya yang dipadati bangunan-bangunan beton. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada makin menyusutnya daerah resapan dan ancaman banjir menjadi kian dekat. Karenanya, Pemkot Mataram harus lebih selektif lagi dalam menerbitkan izin. Sebab kalau tidak ada kehati-hatian dari pemegang kebijakan, maka dampak negatifnya seperti banjir akan dirasakan oleh seluruh masyarakat kota ini. (*)

STASIUN RADIO

endahuluan Pendidikan menjadi tolok ukur kualitas SDM, semakin tinggi tingkat pendidikan seuatu negara maka semakin baik peradabannya. Di negara dengan kualitas pendidikan nomor 1 dunia seperti Finlandia, mewajibkan pendidikan dasar sampai 12 tahun.

Dukungan kualitas pendidik dan sarana prasarana sangat memadai.

Jika di Finladia, pengajar di tingkat PAUD saja bergelar doktor dan profesor, maka bisa dibayangkan bagaimana di tingkat lanjutan. Namun yang lebih menarik justru, pendidikan di negara tersebut tidak mengenal kasta atau golongan atau ekslusivitas, yang muncul adalah pelayanan kepada para siswa berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya.

Pendidikan di negara kita tentunya sedang dalam proses meninggalkan sekat atau batas antara si kaya dan si miskin. Proses penghilangan batas ini merupakan desakan dari masyarakat untuk mengedepankan sebuah pendidikan anti diskriminasi. Pendidikan yang benar-benar terbuka untuk semua golongan dan kasta. Pendidikan yang melindungi dan melayani anak didik sesuai dengan kebutuhan dan karaktersitik siswanya. Model pendidikan seperti ini, yang cenderung jarang diketemukan. Coba cermati, dengan perkembangan sekolah-sekolah berjuluk “sekolah elite� sekolah akselarasi, sekolah “bergengsi�. Tipe sekolah tersebut yang mulai menjamur, meskipun telah dihilangkannya sekolah berlabel SBI atau RSBI. Sekolah merupakan organisasi sosial, jadi orang-rang yang ada didalamnya haruslah berparadigma pikir sosial. Sosial bermakna masyarakat, mengutamakan layanan kepada masyarakat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Berpikir sosial berarti berpikir kebaikan bukan untung rugi atau kalah-menang. Karena sebuah pranata sosial maka interaksi pembelajaran yang muncul dalam sekolah harus sangat kental dengan kebersamaan, kerja sama, gotong royong dan kehangatan sebuah keluarga.

Bagaimana dengan semangat sosial yang ada saat ini di sekolah kita, justru berbalik dengan kenyataan sekarang. Sekolah menjadi ladang subur bagi tumbuhnya bibit-bibit kekerasan, kebencian, individualistis dan persaingan tidak sehat. Kekerasan sekolah dalam setiap MOS, misalnya selalu membawa korban kematian anak bangsa. Maraknya tawuran antarsekolah merupakan bukti kekerasan dan kebencian justru muncul

Oleh :

Agus Sadid, M.Pd

(Ketua IPABI NTB, Pemerhati Pendidikan tinggal di Jurumapin-Buer)

di sekolah. Bahkan kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di sekolah, melibatkan peran guru. Bukan hanya itu, penjualan atau peristiwa trafficking justru oknum guru yang banyak terlibat. Anomali pendidikan yang terjadi saat ini semakin menguatkan bahwa pendidikan kita sedang sakit, kapan sembuhnya?

Tidak ada seorang pakarpun yang mengetahuinya? Karena sakitnya pendidikan kita merupakan lingkaran setan yang tidak dapat diurai mana ujung dan pangkalnya.

Malapraktek Malapraktek bermakna kesalahan, kejahatan, kekeliruan dan salahpenanganan. Istilah malapraktek mungkin banyak terjadi di dunia kedokteran, yang berdampak merugikan kepada pasiennya. Apakah malapraktek dapat terjadi di dunia pendidikan? Sangat bisa terjadi, bahkan sekarang dengan kasat mata malapraktek pendidikan sedang terjadi.

Malapraktek pertama yaitu sistem pemilahan siswa, yaitu membuat kluster siswa berdasarkan ranking/ peringkat atau kecerdasannya.

Kasus ini hampir dilakukan oleh sekolah dari SD sampai SMA. Pengklusteran siswa berdasarkan ranking atau kecerdasan, merupakan kesalahan sekolah yang dampaknya akan semakin menguatkan siswa pintar dan bodoh. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan UUD RI tahun 1945, bahwa pendidikan adalah untuk mencerdaskan semua bangsa, bukan mencerdaskan segelintir orang. Ingatlah praktik pengklusteran siswa juga akan menguatkan ego siswa tersebut, menposisikan sebagai siswa yang lebih karena kecerdasanya.

Malapraktek kedua adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, pendekatan berdasarkan klasikal bukan berdasarkan perbedaan kemampuan individu (differential learning approach). Menyamakan cara mengajar untuk siswa dengan kondisi lambat belajar dengan siswa yang cepat, yang saat ini nayat terjadi di sekolah, sama sekali bertentangan dengan HAM dan UU Perlindungan Anak. Anak berhak mendapatkan perlakukan yang sama dalam pembelajaran , membelajarkan anak sesuai dengan kecepatan belajar dan kebutuhannya. Siswa yang lambat tentunya membutuhkan program remedial khusus sedangkan siswa yang cepat membutuhkan program pengayaan (enforcement). Tindak pembelajaran

kepada siswa dengan kemampuan baik kognitif, skill dan minat-kemampuan yang berbeda, merupakan tantangan bagi guru untuk bagaimana mengeluarkan semua (releasing) kecerdasan siswa sebagaimana Howard (2001) menyebutkan tentang kecerdasan majemuk (multiple intelegencies).

Malapraktek ketiga yaitu kegiatan pengenalan sekolah atau kampus yang sarat dengan muatan kekerasan. Dengan berlindung di balik senioritas, kedisiplinan dan semangat korps, tindak kekerasan menjadi jalan yang terbaik untuk menanamkan kepada para siswa/ mahasiswa baru, terlebih pada sekolah dengan semi-militer seperti sekolah taruna, sekolah pelayaran, sekolah penerbangan. Kekerasan hanya akan membentuk mental siswa yang keras dan brutal. Siswa/ mahasiswa yang identik dengan intelek dan ilmiah justru hilang nalar dan kemampuan ilmiahnya dalam menganalisa suatu masalah, kekerasan yang ditonjolkan di sekolah telah menutup kesadaran dan rasional anak.

Malapraktek keempat adalah menghilangnya mata pelajaran Budi Pekerti atau Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini tidak bisa diselipkan atau diintegrasikan kepada mata pelajaran lainnya, jadi haruslah berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu. Bagaimana anak sekaarang menjadi cenderung lemah budi pekerti, tidak berkarakter dan melakukan tindakan amoral, karena memang anak tidak mendapatkan pelajaran moral atau budi pekerti. Karakter pada hakekatnya berbicara tentang baik dan buruk. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada semua orang, mengakui perbedaan pendapat, suku dan agama. Pengetahuan tersebut haruslah menjadi satu pelajaran yang berdiri sendiri, bukan ditumpangkan atau diselipkan atau dicantolkan.

Memang kita semua menjadi salah kaprah, bahwa kita menghendaki anak-anak kita berkarakter dan berbudi pekerti luhur, tetapi pelajaran tentang itu tidak ada, sehingga para gurupun meraba-raba dalam proses pembelajarannya.

Malapraktek kelima adalah sekolah belum mampu menumbuhkan budaya akademik, kultur ilmiah dan kebiasaan bernalar. Kultur akademik belum mampu ditumbuhkan oleh sekolah karena memang sekolah belum menciptakan kultur tersebut.

Budaya lisan dan ngobrol kesana-kemari sangat nyata ditunjukan olen para

STASIUN RADIO

guru, sehingga anakpun menjadikan perilaku guru sebagai panutan. Sangat sedikit para guru yang menunjukan kebiasaan membaca atau menulis disekolah, melakukan seminar hasil kajian atau penelitian guru dan siswanya. Kultur demikian, masih jauh api dari panggang, dan sudah saatnya gerakan membaca, menulis dan riset di sekolah harus digalakkan.

Kesimpulan Malapraktek tidak hanya terjadi di dunia kedokteran, tetapi juga di dunia pendidikan. Dalam UU Sisdiknas kita memang tidak mengatur sanksi terhadap malapraktek pendidikan, karena delik aduan malapraktek pendidikan masuk dalam ranah pidana. Contohnya kasus tawuran, kekerasan saat MOS, pelecehan seksual, dan itupun yang diberikan hukuman adalah individu atau pelaku bukan lembaga sebagai sebuah organisasi. Saatnya kita semua peduli kepada pendidikan melalui tindakan nyata kita untuk mengurangi bahkan menjauhi malapraktek. Anak haruslah menjadi tujuan utama, memberikan pendidikan yang ramah, bermartabat, anti diskriminasi dan memberikan yang terbaik kepada anak, merupakan tindak pembelajaran yang berkontribusi positif terhadap kelahiran generas-generasi muda yang cerdas kompetitif.

Target beroperasi tahun ini, pemprov lanjutkan pembangunan RSUP NTB Masyarakat menanti realisasinya

*** Satpol PP ancam tutup hotel belum berizin Jangan sekadar mengancam

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Stok Semen Limit

Distributor Dinilai Mulai Berulah

Sosialisasikan Keaslian Uang Rupiah JAJARAN Bank Indonesia (BI) Mataram, Selasa (11/2), menggelar sosialisasi mengenai ciri –ciri keaslian uang rupiah kepada puluhan unsur Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sosialisasi dipimpin langsung Deputi Pimpinan BI Mataram, Hobby Krisnawan W, serta beberapa jajarannya.

Kepada wartawan di sela-sela sosialisasi, Hobby menekankan KLU sebagai daerah berkembang, bukan tidak mungkin akan menjadi sasaran oknum untuk mengedarkan uang palsu (upal). Terlebih lagi, KLU memiliki daerah yang cukup luas dari Pemenang hingga Bayan, dengan karakteristik masyarakat di wilayah pelosok lebih senang cash and carry.

“Paling tidak kita memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Ini merupakan salah satu tanggung jawab Bank Indonesia untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar uang rupiah asli mudah dikenali. Dengan ciri-ciri keaslian itu, setidaknya masyarakat diharapkan dapat membedakan uang rupiah asli dengan uang palsu,” ujar Hobby.

Menurut Deputi, Kabupaten Lombok Utara sejauh ini dikenal sebagai daerah yang masih dalam proses pembangunan.

Dalam aspek ini, jumlah uang beredarnya akan lebih banyak dari transaksi normal sebelum KLU definitif. Oleh karenanya, BI sebagai langkah awal lebih dulu menyasar unsur Bendahara SKPD agar mengenal dan memahami ciri-ciri fisik uang asli sebagai alat pembayaran.

KLU yang secara bersamaan dengan daerah lain dalam tahapan proses politik Pilcaleg, Deputi menyadari jumlah transaksi yang akan meningkat. Terkecuali di KLU tidak memiliki basis industri dan produksi yang dapat menyuplai alat-alat peraga kampanye dan atribut parpol, maka peredaran uang dinilai normal pada aspek investasi pemerintah (pengerjaan proyek).

“Peningkatan uang belum kita pelajari apakah peningkatan transaksi akan berdampak pada inflasi atau pertumbuhan ekonomi di KLU. Aspek politik jelas berpengaruh, dan mudah-mudahan uang palsu tidak beredar, karena money politic juga tidak dibolehkan. Tetapi paling tidak, kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengantisipasi peredaran uang palsu,” sambungnya.

Hobby bahkan mengajak unsur media di Lombok Utara, agar sosialisasi mengenai keaslian uang rupiah asli ini diperbanyak. Terutama karena BI belum dapat menjangkau kawasan pariwisata Tiga Gili dengan tingkat peredaran uang per harinya sangat tinggi. “Teman – teman media di sini, silakan ajukan proposal untuk menggelar sosialisasi seperti ini, dan kami siap memfasilitasi, karena untuk masuk ke Tiga Gili, BI belum punya akses,” imbuhnya. (ari) Hobby Krisnawan W (Suara NTB/ari)

MADU

(Suara NTB/bul)

TERA ULANG - Petugas dari Balai Kemetrologian sedang memeriksa dan menera ulang timbangan yang digunakan pedagang di pasar tradisional, Selasa (11/2).

Banyak Timbangan Pedagang Tak Sesuai Standar Mataram (Suara NTB) Hasil penertiban sementara di beberapa pasar tradisional, diketahui masih banyak timbangan (dacin) yang digunakan pedagang tak sesuai standar. Badan Metrologi masih melakukan penyisiran di beberapa pasar lainnya sebagai agenda rutin.

“Metrologi lakukan uji. Kalau timbangan tidak sesuai standar, maka dilakukan reparasi disesuaikan lagi dengan standar metrologi,” sebut Kasi Neraca dan Timbangan, Balai Metrologi pada Disperindag Provinsi NTB, Hariyono, di sela-sela kegiatan tera ulang di pasar Cemara, Mataram, Selasa (11/2).

Khusus di kota Mataram, ada beberapa pasar yang sudah dilakukan penertiban dan tera ulang ini, di antaranya pasar Kebon Roek, ACC, Pagesangan, Karang Sukun dan dalam dua hari ini pasar Cemara. Beberapa pasar besar lainnya yang belum tersentuh akan ditertibkan kembali.

Terkecuali pasar Rembiga dan pasar Getap.

Dari temuan itu, diketahui masih banyak timbangan yang belum sesuai. Entah karena disengaja oleh pedagang atau mungkin karena akses yang belum dipahami oleh pedagang.

Mengenai adanya kemungkinan main “kucingkucingan” pedagang dengan petugas Metrologi, Hariyono menyebut dalam setiap operasinya setiap tahun, ada pemberitahuan langsung yang disampaikan melalui kepala pasar.

“Bentuknya surat, nantinya kepala pasar yang akan mengimbau kepada seluruh pedagang untuk ditera ulang timbangannya. Kalau ada yang sengaja menyembunyikan timbangannya, biasanya ada denda yang diberlakukan, dua persen dari

Hortikultura Sembalun akan Penuhi Kebutuhan Hotel Berbintang di NTB Mataram (Suara NTB) Kawasan Sembalun, Lombok Timur (Lotim) dijadikan sebagai area pengembangan kawasan agribisnis hortikultura organik

KACAMATA

BATIK

PENGOBATAN

TRAVEL

jasa retribusi per bulan,” katanya.

Bahkan, untuk mengefektifkan kegiatan yang dimaksudnya ini, sebelum dilakukan tera ulang, ada kerjasama dengan pihak Pol PP untuk menyisir seluruh timbangan yang digunakan pedagang untuk ditera kembali.

Untuk mempermudah akses masyarakat pedagang (pemilik timbangan), Hariyono menyebut pihak Metrologi sebenarnya sudah menyiapkan layanan langsung kepada pedagang yang menginginkan jasa reparasi timbangan. Tetapi efektifnya ia sebutkan, petugas harus mendatangi langsung semua pasar tradisional.

Tera ulang ini mencakup kesesuaian mata timbangan, dengan massa yang diukur. Pengukuran juga dilakukan komplit dari berat tiga kilogram hingga sepuluh kilogram.

“Kita gunakan dua beban pemberat, kalau kekuatan timbangan sampai sepuluh kilogram, kita gunakan dua beban masing-masing sepuluh kilogram. Demikian seterusnya untuk menguji kesesuaian timbangan,” tambahnya.

Sebelumnya, persolan timbangan ini sebenarnya menjadi rahasia umum permainan para pedagang, khususnya di pasar-pasar tradisional yang jauh dari jangkauan petugas Metrologi.

Ada kebiasaan lain pedagang yang melakukan manipulasi timbangan. Oleh karenanya, sangat diharapkan petugas dapat melakukan penertiban dan reparasi ini hingga ke pasar tradisional di seluruh NTB. Sebab meski bagaimanapun, praktik-praktik kecurangan ini selalu berujung pada kerugian konsumen. (bul)

MOBIL

ramah lingkungan. Hasil hortikultura organik seperti kentang, apel, bawang merah, bawang putih dan sayur-sayuran nantinya akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan hotel berbintang di NTB yang selama ini didatangkan dari luar daerah.

“Tahun ini kami mengembangkan kawasan ramah lingkungan di Sembalun. Khusus untuk kentang kita fasilitasi gudang benih,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/2).

Husni mengatakan, pihaknya sudah merencanakan pengembangan areal kawasan tersebut. Dengan berkembangnya kawasan ramah lingkungan pertanian hortikultura organik tersebut, katanya, maka secara bertahap luas areal tanaman kentang akan semakin luas.

“Secara bertahap kawasan kentang akan semakin luas seiring semakin terbukanya pasar kentang organik,” terangnya.

Diketahui, hasil produksi kentang Sembalun hingga saat ini masih belum mampu memenuhi permintaanperusahaanyangakan mengolahnya menjadi makanan ringan. Pasalnya, luas areal tanam yang masih minim, sementara lahan kering sekitar 4.000 hektar

yangpotensialuntukditanamikentang belum dimanfaatkan. Petani kentangSembalunmengharapkan pemerintah daerah membangun embung, sehingga lahan kering seluas 4.000 hektar tersebut bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman kentang.

Terkait dengan permintaan pemprov NTB memberikan respon dan meminta petani membuat usulan (proposal) pembangunan embung tersebut dan selambatlambatnya Mei mendatang harus sudah diserahkan. Sehingga bisa segera dilakukan pembangunan embung tersebut dalam rangka mengoptimalkan lahan kering seluas ribuan hektar tersebut Seluruh produksi kentang Sembalun terserap oleh PT. Indofood Fritolay Makmur. Dari puluhan ribu ton yang diminta, baru 5.000 ton yang bisa dipenuhi oleh petani. Rata-rata hasil produksi kentang per hektanya sebanyak 20-25 ribu ton bahkan ada yang mencapai 30-35 ton. Jika dirataratakan produksi sebesar 30 ton per hektar dengan harga jualnya saat ini Rp 4.000 per kg, maka dalam satu kali panen maka harga jualnya Rp 120 juta per hektar. Biaya produksi sekitar Rp 48-50 juta per hektar. Sehingga, dalam satu kali masa panen, petani dapat untung sekitar Rp 70 juta per hektar. (nas)

Mataram (Suara NTB) Di beberapa toko bangunan di Kota Mataram, ketersediaan semen sudah mulai melimit. Tak ada stok yang didrop oleh para distributor. Kondisi ini diperkirakan akan membuka peluang terjadinya kenaikan harga.

Yasasan Perlindungan Konsumen (YKP) Provinsi NTB menuding para distributor ini sudah mulai berulah. Sebab fenomena ini kerap terjadi tiap tahun dan terlalu didramatisir untuk mengeruk keuntungan.

Pantauan Suara NTB, Selasa (11/2) menunjukkan, toko Depo Jaya bangunan yang menjadi barometer toko di kota Mataram kehabisan stok. Meski tak terlalu rinci, seorang pegawai toko ini menyebutkan stok semen kosong.

Berlanjut ke salah satu toko bangunan di kompleks pertokoan di Sweta, pun kondisinya sama. Meski ada beberapa yang menyediakan. Tetapi stoknya cukup terbatas.

“Tidak ada semen, tidak ada dari distributor. Mungkin karena cuaca, tapi nampaknya harga semen akan naik lagi,” sebut salah satu pemilik toko bangunan.

Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak sebulan lalu, di mana distribusi stok dari distributor cukup terbatas dibanding bulanbulan biasanya. Padahal di satu sisi permintaan akan semen ini dianggap terus tinggi, karena banyaknya proyek dan pembangunan yang sedang berlangsung. Termasuk banyaknya pembangunan perumahan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM yang dikonfirmasi menyebutkan, sejauh ini belum menerima laporan tentang tersendatnya stok semen dari distributor.

“Kami akan lakukan survey lapangan dulu untuk memastikannya,” jawabnya singkat.

Dalam hal ini, Maliki menilai belum ada tanda-tanda adanya permainan dari distributor. Dan masih dimungkinkan tak akan mengakibatkan kelangkaan. Masih dianggap akan stabil, sama dengan kondisi tahun 2013 dan tahun 2013.

Digambarkan, bahwa untuk kebutuhan semen setiap bulannya di NTB, rata-rata antara 38.000 ton sampai 44.000 ton,

LOWONGAN

di-cover oleh lima distributor tunggal. Maliki juga tetap meyakini stabilitas ketersediaan semen masih terjaga.

Ketua YPK Provinsi NTB, Dr. Moh. Saleh, SH, MH secara tegas menyebutkan, para distributor sudah mulai memainkan isu-isu lama. Alasan masih mentok pada kondisi cuaca yang tidak mendukung proses pengiriman semen dari pabriknya.

Hal ini memberi dampak kerugian yang tidak kecil terhadap konsumen. Sebab, ada indikasi para distributor ini ingin menaikkan harga dan mengeruk keuntungan di tengah beratnya perekonomian.

Dosen Fakultas Hukum Unram ini meyakini, para distributor ini sudah mengkalkulasi kebutuhan semen setiap tahun di NTB. Sehingga stok yang disediakan di setiap gudang, juga disesuaikan.

“Ini dia (distributor) ingin memanfaatkan situasi dan ingin keuntungan besar saja.

Pemprov NTB harus bersikap, karena ini saja yang menjadi cerita setiap tahun di NTB,” demikian penegasannya.

Dia mengacu pada hukum pasar, distributor ini secara sengaja akan melakukan penimbunan, dan serentak menyetop penjualan sehingga terkesan kekurangan stok. Jika dipandang masyarakat sudah cukup terdesak, di sanalah para distributor ini akan mengeluarkan kembali stok yang disimpannya.

“Jangan sampai alasan distributor hanya kapasitas pelabuhan yang terbatas, cuaca yang tidak baik. Disperindag dan pihak Kepolisian dan kami YKP bantu, bila perlu kita melakukan penyelidikan dan mendeteksi gudang-gudang penyimpnan para distributor ini,” sebutnya.

Ada toleransi jika keterbatasan stok semen ini akibat limitnya produksi di pabrik induknya. Tetapi jika alasan karena faktor cuaca dan pelabuhan yang terbatas kapasitas bongkar muatnya, maka tetap disebutnya hal ini adalah permainan distributor. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 Honda DR3266BU. Noka / Mosin : MH1JBC11XAK898498 / JBC1E-1902358 a.n Ir. Bambang Harianto. Hilang disekitar Pagutan Kota Mataram

MEBEL

OBESITAS

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Klarifikasi KLS

Tim Observasi Kemendagri Datangi Lotim

Selong (Suara NTB) Tim observasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)Selasa (11/2) kemarin, mendatangi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangan tim ini bermaksud mengecek dan mengklarifikasi fakta di lapangan terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Wilayah I Kemendagri yang menjadi tim observasi mengatakan, menyebutkan ada 65 DOB yang saat ini sudah masuk usulannya ke pusat dan menunggu pembahasan lanjutan. Termasuk di dalamnya KLS. Sebelum diambil keputusan di tingkat pusat, ia katakan, tim observasi melakukan pengecekan kondisi riil wilayah DOB, termasuk kelengkapan persyaratan aministrasi.

“Hasil observasi ini nanti akan dibawa ke DPR,” ucapnya. Harapannya, pemerintah daerah bersama komite KLS segera melengkapi syarat-syarat karena dikejar waktu pembahasan. Rosihan meninta sisa masalah yang ada hendaknya dapat disikapi segera. Ia tidak menginginkan ada persoalan lagi yang tumpang tindih. Pasalnya, proses pembahasannya butuh waktu panjang.

Laporan yang diterima Kemendagri ini, letak ibu kota Kabupaten sejauhi ni masih beda-beda. Ia menyarankan diperlukan sinkronisasi keputusan. Jangan sampai ada yang beda, melainkan harus satu kata.

“Kita catat, ada di Sakra, ada lagi menyebut Pandandure ada yang menyebut Terara. Soal nama ibukota harus sepakat,” tegasnya. Rosihan menyarankan, harus ada ketegasan hukum secara administratif. Perlu disepakati dan dibuatkan legal formal supaya tidak menimbulkan kesalahan.

Masalah lahan tempat dibangunnya pusat pemerintahan juga diinginkan agar tidak muncul masalah di belakang. Diinginkan Kemendagri, masalah lahan harus nyata dan sah milik pemerintah sehingga tidak bermasalah saat akan mulai dibangun.

Wakil Bupati (Wabup) H. Haerul Warisin yang menerima rombongan tim ini menyampaikan, pemekaran dinyatakan memiliki tujuan untuk percepat pelayanan dan meningkatkan kemakmuran. Ia katakan, Pemkab Lotim mendukung sepenuhnya terbetuknya KLS. Hanya saja dengan catatan, semua syarat harus sudah terpenuhi.

Ia menuturkan, ada tiga kecamatan yang keluar dan sudah bersurat ke Kemendagri. Yakni Sikur, Terara dan Montong Gading. Ia pun meminta Komite bisa selesaikan masalah. Keluarnya tiga kecamatan, maka tersisa 5 kecamatan yang akan masuk KLS yakni Sakra Barat, Sakra Timur, Sakra, Keruak dan Jerowaru. Menurut Wabup, kelima kecamatan dianggap tak ada masalah soal KLS. Dinginka Wabup, ditengah proses pembentukan KLS ini tidak terjadi perbedaan pendapat.

Disebut, mengingat kondisi anggaran Lotim yang deficit antara lain adanya hutang jatuh tempo Rp 116 miliar, Lotim cukup kesulitan bicara hibah. “Bicara hibah, tidak berani sanggupi apapun, mungkin 2016, insya Allah bisa pulih sehingga perencanaan semua baik,” ucapnya.

Ia menambahkan, mengenai lahan tempat pendirian kantor-kantor pemerintahan KLS pun Pemkab Lotim tidak ada lahan. Pandandure yang disebut-sebut akan menjadi pusat pemerintahan sejauh ini katanya masih berhutang. “Belum ada lahan milik pemda tempat membangun kantor,” tuturnya.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Mahdi Muhammad menyampaikan rencana pembentukan DOB KLS sudah melalui proses politik terus berjalan. Dikatakan, proses itu harus pula didukung administrasi. Rapat Dewan Otonomi Daerah akan segera digelar. Harapannya, perbaikan dan penyesuaian keputusan Bupati juga dapat disegerakan.

Ia meminta dapat dikebut sehingga bisa segera dapat dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Proses administrasi dan politik bisa dipercepat. Harapan kami, karena proses politik bisa direspon politik. Jangan sampai mundur lagi,” harapnya.

Yanis Maladi yang turut hadir dalam pertemuan itu menyampaikan sejumlah bukti adanya penolakan tiga kecamatan di wilayah utara masuk KLS. Sempat terjadi debat kusir karena perbedaan pendapat antara Yanis Maladi dengan Ismail Husni Ketua Komite KLS. Dikatakan Yanis, secara prinsip kecamatan Montong Gading, Terara dan Sikur tidak menolak terbentuknya KLS. Hanya saja, secara subtansi keberadaan tiga kecamatan itu ingin ditinjau ulang dari daftar kecamatan yang masuk KLS. Dimana, batas utara yang diambil sampai ke perbatasan Lombok Tengah dibagian utara dan hingga batas utara Sembalun yang dinilai jelas-jelas masuk Lotim bagian utara.

Sementara itu, H. Ismail Husni mempertanyakan mengapa meski sekarang ada peninjauan ulang atas tiga kecamatan tersebut setelah proses panjang. Ia menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan KLS. Tidak setengah hati. Pasalnya, proses pembentukan sudah cukup lama. Ia menuturkan, soal tiga kecamatan itu hanya mengkritik soal nama KLS. (rus)

BAHAS KLS - Tim observasi Kemendagri menemui wabup H. Herul Warisin membahas rencana pembentukan KLS, di ruang wakil bupati Lotim,Selasa (11/2) kemarin.

POLHUKAM

Halaman 8

Polda Lakukan Olah TKP

Enam Rumah Diduga Keluarga Pelaku Dibakar Massa Giri Menang (Suara NTB) Enam unit rumah dan satu unit kendaraan jenis L300 milik keluarga diduga pelaku pengeroyokan warga hingga tewas di Dusun Kambeng Timur Senin sore lalu ludes dibakar massa. Massa yang sebagian dari keluarga korban mengamuk, merusak dan membakar lima unit rumah di Kambeng Timur dan Eyat Mayang Sekotong Timur Kecamatan Lembar. Setelah aksi pembakaran itu, Selasa (11/2) tim dari Polres Lombok Barat dan Polda NTB turun melakukan olah TKP di lokasi rumah diduga pelaku.

Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti berupa sisa bensin yang diduga digunakan massa untuk membakar rumah serta sejumlah barang lainnya. Sementara itu, di Mapolres Lobar sejumlah warga diperiksa sebagai saksi kejadian pembunuhan yang memicu tindakan massa melakukan pembakaran.

Wakapolres Lobar, Kompol Ahmad Nasution melalui Kapolsek Lembar, Ipda I Wayan Wendra membenarkan enam rumah warga yang duduga keluarga pelaku pembunuhan dibakar massa. Dijelaskan, aksi massa membakar rumah pelaku dilakukan sekitar pukul 18.00 Senin sore.

Saat itu, memang rumah tersebut sepi karena semua keluarga pelaku dievakuasi ke Polda setelah kejadian pembunuhan hari Minggu (9/2). Massa, katanya, membakar lima unit rumah keluarga pelaku di Kambeng Timur. Enam unit rumah itu merupakan milik diduga pelaku inisial HA dan anaknya yang juga diduga pelaku pembunuhan. Aksi massa membakar rumah keluarga pelaku dilakukan secara terpisah. Selain massa membakar lima unit rumah keluarga pelaku di Kambeng Timur, massa juga membakar rumah diduga anak pelaku di Desa Eyat Mayang, Sekotong Timur. Ditempat lain, massa juga membakar kendaraan L300 diduga milik pelaku di halaman kantor Desa Eyat Mayang.

Setelah kejadian itu, aparat Polres Lobar turun melakukan olah TKP. Hasil olah TKP, aparat menemukan BB berupa sisa bensin yang diduga digunakan massa untuk membakar rumah tersebut.

Selain itu, sejumlah barang juga diamankan Polres Lobar. Saat olah TKP, tidak ada warga melakukan perlawanan. Bahkan, sejumlah warga berkerumun menyaksikan polisi melakukan olah TKP. Warga menyaksikan sisa bangunan yang dibakar massa. Setelah aparat Porles Lobar selesai melakukan olah TKP, aparat dari Polda NTB kembali turun melakukan olah TKP. Saat olah TKP ini Wakapolres Lobar yang baru, Kompol Ahmad Nasotion juga ikut mendampingi.

Ia menambahkan, setelah kejadian itu jajarannya dibantu aparat polres Lobar akan terus melakukan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi adanya serangan susulan dari pelaku. Untuk mengantisipasi aksi anarkis pihak keluarga baik pelaku dan korban, pihak kepolisian akan terus melakukan pendekatan. Selain itu, pihak dusun, desa, dan kecamatan juga diminta ikut turun tangan.

Periksa Warga Aparat Polres Lobar juga memeriksa sejumlah saksi mata dari keluarga korban atas pembunuhan tersebut. Sebelumnya, Polres juga telah memeriksa

(Suara NTB/her)

SISA BANGUNAN - Sisa bangunan rumah keluarga diduga pelaku yang dibakar massa. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. saksi dari pihak keluarga pelaku. Pantauan wartawan, sejumlah warga ini diperiksa di kanit I Satuan Resere Kriminal. Secara bergiliran, keluarga pelaku

dimintai keterangan oleh aparat. Polisi jelas Wendra fokus mendalami pelaku pembunuhan dan pembakaran rumah pelaku tersebut. (her)

Pemasangan APK Masih Banyak Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Ditahan yang Tak Sesuai Aturan Mataram (Suara NTB) Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Kota Mataram dinilai masih banyak yang tidak sesuai aturan atau Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013. Pelaku yang memasang APK tidak sesuai dengan peraturan tersebut juga orang yang sama yang telah ditertibkan APK-nya oleh tim terpadu Kota Mataram.

“Kenyataan di lapangan masih banyak pemasangan yang tidak sesuai aturan. Pelakunya sama yang sudah diberikan teguran baik ke parpol maupun caleg bersangkutan tapi mungkin pura-pura tidak mendengar,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati.

Berdasarkan PKPU Nomor 15 tersebut ujar Bayu telah jelas titik-titik yang boleh dipasangi APK baik baliho, spanduk, banner maupun jenis lainnya. Untuk penertiban APK yang menyalahi aturan, ia mengatakan pihaknya hanya menunggu rekomendasi dari Panwaslu.

“Nanti apa yang menurut kami menyalahi aturan tapi tidak menurut Panwaslu, sehingga agar tidak terjadi miskomunikasi, kami menunggu rekomendasi dari Panwaslu. Kalau bisa samasama kita turun,” terang Bayu.

Walaupun dalam PKPU Nomor 15 telah ditegaskan dilarang memasang APK di pohon, masih banyak caleg yang melanggar aturan tersebut. Bayu mengatakan kalau untuk pe-

masangan APK di pohon, menjadi kewajiban pihaknya untuk menertibkan. Hal itu juga tercantum dalam Perda Kota Mataram yang melarang pemasangan poster, iklan, dan lainnya di pohon. “Itu kewajiban kami untuk menertibkan karena juga melanggar Perda,” ujarnya.

Menjelang Pemilu Legislatif pada April mendatang, Bayu mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantaun bersama tim terpadu yang diketuai oleh Bakesbangpoldagri Kota Mataram. “Kami akan terus turun untuk memantau.

Apalagi Kota Mataram harus menjadi barometer sebagai ibukota provinsi yang harus bersih dari APK yang tidak sesuai aturan,” pungkasnya. (yan)

Diduga Akibat Arus Pendek

Tujuh Rumah di Suralaga Terbakar Selong (Suara NTB) Diduga akibat arus pendek, tujuh unit rumah warga Desa Suralaga Selasa (11/2) kemarin ludes dilalap si jago merah. Api tiba-tiba menyebar luas membakar rumah warga sekitar pukul 05.00 Wita ketika warga hendak menunaikan sholat subuh.

Pemilik rumah yang terbakar, Amaq Irpan menuturkan, saat bangun tidur ia tiba-tiba mencium bau sesuatu yang terbakar. Setelah dicek, ternyata bersumber dari salah satu aliran listrik di rumahnya. Sontak ia pun minta tolong warga. Api besar begitu cepat menyebar dan menyambar sekelilingnya. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah hampir satu jam rumah-rumah terbakar. Sekitar pukul 06.00 Wita, mobil kebakaran tiba di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan pemadaman.

Dari tujuh rumah yang terbakar, tiga unit yang mengalami rusak parah. Rumah milik Amaq Irfan sendiri rata dengan tanah. Sedangkan empat unit rumah lainnya terbakar bagian atasnya saja.

Tidak ada korban jiwa pada musibah kebakaran ini. Semua penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri ke luar rumah sebelum api menyebar di daerah yang memang padat penduduk ini.

Pengakuan Irfan akibat kebakaran itu, ia menaksir kerugian materi mencapai Rp 40 juta.

Camat Suralaga, Lalu An-

(Suara NTB/rus)

KEBAKARAN - Sejumlah rumah yang terbakar di Suralaga. gkasah yang dikonfirmasi mengetahui kebakaran tersebut dan langsung menghubugi tim pemadam kebakaran. Disyukurinya tidak ada korban jiwa. Namun dari total kerugian materi dihitung dari seluruh rumah yang terbakar bisa mencapai ratusan juta rupiah. (rus)

di Polda NTB

Mataram (Suara NTB) Dua terduga pelaku pembunuhan di Dusun Kambeng Timur, Lombok Barat, ditahan di Polda NTB. Sedangkan kasus pembunuhan tersebut tetap akan ditangani Polres Lombok Barat. Menurut keterangan Kabid Humas Polda NTB AKBP M. Suryo S, kedua terduga pelaku pembunuhan telah diamankan di Polda sejak Sabtu (8/2).

Ia mengungkapkan kedua terduga pelaku pembunuhan akan ditindak berdasarkan hu-

kum yang berlaku. Menurutnya, jika kedua tersangka terbukti melakukan pembunuhan maka mereka akan dijerat dengan pasal 338, pasal 170 dan pasal 351 ayat (1) dan (2), tentang pembunuhan. Para tersangka akan dikenakan hukuman penjara selama belasan tahun. Diantaranya pasal 338 dengan hukuman 15 tahun penjara, pasal 170 dengan 12 tahun penjara dan pasal 351 dengan hukuman paling minimal 5 tahun penjara. (met)

Terduga Penyebar Video Mesum di KLU Ditangkap Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Satreskrim Polres Lobar mengamankan dua terduga pelaku perekam dan pelaku pengancaman (pemaksaan) terhadap pemeran dalam video mesum di Pemenang, KLU. Dua pelaku ditangkap Selasa (11/2) kemarin di Pemenang. Saat ini pelaku diamankan di Polres Lobar untuk menjalani proses pemeriksaan untuk mendalami keterlibatan dua orang ini dalam kasus tersebut.

Hal ini diakui Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi, SE., Selasa. “Dua pelaku diduga perekam dan pengancaman dalam kasus video mesum di Pemenang berhasil ditangkap,” ungkap Windy. Dua orang ini, katanya, mengaku sebagai perekam video yang melibatkan remaja di KLU. Namun kaitan dengan keterlibatan mereka dalam pengancaman dan pemaksaan belum diketahui. Karena itu, untuk membuktikan keterlibatan keduanya dalam dugaan tersebut pihaknya terus menyelediki kasus ini.

Selain itu, pihaknya juga menyelidiki bagaimana cara pelaku menyebarkan video tersebut. Kedua terduga pel-

aku ini selanjutnya akan dikonfrontir dengan korban yang beradegan dalam video tersebut.

“Mereka saat ini sedang diperiksa,” ujarnya. Ia mengaku belum tahu inisial keduanya, karena belum menerima laporan dari penyidik. Pasalnya, saat ini pihaknya sibuk menangani kasus pembakaran rumah warga di Kambeng.

Sebelumnya, dua orang yang diduga menjadi perekam dan penyebar video mesum tersebut yakni S dan H sudah menyerahkan diri ke Mapolres Lobar. Dua orang ini mengamankan diri ke Polres dibawa kepala desa. Saat ini penyidik terus mengumpulkan alat bukti yang lain dan saksi-saksi untuk melengkapi data. Jika terbukti, perekam dan penyebar video mesum ini bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Malaka Kecamatan Pemenang dibuat resah dengan beredarnya video mesum sepasang remaja yang diduga direkam oleh warga setempat. Diduga oknum tersebut mengancam dan memaksa korban melakukan hubungan intim. (her)

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

”Cap Go Meh Festival” Kembali Digelar (Suara NTB/yan)

MUNDUR - Empat dari lima pengurus inti DPD ASITA NTB ini akan mengundurkan diri.

Lima Pengurus Inti DPD ASITA NTB Mundur Mataram (Suara NTB) Merasa kecewa dengan kepemimpinan Agus Mulyadi sebagai Ketua ASITA NTB periode 2012-2016, lima orang pengurus inti DPD ASITA NTB mengundurkan diri. Pengurus yang telah sepakat untuk mengundurkan diri yaitu Wakil Ketua 1, JN Wirajagat, Wakil Sekretaris, Mujitahid Tohir, Kepala Bidang Tata Niaga, Badrun, dan dua Anggota Bidang Pemasaran dan Hubungan Luar Negeri, M. Basri dan Alisyahbana.

“Teman-teman pengurus mengundurkan diri karena tidak mendapat manfaat dari kepengurusan Ketua ASITA NTB periode 2012-2016. Tidak ada manfaat sama sekali bagi kami,” terang Anggota Bidang Pemasaran dan Hubungan Luar Negeri DPD ASITA NTB, M. Basri saat menggelar jumpa pers, Selasa (11/2) siang.

Basri menilai Agus Mulyadi sebagai Ketua ASITA NTB kerap berseberangan dengan pengurus lainnya, baik berkaitan dengan ide, pendapat dan lainnya. Konflik juga kerap terjadi antara Ketua ASITA dengan pengurus lainnya.

“Dalam rencana table top ke Bali akhir tahun lalu pengurus tidak dilibatkan. Akhirnya dibatalkan karena tidak ada peserta yang ikut,” ujarnya.

Agus Mulyadi juga dituding kerap mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan pengurus lainnya. “Dia selalu menampakkan kalau dia bisa tanpa pengurus lainnya,” ujarnya. Basri juga mengatakan dalam kepemimpinan Agus Mulyadi saat ini tidak ada program kerja yang jelas yang bisa memberikan manfaat untuk anggota lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD ASITA NTB, JN Wirajagat mengatakan pihaknya telah mendapatkan dukungan dari dua per tiga anggota ASITA NTB untuk dilakukan Musyawarah Luar Biasa (Musdalub). Bukti tanda tangan dukungan dari dua per tiga anggota ASITA tersebut telah dikirim ke DPP ASITA. “Tanggal 13 Februari besok Ketua DPP ASITA NTB akan turun langsung ke sini untuk mengecek apakah Musdalub sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan Musdalub,” ujarnya.

Pengurus yang mengundurkan diri disebutkan Wirajagat sebagian besar pendukung Agus Mulyadi pada saat pemilihan Ketua ASITA NTB tahun 2012 lalu. “Kami nilai beliau sudah tidak amanah. Selain itu akan ada beberapa orang lagi yang akan mengundurkan diri,” tandasnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua DPD ASITA NTB, Agus Mulyadi mengatakan dirinya telah menjalankan organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada pengurus yang berniat mengundurkan diri, itu merupakan hak pribadi seseorang yang tak bisa dia halangi. “Di ASITA ini hanya pekerjaan sosial, hanya untuk menjalankan organisasi. Saya juga tidak digaji. Kita tetap menjalankan organisasi ini dengan baik. Kalau ada yang tidak puas, itulah dimana-mana organisasi seperti ini, ada yang puas dan tidak puas. Ini bagian dari demokrasi dan hak seseorang,” terangnya.

Agus juga mengatakan telah menjalankan beberapa program sejak masa kepemimpinannya menggantikan Awanadi Aswinabawa. Beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 lalu adalah road show ke Sulawesi Selatan dan Malang, Jawa Timur untuk menjajaki kerjasama dengan travel agent di daerah tersebut.

Mengenai table top di Bali akhir tahun 2013 lalu, ia mengatakan pihaknya pernah berwacana untuk mengikuti event itu.

Ia juga sudah menginformasikan kepada seluruh anggotanya.

“Saya sudah memberikan informasi pada semua anggota tapi karena sedikit yang mendaftar tidak jadi,” terangnya.

Terkait rencana penyelenggaraan Musdalub, Agus mengatakan kedatangan Ketua Umum DPP ASITA ke Mataram dalam rangka menghadiri fam trip dan table top yang akan diselenggarakan tanggal 14-16 Februari. “Tidak ada kaitan antara Musdalub dengan kedatangan Ketua Umum,” ujarnya. Penyelenggaraan Musdalub menurutnya ada mekanisme yang berlaku dan tidak serta merta bisa dilakukan. (yan)

47 Gitaris Gelar Konser Amal Jakarta (Suara NTB) Tak kurang dari 47 gitaris yang tergabung dalam komunitas Dari Gitaris untuk Indonesia akan menggelar konser amal “Dari Gitaris untuk Indonesia” di Bentara Budaya Jakarta (BBJ) 12 Februari ini.

Konser amal itu digelar untuk menggalang dana bagi korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia, terutama korban letusan Gunung Sinabung, banjir Jakarta, dan banjir Manado.

Saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin, gitaris Dewa Budjana mengatakan ide penggalangan dana itu berawal dari obrolan di grup telepon seluler bersama rekanrekan yang empat tahun lalu mengadakan konser amal untuk korban letusan Gunung Merapi.

Ia kemudian meminta bantuan Arian Baron untuk mengumpulkan teman-teman gitaris, karena saat itu ia sedang ada pekerjaan di luar negeri. “Kita merasa punya sesuatu yang bisa kita sumbang ke masyarakat. Kemampuan bermusik terutama main gitar,” kata gitaris Piyu dari band Padi.

Gitaris yang akan tampil dalam acara tersebut antara lain Baron, Dewa Budjana, Ian Antono, Tohpati, Piyu, Ezra Simanjuntak, John Paul Ivan, Denny Chasmala, Eross Chandra, Kin Aulia, Didit Saad, Endah n Rhesa, Iwan Hasan, dan Jubing Kristianto.

Para gitaris akan tampil dalam 13 formasi. Satu formasi gitaris akan membawakan satu lagu dengan durasi sekitar delapan menit.

Ezra Simanjuntak, gitaris ZiFactor, akan tampil bersama Stevan Santoso dari Musikimia, Baron, Buluk dari Superglad, dan Ivan Borneo. “Kami bersembilan, bawain “Home Sweet Home”-nya Motley Crue. Itu maksudnya, mau gimana pun this is our home, Jakarta ini dengan segalanya. Termasuk daerah-daerah yang kena bencana,” jelas Ezra.

Ketua Panitia konser amal “Dari Gitaris untuk Indonesia” Aryo Wisanggeni mengatakan acara itu digagas oleh para gitaris. Grup Kompas Gramedia dan Bentara Budaya Jakarta hanya memfasilitasi acara tersebut.

Aryo mengatakan, tidak akan ada tanda masuk ke konser itu. Penonton dapat memberikan donasi mereka ke kotakkotak yang disediakan saat acara. Panitia juga akan menyediakan area khusus bagi penonton yang ingin memberikan sumbangan menggunakan kartu kredit. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) PT Jakarta International Expo (JIExpo) kembali menggelar “Cap Go Meh Food and Festival” untuk merayakan hari raya tahun baru Imlek yang jatuh pada Jumat (31/1) lalu.

“Ini adalah kegiatan budaya, Cap Go Meh Food and Festival dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Dalam event ini pengunjung dapat menyaksikan sekaligus menikmati berbagai atraksi kebudayaan khas Tionghoa, festival kuliner, hiburan, dan acara-acara menarik lainnya,” kata Managing Director PT JIExpo Prajna Murdaya dalam keterangan persnya di

(ant/bali post)

LIONG - Atraksi Liong akan mewarnai Cap Go Meh Food and Festival 2014 di JI Expo mulai Rabu (12/2) ini.

Jakarta, Selasa.

Kegiatan itu akan berlangsung selama lima hari yakni pada 12-16 Februari di area Gambir Expo, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Prajna mengatakan Cap Go Meh Food and Festival 2014 tidak terbatas ditujukan bagi masyarakat Tionghoa, namun juga bagi masyarakat luas

yang tertarik untuk menikmati kebudayaan dan makanan khas Tionghoa.

Cap Go Meh Food and Festival 2014, kata Prajna akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya dengan pengisi acara yang lebih banyak dan lebih bervariasi.

Beberapa acara yang telah dijadwalkan untuk mengisi

event tersebut adalah atraksi barongsai, atraksi liong, akrobat mangkok dan pedang, peking sai, kembang api, atraksi Lok Thung yang didatangkan langsung dari Singkawang hingga atraksi pertunjukan layang-layang yang siap menghibur para pengunjung yang datang pada festival ini.

“Selain itu pihak penyeleng-

gara juga telah menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk aneka macam lomba yang akan digelar untuk menyemarakkan para pengunjung seperti lomba sempoa, lomba makan mie, festival lomba karaoke, lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba berbusana imlek dan lainnya,” demikian Prajna. (ant/bali post)

Film Indonesia Kembali Berkiprah di Berlin London Indonesia kembali mewarnai industri perfilman dunia di ajang film bergengsi Berlin International Film Festival (Berlinale) 2014 dan European Film Market (EFM) di Berlin, Jerman yang berlangsung hingga 16 Februari mendatang.

Indonesia untuk kedua kalinya hadir di EFM melalui booth “Indonesian Cinema”, dalam upaya meyakinkan industri film internasional, khususnya di Eropa, untuk memberikan perhatian kepada film-film Indonesia, ujar Sekretaris Ketiga Pensosbud KBRI Berlin, Laurie T. Malau kepada di London, Senin waktu setempat.

Delegasi Indonesia dipimpin Kasubdit Festival dan Eksibisi Film, Direktur Pengembangan Industri Perfilman Kemenparekraf, Molly Prabawaty, bersama tokoh perfilman Indonesia, seperti Roy Marten, Adinia Wirasti, sutradara Rako Priyanto, Gope Samtani, Harry Simon, pengamat film, serta penggiat film Indonesia lainnya, mempromosikan seni film Indonesia di tingkat internasional.

Beberapa sineas muda Indonesia mendapat kehorma-

tan menghadiri undangan langsung dari pihak “Berlinale” bagi film Indonesia seperti Bayu Prihantoro Filemon, Yosep Anggi Prasetya dan Dwi Sujanti untuk berbagi pengalaman dalam program Berlinale Talent Campus.

Film “Another Colour TV” karya Yovista Ahtajida dan Dyantini Adeline masuk ke dalam kategori Forum Expanded. Sedangkan Aditya Mahmuddin merupakan sutradara muda berbakat yang menghasilkan film Sepatu Baru (On Stopping the Rain) yang ditayangkan dalam kategori film pendek seksi Generation.

KBRI Berlin mengadakan diskusi dan menayangkan film-film pendek karya pelajar/mahasiswa Indonesia di Jerman yang diikuti masyarakat dan pembuat film profesional di Aula KBRI Berlin dan dilanjutkan den-

gan nonton bareng film “Sang Kiyai”.

Melalui forum tahunan “Artchipelago” yang diselenggarakan oleh PPI Berlin, para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Jerman menyalurkan ide kreatifnya untuk membuat film pendek.

Afif El Hadi sebagai sutradara “Timeline” menjelaskan hobi fotografi dan pengalaman animasi mendorongnya menghasilkan karya mengenai peran Twitter dalam hidup anak muda saat ini.

Sementara film pendek “das Kind und das Zuckerrorhr” (Anak dan Tebu) karya Audrey Juanda dan Stephanie Larassati mengemas inspirasi puitis Pramoedya Ananta Toer, dan terpilih untuk ditampilkan pada Indonesia Arts Festival (ARTE) di Jakarta 14-16 Maret mendatang.

Selain itu juga ditayangkan trailer film “Sepatu Baru (On

Stopping the Rain)” dan film “Laura dan Marsha”, yang membawa Adinia Wirasti menjadi Pemeran Utama Wanita Terbaik pada Festival Film Indonesia (FFI) 2013.

Interaksi antara penggiat film dan masyarakat Indonesia di Berlin dalam diskusi yang menampilkan panelis Roy Marten, Adinia Wirasti dan Aditya Mahmuddin, dengan moderator Ayodhia Kalake, dari KBRI Berlin mendapat sambutan dari masyarakat Indonesia yang merindukan kejayaan film tanah air.

Para panelis menyampaikan betapa mudahnya saat ini untuk menghasilkan karya film dengan berbagai teknologi yang tersedia dan mengakui pemerintah memberikan kebebasan berekspresi bagi ide atau karya para seniman film tanah air.

Namun demikian, beberapa tantangan yang menghalangi berkembangnya perfilman Indonesia yaitu kurangnya wadah untuk menampilkan karya-karya baru, pembajakan karya seni serta perbe-

daan kebijakan antara Daerah dan Pusat, yang dapat menghambat perkembangan dunia film Indonesia.

Panelis juga menyayangkan antara karya yang berbobot maupun edukatif dan yang menghasilkan rating seringkali saling bertentangan, merefleksikan persaingan antara sisi komersial dan idealisme.

Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim RI, Dr. Siswo Pramono, berharap kegiatan European Film Market dan Berlinale dapat menjadi wadah kreativitas sineas muda Indonesia dan mendorong perkembangan film Indonesia ke arah yang lebih baik.

KBRI Berlin, mendukung minat pelajar/mahasiswa Indonesia dalam menyalurkan minatnya di bidang seni dan budaya, termasuk film, melalui berbagai kegiatan.

Acara ditutup dengan pemutaran film terbaik FFI 2013 “Sang Kiai”, yang menceritakan peran besar K.H. Hasyim Asy’ari dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. (ant/bali post)

Ahli Botani Inggris akan Teliti Situs Liyangan (ant/bali post)

POSE BERSAMA - Artis pemeran drama musikal Siti Nurbaya berpose bersama.

Efek Ilusi Demian Warnai Drama Musikal Denny Malik Jakarta (Suara NTB) – Denny Malik menggandeng ilusionis Demian Aditya dalam menggarap drama musikal “Siti Nurbaya (Kasih Tak Sampai).”

Demian mengaku ini adalah pengalaman pertama dia menggabungkan ilusi dalam pertunjukan drama musikal. “Nanti sekuen-sekuen di drama akan diwarnai dengan efek ilusi,” kata Demian dalam jumpa media di Jakarta, Senin.

Dia memberikan sedikit gambaran tentang ilusi yang akan ditampilkan dalam drama musikal yang melibatkan Andi /rif, Ariyo Wahab, Iman JRocks, Candil, Dewi Gita, Denada, Leona dan Arro dari The Voice Indonesia, dan Aria (Samsons) tersebut. “Misalnya saat Siti Nurbaya meninggal, ada ilusi yang memvisualisasikan dia menghilang dan jasadnya dibawa ke atas,” jelasnya.

Ilusionis kelahiran 19 Juni 1980 itu mengaku bangga dapat menuangkan ilusi ke dalam skenario garapan Denny Malik.

Denny pun tidak tanggungtanggung mengolah drama yang diangkat dari karya Marah Rusli itu menjadi tontonan menarik.

Kekayaan budaya tanah Sumatera, kata dia, sudah menjadi modal yang mendukung keindahan dan kemeriahan drama musikal tersebut.

Menurut dia, corak busana dan tarian Sumatera sangat bagus ditampilkan di panggung karena semarak dan dinamis.

Denny bahkan merancang sendiri kostum-kostum para pemain supaya busana yang dikenakan para pelakon benar-benar sesuai dengan karakter mereka. “Kostumnya avant garde. Sesuatu yang

baru dan penuh inovasi,” kata Denny, yang juga menyutradarai drama musikal tersebut.

Sementara urusan penataan musik diserahkan kepada Otti Jamalus. Dia akan mengeksplorasi beragam jenis musik demi menghadirkan latar kisah Siti Nurbaya versi sekarang.

“Saya ingin menerjemahkan drama ini menjadi tontonan di era 2014 tapi tidak melenceng dari versi aslinya,” jelas Otti.

Sebagai gambaran, Otti menjelaskan, pengisi acara akan berasal dari beragam kalangan musisi. “Ada pemusik tradisi asli Padang, band, dan choir yang jumlahnya kira-kira 30 orang,” kata dia. (ant/bali post)

Temanggung (Suara NTB) Ahli botani dari Inggris akan melakukan penelitian khusus untuk mencari area pertanian kuno di Situs Liyangan, Desa Purbosari, Kabupaten Temanggung.

Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Didik Nuryanto, di Temanggung, Selasa, mengatakan, penelitian khusus tersebut akan difokuskan di area F, untuk mencari area pertanian kuno di kawasan itu.

“Penelitian area pertanian kuno itu akan berkembang ke area hunian atau tempat tinggal, lumbung padi, serta bengkel-bengkel lokasi produksi gerabah. Untuk ini juga akan dibantu ahli keramik dan ahli geologi,” katanya.

Selain Balai Arkeologi Yogyakarta, katanya, penelitian terhadap Situs Liyangan juga dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jateng dan Balai Konservasi Candi Borobudur.

“BPCB dan Balai Konservasi kembali akan melakukan penelitian Situs Liyangan pada April 2014, sedangkan

(ant/bali post)

BERSIHKAN - Sejumlah pekerja membersihkan bangunan kuno berupa pagar batu di situs Liyangan, Purbosari, Ngadirejo, Temanggung, Jateng. penelitian yang dilakukan ahli Botani dari Inggris pada Mei 2014,” katanya.

Ia menuturkan, Pemkab Temanggung dan BPCB Jateng saat ini tengah melakukan pengadaan etalase untuk memajang temuan benda-benda kuno dari Situs Liyangan.

Selain itu, katanya, Balai Arkeologi melakukan pengadaan storage (penyimpanan) yang

terdiri atas 10-20 kotak untuk menyimpan sampel-sampel temuan benda purbakala.

“Hal ini akan menjadi embrio museum. Pemkab dan BPCB juga bekerja sama dalam menyusun master plan dan studi pengembangan dan pemanfaatan nilai. Selain itu, Pemkab juga berencana menyelenggarakan seminar tentang Situs Liyangan,” katanya. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Guru PAI Belum Terima Gaji Sertifikasi

Antara Melukis dan Arsitek

Taliwang (Suara NTB) Gaji sertifikasi idealnya diterima para guru sejak dinyatakan lulus. Namun tidak bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Puluhan guru PAI yang dinyatakan lulus sertifikasi sejak tahun 2012 ini, sepanjang tahun 2013 hingga kini belum juga memperoleh hak sertifikasinya tersebut.

BERAGAM cara dapat dilakukan untuk mengagumi ciptaan sang pencipta salah satunya adalah melalui seni lukis.

Di NTB sendiri, seni lukis masih terbilang jarang peminat mengingat melukis mempunyai tingkat kerumitan tersendiri.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak berlaku bagi Lina Kusumawati.

Siswi yang kini duduk pada kelas IX SMPN 7 Mataram ini mengaku senang dengan seni (Suara NTB/dys) lukis mengingat dengan Lina Kusumawati melukis bisa menjadi media yang tepat baginya untuk mengekspresikan dirinya. “Melukis dapat menjadi cermin atas kondisi jiwa seseorang, kalau sudah melukis ada kebanggaan tersendiri,” tuturnya pada Suara NTB, Selasa (11/2).

Bagi siswi kelahiran Pagutan, Mataram 1 April 1999 silam ini, melukis tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi dirinya, tapi lebih dari itu melukis mampu menggambarkan rasa cinta seseorang terhadap sang pencipta.

Lina mengaku, hanya dengan melukis kebanggaannya terehadap sang pencipta tumbuh. Terlebih lagi jika yang dilukis itu merupakan objek-objek, alam seperti pegunungan, hewan, pemandangan dan lain sebagainya. “Saya paling senang melukis pemandangan, karena dengan begitu bisa mengagumi ciptaan Allah,” ujarnya.

Lina pun mengaku sempat beberapa kali mengikuti lomba melukis tingkat kabupaten/kota. Meski belum beruntung, Lina mengaku senang dapat mengikuti lomba tersebut. Siswi pasangan Salam Sukur dan Muhlim ini juga mengaku sudah puluhan objek yang dilukis dan kini tersimpan di rumahnya.

Ia berharap suatu saat dapat mempromosikan pariwisata Lombok dengan karya seni lukis yang dibuatnya. Untuk dorongan orang tua, Lina mengaku mendapatkan dukungan luar biasa atas apa yang telah dilakukannya saat ini.

Selain hobi melukis, dalam bidang akademik, Lina tidak kalah. Ia tercatat rutin menjadi juara di kelasnya. “Kalau di kelas selalu dapat juara 1 atau kalau nggak 2”, ujarnya pasrah.

Lina pun berharap, dengan ujian nasional yang sebentar lagi dihadapi nilainya bisa bagus sehingga demikian dapat lulus dengan predikat memuaskan. “Mudah-mudahan lulus supaya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi agar citacita menjadi seorang arsitek dapat terwujud” pungkasnya. (dys)

”Beda dengan sertifikasi di kementerian pendidikan, NGR-nya diterbitkan oleh Dinas Dikpora, tapi kalau di kita (Kemenag, red) itu yang terbitkan pusat dan itu butuh waktu,”

Syarifuddin

(Suara NTB/bug)

Puluhan guru PAI yang belum menerima gaji sertifikasinya tersebut berada di bawah binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama (Kemenag).

In-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah anak sekolah yang sedang bolos terjaring dalam razia Pol PP, Selasa (11/2). Termasuk sepasang kekasih yang sedang asyik pacaran di Taman Pantai Saliper Ate. Sebagaimana disampaikan Kasi Trantib Pol PP, Syafruddin, sejak Surat Edaran (SE) Bupati diberlakukan mulai 1 Februari, baru kali ini ada pelajar yang kedapatan bolos saat jam belajar masih berlangsung. Mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Yakni, GPD (SMK 1 Sumbawa) sedang main Play station di wilayah Jalan Baru, AM (SMN 1 Unter Iwes) serta tiga siswa SMPN 3 Sumbawa. Sedangkan AA (SMK Kesehatan) didapati bersama pasangannya siswi SMAN 3 Sumbawa, SA, sedang asyik pacaran di Saliper Ate. “Mereka beralasan tidak masuk ke kelas, karena terlambat,” terangnya.

Dalam hal ini, Pol PP langsung memanggil guru dan orang tua siswa. Setelah itu, dikembalikan ke pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Pihaknya juga meminta siswa yang bolos untuk

membuat surat pernyataan supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya. “Butuh perhatian dari guru, agar mereka tidak lagi bolos,” sarannya.

Salah seorang guru yang sempat dipanggil, guru BK SMPN 3 Sumbawa, Nurya, mengakui ketiga siswanya yang terjaring Pol PP sering bolos saat jam belajar. Bahkan pada Jumat, Sabtu dan Senin lalu juga tidak masuk.

Sekolah pun sudah melayangkan surat panggilan. Untuk dilakukan konseling terhadap siswa dimaksud. Tentunya sesuai dengan aturan sekolah dan diupayakan semaksimal mungkin mereka tetap dibina.

Pada bagian lain, selama seminggu lebih razia yang dilakukan Pol PP, sesuai SE Bupati, sudah ada 13 PNS maupun pegawai honor daerah yang terjaring berkeliaran pada saat jam dinas. Tanpa ada keterangan yang jelas.

Razia ini akan terus dilakukan. Para pegawai yang keluyuran didata dan nanti pada waktunya akan dipanggil untuk mendapatkan pembinaan langsung dari Bupati. (arn)

PSBR Mataram

(Suara NTB/dok)

Fokuskan Pendidikan Keterampilan bagi Anak Tidak Mampu

(Suara NTB/dok)

Kampus Berperan Penting Mobilisasi Pemilih Muda Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menilai peran kampus sangat penting dalam mensukseskan Pemilu 2014, terutama memobilisasi pemilih muda untuk memberikan hak suaranya.

“Jumlah pemilih muda dalam Pemilu 2014 mencapai 50 persen, salah satu sumbernya adalah di kampus. Maka itu, kampus memiliki peranan penting dalam kesuksesan Pemilu untuk memobilisasi pemilih muda dalam memberikan hak suaranya,” kata Priyo Budi Santoso ditemui usai acara Leader Talk di Universitas Mercu Buana Jakarta, Selasa (11/2).

Ia mengatakan, sisa waktu sebelum pelaksanaan Pileg dan Pilpres dapat dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih muda.

Meski banyak survai mengatakan bila minat pemilih muda mengalami penurunan karena sosok calon yang dipilih masih kualitas lama atau belum memiliki perubahan seperti yang diinginkan.

Ditambah lagi, belum ada magnet yang kuat untuk menarik minat pemilih muda dari partai politik atau setiap calon anggota legislatif. “Maka itu, perlu adanya perubahan untuk mengikuti kondisi yang ada. Jangan hanya sekedar janji lama yang membuat orang malam untuk ikut partisipasi,” ujarnya.

Priyo pun meminta agar pihak kampus bisa mengajak pemilih muda dalam kesuksesan Pemilu. Sebab, para mahasiswa nantilah yang akan menjadi penerus pemimpin saat ini. “Semua pihak harus akif,” tegasnya.

Rektor Universitas Mercu Buana, Arissetyanto Nugroho, menambahkan, dengan berbagai kegiatan mahasiswa seperti seminar hari ini, dimasukan mengenai pendidikan politik. Harapannya, mahasiswa yang ikut serta terlibat dalam Pemilu di lingkungannya, bisa lebih paham. Lalu, bagi mahasiswa lainnya, pendidikan politik untuk menjadi bekal bagi memilih calon pemimpinnya. “Kita berharap agar pelaksanaan Pemilu 2014 lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dunia pendidikan dapat menjadi bagian dalam kesuksesan pemilu,” ujarnya. (ant/bali post)

ngungkapkan, selama ini penghitungan gaji sertifikasi di tingkat pusat disamakan nominalnya.

Tetapi fakta di lapangan pembayaran tidak demikian, karena disesuaikan dengan masa kerja dan golongan pangkat terakhir guru bersangkutan.

“Di pusat dihitung per guru itu terima Rp 2,5 juta per bulan. Tapi faktanya setelah dihitung berdasarkan masa kerja dan golongannya ada guru kemudian yang harus dibayar sampai Rp 3,5 juta. Nah akibatnya dananya kurang, sehingga ada guru yang tidak bisa dibayarkan,” tuturnya sambil menambahkan jika rerata gaji sertifikasi guru PAI di KSB berdasarkan masa kerja dan golongannya mencapai Rp 3,2 juta per guru setiap bulannya.

Meski demikian Syarifuddin mengatakan para guru yang belum menerima hak sertifikasinya tersebut tak perlu khawatir. Karena pemerintah tetap akan membayarkannya pada tahun 2014 ini, setelah seluruh persyaratan dan ketentuan dipenuhi. Tak hanya itu bagi guru yang pembayarannya pun kurang di tahun sebelumnya tetap akan ditalangi. “Jangan khawatir baik yang belum dibayar sama sekali maupun yang masih kurang, tetap akan dibayarkan karena sudah menjadi tanggungan pemerintah. Dan anggarannya di luar DIPA kita tahun ini. Pembayarannya khusus,” imbuhnya. (bug)

Oknum Siswa Terjaring Pol PP

Guru Tak Perlu Khawatir

Ali H. Rahim

formasi yang diperoleh media ini, di KSB terdapat 32 guru PAI, baik PNS maupun non PNS yang sebelumnya dinyatakan telah lulus sertifikasi berdasarkan surat pengantar dari Kemenag wilayah NTB nomor KW.19.3/2/ PP.00/1197/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam melalui Kepala Seksi (Kasi) PAI pada Pendidikan Menengah Hj. Ika Mursilawati, SH tertanggal 13 Juni 2013.

Kepala Kantor Kemenag KSB Drs. Syarifuddin, MM, dikonfirmasi, membenarkan perihal 32 guru PAI yang tak kunjung mendapatkan gaji sertifikasinya tersebut. Ia mengatakan persoalan itu bukan kesengajaan

dan lebih dikarenakan hal teknis serta administrasi. “Memang benar ada guru kita yang belum bisa menerima gaji sertifikasinya,” katanya kepada wartawan, Selasa (11/2).

Terkait hal teknis ia menjelaskan, penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) di instansinya terjadi lebih dulu dengan pengumuman kelulusan para guru sertifikasi.

Hal ini menyebabkan para guru tersebut tidak dapat diakomodir dalam DIPA sehingga sepanjang tahun 2013, tidak dapat menerima hak sertifikasinya. “Misalnya seperti ini, kita tetapkan DIPA bulan Oktober tapi di Desember data guru sertifikasi baru muncul lagi. Nah mereka inilah yang tidak bisa kita akomodir untuk pembayarannya, karena tidak ada dananya dalam DIPA,” kilahnya.

Sementara kendala administrasi, kata Syarifuddin, pembayaran sertifikasi guru baru dilakukan setelah guru bersangkutan memiliki nomor registrasi (NRG).

NRG ini sendiri tidak diterbitkan secara bersamaan setelah guru bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi. “Beda dengan sertifikasi di kementerian pendidikan, NGR-nya diterbitkan oleh Dinas Dikpora, tapi kalau di kita (Kemenag) itu yang terbitkan pusat dan itu butuh waktu,” timpalnya.

Selain soal di atas, penyebab lainnya dikarenakan terjadinya kesalahan perhitungan nominal pembayaran gaji sertifikasi secara nasional. Syarifuddin me-

Asyik Pacaran

Masalah Sertifikasi Mataram, (Suara NTB) Mutasi guru yang sering terjadi, dari jenjang satuan pendidikan yang satu ke jenjang satuan pendidikan lainnya tidak harus serta merta diikuti sertifikasi baru. Guru yang bersangkutan tetap akan menerima tunjangan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2013.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. Ali H. Rahim, MM, ketika ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (11/2), mengingatkan, guru tidak perlu khawatir jika terjadi mutasi. “Guru tidak perlu khawatir, Permen Nomor 62 tahun 2013 sudah memberikan perlindungan terhadap guru yang telah disertifikasi,” ujarnya meyakinkan.

Dikatakannya, guru SD/MI yang sudah mendapatkan sertifikasi melalui gelar Sarjana Pendidikan (SPd), semua jurusan yang sesuai dengan kualifikasi berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, tidak perlu lagi berusaha mendapatkan sertifikasi S1 PGSD. “Misalnya guru bahasa Indonesia SMA, kemudian ditarik menjadi guru kelas SD, tidak perlu disertifikasi ulang,” ungkapnya.

Keadaan yang demikian diibaratkannya seperti bayi yang baru lahir. “Bayi yang baru lahir kan sudah diakui keberadaannya, masak harus dilahirkan ulang,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, tunjangan sertifikasi tetap akan diberikan selama dua tahun berturut-turut, asalkan guru yang bersangkutan mengajar 24 jam dalam seminggu. Namun, tunjangan sertifikasi bisa dihentikan pada tahun ketiga, jika guru yang bersangkutan belum memiliki ijazah S1 PGSD yang linear.

Sementara itu, jika yang terjadi guru SD pindah mengajar ke SMP, maka sertifikasi yang didapat dari S1 PGSD tidak berlaku lagi dan harus mendapatkan sertifikasi ulang. “Jika yang terjadi sebaliknya, maka guru yang bersangkutan harus sertifikasi ulang,” ungkapnya. (ami)

Halaman 10

Mataram (Suara NTB) Keberadaan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Mataram di Labuapi Lombok Barat (Lobar) yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB berusaha memberikan pelatihan atau pendidikan keterampilan bagi anak-anak SMA tidak mampu. Selama diberikan pelatihan, mereka dilatih terkait masalah etos kerja, kemampuan berorganisasi dan mengambil keputusan. Termasuk dilatih terkait jurusan yang diambil di PSBR Mataram. ‘’Mereka berasal dari anak-anak yang tidak mampu, miskin dan tidak memiliki kemampuan biaya ikut kursus. Kalau kursus di luar kan mahal. Mereka masuk melalui seleksi yang cukup ketat di kabupaten/kota,’’ ungkap Kepala Disosdukcapil NTB Drs. Bachrudin, MPd, menjawab Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, belum lama ini.

Bachrudin mengakui, calon siswa yang mengikuti pendidikan di PSBR Mataram cukup tinggi. Namun, keterbatasan daya tampung membuat pihaknya hanya mampu menerima siswa tidak seperti diharapkan, yakni hanya 25 anak. Sementara di tiap kabupaten yang mengikuti seleksi lebih dari 100 orang. Di PSBR Mataram, ujarnya, ada beberapa jurusan yang dikembangkan, yakni otomotif, tata boga, refrigerator (mesin pendingin), tata busana atau tata rias. Selama menjal Selama menjalani pelatihan di PSBR, ungkapnya, siswa diasramakan dan dilatih tenaga-tenaga instruktur andal yang berasal dari BLK NTB dan lainnya.

Diakuinya, keterampilan yang diperoleh di PSBR memberikan bekal bagi siswa. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya alumni yang terserap di dunia kerja. Meski pelatihan yang diberikan di PSBR hanya sampai tingkat dasar, tapi mampu menjadi bekal bagi siswa bekerja di perusahaan atau membuka usaha sendiri. Sementara bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ujarnya, banyak yang mengikuti pelatihan, meski mereka harus mengeluarkan biaya. ‘’Jadi untuk beranjak ke tingkat mahir dan ke ahli belum kita anggarkan,’’ terangnya.

Selain itu, ujarnya, jenisjenis pelatihan yang dikembangkan di PSBR Mataram disesuaikan dengan kebutuhan sekarang ini. Hal ini memberikan kemudahan bagi calon siswa untuk mencari pekerjaan Bachrudin di lapangan. (ham)

(Suara NTB/cem)

BAHAYAKAN KESELAMATAN - Pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya masih belum disadari kalangan dunia pendidikan di daerah ini. Sebagai contoh, guru Pembina Pramuka di Mataram masih membawa siswanya menggunakan mobil bak terbuka. Padahal, mobil bak terbuka bukan dipergunakan untuk membawa manusia, tapi membawa barang.

DPKM Siap Kelola Beasiswa dari Baznas Mataram, (Suara NTB) Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), akan berpartisipasi dalam mengelola beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Ketua DPKM, H. Adnan Muchsin, mengatakan beasiswa yang akan mereka kelola berasal dari Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas).

“Kami akan ikut berpartisipasi dalam mengelola beasiswa dari Baznas,” akunya didampingi Wakil Bendahara Aminullah dan Wakil Sekretaris DPKM, H. Lalu Astamun pada Suara NTB belum lama ini.

Beasiswa yang berasal dari Baznas ini akan diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi dalam bidang akademik. Namun

kekurangan biaya untuk kuliah.

Jadi, siswa terpilih akan mendapatkan biaya kuliah S1 hingga selesai. DPKM, ujarnya, bekerjasama dengan Baznas untuk membuat format kriteria, yang harus dipenuhi siswa yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. “Kami diberikan kepercayaan untuk membuat syarat yang harus dipenuhi,” tuturnya.

Selain itu, akan ada juga beasiswa dari Walikota Mataram yang diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi dan memiliki minat menjadi guru kesenian dan keterampilan.

“Akan ada juga dari walikota berupa kuliah gratis di luar daerah, akan tetapi hanya untuk siswa berprestasi dan berminat jadi guru seni,” katanya.

Menurutnya, inisiatif wa-

likota cukup bagus, mengingat kurangnya guru seni dan keterampilan yang ada di sekolahsekolah. Jika beasiswa ini direalisasikan, DPKM dipercayakan untuk mendata siswa yang berprestasi dalam bidang seni dan berkomitmen menjadi guru seni.

Sementara itu, Wakil Bendahara DPKM, Aminullah, mengaku untuk mendata dan menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut tidaklah mudah. “Untuk menentukan yang berhak, kami perlu observasi dan terjun langsung untuk melihat kelayakan dari siswa yang bersangkutan, namun akan tetap kami lakukan jika diberikan kepercayaan,” tandasnya. (ami)

Bentuk Akhlak Siswa

MA Sullamul Ma’ad Rutin Gelar ’’Shalawatan’’ Siswa sebagai pelanjut generasi ke depan dituntut memiliki berbagai kemampuan akademik. Hal tersebut mengingat semakin berkembangnya berbagai segi keilmuan dalam segala aspeknya. Sebagai konsekuensi atas perkembangan tersebut, menguasai berbagai bidang keilmuan di satu sisi dan perbaikan moral di sisi lain harus berjalan seimbang. Sehingga demikian, antara modernitas dan moralitas bisa berjalan beriringan.

MADRASAH Aliyah (MA) Sullamul Ma’ad, Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan contoh madrasah yang mengembangkan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan dua komponen tersebut terhadap para siswa. Menyadari adanya tuntutan atas perkembangan waktu yang demikian, setiap hari Jumat, MA Sullamul Ma’ad, rutin mengadakan shalawatan dan do’a bersama untuk membina akhlak para siswa.

“Shalawatan digelar rutin tiap Jumat pagi, diikuti oleh seluruh siswa dan guru” aku Aswadi, S.Pd, salah seorang guru mata pelajaran Biologi kepada Suara NTB, Selasa (11/2).

Aswadi mengklaim, dengan digelarnya shalawatan dan do’a bersama dapat membentuk akhlak siswa menjadi semakin lebih baik. Disebutkan Aswadi, solawat yang dibaca oleh siswa pun sangat beragam. Ada shalawat nariyah, badar dan berbagai shalawat lainnya.

Ia mengaku membaca shalawat dipilih menjadi kegiatan rutin tiap minggunya disebabkan oleh manfaat yang kelak diperoleh bagi yang rutin membacanya. Tingkatan bacaan shalawat den-

gan hanya sekadar Aswadi doa juga (Suara NTB/dys) memiliki perbedaan. Kalau shalawat sudah otomatis diterima langsung sebagai pahala ibadah, sedang doa tergantung dari siapa yang mendapatkan ridho Sang Khalik. “Jadi shalawat punya nilai yang bagus bagi yang membacanya. Semoga dengan senantiasa membaca mampu meningkatkan moral siswa,” harapnya.

Selain membaca shalawat, para siswa juga melakukan Imtaq. Imtaq dilakukan setelah mereka semua bershalawat. Untuk imtaq, siswa diberikan porsi sepenuhnya untuk menyampaikan tausyiah dengan beragam tema yang berkaitan langsung dengan kehidupan siswa. Hal tersebut selain sebagai bentuk peringatan terhadap diri sendiri juga bagi para pendengar lainnya.

Aswadi berharap, dengan kegiatan bershalawat dan tausyiah yang digelar pihaknya problem moralitas yang kini sudah mulai memudar di tengah-tengah siswa dapat diperbaiki. (dys)

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Halaman 11

Lotim Gelar Kejuaraan Catur Terbuka

Toure Lolos dari Dakwaan FA

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) akan menggelar kejuaraan catur terbuka berjuluk Mahkota Cup V tahun 2014. Ajang yang ditujukan untuk mencari bakar-bakat pemain catur andal di Kabupaten Lotim ini rencana digelar 6-10 Maret mendatang.

Ketua Panitia Mahkota Cup V, Lalu Ahmad Karyawan kepada Suara NTB Selasa (11/2), menjelaskan, event tersebut bertujuan menyeleksi kontingen-kontingen catur dari Lotim yang nantinya berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2014 di Mataram yang direncanakan Juni mendatang.

Menurut Karyawan, Mahkota Cup ini satusatunya event turnamen olahraga yang terbesar dan tereksis dilaksanakan di Lotim. “Sudah empat tahun berturutturut kita gelar,” ucapnya. Hanya saja, ungkapnya, olahraga catur kurang gaung, sehingga tidak begitu diketahui masyarakat.

Ditanya soal prestasi catur di Lotim, disebutkan ada empat atlet Lotim ini yang sudah mewakili NTB dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Bahkan, prestasi yang mereka raih sudah mampu membawa nama baik NTB di tingkat nasional. Pihaknya yakin, di masa mendatang akan lahir atlet catur andal dari Lotim dan menjadi master catur.

“Potensi atlet catur kita luar biasa,” ucapnya.

Adapun dalam Mahkota Cup itu, akan dipertandingkan semua tingkatan, yakni dari tingkat Sekolah dasar hingga senior. Acara ini juga dapat dukungan dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lotim. Selain itu, pihaknya mengharapkan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan bisa membuka kejuaraan tersebut. (rus)

Cobham Permohonan Jose Murinho agar Yaya Toure dijatuhi skors gagal berbuah hasil ketika FA mengumumkan pada Senin tidak akan ada tindakan disiplin yang diambil terhadap gelandang Manchester City itu.

Hadapi PON 2016, Kepengurusan Triathlon NTB Harus Dibentuk

Mataram (Suara NTB) Ratusan pelajar dari berbagai SMA di kabupaten/kota di NTB akan ambil bagian di turnamen futsal tingkat pelajar Gubernur NTB Cup. Hingga Selasa (11/2) sebanyak 30 tim telah mendaftar untuk mengikuti kejuaraan yang digelar 15-24 Februari itu.

Panitia Pertandingan, Agus Sukmayadi, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (11/2), menjelaskan, pihaknya menargetkan tim yang akan ambil bagian dalam turnamen futsal sebanyak 48 tim. Pasalnya jumlah tim yang mendaftar hingga kemarin semakin bertambah, yakni sudah mencapai 30 tim.

Jumlah ini, katanya, belum mencapai target. Namun, pihak

men Liga Utama Inggris.

Pemain internasional Pantai Gading Toure lolos dari hukuman saat pertandingan berlangsung, karena wasit Jon Moss tidak melihat insiden tersebut.

Namun di bawah sistem baru yang sedang diuji coba di Liga Utama Inggris musim ini, jika insiden luput dari perhatian para ofisial pertandingan, panel yang terdiri dari tiga orang yang merupakan mantan wasit-wasit elit akan diminta oleh FA untuk meninjau ulang dan memberi masukan terhadap, jika ada, tindakan yang akan mereka ambil seandainya mereka menyaksikan kejadian tersebut.

Hal itu berpeluang membuat Toure mendapat skors tiga pertandingan di masa krusial pada persaingan perebutan gelar juara. Namun, karena panel gagal mencapai kesepakatan, ia lolos dari hukuman. “Untuk membuat

suatu dakwaan dapat diikuti FA, ketiga anggota panel harus menyetujui pengusiran dari lapangan,” kata FA seperti dilansir AFP. Keputusan FA akan membuat marah pelatih Chelsea Mourinho, yang, tidak lama setelah keputusan itu diumumkan dan di tengah badai kritik terhadap City, mengatakan para ofisial perlu mengambil tindakan terhadap Toure atau para pemain dapat melakukan hal serupa di atas lapangan.

“Jika ia (Toure) tidak dihukum, pesannya jelas: para pemain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan sepanjang wasit tidak melihatnya,” kata Mourinho, yang berbicara di lapangan latihan Chelsea di Cobham, pada Senin. “Tidak masalah ada kamera atau orang-orang lain yang melihatnya. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan.”

Komentar-komentarnya han-

Turnamen Futsal ”Gubernur NTB Cup” Libatkan Puluhan Tim Badan Futsal Daerah (BFD) NTB sebagai penyelenggara kegiatan optimis jumlah tim yang akan mengikuti pertandingan memperebutkan total uang pembinaan sebasar Rp 15 juta itu akan mencapai 48 tim, sebab jumlah tim yang mendaftar setia hari makin bertambah.

Menurutnya, puluhan tim yang mendaftar itu belum termasuk tim dari pelajar di Pulau Sumbawa, mereka merupakan tim-tim yang tersebar di Pulau Lombok.

Menurut Agus tim dari Pulau Sumbawa juga akan, sebab pihaknya telah bersurat ke 15 SMA di Pualu Sumbawa.

Penyelenggaraan turnamen futsal yang juga memperebutkan piala tetap Gubernur NTB ini merupakan pertama kali

digelar BFD NTB. Namun dekikian, event ini bakal menjadi agenda tahunan BFD NTB dalam membina atlet muda.

Bahkan, pihak FBD NTB bersama Dikpora NTB akan mengusulkan cabor futsal dapat dipertandingkan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda).

Diakuinya, pihak BFD NTB akan bekerjasama dengan pihak Dikpora NTB mempertandingkan futsal tingkat pelajar secara berkelanjutan. Pasalnya, mereka mematok target cabang olahraga futsal dapat dipertandingkan di Popda, Popwil hingga tingkat Popnas. “Lewat kongres Badan Futsal Nasional di Jakarta bulan Maret mendatang, kita akan usulkan futsal juga dipertandingkan di Popnas,” ucapnya. (fan)

Atlet BMX Sumbang Dua Medali di Kejurnas

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Jumlah atlet triathlon NTB yang berprestasi di kancah nasional semakin bertambah. Selain Kadri, kini muncul nama Yan Bahtiar. Hal itu menandakan potensi atlet triathlon NTB sangat diperhitungkan di kancah nasional. Terkait hal itu, sudah saatnya NTB membentuk kepengurusan triathlon di NTB, mengingat cabang olahraga triathlon bakal dipertandingkan di SEA Games Myanmar 2015.

Pelatih Triathlon NTB, Ilyas, SP kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (11/2), menjelaskan, cabang olahraga triathlon akan dipertandingkan di SEA Games Singapura 2015 mendatang. Alasannya, Singapura telah mengajukan triathlon sebagai salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di SEA Games di Singapura.

Menurutnya, bila cabor triathlon dipertandingkan di SEA Games 2015, tidak menutup kemungkinan cabor triathlon juga akan dipertandingkan di PON XIX Jawa Barat (Jaba)r 2016. Sebab Jabar memiliki sejumlah atlet potensial, salah satunya Taufiq yang merupakan atlet nasional saat ini.

Dengan memilii beberapa potensi atlet nasional, Ilyas yakin Jabar sebagai tuan rumah PON 2016 akan mempertandingkan cabor triathlon.

Menghadapi persiapan PON di Jabar 2016, Ilyas menginginkan NTB segera membentuk kepengurusan FTI NTB, mengingat NTB juga memiliki atlet-atlet potensial yang berprestasi di kancah nasional. Diakuinya salah satu bukti atlet NTB diperhitungkan di kancah nasional yakni akan dipanggilnya, Yan Bahtiar untuk mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games Singapura 2015. Selain Yan Bahtiar, NTB juga punya atlet unggulan lainnya, seperti Kadri dan I Putu Sampayana yang sebelumnya pernah meraih peringkat satu hingga peringkat tiga nasional. (fan)

Toure terlihat menendang Ricky van Wolfswinkel saat timnya bermain imbang tanpa gol dengan tuan rumah Norwich City pada akhir pekan silam, yang membuat Chelsea dapat melompati pasukan Manuel Pellegrini menuju puncak klase-

ya akan menambah bensin terhadap persaingannya dengan pelatih City Manuel Pellegrini, yang telah dimulai sejak keduanya masih melatih di Spanyol.

Pada Senin Mourinho berupaya membandingkan pengeluaran terkini Chelsea di bursa transfer dengan pendekatan “jangka pendek” City, dengan menekankan pada dilepasnya dua pemain Si Biru pada Januari - Juan Mata dan Kevin De Bruyne - yang dianggapnya telah menciptakan surplus, Nemanja Matic dan Mohamed Salah telah tiba di Stamford Bridge.

Berbagai keraguan telah muncul perihal apakah Chelsea, yang didanai oleh miliarder Rusia Roman Abramovich, dan City, yang mendapat banyak bantuam keuangan dari pemiliknya Sheikh Mansour, dapat memenuhi peraturan-peraturan financial fair play yang diterapkan badan sepak bola Eropa UEFA. Namun Mourinho berkata, “Saya tidak perlu mengulang apa yang saya pernah saya sampaikan, namun semua orang tahu apa yang dilakukan Manchester City,” ujarnya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Dua atlet BMX NTB I Gusti Bagus Saputra dan Regina Patrisia sukses mengukir prestasi di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) BMX Cross Wim Cycle Seri Pertama di Surabaya Jawa Timur, 7-9 Februari lalu. Pelatih BMX Cross NTB, Junaidin, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (11/ 2), menjelaskan, medali perak NTB disumbangkan I Gusti Bagus Saputra di katagori putra. Sementara Regina Patrisia menyumbang medali

perunggu di kelas putri.

Apa yang diraih Gusti Bagus Saputra cukup maksimal.

Apalagi lawannya adalah atlet asal Solo Jawa Tengah Toni Sarifuddin yang berada di posisi pertama dan merupakan peraih medali emas di PON XVIII Riau 2012 lalu. Diakuinya, persaingan di kelas putra sangat ketat, sehingga Gusti Bagus Saputra harus puas di posisi kedua.

Ditambahkannya, di ajang Kejurnas yang berlangsung selama dua hari tersebut pihaknya menurunkan empat at-

let, mereka adalah I Gusti Bagus Saputra, Regina Patrisia, Elga Karisma dan Hadi Wiranata. Dari empat atlet itu tiga atletnya diberangkatkan oleh PT Daerah Maju Bersaing, sementara satu atlet, Hdi Wiranata berangkat menggunakan dana swadaya sendiri.

Dari empat atlet tersebut terdapat dua atlet yang sukses menyumbangkan medali, sisanya dua atlet gagal mengukir prestasi, pasalnya kedua atlet itu sempat terjatuh, sehingga tak masuk nominasi juara. (fan)

Ribery Bakal Absen Berlin Pemain sayap Bayern Munich Franck Ribery akan absen pada pertandingan Liga Champions melawan Arsenal, setelah menjalani operasi terhadap bokongnya yang memar.

Pemain internasional Prancis itu dikonfirmasi akan absen untuk pertandingan pertama babak 16 besar di Stadion Emirates dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi sang juara Jerman pada Senin.

“Ribery akan absen pada beberapa pertandingan mendatang, terutama pada pertandingan 16 besar Liga Champions melawan Arsenal di London,” demikian bunyi pernyataan itu seperti dilansir AFP. Ribery (30), yang telah menjalani operasi pada Kamis silam, “masih memulihkan diri,” tambah pernyataan itu, dan akan kembali berlatih pada pekan depan.

Berita ini muncul setelah pelatih Bayern Pep Guardiola mengekspresikan harapannya bahwa Ribery akan dapat tampil melawan Arsenal pada 19 Februari. “Mudahmudahan ia dapat bermain di London.

Franck penting, saya berharap ia dapat berlatih sesegera mungkin dan kami menantikannya,” kata pria Spanyol ini pada Jumat silam. (ant/bali post)

(ant/bali post)

JADWAL PERTANDINGAN SEPAKBOLA Rabu, 12 Februari 2014: ISL: Persik vs Persib, pukul 19.00 WIB, MNC TV PREMIER LEAGUE: Hull City vs Southampton, pukul 02.45 WIB, Orange TV, beIN Sport Cardiff vs Aston Villa, pukul 02.45 WIB, Orange TV, beIN Sport West Brom vs Chelsea, pukul 02.45 WIB, Orange TV, beIN Sport

Sydney FC Ingin Del Piero Jadi Pelatih

Kamis, 13 Februari 2014: PREMIER LEAGUE: Arsenal vs Manchester United, pukul 02.45 WIB, SCTV Manchester City vs Sunderland, pukul 02.45 WIB, Orange TV, beIN Sport Fulham vs Liverpool, pukul 02.45 WIB, Orange TV, beIN Sport ISL: Persita vs Arema, pukul 15.30 WIB, MNC TV Jumat, 14 Februari 2014: TUR NUSANTARA: PSIS vs Timnas U-19, pukul 20.30 WIB, SCTV ISL:

Pusam vs Persipura, pukul 15.30 WIB, Global TV

Sydney – The Sky Blues sangat ingin membuat eks pemain Juventus itu menetap. Tak heran pihak klub menawarkannya peran kepelatihan sebagai tebusannya.

Dikutip dari laman goal.com, Alessandro Del Piero bisa saja mengambil peran kepelatihan pertamanya di Sydney FC, begitulah kabar yang kiranya tersiar di Australia.

Sport Mediaset mengklaim, penyerang ini akan menandatangani kontrak baru dengan klub Australia ini di musim panas, yang juga memuat kesepakatan di mana Del Piero bisa beralih dari pemain ke pelatih.

Telah diumumkan, kontraknya akan segera berakhir Juni nanti dan ada beberapa klub yang berniat untuk mendatangkan penyerang Italia itu.

Meski demikian, The Sky Blues sangat ingin membuat eks pemain Juventus itu menetap. Tak heran pihak klub menawarkannya peran kepelatihan sebagai tebusannya. (ant/bali post)

Sabtu, 15 Februari 2014: BUNDESLIGA: Mainz vs Hannover, pukul 02.45 WIB, Telkomvision Bayern Muenchen vs Freiburg, pukul 21.30 WIB, Telkomvision Minggu, 16 Februari 2014: ISL: Persib vs Semen Padang, pukul 15.30 WIB, RCTI Arema vs Barito Putera, pukul 19.00 WIB, RCTI BUNDESLIGA: Leverkusen vs Schalke, pukul 00.30 WIB, Telkomvision Augsburg vs Nuernberg, pukul 21.30 WIB, Telkomvision Hertha vs Wolfsburg, pukul 23.30 WIB, Telkomvision

(ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 12 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 12 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

COUNTER

LAUNDRY

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

FASHION

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

PENGABDIAN

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Halaman 14

Husain Thalib

Masih Rajin Bersih–bersih Meski Usia Seabad

Usia adalah pembatas seseorang untuk mengabdikan diri sebagai pegawai pada pemerintah maupun di swasta. Namun tidak bagi Husain Thalib yang bekerja sebagai tenaga kebersihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu sejak 25 tahun silam.

AAT ini, Husain diperkirakan sudah berusia 106 tahun. Namun, pria ini masih setia dan bersemangat pada tugasnya membersihkan halaman kantor dan merawat tanaman di kantornya.

Husain Thalib kepada Suara NTB, Selasa (11/2) kemarin, mengaku, terbiasa bekerja serabutan sejak kecil, tapi nasibnya tidak seberuntung kebanyakan orang sukses seusianya.

Meski demikian, ia tidak pernah memilah-milah pekerjaan sejak dirinya memutuskan untuk pindah dari Nata Bima ke Dompu di masa orde baru. Mulai dari pembantu di rumah makan sebagai tenaga cuci piring hingga menyabit rumput untuk dijualkan ke pemilik kuda pacu.

Kebiasaannya bekerja hingga usia satu abad lebih ini dilakukan Husain Thalib atas panggilan jiwanya. Bahkan ketika ia istrahat bekerja, justru badannya akan merasa sakit-sakitan. Kendati tempat tinggalnya di Rabalaju Kelurahan Potu jauh dari kantornya bekerja di Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja, dirinya tetap sempatkan bekerja. Ia pun bekerja tidak kenal waktu libur dan istrahat.

“Kalau saya istrahat kerja, justru badan saya akan sakit-sakitan semua.

Makanya saya tetap bekerja,” ungkap Husain Thalib.

Husain mengakui pekerjaannya di Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari membersihkan halaman kantor hingga merawat tanaman di kantornya. Kebiasaan ini terus

dilakukan, walaupun statusnya sebagai honorer daerah dengan gaji Rp 700 ribu perbulan. “Tapi alhmadulillah, rejeki selalu ada,” katanya.

Dengan kondisi dan usianya yang sudah tua, diakui Husain, banyak orang termotivasi oleh dirinya dan bahkan iba. Namun dirinya tidak menjadikan sebagai alat untuk mengumpulkan uang dengan cara minta-minta.

Tapi ketika diberikan, dirinya selalu mendoakan keselamatan kepada yang member sedekah.

“Anak-anak saya di kantor ini selalu memberi ke saya uang. Saat saya jalan, orang-orang juga tetap kasih tanpa saya minta-minta. Bahkan di atas bemo saat datang dan pulang kerja, saya malah dibayarin ongkos bemo d a n bahkan dikasih uang lebih. Saya bersyukur, tapi selalu saya tanyakan namanya dan doakan keselamatan dunia akhirat,” ceritanya.

Diakui Husain, dirinya mulai bekerja sebagai tenaga kebersihan di Dislutkan atas jasa Ir. Serim, MSI. Dirinya diajak bekerja, karena kebetulan anak Serim dirawat olehnya. Saat mulai bekerja tahun 1980-an, dirinya digaji sekitar Rp 50an ribu perbulan hingga saat ini menjadi Rp 700 ribu. “Saya syukuri saja, Alhamdulil-

lah cukup,” terangnya.

Namun Husain mengaku, di usianya yang sudah 106 tahun ini sudah mulai merasakan sakit-sakitan. Ia sering sakit-sakitan di perutnya. Bahkan sakitnya ini sering kambuh setiap Jumat, Sabtu dan Minggu yang membuatnya harus terbaring di tempat tidur.

“Kalau boleh berharap, saya sebenarnya ingin pensiun, biar bisa menikmati masa pensiun. Tapi tidak bisa.

Kalau saya tidak kerja, saya tidak mendapatkan gaji,” katanya. (ula)

Tidak Pernah Mengeluh

Diaul Anhar

HUSAIN Thalib pegawai kebersihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dikenal sebagai pegawai yang tidak pernah mengeluh dan bekerja paruh waktu.

Kendati usianya diperkirakan sudah 106 tahun, tapi ia tetap semangat bekerja.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Drs Diaul Anhar kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (11/ 2) kemarin.

“Beliau tetap semangat bekerja dan tak pernah mengeluh.

Semangatnya bekerja sebagai tenaga kebersihan ini

tak tergantikan, sehingga selalu dikenang di jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu,” kata Diaul Anhar.

Motivasi dan pengabdian Husain Thalib sebagai tenaga kebersihan di kantor, lanjut Drs Diaul Anhar, membuat pihaknya menjadikan Husain sebagai orang tua dan tidak pernah menganggapnya sebagai bawahan.

Ia tetap dipekerjakan karena sikap dan semangatnya.

“Kalau dia tidak kerja, justru akan membuatnya sakit. Makanya, ia tetap diangkat menjadi tenaga kebersihan,” jelasnya.

Terkait honor sebagai tenaga kebersihan kantor, Diaul Anhar mengaku, gajinya sebesar Rp 700 ribu perbulan. Namun pihaknya selalu memberikan uang tambahan kepada Husain. “Ketika ada uang, kita kasih selain uang honornya,” katanya. (ula)

Husain Thalib (Suara NTB/ula)

Jaga Ibadah untuk Kelangsungan Hidup HUSAIN Thalib (106) pegawai kebersihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu masih semangat mengabdi. Keterbatasan ekonomi membuatnya hanya bercita-cita bekerja untuk menghidupkan anak dan cucunya. Namun ia ingatkan untuk tetap menjaga ibadah shalat fardhu dan sunat setiap waktu sebagai bekal hidup di hari kemudian.

“Jangan pernah meninggalkan shalat lima waktu.

Shalat sunat harus tetap dijalankan pada saat shalat fardhu dan shalat sunat lainnya, karena itu akan menjadi bekal hidup kita di kemudian hari serta akan menjadi pembenteng hidup di dunia,” pesan Husain Thalib kepada Suara NTB, Selasa (11/2) kemarin di sela-sela waktu istirahatnya di mushala Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Husain mengaku, usianya yang sudah 1 abad lebih tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Karenanya, uang hasil pengabdiannya sebagai tenaga

kebersihan di kantor Dislutkan akan dimanfaatkan untuk anak serta cucunya yang sudah mulai tumbuh besar. Bahkan 2 anaknya yaitu Ahmad dan Salahuddin yang bekerja sebagai tenaga kebersihan di Tata Kota Dinas PU Dompu telah diangkat menjadi PNS melalui jalur honorer.

“Alhamdulillah, Ahmad dan Salahuddin anak saya sudah jadi PNS,” katanya.

Hasil kerjanya kini, diakui Husain, ia gunakan untuk kelangsungan hidupnya dan cucu-cucunya. Apalagi putrinya Jubaidah telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak. Begitu juga dengan anak tertuanya Darmin hanya bekerja sebagai montir. “Mereka semua masih berharap sama saya,” terangnya.

Tetapi Husain mengaku, hingga saat ini dirinya tidak memiliki rumah. Ia hanya tinggal bersama anakanaknya. “Sekarang saya tinggal sama Lulu, anak yang saya besarkan dulu di Rababalaju samping RSU Dompu,” jelasnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Husain Thalib menyapu halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu.

Husain Thalib membersihkan rumput di depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Selasa (11/2) kemarin.

(Suara NTB/ula)

Bersama pegawai Dislutkan Dompu

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Halaman 15

Kerugian Ekologis Mencapai Rp 15,7 Miliar Pekanbaru (Suara NTB) Aktivis lingkungan di Provinsi Riau menyatakan kerugian ekologis yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan yang diduga dilakukan korporasi asal Malaysia, PT Adei Plantation, mencapai Rp 15,7 miliar.

“Itu merupakan kerugian ekologis yang dihitung atau dianalisa oleh Dekan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Bambang Heru Suharjo,” kata Made Ali dari Riau Corruption Trial (RCT) di Pekanbaru, Selasa kemarin.

Kemudian, kata dia, untuk jumlah luasan lahan yang diindikasi telah terbakar dan beralihfungsi milik

perusahaan tersebut yakni mencapai 540 hektare.

Sebagai aktivis lingkungan, kata dia, pihaknya meminta agar hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat lebih berat atau dendanya lebih besar dari nilai kerugian ekologis itu.

Menurut informasi, beberapa tersangka dari korporasi PT Adei Plantation kini telah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan.

Polda Riau sejak 2013 telah menetapkan dua warga negara asing sebagai tersangka kasus pembakaran lahan yang melibatkan korporasi, yakni PT Adei Plantation and Industry (AP) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

PT AP merupakan anak perusahaan besar di bidang kelapa sawit dan produk turunannya, Kuala Lumpur Kehpong Berhad dari Malaysia.

Polisi menetapkan tersangka terhadap keduanya karena sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan di Pelalawan.

Motif pembakaran karena pihak perusahaan secara sengaja membiarkan dan membantu pembersihan lahan untuk kebun kelapa sawit dengan cara membakar di lahan warga yang bermitra dengan PT AP. Perusahaan menggandeng warga melalui sistem Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) untuk membuka kebun sawit. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KABUT ASAP - Seorang warga mengendarai sepeda saat melintasi Jalan dr Wahidin yang dipenuhi kabut asap tebal di Pontianak, Kalbar, Rabu (5/2).

Mendagri : Dana Saksi Perlu Persetujuan Parpol Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Pengawas Pemilu terkait usulan pembiayaan honor saksi parpol peserta Pemilu oleh Pemerintah.

“Saya sudah sampaikan duahalpenting,yaituharusada kepastian bahwa parpol peserta Pemilu setuju dan harus ada lembaga yang bersedia menerima dan menjalankan,” kata Mendagri usai membuka Rakornas Pemantapan Pemilu di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa (ant/bali post) harus ada jaminan bahwa Gamawan Fauzi semua partai politik menyetujui adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar honor saksi dari perwakilan parpol.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Bawaslu untuk segera memastikan kepada seluruh parpol peserta Pemilu terkait pernyataan sikap mengenai dana saksi parpol tersebut.

Mendagri juga meminta kepada Bawaslu untuk segera menanggapi mengenai pertanggungjawaban lembaga penyelenggara Pemilu yang akan mendistribusikan uang Negara sebesar Rp 700 miliar tersebut. “Makanya saya serahkan saja ke lembaga penyelenggara Pemilu, kalau tidak disampaikan ke kami dan tidak ada yang mau bertanggung jawab ya tidak akan kami berikan,” kata Gamawan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan menolak pengunaan dana APBN untuk pembiayaan honor saksi partai politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“DPR RI secara tegas menolak terkait honor saksi untuk partai politik di TPS dari dana APBN,” kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang ditemui usai acara Leader Talk di Universitas Mercu Buana Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, penggunaan dana saksi tersebut sebaiknya dibatalkan meskipun awalnya memiliki tujuan penggunaannya.

Namun, setelah dicermati, ternyata akan banyak berdampak bermasalah nantinya bila dana saksi untuk parpol tersebut digunakan. “Akhir dari penggunaan dana tersebut akan menuai masalah nantinya,” katanya. Priyo menjelaskan, sebaiknya dana saksi untuk Parpol tersebut dialihkan untuk membantu warga yang terkena bencana alam seperti di Gunung Sinabung maupun lainnya.

Bila anggaran bencana sudah tersedia, maka bisa juga dialokasikan untuk aparat keamanan dalam pengamanan Pemilu. Apalagi, anggaran keamanan diketahui mengalami kekurangan. Maka, dapat menggunakan dana tersebut. “Alihkan saja untuk biaya keamanan,” tegasnya. Bawaslu telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengawasan Pemilu. Dana itu untuk membayar mitra pengawasan dan saksi dari setiap parpol di seluruh TPS. (ant/bali post)

Ketua Komisi III Nilai Panja Corby Berlebihan Jakarta (Suara NTB) -

Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli menyatakan usulan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Corby terlalu berlebihan.

“Saya menilai, usulan itu boleh-boleh saja, tapi berlebihan,” kata Pieter di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Sebagai sebuah usulan, kata politisi Partai Demokrat itu, tak ada salahnya karena merupakan hak setiap anggota, namun Pieter meminta semua pihak menghargai keputusan pemerintah yang telah memberikan pembebasan bersyarat bagi Schapella Leigh Corby, terpidana narkoba asal Australia.

“Jangan kita membiasa-

“Panja nanti akan berbicara mengenai orang yang harus bertanggung jawab atas keluarnya putusan itu,” kata Sudding.

Politisi Hanura itu menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak konsisten dengan pemberantasan narkotika.

Sebab Corby diberikan grasi sehingga hukumannya berkurang lima tahun.

“Lalu pembebasan bersyarSchapella Leigh Corby

(Suara NTB/ist)

Singapura-Australia Bermanuver Gaet Dukungan Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, menilai sikap pemerintah Singapura dan Australia kepada Indonesia yang memanas merupakan upaya Perdana Menteri kedua negara tersebut untuk menggaet dukungan dalam negerinya. “Saya melihat kejadian antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Australia yang memanas, itu upaya yang dilakukan Perdana Menteri negara tersebut yang saat ini tengah alami krisis dukungan d a r i dalam

Indonesia Akhirnya Punya UU Perdagangan Jakarta (Suara NTB) Indonesia akhirnya mempunyai Undang-Undang (UU) Perdagangan setelah selama 80 tahun menggunakan hukum penyelenggaraan perdagangan Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie yang dibuat sejak zaman Belanda. DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Ini merupakan hadiah setelah 80 tahun Indonesia tidak punya Undang-Undang Perdagangan,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin sidang paripurna itu.

UU Perdagangan itu menjadi pengganti peraturan penyelenggaraan perdagangan Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO), yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai dasar hukum perdagangan Indonesia. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato menjelaskan UU Perdagangan mengamanatkan penyusunan sembilan Peraturan Pemerintah, 14 Peraturan Presiden, dan 20 Peraturan Menteri dengan 19 poin penting.

“RUU Perdagangan merupakan landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal sehingga bisa menjadi kepastian hukum terhadap perdagangan di indonesia,” ujar Airlangga.

“Semoga RUU Perdagangan ini dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kelahiran UU Perdagangan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Amir mengatakan semenjak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur perdagangan secara menyeluruh karena selama ini aturan perdagangan Indonesia mengadopsi hukum kolonial Belanda yang ada sejak 1934 dan lebih banyak mengatur perizinan usaha.

“UU Perdagangan ini menyinkronkan seluruh peraturan perundangan di bidang perdagangan serta mengatur kebijakan perdagangan secara menyeluruh dalam rangka menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi masa kini dan masa depan,” jelas Amir.

RUU Perdagangan disahkan menjadi undang-undang dengan persetujuan 290 dari 560 anggota dewan yang hadir dengan beberapa catatan. (ant/bali post)

kan diri saling menyalahkan, saling mencaci, itu bahaya untuk persatuan kita.

Jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah langsung membentuk panja. Hargai juga keputusan pemerintah yang sudah melalui prosedur,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mengusulkan agar DPR RI, khususnya Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) Corby. Usulan itu terkait pembebasan bersyarat yang diberikan pemerinta kepada Corby.

at setelah menjalani sepert i g a hukuman, seperti sudah didesain.

Sejak awal saya bilang Corby layak dihukum mati,” kata Sudding. (ant/ bali post)

negeri,” kata Tantowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kedua negara itu yang memprovokasi dan menyerang Indonesia merupakan manuver berbiaya murah dan beresiko rendah. Kedua negara itu menurut dia memainkan momentum karena sadar bahwa Indonesia sedang mengalami “kekosongan pemimpin”. “Mereka sadar bahwa para pemimpin di Indonesia akan menghadapi pemilihan umum dan sedang berkompetisi, sedangkan parlemen kosong. Hal itu celah bagi mereka memainkan momentum untuk melakukan tekanan terhadap Indonesia,” ujarnya.

Namun dia menegaskan, pemerintah dan rakyat Indonesia tidak boleh bergeming dan menunjung tinggi bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.

Sementara itu Tan-

towi mengomentari sikap pemerintah Singapura yang keberatan penamaan KRI Usman Harun merupakan sikap yang berlebihan. Ia menilai kapal perang merupakan wilayah kedaulatan negara sehingga tidak bisa dicampuri oleh negara lain. “Karena menyangkut kedaulatan negara maka suka-suka Indonesia untuk menamakan terlebih proses penamaan itu melalui proses yang panjang,” katanya.

Tantowi mengatakan pemerintah Singapura hendaknya sebagai negara tetangga, harus bisa menghormati Indonesia. Komisi I menurut dia sangat menyesalkan sikap pemerintah Singapura yang membatalkan undangan terhadap Indonesia di Air Show, Singapura. “Sikap itu lebay (berlebihan) dan tidak sangat kondusif terlebih dengan semangat negara-negara ASEAN dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,” ujarnya.

Ia mengatakan setuju dengan pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro yang menyebutkan pembatalan undangan itu merupakan hak Singapura sebagai negara pengundang. Namun menurut dia, Komisi I DPR RI prihatin dengan sikap pemerintah Singapura itu. (ant/bali post)

Sebelum Meninggal, Ipda Daud Berencana Jemput Istri di RS Makassar (Suara NTB) Hj. Wardaniah, istri Iptu Muhammad Daud, perwira Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan, yang menjadi korban penembakan misterius, tengah dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami stroke.

“Saat kejadian, istri korban memang sudah dirawat sejak dua minggu yang lalu di rumah sakit Bhayangkara,” ujar adik korban penembakan, Nur Cahaya (43), saat ditemui di RS Bhayangkara, Selasa.

Ia mengatakan bahwa korban yang meninggalkan seorang istri beserta empat orang anak itu rencananya Selasa siang ini akan menjemput istrinya di rumah sakit.

Iptu Muhammad Daud yang menjabat sebagai Perwira Urusan (Paur) Pelayanan Administrasi (Yanmin) Direktorat Intelkam Polda Sulsel, selama dua pekan selalu menemani istrinya di rumah sakit.

Sebelum penembakan itu, kata Nur, korban baru meninggalkan rumah sakit untuk kembali ke rumahnya karena istrinya me-

minta agar mengurus anak-anak mereka apalagi korban sudah mempersiapkan kepulangan istrinya dari rumah sakit.

“Almarhum itu sangat sayang keluarganya, bahkan saat istrinya masuk rumah sakit, beliau lebih banyak menemani istrinya. Almarhum pulang ke rumah karena ingin mempersiapkan segala sesuatunya sebelum istrinya dijemput hari ini,” katanya.

Iptu Muhammad Daud tewas seketika setelah ditembak oleh orang tidak dikenal di dekat rumahnya saat akan melakukan ibadah.

“Ipda Muhammad Daud tewas seketika setelah ditembak oleh orang yang tidak dikenal,” jelas Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi.

Penembakan terjadi saat Ipda Muhammad Daud akan menunaikan ibadah salat subuh. Korban yang baru keluar dari rumahnya dan bergegas ke masjid, tiba-tiba didatangi orang yang belum dikenal dan langsung menembaknya sebanyak dua kali. (ant/bali post)

Tantowi Yahya (ant/bali post)

Sekolah di Riau Libur Sementara Akibat Asap Pekanbaru (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau memutuskan untuk meliburkan sementara aktivitas sekolah di sebagian besar wilayah akibat kondisi udara makin parah tercemar asap sisa kebakaran lahan dan hutan.

“Totalnya ada sekitar 210 sekolah yang diliburkan dengan pertimbangannya karena asap makin tebal dan berbahaya khususnya untuk anakanak,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Kadri Yafis, ketika dihubungi dari Pekanbaru, Selasa.

Para siswa mulai diliburkan selama dua hari mulai tanggal

11 hingga 12 Februari. Ia menjelaskan, sekolah yang diliburkan tersebar di 13 kecamatan di Siak.

Sekolah tersebut mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Ia mengatakan hanya satu daerah, yakni di Kecamatan Kandis, yang tidak diliburkan karena kondisi udara relatif sehat.

Selain itu, ia mengatakan dinas pendidikan membuat pengecualian kepada siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan 12 SMA untuk tetap belajar untuk persiapan Ujian Nasional (UN).

Hanya saja, jam masuk sekolah diundur dari biasanya pukul 07.00 menjadi pukul 08.30 WIB. “Biasanya pada siang hari asap mulai menipis,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya

mengambil keputusan meliburkan sekolah juga berdasarkan pertimbangan dari laporan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak yang menyatakan kondisi udara kini dalam status berbahaya akibat asap.

Meski berdasarkan pantauan terakhir satelit NOAA 18 di Kabupaten Siak hanya terpantau 1 titik panas, namun ternyata kebakaran di daerah itu cukup luas. Pada pagi ini jarak pandang di Kecamatan Bunga Raya hanya sekitar 50 meter akibat asap.

Daerah Bunga Raya merupakan lokasi kebakaran lahan paling banyak di Kabupaten Siak. (ant/bali post)

(ant/bali post)

OTOPSI - Jenazah korban penembakan, Inspektur Satu Muh. Daud, dikawal petugas usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulsel, Selasa (11/4).

SUARA NTB Rabu, 12 Februari 2014

Jesse Jackson Siap ke Korea Utara Bahas Tahanan Washington Tokoh hak-hak sipil Amerika Serikat Jesse Jackson, Senin, mengatakan siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara guna membebaskan warga negara Amerika Serikat yang dipenjara dan meredakan permusuhan antara kedua negara.

Para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Jackson menawarkan diri untuk melakukan perjalanan ke Pyongyang setelah negara to(ant/Bali Post) taliter itu tiba-tiba membatalJesse Jackson kan kunjungan utusan Amerika Serikat, Robert King, yang bertujuan untuk membebaskan operator tur Amerika Serikat keturunan Korea Kenneth Bae .

Jackson mengatakan dalam sebuah wawancara televisi dengan CNN bahwa ia memiliki “harapan tinggi” pada King, tapi setelah perjalanan itu dibatalkan, ia menulis surat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong - Un. Jackson mengatakan bahwa dia menulis kepada Kim jika ia “ingin bertemu langsung dengan Kim untuk berupaya mencari solusi dengan saling menghormati, mengakui kedaulatan masing-masing, dan keinginan masing-masing untuk perdamaian.”

Korea Utara, yang secara teknis masih berperang dengan sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan, telah menyatakan ambisinya memiliki senjata nuklir dalam apa yang dikatakannya sebagai upaya untuk melawan permusuhan dari Amerika Serikat.

Bae, yang disebut oleh pengadilan Korea Utara sebagai penginjil kristen militan, ditangkap pada bulan November 2012 dan kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa atas tuduhan berusaha menggulingkan pemerintah.

Terri Chung, adik tahanan, mengatakan kepada CNN bahwa keluarga itu memohon “belas kasihan”. Dia mengatakan bahwa Bae telah meminta maaf dan mengalami gangguan kesehatan.

Jackson, seorang penggiat senior yang berkampanye dengan mendiang pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King, telah sering berusaha untuk membantu dalam krisis internasional.

Dia berhasil membebaskan warga Amerika Serikat dan Inggris di masa pemerintahan Saddam Hussein di Irak sebelum Perang Teluk 1991 dan kemudian bertemu presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic untuk membawa pulang tiga tawanan perang Amerika Serikat, demikian laporan AFP. (ant/Bali Post)

Ethiopia Serukan Penarikan Pasukan Asing dari Sudan Selatan Addis Ababa Ethiopia, Senin, menyerukan penarikan semua pasukan asing, terutama Uganda, dari Sudan Selatan, seraya memperingatkan potensi konflik regional. “Karena intervensi ini, konflik mungkin berakhir sebagai konflik kawasan karena ada kepentingan lain juga dari pihak lain,” kata Perdana Menteri Hailemariam Desalegn kepada wartawan, seperti dilaporkan AFP. Sudan Selatan telah terlibat dalam pertempuran mematikan sejak pertengahan Desember ketika bentrokan antara pasukan yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presiden Riek Machar meletus di negara muda itu.

Kiir meminta pasukan Uganda untuk melindungi infrastruktur utama di Juba, termasuk bandara dan istana presiden, namun kehadiran tentara Uganda telah keras dikutuk oleh Machar dan sekutu-sekutunya.

Para pihak yang bertikai menandatangani gencatan senjata yang goyah pada 23 Januari yang didalamnya juga berisi seruan untuk penarikan semua pasukan asing, topik utama dalam pembicaraan damai yang dimulai di ibu kota Ethiopia awal bulan lalu.

Hailemariam menyerukan penarikan pasukan asing untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan 900 ribu orang mengungsi itu.

“Saya berharap untuk penghentian permusuhan..., pasukan Uganda dan semua kekuatan eksternal lainnya harus mundur dari kawasan itu setahap demi setahap,” katanya.

Meskipun telah ada kesepakatan yang ditandatangani bulan lalu, pertempuran sporadis terus terjadi di Sudan Selatan, yang badan-badan bantuan memperingatkan adanya potensi krisis kemanusiaan semakin membesar.

Sebuah babak baru perundingan damai akan dimulai Senin antara partai pemerintah dan oposisi tapi ditunda sampai Selasa karena alasan logistik, kata mediator.

Pihak oposisi mengancam untuk memblokir perundingan, menuntut penarikan pasukan Uganda bersama dengan pembebasan empat tahanan politik yang ditangkap setelah pertempuran meletus pada 15 Desember. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PEMBERONTAK - Warga sipil dan pejuang pemberontak terlihat di atas perahu di Sungai Sobat di Ulang, Negara Bagian Nil Atas, Sudan Selatan, beberapa hari lalu.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

LSM: 50 Warga Dievakuasi dari Homs Suriah Beirut Lebih dari 50 orang, Senin, dievakuasi dari distrik yang dikepung militer di Homs, Suriah pada hari keempat operasi kemanusiaan, kata kelompok pemantau. “Lebih dari 50 orang telah meninggalkan lingkungan yang terkepung di Homs, menggunakan bus,” kata Rami Abdel Rahman, direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, lapor AFP. Evakuasi Senin dilakukan setelah sekitar 700 orang memperoleh akses perjalanan yang aman dari distrik yang terkepung itu sejak gencatan senjata yang ditengahi PBB diberlakukan Jumat.

Operasi itu bertujuan untuk membawa warga sipil yang terperangkap di kawasan Kota Tua ke tempat yang aman seraya membawa bantuan yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang memilih untuk tinggal.

Namun gencatan senjata telah dilanggar beberapa kali, dengan menyasar konvoi bantuan pada hari Sabtu.

Serangan itu telah menewaskan 14 orang di distrik-distrik terkepung sejak Jumat , menurut Observatorium, sebuah kelompok yang berbasis di Inggris yang mengandalkan penggiat dan sumber-sumber lain di dalam wilayah Suriah untuk informasi.

Rezim dan oposisi telah saling menuduh atas pelanggaran itu, yang dikutuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

TERKEPUNG - Sebuah keluarga dari wilayah Homs yang terkepung tiba di wilayah kekuasaan pemerintah, Minggu (9/2) lalu dalam foto handout yang dirilis lembaga berita nasional SANA.

Presenter Australia Kecam Pembayaran untuk Wawancara Corby Jakarta (Suara NTB) Presenter Australia di media Seven Network, David Koch, mengecam bos di medianya yang diberitakan telah menyetujui pembayaran senilai dua juta dollar Australia untuk mendapat kesempatan interview ekslusif dengan terpidana kasus marijuana yang dibebaskan bersyarat, Schapelle Corby.

Jika dikonversi ke rupiah, pembayaran Corby dapat mencapai Rp21,9 miliar. Namun kemarahan Koch bisa terkesan prematur, setelah rekannya Mike Willesee mengabaikan informasi itu dan menyebut “adalah cara konyol” bahwa Seven akan membayar sangat banyak untuk berbicara dengan terpidana penyelundup narkoba itu.

“Saya tidak tahu angka pastinya, namun saya tahu

(angka) itu gila,” kata Mike Willesee, seperti dilansir au.news.yahoo.com “Setiap orang berhak atas pendapat mereka, tapi yang saya ketahui jumlah angka yang terpublikasikan adalah konyol. Itu salah,” ujarnya.

Willesee kepada pers di Bali, Selasa (11/2) mengatakan dia tidak bereskpetasi agar interview dilaksankan saat ini. Dia juga mengaku belum melihat Corby, meski dia tinggal di villa mewah

yang sama. “Itu sesuatu hal yang belum pasti,” kata dia di luar komplek resor Sentosa Seminyak.

“Terdapat sedikit pertimbangan, namun itu masih belum akan terjadi,” ujarnya.

Dia juga mengatakan tidak mengetahui siapa anggota keluarga Corby yang tinggal di villa itu.

Pada Senin kemarin, dia

mengaku melihat saudara perempuan Corby, Mercedes, namun Selasa ini dia tidak mengetahui apakah Mercedes masih berada di villa itu. Dia mengatakan tidak mengetahui kapan dan bagaiamana interview akan dilangsungkan. “Yang saya pahami, Corby perlu waktu untuk rileks,” ujarnya.

Koch mengatakan Seven seharusnya tidak berbicara dengan Corby untuk menghindari publikasi sensasional atas terpidana pemilik marijuana itu. “Saya menganjurkan kita, sebagai jaringan media, sebaiknya tidak melakukan

apa- apa dengan Corby,” kata persenter acara Sunrise ini dalam acara yang ditayangkan Selasa. “(Saya) sangat tidak setuju untuk membayar terpidana narkoba hingga dua juta dollar Australia,” ujarnya.

Juru Bicara Network Seven enggan menanggapi informasi ini. Bendahara Federal Joe Hockey melalui akun Twitternya mengapresiasi sikap Koch. “Hanya akan menyebarkan pesan yang keliru tentang narkoba, dengan membayar seorang terpidana narkoba untuk mengetahui kisah terpidana itu,” kata Hockey. (ant/Bali Post)