Snt12022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 12 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 279 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lomba Penulisan Pariwisata HPN 2016

’’Suara NTB’’ Raih Juara I Nasional HARIAN Suara NTB berhasil meraih dua penghargaan nasional pada lomba penulisan pariwisata untuk katagori cetak dengan tema Wisata Mandalika yang digelar Kementerian Pariwisata dan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016. Juara I diraih wartawan Desak Putu Raka Akriyani dengan karya tulis berjudul, Mandalika, Pariwisata dan Kekuatan Nasional. Suara NTB juga meraih juara III dengan tulisan berjudul, Nasib KEK Mandalika Setelah Perjalanan Panjang, karya wartawan Linggauni.

Koordinator Lomba, Rita Sri Hastuti dari PWI yang dikonfirmasi Suara NTB, Ka-

mis (11/2) kemarin, membenarkan telah diumumkannya para pemenang lomba penulisan pariwisata yang digelar serangkaian HPN 2016 yang berlangsung di NTB. Dijelaskan, lomba ini digelar menyambut HPN 2016, berhadiah total Rp 500 juta. Ada tiga tema penulisan yang dilombakan, yakni Wisata Bahari, Wisata Halal dan Wisata Mandalika. Karya tulis yang dilombakan berasal dari media massa cetak, media massa berbasis online dan blog.

Suara NTB berhasil menjadi juara I dan juara III untuk katagori cetak dengan

tema Wisata Mandalika. Sementara untuk pemenang utama atau penulis terbaik (best of the best) lomba penulisan pariwisata ini adalah Praga Utama, dari Tempo, dengan karya tulis berjudul Kepulauan Kai Maluku Tenggara, Miniatur Nusantara di Tengah Indonesia . Praga Utama mendapatkan hadiah sebesar Rp 100 juta dan hadiah telah diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya pada puncak acara HPN 2016 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, 9 Februari 2016.

Seperti dijelaskan sebel-

umnya, lomba ini diselenggarakan untuk mendorong kecintaan masyarakat umum dan khususnya wartawan pada dunia bahari dan wisata nusantara. Wartawan dan media adalah salah satu elemen penting dalam konsep pentahelix atau segilima yang dikembangkan Kementerian Pariwisata untuk mendorong dan meningkatkan sektor pariwisata di tanah air.

Selain wartawan dan media, empat komponen lain dalam konsep pentahelix itu adalah akademisi, pengusaha, komunitas dan pemerintah. Ke lima elemen itu harus bekerja sama, bahu membahu untuk bisa

mencapai target 20 juta kunjungan turis asing pada 2019.

Untuk penyerahan hadiah kepada para pemenang menurut Rita, akan diinformasikan nanti. ‘’Pak Menteri (Menteri Pariwisata, Arif Yahya) akan buat acara khusus.

Akan dikabari,’’ jawab Rita via SMS, kemarin.

Selain itu, serangkaian HPN 2016 pada kegiatan pameran yang diikuti media cetak nasional dan lokal, Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota seNTB, Suara NTB dan Radio Global FM Lombok terpilih sebagai peserta pameran terbaik II dengan katagori peserta daerah. (*)

Soal Alokasi DBHCHT

Disperindag Hanya Terima Rp 229 Juta Lebih Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB hanya menerima kucuran anggaran dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp 229 juta lebih.

Sementara temuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, pada semester II kucuran anggaran ke dinas tersebut mencapai Rp 3,2 miliar.

TO K O H Butuh Rp 36 Triliun

Arief Yahya

Data Suara NTB sebelumnya berdasarkan dokumen penyidikan Kejati NTB menyebutkan bahwa Disperindag NTB menerima gelontoran anggaran Rp 3,2 miliar. Dana sebesar ini, diperuntukkan bagi program Integrasi Ternak dan Tanaman, program industri olahan sapi, jagung dan rumput laut (Pijar) tahun 2013. Disperindag merupakan salah satu dari empat instansi yang menerima alokasi dana dari DBHCHT Kementerian Keuangan. Bahkan pengalokasian anggaran itu sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan RI kepada Direktorat Jenderal (Dirjen)

Perimbangan Keuangan, Direktorat Dana Perimbangan.

Setelah munculnya pemberitaan Suara NTB terkait alokasi anggaran DBHCHT, seorang sumber menyampaikan klarifikasi dengan langsung membawa data berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dari Disperindag NTB soal anggaran DBHCHT yang diterima dinas itu. Berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD tahun 2013, Disperindag hanya mendapat alokasi Rp 229.163.000 untuk program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

dan program pelatihan memperkuat kemitraan dengan petani dan perusahaan mitra.

Berdasarkan uraian penggunaan anggaran, DBHCHT diperuntukkan banyak kegiatan seperti magang pelaku usaha tembakau virginia/rajang, sosialisasi grade tembakau bagi petani swadaya, pelatihan petugas grader tembakau. Untuk kegiatan ini saja, hanya menghabiskan anggaran paling banyak Rp 3 juta. ini belum termasuk honorarium petugas non PNS dalam rangkaian kegiatan sama, menghabiskan Rp 5 juta.

Bersambung ke hal 15

PAW Ketua DPRD NTB

Umar Said akan Berikan Perlawanan Mataram (Suara NTB) Perebutan kursi Ketua DPRD NTB memasuki titik didihnya setelah H. Umar Said, S.Ag menegaskan akan memberikan perlawanan terhadap keputusan DPD Partai Golkar NTB yang mengusulkan penggantian dirinya dari posisi Ketua DPRD NTB. Ia merasa tengah dizolimi dengan keputusan tersebut.

“Saya menganggap saya dizolimi. Dan orang-orang yang menzolimi itu harus dilawan, tidak bisa dibiarkan,” ujar Umar Said, yang

dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/2) kemarin. Pernyataan itu disampaikan Umar menanggapi usulan pergantian dirinya dari kursi Ketua DPRD NTB. Juru Bicara DPD Partai Golkar NTB, Chris Parangan, SE, M.AP, Kamis kemarin menegaskan pihaknya telah melayangkan usulan pergantian pejabat Ketua DPRD NTB yang memang menjadi jatah Partai Golkar. Chris menyebutkan, Bersambung ke hal 15

MENTERI Pariwisata (Menpar), Arief Yahya mengatakan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah (Loteng) membutuhkan anggaran sekitar Rp 36 triliun. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dengan alokasi anggaran tahap pertama sebesar Rp 3 triliun. Pengembangan KEK Mandalika akan dikeroyok bersama Kementerian dan BUMN lainnya. ‘’Untuk Mandalika yang dibutuhkan sekitar Rp 36 triliun. Untuk tahappertama kira-kira Rp 3 triliun yang dibutuhkan. Yang ada dari internal (Indonesia Tourism Development Corporation) Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Tak Sekadar Mimpi PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PERA) akan membangun jalan by pass dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.

Kalangan DPRD NTB akan mengawal komitmen pemerintah pusat ini supaya proyek ini tak hanya menjadi mimpi. ‘’Saya pikir bagus itu (pembangunan by pass LembarKayangan). Mudah-mudahan bisa terealisasi. Saya pikir nanti perekonomian kita lebih lancar. Dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita lebih baik sesuai janjinya Pak Gubernur akan dobel peningkatannya. Tentu kita (Dew(Suara NTB/dok) an) akan sangat mendukung H. Umar Said itu. Dan siap kita untuk mengawal,” kata Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag dikonfirmasi disela-sela menemui gubernur bersama Pimpinan Dewan lainnya, Kamis (11/2) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

ASLI LOMBOK - Momen puncak Hari Pers Nasional, Selasa (9/2) yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri, jadi peluang bagi para pedagang kain tenun dan songket asli Lombok. Mereka mendapatkan berkah dari banyaknya undangan yang datang ke lokasi di KEK Mandalika ini.

Agen BRILink

Menjangkau yang Tidak Terjangkau Langkah Bank BRI menjadi The Biggest National Payment Bank makin mudah dengan terus tumbuhnya agenagen BRILink. Agen yang memasarkan produk perbankan yang bisa melayani semua akses perbankan dengan mudah dan cepat.

BRILink benar-benar hadir menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan kantor-kantor perbankan.

SELASA (10/2) lalu, BRI Kantor Cabang Selong mengumpulkan 140 agen BRILink se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam gelaran gather-

Penyerahan kartu IUMK kepada seorang agen oleh Pinca BRI Selong ing dan sosialisasi. Di hadapan para agen BRILink, Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia mengutarakan, saat ini jumlah agen BRILink

seluruh Indonesia mencapai 50 ribu agen. Target BRI, satu desa satu agen. Atau sebanyak 76.655 desa se Indonesia.

Menjadi Agen BRILink katan-

POSE BERSAMA - Para Agen BRILink se Lombok Timur berpose bersama dengan Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia dan jajaran BRI Cabang Selong usai acara, Selasa lalu. ya, memiliki banyak keuntungan.

Seperti pernah diutarakan agen BRILink sendiri, menjadi agen BRI ini bisa mendapat gaji dari BRI tanpa menjadi karyawan

BRI. Kehadiran agen bank dengan motto Melayani Dengan Setulus Hati ini juga telah membuktikan makin dekat dengan rakyat.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dugaan Pungli Prona Cetak Qari – Qariah TAHUN 2016, Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah lomba musabaqah tilawatil quran (MTQ) tingkat nasional. Tak ingin hanya menjadi penonton, Pemkot Mataram berbenah dan mempersiapkan qari - qariah dan hafiz hafizah untuk mengikuti lomba tersebut. Untuk menemukan talenta penghafal Alquran yang baik, Pemkot menyeleksi mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Pagutan Barat, Cahya (Suara NTB/dok) Samudra membenarkan bahCahya Samudra wa proses penjaringan qari qariah dan hafiz - hafizah di Kota Mataram, mulai tahun ini dilaksanakan STQ tingkat kelurahan. STQ kelurahan ini menurutnya, memberikan semangat bagi generasi muda untuk menunjukan kemampuan mereka. “Saya pikir ini langkah baik. Karena baru tahun ini dilaksanakan di tingkat kelurahan,” kata Cahya Kamis (11/2).

Meski diakui, di wilayahnya belum ada perwakilan mengikuti kegiatan MTQ tingkat kota, provinsi bahkan nasional. Tapi dia melihat ada potensi di generasi muda. Paling penting ujar Cahya, STQ kelurahan ini memberikan peluang lahirnya qari - qariah di kelurahan. “Paling tidak ada perwakilan di kelurahan,” ujarnya.

Peran orangtua katanya, sangat berpengaruh lahir qari qariah baru. Artinya, pendidikan Alquran tidak saja didapatkan di pondok pesantren, melainkan bisa di masjid - masjid atau tempat pendidikan Alquran. Dorongan seperti ini harus ditanamkan sejak dini. “Belajar Alquran bisa di masjid, ndak mesti di sekolahkan ke pondok pesantren,” imbuhnya.

STQ tingkat kelurahan lanjutnya, masyarakat diminta tidak berorientasi pada juara. Melainkan memberi dorongan serta motivasi bagi generasi lainnya untuk belajar. Disamping itu, prestasi diraih masyarakat memberikan kesan baik di tengah masyarakat. STQ tingkat kelurahan nantinya, akan diawali dengan pawai taaruf di kecamatan.

Kedepan diharapkan, STQ di tingkat kelurahan memberikan kontribusi generasi qurani yang mampu menorehkan prestasi baik tingkat provinsi, nasional bahkan internasional.

“Harapan kita bisa mengharumkan daerah terlebih lingkungan tempatnya tinggal,” harapnya. (cem)

Jangan Setengah Hati WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., tidak menampik, penanganan rumah kumuh di Mataram memang masih berat. Tetapi, kondisi ini, katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (11/2) tidak melulu karena minimnya partisipasi masyarakat. Menurt Muhtar, hal ini justru disebabkan bantuan penanganan rumah kumuh yang diberikan kepada masyarakat, jumlah(Suara NTB/fit) nya masih terbatas.

Muhtar ‘’Bisa saja, penanganan rumah kumuh ini karena apa yang diberikan oleh pemerintah itu, tidak mencukupi. Kenapa tidak bisa tertangani maksimal karena memang anggaran yang tersedia masih minim,’’ terangnya. Logikanya, lanjut Muhtar, bagaimana masyarakat akan membongkar rumahnya kalau anggaran untuk itu tersedia dalam jumlah yang begitu minim.

Masyarakat pemilik rumah kumuh, rata-rata hidup dengan taraf perekonomian yang pas-pasan. ‘’Kalau hanya dikasi bahan, jelas mereka butuh untuk ongkos tukang,’’ cetus Muhtar. Menurut politisi Gerindra ini, sejatinya masyarakat pemilik rumah kumuh di Kota Mataram, tidak sulit diajak kerjasama dalam hal penanganan rumah kumuh, sepanjang anggaran yang diberikan memadai.

Kedepan, kata Muhtar, agar kesan penanganan rumah kumuh tidak sulit, perlu ada sinergitas antar SKPD. Mulai dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Dinas PU serta Disosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Menurut dia, seharusnya bantuan penanganan rumah kumuh dilengkapi pula dengan ongkos tukang. ‘’Seharusnya seperti itu. Jangan setengah hati,’’ pintanya.

Artinya, ketika pemerintah memamng fokus terhadap penanganan rumah kumuh, maka segala sesuatu terkait itu harus dipenuhi. ‘’Jangan pemerintah hanya menyediakan atap atau batanya saja. Ini juga salah satunya menjadi kendala,’’ keluhnya. Diakui Muhtar kepedulian sosial masyarakat terhadap masyarakat lainnya tidak bisa serta merta tergugah. ‘’Perusahaan saja yang sudah mapan kondisi finansial perusahaannya, sulit memberikan kontribusi bagaimana ikut menata rumah-rumah kumuh yang ada di Kota Mataram. Apalagi orang perorangan. Saya rasa di daerah lain juga sama kondisinya,’’ terang Muhtar. Anggota Dewan dua periode ini mengusulkan agar ke depan penanganan rumah kumuh di Kota Mataram dilakukan secara berkelompok. Sehingga tidak hanya bertumpu pada satu SKPD saja. (fit)

Tiga Lurah akan Dikonfrontir Mataram (Suara NTB) Dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat melalui proyek operasi nasional agraria (Prona) di tiga kelurahan. Pemkot Mataram akan mengkonfrontir tiga lurah yang menjadi temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Indra Bangsawan mengatakan, akan mengecek informasi yang disampaikan oleh Ombudsman dengan mengkonfrontir tiga lurah tersebut. Indra menegaskan, tidak mengetahui mana yang memang porsi ditanggung oleh Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat.

Sebab, proses seperti biaya pal, materei serta alas atas hak tanah tidak ditanggung oleh APBN. “Nanti kita akan panggil ketiga lurah seperti

disebutkan Ombudsman,” jawabnya Kamis (11/2).

Indra enggan menyebutkan tiga Lurah itu dengan alasan belum mendapatkan informasi. Namun demikian, Kepala Bagian Pemerintahan diminta mengecek kebenaran temuan tersebut. “Saya belum dapat informasi. Karena Kepala Ombudsman langsung ketemu Buk Wali. Sudah saya perintahkan Kabag Pemerintah cek ke lapangan,” ujarnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram,

Baznas akan Perbaiki Puluhan Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Jumlah rumah kumuh atau rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram masih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, setiap tahun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram juga turut mengintervensi perbaikan rumah kumuh. Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca menyampaikan tahun ini pihaknya akan memperbaiki puluhan rumah kumuh di Kota Mataram, khususnya akan difokuskan di Kelurahan Dasan Cermen.

Dipilihnya Kelurahan Dasan Cermen karena banyaknya usulan yang masuk dari masyarakat. Kecamatan Sandubaya yang juga salah satu wilayahnya adalah Dasan Cermen merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki rumah kumuh. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, jumlah rumah kumuh di Sandubaya mencapai 294 unit.

Mahsar menyebutkan jumlah rumah yang akan diperbaiki di wilayah itu lebih dari 40 unit. “Berdasarkan usulan itu ada sekitar 45 atau 47 unit yang akan diperbaiki,” cetusnya kepada Suara NTB, Kamis (11/2). Selain karena banyak yang diusulkan dari wilayah itu, salah satu alasan difokuskannya perbaikan rumah kumuh di Dasan Cermen karena lokasinya yang berdekatan atau berada dalam satu komplek sehingga lebih mudah. “Kita lihat lokasinya juga.

Kalau dilihat dari (data) usulannya, tempatnya berkomplek jadi lebih mudah,” ujarnya.

Bantuan yang akan diberikan kepada warga dalam bentuk material.

Satu unit rumah dianggarkan Rp 5 juta. Mahsar mengatakan pihaknya lebih memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk material karena jika diserahkan dalam bentuk uang tunai, dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk memperbaiki rumah.

“Kalau diberikan dalam bentuk uang nanti lain ceritanya,” cetusnya.

Sebelum perbaikan rumah dimulai, Baznas akan melakukan survei terhadap calon penerima bantuan apakah memang layak mendapatkan bantuan atau tidak. Survei akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Selain masuk kategori warga miskin, warga penerima bantuan juga disyaratkan memiliki tanah sendiri atau rumah yang akan diperbaiki tersebut berdiri di atas tanah milik warga tersebut. Di samping itu juga sanggup untuk bekerja sama memperbaiki rumahnya atau membayar ongkos tukang. (ynt)

I Nyoman Suandiasa mengaku belum mendapat informasi terkait hal tersebut. Dipastikan, temuan itu akan segera ditindaklanjuti.

Ditambahkan, persoalan prona ini sebenarnya komplek. Persyaratan lain diatur dalam prona, sehingga perlu duduk bersama untuk diklarifikasi. Pihaknya akan mengkroscek dengan meminta kejelasan dari tiga lurah tersebut.

Ditemui terpisah, Asisten Ombudsman RI Perwakilan

NTB, Sahabuddin menjelaskan, mendapatkan laporan masyarakat adanya indikasi pungutan liar oleh kelurahan terhadap pembuatan prona.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara acak. Pada Bulan Desember pembuatan prona mendapatkan bukti administrasi terhadap pungli.

Tarif prona ditarik dari masyarakat variasi yakni Rp 500 ribu - Rp 2 juta. Mekanisme atau modus digunakan kaling langsung lakukan pungutan dan masyarakat langsung membayar. Parahnya, salah satu kelurahan membentuk panitia prona tingkat kelurahan. Padahal BPN sudah membentuk tim

kepanitian prona. Dijelaskan, Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 2015 tentang agraria bahwa, telah menyiapkan anggaran dari APBN baik itu biaya penetapan penyuluhan, alas hak, pemeriksaan tanah dan penyerahan sertifikat.

“Adapun kewajiban biaya materei, pal batas dan pajak.

Apa iya harus mengeluarkan segitu,” cetusnya.

Kasus ini tentu terjadi maladministrasi sesuai undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, Walikota diminta melakukan pembinaan terhadap tiga lurah tersebut. (cem)

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pemerintah Segera Tuntaskan Proyek PLTU Jeranjang Praya (Suara NTB)Setelah sekian lama terkatung-katung, akhirnya pemerintah menerbitkan payung hukum untuk mengakhiri kemelut mega proyek PLTU Jeranjang, Lombok Barat. Peraturan Pemerintah (PP) telah dikeluarkan baru-baru ini, sekaligus sebagai wujud akan tuntasnya pengerjaan konstruksi pembangkit di sana.

(Suara NTB/aan)

SALURKAN ASPIRASI – Anggota Komisi I DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, saat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan operator seluler, dalam pertemuan dengan perwakilan operator seluler di Mataram, Kamis (11/2).

Perhatikan Masyarakat Desa ANGGOTA Komisi I (Bidang Komunikasi dan Informatika), H. M. Syafrudin, ST, MM menegaskan harapannya agar operator seluler di Provinsi NTB memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat desa. Sebab, selama ini masih banyak masyarakat desa yang belum mampu menikmati layanan komunikasi melalui ponsel, seperti di daerah perkotaan.

“Saya mohon kepada XL dan Telkomsel, jangan hanya memberikan pengabdian untuk masyarakat kota saja, tapi juga untuk masyarakat di desa. Saya menyampaikan ini karena saya wakil rakyat dari Nusa Tenggara Barat. Target saya, karena saya wakil rakyat dari NTB, mereka bisa bebas berkomunikasi. Bebas berkomunikasi dengan siapa saja, keluarganya baik di perkotaan maupun yang di desa,” ujar Syafrudin saat bertemu dengan jajaran manajemen perusahaan operator seluler di NTB, Kamis (11/2) di Mataram.

Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja spesifik yang digelar rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.Ip., M.PP. Selaku anggota DPR RI dari NTB, Syafrudin pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan operator seluler yang dihimpunnya dari berbagai daerah.

Ia menyebutkan, salah satu daerah yang masih membutuhkan layanan operator seluler adalah daerah Mantar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Menurut Syafrudin, Mantar adalah sebuah daerah yang dulunya hanya bisa didatangi dengan menggunakan kuda. “Dulu masa bakti saya yang pertama belum punya listrik, sekarang Alhamdulillah sudah punya listrik, saya nggak tahu bagaimana dengan komunikasi, karena saya dulu pernah memasang tower di situ, di Desa Mantar itu, sehingga saya dapat berkomunikasi dengan kepala desanya,” ujarnya.

Ia menilai, sebagai daerah yang jauh dari pusat keramaian, kemungkinan banyak warga Mantar yang tidak bisa mendapatkan sinyal untuk berkomunikasi melalui ponsel. Namun, menurutnya, potensi daerah itu sebagai objek wisata olahraga paralayang haruslah diperhatikan oleh operator seluler.

“Sekarang Mantar itu menjadi salah satu objek wisata, Paragliding, dan Paralayang. Itu harus dilihat sebagai suatu potensi yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana dengan wilayah Tambora. Bagaimana dengan Sanggar,” bebernya.

Kondisi serupa menurutnya juga dijumpai di daerah Orong Telu. “Saya datang, untuk mengantar kursi, memang tidak punya listrik. Tapi punya potensi yang besar. Orong Telu itu sangat jauh sekali, tapi lebih jauh kalau bapak juga ke Puncak Jeringo, itu salah satu desa desa yang dulu tidak ada listrik sekarang ada juga. Saya tidak tahu apa kepala desanya sama saya sudah bisa berkomunikasi,” ujarnya.

Menurut Syafrudin, dirinya sudah lama sekali ingin mengundang para provider jasa layanan komunikasi di NTB untuk membicarakan persoalan yang dihadapi konstituennya di daerah-daerah tersebut. Syafrudin seringkali prihatin saat mengunjungi masyarakat di daerah terpencil dan melihat mereka kesulitan berkomunikasi menggunakan ponsel.

“Ketika saya pulang kampung, saya melihat rakyat yang saya wakili duduk di atas gunung, memutar-mutar handphonenya, untuk bisa berkomunikasi dengan teman,” ujarnya. Karena itulah, ia menegaskan harapannya agar operator seluler di NTB, baik yang sudah memiliki cakupan konsumen yang besar maupun yang baru merintis agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di perkotaan maupun yang tinggal di desa. (aan/*)

“Saya sudah minta kepada Menteri ESDM dan Dirut PLN untuk segera selesaikan tuntas PLTU Jeranjang. Ini peninggalan lama yang terseok-seok dan meninggalkan berbagai masalah, PP telah dikeluarkan baru-baru ini,” kataDr.H.Kurtubi,AnggotaKomisiVIIDPR-RIditemuiusaimengikuti Hari Pers Nasional di Kute, Lombok Tengah, Selasa (9/2).

Artinya, dengan diterbitkannya PP dimaksud, PLN dapat mengeluarkan anggaran

sebesar Rp 100 miliar untuk menuntaskan mega proyek yang disepakati nilainya oleh PT. Barata (pelaksana proyek) sejak tahun 2007 lalu itu.

Belum lama ini, PT. Barata mengajukan klaim kepada PLN sebesar Rp 100 miliar untuk tuntaskan pembangkit Unit II PLTU Jeranjang. Sementara PLN harus menunggu kepastian payung hukum dari pemerintah untuk mengeluarkan anggaran tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI Nusra, Padudung Oktavianus, bersama General Manager PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto menyatakan, dari tiga unit pembangkit masingmasing berkapasitas 25 Megawatt (Mw) di PLTU Jeranjang, hanya unit III yang masih aktif beroperasi dan mendukung suplai daya untuk sistem Lombok.

Unit II akhir tahun lalu telah dilaporkan kepada Kemen-

Aplikasi Pesan Pemakaman hingga Bayar Pajak Ranmor

(Suara NTB/bul)

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. M. Aminollah, M.Si didampingi stafnya meninjau kolam budidaya ikan air tawar Moga Mandiri di Dusun Mesorang, Aik Bukak, Lombok Tengah, Rabu (10/2). Beranggotakan 25 orang, kelompok yang terbentuk sejak lima tahun lalu ini kompak memerangi kemiskinan dengan membudidayakan ikan. Para anggota kelompok merasa puas dengan peningkatan ekonomi sejak budidaya ikan tersebut.

OJK Dorong Guru Jadi Agen Informasi Layanan Keuangan Mataram (Suara NTB) Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi NTB mengawali program edukasi kepada masyarakatdiawaltahun2016dariujung timur Pulau Sumbawa. Sebanyak 120 orang guru dari 120 sekolah negeri dan swasta tingkat SD hingga SMA se- Kota Bima hadir mengikuti sosialisasi pengenalan fungsi dan peran OJK, serta edukasi mengenai produk dan layanan industri jasa keuangan.

Kegiatan dilaksanakan di aula SMAN 1 Kota Bima pada Rabu (3/2) lalu. Dibuka oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, acara sosialisasi dihadiri Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri dan jajaran.

Menurut Humas OJK, Muhammad Abdul Mannan, acara tersebut sekaligus menghadirkan pemateri dari industri keuangan, di antaranya pimpinan Bank NTB Cabang Bima, AJB Bumiputera Cabang Bima, Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Bima, dan Sinarmas Asset Management Wilayah Mataram.

Materi edukasi dan sosialisai

Mataram (Suara NTB) Direktur Utama PT Pos In-

Kamis, 11/02/06

ga komponen tentu naik,” demikian Padudung waktu itu.

H. Kurtubi menegaskan, dengan keluarnya PP ini, merupakan akhir dari persoalan krisis listrik khususnya di NTB. Harapannya, PLTU Jeranjang dapat dituntaskan sesegera mungkin. Selain itu, pemerintah bahkan telah berjanji mendatangkan kapal pembangkit listrik ke NTB, sehingga pasokan listrik akan terjamin dan mendongkrak investasi di NTB. “Kami di komisi VII akan tetap mengawal PLTU Jeranjang, saya katakan sekali lagi, tidak ada lagi alasan untuk tidak menyelesaikan semua yang rusak-rusak di PLTU Jeranjang,” demikian H. Kurtubi. (bul)

XL XmartCities Lombok

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kepala Kantor OJK Provinsi NTB, Yusri (baju batik tengah) bersama pimpinan industri yang hadir dalam acara sosialisasi OJK di Bima. tak jauh dari peran dan fungsi manfaatkan moment dengan meOJK, pengenalan produk dan lay- nyiapkan booth untuk pameran anan perbankan, asuransi, peru- keuangan mini dari masing-massahaan pembiayaan atau finance ing industri yang telah hadir, sehdan produk layanan pasar modal. ingga peserta dapat mengajukan Dengan mengusung seman- pertanyaan lebih lanjut mengenai gat guru sebagai penyalur ilmu produk dan jenis layanan keuanpengetahuan, OJK mengharap- gan yang dapat diakses.

“Kenapa OJK memulai dari kan informasi yang diterima para guru selanjutnya akan ujung timur wilayah NTB, karena diteruskan kepada siswanya Kota Bima menjadi pusat perekonomian dan aktivitas ekonomi di bahkan kepada masyarakat.

Guruselakupegawai/karyawan Kota Bima cukup tinggi. Sehingga sekaligus masuk sebagai target masyarakat perlu lebih memahaedukasiOJKtahun2016ini.Dalam mi tentang keuangan inklusif,” kesempatan tersebut, OJK me- demikian Muhammad. (bul)

Telkomsel dan PT Pos Perkuat Sinergi Bisnis

(Suara NTB/ist)

terian BUMN untuk dilakukan penyesuaian harga, dari nilai kontrak yang sebelumnya disepakati oleh PT. Barata tahun 2007. Klaim yang diajukan oleh Barata dapat direalisasikan oleh PLN. Asalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus sebagai payung hukumnya. Entah apakah dalam bentuk Kepmen maupun Kepres.

“PLN tidak bisa mengeluarkan klaimnya kalau tidak ada payung hukum. Pengajuan diskresinya sudah masuk pada 27 November lalu. Diskresi diajukan karena dianggap nilai kontrak tahun 2007 tidak sebanding dengan nilai proyek yang mulai dikerjakan sejak tahun 2010. Karena nilai dolar terus naik dan har-

SINERGI - Sinergi antara GM ICT Operation Telkomsel Regional BalNus Danny A Triawan & GM Sales Telkomsel Regional BalNus Ihsan dengan Dirut PT Pos Indonesia Gilarsi Wahju Setijono dan perwakilan manajemen PT Pos Indonesia wilayah BalNus.

donesia Gilarsi Wahju Setijono melakukan kunjungan ke kantor Regional Telkomsel Bali - Nusra awal Februari ini, disambut baik oleh GM Sales Regional Bali Nusra Ihsan, GM ICT Operation Regional Bali - Nusra Danny A Triawan serta jajaran management Telkomsel Bali Nusra lainnya.

Kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi dalam rangka mempererat hubungan baik yang telah terjalin selama ini sekaligus untuk memperkuat sinergi bisnis antara sesama perusahaan milik Indonesia.

Dalam rilis yang diterima Suara NTB, Kamis (11/2), selama ini kerjasama yang terjalin antara PT Pos Indonesia dan Telkomsel Regional Bali dan Nusa Tenggara (NTB & NTT) yakni terkait dengan penyediaan warehouse dan distribusi produk, baik berupa pengiriman kartu pra bayar, kartu ganti maupun voucher fisik.

Adapun jumlah distribusi kartu prabayar di Regional Bali dan Nusa Tenggara per bulannya rata-rata men-

capai lebih dari 100.000 kartu, sedangkan jumlah distribusi voucher fisik per bulannya ratarata mencapai lebih dari 25.000 voucher.

Selain itu, bentuk dukungan Telkomsel untuk PT.Pos Indonesia sejauh ini berupa penyediaan layanan komunikasi, layanan broadband dan jaringan di seluruh kantor cabang PT.Pos Indonesia hingga mencapai ke pelosok wilayah Tanah Air, di mana coverage PT Pos saat ini tersebar di lebih dari 70% jumlah kecamatan dan lebih dari 50% jumlah kelurahan.

GM Sales Regional Bali dan Nusa Tenggara, Ihsan menegaskan, Dirut Pos Indonesia ke Telkomsel BalNus semakin memotivasi pihak Telkomsel yang merupakan sebagai satu-satunya operator milik Indonesia untuk selalu melakukan inovasi, baik terkait produk maupun layanan terutama di era digital sekarang ini, dan saling memanfaatkan kapabilitas sehingga akan semakin meningkatkan kinerja dan produktivitas bisnis masing-masing.

“Ada beberapa potensi bisnis yang akan kami kembangkan bersama PT Pos ke depannya, antara lain berupa pengembangan infrastruktur terutama yang berhubungan dengan ICT, penyediaan booth Telkomsel di setiap kantor cabang PT Pos di wilayah Bali Nusra yang potensial, dan membuat layanan SMS ADN yang nantinya akan memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi terkait dengan layanan PT Pos,” demikian Danny A Triawan menambahkan. (bul)

Mataram (Suara NTB) PT XL Axiata dan Pemprov NTB mulai mengimplementasi kerjasama XmartCities Lombok dalam empat layanan digital yang baru. Keempat layanan tersebut adalah pemesanan pemakaman, pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan XL Tunai, konten video dakwah bagi para ulama lokal, dan media komunikasi bagi panti asuhan. Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Madji bersama Direktur Digital Services XL, Ongki Kurniawan meresmikan keempat layanan digital tersebut di Mataram, Kamis (11/2).

Direktur Digital Services XL, Ongki Kurniawan mengataka, pada layanan pemesanan makam, melalui website dan aplikasi yang dimaksud, masyarakat akan bisa menemukan fitur yang membantu dalam memilih lokasi makam berdasarkan daerah, mengetahui lokasi makam yang statusnya kosong atau sudah terisi, juga memilih dan memesan makam langsung dari aplikasi. Selanjutnya, masyarakat juga bisa mengetahui status pemesanan apakah berhasil dipesan dan sudah terbayar, serta mencari lokasi makam berdasarkan nama jenazah.

Masyarakat Lombok di lima wilayah bisa memesan lokasi pemakaman di melalui website http://xmartcitylombok.com/ atau aplikasi yang bisa diunduh di Google Play Store. Dengan sarana digital ini memungkinkan masyarakat Lombok lebih mudah dalam mencari dan melakukan pemesanan lokasi pemakaman.

Kelima wilayah tersebut masing-masing adalah Kota Mataram meliputi daerah Karang Medain dan Bintaro, Kabupaten Lombok Barat di Demong Jempong dan Pemate, Lombok Tengah di Sengkerang dan Leneng Puah Raya, Lombok Timur di Selong dan Jero Waru, dan Lombok Utara di Nang Sebali Tanjung dan Karang Baru Pemenang.

Media Dakwah, selain reservasi makam, XL juga membantu para ulama Lombok dalam melakukan aktivitas dakwah melalui media digital. Melalui media dahwah online ini, para ulama akan bisa menyebarkan materi dakwah dalam format video kepada masyarakat NTB yang memang religius. Tentu saja, masyarakat di luar NTB juga bisa mengaksesnya dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Bahkan, juga bisa disimak berulang kali.

Video Dakwah yang direkam distribusikan melalui YouTube. Setidaknya tujuh ulama yang akan secara rutin mengisi konten dakwah ini, yaitu TGH Muh Khairi, KH Zainuddin Sulaiman, TGH Husain Basri, TGH Safwan Hakim, KH Zainudin Sulaiman, TGH Muharror Mahfuz,

dan Ustad Satriawan Lc, termasuk mereka yang sedang merantau di luar negeri.

Website Panti Asuhan, website ini akan bermanfaat untuk mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kondisi dan kebutuhan setiap Panti Asuhan di daerah tersebut. Website ini sekaligus akan mempermudah masyarakat untuk bisa menyalurkan donasi kepada pantipanti tersebut.

Berikut daftar panti asuhan yang sudah mendapatkan fasilitas website: http://lksamuhammadiyah.com/, http:// lksa-padanwpancor.com/, http://lksa-nwmataram.com/ ,http://lksa-darulaitamputradakwah.com/,http://lksathohiriyahbodak.com/,http:// rppsa-putrautamamataram.com/, http://pa-ashabulhikam.com/, http://lksahandayani.com/,http:// www.alikhlas-ampenan.com/, http://lksponpesnurulhikmahlangkolingsar, http://lksaalhidayahampenan.com/, http://lksa-dharmabakti.com/, http://lksa-ibuaminah.com/, http://lksa-ulilalbaabnw.com/, http://lksa-harapanmataram.com/, http://lksaannashriynwsby.com/, http:// psbr-karyaputramataram.com/, http://lksatghmuhshadruddinnw.com/, http://lksa-panurussalamah.com/, http://lksanurulislam.com/.

Dalam pembangunan website ini, XL mendapatkan dukungan teknis secara penuh dari STIMIK Bumigora, Mataram. XL memang selalu menggandeng perguruan tinggi setempat dalam membangun saranan digital terkait program XmartCity dan XmartVillage di berbagai daerah.

XL Tunai untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dengan memanfaatkan XL Tunai, maka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan lebih cepat dan efektif. Pada saat jatuh tempo pembayaran pajak, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui XL Tunai, dengan mengakses menu di *123*120#. Setelah memasukkan nomor kendaraan, akan keluar info berapa pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, pelanggan akan mendapat notifikasi SMS, dan dapat mencetak bukti pembayaran pajak di loket-loket yang telah disediakan oleh Dispenda.

Fasilitas inovatif ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat NTB. Selain itu sudah tersedia 1 loket untuk mencetak bukti pembayaran dan akan ditambahkan menjadi 6 loket yang tersebar di beberapa tempat di Mataram.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam kesempatan tersebut secara khusus memberikan apresiasi atas terobosan-terobosan yang dilakukan XL. (bul)

(Suara NTB/ist)

LUNCURKAN - Dari kiri, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si bersama Direktur Digital Service, Ongki Kurniawan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Head of Internet of Things, Arifa Febriyanti saat peluncuran XmartCities Lombok kemarin.

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

Target Cairkan Rp 200 Miliar

(Suara NTB/rus)

Rahmad Budi Sulistia

BANK BRI disebut menjadi penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar secara nasional yakni sebesar Rp 61 triliun. Khusus BRI Cabang Selong menargetkan Rp 200 miliar tahun 2016 ini. Telah terealisasi pada pekan pertama Februari, sebesar Rp 20,6 miliar.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia kepada Suara NTB, Selasa (9/ 2) lalu, mengaku, target jumlah nasabah di BRI tahun 2016 ini sebanyak 9.650 nasabah. Dan sudah tercapai sebanyak

1.381 nasabah.

Bank dengan motto melayani dengan setulus hati ini sebagian besar menyasar usaha mikro. Disebut besarannya 80 persen untuk mikro dan 20 persen saja untuk makro atau ritel.

Spesifik di BRI Selong, ritel target rencana penyalursan sebesar Rp Rp 35 miliar tahun 2016.

“Kita memang paling konsen terhadap mikro dan hanya BRI yang paling lengkap infrastrukturnya sehingga diberikan paling besar oleh pemerintah,” ucapnya. BRI, katanya juga menyasar para lulusan TKI, karena mereka juga bisa mengajukan KUR. Diakui, setelah menjadi TKI banyak yang tidak bisa pergi lagi merantau. BRI coba ambil bagian untuk memberikan jawaban atas keresahan TKI dengan siap memberikan support dana untuk pengembangan kegiatan usaha para mantan TKI. Selain itu, pertumbuan mikro di Lombok Timur, ujarnya, cukup bagus. Dalam penentuan syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Kelayakan dari calon nasabah tetap akan diperhatikan. Namun Rahmad Budi Sulistia meyakinkan, proses pencairan KUR ini sangat cepat, mudah dan tidak ribet.

Sesuai peraturan Menteri Koordinator Perekonomian, KUR tahun 2016 ini memberlakukan suku bunga hanya 9 persen efektif per tahun. Di mana, rata-rata per bulan hanya 0,4 persen. Jumlah itu diyakini cukup murah atau turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Polisi Tahan Asisten II Setda Lotim Selong (Suara NTB) Setelah melalui serangkaian proses panjang, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) HSW akhirnya ditahan aparat kepolisian Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim. HSW ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Apung di Gili Kondo Kecamatan Sambelia. Selain HSW, aparat juga menahan pihak rekanan berinisial HS. Sebelum dilakukan penahanan, HSW datang memenuhi panggilan aparat kepolisian di Mapolres Lotim sekitar pukul 11.00 Wita menggunakan baju kerah putih didampingi dua pengacaranya dan pihak keluarga untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya diperiksa tiga kali sebagai tersangka.

Sekitar pukul 16.30 Wita, aparat kepolisian akhirnya menahan HSW bersama rekanan HS dan langsung digiring menuju ruang tahanan di Mapolres Lotim. HSW ditahan selama 14 hari dalam penahanan pertama dan 120 hari sebelum kasus tersebut dilimpahkan oleh aparat kepolisian ke kejaksaan. Seketika itu juga, HSW bersama HS berganti pakaian menggunakan baju tahanan Polres Lotim berwarna merah muda.

“Bukti-bukti sudah cukup hingga dilakukan penahanan terhadap SW dan HS dalam

RTLH dan TKM, Disosnakertrans KLU Klaim Tak Ada Masalah Tanjung (Suara NTB) Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dana dekonsentrasi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang disuarakan massa pendemo, Forum Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (FMPKP) beberapa waktu lalu, tidak ada masalah. Dinas sudah melakukan cros cek ke lapangan, termasuk kepada bank penyalur.

“Begitu demo selesai, kami langsung turun ke lapangan. Hasilnya, seluruh bantuan yang disalur-

kan (RTLH dan TKM) tidak ada masalah. Penerimanya benar dan seluruh bantuan yang ada dalam daftar pengadaan, semua lengkap dan sudah diterima oleh kelompok,” klaim Kadis Sosnakertrans, Intiha, SIP, melalui Sekretaris Disosnakertrans, Artadi, SH., Kamis (11/2).

Dikatakannya, 7 nama pengurus kelompok yang disebut-sebut berbeda antara lampiran di APBD dengan nama di print out bank penyalur tidak ada yang janggal. Sejatinya, ke 7 anggota kelompok adalah kelompok yang sama, yang berbeda hanyalah pengurusnya. Hal tersebut terjadi karena nama pengurus sesuai Lampiran APBD mengalami

kendala saat menyelesaikan pemberkasan di bank, sehingga pengurus inti kelompok pun diubah.

Bank dalam hal ini berinisiatif mengambil solusi, yakni membolehkan kelompok menyodorkan nama anggota lain mewakili nama yang disetorkan sebelumnya.

Terhadap hal ini, kelompok beserta bank membuktikannya dengan Surat Kuasa dan berita acara perubahan nama pengurus untuk memenuhi kelengkapan berkas pada bank. Intinya, kelompok penerima tidak berubah.

“Jadi, tidak ada penerima yang berganti, anggota kelompoknya masih sama,” jelas Artadi. (ari)

dugaan korupsi proyek Dermaga Apung Gili Kondo dengan kerugian negara mencapai Rp 400 juta dari APBN dalam program Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal (KPDT) tahun 2012 lalu,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, pada wartawan Kamis sore, (11/2).

Untuk penanganan lebih lanjut, ujarnya, aparat kepolisian tetap mengikuti prosedur dalam penanganan kasus korupsi dan secepatnya akan mengkomunikasikannya dengan Kejaksaan. Pada saat proyek ini dikerjakan dengan anggaran ratusan juta, kata Haris, ketika itu HSWmenjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lotim dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2012 lalu.

“Selain menahan SW selaku

Tanjung (Suara NTB) DPC Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta kepada Polres Lombok Barat (Lobar) selaku pihak yang menangani laporan dugaan ijazah palsu anggota DPRD KLU dari Partai Hanura, Ramedi. Sebab, pemeriksaan aparat Polres Lobar terkait persoalan tersebut berkenaan dengan nama baik terlapor serta citra Partai Hanura sendiri.

“Laporan ke polisi itu aneh, karena kami di internal partai sendiri tidak menerima laporan itu. Kami yakin, polisi juga sebagai bagian dari lembaga perdamaian, jika alat bukti belum lengkap bisabisa dituntut balik karena berkenaan dengan pence-

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan seluruh aparatur bersama masyarakat turut mengawal proses pembangunan. Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (11/2), bupati mengingatkan pimpinan SKPD dan pejabat lain tidak menjadi pemimpin ‘’salon’’ atau pejabat yang banyak menghabiskan waktu hanya di ruang tertutup tanpa peduli dengan rakyat. ‘’Menjadi pemimpin harus sering berada di tengah-tengah rakyat,’’ ujarnya mengingatkan.

Selain itu, lanjutnya, bantuan masyarakat miskin, agar tetap dikawal, sehingga tepat sasaran.

Bupati mencontohkan program pembangunan Rumah Tidak Layak (Suara NTB/ist) Huni (RTLH) yang dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). BERSAMA - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan bersama Jajaran Pemerintahan desa harus masyarakat di Aikmel, Selasa lalu. Bupati meminta pada pimpinan memberikan bagian tersebut ke SKPD agar lebih banyak turun ke masyarakat. masyarakat miskin yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. pula memberikan alokasi anggaran ser utang yang dilakukan Pemkab Secara umum, kebijakan pemban- terhadap kegiatan-kegiatan sosial Lotim pada pihak ketiga untuk keggunan infrastruktur yang dijalankan kemasyarakatan. Di mana telah di- iatan pembangunan. Semua dana fokus pada upaya pertumbuhan anggarkan khusus bantuan sosial yang digunakan untuk pembangunan ekonomi, yakni pembangunan untuk pembangunan masjid, pondok berasal dari APBD dan merupakan sejumlah unit pasar. Awal tahun pesantren dan musala-musala. kebijakan politik anggaran yang dit2016 ini telah diresmikan 5 pasar Seluruh capaian pembangunan erapkan bupati. ‘’Membangun inunit pasar. Tahun 2016 dipastikan yang dilakukan selama ini tanpa frastruktur dan lainnya mengada penambahan pembangunan lagi. melalui utang. Dalam arti, dalam gunakan dana APBD cengan cara Komitmen Pemkab Lotim, tetap membangun Lotim tidak ada sepe- penghematan,’’ ujarnya. (rus)

Pegang Senjata, Anggota Polri Harus Jalani Tes Psikologi enam bulan sekali itu untuk memastikan tiga syarat utama itu masih dimiliki oleh polisi pemegang senjata.

Pasalnya, tes bagi anggota Polri yang memegang senjata itu adalah polisi yang setiap hari membawa senjata secara melekat dan bukan yang membawa senjata saat pengamanan-pengamanan tertentu. Sehingga, kata Efendi, tes psikologi terhadap anggota Polri yang layak untuk memegang senjata sangat penting untuk dilakukan..

“Jangan sampai anggota Polri itu tidak paham fungsi dari senjata yang dipegangnya. Jangan sampai digunakan untuk bunuh diri dan lainnya ketika ada masalah yang membuat batin anggota polri itu tertekan,” terangnya.

Menurutnya, emosi pada diri seseorang sering berubah-ubah seiring dengan bagaimana lingkungan hidup seseorang itu, tidak terkecuali angota Polri. Jika sering

(Suara NTB/yon)

DITAHAN - Unit Tipikor Polres Lotim saat melakukan penahanan terhadap Asisten II Setda Lotim, HSW dan pihak rekanan HS dalam kasus dugaan Korupsi proyek dermaga apung Gili Kondo Kecamatan Sambelia, Kamis, (11/2) sore.

PPK dan KPA dalam proyek itu, kita juga menahan HS selaku rekanan,” terangnya.

Dikonfirmasi di sela-sela proses penahanan, HSW menegaskan jika dirinya tidak pernah menerima maupun memakan uang dalam proyek ini.

Ia meyakini bahwa Allah SWT maha melihat dan mendengar dan pasti akan selalu berpihak pada kebenaran. Atas keyakinannya itu, ia mengaku akan membuktikannya di pengadilan. “Demi Allah, satu sen pun saya tidak pernah meneri-

ma, memakan dan menikmati uang dalam proyek itu. Nanti saya akan buktikan semuanya di pengadilan,” tegasnya.

Sementara, kuasa hukum HSW, Ardani Zulfikar dan M Ikhwan ketika dikonfirmasi juga menegaskan akan siap membuktikan jika kliennya tidak bersalah dalam pengerjaan proyek dari program KPDT itu.

Akan tetapi, katanya, langkah penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus tetap dihormati

dan langkah yang dilakukan oleh kliennya menurutnya patut diapresiasi dalam mengikuti proses hukum.

Disinggung apakah ada usaha untuk dilakukan penangguhan penahanan, kedua kuasa hukum SW mengaku akan tetap mengusahakannya. “Nanti kita buktikan di pengadilan jika SW tidak bersalah. Namun, langkah ini juga patut kita apresiasi karena klien kita tetap mengikuti proses hukum yang ada,”jelasnya. (yon)

Hanura KLU Minta Polres Lobar Perjelas Status Hukum Ijazah Ramedi

Bupati Minta Seluruh Aparatur Kawal Proses Pembangunan

Selong (Suara NTB) Untuk lebih menjaga keamanan dalam bertugas, aparat kepolisian harus dilengkapi dengan senjata api (senpi). Akan tetapi, bagi anggota Polri yang ingin memegang senjata.

Sejumlah syarat mesti dipenuhi oleh seorang anggota Polisi yang memegang senjata. Selain pengendalian diri yang baik, polisi juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan menyesuaikan diri.

“Dalam aturan, bagi anggota Polri yang ingin memegang senjata harus mengikuti tes psikologi sebagai dasarnya. Dan hari ini, (kemarin, red) sejumlah anggota Polres Lotim mengikuti tes psikologi yang bertempat di STIA Muhammadiyah Selong,”ujar Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Mochammad Efendi, Kamis, (11/2).

Tes psikologi yang dilaksanakan

Halaman 4

merasa tertekan, tentu emosi cepat berubah dan akan menjadi bahaya saat emosi tidak stabil kemudian orang tersebut membawa senjata. “Jika anggota itu dalam keadaan emosi lalu memegang senjata, maka itu bisa berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Sehingga, yang berhak memegang senjata adalah anggota yang bisa mengontrol diri,”tegasnya.

Terkait jumlah anggota Polres Lotim yang mengikuti tes psikologi dalam rangka kelayakan untuk memegang senjata, mantan Kapolsek Sembalun ini belum mengetahui secara pasti berapa personel Polres Lotim yang ikut. Pastinya, katanya, tes psikologi bagi personel yang ingin memegang senjata itu bersifat anjuran. “Bagi siapa yang ingin pegang sejata ya silakan ikut tes psikologi.

Bagi yang tidak, ya tidak usah ikut tes psikologi itu,”pungkasnya. (yon)

maran nama baik, apalagi menyangkut anggota DPRD dan nama baik Partai,” ujar Ketua DPC Hanura KLU, Ahmad Husnain, Kamis (11/2).

Diakuinya, menyikapi pemeriksaan laporan dugaan ijazah palsu Ramedi, ia dan Sekretaris DPC Hanura, H. Musleh telah diperiksa Polres Lobar sebagai saksi. Pada kesempatan itu, Penyidik Polres Lobar mengakui bahwa ijazah paket C Ramedi, asli.

Hanya saja, Polres memeriksa atas dasar perbedaan nama orang tua yang tertera pada ijazah. Diduga karena salah cetak oleh PKBM, sehingga nama

orang tua Ramedi, tertulis menjadi nama orang tua Ramedin peserta PKBM lainnya.

Bagi Husnain, dalam proses pencalonan Ramedi sebagai Anggota DPRD pada Pileg 2014 lalu, pihaknya hanya bertugas menjaring, melengkapi KTA dan memeriksa ijazah yang telah dilegalisir. Ketika semua berkas lengkap, maka pencalonan Ramedi kemudian diajukan ke KPU. “Kami tidak tahu yang melapor siapa, dan memang pelapor ini sudah kami telusuri ke lapangan. Dia bukan dari kalangan internal Partai, bahkan jauh (hubungannya dengan Hanura,

red). Jadi, persoalan ini cukup rumit, karena pengaduan ke Polisi disertai alat bukti yang tidak lengkap,” paparnya.

Menyinggung izin gubernur untuk memeriksa Ramedi, Husnain mengakui hingga kini belum ada, dan oleh karena itu pula, Ramedi tidak bisa diperiksa. Husnain menilai agar persoalan ini tidak mengambang, maka Polres Lobar agar memperjelas status hukum pemeriksaan laporan Ramedi ini.

“Hanura ini ibarat Dewi Perssik, makin diobok-obok makin melambung popularitasnya,” tutup Husnain dengan nada canda. (ari)

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dua Minggu Belum Direspons Dana Taktis Kepala Daerah MULAI tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menyiapkan dana taknis bagi setiap kepala daerah di seluruh Indonesia dengan besaran masing-masing mencapai hingga Rp 100 miliar lebih bagi setiap kepala daerah.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat berkunjung di IPDN Ka(Suara NTB/kir) mpus NTB beberapa waktu Tjahjo Kumolo lalu.

Menurutnya, sokongan dana taktis bagi kepala daerah ini sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah dan membantu kepala daerah menyelesaikan persoalan pembangunan di daerahnya masing-masing, khususnya terkait persoalan infrastruktur daerah.

Apalagi, selama ini banyak persoalan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur yang belum bisa ditangani oleh anggaran daerah. Sementara keberadaan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Di situlah kemudian nantinya, dana taknis kepala daerah tersebut berperan,’’ ujar politisi senior PDI P ini.

Ia menjelaskan, karena merupakan dana taktis maka pencairannya tidak perlu melalui proses pembahasan di DPRD, tapi cukup atas dasar usulan kepala daerah berdasarkan usulan dari masyarakat dan tidak harus masuk melalui APBD. “Polanya kepala daerah bisa mengusulkan pencairan dana taktis tersebut ke pemerintah pusat, atas usulan dan permintaan dari masyarakat,” terangnya.

Misalkan ada jalan daerah yang masih rusak dan butuh perbaikan. Namun belum bisa ditangani oleh anggaran daerah, maka masyarakat bisa mengusulkan perbaikan dari dana taktis kepala daerah melalui kepala daerahnya masing-masing.

Begitu pula kalau ada fasilitas umum lainnya, seperti masjid yang belum selesai pengerjaannya, juga bisa diusulkan anggarannya. Asalkan anggaran ini diperuntukan bagi masyarakat umum. “Teknis dan prosedur pencaiaran dana taktis kepala daerah tersebut segera akan sedang disusun,” tambahnya.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, penyiapan dana taktis kepala daerah terinspirasi dari pemerintahan era Presiden Soeharto dengan dana Inpres-nya. Di mana masing-masing kepala daerah disiapkan dana khusus oleh pemerintah pusat yang bisa diusulkan oleh kepala daerah untuk mendukung pembangunan di daerah. Khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas.

Lebih lanjut, mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, dana taknis kepala daerah itu sendiri memang belum masuk pada APBN murni tahun 2016 ini. Tapi akan diusahakan bisa masuk dalam APBN perubahan tahun ini, sehingga kepala daerah bisa segera mengakses dana taktis ini. (kir)

Pengusulan Bupati Lobar Definitif Harus Dipercepat Giri Menang (Suara NTB) Pengusulan H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif dianggap masih belum jelas. Padahal putusan inkracht kasus Dr. H. Zaini Arony, MPd, sudah diserahkan ke Pemprov NTB sebagai dasar pengusulan. Penafsiran soal mekanisme pengusulan ini pun berbeda antara DPRD Lobar dengan Pemda Lobar dan Pemprov NTB. ‘’Surat pemberhentian ini menjadi dasar dewan menggelar paripurna pengusulan pengangkatan Plt Bupati sebagai bupati definitif. Dewan mengkritik kinerja Pemda Lobar yang lamban berkomunikasi dengan Pemprov terkait proses pengusulan tersebut,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis via telepon, Kamis (11/2).

Diakuinya, DPRD Lobar masih belum menerima surat yang dimaksud dari gubernur.

Tapi mekanismenya sesuai aturan, dewan perlu menunggu su-

rat pemberhentian H. Zaini Arony dulu dari Mendagri melalui gubernur. ‘’Itu dasarnya kami nanti melakukan paripurna pengusulan pemberhentian Fauzan sebagai wabup dan mengusulkan pengangkatannya sebagai bupati. Kalau tanpa ada surat itu, apa dasar (legal standing) kami melakukan paripurna pengangkatan,” ujarnya.

Meski demikian, Sulhan menyatakan proses pengusulan bupati definitif ranahnya di provinsi, namun tentunya Pemda Lobar dalam hal ini Kabag

Hukum dan Kabag Pemerintahan Setda Lobar harus pro aktif mempertanyakan sejauh mana prosesnya. Ia mengkritisi kurang komunikasinya jajaran Pemda Lobar ke pihak provinsi. Saat ini, jelasnya, pengusulan bupati definitif sangat tergantung dari pemprov. Jika pihak provinsi aktif, maka tentunya prosesnya akan cepat, sebaliknya jika provinsi pasif, maka tentunya prosesnya lamban.

Menanggapi hal ini, Kabag Pemerintahan Setda Lobar, Hamka menyatakan terkait

(Suara NTB/her)

RUSAK - Jalan rusak menuju kawasan wisata Suranadi dan sampah berserakan di kawasan wisata tersebut. Pemerintah harus segera turun tangan memperbaiki jalan di kawasan ini.

Giri Menang (Suara NTB) Akses jalan menuju lokasi Taman Wisata Alam Suranadi Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu keluhan utama para pengunjung.

Pasalnya sepanjang jalur menuju lokasi ini jalannya sempit dan berlubang. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamananan pengunjung, terutama yang menggunakan bus. Selain akses jalan, masalah sampah juga dikeluhkan pengunjung. Di lokasi taman wisata sampah berserakan tampak tak pernah dibersihkan.

Salah satu pengunjung Agus, asal Gerung mengaku kerap kali berkunjung ke Suranadi ketika libur akhir pekan. Menurutnya, lokasi wisata ini menjadi favorit. Namun ia menyayangkan, selama beberapa tahun terakhir ini, kawasan tersebut tak banyak berubah. Bangunan lapak tempat pedagang berjualan yang berlokasi di pintu masuk kawasan wisata itu tampak kumuh.

Di lingkungan tersebut, sampah berserakan.

Bahkan, warga membuang sampah di dalam areal tanam wisata. Hal ini menambah kekumuhan lokasi taman wisata tersebut. “Masak akses menuju lokasi wisata sempit, seharusnya lebih diperhatikan dong. Masalah sampah juga, tak sedap dipandang mata,” kritiknya.

Seharusnya pemda lebih memprioritaskan perbaikan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata ini. Sebab, salah satu lokasi wisata ini salah satu yang favorit di Lobar. Menurutnya, kondisi ini kontradiktif dengan dijadikannya lokasi wisata andalan. Apalagi, katanya, kawasan ini banyak dikunjungi wisatawan baik lokal dan mancanegara. Jangan sampai, katanya, akibat kondisi ini pengunjung menjadi berkurang karena tidak nyaman.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Camat Narmada, Abdul Manan membenarkan jika masalah utama di kawasan wisata Narmada khususnya Suranadi adalah jalan yang rusak dan sempit. Selain itu, masalah sampah selalu jadi permasalahan utama. “Karena itu, pada saat road show Pak Plt Bupati, kami djanjikan akan dibangun jalan dari Selagalas-Suranadi dan tembus jalur Lotim. Khusus jalur Selagalas-Suranadi Itu rencananya akan dibangun jalur dua,” ujarnya, seraya menambahkan, Plt Bupati menjanjikan dana Rp 40 miliar untuk pembangunan jalan.

Ia berharap hal ini direalisasikan, karena pemda belum menyebutkan tahun kapan kepastian dibangun. Sebab untuk pembangunan jalur ini ada kendala masalah lahan. Tahun ini, jelasnya Pemda akan merealisasikan jalur segi tiga emas, yakni Suranadi-Gunung Jae-Golong. Menurutnya jalur di kawasan ini memang patut mendapatkan perhatian besar. Sebab jalur ini akses menuju sejumlah lokasi wisata.

Kades Apresiasi Terobosan Kepala Daerah Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Jembatan Kembar (Jakem) Induk, H. L. M. Sutrawan Burhan mengapresiasi program Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menurunkan tim ke semua kecamatan untuk sosialisasi program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun ini. Program yang pertama kali diadakan Pemda tersebut disambut positif. Sebab adanya pola turun ke kecamatan, pemerintahan dusun hingga desa, maka pemerintah di tingkat bawah mengetahui apa saja program yang dilaksanakan.

“Kami apresiasi program Pak Plt Bupati turun ke tiap-tiap kecamatan mensosialisasikan program pembangunan. Ini pertama kali dilakukan.

Jadinya kami tahu program pemda yang masuk ke desa kami,” ujarnya, Kamis (11/2).

Dijelaskan, beberapa waktu lalu tim Pemda turun ke kecamatan mensosialisasikan rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah Lembar. Tim tersebut mem-

diproses ke pusat. Sebab, mekanismenya gubernur lebih dulu akan bersurat ke DPRD Lobar untuk pengusulan pemberhentian dan menetapkan Fauzan Khalid sebagai bupati. Saat ini, jelasnya, surat telah masuk gubernur tinggal menunggu surat itu turun. Setelah menerima surat itu, barulah akan diserahkan ke DPRD Lobar.

Prosesnya lalu di dewan, diadakan paripurna untuk pengusulan pemberhentian dan penetapan Fauzan Khalid sebagai bupati, usulan itu lalu diserahkan ke gubernur melanjutkan ke Kemendagri. ‘’Nantinya Kemendagri akan mengeluarkan SK dengan dua keputusan., yakni pemberhentian Zaini Arony dan pengangkatan Fauzan sebagai Bupati Lobar,’’ ujarnya. (her)

Perbaikan Jalan Kabupaten Disiapkan Hanya Rp 36 Miliar

Musrenbang Kecamatan Taman Wisata Alam Suranadi Butuh Perhatian Lembar Diwarnai Adu Argumen Program Giri Menang (Suara NTB) Pemerintahan Kecamatan Lembar menggelar musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) kecamatan, Kamis (11/2). Musrenbang berlangsung dinamis.

Antara 10 kepala desa yang ada di Kecamatan Lembar beradu argumen terkait program yang diusung masing-masing desa. Tahun ini, kecamatan setempat memperoleh dana Rp 31 miliar lebih untuk program pembangunan.

Hadir dalam kesempatan itu, pihak dari Bappeda Lobar, Tim II Fasilitasi Musrenbang Kecamatan se-Lobar dan lainnya. Camat Lembar, Suhaili menyatakan, dasar pelaksanaan Musrenbang ini adalah UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbup Nomor 38 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Lobar.

Musrenbang ini wadah untuk menampung semua usulan dari dusun dan desa yang sebelumnya juga melaksakana musyawarah desa. Usulan itu, selanjutnya dipertajam di musrenbang kecamatan. Hasil musrenbangcam ini, jelasnya, akan dibahas lagi di tingkat musrenbang kabupaten. Program-program yang diusulkan desa akan diakomodir baik melalui pembiayaan APBN, APBD provinsi dan dan APBD kabupaten. Selain itu ada juga pendanaan melalui ADD dan DD serta CSR. Dalam musrenbang kali ini ada beberapa program yang diusulkan desa. Masing-masing desa mengusulkan program, lalu nanti dibahas bersama-sama dengan desa lain mana yang lebih prioritas. Program ini selanjutnya dipertajam dan dibawa ke kabupaten. Ia berharap, apa yang dihasilkan pada musrenbang dibawa dikawal dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten agar program yang diusulkan tidak sia-sia.

Pada bagian lain, sebagai bentuk transparansi program pembangunan, Pemkab Lobar melakukan kegiatan road show dalam rangka mengekspos rencana umum pengadaan (RPU) tahun 2016. Road show kali dilaksanakan di Kantor Camat Batulayar. Dalam kegiatan ini disampaikan secara rinci program-program pembangunan yang digelontorkan ke desadesa. Program-program tersebut lengkap dengan penjelasan jumlah dana dan jenis pekerjaannya. Sebagian besarnya merupakan pembangunan infrastruktur dan irigasi Dalam momen tersebut, sejumlah kepala desa yang terakomodir penuh programnya meminta agar program dapat segera dieksekusi. Sebaliknya, sejumlah kepala desa yang program usulannya tidak terakomodir terlihat melakukan protes.

Menjawab protes dan harapan Kades tersebut, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menjelaskan karena keterbatasan dana, maka harus ditentukan skala prioritas dalam membangun. “Kalau semua yang diusulkan harus bisa masuk, maka kita harus punya dana 100 kali lipat. Jadi kita harus tentukan skala prioritas,” ujarnya. (her)

pengusulan bupati definitif tersebut ada ranah provinsi. Pihaknya membantah jika dinilai tidak aktif menjalin komunikasi dengan provinsi terkait pengusulan tersebut. Menurutnya, proses pengusulan ini, gubernur akan bersurat ke dewan untuk meminta melaksanakan paripurna pengusulan pengangkatan Bupati. “Itu prosesnya, hasil konsultasi hasil konsultasi dua hari lalu ke Kepala Biro Pemerintahan. Pak Gubernur akan bersurat ke dewan untuk paripurna pengusulan penetapan lalu dibawa ke kemendagri, setelah itu keluar SK pemberhentian dan penetapan Pak Fauzan sebagai bupati,” jelasnya.

Sementara itu, Karo Pemerintahan Setda NTB, L Dirjaharja menyatakan, proses pengusulan masih di provinsi dan belum

(Suara NTB/her)

H. L. M. Sutrawan Burhan beritahukan kepada kecamatan, kepala desa dan perwakilan dusun terkait apa saja program yang akan dilaksanakan tahun ini.

Menurutnya langkah ini sangat ba-

gus supaya pihak desa mengetahui program apa saja yang masuk ke desa.

Sebelumnya langkah ini tak pernah dilakukan oleh Pemda, sehingga terkesan program yang diturunkan diamdiam, sebab tanpa sepengetahuan dari desa. Karena itu, terbososan pemda ini sangat disambut baik sebab mengena dan bermanfaat bagi desa. “Sebab kami jadi tahu semua program yang turun ke kecamatan dan desa,” imbuhnya.

Khusus Kecamatan Lembar, mendapatkan anggaran Rp 31 miliar lebih. Bahkan, Desa Jakem Induk, memperoleh anggaran sekitar Rp 1 miliar lebih di luar ADD. Alokasi dana ini terbagi dalam beberapa proyek, antara lain proyek pembangunan sanitasi Rp 375 juta lebih, pembangunan rehabilitasi embung di Dusun Tibu Lingkung senilai Rp 200 juta, pengadaan pengolahan limbah ternak Rp 15 juta dan pembangunan Puskesmas Jakem Rp 1,5 miliar lebih. ‘’Dari sisi sasaran program ini, sudah sesuai dengan hasil usulan musrenbang desa tahun 2015,’’ klaimnya. (her)

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat (Lobar), Ir. Sakri menyatakan, belum ada rencana pembangunan jalan di jalur Suranadi, karena terkendala masalah kesediaan lahan. Diakuinya, panjang jalan dari Sweta-Suranadi rusak parah, karena jalan itu dihotmik 15 tahun silam. Untungnya, jalan itu tidak rusak parah, sehingga masih bisa dilalui. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun 2016 ini hanya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan sebesar Rp 36 miliar. Di mana, panjang ruas jalan yang akan diperbaiki direncanakan sekitar 29 km dari total 280 km jalan kabupaten yang masih rusak.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST, kepada Suara NTB, Kamis (11/2).

Menurutnya, dari panjang ruas jalan kabupaten yang akan diperbaiki tidak seluruhnya hotmix. Tapi ada jalan kabupaten yang hanya lapen saja dan ada juga yang hanya pengerasan. “Jalan yang akan dihotmix tidak begitu banyak.

Karena ada yang hanya pengerasan dan lapen saja,” ujarnya. Titik lokasi ruas jalan yang akan diperbaiki tahun ini, tersebar hampir di semua kecamatan dan tidak terkonsentrasi di satu atau bebera-

pa kecamatan saja.

Saat ini proses pengerjaan jalan-jalan tersebut sudah masuk tahap tender. Dan, diharapkan bisa segera terlaksana perbaikannya. Apalagi permintaan masyarakat sudah begitu banyak yang masuk.

Diakuinya, panjang ruas jalan kabupaten yang akan ditangani masih kecil. Jika dibandingkan dengan total ruas jalan kabupaten yang butuh perbaikan. Karena memang dari total 738 km panjang ruas jalan kabupaten yang sudah dalam kondisi mantap baru sekitar 64 persen. Sisanya sebanyak 26 atau sekitar 280 km jalan kabupaten masih rusak.

“Inilah yang menjadi sasaran pemerintah ke depan,” imbuhnya. Hanya saja, bukan berarti ruas-ruas jalan yang sudah ditangani dan diperbaiki tidak mendapat perhatian.

Karena banyak ruas jalan yang sudah ditangani sebelumnya, saat ini kondisinya sudah mulai rusak. (kir)

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Terserang Hama

Petani Gagal Panen di Brang Ene

Taliwang (Suara NTB) Ancaman gagal panen di musim taman pertama tahun 2016 ini mulai terjadi. Di desa Mura kecamatan Brang Ene, sekitar 3,5 hektar tanaman padi petani dipastikan mengalami gagal panen karena terserang hama blast.

“Kepada kami petani menangis dan menyalahkan pemerintah (dinas teknis). Menurut mereka sudah lama menginformasikannya tapi tidak ada tindak lanjut,” urai Aheruddin.

Aheruddin mengaku, pihaknya sendiri terhitung baru mengetahui kondisi yang dialami petani di desa Mura ini.

Komisi II baru memperoleh informasi setelah pada Selasa lalu, saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas rumpun hijau membahas soal persiapan kegiatan tanam tahun 2016. “Kami juga kaget karena ternyata sudah ada petani yang mengalami gagal panen,” sesalnya.

Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab. Dia menegaskan, pihaknya meminta Dishutbuntan bertanggung jawab atas gagal panen yang dialami petani di desa Mura. Pasalnya selaku leading sector, Dishutbuntan telah lalai dari kewajibannya memastikan tanaman petani aman dari serangan hama sepanjang musim tanam.

Selanjutnya ia menyam-

Dikembangkan PerpuSeru di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Coca Cola Faundation Indonesia menggelar sosialisasi PerpuSeru di kantor Bupati Sumbawa, Kamis (11/2). Untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Fasilitator Program PerpuSeru, Erwin Rahadi dalam laporannya menyampaikan, Program PerpuSeru merupakan program pengembangan perpustakaan yang didukung CocaCola Foundation Indonesia dan Bill & Melinda Gates Foundation, sejak Novembaer 2011. Untuk dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang mengangkat tema mengembangkan perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat yang mampu menyentuh dan memberdayakan perempuan, remaja dan wirausaha dalam wilayah perpustakaan umum itu berada. Pada fase program pertama, PerpuSeru bermitra dengan 34 perpustakaan di 16 provinsi di seluruh Indonesia. Mulai 1 Oktober 2015, PerpuSeru telah memasuki fase perluasan yang akan memperluas area kerja ke 80 perpustakaan daerah kabupaten/kota yang baru di Indonesia. Saat ini program sedang melakukan proses seleksi ke perpustakaan - perpustakaan daerah yang mau berkomiten untuk mengubah perpustakaan daerahnya menjadi pusat belajar masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu masyarakatnya mendapatkan hidup yang lebih baik.

PerpuSeru ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan informasi dan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia dengan mentransformasi perpustakaan daerah dan desa menuju pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

Mewakili Penjabat Bupati Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. Muhammading menyampaikan penghargaan dan apresiasi khususnya kepada Coca Cola Foundation Indonesia yang telah memilih Kabupaten Sumbawa melalui Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu mitra dalam melaksanakan Program PerpuSeru 2016. Harapannya, program ini dapat menjadi wahana untuk meningkatkan minat baca, memperluas akses informasi, kreativitas, pengetahuan dan pembelajaran di kalangan masyarakat khususnya generasi muda Sumbawa. Membaca pada hakikatnya adalah untuk membuka cakrawala dunia. Untuk itu, adanya perpustakaan sebagai salah satu tempat menumbuhkan minat baca, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin keberadaannya. (arn)

LATS Imbau Generasi Muda Tidak Rayakan ’’Valentine Day’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Umum Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Kabupaten Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, mengimbau kepada semua pihak terutama generasi muda, untuk tidak mengadakan perayaan valentine day yang dinilai kebarat baratan. Perayaan valentine day (hari kasih sayang) yang jatuh setiap 14 Februari tidak sesuai dengan adat istiadat orang (Suara NTB/dok) timur. Terlebih adat dan Syukri Rakhmat istiadat Sumbawa.

“Kepada segenap generasi muda Sumbawa, untuk tidak menggelar acara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan valentine day. Kepada orang orang tua agar dapat juga memberikan pelajaran dan pendidikan kepada putra putri masing masing. Demikian juga kepada lembaga lembaga pendidikan. Tanamkan betul nilai nilai yang pas dan benar kepada mereka. Jangan sampai karena ketidakpahaman lalu ikut ikutan mengadakan atau kemudian mentradisikan sesuatu yang tidak semestinya,” ujar Syukri, Kamis (11/2).

Didasari sepenuhnya, lanjut Syukri, tantangan yang dihadapi dalam menjaga generasi muda tidaklah mudah. Pengaruh teknologi yang demikian dahsyat membutuhkan upaya filterisasi yang tidak boleh setengah-setengah dilakukan. Peran dan tanggung jawab semua pihak menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Termasuk para juru dakwah agar senantiasa peka terhadap isu - isu yang menimpa kehidupan generasi muda untuk kemudian disampaikan secara kontinyu. Para generasi muda sebaiknya mengisinya dengan kegiatan positif dan berkreasi secara maksimal. Hindari diri dari hal - hal yang tidak bermanfaat. “Mari bersama-sama kita menjaga generasi bangsa ini jangan sampai rusak,”pungkasnya. (arn)

paikan, informasi lain yang diperoleh dari petani, kecurigaan petani yang menyebabkan serangan hama blast tersebut diduga juga bersumber dari bibit yang mereka beli. Bibit yang digunakan petani pada musim tanam kali ini tidak memiliki label sehingga disangsikan kualitasnya. “Ini lagi-lagi kesalahan dinas. Kalau saja dinas awas tidak mungkin ada bibit kualitas rendah sampai ke tangan petani kita,” tegasnya seraya menambahkan Dishutbuntan selama ini telah lalai terutama dalam koordinasi.

“Harapan kami ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dan soal petani yang merugi, pemerintah harus cari solusinya,” pungkasnya. (bug) DISERANG HAMA – Komisi II DPRD KSB ketika turun ke lapangan melihat kondisi tanaman padi petani di Desa Brang Ene yang diserang hama blast.

(Suara NTB/bug)

TPA Tidak Ada

Sampah Menumpuk di Pasar Pelampang Sumbawa Besar (Suara NTB) Tumpukan sampah berserakan di pasar Pelampang sangat mengganggu. Apalagi di musim penghujan saat ini bisa menimbulkan dampak lain, termasuk mengganggu kesehatan masyarakat setempat.

Pada bagian lain, akibat hujan sejumlah tiang listrik

yang ada di desa SP 3 kecamatan Pelampang juga roboh ke jalan yang mengganggu akses lalu lintas kendaraan.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sumbawa, Indra Herwansyah, kepada Suara NTB, Kamis (11/2).

Sampah dalam pasar Pelampang sudah sangat menganggu, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga be-

wa,” terangnya.

Solusi jangka panjang harus segera dibangun TPA di kecamatan Pelampang.

Pengadaan tanahnya sudah dilakukan. Tinggal pemerintah segera membuat bangunannya. Agar masalah sampah di Pelampang dapat teratasi.

Pada bagian lainnya, Indra juga meminta PLN Sumbawa

lum dibangun. Pihaknya sudah meminta kepada Dinas Koperasi dan Perindustrian (Diskoperindag) Sumbawa untuk berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH) untuk mengangkut sampah minimal sekali seminggu di pasar Pelampang. “Sampah itu dibawa ke TPA yang ada di sekitar kota Sumba-

segera memindahkan sekitar empat sampai lima titik tiang listrik yang roboh ke badan jalan di wilayah SP 3. Kemudian dipasang kembali pada tempat yang layak dan sesuai.

Tidak seperti saat ini yang terlalu menjorok ke selokan pinggir jalan. “Tiang-tiang ini jatuh ke jalan mengganggu akses pengendara. Jadi harus segera dipindahkan,”tandasnya. (arn)

KSB Tetap Tagih Retribusi Tower Telekomunikasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap melakukan penagihan retribusi terhadap keberadaan tower telekomunikasi yang ada di daerah.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan DPPKD KSB, Nurullah mengatakan, meski penjelasan Pasal 124 Undang Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan Perda nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi landasan aturan penagihan telah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan daerah kalah. Namun di sisi lain, penarikan pajak sesuai dengan Undang Undang (UU) yang berlaku masih tetap berada di tangan daerah. “Kami berpedoman pada aturan yang lebih tinggi.

Makanya kami tetap melakukan penagihan,” cetusnya.

Menurut dia, penagihan yang dilakukan daerah terhadap tower telekomunikasi besarannya tidak sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam Perda. Hasil komunikasi dengan operator tower, DPPKD hanya menagih sebesar 1 persen dari ketentuan 2 persen yang tertuang dalam Perda 35/2011. “Jadi tidak sebesar nilai yang tertuang dalam Perda. Sementara kita bebankan mereka 1 persen dari nilai

(Suara NTB/ind)

BARANGB BUKTI - Kapolres Sumbawa didampingi Kasat Narkoba dengan barang bukti dan tersangka kasus narkoba, Kamis (11/2).

Lagi, Polres Sumbawa Bekuk Bandar Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah Polres Sumbawa berhasil meringkus seorang pengedar di kecamatan Lopok, polisi kembali membekuk dua orang terduga bandar Narkotika di wilayah kecamatan Alas. Pengedar yang ditangkap di Lopok diduga seorang Kepala Dusun di wilayah setempat.

Informasinya, Kamis (11/2), sekitar pukul 16.00 Wita, Polsek Alas yang mendapatkan informasi, melakukan penggerebekan di rumah BA alias B (32) warga dusun Luar desa Luar kecamatan Alas.

BA ini diketahui residivis dalam kasus yang sama, setelah beberapa bulan yang lalu keluar dari penjara.

Dalam operasi yang dipimpin Kapolsek Alas, BA bersama rekannya SHW (31) tengah mengkonsumsi sabu di bawah kolong rumah. Polisi kemudian melanjutkan aksi penggerebekan di dalam rumah yang bersangkutan.

Hasilnya polisi berhasil mengamankan 1 poket ganja seberat 1 kg yang sudah dilakban, 7 gram sabu (sudah dipoket), 1 poket sabu, 5 korek api, dua poket ganja ukuran kecil, satu buah timbangan, dua buah bong satu buah doble tip, satu buah senjata air Softgun beserta dua gas, empat buah handphone, dan uang tunai Rp 150 ribu.

Sementara sehari sebelumnya, Rabu (10/2) sekitar pukul 13.30 Wita Satuan

Reserse Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Totok Suharyanto, SH berhasil membekuk seorang pengedar. Adalah M alias Y oknum Kepala Dusun Berora kecamatan Lopok. Dari penggeledahan yang dilakukan, Polisi berhasil mengamankan sebanyak 5 poket sabu dengan berat lebih kurang 6,5 gram, dua buah handphone, uang tunai Rp 600 ribu dan senjata api jenis Air Softgun Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Kamis (11/ 2) mengatakan, dalam melaksanakan Operasi Antik Gatarin 2016 Satgas Operasi Antik dalam waktu kurang dari satu hari sudah melakukan penangkapan di dua TKP, dengan tiga tersangka. Yakni satu orang di kecamatan Lopok dan dua orang di kecamatan Alas.

Terhadap tiga tersangka tersebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan untuk pengembangan kasus selanjutnya. Mengingat dari barang bukti yang didapatkan, kemungkinan tersangka-tersangka tersebut merupakan bandar yang berada di Kabupaten Sumbawa. “Kita masih melakukan pengembangan.

Apakah ada hubungan atau kaitan antara dua TKP ini.

Karena cukup dekat juga sekitar dua jam dari TKP satu ke TKP satunya. Kita juga akan melakukan pemeriksaan lanjut untuk mengungkap keterkaitan ketiga tersangka tersebut,” pungkasnya.

Kesulitan Polres Sumbawa tampaknya kesulitan memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumbawa. Disebabkan sejumlah faktor, seperti luasnya wilayah yang memungkinkan banyaknya pintu masuk narkoba ke daerah ini.

Menurut AKBP Muhammad, terhadap peredaran Narkotika di Kabupaten Sumbawa yang makin memprihatinkan. Mengingat sebelumnya dalam melakukan penyelidikan dan pengungkapan, pihaknya hanya mengamankan masyarakat biasa. Tetapi saat ini sudah ada salah satu pejabat pemerintahan, yaitu oknum Kadus. Yang mempunyai pengaruh kuat di tengah masyarakat.

Adapun kendala dalam memutus mata rantai narkotika disebutkan Kapolres karena diperkirakan masyarakat gampang terpengaruh. Selain itu Kabupaten Sumbawa yang merupakan Kabupaten terluas di NTB juga menjadi faktornya. Dengan banyaknya pintu masuk. Dari Mataram bisa melalui kendaraan, di mana sangat sulit untuk dideteksi.

Pihaknya berharap kepada Pemda Sumbawa untuk bersama-sama mendorong pembentukan BNN di kabupaten Sumbawa. Supaya peredaran Narkotika baik sabu, ganja dan lain-lain di Kabupaten Sumbawa bisa diantisipasi. (ind)

NJOP-nya,” tegasnya.

Nurullah menjelaskan, ketentuan pembayaran retribusi tower telekomunikasi dibenarkan secara aturan. Di mana daerah diberikan kewenangan menarik retribusi atau pajak atas setiap objek bangunan yang ada di daerah. “Jadi itu acuan kami.

Toh yang dimenangkan oleh MK atas Perda kita itu peraturan menteri (Permen). Jadi mana yang lebih tinggi dengan Undang Undang,” tandasnya.

Ia berharap, Kemendagri segera membuat Permendagri yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda 35/2011 milik Pemda KSB tersebut. Dengan demikian, Pemda KSB dapat kembali menerapkannya dengan sejumlah penyesuaian agar salah satu sumber pendapatan daerah itu dapat kembali berfungsi. “Menarik retribusi terhadap keberadaan tower telekomunikasi yang ada itu hak kita. Jadi tidak ada alasannya sebenarnya untuk menghalang-halangi kita melakukan penagihan,” ujarnya.

Untuk diketahui sejak Mei 2014, Perda 35/2011 dihentikan penerapannya setelah MK membatalkan penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 Pajak dan Retribusi Daerah. Sejak saat itu juga Pemda KSB diminta tidak melakukan penarikan retribusi tower sampai ada aturan baru yang membuka ruang bagi daerah untuk menerapkan lagi kebijakannya tersebut. (bug)

(Suara NTB/bug)

Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) , Rabu (10/2) lalu, turun melakukan pengecekan ke lapangan. Dari pantauan Komisi yang salah satunya membidangi kegiatan pertanian ini menemukan bahwa puluhan hektar padi petani itu sudah tidak bisa terselamatkan.

“Kondisi tanaman petani sudah benar-benar rusak saat kami kemarin turun ke lapangan,” jelas ketua Komisi II, Aheruddin Sidik, SE., ME kepada media ini, Kamis (11/2).

Menurut dia, saat pihaknya datang berkunjung ke lapangan para petani marah. Petani mengaku, jika hama yang menyerang tanaman mereka sebenarnya sudah lama dilaporkan kepada instansi terkait melalui penyuluh. Hanya saja tampaknya laporan tersebut tidak pernah disampaikan atau ditanggapi serius oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) serta Badan Ketahanan Pangan Penyuluh Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan (BKP5K).

Nurullah

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

Seorang Napi di Rutan Bima Diduga Kabur Kota Bima (Suara NTB) Salah seorang narapidana (napi) di rumah tahanan (Rutan) Raba Bima, diduga melarikan diri. Napi itu diduga kabur melalui pintu masuk rutan setempat, pada Rabu pagi (10/2).

Informasi dihimpun Suara NTB menyebutkan, napi yang kabur tersebut inisial JK. Ia terlibat dalam kasus tindakan asusila, Bahkan yang bersangkutan kerap keluar masuk Rutan dan merupakan salah seorang warga binaan kepercayaan pegawai Rutan setempat.

Kepala Rutan Bima, Abdul Khalik, S.Sos, enggan menemui awak media, menanggapi informasi tersebut. Padahal saat itu Khalik sedang berada di ruang kerjanya. “Kepala Rutan belum bersedia bertemu wartawan,” ujar salah satu penjaga pintu masuk Rutan Bima, Kamis (11/2).

Akan tetapi, Informasi napi yang kabur tersebut dibenarkan salah seorang petugas jaga Rutan Bima. “Ya benar, oknum ini diketahui kabur Rabu pagi,” katanya.

Hanya saja, Ia tidak menyebutkan identitas dari napi tersebut. Bahkan saat ditanya kasus dari napi tersebut, penjaga Rutan itu memilih bungkam.

Pantauan Suara NTB, kendati ada informasi napi yang kabur, suasana penjagaan pintu masuk Rutan Bima masih seperti biasa. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Warga Asing Diduga Kuasai Lahan di Daerah Wisata Dompu Dompu (Suara NTB) Penguasaan lahan oleh warga negara asing (WNA) di daerah wisata diduga marak terjadi, termasuk di kawasan wisata Lakey, Dompu. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa berbuat banyak kepemilikan lahan oleh WNA karena menggunakan nama warga lokal.

Kepala BPN Kabupaten Dompu, Keman, SH kepada Suara NTB, Kamis (11/2) mengakui, pihaknya sulit untuk mencegah praktik jual beli lahan kepada WNA. Penguasaan lahan oleh WNA dan mengatasnamakan warga lokal ini

disebut Nomine. Praktik ini juga banyak terjadi di daerah lain seperti Bali. BPN tidak bisa berbuat banyak, karena sertifikat yang diajukan dan diproses tidak ada yang mengatasnama WNA. “Kalau persyaratannya lengkap, kita ter-

bitkan sertifikatnya,” katanya.

Praktik nomine biasanya menggunakan modus, kata Keman, sertifikatnya mengatasnamakan pemilik awal atau warga lokal lainnya. Pemilik nama tetap menggarap lahannya sehingga tidak ter-

catat sebagai milik WNA. Namun di luar itu, biasanya diikat dalam perjanjian melalui akte notaris antara WNA dan warga lokalnya. “Kendati kami mengetahuinya, kami sulit untuk membuktikannya,” terangnya.

Ketentuan undang – undang untuk kepemilikan lahan oleh WNA di Indonesia, dikatakan Keman, tidak dibolehkan. WNA hanya diberi kewenangan untuk menguasai melalui sistem hak guna usaha (HGU) atau hak

guna bangunan (HGB). “Itupun melalui badan hukum, bukan pribadi,” katanya.

Terkait praktik jual beli lahan di daerah wisata Lakey yang banyak bermasalah belakangan ini, Keman mengaku, itu terjadi karena sistem percaloan yang marak. Sehingga lahan yang dijual seringkali dijual kembali oleh ahli waris yang lain dan Desa ikut mengetahui. “Untuk menghindari hal itu hanya bisa dilakukan oleh Desa,” ungkapnya. (ula)

Warga Minta Knalpot Bising Ditertibkan Bima (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bima mengadakan acara sosialisasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sosialisasi tersebut dihadiri aparat desa, guru, pelajar dan pengusaha angkutan, acara dipusatkan diaula Kantor Camat Lambu, Kamis (11/2).

Camat Lambu, H. Mustafa mengatakan, di wilayah yang dipimpinnya sudah banyak terlihat anak muda dan pelajar yang mempreteli kendaraan bermotornya. Seperti mengganti knalpot standar dengan knalpot racing sehingga menyebabkan kebisingan. “Tindakan seperti ini sudah lama terjadi,” ucapnya.

Menurut dia, hal tersebut kelihatan biasa saja. Namun, jika terus dibiarkan, berkembang dan tidak disikapi dengan serius. Dikhawatirkan akan terjadi ketersinggungan akibat kebisingan suara knalpot racing itu, yang akhirnya menyebabkan perkelahian hingga perang antarkampung. “Harus disikapi serius untuk menghindari konflik seperti ini,” katanya.

Dia mengharapkan kepada Dishubkominfo untuk tidak membiarkan hal tersebut berkembang. Bila perlu sepeda motor yang tidak sesuai standar dirazia saja, apalagi suaranya membuat bising dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dishubkominfo, Zunaidin, S.Sos, MM mengatakan regulasi berkaitan Lalin tersebut, mengamanatkan Dishub merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan. “Bertugas melakukan upaya preventif atau pencegahan kecelakaan lalu lintas. Termasuk menjamin model atau alat transportasi yang melayani masyarakat mengutamakan keselamatan angkutan jalan,” jelasnya.

Menanggapi harapan Camat Lambu. Zunaidin berjanji akan menindak tegas motor yang menggunakan knalpot bising. “Saya perintahkan khusus Bidang Perhubungan Darat untuk mengadakan pengawasan di Lambu terkait motor yang menggunakan knalpot bising,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

DISEGEL - Kantor Desa Karamabura Kecamatan Dompu yang disegel warga sejak Selasa (9/2) lalu hingga saat ini belum juga dibuka.

Kesal dengan Kades, Warga Segel Kantor Desa Karamabura terian PUPR. Dari 350 KK yang diajukan untuk mendapatkan bantuan, disetujui ada 80 KK. “Karena tidak ada orangnya, sehingga nama 80 orang ini dicoret Kepala Desa dan diajukan penggantinya dari orangnya dia.

Sampai saat ini tidak diterima, karena orang pusat tahu,” kata Ahmad menirukan tuntutan warga dan mahasiswa Karamabura dalam aksinya.

Calon penerima bantuan rumah kumuh, lanjut Ahmad, diduga dimintai uang hingga Rp 250 ribu per KK. Padahal bantuan rumah kumuh ini tidak dikenai beban pungutan uang.

“Inilah yang dipersoalkan. Makanya warga minta kantor Desa tidak boleh dibuka hingga had-

irnya pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa,” ungkapnya.

Kepala Desa Karamabura, Rosyidin yang dihubungi terpisah, membantah tudingan dirinya tidak transparan dan melakukan penyelewengan APBDes tahun 2015. Anggaran untuk Karamabura tahun 2015 sekitar Rp 700 juta. “Jika terjadi penyelewengan, maka ada Inspektorat yang memberikan catatan. Tapi sampai hari ini tidak ada masalah dan kami sudah kerjakan dan pertanggungjawabkan sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Untuk APBDes tahun 2016, Karamabura Dompu memperoleh anggaran sekitar Rp 1 miliar dan rencana penggunaannya

telah disusun bersama dengan tim sembilan yang terdiri dari lembaga yang ada di Desa.

“Kita susun libatkan semua pihak. Ada LPM, BPD dan tim sembilan. Jadi ndak ada yang ditutup – tutupi,” katanya.

Terkait rumah kumuh, Rosyidin mengatakan, baru diajukan ke Kemen PUPR dan hingga saat ini belum ada realisasinya. Pada saat pengajuan, tim dari UPK mengumpulkan uang dari warga hingga Rp 100 ribu untuk administrasi, bahkan ada yang tidak ada. “Itu urusannya dengan UPK, tapi saya dengar sudah dikembalikan sebagiannya,” jelasnya.

Namun Rosyidin mengungkapkan, aksi unjuk rasa

dan penyegelan kantor Desa diduga bernuansa politik.

Karena empat kaur di kantor Desa-nya akan berakhir masa jabatannya dan tidak memenuhi syarat untuk diangkat kemabali sebagai aparatur, sehingga harus diganti. “Mereka tidak memenuhi syarat lagi, karena usianya di atas 42 tahun,” katanya.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos yang dihubungi terpisah, mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan ada kantor Desa yang disegel warga. “Saya belum dapat laporan.

Tapi kalau kalau soal rumah kumuh, setahu saya tidak ada tahun 2015 lalu,” katanya. (ula)

KESELAMATAN - Dishubkominfo Bima saat mensosialisasikan UU tentang keselamatan berlalu lintas di Lambu.

Dompu (Suara NTB) Kantor Desa Karamabura Kecamatan Dompu yang disegel warga dan kelompok mahasiswa sejak Selasa (9/ 2) lalu, hingga saat ini belum dibuka. Kepala Desa dituding tidak transparan dalam mengelola APBDes dan rumah kumuh 2015.

Ahmad, tokoh warga Desa Karamabura kepada Suara NTB, Kamis (11/2) mengungkapkan, kepala Desa Karamabura dalam mengelola anggaran APBDes tahun 2015 dinilai tidak transparan. Bahkan ada indikasi beberapa anggarannya diselewengkan. Begitu juga dengan program rumuh kumuh tahun 2015 dari Kemen-

Siswi SMP Dilaporkan Hilang

Pol PP Bima Gembosi Ban Mobil Pegawai Danrem Ajak Warga

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini, Nurul Sumarti Ningsih (14) tengah dicari orang tuanya. Mengingat siswi asal Jalan Cendrawasih, Gang 24 RT 003 RW 002 ini tak diketahui keberadaannya setelah sebelumnya pergi belajar ke rumah temannya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, pada Selasa (9/2) sekitar pukul 16.00 Wita, dia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi belajar kelompok ke rumah rekannya di Gang Merak RT 001 RW 001 kelurahan Brangbiji.

Nurul pun meminta tukang ojek untuk mengantarnya ke tempat tersebut. Sekitar pukul 17.30 Wita kakak Nurul berniat menjemputnya. Setibanya di rumah tersebut, menurut temannya, Nurul sudah pulang. Tetapi Nurul tak berada di rumahnya. Merasa khawatir, ayah korban melaporkan ke Polisi kejadian tersebut, Rabu (10/2).

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang dikonfirmasi Kamis (11/2) membenarkan adanya laporan kehilangan tersebut. Upaya yang dilakukan pihaknya sudah mencoba menghubungi nomor ponsel anak hilang tersebut. Namun nomor yang digunakan sudah tidak aktif. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap rekan korban, untuk dimintai keterangan. “Nanti kita akan mintai keterangan temannya. Selama belajar itu dia berhubungan dengan siapa, atau menerima tamu siapa. “Kami belum tahu siapa temannya dia pulang dari tempat dia belajar. Makanya akan kita mintai keterangan dari temannya,” tandasnya.

Kapolres menghimbau masyarakat apabila menemukan yang bersangkutan sesuai dengan cirinya, agar menghubungi pihak kepolisian atau keluarga korban. (ind)

Kota Bima (Suara NTB) Satuan Pol PP Kota Bima geram dengan tindakan para pegawai lingkup Kantor Pemkot Bima, yang memarkir kendaraan dengan sembarang. Pol PP bereaksi dengan cara menggembosi ban kendaraan yang parkir sembarangan tersebut.

Kasi Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat Sat Pol PP Kota Bima, A. Rahman, S.Sos, Kamis (11/2) mengatakan, selama ini para pegawai yang parkir sembarang itu kerap ditegur. Namun hal itu tidak diindahkan dan terus dilakukan. “Kami capek menegur setiap hari. Lebih baik kami gembosi saja sekali ban kendaraannya,” katanya.

Kata dia, aksi itu sengaja dilakukan. Tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pemilik kendaraan, sehingga kedepan tidak lagi sembarang memarkir.

“Memberikan efek jera agar tidak diulangi lagi,” katanya.

Padahal menurut dia, di bagian timur kantor Pemkot setempat telah disediakan

(Suara NTB/uki)

Dompu Jadi Tokoh bagi Diri Sendiri

(Suara NTB/uki)

DIGEMBOSI - Anggota Pol PP Kota Bima saat menggembosi ban kendaraan milik pegawai pemkot Bima yang dinilai parkir sembarangan, Kamis (11/2). tempat khusus untuk memarkir kendaraan roda dua (motor). Sedangkan di bagian barat, untuk memarkir kendaraan roda empat (mobil).

“Tapi yang terjadi, diparkir secara sembarang,” jelasnya.

Ia mengaku, parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan tersebut mengganggu kendaraan lain yang melewati jalan tersebut. Apalagi jalan tersebut merupakan satu-satu-

nya jalan menuju pintu gerbang keluar dari kantor Walikota setempat. “Jalan ini harus tetap steril setiap harinya.” akunya.

Rahman menambahkan, aksi penggembosan ban itu, mendapat reaksi dari pemilik kendaraan.

Mereka tidak terima dengan sikap anggota Pol PP tersebut.

“Akan tetapi setelah diberikan penjelasan, pemilik kendaraan langsung menyadarinya,” pungkas Rahman. (uki)

Berkas Pembunuhan Roma Irama Dilimpahkan ke Kejaksaan

(Suara NTB/ind)

HILANG - Nurul Sumarti Ningsih, yang dilaporkan sebagai anak hilang ke Polres Sumbawa.

Kota Bima (Suara NTB) Berkas perkara kasus pembunuhan mahasiswa STKIP Bima, Roma Irama (22), telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima. Saat ini, berkas tersebut masih dipelajari oleh Kajari setempat sebelum diajukan ke pengadilan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Raba Bima, Lalu Muhammad Rasyidi, SH, kepada wartawan, Kamis (11/2) mengutarakan, berkas perkara tersebut diterima oleh pihaknya beberapa hari yang lalu. Sejauh ini, Kejari setempat tengah mempelajari isi dari berkas

itu. “Jika dalam pemeriksaan berkas masih terdapat kekurangan. Kami akan mengembalikan berkas tersebut ke pihak Kepolisian untuk dilengkapi,” ucapnya.

Menurut dia, usai berkas dinyatakan lengkap dan rampung, pihaknya akan langsung mengajukannya ke Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima untuk segera disidangkan.

Ia menambahkan, dalam berkas yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian tersebut, tersangka dikenakan pasal 340, 338, 353, 351 ayat 3 dan pasal 170 tentang pembunuhan berencana.

“Ancaman hukuman minimal 20

Lalu Muhammad Rasyidi tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Danrem 162/WB, Letkol CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, M.Si mengajak seluruh komponen masyarakat Dompu untuk menjadikan dirinya sebagai tokoh yang dapat dipanuti masyarakat. Dengan potensi alam yang dimiliki, Indonesia kini sedang dikonsentrasi untuk dipecahkan dengan model proxi war oleh negara kuat agar menjadi negara kecil. Ancaman narkoba menjadi salah satu cara negara kuat menghancurkan generasi bangsa.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi contoh bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi panutan dan tempat orang bertanya.

Kalau tidak dari sekarang kita perangi ancaman proxy war seperti bahaya narkoba, seks bebas dan lainnya, maka 30 tahun akan datang mungkin tidak ada lagi yang berkualitas generasi kita,” tegas Rudy pada acara ceramah kebangsaan di hadapan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di gedung Samakai Dompu, Kamis (11/2).

Perang yang bertumpu pada kawasan Arab saat ini dan dimotori oleh negara maju untuk penguasaan energi. Energi fosil ini diperkirakan akan habis dalam 40 tahun kedepan dan di Indonesia diperkirakan 15 – 20 tahun akan habis. Sehingga para ahli terus meneliti untuk mencari energi baru dan terbarukan.

Ketika energi habis, maka kedepan perang akan beralih dari merebut energi ke perebutan pangan. Perubahan ini

sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dunia dan kebutuhan pangan.

Indonesia, lanjut Lalu Rudy, berada pada kawasan yang dilewati katulistiwa dunia. Sehingga memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Kawasan ini mempunyai potensi untuk ditanami pangan seperti padi di sepanjang tahun. “Kebutuhan padi akan meningkat di dunia dibandingkan bahan pokok lain seiring ketergantungan dunia pada pangan. Dimana tempat padi itu (tumbuh), di situ jadi tempat perburuan negara – negara maju kedepan,” terangnya.

Indonesia pun akan menjadi ancaman bagi negara maju.

Agar tidak memiliki kekuatan, maka Indonesia ditargetkan untuk dipecahkan menjadi negara kecil. Potensi yang dimiliki justru dimanfaatkan negara luar melalui jaringannya di dalam negeri untuk bertengkar. “Saya ingin mengingatkan seluruh aparat dan komponen bangsa yang ada di daerah ini. Kita sedang dihancurkan, terutama tadi soal narkoba,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan, kekuatan TNI dibandingkan angkatan bersenjata di negara lain karena doktrin perang gerilya. Sistem ini menjadikan rakyat sebagai kekuatan militer. Makanya, TNI tidak bisa menyakiti hati rakyat, karena itu bagian dari kekuatannya. “Bersama rakyat, TNI kuat. Bila ada oknum anggota TNI yang menyakiti hati rakyat, laporkan ke saya.

Saya akan tindak tegas pelakunya,” katanya. (ula)

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Antisipasi Bencana Alam

Polda NTB Siagakan Sarana Prasarana Mitigasi Bencana Mataram (Suara NTB) Sejumlah daerah NTB terancam berbagai macam bencana memasuki puncak musim penghujan Februari ini. Polda NTB mengantisipasi hal itu dengan melakukan pengecekan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana pendukung mitigasi bencana. Penangangan bencana harus dilakukan dengan kesiapan yang terukur agar akibat yang timbul dapat diminamilir.

Berbagai satuan fungsi kepolisian bersama instansi terkait mitigasi bencana berbagi kesiapan di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, Selasa (9/2) lalu. Masing-masing menggelar sejumlah peralatan teknis strategis maupun pendukung yang tertata rapi di bawah tenda sepanjang sekitar 10 meter, dihiasi berbagai kendaraan taktis di belakangnya.

Seusai apel gelar sarana dan prasarana penanganan bencana dan kecelakaan Satuan Tugas IX Polda

NTB, para personel kemudian bergerak memadati stan fungsi kesatuan masing-masing. Dua bintara personel kepolisian fungsi Sabhara tampak mengecek mini chainsaw, perahu karet, serta alat pemotong besi. Fungsi Kepolisian Perairan pun tampak siap dengan kelengkapan SAR lautnya, seperti perahu karet bertenaga 40 PK, serta peralatan selam. Bahkan, Satbrimob melengkapi diri dengan berbagai peralatan penanggulangan bahaya kim-

ia, biologi, dan radioaktif (KBR).

“Kita prediksi kemungkinan terburuk sehingga kita berupaya secara optimal. Namun, kita tetap berdoa agar (bencana) tidak terjadi, daerah kita diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Kepala Kepolisian Daerah NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, Selasa (9/1) lalu.

Adapun turut serta dalam gelar sarana dan prasarana itu diantaranya, Satuan Kerja Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara), Satu-

SIAGA – Sejumlah personel Polda NTB berbagai satuan fungsi tengah mengikuti apel gelar sarana dan prasarana penanganan bencana dan kecelakaan Satgas IX di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, Selasa (9/2) lalu. an Brigade Mobil (Satbrimob), Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes). Hadir pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),

Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Kapolda menyebutkan, sejumlah wilayah di NTB memiliki kerawanan bencana banjir dan tanah longsor. Beberapa diantaranya, daerah rawan banjir, yaitu Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat

dan Bima. Sementara kontur geografi di Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat, memungkinan terjadinya bencana tanah longsor.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk senantiasa waspada pada setiap kemungkinan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. (why/*)

Gerindra Kukuhkan Pengurus PAC Se-Kota Mataram Mataram (Suara NTB) DPC Partai Gerindra Kota Mataram mengukuhkan Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Se-Kota Mataram Sabtu (6/2). Pengukuhan yang berlangsung di Hotel Grand Madani Mataram itu, dihadiri oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE., MBA., Ketua DPC dan Sekretaris DPC se-Pulau Lombok, pimpinan, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari Fraksi Partai Gerindra serta seluruh pengurus PAC se-Kota Mataram.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB H. Willgo Zainar, SE., MBA., didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, I Gde Sudiarta yang secara simbolis memberikan bendera pataka Partai Gerindra Kepada para Ketua PAC yang dikukuhkan.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram I Gde Sudiarta dalam sambutannya menginstruksikan kepada

seluruh pengurus PAC yang telah dikukuhkan untuk segera melakukan konsolidasi dan koordinasi organisasi di tingkat bawah dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam sambutannya Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB H. Willgo Zainar, memberikan arahan kepada seluruh pengurus PAC untuk segera menjalankan mesin partai di tingkat anak cabang. Willgo meminta agar program partai yang telah ditetapkan supaya dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Tujuannya tidak lain untuk menyongsong dan merebut kemenangan di tahun 2019 nanti. Kegiatan pengukuhan PAC ini dirangkaikan dengan peringatan HUT Partai Gerindra yang ke-8. Peringatan HUT Partai Gerindra ke-8 di Kota Mataram berlangsung meriah.

Seluruh kader partai berlambang kepala burung garuda itu mengikuti seluruh rangkaian peringatan

BENDERA PATAKA - Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Willgo Zainar, SE., MBA., menyerahkan Bendera Pataka Partai Gerindra kepada para Ketua PAC. HUT Partai Gerindra ke-8 dengan khidmat. (fit/*)

Turunkan Angka Kemiskinan IKHTIAR kepala daerah dalam mendorong terjadinya percepatan pembangunan daerah, akan bisa tercapai apabila legislatif memberikan dukungan politik. Meskipun tahun lalu, NTB telah menorehkan beberapa prestasi yang patut dibanggakan seperti tejadinya peningkatan IPM. Tapi, yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan.

Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat mengajak semua fraksi di DPRD NTB, agar memberi dukungan politik untuk ikhtiar dan komitmen kepala daerah tersebut. “Saat ini kita dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengembangan kawasan strategis dan industri olahan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Itu semua sangat membutuhkan perhatian dan komitmen dari DPRD NTB,” ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Baijuri Bulkiah, SH.

Selain hal tersebut, yang menjadi perhatian Baijuri juga adalah bagaimana DPRD NTB untuk terus mengawal dan mengontrol kinerja aparatur birokrasi di lingkup Pemprov NTB yang notabene merupakan ujung tombak pencapaian percepatan pembangunan sejumlah sektor strategis daerah.

Ditegaskan Baijuri, hal yang tidak kalah penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, adalah meningkatkan koordinasi internal.

Karena menurutnya, dengan koordinasi program dan kebijakan yang lemah akan melahirkan pelambatan pencapaian indikator pembangunan.

“Kalau koordinasi itu lemah, maka yang akan terjadi tumpang tindih program di lapangan dan ego sektoral akan dikedepankan. Misalnya penurunan angka kemiskinan, tidak akan mungkin terjawab jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki visi yang sama dan bekerja dalam

(Suara NTB/dok)

Baijuri Bulkiah irama yang sama,” ujarnya.

Untuk itu, Baijuri mengajak pada anggota dewan lainnya agar bekerja bersama-sama untuk memastikan upaya percepatan pembangunan di Provinsi NTB, agar terus bergerak ke arah kemajuan yang membawa kemasalahat bagi sekitar 4,5 juta penduduk NTB yang telah memberikan kepercayaan pada wakil rakyatnya. (ndi)

Serahkan Diri

(Suara NTB/dok)

Muhammad Efendi SETELAH beberapa hari masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian, terduga pelaku pemerkosaan di Hutan Lemor Kecamatan Suela, Handri alias Yet alamat Batu Basong Desa Suntalangu, Suela akhirnya menyerahkan diri ke pihak berwenang.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Muhammad Efendi, Kamis (11/ 2) mengatakan, terduga datang menyerahkan diri ke aparat kepolisian didampingi Kepala Desasetem-

pat, Senin (8/2). Terduga pelaku sebelumnya sempat melarikan diri.

Mantan Kapolsek Sembalun ini menuturkan, dugaan pemerkosaan terhadap H, warga Dusun Dasan Baru Desa Suntalangu Kecamatan Suela terjadi Senin lalu sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu, kedua pelaku menawarkan korban untuk mengantarkannya ke Dusun Blumbang Desa Mekar Sari Kecamatan Suela ke tempat orang tua korban. Korban sempat menolak.

Atas saran Inaq Atza, salah seorang masyarakat setempat, korban akhirnya ikut bersama kedua pelaku denga bonceng tiga menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan itu. Saat sampai dekat rumah korban, pelaku malah tidak menurunkan korban dan tetap jalan melaju kencang dan sempat membuat korban khawatir. Korban sempat bertanya kepada kedua pelaku akan dibawa kemana. Terduga pelaku menjawab hendak ke Desa Suela membeli bakso. Sampai di Desa Suela, pelaku juga tidak berhenti dan tetap berjalan menuju ke arah hutan Lemor yang merupakan tempat kedua pelaku menggagahi korban.

“Korban berhasil melarikan diri dan langsung melaporkan kasus yang menimpanya itu. Kini kedua pelaku sudah diamankan,” demikian Efendi. (yon)

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dampak HPN

Okupansi dan Lama Tinggal Wisatawan Meningkat Mataram (Suara NTB) Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) membawa berkah bagi NTB. Khusus pelaku pariwisata, utamanya bidang perhotelan turut menikmati hasil yang menggembirakan. Selama perayaan HPN, okupansi hotel dan lama tinggal wisatawan mengalami peningkatan signifikan.

(Suara NTB/met)

KAIN TENUN – Kain tenun motif Rangrang menjadi ornamen yang mempercantik desain interior di Hotel Puri Indah.

Puri Indah, Memikat Lewat Tenun Rangrang KAIN tenun Rangrang dipajang menjadi ornamen yang langsung memberikan impresi saat berhadapan dengan resepsionis di Hotel Puri Indah di Jalan Sriwijaya, Mataram.

Itulah ikon utama yang memperindah tampilan hotel yang berdiri sejak tahun 1991 ini.

Hotel yang berdiri di lahan seluas 700 meter persegi ini dibangun dengan dekorasi interior menggunakan hiasan kain tenun. Seluruh kain tenun yang digunakan adalah kain bermotif zig-zag dengan beraneka ragam pola. Hotel yang awalnya terdiri dari 30 kamar ini berkonsentrasi mengangkat kearifan tenun Rangrang menjadi sebuah karya seni.

“Sejak Oktober 2015 kemarin, kita sudah beroperasi dengan 157 kamar. Kenapa tenun Rangrang, karena kita ingin mengangkat kearifan produk lokal ini,” kata Rosa Suyata perwakilan owner Puri Indah, Kamis (11/2).

Menurut Rosa, tampilan interior bergaya minimalis dengan hiasan beragam kain tenun Rangrang itulah yang membangun kesan unik. Selain mengangkat citra produk lokal, Rosa juga ingin mengajak tamu-tamu yang datang ketempatnya mengenal hasil kreatifitas masyarakat daerah ini. Ia mengemukakan, selama ini kain tenun dikenal sebagai produk yang dialokasikan sebagai bahan produksi pakaian.

“Selama ini, kain tenun hanya dijadikan sebagai bahan pembuatan pakaian. Kita mencoba mengkreasikan kain bermotif zig-zag ini sehingga bisa menjadi hiasan. Kemudian, inilah yang membangkitkan kesan unik,” katanya.

Hampir seluruh motif kain tenun Rangrang bisa ditemukan di Puri Indah. Kain khas yang diproduksi oleh masyarakat Lombok ini diperkenalkan kepada tiap-tiap wisatawan yang berkunjung. Setidaknya itulah cara Puri Indah sebagai pelaku pariwisata dalam mempromosikan produk lokal.

“Kami kepingin wisatawan turut menikmati bagaimana kultur yang terbangun di daerah ini. itu sebabnya, kita selalu mengutamakan kain tenun Rangrang ini menjadi hiasan dekorasi interior kami,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Cheff Anton yang duduk disamping Rosa menambahkan, selain mengedepankan produk kreatifitas, Puri Indah juga selalu menawarkan kuliner khas daerah ini. Ia mengatakan, setiap Minggu pagi, hotelnya selalu menghidangkan makanan-makanan tradisional khas Lombok sebagai sajian menu sarapan. (met)

Eksistensi Rudat dan Naluri Persahabatan Mataram (Suara NTB) Film berjudul “Kita tetap bersahabat, kan” yang disutradarai oleh Alfriardi mengetengahkan sebuah upaya mempertahankan eksistensi rudat di tengah pusaran arus globalisasi. Film yang dibintangi oleh Lentera Biru ini juga mengguratkan pesan mengenai arti penting persahabatan.

Film berdurasi sekitar 55 menit ini diputar secara perdana untuk memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2016, Minggu (7/2) di Arena Panggung Tertutup Taman Budaya NTB. Film tersebut juga melibatkan Jingga Bunga Hati, adik kandung Biru – sapaan akrab bintang film itu – sebagai aktris pembantu.

Sebagai bintang film, Biru yang melakoni tokoh polos bersifat sopan dan santun, sesuai dengan namanya. Ia mengemban peran tokoh protagonis yang dimusuhi oleh lawan mainnya yakni Badarsih. Dalam film tersebut, kedua tokoh ini bersaing dalam sebuah kompetisi festival tari rudat.

Menurut Drs. Agus Wintarno, alias Winsa ayah Lentera Biru yang menulis naskah dan skenario, film tersebut ditujukan untuk mempromosikan kesenian tradisional khususnya rudat. Ia mengatakan, kesenian tersebut memang berkembang dengan amat subur di pulau Lombok, hanya saja seni tradisi tari rudat juga dapat ditemukan di daerah – daerah lain. Kendati demikian, kekhasan rudat yang dimiliki daerah ini terletak pada pengembangan yang menggeser kesenian perpaduan gerak dengan musik tersebut menjadi sebuah seni pertunjukan.

“Rudat ini kan, selain di Lombok juga ada di daerah – daerah lain. Akan tetapi yang menjadi pembedanya di Lombok justru ada teater kemidi rudat. Nah inilah nilai lebih yang ingin kita tonjolkan melalui upaya promosi kesenian rudat lewat film ini,” kata Agus Wintarno, usai pemutaran film.

Kebinekaan Film yang mengambil tiga latar sebagai lokasi syuting tersebut juga diasosiasikan sebagai syiar untuk merawat keberagaman atau kebinekaan. Merawat tali persaudaraan dan memelihara nilai – nilai persatuan itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Inilah yang mengilhami mengapa film ini juga dibangun dengan unsur instrinsik yakni menyuburkan naluri persahabatan.

Secara eksplisit, Agus Wintarno memaparkan, persaingan di kalangan anak – anak merupakan sesuatu yang bersifat lumrah. Sekeras apapun persaingan yang terjadi maupun perselisihan yang timbul masih dapat diredam sehingga jiwa persahabatan selalu terbangun.

“Dunia anak – anak, apapun bentuk persaingan tetap dalam bingkai persahabatan. Pesan moralnya, apapun yang terjadi anak – anak harus tetap digiring sehingga naluri persahabatannya terasah,” katanya.

Seperti disadari, Lombok tidak dihuni oleh penduduk yang satu etnis. Naluri persahabatan tersebut dibutuhkan demi menjaga relasi antar sesama baik dari masa kecil hingga saat dewasa. Pentingnya membangun relasi yang baik adalah demi menciptakan kerukunan sehingga kehidupan masyarakat di daerah ini menemukan ketentraman dan kedamaian yang selalu terjaga. (met)

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Reza Bovier mengemukakan, selama HPN, rata-rata okupansi hotel kota meningkat menjadi angka 70,95 persen. Sebelum HPN, awalnya okupansi hotel hanya mencapai rata-rata 40 persen. Begitu pula dengan length of stay, atau lama tinggal wisatawan, sebelumnya lama tinggal wisatawan di hotel kota tercatat hanya 1,8 hari.

Namun saat perayaan HPN, lama tinggal wisatawan meningkat drastis menjadi 4 hari.

“AHM mencatat sekitar 55 hotel terisi dari kelas melati sampai bintang 4 yang terisi dari tanggal 1-9 Februari dengan okupansi sepekan mencapai 70.94 persen dengan total lama tinggal 4 hari. Ini merupakan catatan sejarah bagi hotel di kota Mataram, karena biasanya pada minggu awal

Februari okupansi hanya berkisar 40 persenan dan lama tinggal hanya 1,8 hari saja,” kata Reza, Kamis (11/2).

Pencapaian hasil yang bagus seperti yang dirasakan saat ini tidak lepas dari upaya kerja keras saat mematangkan persiapan. Menurut Reza, persiapan menyambut HPN telah dilakukan pada awal 2015 lalu. Persiapan jauh-jauhari sebelum kegia-

tan adalah salah satu indikator keberhasilan dalam menyelenggarakan kegiatan.

“Kerja keras dan fokus semua stake holder Pariwisata dengan panitia menghasilkan HPN yang sukses dan membawa kenangan yang indah bagi seluruh delegasi 34 provinsi yang hadir. AHM juga fokus memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua tamu terutama para VIP seperti Gubernur, Duta Besar, Menteri, Pengusaha Media dan lainnya,” lanjut General Manager Santika Hotel ini.

Harapannya, kerjasama dan sinergisitas yang kuat seperti saat menggarap HPN inilah yang harus dibangun. Sehingga,

kedepan seluruh agenda-agenda besar yang terselenggara di NTB dapat tergarap dengan baik. Setelah HPN, masih ada sekian agenda besar yang hendak terselenggara di daerah ini, salah satunya yakni Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional.

“Kegiatan ini (HPN, red) sangat berdampak positif bagi perhotelan dan multiplier effect yang luar biasa. Acara seperti inilah yang dibutuhkan oleh pengelola perhotelan di kota Mataram. Suatu acara yang mendatangkan ribuan tamu, sehingga masyarakat turut merasakan dampaknya,” tandasnya. (met/r)

(Suara NTB/alfan)

JUARA MADING - Para pelajar dari SMA 7 Mataram bersama guru pembimbingnya berpose bersama usai meraih juara I dalam Lomba Mading yang digelar Harian Suara NTB, di Lombok City Center, Gerimax, Lombok Barat, Selasa (9/2).

SMA 7 Mataram Juara Lomba Mading ”Suara NTB” Mataram (Suara NTB) Para pelajar dari SMA 7 Mataram tampil sebagai juara dalam lomba majalan dinding (Mading) yang digelar oleh Harian Suara NTB dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional, Selasa (9/2) lalu. Para pelajar SMA 7 tersebut mengusung mading berjudul “Kekayaan Laut dan Pesisir NTB”.

Kelompok Mading dari para pelajar SMA 7 Mataram tersebut beranggotakan Baiq Regita Cahyani Surya, Legita Dewi,

Putu Yuta Putra, Baiq Ismi Septi Mayani dan Lista Intan Pratiwi dan diasuh oleh guru pembimbing, Dian Sukmawati.

Mereka tampil sebagai pemenang setelah menyisihkan 36 kelompok lainnya dari berbagai sekolah di Kota Mataram.

Atas keberhasilannya, para pelajar SMA 7 Mataram tersebut berhak atas piala, piagam dan hadiah uang tabungan sebesar Rp 1 juta dari Bank Sinarmas. Selain itu, mereka juga memperoleh

voucher belajar dari Ganesha Operation senilai Rp 500 ribu.

Hadiah untuk peraih juara I ini diberikan oleh Relation Officer Bank Sinarmas Cabang Mataram, Martinus Yans.

Mading yang dikreasikan oleh para pelajar SMA 7 Mataram tersebut unggul berkat kreativitas kelompok dalam menyusun rubrikasi yang informatif dan edukatif tanpa kehilangan unsur perwajahan yang apik.

Artikel utama mereka memaparkan sejumlah objek

Frozen Masuk Broadway 2018 London Film laris Disney “Frozen” akan diadaptasi ke panggung Broadway musim semi 2018.

“Kami punya ‘Frozen’ baru, untuk musikal Broadway di 2018,” kata pimpinan Disney Tom Staggs dalam laman Telegraph.

Drama musikal “Frozen” akan melibatkan penulis sama dengan cerita pada film, musik dan lirik oleh Robert Lopez dan Kristen Anderson-Lopez. Akun Twitter resmi Disney juga mencuit “Untuk pertama kalinya, Frozen gabung dengan Broadway” 9 Februari lalu.

Produksi pentas teater ini akan dimulai pada Agustus 2017 di New York.

Staggs juga mengabarkan sedang membuat lanjutan film “Frozen” serta acara televisi untuk penayangan musim liburan 2017.

“Frozen” akan mengikuti jejak

“Lion King” dan “Aladdin” yang diadaptasi ke pentas Broadway pada 1997 dan 2014.

“Frozen” menjadi salah satu film terlaris di dunia dengan penghasilan 1,2 miliar dolar AS. Disadur bebas dari “The Snow Queen” dari Hans Christian Andersen, film ini mengisahkan putri Anna yang berpetualang mencari kakaknya Elsa.

Elsa, yang memiliki kekuatan es dan sulit mengendalikannya, menyebabkan kerajaan Arendelle terjebak dalam musim dingin abadi. Film keluaran 2013 ini pernah meraih dua Oscar dan penghargaan lainnya. (ant/bali post)

wisata di NTB yang salah satunya adalah Pantai Nipah, pantai dengan keindahan yang memukau plus potensi hasil laut yang disajikan dalam wujud kuliner lokal.

Selain artikel utama, salah satu rubrik yang cukup menarik dalam mading tersebut dibuat dalam kemasan informasi dengan judul berbahasa sasak, samawa dan mbojo – yang kemudian diberi pemaknaan dalam bahasa Indonesia. Tiga artikel ringkas

tersebut dibuat untuk memberikan informasi seputar kekayaan potensi laut dan pesisir di NTB. Ketua Panitia Lomba Mading, Putu Muliarta menyatakan, Lomba Mading yang digelar Harian Suara NTB ini merupakan bentuk kontribusi Suara NTB dalam menyemarakkan Hari Pers Nasional. Lomba ini digelar sebagai ajang penyaluran kreatifitas dan imajinasi pelajar melalui media karya tulis. (aan)

NTB Tak Jadi Lokus Penggalian Nilai Kerukunan Mataram (Suara NTB) Meski dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat keragaman yang cukup tinggi, NTB ternyata tak masuk menjadi lokus penggalian nilai-nilai kerukunan. Upaya menggali nilai-nilai tersebut akan dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui penelitian tradisi lisan.

Kementerian melakukan pengkajian mengenai kandungan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan dalam tradisi lisan. Adapun wilayah-wilayah yang ditetapkan menjadi lokus penelitian tentang hal itu hanyalah; Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, Bandung dan Cirebon.

Menanggapi hal tersebut, Drs. H. Wildan, Asisten I Gubernur NTB mengatakan, harusnya daerah ini masuk menjadi wilayah penggalian nilai-nilai kerukunan. Sebab, masyarakat NTB terbangun berdasarkan nilai religiusitas yang tinggi, rasa bertoleransi yang kuat, serta mampu menjaga kerukunan.

“Kalau pak gub tahu tentang ini, pasti beliau akan bersurat ke pusat serta mendorong Kanwil Kemenag yang disini sehingga NTB diikutkan menjadi lokus penelitian tersebut,” tanggapnya ketika diwancara Suara NTB, Sabtu (6/2).

Dikatakan, NTB tersusun

dengan elemen masyarakat dari berbagai golongan baik suku, ras maupun agama.

Sejauh ini, masyarakat mampu mempertahankan kerukunan, bahkan sampai mempererat tali persaudaraan. Ini menandakan, kultur masyarakat NTB memiliki nilai lebih yang patut ditawarkan untuk dijadikan acuan bagi masyarakat di nusantara.

“Hal ini memang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Asisten III, kita akan minta agar NTB diusulkan jadi lokus penelitian itu,” katanya.

M e n u r u t n y a masyarakat NTB dikenal sebagai orang-orang yang pandai berdamai. Warga daerah ini mampu menciptakan dan mempertahankan suasana yang rukun dan tentram. Masyarakat siap hidup secara berdampingan bersama tetangga yang berbeda keyakinan.

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan Kemenag RI dalam rangka menggali nilai-nilai kerukunan tersebut bertujuan untuk menangkal paham radikalisme. Paham ini merupakan aliran diyakini berpotensi mengancam eksistensi dan ketahanan negara.

Paham radikalisme dianggap sebagai awal mula terbentuknya ancaman terorisme, sebuah ancaman yang terus-terusan mengintai di negeri ini. (met)

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

Hadapi UN, Tiga SMA di Lobar Jalin Kerjasama Giri Menang (Suara NTB) Semua SMA sederajat di Lombok Barat (Lobar) sedang mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang jatuh tanggal 4-6 April mendatang. Sejumlah sekolah mempersiapkan strategi untuk menghadapi UN kali ini. Seperti yang dilakukan tiga SMA di Lobar, yakni SMAN 1 Kuripan, SMAN 1 Lingsar dan SMAN 1 Gerung. Ketiga sekolah ini membentuk kerjasama segi tiga emas dalam mempersiapkan anak didiknya menghadapi UN. Menurut Kepala SMAN 1 Kuripan, Drs. Ahmad Taufiq Gufran didampingi Kepala SMAN 1 Lingsar, Drs. Joni Moa, M.Pd , kerjasama ini telah dirancang sejak lama dan sudah dibahas bersama sekolah yang lain. Tujuannya, mempersiapkan anak didik menghadapi UN. Pola kerjasama ini, jelasnya masingmasing sekolah menukar (rolling) materi soal untuk jadi bahan uji coba (try out) peserta UN. Tak menutup kemungkinan juga, lanjutnya, sekolah akan mengadakan pertukaran guru khusus mata pelajaran yang di UN-kan. Menurutnya hal ini penting, untuk memperkaya materi soal anak-anak agar nanti ketika ada soal yang mungkin berbeda bisa dijawab.

Peserta UN sudah mengikuti try out sebanyak dua kali. Dari gambaran hasil uji coba, kemampuan anak-anak masih perlu ditingkatkan. Dari hasil uji coba,kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan nilai 75 masih banyak yang belum mencapai. Hal ini, menurutnya, tugas berat, karena baru 30 persen yang mencapai. Namun jika mengacu target nasional 55, hampir 50 persen lulus. Dikatakan lebih jauuh, hasil UN kali ini paling tidak ditargetkan anak didik di sekolah itu bisa tembus PTN tanpa tes.

UN tahun lalu, ujarnya, kelulusan selalu 100 persen. Namun berbicara kualitas lulusan, artinya persaingan masuk PTN perlu terus digenjot. Sebab dari lulusan itu, beberapa saja yang tembus PTN tanpa seleksi. Namun kendala dihadapi pihak sekolah, karena karakteristik masyarakat setempat untuk masuk ke PT rendah khususnya minat orang tua melanjutkan pendidikan anaknya.

Ke depan, jelasnya, pihaknya akan memberlakukan semcam kelas unggulan. Kelas ini anak-anak berprestasi akan disatukan dalam satu kelas. Mereka diberikan fasilitas yang lebih. Program ini juga jelasnya sudah disosialisasikan kepada murid, untuk memacu mereka belajar giat. Hal ini dilakukan supaya ada kader yang unggul, sehingga ketika ada lomba diadakan bisa langsung mengambil dari kelas tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga membuat kelompok belajar dan pencinta mata pelajaran.

Program terobosan lain, pihaknya gencar mempersiapkan anakakan untuk ikut Olimpiade Sains bulan Februari dilakukan seleksi. Di bidang akademis, seperti olahraga pun terus ditingkatkan. Bidang kesenian, pihak sekolah mendorong anak-anak mengembangkan dirinya.

Hal senada disampaikan Plt Kepala SMAN 1 Lingsar, Drs. Joni Moa, M.Pd, jika tiga sekolah sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka program pemantapan. Polanya, sekolah akan melakukan saling tukar menukar soal dan guru yang diuji nasional. Hal ini dilakukan supaya kemampuan anak-anak meningkat, sebab nanti bisa saling adopsi kemampuan anakanak. Kerjasama ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat, saat try out ketiga sebelum dilaksanakan pra UN diselenggarakan oleh Dikbud. (her)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pemprov Minta Guru dan Kepsek Tidak Dimutasi Mataram (Suara NTB) Peralihan pengelolaan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi (pemprov) masih dalam tahap pengumpulan data aset, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang di-deadline akhir Maret mendatang. Untuk itu, Pemprov NTB meminta agar pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan mutasi pada guru dan kepala sekolah (kepsek) untuk mempermudah pengumpulan data.

Demikian disampaikan Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Tribudi Prayitno, dalam dialog pendidikan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Menengah, yang digelar Kamis (11/2).

Menurutnya, total jumlah guru PNS dan Non PNS yang akan hijrah ke provinsi sebanyak 15.794 orang terdiri dari 8.503 guru SMA dan 7.291 orang guru SMK. Selain tenaga guru, 142 pengawas SMA dan

61 pengawas SMK juga dipastikan pindah ke provinsi. Sementara untuk tenaga administrasi PNS untuk SMA sebanyak 497, tenaga administrasi Non PNS untuk SMA 1.722, tenaga administrasi PNS untuk SMK 292 dan tenaga administrasi Non PNS untuk SMK 1.582, masih belum dipastikan pindah, karena masih dalam pengkajian. “Total tenaga administrasi sebanyak 4.093 juga berpotensi hijrah ke provinsi,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Dew-

an Pendidikan Provinsi NTB, Dr. Syamsudin Anwar, menyebut pengalihan ini sudah tepat mengingat pengalihan manajemen pendidikan ke provinsi berdampak positif bagi sekolah. “Ini yang kami inginkan karena sejauh ini terjadi politisasi secara soft, namun kasar di daerah terhadap guru dan ini sangat merugikan guru-guru,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Selain itu Syamsudin Anwar mengemukakan, banyak problem yang terjadi di

sekolah lantaran pengelolaan diserahkan di daerah. Sebagai contoh kebijakan daerah yang merugikan sekolah yakni kebijakan bina lingkungan Pemkot Mataram. Selain itu, sekolah banyak menerima siswa melebihi rombel yang berakibat pada terjadinya double shift. Hal itu berakibat pada sulitnya guru memberikan penilaian karena siswa terlalu banyak, padahal idealnya satu rombel diisi 20 orang.

Dengan peralihan ke tangan provinsi, Dewan Pendidikan optimis pengelolaan akan menjadi lebih baik.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Ir. H. Rosiady H. Sayuti, mengatakan per 31 Maret 2016, seluruh data kabupaten kota sudah harus masuk ke

provinsi, karena April sudah dilakukan Musrenbang.

Dalam rangka itulah, Dikpora jauh-jauh hari sudah membentuk Satgas dalam rangka mempersiapkan kepindahan pengelolaan jenjang pendidikan menengah ke provinsi.

“Banyak hal yang perlu diperhatikan terkait kepindahan seperti soal aset, finansial dan lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Rosiady, hal lain yang masih jadi persoalan ialah terkait dengan aset sekolah-sekolah jika nantinya pindah ke provinsi. “Apakah otomatis menjadi asetnya provinsi? Nah ini nanti masih dikaji. Yang saya harapkan juga jangan sampai penghasilan guru ketika pindah ke provinsi lebih rendah ketika di kabupaten kota,’’ harapnya. (dys)

Kasal Sambangi SMA Hang Tuah Mataram (Suara NTB) Guna memotivasi para pelajar, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi menyempatkan diri berkunjung ke SMA Hang Tuah 3 Mataram beberapa waktu lalu. Kunjungan ini dilakukan Kasal di sela-sela menghadiri kegiatan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB. Ade Supandi dalam kesempatan itu meminta kepada para siswa SMA Hang Tuah 3 Mataram agar senantiasa meningkatkan prestasi belajar. Karena menurutnya, belajar merupakan kunci suksesnya seseorang. Untuk itu, tak ada kata lain jika ingin sukses selain dengan rajin belajar.

Selain itu, di hadapan puluhan pelajar SMA Hang Tuah 3 Mataram juga memberikan bantuan kepada pihak SMA Hang Tuah 3 Mataram. Diharapkan dengan adanya bantuan ini setidaknya dapat meningkatkan kualitas sekolah, mutu, sarana dan prasarana supaya pelayanan ke masyarakat lebih baik. Selain itu, se-

cara khusus Ade Supandi mengapresiasi ekstrakurikuler drum band yang menurutnya sangat bagus dan untuk itu harus terus ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Abdul Majid, mengapresiasi kunjungan Kasal ke sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, kunjungan tersebut sangat berarti karena telah membangkitkan semangat warga sekolah. Terlebih pada kesempatan itu, pihak sekolah memperoleh bantuan langsung.

“Memang ini jarang-jarang sekali kita dikunjungi oleh Jenderal berbintang empat seperti ini, kita sangat bersyukur dan bangga,” ujarnya.

Selain itu, Majid berharap agar sekolah yang ia pimpin lebih berkualitas dan memiliki daya saing. (dys) SERAHKAN - Kasal Ade Supandi (kanan) menyerahkan bantuan pada Kepala SMA Hang Tuah 3 Abdul Majid di Mataram belum lama ini.

(Suara NTB/dys)

FKIP Unram Lepas Kampus IPDN Jadi Tumpuan Utama 608 Mahasiswa PPL

Revolusi Mental (Suara NTB/her)

Kepala SMAN 1 Kuripan, Ahmad Taufiq Gufran (kanan) dan Plt Kepala SMAN 1 Lingsar, Joni Moa (kiri).

Koordinator PVB Ingin Bangun AK Berkompeten di NTB Mataram (Suara NTB) Koordinator Pendidikan Vokasional Berkelanjutan (PVB) Hanifah Ferry Mursyidan Baldan berencana membangun Akademi Komunitas (AK) yang bergerak di bidang pelatihan tenaga kerja yang andal dan bersertifikat. Di mana, jurusan AK ini disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga alumni yang dihasilkan berkompeten dan memiliki daya saing.

“Rencananya kami akan membuat lembaga pendidikan tingkat Diploma 2. Di mana, jurusannya disesuaikan dengan keinginan pasar. Metode pembelajarannya 40 persen di dalam kelas dan 60 persen di lapangan,” jelasnya saat diterima Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Kamis (11/2). Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Asisten III Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM. Istri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan ini, menyebut, jurusan yang ditawarkan di AK adalah perhotelan dan jasa boga. Menurutnya, jurusan ini adalah jurusan favorit yang diinginkan oleh user (pengguna tenaga kerja), mengingat pariwisata adalah bidang yang sedang diminati saat ini.

Akademi ini, lanjutnya, tidak hanya mengajarkan keterampilan kepada anak didiknya, tetapi juga menanamkan nilai (value), seperti tauhid dan nilai kebangsaan.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi sangat mendukung dan menyambut baik adanya lembaga pendidikan ini. Apalagi sesuai dengan visi misi NTB, yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, maka adanya lembaga pendidikan ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di NTB, sehingga dapat bersaing dengan SDM dari luar daerah maupun luar negeri.

Selain itu, ujarnya, kultur masyarakat NTB memiliki semangat tinggi untuk bekerja di luar negeri. Masyarakat NTB memiliki kemampuan yang bagus, asal diajarkan oleh tenaga pengajar dan metode pengajaran yang baik. “Semoga dengan adanya sekolah ini membuat masyarakat Lombok yang bekerja di luar negeri memiliki daya tawar, sehingga tidak diremehkan di negara lain,” harapnya. (ham)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

POSE BERSAMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi pose bersama dengan Koordinator Pendidikan Vokasional Berkelanjutan (PVB) Hanifah Ferry Mursyidan Baldan di ruang kerjanya, Kamis (11/2).

Praya (Suara NTB) Sebagai pencetak Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharapkan bisa menjadi tumpuan dan harapan utama dalam rangka mensukseskan gerakan revolusi mental, terutama di kalangan birokrasi. Seperti yang telah dicanangkan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo. Karena bagaimana pun warna dari birokrasi di negara ini ke depan, sangat ditentukan oleh kualitas lulusan dari kampus IPDN itu sendiri.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah, pejabat, civitas akademika dan praja kampus IPDN NTB, Selasa (10/2) malam. Hadir pada kegiatan ini Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Direktur IPDN Kampus NTB, Diah Puspita, sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintahan serta segenap civitas akademika beserta seluruh praja kampus IPDN NTB. Menurutnya, dijadikannya kampus IPDN sebagai tumpuan utama dalam mensukseskan gerakan revolusi mental bukan tanpa sebab. Karena ketika lulus nanti, para praja inilah yang akan mengisi ruang-ruang birokrasi di pemerintahan. Sehingga menjadi sangat penting, untuk bisa menanamkan semangat revolusi mental sejak dini di kalangan praja IPDN. Harapannya, ketika para lulusan IPDN mengabdi di tengah masyarakat, bisa menjadi birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab. “Revolusi mental di kalangan praja dalam hal ini bukan hanya membentuk praja yang bertanggung jawab saja. Tetapi bagaimana bisa membentuk praja yang bersih dan bebas korupsi,” tegasnya.

Langkah menanamkan semangat revolusi mental di kalangan praja, kata Mendagri sudah dimulai sejak dari proses rekrutmen calon praja itu sendiri. Di mana proses penerimaan praja saat ini dilaksanakan secara terbuka dan

(Suara NTB/kir)

PENGARAHAN - Para civitas dan praja IPDN Kampus NTB, mengikuti pengarahan dari Mendagri Tjahjo Kumolo di Kampus IPDN NTB, Selasa (9/2) malam. transparan dan tidak ada proses maupun tahapan penerimaan yang ditutup-tutupi.

Selain itu, proses seleksi juga diperketat guna meminimalisir adanya ruang atau celah bagi masuknya hal-hal yang berbau korupsi. Seperti suap, sogok menyogok maupun bentuk korupsi lainnya. Dan, pihaknya dalam hal ini sangat tegas terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi saat rekrutmen calon praja.

Di mana jika sampai ada praja yang terbukti masuk dengan cara menyogok, maka tanpa pikir panjang praja tersebut akan langsung dikeluarkan. Hal serupa juga berlaku bagi pejabat atau pegawai di lingkungan kampus IPDN. Jika terbukti menerima suap dari calon praja, juga akan dipecat. Tidak peduli apakah itu pejabat tinggi di lingkungan kampus IPDN atau pegawai biasa, semua diperlakukan sama.

Selama proses pendidikan, pengawasan dan kontrol ketat juga diberlakukan guna mengantisipasi munculnya tindak kekerasan, asusila sampai peredaran narkoba.

Kalau ada praja yang ditemu-

kan melakukan tindakan ini, maka akan dikeluarkan. “Jadi sejak awal proses rekrutmen hingga pendidikan, semangat revolusi mental benar-benar ditanamkan di lingkungan kampus IPDN. Termasuk kampus IPDN NTB,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada para praja IPDN benar-benar memegang teguh semangat revolusi mental. Karena bagaimanapun juga, harapan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang, ada di pundak para praja IPDN. Selama menempuh pendidikan di kampus IPDN, lanjutnya, para praja juga diharapkan tidak hanya berkutat di kampus saja, tapi harus belajar dan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. ‘’Pelajari apa yang menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan, sebisa mungkin ikut menyumbangkan ide dan gagasan untuk membantu persoalan tersebut,’’ sarannya.

“Intinya jangan malu atau ragu untuk belajar kepada tokoh masyarakat, kepala desa atau unsur pemerintah lainnya. Karena ilmu tidak hanya diperoleh di kampus saja. Ilmu juga bisa diperoleh dari masyarakat,” tandasnya. (kir/*)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 608 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) akan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang berlangsung hingga bulan Juni mendatang di 99 sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK dan MA) yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Pelepasan mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram, Dr. H Wildan, dihadiri Kadis Dikpora Kabupaten Lombok Barat dan Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram, Kamis (11/2) .

Dalam sambutannya, Dekan FKIP Unram H. Wildan mengemukakan kegiatan PPL merupakan mata kuliah fakultas yang wajib diikuti semua mahasiswa FKIP Unram.

Mata kuliah tersebut dirancang khusus untuk menyiapkan calon guru agar memiliki dan menguasai kompetensi profesi keguruan secara utuh, sehingga nantinya mereka dapat menjadi guru yang bisa mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional Wildan menjelaskan, pelaksanaan PPL bertujuan untuk mendidik, membina, membimbing dan melatih mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam dan luar kelas.

Termasuk, mengenal secara cermat lingkungan sekolah, baik fisik maupun administrasi untuk dijadikan bahan refleksi terhadap pembentukan sikap profesional seorang guru.

Selain itu, PPL melibatkan

kepala sekolah, Wakasek Kurikulum di setiap sekolah, guru pamong dan 186 dosen pembimbing.

Sementara itu, Ketua Unit Pelaksana PPL FKIP Unram, Dr. Dadi Setiady, menyebut ada perbedaan pola pelaksanaan PPL dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari sisi materi pembekalan terhadap mahasiswa PPL. Mereka diberikan materi komunikasi sosial dengan tujuan agar mereka tidak pasif berkomunikasi selama berada di lokasi PPL. Tidak hanya itu, PPL kali ini juga melibatkan Kepala Dikpora Kabupaten/Kota dengan tujuan agar mereka benar-benar dapat mengontrol dan membimbing mahasiswa PPL. “Sebelumnya tidak pernah dilakukan, sekarang kita serahkan langsung ke Kepala Dikpora.

Kontrol perlu dilakukan agar hasilnya baik dan berkualitas”.

Perbedaan lain kata Dadi Setiady yakni 186 dosen pembimbing wajib menyepakati pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan bimbingan dan kontrol terhadap mahasiswa PPL. Di samping itu, yang cukup berbeda ialah mahasiswa peserta PPL secara berkala diwajibkan mengirim laporan secara online. Hal itu diperlukan untuk mengontrol dan mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan PPL. Dadi Setiady berharap agar kasus-kasus pelecehan seksual melibatkan oknum kepala sekolah tidak terulang lagi. Tak hanya itu, secara khusus ia meminta agar pihak sekolah tidak membebankan mahasiswa PPL secara finansial dalam bentuk dan tujuan apapun. (dys)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Dekan FKIP Unram H. Wildan (kiri) menyerahkan daftar nama mahasiswa PPL di Kota Mataram pada Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram, Kamis (11/2).

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

Higuain :

Laga Kontra Juventus Layaknya Derbi Napoli Penyerang Napoli Gonzalo Higuain mengatakan laga antara timnya dan Juventus Sabtu malam lusa akan berlangsung sengit layaknya duel tim sekota atau derbi.

Klub berjuluk Partenopei ini akan bertandang ke Turin, markas Juventus, di mana kedua tim berselisih dua poin dari Napoli di pucuk klasemen Serie A. “Saya tenang. Saya sudah bermain sepak bola selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa dengan tekanan. Jelas ada hasrat yang besar turun ke lapangan karena itu seperti laga derbi,” kata Higuain kepada Football Italia, Kamis.

Higuain meminta seluruh rekannya tetap tenang kendati lawan yang dihadapi adalah juara bertahan Serie A. “Kami paham ini tergantung pada kami, kami harus tetap tenang dan tidak terbawa euforia karena bisa merugikan,” kata penyerang timnas Argentina itu. “Lebih baik jika kami tetap rendah hati.”

Higuain telah mencetak 24 gol dalam 24 pertandingan Liga sejauh ini sehingga diharapkan bisa mengantar Napoli meraih Scudetto seperti yang pernah dilakukan legenda Argentina Diego Maradona.

“Bahkan bisa mendekati sesuatu yang dia lakukan adalah hal besar bagi saya. Itulah yang selalu saya katakan,” kata Higuain. (ant/ bali post)

Hadiah Ditahan, PB Gemilang Protes PBSI NTB Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Daerah (Kejurda) Junior Bulutangkis yang digelar PBSTI NTB di GOR Junaidin Batminton Club (JBC), Desember 2015 lalu menyisakan masalah. Klub PB Gemilang Mataram melayangkan surat keberatan terhadap Pengprov PBSI NTB lantaran pihak panitia dan penanggungjawab penyelenggara event itu menahan hadiah yang harus diterima atletnya.

Pemilik dan Sekaligus Pelatih Klub Bulutangkis PB Gemilang, L. Firmansyah yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, belum lama ini mengatakan, sikap panitia kejurda yang menahan hadiah atlet itu dinilai mempermalukan atlet.

“Atl e t kami

merasa dipermalukan, karena pada saat penerimaan hadiah panitia tidak menyerahkan hadiah untuk atlet kami,” ucapnya.

Tidak menerima sikap panitia itu, pihak PB Gemilang bersama orang tua atlet kata Firman telah melayangkan surat ke PBSI NTB. Salah satu bunyi isi surat itu mereka meminta pihak PBSI NTB selaku penyelenggara kejuaraan untuk meminta maaf kepada atlet yang dirugikan.

Tak hanya itu PB Gemilang bersama orang tua atlet juga melayangkan surat ke pengcab-pengcab PBSI di kabupaten/kota dengan menyatakan pengurus PBSI NTB selaku penanggungjawab kejurda itu tidak bisa berlaku adil, karena mendukung keputusan panitia kejurda.

Sebaliknya PBSI NTB mengatakan tidak harus me-

minta maaf. Menurut PBSI NTB, atlet PB Gemilang pantas mendapatkan hal itu.

Pasalnya, alasan pihak panitia tidak memberikan hadiah kepada kedua atlet dari PB Gemilang itu karena atlet dari PB Gemilang diduga memanipulasi data atlet. Sehingga, atlet PB Gemilang yang menempati peringkat dua dan tiga tidak berhak mendapatkan hadiah.

“Mereka diduga mencuri umur atlet, (memanipulasi data atlet-red) sehingga panitia tidak memberikan hadiah untuk atlet dari PB Gemilang,” ucap Ketua Umum PBSI NTB, Junaidin Yaman ketika dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (8/2).

Mencuri umur yang dimaksud Junaidin itu adalah atlet PB Gemilang diduga sengaja mendaftarkan atletnya di

kelas pemula. Padahal usia atlet sudah lewat dari standar umur kelas pemula. Hal itu ditegaskan panitia karena pihak PB Gemilang tidak dapat menunjukan data diri atlet ketika ditanya oleh panitia pertandingan.

“Karena mereka tidak bisa membuktikan data kelahiran atletnya akhirnya panitia belum memberikan hadiah kepada dua atlet yang saat itu berhasil masuk babak final,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Pertandingan, Bachtiar Thamrin membenarkan bahwa pihak panitia telah menahan hadiah untuk atlet asal PB Gemilang. Pihak panitia terpaksa tidak memberikan hadiah kepada atlet dari PB Gemilang karena pihak orang tua atlet dan pihak klub bulutangkis PB Gemilang tidak menyerahkan kelengakapan data diri atlet ketika diminta oleh panitia saat penyerahan hadiah.

“Sebenarnya hadiah sudah kami siapkan, namun kita menahan hadiah itu karena atlet mereka belum menyerahkan data diri atletnya,” tegasnya.

Atlet PB Gemilang Bisa Dikenakan Sanksi Mataram (Suara NTB) Ketua Umum PBSI NTB, Junaidin Yaman mengatakan dugaan manipulasi data yang dilakukan atlet PB Gemilang bisa berakibat pada pengeluaran sanksi oleh PBSI NTB. Dalam hal ini pihak PBSI NTB bisa memberikan sanksi kepada atlet PB Gemilang bila terbukti melakukan manipulasi data.

“Bila mereka terbukti melakukan manipulasi data atlet di saat mengikuti kejuaraan, atlet itu bisa dikenakan sanksi,” ucap Junaidin Yaman ketika dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (8/2).

Dikatakan Junaidin Yaman, pemberian sanksi kepada atlet yang melakukan manipulasi data itu merupakan sikap tegas dari

Pengprov PBSI agar para atlet bisa tetap berlaku jujur dan sportif dalam setiap kali ikut serta di kejuaraan yang sifatnya lokal hingga nasional. Sanksi yang diberikan berupa skorsing, dalam hal itu atlet tidak bisa mengikuti pertandingan di event yang digelar oleh PBSI. Dimisalkannya, bagi atlet yang memanipulasi data atlet melebih usianya satu tahun dari usia sebenarnya, maka atlet itu tidak bisa mengikuti pertandingan selama satu tahun. Namun demikian sanksi itu belum bisa diberlakukan pada atlet PB Gemilang, karena pihak PBSI NTB masih memberikan toleransi, karena atletnya masih muda dan berstatus pelajar. Dalam hal ini pihak PBSI NTB masih berlaku fleksibel karena masih mementingkan pembinaan atlet muda. Menurut pimpinan PBSI NTB atlet PB gemilang bisa terkena sanksi bila pihaknya berlaku tegas.

“Kalau di pengurus PBSI Pusat, atlet itu bisa diberi sanksi, namun kita masih memberikan kelonggaran karena kita

masih membutuhkan atlet,” jelasnya.

Anggota Tim Keabsahan Data Atlet, Alvian Eikman, yang dimintai tanggapannya mengatakan ada beberapa atlet yang ketahuan memanipulasi data. Salah satunya yakni dari atlet PB Gemilang. “Ada satu atlet dari PB Gemilang yang diketahui memanipulasi data, sehingga kita tidak melanjutkan dia (atlet PB Gemilang-red) bertanding di babak lanjutan,” ucapnya.

Dijelaskannya, sebelum technical meeting, pihaknya telah meminta semua peserta melengkapi data atlet.

Masalahnya cukup banyak peserta yang tidak tertip, karena tidak membawa data itu, sehingga pihaknya memutuskan peserta melangkapi data hingga sampai babak delapan besar.

“Setelah masuk delapan besar kita minta lagi. Tapi ada yang alasan datanya tidak ada di Mataram,, karena banyak yang tidak menyerahkan data, kita tidak melanjatkan pertandingan sampai final.

Setelah penyerahan hadiah kita minta

Blanc Perpanjang Kontrak di PSG Hingga 2018 Jumlah Atlet Pelatda Berpotensi Dikurangi Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengatakan jumlah atlet yang mengikuti Pelatda Rinjani persiapan mengikuti PON XIX di Jawa Barat (Jabar), 17-29 September 2016 berpotensi berkurang. Hal ini dikarenakan masih terdapat delapan cabor yang belum menyertakan daftar nama atlet lolos PON berdasarkan Surat Keputusan (SK) resmi dari PB masing-masing cabor.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso kepada wartawan di Mataram, Kamis (11/2) kemarin. “Jumlah atlet yang masuk Pelatda bisa saja berkurang karena masih ada beberapa cabor yang belum menyertakan SK atlet yang lolos PON berdasarkan SK dari PB cabor masing-masing,” ucapnya.

Dikatakan Wibowo, hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya belum lama ini memang terdapat sebanyak 125 atlet yang diusulkan 22 cabor untuk mengikuti Pelatda Rinjani tahun 2016, namun setelah diverifikasi ternyata terdapat sedikitnya delapan cabor yang belum menyertakan nama atlet lolos PON berdasarkan SK resmi dari PB cabor masing-masing. Sehingga hal itu berpotensi akan mengurangi jumlah atlet yang mengikuti Pelatda Rinjani 2016.

Dicontohkannya, salah satu cabor yang berpotensi atletnya berkurangi adalah atlet atletik. Dimana cabor atletik sebelumnya mengusulkan 19 atlet yang lolos PON. Namun, ternyata berdasarkan putusan akhir SK PB PASI ternyata jumlah atlet atletik NTB yang resmi lolos PON sebanyak 17 atlet. Itu artinya terdapat dua atlet atletik yang dinyatakan PB PASI tidak lolos PON 2016. Dan hal itu membuat pihak KONI NTB harus mengurangi jumlah atlet atletik di pelatda bulan ini.

Menurut Bowo, selain cabor atletik terdapat delapan cabor lagi yang belum menerima SK dari PB cabor, diantaranya cabor menembak, tenis meja, golf, balap motor dan masih ada beberapa nama cabor yang lupa disebutkan oleh Bowo.

Menurutnya, kedelapan cabor ini belum menyertakan SK resmi dari PB cabor yang menyatakan nama atletnya lolos PON. Diakui Bowo sebanyak delapan cabor yang mengusulkan nama-nama atlet masuk Pelatda Rinjani 2016 itu masih berdasarkan hasil Pra-PON yang dipantau oleh cabor masing-masing, tanpa menunjukan SK resmi dari PB cabor masing-masing.

Ditegaskannya, untuk memastikan jumlah atlet NTB lolos PON, pihak KONI NTB meminta semua pengurus cabor segera mengirim SK PB cabor ke KONI NTB. Dengan demikian, KONI NTB dapat segera melakukan finalisasi jumlah atlet NTB yang akan berangkat mewakili NTB PON XIX/ 2016.

Dalam hal ini pihak KONI NTB memberikan batas waktu hingga 15 Februari 2016 kepada cabor agar melengkapi bukti atlet lolos PON berdasarkan SK dari PB cabor masing-masing. Pasalnya tanggal 15 Februari nanti merupakan batas akhir registrasi online atlet cabor yang lolos PON. (fan)

Lanjutnya, menjawab pertanyaan soal kenapa panitia melanjutkan pertandingan final waktu itu, karena ada permohonan dari pihak orang tua atlet untuk mempertandingkan dulu. Sebab, menurut orang tua atlet, data diri atlet pada saat itu ketinggalan di rumah. Atas alasan itu, pihak panitia pun melanjutkan pertandingan final dengan syarat pihak atlet dapat menunjukan data diri saat penyerahan hadiah nanti. Namun, karena orang tua atlet pengurus klub PB gemilang itu tidak menyerahkan data diri atlet, mengakibatkan panitia harus menahan hadiah untuk atlet itu.

“Sampai saat ini mereka belum menyerahkan data diri atlet, sehingga hadianya masih kita tahan dulu,” tegasnya.

Selain atlet dari PB Gemilang, hal serupa juga pernah dialami atlet dari Lotim. Atlet asal Lotim kata Bachtiar juga sempat ditahan hadiahnya.

Namun karena mereka bisa menujukan data diri atlet usai pertandingan, pihak panitia pun telah menyerahkan hadiah ke atlet asal Lotim itu. (fan)

Paris Pelatih Paris Saint Germain (PSG), Laurent Blanc, memperpanjang kontraknya dengan klub juara Prancis itu hingga 2018, demikian pernyataan resmi klub pada Kamis (11/2).

“Laurent Blanc telah diikat kontrak dengan klub ibukota (PSG) sampai 30 Juni 2018,” tulis pernyataan resmi PSG di Twitter seperti dilansir AFP. Blanc yang juga mantan pemain timnas Prancis melatih PSG sejak 2013 menggantikan Carlo Ancelotti yang pindah ke Real Madrid kendati pengusaha Qatar selaku pemilik PSG menginginkan pelatih dengan nama besar.

Namun pelatih 50 tahun itu diperpanjang kontraknya pada 2014 serta mengantar PSG memenangkan delapan piala, bahkan tahun lalu

mendapatkan empat gelar domestik yang belum pernah diraih sebelumnya.

Di bawah arahan Blanc musim ini, PSG kian kokoh di Liga Utama Prancis dengan unggul 24 poin dari rival terdekat, AS Monaco, dengan 13 pertandingan tersisa. PSG juga masih berpeluang untuk memenangkan Piala Prancis dan Piala Liga.

Kendati demikian Blanc dituntut untuk mengantar PSG menjuarai Liga Champions Eropa setelah gugur di babak perempat final dalam tiga musim terakhir. PSG akan menghadapi klub Liga Utama Inggris, Chelsea, di Paris pada Selasa pekan di leg pertama 16 besar Liga Champions. (ant/bali post)

mereka mengumpulkan data,” jelasnya.

Dijelaskannya, atlet yang bermasalah dengan data ada empat atlet, yakni atlet dari PB Gemilang L. Ramdani dan Yudistira yang ikut di ganda pemula putra, kemudian dua atlet semifinalis remaja tunggal putra, Wahyu Adi dari PB gemilang, dan juara dua ganda remaja putra pasangan Wahyu Adi dan Fathul Uyun.

“Fathul Uyun sudah memasukan data, tapi pasangannya Wahyu Adi belum masuk datanya,” jelasnya.

Sementara itu Pemilik Sekaligus Pelatih Klub PB Gemilang, L. Firmansyah yang ditanya soal atletnya yang diduga memanipulasi data, enggan berkomentar panjang lebar. Namun dia membenarkan bila atletnya dihentikan di babak delapan besar. Hal itu tidak dipersoalkannya, karena menurutnya hal itu wewenang panitia. Menurutnya pihak panitia harusnya menyikapi hal itu dari awal bila ada yang datanya tidak akurat, bukan setelah pertandingan sudah dimulai. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 12 Februari 2016

Halaman 12

PKL Depan Masjid Cakranegara akan Dibuatkan Lapak Mataram (Suara NTB) Setelah ditertibkan beberapa waktu lalu, pedagang kreatif lapangan (PKL) di depan Masjid Cakranegara atau Jalan Sultan Hasanuddin akan dibuatkan lapak di dalam areal parkir masjid.

Para PKL yang berdagang di depan gerbang masjid tersebut menurut Kepala Seksi (Kasi) Opdal Satpol PP Kota Mataram, Bambang EYD menyalahi aturan sehingga harus ditertibkan. Penertiban dilakukan atas perintah Penjabat Walikota Mataram.

Bambang mengatakan karena PKL yang ditertibkan tersebut merupakan pengurus masjid, maka rencananya akan dibuatkan lapak di dalam ar-

eal masjid oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. “Para PKL itu akan dipindah ke dalam area parkir masjid. Tapi saya tidak tahu sampai saat ini sudah dibangun atau belum. Rencananya Perindag akan bangun lapak di sana,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (11/2).

Namun untuk relokasi PKL ke dalam halaman masjid, Bambang mengatakan bukan kewenangan pihaknya untuk melaksanakan. Pihaknya hanya bertugas melakukan penertiban.

Apakah area parkir masjid diperbolehkan untuk PKL? Bambang mengatakan hal itu tergantung bagaimana komunikasi

pengurus masjid dengan masyarakat dan pedagang.

Jumlah PKL yang ditertibkan di depan masjid tersebut sebanyak tiga orang beserta lapaknya. Agar tak dimanfaatkan lagi oleh warga sebagai tempat berjualan, di pagar masjid telah dipasang spanduk berisi imbauan pelarangan untuk berjualan di areal tersebut.

Bambang mengatakan pihaknya setiap hari melakukan pemantauan PKL ke berbagai titik. Sejak awal tahun lalu, Satpol PP Kota Mataram gencar turun ke lapangan memantau PKL yang menyalahi aturan. Kamis (11/1) kemarin, pihaknya melakukan penyisiran di sekitar Karang Anyar, Dasan Agung, Jalan Airlangga, dan

(Suara NTB/ynt)

LOKASI – Inilah lokasi berjualan PKL di depan masjid. Mereka akan dibuatkan lapak di dalam areal parkir masjid. sekitar Ampenan. Jika ditemukan ada PKL yang menyalahi aturan, pihaknya tidak lang-

sung menertibkan, tapi memberikan peringatan untuk membongkar sendiri lapaknya. (ynt)

Potensi Zakat dari Pengusaha Emas Cukup Besar Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram menjadikan Kelurahan Karang Pule sebagai wilayah percontohan pengelolaan zakat di tingkat kelurahan. Salah satu pertimbagannya adalah karena di wilayah tersebut terdapat banyak pengusaha kerajinan emas dan perak serta mutiara sebagai muzakki (pembayar zakat). Di samping itu juga di

wilayah itu terdapat banyak warga yang berhak menerima zakat atau mustahiq. Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca kepada Suara NTB menyampaikan potensi zakat dari para pengusaha emas cukup besar, mencapai ratusan juta dalam setahun.

Tapi sayangnya saat ini pihaknya belum bisa mengajak semua pengusaha tersebut untuk menyalurkan pembayaran

zakatnya melalui Baznas Kota Mataram. Saat ini baru puluhan pengusaha yang telah menyalurkan zakat melalui Baznas, selebihnya masih banyak yang belum. Dari puluhan pengusaha ini, pada 2015 lalu zakat yang berhasil diterima hanya sebesar Rp 8 juta.

Padahal menurut perhitungan pihaknya, jika semua pengusaha menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Mataram, potensi zakat yang bisa ditarik bisa mencapai ratusan juta. “Kita memperoleh baru Rp 8 juta, mulai 2015. Padahal potensinya ratusan juta,” cetusnya, Kamis (11/2).

Mahsar mengatakan tahun ini pihaknya akan kembali lagi mengajak para pengusaha emas dan perak untuk ikut menyalurkan zakatnya melalui Baznas

Kota Mataram. Untuk itu, ia akan melibatkan tokoh agama setempat dalam sosialisasi kepada para pengusaha. “Insya Allah tahun ini akan disampaikan lagi,” ujarnya. Selain pengusaha emas dan perak yang ada di Karang Pule, Mahsar mengatakan pihaknya juga akan mengajak pengusaha bidang lainnya untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Mataram. Dalam hal ini, pihaknya akan mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Kota Mataram untuk sosialisasi kepada para pengusaha.

Jika nantinya zakat tersebut sudah disalurkan melalui Baznas, pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan fakir miskin, bantuan modal usaha bakulan, dan lainnya.

Disamping itu, zakat tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membantu pengembangan usaha kerajinan bagi pengusaha baru yang ada di sana. (ynt)

PPP Kubu Djan Faridz Tolak Islah Mataram (Suara NTB) Perpecahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berangsur-angsur mulai mengikuti jejak Partai Golkar untuk kembali bersatu. Tercatat dalam beberapa hari terakhir, kedua kubu yang bertikai sudah menggelar beberapa kali pertemuan untuk membahas upaya islah. Akan tetapi, upaya untuk kembali menyatukan partai berlambang Ka’bah di tingkat pusat itu, mendapat penolakan dari DPW, khususnya dari DPW PPP NTB, kubu Djan Faridz.

DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, beberapa waktu lalu yang telah menggelar rapat pimpinan daerah. Telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satu diantaranya adalah menolak islah.

Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, Muhammad, SH kepada wartawan menegaskan, tidak akan pernah islah. Ia masih berkeyakinan bahwa pihaknyalah yang menjadi pengurus partai berlambang Ka’bah yang sah.

“Islah, oh tidak ada itu. Tetap tidak ada islah. Saya yakin tidak ada islah. Mereka saja yang mau islah, kita tidak pernah mau islah. Kita juga sudah minta agar jangan ada lagi pembicaraan terkait dengan islah,” ujarnya.

Selain menolak islah, DPW PPP NTB juga mendesak DPP agar segera untuk menggelar mukernas, sesuai dengan keputusan yang diamanatkan dalam rapimnas PPP. Serta DPP agar segera melakukan PAW terhadap anggota DPR/DPRD yang sudah tidak menaati AD/ART partai. “Kita minta pada DPP agar segera lakukan PAW terhadap anggota yang sudah tidak menaati AD/ART dan agar segera melaksanakan mukernas, berdasarkan keputusan rapimnas,” ujarnya.

Seperti diketahui kepengurusan PPP sudah dikembalikan ke hasil munas Bandung dengan Ketua Umum Suryadarma Ali dan Sekjen Romahurmuziy. Kata Muhammad, yang menjadi dasar hokum Mukernas adalah keputusan Mahkamah Agung (MA). “Dasar hukumnya ya keputusan MA. Ndak boleh kita melawan keputusan MA, karena itu merupakan keputusan tertinggi di negara ini,” ujarnya. (ndi)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 12 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Refleksi Kritis Reformasi Birokrasi Kawal Janji Presiden RENCANA mewujudkan jalan bebas hambatan (by pass) Pelabuhan Lembar Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur sepanjang 103 kilometer sudah ada titik terang. Apalagi Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan lampu hijau untuk proyek senilai Rp 4,7 triliun di luar biaya pembebasan lahan ini.

Bagi pemerintah daerah, persetujuan rencana pembangunan berskala besar oleh presiden bukanlah yang pertama. Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa kali memberikan perintah pada jajaran di bawahnya agar segera memperpanjang run way (landasan pacu) Bandara Internasional Lombok (sekarang Lombok International Airport) sesuai dengan aspirasi daerah. Namun, hingga kini perintah mantan presiden ini belum dilaksanakan. Malahan, pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola bandara menegaskan, perpanjangan run way masih belum perlu.

Begitu juga dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah bagian selatan, apa yang diinstruksikan mantan presiden ke 6 ini juga belum terlaksana. Hingga terjadinya pergantian rezim dari SBY ke Jokowi, rencana pengembangan KEK Mandalika ini juga masih belum begitu ada perkembangan signifikan. Selalu ada investor ‘’akan’’ dan janji pihak pengelola untuk mengembangkan kawasan ini yang masih belum pasti.

Kita berharap persetujuan Presiden Jokowi terhadap rencana pembangunan by pass ini disampaikannya saat menghadiri puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Pantai Kuta Lombok Tengah, 9 Februari lalu bukan hanya janji-janji semata. Meski presiden sudah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera mewujudkan rencana ini kemungkinan tidak dilaksanakan cukup besar. Sama seperti ketika dua presiden meminta agar run way Bandara Internasional Lombok/LIA segera diperpanjang beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum terealisasi.

Melihat fakta yang terjadi ini, kita tidak ingin, kasus serupa terulang kembali. Pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati/walikota dan instansi berwenang harus mengawal janji presiden ini. Jangan sampai keinginan mewujudkan by pass Pelabuhan Lembar- Pelabuhan Kayangan hanya mimpi-mimpi saja, padahal keberadaannya sangat vital bagi jalur distribusi barang di Indonesia.

Kiranya tepat seperti yang disampaikan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, jika Pulau Lombok merupakan salah satu jalur distribusi logistik nasional, sehingga perlu ada jalan khusus bagi kendaraan pengangkut barang di Pulau Lombok. Gubernur yakin, jika by pass ini terwujud akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk mempermudah jalur distribusi barang, baik untuk masyarakat NTB, NTT, Bali hingga Pulau Jawa. Selain itu, biaya yang dikeluarkan pengusaha dalam mendistribusikan barang ke masyarakat juga ringan, karena jarak dan waktu tempuh cukup singkat.

Meski demikian, kita berharap janji presiden terhadap keinginan Pemprov NTB dalam membangun by pass dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur ini tidak hanya semata janji-janji belaka.

Kita berharap janji ini bisa segera diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipercayakan untuk menangani masalah by pass ini. Sebagai warga NTB mungkin sudah bosan dengan janji-janji para penguasa dalam mewujudkan pembangunan di daerah, tapi banyak yang tidak terealisasi. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengawal proyek besar ini agar tidak hanya menjadi janji-janji yang kemudian lenyep ditelan angin. (*)

Kini reformasi sudah berjalan satu dekade lebih namun agenda reformasi birokrasi nampaknya masih menyisahkan banyak persoalan, dan banya orang menilai reformasi birokrasi gagal. Indikator kegagalan tersebut diantaranya yakni masih banyaknya birokrasi yang tidak cakap memberikan pelayanan publik dan masih kuatnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam struktur birokrasi pemerintahan.

PA benar demikian?

Tentu saja jawabannya tergantung siapa yang menjawab. Jika pertanyaan tersebut dijawab oleh pihak birokrasi pemerintah, maka jelas mereka akan memberikan jawaban bahwa “birokrasi telah bekerja secara profesional sesuai amanat peraturan perundang-undangan”.

Namun beda halnya, jika pertanyaan tersebut dijawab oleh masyarakat, maka bisa dipastikan sebagian besar masyarakat akan menjawab bahwa “birokrasi belum bekerja secara professional”. Selama ini masyaralat belum mendapatkan pelayanan terbaik dari birokrasi pemerintah, justru sebaliknya, masyarakat mendapatkan perlakukan diskriminatif dari birokrasi pemerintah dalam segala bentuk pelayanan publik.

Tulisan ini ingin mendiskusikan lebih jauh tentang makna reformasi birokrasi dengan menggunakan pendekata humanities value (nilainilai kemanusiaan). Melalui pendekatan ini, kita akan bisa mengetengahkan persepsi kita tentang kegagalan dan keberhasilan agenda reformasi birokrasi yang telah melewati fase satu dekade ini.

Konsep Baru Pemerintahan Pada saat ini terdapat banyak pendekatan dan konsep-konsep baru dalam bidang reformasi birokrasi. Konsep-konsep baru tersebut diantaranya New Public Management (NPM), New Public Servicec (NPS), Good Governance (GG), Collaborative Governance (CG), dan masih banyak konsep-konsep baru lain. Pada intinya konsep-konsep baru tersebut membicarakan reformasi birokrasi.

Kesemuannya dari konsep-konsep baru di atas memiliki tujuan yang mulia yakni merubah wajah birokrasi baik pada sisi normatif, struktur, maupun budaya, dari wajah yang korup, kolusif, nepotis, miskin fungsi, miskin karya, dan diskriminatif, menuju wajah baru birokrasi yaitu birokrasi anti KKN, anti diskriminatif, memiliki kemampuan, dan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan efesien.

Oleh:

Salahudin, S.IP. M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang) Secara umum, minimal terdapat delapan nilai baik yang diajarkan dalam konsep-konsep baru tersebut yaitu penegakkan hukum, partisipatif, transpranasi, responsif, keadilan, efektif, efesien, dan visioner. Karena itu, tujuan konsepkonsep baru di atas adalah mentransformasikan sedikitnya kedalapan nilai-nilai tersebut kedalam tata kelola pemerintahan sehingga mendukung terwujudnya wajah baru birokrasi sebagaimana yang disebutkan di atas.

Karena itu, sejak tahun 1998 pemerintah Indonesia dalam melakukan desain reformasi birokrasi mngedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep-konsep baru tersebut di atas. Bentuk dari desain reformasi pemerintah Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai konsep baru tersebut adalah lahirnya sejumlah paket peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), adalah salah satu dari paket peraturan perundangundangan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satu tujuan dari UU KIP adalah mengatur birokrasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik harus transparan, yaitu birokrasi memberikan segala bentuk informasi publik kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, juga bagian dari desain nyata reformasi birokrasi di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, birokrasi harus menjalankan fungsi pelayanan publik dengan efektif, efesien, mudah, murah, ramah, dan non diskriminatif. Pada akhirnya nanti diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari birokrasi pemerintah.

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang perencanaan pembangunan partisipatif, juga bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong birokrasi untuk membuka dan memberikan ruang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan, evalusi kebijakan, dan pertanggungjawaban kebijakan. Pada akhirnya pula diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Masih banyak paket peraturan perundang-undangan lain yang mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Artinya, secara normatif pemerintah Indonesia dinilai sukses mendorong reformasi birokrasi, namun secara emperis masih perlu dipertanyakan sebagaimana pertanyaan di awal tulisan ini “Apakah reformasi birokrasi sukses?” di awal tulisan ini ada dua jawaban yang berbeda dari dua actor yang berbeda yaitu birokrasi menjawab sukses, sedangkan masyarakat menjawab belum sukses.

Minim Humanity Value Rupanya dilapangan, birokrasi dan masyarakat memiliki persepsi dan tolok ukur yang berbeda untuk menilai keberhasilan refomasi birokrasi. Bagi birokrasi, tolok ukur yang digunakan adalah banyaknya paket perautan perundang-undangan reformasi birokrasi dan banyaknya kebijakan dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat seperti program pendidikan dan kesehatan gratis.

Sedangkan masyarakat memaknai reformasi birokrasi tidak hanya sekedar kebijakan dan program normatif, namun jauh lebih penting adalah bagaimana perilaku birokrasi dalam proses pelaksanaan peraturan/kebijakan/program reformasi birokrasi, dan perilaku birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Tentu saja dalam proses itu semua, birokrasi masih jauh dari perilaku yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian.

Pada dasarnya masyarakat lebih menginginkan pelayanan birokrasi harus mengedepankan nilai-niai kemanusia (humanitiy value) yaitu mengharga masyarakat dengan memanusiakan masyarakat melalaui sikap yang raham, full smile, mudah, murah, non diskriminatif, dan tidak membingungkan. Humanities value inilah yang ingin didapatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan birokrasi.

Kita bisa melihat dilapangan bahwa sikap birokrasi terhadap masyarakatnya masih jauh dari nilai-nilai kemanusian (humanities value) dan jauh dari nilai-nilai konsep baru pemerintahan yang digambarkan di atas. Birokrasi masih suka diskriminatif terhadap masyarakat. Birokrasi masih suka melayani masyarakat dengan mempertanyakan “siapa kamu”, “bagaimana status sosial mu”, “apakah kamu punya uang”, dan sederet pertanyaan lain yang selalu diekspresikan birokrasi pemerintah manakala berhadapan dengan masyarakat.

Pelayanan birokrasi di rumah sakit, misalnya, seringkali birokrasi melayani pasien dengan sikap yang tidak menyenangkan.

Seringkali birokrasi front line services (layanan garis depan) mengarahkan pasien dengan sikap yang tidak ramah, jika pasien tanya tentang informasi pelayanan, mereka menjawabnya dengan nada yang tidak enak didengar. Disisi lain, meskipun kesehatan gratis, namun seringkali pasien tetap saja mengeluarkan biaya untuk membayar segala fasilitas yang dibutuhkan.

Pelayanan birokrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di berbagai daerah, juga dapat dijadikan contoh buruknya pelayanan birokrasi, pelayanan BPN masih jauh dari kata baik. Mungkin kita melihat ada upaya-upaya BPN untuk menerapkan pelayanan yang baik seperti me-

masang spanduk dan banner yang bertuliskan “Pelayanan Prima, Profesieonal, Bersih, dan Transparan” di depan dan diteras kantor mereka. Namun bisa dipastikan itu semua omong kosong dan tidak dijalankan sepenuh hati.

Di kantor imigrasi juga masih terdapat tindakan-tindakan diskriminatif. Acapkali petugas imigrasi membedakan pelayanan bagi warga negara pembuat passport yang bertujuan untuk kepentingan mencari kerja di luar negeri (TKI/ TKW) dan warga negara pembuat pasport yang bertujuan untuk kepentingan bisnis (pengusaha) atau kepentingan studi lanjut (pelajar).

Narasi reflektif di atas tidak bertujuan untuk tidak mengakui upaya-upaya birokrasi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance).

Namun lebih bertujuan untuk merekosntruksi upaya-upaya reformasi birokrasi menuju tindakan nyata yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Akhirnya, kita semua berharap semoga reformasi birokrasi di Indonesia semakin hari semakin membaik, semakin dekat dengan nilainilai kemanusian, semakin nyata, semakin tertata, dan pada akhirnya nanti keberadaan birokrasi dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.Semoga.

Pemerintah segera tuntaskan proyek PLTU Jeranjang Mudah-mudahan tidak sekadar janji

*** Taman wisata alam Suranadi butuh perhatian Jangan hanya dituntut retribusi

***

Jalan Tekong TKI Lombok Timur (1) Calo jadi ujung tombak perekrutan TKI. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta tak mau ambil pusing.

Nasib TKI dipertaruhkan.

SEMIN (56) menelepon seseorang di ujung telepon. Ia bilang akan datang besoknya untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan calon ‘kliennya’. Suara di telepon seluler Nokia yang dikeraskan memberi tahu akan membantu mempercepat pengurusan dokumen Semin.

“Lemak ku datang nggeh, pokok ne anteh ku wah te kantor (Besok saya datang, tunggu di kantor),” kata Semin dalam bahasa Suku Sasak Lombok, kemudian disambut pria tadi, “Aok aneh, yak antih jemak. Jauk syarat syarat lengkapne (Iya sudah, saya tunggu besok, bawa persyaratan lengkap,” saran pria bernama Dedi. Ia staf di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang mengurusi dokumen TKI. Menutup teleponnya, Semin yang sejak tadi duduk di dekat tiang berugak menggeser posisi, menghadap ke Ridwan (35). Kepada Ridwan, Semin memintanya agar melengkapi satu syarat dokumen lagi, yaitu surat keterangan pernikahan orang tua. Ridwan mengangguk.

Itulah gambaran bentuk kerja sama untuk merekrut TKI di Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Ridwan adalah tekong TKI yang menjelajah kampung, mencari pria atau wanita yang mau bekerja ke luar negeri. Sedangkan Semin adalah sosok unik. Dia sebenarnya Kepala Desa Pijot Utara, tekong atau perantara TKI kerja sampingannya.

Sebenarnya, tekong pernah jadi pekerjaan utama Ridwan. “Dulu saya tekong, sejak tahun 1996. Sekarang sih masih, tapi sampingan saja. Kadang sehari cuman satu atau dua TKI yang saya rekrut,” kata Semin kepada Suara NTB, Sabtu 23 Januari 2016.

Sejak terpilih jadi kepala desa tiga tahun lalu, Semin mengurangi aktivitasnya sebagai tekong, tapi tak berhenti total. Dia punya kaki tangan tekong yang mencari calon TKI di desa lain, seorang di antaranya Ridwan. Calon TKI di selu-

ruh desa di Kecamatan Sakra adalah sasarannya. Tidak ada struktur formal.

Semin, mengangkat begitu saja Ridwan sebagai anak buah, tanpa selembar surat tugas atau apa pun namanya.

Ridwan ditugasi mendatangi rumah penduduk yang anggota keluarganya mau jadi calon TKI, melengkapi syarat dokumen, kemudian dibawa ke Semin untuk diverifikasi. Syarat-syarat umum biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah terakhir, surat dan keterangan menikah bagi yang sudah menikah.

Bagi yang belum menikah, perlu surat keterangan persetujuan orang tua. Perlu juga surat keterangan izin dari suami jika yang menjadi TKI adalah istrinya. Sebaliknya, dibutuhkan surat izin dari istri jika suaminya yang berangkat.

Setelah semua syarat terkumpul, Ridwan melaporkan ke Semin untuk diperiksa kembali, sebelum dibawa ke Kantor Disosnakertrans Kabupaten Lombok Timur. Menggunakan sepeda motor Suzuki RGR lusuh, Ridwan membawa map berisi dokumen calon TKI. Dokumen yang dibawa Ridwan siang itu adalah milik calon TKI bernama Surjadi. Nama ini sesuai identitas KTP dan KK. Namun ada kejanggalan. Pada paspor sebelumnya, nama calon TKI itu ‘Sorjadi’. Bagi Semin, itu bukan soal. Pria di ujung telepon tadi yang mengatur agar nama diubah dan disesuaikan dengan paspor.

Penghasilan tekong sangat menggiurkan. Sejumlah petani dan pedagang banting setir jadi tekong. Semin bercerita, dalam sebulan, ada 10 – 20 calon TKI yang ia uruskan. Dari satu TKI, dia bisa mengantongi duit Rp 300 ribu.

“Dulu, sekitar tahun 2002, uang Rp 100 juta, Rp 200 juta itu gampang,” ujarnya. Uang itu didapat dari ongkos membantu proses administrtasi awal, mulai dari desa, Dukcapil, Imigrasi, medical check up. Selanjutnya urusan ada di tangan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Awalnya, tekong bukan pilihan hidup Semin. Dua dekade silam, berawal dari pekerjaannya sebagai tukang ojek, ia mengantar seseorang ke Bank BNI untuk mencairkan kiriman dari keluarga TKI. Untung tak seberapa, dia tertarik menjadi penjual tiket travel TKI di Bandara Selaparang,

Mataram, Lombok (sekarang Bandara Internasional Lombok-BIL).

Dari sanalah Ridwan mulai mengenal pekerjaan sebagai tekong. Hampir saban hari Ridwan bersentuhan langsung dengan penjemputan TKI dari bandara ke dusun-dusun di Lombok Timur. Ridwan pun kian paham seluk-beluk tekong. *** Tekong di Lombok Timur bekerja dengan leluasa. Tanpa syarat kapasitas dan jam terbang. Tekong jadi pilihan kalangan mana saja. Alih-alih memberikan surat tugas atau SK khusus sebagai legalitas, pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) justru nihil. Tekong pun menjamur, terutama ketika banyak orang ingin jadi TKI. Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) tak tahu persis jumlah tekong di setiap desa. “Bayangkan, di satu desa itu bisa ada puluhan tekong bekerja,” kata aktivis ADBMI Roma Hidayat, awal November lalu. Jumlah tekong bukannya surut, meski tidak pada musim pemberangkatan TKI. Uniknya, kebanyakan tekong pernah jadi TKI. “Sepulang jadi TKI, mereka bekerja sebagai tekong,” sebutnya.

Sebutan tekong dikenal di Pulau Lombok untuk menggantikan istilah calo. Karena sangat akrab di telinga dan dilafalkan masyarakat, petugas resmi perekrut seperti Perekrut Lapangan (PL) juga disebut tekong.

Ihwal munculnya mata pencarian sebagai tekong berawal dari Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, juga di Kabupaten Lombok Timur.

Sebelum tahun 1980-an, masyarakat Lombok Timur tak mengenal apa itu bekerja di Malaysia, atau negara tujuan lainnya. Dalam catatan ADBMI, di Desa Bungtiang inilah pertama kali muncul pekerjaan sebagai TKI. “Di desa ini pula muncul pertama kali yang namanya calo atau tekong,” ungkap Roma Hidayat.

Desa ini terletak di bagian selatan Kecamatan Sakra Barat, atau sekitar 20 menit dari Selong, ibukota Kabupaten Lombok Timur. Di desa tersebut, sekitar 90 persen penduduknya adalah TKI dan TKW. Sisanya, petani dan pedagang. Sebagian besar mereka TKI turun-temurun.

Persentase terbesar mereka TKI yang bekerja di Malaysia, selebihnya Arab Saudi sebagai negara favorit kedua. Cerita manis dan keberhasilan, ditandai dengan perubahan rumah penduduk yang dulunya dari bahan gedek dan atap ilalang, berganti beton dan genteng. *** Cerita getir tidak sedikit. Kisah traumatik membuat sebagian dari mereka berpikir tak kembali bekerja di negara lain. Cerita pahit itu datang dari Tajudin (31) dan Rendi Prapanca (35). Tajudin terakhir jadi TKI pada tahun 2007 lalu, melalui jasa tekong bernama Safwan, yang tidak lain pamannya sendiri.

Dibantu pengurusan sampai ke Imigrasi, paspor terbit, tapi dengan status paspor kunjungan atau pelancong ke Malaysia.

Berangkat melalui Tanjung Pinang, perjalanan dilanjutkan dengan kapal kayu khusus yang disewa menuju daerah Layang-layang, pesisir Malaysia.

“Kami melompat dan berenang di rawa-rawa. Karena kapal tak boleh sampai ke daratan, takut ketahuan Polisi Diraja Malaysia,” kisahnya.

Di daerah hutan lindung itu, mereka sembunyi dari kejaran polisi empat hari empat malam, sampai akhirnya dijemput truk dan merogoh kocek Rp 1,5 juta.

“Paspor lancong sudah ndak berlaku lagi.

Dibuang di sana,” kata Tajudin. Selama 4 hari, ia hanya makan dua potong roti tawar, sekadar bisa bertahan hidup.

Kesengsaraan tidak berakhir di sana. Rendi Prapanca yang berpencar dari kawan-kawannya, dijemput orang Indonesia untuk bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. “Saya belakangan tau, kalau ternyata saya dijual lagi ke orang lain,” kata Rendi, menyebut modus trafficking yang dialaminya.

Di perusahaan itu, Rendi bekerja tanpa diupah, hanya dijatahi makan dua kali dalam sehari. Jika melakukan kesalahan kecil, maka rotan algojo yang ditugaskan mengawasi pekerja mendarat di punggungnya. “Kami benar-benar budak,” kata Rendi.

Menyandang status pendatang haram, Rendi akhirnya tertangkap di Malaysia Barat dan dipenjarakan oleh Polisi Malaysia tahun 2012 lalu.

Dia dihukum dua kali cambuk dari algojo penjara setempat hingga pingsan. Ia akhirnya dideportasi pada akhir 2012 lalu. Hingga kini, trauma

membekas pada Rendi.

Tidak ada tanggung jawab dari perusahaan tempat ia bekerja, pun pula dari pihak yang memberangkatkan keduanya saat itu. Rendi bahkan menyebut situasi di Malaysia, tempat mereka bekerja seperti neraka. “Tak ada yang mengurus kami.

Saya juga tak bisa mengurus orang lain, apalagi keluarga dan teman saya,” kata Tajudin.

Apakah masyarakat setempat kapok? Peristiwa yang dialami Tajudin dan Rendi Prapanca, sebatas cerita getir. Tekong terus bekerja, merekrut siapa saja, termasuk membujuk keluarganya sendiri. Para Tekong sebenarnya banyak yang tak berpendidikan, apalagi sampai menempuh jenjang perguruan tinggi.

Semin misalnya, lulus Sekolah Dasar (SD) pun tidak. Belakangan, ia mengantongi ijazah karena ikut program kelompok belajar paket C atau setara dengan SD pada tahun 2012 lalu. “Saya kan bisa (jadi tekong) karena terbiasa,” selorohnya. *** Hari beranjak senja. Sebut saja namanya Syafiudin, tekong berusia 55 tahun ini bersiap ke Desa Aiq Tutuk Kecamatan Jerowaru, sekitar 30 kilometer dari Kecamatan Selong. Menggunakan mobil Kijang yang dibelinya hasil duit sebagai tekong selama puluhan tahun. Dia meluncur untuk menemui dua calon TKI. Sesuai permintaan, dia harus datang ke desa itu meski jaraknya cukup jauh. Beberapa kali ia harus berhenti untuk istirahat dan salat di mesjid pinggir jalan dan makan. Dia memang harus datang untuk menjelaskan persyaratan dokumen pengurusan medical check up, paspor dan visa. “Ini yang harus dilengkapi. Nanti biayanya semua saya tanggung. Pokoknya beres,” kata Syafiudin enteng.

Dua calon TKI yang direkrut Syafiudin, yakni Zainudin (20) dan Hairul Anam (21) mengangguk. Dua orang ini kakak-beradik. Kepada Zainudin dan Hairul, Syafiudin menyebut ada job order dari Malaysia Barat, jadi kuli bangunan.

Syafiudin meyakinkan Zainudin dan Hairul Anam agar tak terlalu ambil pusing soal biaya. Dia mengatakan, akan menalangi Rp 3,5 juta

untuk satu calon TKI. Menurut dia, uang itu untuk biaya pemeriksaan medis Rp 500 ribu, ongkos pembuatan paspor Rp 1,5 juta, dan tiket Rp 1,5 juta.

Zainudin menanyakan soal job order, perusahaan penjamin dan teknis pekerjaan. “Ape te gawek to laun?”

Demikian pertanyaan sederhana Zainudin yang ingin tahu apa saja yang akan dikerjakan di Malaysia. Ada kekhawatirannya, setiba di Malaysia justru tidak sesuai kesepakatan pekerjaan, seperti pengalaman banyak TKI yang jadi korban trafficking.

Jurus bujuk Syafiudin keluar lagi.

Ia mengatakan, urusan teknis pekerjaan akan jadi tanggung jawab PPTKIS yang sudah lama bermitra dengannya. Sebagai tekong dia cukup mengurus dokumen, mulai dari surat izin keluarga, surat rekomendasi dari desa, berlanjut ke pengurusan kelengkapan dokumen identitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu, Syafiudin akan mengurus cek kesehatan ke klinik, dan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Mataram. “Nanti ada teman yang mengurus paspor di Imigrasi,” katanya.

Pada saat itu, Syafiudin belum langsung menyebut ke perusahaan mana keduanya akan dihubungkan untuk proses pemberangkatan. Tapi yang dipastikannya, setelah semua dokumen itu diurus, baru diserahkan ke salah satu perusahaan yang jadi jaringannya.

Pria lulusan SD ini tinggal di Kecamatan Selong, ibukota Kabupaten Lombok Timur. Dia ternyata tidak menetap pada satu rumah, karena memiliki empat istri di kecamatan berbeda. Bertemu dengan Syafiudin bukan perkara mudah. Dia waspada karena sadar aktivitasnya rentan dengan masalah, terutama intaian aparat. Syafiudin banyak bekerja sama dengan PPTKIS. Yang jadi langganannya adalah PT. GBS, PT. Kijang Lombok, dan PT. Jasatama Widiya Perkasa.

Modus yang dijalankan Satarudin, melakukan pola perekrutan yang memudahkan TKI. Kepada calon TKI yang berhasil dibujuknya, Syafiudinmenyatakan mengongkosinya Rp 3,5 juta. Calon TKI terima beres untuk mendapatkan medical check up , pengurusan paspor, dan visa. (ars)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 12 Februari 2016

Empat Pimpinan Dewan Temui Gubernur

Umar Said akan Berikan Perlawanan Dari Hal. 1 usulan itu tertuang dalam surat DPD Partai Golkar NTB nomor 17/GOLKAR-NTB/2016, tertanggal 4 Februari 2016.

Dalam surat tersebut, Golkar NTB mengusulkan Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH sebagai Ketua DPRD NTB yang baru untuk menggantikan Umar Said. Chris menambahkan, surat DPD Partai Golkar NTB itu dilayangkan setelah DPP Partai Golkar memberikan persetujuan lewat surat bernomor B-266/GOLKAR/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Sekjennya, Idrus Marham.

Dalam surat tersebut DPP Partai Golkar menyebutkan alasan melakukan penggantian antarwaktu Ketua DPRD Provinsi NTB. ‘’Dilakukan dengan alasan bahwa berdasarkan laporan dari DPD Partai Golkar Provinsi NTB, kinerja Ketua DPRD Provinsi NTB tersebut semakin menurun di mata publik, sehingga berpengaruh terhadap citra Partai Golkar di mata masyarakat,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

“Bahwa dalam rangka meningkatkan citra dan kredibilitas Partai Golkar di Provinsi NTB, DPP Partai Golkar memutuskan menyetujui Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Provinsi NTB dari Sdr, H. Umar Said, S.Ag, kepada Sdri, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH.” Selaku Pimpinan DPRD NTB, Umar Said menegaskan pihaknya memang telah menerima surat dari DPD Golkar NTB tersebut. Namun, ia menegaskan pihaknya tidak akan gegabah menindaklanjutinya. “Jelas surat itu sudah kita terima, seperti itu, perlu kita pelajari dulu. Nanti kita crosschek kebenarannya, baru nanti kita rembukkan, kita musyawarahkan. Teman-teman pimpinan dan pimpinan yang lain. Karena ini surat masuk, kita harus bicarakan dia, harus kita telaah dan kita kaji,” ujarnya.

Sementara, sebagai kader Golkar, dirinya menegaskan adanya keganjilan dalam kepu-

tusan ini. Ia mempertanyakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerjanya sebagai Ketua DPRD NTB yang dianggap mengalami penurunan dan telah berdampak pada citra Golkar.

“Apa ada lembaga yang dipakai untuk mengkaji itu?

Kan perlu kita pertanyakan, kita cari tahu dulu, apakah itu pakai lembaga LSM, atau ICW, kan perlu kita kaji. Ndak bisa serta merta harus kita sampaikan. Betul bahwa surat masuk itu harus dibacakan, tapi kita lihat urgennya,” tegas Umar.

Menurutnya, tidak adanya kejelasan dalam alasan penggantian dirinya sama saja dengan melakukan pembodohan terhadap masyarakat. “Jangan membodohi masyarakat, seperti itu.Kankita tidak menginginkan dibodohi masyarakat ‘kinerja menurun’, kan jelek nama kita di masyarakat jadinya, sedangkan saya ini you tahu suara terbanyak di provinsi, di Golkar, di pengurus harian. Kalau di internal DPD I saya terbanyak kan,” ujarnya.

Umar mengaku sudah sejak dini mencium adanya upaya untuk mendongkel dirinya dari posisi Ketua DPRD NTB ini. Ia pun mengaku telah bisa memetakan persoalan ini sebagai ulah sekelompok kader Golkar di NTB. “Jadi ini lebih kepada kepentingan sekelompok orang, bukan oknum. Orang-orang yang sudah kita tahu dan sudah kita hafal wataknya, seperti itu,” tegasnya.

Terkait tudingan Umar tersebut, Chris menegaskan bahwa pergantian terhadap jabatan Ketua DPRD NTB merupakan kewenangan partai. Menurut Chris, adalah hal yang wajar jika Umar melakukan upaya-upaya tertentu untuk melawan keputusan partai. Namun, ia menyarankan hal itu sebaiknya tidak perlu dilakukan karena partai tentu mengambil keputusan ini bukan tanpa alasan yang kuat. (aan)

Menjangkau yang Tidak Terjangkau Dari Hal. 1 Fitur-fitur BRILink yang sudah ada bisa digunakan untuk pembayaran telkom, PLN, kartu kredit, bayar cicilan, bayar zakat, infak, bayar tiket pesawat dan lainnya. Sedangkan untuk isi ulang bisa mengisi semua pulsa telpon seluler.

Wakil Kepala Bagian eBanking Kantor Wilayah BRI Denpasar Cindy Vanie Arie yang menjadi pemateri pada kegiatan sosialisasi itu menyebut H. Kamarudin sebagai salah satu agen terbaik se Kanwil Denpasar , Paokmotong. Pada kesempatan itu, H. Kamarudin diberikan kesempatan menyampaikan testimoninya.

Katanya, dengan melakukan transaksi yang banyak akan bisa memberikan fee yang banyak juga.

Hal itu, sangat dirasakan H. Kamarudin. Ia menyebut BRI hebat dan sangat luar biasa. Setelah sembilan bulan menjadi agen, penghasilannya bisa tembus Rp 20 juta per bulan. ‘’Saya rasakan BRI hebat, sangat luar biasa. Bisa tambah penghasilan,’’ katanya bersemangat.

Disebutkan, tiap bulannya transaksi yang dilayani sampai 4.800 kali. Dihitung rata-rata transaksi 4.000 per bulan dikalikan Rp 5 ribu maka bisa diperoleh Rp 20 juta didapat. Pengakuan polos H. Kamarudin ini menyebut, menjadi agen BRILink ini bisa berpeluang menjadi kaya.

Ke depan, diperjelas lagi oleh Pinca BRI Selong, melalui agenagen BRILink bisa menjalani banyak produk layanan perbankan. Antara lain bisa berperan sebaggai agen asuransi, bisa jadi agen produk tabungan. ‘’Bisa membuka tabunganKu di agen BRILink,’’ katanya. Termasuk bisa menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Soal KUR ini katanya, BRI memiliki target tebesar se Indonesia. Yakni mencapai Rp 67,5 triliun. Sehingga diharapkan melalui agen BRILink bisa berperan menyebarkannya. Suku bunga saat ini berlaku hanya 0,4 persen per bulan. Atau dihitung efektif hanya 9 persen pertahun. “Bunga sangat murah, proses mudah dan cepat,” ucap Rahmad Budi.

Pada kesempatan itu, Pinca BRI Selong ini memberikan motivasi dan semangat kepada para agen-agen BRILink.

Untuk bisa sukses menjadi agent BRILink, maka harus memahami fitur-fitur yang ada pada mesin EDC, komunikatif dengan pelanggan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, selalu aktif dalam berhubungan dengan petugas bank dan selalu mencatat tiap transaksi.

Tahun 2016 ini, lanjut Pinca akan mulai luncurkan BRI Sat. BRI menjadi satu-satunya bank di dunia yang memiliki satelit. Hal ini merupakan penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat launching beberapa tahun lalu. Kata Pinca, dengan hadirnya BRISat ini akan makin memudahkan dalam transaksi perbankan BRI. Produk AM-KKM Berikutnya, produk baru BRI yang nantinya bisa dilayani melalui agen BRILink adalah Produk Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia yang disingkat AM-KKM. Diutarakan Kepala Bancassurans Divisi Wealt Manajemen Kantor Pusat BRI Dwi Bambang Wicaksono, asuransi yang ditawarkan BRI ini sangat mudah, proses cepat dan sangat mudah.

Premi cukup Rp 50 ribu per tahun atau untuk pasangan suami istri hanya Rp 90 ribu per tahun. Nasabah bisa membeli lebih dari satu dan maksimal tiga. ‘’Sederhana dan mudah klaimnya,’’ kata Dwi. Produk yang diberikan adalah untuk layanan klaim kecelakaan, kesehatan dan meninggal dunia. Dengan hanya membayar Rp 50 ribu per tahun dapat biaya rawat inap Rp 100 ribu/hari maksimal 90 hari. Bagi yang meninggal dunia karena kecelakaan diberikan Rp 19,5 juta sedangkan meninggal karena sakit diberikan Rp 2,5 juta.

Untuk operasi klaim diberikan Rp 2,5 juta dan cacat tetap Rp 5 juta. (rus/*)

Butuh Rp 36 Triliun Dari Hal. 1 sendiri Rp 250 miliar tahun 2015,’’ sebut Menpar dikonfirmasi disela-sela menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Pantai Kuta Loteng, Selasa (9/2) lalu.

Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 36 triliun tersebut merupakan anggaran total yang dibutuhkan pengembangan Mandalika Resort. Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air dan listrik. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, termasuk pembangunan lapangan golf. ‘’Kalau fasilitas dasar seperti

jalan, air bersih dan listrik itu (dananya) berasal dari BUMN lainnya. Jadi gotong royong BUMNlainnyauntukmengembangkan ITDC,” terangnya.

Arief menambahkan, pengembangan KEK Mandalika relative maju jika dibandingkan dengan KEK lainnya di Indonesia. Pasalnya, masalah lahan sudah clear and clean.

Lain halnya dengan daerah lain di mana masih dicari lahan. ‘’Jadi kita harus positif. Di sini sudah menghadapi tahapantahapan itu. Jadi tahapan detilnya (pengebangan KEK Mandalika), mungkin lima tahap,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Diantaranya, Bahas Anggaran Diduga Siluman Mataram (Suara NTB) Empat orang pimpinan DPRD NTB menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Kamis (11/2) siang kemarin. Mereka adalah Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, Wakil Ketua, Mori Hanafi, SE, M.Comm, Wakil Ketua, H. Abdul Hadi, SE, MM dan Wakil Ketua, TGH. Mahalli Fikri.

Keempat Pimpinan DPRD NTB ini datang sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka hanya beberapa puluh menit di ruang kerja gubernur.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi mengatakan salah satu hal yang dibahas adalah

masalah anggaran diduga siluman yang heboh di media massa. Dikatakan, tidak ada yang namanya anggaran siluman.

Menurutnya, semua alokasi anggaran dalam APBD 2016 merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. ‘’Sebenarnya teman-teman menurut kita miskomunikasi saja. Jadi sudah selesai. Bukan miskomunikasi antarpimpinan. Jadi yang berkomentar siapun dia, baik jajaran pimpinan maupun anggota Banggar, belum berdiskusi secara komprehensif dengan temannya yang lain,’’ terangnya.

Mahalli mencontohkan seperti anggaran pembangunan Kan-

tor Gubernur yang sebelumnya diduga siluman. Menurutnya, anggaran pembangunan gedung untuk Kantor Gubernur itu sudah dibahas antara eksekutif dan legislatif. ‘’Itu sebenarnya bukan siluman. Tetapi sebagian anggota Banggar yang tidak ada di komisi yang membahas itu tidak sempat bertanya dan kemungkinan dia juga belum sempat membaca, lalu duluan berkomentar. Itu saja masalahnya,’’ tandas Politisi Demokrat ini.

Ketua DPRD NTB, Umar Said, S.Ag yang dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan pertemuan itu hanya membahas persoalan-persoalan di Dewan saat ini.

“Istilahnya kita biasa lah ke Pak Gub sekali sebulan. Kita bahas masalah perkembangan bagaimana situasi di Dewan.

Situasi di Dewan kondusif.

Sekarang kita lagi mengerjakan dua perda yang sedang dibahas,’’ kata Umar.

Ketika ditanya apakah pertemuan itu ada kaitannya dengan anggaran diduga siluman yang mencuat di media belum lama ini? Umar mengatakan tidak dibahas masalah tersebut. Cuma, katanya, dalam waktu dekat akan dilakukan rapat evaluasi bersama Wakil Gubernur dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB terkait dengan per-

soalan anggaran 2016. ‘’Biar kita clear-kan. Ini Cuma kesalahpahaman dan persepsi saja,’’ imbuhnya.

Terkait dengan persoalan anggaran, kata mantan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) ini, apa yang menjadi kesepakatan Dewan yang dituangkan dalam rapat paripurna itulah yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD. ‘’Jadi ndak ada kami tandatangani barang-barang bodong, ndak berani lah. Masa orang lain yang makan kami kena getahnya. Jadi mungkin, namanya APBD yang sekian triliun diatur. Namanya ada kekhilafan, salah masuk, salah tulis itu hal biasa saya pikir,’’ tandasnya. (nas)

Kasus Jeringo Alot, Polda Libatkan Ahli Depdagri

(Suara NTB/ist)

BUGAR - Untuk menjaga kebugaran manajemen Golden Tulip Mataram, Lombok memiliki cara tersendiri dalam mengisi waktu akhir pekan dengan melakukan aktivitas senam Zumba.

Aktivitas Kebugaran di Golden Tulip Mataram Mataram (Suara NTB) Akhir pekan merupakan hari yang spesial bagi semua orang. Tentunya anda ingin menghabiskan waktu baik bersama keluarga maupun melakukan kegiatan lainnya untuk mengisi hari libur agar lebih bermakna.

Golden Tulip Mataram, Lombok memiliki cara tersendiri dalam mengisi waktu akhir pekan dengan melakukan aktivitas kebugaran yaitu senam Zumba selain dapat menjaga agar tubuh tetap dalam kondisi prima juga

melatih otot-otot agar tetap sehat. Di tengah kondisi pergantian cuaca ini juga Golden Tulip Mataram, Lombok mengajak agar anda dan keluarga dapat menghabiskan waktu weekend (Sabtu dan Minggu) bersama dengan keluarga tercinta dengan tetap menjaga kesehatan baik dengan melakukan kegiatan olahraga maupun kegiatan kebersihan lainnya.

Selain melakukan kegiatan kebugaran setiap minggunya Golden Tulip Mataram yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.40 Rembiga

juga akan melakukan kegiatan kebersihan untuk membersihkan area sekitar guna bersama menjaga Kota Mataram yang tetap bersih dan sehat. Terlihat dari antusias karyawan Golden Tulip Mataram Lombok dalam menjalankan kegiatan tersebut yang pada pekan ini melakukan senam Zumba.

Nah jika anda ingin tetap sehat dan bugar, tunggu apalagi ? Segera kita berbenah diri untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. (*)

Mataram (Suara NTB) Awal tahun 2016 masih jadi agenda penyidik Polda melanjutkan tunggakan kasus.

Salah satunya kasus pembebasan lahan Transmigrasi Jeringo, Kecamatan Suela Lombok Timur belum ada tanda tanda berakhir, karena antara penyidik Polda NTB dengan Kejaksaan. Bahkan penyidik pun harus kembali memanggil saksi.

“Saksi yang sudah kita minta ahli dari Dirjen Keuangan Bidang Aset Depdagri,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, Kamis (11/2) kemarin.

Permintaan ahli ini tidak lepas dari keterangan para tersangka yang mengklaim lahan itu tercatat sebagai aset daerah. Secara langsung, itu sebagai pembelaan para tersangka bahwa pembebasan aset tidak bisa dikriminalisasikan. “Makanya kita lakukan pengujian lagi dengan melibatkan ahli, apakah memang demikian,” kata Andy.

Atas permintaan saksi ahli itu, pihaknya kini sedang menunggu kabar dari Depdagri untuk kesiapan waktu dimintai keterangan sebagai ahli. ‘’Kalau sudah dari Jakarta oke, langsung tim berangkat untuk dimintai keterangan,”

terangnya. Setelah pemeriksaan ahli dari Jakarta, lantas pihaknya akan melanjutkan ke permintaan keterangan lagi. Saksi- saksi yang pernah diperiksa di tingkat penyelidikan dan penyidikan sebelumnya, akan dipanggil lagi. “Semua saksi akan kita panggil lagi,” sebutnya. Pemanggilan ini tidak lepas dari fakta baru yang muncul terkait status lahan ratusan hektar yang dibebaskan itu diantaranya tercatat sebagai aset.

Kasus ini memang cukup alot. Diusut sejak 2012 lalu, ditangani setidaknya dua Direktur Reskrimsus dan Dua pejabat Subdit III, namun tak kunjung rampung karena beberapa kali petunjuk kejaksaan (P19).

Sementara dengan BPKP kasus ini sudah tuntas dan ditemukan kerugian negara Rp 341 juta lebih. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AKM mantan Kadus Jeringo, AKN mantan Kadisdukcapil Lotim, H mantan anggota legislatif.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP. (ars)

Mataram (Suara NTB) Mantan Wakil Bupati Lombok Barat, H. Izzul Islam memenuhi panggilan penyidik Polda NTB, Kamis (11/2) lalu. Pemeriksaan terkait laporan atas pengelolaan Kafe Lian Bahari.

Izzul Islam diperiksa oleh penyidik Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Pejabat saat era Bupati H. Iskandar (almarhum) ini datang sekitar pukul 10.00 Wita, pemeriksaan sempat dihentikan pukul 12.30 Wita untuk istirahat dan salat.

Kepada wartawan usai pemeriksaan, Izzul Islam enggan menanggapi pertanyaan.

“Ndak ada apa apa,” ujarnya sembari berlalu. Ditanya soal materi pertanyaan penyidik, khususnya laporan atas pengelolaan Kafe Lian, juga dijawabnya singkat. “Ini belum selesai kok,” jawabnya singkat.

Izzul Islam diketahui diperiksa berkaitan dengan laporan Anak Agung Biarsah Han, SH, dalam kaitan pengelolaan Kafe Lian, yang dibawah naungan PT. Lian Inti Bahari. Dalam perjanjian sejak kafe dan restoran itu dibuat 2008 lalu, ada pembagian hasil sebesar 50 persen untuk Anak Agung dan 50 persen

untuk Izzul Islam. Namun karena merasa tidak ada pembagian, Anak Agung melapor ke Polda NTB, karena mengklaim merugi Rp 12 miliar. “Awalnya kami melayangkan somasi ke Pak Izzul Islam. Tapi karena tidak ditanggapi, kami layangkan laporan ke Polda NTB. akhirnya setelah menunggu lama, laporan kami diproses penyidik,” kata Yan Mandaganar, SH, kuasa hukum pelapor.

Wadirkrimsus Polda NTB, AKBP Ekawana Prasta, SIK membenarkan terkait pemeriksaan Izzul Islam. Namun soal materi pemeriksaan, mantan Kapolres Bima Kabupaten ini mengaku belum mendapat laporan lengkap dari penyidik. “Benar ada pemeriksaan yang bersangkutan. Soal hasil, nanti setelah selesai pemeriksaan,” jawabnya.

Dia hanya mengetahui pemeriksaan Izzul Islam kali ini merupakan yang kedua. Soal statusnya, juga masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik.

Gambaran diperolehnya, terkait dengan bagi hasil pengelolaan kafe di Senggigi. Sehingga karena tidak puas, pelapor melayangkan laporan ke pihaknya dan kini diproses. “Nanti akan kami sampaikan lengkap, setelah semuanya selesai,” jawabnya. (ars)

Tiga Terdakwa Kasus TPA KSB Mantan Wabup Lobar Divonis 1 Tahun Penjara Diperiksa Penyidik Polda NTB

Mataram (Suara NTB) Hakim menjatuhkan hukuman sama untuk tiga terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Mereka masing masing diganjar satu tahun penjara, ditambah denda Rp 50juta. salah satu hal meringankan, karena terdakwa secara kooperatif mengembalikan kerugian negara ketika proses persidangan sedang berlangsung.

Ketiga terdakwa adalah Imam Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lalu Hery Gunawan selaku pelaksana pekerjaan dan Direktur PT. Jaya Hasta Perkasa, David Sianturi.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim I Nyoman Wiguna, SH,MH, bergiliran dengan hakim anggota Fathur Rauzi, SH dan Edward Samosir, SH. Hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang –Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Oleh karenanya

terdakwa dihukum satu tahun penjara, denda Rp 50 juta subisider 1 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim. Majelis juga mengharuskan para terdakwa membayar ganti kerugian negara Rp 787.854.152,88. Kerugian negara sebesar itu sama dengan jumlah yang dikembalikan terdakwa saat persidangan berlangsung dan dititip di Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Atas putusan itu, tim JPU Riozin, SH dan Marollah, SH belum memutuskan menerima atau banding. “Kami menyatakan pikir pikir dulu majelis hakim,” kata Riozin. Sementara terdakwa Lalu Heri Gunawan dan Imam Santoso didampingi kuasa hukumnya Edy Rahman, SH, MH, pada saat itu juga menyatakan menerima putusan tersebut.

Demikian juga dengan terdakwa David Sianturi yang didampingi kuasa hukum Deni Nur Indra, SH. Butuh waktu setahun lebih mengusut kasus dugaan korupsi TPA Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang KSB. Penyidikan yang dipimpin Ketua Tim Ely Rahmawati, SH, M.Hum saat itu menemukan dugaan ada 15 item yang dilaporkan terindikasi menyimpang pada proyek senilai Rp

6.750.411.000 itu.

Diantaranya pembuatan gardu, pembangunan pos jaga, akses jalan tidak diaspal, pondasi pasangan drum tidak standar, penggunaan material geomembrane sebagai pelapis mencegah pembusukan sampak diduga tidak sesuai spek, tinggi talut tidak sama dengan tinggi as jalan, pembuatan drainase tidak difinishing tidak diplester. Komponen lain yang tidak di finishing adalah pembuangan air pipa yang hanya ditimbun biasa, beton kolam air, serta gorong – gorong yang tidak sempurna.

Diusut sejak 2014, pada akhirnya sekitar Februari 2015 tiga terdakwa tadi ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil gelar perkara, ada dua alat bukti cukup, sehingga tiga orang yang dianggap paling bertanggungjawab itu dijadikan tersangka.

Ditemui usai sidang, Edy Rahman memastikan dua kliennya menyatakan putusan itu cukup adil, sehingga langsung disambut baik dengan menerima. “Klien kami mendapat hukuman adil.

Bahkan sebelumnya secara sadar sudah menyerahkan kerugian negara ke kas negara. Ini bentuk sikap kooperatif klien kami,” tegasnya. (ars)

Disperindag Hanya Terima Rp 229 Juta Lebih Dari Hal. 1 Ada juga alokasi untuk pengadaan barang dan jasa.

Uraian penggunaan anggaran per item diantaranya, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 62.700.000, yang tersubstitusi dalam kegiatan magang pelaku usaha tembakau virginia / rajang , sosialisasi grade tembakau bagi petani swadaya, monitoring peredaran cukai rokok ilegal dan perusahaan rokok SKT serta pelabelan kompor gasifikasi. Item ke dua belanja perjalanan luar daerah sebesar Rp 99.288.000, yang peruntukkannya persis sama.

Atas uraian itu, Disperindag dalam penarikan per triwulan diantaranya, triwulan pertama Rp 345.000, triwulan

kedua Rp 92.003.500, triwulan ketiga Rp 125.069.500 dan triwulan keempat Rp 11.745.000.

Sehingga total penerimaan Disperindag dari DBHCHT mencapai Rp 229.163.000, setelah melalui perubahan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan SKPD. Sebagai verifikasi, alokasi anggaran itu disahkan Tanggal 7 Oktober 2013 oleh Kepala Biro Keuangan saat itu dijabat Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si..

Catatan Suara NTB, ini menambah daftar bantahan bersumber dari alokasi DBHCHT setelah sebelumnya disampaikan pihak Dinas PU NTB yang tidak pernah menerima anggaran sebesar Rp 32 miliar peruntukan irigasi desa.

Tapi agak berbeda dengan Dis-

perindag, yang dalam dokumen dimaksud mengakui menerima, namun tidak sebesar dana yang datanya diterima Kejati NTB. Soal DBHCT ini, Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH beberapa waktu lalu memastikan semua dokumen itu sudah dikaji oleh penyidik dan tidak akan dibahas lagi. Sebab saat ini pihaknya masih fokus menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Karena pada dasarnya, penyelidikan dipastikan sudah rampung dengan bukti dokumen dan dilengkapi keterangan saksi-saksi. ‘’Semua bukti sudah lengkap, tinggal menunggu hitungan kerugian negara dari BPKP,’’ jawabnya singkat, Rabu (3/2) pekan lalu. (ars)

Tak Sekadar Mimpi Dari Hal. 1 Umar melihat pembangunan jalan bebas hambatan Lembar-Kayangan itu cukup urgen. Melihat kondisi jalan nasional yang sekarang sudah cukup padat pada jam-jam tertentu. Ia menegaskan, Dewan siap untuk mengawal anggaran pembangunan jalan tersebut. ‘’Jadi apapun yang dibutuhkan, pengawalan anggaran siap kita kawal. Karena ini memakai anggaran APBN. Iya siap kita mengawal dan mendukung penuh Pak Guberur karena untuk kepentingan NTB,’’ imbuhnya.

Mantan Ketua DPRD Lombok Barat ini menam-

bahkan, pihaknya bersama Pemprov NTB akan membangun komunikasi dengan para wakil rakyat asal NTB yang duduk di DPR dan DPD RI. Dikatakan, sebelumnya komunikasi antara Pemprov dan DPRD NTB dengan para wakil rakyat asal NTB yang ada di pusat memang cukup lemah. Sehingga ke depan komuniksi inilah yang akan terus dibangun. ‘’Mulai sekarang kita mulai bangun komunikasi dengan teman-teman DPR/DPD RI. Kita bangun komunikasi lagi. Saya yakin kalau komunikasi kita bangun dengan DPR dan DPD, apalagi DPD aktif sekali sekarang,’’ pungkasnya. (nas)

Jumat, 12 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Mendikbud Dukung Dea Malela Jadi Pusat Pendidikan Islam Dunia Sumbawa Besar (Suara NTB) Presiden RI, Joko Widodo yang sedianya akan ke Sumbawa, akhirnya mengutus dua menterinya untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid dan Pondok Pesantren Dea Malela di Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar Selasa 9 Februari lalu.

Diharapkan pondok yayasan Dea Malela binaan Prof. Dr. Din Syamsuddin ini akan menjadi pusat pendidikan Islam dunia.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan, dua menteri yang datang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anis Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PERA), Mochammad Basoecki Hadimoeljono, meletakkan batu pertama pembangunan masjid dan pondok pesantren dimaksud.

Ketua Pembina Yayasan Dea Malela, Prof. Dr. Din Syamsuddin menyampaikan, pembangunan pesantren Dea Malela sudah menjadi niat dan citacita sejak lama, untuk melanjutkan perjuangan “Dea Malela”.

Pesantren ini nantinya di-

ren ini bisa selesai pada Juni mendatang dan langsung diresmikan Presiden yang sebelumnya sudah menjanjikan untuk peresmian,’’ pungkasnya, seraya mengajak masyarakat Sumbawa untuk bersama-sama memelihara dan menjaga pesantren ini. Sehingga nantinya dapat menjadi pusat pendidikan yang berkeunggulan, berkemajuan, sesuai wawasan Islam.

Penjabat Bupati Sumbawa, Drs. H. Supran MM, menyampaikan apresiasinya kepada yayasan yang mempunyai inovasi di bidang pendidikan. Apalagi membangun pendidikan dengan taraf Internasional seperti ini.

Untuk itu Pemkab Sumbawa bersama Pemprov NTB berkomitmen memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan Pesantren Dea Malela.

Selain dukungan dan komitmen dari pusat yang lebih besar dibandingkan daerah. ‘’Sesuai dengan kemampuan daerah, Pemda punya kontribusi saat yang akan datang,’’katanya.

H. Supran juga menjelaskan kondisi pendidikan Kabupaten Sumbawa tahun 2015 berada di urutan nomor 2 se-NTB dari segala aspek. Meski demikian, pihaknya berharap banyak kepada Mendikbud membantu sarana dan prasarana pendidikan di daerah ini. Selain itu Penjabat Bupati juga langsung menyampaikan harapan ke Menteri PU PERA terkait usulan yang beberapa tahun sebelumnya telah diajukan. Namun belum mendapat tangSambutan Mendikbud, gapan dari peAnis Baswedan merintah pusat.

harapkan menjadi pusat keunggulan pendidikan Islam di Indonesia. Yang santri-santrinya tidak hanya dari Indonesia tetapi dari mancanegara. “Ini citacita dan tekad kami,” katanya.

Untuk sementara, pondok ini nantinya akan menampung santri-santri setingkat SMP dan SMA. Dengan tenaga pendidik terpilih, syarat minimal S1, mampu berbahasa Arab dan Bahasa Inggris dengan kemapuan metodologis. Bahkan dirinya bakal langsung turun tangan dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Sehingga nantinya diharapkan akan melahirkan tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan muslim.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Menteri PU yang telah membantu dalam hal pembangunan satu rusunawa. Termasuk dukungan Pemkab Sumbawa dan seluruh masyarakat. ‘’Kampus ini bukan milik suatu kelompok tetapi milik bersama. Tentu kami berharap bantuan pemerintah melalui Kemendikbud dan instansi lainnya untuk pembangunan gedung.

Agar pesant-

Bupati terpilih, H.M. Husni Djibril bersalaman menyambut Anis Baswedan

Diharapkan pada 2017 mendatang dapat terealisasi. Terkait pembangunan bendungan atau embung di tujuh titik di Kabupaten Sumbawa, yakni Bendungan di Krekeh, Kecamatan Unter Iwes, Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan, Labangka Komplek, Kecamatan Labangka, Tiu Rarang, Kecamatan Lopok, Sangkok Bawi Kecamatan Plampang, Brang Benteng, Kecamatan Rhee, dan Brang Penyempeng Kecamatan Empang. ‘’Semua yang kita usulkan itu tentu memiliki potensi Sumber daya air yang tersedia. Tinggal kemauan pemerintah untuk membantu Kabupaten Sumbawa,’’ tukasnya. Usai sambutan, Penjabat Bupati langsung menyerahkan proposal secara simbolis kepada Menteri PU PERA.

Sementara Mendikbud, Anis Baswedan menyatakan pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh terhadap terwujudnya pesantren bertaraf internasional ini. Mengingat pembangunan pesantren ini proyek besar dan bersejarah. Bukan hanya membangun sebuah sekolah ataupun asrama, tetapi menempatkan kembali Indonesia di dalam radar pantauan dunia untuk pendidikan Islam modern dalam kemajuan umat Islam di Sumbawa. “Kami mengucapkan selamat kepada Pak Din Syamsuddin dan seluruh keluarga besar Dea Malela. Insya Allah kami akan tetap mendukung yang menjadi kebutuhan tempat ini,” imbuhnya.

Seperti yang dicita-citakan, di tempat ini akan lahir pemikir dan

Din saat mengalungkan selempang kain adat kepada Mendikbud

Penjabat Bupati, H. Supran menyerahkan langsung proposal pembangunan bendungan kepada Menteri PU PERA

cendekiawan Islam, yang dapat membuat daerah ini jauh berkembang. Anis berharap keberadaan pondok pesantren ini jangan dipandang sebagai proyek satu yayasan, proyek satu atau dua kelompok. Tetapi dilihat sebagai ikhtiar bersama untuk memajukan pendidikan, dan untuk mengharumkan nama umat Islam di tataran dunia. “Insya allah kita akan dorong sama-sama, kita akan capai dalam waktu yang relatif singkat,” tukas Kemendikbud.

Sedikit sejarah singkat Lalu Ismail Dea Malela sebagai seorang pejuang dan tokoh ulama kelahiran Gowa Makassar. Saat berusia 17-18 tahun bersama ayahnya,Abdul Kadir Jaelani (Dea Koasa) datang dari Makassar ke Sumbawa menggunakan sampan dan mendarat di Labuan Punti

Sumbawa. Kedatangannya ke Sumbawa mencari jejak sang Paman Lalu Aga Dea Tuan, seorang ulama besar Tanah Sumbawa dan bertempat tinggal di dusun kecil, Pemangong. Dea Malela bersama sang ayah tinggal dan berdakwah dalam waktu sekitar dua tahun.

Sebelum akhirnya berangkat ke tanah Jawa bergabung bersama ulama lainnya melawan penjajahan waktu itu. Sempat tertangkap penjajah dan dibuang ke Afrika dalam usia 25 tahun. Dea Malela pun tetap menyiarkan Islam di Afrika. Ayah Ismail Dea Malela sampai usia tua tetap menyiarkan Islam dan berjuang untuk kemerdekaan bersama saudaranya berada di Pemangong, LaluAga Dea Tuan. Hingga menghembuskan nafas terakhir di Dusun Pemangong. (ind/arn/*)

Menteri PU PERA dan Mendikbud bersama Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, Penjabat Bupati Sumbawa meletakkan batu pertama pembangunan Ponpes Dea Malela

Mendikbud dan Menteri PU PERA bersama Din Syamsuddin, Penjabat Bupati, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumbawa, Husni- Mo dan pejabat lainnya