Snt12032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

KAMIS, 12 MARET 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 10 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek RPH Barabali

Kejari Praya Kantongi Tersangka Praya (Suara NTB) Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Barabali Kecamatan Batukliang , Lombok Tengah (Loteng), tinggal menyisakan pemeriksaan terhadap kontraktor proyek. Namun namanama calon tersangka pada proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut, sudah dikantongi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

“Yang jelas tidak akan keluar dari pihak-pihak yang sudah diperiksa,” aku Kasi.

Pidsus Kejari Praya, A.A Raka

Putra Dharmana, SH, Rabu (11/3) kemarin. Hanya saja, Raka belum bersedia memberikan kepastian siapa-siapa

saja nama tersangka yang sudah dikantongi Kejari Praya.

Karena proses penyelidikan katanya masih berlangsung.

Sementara status tersangka, baru bisa ditetapkan setelah proses penyelidikan sudah masuk tahap penyidikan.

Terkait dugaan korupsi ini, sejumlah saksi sudah diperiksa.

Selain Kadisnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, ada empat saksi lain sudah menjalani pemeriksaan. Diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, pejabat pelaksana teknis kabupat-

en dan provinsi serta kontraktor pengawas. Adapun kontraktor proyeknya sendiri, masih belum menjalani pemerikasaan. Kendati sudah dua kali dipanggil oleh pihak Kejari Praya.

Ekspos ke BPKP Disinggung terkait kerugiaan negara yang timbul dalam proyek tersebut, Bersambung ke hal 15

Bakal Ada Kejutan Politik

TGB Dorong Kader Demokrat Tampil di Pilkada Serentak

(Suara NTB/kmb)

SERAHKAN - Menpar Arief Yahya menyaksikan Wagub NTB H.Muh. Amin menyerahkan dokumen nota kesepahaman kerjasama promosi pariwisata antara Pemprov NTB dengan PATA Indonesia di Gedung Sapta Pesona Kemenpar Jakarta, Rabu kemarin.

TO K O H Tergantung Jaksa

(Suara NTB/dok)

Suhartanto

PIHAK Pengadilan Negeri Mataram menampik anggapan bahwa besar dan kecilnya kerugian negara, sepenuhnya otoritas hakim. Demikian halnya dengan tinggi dan rendahnya jabatan pihak yang divonis bersalah, juga bukan domainnya. Semua akan tergantung dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengkonstruksikan dakwaan sehingga menjadi kuat pembuktiannya.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Jaga Kehormatan Dewan WAKIL Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan mendukung dilakukannya tes urine di DPRD NTB. Hal itu membuktikan bahwa lembaga Dewan benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba. ‘’Itu penting menjawab kecurigaan yang ada selama ini.

Agar betul-betul DPRD itu bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tidak terkontaminasi narkoba,’’ kata Mahalli dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Bersambung TGH. Mahalli Fikri ke hal 15 (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) mendorong kaderkader Demokrat untuk tampil pada Pilkada serentak di NTB. Terkait dengan calon Bupati/Walikota yang akan diusung, Demokrat NTB akan mebuat kejutan politik.

“Beliau (TGB) mengarahkan kepada kami, diusahakan pada daearah-daerah ada kader-kader Demokrat yang tampil. Kalau tak mungkin jadi Bupati, maka jadi Wakil Bupati,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri usai

bertemu TGB di ruang kerjanya, Rabu (11/3) pagi kemarin.

Mahalli tak sendiri menghadap TGB. Namun ada juga Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP yang digadang-gadang akan tampil di Pilkada Lombok Tengah. Hadir juga Bendahara DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS. Kasdiono, SH. Mahalli mengatakan, Partai Demokrat akan mendorong kader-kadernya untuk maju menjadi calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota pada daerah-daerah yang menjadi lumbung suara Demokrat.

Bersambung ke hal 15

KPU Anggap Dualisme Tambora Menyapa Dunia, Ditargetkan Jaring 15 Ribu Wisatawan Golkar Belum Berakhir

Jakarta (Suara NTB) Meletusnya Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, dipromosikan dalam bentuk event pariwisata yang dikemas dalam Tambora Menyapa Dunia (TMD).

TMD yang baru pertama kali diselenggarakan ini akan dimeriahkan dengan acara gelar seni budaya, wisata minat khusus dan sport adventure, seminar, serta bakti sosial yang berlangsung selama enam bulan dari Maret hingga Agustus 2015.

Pada puncak acara TMD yang berlangsung di kawasan Gunung Tambora diperkirakan akan dihadiri sekitar 15 ribu wisarawan nusantara dan mancanegara.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyambut

baik diselenggarakan event pariwisata yang mengambil momentum peringatan dahsyatnya letusan Gunung Tambora yang sempat menjadi perhatian masyarakat dunia. “Gunung Tambora dan Rinjani di NTB bagian dari Wonderful Indonesia akan kita promosikan untuk menarik kunjungan wisman. Kita mentargetkan tahun ini 10 juta wisman kemudian naik dua kali lipat 20 juta wisman pada 2019,” kata Menpar dalam jumpa pers persiapan penyelenggaraan TMD 2015 di Jakarta, Rabu (11/3) kemarin.

Menpar mengatakan, NTB merupakan destinasi wisata unggulan yang ditempatkan sebagai bagian dari Great Bali. “Sekitar 40 persen wisman yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui Bali.

Kita berusaha tarik mereka agar melanjutkan ke NTB dan destinasi lain di kawasan Timur Indonesia atau Bali Beyond,” kata Arief Yahya.

Sementara Wagub NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si mengatakan, TMD merupakan upaya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB yang tahun ini menargetkan 2 juta wisatawan. “Pada acara puncak TMD nanti diperkirakan akan dihadiri 15 ribu wisatawan,” kata Amin.

Event TMD tidak hanya fokus di Dompu tetapi menyebar di beberapa kabupaten di NTB yang terbagi dalam kelompok kegiatan yaitu kelompok seni budaya, kelompok sport adventure, kelompok seminar untuk menciptakan citra Tambora, dan kelompok kegiatan bakti sosial. (kmb)

Mataram (Suara NTB) KPU NTB menganggap dualisme Partai Golkar belumlah tuntas meski Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.

Ketua Divisi Hukum KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/3)kemarin menganggap bahwa pihaknya belum dapat menjadikan surat Kemenkum HAM itu sebagai acuan dalam menentukan kepengurusan Partai Golkar yang mana yang sah.

Seperti diketahui, tujuh kabupaten/kota di NTB akan segera menggelar Pilkada pada Desember 2015 ini. Menjelang Pilkada itulah, KPU membutuhkan acuan untuk

menentukan mana kepengurusan Partai Golkar yang dapat diakui sebagai kepengurusan yang sah, yang bisa mengajukan pasangan calon di Pilkada.

Terbitnya SK Menkumham yang berisi pengakuan terhadap kepengurusan Agung Laksono, sempat memunculkan kesan kuat bahwa dualisme Partai Golkar tampaknya akan segera berakhir dan KPU akan menerima mereka sebagai versi kepengurusan yang sah. Namun, bagi KPU NTB, surat Menkumham itu bukanlah akhir dari sengkarut di internal partai beringin tersebut. Sebab, menurut mereka surat itu hanya ditujukan kepada internal Partai Golkar, bukan untuk dipakai oleh pihaknya sebagai acuan.

Bersambung ke hal 15

Sidak Gudang Bulog

Sekda NTB : Raskin Harus Berkualitas Mataram (Suara NTB) Raskin yang didistribusikan oleh Bulog kepada masyarakat harus berkualitas. Hasil sidak yang dilakukan di Gudang Bulog Cakranegara I, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH meminta jajaran Bulog NTB untuk meningkatkan kualitas raskin yang didistribsikan kepada masyarakat.

“Salah satu bentuk hadirnya negara menstimulir melalui pengalokasian raskin. Oleh karena itu, raskin itu harus berkualitas. Karena itu bukan sekadar enak dimakan, tetapi kita harus memastikan apa yang dimakan itu memberi dampak besar bagi pembentukan generasi emas kita,” kata Muhammad Nur dikonfirmasi usai sidak di Gudang Bulog Cakranegara I, Rabu (11/3) siang.

Pada kesempatan itu, ia didamp-

ingi pejabat dari Bulog Divre NTB dan Kepala Gudang Bulog Cakranegara I. Menurutnya, raskin yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya untuk sekadar mereka cukup makan.

Namun, raskin yang diberikan harus dipastikan kualitassnya baik, memiliki kandungan karbohidrat dan gizi yang baik.

“Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, kita harus bangun secara kolektif peningkatan kualitas beras yang beredar di NTB ini. Caranya, tidak hanya di Bulog tetapi juga mulai dari hulunya,” kata Sekda.

Sekda menambahkan, untuk meningkatkan kualitas raskin, maka harus melibatkan masyarakat (petani) yang memproduksi gabah di tingkat hulu. Untuk itu, Bulog diminta membangun kesadaran kolektif, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

SIDAK - Sekda NTB, H. Muhammad Nur saat melakukan sidak di gudang Bulog Cakranegara I, Rabu (11/3) siang kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

Halaman 2

84 Rumah di Batu Ringgit Selatan Terendam Banjir

Enam Warga Kena DBD SEBANYAK enam orang warga Kelurahan Rembiga, Selaparang dinyatakan positif terkena demam berdarah dengue (DBD).

Data warga yang terkena DBD ini disampaikan Lurah Rembiga, Edwin Zamroni didapatkan langsung dari warga yang melaporkan ke kelurahan. “Kalau data resmi dari Puskesmas belum kita dapatkan. Ini masih berdasarkan laporan warga bahwa ada sekitar enam atau tujuh orang yang terkena DBD,” ujarnya. Jumlah ini dihimpun pihaknya sejak Januari sampai bulan Maret ini.

Edwin mengatakan semua warga yang positif DBD ini telah langsung ditangani dan ada yang dirawat di Puskesmas setempat. Untuk pencegah penularan, pengasapan (fogging) juga telah dilaksanakan di lingkungan warga yang positif terkena DBD tersebut. “Di Lingkungan Rembiga Barat itu sudah dilakukan fogging,” ujarnya.

Lingkungan yang warganya positif terkena DBD ini seperti di Dasan Lekong, Rembiga Barat sebanyak tiga orang, dan Rembiga Timur. Kasus DBD terakhir mengenai dua orang warga yang tinggal di Lingkungan Serigati. Semua lingkungan tersebut disebutkan Edwin telah dilakukan pengasapan untuk mencegah penularan ke warga lainnya. Dari sekitar enam atau tujuh warga yang positif DBD ini, kebanyakan dari kalangan anak-anak.

Selain pengasapan, upaya pencegahan lainnya adalah dengan membagikan bubuk Abate kepada warga. Semua kader Posyandu dikerahkan turun ke rumah-rumah warga membagikan bubuk Abate. Sebelum dilakukan pengasapan, pihaknya juga telah meminta kepada warga untuk gotong royong memberantas sarang nyamuk.

Edwin mengatakan munculnya kasus DBD ini merupakan siklus tahunan, tapi yang dikhawatirkan pihaknya adalah semakin meningkatnya jumlah warga yang terkena penyakit yang disebabkan oleg gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini. Pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan Puskesmas dan jika ditemukan ada warga yang positif, maka akan segera diberikan perawatan intensif.

Petugas desa siaga juga tetap aktif melaporkan jika ada warga yang terkena DBD dan segera ditindaklanjuti. “Kader juga aktif turun ke lapangan mengajak warga melakukan PSM (Pemberantasan Sarang Nyamuk),” ujarnya. Sejauh ini warga juga menurutnya telah mulai sadar terkait persoalan DBD ini dan kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan lingkungan juga terus ditingkatkan. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 84 rumah di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela terendam banjir. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan air sungai meluap. Kepala Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Muhammad Ainuddin menjelaskan, banjir terjadi sekitar pukul 24.00 wita.

Sedikitnya 84 rumah yang tersebar di RT 1, 2, 4 dan 5 terendam banjir dengan ketinggian air di atas lutut orang dewasa dan masuk ke rumah. “Airnya sampai sekitar lutut kita,” akunya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/3). Warga sempat panik dan menyelamatkan barang – barang berharga miliknya.

Dan 44 kepala keluarga lainnya direlokasi ke masjid setempat untuk memastikan kondisi tidak terjadi apa – apa. “Saking paniknya, di RT 2 dan 4 terpaksa kita pindah ke masjid sampai air surut,” ujarnya.

Wilayah Batu Ringgit selalu

menjadi langganan banjir setiap tahun dan penyebabnya adalah tumpukan sampah dan rendahnya posisi jembatan, sehingga sampah menumpuk di satu tempat. Pihaknya pun sudah beberapa kali mengusulkan ke kelurahan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), akan tetapi belum ada realisasi.

Lurah Tanjung Karang Edi Suharto mengaku dua wilayahnya yakni Batu Ringgit Utara dan Selatan menjadi langganan banjir setiap tahunan. Keluhan masyarakat sering dikomunikasikan baik se-

cara tertulis maupun lisan kepada Pemkot Mataram, namun hingga kini belum ada realisasi. Edi membenarkan 84 rumah warga di Lingkungan Batu Ringgit Selatan terendam akibat luapan sungai.

“Iya, saya dapat informasi dari kaling,” jawabnya.

Posisi wilayah yang berada di hilir dan rendahnya juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir.

Namun demikian, untuk mengurangi debit air yang masuk ke pemukiman warga, pihaknya melakukan gotong royong. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyebutkan ada tiga lokasi yang airnya meluap akibat curah hujan cukup tinggi.

Yakni, di wilayah Karang Buaya, Mapak dan Sekarbela. Meminimalisir luapan, pihaknya sudah menerjunkan petugas. (cem)

Pesimis Bisa Panen Mataram (Suara NTB) – Tingginya curah hujan Selasa malam juga membuat ratusan hektar lahan pertanian di wilayah lingkar selatan Kota Mataram terendam banjir. Pantauan Suara NTB, nyaris seluruh lahan persawahan di Tanjung Karang, Mapak serta Jempong terendam banjir. Rata – rata padi yang baru berusia sekitar satu hingga dua bulan setengah tersebut tenggelam.

Tidak ada aktivitas petani sedikit pun, hanya beberapa petani yang memandang padi miliknya. Sebagian lagi ada yang sibuk membuat saluran baru, agar air mengalir ke saluran.

Amaq Rahman mengaku pasrah melihat lahan pertanian miliknya terendam banjir.

Pasalnya, lahan seluas sekitar setengah hektar yang ditanami padi tersebut baru berumur satu bulan. “Apa mau dibilang kalau sudah begini,” katanya Rabu (11/3). Dia pesimis bisa panen, karena sebagian besar padi miliknya nyaris tenggelam oleh air. Kalaupun ada dipastikan tidak seberapa dibandingkan apa yang diharapkan sebelumnya. “Ndak tahu sudah,” jawabnya pasrah sambil menambahkan, kerugian yang dialami mencapai belasan juta.

Hal senada dikatakan Inaq Mardi. Dia tidak menyangka padi miliknya akan terendam banjir seperti ini, karena baru beberapa minggu mulai menanam padi. “Belum sampai sebulan di tanam,” sebutnya. Dia tidak bisa memastikan berapa kerugian yang dialami, tetapi jelas padi miliknya akan mati dan gagal panen.

Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Muttawali membenarkan bahwa 130 hektar lahan pertanian khususnya di wilayah Lingkar Selatan terendam banjir. Akibatnya pun karena penyempitan saluran di depan asrama haji, perumahan royalti serta pendangkalan saluran di Kopajali.

Langkah yang dilakukan dengan menyiapkan pompa air untuk membuang air ke saluran, sehingga jangan sampai petani gagal panen. “Insya Allah kalau cepat ditangani,” katanya. (cem)

(Suara NTB/ynt)

BANJIR - Akibat guyuran hujan, 84 rumah lingkungan Batu Ringgit Selatan terendam banjir. Nampak genangan di salah satu jalan lingkungan (kiri). Sekitar 130 hektar lahan pertanian di Lingkar Selatan Kota Mataram juga terendam banjir.

Penyusunan Dua LKPJ Belum Rampung Hari Ini Walikota akan Serahkan Mataram (Suara NTB) Kalangan eksekutif akan segera menyerahkan dua LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) ke legislatif pada akhir bulan ini. Penyusunan dua LKPJ yaitu LKPJ 2014 dan LKPJ lima tahunan belum rampung. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi, pihaknya sedang melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan dua LKPJ tersebut.

Alwan mengatakan penyusunan dua LKPJ belum sampai 100 persen dan menurutnya dalam waktu dekat akan segera diselesaikan. “Sudah sampai sekitar 95 persen dan kita tinggal tambah dengan sambutan-sambutan dan kroscek data-data yang lain,” terangnya, Rabu (11/3).

Dua LKPJ ini akan diserahkan kepada DPRD Kota Mataram

pada tanggal 30 Maret mendatang. Nantinya LKPJ ini akan disampaikan langsung Walikota Mataram di hadapan puluhan Anggota DPRD Kota Mataram.

Menurut mantan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Kota Mataram ini, beberapa hal yang difokuskan dalam LKPJ tersebut adalah program-program unggulan Pemkot Mataram. Program unggulan Pemkot Mataram diantaranya perbaikan infrastruktur, peningakatan kualitas SDM, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Kita stressing khusus untuk tiga hal itu dan akan dibreakdown ke hal-hal lain seperti sektor pertanian dan lainnya. Program unggulan yang diutamakan sejauh mana perkembangannya selama lima tahun dan selama satu tahun sepanjang 2014,”

demikian Lalu Alwan Basri.

Sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengklaim beberapa pencapaian yang berhasil dilaksanakan pemerintahannya, salah satunya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,38 persen. Capaian tersebut disebutkan Ahyar berada di atas pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.

Selain itu, IPM Kota Mataram juga diklaim di atas rata-rata provinsi dan nasional yaitu 75,18.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Mataram menurut Walikota salah satunya adalah karena tumbuhnya sektor jasa seperti perhotelan di Mataram. Banyaknya berdiri hotelhotel di Kota Mataram juga bedampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran yang berimplikasi pada menurunnya angka kemiskinan di Mataram. (ynt)

Listrik Sering Mati Akibat PJU Tidak Hemat Energi (Suara NTB/fit)

KETUA Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., meminta Dinas Kesehatan Kota Mataram lebih agresif menangani dan mencegah meluasnya demam berdarah segera melakukan langkah-langkah strategis. Seperti PSN (pemberantasan sarang nyamuk), fogging atau pengasapan. ‘’Dan tolong ini segera ditindaklanjuti karena kasus semakin banyak. Jangan sampai banyak kasus baru ribut,’’ pintanya. Komisi IV yang membidangi masalah kesehatan, aku muhir, terus melakukan pemantauan terhadap kasus demam berdarah yang merebak di Mataram.

Ia tidak menampik kalau Dikes selektif melakukan fogging akibat biaya untuk itu cukup mahal. Namun demikian Dikes, lanjutnya, bukan tidak mau melakukan fogging tetapi memang karena tenaga yang akan melaksanakan fogging itu masih kurang.

Muhir mengaku, pihaknya sudah mendatangi Dikes Kota Mataram terkait DBD. Politisi Partai Golkar ini tidak menyangkal keterbatasan anggaran. Tetapi, bukan berarti penanggulangan DBD menjadi macet. Justru pola yang paling efektif dalam penanganan dbd adalah dengan jalan 3M (menguras, mengubur dan membersihkan). Nyatanya tidak semua masyarakat paham pentingnya 3M. ‘’Kita minta kepada Dikes, supaya 3M ini segera disosialisasikan,’’ pintanya. Muhir menganggap sosialisasi akan lebih efektif kalau dilakukan melalui kader Posyandu yang ada di lingkungan-lingkungan. Ia menyatakan sudah berkomunikasi dengan Kadis Kesehatan dan sudah ada kesanggupan dari Dikes untuk menangani DBD. Bahkan Kadikes optinis kasus DBD akan berkurang.

Terhadap kesanggupan Dikes Kota Mataram, Komisi IV akan terus mrlakukan pemantauan. Kalau sebaliknya angka kasus DBD justru makin tinggi, Dewan tentu akan meminta pertanggungjawaban Dikes sebagai SKPD teknis. Muhir membantah sosialisasi 3M tidak mengena. Ia justru menuding tingginya kasus DBD di mataram karena faktor cuaca. Apalagi sekarang musim hujan, tentu akan muncul jentik nyamuk. ‘’Nyamuk DBD ini tempatnya di air bersih,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

Jangan Tunggu Ada Kasus

Pertamanan Klaim Risiko PLN Mataram (Suara NTB) – Meski pihak perusahaan listrik negara (PLN) sudah berjanji tidak ada pemadaman listrik di Kota Mataram, namun berbanding terbalik dengan fakta yang dirasakan oleh masyarakat. PLN pun menuding pemadaman listrik akibat Dinas Pertamanan tidak menggunakan lampu hemat energi.

Sementara Dinas Pertamanan

mengklaim hal itu sudah menjadi resiko dari PLN. Kepala Dinas Pemkot Mataram, HM. Kemal Islam mengatakan, tidak semesti PLN menyalahkan Pemkot dalam hal ini Dinas Pertamanan yang mengurus persoalan PJU, karena PLN selaku penyedia sumber listrik memberikan kemudian pihaknya membayar sesuai dengan penggunaan setiap

BP2KB Sasar Pelayanan KB di Daerah Pinggiran Mataram (Suara NTB) – Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram terus menyasar pelayanan keluarga berencana di daerah – daerah pinggiran Kota Mataram. Hal itu sebagai langkah gerakan pelayanan serta wujud permintaan dari masyarakat.

Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram, Sutrisno menjelaskan, program yang dilakukan tersebut terutama menyasar masyarakat yang berada di daerah pinggiran. Langkah ini sebagai wujud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Alhamdulillah, kita sasar di daerah pinggiran dulu,” kata Sutrisno dikonfirmasi di sela – sela waktunya memantau proses pelayanan KB di Lapangan Karang Pule, Rabu (11/3).

Yang paling diutamakan kata Sutrisno, program yang dilaksanakan menyasar masyarakat yang kurang mampu, karena dia melihat tingkat ekonomi menjadi indikator atau penyebab masyarakat tidak memperhatikan usia pernikahan dan usia kehamilan. Disamping memberikan pelayanan gratis seperti implan, IUD, suntukan, pil dan kondom. Pihaknya terus mensosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui kader tentang reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan.

Secara bergiliran nanti, pihaknya menyasar wilayah lain. Di Tanjung Karang sekitar 35 warga diberikan pelayanan kesehatan gratis. Sasaran yang ingin dilakukan adalah pertama masyarakat bisa menjadi peserta KB aktif. Kedua, masyarakat mampu mengatur kelahiran dengan penggunaan alat kontrsepsi. Terakhir, adanya pendewasaan usia kawin bagi remaja. Ketiga langkah itu nanti-

(Suara NTB/cem)

KB GRATIS - BP2KB Kota Mataram memberikan pelayanan KB gratis menggunakan mobil keliling di Lapangan Karang Pule, Rabu (11/3).

nya, akan berdampak terhadap mencegah terjadinya kasus kematian ibu melahirkan serta kemiskinan di Kota Mataram.

Sepengetahuannya, menikah di usia muda memiliki resiko.

Pasalnya, suami istri belum siap secara mental. Secara fisik pun calon ibu reproduksinya belum siap melahirkan karena masih lemah usia kandungan. (cem)

bulannya. Artinya, beban tersebut sudah menjadi risiko dari PLN. “Itu kan risiko karena kota harus terang, dia (PLN, red) jual saya beli,” tegas Kemal dikonfirmasi, Selasa (10/3).

Dikatakan, pihaknya tetap berupaya mengurangi kebutuhan daya listrik di Kota Mataram. Salah satunya dengan mengganti lampu konvensional dengan lampu hemat energi.

Namun demikian, itu harus dilakukan secara bertahap, tidak serta merta dilakukan begitu saja. Di tahun 2014 lalu, ada 500 lampu diganti menggunakan LED. Selain itu nantinya, ada program hemat energi yang didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui program Pemerintah Prancis.

Tahun 2015, ada penghemat pembayaran listrik yang sebelumnya Rp 1,7 hingga 2 miliar, namun penghematan bisa mencapai Rp 300 juta.

Artinya, ada surplus sekitar 300 juta untuk penghematan pembayaran listrik. “Kita cuma bayar sekitar Rp 1, 7 miliar,” sebutnya. Dia memastikan akan tetap mengupayakan mengganti listrik deng an lampu hemat energi, sehingga ditargetkan pembayaran yang dibayarkan dari masyarakat bisa surplus. Kemal menyebutkan, sekitar 350 titik lampu di tahun 2015 akan diganti dengan lampu hemat energi terutama PJU di jalan protokol. (cem)

SK CPNS Umum dan K2 Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan menyerahkan SK (Surat Keputusan) pengangkatan CPNS katagori umum maupun katagori dua (K2) yang telah dinyatakan lulus tahun 2014 lalu hari ini, Kamis (12/3). SK yang berasal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ini akan diserahkan kepada 54 orang yang lulus CPNS umum dan 339 orang CPNS K2.

Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi, Rabu (11/3). “Jadi besok (hari ini) agendanya adalah penyerahan SK (Surat Keputusan) dari BKN untuk CPNS umum dan CPNS K2 yang lulus di Kota Mataram,” jelasnya.

Penyerahan SK ini juga disebutkan Alwan akan dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. “Kita rencanakan untuk diserahkan langsung oleh Pak Walikota dan Wakil Walikota,” imbuhnya.

Alwan menjelaskan CPNS umum ini masa kerjanya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015. Sementara untuk CPNS K2 akan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015. Mereka juga

saat ini telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepegawaian).

Untuk pembayaran gaji CPNS ini akan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja.

“Jadi setelah SK ini diserahkan, akan diberikan juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena mereka akan didropping ke masing-masing SKPD bagi CPNS umum,” ujarnya. Alwan juga menyebutkan bahwa pembayaran gaji CPNS yang telah dinyatakan lulus ini tidak akan dirapel.

Pada saat pelaksanaan seleksi CPNS bulan Oktober 2014 lalu, jumlah pelamar di Kota Mataram sebanyak 2.081 orang untuk 59 formasi. Dari 59 formasi tersebut, dua formasi tidak ada pelamarnya (Dokter Bedah dan Dokter THT) sehingga penerimaan CPNS tahun ini hanya 57 formasi.

Tes dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) selama 11 hari di laboratorium komputer SMKN 3 Mataram. Sebanyak 2.081 orang melamar untuk 59 formasi dengan rincian berdasarkan jenjang pendidikan, pelamar dengan ijazah setingkat SLTA sebanyak 100 orang, diploma sebanyak 316 orang, dan sarjana berjumlah1.665 orang.

Sementara tes diikuti oleh 1.998 orang. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

SAMBUNG TEMPEL - Salah satu kegiatan peremajaan kakao, petani di Lingsar, Lombok Barat, dengan cara sambung tempel untuk meningkatkan produksi yang lebih tinggi.

Belum Kuasai Teknologi SEKRETARIS Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM, Rabu (11/3) mengemukakan, terdapat sebanyak 567.000 jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, hanya 15.000 UMKM yang sudah diberikan pelatihan, baik manajamen maupun pembekalan kemampuan IT. Jika dilihat dari jumlahnya yang belum diberikan pelatihan, tentunya masih cukup besar. Namun dikatakan, masih ada peran dari instansi lainnya untuk memberikan pelatihan, sesuai tupoksi masing-masing.

Tahun ini melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI, diberikan sokongan pendanaan sebesar Rp 5 miliar yang rencananya akan dialokasikan khusus untuk meningkatkan kapasitas KUMKM menghadapi persaingan di MEA. Tahun ini sebanyak 2.000 UMKM akan diberikan pelatihan, sisanya akan diberikan pembekalan secara bertahap. Namun diharapkan tetap KUMKM yang ada di provinsi ini juga mulai lebih mandiri dan kreatif untuk menyiapkan diri menghadapi persaingan.

Sebab, MEA sudah akan diberlakukan pada akhir tahun ini dan efektif berlaku di awal tahun 2016 mendatang. Gempuran produk dan SDM dari luar negeri tidak menutup kemungkinan akan menyerbu NTB. “Diberikan pelatihan secara bertahap, melihat dari jumlah yang sudah kita latih, hanya 1,75 persen yang nampaknya siap bersaing di MEA,” demikian Zainul Islam.

Sementara itu, konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Nurrahmat memberikan gambaran, dari sebanyak 600an UMKM yang dibinanya, hanya sepuluh persen diantaranya yang melek IT. Sehingga dampaknya, produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tidak dapat dipasarkan secara luas melalui penggunaan fasilitas internet yang sudah menjangkau hingga pelosok.

Persolan mereka beragam kata Nurrahmat, diantaranya karena tingkat pendidikan yang masih rendah, hingga tidak adanya kreativitas untuk memanfaatkan layanan internet yang sesungghnya bisa diakses langsung melalui telepon seluler.

“Ini persoalan kita, banyak UMKM di NTB yang tidak melek internet,’’ katanya. PLUT sendiri mencoba membina para UMKM bahkan telah menyediakan aplikasi yang bisa disingkronkan ke HP. Dengan aplikasi ini, mereka bisa memasarkan produknya melalui HP. Bisa memanfaatkan jejaring sosial lainnya, misalnya Facebook, BlackBerry Massanger (BBM) dan sejenisnya,” jelasnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Zainul Islam

Nurrahmat

Produksi Kakao NTB Mengarah ke Ekspor Mataram (Suara NTB) Dinas Perkebunan Provinsi NTB sebenarnya telah merespons peluang untuk meningkatkan produksi hasil-hasil perkebunan berbasis ekspor. Terlebih menguatnya nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah hingga mencapai Rp 13.000/ dollar adalah kesempatan mendapatkan nilai tambah bagi komoditi perkebunan.

Semunya sebenarnya telah mengarah kepada kegiatan ekspor, tidak saja tembakau, tetapi komoditi-komoditi hasil perkebunan lainnya. ‘’Cuma saja, sekarang bagaimana peran pengusaha atau petani lokal untuk melakukan kegiatan ekspor secara mandiri,” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si di ruang kerjanya, Rabu (11/3).

Beberapa komoditi unggulan

lain perkebunan yang dimaksudkan di antaranya biji mente, kopi, kakao dan kelapa. Terdapat sekitar 600 ribuan hektar potensi lahan perkebunan yang bisa dikembangkan di provinsi ini. Dengan yang sudah termanfaatkan seluas 224.000 hektar.

Dari total lahan yang sudah dimanfaatkan ini, untuk jambu mente untuk wilayah Sumbawa dan sebagian di Lombok, potensi lahannya seluas

160.000 hektar lebih. Komoditi kelapa tersebar paling banyak di sepanjang pesisir pantai Lombok dan Sumbawa, potensi lahannya mencapai 110 ribu hektar.

Sementara untuk kopi, potensi lahannya seluas 31.016 hektar, tersebar juga di beberapa daerah tropis di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sementara untuk komoditi kakao, potensi lahan yang

tersedia seluas 16.932 hektar.

PR besar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Perkebunan, kata Husnul, bagaimana meningkatkan produksi hasil-hasil perkebunan tersebut.

Dibutuhkan penguatan dukungan dari pemerintah pusat, sebab persoalan yang dihadapai saat ini, rata-rata komoditi perkebunan tersebut adalah usia tanam yang sudah cukup tua, antara 20 tahun hingga 30 tahun.

“Karena kelapa, kakao, kopi dan mente ini ditanam oleh orang-orang terdahulu. Ini yang menyebabkan produksinya tidak bisa maksimal,” katanya.

Sebab itulah, cara yang digalakkan saat ini dengan alih teknologi, sambung pucuk atau sambung tempel. Pada periode pemerintahan yang baru ini, diupayakannya peremajaan komoditi tersebut dilaksanakan secara massif, sehingga produksi bisa meningkat setidaknya tiga kali lipat.

“Hulunya terus dilakukan pembenahan, dan yang sedang digalakkan bagaimana proses industrialiasi (hilirisasi) hasil-hasil produksi perkebunan ini,” ujarnya. Oleh karena itu juga, diharapkan peran pihak swasta untuk mendukung kegiatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah bagi petani pekebunan. (bul)

ADD Sebaiknya untuk Bangun Buruh Migran Diajarkan Gunakan Transaksi Non Tunai Lumbung Pangan Keamanan Lebih Terjamin

Mataram (Suara NTB) Pemerintah mengharapkan TKI menggalakkan transaksi non tunai. Sebab, selain memberi kemudahan, pola transaksi secara modern ini lebih memberikan jaminan keamanan bagi para buruh migran.

Bank Indonesia, Kemenakertrans, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) bahkan, telah melaksanakan kesepakatan

untuk peningkatan penggunaan transaksi non tunai dan perluasan akses keuangan dan dalam rangka Penempatan dan Perlindungan TKI. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Rabu (11/3), melakukan kegiatan edukasi untuk memaksimalkan gerakan penggunaan transaksi non tunai bagi buruh migran. Dihadirkan perwakilan Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) dan yang ter-

kait dari wilayah Bali - Nusra dan Manado serta Makassar.

Edukasi yang dilaksanakan kemarin, kata Manajer Akunting BI Provinsi NTB, Emirostika, menyusul adanya Permenakertrans No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang salah satu pasalnya mewajibkan seluruh proses pembayaran untuk jasa penempatan dan perlindungan TKI dilaku-

kan secara non tunai.

Kondisi saat ini, hampir di semua proses pelaksanaan perekrutan, hingga penempatan TKI polanya dengan menggunakan transaksi tunai. Tentunya situasi tersebut sangat rawan bagi TKI. “Dari berangkat kadang-kadang TKI bawa uang, demikian juga untuk penerimaan gaji mereka, bahkan untuk pengiriman, lebih banyak yang menitip lewat tetangga para TKI yang pulang, ini beresiko keamanan,” kata Emy. Oleh karenanya, kesepakatan yang dibangun oleh BI dengan pemerintah terkait, bagaimana meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan timbul tersebut untuk kesejahteraan yang diharapkan para buruh migran.

Para buruh migran menurutnya harus diberikan pembekalan untuk terbiasa bertransaksi menggunakan teknologi. Sebab hal ini menjadi bagian dari tuntutan zaman.

“Dengan transaksi non tunai, para TKI cukup menggunakan HP misalnya, kiriman kepada keluarga, bahkan untuk berbelanja bila perlu TKI sudah sangat faham menggunakan teknologi (non tunai), bahkan mereka bisa membeli pulsa sendiri,” demikian Emy. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan kemarin diharapkan akan bisa diterapkan oleh semua elemen yang terkait dengan buruh migran. Sehingga transaksi giral lebih memasyarakat. (bul)

HILANG STNK R2 HONDA DR2337BW NOKA /NOSIN: MH1JF8115BK32532O/ JF81E-1323321 AN AGUS HARTONO HILANG DISEKITAR RUMAH STNK R2 HONDA SUPRA X DR 4363AM NOKA/NOSIN: MH1KEV81X2K338981/KEV 8E-13382202 AN. DRS. I WAYAN GETAS HILANG DISEKITAR DSN. TANAH EMBET DS. BATU LAYAR

RUPA-RUPA

TRAVEL

Mataram (Suara NTB) Lumbung pangan diyakini menjadi salah satu benteng untuk memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah Desa (Pemdes) diminta mandiri menyisipkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membangun infrastruktur lumbung pangan.

Isu kerawanan pangan, dengan kenaikan harga beras yang dikhawatirkan masyarakat beberapa waktu lalu terbukti mampu telah mampu diredam oleh keberadaan lumbung pangan. Bahkan sangat ideal jika satu desa terdapat satu lumbung pangan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM di kantornya, Rabu (11/3) mengemukakan, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) juga berperan dalam mengantisipasi kekurangan pangan pada saat paceklik dan harga tinggi, melalui penyediaancadanganpanganyang sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya anggota.

LPM lanjutnya, berfungsi sebagai penyedia cadangan pangan bagi anggota kelompok untuk mengatasi kerentanan pangan, membantu perekonomian anggota dan menstabilkan harga gabah bila harga di bawah HPP. Sampai dengan tahun 2014 jumlah lumbung pangan yang dibangun melalui dana DAK se-

banyak 228 unit, sedangkan melalui dana APBD sebanyak 54 unit. Melalui dana dekonsentrasi pemerintah juga memberikan bantuan berupa pengisian lumbung kepada lumbung pangan yang dibangun melalui DAK dengan total sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 121 unit.

Tahun 2015 melalui dukungan pemerintah pusat, sebanyak 100 unit lumbung pangan akan diberikan melalui Bansos masing-masing sebesar Rp 20 juta/ lumbung pangan.

Lumbung pangan yang akan diberikan dukungan tersebut saat ini dalam tahap verifikasi.

“Lumbung pangan berperan sangat besar, lumbung pangan akan membeli gabah petani saat panen.

Saat musim paceklik, petani anggota bisa meminjam gabahgabah terse-

but untuk dikembalikan pada panen lagi. Berapa besarannya yang akan dikembalikan, tergantung kesepakatan,” katanya.

Satu lumbung pangan, jika ditotal biayanya antara Rp 75 juta sampai 85 juta. Tergantung ukurannya. Tidak dipaksanakan berapa ukuran yang idealnya harus dibangun oleh desa, tetapi diharapkan bisa menampung padai-padi anggota masyarakat dalam jumlah banyak. (bul)

Hj. Hartina (Suara NTB/bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

Halaman 4

Ungkap Persoalan Pupuk

Wabup Lotim Dukung Langkah Pansus

Zakat Membersihkan Penghasilan

Perusahaan Malaysia Puji Etos Kerja TKI Asal Lotim Selong (Suara NTB) Pimpinan Syarikat Felda Global Ventures Plantation Malaysia, Muhammad Amin Saleh, memuji etos kerja TKI asal Lombok Timur (Lotim). Ia pun berterima kasih pada keluarga TKI asal Lotim yang mempersilahkan anggota keluarganya menjadi TKI di Malaysia.

Diakuinya, tanpa TKI asal Lotim perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit itu tidak bisa berkembang.

“Perusahaan kami tidak akan bergerak dan kami tidak tahu siapa yang akan mengurus kebun kami,” katanya di depan keluarga TKI yang diberikan santunan di Selong, Rabu (11/3).

Diakuinya, pekerja asal Lombok dinilai memiliki dasar agama yang kuat. Lombok dikenal sebagai pulau seribu masjid. Ia pun membberikan kepercayaan penuh kepada pekerja dari Lombok. Sebagai bentuk terima syarikat Felda ini memberikan santunan Rp 500 ribu/KK keluarga TKI yang bekerja di negeirnya itu. Ia pastikan, santunan tersebut bukanlah potongan gaji.

Diminta agar semua TKI itu bisa bekerja dnegan baik dan tidak kabur dari tempat kerjanya yang sekarang. “Jangan jadi TKI ilegal, karena akan diburu oleh polisi. Kalau ketangkap hukumannya akan berat,” katanya.

Disebut jumlah TKI yang bekerja di tempatnya saat ini mencapai 35 ribu pekerja. Sebanyak 10 ribu di antaranya berasal dari NTB. Dari jumlah itu khusus Lotim dihitung sebanyak 4 ribu orang lebih.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin meminta santunan hendaknya bisa ditambah menjadi Rp 1 juta masingmasing keluarga TKI. Dirinya meminta pada TKI agar tetap menjaga nama daerah dan bangsa dengan baik. “Jaga sopan santun dan tutur bahasa,” pintanya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PUJI - Pimpinan Syarikat Felda Global Ventures Plantation Malaysia, Muhammad Amin Saleh memuji keindahan Lotim yang dilihat dari katalog yang dibacanya. Selain memuji keindahan Lotim, Muhammad Amin Saleh juga memuji keuletan TKI asal Lotim di Malaysia.

Kepada wartawan, Rabu (11/3), wabup mengaku secara pribadi sudah belasan tahun berpengalaman mengurus pupuk, sehingga tidak mengherankan terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.

Selain dari dewan, wabup juga mengharapkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) segera turun.

Tujuannya dapat diketahui realita sebenarnya penyebab utama terjadinya kelangkaan pupuk. “Apakah terjadi dari produsen, pengecer atau distributor,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan pupuk itu ada pada proses distribusi. Kalau proses distribusi lancar dari produsen ke distributor dan distributor ke pengecer dipastikan tidak akan masalah. Semua akan berjalan lancar dan tidak menuai protes. Fakta selama ini, pengiriman yang selalu telat sering kapal pengangkut pupuk terjebak di laut, karena persoalan cuaca.

Kebiasaan petani yang masih mengandalkan pupuk urea sebagai pupuk tunggal itu menjadi salah satu pemicu

persoalan pada pupuk urea.

Semestinya, jika pupuk urea tidak ada dan NPK banyak, petani bisa menggunakan NPK. Di mana, NPK sudah mencakup semua kandungan pupuk yang ada. “Ketika Urea tidak ada, NPK ada saya heran kenapa NPK tidak dipakai,” ucapnya.

Wabup menegaskan, jika NPK merupakan barang subsidi, namun petani lebih memilih pupuk jenis Urea. Di sinilah, katanya, peranan penting penyuluh memberikan pemahaman kepada para petani agar berim-

(Suara NTB/rus)

H. Haerul Warisin

KANTOR IMIGRASI - Wabup Lotim H. Haerul Warisin didampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperlihatkan kantor yang siap digunakan untuk pelayanan keimigrasian sementara.

Lotim Wajib Punya Kantor Imigrasi Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) wajib memiliki kantor imigrasi. Hal ini didasari dengan tingginya jumlah warga Lotim yang keluar negeri. Utamanya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kabupaten Lotim diketahui sebagai salah satu daerah pengirim TKI terbesar se-Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin kepada media di Selong, Rabu (11/3). Diakuinya, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan Kepala Imigrasi di Mataram. Kepala Imigrasi, ujarnya, sudah berjanji segera melakukan pelayanan keimigrasian di Lotim.

Untuk melakukan pelayanan imi-

grasi di Lotim, ujarnya, Pemkab Lotim diminta ada tempat yang dipersiapkan sebagai lokasi sementara sebelum gedung permanen dibangun. Wabup pun langsung menyambut baik dan sudah menyiapkan kantor sementara di lingkungan Loka Latihan Kerja (LLK) Selong.

Rabu kemarin, Wabup langsung menunjukkan kantor yang siap diberikan kepada pihak Imigrasi.

Ditegaskan, Lotim memang sudah wajib ada imigrasi. Tidak saja karena alasan banyaknya TKI, saat ini tidak sedikit warga Lotim yang pergi ke luar negeri, seperti melakukan kegiatan ibadah umrah ke tanah suci Makkah, sehingga pembuatan paspor tidak jauh

beda dengan pembuatan KTP. Pemkab Lotim, ujarnya, bertekad memberikan keringanan syarat ke luar negeri. Salah satunya, mengurus paspor sudah tidak lagi ke Mataram, tapi bisa dilakukan di Lotim. ‘’Didekatkannya pelayanan itu juga dimaksudkan agar masyarakat bisa lebih irit. Kalau ke Mataram, berpa uang untuk sewa mobil dan semacamnya,” katanya.

Untuk menguatkan rencana pembangunan imigrasi di Lotim ini, Pemkab Lotim sebelumnya sudah melayangkan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa Lotim sudah saat nya dibangunkan Kantor Imigrasi. (rus)

Alokasi Pupuk Belum Penuhi Lima Tepat Tanjung (Suara NTB) Alokasi pupuk bersubsidi di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum memenuhi syarat 5 tepat. Lima tepat itu adalah tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis dan tepat penggunaan. Meskipun pupuk tersedia, namun distribusinya diakui masih belum tepat datang, begitu pun lokasi penyalurannya.

Demikian dikatakan Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas Pertanian KLU dan TNI di KLU, Rabu (11/3).

Dikatakannya, belum terpenuhinya unsur 5 tepat tersebut cukup berdampak terhadap pola tanam petani. “Tanaman yang sedianya dipupuk tapi pupuk tidak ada cukup berdampak besar, begitu pun kalau pola pemupukannya tidak tepat,” kata Husnanidiaty.

Terhadap hal itu, pihaknya bersama jajaran TNI akan mengawal secara intensif proses distribusinya ke masyarakat. Hanya saja, kata dia, proses alokasi yang memenuhi 5 tepat sangat ditentukan oleh kinerja

dari perusahaan mitra yang ditunjuk pemerintah, seperti Pupuk Kaltim dan Petrokimia.

Dari sisi jumlah tonase pupuk khusus untuk KLU, mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB ini menyebut tidak ada masalah. Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan dinas terkait di KLU, kebutuhan pupuk petani KLU selama setahun sebesar 5.780 ton. Oleh Pemprov NTB, alokasi itu ditambah hingga mencapai 6 ribu ton lebih.

“Melibatkan TNI kami akan terus mengawal aktivitas lapangan, termasuk perbaikan jaringan irigasi, optimalisasi lahan, ketersediaan benih, dan penggunaan alat dan mesin agar dimanfaatkan seluruh anggota kelompok,” katanya.

Dalam pertemuan dengan TNI dan jajaran Dinas Pertanian KLU itu, Husnanidiaty menegaskan pentingnya Upsus (upaya khusus) budidaya dan peningkatan produksi pada jenis tanaman padi, jagung dan kedelai. Ketiga jenis komoditas itu, ditargetkan mencapai swasembada dalam 3 tahun ke depan.

Untuk mencapai target itu pula, ia mengimbau agar Bakorluh KLU selaku SKPD baru mengoptimalkan orientasi penyuluhan. Diketahui di KLU telah memiliki Unit Penyuluh Teknis (UPT) di tingkat kecamatan. “UPTUPT di kecamatan yang sudah ada, sebaiknya dipertahankan. Dalam pelaksanaan tugas sebaiknya UPT bersinergi dengan KCD (kantor cabang dinas) Pertanian,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemda kabupaten/kota juga berpartisipasi dalam penyediaan anggaran untuk pelatihan bagi penyuluh.

Hal mana langkah tersebut telah digalakkan oleh pemerintah zaman orde baru. Hanya saja, belakangan atensi pelatihan maupun peningakatan kapasitas penyuluh mulai berkurang.

Pemprov NTB mulai tahun ini mulai menggalakkan kembali peningkatan kemampuan dan kapasitas penyuluh.

“Di Balai Diklat, tahun lalu kami memiliki 4 kali anggaran untuk pelatihan. Tahun ini saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk mendorong pelatihan, sehingga dari 4 kali itu, disiapkan anggaran 16 jenis pelatihan,” pungkasnya. (ari)

Kodim 1615 Lotim Gelar OP di Menanga Baris Selong (Suara NTB) – Selain terlibat dalam menciptakan swasembada pangan khususnya di Lombok Timur (Lotim), Kodim 1615/ Lotim menggelar Operasi Pasar (OP) beras di Dusun Menanga Baris Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya. OP yang dilakukan TNI AD itu untuk mengatasi masyarakat yang mengalami kesulitan dengan naiknya kebutuhan pokok seperti beras.

“OP beras ini kita prioritaskan kepada masyarakat yang sangatsangat membutuhkan khususnya kepada masyarakat miskin dan tidak memiliki sawah termasuk di Dusun Menanga Baris ini,” kata Komandan Kodim 1615 Lotim, Letkol.

Arm. Rama HB, Rabu (11/3).

Ia mengatakan, program OP yang dilakukannya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat.

bang menggunakan pupuk.

Ditambahkan, pupuk yang didistribusikan ke Lotim semuanya merupakan pupuk bersubsidi dan tidak ada pupuk non subsidi. Aturan pupuk non subsidi itu hanya diberlakukan bagi petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektar. Sementara fakta di Lotim, tingkat kepemilikan lahan pertanian sangat rendah, rata-rata hanya 0,30,5 hektar. “Sekarang ini berapa sih luasan sawah warga Lotim? Per orang hanya beberaap are saja, tidak ada masyarakat miliki tanah 2 ha,” imbuhnya. “Pupuk non subsidi tidak bisa ke Lotim.

Kecuali bagi perusahaan besar sekelas PT Newmont itu yang tidak boleh dapat pupuk subsidi,” tambahnya. (rus)

Restrukturisasi DPD Golkar, Mariadi Berpeluang Gantikan Djekat Demung

(Suara NTB/rus)

BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan awal Maret 2015 lalu melayangkan surat ke seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pemotongan zakat 2,5 persen. Potongan zakat itu berlaku bagi seluruh PNS di lingkup Pemkab Lotim. Kebijakan bupati itu dipandang sudah sangat bagus. Pasalnya, dengan dikeluarkannya zakat akan membersihkan seluruh pengasilan.

Demikian dikemukakan Kepala Bagian Humas dan (Suara NTB/rus) Protokol Sekretariat Daerah Muhammad Munir Kabupaten Lotim, Muhammad Munir, SH, menjawab Suara NTB, Rabu (11/3). Diterangkan, telah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban agama, yakni mengeluarkan zakat profesi.

Perintah mengeluarkan zakat ini, katanya, harus disambut positif. Karena setelah mengeluarkan zakatnya, menunjukkan semua penghasilan yang diterima PNS itu bersih. “Terkecuali pemerintah ini mengada-ada dalam buat aturan tidak ada dasarnya, kalau zakat ini kan sudah jelas ada ajaran agama,” tegas Kabag Humas yang belum lama menjabat ini.

Pemberlakuan pemotongan langsung zakat itu sempat menjadi pembicaraan di kalangan PNS. Terdengar ada PNS yang belum menerima potongan langsung. Atas kondisi itu, dirinya berharap PNS tidak terlalu banyak mengeluh. Sebaliknya, seluruh PNS di Lotim ini meskinya bersyukur.

Mantan Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim ini menyebut, potongan sebesar 2,5 persen dari Rp 100 ribu misalnya sangatlah tidak seberapa. Nilainya sangat kecil. Karena itu diharap segala potongan itu disambut baik dengan tujuan melaksanakan kewajiban agama. Terlebih di Lotim ini sebanyak 99 persen merupakan Muslim.

Melihat tujuannya yang sangat mulia, diyakini pelaksanaan pengambilan zakat ini bisa berjalan baik dan lancar. Saat ini, sudah tidak masanya lagi untuk bertanya. Akan tetapi sudah saatnya untuk beraksi, karena zakat juga pasti akan sangat jelas arah penggunaannya.

Selama ini, penggunaan zakat antara lain untuk membantu orang-orang miskin. Bukan untuk keperluan pribadi, melainkan semua demi kebaikan umat, yakni meningkatkan kesejakteraan masyarakat.

Salah satu yang dicanangkan Pemkab Lotim dari dana zakat ini adalah membangun rumah sakit dhuafa. Rumah sakit tersebut sudah dipersiapkan dan tahun 2015 ini rencana siap untuk dibangun. (rus)

Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mendukung langkah panitia khusus (Pansus) DPRD Lotim mengusut kelangkaan pupuk di lapangan. Wabup mengharapkan pansus bisa bekerja dengan baik dan mengungkap berbagai temuan yang ada di lapangan.

Karena, masyarakat di seluruh Indonesia mengeluhkan harga beras yang melambung naik, termasuk di Lotim yang menembus harga Rp 13.000/kg. Dalam OP masyarakat akan membayar Rp 7.000/kg.

Untuk itu, dengan disentuhnya masyarakat secara nyata dengan dilakukannnya operasi pasar oleh TNI diharapkan benar-benar membantu masyarakat yang bersangkutan. Dandim menegaskan, pelaksanaan OP itu tidak sembarangan dilakukan, melainkan diseleksi terlebih dahulu. “Selain di Kecamatan Pringgabaya, nanti kita juga akan melakukan OP di Kecamatan Terara dan Jerowaru. Karena kita sudah menyiapkan 3 ton beras dan 3 lokasi masing-masing akan mendapatkan 1 ton,” sebutnya.

Ia menambahkan, jika harga be-

ras masig tetap melambung seperti sekarang, pihaknya akan terus melakukan OP. Oleh sebab itu, ia juga mengimbau kepada pemerintah desa agar segera melapor dan berkoordinasi dengan pihak TNI AD jika masyarakat terus mengalami kesulitan terkait dengan harga beras.

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gunung Malang Kecamatan Peringgabaya, Saipul Marzan sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pihak TNI AD. Karena, pasar murah atau OP yang dilakukan itu sangat membantu masyarakatnya. Meski demikian, Saipul mengaku ada satu dusun di Desa Gunung Malang menggelar OP di Dusun Aik Manis. “Kita berharap bantuan TNI AD ini ada lagi khususnya untuk satu dusun itu lagi, karena di sana juga cukup parah,” harapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Dandim 1615 Lotim, Letkol. Arm. Rama HB, saat menyerahkan beras kepada masyarakat di Dusun Menanga Baris Desa Gunung Malang Pringgabaya Lotim, Rabu (11/3).

Tanjung (Suara NTB) Restrukturisasi pengurus partai di tubuh Partai Golkar yang dicuatkan Plt Ketua DPD I Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH, rupanya ikut berdampak terhadap kepengurusan partai di tingkat DPD II Golkar KLU. Dikonfirmasi wartawan via telpon, Rabu (11/ 3), Mesir mengisyaratkan untuk menunjuk Mariadi, S.Ag sebagai Plt Ketua DPD II Golkar KLU, menggantikan Djekat Demung.

“Ada niat saya untuk memPlt-kan Mariadi di KLU. Surat keputusannya akan keluar dalam 2 atau 3 hari ke depan,” kata Mesir.

Usai Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kubu Agung Laksono, dikhawatirkan akan berdampak pada posisi jajaran pengurus DPD II Golkar KLU yang sebelumnya lebih membela kubu Aburizal Bakrie. Tidak hanya kemungkinan pengurus Golkar KLU yang berubah, tetapi juga pencalonan Mariadi, S.Ag., yang notabene Wakil Ketua I DPRD KLU sebagai bakal calon Wakil Bupat KLU mendampingi H. DJohan Sjamsu, SH, yang diusung DPD II Golkar KLU. Menanggapi itu, Mesir memastikan akan melakukan perombakan di tubuh Golkar KLU. Djekat dimungkinkan akan diganti oleh Mariadi. Walaupun kinerja Djekat selama mengawal Golkar KLU tidak mengecewakan, namun belum secara jelas diungkap alasan Mesir untuk melengserkan Djekat Demung. Alih-alih meneruskan tongkat kepemimpinan Golkar ke Djekat, Mesir justru lebih mempercayakan Mariadi.

“Pertimbangan-pertimbangan kita, dari semua kader yang ada baik di KLU maupun di DPD I meminta dia (Mariadi) di Plt-kan sebagai Ketua (Plt) Lombok Utara. Tapi, untuk Pak Djekat juga sebenarnya tidak ada masalah,” ujarnya.

Ia menerangkan, pada umumnya jabatan seluruh pengurus di DPD II dan DPD I telah berakhir Januari 2015 lalu.

Oleh karenanya, DPD I harus segera menentukan personel untuk menduduki Plt. “Berbicara itu, Plt ditugaskan untuk mengantarkan sampai Musda baik di tingkat I untuk menentukan pengurus, begitu juga di (Lombok) utara, untuk mengantar Musda. Setelah Musda menunjuk pengurus definitif, selanjutnya secara bersama-sama, DPD II dan DPD I akan merumuskan siapa-siapa yang maju sebagai calon bupati/wakil bupati di masing-masing daerah,” paparnya.

Mesir dalam menyikapi pencalonan Mariadi, sejauh ini belum bisa berkomentar. Namun demikian, Golkar pada prinsipnya akan mendukung pencalonan Mariadi bergandengan dengan Djohan Sjamsu. Terlebih kedua pasangan ini sudah tersosialisasi di KLU. Terpisah, Ketua DPD II KLU, Djekat Demung via telepon menyebutkan tidak mempermasalahkan kemungkinan Plt Ketua DPD I Golkar NTB untuk menunjuk Mariadi. Meski nantinya tidak menjabat Ketua DPD lagi, Djekat mengaku mendukung rencana Mesir menjadikan Mariadi sebagai Plt. untuk mengantar pelaksanaan Musda dan terbentuknya pengurus definitif. “Keputusan Pak Mesir itu sudah tepat, karena Mariadi juga sudah dimajukan sebagai calon Wakil Bupati Lombok Utara,” sebutnya.

Menurut dia, yang lebih urgen dari kepengurusan adalah target dan capaian Golkar KLU dalam Pilkada 2015 mendatang. Bahkan bagi Djekat, walaupun kisruh di Golkar pusat menjadi perhatian publik, namun tidak demikian halnya di Lombok Utara. “Target sebenarnya adalah bagaimana mengamankan Pilkada Lombok Utara, supaya calon yang diusung Golkar memenangkan Pilkada.

Lagi pula, kalau Pak Mesir menunjuk Plt pengurus, hanya kami-kami saja yang ada di KLU,” tandas Djekat.

Sementara itu, Mariadi yang digadang sebagai Plt, belum dapat memberikan jawaban atas kemungkinan tersebut. Saat dihubungi via telepon, Mariadi hanya tertawa. “Saya telepon Pak Mesir, terus terang saya belum bisa memberikan komentar apa-apa,” ujarnya singkat. (ari)

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Diguyur Hujan

Dua Desa di Labuapi Terendam Air Giri Menang (Suara NTB) Akibat diguyur hujan deras hampir semalam suntuk, dua desa di Labuapi Lombok Barat (Lobar), yakni Desa Perampuan dan Desa Kuranji Dalang terendam banjir. Ketinggian air diperkirakan mencapai paha orang dewasa. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun sejumlah peralatan rumah tangga dan ternak milik warga nyaris hanyut terbawa arus.

Informasi yang diserap koran ini, banjir mulai mulai merendam pemukiman warga Selasa malam sekitar pukul 21.00 WITA. Puluhan rumah warga yang ada di dua desa tersebut, hampit tidak ada yang luput dari genangan air. Banjir dipicu derasnya hujan, ditambah drainase yang sempit.

Selain menggenangi pemukiman warga, hujan yang disertai angin kencang itu juga menumbangkan pohon dan menimpa rumah salah seorang warga di Desa Perampuan.

Alwi, warga Desa Peram-

puan menuturkan, sebelum banjir melanda, hujan turun cukup lebat. Sekitar satu jam diguyur hujan disertai angin kencang genangan air mulai meluap ke rumah warga.

Awalnya air hanya setinggi mata kaki, namun lamakelamaan terus naik hingga setinggi paha orang dewasa.

Sontak, genangan air yang meninggi itu menyebabkan warga sempat panik.

Puluhan warga yang rumahnya kebanjiran mencoba menghadang luapan air dengan tanggul seadanya. Namun, upaya mereka tak mampu menghadang derasnya air.

Warga semakin kelabakan, melihat air semakin tak bisa dibendung, karena khawatir air semakin tinggi, wargapun menyelamatkan diri dan

barangnya ke tempat yang lebih tinggi. “Kami selamatkan barang ke lokasi yang lebih tinggi,” akunya.

Begitu mengetahui warganya kebanjiran, Camat Labuapi, Baiq Mustika Dewi bersama aparat kepolisian dan TNI turun memantau situasi banjir yang merendam rumah warga.

Menurutnya, banjir yang merendam pemukiman warga hingga pagi hari tidak sampai menelan korban jiwa. Selain itu, warga juga tidak ada yang mengungsi. Mereka masih bertahan di rumahnya, karena genangan air sudah surut.”Tidak ada korban jiwa,”tukasnya.

Menurutnya, genangan air disebabkan, buruknya saluran drainase serta menyempitnya saluran irigasi yang berada di dua desa tersebut. (her)

BANJIR - Akibat diguyur hujan deras, Selasa hingga Rabu pagi, Desa Perampuan dan Kuranji Dalang kebanjiran. Hingga Rabu siang, genangan air masih merendam rumah warga.

Rampung, Amdal WPR Sekotong BADAN Lingkungan Hidup (BLH) Lombok Barat (Lobar) telah merampungkan analisa dampak lingkungan (Amdal) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Sekotong. Amdal ini rampung akhir tahun dan belum ditandatangani Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony.

Rampungnya amdal ini untuk mempermudah mengawasi pengelolaan tambang di kawasan Sekotong.

Kepala BLH Lobar, H (Suara NTB/dok) Mulyadin, SH, MH, menH. Mulyadin jelaskan, di dalam amdal ini dampak pertambangan di kawasan Sekotong dianalisa. Termasuk, zonasi tambang dan penambang. Bagi perusahaan yang mau tahap eksploitasi dalam amdal diatur pula apa ketentuan yang perlu dipenuhi perusahaan.

Diketahui, sejak tahun lalu telah dilakukan pengurusan amda). Setelah amdal tuntas, berlanjut ke pengurusan izin masuk dan izin pakai kawasan hutan. Akan tetapi penetapan WPR ini perlu juga izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, pihak kementerian belum mengeluarkan izin untuk pemanfaatan kawasan hutan.

Dikatakan, tahapan untuk penetapan WPR masih lama.

Setelah amdal rampung, baru masuk ke tahap izin masuk kawasan dan pemanfaaatan kawasan hutan. Izin ini jelasnya mesti diurus ke provinsi baru ke kementerian. Sesuai aturan Perbup Pengelolan Pertambangan setelah pengurusan amdal dan izin masuk kawasan hutan langsung mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan langsung eksploitasi.

Namun sebelumnya, perlu disosialisasi terkait aturan kaitannya dengan Perbup Pengelolan Pertambangan ada aturan main penambang yang baik, terkait pengelolaan limbah B3 dan keselamatan kerja.

Saat ini. jelasnya, jumlah penambang di kawasan Sekotong menurun. Dari sebelumnya mencapai 10 ribu, turun menjadi 1.700 orang. Menurunnya jumlah penambang, karena kandungan emas yang ditemukan semakin berkurang, sehingga penambang meninggalkan aktivitas tersebut. Selain itu, kandungan mercuri juga turun mencapai 0,2 persen.

Hasil ini berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan Unversitas Brawijaya Malang. (her)

Pengelolaan Sampah Buruk

DPRD Loteng Siapkan Raperda Inisiatif Praya (Suara NTB) Pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya Kota Praya, sampai sejauh ini dinilai masih buruk.

Akibatnya, sampah-sampah yang ada belum bisa ditangani secara optimal. Hal itulah yang mendorong DPRD Loteng berinisiatif menyusun raperda yang khusus mengatur terkait tata kelola persampahan di Loteng.

“Raperda inisiatif pengelolaan (Suara NTB/kir) sampah tersebut saat ini sedang H. Achmad Puaddi disusun oleh Komisi III,” ungkap Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, Rabu (11/3). Kepada Suara NTB, mengaku kalangan Dewan memandang persoalan sampah di Kota Praya khususnya, sudah sangat memprihatinkan, sehingga diperlukan langkah-langkah nyata.

Namun sebelum melangkah, regulasi terkait pengelolaan sampah harus dipersiapkan terlebih dahulu, karena atas dasar regulasi itulah kemudian nantinya, pemerintah daerah melangkah ke tahap aplikasi di lapangan. “Jadi sebelum melangkah ke penanganan sampah di lapangan, regulasinya sebagai payung hukumnya harus ada terlebih dahulu,” terangnya.

Ia mengaku, keberadaan payung hukum dalam menangani dan mengelola sampah penting artinya. Supaya pemerintah daerah bisa lebih leluasa berbuat sekaligus bisa fokus pada pokok persoalan. Apalagi selama ini, persoalan sampah belum bisa ditangani secara maksimal. Terlebih dalam sehari volume sampah di Kota Praya bisa mencapai sekitar 7 ton. Sementara yang bisa ditangani hanya sebagian kecil.

Adanya rencana pembentukan dinas khusus yang mengelola tentang tata kota dan kebersihan, ujarnya, diharapkan akan lebih maksimal dalam bekerja, karena sudah memiliki payung hukum untuk bergerak. “Jadi sebelum ada Dinas Kebersihan, regulasi terkait penanganan sampah sudah ada lebih dulu,” tambahnya.

Disinggung target pengesahan raperda inisiatif tersebut, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini, mengaku diupayakan dalam tahun ini juga. Saat ini, draf raperda sedang dalam proses penyusunan oleh Komisi III sampai bulan April besok.

Setelah itu, rancangan akan diajukan ke sidang paripurna untuk mendapat persetujuan apakah bisa dibahas atau tidak. Setelah itu baru akan dibentuk pansus yang di dalamnya akan melibatkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain raperda tentang pengelolaan sampah, masih ada satu raperda inisitiaf yang akan disusun, yakni terkait program legislasi daerah (prolegda) dan diharapkan tahun ini bisa disahkan. (kir)

(Suara NTB/her)

Pembebasan Lahan ’’By Pass’’ BIL II Sisakan Masalah Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Dahri mengungkapkan, pembebasan lahan by pass Bandara Internasional Lombok (BIL) II belum sepenuhnya tuntas. Meski di tataran atas (Pemda, red), pembebasan telah tuntas, namun faktanya di bawah justru menyisakan masalah bagi masyarakat.

Hingga saat ini, ujarnya, belum semua warga yang terkena dampak pembangunan jalur itu dibayar lahannya. Seperti halnya 7 warga Desa Telagawaru yang diketahui memiliki lahan 17 are lebih terkena pembangunan by pass BIL, tapi pembayarannya belum dilakukan. Alasannya tujuh warga ini tidak bisa menunjukkan bukti kepemili-

kan lahan tersebut.

Dahri mengaku, pemda tidak memiliki dasar dalam melakukan pembayaran, karena 7 warga tersebut tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan. Padahal desa, katanya, telah membuat surat keterangan kepemilikan sebagai dasar, namun surat itu tidak juga bisa dijadikan dasar.

Diakuinya, posisi desa cuk-

up dilematis. Di satu sisi harus mendukung pembangunan jalur, namun di sisi lain harus memperhatikan tuntutan warga. Saat ini, menurut penjelasan Kantor Aset Daerah proses pembayaran tertahan, karena terkendala alas hak dan masuk sengketa.

Kepala Kantor Aset Lobar, Mahnan, menyatakan, pada pembebasan by pass BIL II lalu,

pembayaran belum bisa dilakukan terhadap 7 warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah, karena tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum melakukan pembayaran, karena menurut panitia itu masih bersengketa dan warga tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan lahan tersebut. “Yang punya lahan itu belum menunjukkan dokumen kepemilikan, sehingga belum dibayar,” jelasnya.

Lahan ini, tambahnya, masuk katagori bermasalah.

Sementara Kepala Kantor BPN Lobar, H Lukman men-

yatakan, adanya masyarakat yang belum dibayar disebabkan kepemilikan lahan itu belum jelas. Warga belum bisa menunjukkan bukti kepemilihan dari lahan yang dibebaskan tersebut, sehingga panitia tidak berani membayarnya ke warga. Menurutnya, kepemilikan itu ada dua persyaratannya pertama menguasai fisik, data fisik termasuk ada bukti kepemilikan (data yuridis).

Jika bukti ini belum mampu ditunjukkan, maka kepemilikan tentu belum bisa dianggap sah. Untuk menuntaskan persoalan ini, pemda telah membentuk tim investigasi penyelesaian masalah. (her)

Tenaga Ahli Fraksi DPRD Loteng Tahapan Pilkada Loteng Masih Tanda Tanya Dibekali Laptop Praya (Suara NTB) Sebanyak 9 tenaga ahli fraksi yang ada di DPRD Lombok Tengah (Loteng) bakal mendapat dukungan sejumlah fasilitas untuk mendukung kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu fasilitas yang telah dipersiapkan, berupa laptop.

“Kita sudah persiapan sejumlah fasilitas pendukung.

Salah satunya laptop, untuk masing-masing tenaga ahli fraksi,” jelas Sekretaris Dewan (Sekwan) Loteng, H. Awaluddin, SH, kepada Suara NTB, Rabu (11/3).

Adanya fasilitas pendukung tersebut, diharapkan kerja-kerja tenaga ahli fraksi yang sudah ditunjuk oleh DPRD Loteng bisa lancar, sehingga akan membawa efek positif bagi kinerja masingmasing fraksi yang ada di DPRD Loteng.

Ia menjelaskan, pemberian dukungan fasilitas tenaga ahli fraksi merupakan kewajiban

(Suara NTB/kir)

LAPTOP - Inilah fasilitas laptop yang akan diberikan pada tenaga ahli fraksi di DPRD Loteng. Keberadaan laptop ini untuk membantu tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya. yang harus dipenuhi oleh Dewan. Menurutnya, tugas tenaga ahli fraksi itu nantinya, mendamping dan membantu kerja-kerja fraksi, terutama terkait notulensi dan dalam hal penyusunan laporan kegiatan di masing-masing fraksi.

Sebelumnya, DPRD Loteng

telah mengangkat 9 tenaga ahli fraksi sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPRD Loteng. namun Dewan dalam hal ini hanya mengangkat saja. Sementara untuk penunjukan tenaga ahli fraksi, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi. (kir)

Praya (Suara NTB) Kepastian waktu dimulainya tahapan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih jadi tanda tanya. Pasalnya, KPU Loteng hingga kini belum menerima jadwal tahapan pelaksanan pilkada dari KPU pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt, saat dihubungi Suara NTB, Rabu (11/ 3). Ia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Loteng kali ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Di mana jadwal pelaksanaan sudah ditentukan oleh KPU pusat, karena pelaksanaan pilkada kali ini digelar serentak seluruh Indonesia di 204 kabupaten/kota, termasuk di Loteng.

Meski demikian, ujarnya, jika berpatokan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan tahapan pilkada diperkirakan baru akan dimulai pada bulan

Mei mendatang. Karena untuk pemungutan suara direncanakan pada pertengahan bulan Desember 2015 mendatang. “Tapi untuk pastinya, kita tunggu jadwal dari KPU pusat saja,” tegas Sansuri.

Walaupun tahapan pilkada belum ada kepastian, bukan berarti KPU Loteng tidak melakukan apa-apa. Selaku pelaksana pilkada, KPU Loteng tetap melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya, pihaknya sudah menyurati semua partai politik (parpol) yang ada di Loteng untuk menyerahkan susunan kepengurusan yang terbaru.

Hal itu dilakukan, supaya KPU Loteng memiliki gambaran umum kondisi parpol yang ada saat ini sebelum tahapan pilkada dimulai. “Kita surati parpol bukan untuk melakukan verifikasi. Tapi hanya untuk memperoleh gambaran kondisi terkini parpol di Loteng saja,” tandas Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan Pemilu KPU Loteng ini. (kir)

Dispertanakbun Lobar Warga Telagawaru Mengadu ke Dewan Klaim Tak Ada Laporan Kerusakan Tanaman Padi

Tuntut Janji Bupati Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) mendatangi kantor DPRD Lombok Barat, Rabu (11/3). Kedatangan warga ini untuk mengadukan ke wakil rakyat terkait persoalan lahan perkampungan seluas 6,5 hektar yang mereka tempati sejak tahun 1963 diklaim Pemda.

Berkali-kali pergantian rezim kepala daerah, persoalan ini berlarut-larut tak kunjung selesai hingga membuat masyarakat habis kesabaran.

Warga menemui dewan untuk meminta bantuan memfasilitasi persoalan lahan tersebut dengan eksekutif. Warga juga menuntut janji Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, menuntaskan persoalan lahan tersebut. Mereka diterima Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. Zulkarnain, Wakil Ketua H. L. Muhammad, Sekretaris Zulfahmi dan anggota Komisi I, Ahmad Gufran. Dari pihak eksekutif hadir, Kepala Kantor Aset Daerah, Mahnan, SSTp, Kadis Dukcapil, H. M. Khalid, Kabag Hukum, Dwi Payana, Kabag Pemerintahan, Hamka dan perwakilan BPMPD. Termasuk Kepala BPN Lobar, H. Lukman.

Kepala Desa Telagawaru, Dahri mengaku sering kali diprotes masyarakat perihal lahan kampung tersebut. Pasaln-

(Suara NTB/her)

MENGADU - Warga Telagawaru Labuapi saat mengadu ke DPRD Lobar terkait lokasi tempat tinggal mereka yang diklaim milik pemerintah. ya, desa dinilai tidak mengurus lahan warga, padahal pihak desa gencar mengurus ke Pemda. Desa berkali-kali bersurat ke pemda menanyakan perihal status lahan, bahkan sudah bertemu langsung Bupati Lobar, namun belum ada jalan keluarnya.

Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. Zulkarnain akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Komisi I akan turun ke lapangan bersama eksekutif dan BPN untuk mengecek kebenaran yang disampaikan warga. “Kami akan turun cek ke lapangan,” katanya. Pihaknya memastikan 75 persen permasalahan ini sudah bisa diidentifikasi solusi yang bakal diambil.

Sementara anggota Komisi I DPRD Lobar, H. Ahmad Gufran menambahkan, setahunya ketika ia menjabat Kades Tela-

gawaru (dua periode), ada tujuh sertifikat lahan tersebut atas nama Pemda. Sertifikat itu diperoleh mantan Kepala Kantor Aset, Burhanudin. Dari situlah diketahui lahan itu diklaim pemda, sehingga masyarakat mempertanyakan. “Persoalan ini sudah sejak lama dipertanyakan masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Aset Lobar Mahnan mempertanyakan, apakah lahan itu dulu tukar menukar atau hibah. Hal ini, katanya, belum jelas, sehingga Pemda belum tahu secara persis. Namun ia sepakat, pemda berkomitmen menuntaskan persoalan ini sesuai komitmen bupati. Pihaknya sudah turun ke lokasi dan kesulitan menelusuri, sebab fakta di lapangan terjadi perbedaan pendapat masyarakat. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lombok Barat (Lobar), Chaerul Bahtiar mengklaim sepanjang tahun 2015 ini, tidak ada laporan kejadian kerusakan tanaman dari petani, baik disebabkan hama dan puso. Ia juga menampik kerusakan hektaran tanaman padi di Kuranji Dalang seperti di beritakan media ini, Selasa lalu. Pihaknya telah turun ke lokasi dimaksud, hasilnya tidak ada kerusakan separah itu. Tanaman padi yang rusak hanya bersifat spot-spot dan tidak menganggu produktivitas hasil panen.

Diakuinya, setelah pemberitaan di media terkait kerusakan tanaman padi di Kuranji Dalang ia bersama petugas POPT dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB langsung turun ke lokasi. Di lokasi ia menemui langsung petani. Dari pengakuan petani, ujarnya, ada tanaman yang rusak akibat hama pengerat, namun tidak parah. “Jadi tidak benar kerusakan tanaman padi separah itu. Kerusakan hanya spot-spot, itupun dipastikan

tidak menganggu produktivitas,” klaimnya, Rabu (11/3).

Disebutkan, luas lahan tanaman padi di desa setempat sekitar 122 hektar. Tanaman ini diperkirakan seminggu lagi akan panen. Dari lahan itu, hanya sedikit yang terkena hama. Menurutnya, biasa seminggu menjelang panen, hama yang sering menyerang adalah pengerat batang, namun petani sudah mencabut tanaman yang terkena hama tersebut. Hama ini sendiri biasanya berupa ulat yang masuk ke batang tanaman, lalu memakan batang tersebut hingga menyebabkan tanaman rusak.

Pihaknya optimis panen akan lancar tanpa masalah yang berat. Menurutnya, tidak ada yang mengarah pada gagal panen, termasuk disebabkan serangan hama.

Pasalnya, jarang ada serangan hama yang menyebabkan gagal panen.

Saat ini produktivitas panen padi di Lobar mencapai rata-rata 5,5 ton per hektar, bahkan ada percobaan di Narmada mampu mencapai 5,9 ton hingga 6,7 ton gabah kering giling per hektar.”Artinya ada peningkatan produktivitas di Lobar,” bebernya. (her)

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

PAN NTB Resmi Berhentikan Umar Mansyur (Suara NTB/arn)

PENDAFTARAN - H. Saad Abdullah saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon Bupati di PPP Sumbawa, Rabu (11/3).

H. Saad Merapat ke PPP

PKS Buka Pendaftaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinamika politik menjelang Pilkada Sumbawa terus bergulir seiring makin sempitnya waktu membangun koalisi ataupun mencari paket pasangan calon. H. Saad Abdullah yang diusung Hanura dan bakal berpasangan dengan H. Yahya Adam yang didukung Demokrat nyatanya terancam gagal.

Bahkan kini H. Saad resmi melamar ke PPP, Rabu (11/3) sore kemarin. Sementara PKS mulai membuka pendaftaran dan untuk kader masih menjagokan Johan Rosihan.

Dalam penyerahan berkas lamaran, H. Saad Abdullah yang didampingi pengurus DPC Hanura dan tim beserta relawan diterima oleh segenap pengurus DPC PPP Sumbawa. Jubur bicara tim H. Saad, Sambirang Ahmadi, M.Si, menyampaikan lamaran penyerahan berkas ini upaya membangun koalisi dan komunikasi politik pengusung pasangan calon yang diharapkan terpilih menjadi pemimpin Sumbawa. “Siapa tahu H. Saad yang diusung Hanura dijodohkan dengan PPP,” tukasnya. Pada kesempatan tersebut, beberapa tokoh politik Sumbawa berada di belakang H. Saad, seperti H. Mustami H. Hamzah dan Suharto, S.H. Ketua DPC PPP Sumbawa, Kamaluddin S.T, menyambut baik lamaran H. Saad Abdullah yang datang secara resmi melamar ke partainya. Sebuah penghargaan dan apresiasi bagi PPP, meski secara resmi PPP tidak membuka penjaringan. Yang jelas, PPP terbuka bagi siapa saja, dan komunikasi politik itu penting untuk melahirkan pemimpin yang amanah dan berintegritas di Sumbawa. “Kalah menang dalam politik biasa. Sesudah suksesi kita semua mesti kembali bersatu,” katanya.

Sementara itu, kondisi internal DPC PKS Sumbawa, sebagaimana disampaikan Ketuanya, M. Takdir, telah membuka pendaftaran baik internal maupun eksternal. Sejauh ini, Ir. Mokhlis, M.Si (Kepala Dinas Pertanian NTB) telah menyerahkan berkas lamaran. Sementara untuk internal masih berkutat pada satu nama, Johan Rosihan (anggota DPRD NTB). “Kita masih terus buka pendaftaran,” katanya. (arn)

Mataram (Suara NTB) DPW PAN NTB resmi memberhentikan Umar Mansyur dari jabatannya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Posisi tersebut kini dijabat oleh H. Syaiful Islam yang berstatus Pelaksana Tugas alias Plt. Keputusan itu disampaikan Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/ 3). Menurutnya, pihaknya telah menggelar rapat pleno untuk pengambilan keputusan menyangkut pemberhentian Umar Mansyur.

Hasilnya, pleno yang dihadiri jajaran pengurus DPW PAN NTB itu memutuskan untuk mengganti Umar dengan Plt. Ketua DPD PAN KSB, H. Syaiful Islam. “Ya, tentu tugasnya (Plt) segera mengantar DPD untuk segera melakukan Musda,” ujarnya.

Menurutnya, dengan ditunjuknya Plt. Ketua DPD PAN KSB, maka seluruh kewenangan menyangkut komunikasi politik dan aktivitas organisasi PAN di KSB juga diserahkan kepada Syaiful Islam bersama jajaran pengurus DPD PAN KSB. “Semua sama, kewenangannya sama dengan Ketua DPD, ndak ada bedanya. Hanya jabatannya saja jadi Ketua Plt,” ujar Muazzim.

Sementara itu, Umar Mansyur yang dihubungi Suara NTB menyebutkan, meski belum

memegang SK pemecatan dirinya dari DPW PAN NTB, dia mengaku sudah menyiapkan strategi perlawanannya.

“Ada beberapa kemungkinan alasannya dan saya sudah pikirkan berikut strategi saya untuk mematahkannya nanti,” tukasnya.

Menurut dia, tidak mudah memecat seorang anggota dari kepengurusan partai. Sebab dalam partai terdapat aturan jelas dan prosedur yang harus dilalui sebelum akhirnya keputusan pemecatan sebagai pilihan terakhir untuk memberikan sanksi kepada anggota.

Sesuai dengan aturan internal dan Undang Undang (UU) parpol, disebutkan hanya ada tiga alasan yang menjadi dasar pemecatan atau pencopotan anggota dari kepengurusan partai.

Pertama karena bersangkutan mengundurkan diri, kedua tersangkut hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan atau ketiga bersangkutan meninggal dunia. “Dari ketiga alasan di atas saya tidak satu pun melakukannya. Artinya kalau pun salah satu itu dijadikan alasan maka saya pastikan itu

dibuat-buat oleh ketua DPW,” tandasnya.

Umar meluruskan, seputar spekulasi jika perlawanannya terhadap ketua DPW PAN NTB karena dirinya tidak mendukung kader internal untuk diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KSB Desember mendatang. Ia tegas menyatakan, hal tersebut tidak benar. Menurutnya apa yang dilakukannya saat ini justru untuk menyelamatkan muka partai di mata publik yang saat ini terlanjur dicap tidak konsisten karena sepak terjang ketua DPW yang bersepakat dengan sejumlah pihak baik bakal calon maupun partai. Sementara di sisi lain ada mekanisme partai yang harus tetap dilaksanakan oleh PAN sebelum partai menentukan arah dukungannya.

“Sampai detik ini saya merasa apa yang saya nyatakan dan laksanakan (penjaringan) sudah sesuai konstitusional partai. Karenanya kalau ini jadi alasan pemecatan terhadap saya, saya kira ketua mengada-ada,” timpalnya. (aan/bug)

Halaman 6

Pilkada Sumbawa

PDIP-PAN Usung Duet Husni-BJS Mataram (Suara NTB) DPW PAN NTB dan DPD PDIP NTB memastikan akan mengusung duet H. M. Husni Djibril, B.Sc yang berpasangan dengan Burhanudin Jafar Salam (BJS). Duet ini akan segera dideklarasikan oleh kedua parpol tersebut.

Kepastian dukungan terhadap pasangan HusniBJS itu disampaikan Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH dan Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, yang dikonfirmasi terpisah Suara NTB, Rabu (11/3).

Muazzim menegaskan bahwa pihaknya dalam beberapa waktu terakhir telah berkomunikasi dengan Rachmat untuk menjajaki duet Husni-BJS sebelum akhirnya kedua pihak sepakat untuk mengusung duet tersebut.

“Jadi kita sudah sepakat, PAN dan PDIP akan mengusung kadernya untuk Pilkada Sumbawa. Calon Bupatinya dari kader PDIP, yaitu Husni Djibril dan Calon Wakil Bupatinya, dari PAN yaitu Burhanudin Jafar Salam,” ujar Muazzim.

Muazzim menambah-

kan, PDIP saat ini memiliki enam kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa sementara PAN punya modal lima kursi. Total perolehan kursi dua parpol ini di DPRD Sumbawa mencapai 11 kursi dan angka itu sudah cukup untuk memenuhi ambang batas syarat dukungan yang dibutuhkan untuk menggolkan satu pasangan calon di Pilkada.

Dikonfirmasi terpisah, Rachmat Hidayat juga membenarkan informasi tersebut. Menurut Rachmat, pihaknya telah sepemahaman dengan PAN untuk mengusung duet tersebut dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa nantinya.

Menurutnya, untuk deklarasi dua pasangan calon ini, pihaknya memang belum dapat memastikannya. Namun, anggota DPR RI dari Dapil NTB ini memastikan pihaknya telah bersepakat dengan PAN soal dukungan terhadap paket tersebut.

“Pada intinya kami dengan PAN sudah sepemahaman, mendukung pasangan Husni Djibril dan Burhanudin Jafar Salam,” ujar Rachmat. (aan)

Tim Seleksi Panwas Pilkada Sumbawa Terbentuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Seleksi (Timsel) penjaringan komisioner Panwaslu Sumbawa telah terbentuk untuk mulai melakukan proses seleksi. Salah satu persyaratan penting mendaftar menjadi Komisioner Panwaslu adalah tidak pernah terlibat dalam partai politik.

Sebagaimana disampaikan anggota Timsel Panwaslu Sumbawa, Dr. Lahmuddin Zuhri kepada Suara NTB, Rabu (11/3), tugas Timsel seperti yang diamanatkan Bawaslu adalah melakukan seleksi dengan mulai membuka pendaftaran. Untuk selanjutnya diseleksi melalui tahapan yang jelas sehingga nantinya menghasilkan enam nama. Untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu yang akan menentukan tiga nama sebagai komisioner Panwaslu Sumbawa untuk Pilkada 2015.

Tahapannya, penyerahan persyaratan sampai 19 Maret, dan 20-21 rekap uji publik terhadap nama-nama yang masuk. Tanggal 23 Maret dilanjutkan dengan tes tertulis dan hasilnya diumumkan pada 24 Maret. Berikutnya, uji publik lagi pada 25 Maret, sehingga diperkirakan paling lambat 28 Maret enam nama sudah dikantongi dari hasil seleksi untuk diserahkan ke Bawasku NTB. (arn)

(Suara NTB/dok)

TEROWONGAN PENGALIH - Terowongan pengalih yang dibangun dengan dana APBD KSB di proyek bendungan Bintang Bano. Pemerintah pusat selanjutnya mengambil alih pembiayaan pembangunan bendungan raksasa ini dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun.

Proyek Bendungan Bintang Bano Segera Dilanjutkan

(Suara NTB/arn)

SERAHTERIMA – Serahterima jabatan Rektor UTS dari Dr. Zulkieflimansyah kepada Dr. Arief Budi Witarto, Rabu (11/3).

Jabatan Rektor UTS Diserahterimakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Jabatan rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Dr. Zulkieflimansyah S.E, M.Sc, resmi diserahkan kepada Dr. Arief Budi Witarto, M.Sc, Ph.D, Rabu (11/3).

Pejabat Rektor lama, Dr. Zulkieflimansyah, mengatakan penyerahan jabatan rektor ini sudah melalui proses dialog yang cukup panjang. Rektor baru, Dr. Arief sebagai kawan lama yang sempat dilema ketika ditawarkan jabatan ini.

Mengingat Dr. Arief selama ini bergelut di Jepang sebagai ahli biotek. “Tetap di Jepang atau di UTS, hingga akhirnya bersedia,” terangnya.

Keberadaan Dr. Arief ini sangat diperlukan, apalagi UTS telah dipercaya oleh pemerintah pusat sebagai lokasi proyek sains dan teknopark melalui usulan pemerintah daerah.

Bahkan hari ini tim dari Badan Pengkajian Penelitian Teknologi (BPPT) akan melakukan survey lokasi rencana program dimaksud. Sebuah proyek jangka panjang dengan anggaran master plannya saja mencapai Rp 3,5 miliar. “Sains and Teknopark nanti akan dibangun berbagai macam laboratorium, dan UTS siap mendukung program tersebut, agar orang bisa belajar ke UTS. Hingga kedepannya, Batu Alang, Leseng dan Olat Maras (lingkup UTS) menjadi kawasan industri terpadu nasional,” jelasnya.

Kepada rektor baru, Dr. Zul berpesan agar menjadi orang yang memiliki kerendahan hati untuk lebih banyak mendatangi dan mendengar civitas akademika. Untuk sistem pendidikan di UTS yang lebih baik dan bisa mengalir.

Sementara rektor UTS yang baru, Dr. Arief, siap menjadi teladan yang baik (uswatun hasanah) bagi para civitas UTS. Tak lupa pula mengajark seluruh dosen dan staf tentang pentingnya kekuatan doa. Terakhir, pihaknya berpesan kepada seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas. Sebab percuma membangun fasilitas fisik yang baik, tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang brkualitas pula.

“SDM yang memegang kendali. Selain pentingnya menjadi teladan dan selalu berdoa,” pungkasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kelanjutan proyek pembangunan bendungan Bintang Bano di tangan pemerintah pusat saat ini sedang dalam proses tender. Untuk menuntaskan seluruh fisik bendungan multiguna ini, pusat akan menganggarkannya secara bertahap hingga tahun 2019 mendatang bersamaan dengan sejumlah bendungan lainnya yang ada di daerah lain.

“Pembiayaan proyek bendungan Bintang Bano multiyears (tahun jamak). Dan dimuali tahun ini sampai tahun 2019 mendatang,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB, Amar Nurmansyah, ST, Rabu (11/3).

Berdasarkan data yang diterima Dinas PU KSB, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Perum) senilai Rp 960.661.000.000. Anggaran itu akan dicicil hingga tahun 2019 yang merupakan jangka waktu target penyelesaian kegiatan pembangunan fisik bendungan. “Hampir Rp 1 triliun anggaran yang dikucurkan oleh pusat untuk menyelesaikan Bintang Bano,” teran Amar.

Dijelaskannya dari anggaran sekitar hampir Rp 1 triliun itu, Kemen PU dan Perum membagi dua kegiatan pekerjaannya. Pertama pemban-

gunan bendungan utama senilai RP 686.653.000.000 dan kedua pembangunan Spill Way dengan anggaran tender senilai Rp 274.008.000.000.

“Dibagi dua kegiatan. Tendernya sekarang sedang berjalan di Badan Wilayah Sungai (BWS) NTB,” tukasnya.

Sesuai dengan rencana awal, pada tahun 2015 ini pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk tahap awal pembangunan Bintang Bano. Namun kata Amar, angka itu kemungkinan berubah pada pembahasan APBN Perubahan mengingat total anggaran yang diperlukan untuk menuntaskan kegiatan fisik bendungan hampir mencapai

Rp 1 triliun. “Perkiraan saya berubah. Karena kalau hanya Rp 50 miliar tahun ini, sampai 2019 tidak akan tuntas kegiatan dan keuangan yang dialokasikan pusat,” tuturnya.

Amar mengungkapkan, sesuai dengan hasil rapat koordinasi terakhir diputuskan kewajiban daerah selama proses pembangunan adalah meredam kemungkinan konflik sosial di masyarakat.

Sebab tidak menutup kemungkinan selama proyek berjalan akan ada protes-protes masyarakat terkait berbagai hal mengenai keberadaan proyek bendungan itu. “Konflik sosial yang paling potensial nantinya soal tenaga ker-

ja. Pasti akan ada tuntutan dari masyarakat setempat untuk dilibatkan di kegiatan proyek itu. Nah ini kita akan cari solusinya segera untuk antisipasi,” tuturnya.

Proyek mega bedungan Bintang Bano terlebih dahulu dibiayai oleh Pemda KSB dengan dana sebesar Rp 117 miliar untuk membangun akses jalan dan terowongan saluran pengalih sejak tahun 2012 lalu. “Kalau dihitung secara keseluruhan total biaya pembangunan Bintang Bano senilai Rp 1,3 triliun. Dana Rp 117 miliar yang kita kucurkan tidak sampai 10 persennya.

Jadi kita sangat beruntung sudah diambil alih pusat,” imbuh Amar. (bug)

KSB Hentikan Program Bantuan Ternak Sapi Taliwang (Suara NTB) Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghentikan program bantuan bibit ternak sapi berlanjut pada tahun ini. Sebelumnya terhitung tahun 2014 lalu, program untuk meningkatkan populasi sapi itu dihentikan pemerintah karena jumlah sapi yang ada sudah tidak sebanding dengan ketersediaan lahan di daerah.

“Kita sudah mulai pada tahun 2014 lalu. Dan melihat kondisi di lapangan, program itu masih kita hentikan sampai tahun 2016 mendatang,” jelas Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB, drh. Khairul Jibril kepada wartawan, Rabu (11/3).

Untuk menahan laju populasi ternak sapi agar tetap ideal dengan ketersediaan lahan yang ada, Khairul mengaku, penghentian program bantuan bibit adalah yang terbaik.

Sebab dari sisi anggaran pemerintah mampu berhemat dan mengalokasikannya ke program kegiatan lainnya.

“Untuk menstabilkan populasi kita setahun terakhir mengandalkan kelahiran. Dan tingkat kelahiran ternak kita sangat baik terutama jika dihitung dengan lahan ideal yang kita miliki untuk kegiatan peternakan,” tukasnya.

Program batuan bibit ternak sapi oleh Pemda KSB sudah berjalan sejak tahun 2005 silam. Hingga akhir tahun 2013 lalu, jumlah bibit sapi yang sudah digelontorkan pemerintah mencapai 3.000 ekor. “Sekarang ini kalau dirata-ratakan bantuan itu sudah dua kali lipatnya setelah melahirkan. Yah sekitar 6.000 ekor dari program itu sekarang ini,” papar Khairul.

Dari tambahan program bantuan bibit sapi itu, populasi ternak khusus sapi di KSB saat ini mengalami lonjakan

cukup signifikan. Khairul memaparkan, pada tahun 2005 jumlah populasi sapi hanya mencapai 15.700 ekor dan hingga akhir tahun 2014 lalu melonjak sampai 64.000 ekor. “Ternak lainnya juga mengalami peningkatan populasi seperti kerbau yang sekarang sudah mencapai 13.000 dan kuda 5.000 ekor,” urainya.

Walau tak ada lagi bantuan bibit, bukan berarti Pemda KSB menutup keran anggarannya. Dalam rangka mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang dicanangkan Pemprov NTB, Pemda KSB tetap mengalokasikan anggaran tetapi lebih fokus pada pengembangan bidang peternakan secara umum. Khairul menjelaskan, pada tahun 2014 misalnya program peningkatan kualitas ternak dilaksakan pihaknya dengan memberikan support anggaran kegiatan Inseminasi Buatan

(Suara NTB/bug)

MERUMPUT - Beberapa sapi milik warga sedang merumput di lahan sawah yang tidak digarap di Taliwang, KSB. (IB) untuk ternak sapi. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Perbup Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Produktif. Regulasi ini dibuat dalam rangka memproteksi populasi sekaligus pen-

ingkatan kualitas dan nilai ekonomis ternak. “Untuk IB kita buat gratis bagi peternak.

Kita dukung juga pertenak untuk tetap menjaga sapi betina produktifnya supaya tidak dipotong,” pungkasnya. (bug)

Terkait Kunjungan Presiden ke Dompu

(Suara NTB/ula)

HBY Diundang Jokowi ke Istana Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) mendapat undangan dari Presiden RI, Joko Widodo ke istana negara terkait rencana kunjungannya ke Dompu, April mendatang.

Sebelum bertemu Presiden, HBY direncanakan akan melakukan pertemuan dengan beberapa menteri, termasuk di Kementerian Pariwisata untuk kesiapan event Tambora Menyapa Dunia (TMD).

HBY kepada wartawan di Dompu, Rabu (11/3), mengaku mendapat telepon dari istana Negara dan sempat berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi. Dirinya diundang ke istana negara untuk melakukan pemaparan terkait pembangunan di Dompu dan terkait event TMD yang akan dihadiri Presiden. “Besok pagi saya diminta hadir ke Istana untuk menemui Presiden Jokowi terkait rencana kunjungannya ke Dompu,” kata H. Bambang.

Sebelum ke istana, Rabu ini dirinya bersama Bupati Bima dan Gubernur serta wakil Gubernur NTB akan melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata RI serta beberapa menteri. “Nanti saya akan bertemu Menteri Pawisata untuk melakukan pemaparan persiapan event TMD,” jelasnya.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Dompu pada puncak peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora direncanakan akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Di antaranya panen raya jagung, peninjauan pembangunan pabrik gula, penyerahan peralihan status gunung Tambora menjadi taman nasional, peresmian kawasan ekonomi khusus (KEK) Saleh Moyo Tambora (Samota), dan peletakan batu pertama pembangunan Rababaka kompleks.

Peletakan batu pertama pembangunan Rababaka kompleks ini sudah diawali dengan kunjugan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional RI dan wakil ketua DPD RI, Prof. Dr. H. Farouk Muhammad. Beberapa kegiatan di Dompu ini dinilai akan men-support program ketahanan nasional untuk surplus beras, surplus gula, dan pemenuhan jagung nasional. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Bupati Ingatkan, Sistem Pendidikan Membentuk Karakter Anak Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan sistem pendidikan untuk membentuk karakter anak didik.

Kasus penembakan oleh siswa SMP terhadap anak seusianya dengan senjata rakitan cukup disayangkan. Di sisi lain, kompetensi kepala sekolah dan pengawas di daerah justru lebih rendah dari kompetensi guru.

Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara sosialisasi teknis guru, kepala sekolah dan pengawas calon peserta sertifikasi pola PPGJ Kabupaten Dompu tahun 2015 di gedung Samakai Dompu, Rabu (11/3) mengatakan, sistem pendidikan di Indonesia untuk membentuk karakter anak didik, sehingga pada saatnya anak didik akan bertindak sesuai tuntutan kebutuhan. Namun kasus kenakalan anak-anak di Dompu seperti kasus penembakan menggunakan senjata rakitan yang melibatkan siswa SMP dan SMA terhadap anak seusianya cukup

memprihatinkan.

Kita harus merasa bersalah, bahwa saya tidak cukup sukses membentuk perilaku dan karakter anak-anak ini. Sama dengan orang tua.

Kalau ada masalah, seharusnya orang tua merasa gagal mendidik anaknya,” kata H. Bambang di hadapan guru, kepala sekolah dan pengawas se-Kabupaten Dompu ini.

H. Bambang juga mengungkapkan, banyaknya kasus pemblokiran jalan dan perkelahian antarkampung beberapa waktu lalu. Kasus ini merugikan banyak pihak, bahkan para turis yang berkunjung ke Dompu jadi korbannya. “Ini adalah bukti kegagalan kita mewariskan nilai pergaulan yang bisa diterima secara universal. Berarti kita gagal mendidik anak-anak kita untuk siap berinteraksi dengan warga dunia,” terangnya.

Dikatakan Bupati, mentransformasikan nilai kehidupan seharusnya menjadi tanggungjawab semua pihak. Ketika ada masalah sosial di ten-

gah pergaulan masyarakat, seharusnya ikut merasa prihatin. “Harusnya pun kita ikut merasa menyesal bahwa saya belum memberi yang terbaik untuk anak didik saya. Kita berharap kedepan, orang-orang Dompu ini adalah orang yang bisa membawa diri,” pesannya.

Di awal menjadi Bupati, H. Bambang mengatakan, selalu mengkampanyekan 3S yaitu senyum, salam, sapa. Karena anaknya saat pulang sekolah, protes atas sikap rekan-rekannya yang keluar masuk kelas tanpa ada salam. “Tulisan ini di beberapa sekolah ditulis di dinding. Tulisan ini tidak terlalu penting, yang penting itu prakteknya,” jelasnya.

Drs. H. Muh Irfan, MM dari LPMP NTB pada kesempatan yang sama mengatakan, kompetensi kepala sekolah dan pengawas secara nasional maupun NTB masih kalah dari kompetensi guru. Kondisi ini berdasarkan hasil uji kompetensi (UK) tahun 2011 lalu. “Sekarang kita ingin

KPU Dompu Kunjungi ’’Suara NTB’’ Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu kunjungi biro Suara NTB dalam rangka membangun sinergisitas dengan media untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Kunjungan ke media sebagai bagian dari meningkatkan kerjasama yang lebih baik.

Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST yang didampingi komisioner lainnya dan Sekretaris KPU Dompu serta jajarannya, Rabu (11/3) mengatakan, kunjungan ke beberapa media massa yang dilakukan pihaknya dalam rangka meningkatkan kerjasama yang lebih baik. Apalagi Dompu masuk gelombang pertama yang akan melaksanakan Pilkada serentak Desember 2015 mendatang. “Kita berharap dapat meningkatkan kualitas demokrasi,” tegasnya.

Peran media melalui pemberitaan tentang Pilkada yang berimbang dan komprehensif, sehingga bisa menjaga suasana daerah tetap aman dan masyarakat selaku pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. “Target kita pada Pilkada ini di atas Pileg kemarin. Pada Pileg, angka partisipasi kita 83 persen,” jelasnya.

Rusdianto juga mengungkapkan, target pihaknya tidak hanya menyukseskan Pilkada, tapi bagaimana pelaksanaan Pilkada yang bermartabat.

Suherman, S.Pd komisioner KPU Dompu mengungkapkan, angka partisipasi pemilih yang tinggi di Pileg dan Pilpres lalu menjadikan Dompu sebagai pilot project dari KPU RI di NTB untuk dilakukan penelitian partisipasi pemilih yang melibatkan perguruan tinggi lokal. “Hasil penelitian ini akan menjadi masukan dalam pelaksanaan pemilu kedepan,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

KUNJUNGAN - Foto bersama dengan komisioner KPU Dompu dalam kunjungan ke biro Suara NTB Dompu, Rabu (11/3).

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ist)

CORAL SATONDA - Pulau dan teluk Satonda di kabupaten Dompu, tidak hanya menyimpan kemolekan pemandangan bukit dan pantai, tetapi juga menyimpan beragam jenis coral. Salah satu destinasi wisata di Dompu ini masuk dalam agenda kunjungan dalam even Tambora Menyapa Dunia, April 2015 mendatang.

Istri Pejabat Pemkot Bima Dilaporkan ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) Kasus pengadaan bantuan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Diskoperindag Kota Bima dilaporkan ke aparat Polres Bima Kota oleh LSM. Selain terindikasi mark up, diduga dalam pengadaan bantuan senilai Rp 400 juta dari dana APBD tahun 2014 ini juga sarat nepotisme.

Diduga kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan tersebut adalah istri dari Kadiskoperindag, Jm, yang juga sebagai staf di PT BRI Kantor Cabang Bima.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Yerri T yang dikonfirmasi, Rabu (11/ 3) menyebutkan, laporan tersebut diterima pihaknya beberapa hari lalu. Sebelum dilaporkan secara resmi, pihaknya terlebih dahulu meminta pelapor untuk memaparkan kasus dimaksud. Setelah dipaparkan, pihaknya kemudian menerima secara resmi laporan dimaksud.

Dikatakan Yerri, sesuai

dengan laporan diduga dalam pengadaan tersebut terjadi mark up harga. Namun berapa besar nilai mark up yang terjadi belum diketahui secara pasti lantaran belum dilakukan audit. Selain mark up, barang yang diadakan oleh perusahaan dimaksud diduga tak sesuai dengan spesifikasi seperti yang tertera dalam RAB. Dijelaskannya, proyek tersebut senilai Rp 400 juta.

Proyek tersebut bersumber dari dana APBD Kota Bima tahun 2014. Sesuai dengan yang diterima pihaknya, yang dilaporkan terkait kasus ini adalah istri pejabat Diskoperindag, Jm yang mengerjakan

proyek dimaksud. Pihaknya pun akan menelusuri ketika dimenangkan oleh Jm, apakah proyek ini melalui proses tender atau tidak. “Tapi sesuai dengan ketentuan, proyek yang nilainya di atas Rp 200 juta harus melalui proses tender,” terang Yerri.

Sementara itu, selain terindikasi mark up dari segi harga dan tak sesuai dengan spesifikasi, pelaksanaan proyek ini juga diduga sarat nepotisme. Pasalnya, seperti yang telah disebutkan, Jm merupakan istri dari Kepala Diskoperindag. Bahkan Jm sendiri diketahui sebagai adik pejabat tinggi di Kota Bima. (use)

UMKM di Bima Banyak yang Belum Berizin

Bima (Suara NTB) – Banyaknya pembangunan di Wilayah Kabupaten Bima, tidak diiringi oleh kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta dalam proses pengurusan izin usaha seringkali tidak dipedulikan dan seolaholah tidak begitu penting.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bima, Sudirman SE, kepada Suara NTB, Rabu (11/3) mengatakan, bila diurus, maka bukan saja meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun masyarakat juga bisa ada kekuatan hukum bila suatu saat nanti dilakukan relokasi umum pembangunan infrastruktur umum akan diberikan kompensasi oleh pemerintah.

“IMB kan merupakan komponen penghasil PAD selain Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Di situ merupakan kewajiban masyarakat,” katanya.

Kata Sudirman, berkembangnya pembangunan di sentra Kabupaten Bima seperti di Kecamatan Woha, Sape, Bolo, dan Palibelo, pada tahun 2015 ini akan menjadi skala prioritas kantor tersebut untuk mensos-

(Suara NTB/uki)

Bangun Sinergisitas dengan Media

mengetahun baseline dengan melakukan uji kompetensi.

Apakah kompetensinya naik atau justru turun,” katanya.

Target nasional, kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas selama lima tahun hingga 2019 mendatang nilai kompetensinya 80. Untuk meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas ini harus melalui diklat dan pelatihan, serta pemberdayaan kelompok kerja guru sekolah dan kelompok kerja guru mata pelajaran.

Kepala Dinas Dikpora

Dompu, H. Ichtiar, SH pada kesempatan yang sama mengatakan, peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah dan pengawas tidak ada pilihan lain selain melalui diklat dan pelatihan. Kompetensi ini juga tidak lepas dari pemberdayaan IT. “Guru, kepala sekolah dan pengawas tidak boleh berhenti belajar. Ketika berhenti belajar, maka kompetensinya akan tertinggal dari yang lain. IT juga harus dioptimalkan sebagai media pembelajaran,” tegasnya. (ula/*)

Warga Bima Diminta Waspadai Angin Kencang

Wabup Dompu Pilih Kembali ke Birokrasi Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM memilih kembali ke birokrasi menjadi PNS setelah jabatannya berakhir pada 18 Oktober 2015 mendatang. Masa pensiun H. Syamsuddin masih 10 tahunan. Ia berharap bisa pindah ke Provinsi untuk mendampingi istri yang menjadi anggota DPRD Provinsi, walau menjadi staf.

“Saya biar kembali ke birokrasi menjadi PNS. Karena kemarin saya maju sebagai wakil Bupati hanya mengajukan cuti dan status sebagai PNS masih melekat,” kata Ir. H. Syamsuddin H. Yasin kepada wartawan di kantor Pemda Dompu, Selasa (10/3).

H. Syamsuddin mengatakan, saat maju sebagai wakil Bupati Dompu lalu ia masih sebagai staf ahli Bupati dengan eselon IIb. Setelah masa jabatannya berakhir, dirinya akan kembali menjadi staf ahli Bupati bidang ekonomi.

“Kembali menjadi staf ahli,” ungkapnya.

“Kalau dijadikan staf, saya siap. Itu tergantung pimpinan nanti,” katanya. (ula)

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

ialisasikan kepada masyarakat guna mengurus IMB. “Di Kecamatan yang strategis rata-rata belum mau mempunyai IMB, sebenarnya mudah mengurusnya hanya rekomendasi dari pemerintah Desa selanjutnya ke Camat, terakhir KPPT,’’ katanya, seraya menambahkan, kalau ditindak tegas cukup sulit, mengingat karakter masyarakat Bima yang keras.

Selain itu, kata Sudirman, KPPT juga akan gencar melakukan pemetaan dan pendataan beberapa usaha yang tidak memiliki izin kemudian akan dilakukan pembinaan. Dia mengaku dari data 2015 tercatat baru 14 yang baru mengurus izin usa-

ha tidak sebanding dengan menjamurnya usaha yang ada di kabupaten Bima terkecuali usaha mikro seperti bakulan memang tidak perlu ada izin.

“Bila dibandingkan di luar Bima, sebelum membuka usaha harus mengurus izin dulu karena hal tersebut merupakan kebutuhan pokok dan sifatnya memaksa,” ujarnya.

Izin usaha tersebut sangatlah bermanfaat dan penting sekali, seperti meminjam uang di bank. ‘’Syarat yang paling utama adalah kepemilikan izin,’’ ujarnya. Di Bima berusaha dulu baru izin diurus, sehingga tidak heran ketika pihak Bank enggan mem berikan pinjaman modal.

Sudirman berharap agar masyarakat menyadari untuk secepatnya mengurus IMB dan Izin Usaha, bukan saja menuntut hak namun kewajiban juga harus diperhatikan, dalam rangka mendorong dan membangun pemerintah untuk bersama membangun Bima ke depan. ‘’Kalau masyarakat sadar, pendapatan pasti besar dan hasilnya pun akan kembali kepada masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Memasuki transisi musim atau pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, sejumlah potensi bencana alam mengintai warga. Salah satu potensi itu yakni angin kencang yang bisa melanda pemukiman warga di Bima-Dompu.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Rabu (11/3), selama bulan Maret pertumbuhan awan-awan konvektif Colomonimbus (CB) cukup signifikan.

Kepala BMKG Stasiun Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Dariyatno kepada Suara NTB, Rabu (11/ 3) mengatakan, kondisi tekanan rendah (low pressure area) di bagian Selatan daerah Darwin memicu pertumbuhan awan-awan konvektif.

Meskipun kondisi itu terkadang fluktuatif, masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang seperti angin yang terjadi di Kabupten Bima beberapa waktu lalu.

“Awan CB berpotensi menimbulkan angin kencang, (angin kencang dalam skala pendek 1-5 menit),” katanya.

Dikatakannya, menjelang akhir Maret hingga April mestinya sudah memasuki masa pergantian musim. Namun berdasarkan hasil analisis data stasiun setempat, pembentukan awan konvektif masih kuat.

Hal itu ditandai magnitude di atas nilai klimatologis. Curah hujan akan semakin melemah pada akhir dasar satu Maret, namun menguat kembali pada dasar dua, tanggal 10-11 Maret. “Hal itu mengindikasikan potensi pembentukan awan di Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara relatif banyak,” imbuhnya.

Mantan Kepala BMKG Bandara Ngurah Rai Bali ini mengimbau masyarakat agar memahami dan tidak memaksakan diri ketika jasa penerbangan menerapkan sistem delayed untuk pesawat karena pilot memiliki banyak pertimbangan.

Selama ini, sebelum pilot menerbangkan pesawat harus melewati tahapan dokumen penerbangan (flight document) yang salah satunya berasal dari BMKG. Bentuknya berupa foto satelit, peringatan dini (soft early warning) pergerakan awan.

“Biasanya pilot sudah punya SOP-nya,” pungkasnya. (uki)

Sempat Ditodong Senpi

Begal di Bima Rampas Motor Korban Kota Bima (Suara NTB) Aksi pembegalan tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Minggu (8/3) malam, seorang pelajar SMA, Rendiansyah (17) menjadi korban. Bahkan, remaja asal Desa Jiah Kecamatan Sape Kabupaten Bima ini sempat ditodong menggunakan senjata api (senpi) oleh salah seorang pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran aparat.

Rendiansyah yang ditemui di Sat Reskrim Polres Bima Kota, Rabu (11/3) menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi saat dia dan seorang temannya tengah nongkrong di taman depan Paruga NaE Kota Bima. Tiba-tiba dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor datang. Keduanya lantas sok kenal dengan berpura-pura sebagai teman lama. Bahkan, pemuda tadi memberikan uang sebesar Rp 100 ribu kepada korban untuk membeli minuman.

Namun tak berapa lama, salah seorang pelaku mengatakan hendak meminjam sepeda motornya karena ingin menjemput pacar. Korban pun menurut, namun saat itu dia terpaksa ikut dengan pelaku. Baru beberapa saat, korban kemudian sadar jika para pemuda tersebut berniat jahat. Khawatir terjadi apa-apa, dia kemudian meminta berhenti dan meminta kembali sepeda motornya. Bahkan sempat terjadi tarik - menarik antara korban dan pelaku.

Apesnya, saat tarik-menarik tersebut pelaku lainnya datang dan memukul korban. Namun korban yang tak ingin kehilangan sepeda motornya terus melawan dan sempat memeluk pelaku. Saat memeluk pelaku, korban merasakan ada benda keras yang terselip di pinggang salah seorang pelaku. Rupanya benda tersebut merupakan senpi. “Karena takut ditembak, saya kemudian lari sampai ke depan Hotel La Ila. Saya lari sambil berteriak rampok,” katanya.

Pelaku yang masih beringas rupanya tak ingin kehilangan korban dan mengejar korban. Sampai di depan hotel, salah seorang pelaku kemudian menodongkan pistol ke arah korban. Untungnya sejumlah orang yang ada di depan hotel juga ikut berteriak rampok ke arah pelaku yang masih menodongkan pistol dimaksud. Todongan senpi bahkan mengarah ke warga juga. Lantaran panik, pelaku kemudian melarikan diri membawa serta sepeda motor Satria FU milik korban. “Dia mau bawa saya, saya mau dibunuh,” terang Rendiansyah yang masih terlihat shock.

Sementara itu, kasus begal pertama yang terjadi di Kota Bima ini turut diselidiki oleh anggota Resmob Detasemen Bima.

Setelah diselidiki, sehari kemudian akhirnya diketahui jika pelaku dan sepeda motor korban berada di wilayah Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hanya saja, saat di lokasi tempat barang bukti tersebut disembunyikan, anggota Resmob tidak mendapatkan pelaku. Yang ada hanya sepeda motor scorpio dengan pelat nomor EA 4754 SA yang diduga digunakan saat kejadian dan sepeda motor korban. ”Setelah kita amankan barang bukti kita serahkan ke Sat Reskrim Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut,” terang anggota Resmob Brigadir Adi Aprianto yang juga ditemui di Sat Reskrim.

Kasat Reskrim, Iptu Yerri T yang dikonfirmasi membenarkan telah menerima pelimpahan dua barang bukti kasus pembegalan tersebut. Yang diterima adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dan sepeda motor korban. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban guna mengungkap pelaku pembegalan dimaksud. “Pelaku tengah kita selidiki,” ujarnya singkat. (use)

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

POLHUKAM

Halaman 8

TNI Siap Kawal Distribusi Pupuk Selong (Suara NTB) TNI-AD siap memberikan pendampingan kepada Petani. Pendampingan itu berupa persiapan tenaga ahli dan pengawalan distribusi pupuk.

Kedua dukungan ini, sebagai bentuk program Swasembada pangan. Khusus pengawalan distribusi pupuk, dinilai perlu dilakukan untuk pencegahan dugaan penyelewengan maupun pendistribusian pupuk palsu kepada masyarakat.

Kepada Suara NTB, (Suara NTB/yon) Rabu (11/3), Dandim 1615 Arm. Rama HB Lotim, Letkol Arm. Rama HB, mengungkapkan pengawalan akan tetap ia lakukan. Dimana, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara persuasif.

Karena, program yang dilakukan oleh TNI AD itu sebagai bentuk dukungan swasembada pangan, terutama di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk membantu petani, agar bisa dengan mudah mengembangkan, pangan beras sebagaimana diketahui bahwa Lotim merupakan salah satu wilayah surplus beras.

Sejauh ini belum ditemukan adanya dugaan penimbunan pupuk yang dilakukan oleh pihak produsen maupun di tingkat pengecer. Akan tetapi, beberapa waktu lalu pihaknya hanya menemukan beberapa pupuk palsu.

Namun hal itu tidak berpengaruh kepada masyarakat karena jumlahnya sedikit. Oknum pembuat pupuk palsu sudah diberikan teguran dan peringatan.

Untuk mengatasi keterlambatan distribusi pupuk, ia mengatakan akan tetap berkoordinasi dengan pihak desa.

Bahkan, pada hari Sabtu mendatang ia mengaku akan mengumpulkan semua produsen sampai pengecer yang berlokasi di Makodim 1615 Lotim. “Kalau penimbunan belum ada ditemukan, hanya saja di tingkat pengecer terkadang dibatas kewajaran, tapi penyebab kelangkaan itu karena terlambatnya pendistribusian karena kemampuan pelabuhan dalam mendistribusikan pupuk,”pungkasnya. (yon)

Ada Tujuh Titik Rawan Kecelakaan di Mataram Mataram (Suara NTB) Sat Lantas Polres Mataram memetakan ada tujuh titik rawan kecelakaan di wilayah Kota Mataram. Titik itu disebut black spot, karena di lokasi yang sama, lebih dari lima kali kecelakaan selama 2014. Hasil ploting ini akan menjadi rujukan kebijakan kepolisian ke depan untuk mengevaluasi keselamatan berkendara, demi menghindari jatuh korban lagi.

Ditemui usai melakukan ploting titik rawan dimaksud, Kanit Laka Sat Lantas Polres Mataram, Ipda Agus Pujianto, menyebut titik itu penyebarannya dari Ampenan sampai ke Sweta. Pemetaan itu dilakukan atas instruksi dari Direktorat Lalulintas Polda NTB. Sebab selama 2014, di sejumlah titik dimaksud, terjadi kecelakaan lebih dari lima kali, dengan korban jiwa luka berat sampai meninggal dunia.

Dihitungnya, mulai dari Sweta Kecamatan Sandubaya, black spot mulai dari simpang empat Jalan Sandubaya, sampai ke Gerimax, bahkan hingga ke Desa Keru Kecamatan Narmada Lombok Barat. Kemudian untuk titik di wilayah Cakra, tercatat ada tiga black spot, mulai dari Jalan AA Gede Ngurah, Jalan Sandubaya, juga Jalan Brawijaya. Di tiga ruas ini paling banyak terjadi kecelakaan. Sementara di wilayah pusat Kota Mataram, paling rawan biasanya di Jalan Sriwijaya, karena jalur ini ramai kendaraan karena terkenal dengan jalur “sibuk”. Sementara di wilayah Ampenan, biasanya kecelakaan tragis terjadi mulai dari simpang empat pasar Kebon Roek, menuju ke arah Jalan Adi Sucipto.

“Tadi kami baru saja selesai mengkur lebar jalan yang masuk katagori black spot itu,” kata Agus, tujuannya untuk mengukur lebar maksimal kendaraan yang melintas, dengan kapasitas jalan. Ini untuk mengetahui sejauhmana dukungan sarana akses jalan yang memadai ketika dilalui kendaraan. “Dari sini kan bisa kami tahu, apakah kecelakaan itu faktornya karena jalan sempit?

Nah kalau demikian, berarti yang harus diperbaiki adalah infrastruktur jalan,” papar Agus.

Tidak hanya soal jalan. Faktor human (manusia) juga menjadi pertimbangan. Karena banyak angka kecelakaan disumbang oleh pengendara yang tidak taat berlalu lintas. (ars)

(Suara NTB/ars)

PEMETAAN - Proses pemetaan titik rawan kecelakaan (Black spot) di jalur Sandubaya, oleh tim Sat Lantas Polres Mataram.

Dituntut 4 Tahun Penjara

Burhanuddin Sebut Dakwaan JPU Cacat Yuridis Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala kantor Aset Lombok Barat, Burhanuddin, S.Pd, M.Pd diancam diganjar hukuman 4 tahun penjara oleh penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Kemudian, pada agenda sidang agenda pledoi Rabu (11/3) kemarin, Burhanuddin menuding dakwaan itu kabur dan cacat yuridis.

(Suara NTB/yon)

DIBAKAR - Rumah milik warga yang dirusak dan bakar oleh warga karena diduga sebagai tempat menyimpan sapi hasil kejahatan.

Diduga Jadi Tempat Penitipan Sapi Curian

Rumah Matra Dibakar Massa Selong (Suara NTB) Gara-gara diduga dijadikan tempat menitip sapi curian, puluhan warga Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melakukan aksi perusakan dan membakar rumah milik Amaq Matra (40), warga Kampung Pelepok, Dusun Sukawangi Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Bahkan, kandang sapi dan sepeda motor milik korban dibakar warga.

Beruntung, situasi bisa dikendalikan oleh aparat keamanan yang datang ke lokasi dengan meredam massa untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan anarkis.

Sedangkan kasusnya sudah ditangani oleh Polres Lotim guna proses hukum dan pengembangan penyelidikan lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun oleh Suara NTB, Rabu (11/3), dirusak dan dibakarnya rumah korban bermula dari adanya kasus curat yang menimpa Amaq Suar (50) warga Kampung Bentek Dusun Pipi Desa Pendem Kecamatan Janapria, Loteng, Rabu (11/3) sekitar pukul 02.30 wita. Pelaku berhasil membawa dua

ekor sapi milik korban. Kemudian korban membuntuti jejak kaki sapi miliknya yang dicuri oleh pelaku sampai ke rumah korban yang di rusak dan bakar rumahnya tersebut. Sehingga pada pagi harinya korban memanggil warga Pendem untuk membantu mengambil sapi miliknya di rumah korban. Maka sapipun bisa diambil oleh pemiliknya yang berada di bangunan oven tembakau milik korban.

Begitu juga warga yang berada di sekitar rumah korban juga mengaku heran kenapa korban bisa melakukan perbuatan tersebut,sehingga membuat tetangganya merasa geram dengan tindakan yang dilakukan oleh korban karena sudah membuat onar dan nama kampungnya tercoreng. Tidak hanya itu, setelah berhasil mengambil sapinya, korban bersama wargapun tidak puas dan tidak mampu menahan amarahnya, sehingga dengan seketika warga langsung melakukan perusakan dan membakar rumah milik pelaku, sedangkan pelaku pada saat itu tidak berada di rumahnya. Bahkan dalam perusakan itu yang berhasil dibakar seperti pintu ru-

mah, kasur milik pelaku termasuk kandang sapi dan sepeda motor milik pelaku.

Namun beruntung, aparat cepat datang ke lokasi untuk mengamankan warga agar tidak melakukan aksi perusakan maupun main hakim sendiri dengan berusaha untuk memukul mundur warga yang melakukan perusakan tersebut, termasuk mengamankan pelaku untuk proses hukum dan pengembangan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Lotim melalui Kasubag Humas, AKP I Komang Samia saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima laporan mengenai adanya rumah milik warga di wilayah Desa Sukarara yang dirusak rumahnya oleh warga, karena diduga sebagai tempat penitipan sapi curian. sementara pemilik rumah saat ini sedang diminta keterangan oleh petugas, terkait dengan keberadaan sapi yang diduga hasil curian ditemukan di dalam oven miliknya, sehingga kasusnya sudah ditangani ole pihak kepolisian untuk proses hukum dan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. (yon)

Banleg Diminta Tidak Ajukan Raperda yang Telah Ada Perdanya Mataram (Suara NTB) Usulan Banleg (Badan Legislasi) DPRD Kota Mataram terhadap enam paket raperda, terganjal. Dari enam raperda yang diusulkan, masing-masing raperda tentang pengelolaan parkir, raperda tentang pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), Raperda tentang PKL, raperda tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, raperda tentang ketentraman dan ketertiban umum serta raperda tentang PAUD, tiga diantaranya dikritisi anggota Dewan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini dalam rapat pleno DPRD Kota Mataram, Rabu (11/3) meminta Banleg tidak mengusulkan raperda yang sudah diusulkan eksekutif. ‘’Supaya tidak tumpang tindih,’’ pintanya. Politisi Demokrat ini menyebutkan tiga raperda usulan Banleg

yang sebetulnya sudah ada Perdanya, adalah raperda pengelolaan parkir, raperda PKL dan raperda tentang ketentraman dan ketertiban umum. Mestinya, kata Zaini, inisiatif raperda pada hal-hal yang belum diatur.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memutuskan memberi kesempatan kepada Banleg untuk mentelaah Perda-perda yang sudah ada. ‘’Jangan sampai mandek di tengah jalan,’’ pintanya. Apakah raperda yang diusulkan itu betul-betul pas sesuai dengan harapan dan pertimbangannya. Atakah tidak sebaiknya mempertimbangkan raperda lain yang mungkin saja lebih urgen dibanding enam raperda yang diajukan Banleg kali ini.

Meskipun enam raperda yang diusulkan Banleg ini merupakan enam raperda

‘’warisan’’ Dewan periode terdahulu. Ditambah lagi tiga raperda diantaranya sudah ada perdanya. Sehingga arahnya harus jelas. Apakah addendum ataukan merombak total. Sehingga ada pembanding antara Perda yang ada dengan perubahan yang diinginkan.

Manakala sifat pengajuan raperda yang diusulkan Banleg adalah merubah atau mencabut perda yang ada sekarang, sepanjang sudah dilakukan telaahan. Tidak hanya itu, usulan lain juga muncul untuk mengubah judul raperda. Khusus raperda tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Usulan-usulan yang mengemuka dalam rapat pleno harus koordinasi dengan SKPD terkait tentang pentingnya melakukan perubahan terhadap tiga perda tersebut. (fit)

Burhanuddin yang kali ini dijerat dalam kasus dugaan gratifikasi penjualan aset Pemda Lobar, atau disebut tanah pecatu di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan. Dari penjualan aset itu, Burhanuddin disinyalir menerima suap Rp 870 juta. Atas perbuatannya itu, JPU Firman, SH dan Yustika, SH menjerat terdakwa dengan dakwaan menerima suap sesuai Pasal 11 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Selain tuntutan kurungan 4 tahun, terdakwa juga didenda membayar Rp 250 Juta subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam sidang siang kemarin, terdakwa melalui kuasa hukumnya Dr. Zarman Hadi, SH, MH menegaskan penerapan pasal cacat yuridis dan penerapan dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Zarman mengurai, dari sisi cacat secara yuridis, dalam dakwaan pertama JPU sangat bertentangan dengan uraian sebagaimana penjelasan pasal 11 UU Tipikor

tentang gratifikasi dimaksud.

“Ini setelah kami mencermati isi dakwaan JPU halaman 124 sampai 130, tidak sesuai dengan Pasal 11, sehingga kami menyimpulkan dakwaan JPU ini cacat,” tegas Zarman dalam pledoinya. Bahkan dia menyimpulkan JPU gagal paham, karena apa yang dimaksud dalam pasal 11, tidak bersesuaian dengan materi dakwaannya.

Sehingga dia meminta hakim menolak tuntutan JPU dan menerima pledoinya.

Sedangkan unsur menerima hadiah atau janji, dia mengaku tidak sependapat dengan JPU. Karena dalam keterangan sejumlah saksi, tidak ada yang menguatkan ada pemberian uang kepada terdakwa, atas penjualan tanah tersebut. Pembacaan pledoi oleh kuasa hukum terdakwa itu berlangsung sekitar satu jam. Sidang dipimpin ketua majelis Tri Hastono, SH, MH didampingi dua hakim ad hoc Fathur Rauzi, SH dan Moh. Idris Moh. Amin, SH. Sidang akan berlanjut pekan depan dengan agenda pembacaan replik oleh tim JPU. (ars)

(Suara NTB/ars)

PLEDOI - Burhanuddin, terdakwa kasus dugaan gratifikasi dalam penjualan aset tanah Jagaraga, saat mendengarkan kuasa hukumnya Zarman Hadi membacakan pledoi.

Pilkada Kota Mataram

Jumlah TPS Diprediksi Bertambah Mataram (Suara NTB) Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram yang dijadwalkan awal Desember mendatang diprediksi bertambah menjadi 700 unit. Sebelumnya pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 lalu, jumlah TPS hanya 662 unit. Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Drs. H.M. Ainul Asikin, M.Si, Rabu (11/3). “Sebanyak 700 TPS direncanakan untuk Pilkada nanti,” cetusnya.

Di wilayah mana saja TPS ini akan ditambah, Ainul mengatakan akan disesuaikan dengan jumlah pemilih di wilayah tersebut. “Kita akan lihat persebarannya dimana yang perlu ditambah jumlah TPS-nya,” ujarnya.

Rata-rata pemilih untuk

satu TPS disebutkan Ainul sekitar 800 pemilih.

Penambahan jumlah TPS ini juga termasuk TPS khusus yang disediakan pihaknya di tempat-tempat khusus seperti rumah sakit maupun lembaga pemasyarakatan (LP).

Namun untuk itu pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat apakah TPS khusus di rumah sakit akan bersifat TPS keliling atau TPS permanen. “Itu kita masih tunggu dan aturannya nanti tetap dari pusat,” imbuhnya.

Terkait tahapan Pilkada, Ainul mengatakan pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan KPU (PKPU) yang akan dikeluarkan KPU Pusat. KPU Pusat akan membuat tahapan jadwal penyelenggaraan Pilkada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. “Itu pedoman kita untuk membuat keputusan di daerah,” ujarnya.

Penyusunan PKPU ini menurutnya masih menunggu selesainya masa reses Anggota DPR RI. Karena aturan tersebut dibahas bersama pemerintah dan DPR RI sebelum diputuskan. Diperkirakan PKPU ini akan selesai dibahas dan disahkan pada bulan April mendatang.

Setelah PKPU terbit pada bulan April, diperkirakan tahapan Pilkada di Kota Mataram akan dimulai bulan Mei atau Juni. Menurut Ainul, persiapan tahapan Pilkada dilaksanakan selama delapan bulan dan waktunya tidak cukup jika dimulai pada bulan Mei mendatang.

“Pilkada rencananya Desember. Tanggal pastinya belum tapi dipekirakan tanggal 2-9 Desember. Pelantikan paling nanti bulan JanuariFebruari,” ujarnya. Sementara untuk pendaftaran calon diprediksi akan dibuka sekitar bulan Juni –Juli 2015. (ynt)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

Halaman 9

Pantai Pink Dapat Rp 52 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 52 miliar untuk memperbaiki akses jalan menuju Pantai Pink Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim). Jalan menuju pantai yang memiliki pasir warna pink itu akan mulai mulus pada tahun ini.

“Sekarang ada anggaran untuk akses jalan menuju Pantai Pink dari pemerintah pusat Rp 52 miliar. Sekarang dalam proses pengurusan izin kehutanan, juga proses rencana pelelangan,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM di Mataram, kemarin.

Ia mengatakan, pemerintah pusat mendukung pengembangan daerah-daerah wisata potensial yang ada di daerah ini. “Untuk kawasan wisata ini kita dukung, kita dorong dan kita percepat penanganan jalannya,” imbuhnya.

Panjang jalan menuju Pantai Pink yang rusak parah sekitar 7 km. Namun, kata Dwi, pemeirntah mengalokasikan angaran sebesar Rp 52 miliar itu untuk memperbaiki

akses jalan mulai dari Desa Sepapan menuju Pantai Pink sepanjang 24 km dengan lebar enam meter. ”Pokoknya akan mantap jalannya mulai tahun ini,” pungkasnya.

Waktu yang dibutuhkan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Pantai Pink sekitar 1,5 jam dengan kondisi jalan rusak seperti saat ini. Namun, jika kondisi jalan mulus, waktu yang dibutuhkan kurang dari satu jam. Kawasan Tanjung Ringgit yang di dalamnya Pantai Pink diharapkan menjadi kawasan perhatian investasi. Selanjutnya bisa diperjuangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). (nas)

Jazz Hijau, Promosi Kepedulian Lingkungan Lewat Musik Jakarta (Suara NTB) Musik dianggap sebagai bahasa universal yang tepat untuk menyampaikan berbagai pesan, salah satunya isu peduli lingkungan yang dikemas dalam album Jazz Hijau oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Menurut Staf Pengembangan Kreativitas Walhi Ferdinand Rachim, genre jazz sengaja dipilih untuk menyasar generasi muda khususnya kelas menengah ke atas. “Jazz itu tren untuk kaum muda kelas menengah, mereka trendsetter gaya hidup,” ujar Dinand di Jakarta, Selasa malam.

Dia berharap para generasi muda dapat menikmati musik dalam Jazz Hijau sekaligus menyerap makna dalam lirikliriknya. Kemudian, pesannya disebarkan ke orang terdekat sehingga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pun meningkat.

Album Jazz Hijau yang mengusung tema “Masih Ada Cinta Untuk Lingkungan” berisi 12 lagu yang melibatkan Bintang Indrianto sebagai music director. Para musisi yang berpartisipasi meliputi Denny Chasmala, Iqbal, Oele Pattiselanno, Bonita and the Hus Band, Margie Segers, Iwa K dan band punk Marjinal.

Selain musisi lokal, Jazz Hijau juga berkolaborasi dengan penyanyi jazz Belanda Heleen Van den Hombergh. Kampanye melalui seni musik bukanlah kali pertama bagi Walhi, lima tahun lalu lembaga tersebut juga pernah mengeluarkan album bertema lingkungan “Pulihkan Indonesia” dari berbagai genre musik. Seperti album sebelumnya, Jazz Hijau akan didistribusikan secara online. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

MARJINAL - (dari kiri) Mike dari band punk Marjinal, penyanyi jazz Margie Segers, Staf Pengembangan Kreativitas WALHI Ferdinand Rachim, Gideon Momongan dan penyanyi jazz Bonita usai konferensi pers tentang album Jazz Hijau WALHI di Jakarta.

Lewat Lagu

Marjinal Serukan Jangan Pasrah Hadapi Bencana Jakarta (Suara NTB) Lewat lagu “Banjir Lagi”, Mike dari band punk Marjinal berpesan agar masyarakat Indonesia tidak pasrah dengan bencana lingkungan yang terjadi berulang-ulang.

Pria bernama lengkap Mikail Israfil itu menuturkan, bencana seperti banjir atau asap dari kebakaran hutan telah terjadi berkali-kali membuat sebagian masyarakat ter-

biasa dan menjadi maklum.

“Berbagai bencana yang berulang ironisnya dianggap jadi musim, bukan kebobrokan struktural yang harus dipertanyakan,” kata pria bertato itu di Jakarta, Selasa malam (10/3).

“Mereka hanya menerima saja. Kita harus berbuat sesuatu dan bergerak,” katanya tentang lagu “Banjir Lagi” dalam album kompilasi “Pu-

lihkan Indonesia” dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Mengkampanyekan kesadaran menjaga lingkungan hidup melalui musik merupakan alternatif untuk menggerakkan hati masyarakat, tambah Mike.

Saat cara konvensional yang sudah dilakukan berulang kali hanya membuahkan hasil yang itu-itu saja, maka

cara baru patut dicoba menurut Mike, yang menyebut strategi pendekatan lewat musik cocok untuk masyarakat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia itu suka musik dan nonton film.

Jadi aspirasi teman-teman akan lebih menarik bila disampaikan lewat musik,” katanya.

WALHI telah memproduksi album kedua yang men-

gusung genre jazz. Album Jazz Hijau bertema “Masih Ada Cinta Untuk Lingkungan” berisi 12 lagu yang melibatkan Bintang Indrianto sebagai music director.

Para musisi yang berpartisipasi meliputi Denny Chasmala, Iqbal, Oele Pattiselanno, Bonita and the Hus Band, Margie Segers, Iwa K, serta penyanyi jazz Belanda Heleen Van den Hombergh. (ant/bali post)

Tim Burton Siapkan ”Dumbo” Jakarta (Suara NTB) Sutradara Tim Burton akan membuat versi hidup, live-action, dari kartun Disney “Dumbo”. LA Times mengatakan dalam film yang bercerita tentang gajah kecil bernama DUmbo itu, Burton akan bekerja dengan penulis naskah “Transformer” Ehren Kruger.

Pembuatan ulang film yang keluar tahun 1941 ini masih berada di tahap awal dan belum ada tanggal keluar.

Diduga film tersebut akan melibatkan aktor sungguhan dan teknologi Computer Generated Imagery (CGI).

Burton terkenal dengan

gayanya yang gelap. Ia pernah membuat versi live-action dari cerita klasik “Alice In Wonderland”. Beberapa tahun belakangan Burton membuat “Dark Shadows”, “Frankenweenie” dan “Big Eyes”.

Film Burton yang akan beredar berikutnya adalah “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” yang diangkat dari novel fantasi karya Ransom Riggs.

“Dumbo” akan menjadi liveaction berikutnya keluaran Disney setelah “Alice”, “Maleficent”, “Cinderella” dan juga yang belum keluar “Jungle Book” dan “Beauty and The Beast”. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KOLABORASI - Penari Indonesia dan India berkolaborasi dalam sendratari Ramayana di Candi Prambanan, Yogyakarta.

Jeremy Clarkson

(Suara NTB/ist)

London BBC mengatakan Selasa waktu setempat telah menskorsing Jeremy Clarkson, presenter acara populer di dunia ‘Top Gear’ setelah berkelahi dengan salah seorang produser BBC. “Menyusul pertengkaran dengan seorang produser BBC, Jeremy Clarkson telah diskorsing sambil menunggu investigasi,” kata BBC seperti dikutip Reuters. “Tak ada orang lainnya yang diskorsing.” BBC mengatakan tayangan khusus kendaraan itu tidak akan disiarkan Minggu nanti.

“Top Gear” disebut Guinness World Records sebagai acara televisi faktual yang paling banyak ditonton di dunia di mana berbagai episodenya ditayangkan di lebih dari 200 negara dan wilayah. Di masa lalu Clarkson (54) sempat dicela BBC dan disidangkan karena kontroversi pada beberapa kesempatan selama bersama tayangan bergaya majalah itu.

BBC tidak mengungkapkan lebih jauh masalah itu, sedangkan Clarkson belum bisa dikontak, demikian Reuters. (ant/bali post)

Magelang (Suara NTB) Para penari India akan tampil dalam pementasan budaya “Phoolon Ki Holi” di Open Air Theater Ramayana Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 13 Maret 2015.

Direktur Operasi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Retno Hardiasiwi, di Magelang, Rabu, mengatakan budaya India akan diperkenalkan dalam acara yang digelar

bekerja sama dengan Kedutaan Besar India itu.

“Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan India kepada masyarakat Indonesia serta memberikan nilai edukasi kepada masyarakat yang berbasis pada kebudayaan dan pariwisata, khususnya dalam hal budaya dan seni,” katanya.

Ia menuturkan tarian ritual disertai taburan bunga sebagai persembahan kepada

para dewa, Phoolon Ki Holi, akan menjadi puncak pementasan yang diawali dengan Tarian Mayur Nritya (Tari Merak) dan Tarian Pethilan Ramayana Prambanan.

Rangkaian pementasan Indian Folk Dance Group “Phoolon Ki Holi” akan berlangsung pukul 19.30 hingga 21.30 WIB. Tiket pertunjukan dijual dengan harga Rp75.000 untuk umum dan Rp50.000 untuk pelajar. (ant/bali post)

Tim Burton

(Suara NTB/ist)

Penari India akan Tampil di Teater Prambanan Presenter ”Top Gear” Jeremy Clarkson Diskorsing

Sarah Brightman Siapkan Pertunjukan di Antariksa London Setelah melejit dengan lagu hit “I Lost My Heart to a Starship Trooper” dan meraih sukses global lewat “Phantom of the Opera”, penyanyi soprano Inggris, Sarah Brightman, sedang mempersiapkan pertunjukan unik: konser langsung dari antariksa.

Brightman (54) akan menjadi turis antariksa kedelapan, dan penyanyi profesional pertama yang melakukan perjalanan bersama dua anggota tim menuju Stasiun Antariksa Internasional (International Space Station/ISS) dalam roket antariksa Soyuz yang akan meluncur dari Baikonur di Kazakhstan pada 1 September. Dia akan menghabiskan 10 hari mengorbit Bumi.

“Saya tidak bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat kuat bagi saya,” kata Brightman dalam konferensi pers tentang perjalanannya, Selasa (10/3). “Saya sangat bersemangat dan seperti yang sudah saya katakan, kadangkadang terhanyut, tapi saya menemukan hal-hal semacam itu tentang diri saya.”

Dia terinspirasi melakukan perjalanan ke antariksa ketika melihat pendaratan pertama ke bulan di televisi tahun 1969 dan mengatakan sejak itu dia memupuk ambisi menuju ke sana. Media Inggris melaporkan Brightman

membayar 35 juta pound (53 juta dolar AS) untuk perjalanan itu. Namun Brightman mengatakan bahwa untuk alasan kontrak dia tidak bisa mengungkap biayanya.

Penyanyi itu menjalani penilaian penyesuaian diri dengan perjalanan antariksa di Star City di luar Moscow pada Juli 2012, dan sejak itu menjalani rejim pelatihan melelahkan. Dia berencana membawakan sebuah lagu dari stasiun antariksa dengan iringan sebuah orkestra di Bumi, namun belum memilih lagunya.

Brightman sedang mengerjakannya bersama bekas suaminya Andrew Lloyd Webber, komponis sejumlah pertunjukan termasuk “Phantom of the Opera” yang menjadikan Brightman sebagai bintang global. “Saya ingin menemukan sesuatu yang indah dan sederhana dalam pesannya, dan tidak terlalu rumit untuk dinyanyikan,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters. “Karena kerumitan ini saya tidak ingin menjanjikan terlalu banyak,” tambahnya.

“Berkeringat Dalam Kostum” Astronot Kanada Chris Hadfield merekam lagu-lagu selama bertugas di antariksa, termasuk lagu David Bowie berjudul “Space Oddity” yang ditonton jutaan orang di Bumi, tapi Brightman akan menjadi mu-

(Suara NTB/ist)

KONSER - Sarah Brightman saat tampil dalam sebuah konser di Tiongkok tahun 2007. sisi profesional pertama yang merekamnya di antariksa.

“Saya menemukan banyak hal paralel antara latihan yang saya lakukan dan saya lakukan sebagai penampil,” katanya.

“Ketika kau menjadi seorang penampil kau melakukan perjalanan keliling bertahuntahun, pergi ke tempat-tempat pertunjukan berbeda, negara berbeda... Kau harus membuat

keputusan cepat, kau harus berpikir mandiri, kau sering kali berkeringat dalam balutan kostum-kostum.”

Brightman yang mulai tenar tahun 1978 sebagai anggota rombongan penari Hot Gossip dengan hit “I Lost My Heart to a Starship Trooper”. Tahun 1980an, Brightman muncul dalam”Cats”, drama musikal populer Lloyd Webber, yang kemudian menikahinya.

Karirnya mencapai bintang ketika dia menjadi pemeran utama dalam “Phantom”, yang menjadi pemecah rekor box office. Brightman dan Lloyd Webber bercerai bertahun-tahun kemudian dan dia bersolo karir. Brightman sudah menjual 30 juta CD dan DVD selama karirnya, menjadikannya sebagai penyanyi soprano berpenghasilan terbesar menurut humasnya. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Waspadai Kejahatan Seksual pada Anak KETUA Yayasan Lembaga PAUD Terpadu Buah Hati Insani NTB Dr. Hj. Warni Juwita M.Pd, menyebut NTB saat ini berada pada posisi darurat kejahatan seksual anak. Untuk itu, anak-anak sebagai penerus generasi harus dipersiapkan sejak dini guna menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang senantiasa terus berubah.

Menurutnya, kejahatan seksual yang melibatkan (Suara NTB/dys) anak-anak merupakan fakta Hj. Warni Juwita serius yang harus disikapi semua pihak. Trend tersebut sangat berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Jika dulu para pelaku dan korban kejahatan seksual terdiri dari orang dewasa, tapi saat ini, fakta itu bergeser ke anak-anak yang tidak hanya menjadi korban, namun juga sebagai pelaku.

“Tentu ini sangat mengkhawatirkan kita semua, NTB sudah sangat darurat kejahatan seksual terhadap anak. Emergency banget dah pokoknya,” terang Warni pada Suara NTB, Rabu (11/3).

Wakil Ketua Korwil ICMI NTB ini mengaku membasmi kejahatan seksual terhadap anak membutuhkan waktu yang tidak singkat. Harus dipersiapkan sejak dini lewat berbagai cara baik melalui pendidikan formal, pendidikan orang tua dan masyarakat.

Selain itu, Warni menyebut hal lain yang tambah memperparah kondisi itu di NTB saat ini yaitu tingkat pernikahan usia dini yang masih tinggi. Kondisi itu memiliki korelasi dengan tingginya angka kejahatan seksual yang melibatkan anakanak. “Tingkat kedewasaan usia pernikahan berpengaruh terhadap kejahatan seksual melibatkan anak,” ujarnya.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya pendewasaan usia pernikahan terhadap seluruh lapisan masyarakat NTB. Tentu usaha itu membutuhkan waktu agar masyarakat memiliki kesadaran pentingnya kedewasaan usia sebelum menikah.

Lebih jauh pengajar pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) IAIN Mataram ini mengutarakan jika saat ini ada pihak-pihak yang tengah berupaya secara sistematis melakukan upaya demoralisasi terhadap generasi muda.

Demoralisasi itu misalnya ingin merubah orientasi seks generasi muda dari penyuka lain jenis ke penyuka sesama jenis.

“Ada anak-anak SMP yang belajar seks pada ibu-ibu yang umurnya 50 tahun. Ada usaha untuk merubah perilaku seks, merubah selera seks ke sesama jenis. Fenomena itu ada sekarang ini di NTB,” klaimnya.

Salah satu penyebab selain kontrol orang tua dan masyarakat yang kurang adalah pengunaan teknologi yang terlalu bebas terhadap anak. Penggunaan teknologi terhadap anak lanjut Warni harus tetap diawasi dan dibatasi penggunaannya terhadap anak. (dys)

POS Belum Turun

Panitia UN di Mataram Belum Dibentuk Mataram (Suara NTB) Prosedur Standar Operasional (POS) yang mengatur pelaksanaan ujian nasional (UN) 2015 hingga kini belum juga diterima Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram. Bahkan pembentukan Panitia UN pun belum dilakukan, karena harus mengacu pada POS. Sementara draf yang di-download di website Dinas Dikpora NTB tidak bisa dijadikan acuan.

Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram H. Isin, meng(Suara NTB/rai) harapkan POS yang menjadi peH. Isin tunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) UN segera diturunkan ke daerah agar dinas di daerah bisa segera membentuk panitia UN. Pihaknya masih menunggu POS untuk membentuk panitia pelaksana.

Sementara Draf yang sudah disebarkan, menurutnya tidak bisa dijadikan acuan atau pedoman. Bahkan Jadwal UN yang tertera di draf belum bisa dikatakan pasti dan belum bisa dikatakan tidak pasti. “Kepastian pelaksanaan UN saya tidak bisa katakan pasti, tidak bisa juga katakan tidak pasti,” terangnya.

Di sisi lain, pihak Dinas Dikpora percaya diri, telatnya turun POS menurutnya tidak akan berdampak pada persiapan teknis pelaksanaan UN. Sebab draf yang tersebar di berbagai sekolah cukup memberi gambaran terkait pelaksanan UN nantinya. Draf juga bisa dijadikan ancang-ancang pelaksanaan. “Hanya saja draf itu tidak berani kami jadikan pedoman,” katanya.

Sementara terkait peserta UN, berdasarkan DNS (Data Nominasi Sementara) Dinas Dikpora Kota Mataram, calon peserta UN, sebanyak 22.598 siswa dari Sekolah Dasar hingga SLTA di Kota Mataram yang akan ikut ujian nasional. Rinciannya, SD sebanyak 7.759, SMP dan MTs sebanyak 7.775 siswa, SMA, SMK dan MA sebanyak 7.064 siswa.

Untuk itu, Dinas Dikpora Kota Mataram mengimbau, semua sekolah tetap gencar mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi UN dengan baik dan lancar. (rai)

(Suara NTB/yon)

TERGENANG AIR - Situasi SDN 3 Sugian Kecamatan Sambelia yang tergenang air. Kondisi ini menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah itu diliburkan untuk sementara waktu.

Sekolah Tergenang Air

Kegiatan Belajar Mengajar di SDN 3 Sugian Diliburkan Selong (Suara NTB) – Ratusan siswa SDN 3 Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa diliburkan, karena semua ruangan, baik ruang guru maupun ruang kelas sekolah mereka tergenang air. Padahal, pada hari Rabu (11/3) siswa di SDN 3 Sugian itu sedang melaksanakan mid semester. Akibat dari musibah itu, kegiatan mid semester yang dilaksanakan SDN 3 Sugian terpaksa ditunda, karena kondisi kelas yang tidak memungkinkan untuk belajar.

Kepada Suara NTB, Kepala SDN 3 Sugian Kecamatan Sambelia, Jueni, S.Pd, menjelaskan, genangan air yang

melanda sekolahnya itu merupakan bukanlah pertama yang ia alami. Genangan air, ujarnya sudah menjadi per-

soalan tahunan yang dihadapi ketika musim hujan datang.

Dijelaskannya, penyebab genangan air itu terjadi sejak

Sabtu lalu saat hujan deras melanda wilayah itu. Selain itu, posisi sekolah yang lebih rendah dari sawah yang tepat berada di depan sekolah juga ikut andil merendam sekolah, karena sebagian air merupakan air kiriman dari sawah, sehingga menyebabkan genangan air hingga setengah meter lebih.

Sedangkan Camat Sambelia, H. Bukhari, SH, yang langsung turun ke lapangan, mengungkapkan, genangan air

yang terjadi akibat rendahnya posisi sekolah dibandingkan sawah yang ada di dekatnya.

Selain itu, tidak ada saluran irigasi membuat limpahan air sawah merendam sekolah.

“Kami akan melaporkan kepada pemerintah daerah terhadap masalah yang menimpa SDN 3 Sugian ini agar mendapatkan perhatian yang serius, sehingga siswa tidak terganggu proses belajarnya,” terangnya. (yon)

SDN 47 Ampenan Desain Perpustakaan Target Lulus UN 100 Persen SMPN 1 Gerung Bentuk Sesuai Kehidupan Masyarakat Tim Penilaian Mutu

Mataram (Suara NTB) SDN 47 Ampenan yang berada di jalan lingkar selatan berusaha menyesuaikan tempat belajar sesuai dengan latar belakang siswa. Sebagai contoh, masyarakat yang berada di lingkar selatan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, maka SDN 47 Ampenan mendesain perpustakaan bernuansa laut.

Kepala SDN 47 Ampenan Drs. H. Rahman menjelaskan, kehidupan masyarakat pinggiran kesehariannya, mendominasi pekerjaan sebagai nelayan. Rutinitas ini menurutnya, akan berdampak terhadap mindset anak dan pikiran anak tentunya mengarah pada kehidupan suasana laut sesuai dengan kesehariannya yang diamati.

Untuk menarik minat baca siswa, pihaknya mendesain ruangan perpustakaan sekolah disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Ampenan. “Desain ini cukup menarik minat baca siswa,” tuturnya pada Suara NTB, Rabu (11/3).

Menurutnya, banyak cara dilakukan untuk menarik minat baca siswa. Misalkan dengan mendesain ruangan menyerupai suasana pegunungan, kutub es dan ada yang nuansa kehidupan bawah laut. Semuanya tergantung cara pandang dan ide kreatif orang membaca situasi yang berkembang.

Sementara buku-buku dikatakan oleh H. Rahman, sudah cukup menunjang. Terdapat ribuan judul buku dengan berbagai macam jenis. Namun sebagai sekolah yang ingin mengembangkan kualitas pembelajaran, buku lebih mendominasi mata pelajaran

Suara NTB/rai)

DESAIN KHUSUS - Ruangan perpustakaan SDN 47 Ampenan yang didesain dengan nuansa kehidupan bawah laut. terkait tentunya. Selain itu ada juga menampung bukubuku fiksi dan non-fiksi sebagai hiburan tambahan untuk siswa. “Sejauh ini kami masih menampung 2.000 ribu judul buku, dan cukup menunjang,” terangnya.

Ditambahkan, sekolah yang terletak lebih kurang 30 meter dari bibir pantai berusaha mengukur minat baca siswa, pihaknya melihat dari banyaknya siswa yang berkunjung dan meminjam buku. Siapa yang banyak berkunjung dan meminjam itu yang dinilai minat bacanya paling tinggi. Selain itu, pihaknya akan memberikan re-

ward untuk siswa yang dinilainya banyak berkunjung.

“Setiap Senin juga kami kasih hadiah,” tambahnya.

Keberadaan perpustakaan yang didesain khusus sesuai dengan dinamika sosial masyarakat setempat, diharapkan mampu menerobos masalah kemalasan siswa. Bahkan pihaknya akan menambah taman baca khusus, karena ruangan yang ada dinilai belum cukup untuk menampung. Oleh karena yang demikian, pihaknya mengharapkan kerja sama pihak-pihak terkait dalam memajukan bersama sekolah pinggiran itu. (rai)

Giri Menang (Suara NTB) Agar pelaksanaan ujian nasional (UN) berjalan lancar dan sukses serta mendapatkan hasil positif, pihak SMPN 1 Gerung Lombok Barat (Lobar) membentuk tim penilaian mutu sekolah. Tim dibentuk secara khusus setiap tahun jelang pelaksanaan UN dan berasal dari unsur guru.

Kepala SMPN 1 Gerung H. Junaidi, M.Pd, mengaku salah satu tugas dari tim yakni melaksanakan jadwal pengayaan materi dan pematangan materi seluruh mata pelajaran yang masuk dalam UN. Selain itu, tim penilaian mutu sekolah telah membuat jadwal penambahan jam belajar siswa usai pulang sekolah dari hari Senin sampai Kamis. Akibatnya, konsekuensi dari penambahan jadwal belajar itu, terpaksa para siswa peserta UN pulang lebih telat dari jadwal biasanya.

“Penambahan jam belajar mulai dari pukul 14.00 sampai selesai. Jadwal pulang mereka jadi terlambat,” ujarnya pada Suara NTB belum lama ini.

Dipilihnya jadwal penambahan jam belajar khusus materi pelajaran UN usai pulang sekolah, disebabkan jika dijadwalkan pada sore hari, ratarata siswa tidak balik ke sekolah. Oleh sebab itu, jadwal pemberian materi tambahan oleh para guru dilaksanakan persis usai pulang sekolah.

Selain itu, tim penilaian mutu sekolah juga bertugas merancang jadwal pelaksanaan try out sekolah. Direncanakan, try out berlangsung sebanyak empat kali, masing-masing terdiri dari tiga kali secara mandiri oleh sekolah dan satu

(Suara NTB/dys)

H. Junaidi kali dari dinas.

“Try out ini juga bertujuan untuk memetakan kondisi anak, nantinya jika didapatkan hasil pemetaan diberikan perlakuan terhadap anak. Apakah ada anak yang kurang dan lain sebagainya,” jelas Junaidi.

Hasil try out tersebut selanjutnya diberitahukan kepada wali murid dengan tujuan agar orang tua murid mengetahui kondisi anak-anak mereka jelang UN. Harapannya wali murid dapat bersama-sama melakukan tugas pengontrolan terhadap anak saat di rumah. Karena pendidikan pada hakikatnya merupakan tugas bersama antara sekolah, orang tua dan masyarakat.

Menurutnya, peran orang tua sangat penting jelang UN. Mereka bisa memotivasi anak-anak mereka, memberikan dukungan secara moral dan lain sebagainya.

Tahun ini, jumlah peserta UN di SMPN 1 Gerung mencapai 308 peserta. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 320 peserta. (dys)

Bangun Karakter Anak Melalui Lomba Mataram (Suara NTB) Sekitar 500 siswa dari seluruh lembaga PAUD di Kota Mataram mengikuti berbagai lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun yang ke 2 PAUD Terpadu Buah Hati Insani, Rabu (11/3). Adapun jenis lomba yang diikuti di antaranya lomba mewarnai, lomba menghafal surat-surat pendek, lomba fashion show busana muslim, lomba merangkak dan lomba asmaul husna.

Kepada Suara NTB, Ketua Yayasan Lembaga PAUD Terpadu Buah Hati Insani Dr. Hj. Warni Juwita, M.Pd, mengaku berbagai lomba yang diikuti anak-anak tidak hanya menjadi arena bermain yang efektif bagi anak. Tapi juga dapat menjadi arena yang

sangat tepat untuk membangun karakter anak. Melalui lomba itu juga, berbagai potensi yang dimiliki oleh anak dapat terpetakan dan tersalurkan dengan baik.

Lebih jauh akademisi IAIN Mataram ini juga mengaku jika kewajiban para orang tua yang paling mendasar adalah memenuhi hak dan kebutuhan anak-anak. Termasuk juga yang tidak kalah penting mempersiapkan mental dan akhlak anak agar memiliki karakter yang baik.

Selain menyasar para siswa PAUD, perempuan yang juga Ketua Wanita Islam NTB ini menjelaskan, pada kesempatan tersebut juga digelar lomba kepada para pendidik dan orang tua murid. Seperti

lomba mengajar, lomba cipta lagu Bahasa Sasak, lomba puisi, dan lomba foto ibu dan anak.Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauhmana guru menguasai teknik dalam proses belajar mengajar.

“Rangkaian peringatan HUT lainnya yaitu kami juga menggelar baksos, pembagian kursi roda kepada anak-anak cacat, dan pembagian bingkisan kepada lansia dan anak yatim,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PAUD Terpadu Buah Hati Insani Asmah S.Pd mengklaim jika kegiatan seperti ini dapat mengaktifkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Untuk itu, kedepan lomba-lomba di setiap peringatan hari ulang tahun PAUD akan diperbanyak. (dys)

(Suara NTB/dys)

LOMBA - Siswa salah satu PAUD di Mataram sedang serius mengikuti lomba mewarnai yang digelar di Mataram, Rabu (11/3).

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

Dicemooh Fans Sendiri

Turnamen Futsal Antar Pelajar

”Big Match” Tersaji Hari Ini

Ancelotti Akui Madrid Main Buruk Madrid Carlo Ancelotti mengakui timnya bermain buruk dan layak dicemooh. Madrid dianggap sulit melangkah lebih jauh di ajang Liga Champions jika bermain seperti saat dikalahkan Schalke 3-4 Rabu dini hari kemarin.

Los Blancos mencapai perempatfinal kompetisi klub elit Eropa tanpa kebanggaan setelah dikalahkan di kandang 3-4 oleh klub berjuluk Royal Blues. “Reaksi fans setelah peluit akhir normal. Kami bermain buruk sehingga layak dicemooh,” kataAncelotti kepada Teledeporte, Rabu.

“Kami tidak akan melangkah terlalu jauh pada Liga Champions jika kami bermain seperti ini,” kata mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu.

“Tidak banyak yang bisa diungkapkan tentang permainan ini. Pertandingan tidak berjalan sesuai yang diharapkan,” keluh Ancelotti.

“Buruknya permainan kami sangat sulit untuk menjelaskan karena kami kurang dalam semua aspek. Modric bermain dengan baik dan nya(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Turnamen Futsal Antar Pelajar Gubernur NTB Cup segera memasuki babak delapan besar. Di babak ini akan tersaji pertandingan big match antara SMKN 2 Mataram melawan SMAN 2 Mataram di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (12/3) pukul 14.00 wita hari ini.

Pertemuan kedua tim ini diakui sebagai pertandingan big match turnamen futsal antar pelajar Gubernur NTB Cup karena kedua tim ini merupakan tim perkasa, sama-sama memiliki catatan pertandingan yang bagus. Mereka pernah menjuarai turnamen futsal pelajar se-Pulau Lombok. Dan pertemuan kedua tim ini sangat ditunggu-tunggu karena sama-sama pernah menjuarai beberapa turnamen pelajar di NTB. Perlu diketahui tim SMKN 2 Mataram yang dimanajeri Fathul Mubin ini merupakan juara turnamen futsal antar pelajar yang digelar Asosiasi Futsal Daerah (AFD) NTB tahun 2014 lalu. Sementara itu tim SMAN 2 Mataram A yang dimanajeri Wahyu merupakan juara turnamen futsal Presma U-18 yang berlangsung di Mataram, Januari 2014 lalu.

Kedua tim ini telah melewati tiga pertandingan dengan kemenangan yang memuaskan di turnamen ini. Terakhir tim SMKN 2 Mataram mengalahkan tim SMAN 1 Mataram dengan kemenangan yang meyakinkan yakni 8-2. Sementara SMAN 2 Mataram A mengalahkan SMAN 1 Terara 4-2 di penyisihan Pool B. Manajer tim SMAN 2 Mataram, Wahyu yang ditemui Suara NTB, di Mataram, Rabu (11/3) kemarin mengatakan pertemuan tim SMAN 2 Mataram dengan SMKN2 Mataram bukan hal yang baru. Namun kedua tim pernah bertemu di beberapa turnamen pelajar yang digelar di NTB. “Tim SMAN 2 dengan SMKN 2 sebenarnya sudah pernah ketemu di beberapa turnamen. Kadang kita kalah dan kadang menang,” ucap Wahyu.

Meski demikian Wahyu menegaskan tim SMAN 2 Mataram siap mengalahkan tim SMKN 2 Mataram. Dia pun telah menyiapkan materi pemain untuk menghentikan langkah SMKN 2 Mataram di turnamen tersebut. SMAN 2 Mataram menurunkan dua tim di turnamen tersebut, yakni tim SMAN 2 Mataram A dan SMAN 2 Mataram B. Namun diingatkannya bahwa para pemain tim SMAN 2 Mataram A yang akan bertemu SMKN 2 Mataram nanti diisi oleh sejumlah pemain senior dan berpengalaman. Dan dia yakin anak asuhnya bisa mengalahkan tim lawan. “Target kita masuk final, itu artinya kita harus menang,” tegasnya.

Ditempat terpisah Pelatih SMKN 2 Mataram, Fathul Mubin mengaku tak ingin kalah saing. Guru olahraga SMKN 2 Kota Mataram sudah melakukan perbaikan serta menyiapkan strategi khusus untuk menumbangkan tim SMAN 2 Mataram. Salah satu yang dibenahi dari timnya saat ini adalah memotifasi atletnya agar tetap disiplin dalam pertahanan dan menyiapkan metal tanding dengan baik.

“Kualitas pertandindingan kemungkinan sama, namun saya akan membenahi mental anak-anak agar bisa bermain lepas dan memenangkan pertandingan,” terangnya. (fan)

SMAN 6 Mataram Menang Adu Penalti Mataram (Suara NTB) Tim SMAN 6 Mataram melenggang ke babak delapan besar setalah mememenangi drama adu penalti 3-2 melawan SMAN 2 Mataram B, di babak 16 besar Turnamen Antar Pelajar Gubernur NTB Cup di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (11/3) kemarin.

Tiga gol disumbangkan SMAN 6 Mataram lewat Filza dua gol dan satu golnya lagi dari M. Ramdani, sementara dua gol dari tim SMAN 2 Mataram B dicetak oleh Bages dan Sopian. Wasit utama pertandingan, Ari harus mengakhiri pertandingan kedua tim itu dengan adu penalti karena hasil skor pertandingan kedua tim yang dilangsungkan selama 2x 15 menit itu berakhir imbang 1-1.

Dalam drama adu penalti itu wasit meminta kedua tim untuk menurunkan masing-masing 5 pemain untuk melaksanakan eksekusi penalti. Hasil penalti itu dimenangkan oleh tim SMAN 6 Mataram dengan skor 3-2. Kemenangan ini membawa tim SMAN 6 ke babak delapan besar dan akan melawan tim tim SMAN 1 Sikur, Kamis (12/3) hari ini.

Di laga sebelumnya SMAN 1 Sikur unggul 4-2 atas SMAN 1 Selong di babak 16 besar yang berlangsung di lapangan yang sama, Rabu (11/3). Empat gol itu dihasilkan lewat Farid dua gol, Bayu dan Rifki masing-masing satu gol. Sementara gol balasan dari tim SMAN 1 Selong disumbangkan Ahmad Aji. Hasil kemenangan itu membawa tim SMAN 1 Sikur maju ke babak delapan besar dan akan melawan tim SMAN 6 Mataram.

Sementara itu hasil pertandingan lainnya, tim SMAN 5 Mataram unggul 3-1 atas SMAN 7 Mataram. Tiga gol SMAN 5 Mataram disarangkan Rifki, Abror dan Yusron.

Sementara satu gol dari tim SMAN 7 Mataram disumbangkan Rizki P. Kemenangan ini juga membawa tim SMAN 5 Mataram maju ke delapan besar dan akan melawan SMAN 1 Gunung Sari. SMAN 1 Gunung Sari melaju ke delapan besar karena berhasil menumbangkan tim SMAN 3 Mataram dengan kemenangan 5-1. (fan)

Huntelaar.

“Kami memainkan pertandingan yang bagus. Sebuah penampilan yang hebat. Kami mencetak empat gol. Tapi perasaan kami campur aduk malam ini. Namun, masa depan kita terlihat baik,” kata Di Matteo kepada ESPN, Rabu.

“Sayangnya kami kebobolan sebelum babak pertama.

Tembakan kami membentur mistar gawang pada leg pertama, dan terulang lagi hari ini,” kata mantan pelatih Chelsea itu.

Kapten Schalke Howedes pun menambahkan timnya tidak terganggu oleh faktor pendukung tim tuan rumah.

Howedes juga memuji rekan satu timnya yang telah tampil maksimal melawan Madrid.

“Saya tidak punya kekuatan mencetak gol, tapi kami pantas mencetak gol. Kami bermain luar biasa,” kata Howedes. (ant/bali post)

FRUSTRASI – Cristiano Ronaldo memperlihatkan rasa frustrasinya saat Madrid dikalahkan Schalke 3-4 di babak 16 besar Liga Champions Rabu dini hari kemarin. Meski kalah, Madrid tetap melaju karena unggul secara aggregat.

Modric : Yang Penting Lolos Madrid Gelandang Real Madrid Luka Modric mengatakan meskipun kalah di kandang oleh Schalke pada leg kedua namun yang terpenting Los Blancos tetap lolos ke babak delapan besar Liga Champions Eropa.

Gelandang Kroasia yang baru pulih dari cedera hamstring sejak November 2014 itu bermain sebagai pengganti Sami Kheidira kala Los Blancos ditekuk 3-4 oleh Schalke pada leg kedua 16 besar Liga Champions.

Kendati kalah, Madrid tetap melaju ke delapan besar kompetisi klub elit Eropa kare-

na menang agregat 5-4 dan Modric yakin kekalahan Madrid merupakan bagian dari sebuah proses.

“Bagi kami yang penting lolos ke babak selanjutnya, kadang-kadang kami harus menderita (kekalahan) dan hal ini akan membuat kami lebih kuat,” katanya Modric kepada Football Espana, Rabu. “Kami harus kembali ke bermain seperti pada awal musim,” kata pemain timnas Kroasia itu.

“Kami memiliki banyak pemain berkualitas dan saya pikir kami akan melihat Real Madrid yang lebih baik pada pertandingan berikutnya,” ujar Modric. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

PENALTI - Pemain SMAN 6 Mataram mengambil penalti ke gawang SMAN 2 Mataram B di laga babak 16 besar Turnamen Futsal Antar Pelajar di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (11/3) kemarin.

man selama setengah jam,” katanya.

“Namun saya masih percaya pada skuat saya karena mereka telah memenangkan semua yang mereka bisa, jadi saya masih meletakkan kepercayaan untuk mereka,” tegasnya.

Pelatih Schalke Roberto Di Matteo mengungkapkan perasaannya yang “campur aduk” saat timnya menang 4-3 di Bernabeu namun kalah agregat 5-4 sehingga harus angkat koper dari Liga Champions.

Schalke memang kalah 0-2 pada leg pertama di Gelsenkirchen, namun harapan tim asuhan Di Matteo membumbung tinggi ketika bermain baik di Madrid hingga berhasil menang 4-3. Gol The Blues dari Jerman itu dicetak Christian Fuchs, Leroy Sane, dan sepasang lagi dari Klaas-Jan

AFC Cup 2015

Persib Curi Satu Poin di Myanmar Jakarta (Suara NTB) Tim Persib Bandung harus puas dengan skor imbang 1-1 saat bertandang di Stadion Youth Training Center Yangon Myanmar melawan tim Ayeyawady dalam laga lanjutan AFC Cup 2015, Rabu.

Tim Maung Bandung kecolongan satu gol pada babak kedua setelah unggul satu gol oleh Atep pada babak pertama. Pemain asing Ayeyawady asal Kolombia Edison Fonseca mampu merebut bola dari Hariono pada menit ke-57 dan mengarahkan serangan ke gawang Made Wirawan.

Bola pemain Ayeyawady bernomor punggung 11 itu menembus pojok kanan atas gawang Persib sekaligus menyeimbangkan kedudukan atas tim asuhan Djadjang Nurjaman.

Dedi Kusnandar dan Makan Konate yang mencoba

Skuad Persib Bandung

membalas kebobolan tim mereka pada menit ke-59 belum berhasil karena barisan pertahanan San Myo Oo dan kawan-kawan cukup rapi pada babak kedua. Pelatih Emral Bin Bustamam kemudian mengganti Dedi dengan Firman Utina pada menit ke-63.

Namun, kepercayaan diri tim Myanmar bangkit setelah gol Fonseca dengan tandukan Riste Naumov dari tendangan San Myo melenceng ke atas gawang Wirawan. Persib kemudian memasukkan Yandi di menit ke-73 dan Taufik menit ke-78.

Peluang menambah gol bagi persib melalui sundulan Vladimir Vujovic di menit ke75 gagal. Hingga perpanjangan waktu empat menit pada babak kedua berakhir, baik Persib maupun Ayeyawady tidak mampu menambah perolehan skor. (ant/bali post)

Lima Ganda Campuran Awali Laga di Swiss Jakarta (Suara NTB) Lima ganda campuran Indonesia mulai berlaga dalam babak utama kejuaraan Swiss Terbuka 2015 setelah melewati turnamen All England Open 2015.

Sebanyak lima pasangan ganda campuran Indonesia akan turun dalam pertandingan babak utama yang digelar di Basel Swiss, pada Rabu.

Lima ganda campuran itu antara lain Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir, Markis Kido/ Pia Zebadiah Bernadeth, Praveen Jordan/Debby Susanto, Riky Widianto/Richi Puspita Dili, serta Agripinna Primarahmanto Putra/Rizki Amelia Pradipta yang telah lolos dari babak kualifikasi.

Kelima pasangan itu sebelumnya telah mengikuti Yonex All England Open 2015 yang berlangsung pada Selasa (3/3/ 2015) hingga Minggu (8/3/2015).

“Saya belum mendapat laporan tentang kondisi para atlet dari asisten Nova (Widianto) yang mendampingi mereka.

Tapi, mereka sudah dipersiap-

(Suara NTB/ist)

Richard Mainaky

kan untuk bertanding di dua negara,” kata Pelatih Kepala Tim Ganda Campuran Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Richard Mainaky ketika dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Owi/Butet, sapaan pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, yang menjadi runnerup dari ganda Tiongkok Zhang Nan/Zhao Yunlei pada final All England 2015, Minggu (8/3/

2015) akan menghadapi ganda campuran Kanada Toby NG/Alex Bruce.

Praveen/Debby sebagai pasangan yang melaju hingga babak semifinal All England 2015 akan melawan pasangan Jerman Raphael Beck/Kira Kattenbeck. Sedangkan, Riky/ Richi akan berjumpa pasangan Swedia Nico Ruponen/ Amanda Hogstrom.

Kido/Pia yang merupakan pasangan non-pelatnas akan menghadapi pasangan Belanda Jacco Arends/Selena Piek.

Agripinna/Rizki yang sukses melewati babak kualifikasi akan melawan pasangan Prancis Ronan Labar/Emilie Lefel.

Richard mengatakan hasil perolehan poin masing-masing pasangan Indonesia dalam turnamen All England 2015 dan Swiss Terbuka 2015 akan diperhitungkan dalam perolehan poin menjelang Olimpiade 2016 di Brasil. “Pasti, hasil itu akan menaikkan peringkat untuk posisi unggulan setiap kali bertanding,” kata Richard. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 12 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 12 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

Halaman Halaman 14 14

Ajarilah Masyarakat Sipil Berpolitik Melalui Pilkada Bangun Peran Edukasi Etik Politik

Copot Pejabat Tersangkut Narkoba PENYEBARAN narkoba di Indonesia dalam kondisi memprihatinkan. Narkoba sudah merambah segala usia dan lembaga.

Anak-anak SD hingga pondok pesantren (ponpes) pun sudah dimasuki narkoba. Tidak hanya itu, narkoba sudah menjadi konsumsi para pengambil kebijakan di negara ini, seperti oknum aparat hingga penyelenggara negara.

Melihat bahayanya narkoba terhadap kelangsungan negara ini, Pemerintah Indonesia berusaha keras membuat jera para pengedar maupun bandara narkoba dengan memvonis hukuman mati. Siapapun yang membawa narkoba dalam jumlah besar, apakah dia warga negara asing atau warga negara Indonesia hukuman matilah yang paling tepat untuk mereka.

Meski sekarang ini hukuman mati terhadap gerbong narkoba, khususnya yang melibatkan warga Australia mendapat penolakan dari Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia tidaklah gentar. Rencana eksekusi mati hingga saat ini masih tetap akan dilakukan sambil menunggu waktu yang tepat.

Begitu juga di NTB, peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan. Sebagai salah satu destinasi wisata utama pariwisata, peredaran narkoba di NTB dinilai cukup marak. Banyak pengedar dan bandar narkoba, baik warga lokal dan mancanegara yang tertangkap karena membawa narkoba. Banyak konsumen narkoba di daerah yang disinyalir berasal dari kalangan para pengambil kebijakan hingga aparat keamanan.

Terhadap aparat pemerintah dan keamanan yang menjadi sindikat atau pemakai narkoba Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta dilakukan tindakan tegas. Tindakan tegas terhadap mereka ini harus dilakukan sebagai upaya memberikan pelajaran pada masyarakat, jika pemerintah tidak main-main dengan narkoba.

Kita patut memberikan apresiasi pada pemerintah daerah yang berani melakukan tes urine pada seluruh pejabat dan PNS maupun tenaga honor. Ini menandakan, kepala daerah bersangkutan serius memerangi peredaran narkoba di lingkungan kerja. Jika dari hasil tes urine ada pejabat yang terbukti menyalahgunakan narkoba, maka kepala daerah jangan menyembunyikannya. Kepala daerah sesuai komitmennya dalam upaya memerangi narkoba, mereka harus diserahkan pada aparat penegak hukum untuk ditangani. Atau paling tidak, kepala daerah harus mencopot oknum pejabat bersangkutan dari jabatannya.

Pasalnya, jika itu dibiarkan dan tidak ada tindaklanjutnya, sama artinya kepala daerah tutup mata dan tidak adil. Sementara, ketika ada staf atau bawahan yang urinenya dianggap sudah mengkonsumsi narkoba, mereka langsung ditindak dan diserahkan ke aparat penegak hukum. Untuk memberikan efek jera pada PNS yang lain, maka pemerintah daerah, khususnya Gubernur NTB harus memberikan contoh dengan menindak oknum pejabat yang menjadi sindikat atau pemakai narkoba.

Selain itu, anggota DPRD yang selama ini mewakili aspirasi rakyat di parlemen juga harus menjalani tes urine. Tes urine ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah ada di antara anggota dewan pengguna narkoba. Sebagai wakil rakyat, tentu harus bisa dicontoh.

Apalagi sampai menjadi konsumen narkoba. Jika ada anggota DPRD yang terbukti menyalahgunakan narkoba, mereka harus ditindak tegas dan diberhentikan sebagai anggota dewan. Jangan sampai, narkoba merambah birokrasi dan parlemen, karena bisa memberikan preseden buruk di tengah masyarakat. (*)

RADIO

ENTANG waktu lima tahun dalam peristiwa politik, serasa setahun. Anggapan itu ada benarnya. Ketika kita membuka lembaran ingatan akan peristiwa perhelatan sosial politik di negeri ini, mulai dari demokrasi desa dengan Pemilihan kepala desa, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif dan Pemilihan presiden.

Kesaksian peristiwa itu, masih melekat di benak dan sangat mudah di temukan, rupa warna, bahkan janji-janji yang diumbar masih terngiang di dalam medan kesadaran masyarakat sipil, yang sudah memasuki “akil baliq” untuk berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi melalui politik praktis.

2015 musim politik daerah. Dari sekian banyak peritiwa politik yang terjadi di negeri kita. Masyarakat sipil di seluruh penjuru, dengan sangat mudah mendapatkan ajaran, ajakan, serta pendidikan singkat menjadi pelaku politik praktis.

Usai pesta, ajaran politik tidak terpatri lagi dalam kehidupan bermasyarakat.Meskipun materi pembelajarannya, hanya disuguhkan dengan simulasi memilih: partai politik serta calon yang di kenal dan disukai, nomor, tanda gambar dan warna.Tanpa ada pengajaran nilai juang yang terkandung pada Palform serta ideologi partai. Ajaran tidak tuntas di bumikan.

Apalagi diajarkan metode aksi untuk memperjuangankan kepentingan umum, agenda kerja partai yang dirmuskan melalui hasil kongres demi kemakmuran bersama rakyat dan bangsa, mungkin tidak memiliki kecapakan untuk merealisasikannya di tingkat konstituen.

Publik hanya diperankan sebagai pendukung dan pegembira politik. yang menikmati layanan pendidikan politik secara langsung hanyalah pegiat partai. Delegator mendapat kuasa, masayarat sipil jalan sendiri merumuskan nasip yang tidak kunjung berubah.

Kemandulan Rahim Partai Politik di Pilkada Sumbawa Jargon perpolitikan era 60-an. “ Politik adalah Panglima”, kalimat itu menandakan bahwa peran politik aktif dalam membangun tatanan bernegara dan berbangsa adalah

Oleh:

Syamsu Ardiansyah

(Jurnalis dan Peminat Isu, Sosial Pembangunan Kebudayaan Kawasan Tertinggal) segalanya. Dengan kekuatan ideologi partai politik mampu menarik minat dan simpati rakyat, ditambah lagi dengan integritas para aktivis partai, yang menjadi rujukan keberpihakan masayarat sipil adalah gambaran idealnya dalam dunia kepartaian dewasa ini.

Ada partai beraliran kegamaan, nasionalis sebagai kemasan, kemudian di bubuhi dengan partai pengkaderan sebagai embel-embel.

Tapi mengalami ejakulasi dini untuk melakukan penguatan kapasitas masyarakat sipil, apalagi mengajari publik tentang etika berorganisasi secara profesional. Mereka sendiri gagal membentuk kader yang diharapkan partai untuk memminpin bangsa.

Dalam pandangan penulis, akibat terburuk dari lemahnya peran pendidikan politik secara internal dan eksternal kepartaian di wilayah kita, menandakan,partai politik turut berperan secara masif melakukan gerakan pembodohan politik secara masal di tengah masyarakat sipil.Pendidikan etik politik pencerdasan, tidak termaktub dalam kenyataan keseharian, Sementara rakyat pinggiran kota dan pedesaan hanya menjadi boneka mainan yang di kunjungi sekali dalam lima tahun, dan dijumpai saat masa reses legislatif.

Masyarakat sipil pasif. Dalam pembangunan politik selalu di bodohkan.

Melihat gelagat partai politik disekeliling kita jelang Pilkada, didominasiakibat dari kegagalan program pendidikan kader dan pendidikan politik untuk publik (media penjaringan kader) buntu. Sumbawa salah satu kabupaten yang paling susah menemukan kader politik untuk dijadikan calon pemimpin formal. Rahim Parpol yang ada sekarang ini, tidak mampu melahirkan kader pemimpin daerah, mengalami menopous di usia muda. Sehingga kandidat yang “bershawat” maju di pilkada, datangnya dari Birokrat.

Meskipun di lembaga kepartaian tingkat daerah dan provinsi bertebaran banyak individu muda, produkif dan potensial. Sejatinya dapat bertindak idealis dengan mengedepankan independensi kebebasan berpikir,merumuskan mitra sesama kepentingan demi kemajuan daerah. Dalam hal ini, penulis maksudkan adalah konsistensi membangun komitmen lintas parpol untuk menemukan figur kandidat yang benar-benar dibutuhkan oleh kondisi Sumbawa kekinian dan mendatang.

Ketika mekanisme internal partai sudah dilakukan untuk menjaring bakal calon yang layak di usung.

Jika tidak ditemukan, karena tidak percaya diri kader. Partaimelalui

kententuan yang berlaku, membuka kesempatan penjaringan untuk umum. Selanjutnya partai membangun diplomasi koalisi dengan partai lainnya sesama aliran KMP atau KIH. Langkah selanjutnya adalah melakukan survey elektabilitas.

Bermodalkan popularitas sang kandidat, secara pasti akan di ikuti oleh tingkat elektabilitas dan akseptabilitas publik terhadapnya, dapat dipastikan akan memberikan pengaruh positif dalam hasil survey yang dilakukan. Setelah itu, keputusan bersama forum PAC, DPD/DPW mengajukan rekomendasi bakal calon kepada DPP untuk disetujui dan disahkan.

Semangat dua kiblat aliran politik nasional, KMP dan KIH. Secara pasti memiliki target politik masing-masing ditingkat daerah. KMP dengan semangat kekompakan sebagai elemen penyeimbang, dan kerja keras merebut posisi elit eksekutif daerah. Sementara KIH sebagai koalisi partai penguasa (termasuk kabupaten Sumbawa), berjuang untuk mempertahankan posisi puncak pemerintahan. Namun membaca gelagat yang terjadi sekarang ini, setelah PDIP sebagai operator KIH memunculkan pasangan kandidatnya di kabupaten Sumbawa, sambil melakukan “lari kecil” menyambangi markas Parpol lain. Arah sisiran koalisi KIH sedikit bergesar.

Kejadian itu bagian dari drama politik dengan skenario tingkat tinggi. Melihat posisi strategis figur yang diusung PDIP, disertai mitra koalisi gandengannya, berpengruh kuat di lingkungan elit KIH Pusat (Mega-Paloh). Sayangnya, ada gelagat KMP Sumbawa sepertinya akan pecah kongsi dalam kebersamaan. Kondisi itu terjadi akibat pengaruh eksternal,setelah mengeliat gerakan taktis KIH, dengan mengawali star, “sambil menari dan menyanyi” menyapa kelompok di luarnya untuk bergabung. Sementara faktor internal KMP sendiri sampai dengan sekarang ini belum menggelar ritus kebersamaan secara serius dalam menyikapi Pilkada Sumbawa 2015, apalagi merumuskan figurnya.Atau kubu KMP tidak berminat bertarung merebut kekuasaan eksekutif atau doyan berdiri dipinggir ruang publik politik Sumbawa, tanpa pengaruh politik sedikitpun.

Apabila kondisi itu berlarutlarut dibiarkan, sementara jaringan Parlemen KMP tingkat nasional sangat kuat, didukung oleh komposisi struktur politik NTB sebagai salah satu Dapil Pilpres menjadi lumbung suara KMP.Membuka kebuntuhan kreatifitas politik KMP kabupaten Sumbawa, tidak salah jika coba melakukan perkemahan

sosial secara lengkap yang dihadiri oleh seluruh pengrus DPD/DPW KMP NTB, jika menginginkan koalisi tersebut tetap solid dan permanen. Sehingga menemukan kandidat yang pantas memimpin Kabupaten Sumbawa, dengan berbagai kekurangan, kelebihan serta potensi SDAnya, sera rancangan masa depan dengan Provinsi pulau Sumbawa, sebagai rebutan politik.

Tindakan Politik Sebagai Pembelajaran Publik “ Manusi di pegang kata dan omomangannya, Kerbau dipegang talinya” futsun Politk kejujuran, adalah modal tradisional masyarakat sipil buta politik.Membiarkan koalisi parpol berkubang di ranah privat partai politik untuk menentukan pilihan.

Adu taktik, siasat, mendapatkan kata sepakat berkoalisi. Apakaha kesepahaman bersama, atau kesepakatan bersyarat.

Masyarakat sipil mengharapkan kehadiran figur yang memahami kekurangan Sumbawa dikelola menjadi kelebihan, apalagi kandidat mampu memaknai semiotika Logo dan Motto Samawa Sabalong Sama Lewa sebagai target capaian kebijakannya. Fauna Menjangan logo Sumbawa saat ini tengah mencari rumah yang layak huni. Menjangan betina Sumbawa, sudah lelah mengembara mencari makan kebenua lain, karena di tanah sendiri tidak ada makanan. “politik sebagai panglima” jangan lagi merusak rumah Sumbawa.PNS serta masyarakat sipil berkoalisi mengawal Pilkada 2015 sebagai pilkada netral, jujur dan adil, hindari keputusan kemenangan pilkada oleh Mahkamah Konstitusi lagi.

Tambora Menyapa Dunia, ditargetkan jaring 15 ribu wisatawan Promosinya harus digenjot lagi

*** Produksi kakao NTB mengarah ke ekspor Potensi besar belum digarap maksimal

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Maret 2015

Kejari Praya Kantongi Tersangka Dari Hal. 1 Raka juga mengaku belum bisa memastikannya. Namun dari hasil uji teknis yang dilakukan oleh tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng, memang ditemukan ada indikasi kerugian negara cukup besar. ‘’Tapi untuk pastinya berapa kerugian negera, nanti akan dihitung oleh BPKP selaku auditor negara,’’ terangnya.

Raka mengatakan, komunikasi dengan pihak BPKP Perwakilan NTB sendiri sudah dilakukan. Bahkan, rencananya pihaknya akan melakukan ekspose ke BPKP pada Rabu hari ini (kemarin,red). Tetapi lantaran berkas-berkas yang dibutuhkan, belum siap sepenuhnya.

Sehingga rencana ekspose ditunda untuk dijadwalkan ulang

kembali. ‘’Jadi setelah kita lakukan ekspos ke BPKP, baru kemudian akan dilanjutkan dengan audit oleh BPKP. Setelah itu baru bisa ditentukan, berapa kerugian negara yang timbul dari proyek RPH Barabali tersebut,” ujarnya. Proses audit oleh BPKP diyakini tidak akan lama. Karena hasil uji teknis sudah ada. Tinggal BPKP melanjutkan saja.

Ia menjelaskan, untuk audit proyek fisik, BPKP biasanya meminta untuk dilakukan uji teknis oleh tim ahli. Baru selanjutnya akan diaudit kembali oleh BPKP. “Tapi sebelum diminta kita sudah melakukan uji teknis lebih dahulu. Jadi proses audit tidak akan lama,” pungkas Raka. (kir)

TGB Dorong Kader Demokrat Tampil di Pilkada Serentak Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, daerah-daerah yang cukup potensial bagi Demokrat antara lain Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima.

“Kalau tidak menjadi calon Bupati, paling tidak menjadi calon Wakil Bupati. Demokrat akan menampilkan calon yang sesuai dengan harapan masyarakat. Termasuk di Kota Mataram, nanti akan ada kejutan-kejutan politik. Demokrat menampilkan kejutan,”ujarnya.

Meskipun saat ini sejumlah pasangan calon kepala daerah sudah menyatakan dirinya akan maju. Seperti Kota Mataram, pasangan dari Partai Golkar, H. Ahyar Abduh-Mohan Roliskana (AMAN). Serta di Lombok Tengah sudah ada pasangan Maiq Meres (H. Suhaili FT-Normal Suzana) dari Golkar, namun itu menurut Mahalli masih wacana.

“Belum ada pasangan, masih terbuka. Semua partai sedang

membuka pendaftaran, menjaring pasangan-pasangan bakal calon. Termasuk Demokrat, diperintahkan tegas oleh Ketua DPD Demokrat NTB, hari ini bersurat ke seluruh DPC yang melaksanakan Pilkada supaya menjaring balon-balon kepala daerah,”imbuhnya.

Dikatakan, TGB telah memerintahkan tujuh DPC Partai Demokrat yang ada di daerah ini untuk menjaring bakal calon kepala daerah. Setelah muncul bakal calon, maka nantinya akan dilakukan survei oleh Demokrat. Calon yang akan diusung menghadapi Pilkada serentak pada Desember mendatang.

“Itu perintah tegas Ketua DPD Demokrat hari ini (kemarin). Kita DPD bersurat kepada semua DPC yang ber Pilkada termasuk Kota Mataram mulai membuka penjaringan bakal calon Bupati/ Walikota,”pungkasnya. (nas)

Tergantung Jaksa Dari Hal. 1 Itu disampaikan Ketua PN Mataram, Suhartanto, SH, MH menanggapi rilis Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, dalam pemberitaan edisi sebelumnya, Selasa (10/3).

Pada dasarnya menurut dia, dalam mengadili sebuah perkara, rujukan utamanya adalah dakwaan yang disampaikan JPU, sebagai pihak penegak hukum yang mengajukan perkara. Itu pun harus berhadapan lagi dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. ‘’Dalam hal ini, kami sebagai hakim hanya pasif.

Jadi menerima saja perkara itu, kemudian kewajiban kami menyidangkan,” tegasnya.

Dalam prinsip peradilan, JPU yang mengajukan dakwaan, maka dia lah yang harus menguatkan bukti – bukti, sehingga menjadi pedoman keyakinan hakim untuk menguatkan putusan. Sebagaimana konteks kerugian negara, dijelaskan dia, akan tergantung sampai dimana JPU menguatkan dalil dan bukti soal besaran kerugian negara. ‘’Kalau memang JPU punya bukti kuat soal besarnya kerugian negara, ya hakim Tipikor tentu tidak akan ragu memutuskan sesuai dengan yang didakwakan,’’ tegas Suhartanto.

Menanggapi riset dikeluarkan Somasi NTB, terkait kerugian negara yang dicatat berdasarkan putusan hakim, mencapai Rp 11,021 miliar dari 21 perkara yang ditemukan kerugian negaranya.

Sedangkan untuk kasus suap ditemukan Rp 6,205 miliar kerugian negara. Tapi kerugian negara ini tidak diimbangi dengan pengembalian kerugian negara yang proporsional. Maksudnya, hanya 19 orang terdakwa yang diputus dan dibebankan mengganti kerugian negara, hanya Rp 2,295 miliar, sebagian besar justru tidak dibebankan pengembalian.

“Inilah yang saya maksud tadi, bahwa semua akan tergantung pembuktian dari JPU,” ulasnya.

Demikian halnya dengan putusan berat dan ringannya terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut. Selama 2014 ini, ada 54 perkara yang masuk ke pihaknya dan diakui rata – rata vonis dijatuhkan kepada pejabat kelas teri. Sekali lagi dia merunut, perkara yang terdiri dari berkas dan tersangka disodorkan JPU. Artinya, siapapun yang disodorkan di kursi pesakitan, maka dialah yang disidangkan sampai akhirnya pada putusan.

Dia menyadari bahwa peja-

bat kelas teri juga tidak pantas untuk menanggung beban hukum atas tindak pidana korupsi yang sebenarnya tidak berdiri sendiri.

“Asas kami kan sama sama lembaga vertical. Sehingga tidak ada sistem koordinsi disini. Sehingga kami pun tidak akan mungkin meminta jaksa mengajukan kelas pejabat tinggi sebagai terdakwa, karena tidak ada kewenangan kami disana,” jawab Suhartanto.

Sementara sebelumnya, Somasi mencatat, banyak pegawai sekretariat daerah yang divonis penjara. Kalau pun levelnya lebih tinggi, sekelas bendahara dan maksimal eselon III yang menjabat Kabid sekaligus PPK dalam proyek tertentu . hal ini dinilai tidak memenuhi ekspektasi publik sekaligus memberi efek jera terhadap aktor maupun calon koruptornya.

Bagi Suhartanto, bukan soal bagaimana putusan bisa memberi efek jera, karena yang dipertimbangkan pihaknya adalah hukuman seadil adilnya. Kaitan dengan kapasitas terdakwa yang hanya seorang staf, tentu ini akan menjadi pertimbangan hakim. “Tidak mungkin hakim akan menghukum seberat beratnya seorang bawahan karena dia harus menanggung beban atasannya,” tegas dia. Artinya, lanjut Suhartanto, ada pihak lain yang juga harus bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi tersebut, dalam konteks ini atasan dari terdakwa. “Ada decision maker (pembuat keputusan) yang lebih bertanggung jawab dan tentu harus pula setimpal hukumannya. Tapi kalau ini (pembuat keputusan) tidak dihadirkan JPU, apa yang mau kami adili?,” tegasnya lagi.

Dalam konteks ini pihaknya tidak menyalahkan siapapun termasuk JPU sebagai yang berwenang membawa perkara. Tapi ia justru memandang ini sebagai kritik dan kontrol atas kinerjanya di pengadilan kelas I A tersebut, termasuk kontrol sosial dari media untuk perbaikan terus menerus. Sekaligus dia berharap kritik ini juga akan menjadi motivasi Kejaksaan atau Kepolisian menyodorkan perkara perkara besar, dengan kerugian negara besar, aktor kelas kakap sekaligus didukung konstruksi JPU yang matang. (ars)

Sekda NTB : Raskin Harus Berkualitas Dari Hal. 1 menciptakan raskin yang berkualitas dengan memulai dari hulu, sejak pascapanen.

“Bulog itu bukan hanya menyerap gabah petani dan menyimpanberas. Kitaharusmempersiapkan sejak hulu. Kalau pengelolannya bagus sejak hulu, usia tanam pas, tanaman padi tak rebah, jan-

gankan setahun, tiga tahunpun kita masih bisa makan enak beras itu,”imbuhnya.

Terkait dengan stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini, kata Muhammad Nur, masih aman untuk tujuh bulankedepan.Adanyapeningkatan harga beras yang terjadi belakangan ini terus dilakukan operasi pasar oleh Bulog. (nas)

Halaman 15

Juli, Kelanjutan Pembangunan Gedung I dan K RSUP NTB Teken Kontrak Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan kelanjutan pembangunan Gedung I dan K RSUP NTB yang berada di Dasan Cermen Kota Mataram, yang tak tuntas tahun lalu itu akan teken kontrak pada Juli mendatang. Kelanjutan pembangunan dua gedung dengan anggaran sekitar Rp 53 miliar itu dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan 2015.

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pnegadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & ULPBJP) Setda NTB, Ir. IGB. Sugiharta, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (11/3) siang kemarin.

“Dua gedung yang kemarin terhambat itu, dipersiapkan pada pelaksanaan anggaran perubahan. Anggaran perubahan menurut informasi TAPD akan direalisasikan bulan Juli.

Sehingga mulai bulan Juli sudah mulai penandatanganan kontrak untuk pekerjaan-

pekerjaan yang tak tertuntaskan tahun kemarin,” katanya.

Jika teken atau penandatanganan kontrak dilakukan pada Juli mendatang, maka sebelum itu sudah mulai dilakukan proses tender di ULP. Penandatanganan kontrak itu, kata Sugiharta, setelah terbitnya Daftar Pengisian Anggaran (DPA) pada APBD Perubahan 2015. “Kalau bisa prosesnya bulan April sudah bisa kita melakukan proses pengadaan.

Yang penting sudah ada gambaran kepastian untuk anggarannya,”imbuhnya.

Dua proyek pembangunan gedung RSUP yang tak tuntas tahun 2014 lalu itu adalah gedung I dan K. Dua kontraktor yang mengerjakan proyek itu telah diblacklist. Yakni PT. Pilar Persada Cabang Makassar dan PT. Pembangunan Nusantara Mandiri Cabang Lamongan Jawa Timur. PT. Pilar Persada merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung I RSUP NTB dengan pagu sekitar Rp 66,972 miliar.

Sementara PT. Pembangunan Nusantara Mandiri

merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung K RSUP NTB dengan pagu sekitar Rp 8,524 miliar. Sampai dengan batas kontrak, realisasi fisik pembangunan gedung I hanya mencapai 24,35 persen. Sedangkan untuk gedung K, realisasi fisiknya sampai batas kontrak hanya mampu dicapai 33,179 persen. Total anggaran yang tak terpakai akibat tidak tuntasnya pembangunan gedung itu sekitar Rp 53 miliar.

Sugiharta menjelaskan bahwa memang untuk pekerjaan konstruksi yang high building bisa berpotensi terhambat seperti yang terjadi tahun kemarin. Pasalnya, pengerjaan konstruksinya harus dilakukan secara bertahap. Artinya, butuh waktu untuk proses securing, pengerin-

gan dan sebagainya. Sehingga, untuk pembangunan tahap berikutnya seperti lantai I, II, III, IV dan seterusnya membutuhkan waktu.

Namun, untuk kelanjutan pembangunan dua gedung ini tinggal melanjutkan saja. Sehingga tak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penanganan konstruksinya.

Namun, justru yang perlu diperhatikan nanti adalah pengerjaan asesoris yang butuh waktu lama. Untuk itu, salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan menambah jumlah pekerja.

“Semkain banyak pekerja maka semakin cepat selesai.

Mudah-mudahan rekanan yang nantinya profesional di bidangnya. Sehingga dia menyelesaikan tepat waktu,”pungkasnya. (nas)

DPD Golkar Kota Mataram Siap Laksanakan Keputusan

(ant/Bali Post)

PUPUK OPLOSAN SURABAYA - Petugas memeriksa pupuk yang dioplos di sebuah gudang penyimpanan pupuk kawasan Pergudangan Kalimas Baru, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3). Sekitar 25 ribu ton pupuk oplosan yang diduga melanggar izin tersebut diamankan petugas TNI dari Kodim 0830/SU.

Kasus Anjungan NTB

Kejati Periksa Saksi di Jakarta Mataram (Suara NTB) Kasus proyek panggung dan landscape Anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) masih digenjot Kejaksaan Tinggi NTB. Dua hari terakhir, tim penyidik berada di Jakarta untuk memeriksa saksi tambahan menguatkan kerugian negara kasus tersebut.

Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH setelah mendapat konfirmasi dari tim, pemeriksaan berlangsung sejak Senin (9/3) lalu. “Sampai dengan hari ini (kemarin), tim itu masih periksa saksi di Jakarta,” kata Sutapa.

Dalam tiga hari itu, tim yang dikomandoi Eli Rahmawati, SH, MH itu, meminta keteran-

gan sejumlah saksi berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek bernilai Rp 600 juta itu, karena belum lama ini ada penambahan tersangka konsultan perencana, berinisial PKS. Sutapa mengaku belum mendapat konfirmasi dari pihak mana saja saksi dimaksud. ‘’Tapi yang jelas, ada kaitan dengan kegiatan pelaksanaan proyek,” sebutnya. Namun informasinya, pendalaman pemeriksaan ini terkait dengan keterlibatan sejumlah rekanan dalam pengerjaan proyek 2013 dimaksud. Dimana sebelumnya terungkap indikasi, dalam pelaksanaan proyek, rekanan itu hanya dipinjam benderanya.

Libatkan Tiga Rekanan Sebagaimana penjelasan Sutapa sebelumnya, dari kasus ini, mencuat indikasi pinjam bendera dilakukan oleh PKS untuk tiga item pekerjaan. Tersangka memborong tiga pekerjaan ini, dengan memakai bendera PT. ASR, milik Mansur untuk perbaikan tempat parkir.

Sementara untuk pekerjaan ornamen panggung anjungan, memakai CV.PAS milik Jaidin, serta pengerjaan landscape dan lampu anjungan menggunakan CV. WGB milik Budiyeni.

Tersangka PKS memborong tiga pekerjaan itu, dengan menggunakan bendera tiga perusahaan tersebut. Inilah yang menjadi pintu masuk Kejaksaan untuk membidik kasus ini. (ars)

Pemkot Tidak akan Ubah Izin Makanan Siap Saji Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan studi banding ke Denpasar Bali, Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) tidak akan mengubah izin makanan siap saji yang berada di Jalan Langko. Hal tersebut disampaikan, Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/3).

Izin yang diterbitkan oleh pihaknya merupakan izin kantor sesuai dengan hasil rekomendasi dari instansi terkait termasuk Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Ditegaskan, managemen KFC tidak boleh melaku-

kan aktivitas komersil. “Tidak boleh ada kegiatan komersil seperti berjualan, karena itu izinnya kantor,” tegasnya.

Mengenai rencana menggunakan pola drive Thru, Cokorda mengatakan itu termasuk pola pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan sering ditemukan di mal. Namun dia kembali menegaskan, izin yang dikeluarkan adalah izin kantor sehingga pihaknya tidak ingin melanggar perda tata ruang Kota Mataram.

Sementara itu, Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. Lalu Junaedi menegaskan, apa yang menjadi rekomendasinya saat itu tetap sebagai perkantoran. Artinya, managemen KFC harus meng-

gunakan sesuai dengan peruntukan. Diketahui, wilayah tersebut sesuai RTRW adalah zona perkantoran. “Kita tetap pada izin awal,” katanya.

Setiap proses pembangunan lanjutnya, ada proses pengkajian dan lain sebagainya. Artinya, jangan sampai dilegalkan sebagai usaha komersil sehingga melanggar RTRW Kota Mataram. Perkara apakah nanti diubah izinnya, bukan menjadi domain dari instansinya, karena pihaknya sudah menetapkan lokasi tersebut sebagai wilayah perkantoran. “Kalau soal izin itu bukan domain saya. Yang jelas rekomendasi saya keluarkan adalah izin kantor,” tegasnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Rencana Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH., yang bakal menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk memimpin Golkar di 10 kabupaten/kota, ditanggapi santai oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Saat ini, kata dia, di level pimpinan DPD Partai Golkar Kota Mataram pada posisi menunggu. Pasalnya, belum ada gambaran yang jelas terkait rencana penunjukkan Plt. ‘’Golkar inikan partai besar.

Kami yakin bahwa para senior sangat berpengalaman memanage dan mendudukkan segala sesuatu dari konteks konstitusi partai. Termasuk untuk kepentingan partai dan masyarakat,’’ terangnya.

Karenanya, Didi Sumardi berkeyakinan bahwa apapu yang nanti ditempuh, kerangkanya tentu untuk kebaikan bersama. ‘’Kami dalam posisi siap-siap saja,’’ cetusnya. Baginya, tidak ada masalah apap-

un yang menjadi keputusan parpol berlambang pohon beringin ini. Terkait rencana menunjuk Plt, pihaknya akan melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait secara struktural dan hirarki bagaimana ketentuan di Golkar. ‘’Nanti kami akan lihat waktunya, akan melakukan apa dan seterusnya,’’ ucap Ketua DPRD Kota Mataram ini. Didi juga berharap masalah yang dihadapi parpolnya cepat selesai. Karena bagaimanapun, persoalan itu tidak menguntungkan. Tidak saja bagi Golkar juga bagi masyarakat.

Ia berharap persoalan Golkar diselesaikan sebaikbaiknya. Karena, ini merupakan pertaruhan bagaimana Golkar membangun nilai demokrasi yang benar. Termasuk bagian dari kontribusi membangun masyarakat. ‘’Masalah ini tidak hanya Golkar untuk Golkar,’’ katanya. (fit)

Bantah Kelebihan Bayar, Utang Dividen Newmont Capai Rp 170 Miliar Mataram (Suara NTB) Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing (DMB), Andy Hadianto, SH, MM memastikan tak ada kelebihan bayar dividen dari PT. Multicapital, yang merupakan anak perusahaan Group Bakrie kepada PT. DMB. Malah, dividen yang belum diterima oleh PT. DMB dari perusahaan tersebut saat ini mencapai Rp 170 miliar lebih.

“Kita sudah pastikan ndak ada kelebihan bayar. Utangnya sekitar 1.700 US dolar sekitar Rp 170 miliar,” kata Andy ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Terkait dengan pembentukan tim oleh Pemprov NTB untuk menelusuri dan mengklarifikasi mengenai dugaan kelebihan bayar dividen itu, Andy menegaskan hal itu tak masalah. Apalagi mengenai penyerahan dokumen yang terkait dengan PT. DMB ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Andy, BPK rutin melakukan pemeriksaan terhadap PT. DMB. “Sudah sejak dulu kita diperiksa BPK. Sudah lama,dua, tiga tahun lalu.

Ndak ada temuan kelebihan bayar itu,”terangnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB akan membentuk tim untuk

menelusuri dan mengklarifikasi berbagai pihak terkait mengenai dugaan kelebihan pembayaran dividen Newmont.

Saat ini, terjadi perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai utang dividen yang belum dibayar oleh anak perusahaan grup Bakrie kepada PT. Daerah Maju Bersaing (DMB).

“Karena ada pandangan yang berbeda setelah saya lakukan penelusuran, konfirmasi.

Ada perbedaan pandangan, penafsiran. Sehingga mengapa ini terhambat (pembayaran dividen itu). Ini akan kita bentuk tim, untuk kita kaji secara mendalam. Sesungguhnya perbedaannya dimana sehingga tak terbayarkan,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si beberapa waktu lalu.

Amin mengatakan, di satu pihak ada yang mengatakan, anak perusahaan grup Bakrie yang menjadi mitra perusahaan patungan tiga Pemda yakni PT. DMB ada kelebihan pembayaran dividen. Sementara dari sisi pemerintah daerah, yakni PT. DMB bahwa PT. Multicapital masih belum bayar/menunggak pembayaran dividen. Dengan adanya tim ini nantinya diharapkan ditemukan titik terang yang menjadi benang kusut persoalan tersebut. (nas)

KPU Anggap Dualisme Golkar Belum Berakhir Dari Hal. 1 “Belum bisa (dijadikan acuan), karena itu sifatnya masih untuk internal Partai Golkar. Istilahnya kalau KPU itu pasti akan menerima yang hilir, yang final,” ujar Yan Marli. Menurutnya, surat yang dikeluarkan kemenkumham itu pun sebenarnya masih mendapatkan reaksi balik dari kubu Aburizal Bakrie.

Menurutnya, KPU baru bisa menggunakan keputusan

Menkumham sebagai acuan jika keputusan itu sifatnya telah final. “Nanti yang akan menjadi kepentingan dari KPU adalah yang final, yang memang sudah disahkan oleh Kemenkumham, resmi dan itu berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lain lagi yang dilakukan Aburizal Bakrie, itulah yang menjadi acuan KPU,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPD Partai

Golkar NTB yang berada di kubu Aburizal Bakrie, Hj. Isvie Rupaeda, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya menganggap surat Menkum HAM itu juga masih berupa penjelasan semata dan bukan keputusan final.

“Kita masih menunggu putusan final. Kalaupun nanti ada upaya-upaya yang dilakukan ARB tentu kita harus menghormati itu. Kita pada intinya taat pada keputusan partai. Kita khususnya anggo-

ta DPRD NTB, Fraksi Golkar itu semua taat pada keputusan partai,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Mesir Suryadi, SH, menegaskan bahwa surat yang diterbitkan oleh Menkum HAM adalah “gong terakhir” yang seharusnya menuntaskan dualisme di kepengurusan Partai Golkar. Menurut Mesir, dualisme kepengurusan itu telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pu-

tusan pengadilan, mahkamah partai, hingga akhirnya berujung dengan terbitnya surat Menkum HAM yang mengakui kemenangan kubu Agung Laksono.

Sementara terkait masa jabatannya selaku Plt. Ketua Golkar NTB, Mesir menegaskan ia telah memperoleh garansi dari DPP yang menyatakan akan memperpanjang masa kepengurusannya yang berakhir 21 Maret mendatang. (aan)

Jaga Kehormatan Dewan Dari Hal. 1 Rabu (11/3) siang kemarin. Ia pun mendukung apa yang menjadi ajakan dan penekanan Gubernur NTB. Dalam deklarasi darurat narkoba atau rehabilitasi

100.000 pengguna narkoba di Gelanggang Pemuda NTB, Selasa (10/3) lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta seluruh perangkat pemerintahan baik pusat dan daerah menjadi yang paling depan memberantas narkoba.

Untuk itu, penting kesamaan visi diantara seluruh aparat pemerintahan yang ada.

Semua perangkat pemerintahan harus bergerak cepat.

Semua tingkatan pemerintahan mulai dari pemprov, pemkab, pemkot, TNI, Polri, kemen-

terian/lembaga temasuk juga para tokoh agama, tokoh adat harus bergerak cepat. Pemprov NTB, telah mencoba membangun ketahanan internal terhadap narkoba dengan melakukan tes urine dadakan bagi pejabat beberapa kali.

Mahalli mengatakan, adanya permintaan Gubernur itu nantinya akan dibicarakan dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD NTB. “Kalau kita sepakat bersamasama menjaga kehormatan lembaga DPRD, saya rasa ndak ada masalah,’’ katanya. (nas)

Kamis, 12 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kubu Ical Protes ke Menkum HAM

Jakarta (Suara NTB) -

Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Musyarah Nasional (Munas) Bali yang mengusung Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB), Idrus Marham, memprotes Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan partai tersebut di bawah kepemimpinan Agung Laksono sebagai sebuah manipulasi.

“Kami datang untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa dasar putusan adalah manipulasi. Menkum HAM salah kutip, jelas. Kita baca bolak-balik salah itu. Kita hanya ingin mengingatkan,” kata Idrus di gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (11/3).

Pada Selasa kemarin, Menkumham mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono hasil Munas Ancol dengan merujuk pada dokumen Mahkamah Partai Golkar pada 3 Maret 2015 karena dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan kepengurusan versi Agung Laksono.

“Surat Menkum HAM yang dikeluarkan kemarin telah memanipulasi putusan Mahkamah Partai yang dijadikan dasar dan alas. Di situ dikutip putusan Mahkamah Partai seakan-akan mengabulkan permohonan Golkar versi Munas Ancol sehingga di situ ditulis Golkar dipimpin Agung Laksono. Ini indikasi manipulasi,” ungkap Idrus.

Idrus datang bersama dengan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Pusat provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan mereka ditemui oleh Direktur Tata Negara Tenan Sitepu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Ferdinand Siagian dan Staf Khusus Menteri Nurdin.

“Karena keputusan Mahkamah

(ant/Bali Post)

LAPORKAN PEMALSUAN DOKUMEN - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham menunjukkan surat mandat yang dipalsukan seusai melaporkan dugaan pemalsuan surat dokumen Munas Ancol di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3).

Partai yang tertulis di putusan adalah anggota Mahkamah Partai memiliki pandapat dan pendapat berbeda sehingga tidak mencapai kesatuan pendapat. Hanya dijelaskan pendapatpendapat yang ada. Lalu Prof Muladi dan Natabaya berpendapat ini proses hukum, sementara hakim Djasri dan Andi bukan,” jelas Idrus.

Idrus bahkan mengaku bahwa Muladi menyatakan Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan salah satu pihak yang menang.

“Mengutip putusan, Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan memenangkan salah satu pihak.

Kalau begitu yang dijadikan alas atau dasar Menkum HAM tidak benar. Pendapat memenangkan versi Munas Ancol dan proses hukum adalah pendapat pribadi yang disampaikan hakim anggota Mahkamah Partai, bukan putusan Mahkamah Partai. Mudah-mudahan masih ada kejernihan pikiran. Kami prihatin ada surat itu. Surat sebagai celah menciderai nilai demokrasi. Itu tidak akan dibiarkan,” tambah Idrus.

Idrus bahkan mengancam bila hal Menkum HAM mengacuhkan protesnya maka akan melaporkan Yasonna ke kepolisian. “Kalau ini tidak digubris, maka kami akan

melaporkan kepolisian karena ada dugaan pidana,” tegas Idrus.

Hari ini, Idrus juga sudah melaporkan kubu Agung Laksono ke Badan Reserse Kriminal Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen Munas Ancol.

Total ada 133 pemalsuan yang diklaim oleh kubu Aburizal Bakrie yang terdiri atas pemalsuan tanda tangan, kop surat, dan stempel mandat dukungan.

Pada 3 Maret 2015, Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan putusan keputusan MPG nomor 01/P1GOLKAR/III/2015 nomor 02/P1GOLKAR/III/2015 dan nomor 03/P1GOLKAR/III/2015, terkait dualisme kepengurusan partai tersebut.

Dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Dasar pertimbangannya adalah Munas Bali yang diselenggarakan kubu Aburizal dirasa tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak aspiratif. Sementara kubu Munas Jakarta dipandang berlangsung demokratis dan terbuka.

Sedangkan dua hakim lain yakni Muladi dan HAS Natabaya hanya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal Bakrie di Mahkamah Agung. (ant/Bali Post)

Tekan Kebocoran Daya, PLN Mulai Kerahkan Tim Tertib APP Mataram (Suara NTB) Bertepatan dengan momentum peringatan turunnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), PLN secara resmi mulai melaksanakan gerakan tertib kawasan PLN. Gerakan ini ditujukan untuk menertibkan segala bentuk kebocoran daya listrik di Provinsi NTB. Dengan dibekali peralatan standar PLN, tim penertiban Alat Pembatas dan Pengatur (APP) pada Rabu (11/3) kemarin dilepas oleh GM PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto melalui kegiatan apel di Halaman Kantor PLN Area Mataram. Hadir seluruh perwakilan PLN dari tingkat rayon hingga area.

Tim yang dilepas ini, akan melaksanakan tugasnya melakukan segelisasi, pemeriksaan dan pemeliharaan APP, sekaligus penyisiran tarif pelanggan. Segala bentuk kebocoroan di tingkat pembangkit listrik hingga kebocoran di tingkat pelanggan akan dipantau dan ditertibkan. Gerakan ini menurut Dwi Kusnanto sebagai gerakan massif untuk menekan kerugian PLN. Dua hal yang menurutnya akan dilaksanakan, diantaranya tertib PLN di tingkat pembangkit, apakah semua teknis sudah benar dilaksanakan sesuai prosedur. Jaringan tidak dibenarkan mengalami kebocoran, apalagi jika membahayakan bagi masyarakat atau petugas PLN sendiri.

Travo gardu-gardu harus dipastikan sudah terpasang

(Suara NTB/bul)

GM PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto (kanan) saat menyerahkan alat-alat kelistrikan ke tim penertiban APP dengan baik dan benar. Hingga ke hilir tegangan menengah- tegangan rendahnya juga harus dipastikan apakah sudah tersambung dengan benar, termasuk konektornya.

Selanjutnya di tingkat pelanggan, harus dipastikan juga apakah semua instalasinya sudah sesuai dengan standar yang dibenarkan oleh PLN. Jangan sampai kata Dwi, terdapat kebocoran, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dan berpotensi akan menimbulkan risiko besar bagi pelanggan sendiri.

“Jangan sampai ada kabel yang terkelupas, banyak sambungan atau terdapat aliran panjang. Semua harus dipas-

tikan sudah sesuai standar, sasarannya adalah bagaimana tertib listrik,” kata Dwi. Sambungan tidak prosedural untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), ketidakwajaran pembayaran pelanggan, baik yang menggunakan prabayar maupun pasca bayar juga akan dicek langsung. Sehingga dapat dipastikan, kebocoran daya dapat benar-benar ditekan.

PLN menurutnya sangat menyadari masih terjadinya kebocoran. Secara nasional, angka susut PLN tahun 2014 sudah mencapai 9,71 persen akibat kebocoran. Bahkan setelah dilakukan audit BPKP, justru lebih tinggi hingga 10,23 persen.

Sementara di NTB, angka susutnya sebesar 9,18 persen, atau jika dirupiahkan menca-

(Suara NTB/bul) :

Tim Tertib APP pai angka Rp 100-an miliar.

Oleh karenanya, gerakan tertib kawasan PLN diharapkan akan mampu menekan angka susut tersebut. Untuk Area Mataram yang mencakup wilayah Pulau Lombok, ditargetkan sebesar 25 KWh bisa diselamatkan, dengan perhitungan 1 KWh harga jualnya Rp 800.

Untuk PLN Area Mataram, angka susutnya masing-masing dirinci, 7,2 juta KWh di Rayon Ampenan, 3,6 juta di Rayon Cakranegara, 1,09 juta KWh di Rayon Tanjung (KLU), 641.000 KWh di Rayon Praya. Menyusul 2,4 juta KWh di Rayon Selong dan tertinggi 8,5 juta KWh di Rayon Pringgabaya. Sementara beberapa rayon di Pulau Sumbawa tak disebut rinci.

Upaya masing-masing rayon untuk menekan angka sus-

ut tersebut (menekan kebocoran), PLN akan melakukan evaluasi secara berkala. Hasil penilaian, akan ditunjukkan langsung dalam bentuk simbol pemberian bendera di masing-masing rayon.

Bendara hitam, angka susutnya masih diatas 10 persen, bendera merah untuk angka susut 8,5-10 persen, bendera kuning untuk angka susut 7,5-8 persen dan bendera hijau untuk rayon berprestasi menekan angka susut hingga 7 persen.

“Bendera ini bisa dilihat di meja manajer, bila perlu ditaruh di halaman kantornya. Bagi yang berprestasi, ada reward yang disiapkan berdasarkan instruksi PLN pusat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengemban amanah kita,” demikian Dwi.(bul/*)

Golkar Keluar dari KMP

Agung Laksono Temui Surya Paloh Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menemui Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Rabu (11/3) siang, untuk menjelaskan posisi Golkar terhadap pemerintah pasca-pengesahan Menteri Hukum dan HAM. “Jadi kami selaku pengurus Golkar yang sah, maka sesuai Munas Ancol, Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung bersama partai-partai pendukung pemerintah. Posisi kami sebagai mitra kritis pemerintah,” ujar Agung Laksono di DPP Partai Nasdem, Jakarta.

Agung mengatakan pihakn-

ya sengaja melakukan “roadshow” politik dengan bertemu para pemimpin partai politik, untuk menginformasikan kepengurusan baru sekaligus posisi Golkar saat ini terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Agung, Golkar telah melewati fase-fase berat yang sempat melanda internal partai berlambang beringin itu.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Agung Laksono atas pengesahan kepengurusan dari Kemenkum dan HAM. Ia berharap dengan posisi Golkar saat ini sebagai pendukung pemerintah, stabilitas politik nasional dapat

lebih kokoh. “Tentu saja stabilitas politik akan lebih kokoh, lebih kuat,” kata Surya Paloh. Paloh juga berharap Golkar dapat berkontribusi lebih banyak terhadap pembangunan nasional.

Nasdem, kata Paloh, turut menawarkan kepada Golkar untuk melakukan kerja sama melalui program konkret melakukan pendidikan politik antar-sesama kader di 34 provinsi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu Agung Laksono didampingi sejumlah pengurus Golkar antara lain Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Agus Gumiwang, Lawrence Siburian. (ant/Bali Post)