Snt12052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

SELASA, 12 MEI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 58 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan SPPD Fiktif DPRD NTB Berlarut

KI Dorong Efek Jera, Somasi Laporkan ke Polisi Mataram (Suara NTB) Penanganan pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan SPPD fiktif DPRD NTB disorot. Hingga saat ini, proses penyelesaian di tingkat Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi NTB belum kelar, membuat para pegiat antikorupsi kurang puas. Apalagi penyelesaiannya secara administrasi, sebagaimana permintaan majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemprov NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB.

Dalam diskusi yang digelar Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, menghadirkan Komisi Informasi (KI), mereka berencana membawa kasus ini ke ranah pidana. Kasus ini akan dilaporkan ke Polda NTB, dengan pertimbangan sebagai upaya agar pengembalian kerugian negaranya lebih efektif.

Bersambung ke hal 15

’’

Kejaksaan atau pun Kepolisian, kita dorong proses hukum untuk halhal semacam ini Agus Martha Hariadi

Kami persiapkan dokumen, untuk bahan laporan ke Kepolisian Hendriadi Djamal

(Suara NTB/bul)

LESU - Seorang ibu rumah tangga sedang membuat gerabah di pusat kerajinan gerabah Masbagik, Lombok Timur.

Industri berbahan baku tanah liat ini, pemasarannya belakangan ini lesu menyusul melemahnya ekonomi global.

Persoalan lain yang dihadapi, produksi dengan motif monoton karena minim nya kreativitas perajin juga menjadi kendala dalam menembus pasar.

TO K O H Sistem iPasar Tak Jalan di Lotim SISTEM yang ditawarkan iPasar beberapa tahun lalu sempat menggiurkan petani. Khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Akan tetapi, sistem jual beli melaui cyber media itu tidak bisa jalan. Bahkan terhenti sampai sekarang.

Salah satu penyebabnya karena diduga tidak adanya dukungan infrastruktur yang disiapkan di daerah.

Persoalan ini tidak ditampik Direktur Pasca-Panen Kementerian Pertanian, Ir. Pending Dadih Permana yang juga mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB .

Bersambung ke hal 15 Pending Dadih Permana

Mataram (Suara NTB) DPW PAN NTB menyatakan telah memutuskan dukungan mereka akan diberikan kepada pasangan incumbent, H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (AMAN). Paket incumbent ini juga diyakini tidak akan mengalami berpisah jalan di Pilkada nanti.

Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, Senin (11/5) kemarin menegaskan pihaknya sudah final mengusung paket AMAN di Pilkada Kota Mataram. Ia menambahkan, selain Golkar dan PAN yang memang satu

fraksi di DPRD Kota Mataram, dukungan terhadap paket ini sudah dikomukasikan dengan partai mitra koalisi lainnya, yaitu PKB, Nasdem, Hanura hingga PKPI. “Insya Allah (koalisi) itu sudah hampir final bersama AMAN,” tegasnya.

Menurutnya, koalisi dengan banyak parpol ini bisa memastikan bahwa paket AMAN tetap dapat melaju ke Pilkada Kota Mataram meski akhirnya dukungan Golkar kandas akibat problem dualisme.

Bersambung ke hal 15

BPS Prediksi Angka Kemiskinan dan Pengangguran di NTB Bertambah Mataram (Suara NTB) Soal baru lagi yang akan dihadapi NTB terkait persoalan kemiskinan dan pengangguran yang diprediksi akan membengkak. Pemicunya, kebijakan pemerintah pusat melakukan moratorium pengiriman TKI ke 21 negara, utamanya tujuan Timur Tengah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM menyebut hal tersebut sebagai tantangan besar bagi NTB. Selama ini katanya, TKI telah memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat di Bumi Gora. Hal itu terlihat dari remitansi atau pengiriman uang dari TKI yang mencapai Rp 1,4 triliun pertahun. Angka ini, hampir setengah dari APBD Provinsi NTB. Sebagian besar remitansi tersebut dikirim dari para TKI yang bekerja di Timur Tengah.

Jika remitansi tersebut terpangkas, tentu akan

Kampung Media

’’Quick Wins’’ Reformasi Birokrasi Road Map Reformasi Birokrasi menjadikan Kampung Media sebagai Quick Wins 2014 – 2018 karena merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dalam merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan dengan cepat terutama berkaitan penanganan pengaduan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

(Suara NTB/dok)

(Foto Dokumen Kemitraan Partnership)

SERAHKAN BUKU - Fairuz Abadi menyerahkan buku kumpulan tulisan inspiratif warga Kampung Media NTB yang berjudul “Kisah Inspiratif dari Kampung” kepada Erif Ilham Mantan Auditor Kementerian Pertanian, sebagai pembicara dalam workshop tersebut.

KEPUTUSAN itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi NTB yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 060-711 tahun 2013.

Ada lima program Inovasi Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Road Map tersebut diantaranya, Penguatan Kapasitas Kampung Media oleh Dishubkominfo NTB, Pelayanan Sistem Informasi eGov Pemerintah Daerah NTB oleh Biro Umum Setda NTB, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN dan Penetapan SPM Award oleh Biro Organisasi Setda NTB serta Reward Pegawai Inovatif oleh BKD dan Diklat Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15

berdampak kepada perekonomian masyarakat secara langsung. Demikian juga dengan dilakukannya pemutusan pengiriman TKI ke luar negeri oleh pemerintah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Otomatis akan menjadi penyebab baru timbulnya pengangguran.

Tidak saja bagi yang ingin menjadi TKI, tetapi TKI-TKI yang pulang dan tidak bisa memperpanjang masa kontraknya, berpotensi akan menjadi pengangguran baru.

Bersambung ke hal 15 Wahyudin

Kasus SPPD Fiktif

Ajudan Mantan Wabup Lobar Tersangka Mataram (Suara NTB) Kejaksaan kembali menjadikan fakta persidangan sebagai pengembangan penyidikan kasus korupsi. Setelah kasus Bumi Sejuta Sapi (BSS) berujung dua tersangka baru, hal sama dilakukan terhadap kasus dugaan SPPD fiktif mantan Wakil Bupati Lombok Barat (mantan Wabup), H.Mahrip, SE,MM. Mantan ajudan Mahrip, LFA ditetapkan sebagai tersangka.

Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB mengatakan, fakta persidangan itu mengungkap bahwa penggunaan anggaran SPPD hingga akhirnya terjadi penyimpangan, tidak lepas dari kontribusi ajudan Mahrip, LFA. ‘’Dalam fakta persidangan, LFA (inisial), diduga ikut menyimpangkan dalam perjalanan dinas itu,” kata Sutapa, setelah mendapat konfirmasi dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Budi Tridadi, SH, Senin (5/11).

Namun mengenai modus penyimpangan perjalanan dinas yang dilakukan oleh LFA, masih didalami diproses penyidikan. Meski dalam fakta persidangan sudah gamblang, tapi menurutnya perlu diperdalam di tingkat penyidikan khusus untuk tersangka tambahan ini. ‘’Tersangka juga akan dipanggil, untuk didengar keterangannya di tingkat penyidikan,’’ sebut Sutapa.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

PAN Bantah Paket AMAN Terpecah

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

Halaman 2

Bantuan Pipa Air Bersih LINGKUNGAN Gerung Butun Timur, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya mendapatkan bantuan pemasangan saluran air bersih dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Sebelumnya warga di lingkungan ini kesulitan untuk mengakses air bersih. Akhir April lalu, tim dari Dinas PU Kota Mataram telah turun ke lapangan untuk melihat lokasi pemasangan saluran pipa air bersih.

Demikian disampaikan Kepala Lingkungan Gerung Butun Timur, Ahmad Suardi. Suardi mengatakan pihaknya mendapatkan bantuan pemasangan pipa air bersih sepanjang 2 ribu meter.

Sementara lokasi yang memerlukan akses air bersih membutuhkan pipa sepanjang 1.500 meter. Untuk pipa yang tersisa 500 meter akan dibagi dengan Lingkungan Gerung Butun Barat. “Kita sudah ukur lokasinya yang akan dilalui oleh 1.500 meter pipa.

Diameter pipa ini berukuran dua sampai tiga inchi,” ujarnya.

Saluran air bersih yang ada sebelumnya sangat kecil. Dengan bantuan dari Dinas PU ini, maka semua warga yang ada di lingkungannya dapat terlayani air bersih. “Semua gang yang ada di Gerung Butun Timur akan dialiri saluran air bersih ini,” ujarnya. Selama ini warga menggunakan air sumur dan menurutnya air sumur tersebut tidak layak dikonsumsi. “Walaupun sudah dimasak, tetap tidak layak minum,” ujarnya. Air yang tidak layak minum ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas setempat. Suardi mengatakan pihaknya akan menyampaikan ke warga terkait hal ini agar tidak ada lagi warga yang mengonsumsi air sumur.

“Tapi kita bersyukur setelah saluran air bersih terpasang, masyarakat bisa mengakses dengan mudah,” jelasnya. Hal yang juga menjadi persoalan di lingkungannya disampaikan Suardi adalah saluran drainase yang rusak, khususnya di RT 06.

“Disana sering banjir karena salurannya kecil. Air kiriman dari Mandalika kesana semua,” jelasnya. Jika terjadi hujan besar, sering terjadiu genangan bahkan banjir.

“Beberapa tahun yang lalu pernah banjir sampai setengah badan orang dewasa. Sekarang kalau hujannya besar banjir masih terjadi karena air yang dari Pasar Mandalika lari kesana semua,” jelasnya. Pihaknya pun telah mengusulkan perbaikan saluran drainase m e l a l u i Musyawarah Pembangunan Bermitrra Masyarakat (MPBM) beberapa waktu lalu. (ynt) Ahmad Suardi (Suara NTB/ynt)

GENANGAN - Titik genangan baru di Kota Mataram semakin bertambah. Salah satunya di depan SMPN 4 Mataram Cakranegara.

Meski hujan sudah berhenti, namun hingga beberapa jam air tetap menggenangi jalan raya.

(Suara NTB/ham)

Pengawasan Disosnakertrans Lemah

Tenaga Kerja Lokal Banyak Jadi Penonton Mataram (Suara NTB) Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Mataram diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram. Ini menyusul masih banyaknya tenaga kerja lokal yang hanya menjadi penonton.

Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., saat dikonfirmasi di DPRD Kota Mataram Senin (11/5) kemarin. Ia mencontohkan perusahaan obat yang menjajakan produknya di Kota Mataram, salesnya kebanyakan berasal dari luar daerah seperti Bali. ‘’Makanya saya minta Disosnakertrans lebih ketat mengawasi,’’ tegasnya.

Politisi Golkar ini menyebutkan bahwa tenaga kerja lokal masih menjadi penonton.

Sementara tidak sedikit perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram. Seperti sejumlah gerai pasar modern, banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar Kota Mataram. Banyaknya perusahaan yang tidak memanfaatkan tenaga kerja lokal, menurut Muhir tidak terlepas dari lemahnya pengawasan Disos-

nakertrans Kota Mataram. ‘’Jangan pengawasannya (Disosnakertrans, red) hanya dalam mimpi,’’ sindirnya. Dikatakan Muhir, masih banyak tenaga kerja lokal asal Mataram justru belum terserap oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram. Seperti pasar modern, hotel dan perusahaan lainnya. Untuk itu, ia meminta Kepela Disosnakertrans tidak hanya berbicara di media.

Puluhan Pemohonan Izin Reklame Ditolak Hidupkan Gotong Royong

I Ketut Sugiarta

(Suara NTB/fit)

BANJIR yang menerjang Kota Mataram sekitar sepekan yang lalu persoalannya memang cukup komplek. Selain karena drainase yang ada tidak berfungsi maksimal dan terabaikannya Perwal lahan abadi, juga karena hilangnya budaya gotong royong.

Sebab, kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta, gotong royong yang dulunya sempat membudaya, juga sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. ‘’Bagaimana masyarakat bisa ikut andil dalam kebersihan.

Yang mana kebersihan itu akan berakibat baiknya saluran,’’ ujarnya. Program itu, harus menyentuh ke masyarakat. Semangat gotong royong kini sudah pudar.

Kalaupun SKPD melakukan gotong royong, hanya sekali dua kali. Ibarat makanan, upaya yang dilakukan SKPD dengan melakukan gotong royong sesekali hanya pemanis. Tetapi program pemerintah terhadap masyarakat yang berkelanjutan seperti gotong royong, belum sinergi. ‘’Tinggal programnya masuk. Misalnya kelurahan ini disiapkan anggaran untuk gotong royong,’’ cetusnya.

Bisa juga gotong royong ini dikemas dalam bentuk lomba, sehingga masyarakat, terutama yang ada di bantaran sungai atau drainase lebih bersemangat. Artinya tidak perlu menunggu ada kejadian baru melakukan gotong royong. ‘’Sekarang tidak perlu mencari siapa yang salah, program ini mari samasama kita pikirkan. Misalnya masing-masing lurah kreatif membuat program yang dikoordinasikan dengan bawahannya, lingkungan-lingkungan,’’ terangnya.

Pemerintahpun mengecek anggaran lurah yang mempunyai inovasi terhadap lingkungan. Sehingga hal itu akan mencerminkan Mataram yang bersih, indah dan rapi. Ketut Sugiarta menegaskan tidak ada istilah terlambat kalau memang Pemkot mau memperbaiki keadaan. Seperti drainase yang di sejumlah titik lebarnya dinilai tidak sesuai. Sebab, ke depan Mataram akan semakin padat.

Ia mencontohkan pengembang yang membangun perumahan, harus diajak berpikir soal drainase. Para pengembang harus merencanakan lebar drainase yang sesuai dan konektivitas drainase itu sendiri. Menurut Ketut Sugiarta, kalaupun memang ada banjir kiriman dari Lombok Barat, tahuntahun sebelumnya juga terjadi, tetapi tidak separah banjir sepekan lalu. Ide pembangunan waduk cukup, hanya saja lokasinya harus tepat agar pembangunannya t i d a k mubazir. (fit)

Mataram (Suara NTB) Puluhan izin reklame yang diajukan ke Badan Penananam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram ditolak. Sejak Dinas Pertamanan melakukan penertiban reklame sekitar sebulan yang lalu, sampai saat ini jumlah pemohon yang datang mengurus izin ke BPMP2T mencapai 200 lebih. “Ada beberapa yang ditolak, kalau tidak salah sekitar 10-15 persen,” terang Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Senin (11/5).

Penolakan izin ini karena ada beberapa reklame yang tidak sesuai lokasi atau zonasinya, selain itu ada reklame yang ukurannya tidak sesuai. “Sehingga ini tidak terkoneksi dengan penataan reklame yang sedang dilakukan Dinas Pertamanan,” ujarnya. Meskipun puluhan reklame telah ditolak perizi-

nannya, bukan berarti para pemohon tersebut tidak boleh memasang reklame di Kota Mataram. Jalan keluar yang ditawarkan adalah boleh memasang di lokasi lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Dari 200 lebih permohonan izin reklame yang masuk ke lembaganya, Cokorda mengatakan yang sudah diproses pihaknya sekitar 90-95 persen.

Dari jumlah tersebut ada izin yang diperpanjang dan ada juga pengajuan izin baru. Sebelum izin tersebut diterbitkan, permohonan tersebut akan dirapatkan melalui tim di BPM2T. Keputusan akhirnya tergantung dari rapat tim tersebut. Pihaknya sangat mengapresiasi penertiban yang dilakukan Dinas Pertamanan. Para pemilik reklame menjadi semakin memiliki kesadaran tinggi untuk mengurus perizinannya.

“Penertiban itu ada efekn-

ya dan sangat bagus. Hasilnya positif dan sudah direspons pemilik reklame,” jelasnya.

Untuk mempercepat pembayaran pajak reklame, BPMP2T juga berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram.

“Saya koordinasi dengan Dispenda siapa saja yang sudah mengajukan permohonan dan Dispenda bisa menghitung lebih cepat pajak yang dikenakan untuk setiap izin reklame,” jelasnya. Cokorda mengatakan pihaknya tetap meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertamanan terkait perizinan reklame ini.

Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menyampaikan penertiban reklame tetap berjalan. Tahap pertama telah dilaksanakan dari jembatan dekat RSUP NTB di Jalan Pejanggik sampai perempatan Cakranegara. (ynt)

Kantor Wajib Siapkan RTH 20 Persen Mataram (Suara NTB) Pembangunan kantor baru baik milik pemerintah maupun swata diwajibkan menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) 20 persen. Saat ini Pansus RTH DPRD Kota Mataram sedang menggok raperda hak inisiatif terkait hal itu.

Ketua Pansus RTH DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB kemarin mengungkapkan, keharusan pembangunan RTH diawali dari pengajuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Raperda ini mengatur penyediaan RTH 20 persen dari total luas halaman kantor yang akan dibangun. ‘’RTH itu harus dipenuhi dulu sebelum membangun,’’ cetusnya. Kalau ada kantor yang tidak sanggup memenuhi syarat penyediaan RTH 20 persen itu, Pemkot diminta tidak memberikan izin. Apalagi ka-

lau bangunan kantor itu mepet dengan jalan raya. Sedangkan kantor-kantor yang sudah dibangun sebelum perda ini ada, pansus tetap mengharapkan partisipasi kantorkantor tersebut.

Bentuk pengawasan yang harus dilakukan Pemkot Mataram dalam hal ini, harus mengecek komponen-komponen syarat penerbitan IMB seperti ketersediaan RTH 20 persen, sempadan jalan dan lain-lain. ‘’Kita harapkan disitu tim penertibannya berperan,’’ ucapnya.

Tim ini bisa memaksa agar pemilik bangunan melengkapi RTH sesuai izinnya.

Selama ini, Misban melihat hanya sebagian kecil dari kantor-kantor yang berdiri di Kota Mataram yang telah memiliki RTH 20 persen. ‘’Karena memang dalam persyaratannya dulu tidak ter-

pikirkan,’’ imbuh Misban.

Karenanya sekarang Pemkot diharapkan mampu bersikap tegas. Kantor apapun bentuknya, ketika mengajukan izin harus melengkapi syarat di samping memenuhi izinizin pendukung lainnya.

Kata Misban, rata-rata perkantoran yang ada di Kota Mataram hanya mempunyai RTH 5 persen dari luar pekarangannya. Artinya, kalau mengaju kepada raperda RTH, kondisi tersebut jelas masih jauh dari harapan. Sehingga kantor-kantor yang sudah berdiri sebelum perda ini keluar harus terus didorong untuk memenuhi TRH 20 persen.

Sayangnya, raperda ini tidak mengatur batas waktu pemenuhan RTH 20 persen itu. ‘’Nanti diaturan teknisnya. Kalau di perda tidak bisa kita buatkan begitu,’’ tandasnya. (fit)

Warga Miskin Bisa Ajukan Pengurangan PBB Melalui Kelurahan Mataram (Suara NTB) Warga Kota Mataram yang berasal dari kalangan miskin bisa mengajukan pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) melalui kelurahan. Pemkot Mataram melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) sejak 2013 mengeluarkan kebijakan pengurangan pembayaran PBB bagi warga miskin, pensiunan, maupun veteran perang.

“Masyarakat miskin, veteran perang, dan pensiunan bisa mengajukan pengurangan 75 persen PBB dan itu sudah kita

lakukan sejak tahun 2013,” terang Kepala Seksi (Kasi) Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Dispenda Kota Mataram, Rian Andriandi, S.STP, Senin (11/5).

Pengajuan pengurangan tarif PBB ini selain bisa diajukan melalui kelurahan, warga bisa datang langsung ke Kantor Dispenda Kota Mataram. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola PBB. Rian mengatakan pihaknya tidak serta merta melakukan pengurangan pajak untuk setiap warga yang mengajukan permo-

honan, data pemohon ini juga akan diverifikasi langsung ke lapangan apakah memang benar berasal dari warga miskin dan apakah memang layak mendapatkan pengurangan PBB. “Kami periksa dulu apakah layak diberi pengurangan, baru kemudian kami tetapkan,” imbuhnya.

Warga yang layak diberikan pengurangan PBB ini adalah mereka yang memegang kartu Jamkesmas sebagai bukti bahwa memang benar warga tersebut berasal dari keluarga miskin. Dispenda

juga akan berkoordinasi dengan lurah untuk verifikasi data warganya. Pengurangan PBB yang bisa diberikan bisa sampai 75 persen dari yang seharusnya disetorkan ke Dispenda Kota Mataram. “Pengurangan maksimal 75 persen tergantung kondisinya,” imbuhnya.

Rian menyampaikan uang dari pengurangan pajak ini tetap dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan atau dokumen resmi. Untuk itulah verifikasi dilakukan dengan cukup ketat sebelum kebijakan pen-

gurangan pajak diberikan untuk warga bersangkutan. Terkait warga yang memiliki tanah yang luas tapi tidak mampu membayar PBB, Rian mengatakan pihaknya tetap akan melakukan verifikasi ke lapangan bagaimana kondisi warga yang bersangkutan sesungguhnya. “Kita akan verifikasi ke lapangan benar atau tidak warga ini tidak memiliki penghasilan. Begitu mengajukan permohonan, kita langsung verifikasi karena kita juga bertanggung jawab terhadap uang yang berkurang ini,” jelasnya. (ynt)

Muhir berharap Disosnakertrans benar-benar turun melakukan pengawasan sehingga data tenaga kerja jelas. ‘’Kami (Komisi IV, red) tidak mau ditipu,’’ cetusnya. Karenanya dari sekarang ia meminta Disosnakertrans melakukan klasifikasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mataram.

Seperti akan beroperasinya mall terbesar di Kota Mataram yakni Lombok Epicentrum Mall. ‘’Kalau Lombok Epicentrum mampu menyerap 2.000 tenaga kerja, bolehlah tenaga luar itu 100, kita 1.900 orang,’’ katanya. Saat perusahaan mengajukan izin usaha, harus ditekankan syarat penggunaan

tenaga kerja lokal yang ditunjukkan dengan KTP Kota Mataram. Muhir meminta Disosnakertrans segera berkoordinasi dengan SKPD terkait dan melakukan sosialisasi. Ia yakin, jika diberi kesempatan, tenaga lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Sebelumnya, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, meminta perusahaan yang mengikuti bursa kerja yang akan dilaksanakan Disosnakertrans Kota Mataram tanggal 16-17 Mei di Mataram Mall, diwajibkan untuk memprioritaskan warga atau pelamar dari Kota Mataram. (fit)

BPMP2T akan Luncurkan Perizinan ”Online” Mataram (Suara NTB) Dalam dua bulan ke depan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram akan meluncurkan program perizinan secara online atau dalam jaringan (daring) untuk mempermudah warga Kota Mataram yang memiliki mobilitas tinggi dalam mengurus berbagai jenis perizinan. Program perizinan melalui sistem online ini telah dipersiapkan sejak Desember tahun lalu.

“Dua bulan ke depan ini sudah bisa terlaksana,” cetus Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Senin (11/5) di Media Center Kantor Walikota Mataram.

Cokorda mengatakan pihaknya menginginkan program ini segera terlaksana. Sebagai langkah persiapan, pihaknya juga telah mengutus Kepala Bidang (Kabid) Perizinan untuk studi banding ke daerah yang telah menerapkan sistem online ini. “Saya maunya cepat, tidak lelet-lelet. Saya sudah utus Kabid untuk studi banding bagaimana pola kerjanya, mekanismenya, sistem, dan lainnya,” terangnya.

Saat ini beberapa persiapan telah dirampungkan

Cokorda Sudira Muliarsa

seperti pembuatan program tersebut dalam sistem BPMP2T. “Tinggal penyiapan sarana dan prasarana dan saya minta Kabid yang menangani ini harus cepat. Sekarang semua sedang dalam proses,” tambahnya. Beberapa perangkat inti yang disiapkan BPMP2T untuk sistem online ini adalah komputer dan server. Software untuk program ini juga telah disiapkan begitu juga dengan sumber daya manusia (SDM) yang memahami bidang teknologi informasi.

Staf yang akan disiapkan minimal dua orang. Pegawai yang akan ditarik ke pelayanan online ini adalah pegawai yang sudah ada di BPMP2T. Cokorda mengatakan jika SDM yang melayani sistem perizinan online ini masih kurang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram untuk dipersiapkan.

Dengan penerapan sistem pelayanan online ini, Cokorda mengatakan warga akan lebih diuntungkan karena akan ada efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. “Tak perlu sering-sering datang ke Kantor BPMP2T. Warga hanya perlu sekali saja datang, kalau berkas sudah lengkap dan tidak ada yang kurang, prosesnya tinggal dicek dari sistem online. Tidak juga perlu menyuruh orang lain untuk datang,” jelasny a . (ynt)

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

Perbankan Kian ’’Lelet’’ HASIL tambang di NTB tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sedangkan industri keuangan sedang lesu lantaran realisasi kredit yang semakin lelet (melambat).

Menurut Kepala BRI Cabang Mataram, M. Taufik Anwar, Senin (11/5), menyebutkan, kontribusi sektor pertambangan itu tidak dirasakan oleh perbankan. Masalahnya, operasional tambang orientasinya ekspor. Sehingga semua kegiatan pembiayaan operasional tidak dirasakan langsung di dalam daerah.

“Berapa sih sumbangan dari pertambangan, kalaupun ada pekerjanya dari NTB, paling tidak seberapa. Perbankan tidak terpengaruh dengan pertambangan,” katanya.

Secara umum disebutkan tentang terjadinya perlambatan realisasi kredit perbankan, akibat dari menguatnya nilai dolar terhadap rupiah. Yang muncul kemudian, tingginya harga-harga barang yang didatangkan dari luar negeri. Di satu sisi, daya beli masyarakat terus mengalami pelemahan.

Masyarakat saat ini cenderung wait and see dengan keadaan yang terjadi. Kebutuhan rata-rata mengalami pengereman. Ilustrasinya, dari sebelumnya biasa beli barang 15, sekarang berkurang menjadi 10, yang sepuluh itu pun sangat dipertimbangkan. Saat ini masyarakat sedang melakukan penghematan.

“Kalau daya beli kurang, perekonomian lemah, apa yang mau kita jual,” ujar Taufik. Hal ini terjadi di seluruh perbankan, bahkan secara nasional.

Di BRI saja, biasanya kredit yang disalurkan tumbuh optimis lebih dari 16 persen. Tetapi untuk triwulan I tahun 2015, terjadi perlambatan realisasi. Dari target realisasi kredit sebesar 15 persen justru tercapai di bawah 10 persen. Sangat kecil bila dibandingkan target kredit total sebesar Rp 1 triliun lebih.

Jika kredit mengalami perlambatan, perbankan tidak serta merta gencar menawarkan kredit kepada masyarakat. Tetapi yang dilakukan justru sebaliknya, menjaga kualitas kredit untuk mempertahankan kredit yang sudah ada.

“Kita cukup hatihati memberikan kredit, yang kita jaga sekarang adalah kualitas,” demikian Taufik. (bul)

M. Taufik Anwar

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Potensi Kehutanan NTB Banyak yang Mubazir Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan masih banyak yang tak mampu mengelola hasil-hasil alamnya secara maksimal. Terlepas dari persolan terbatasnya akses informasi maupun SDM yang masih rendah, tetapi apa yang disuguhkan oleh hutan di NTB tak bisa digarap maksimal alias mubazir.

Penyuluh kehutanan selama ini terhitung jumlahnya tidak sebanding dengan luas wilayah yang seharusnya diayomi. Bayangkan saja, menurut Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM dari 81 kecamatan yang berdekatan dengan kawasan hutan, jumlah penyulu-

hnya sebanyak 152 penyuluh.

Padahal idealnya masingmasing kecamatan dipegang oleh tiga penyuluh, artinya dengan jumlah tersebut kekurangan penyuluh kehutanan kurang sebanyak 162 penyuluh.

“Idealnya penyuluh kehutanan itu sebanyak 243 penyuluh.

Tetapi jumlahnya yang ada sekarang jauh kurang,” kata

Eny usai rapat koordinasi penyuluh kehutanan di Narmada Lombok Barat, Senin (11/5).

Apalagi pada 2016-2017 mendatang, jumlah penyuluh kehutanan akan berkurang 30 persen karena memasuki masa pension. Ini pun tentunya menjadi tantangan. Akibat kurangnya tenaga penyuluh tersebut, Eny menyebutkan

Hasil-Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kebun Bibit Rakyat tidak bisa terlaksana secara maksimal.

“Hasil hutan itu tidak kecil lho, kalau bisa dikelola dengan baik. Padahal kalau pengelolaan hasil hutan bisa maksimal, tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terdongkrak,” ujarnya.

Persoalan kemiskinan itu, terdapat paling banyak di masyarakat yang tinggal tak jauh dari hutan dan mereka yang tinggal di pesisir pantai.

Idealnya dengan besarnya potensi kehutanan ini jika masyarakatnya mampu memanfaatkan sepenuhnya, maka kemiskinan dan biaya pendidikan bukanlah persoalan.

Mengatasi kekurangan penyuluh ini, Eny menyebut salah satu yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan para penyuluh swadaya. Serta melibatkan semua tokohtokoh yang tinggal tak jauh dari kawasan hutan sebagai corong untuk menjadi penyuluh.

“Harapan kita, hasil-hasil hutan ini bisa tergarap sepenuhnya,” demikian Eny. (bul)

Beberapa Hotel dan Restoran di Mataram Bayar Pajak Tak Proporsional Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram turun melakukan pemeriksaan wajib pajak khusus hotel dan restoran. Dan dari pemeriksaan itu Dispenda bisa menarik pajak Rp 1 miliar karena setelah diperiksa ada beberapa hotel dan restoran yang pembayaran pajaknya tidak sesuai. Demikian disampaikan Sekretaris Dispenda Kota Mataram, Wahyu Sutrisno, Senin (11/5).

“Pemeriksaan yang kami laksanakan tahun 2015 ini kita dapatkan hasil Rp 1 miliar untuk pemeriksaan hotel dan restoran. Setelah kita periksa, beberapa hotel membayar karena sebelumnya pembayarannya tidak sesuai,” jelasnya.

Pada tahun 2014, realisasi pajak hotel dan restoran sebesar Rp 10,7 miliar. Sementara target pajak hotel dan restoran tahun ini sebesar Rp 9,5 miliar. “Realisasi sampai bulan Maret mencapai Rp 2,4 miliar,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Dispenda Kota Mataram, Rian Andriandi, S.STP menyampaikan pihaknya tidak bisa menyampaikan data wajib pajak yang telah diperiksa. Karena hal tersebut telah diatur dalam UU untuk menjaga keraha-

siaan data wajib pajak.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan wajib pajak yang melanggar atau pembayaran pajaknya tidak sesuai, maka wajib pajak dikenai denda sebesar 25 persen dari pajak yang dikenakan.

Pihaknya juga telah mengimbau kepada wajib pajak baik hotel dan restoran agar mengutamakan kejujuran dalam menyampaikan data pendapatannya. “Kita sudah sampaikan untuk tolong jujur karena kalau tidak jujur ada sanksi ketat dan banyak yang sudah dikenai sanksi,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dispenda Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi menyampaikan target pajak hotel dan restoran dinaikkan karena ada beberapa hotel yang beroperasi pada tahun 2015. Sebelumnya target pajak hotel dan restoran di tahun 2014 sebesar Rp 7,5 miliar dan tahun ini menjadi Rp 9,5 miliar. Sebelum hotel mulai beroperasi, Dispenda juga telah meminta pihak hotel untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD). Jika tidak, maka Dispenda akan langsung memberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). (ynt)

(Suara NTB/bul)

TERDESAK - Sawah kangkung di pulau Lombok makin hari makin terdesak. Luas arealnya makin menyusut, menyusul berkembangnya pembangunan property dan pembangunan lainnya di lahan-lahan beririgasi teknis. Seorang petani kangkung di kecamatan Gerimax, kecamatan Narmada, Lombok Barat, tengah memetik kangkung di lahan yang diakuinya terus menyusut.

Mahasiswa Unram Kawal Upsus Pajale

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB melibatkan Fakultas Pertanian Unram untuk mengawal Upaya Khusus (Upsus) mencapai swasembada pangan padi, jagung dan kedelai (Pajale).

Sebanyak 158 alumni Fakultas Pertanian akan terlibat langsung melakukan pendampingan kepada petani, sekaligus sosialisasi bagaimana mencapai swasembada pangan, program Presiden Jokowi di 2017 mendatang.

“Para alumni ini akan melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok tani.

Sehingga sasaran program swasembada pangan bisa tercapai di 2017,” kata Dekan Fakultas Pertanian Unram, Dr. Ir. Sukartono.,M.Agr. Sc di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Di tingkat pusat, swasembada pangan ini seperti diketahui dikawal langsung oleh TNI, setelah adanya kerjasama antara KASAD dengan Kementerian Pertanian RI. Di tingkat Perguruan Tinggi (PT),

09/05/2015

Rektor Unram sendiri telah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Pertanian RI juga dalam hal keterlibatan perguruan tinggi ini.

Mereka yang dipilih adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik di Fakultas Pertanian, dalam mengawal swasembada pangan ini, pembekalan sudah diberikan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bintek). Selama melakukan pendampingan di lapangan, mereka akan diawasi langsung oleh supervisor yang sudah ditunjuk langsung.

“Para pendamping ini akan diawasi langsung oleh supervisor. Dan tetap dilakukan evaluasi apakah target-targetnya sudah tercapai atau tidak,” ujarnya. Tepi dalam konteks pendampingan, Sukartono menyebut akan tetap seiring sejalan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pihak TNI. Yang dilakukan para mahasiswa ini di lapangan, yakni memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok tani.

Bagaimana menghasilkan produktivitas tinggi, misalnya untuk padi dengan penerapan sistem pertanian jajar legowo.

Kemudian bagaimana upaya-upaya untuk pengendalian hama tanaman, sehingga tidak mengganggu produksi. Bagaimana menggunakan pupuk berimbang. Serta bagaimana melaksanakan program-program pertanian berbasis teknologi.

“Bahkan kelompok tani akan dikawal begitu panen, apakah produksi mereka akan diserap dengan harga yang sesuai,” demikian Sukartono pada Suara NTB. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si mengatakan Provinsi NTB termasuk dalam daftar 16 daerah di Indonesia yang diharapkan berkontribusi terhadap swasembada pangan.

Sehingga untuk mencapai program yang dihajatkan pemerintah, semua pihak harus terlibat didalamnya.(bul)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR4632B11 NOKA/ NOSIN:MH3228D30CBJ883616/ 28D-288176 AN.HIDAYAH HLGDISKTR JL.SALEHSUNGKAR PASAR KEBUN ROEKAMPENAN. HILANG SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NO.2642 AN:IR.SYAFUDDIN PRAWIRA NEGARA.GAMBAR SITUASI TGL.7 SEPT.1994.NO.764/1994

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

Halaman 4

Buat Laporan

PNS Ada Kebiasaan ”Copy Paste” Selong (Suara NTB) Perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam membuat laporannya cenderung merasa sudah cukup sesuai dengan kebiasaan. Bahkan ada kebiasaan copy paste, karena tidak kreatif untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.

Rama HB

harus dapat dipertanggungjawabkan. PNS yang dilatih dalam menyelesaikan tugas, terutama tugas yang berhubungan dengan naskahnaskah dinas.

Padahal, katanya, sesuatu yang biasa kalau dikerjakan dengan cara yang luar biasa akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ia menunjuk kisah seorang penderita tuna netra hanya karena merubah tulisan di tempatnya mangkal, mampu menyentuh hati orang untuk menyantuni, sehingga mengais rezeki luar dari biasanya.

Untuk itu, ujarnya, PNS

harus belajar untuk menulis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemampuan itu akan mendukung PNS dalam penyusunan laporan, press release dan naskah-naskah dinas lainnya.

Selanjutnya diharapkan, melalui kegiatan yang digelar BKD para PNS di lingkup Pemkab Lotim dapat memiliki bekal dan kemampuan menulis. ‘’Tulisan yang baik, akan mampu memberikan dampak sesuai dengan kehendak penulisnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala

(Suara NTB/yon)

Hal ini terungkap dalam sambutan tertulis Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Lotim, H. Haryadi Djoewayni, SH, MH, saat membuka Best Practice Writing yang digelar Badan Kepegawaian dan Diklat Lotim, Senin (11/5).

Menurutnya, berlatih menulis sangat penting. Terlebih bagi PNS yang dituntut memiliki kemampuan untuk menyusun kalimat yang baik.

Di mana, setiap tulisan mengandung konsekwensi yang

Tuntaskan Jalan Lingkar, Dinas PU Ajukan Rp 19 Miliar Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Eneregi (PU Tamben) Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali mengajukan Rp 19 miliar pada APBD P 2015 ini. Dana tersebut diproyeksikan untuk melanjutkan pembebasan lahan jalan lingkar utara (jalingkra) tahap II. “Di APBD Perubahan kita usulkan lagi di RKA 2015 harus untuk melanjutkan pembebasan lahan jalan lingkar.

Perencanaannya sudah rampung dan sudah dirapikan. Hanya diperlukan rapat sekali lagi untuk menentukan agenda sosialisasi ke masyarakat,” ungkap Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. H. Raden Nurjati, kepada wartawan, Senin (11/5).

Sebelumnya, ujar Nurjati, dari perencanaan yang dilakukan pihaknya menemui hambatan terhadap 20 persen pemegang sertifikat di lokasi yang akan dibebaskan. Namun kini, 100 persen areal yang akan dibebaskan sudah tidak ada hambatan lagi.

“Sementara ini dari pemilik tanah, tidak ada hambatan.

Kalaupun ada ketidakcocokan mengenai harga sesuai taksiran, tentunya nanti akan muncul saat sosialisasi,” ujarnya.

Nujarti meyakini, pembebasan lahan jalingkra akan selesai pada tahun ini juga. Menyusul pihaknya telah memiliki cadangan anggaran yang lebih dulu disiapkan senilai Rp 9 miliar. Defisit Rp 19 miliar akan ditambah tahun ini, sehingga Rp 28 miliar biaya pembebasan lahan akan dipergunakan secara bersamaan pada kisaran November – Desember mendatang.

Ia melanjutkan, dengan terselesaikannya pembebasan lahan ini, maka tindak lanjut selanjutnya adalah berkomunikasi dengan provinsi dan pusat terkait dukungan anggaran.

Mengingat jalingkra ini sendiri sedianya telah disiapkan APBN tahun 2014 lalu hanya saja eksekusinya tertunda, karena tidak semua ruas jalur telah dibebaskan.

Terpisah, kalangan DPRD KLU mempertanyakan langkah eksekutif terkait lanjutan pembebasan lahan jalan lingkar utara tahap II. Hingga saat ini, kalangan DPRD KLU belum memperoleh gambaran terkait pembebasan lahan untuk ruas jalur dari Dusun Lekok (Desa Gondang) hingga Dusun Krakas (Desa Genggelang) Kecamatan Gangga itu.

“Pembebasan lahan ini merupakan syarat utama agar Pemprov dan pusat bisa ikut mem-backup anggaran. Karena itu, pembebasan lahan harus segera diprogramkan. Kita di PDRD mendukung diajukannya anggaran untuk melanjutkan pembebasan lahan tahap II yang tersisa,” kata anggota Komisi I DPRD KLU, Zarkasi, SAg. Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin melihat Pemda KLU kecolongan. Seperti halnya anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB untuk perbaikan ruas jalan Pantai Pink, Lombok Timur, konon anggaran itu sedianya untuk jalingkra KLU. Alih-alih dialokasikan ke KLU, ternyata anggaran itu lari ke daerah lain karena ketidaksiapan Pemda KLU dalam menyelesaikan pembebasan lahan.

Zarkasi menilai, proyek jalan lingkar utara tahap I dan tahap II dari Tanjung ke Gangga, sejatinya akan merubah wajah KLU di masa depan. Untuk itulah, semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya jalan ini harus segera dituntaskan, termasuk aspek pembebasan lahannya.

“Apabila pembebasan lahan tidak dilakukan Dinas PU, kami khawatir pemerintah provinsi maupun pusat tidak akan mengakomodir dan memberikan dukungan anggaran,” kata politisi PKPI ini. (ari)

erapan teknik Mind Mapping (pemetaan pikiran) dalam mengorganisasikan content atau substansi tulisan dan menyusun alur naskah.

Di samping itu, PNS juga memiliki kemampuan dasar dalam menulis, menyunting, merangkum dan meramu dengan baik demi kelancaran berbagai tugas penulisan atau pekerjaan di kantor, memiliki kemampuan bahasa-tulis yang efektif, komunikatif dan profesional, terutama dalam hal pilihan kata atau kalimat, alur atau sistematika dan substansi atau makna. Tidak kalah pentingnya, mampu memahami efek-efek bahasa pada persepsi, opini dan etika profesi, sehingga naskah yang dihasilkan memiliki dampak yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan. (rus)

Data Petani Amburadul Akibatkan Kelangkaan Pupuk

Jaga Kebersihan Pantai UNTUK menjaga kebersihan pantai di sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lotim akan terus memperhatikan kondisi pantai di sejumlah objek wisata yang selalu dibanjiri sampah. Pasalnya, hal itu perlu dilakukan secara berkesinambungan, karena objek wisata merupakan tempat rekreasi.

Dandim 1615 Lotim, Letkol Rama HB, mengatakan, menjaga kebersihan pantai itu sangat perlu dilakukan. Oleh sebab itu, karya bhakti yang dilakukan oleh TNI AD akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan para nelayan dan unsur terkait lainnya. “Menjaga pantai itu sangat perlu untuk dilakukan, sehingga kegiatan karya bhakti akan terus dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan semua pihak, telebih nelayan,” ujarnya di Labuhan Haji belum lama ini.

Jika pantai bersih,maka akan menjadi baik bagi nelayan.

Ikan bisa produksi, masyarakat juga senang jika berkunjung ke pantai. Dengan demikian, aksi bersih-bersih itu tidak hanya dilakukan pada saat itu saja, tapi akan terus ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait dengan banyaknya sampah yang berserakan di pantai, khususnya di Labuhan haji tidak terdengar lagi.

Selain untuk membangkitkan kepedulian masyarakat, ujarnya, pantai adalah milik bersama bukan hanya masyarakat yang tinggal dekat pesisir.

Menjaga kebersihan pantai merupakan wujud kepedulian pemerintah, TNI, dan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga sumberdaya alam pantai dan laut agar tetap bersih, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena, pantai dan laut bukan tong sampah, untuk itu diharapkan kepada semua pihak supaya tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar laut dan pantai. (yon)

Bidang Diklat dan Teknik Fungsional (TF) BKD Kabupaten Lombok Timur, Rahmat Darmawan, SE., M.Si., dalam laporannya memaparkan, setelah mengikuti kegiatan Diklat itu peserta diharapkan mampu memahami konsep, prosedur dan mekanisme pelatihan menulis dengan metode best and practice sebagai upaya peningkatan kualitas, kemampuan, keterampilan, pengembangan diri dan membangun image, sehingga mampu menghasilkan karya tulis yang bisa dikenang sepanjang masa.

“Dengan kemampuan itu, PNS akan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam menulis sehingga akan merasakannya sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan,” katanya. Targetnya PNS bisa menguasai pen-

(Suara NTB/ari)

TUNJUKKAN - Tim Penertiban KLU menunjukkan jenis minuman beralkohol yang masih dijual bebas di Gili Trawangan, Senin (11/5).

Minuman Berkadar Alkohol 40 Persen Masih Dijual Bebas di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, seolah “mandul” di kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU). Betapa tidak, di sesi inspeksi mendadak yang dilakukan Tim Penertiban Pemda KLU, Senin (11/5), minuman dengan kadar alkohol tinggi masih diperjualbelikan secara bebas.

Tim Penertiban Pemda KLU yang terdiri dari Satpol PP KLU, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Satpol PP serta pihak kecamatan turun ke 3 Gili, Senin kemarin. Tim turun guna menindaklanjuti diberlakukannya Permendag tersebut, serta tindak lanjut regulasi itu yang diatur Pemda dalam Surat Edaran Bupati KLU. Adapun Pemda kali ini, membentuk tim menjadi 3 bagian, masing-masing ke Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Namun alangkah mengagetkannya, hampir di semua toko kelontong dan tidak resmi sebagai penyalur minuman beralkohol serta minimarket masih menjual secara bebas.

Di Gili Trawangan, seperti yang ditemukan tim dan media, salah satu penyedia minuman beralkohol, yakni DS, masih menjual secara bebas.

Paling minim, minuman beralkhol yang dijual adalah Bir Bintang dengan kadar alkohol relatif ditoleransi. Minuman lain dengan kadar alkohol di bawah 5 persen juga masih terpajang di etalase.

“Surat edaran memang sudah kita terima, tetapi hanya seminggu setelah surat itu, pemilik sempat berhenti menjual. Setelah itu, bir dan minuman lainnya kembali dijual,” ujar salah seorang karyawan toko DS kepada petugas.

Menyikapi itu, tim kemudian mendata jenis minuman yang dijual bebas. Tim lalu memberikan surat peringatan kepada pemilik toko tersebut, untuk diindahkan. Menilik perjalanan Tim Penertiban, sebagian besar toko dan minimarket masih menyediakan minuman beralkohol secara bebas. Bahkan semua toko pun mendapat peringatan.

Dalam aturan, jika tim kembali menemukan hal serupa sebagaimana sidak kali ini, maka tim akan melayangkan surat peringatan sampai 3 kali. Apabila tidak dipatuhi, maka pemerintah daerah akan mencabut izin dari pengusaha bersangkutan.

Sebaliknya, Tim Penertiban melanjutkan perjalanan ke Gili Trawangan. Di tempat ini, sebagian besar toko-toko justru menyediakan minuman beralkohol dengan kadar alkohol hingga 40 persen. Lagi-lagi, karyawan yang dijumpai petugas hanya mengaku mengerjakan instruksi pemilik toko.

“Kami hanya karyawan di sini, sedangkan bosnya ada di Mataram. Soal izin-izin, bos yang pegang,” ujar salah seorang karyawan yang tak bisa menunjukkan SIUP ke petugas.

Tim dari Pemda KLU, melalui Kabid Perdagangan Diskoperindag KL, Denda Dewi di sela-sela sidak mengaku miris melihat masih banyaknya toko dan minimarket yang menjual minuman beralkohol. Pemilik toko kebanyakan berdalih, 3 Gili merupakan destinasi pariwisata internasional, sehingga minuman beralkohol identik dengan konsumsi para pengunjung.

“Seharusnya daerah pariwisata di Lombok ada pengecualian seperti di Bali.

Namun ada juklak dan juknisnya juga. Salah satu contoh, penjual minuman beralkohol harus tergabung dalam koperasi bersama, sehingga bisa diatur peredarannya,” ungkap Dewi. (ari)

Tim Penyusun LKPJ Jarang Hadir, DPRD Loteng Kecewa Praya (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Tengah (Loteng) mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya tingkat kehadiran tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014. Mereka mengkritisi Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. L. Supardan, MM, yang hampir tidak pernah hadir dalam rapat konsultasi dengan Pansus LKPJ yang baru lalu.

Kekecewaan tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH, saat menyampaikan rekomendasi DPRD Loteng atas LKPJ kepala daerah tahun 2014, pada sidang paripurna istimewa DPRD Loteng, Senin (11/5).

Minimnya, tingkat kehadiran tim penyusun LKPJ tersebut menyebabkan banyak persoalan yang tidak bisa diklar-

ifikasi oleh Dewan, dalam hal ini Pansus LKPJ, baik itu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun terkait persoalan-persoalan lainnya yang ditemukan saat konsultasi dengan SKPD. “Pansus (Dewan,red) menyampaikan keprihatinan atas minimnya tingkat kehadiran tim penyusun LKPJ saat rapat konsultasi dengan SKPD,” terangnya.

Menurut Dewan, kehadiran tim penyusun LKPJ dalam rapat konsultasi bukan semata-mata soal kehadiran saja, tapi maknanya jauh lebih dari itu. Artinya, dengan hadirnya tim penyusun LKPJ, khusus Sekda Loteng, menunjukkan kalau birokrasi Loteng masih solid, terkonsolidasi serta terkoordinir dengan baik di bawah satu kepemimpinan.

Hal itu, lanjutnya, penting sebagai modal dasar bagi pe-

merintahan di daerah ini untuk bisa memenuhi target dan capaian pembangunan yang telah ditetapkan. Tanpa itu, lanjutnya, sulit untuk bisa meraih hasil pembangunan yang maksimal. “Dengan kehadiran tim penyusun LKPJ, menunjukkan kalau birokrasi di daerah ini solid,” tegas Awaludin.

Untuk itu, di masa mendatang DPRD berharap kritikan yang diarahkan ke pemerintah daerah bisa sebagai pelajaran sekaligus bahan evaluasi dan tidak terjadi lagi. “Tanpa soliditas yang baik, sulit bisa meraih hasil pembangunan yang maksimal,” imbuhnya.

Menurutnya, pembangunan berhasil tanpa dilandasi soliditas di internal birokrasi itu adalah sebagai satu keajaiban. Tetapi jika gagal, maka bukan menjadi satu yang mengherankan. (kir)

Selong (Suara NTB) – Kepala Desa Embung Raja Kecamatan Terara H. Hajar Ibrahim, mengharapkan kepada kelompok-kelompok tani mendata seluruh anggotanya, baik dari jumlah anggota maupun luas areal pertaniannya. Menurutnya, kelangkaan pupuk yang dialami para petani yang ada di Embung Raja tidak terlepas dari amburadulnya data para petani yang berada di gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Kalau petani tidak terdaftar dalam gapoktan, kita khawatirkan mereka bisa terhapus,” ujarnya saat diskusi bersama mengenai kelangkaan pupuk dengan jajaran pemerintah kecamatan, Senin (11/5).

Diakuinya, jumlah kelompok tani yang ada di Desa Embung Raja sebanyak sembilan gapoktan. Untuk itu, semua gapoktan harus aktif memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Menurutnya, kelangkaan pupuk yang selama ini dialami para petani yang ada di Desa Embung Raja, tidak terlepas dari kurang maksimalnya validitas data petani dari segi jumlah anggota maupun luas areal pertanian itu sendiri.

Sementara Sekretaris Camat Terara, Lalu Marzuki,

mengakui, kelangkaan pupuk yang dihadapi pada musim tanam kedua sering dialami, karena tanam kedua sangat membutuhkan pupuk. Terkait gal ini, pihaknya mengimbau kepada gapoktan secepatnya menginformasikan hal tersebut, karena Indonesia sedang mewujudkan swasembada pangan.

Begitu juga dari segi hukum, Kapolsek Terara, AKP. I Komang Samia, menjelaskan, permasalahan pupuk menjadi masalah nasional dan beberapa tindakan sudah dilakukan aparat penegak hukum untuk mengamankan pendisitribusian pupuk dan beredarnya pupuk palsu. Ia juga mengimbau kepada kelompok-kelompok tani di Desa Embung Raja yang hadir pada saatitu supaya tidak membeli pupuk di atas standar yang sudah ditentukan dan berhati-hati dalam membeli pupuk, karena pupuk palsu banyak yang beredar.

Ditegaskannya, jika ditemukan ada masyarakat yang melakukan penimbunan pupuk dan mengedarkan pupuk palsu, pihaknya akan langsung menindak. Menurutnya, penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan itu jika tidak bisa diselesaikan dengan baik. (yon)

(Suara NTB/yon)

PENGARAHAN - Kelompok tani di Desa Embung Raja sedang mendapat pengarahan dari pemerintah kecamatan agar segera melakukan pendataan kelompok. Amburadulnya, jumlah petani membuat pupuk terjadi kelangkaan.

Nihil, Dugaan Praktik Prostitusi Kalangan Pelajar di Lotim Selong (Suara NTB) – Jajaran Polres Lombok Timur (Lotim) mengklaim, jika Lotim masih nihil dari prostitusi yang melibatkan oknum pelajar. Dari hasil pantauan tim di lapangan, jajaran Polres Lotim masih belum menemukan ada praktik prostitusi kalangan pelajar.

“Prostitusi di kalangan pelajar di Lotim belum ada.

Selama saya di sini, kami cek di lapangan tidak ada prostitusi seperti itu.

Apalagi di sini itu mayoritas penduduknya Islam dan seribu masjid,” papar Kapolres Lotim, AKBP. Heri Prihanto, SIK, Senin (11/5) siang.

Untuk itu, ia mengimbau kepada para pelajar khususnya yang ada di Lotim supaya tidak mudah terbuai bujuk rayu laki-laki hidung belang, baik secara nyata atau yang sedang marak sekarang ini, yakni prostitusi online.

Salah satu upaya mencegah prostitusi di kalangan pelajar, ungkapnya, Polres Lotim sudah melakukan jemput bola. Dalam hal ini, pihaknya memberdayakan polwan-polwan yang masih

(Suara NTB/yon)

Heri Prihanto baru di Lotim untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Lotim. Dalam sosialisasi itu, polwan yang sudah disebarkan ke sejumlah sekolah yang ada di Lotim itu akan diberikan pembekalan kepada pelajar terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari prostitusi, baik dari segi hukum maupun yang lainnya.

“Di sini ada 22 Polwan yang baru dan sudah kita kerahkan ke sekolahsekolah untuk melakukan sosialisasi terkait itu,” ungkap Heri. (yon)

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Suara NTB

Dewan Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Loteng Tahun 2014 Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi telah menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2014. Rekomendasi disampaikan melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Loteng di ruang sidang utama DPRD Loteng, Senin (11/5).

Sidang paripurna dihadiri Wabup Loteng, Drs. H. L. Normal Suzana dan pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya.

Rekomendasi DPRD Loteng atas LKPJ kepala daerah tahun 2014 tersebut, disampaikan langsung Sekretaris DPRD (Sekwan) Loteng, H. Awaluddin, SH, berisikan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Loteng bersama seluruh SKPD lingkup Pemkab Loteng, beberapa waktu lalu.

Secara umum, ungkap Awaludin, jalannya pembangunan di Loteng selama kurun waktu tahun 2014 sudah cuk-

up baik. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kemajuan di bidang pembangunan yang diraih Pemkab Loteng jika dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Capaiancapaian itulah yang ke depan diharapkan bisa dipertahankan bahkan terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

Kendati banyak keberhasilan pembangunan yang diraih, ujarnya, banyak hal yang nyatanya masih harus dibenahi dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Hal ini menjadi beban dan tanggung jawab bersama dengan semua pihak agar bisa meraih capaian yang belum mampu diraih.

Dari sisi pengelolaan pendapatan daerah, ujarnya, secara umum juga cukup baik, kendati ada penurunan realisasi capaian pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya dari sisi persentasenya. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp 1,418 triliun, yang terealisasi

hanya 99,46 persen atau sekitar Rp 1,411 triliun. Persentase tersebut, menurun dari tahun 2013 yang bisa mencapai 100,38 persen.

Tapi positifnya, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mengalami peningkatan. Di mana tahun 2014, PAD Loteng menembus angka Rp 140,5 miliar atau mencapai 107,11 persen dari target yang ada. Meski demikian masih banyak komponen PAD Loteng yang masih harus digenjot, karena capaiannya yang belum maksimal sesuai target.

Dari sisi belanja daerah, DPRD Loteng berharap pemerintah daerah bisa lebih matang dalam melakukan perencanaan untuk belanja daerah, baik belanja langsung maupun tidak langsung, sehingga realisasi kedua jenis belanja daerah tersebut bisa maksimal dan tidak ada lagi anggaran daerah yang tidak terpakai.

“Perencanaan belanja daerah kedepan harus

lebih cermat. Sehingga anggaran yang sekitarnya tidak bisa dimanfaatkan, bisa dialihkan ke program lain yang lebih membutuhkan. Terutama untuk belanja pegawai, harus teliti. Agar tidak ada anggaran yang sia-sia.

Mengingat, persentase anggaran belanja pegawai masih begitu mendominasi,’’ ujarnya mengingatkan. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Ketua DPRD Loteng H. Ahmad Puaddi (tiga dari kanan) menyerahkan naskah LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 pada Wakil Bupati H. L. Normal Suzana pada Rapat Paripurna DPRD Loteng, Senin (11/5).

Diduga Mutasi Tanpa Melalui Pansel

Komisi ASN Tegur Pemda Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menegur Pemkab Lombok Barat (Lobar), lantaran pada mutasi terakhir yang dilakukan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, tak melibatkan panitia seleksi (pansel). Padahal saat itu telah berlaku UU ASN yang menekankan setiap memutasi pejabat eselon II harus melalui panitia seleksi (pansel).

(Suara NTB/bul)

TIDAK DIMANFAATKAN - Keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuranji Bangsal di Kecamatan Labuapi Lombok Barat masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan. Bahkan, dermaga dijadikan nelayan atau masyarakat untuk memancing.

Pertanyakan Dana PSKS

Warga Giri Tembesi Datangi Kantor Desa Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga dari tiga dusun di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, menggedor kantor desa. Warga mempertanyakan ke pihak desa terkait dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diduga tak semua dicairkan ke masyarakat. Padahal sudah ada data penerima bantuan tersebut.

Selain itu, banyak warga tak mampu di Giri Tembesi justru tak memperoleh PSKS, padahal sebelumnya warga ini memperoleh bantuan sejenis seperti bantuan langsung tunai (BLT).

Warga juga mempertanyakan banyaknya warga yang terdata, namun tak diberikan kartu.

Warga juga mempertanyakan pemotongan dana PSKS ini.

Puluhan warga dari Dusun Gumise Utara, Gumise Selatan dan Dusun Jeruk Poto mendatangi kantor desa sekitar pukul 10.00 WITA lebih, warga dikomandoi masing-masing kepala dusun dan ketua RT. Warga dikawal sejumlah aparat sempat menyampaikan protesnya di hadapan kantor desa sebelum diterima Kepala Desa Giri Tembesi, Kaharudin dan staf desa.

Kepala Dusun Gumise Selatan H. Fauzi menyampaikan kedatangan warga untuk mempertanyakan pihak desa, karena dana PSKS banyak tak sampai masyarakat, padahal mereka sudah terdata. “Warga mem-

protes, Karena banyak warga belum dapat PSKS, , banyak juga yang ada namanya namun tak diberikan kartu,” akunya.

Ia menyampaikan, awal kecurigaan ketidakberesan dalam penyaluran dana PSKS ini bermula ketika penyaluran PSKS April lalu. Dari data penerima bantuan di dusun setempat 91 orang, namun hanya 60 orang yang diberikan, sedangkan sisanya 31 orang belum diberikan.

Akibatnya, wargapun menggelar aksi demo. Setelah dilakukan aksi demo beberapa kali, mempertanyakan dana bantuan ke 31 warga ini barulah pihak desa memberikan dana melalui mantan kadus setempat senilai Rp 5.600.000.

Dari situ muncullah kecurigaan, pasalnya pencairan dana ini tak sesuai mekanisme sebab dana diambil bukan oleh warga selaku penerima. Padahal mekanisme pencairan dana ini, seharusnya diambil oleh penerima langsung. “Ini yang kami pertanyakan,” akunya.Selain itu, bantuan ke 60 orang ini juga dipotong oleh oknum desa dengan kisaran Rp 100 ribu.

Hal senada disampaikan Kepala Dusun Gumise Utara, Musdah. Di dusun setempat terdapat penerima bantuan PSKS sebanyak 108 orang, dari 108 orang ini lima orang warga pembayarannya ditahan. Kartu penerima bantuan ini dibawa oleh

oknum RT. “Warga menuntut biar dibayar yang lima orang ini, karena didata ada nama mereka,” imbuhnya.

Warga juga mempertanyakan pemotongan dana bantuan tersebut, pemotongannya rata-rata per orang Rp 100-150 ribu. Selain itu di warga dusun Jeruk Poto juga mempertanyakan hampir semua warga tak memperoleh bantuan ini. “Dari 60 warga hanya lima orang yang dapat,” ujarnya.

Usai menyampaikan protes, sejumlah perwakilan warga terdiri dari kadus, RT dan warga diterima oleh Kades. Pertemuan digelar didalam kantor Desa, di-

hadiri oleh aparat dan perwakilan dari kecamatan. Hampir tiga jam barulah pertemuan itu selesai.

Hasil pertemuan itu, pihak kades mengklarifikasi terkait data penerima PSKS di Dusun Jeruk Poto telah diganti, sehingga penerima 60 orang yang lalu tidak lagi terdata. “Pak Kades tadi sampaikan kalau data itu terhapus, makanya tidak ada diberikan dana,” kata Ketua RT Jeruk poto, Ramli. Sontak jawaban itu mengundang reaksi kekecewaan dari warga. Sedangkan terkait dengan penyaluran bantuan PSKS juga mengacu data dari kantor pos. (her)

(Suara NTB/her)

DATANGI - Warga mendatangi Kantor Desa Giri Tembesi dengan tujuan mempertanyakan dana bantuan PSKS yang tidak sampai ke masyarakat.

“Menang ada teguran dari Komisi ASN, tapi kami sudah konfirmasi,” terang Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq, Senin (11/5).

Diakuinya, dalam UU ASN, semua daerah diharapkan membentuk pansel dan sedang dalam proses penerbitan SK oleh Pemkab Lobar. Pemda, ujarnya, telah memperoleh surat dari KASN yang menekankan agar dalam mutasi eselon II harus melalui pansel.

Mengenai lambannya pembentukan pansel, Taufiq menjelaskan, masih terjadi perdebatan, khususnya anggota pansel yang berasal dari luar.

“Terkait yang dimaksud panitia dari tokoh luar, kalau cari tokoh luar ini kan banyak,” imbuhnya, karena itu katanya apakah perlu dipilih salah satu.

Adanya pansel ini, tambahnya, maka kepentingan politik bisa diantisipasi ataupaling tidak dikurangi. Sebab ke depan penentuan mutasi pejabat ini bukan ditentukan oleh baperjakat, meski ada kewenangan kepala daerah untuk memilih.

Sesuai UU ASN, ujarnya, hasil seleksi pansel diajukan ke bupati 3 orang. Setelah itu bupati memilih satu orang yang dianggap mampu dan berkompeten di bidangnya. “Kalau ini tak dilaksanakan maka akan mendapat teguran dari komisi ASN,” tutupnya.

Lelang Jabatan Pada bagian, ujarnya, Pemkab Lobar mewacanakan akan melakukan lelang jabatan terhadap semua pejabat eselon II khususnya kepala SKPD penghasil PAD. Hal ini untuk mendorong agar pejabat yang menempati posisi kepala dinas benar-benar berkualifikasi dan memiliki kreasi dan inovasi dalam menghasilkan PAD. Dalam hal ini, seharusnya SKPD penghasil PAD ini memiliki terobosan dalam menghasilkan PAD. SKPD tidak saja melakukan cara intensifikasi (konvensional), namun cara lain

Ditinggal Suami Merantau ke Malaysia

Ibu Rumah Tangga Banting Tulang Hidupi Keluarga

(Suara NTB/her)

Akibat himpitan ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan di Lombok Barat (Lobar) memaksa banyak warga menjadi TKI merantau ke luar negeri, ribuan warga dikirim tiap tahun menjadi TKI. Namun, nasib istri atau keluarga yang ditinggalkan tidak dipikirkan, sehingga banyak di antara mereka harus banting tulang mencari nafkah.

INI pula menimpa keluarga Aminah, warga Gumise Utara Desa Giri Tembesi Gerung. Karena tidak ada pekerjaan di kampungnya, suami tercinta harus rela meninggalkannya merantau mencari nafkah ke negeri Jiran, Malaysia. Kini Aminah (35) merana ditinggal suaminya, karena selama ditinggal suami ia mengambil alih menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ia harus banting tulang,mencari uang untuk menghidupi dua anaknya.

Aminah ibu muda beranak dua ini tampak kelelahan, maklum ia baru saja pulang menja-

di buruh angkut batu bata yang dibawa ke Mataram. Pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh, mengangkut segala macam barang seperti batu bata, kayu dan barang lainnya. “Seharihari saja bekerja buruh, berat pekerjaan ini tapi terpaksa demi anak,” tuturnya pada Suara NTB, Senin (11/5).

Wanita muda ini memang tampak lelah bekerja, terlihat dari badannya yang kurus.

Apalagi pekerjaan yang dilakoninya berat, sebab pekerjaan yang dilakukan biasa dikerjakan laki-laki. Namun baginya, terasa ringan, karena tak ada lagi pekerjaan lain yang diharapkan.

Ia menuturkan, setiap hari ia mengangkut batu bata dan kayu.

Ia memikul barang ke atas truk lalu sesampai di lokasi tujuan ia menurunkan dari mobil. Ia tak sendiri, namun ia biasanya bersama lima rekannya. Terkadang

ia sedih ketika bekerja, karena tak kenal waktu hujan bahkan panas matahari mendera.

Ia bersama rekannya biasanya bekerja sistem borongan, sekali angkut ia diberikan upah Rp 50 ribu dengan ongkos sekali angkut Rp 10-15 ribu. Itupun kalau dalam lima kali pengangkutan, ia kebagian Rp 50 ribu.”Kadang dibawah itu,”ujarnya. Saban hari ketika musim panen, ia beralih menjadi buruh tani, ia pergi ke sawahsawah orang untuk memikul gabah hasil panen petani.

Menurutnya, upah yang diperoleh tak sebanding dengan beratnya pekerjaan, namun ia tak putus asa. Meskipun ia sakit, ia memaksakan diri untuk bekerja. Sedangkan berharap bantuan Pemda juga tidak pernah ada.

Dulu, katanya, ia memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun setelah diubah menjadi Program Simpanan Keluarga

Harapan (PSKS) justru ia tidak memperoleh bantuan itu. “Saya tunggu-tunggu, tapi tidak ada bantuan,”imbuhnya. Tidak saja dirinya, namun puluhan warga setempat senasip seperti dirinya.

Begitu pula ia juga tak bisa menggantungkan harapan pada suaminya, sebab suaminya belum mengirimkan uang dari Malaysia.

Ia mengaku, suaminya berangkat, karena himpitan ekonomi dan sempitnya lapangan kerja di dusun setempat. Jika ada lapangan kerja, suaminya sebenarnya tak ingin pergi merantau. “Belum ada kiriman,” imbuhnya.

Suaminya berangkat secara legal, namun karena suaminya lari dari majikannya, sehingga menjadi ilegal. Suaminya terpaksa lari dari majikannya, karena gaji rendah dari perusahaan. Setelah suaminya lari dari majikannya, pihak perusahaan tak lagi mau tanggung jawab. (her)

H. M. Taufiq harus dilakukan. ‘’Misalnya dengan menerapkan online system untuk pungutan semua jenis pajak, supaya tidak bersentuhan dengan wajib pajak (WP),’’ terangnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, SKPD bisa saja bekerjasama dengan pihak perbankan, seperti di DKI Jakarta yang menerapkan sistem online bekerjasama dengan bank untuk penagihan pajak. Kalau itu dilakukan, pasti ada peningkatan PAD. Alasannya, tidak bisa PAD hanya mengandalkan sumber yang ada, namun perlu ada kreasi.

“Karena itu untuk SKPD penghasil PAD ini alangkah bagusnya dilakukan semacam tender jabatan,siapa yang kira-kira punya kompetensi untuk itu. Ke depan akan diterapkan itu (lelang jabatan) bagi semua SKPD,” ujarnya.

Menurutnya, pola ini memberi

kesempatan bagi pejabat bisa bersaing dengan sesama PNS, sehingga tidak ada anggapan tender jabatan untuk meminta jabatan akan tetapi mengadu konsep.

Untuk penerapan pola ini, lanjutnya, akan dirancang, sebab hal ini sesuai dengan ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait penggunaan panitia seleksi (pansel) dalam memutasi pejabat. Sesuai amanat UU ASN ini, terangnya, mencari pejabatpejabat yang berkualifikasi dan siap mengadu konsep. Pansel ini, jelasnya, tentu akan mempertanyakan konsep dan terobosan yang dimiliki pejabat.

Paling tidak, ujarnya, adanya pansel ini, mutasi pejabat eselon II tidak berperan lagi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat), tapi pihak pansel yang melakukan seleksi. Ia menyebut, anggota pansel ini sendiri terdiri dari unsur pemda, sebagian besar dari unsur luar, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi. “Saat ini sedang dibuat SK-nya,” imbuhnya.

Sebelumnya kalangan DPRD juga mempertanyakan kinerja 13 SKPD penghasil PAD, karena hingga triwuan II ini, kinerjanya masih belum memuaskan. Sebagian besar SKPD belum capai target, bahkan ada tiga SKPD yang pencapaiannya PADnya masih nol. (her)

Pinjaman Rp 100 Miliar Dipangkas

Sejumlah Proyek Pasar Senilai Rp 35 Miliar Terancam Batal Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan memangkas nilai pinjaman di BPD Bali. Dari jumlah semula yang akan dipinjam Rp 100 miliar akan dikurangi menjadi di bawah Rp 60 miliar. Pemangkasan pinjaman ini dikarenakan kekhawatiran pemda semua proyek tak bisa terealisasi, karena karena prosesnya lama.

Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq, mengaku, akibat pemangkasan ini, sejumlah proyek yang diperkirakan selesai di atas enam bulan seperti pasar dan pembenahan destinasi wisata terancam tak terealisasi, karena dana dari pinjaman tersebut juga tak mencukupi. ‘’Sedangkan proyek yang diperkirakan akan bisa danai hanya proyek bisa selesai tahun ini seperti jalan,’’ ujarnya, Senin (11/5).

Ia memastikan pinjaman itu akan dipangkas menjadi di bawah Rp 100 miliar, karena faktor kekhawatiran proyek tidak selesai. Belum lagi, proses tender diperkirakan mulai bulan Mei dan membutuhkan waktu waktu sebulan. ‘’Karena itu yang didanai hanya proyek yang bisa selesai tahun ini, seperti jalan. Kalau pasar tidak mungkin,” ujarnya.

Menurutnya, jika dipaksakan akan memakan waktu lama dan proyek tidak bisa selesai. Dalam hal ini, pemda tak berani ambil risiko. Selain pasar, proyek pembehanan destinasi wisata yang memakan waktu lama dan diperkirakan tidak bisa tuntas tahun ini juga tidak bisa didanai.

Mengenai perkembangan pinjaman, Taufiq mengaku, BPD Bali masih mempertanyakan terkait proses pinjaman jika nilainya di bawah Rp 100 miliar apakah diulang dari awal atau dilanjutkan. Namun, dari jawaban pihak Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menegaskan, selama di bawah Rp 100 miliar, pinjaman tidak perlu diproses ulang. “Sebab kalau di atas Rp 100 miliar baru diulang, kalau Rp 70 sampai 90 miliar itu urusan pemda dengan bank,” jelasnya.

Terkait penandatanganan perjanjian, tambahnya, tidak ada kendala teknis. Namun, tergantung dari siapa yang sah menandatangani perjanjian kredit, sebab selama ini menurut notaris perlu menunggu keluar SK Plt atau Penjabat Bupati.

Sementara terkait proses tender, lanjutnya, tetap berjalan, hanya saja belum bisa ditender. (her)

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Terbaik Nasional

Belajar Kelola BOS dari SMP Negeri 1 Labuan Badas Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerap bermasalah di banyak tempat di Indonesia. Namun di Sumbawa, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labuan Badas, A. Rahman S.Pd, berhasil menjadi Juara Lomba Tata Kelola dana BOS tingkat Nasional tahun 2014. Bupati pun telah memberikan piagam penghargaan kepada A. Rahman pada malam resepsi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) beberapa waktu lalu.

Keberhasilan A. Arahman yang mewakili NTB menjadi terbaik nasional setelah melewati tahapan penilaian. Tim dari pusat yang terdiri dari dua orang

datang langsung menilai SMP Negeri 1 Labuan Badas. Ternyata SMPN 1 Labuan Badas masuk nominasi 14 besar nasional. Setelah itu, semua sekolah yang masuk nominasi dipanggil ke pusat, presentase sekaligus tanya jawab tentang pengelolaan BOS dengan dewan juri yang diantaranya terdiri dari BPK, ICW dan Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Dikbud.

“Ternyata di situ saya unggul dan saya mampu menjelaskan kepada tim juri. Namun saya tak menyangka mendapat Juara 1,” katanya menceritakan awal penilaian tata kelola BOS tahun lalu yang mengantarkannya menjadi yang terbaik.

Ketika diwawacarai Suara NTB, A. Rahman menyebutkan ada empat kriteria yang harus dipenuhi dalam pen-

gelolaan BOS. Yakni, perencanaan, pengelolaan, laporan dan dampak. Yang terkait satu dengan lainnya. Keunggulan SMPN 1 Labuan Badas, yang mampu memberikan beasiswa sekitar Rp 60 juta per tahun dari dana BOS, khusus membiyai transportasi siswa yang terancam putus sekolah. Kebijakan tersebut sesuai Juknis BOS dan telah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2015 ini, program beasiswa tersebut masih diberikan untuk 150 siswa.

Mendukung siswa yang tidak mampu dan tidak tercover program beasiswa pemerintah. “Kita berikan terutama kepada anak-anak yang terancam putus sekolah yang diantaranya berasal dari wiilayah pesisir Labuan Sumbawa,” sebutnya.

Selain itu, sistem pelaporan BOS SMPN 1 Labuan Badas juga tertib melalui sistem onlie. Sehingga lebih gampang ketika ada perubahan data siswa penerima BOS ataupun ketika memasukkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Aplikasi online juga menutup pintu manipulasi karena transparan, mudah diakses dan dipantau siapa saja. Sosialisasi BOS juga gencar dilakukan dengan melibatkan wali murid melalui Komite. Dari mulai perencanaan, penggunaan hingga pertanggung jawaban.

“Kita konfirmasi ke wali murid dan kita pasang juga pengumuman di sekolah,” terang A. Arahman.

Pengelolaan BOS yang baik dan terarah berdampak besar pada peningkatan prestasi siswa di SMPN 1 Sumbawa.

Baik di bidang akademis maupun non akademis. Diantaranya Juara 1 pada ajang pelajar peduli lingkungan tingkat dunia di Swedia, Juara III Lomba Penilitian Ilmiah Remaja tingkat Nasional. Prestasi teranyar, Juara III Taekwondo tingkat Internasional di Bali tahun 2015 atas nama siswa Asmawati. dan lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menunjang kompetensi yang dimiliki siswa.

Tak heran, kalau ingin belajar soal BOS dengan cara yang benar dan memberikan dampak prestasi yang besar, maka belajarlah di SMPN 1 Labuan Badas. Keberhasilannya juga menjadi motivasi bagi sekolah lain. Bahkan A. Rahman tak segan menularkannya kepada Kepala Sekolah lainnya di Sumbawa, terutama sekolah yang bera-

Dewan Soroti Alkes yang Mangkrak di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi IV DPRD Sumbawa menggelar hearing dengan enam SKPD, yakni Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Sumbawa, Direktur RSUP Lalu Abdul Kadir Manambai, Kepala BPJS, Kepala Inspektorat dan PMI. Secara umum terkait keluhan masyarakat soal pelayanan kesehatan dan alat kesehatan (alkes) mangkrak di sejumlah Puskesmas.

Anggota Komisi IV, Madul, usai pertemuan, Senin (11/5) menjelaskan, untuk Dikes berkaiatan dengan peningkatan pelayanan 24 Puskesmas yang ada di Sumbawa. Mengingat banyaknya persoalan yang terjadi. Termasuk adanya alat yang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa digunakan oleh tenaga medis di Puskesmas setempat. “Sementara harga alatnya juga cukup mahal, tapi tidak bisa digunakan. Alat ini salah satunya untuk tes jantung. Kalau tidak bisa digunakan ini sia-sia anggaran yang sudah dikeluarkan,” cetusnya.

Sedangkan terhadap Direktur RSUD sumbawa, terkait penerimaan pasien pengguna BPJS. Dicontohkan dari banyaknya kasus yang terjadi berupa ketiadaan surat rujukan dari Puskesmas, tetapi kondisinya memang darurat. “Kata mereka, dari pihak BPJS supaya rumah sakit itu langsung bisa menerima melalui UGD. Sedangkan dari pihak rumah sakit harus sesuai dengan aturan, harus ada surat rujukan dari Puskesmas. Ini yang menjadi kontra tadi, dan belum kita temukan solusi terbaik. Mungkin nanti ktia undang khusus RSUD dengan BPJS,” tukas Madul.

Kalau Direktur RSUP H. L. Manambai ini berhubungan dengan obat. Sebab dari Januari, berdasarkan penjelasan, obat tidak ada di RSUP setelah pergantian Direktur. Akhirnya Direktur baru meminjam yang kesana kemari. Bahkan pasien diminta beli obat dulu nanti baru diganti. “Ini yang terjadi. Makanya kita minta manajemen rumah sakit ini betul-betul dilakukan peningkatan. Termasuk dengan pelayanannya mereka. Sehingga kita minta utamakan senyum, sapa, salam, supaya ditingkatkan. Ini untuk semua rumah sakit,” jelasnya.

Menurut pihak RSUP, lanjut Madul, DPA terkait obat berdasarkan sistem keuangan. Jadi harus dilakukan tender dan lainnya. Jadi, dari Januari obat tidak ada, karena DPAnya belum ada tender. Yang sekarang sudah mulai diproses di tingkat Provinsi.

Komisi IV juga menekanakan Kepala BPJS agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari keberadaan BPJS. Apalagi menurut salah seorang anggota Komisi IV lainnya, Andi Rusni, bayi yang berada di kandungan bisa diurus BPJS. Dan itu bisa ditaruh nama ibunya. Jadi ketika anak ini lahir, sudah mempunyai kartu BPJS. Dan ketika anak itu lahir dan meninggal dunia, juga bisa menerima pelayanan BPJS. Mungkin biaya kematian atau biaya lainnya. “Kita juga berharap agar kantor BPJS itu bisa buka cabang di kabupaten Sumbawa. karena selama ini kantor cabangnya di kabupaten Bima. Kami harap itu ada di Sumbawa, supaya mempermudah pelayanan,” pintanya.

Untuk Inspektorat, terhadap laporan dari masyarakat, lembaga dan institusi tertentu, supaya ditindaklanjuti. Misalnya adanya laporan penyelewengan di Puskesmas tertentu.

Termasuk terhadap biaya alat yang cukup mahal. Alat dibeli dan malah tidak dimanfaatkan. “Kami sudah turun di beberapa Puskesmas. Ternyata Puskesmas tidak pernah dipanggil dan diajak konsultasi masalah alat-alat kesehatan ini. Sehingga saya katakan, jangan disamakan alat kesehatan yang di kecamatan Alas dengan yang di kecamatan Lantung, atau Ropang. Masalahnya alat itu seragam dan mereka di Puskesmas mengatakan, ini tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarkat setempat. Sementara Kadis kesehatan bilangnya ini usulan Puskesmas,”cetus Madul.

Pihaknya juga meminta Kadis Dikes melakukan evaluasi terhadap semua sarana dan prasarana yang ditempatkan di Puskesmas. Pihaknya juga akan turun ke semua Puskesmas untuk mengecek alat dimaksud. (arn)

Kasus Korupsi Kapal

Kejari akan Panggil Saksi Ahli Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah menerima hasil audit investigasi kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal perintis Dishubkominfo Sumbawa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa sesegera memanggil saksi ahli dari BPKP. Sebelum nantinya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Sebagaiman disampaikan Kajari, Sugeng Hariadi S.H, M.H, menyebutkan, dari hasil audit investigasi itu terungkap kerugian negara dalam pengadaan kapal perintis tahun 2009 tersebut sebesar Rp 244 juta.

“Setelah ini kita minta keterangan saksi ahli dulu baru kita panggil tersangka,” terangnya.

Diketahui dalam kasus ini, Kejari telah menetapkan dua tersangka. Yakni WY, mantan Kadishub yang saat itu bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan AR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kasus pengadaan dua unit kapal perintis ini dilakukan tahun 2009 senilai Rp 270 juta. Kapal yang dibeli dari rekaanan tersebut ternyata kapal bekas.

Satunya dibeli dari seorang nelayan di Desa Medang Pulau Moyo, sedangkan satunya lagi hasil pelelangan Amanwana yang dibeli dari seorang warga Labuan Kecamatan Badas. Kejari telah mengamankan bangkai dua kapal tersebut sebagai barang bukti. (arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

A. Rahman

Sudirman

da di wilayah Labuan Badas.

Dengan telah menggelar workshop sehari tentang pengelolaaan BOS secara swadaya oleh para Kepala Sekolah.

Kegiatan serupa juga dilanjutkan oleh Diknas Sumbawa.

Terhadap keberhasilan ini, Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman, S.Pd, menyatakan, prestasi ini tak lepas dari

konsep kebersamaan dan komitmen sekolah tentunya untuk mengelola BOS dengan baik sesuai Juknis yang ada. Apalagi di era keterbukaan seperti ini, transparansi menjadi harga mati, termasuk dalam pengelolaan BOS. Agar dapat dikelola secara maksimal. (arn/*)

Tuntut Penegerian

Mahasiswa UNSA Gelar Aksi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Samawa (UNSA) di Sumbawa Besar, Senin (11/5) menggelar aksi unjuk rasa di kampusnya. Mereka menuntut lembaga segera melakukan pembenahan untuk proses penegerian kampus tersebut.

(Suara NTB/bug)

SEPI - Inilah Posko Portal yang digunakan Pemda KSB untuk menarik retribusi parkir bongkar muat di ruas jalan negara lintas Poto Tano – Taliwang, sepi tanpa personel pemungut retribusi.

Lokasi Penarikan Retribusi Parkir Dipindahkan Taliwang (Suara NTB) Posko portal penarikan retribusi bongkar muat milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di ruas jalan lintas Poto Tano – Taliwang dalam dua pekan terakhir mendadak lengang. Bukan karena berhenti beroperasi, ternyata lokasi posko untuk menarik retribusi bagi kendaraan pengangkut barang itu dipindahkan ke dalam terminal Taliwang.

“Bukan kita hentikan penarikan retribusinya. Tapi kita pindahkan lokasi poskonya. Bukan lagi di tempat semula, tapi di dalam terminal Taliwang sekarang ini,” jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) KSB, Agus Hadnan kepada media ini, Senin (11/5).

Pemindahan posko retribusi bongkar muat khusus bagi kendaraan barang itu dilakukan menyusul masuknya saran pihak kepolisian. Posko portal yang selama ini di-

gunakan Pemda KSB tidak tepat karena berada di ruas jalan negara. Di mana aturannya, satu-satunya pihak berwenang yang dapat melakukan penghentian arus lalu lintas di jalan negara adalah aparat kepolisian. “Ini hasil pertimbangan dari mendengar saran dan masukan pihak kepolisian.

Makanya kita akhirnya pindah ke terminal,” papar Agus.

Agus menegaskan, penarikan retribusi parkir bongkar muat yang selama ini dijalankan pihaknya memiliki landasan aturan yang jelas. Diantaranya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2012 tentang retribusi parkir bongkar muat serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Nomor 30 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). “Pendirian posko itu semangatnya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Dan apa yang kita jalankan di Pos-

ko itu diatur dalam Perda kita.

Jadi tidak asal-asalan kita melakukan penarikan retribusi di sana,” tandasnya.

Untuk mengarahkan kendaraan pengangkut kendaraan agar melalui portal penarikan retribusi yang saat ini telah ditempatkan di terminal. Pihak Satpol-PP telah melakukan koordinasi lintas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Diantaranya kata Agus, dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infromatika (Dishubkominfo) dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD).

“Dishubkominfo kami minta agar mewajibkan kendaraan barang untuk masuk terminal sehingga bisa melalui posko penarikan retribusi.

Kalau dengan DPPKD jelas di sini tugasnya, menyiapkan juru pungut yang bisa stand by di posko. Kalau personel kami untuk fungsi pengamanan saja,” imbuhnya. (bug)

Presiden mahasiswa UNSA sekaligus Kordum, Sahidullah dalam orasinya mengatakan, penegerian UNSA semestinya tidak hanya dijadikan wacana saja, tetapi perlu adanya langkah yang kongkret dan tindakan yang jelas dilakukan lembaga.

Selama ini proses penegerian UNSA hanya sekadar ucapan saja, namun tidak ada kejelasan serta keterbukaan informasi terhadap proses tersebut.

“Hanya retorika yang diberikan lembaga, tetapi tidak ada bukti nyata untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Negeri,’’ katanya. Mestinya pihak lembaga memperbaiki sarana dan prasarana, berbenah diri untuk meningkatkan kualitas. Oleh karena itu aspirasi mahasiswa menuntut untuk dilengkapi fasilitas kampus.

Menurut Sahid, masih banyak yang perlu dilakukan untuk melengkapi fasilitas kampus, di antaranya perpustakan yang tidak representatif, wi-fi yang dari dulu dijanjikan untuk memasang tower permanen supaya mahasiswa dapat melakukan akses internet dengan mudah belum juga dilaksanakan. Bahkan juga Rektor pernah menyampaikan akan segera membangun tambahan Laboratorium di belakang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengingat masih bergabung dengan Fakultas pertanian dalam penggunaan Lab, tetapi tidak ada tindakan yang yang dilakukan. Sementara uang SPP dan DPP tetap meningkat. Tentunya hal ini tidak selaras dengan fasilitas yang dirasakan mahasiswa. Selain itu UNSA juga perlu memperbaiki sistem, bahwa masih saja ada asisten dosen yang melakukan proses mengajar.

Padahal UNSA diperbincangkan melakukan proses penegerian, sementara tenaga pengajarnya ada yang belum S 1 dan kapasitasnya sebagai mahasiswa. “Itu saja apa yang menjadi tuntutan kami agar

fasilitas kampus ini segera dilengkapi, dan UNSA segera perbaiki system,’’ ujarnya lantang. Apabila aspirasi mereka tidak didengarkan, mahasiswa mengancam akan terus turun bahkan akan menduduki UNSA. ‘’Maka rektor sudah harus mundur ketika tuntutan kami tidak dilakukan, itu membuktikan rektor tidak mampu me-manage UNSA menjadi lebih bagus,” tukas Sahid.

Dalam Aksi tersebut massa aksi berniat melakukan aksi dengan berkeliling di dalam kampus.

Namun sempat dibubarkan pihak lembaga, bahkan megaphone yang digunakan sempat diambil.

Mengingat pada saat yang bersamaan, UNSA kedatangan tamu dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang sedang memberikan kuliah umum untuk mahasiswa Fakultas Pertanian. Rektor beserta dosen yang sempat mengikuti acara tersebut menyuruh massa aksi untuk tidak berorasi di tempat berlangsungnya acara, untuk menghargai tamu. Sehingga massa aksi berpindah aksi ke depan. Dengan aksi yang dilakukan massa aksi tersebut, Rektor UNSA merasa shock dan menunjukkan raut muka kesal terhadap massa aksi.

Mengingat selama ini mahasiswa selalu diberikan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Rektor hal tersebut tidak salah ketika mahasiswa mengkritisi, atau menyampaikan aspirasi, namun momentnya tidak tepat.

Hal tersebut tidak membuat massa aksi menghentikan orasinya, dengan melanjutkan berorasi di depan ruangan BEM UNSA. Sejumlah dosen mencoba memediasi massa aksi dengan memberikan beberapa penjelasan. Bahkan para dosen menyambut apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Mengingat hal tersebut sebagai spirit untuk memacu UNSA kedepan lebih baik. (ind)

Rektor UNSA akan Mengundurkan Diri Sumbawa Besar (Suara NTB) Prof. Syaifuddin Iskandar menyampaikan akan mundur dari jabatannya sebagai rektor Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar.

Pernyataan rektor tersebut disampaikan pada Senin (11/ 5) di ruangan rektorat UNSA. Hal tersebut membuat para petinggi kampus kaget dengan keputusan dari Rektor yang akrab di sapa Prof. Ude tersebut.

Keputusan ini menjadi tanda tanya entah sudah direncanakan atau memang berbelit permasalahan yang sudah tidak bisa dipikirkan rektor.

Namun kepada sejumlah wartawan ia mengatakan, pernyataan yang dilontarkan tersebut lantaran selama ini sudah berbuat maksimal dan sudah banyak yang diperbuat untuk memperjuangkan UNSA hingga bisa bertahan sampai sekarang ini . Rektor sudah ingin beristirahat dari jabatan

yang sudah lama di embannya tersebut. Disamping itu usianya sudah terbilang tua. Sehingga menurutnya perlu adanya figur atau sosok yang segar untuk kepemimpinan UNSA kedepan. “Mundur karena selama ini sudah berbuat maksimal. Pertanggungjawaban bisa saja kita bawa ke rapat senat, setuju atau tidaknya terserah senat universitas. Disamping itu juga ingin istirahat karena usia juga sudah tua,” imbuh Rektor.

Selain itu ada tawarantawaran dari pusat terhadap rektor untuk menjadi dosen di Dikti. Namun demikian, menurut Profesor Ude, dia tetap mengikuti prosedur yang ada. Namun untuk calon penggantinya, rektor tidak menyebutkan siapa yang bakal menggantinya sebagai pemimpin yang akan memperjuangkan UNSA kedepannya.

Rektor menegaskan kemundurannya itu bukan karena demonstrasi yang dilakukan

datangan tamu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Pertanian.

(Suara NTB/dok)

Syaifuddin Iskandar

mahasiswa UNSA, tetapi semata-mata keinginan Rektor yang merasa sudah cukup maksimal berbuat untuk UNSA. Hanya saja rektor merasa terpukul dengan aksi yang dilakukan mahasiswa, mengingat saat itu pihaknya sedang ke-

Disayangkan Menyikapi statement rektor, pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi UNSA melakukan rapat serius untuk membahas pernyataan tersebut, mengingat eksistensi UNSA kedepan, sistem pengajaran perkuliahan dan masa depan UNSA harus tetap berjalan.

Salah satu dosen UNSA, Dr. Lahmuddin mengatakan, dari hasil rapat pimpinan sangat berharap kepada Rektor untuk tidak berstatement seperti demikian, bahkan untuk meninggalkan UNSA. Mengingat UNSA masih membutuhkan sosok pemimpin yang sudah memperjuangkan UNSA sampai sejauh ini. Menurut Lahmuddin, Rektor UNSA sangat cinta dengan Sumbawa dengan

UNSA. Tentunya kecintaan itupun diharapkan jangan sampai hilang .

UNSA juga masih sangat membutuhkan pikiran cerdas, tangan cerdas, jiwa kepemimpinan Rektor (Prof.

Ude) yang egaliter, bijaksana, dan masih sangat dibutuhkan oleh percepatan proses penegerian UNSA. “Tanpa back upan, bimbingan beliau, arahan selaku senior, orang tua di UNSA, maka UNSA tidak akan bisa seperti hari ini,” kata Lahmuddin.

Selain itu, pihak UNSA belum siap ditinggalkan, lantaran perannya masih sangat dibutuhkan “Dan poin dari rapat pimpinan tadi meminta dengan sangat hormat kepada Prof.

Syaifuddin Iskandar untuk tetap selalu membimbing kita untuk tetap selalu bersama kita mengarahkan dari belakang, menuntun dari tengah, dan menarik dari depan,” tukas Lahmuddin. (ind)

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7 (Suara NTB/uki)

SIAGA – Aparat Polres Kabupaten Bima dan personel Brimob tampak siaga di daerah perbatasan dua desa bentrok di Bima, Senin (11/5).

Bima (Suara NTB) – Warga Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Senin (11/5), terlibat bentrok dengan warga Desa Dodibou, menyusul salah seorang warga Kalampa diduga dibacok oleh orang yang tak dikenal di sekitar desa Dadibou. Warga Kalampa menduga pembacokan tersebut dilakukan oleh warga Dadibou.

Sebelum mendatangi desa Dadibou, warga Kalampa melakukan aksi pembakaran ban di sepanjang jalan yang menghubungkan terminal Kabupaten Bima, yang terletak di Tente, sedang awak media dilarang untuk memasuki desa Kalampa.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, pada Minggu (10/5) malam sekitar pukul 20.00 Wita, korban bernama Mawar Junaid (13), pelajar SMP, bersama

dua orang temannya dihadang oleh orang tak dikenal yang berjumlah tiga orang. Mereka kemudian membacok korban yang tengah mengendarai sepeda motor, sehingga jari manis tangan kanan korban terputus, dan luka robek pada bagian siku. Saat ini korban dirawat di RSUD Bima, sedangkan dua orang temannya saat kejadian berhasil melarikan diri. Warga desa Kalampa menuding bahwa aksi pembacokan dilakukan oleh war-

Pilkada Kabupaten Bima

PAN akan Finalkan Ady Mahyudi dan Ali Ahmad Mataram (Suara NTB) Dua kader PAN, Ady Mahyudi, SE dan Drs. H. Ali Ahmad bakal bersaing memperebutkan tiket untuk memperoleh dukungan dari partai berlambang matahari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, SH, Senin (11/5).

“Kabupaten Bima, Insya Allah dua kader kita, mungkin itu yang akan difinalkan nanti di DPW, apakah saudaraku Ady Mahyudi ataukah Ali Ahmad,” ujar Muazzim.

Keduanya, menurut Muazzim, adalah kader PAN yang memang akan ditargetkan untuk tampil di Pilkada Kabupaten paling timur di NTB itu.

Muazzim menegaskan, selain Ady Mahyudi dan Ali Ahmad, terdapat tiga nama lain yang ikut mendaftar ke DPD PAN Kabupaten Bima. Tiga nama lainnya adalah H. Zainul Arifin, Drs. H. Syafrudin HM. Nur dan Hj. Dinda Damayanti.

Di Kabupaten Dompu, Muazzim menyebutkan adanya sejumlah kandidat yang telah mendaftar dan sedang digodok oleh pihaknya. Mereka adalah figur incumbent, Drs. H. Bambang M. Yasin, H. Syafrudin Yasin, H. Syamsuddin MK, Syaifurrahman Salman, Al Amin, Kisman dan Rafiuddin H. Anas.

Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), PAN tengah menimbang setidaknya tiga opsi final yang ketiganya melibatkan kader PAN, M. Nasir yang saat ini duduk sebagai Ketua DPRD KSB. Opsi tersebut antara lain paket Andi Azis – M. Nasir, paket Nur Yasin – M. Nasir ataukah paket M. Nasir – Mustakim Pattawari.

“Kita beri batasan waktu paling lambat tanggal 21 Mei, diantara tiga opsi ini, paket mana yang bisa membawa partai, itulah yang kita paketkan bersama kader PAN,” ujar Muazzim.

Muazzim menegaskan, keputusan yang dibuat oleh DPW PAN NTB terkait arah dukungan mereka ini nantinya akan disampaikan ke DPP. Nantinya, DPP menerbitkan rekomendasi dukungan yang dibutuhkan sebagai syarat pencalonan.

Terkait kebijakan otonomi kebijakan pengurus PAN di daerah yang dijanjikan oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu, Muazzim menegaskan hal itu tetap berlaku. Menurutnya, terlepas dari adanya otonomi kebijakan politik di daerah, keberadaan rekomendasi DPP tetap dibutuhkan karena merupakan salah satu persyaratan sahnya dukungan untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“KPU itu, yang diakui sah oleh KPU adalah SK rekomendasi DPP. Otonomi tetap diberikan kepada DPD atau DPW, tentu melalui mekanisme pleno. Setelah pleno baru kami sampaikan ke DPP. DPP yang akan mengesahkan. Jadi stempel saja,” tandasnya. (aan)

ga Dadibou, pasalnya belum seminggu kedua desa bersitegang akibat aksi yang sama, dan kedua desa sempat berdamai. Namun gara-gara pembacokan tersebut kedua Desa kembali memanas.

Kabag Ops Polres Kabupaten Bima, Kompol Muslih membenarkan bentrokan dipicu akibat pembacokan warga Desa Kalampa, yang diduga pelakunya mengarah kepada warga Desa Dadibou. “Saat ini sudah

dipanggil tiga orang saksi untuk dimintai keterangan.

Dari pengakuan para saksi mengarah ke warga Dadibou, dan pelakunya masih kita incar,” katanya.

Pantauan Suara NTB, massa yang dari Kalampa dengan jumlah hampir ribuan mendatangi desa Dadibou, dengan membawa peralatan lengkap seperti senapan angin, senjata rakitan dan benda tajam lainnya. Sedangkan warga Dadibou menunggu di

perbatasan antara dua desa tetangga tersebut.

Sampai berita ini ditulis, belum ada korban yang berjatuhan akibat bentrokan tersebut. Pasukan Dalmas Polres Kabupaten Bima dibantu personel Brimob satu peleton masih berjaga-jaga dan siaga di lokasi bentrokan untuk mengatisipasi bentrokan susulan. Saat ini kedua desa masih mencekam, dan aktivitas setempat lumpuh total, seperti sekolah-sekolah yang berada di dua perbatasan terpaksa diliburkan, termasuk bus yang menuju Terminal Tente terpaksa dialihkan ke jalan Lintas Sumbawa- Bima. (uki)

Pasangan M15 Belum Final Diusung PDIP

(Suara NTB/ula)

Taha

Dompu (Suara NTB) Pasangan H. Mulyadin, SH, MH - Imansyah Soebari, SE yang disebut-sebut telah final sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, dibantah oleh Sekretaris DPC PDIP Dompu, Taha, S.Pt. Kepada Suara NTB, Senin (11/5), Taha mengungkapkan, PDIP belum memutuskan untuk mengusung pasangan bakal Cabup-cawabup yang akan diusung pada Pilkada 2015. Karena saat ini tahapannya masih berlangsung. “Tahapan terakhir akan dilakukan uji kelayakan di DPP,” katanya.

Nama Mulyadin - Imansyah Soebari (M15) yang beredar di publik, menurut Taha, itu

masih wacana dan itu sah-sah saja. Tetapi secara internal, PDIP belum memutuskan pasangan calon yang akan diusung. “Kalau pasangan calon belum diputuskan, tapi kalau wakilnya sudah final akan mengusung Imansyah Soebari, siapapun cabupnya,” ungkapnya.

Taha mengatakan, keputusan partai sudah final akan mengusung kader sendiri pada Pilkada Dompu. Karena pihaknya sudah memiliki pengalaman mengusung dan ditinggal setelah pasangan yang diusung berhasil memenangkan Pilkada. “Apapun resikonya, kami akan mengusung kader sendiri sebagai wakil Bupati,” tegasnya. (ula)

Polisi Amankan Tiga Penjudi Kota Bima (Suara NTB) – Tim Buru Sergap (Buser) Reskrim Polres Bima Kota membekuk tiga orang bandar judi online dan kartu domino di tempat dan waktu yang berbeda. Salah satu tersangka adalah warga Kabupaten Bima. ‘’Untuk kasus judi kartu domino, tim buser mengamankan dua orang tersangka yang berinisial SF dan AB, keduanya warga Kota Bima,” ucap kasat Reskrim Polres Bima Kota, Aiptu Yerry T Putra kepada Suara NTB, Senin (11/5).

Yerry mengatakan, kedua tersangka dibekuk di salah satu rumah di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Dari kedua tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa satu bungkus kartu domino dan uang senilai Rp 103.000.

Pada Minggu malam sebelumnya, polisi juga membekuk sindikat judi online poker di wilayah kelurahan Karara Kecamatan Mpunda. Seorang warga Wera Kabupaten Bima diamankan. “Inisialnya RG, dari tangan tersangka BB berupa dua unit komputer, kartu ATM dan uang Rp 1,6 juta sudah diamankan,” katanya.

Ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama empat tahun penjara. “Kasus perjudian ini akan dikembangkan agar praktek-praktek semacam ini tidak akan ada lagi menjelang bulan suci Ramadhan,” pungkas Yerry. (uki)

HUT Kodam IX Udayana

Gelar Donor Darah di Bima Kota Bima (Suara NTB) Kodim 1608/Bima bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian HUT Kodam IX Udayana ke-58.

Kegiatan donor darah ini bertempat di aula Pemkot Lama, Senin (11/5). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Setda Kota Bima, Drs. Farid M. H. Ramli Hakim selaku Ketua PMI Kota Bima yang baru periode 2015-2020, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bima Ke-13 dan sekaligus HUT Ke-58 Kodam IX/Udayana tahun 2015. Ditargetkan kegiatan donor darah ini dapat mencapai 200 kantong darah. Kegiatan ini selain diikuti oleh PMI, juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai

SKPD, Tim siaga Bencana, Tim Ekspedisi NKRI dan pihak Rumah sakit.

Asisten I Setda Kota Bima Drs. Farid, M.Si menyampaikan terima kasih kepada PMI Kota Bima, karena telah ikut memeriahkan HUT Kota Bima ke-13, dengan kegiatan donor darah ini. Sebagaimana diketahui, PMI memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Selama ini PMI Kota Bima memang belum dapat menjalankan perannya secara optimal. “Hal ini bisa dimengerti, mengingat fasilitas yang dimiliki masih sangat kurang, misalnya tidak adanya tempat penyimpanan darah yang layak,” katanya.

Kondisi ini menjadi keluhan masyarakat umum.

Masyarakat merasa kurangnya ketersediaan darah di PMI maupun di rumah sakit. Keluhan ini tercatat di rumah sakit maupun di berbagai klinik

di kota Bima. Para pasien maupun keluarga pasien mengeluhkan sulitnya mendapatkan darah. Padahal kegiatan donor darah di kota bima cukup sering dilaksanakan, baik oleh PMI, Instansi, Maupun komunitas sosial. “Lagi-lagi harus kita akui, kekurangan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama sehingga PMI tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan kegiatan donor darah ini karena PMI belum memiliki fasilitas penyimpanan darah yang layak, hal ini harus segera kita cari pemecahannya bersama,” jelas Farid Diharapkannya dengan kondisi ini tidak membuat PMI kota bima berkecil hati, semoga PMI dapat selalu menjadi penolong masyarakat dalam kondisi darurat, khususnya darurat kebutuhan darah dan penanganan bencana. (use)

Penundaan Pilkades Menunggu Operasi Pekat di Bima Keputusan Bupati Amankan Miras

(Suara NTB/uki)

HASIL OPERASI – Wakapolres Bima Kota dan Kasat Reskrim menunjukkan barang bukti miras hasil operasi Pekat dalam empat hari terakhir, Senin (11/5).

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Dua tersangka judi yang sedang diamankan di Polres Bima Kota, Senin (11/5).

Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Polres Bima Kota, dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) tahun 2015 yang baru berjalan empat hari berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras (Miras) berbagai merek yang tersebar di kafe-kafe di wilayah Kota Bima. Delapan orang yang merupakan pemilik barang haram tersebut langsung diamankan oleh polisi.

Wakapolres Bima Kota, Kompol Nanang Budi Santoso S.Ik didampingi Kasat Reskrim, Iptu Yerry T Putra kepada Suara NTB, Senin (11/5) mengatakan, operasi Pekat tersebut akan dilakukan selama satu bulan penuh, menjelang bulan suci Ramadhan yang tinggal be-

berapa hari lagi.

Selain dari kafe-kafe, miras juga diamankan dari rumah pemilik yang menjadi target operasi. Sebanyak delapan orang tersangka saat ini masih diperiksa secara intens. Miras ini didatangkan dari NTT dan Kota Mataram. ‘’Kami akan lakukan razia di kafe-kafe lainnya yang ada di Kota Bima,” kata Nanang.

Selain Miras, lanjutnya, pihaknya juga melakukan operasi penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi dan judi. Dia menghimbau kepada semua masyarakat dan elemen terkait agar bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas penyakit sosial tersebut dengan segera melaporkan ke kantor polisi terdekat. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pemilihan kepala Desa (Pilkades) pada 18 Desa di Dompu direncanakan pada 2015. Penundaan pelaksanaan Pilkades karena bertetapan dengan Pilkada menunggu keputusan Bupati. Namun regulasi terkait Pilkades saat ini masih dikonsultasikan dengan pemerintah atasan.

Kepala BPMPD Dompu, H. Supardi, S.Sos kepada Suara NTB mengatakan, ada 18 Desa yang direncanakan melaksanakan pilkades tahun ini. Namun Perda yang menjadi rujukan pelaksanaan Pilkades serentak baru akan dikonsultasikan pada pemerintah atasan. “Kita baru mau dikonsultasikan dengan pemerintah atasan, jadi belum bisa disimpulkan waktu pelaksanaan Pilkades,” katanya.

H. Supardi mengatakan,

penetapan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades serentak akan ditetapkan melalui keputusan Bupati setelah Perda diundangkan dalam peraturan daerah. Penundaan pelaksanaan Pilkades juga tergantung keputusan Bupati. “Kalau melihat semangat pak Bupati dan Ketua DPRD, mereka menginginkan agar lebih cepat lebih baik,” katanya.

Terkait pelaksanaan Pilkades yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah menjelang pelaksanaan Pilkada, dikatakan H. Supardin, agar semua tahapan Pilkades sudah rampung sebelum pengajuan pendaftaran pasangan bakal calon Bupati (bacabup) ke KPU Dompu. “Itu tergantung kesiapan panitia, yakin saya tidak ada masalah,” katanya. (ula)

SUARA NTB

Selasa, 12 Mei 2015

Polres Lotim Ciduk Dua Bandar Togel Selong (Suara NTB) Satuan Petugas (Satgas) Operasi Pekat Polres Lotim berhasil mengamankan dua orang yang diduga menjadi bandar judi toto gelap (togel) di Lotim Minggu (10/5) sekitar pukul 14.00 Wita. Keberadaan judi togel yang ada di Lotim sejauh ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, judi togel itu juga sudah merembet ke kalangan pelajar.

Satgas operasi pekat Polres Lotim, mengamankan dua pelaku yang menjadi bandar judi togel di Lotim ditempat yang berbeda. Zulkarnaen alias Aen (51), yang berprofesi sebagai tukang servis arloji beralamat(Suara NTB/yon) kan di lingkungan Beremi RT AKP. Kiki Firmansyah 34 Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) itu berhasil diamankan oleh petugas operasi pekat di rumahnya.

Selain mengamankan sang Bandar, satuan petugas operasi pekat 2015 itu juga mengamankan sejumlah barang bukti (BB) berupa uang tunai sebesar Rp 35 juta, satu buah buku tulis, satu buah pulpen, satu buah handphone merek hamer. Sementara, bandar togel yang kedua juga berhasil diamankan oleh Satgas Operasi Pekat Polres Lotim atas nama Yusuf alias amaq Pendi (56), alamat di Kampung Turingan Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Lotim.

Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan, BB berupa uang tunai Rp 24 juta, kertas rekapan, satu buah hp, lima buah spidol, penggaris dan sejumlah peralatan lainnya. Kasat Reskrim polres Lotim, AKP. Kiki Firmansyah Kepada wartawan di Selong, Senin (11/5), membenarkan adanya penangkapan dua orang yang diduga bandar togel di Lotim. Keduanya itu berhasil diamankan Minggu sore oleh Satgas operasi Pekat tahun 2015 Polres Lotim. Saat ini, katanya, kedua pelaku yang diduga menjadi bandar judi togel itu masih dalam proses penyelidikan oleh tim lidik Operasi Pekat Polres Lotim. (yon)

Pilkada Loteng

Mamiq Ngoh Tabuh Genderang Perang Praya (Suara NTB) Mantan Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.L. Wiratmaja mulai menabuh genderang perang pada Pilkada Loteng mendatang. Wiratmaja mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Bupati Loteng periode 2015-2020. Melalui jalur independen atau perseorangan. Wiratmaja mengandeng H. Badrun N sebagai pasanganya.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pasangan dengan jargon JADI tersebut menggelar deklarasi pencalonan untuk Pilkada Loteng mendatang di Kelurahan Prapen Praya, Senin (11/5) kemarin. Deklarasi pasangan politisi-akademisi ini menjadi yang pertama pada Pilkada Loteng tahun 2015 ini. Deklarasi dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan dari sejumlah wilayah di Loteng.

Mamiq Ngoh – sapaan akrab H.L. Wiratmaja, usai deklarasi mengaku sebenarnya tidak berniat untuk kembali bertarung pada Pilkada Loteng tahun ini. Namun seiring dengan makin kuatnya dukungan dan dorongan dari sejumlah elemen masyarakat, dirinya akhirnya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Loteng.

Jadi keputusan untuk maju, bukan karena keinginan atau ambisi pribadi. Tetapi lebih karena dorongan elemen masyarakat.

Karena masyarakat menginginkan adanya perubahan di Loteng.

Terutama dalam hal keamanan, pendidikan dan pariwisata.

Ketiga hal tersebut pun, kata Mamiq Ngoh, menjadi prioritas utama nantinya. Untuk terus dijaga dan dikembangkan.

Jika masyarakat Loteng nantinya, mengizinkan dirinya bersama pasangannya, memimpin daerah ini ke depan. “Bahwa prioritas kita ialah bagaimana menciptakan stabilitas keamanan. Memajukan pendidikan dan pariwisata,” tegasnya.

Ia mengaku, keamanan menjadi faktor pendukung utama bagi pembangunan di semua daerah termasuk Loteng. Sehingga perhatian terhadap stabilitas keamanan, harus menjadi prioritas.

Baru kemudian bisa memikirkan sektor pembangunan lainnya.

Adapun pendidikan menjadi bagian penting yang harus terus dikembangkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Loteng. Guna meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat Loteng dengan daerah lain.

“Sedangkan pariwisata, menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah ini,” imbuhnya.

Sementara itu, bakal calon Wabup Loteng, H. Badrun N yang juga pimpinan STIKes Yarsi Mataram, berkomitmen memberikan kinerja yang terbaik bagi kemajuan Loteng ke depan. Sekaligus menjadi pendamping yang baik bagi H.L. Wiratmaja, ketika terpilih sebagai pasangan kepala daerah pada Pilkada Loteng mendatang. (kir)

POLHUKAM

Halaman 8

Lokasi Penemuan Mayat Mr. X Diduga TKP Kedua Selong (Suara NTB) Penemuan sesosok mayat laki-laki tak dikenal alias Mr X di bawah jembatan menuju Batu Cangku Kecamatan Suela beberapa waktu lalu, menyisakan tanda tanya. Pasalnya, mayat Mr. X yang ditemukan oleh salah seorang siswa, Faozan (15) asal Dusun Sapit Desa Sapit Kecamatan Suela itu sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Setelah dilakukannya olah Tempat Kejadian Pekara (TKP), polisi tidak menemukan rekam jejak apapun.

Sehingga, aparat kepolisian Polres Lotim menduga bahwa lokasi penemuan mayat Mr X tersebut merupakan TKP kedua. “Setelah kita melakukan olah TKP, di sana tidak ditemukan apa-apa. Darahpun tidak ada, padahal leher korban mengalami luka sobek cukup dalam. kita menduga bahwa lokasi itu merupakan TKP kedua,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Kiki Firmansyah, Senin (11/5).

Namun, katanya, untuk mengetahui identitas Mr X tersebut, ia mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar menghubungi aparat ke-

(Suara NTB/ist)

MR X - Mayat Mr X ditemukan di bawah jembatan di Batu Cangku Kecamatan Suela. polisian. Karena, pihak kepolisan juga kesulitan mengungkap kasus tersebut sebelum identitas korban diket-

ahui terlebih dahulu. Akan tetapi, Polres Lotim tetap berkoordinasi dengan PolsekPolsek untuk mengungkap

identitas mayat yang diperkirakan tewas empat hari sebelum ditemukan. Untuk sementara ini, mayat Mr

X yang belum diketahui identitasnya itu masih berada di rumah sakit dr.R.Soedjono Selong untuk diautopsi. (yon)

Kabid Humas Polda Batu Akik Puluhan Juta Digondol Maling NTB Pindah Tugas

(Suara NTB/ars)

AKBP Muhammad Suryo Saputro Mataram (Suara NTB) Setelah hampir dua tahun menjadi Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK akhirnya mendapat Telegram Rahasia (TR) tanggal 7 Mei lalu untuk tugas barunya. Dia akan menjadi tenaga pendidik di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah. Hanya saja, jabatan Kabid Humas kosong sementara.

Sebelum menjadi Kabid Humas, Suryo Saputro sebelumnya menjabat Sebagai Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Prestasinya ketika menjadi ketua tim penyidik dalam pengungkapan kelompok teroris di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Bima, membuatnya mendapat promosi jabatan sebagai Kapolres. Sebelumnya dia adalah Kasubdit III Direktorat Reskrimum (Dulu Kasat Ops I).

Kemudian Tahun 2011, dipromosikan menjadi Kapolres KSB, sekitar 2013, ia ditarik kembali ke Polda NTB dan dipercaya menjadi Kabid Humas oleh Kapolda saat itu, Brigjen Pol. Muhammad Iriawan. Menggantikan Kabid Humas sebelumnya, AKBP H. Sukarman Husein, sekitar dua tahun Suryo aktif “melayani” kebutuhan informasi wartawan pos hukum kriminal (hukrim).

Kepada Suara NTB, Suryo Saputro menjelaskan, di AKPOL Semarang dia akan ditempatkan sebagai Kasubag Kerjasama Pendidikan, Direktorat Pembinaan Taruna Latihan (Dit Bintarla). “Saya diarahkan sebagai Wakil Komandan pembinaan dasar Taruna,” terang lulusan Akpol 1994 ini. (ars)

Mataram (Suara NTB) Kepincut dengan harga batu akik yang nilainya mencapai puluhan juta, pikiran BA (34) menjadi nyeleneh. Ia nekad membobol rumah seorang kolektor batu akik di Jalan Yos Sudarso Ampenan. Namun belum sempat menjual, BA diciduk polisi.

Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto kepada wartawan, membenarkan bahwa anggotanya yang di lapangan telah menangkap BA pada Minggu (10/5), sekitar pukul 23.00 Wita. “Pelaku tertangkap, berawal dari proses identifikasi hasil rekaman CCTV milik korban,” katanya.

Aksi pencurian itu dilakukan BA di sebuah rumah seorang kolektor sekaligus perajin batu akik. BA melakukan aksinya pada Rabu (10/5), sekitar pukul 19.00 Wita. “BA melancarkan aksinya dengan cara naik dari tembok belakang rumah korban,” ungkap Kasat Reskrim.

Pencuri yang berinisial BA tersebut, ucap Agus, sebenarnya sudah lama dicurigai korban.

Setelah mengetahui kejadian dari rekaman CCTV, korban semakin memastikan bahwa pelakunya adalah BA, orang yang telah lama dicurigai korban.

Korban yang enggan disebutkan identitasnya itu adalah seorang kolektor sekaligus perajin batu akik yang

tinggal di Jalan Yos Sudarso, Ampenan. “Sebenarnya, rumah pelaku dengan korban tidak jauh dan korban mengaku kenal dengan pelakunya,” ucap Agus. BA, yang diketahui berasal di Kampung Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah itu telah diamankan di Lingkungan Peresak, Kelurahan Bintaro, Ampenan.

“Aslinya Kampung Melayu Tengah, tapi dia ditangkap di

rumah neneknya di Lingkungan Peresak,” tegasnya. Pelaku yang profesi kesehariannya sebagai buruh bangunan itu kini telah diamankan di Mapolres Mataram beserta barang bukti, diantaranya puluhan cincin akik yang diperkirakan harganya mencapai puluhan juta dan satu unit sound system. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai Rp 50 juta. (ars)

(Suara NTB/ars)

DITANGKAP - BA yang ditangkap tim Buser Polres Mataram karena diduga mencuri batu akik.

Ajukan Kenaikan Pangkat

Sinyal Wabup Loteng Tidak Maju pada Pilkada (Suara NTB/kir)

H.L. Wiratmaja dan H. Badrun N

Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), Drs. H.L. Normal Suzana, memberikan sinyal bakal tidak akan maju kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Normal Suzana mengajukan permohonan kenaikan pangkat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sekaligus mengajukan permintaan pindah tugas ke provinsi.

Saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/5) kemarin, Wabup Loteng, Drs. H.L Normal Suzana, tidak menampik kalau dirinya telah mengajukan kenaikan pangkat. Maklum, kendati masih menjabat sebagai orang

nomor dua di Loteng, statusnya sebagai PNS masih melekat.

“Soal permohonan kenaikan pangkat, memang sudah kita ajukan,” akunya.

Menurut Wabup, dirinya mengajukan permohonan kenaikan pangkat terbilang terlambat. Seharusnya sudah sejak lama mengajukan. Namun baru

kali ini bisa mengajukan. “Ini saja sudah telat kok,” akunya.

Adapun terkait rencana pindah tugas ke provinsi, Normal enggan memberi jawaban pasti. Ia mengaku masih fokus dulu di Loteng. Persoalan seperti apa nantinya itu belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, semua hal masih bisa terjadi.

Termasuk prihal pencalonannya pada Pilkada Loteng mendatang. Bahwa hal itu juga belum bisa dipastikan. Mengingat masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sebelum memutuskan untuk mengambil sikap terjun ke politik sebagai calon kepala daerah kembali. Sebab risikonya harus menanggalkan status PNSnya atau tetap sebagai PNS. “Prinsipnya semua masih bisa terjadi. Termasuk soal pencalonan pada Pilkada nantinya,” tegas Normal. Terlebih, proses pencalonan masih cukup lama. Sehingga masih ada waktu untuk mempertimbangkan semua aspek yang ada.

Mantan Camat Pujut ini berjanji akan segera menentukan sikap, jika waktunya sudah tiba. “Tunggu saja. Kalau sudah waktunya, pasti akan kita ungkap. Seperti apa sikap yang kita ambil. Tapi untuk saat ini, kita belum bisa pastikan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Loteng H.M. Suhaili, FT., sudah memastikan diri bakal kembali bertarung pada Pilkada Loteng, Desember 2015 mendatang. Hanya saja, siapa yang akan dijadikan pendamping juga masih belum pasti. Beberapa nama yang sempat mencuat hingga kini belum ada satupun yang mendapat lampu hijau. (kir)

SUARA NTB Senin, 12 Mei 2015

SUARA NTB

Halaman 9

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014

vii.Program Pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus & rintisan sekolah bertaraf Internasional/ sekolah bertaraf Internasional telah dilaksanakan antara lain : ternilainya DUPAK bagi 200 orang guru, terlaksananya pengusulan kenaikan pangkat bagi 24 orang guru, terlatihya 30 orang guru SLB tentang kompetensi pendidikan; viii.Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan telah terlaksana : tersalurnya bantuan bagi 10 orang siswa tuna netra (SLB/A) berupa digital talking book, terkirimnya 15 orang kepala sekolah berprestasi ke tingkat nasional, terpilihnya 1 orang pengawas sekolah berprestasi di tingkat nasional, tersedianya media pembelajaran interaktif sederhana untuk kelas 1 dan 4 berbasis konten kurikulum 2013, tersedinya 90 bahan ajar berbasis kurikulum 2013 untuk kelas 1, 2, 4 dan 6, terlatihnya 520 orang guru SD dan SMP dari kab/kota se NTB tentang pemanfaatan jaringan internet dan portal rumah belajar 2) Kesehatan Realisasi anggaran urusan kesehatan pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 320.145.152.418,- atau 79,14% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 404.527.896.525 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.286.054.200 dan Belanja Langsung berupa belanja pegawai Rp. 34.398.925.505,belanja barang dan jasa sebesar Rp. 70.717.916.336 ,- dan belanja modal sebesar Rp. 200.341.756.384,- dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan telah dilaksanakan antara lain : pengadaan bahan obat-obatan baik yang diadakan oleh dinas kesehatan maupun yang diadakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan P. Sumbawa, Balai Laboratorium P. Lombok, RSUP Pulau Sumbawa dan RSUP Mataram; ii. Program Upaya Kesehatan masyarkat telah dilaksanakan pengadaan 17 unit mobil ambulance, pertemuan rapat koordinasi 120 orang tenaga medis sektor kesehatan jiwa, pertemuan koordinasi lintas sektor sarana kesehatan calon TKI yang diikuti 80 orang tenaga medis, tersedianya 1 unit alat pengolah data calon TKI. Pengadaan 62 macam obat-obatan dan 51 item bahan kimia untuk operasi dalam gedung di BKMM, tercetaknya 154 format catpor pelayanan KIA, pengadaan 20 paket pelayanan kesehatan peduli remaja berupa leaflet untuk penyuluhan, pengadaan 3 unit laptop sebagai reward bagi Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, tersedianya 16 unit alat laboratorium kesehatan, bimbingan teknis bagi 30 orang tenaga lab dari puskesmas kab. Lombok Barat, pertemuan 40 orang mantan pasien dalam Self Helf Group, dipulangkannya 41 orang pasien jiwa (home visit), 40 orang Tenaga Medis RSJ peserta temu pelayanan mobil clinik kesehatan jiwa dan integrasi pelayanan jiwa, NAPZA dan HIV/AIDS, 60 orang keluarga pasien peserta pertemuan Family Suport Group, 180 orang Perawat kesehatan jiwa Peserta pertemuan Community Mental Helth Nursing (CMHN), 31 orang pasien yang diantar pulang kepada keluarga (drooping Pasien),tersedianya alat-alat kesehatan berupa 1 unit Broncoscopy, 19 unit ICU pasien TB dan 2 gedung MDR-TB; iii. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan Promosi kesehatan melalui NTB Expo, pengadaan 1 paket bahan reagen, pengadaan 1 unit laptop dan printer, bantuan keuangan kepada 12.944 orang kader posyandu daerah terpencil, tersedianya 2.615 posyandu, terekrutnya 23 orang Da’i lapangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, 125 orang Da’i lapangan yang mendapat pembekalan dalam rangka pemberdayaan bidang kesehatan; iv. Program Perbaikan Gizi Masyarakat telah dilaksanakan : Pemberian 23.500 kg biscuit yang diberikan bagi 2.113 balita sebagai makanan tambahan/MPASI, 700 desa yang mendapat Iodina Test, buku pedoman sadar gizi yang dicetak sebanyak 1.000 eksemplar, 60 orang warga masyarakat yang mendapat pelatihan tentang Program Generasi Emas, tersedianya 2 unit laptop, 2 unit printer, 2 unit almari dan 1 unit LCD; v. Program Pengembangan Lingkungan Sehat telah dilaksanakan : pengadaan 3 unit kendaraan roda 3, tersedianya 29 buah alat penyuluh penyakit akibat rokok, tersedianya 29 unit sound system untuk penyuluhan akibat rokok , terdaftarnya 1.075 orang sebagai Tim Pemicu Desa untuk pengembangan kesehatan desa; vi. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular telah melaksanakan : 626 box alat suntik KB yang diadakan, 2 orang petugas kesehatan yang mendapat bimbingan teknis masalah imunisasi lanjutan pada BATITA, tersedinya alat-alat kesehatan berupa reagen HIV 1, reagen HIV 2, reagen HIV 3, reagen VDRL, reagen TPHA, alat survey, Pot Sputum, plastik transparan diameter 6 cm, RDT malaria, stick gula darah, alat stick lipid, kaca slide-TB yang semuanya diperuntukan bagi pencegahan penyakit menular; peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan bencana, freqwensi Peningkatan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) bencana 15 kali; vii. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan telah melaksanakan penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan sebanyak 2 dokumen District Health Account (DHA), pengambilan sampel dan bimbingan teknis ke puskesmas 36 kali; viii.Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin telah terlaksana : tercetaknya 500 buku pedoman pelaksanaan (Manlak dan Juknis), tersosialisasinya JKN tingkat provinsi kepada 56 orang PNS, pelayanan operasi katarak kepada 150 orang di luar gedung, pengadaan 64 jenis bahan kimia penyakit mata dan THT; ix. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia telah melaksanakan : 50 orang petugas kesehatan yang dibekali pengetahuan tentang peningkatan pelayanan kesehatan lansia, tercetaknya 154 catpor lansia, tercetaknya 20 paket pedoman klas remaja; x. Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak telah melaksanakan : terlatihnya 60 orang bidan desa dalam penanganan gawat darurat Obstetri dan Neontal (PPGDON), penghargaan bagi 3 orang bidan berprestasi, pembuatan 1 judul film AKINO, 200 buku agenda bidan desa yang diadakan, Penggandaan Buku Agenda Bidan Desa sebanyak 400 buku, Penggandaan Buku Media Pendewasaan Usia Nikah untuk Penghulu sebanyak 2.000 buku, tersedianya 2 unit laptop untuk pengelolaan data kematian ibu dan anak; xi. Program Angka Kematian Ibu Menuju Nol (AKINO) sekarang akan dijalankan lebih komprehensip, yakni Program Aksi Seribu Hari Kehidupan (ASHAR). Tujuannya supaya ibu pada saat melahirkan dapat ditangani dengan selamat dan pemantauan terhadap gizi anak dapat berjalan sampai usia 2 tahun. Dengan mensosialisasikan kemasyarakat dan bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan posyandu diharapkan program ini dapat berjalan sesuai tujuan. xii.Pada tahun 2014 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi NTB mengalami penurunan sekitar 17,71 % (230 kasus). Jika pada tahun 2013 kasus kematian bayi yang terjadi sebanyak 1.299 kasus, untuk tahun 2014 kasus kematian bayi sebanyak 1.069 kasus. Jika ditahun sebelumnya angka proporsi kelahiran hidup setiap 1.000 kelahiran hidup terjadi 12,6 kematian, maka pada tahun 2014 setiap 1.000 kelahiran hidup hanya terjadi 10,3 kematian bayi.

3) Lingkungan Hidup Realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 7.919.601.871,- atau 91,38% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 8.666.989.500,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.243.932.500,- dan Belanja Langsung berupa belanja pegawai Rp. 494.660.000,belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.894.397.000 ,- dan belanja modal sebesar Rp. 34.000.000,- dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan telah melaksanakan : Pembimbingan 10 kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hal-hal yang telah dilaksanakan antara lain : Pemantauau kualitas lingkungan dengan mengambil 24 sampel di 5 sungai, terawasinya limbah B3 yang dihasilkan oleh 3 perusahaan, tersusunnya 1 dokumen hasil pengawasan wajib AMDAL, ternilainya 10 usaha kegiatan wajib AMDAL, UKL dan UPL, terbitnya 3 keputusan kelayakan lingkungan pada usaha dan atau kegiatan wajib menyusun dokumen AMDAL; ii. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, hal-hal yang telah dilakukan : terlaksananya pembinaan dalam penerapan Green School di 30 sekolah, terlindunginya 19 mata air, terlaksananya lokakarya Penyuluh Lingkungan Swadaya (PLS) Permata yang diikuti oleh 10 orang masyarakat ; iii. Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah telah melaksanakan : terverifikasinya 5 kasus pencemaran lingkungan, terpublikasinya 3 judul naskah lingkungan hidup, tercetaknya 50 buku status lingkungan hidup, tersedianya 15 rumusan kajian strategi atas berbagai kebijakan dan pembangunan daerah dibidang lingkungan hidup, tersusunya 2 kajian penerpan teknologi tepat guna dan terpublikasinya 3 edisi buletin penelitian lingkungan melalui website Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian; 4) Pekerjaan Umum Realisasi anggaran urusan Pekerjaan Umum pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 351.217.396.376 ,- atau 96,61% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 363.544.721.300,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 42.086.485.800,- dan Belanja Langsung berupa belanja pegawai Rp. 5.253.000.200,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 81.878.205.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 234.327.030.300,- dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Program Pembangunan jalan dan Jembatan telah dilakukan : tersusunnya 1 dokumen (92,9 Km) hasil kajian/studi identifikasi jalan, tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan jalan sepanjang 30 Km, terbangunnya jalan sepanjang 23,8 Km, tersusunnya 1 laporan hasil perencanaan pembangunan jembatan sepanjang 48 Km, terbangunnya jembatan sepanjang 12 M dan terlaksananya pembinaan teknis bidang jalan kepada 50 orang aparat pemerintah; ii. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan telah melakukan : diperbaikinya jembatan sepanjang 95 meter, ditinkatkannya kemantapan jalan sepanjang 1.014,01 Km; iii. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base jalan dan jembatan telah tersedia 1 dokumen hasil survey inventaris jalan sepanjang 560,95 Km iv. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah telah terlaksana pembangunan sarana dan prasarana air bersih berupa 34 unit SPAM desa dan terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi 11.000 jiwa, terbangunnya 26 unit saluran drainase dan 1 unit MCK serta tersedianya 34 Detail Engenering Design (DED) air bersih perkotaan dan perdesaan; v. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh telah melakukan : tersedianya 245 dokumen perencanaan jalan lingkungan, terbangunnya sarana dan prasarana perdesaan berupa 3 unit jembatan dan 39.271,23 meter jalan desa; vi. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum, telah terlaksana pembangunan 1 unit Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Islamic Center dan 2 sarana umum lainnya vii. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumberdaya Air lainnya telah melaksanakan : tersedianya data neraca air wilayah sungai Sumbawa (51 DAS), tersedia data bankfull capacity sungai P. Lombok dan P. Sumbawa, terlaksananya pengembangan GIS 2 WS di Sumbawa dan Lombok dan tersedianya data hasil pengukuran parameter hidrolik di 3 sungai, tersedianya suku cadang di 62 pos hidrologi, berfungsinya 9 pos CR, ARR dan AWLR, tersedianya data rating Curve di 15 pos AWLR P. Lombok dan Sumbawa dan tersedianya 1 dokumen data desain perencanaan pos AWLR. 5) Penataa Ruang Realisasi anggaran Urusan Penataan Ruang pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 643.956.850,- atau 94,55% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 681.050.000,- yang terdiri dari Belanja Langsung berupa belanja pegawai Rp. 59.750.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp.601.300.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 20.000.000,- Sebagai pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Provinsi NTB, dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Program Perencanaan Tata Ruang telah melaksanakan Penyusunan 1 dokumen Rencana Rinci Tata Ruang, tersedianya 1 Raperda/Rapergub KSP Pedoman petunjuk pelaksanaan penataan ruang ii. Program Pemanfaatan ruang telah melaksanakan fasilitasi 150 orang masyarakat dalam sosialisasi peran serta pemanfaatan ruang. Untuk program Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah mengidentifikasi teridentifikasinya 2 kasus pelanggaran penataan ruang 6) Perencanaan Pembangunan Sebagai pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 21.268.583.513,- atau 92,69% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 22.945.459.600,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.611.573.100,- dan Belanja Langsung yang terdiri dari belanja pegawai Rp.4.119.833.800,- belanja barang dan jasa sebesar Rp.9.007.920.700,- dan belanja modal sebesar Rp.2.206.132.000,- dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Program Pengembangan Data /Informasi hal-hal yang telah dilaksanakan : tersusunnya 1 dokumen Peta Tematik KSP Rasimas dan 1 dokumen (10 desa) peta sosial berbasis WEB di Prov. NTB; ii. Program Kerjasama Pembangunan hal-hal yang telah dilaksanakan antara lain : tercetaknya masing-masing 200 buku NTB Dalam Angka, Buku PDRB Prov. NTB Tahun 2013 dan Tabel Input-Output NTB tahun 2013, tersusunnya 1 dokumen indeks pembangunan regional, tersusunnya 1 dokumen Analisis Tingkat Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin, tersusunnya 1 dokumen indikator kesejahteraan rakyat Provinsi NTB, tersusunnya 1 dokumen Indeks Pembangunan Gender dan 1 dokumen kajian nilai tukar rupiah provinsi NTB tahun 2015 yang disusun; iii. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : tercetaknya 15 laporan hasil rapat kerja Bappeda Ka/Kota se NTB, tersusunnya laporan hasil Pra Musrenbang, terlatihnya 75 orang dalam hal penyusunan LAKIP SKPD, terlatihnya 90 orang dalam pengembangan kerjasama pemerintah dengan swasta, tersusun dan tercetaknya 75 buku RKPD Provinsi NTB tahun 2015, tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah, tersedinya 15 buku laporan hasil pelaksanaan musrenbang RKPD 2015, tersusunnya 25 buku bahan musrenbang, terlaksananya musrenbang yang diikuti oleh 650 orang peserta, tersusunnya LAKIP Bappeda NTB, tersusun 1 dokumen dan tercetaknya dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), tersusunnya Laporan Progress Report Kinerja Program Unggulan NTB Semester II Tahun 2013, Kinerja RPJMD NTB 2014 – 2018, dicetaknya 225 buku dokumen KUA TA 2015, tercetaknya 20 buku laporan tahunan Bappeda 2013, dicetaknya 600 buku saku database bidang ekonomi, tercetaknya 300 eksemplar booklet percepatan penanggulangan kemiskinan, terlaksananya rakor penanggulangan kemiskinan yang diikuti oleh 120 orang peserta, tercetaknya 25 buku indikator capaian target MDGs provinsi NTB; iv. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : rapat bidang pemerintahan yang diikuti oleh 200 orang peserta, turut sertanya 100 orang dalam workshop program Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (ASHAR) dan bertambahnya pengetahuan 60 orang dibidang program bersih lingkungan dan sanitasi; v. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan kegiatan : tercetaknya 500 lembar leaflet Geopark Rinjani, tercetaknya Buku Saku Geopark Rinjani, turut sertanya 75 orang aparat/ LSM dalam seminar Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia, bertambahnya pengetahuan 150 orang tentang geopark rinjani, terlaksananya workshop Tambora sebagai taman Nasional yang diikuti 100 orang peserta, tersedianya 1 dokumen kajian evaluasi Perda RTRW Provinsi NTB, tersedianya 1 dokumen peta KSP Agropolitan Alas Utan dan tersedianya 1 dokumen finalisasi Dossier Geopark Rinjani menuju dunia, terlaksananya rakor perencanaan bidang prasarana yang diikuti oleh 300 orang peserta dan rakor perencanaan bidang perumahan dan sanitasi yang diikuti oleh 300 orang.

7) Perumahan Realisasi anggaran urusan Perumahan pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 39.428.218.300,- atau 95,87% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 41.126.032.500,- dialokasikan pada belanja langsung yaitu belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum selaku eksekutor Urusan Perumahan, oleh sebab itu untuk anggaran belanja tidak langsung dan belanja pegawai melekat pada anggaran Dinas Pekerjaan Umum, dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Pada Program Pengembangan Perumahan telah dibangun rumah layak huni pada 10 kabupaten/kota se NTB dengan rincian : Kota Mataram 25 unit, Kab. Lombok Barat 153 unit, Kab. Lombok Tengah 48 unit, Kab. Lombok Utara 252 unit, Kab. Lombok Timur 270 unit, Kab. Sumbawa 96 unit, Kab.Sumbawa Barat 15 unit, Kab. Dompu 55 unit, Kab. Bima 79 unit dan Kota Bima 7 unit. Selain itu telah dibangun 19950 meter jalan lingkungan, 1.130 saluran lingkungan dan 3 paket fasilitas umum/sosial; 8) Kepemudaan dan Olah Raga Realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.985.523.793,- atau 83,67% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 3.568.078.445,- dialokasikan pada Belanja Langsung yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 453.460.500,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.574.035.500,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 540.582.445,- Sebagai eksekutor yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dengan hasil yang dicapai antara lain i. Pada Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda telah terseleksi 34 orang siswa untuk mengikuti Paskibarka, terpilihnya 4 orang pemuda sebagai pemuda pelopor. Dalam Program Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan telah dilatih 40 orang siswa SLTA dalam bidang kepemimpinan, terseleksinya 50 orang pemuda untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara, terbinanya 50 orang anggota pramuka di pusat pendidikan pelatihan dan pengembangan daerah, terlaksananya Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka yang diikuti oleh 70 orang peserta; ii. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga : telah dilaksanakan berkompetisinya 430 atlit dari berbagai cabang olah raga dalam kompetisi tingkat provinsi, terlaksananya POPDA yang diikuti 840 orang atlet, terlaksananya TC bagi 95 orangatlet NTB untuk persiapan POPWAIL, tersalurnya bantuan kostum untuk 2 club sepak bola iii. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga telah dilaksanakan pemasangan pavin blok di gelanggang olah raga Mataram, terehabnya 1 unit mushola di PPLP Mataram, teraspalnya jalan di Gelanggang Pemuda Mataram, terbangunnya 1 unit gudang perlengkapan di gelanggang Pemuda Mataram.

9) Penanaman Modal Realisasi anggaran urusan Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.6.841.713.195,- atau 91,34% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 7.490.082.300,- Dengan Rincian Belanja Tidak Langsung Rp.4.381.080.900,- dan Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 343.300.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.645.733.400,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 119.968.000 ,- Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi telah melaksanakan Matchmaking 10 UMKM daerah dengan pengusaha luar dan dalam negeri dan telah menghasilkan 10 MoU, tersedianya 1 software media promosi Online Talk Fusion, tersedianya 750 buah tas promosi, tersedianya 1.000 lembar brosur/leaflet peluang investasi, tercetaknya 450 eksemplar Buku Profil Investasi, terlaksananya Rakor Pengendalian Pelaksanaan Investasi tingkat kabupaten/kota sepulau Lombok yang diikuti 75 orang peserta, turut sertanya 45 orang aparat dalam Rakor bidang penanaman modal, terlaksananya Rakor kerjasama pemerintah, instansi pemerintah dan dunia usaha yang diikuti 70 orang peserta, terlaksananya temu bisnis 50 orang pelaku usaha, terfasilitasinya 6 event pameran di dalam dan luar negeri; ii. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi telah memfasilitasi 15 perusahaan bermasalah dibidang investasi yang diselesaikan, tersusunnya 1 dokumen data base informasi penanaman modal dalam dan luar negeri terdiri dari 375 perusahaan, tercetaknya 15.000 lembar blanko/formulir aplikasi perizinan, terdidiknya 4 orang aparat Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)/SPIPISE, tersusunnya 1 dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); iii. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah telah menghasilkan 1 kajian profil potensi unggulan daerah yang terkait dengan investasi.

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Realisasi anggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 18.693.747.314,- atau 93,73% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 19.945.197.500,- Dengan Rincian Belanja Tidak Langsung Rp.6.554.583.000,- dan Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.765.290.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.10.596.443.400,dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.028.881.100 ,- Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondunsip telah

melaksanakan Rakor Penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan KUMKM di Wilayah penghasil tembakau yang diikuti oleh 100 orang; ii. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah hal-hal yang telah dicapai : meningkatnya keahlian dan keterampilan : 30 orang penenun, 60 orang pembuat bakso, 60 orang pembuat emping, 60 orang pembuat dodol rumput laut, 60 orang pembuat abon ikan, 50 orang pengrajin handycraft dari modifikasi kain tenun NTB. Tersedianya 50 bukudata base wirausaha baru, tersedianya 500 buku pedoman Akutansi bagi UKM. Tersedianya Peralatan bagi wirausaha dibidang otomotif 60 unit, peralatan konveksi 60 unit, peralatan tata boga 60 unit, peralatan tata rias 30 buah, peralatan tenun 30 unit, peralatan pembuat bakso 15 unit, peralatan pembuat emping jagung 12 unit, peralatan pembuatan dodol rumput laut 60 unit dan peralatan pembuatan abon ikan sebanyak 60 unit serta gerobak usaha yang diadakan 300 unit dan tersalurnya 550 bungkus sembako pada event pasar rakyat.

Dalam kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/UKM telah melatih dan mendidik wirausahawan antara lain : 60 orang dibidang akutansi, 60 orang dibidang kelembagaan koperasi, 30 orang dibidang aneka produk makanan berbasis rumput laut, 30 orang dibidang makanan berbahan dasar ikan, dibidang tata boga 30 orang, dibidang otomotif 30 orang, dibidang konveksi 30 orang, dibidang tata rias 30 orang. iii. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) telah dicapai : Temu Konsultasi 50 UKM untuk pengembangan sentra tenun bambu di Lombok Timur, tersalurnya 2.200 paket sembako kepada masyarakat, meningkatnya keterampilan 200 orang dalam pengembangan industri rumah tangga dan turut berpartisifasinya Dinas Koperasi dan UMKM dalam 5 event expo; iv. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi telah dicapai : Meningkatnya keahlian 25 orang dalam pengembangan usaha koperasi disektor riil, terlaksananya rapat pengembangan koperasi yang mendukung pariwisata yang diikuti 40 orang pelaku usaha, terlaksananya rapat revitalisasi koperasi yang diikuti 110 orang.

Untuk pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi telah dilaksanakan kegiatan rakor pembenahan koperasi tidak aktif, rapat yang diikuti oleh 40 orang pengurus koperasi dalam rangka percepatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), terpilihnya 4 koperasi berprestasi, terpilihnya 4 koperasi sekolah berprestasi, terbimbingnya 50 orang pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan dengan metode ETAP, terauditnya 30 koperasi dan terfasilitasinya pembentukan 40 koperasi/perubahan anggaran dasar KSP/USP menjadi KSP pembiayaan.

Terbinanya 116 orang pengelola koperasi, terkoordinasinya 50 orang pengurus koperasi dalam temu konsultasi pengembangan produk unggulan daerah, tercetaknya 3.000 lembar leaflet/brosur KUMKM, tersedianya 500 eksemplar kalender yang telah dicetak, tersedianya 400 buku Profil Survey dan kajian UMKM. Terbinanya 60 orang pengelola jasa keuangan syariah bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP), terbinanya 60 orang pengurus koperasi dalam hal standar operasional manajemen simpan pinjam, tersosialisasinya tentang Kredit Usaha Rakyat kepada 30 orang UMKM, terlaksananya rapat optimalisasi Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) diikuti 100 orang peserta dan tersedianya software/aplikasi ajuntasi komputer bagi 60 koperasi simpan pinjam 11) Kependudukan dan catatan Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 761.338.600,- atau 98,06% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 776.363.000,- Anggaran Belanja dialokasikan pada Belanja Langsung dengan Rincian Belanja Pegawai Rp. 130.090.000,dan Belanja Modal sebesar Rp. 646.273.000 ,- Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Penataan Administrasi Kependudukan : terlatihnya 100 orang aparat dukcapil dalam penanganan masalah kependudukan dan catatan sipil, meningkatnya keterampilan 30 orang aparat dukcapil dalam penanganan Data Base melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), tersedianya 1 dokumen perkembangan kependudukan, meningkatnya pengetahuan 30 orang SDM dukcapil dalam hal Pencatatan Sipil dan terlatihnya 30 orang SDM dukcapil dalam bidang Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

12) Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dieksekusi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk Tahun Anggaran 2014 jumlah anggaran APBD urusan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 27.935.100.626,realisasi belanja sebesar Rp. 25.777.202.052,- atau 92,23%. Dengan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14.788.642.526,- Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.143.915.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.703.964.900 dan Belanja Modal Rp. 3.298.578.200 ,- Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja telah menyusun 1 dokumen hasil akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, tersedianya 1 dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi dan penempatan ketenagakerjaan, terekrutnya 200 orangTKI yang akan magang ke Jepang, terkodinirnya 50 orang aparat tenaga kerja untuk mensinkronisasi kebutuhan pelatihan ketenagakerjaan, terbinanya 50 orang calon tenaga kerja dalam upaya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, terbimbingnya dan terkonselornya 120 orang pencari kerja, terlatihnya 32 orang pencari kerja di Balai Latihan Kerja; ii. Program Perluasa dan Pengembangan Kesempatan Kerja telah melakukan : tersusun dan tercetaknya 100 buku Rencana Kerja Tenaga Kerja Daerah, tertanganinya (deportasi) 2.579 orang TKI bermasalah, terlayaninya 45.000 orang TKI melalui Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Tercetaknya 50 Buku Profil Ketenagakerjaan, terlaksananya Rakor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang diikuti oleh 100 orang, tersedianya 1 dokumen hasil monitoring program perluasan pengembangan ketenagakerjaan, tersosialisasinya masalah ketenagakerjaan kepada 150 orang calon TKI, tersedianya 25 buku Data Base Ketenagakerjaan, diberdayakannya 50 orang tenaga kerja mandiri purna, terlaksananya program Padat Karya Produktif di 3 lokasi; iii. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan telah melaksanakan : Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan kepada 250 orang karyawan, tersusunnya 1 dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerja Sama Tripartit, tersedianya 1 dokumen hasil survey kebutuhan hidup layak untuk keperluan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014, terbinanya 20 perusahaan dalam pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja, terbinanya 20 perusahaan dalam pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja, terlatihnya dan terbinanya pekerja medis di 10 kabupaten/kota, terbinanya 4 kabupaten dalam masalah lingkungan sosial dan pengujian kesehatan kerja.

13) Ketahanan Pangan Realisasi anggaran urusan Ketahanan Pangan yang dieksekusi oleh Badan Ketahanan Pangan pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.9.961.494.127,- atau 90,68% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 10.985.691.400,- Dengan Rincian Belanja Tidak Langsung Rp.5.884.635.500,- Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.506.697.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.252.922.400,dan Belanja Modal sebesar Rp.341.436.500 Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Peningkatan Ketahanan Pangan telah melaksanakan penyaluran bantuan makanan pendamping ASI kepada 100 orang anak balita penderita kurang gizi, tersalurnya bantuan bibit tanaman pekarangan kepada 10 kelompok masyarakat, tersaringnya 20 kelompok dalam lomba pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, terlatihnya 20 orang aparat dari kab/kota dalam penanganan cadangan pangan dan enumerator, tersedianya 1.411,61 ton gabah kering giling setara beras 916,63 ton sebagai stock cadangan pangan daerah, terlatihnya 60 orang pendamping desa mandiri pangan, meningkatnya penguatan kapasitas kamntapan 600 orang anggota kelompok afinitas kelembagaan desa mandiri pangan, tersusunnya 1 kebijakan rumusan tentang mekanisme ketahanan pangan, terlatihnya 254 orang pendamping ketahanan pangan dalam hal pembinaan kelembagaan kelompok, terlatihnya 46 orang aparat ketahanan pangan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tentang pemantauan arus distribusi komoditas pangan, tersedianya 8 dokumen hasil identifikasi progress dan permasalahan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, dikembangkannya 1 lokasi Model Kawasan Rumah Pangan Lestari, terkordinasinya 20 orang tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga, turut sertanya 20 orang siswa SMA/ sederajat dalam lomba penyuluhan ketahanan pangan, terbinanya 33 orang pendamping gapoktan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dalam pengelolaan tertib administrasi kelembagaan, terpantaunya harga 14 komoditas pangan, tersedianya 600 lembar leaflet harga pasar, terfasilitasinya 10 orang pengumpul harga pasar.

Terujinya residu pestisida 11 sampel produk pangan segar, tersosialisasinya keamanan pangan segar kepada 500 orang anggota masyarakat dan 500 orang siswa Sekolah Dasar, 7 komoditas produk buah dan sayur segar yang mendapat sertikat PRIMA 3. ii. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, kegiatan-kegiatan yang telah dicapai : Turut berpartisipasi dalam pameran produk pertanian (NTB Expo, HUT NTB Expo, PEDA, PENAS, AGRINEX, Krida Pertanian, tersebarnya 1.000 lembar leaflet/brosur hasil produksi pertanian, 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) adalah sebagai eksekutor Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.276.049.745,- atau 93,05% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.5.670.249.100,- Dengan Rincian Belanja Tidak Langsung Rp.5.206.136.200,- dan Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 241.313.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.1.162.888.100,- dan Belanja Modal sebesar Rp.59.911.800,- Hasil yang dicapai antara lain : Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan : Ternilainya 9 Rumah Sakit Sayang Ibu (RSI) dan 10 Kecamatan Sayang Ibu (KSI), bertemunya 45 orang anggota tim Pengarus Utamaan Gender (PUG), terdampinginya 7 SKPD dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), tersosialisasnya Kota Layak Anak kepada 30 orang aparat pemerintah Kota Bima, tersusunya 1 dokumen Buku Profil Gender dan Anak, terfasilitasi dan teradvokasinya 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terbimbingnya 100 orang kaum perempuan pengusaha dalam mengelola alat usaha.

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) juga sebagai eksekutor Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.679.576.885,- atau 96,70% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.702.761.000,yang dialokasikan di Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 51.125.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.651.636.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Bersambung...

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Lomba Debat Tingkat Provinsi, Dikpora Lotim Kirim Dua Regu Selong (Suara NTB) – Untuk mengikuti debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengirim sebanyak 12 siswa yang terbagi dalam dua regu yakni SMA dan SMK, Senin (11/ 5). Masing-masing regu tersebut terbagi dalam enam siswa yang akan mengikuti debat Bahasa Indonesia dan enam lainnya mengikuti debat Bahasa Inggris.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim Wirno Bambang Karmeda, menjelaskan, 12 siswa yang berhasil mewakili Lotim berasal dari SMAN 1 Aikmel, SMAN 1 Selong, SMKN 2 Selong dan SMKN 3 Selong.

“Jadi jumlah siswa yang kita kirim untuk mengikuti debat Ba-

hasa Inggris dan Bahasa Indonesia itu sebanyak 12 siswa.

Hari kita kirim mereka untuk mengikuti debat itu yang berlokasi di PHI Mataram yang akan dimulai besok, (hari ini, red),” ungkapnya, Senin (11/5).

Menurutnya, 12 siswa yang dikirim mengikuti debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia itu sebelumnya terlebih dahulu diseleksi tingkat kabupaten selama tiga hari sejak tanggal 7 sampai 9 Mei. Pasalnya, kata Bambang, jumlah sekolah yang terlibat dalam tahap seleksi tingkat kabupaten itu diikuti 16 sekolah yang tersebar di seluruh Lotim. “Seleksi tingkat kabupaten kita laksanakan di SMAN 1 Selong yang berlangung tiga hari sejak hari Kamis kemarin, yang diikuti oleh 16 SMA/SMK hingga keluar 12 siswa terbaik dari peserta yang lainnya

dari empat sekolah,” ujarnya.

Bambang mengakui baru penyeleksian yang dilakukan Dinas Dikpora Lotim terhadap siswa yang mengikuti debat tingkat provinsi memang mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan pihak dari Dikpora Lotim lebih fokus kepada pelaksanaan UN yang sukses digelar beberapa waktu lalu tanpa adanya kecurangan-kecurangan khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

“Seharunys bulan Maret kita melakukan seleksi, tapi kita terbentur dengan pelaksanaan UN beberapa waktu lalu, namun kita tetap optimis untuk mendapatkan juara karena siswa yang kita kirim ini berasal dari sekolah yang masuk dalam sekolah berkatagori maju yang ada di Lotim,” ujarnya. (yon) (Suara NTB/ari)

TUNJUKKAN KEMAMPUAN - Sejumlah praja IPDN Kampus NTB menunjukkan kemampuannya saat pembukaan PKL di Lapangan Supersemar Tanjung, Senin (11/5).

249 Praja IPDN Kampus NTB PKL di KLU

(Suara NTB/ist)

BERI BEASISWA - Pemberian beasiswa GO kepada pengurus OSIS SMAN 2 Mataram saat upacara bendera, Senin 11 Mei 2015. Dari kiri ke kanan, Staf Ahli Marketing GO Tyas, Kepala SMAN 2 Mataram Kun Andrasto, Ketua - Wakil Ketua - Perwakilan Pengurus OSIS SMAN 2 Mataram, Kepala Cabang GO Lombok Noto Raharjo, Kepala Unit GO Panji Tilar Ni Luh Putu Janurasi dan Kabag Marketing GO Lombok Anita.

Bimbel GO Santuni Beasiswa bagi Pengurus OSIS Mataram (Suara NTB) Lembaga Bimbingan Belajar (Bimbel) Ganesha Operation (GO) di Mataram menyantuni beasiswa bimbel selama setahun bagi para pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). GO telah memberikan beasiswa tersebut bagi 35 pengurus OSIS di SMAN 2 Mataram, Senin (11/5).

Kepala Unit GO Panji Tilar, Ni Luh Putu Janurasi, SPd, menjelaskan, bagi–bagi beasiswa tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) GO ke-31. Selain beasiswa, GO juga menyediakan diskon pendaftaran sebesar 75% sampai tanggal 23 Mei nanti. Pendaftar bimbel cukup membayar hanya Rp 50.000 saja.

“Ini dalam rangka perayaan HUT GO. Selain diskon pendaftaran dan penyebaran beasiswa bimbel, kami juga menyediakan voucher diskon HUT GO sampai dengan Rp 350.000.- serta belajar gratis hingga kenaikan kelas,” tuturnya, saat ditemui Suara NTB. Sementara pihak SMAN 2 Mataram yang diwakili Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dra. Siti Nurhaidah, M.Pd, mengaku bersyukur terhadap dukungan yang diberikan lembaga bimbel tersebut. Meski hanya berbentuk beasiswa bimbel yang hanya satu tahun, tapi tetap saja hal tersebut sangat berperan dalam membantu peningkatan prestasi siswa.

“Kami sangat mendukung akan hal ini, dan upaya seperti ini patut kita apresiasi. Sebab, selain memberikan motiva sisswa untuk belajar dengan menyodorkan beasiswa, kami juga sangat terbantu dalam hal peningkatan mutu dan prestasi anak didik,” tuturnya, seraya menambahkan, jumlah peserta didik di SMA2 Mataram sebanyak 1.568 orang.

Adapun, para siswa yang meraih beasiswa tersebut dinilai aktif dalam berorganisasi. Selain OSIS, pengurus–pengurus organisasi lain juga tidak menutup kemungkinan akan kebagian jatah untuk meraih beasiswa–beasiswa semacam itu.

“Pengurus organisasi lain juga pasti dapat, selain mendorong mereka untuk mengikuti bimbel sekolah juga tentu menyediakan les, siswa kami dibebaskan memilih bimbel atau les yang cocok menurut mereka untuk dirinya sendiri,” tandasnya. (met/*)

Hilangkan Tradisi Corat-Coret BAGI sebagian siswa SMA sederajat, perayaan kelulusan tidak lengkap tanpa aksi konvoi dan corat-coret baju seragam. Mereka menganggap aksi coret-coretan baju seragam sudah menjadi bagian dari tradisi tahunan, sehingga perlu dilakukan.

Menyikapi kondisi ini, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mengharapkan siswa yang akan merayakan kelulusan menghilangkan tradisi corat-coret dan melakukan suatu hal yang berguna. Namun, harapan Dinas Dikpora dan pemerintah daerah serta sekolah banyak tidak dipatuhi.

Banyak oknum siswa justru merayakan dengan konvoi dan corat-coret seragam sekolah.

“Untuk mengatasi

persoalan itu, kita juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Namun toh kita kecolongan juga,” keluh Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, pada Suara NTB, Senin (11/5).

Diakuinya, tradisi corat-coret baju seragam sekolah hampir dilakukan di semua daerah di Indoensia dan bahkan menjadi budaya populer yang memiliki makna tersendiri di kalangan siswa. Menurutnya, aksi coratcoret seragam bukan hanya persoalan terhadap seragam yang tidak bisa digunakan lagi, namun lebih sebagai cerminan karakter generasi muda yang ada di Indonesia.

Mereka sebagai calon pemimpin generasi muda harus bisa menunjukkan karakternya sebagai anak bangsa yang bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa yang lainnya, terutama siswa di bawahnya maupun siswasiswi yang masih duduk di bangku SMP maupun sekolah dasar.

“Aksi corat-coret baju seragam itu memang sebuah tradisi dari tahun ketahun. Sayang kan baju itu, kita sih sangat berharap baju yang dimiliki itu disumbangkan kepada siswa lainnya yang membutuhkan,” harapnya.

Dijelaskannya, sebagai cikal bakal calon pemimpin masa depan, aksi corat-coret itu tidak perlu dilakukan, karena bisa merusak karakter anak bangsa dan mempengaruhi dunia pendidikan yang merupakan pokok kehidupan. Lebih baik, lanjutnya, perayaan kelulusan itu disiasati oleh para siswa dengan menggelar syukuran atau hal-hal yang berbau positif lainnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan kepada orang tua dan pihak sekolah supaya memberikan masukan dan arahan kepada siswa. Karena bagaimanapun, aksi corat-corat yang dilakukan oleh siswa setiap tahun itu merupakan tanggung jawab bersama. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 249 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB, menggelar Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). PKL ini sendiri dimulai sejak Senin (11/5) hingga tanggal 9 Juni 2015 mendatang.

Kasatlatkab PL II Madya Praja IPDN Kampus NTB Dr. H. Syaharudin, M.Si, mengatakan penempatan PKL 249 Praja IPDN ini akan menyasar 13 desa di 3 kecamatan. Masing-masing, di tiap kecamatan ditempatkan di Desa Malaka, Desa Pemenang Timur dan Desa Pemenang Barat. Sementara di Kecamatan Tanjung disasar 5 desa yaitu, Desa Sigar Penjalin, Desa Medana, Desa Sokong, Desa Teniga, Desa Tanjung dan Desa Jenggala. Sedangkan di Kecamatan Gangga, juga menyasar 5 desa yaitu, Desa Gondang, Desa Bentek, Desa Genggelang, Desa Rempek dan Desa Sambik Bangkol.

“Program kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) II merupakan agenda rutin dengan basis pada tingkat desa. Seluruh materi pengajaran dan pelatihan yang telah diajarkan pada jenjang madya praja dengan titik berat pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dicoba diterapkan,” kata Syaharudin.

Ia menjelaskan, untuk bidang pemerintahan, para praja nantinya akan mempelajari dan menganalisis serta membantu pelaksanaan tata naskah dinas, administrasi kependudukan, profil dan monografi desa, serta kelembagaan pemdes dan kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa. Selanjutnya di bidang pembangunan, akan mempelajari dan menganalisis serta membantu pelaksanaan pembenahan sarana prasarana fisik desa, seperti jalan, jembatan maupun irigasi.

Pada bidang ini turut pula menyasar penyuluhan guna peningkatan produksi perta-

nian, industri kecil dan kerajinan serta membantu pelaksanaan administrasi kelembagaan desa seperti Koperasi dan kelompok KUBE. “Di bidang Kemasyarakatan sasarannya berupa kegiatan keagamaan, kegiatan pemuda dan olahraga, kesenian, kegiatan Jumat bersih dan kegiatan ormas lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH, dalam upacara resmi penerimaan Praja IPDN di Lapangan Umum Supersemar Tanjung, memberi apresiasi kepada Rektor IPDN atas PKL kali ini di KLU. Ia menyadari, kegiatan PKL Praja IPDN ini akan sangat bermanfaat selain untuk mahasiswa sendiri, juga bermanfaat bagi masyarakat.

“Praktik Lapangan II ini merupakan kewajiban tuntutan kurikulum yang dibebankan kepada Madya Praja atau Mahasiswa Tingkat II sebelum menyelesaikan studi, dengan tujuan untuk lebih men-

genal dan mempelajari secara lebih dekat tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, bupati meminta kepada seluruh praja untuk mengikuti dan melaksanakan PKL dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mengedapankan semangat pengabdian yang tinggi.

Kesempatan ini, menurutnya, merupakan momentum yang sangat tepat bagi para Praja, untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani masa pendidikan.

“Khusus kepada kepala desa dan para orang tua asuh (induk semang) yang dipercaya sebagai orang tua bagi para Praja IPDN, saya secara pribadi meminta kesediaannya untuk membimbing anakanak Praja. Induk semang agar ikhlas menerima dan membantu mereka memperdalam ilmu,” pinta Bupati. (ari)

Bentuk Pansus Pendidikan

DPRD Lotim Siap Ungkap Persoalan di Dikpora Selong (Suara NTB) Semua anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan. Sejumlah persoalan pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) yang masuk catatan Komisi II DPRD Lotim siap akan diungkap.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. L. Hasan Rahman, menjawab media di Selong, Senin (11/5). Diakuinya, pihaknya sudah beberapa kali melakukan hearing dengan jajaran Dinas Dikpora menyikapi persoalan pendidikan. Namun, hasilnya selalu buntu.

Tidak hanya itu, ujarnya, semua hasil hearing sudah dibawa ke pimpinan dan diserahkan pula ke Kepala Dinas Dikpora melalui Sekretaris Dinas. Bahkan, Senin kemarin, pimpinan DPRD Lotim sudah melakukan rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan agenda rapat paripurna pembentukan pansus. ‘’Bahkan, oleh Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, paripurna pembentukan Pansus Pendidikan akan digelar Senin (18/2) pekan depan,’’ akunya.

Diakuinya, penanganan pendidikan oleh Dikpora ini sudah carut marut. Catatan Komisi II terhadap persoalan Dikpora antara lain pelaksanaan program yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014. Kedua proses rekrutmen tenaga Guru Tidak Tetap (GTT), Bantuan Sosial Buku dan proses distribusi buku kurikulum 2013.

Pertama mengenai DAK 2014 dinyatakan pihak Dikpora tidak pernah memberikan data riil kepada Komisi II. Dikpora terkesan masih

menyembunyikan sejumlah fakta yang ingin diketahui para wakil rakyat ini. “Setiap kita hearing data DAK tidak pernah diberikan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ungkapnya, pihaknya mempertanyakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan GTT. Pihaknya melihat Dikpora tidak pernah terbuka bagaimana mekanisme pengangkatan GTT yang diketahui gaji-gajinya dibebankan kepada daerah. “Kita (dewan, red) tidak pernah dapat data,” ujarnya.

Selain itu, Komisi II DPRD Lotim tidak pernah temukan jalan keluar dari setiap proses pembahasan dengan Dikpora.

Hasil serapan data dari UPTD pun menuntut adanya transparansi. Berdasarkan fakta itulah semua anggota dewan kemudian menyepakati untuk mengungkap persoalan Dikpora lebih detail.

Dalam proses pembahasan Pansus, Hasan Rahman menegaskan para wakil rakyat tidak ada maksud untuk menjatuhkan pejabat yang ada di lingkup Dikpora. Pasalnya, soal jabatan itu merupakan hak Bupati Lotim. “Siapapun yang bersalah, kita serahkan ke Bupati untuk evaluasi,” ujarnya. “Keinginan besar pendidikan tidak carut marut,” tambahnya.

Selain itu, visi dan misi Dikpora untuk pembangunan pendidikan juga dinilai masih belum jelas. Hal ini terbaca dari sejumlah kepala sekolah

(Suara NTB/rus)

TEGUR - Sekretaris Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lotim, Muhir menegur siswa SMP yang terlihat asyik berduaan di Taman Tugu Selong, Senin (11/5). Apa yang dilakukan siswa saat jam belajar ini merupakan persoalan pendidikan yang harus diatasi pemerintah daerah, sekolah dan orang tua. di tingkat satuan pendidikan justru banyak mempertanyakan visi misi pendidikan kepada anggota dewan.

Soal visi misi ini tidak ditampik karena belum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan pendidikan.

Menyadari hal itu, Komisi II DPRD Lotim ini pun berinisiatif menggunakan hak inisiatif untuk membuat Perda Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu penopang utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Makin rendah kualitas pendidikan makin rendah pula IPM. Kekhawatiran terbesarnya, pengelolaan pendidikan yang

carut marut seperti seperti sekarang, maka khawatir IPM menurun dan tidak bisa bertahan pada posisi sekarang yang masih bertengger di posisi ke 7 dari 10 kabupaten/kota se NTB. Terkait pansus ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim Drs. M. Zaini menyambut baik. Ia mempersilakan DPRD Lotim menggunakan haknya membentuk pansus untuk mengungkap persoalan pendidikan ke arah yang lebih baik. Ia pun siap untuk dihadirkan di dewan memberikan penjelasan sesuai tugas pokok dan fungsinya di Dikpora. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

Munchen Butuh Mukjizat

PPLM NTB Raih Peringkat Tiga Besar Nasional

Munchen Pep Guardiola menjanjikan Bayern Munchen berjuang habis-habisan pada leg kedua semifinal Liga Champions Rabu dini hari nanti dalam misi nyaris mustahil menggagalkan Barcelona tampil pada final kedelapannya.

(ant/bali post)

TIM INDONESIA - Pebulutangkis putra dan putri Indonesia yang tergabung dalam tim Piala Sudirman Indonesia befoto bersama pada acara pelepasan tim di Pelatnas Bulutangkis Cipayung, Jakarta belum lama ini.

Piala Sudirman

Rusia Paling Dulu Angkat Koper Tiongkok Rusia menjadi tim pertama yang tersingkir dari Kejuaraan Dunia Bulu tangkis Piala Sudirman 2015 di Dongguan, setelah kalah dari Taiwan 1-4 pada penyisihan hari kedua, Senin kemarin di Grup B 1.

Rusia yang memang tidak diunggulkan di grup tersebut sebelumnya pada penyisihan hari pertama, Minggu (10/5) juga mengalami kekalahan 1-4 dari Jepang. Dengan hasil itu maka dipastikan Jepang dan Taiwan melaju ke babak berikutnya, namun belum diketahui siapa yang menjadi juara grup karena kedua tim belum saling bertemu dalam pertandingan.

Pada pertandingan antara Taiwan melawan Rusia itu, tim Taiwan sempat tertinggal lebih dulu ketika pasangan ganda campuran Chen Hung Ling/Wu Ti Jung kalah dari pasangan Rusia Vitalij Durkin/Nina Vislova dengan 9-21, 19-21.

Namun pada tiga nomor berikutnya, tunggal putra, ganda putra, tunggal putri dan ganda putri, Taiwan menyapu bersih. Di tunggal putra, Chou Tien Chen mengalahkan Vladimir Malkov 21-11, 21-15, disusul pasangan Lee Sheng Mu/Tsai chia Hsin yang menundukkan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov melalui perpanjangan game 21-12, 12-21, 21-17 di ganda putra.

Tai Tzu Ying menang mudah 21-18, 21-5 di tunggal putri melawan Natalia Perminova, disusul kemenangan pasangan ganda putri Taiwan Hsieh Pei chen/Wu Ti Jung atas Ekaterina Nolotova/Evgeniya Kosetskaya dengan perpanjangan game 20-22, 21-16, 21-16. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Empat medali emas yang disumbangkan atlet PPLM NTB di Kejurnas Atletik Antar PPLM di Aceh 7 Mei 2015 lalu menempatkan posisi PPLM NTB di peringkat tiga besar nasional, setelah Jawa Timur (Jatim) 12 emas di peringkat pertama dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan 5 emas di peringkat kedua.

Pelatih PPLM NTB, Subagio yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (11/5) kemarin mengatakan posisi tiga besar yang diraih oleh kontingen NTB di event itu jauh lebih meningkat dibanding prestasi yang diraih oleh atlet PPLM NTB di kejurnas tahun lalu. Pasalnya, perolehan medali emas NTB tahun ini melampaui prestasi yang diukir oleh atet PPLM NTB tahun 2014 lalu, dari dua emas menjadi empat emas.

Dalam hal ini kontingen PPLM NTB berhasil mengalahkan atlet PPLM DKI Jakarta Jawa Tengah (Jateng) dan Jabar yang posisinya berada di bawah NTB. “Di Kejurnas antar PPLM tahun 2014 lalu atlet kita cuman dapat dua emas, namun tahun ini kita meraih empat medali emas dengan diperkuat enam atlet,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa pelaksanaan kejurnas antar PPLM di Aceh belum lama ini bersamaan dengan kejurnas Antar PPLP. Dari kedua ajang itu, kontingen NTB berhasil mengoleksi total delapan medali emas, tiga perak dan satu perunggu. Empat medali emas dan satu perunggu dipersembahkan atlet PPLM, sementara empat emas dan tiga perak lainnya diraih atlet PPLP NTB. Empat medali emas yang dikoleksi atlet PPLM NTB lewat Rohani di nomor lari 100 meter gawang putri, Ni Putu Yogiswari di nomor tolak peluru putri, Riski Amelia lompat tingggi dan Nanang Fahmi di tolak peluru. Sedangkan satu medali perunggu diraih Kokom Supriyatna di nomor 100 meter putra. (fan)

B a y e r n memburu mukjizat di Allianz Arena setelah kalah 0-3 pada leg pertama di Camp Nou Kamis pekan lalu ketika Lionel M e s s i t a m p i l menawan dengan dua golnya. Sejauh ini tidak ada satu pun tim yang berbalik menang setelah defisit tiga gol pada semifinal Liga

Thomas Mueller

Champions.

“Kami semua tahu ini akan menjadi tugas raksasa, tetapi kami tidak akan menyerah,” kata penyerang Bayern Thomas Mueller. Bayern yakin akan mencatat kemenangan bersejarah seperti terlintas dari kalimat kapten timnas Jerman Bastian Schweinsteiger berikut, “Kadangkadang hal-hal yang sulit dipercaya terjadi di sepak bola dan kami berharap menangkap salah satu momen itu”.

Namun kepercayaan diri mereka berantakan karena kalah pada empat pertandingan terakhir sejak menjuarai Liga Utama Jerman untuk ke25 kalinya dan kalah beruntun yang terlama sejak 1991.

Pada kekalahan terakhir Sabtu pekan lalu, Bayern kalah 01 dari Augsburg dan harus bermain dengan sepuluh pemain selama 77 menit setelah kiper cadangan Pepe Reina diusir ke luar lapangan.

Setelah kalah 0-2 dari Leverkusen sepekan sebelum dikalahkan Barcelona, untuk pertama kalinya Bayern gagal mencetak gol pada tiga laga berturut-turut selama 15 tahun.

Berjuang Sampai Akhir Namun pelatih Bayern Guardiola, mantan bos Barcelona, menegaskan timnya harus memelihara impiannya tetap hidup. “Saya realistis, itu adalah satu-satunya cara Anda bisa menang,” kata pelatih asal Spanyol yang memperingatkan timnya akan berisiko kecuali mereka bisa meredam serangan Barcelona yang bertabur bintang.

“Impian masih ada dan kami memiliki waktu 90 menit.

Tak akan mudah, tapi saya petempur,” kata dia. Sebaliknya, Barca lagi bagus-bagusnya dengan mencetak 19 gol pada empat pertandingan terakhirnya. Mereka di ambang juara liga setelah mengalahkan tim asuhan David Moyes Real Sociedad 2-0 Sabtu pekan lalu yang membuat mereka empat poin di depan musuh abadi Real Madrid.

Bintang Brasil Neymar kini selalu mencetak gol pada enam lag terakhirnya sehingga sudah mengemas total 35 gol, sedangkan Barca tidak pernah kemasukkan gol pada tujuh laga berturut-turut. Namun pelatih Barca Luis Enrique tidak percaya Bayern akan tersingkir dari kancah

Eropa tanpa berjuang.

“Saya menyaksikan pertandingan itu (Bayern kalah dari Augsburg). Mereka kalah, namun mereka bermain selama 70 menit dengan 10 pemain.

Kami akan menderita banyak di Munchen,” kata bos Barca ini.

“Mereka adalah lawan yang unik, yang mengetahui bagaimana membalikkan pertandingan-pertandingan penting yang sudah terjadi pada musim ini.”

Sejumput harapan, sebagaimana ditegaskan kiper Bayern Manuel Neuer, adalah fakta tim asuhan Guardiola secara mengesankan membalikkan ketinggalan 1-3 pada leg pertama perempatfinal menjadi mengalahkan Porto 6-0 di Munchen dengan lima gol di antaranya tercipta pada 45 menit pertama.

Namun Barca yang sedang menanjak jelas lawan yang berbeda setelah Messi menciptakan dua gol mempesona pada leg pertama, selain satu assist untuk gol Neymar pada menit 94.

“Kami mesti memberikan segalanya. Kami telah berulang kali menunjukkan betapa kami bagus bermain di Munchen,” kata top skorer Bayern Robert Lewandowski yang akan kembali bermain dengan pelindung wajah setelah patah tulang hidung dan tulang pipinya hampir dua pekan lalu. “Ini belum berakhir dan kami akan berjuang sampai akhir,” kata dia seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Kemenpora Cari Pengganti Anggota Tim Transisi PSSI yang Mundur Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga akan secepatnya mencari pengganti dua personel tim transisi PSSI yang mengundurkan diri, yakni Velix F Wanggai dan Darmin Nasution.

“Secepatnya, pasti ada penggantinya karena sama juga dengan yang terjadi pada Tim Sembilan ketika Natalia Soebagio (Ketua Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia) mengganti Budiarto Shambazy (Wartawan Senior),” kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto setelah mengikuti Focus Group Discussion “Strategi Indonesia Menuju 10 Besar Asian Games” di Jakarta, Senin.

Ia membenarkan, bahwa Velix F Wanggai meminta mundur dari Tim Transisi karena kesibukannya. “Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Menpora, Pak Velix meminta mundur karena kesibukannya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan beliau kalau saat ini sedang mengikuti kunjungan Presiden ke Papua. Selain itu, beliau juga sedang aktif di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Terkait mundurnya Darmin Nasution, Gatot mengatakan pihaknya belum mendapat-

kan keterangan resmi secara langsung dari Darmin. “Saya tidak berkomunikasi dengan beliau karena ada rekan saya yang berkomunikasi. Selain itu, saya juga baru membaca dari media terkait mundurnya Pak Darmin,” katanya.

Namun, kata Gatot, pihaknya tetap berharap banyak agar tim transisi dapat melakukan pembenahan sepak bola dan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sebelumnya, pada Jumat (8/5) malam, Menpora Imam Nahrawi telah mengumumkan personel tim transisi yang akan mengambilalih hak dan kewenangan PSSI setelah dibekukan sejak 17 April lalu.

Tim Transisi bentukan pemerintah terdiri dari 17 personel yang memiliki latar belakang berbeda mulai walikota, politisi, mantan pejabat negara maupun militer, penggiat sepak bola Indonesia, pengusaha hingga artis.

Ke-17 anggota Tim Transisi itu meliputi FX Hadi Rudyatmo, Lodewijk F Paulus, Ridwan Kamil, Eddy Rumpoko, Ricky Yakobi, Bibik Samad Rianto, Darmin Nasution, Ceppy T Wartono, Tommy Kurniawan, Iwan Rukminto, Francis Wanandi, Saut H Sirait, Andrew Darwis, Farid Husaini, Zuhairi Misrawi, Dias Faizal Malik Hendropriyono dan Velix F Wanggai. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PERAWATAN – Penyerang sayap Liverpool, Raheem Sterling harus mendapatkan perawatan setelah tekel keras dari Cesc Fabregas dalam laga yang berakhir imbang melawan Chelsea di Stamford Bridge, Minggu (10/5).

Rodgers Murka pada Cesc Fabregas London Manajer Liverpool Brendan Rodgers menyebut gelandang Chelsea Cesc Fabregas semestinya diusir ke luar lapangan karena tekel kerasnya terhadap Raheem Sterling ketika laga seri 1-1 timnya melawan Chelsea.

Hanya sekitar satu menit dari mulainya pertandingan di Stamford Bridge Minggu malam tadi itu, Fabregas terlihat menghajar pergelangan kaki Sterling yang kemudian diganjar kartu kuning oleh wasit Andre Marriner.

Gol hasil sundulan John Terry disamakan oleh sundulan Steven Gerrard, namun Rodgers menilai pertandingan itu bisa berakhir lain jika Fabregas dikeluarkan sejak menit awal karena pelanggaran kerasnya itu.

“Fabregas semestinya dikartumerahkan, karena di luar kendali, diving, pelanggaran,” kata pelatih asal Irlandia Utara itu yang timnya pupus impian tampil di Liga Champions dan kini berselisih enam poin dari peringkat empat Manchester United.

“Memang itu di awal permainan, tetapi tidak penting.

Itu adalah pelanggaran yang buruk dan dia pantas dikar-

tumerahkan karena itu,” kata Rodgers seperti dikutip AFP. City Mengamuk Sebelumnya, Manchester City mengamuk dan menumbangkan Queens Park Rangers enam gol tanpa balas dalam lanjutan Liga Utama Inggris di Etihad Stadium, Minggu.

Kemenangan telak ini membawa City menambah poin menjadi 73 dari 36 pertandingan di klasemen sementara.

City kini membukukan tiga poin di atas Arsenal, yang sejauh ini baru melakoni 34 laga.

Sementara QPR, terbenam di dasar klasemen dengan koleksi 27 angka.

Aguero membuka keunggulan City saat laga baru berjalan empat menit. Memanfaatkan umpan Pablo Zabaleta dari tengah lapangan, Aguero berhasil melakukan aksi individu melewati sejumlah pemain QPR dan melepaskan tendangan chip saat tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Gawang City sempat bobol pada menit 20, namun gol ciptaan Charlie Austrin tersebut, dibatalkan wasit karena sudah terjadi offside.

Manchester City menggan-

dakan keunggulan pada menit 31. Gol tercipta berkat tendangan bebas Kolarov yang mengarah tepat ke sudut bawah gawang. Kiper pun tak mampu menjangkau si kulit bundar.

Aguero kembali mencetak gol yang membawa City unggul 3-0 pada menit 50. Menerima umpan terobosan Silva, Aguero berhasil memperdaya pemain bertahan QPR dan melesakkan bola yang tak mampu dibaca penjaga gawang.

Pemain berpaspor Argentina itu mencetak hattrick pada menit 65 melalui titik penalti untuk membawa City unggul 4-0. Hadiah tendangan 12 pas diberikan wasit usai Silva dilanggar Matthew Phillips di area terlarang.

Mencetak empat gol, City justru semakin perkasa. Kali ini giliran James Milner yang merobek gawang tim tamu pada menit ke-70. Gol tercipta berkat umpan Aguero usai menerima bola sepak pojok Wilfried Bony.

Silva membawa City unggul 6-0 pada menit 87. Silva berhasil mengelabui penjaga gawang dari sudut sempit di depan gawang. Gol ini tercipta berkat umpan cantik Wilfried Bony. Kemenangan telak City pun bertahan hingga laga berakhir. (ant/bali post)

Murdani Siap Uji Tanding dengan Atlet Jabar Velix F Wanggai

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat NTB Murdani (26) siap menjalani uji tanding di Bandung dengan atlet Jabar pada 1 Juni 2015 mendatang. Saat ini dia tinggal menjalani latihan ringan untuk menghadapi pertarungan uji coba itu.

Diwawancara Suara NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (11/5) kemarin mengatakan latihan persiapan untuk mengikuti try out itu sudah dijalani sejak masuk Pelatda Sentralisasi Tambora bulan Januari lalu.

Begitu juga dengan latihan yang sifatnya berat sudah dijalani dan saat ini dia hanya menjalani latihan ringan saja.

“Persiapan kita untuk mengikuti try out sudah ber-

jalan empat bulan dan saat ini kita tinggal latihan ringan saja,” ucapnya.

Dijelaskannya, menjalani pertarungan uji coba dengan atlet Jabar memang bukanlah prioritas utama dirinya sebab persiapan dia sesungguhnya ada pada Pra-PON dan PON Jabar 2016. Namun supaya bisa tampil maksimal di try out nanti tidak ada salahnya bila dia harus tetap fokus latihan. Sebab dalam pertarungan uji tanding nanti dia bersama kawan-kawanya akan menghadapi lawan yang berat. Terlebih, Jabar dikenal sebagai gudangnya atlet unggulan tarung derajat di Indonesia.

“Terus terang saya belum pernah menghadapi petarung dari Bandung, namun saya

dengar mereka cukup kuat.

Tapi bagi saya tidak ada musuh yang tidak terkalahkan. Semua itu tergantung dari kita. Semoga saya bisa tampil maksimal saja, karena memang saya sudah siap mengikuti try out,” ucapnya.

Murdani merupakan atlet pendatang baru di level PraPON dan PON nanti. Prestasi terbaiknya adalah meraih medali perunggu di kelas 70 Kilogram putra di Kejurnas Piala Presiden di Jabar 2013 lalu dan belum pernah juara PON. Meski atlet pendatang baru, namun Murdani punya kepercayaan diri untuk menjadi juara nasional. Targetnya adalah meraih prestasi terbaik di setiap event nasional, terutama di Pra-PON akhir tahun 2015 nanti. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 12 Mei 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 12 Mei 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

Halaman Halaman 14 14

Kejarlah Investor Sampai Negeri Cina Tekan Angka Pengangguran LANGKAH Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Mataram yang akan menggelar job fair atau bursa kerja, tanggal16-17 Mei di Mataram Mall merupakan salah satu upaya positif menekan angka pengangguran di Kota Mataram. Sebagai ibukota provinsi, trend angka pengangguran tentu semakin bertumbuh. Sebab, banyak pusat pendidikan ada di Kota Mataram.

Sehingga, banyak juga alumni-alumni perguruan tinggi di Mataram, mencari kerja di kota ini. Harus diakui bahwa pengangguran yang tercipta setiap tahunnya, tidak sebanding dengan kemampuan Pemkot Mataram untuk mengatasinya.

Berdasarkan data Disosnakertrans, jumlah pengangguran di Kota Mataram per Desember 2014 sebesar 9.530 orang.

Dan pada bulan Januari-Februari 2015, seperti dikatakan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, pengangguran berkurang hanya 300 orang sehingga sisanya menjadi 9.230 orang saat ini.

Upaya Pemkot Mataram mengurangi angka pengangguran akan berpacu dengan terciptanya pengangguran-pengangguran baru. Baik pengangguran terdidik maupun yang hanya berlatarbelakang SMP atau SMA. Pengangguran terdidik, jika masih memenuhi syarat seperti dari segi usia maupun memiliki keterampilan khusus, bukan tidak mungkin bisa mendapat kesempatan melalui ajang bursa kerja.

Namun bagi tamatan SMA apalagi SMP, mungkin tak banyak kesempatan dalam bursa kerja itu. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram. Mengapa misalnya banyak pengangguran berlatar belakang SMP atau SMA, tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Selain karena faktor yang bersangkutan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, faktor ekonomi atau kemiskinan juga menentukan.

Karenanya, apa yang disarankan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., ada benarnya. Bahwa Disosnakertrans harus berkoordinasi dengan SKPD lainnya. Seperti Dinas Dikpora. Dikpora sebisa mungkin harus berupaya mencegah adanya siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya. Karena jika jumlah siswa yang enggan melajutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, semakin banyak, tentu akan menjadi masalah bagi Pemkot Mataram.

Salah satunya, sudah pasti mereka ingin langsung bekerja.

Sementara tidak banyak perusahaan yang mau menerima karyawan dengan kualifikasi pendidikan tamatan SMA apalagi SMP dan SD. Di Kota Mataram mereka yang hanya mengenyam bangku pendidikan sampai SMP harus puas hanya menjadi pegawai rendahan seperti office boy atau tenaga cleaning service.

Sedangkan mereka yang tamat SMA paling tinggi hanya menjadi pelayan toko atau bahkan tenaga keamanan.

Kondisi ini memang tidak mudah bagi Pemkot Mataram dalam hal ini Disosnakertrans. Untuk itu, koordinasi antar SKPD diperlukan. Disamping pengawasan yang ketat terhadap perusahaan.

Apalagi sebentar lagi akan beroperasi pusat perbelanjaan terbesar di Kota Mataram yang diperkirakan akan menyerap 2.000 tenaga kerja. Disosnakertrans harus mampu meyakinkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram, bahwa tenaga lokal tidak kalah dengan tenaga dari luar. (*)

UBUNGAN bilateral antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam 2 tahun terakhir ini nampak intens dan demikian mesra. setidaknya Presiden Republik Indonesia sudah 2 kali berkunjung ke Cina dan Presiden Cina pun sudah dua kali melakukan kunjungan ke Indonesia.

Presiden Jokowi melakukan lawatan resmi ke Cina pada saat menghadiri KTT APEC tanggal 9 - 11 November 2014 dan kunjungan kedua pada tanggal 25 - 28 Maret 2015 menjajaki berbagai program kerjasama bilateral antara Indonesia dan Cina. Sebaliknya Presiden Xi Jinping berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2013 dan kunjungan kedua menghadiri peringatan ke 60 Konfrensi Asia Afrika pada bulan April 2015 yang lalu.

Dari sisi visi pembangunan antara kedua Presiden ini, nyaris memiliki kesamaan. Presiden Jokowi dalam East Asia Summit IX di Myanmar tanggal 13 November 2014 menyampaikan tekad Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Presiden Xi Jinping di gedung DPR RI pada kunjungannya tahun 2013 itu memperkenalkan konsep Maritime Silk Road (MSR) of the 21st Century yang ingin mengembalikan kejayaan jalur maritim perdagangan sutra Cina di masa lampau.

Kerjasama Bilateral Hubungan diplomatik antara RRC dan Indonesia telah memasuki tahapan baru dalam mendorong kerjasama pembangunan kedua negara.

Dari lawatan para pimpinannya, kedua negara telah mencapai banyak kesepakatan penting mengenai pembangunan ekonomi, kelautan/maritim dan juga infrastruktur. Di bidang ekonomi, Kedua negara saling berketergantungan antara satu dengan lainnya. Indonesia yang kaya akan bahan baku dan sumber daya alam, sangat membutuhkan peran dan keberadaan RRC yang unggul di bidang teknologi, pendanaan dan jaringan pemasaran di tingkat dunia, begitu juga sebaliknya.

Tak disangsikan lagi, faktanya kini RRC telah tampil sebagai raksasa ekonomi dunia dengan trend perdagangan luar negeri dan arus investasi ke luar negeri yang kian diperhitungkan.

Pada tahun 2014 saja, Foreign Direct Investment (FDI) RRC telah mencapai 102,9 miliar US$. FDI RRC di Indonesia tahun 2014 mencapai 1.05 Miliar US$, meningkat 37,6% dibanding tahun sebelumnya. Sampai akhir tahun 2014 jumlah FDI RRC di Indonesia telah mencapai 3,84 Miliar US$.

Di samping itu , nilai kontrak proyek RRC di Indonesia merupakan yang tertinggi di negara ASEAN. Sampai akhir Tahun 2014 nilai kontrak proyek RRC di Indonesia sudah mencapai 43,2 Miliar US$. Hal ini dilansir konjen RRC di Denpasar Mr Hu Yinquan ketika membuka seminar promosi investasi provinsi Bali, NTB dan NTT di hadapan investor Cina tanggal 8 Mei 2015 lalu.

Peningkatan arus investasi Cina keluar negeri tentu memiliki kalkulasi ekonomi, sosial dan politik untuk menunjukkan kekuatan dan kebangkitan Cina di mata pesaingnya baik di kawasan asia timur, eropa maupun amerika. Surplus anggaran dan kemajuan tehnologi termasuk tehnologi kemaritiman yang di kuasai Cina harus dapat dimanfaatkan untuk akselerasi pembangunan nasional. Secara khusus, Indonesia sebagai negara Kepulauan terbesar di dunia,

Oleh:

HL Gita Ariadi (Asisten II Setda NTB)

sangat membutuhkan tersedianya moda transportasi laut yang handal misalnya.

Belum terwujudnya moda transportasi laut nasional yang handal, infrastruktur dan SDM yang belum memadai dibidang kemaritiman menimbulkan implikasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Distribusi logistik masih berbiaya tinggi yang mempengaruhi daya saing setiap produk yang kita hasilkan menjadi lemah. Gagasan pembangunan tol laut nusantara untuk memudahkan dan memurahkan Cost distribusi barang merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh baik oleh Pemerintah pusat dan daerah. NTB sebagai propinsi Kepulauan dengan 2 pulau besar dan 278 pulau2 kecilnya, berada pada poros maritim dunia sekaligus berada pada jalur historis perdagangan sutra melalui jalur laut karena posisi geografis NTB yang berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang membentang dari selat Lombok ke utara.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011, Provinsi NTB bersama Bali dan NTT dalam konsep Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masuk dalam koridor V dengan ikon sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan penopang pangan nasional. Kata Kunci keberhasilan koridor V ini adalah tersedianya infrastruktur yang memungkinkan konektivitas dan aksesibilitas terselenggara dengan baik dan lancar. Kendala klasik yang dihadapi adalah keterbatasan dana pembangunan dan teknologi. Surplus dana dan keunggulan teknologi ini, coba ditawarkan Konjen RRC di Denpasar kepada 3 Gubernur Koridor V yang dulunya tergabung dalam Sunda Kecil ini untuk menjajaki dan mengejar investor RRC agar berminat menanamkan modalnya di Indonesia lebih khusus lagi di Bali, NTB dan NTT. Tawaran NTB Dalam setiap seminar dan kegiatan promosi investasi, investor senantiasa bertanya tentang ketersediaan areal/lahan untuk lokasi investasi, kemudahan dan fasilitas apa yang disediakan oleh Pemerintah Calon lokasi investasi, bagaimana proses perizinan dan jaminan keamanan investasi dan hal hal tehnis lainnya menyangkut nota kesepahaman hingga perjanjian kerjasama. Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus setidaknya telah memberikan jawaban atas pertanyaan dan kebutuhan dasar setiap investor dalam melakukan investasi di Indonesia.

Dalam kaitan menarik minat investor untuk berinvestasi di NTB, tentu salah satu kawasan yang sangat potensial ditawarkan kepada investor China antara lain adalah kawasan didalam maupun di luar Mandalika Resort yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2014 telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Dengan adanya PP 52/2014 ditambah dukungan komitmen Pemerintah untuk mendukung ITDC dalam percepatan pembangunan dengan suntikan dana sebesar Rp.

2,1 Triliun mulai tahun 2015-2016 diharapkan kawasan yang sudah dua dekade lebih terlantar ini segera produktif secara ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain KEK Mandalika, obsesi pembangunan Global HUB di Lombok Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus juga menarik untuk ditawarkan. Hampir 90 % perdagangan internasional menggunakan armada kapal laut dan 40% diantaranya melewati perairan Indonesia yang selama ini terlayani melalui selat malaka ( ALKI I ). Kedalaman laut selat Lombok yang merupakan rangkaian ALKI II, mampu dilewati kapal kapal masa depan berukuran 300.000 1.000.000 DWT. Makna Global HUB di Lombok Utara kian strategis mengingat lintasan penyeberangan wilayah Bali Nusa Tenggara yang saat ini dilayani kurang lebih 118 kapal dengan dimensi antara 500 GRT - 2.000 GRT, belum tersedia space docking sehingga keberadaan global HUB sekaligus sebagai dockyard dan repair yang memiliki peluang sangat menguntungkan bagi investor perkapalan Cina.

Di Pulau Sumbawa keberadaan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora perlu di dorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus SAMOTA. Teluk Saleh berpotensi untuk kegiatan agribisnis, minapolitan, rumput laut, udang, kerapu dll. Pulau Moyo potensial sebagai destinasi pariwisata untuk pengembangan konsep Eco tourism. Demikian juga kawasan gunung Tambora yang sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional, berpotensi untuk kegiatan adventure, sport tourism dan wisata minat khusus.

Kawasan Teluk Bima yang dulu pernah ditetapkan sebagai Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) perlu juga didorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Bima dengan potensi Pengembangan produk-produk unggulan daerah seperti sapi, jagung dan rumput laut.

Rumput laut merupakan komoditas utama bahan baku Alginat untuk industri dan farmasi. Tentu para investor Cina diharapkan berminat membangun pabrik pengolahan rumput laut menjadi tepung Alginat di NTB. Kondisi kelistrikan dan potensi sumber daya energi juga menarik untuk ditawarkan. Kebutuhan listrik untuk pulau Lombok masih sangat besar terlebih bila arus investasi mulai berdatangan tentu akan membutuhkan pasokan listrik yang lebih besar lagi. Kondisi kelistrikan pulau Lombok saat ini daya mampu sebesar 182,1 MW sedangkan beban puncak 187,5 MW sehingga masih mengalami defisit sebesar 5,3 MW. Untuk wilayah Sumbawa relatif normal dari daya mampu 36,3 MW sedangkan beban puncak 32,2 MW sehingga masih ada cadangan sebesar 4,1 MW. Untuk wilayah Bima kondisinya Siaga karena masih ada cadangan meski tipis sebesar 0,5 MW dari daya mampu 36,3 MW dan beban puncak 35,9 MW. Investor Cina menguasai teknologi pemanfaatan potensi sumber daya energi baik untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro maupun pemanfaatan panas bumi.

Pengembangan geotermal perlu ditawarkan antara lain potensi panas bumi sembalun sebesar 100 MWe, panas bumi Maronge Sumbawa sebe-

sar 6 MWe maupun panas bumi Hu’u Dompu sebesar 69 MWe. Di bidang pertambangan, investor Cina kiranya dapat ditawarkan untuk sharing pembangunan Smelter di NTB yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Di sektor pariwisata, NTB harus berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk menarik minat kunjungan wisatawan asal RRC. Tahun 2014 Angka kunjungan wisatawan RRC ke NTB masih kurang dari 10.000 wisatawan, kalah jauh di banding wisatawan asal Australia. Karena nya upaya promosi menggarap pasar Cina dengan mengikuti event Cina International Travel Mart atau sales mission ke kota-kota utama di Cina perlu terus dilakukan mengingat target group potensi pasar Cina yang sungguh menjanjikan. Hubungan dagang langsung antara NTB dengan Cina kedepan perlu terus ditingkatkan. Beberapa komoditi yang di eksport ke Cina antara lain Baby Lobster, kelapa, mutiara dan juga konsentrat tembaga. Sebaliknya Cina merupakan pemasok terbesar mesin manufaktur kegiatan industri dan pertambangan di NTB. Kemudahan dan fasilitasi bagi investor tentu menjadi keharusan untuk diberikan di tengah persaingan antar negara dan daerah yang demikian ketat dalam menjaring minat investor untuk menanamkan modalnya. Penggunaan E-Invesment, penyederhanaan regulasi dan pelayanan yang cepat dan tepat melalui pelayanan terpadu satu pintu adalah sebuah keniscayaan. Dan sungguh menantang apa yang dikatakan Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi di setiap ajang promosi investasi : Tunjukkan kemudahan investasi yang diberikan daerah lain, Insyaallah kami di NTB akan berikan yang lebih memuaskan lagi........, semoga gelombang investasi khususnya investor Cina segera berdatangan untuk bersinergi memanfaatkan segala potensi yang ada. Semoga.

Potensi kehutanan NTB banyak mubazir Butuh kreativitas penentu kebijakan

*** Minuman berkadar alkohol 40 persen masih dijual bebas di tiga gili Aparat harus tegakkan aturan

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 12 Mei 2015

KI Dorong Efek Jera, Somasi Laporkan ke Polisi Dari Hal. 1 ‘’Kami persiapkan dokumen, untuk bahan laporan ke Kepolisian,’’ kata Koordinator Divisi Riset dan Pengembangan, Somasi NTB, Hendriadi Djamal saat menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, Senin (11/5).

Idealnya kasus ini sebenarnya bisa dilaporkan ke Kejaksaan. Namun pertimbangan Hendriadi, Kejaksaan Tinggi NTB sedang memproses kasus ini untuk ranah perdata. Pertimbangan lain, setelah melalui hearing pihaknya dengan Kejaksaan. “Karena sebelumnya pihak Kejaksaan mengatakan, kasus ini nilainya kecil, sehingga lebih besar pengeluaran anggaran untuk biaya penyelidikan,” ungkap Hendri terkait hasil hearingnya dengan lembaga Adhiyaksa itu.

Padahal menurutnya, jika bicara normatif aturan, tindak pidana korupsi tidak bicara nilai, tapi melihat perbuatan yang sudah terjadi. Dalam konteks kasus tertentu, Kejaksaan dan Kepolisian memproses kasus yang nilainya jutaan sampai puluhan juta, bahkan maksimal ratusan juta. Sementara dalam kasus dugaan penyimpangan SPPD Dewan ini, jumlahnya besar mencapai Rp 4,99 miliar setelah diakumulasi seluruhnya.

Mulai tahun 2003 sampai tahun 2013, tidak kunjung ada penegak hukum yang menyentuh ini sebagai kasus yang harus diproses.

Mengomentari proses keperdataan yang dilakukan Kejaksaan saat ini, menurutnya ada yang keliru. Kritik khususnya disampaikan kepada TPTGR termasuk Kejaksaan. Karena jika dibawa ke ranah perdata, justru menyepelekan persoalan kerugian negara yang seharusnya masuk ranah pidana, tapi hanya dianggap persoalan perdata.

Kesimpulan pihaknya, perkara itu sudah masuk ranah tindak pidana korupsi, sehingga harus diproses penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitiannya, kebocoran belanja dinas di tingkat DPRD NTB dan Setwan, terindikasi ada enam kasus. Bentuknya diduga penyimpangan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 902 juta. Dugaan penyimpangan lainnya di tingkat Setwan dan anggota Dewan mencapai Rp 4.08 miliar. ‘’Kedua jenis dugaan penyimpangan ini ditasbihkan BPK RI merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4,99 miliar,’’ sebut Hendriadi.

Temuan BPK ini akan dilengkapi dengan hasil penelitian pihaknya, kemudian dokumennya akan disodorkan ke Kepolisian.

Dorong Transparansi Pada kesempatan yang sama, Komisioner KI NTB, Agus Martha Hariadi, SE sepakat jika kasus ini didorong ke proses hukum.

Melihat tempus kasus sejak 2003 berlanjut hingga 2013, menjadi preseden buruk bagi lembaga Dewan bahwa telah terjadi pengulangan dugaan pengemplangan keuangan negara melalui SPPD. ‘’Kejaksaan atau pun Kepolisian, kita dorong proses hukum untuk halhal semacam ini. Agar tidak terjadi pengulangan, sehingga tercapai harapan ini akan jadi efek jera,’’ harapnya.

Pendapat Agus Martha berkaitan dengan kewenangannya dalam konteks ini, dana SPPD dewan adalah salah satu item anggaran yang berhak diketahui publik. Ketika kegiatannya sudah terlaksana, pertanggungjawaban penggunaan anggarannya harus dilaporkan kepada publik. ‘’Diminta atau tidak diminta, informasi terkait SPPD harus disampaikan ke publik,’’ kata Agus dalam diskusi tersebut. Apalagi jika kasus ini sudah masuk menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor negara, maka harus juga disampaikan ke publik.

Cara-cara ini menurut Agus, sebagai wujud transparansi penggunaan anggaran negara sekaligus pelibatan masyarakat dalam proses kontrol.

Sekjen Rinjani Institute, Darwan Samurdja menilai dari aspek politis. Perkara ini tak bisa dihindari terpengaruh secara politis karena melibatkan para politisi, meski sudah purna tugas tapi tetap dianggap punya pengaruh. Tidak langsung secara psikologis, ini menjadi pertimbangan penegak hukum untuk tidak memproses ke ranah pidana, meskipun jelas angka Rp 4,99 miliar ini merupakan kerugian negara.

Dia menyarankan, baik Kejaksaan atau Kepolisian, jika memproses kasus ini baik pidana atau pun perdata, segera mempercepat penyelesaiannya.

Sebab jika terus berlarut, saat daerah dan nasional masuk dalam agenda politik, dikhawatirkan persoalan ini akan terseret.

Belum lagi kekhawatiran penyebutan partai – partai tertentu yang oknum anggota dewannya diduga terlibat dalam kasus dugaan SPPD fiktif tersebut, akan mempengaruhi elektabilitasnya. (ars)

PAN Bantah Paket AMAN Terpecah Dari Hal. 1 Karenanya, Muazzim yakin problem ini tidak akan menjadi batu ganjalan bagi pasangan incumbent tersebut.

“Walaupun Golkar akhirnya tidak mengusung kita sudah lebih dari cukup untuk mengusung. Insya Allah ndak khawatir, dari lima (partai) itu kita sudah hampir final bersama-sama dukung paket AMAN Jilid Dua,” ujarnya.

Muazzim juga menampik adanya isu miring terkait perpecahan yang mungkin terjadi diantara Ahyar dan Mohan.

Menurutnya, isu tersebut tidak dilandasi fakta yang cukup kuat. Sebaliknya, ujar Muazzim, keduanya selalu kompak hadir setiap kali partai koalisi pendukung AMAN mengadakan pertemuan.

“Insya Allah sampai hari ini AMAN tidak pecah dan selalu berkomunikasi dengan kami partai koalisi, PBB, Hanura, PKPI, Nasdem dan Golkar terutama.

Setiap komunikasi, keduanya selalu bersama-sama.

Jadi kalau ada isu mau dipecahkan AMAN itu ndak benar,” tegasnya. (aan)

BPS Prediksi Angka Kemiskinan dan Pengangguran di NTB Bertambah Dari Hal. 1 ‘’Kecuali kalau mereka berangkat dengan cara-cara yang ilegal keluar negeri, itu pengecualian dan lain hal,’’ kata Wahyudin di ruang kerjanya, Senin (11/5) kemarin. Mata rantai yang kemudian saling mengikat, dengan kurangnya remitansi TKI maka akan memicu potensi kemiskinan, rawan kesehatan, dan bahkan pendidikan. ‘’Itu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada uang, mereka tidak bisa berobat, tidak bisa bersekolah dan tidak bisa dalam banyak hal. Bahkan mereka tidak bisa membeli makanan yang cukup dan mungkin memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi mereka,’’ tambahnya. Hal ini menambah pesimis untuk menekan target kemiskinan sebesar 10 persen di tahun 2018 mendatang.

Remitansi selama ini telah banyak menopang perekonomian masyarakat di NTB. Sektor pertanian memang menjadi andalan di daerah ini. Hanya saja, selama ini Nilai Tukar Petani (NTP) lebih dominan di bawah 100.

Artinya, beban pengeluaran produksi petani masih tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan.

Petani tidak merasakan dampak kerugian tersebut.

Pasalnya, remitansi dari keluarganya di luar negerilah membantu. ‘’Rugi tidak mereka rasakan, karena masih ada uang kiriman anak, suami, istri atau keluarganya di luar negeri untuk biaya-biaya hidup lainnya,’’ tambahnya.

Moratorium untuk pengiriman TKI ke 21 negara ini tentu akan memutas kekuatan penopang ekonomi daerah ini. Tentunya pemerintah harus menggalakkan alternatif lain. Misalnya dengan mengundang investor-investor besar untuk berinvestasi di daerah. Sehingga mereka yang tidak bisa bekerja di luar negeri bisa tertampung.

Wahyudin berharap, pabrik gula di Dompu juga bisa menampung limpahan dari eks TKI atau calon TKI. Demikian juga harus diperbanyak gerakan kewirausahaan. Dan gerakan ini tidak bisa mainmain dan harus menghasilkan output yang riil. ‘’Jangan wirausahawirausahaan. Harus menjadi pengusaha. Jika tidak semuanya dilakukan, berat,” katanya. (bul)

RAGAM MA Tolak Kasasi Drs. H. Mahsun Ridwainy Mataram (Suara NTB) Setelah menunggu beberapa tahun, perbuatan melawan hukum yang kasasinya dimohonkan oleh Drs. H. Mahsun Ridwainy, ditolak Mahkamah Agung (MA). Kasasi itu atas gugatan terhadap H. Umar Said, SH, MH. Penolakan kasasi berdasarkan putusan MA Nomor 1627 K/PDT/2014 turun pada tanggal 23 Maret 2015.

H. Umar Said dalam rilisnya yang diterima Suara NTB menyebutkan, kasasi yang dimohonkan Mahsun Ridwainy, alamat Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Putusan itu dikeluarkan oleh majelis hakim MA, diantaranya Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH, dengan anggota Dr. Yakub Ginting, SH, C.N,MKn dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, M.Hum.

Sebagai ulasan, perkara ini sebelumnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan register perkara nomor : 25/PDT.G/ 2013/PN.SEL tanggal 19 Maret 2013, terkait dengan sengketa lahan 700 M2. Dimana semasa hidupnya (almarhumah) Ibu Penggugat bernama Hj. Salemah dari Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan luasnya 700 m2.

Adapun tanah pekarangan ini adalah bagian dari tanah Percil No.57 Pipil No.527 Kelas III Luas : 0280 Ha (2800 m2) yang terletak di Subak Kesik Desa Paokmotong yang sebelumnya dipinjam sebagai tempat pembangunan Kantor Kepala Desa Paokmotong, dan

waktu permohonan sertifikat dikeluarkan dari penerbitan sertifikat SHM No. 30 oleh Tergugat I. Akibat tanah pekarangan seluas 700 m2 dikeluarkan dari sertifikat SHM No. 30, maka tanah tersebut menjadi di luar penguasaan ibu penggugat sehingga dimanfaatkan sebagai jalan oleh para tergugat II dan III sebagai pengganti jalan setapak yang ada di kampung Desa Paokmotong tanpa meminta izin kepada Ibu penggugat.

Sementara itu, Mahsun Ridwainy yang dikonfirmasi terpisah oleh Suara NTB menegaskan ia belum membicarakan persoalan ini dengan pengacaranya. Ia berencana akan memberikan klarifikasi lewat kesempatan terpisah, setelah berkomunikasi dengan pengacaranya. (ars/aan)

Halaman 15

(Suara NTB/met)

AKIK RANG-RANG - Dompet Bermotif kain tenun rang-rang yang dinamakan “Akik Rang-Rang” menjadi salah satu khas produk kreatif di Lombok.

Batu Akik Sintetis Jadi Hiasan Dompet Turing Moge Tujuh ”Srikandi” Pengendara Finis di Lombok

Mataram (Suara NTB) Turing motor gede (Moge) tujuh srikandi Women on Wheel yang berangkat dari DKI Jakarta akan finis di Desa Adat Sade Lombok Tengah. Para srikandi pengendara itu melakukan turing sepeda motor sambil menelusuri pusat – pusat produksi tenun senusantara.

Adapun ketujuh srikandi pengendara itu terdiri dari Sherly Wenas selaku Kapten Road, Inge Widjaya Ketua WoWhe (Woman on Wheel), Merry Narulika dkk. Bikers moge ini telah berangkat dari Jakarta sejak, Jumat 8 Mei 2015 lalu. Diperkirakan, mereka akan tiba di Lembar sekitar tanggal 13 Mei 2015.

“Saat ini mereka tengah sampai di Banyuwangi, Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendongkrak dan memperkenalkan pariwisata NTB ke dunia. Sebab, WoWhe ini sendiri merupakan organisasi yang mendunia.

Setiap mengadakan kegiatan, hasilnya selalu di share ke komunitas Wowhe di luar negeri,” tutur Maureen Wenas ketua panitia yang mengelola rangkaian acara puncak turing dari Jakarta hingga ke Lombok itu, Senin (11/5) kemarin.

“Para srikandi ini dikawal oleh para biker di setiap kota yang dilintasinya hingga ke perbatasan – perbatasan, dari satu kota ke kota selanjutnya.

Dan mereka juga mengunjungi tempat membatik tertua di Jepara, tempat cucu kandung-

(Suara NTB/met)

JUMPA PERS - Maureen Wenas (kiri) didampingi Kadisbudpar NTB saat jumpa pers di Hotel Santika, kemarin. nya RA Kartini,” lanjutnya.

Dikatakan, Pariwisata NTB yang sedang dikembangkan ini menjadi ujung tombak pariwisata indonesia. Keragaman suku dan kekentalan budaya serta pesona alam yang menakjubkan adalah aset pariwisata yang cukup menjanjikan di masa depan.

“Kenapa kita memilih Lombok sebagai finis turing serta tempat perayaan puncak? Tentu karena itu tadi kita ingin membantu pemerintah dalam memperkenalkan objek pariwisata yang sungguh mengagumkan ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB yang juga hadir dalam jumpa pers terkait kegiatan pada 15-16 Mei

mendatang, menyampaikan, pihaknya betul – betul mengapresiasi inisiatif yang sedang dilaksanakan itu. Pihaknya akan mendukung penuh kegiatan tersebut sebab dinilai menguntungkan pariwisata NTB. Tak segan, dirinya menyebutkan bahwa kegiatan itu merupakan rangkaian dari perayaan Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD).

Puluhan bikers yang mengiringi tujuh srikandi pengendara ini akan menghampiri sedikitnya empat titik destinasi wisata di Pulau Lombok.

Harapannya, kehadiran mereka dapat menjadi percikan sumbu ledakan pengenalan objek pariwisata NTB di tengah masyarakat dunia. (met)

Ajudan Mantan Wabup Lobar Tersangka Dari Hal. 1 Penetapan tersangka LFA ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya, tidak hanya fakta persidangan yang terungkap melalui keterangan saksi dan terdakwa Mahrip. Di tingkat penyidikan, penyidik Pidsus Kejati NTB sebelumnya, tidak hanya menjerat Mahrip dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tapi juga menyertakan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang penyertaan perbuatan pidana dalam kasus yang sama oleh pelaku lain. Ini

artinya, Kejaksaan akan menyeret tersangka lain.

Ketua tim kuasa hukum Mahrip, Edy Rahman, SH, MH juga beberapa kali mengungkap sekaligus mendesak Kejaksaan memproses mantan ajudan kliennya itu.

Di muka persidangan, Mahrip secara langsung juga menyebut, temuan kerugian negara dalam kasus itu juga tidak lepas dari perbuatan ajudannya itu. Bahkan dalam sebuah persidangan ketika LFA diperiksa sebagai saksi, Mahrip menuding ajudannya itu butuh uang untuk biaya perkawinan sehingga dana SPPD diambil. Teranyar, pada agenda pemeriksaan terdakwa Mahrip, menye-

but LFA terlibat aktif mengemplang dana SPPD dimaksud.

Di depan hakim, Mahrip menyebut, menyesal tidak mencegah ajudannya itu sehingga dengan leluasa keluar daerah menggunakan SPPD, sehingga ia harus menanggung beban kerugian negara Rp 437.000.000. Bahkan ia sempat mengutip pertanyaan penyidik yang membuat dia sadar akan perbuatannya. “Sebagai Wabup saat itu, kenapa Anda tidak menggunakan kewenangan Anda untuk mencegah ajudan untuk sering keluar daerah dengan dana SPPD,’’ demikian pertanyaan penyidik Kejaksaan dikutip Mahrip, disampaikan di depan persidangan. (ars)

Mataram (Suara NTB) Batu akik yang begitu digandrungi berbagai lapisan masyarakat tidak hanya diolah untuk hiasan cincin semata. Wahidin, salah seorang pengerajin aksesoris mengolaborasikan antara kain tenun rang-rang dengan batu akik tersebut.

Pertama-tama, Wahidin dengan keahliannya menjadi seorang penjahit membentuk tas dan dompet berbahan dasar kain tenun rang-rang.

Selanjutnya, Wahidin memperindah motif karyanya dengan menempelkan batu-batu yang telah dibentuk.

“Kalau bahan dasar, tetap saya harus beli ke pemasok karena saya kan tidak memproduksi kain. Saya hanya mengolah kain tersebut menjadi tas, kemudian dompet dan aksesoris-aksesoris lainnya,” tutur Wahidin saat ditemui stand pemasaran produk hasil pengolahannya.

Menurutnya, membentuk dompet berhiaskan batu akik tersebut tidak terlalu sulit.

Bahkan dalam sehari, ia mampu memproduksi empat sampai lima dompet. Tak

jarang, dompet berhiaskan batu akik buatan pengerajin aksesoris ini selalu diburu konsumen.

“Kalau batu-batu ini saya beli dari luar, saya tinggal menata dan memasang pada tas ini saja. Untuk batu, ini sebenarnya batu sintetis, kalau mau menggunakan batu alam tentu itu akan bengkak dibiaya produksinya,” tambah pria yang mengelola Rinjani Art Shop ini.

Selama ini, produk Wahidin berupa dompet dan tas bermotif kain tenun rang-rang yang kemudian dipercantik dengan hiasan batu akik. Bahkan, Wahidin terkadang kewalahan saat menerima pesanan dalam skala besar yang diminta oleh para konsumennya.

“Saya melihat saat ini batu akik memang menjadi tren yang diperbincangkan masyarakat, saya kemudian mencoba menggabungkan dua hal yang digandrungi masyarakat ini. Selain batu akik, kain tenun rang-rang juga cukup populer dan selalu menjadi bulan-bulanan perburuan para wisatawan,” tandasnya. (met)

Sistem iPasar Tak Jalan di Lotim Dari Hal. 1 Menjawab Suara NTB saat berkunjung ke Lotim belum lama ini, ia mengutarakan, kehadiran iPasar dua tahun awal memang disubsidi. Untuk selanjutnya harapan sebenarnya dapat disambut baik oleh Badan Usaha Mikik Daerah (BUMD) seperti PD Agro Selaparang.

“Bagaimana bisa jalan, kalau semua butuh subsidi,” katanya.

Harapan awalnya, BUMD sekelas Agro Selaparang bisa menyiapkan resi gudang yang bersertifikat sebagai tempat menyimpan komoditi jagung khususnya yang menjadi pilot project usaha yang dikembangkan bersama iPasar. Akan tetapi harapan adanya infrastruktur dan kesiapan dari Agro Selaparang nihil. “iPasar kan sudah, paling tidak BUMD dong yang sambut,’’ katanya. Peranan Agro Selaparang itu yang diketahui sebagai salah satu perusahaan daerah yang bergerak dalam mengembangkan produk-produk pertanian ini bisa sebagai mitra dan penyangga bahan bakunya.

Sistem pasar sendiri disiapkan oleh iPasar.

Mengenai modal kerja menu-

rut Pending sebenarnya sangat banyak. Terbukti selama dua tahun iPasar menghandel. Pada tahun ketiga sebenarnya harapannya sudah bisa dilanjutkan oleh BUMD. “Dulu kita mengajak BUMD bisa berkembang menjadi pasar. Soal pembelipembeli bisa dihandel oleh iPasar,” lanjutnya. Diketahui ada resi gudang yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Oleh iPasar sendiri, dikatakan sudah menyewa gudang tersebut selama kurun waktu yang disiapkan.

Munculnya masalah di atas kawasan tersebut yang pernah masuk dalam pemberitaan karena sempat dilirik Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) kata Pending tidak ada kaitannya sebenarnya dengan iPasar.

Disebutnya, ada pekerja lapangan di Lotim yang disebut pemilik dari institusi sebuah koperasi.

Pending memastikan, pengelola koperasi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan iPasar. Koperasi itu adalah pembonceng . “Jadi sangat beda dengan iPasar. Jangan kaitkan koperasi itu dengan iPasar. Dia hanya pelaku lapangan yang bukan bagian dari iPasar,” ucapnya. (rus)

’’Quick Wins’’ Reformasi Birokrasi Dari Hal. 1 Langkah Kampung Media sebagai penunjang percepatan reformasi birokrasi memang beralasan karena telah memperoleh penghargaan nasional dalam bidang pelayanan publik sebagai 9Top Inovasi Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Universal Service Obligatioan Award (USO Award) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Itulah sebabnya program Kampung Media kerap djadikan materi dalam berbagai seminar berskala lokal, nasional bahkan internasional sehingga sang penggagas dan sekaligus inovator Kampung Media Fairuz Abadi tampil menjadi pembicara dalam berbagi kegiatan untuk memotivasi masyarakat dan pengambil kebijakan dalam bidang pelayanan publik. Bahkan beberapa pejabat birokrasi dari berbagai daerah di Indonesia datang ke NTB untuk mempelajari Kampung Media.

Pekan lalu, tanggal 6-8 Mei 2015, Fairuz mendapat undangan untuk menambah wawasan

peningkatan kapasitas dalam Pelaksanaan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Reform the Reformers Continuation (RtRC) di Bandung, Jawa Barat.

Ada beberapa pejabat yang turut dalam workshop itu diantaranya, Ratna Indiah dari Biro Program Setda NTB, Takiyuddin Subki dari Inspektorat Provinsi NTB serta perwakilan dari Pemkot Mataram dan Lombok Barat.

Workshop ini menurut Erny Murniasih Project Manager Reformasi Birokrasi Nasional RtR-C, untuk memberi bekal dalam penyusunan instrument bersama Monitoring dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi, pemantapan tahapan implementasi untuk pelaksanaan quick wins, dan penyusunan rencana aksi program inovasi.

Program Kampung Media sebagai quick wins telah memberi ruang yang luas dalam interaksi informasi dan komunikasi antara warga dengan warga serta warga dan pemerintah.

Hingga April 2015 terdaftar 150 komunitas yang tersebar di desa dan sejak difasilitasinya warga NTB dalam portal

terbuka laman daring www.kampungmedia.com terdaftar 1.543 anggota yang mempublikasikan beragam informasi dari sejumlah kategori yang tersedia dalam laman daring tersebut.

Sebagai program percepatan, tahun 2014 Kampung Media telah menerbitkan buku dari kumpulan tulisan warga kampung media yang berjudul “Kisah Inspiratif dari Kampung”. Buku itu sudah diedarkan ke stakeholder, sejumlah media nasional dan organisasi profesi dan organisasi non pemerintah.

Tahun 2015 direncanakan terbit sebuah direktori masjid yang merupakan catatan sejarah singkat dari masjid yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semua itu ditulis langsung oleh warga Kampung Media dan diharapkan juga anggota masyarakat lainnya untuk menuliskan sejarah singkat dari masjid yang ada di sekitar mereka.

“Agar semua masjid masuk dalam direktori ini, diharapkan semua warga dapat mengisi formulir yang ada di website Kampung Media,’’ jelas Fairuz.

Saat ini program Kampung Media menjadi objek penelitian dari lembaga Knowledege Sector

(foto oleh: Amiruddin)

POSE BERSAMA - Peserta Workshop Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di Bandung Jawa Barat 6 - 8 Mei 2015, tengah berpose bersama.

Inisistif (KSI).

Sebuah lembaga inisiatif kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pengetahuan yang mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik.

Salah satu kegiatannya adalah mendokumentasikan cerita-cerita perubahan, terutama terkait penggunaan pengetahuan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik agar dapat menjadi sarana knowledge sharing dan

pembelajaran bagi yang lain.

Dalam hal memfasilitasi pengaduan publik, Biro Organisasi menghimpunnya dalam desk pengaduan untuk kemudian diteruskan ke instansi teknis yang menangani baik tingkat provinsi hingga kabupaten kota di NTB. “Ya, kami sedang mengumpulkan semua pengaduan, baik dari website kampung media maupun dari website resmi pemprov NTB,’’ kata Tribudi Prayitno Kepala Biro Organisasi Setda NTB. [tim]

Selasa, 12 Mei 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jokowi Jamin Pansel KPK Diisi Orang-orang Bersih Kepentingan Biak (Suara NTB) Presiden Joko Widodo berjanji membentuk Tim Seleksi atau Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan diisi oleh orang-orang bebas yang bebas dari kepentingan sehingga mereka bisa memilih orang-orang kredibel, berintegritas dan profesional.

(ant/Bali Post)

RA

Pengakuan Mucikari RA Soal Prostitusi Kelas Atas yang Dikelolanya Jakarta (Suara NTB) RA, tersangka mucikari prostitusi artis, berprofesi sebagai make up artist yang membuatnya mengenal orangorang di kalangan dunia gemerlap.

Dia mengaku memulai bisnis prostitusi artis karena permintaan dari sesama teman. ”Diminta menyiapkan artis karena teman banyak artis, saya kenalkan,” ungkap RA di Polres Jakarta Selatan, Senin (11/5).

RA menegaskan bisnis prostitusi artis yang dimulai pada 2013 itu dilakukan sendiri tanpa bantuan siapa pun. RA mengaku yakin dapat bekerja sendiri secara aman karena dapat langsung memastikan situasi dan melihat klien dengan mata kepala sendiri.

“Enggak ada (backing), saya sendiri yang turun tangan,” ungkap dia. RA mengaku awalnya yakin tidak akan tertangkap karena prostitusi artis yang dijalankannya berada di kalangan tertentu.

“Karena saya pikir selama sesama temen aja sih sebenernya, karena sesama teman yakin aman,” tutur dia.

Polrestro Jakarta Selatan menangkap RA di salah satu hotel bintang lima kawasan Jakarta Selatan, Jumat malam lalu (8/5).

Polisi juga menggelandang seorang perempuan yang diduga model berinisial AA dengan status saksi karena menjadi obyek yang ditawarkan tersangka RA. Polisi juga menemukan 200 nama perempuan yang diduga bekerja sebagai penjaja seks di dalam grup BlackBerry Messenger pada telepon seluler RA. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Selatan Audie Latuheru mengatakan RA terancam hukuman penjara 1 tahun 4 bulan berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang permucikarian. (ant/Bali Post)

RA Ambil Keuntungan 20 Persen dari Prostitusi TERSANGKA mucikari prostitusi online RA (31) mengambil keuntungan sebesar 20 persen dari tarif pelayanan pekerja seks yang berkisar dari Rp 80 juta-Rp 200 juta.

“Saya dapat 20 persen, kadang saya dapat sejuta atau tiga juta, sisanya untuk yang melayani,” ungkap RA di Polres Jakarta Selatan, Senin.

Uang itu dipakai RA hanya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membayar kontrakan, membeli pakaian, dan pergi ke klub.

Pria yang memiliki tato di pergelangan kaki kanannya itu mengatakan tarif pelayanan seksual ditentukan sesuai kesepakatan sang penjaja seks dengan klien.

Bisnis prostitusi yang diakui RA dijalaninya sendirian sejak 2013 itu tidak selalu laris peminat.

“Biasa sebulan ada satu atau dua, atau tidak ada sama sekali,” kata pria asal Sumatera itu.

RA berkomunikasi dengan klien bisnis prostitusi melalui layanan aplikasi pesan Blackberry Mesenger (BBM) dan WhatsApp. “Saya tidak pakai media sosial, hanya BBM dan Whatsapp,” ujar pria yang berdomisili di Slipi, Jakarta.

Melalui profesinya sebagai make up artist, RA mengenal banyak pesohor yang kemudian bergabung dalam praktik pelacuran yang digagasnya. Orang-orang mengetahui praktik prostitusi yang dilakukannya dari mulut ke mulut.

Sebelum mengantarkan perempuan penjaja seks kepada klien, RA selalu bertatap muka dengan calon klien untuk memastikan keamanan. Setelah yakin dengan calon klien, mereka akan bertemu kembali pada hari-H. “DP minimum Rp 30 juta, pas hari eksekusi dilunasi,” imbuh RA. RA memiliki daftar 200 perempuan yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk artis dan model.

RA akan menjadi penghubung bila ada klien yang tertarik dengan salah satu perempuan dalam daftar miliknya. RA juga menawarkan layanan prostitusi untuk klien di luar negeri.

“Cuma ngirim saja, saya nggak ikut. (Soal keamanan) dari klien, klien yang jemput atau langsung kontak-kontakan dengan perempuannya,” jelas dia.

Selama ini praktik prostitusi biasa dilakukan di hotel berbintang lima kawasan Jakarta.

RA ditangkap di salah satu hotel bintang lima kawasan Jakarta Selatan, Jumat (8/5) malam. Dia terancam hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang permucikarian. (ant/Bali Post)

“Dengan timsel yang kredibel diharapkan dapat menyeleksi pimpinan KPK yang terpilih benar-benar bersih dan diterima masyarakat,” tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Biak, Senin (11/5).

Ia mengharapkan, Pansel KPK dapat mulai bekerja menyaring calon pimpinan KPK untuk menjalankan

agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meski memastikan diisi oleh orang-orang independen, Presiden Jokowi tidak mengungkapkan orang-orang yang masuk Pansel KPK itu.

“Yang jelas setelah Timsel pimpinan KPK terbentuk diharapkan dapat menjalankan tugas dengan benar sehingga ha-

sil penyaringan pimpinan KPK bersih dan tidak bermasalah,” harap Presiden Jokowi didampingi Menkopolhukam Tedjo Edy Purdijatno sebelum melawat ke Papua Nugini.

Bareskrim Polri telah menetapkan status tersangka kepada Ketua KPK Abraham Samad atas sangkaan pemalsuan dokumen kependudukan,

dan juga kepada Wakil Ketua Bambang Widjojanto yang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada kasus sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dengan begitu, kedua pimpinan KPK diberhentikan sementara sehingga kursi Samad dan Bambang digantikan oleh mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji.

Keduanya berstatus pelaksana tugas sampai dengan masa kepemimpinan Samad dan Bambang habis pada

Desember 2015. Pergantian itu dilakukan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu Nomor 1/2015 yang sekaligus mengangkat Direktur Pencegahan KPK Johan Budi S.P sebagai pelaksana tugas wakil ketua.

Johan menggantikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas yang pensiun sejak 2014.

Tahun itu, Pansel Pemimpin KPK yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin merekomendasikan dua nama calon pemimpin, yakni Busyro dan pegiat antikorupsi Robby Arta Brata. (ant/Bali Post) (ant/Bali Post)

JINAKKAN GRANAT SIPIL BERSENJATA Pasukan penjinak bom dari Satuan Gegana Polda Aceh, mengamankan granat aktif di lokasi tertangkapnya sipil bersenjata pekan lalu Desa Limpok, Aceh Besar, Aceh, Senin (11/5).

Granat manggis tersebut milik sipil bersenjata yang berhasil lolos dalam penyergapan dan saat ini masih diburu aparat keamanan.

Banyak WNI Korban Perdagangan Harga Beras di Merauke Hanya Rp 6.500 Manusia di Tiongkok Beijing – Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Soegeng Rahardjo menyebut banyak WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Tiongkok.

“Saya percaya ini seperti puncak gunung es, tinggal tunggu waktu meledak,” kata dia, dalam obrolan dengan Antara di Beijing, Senin (11/5), terkait masih ada WNI yang menjadi tenaga kerja ilegal di Tiongkok.

Soegeng mengatakan sejak Januari 2015, KBRI telah memulangkan sekitar 40 orang WNI yang bekerja secara ilegal di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sendiri tidak mengijinkan ada buruh migran di wilayahnya, kecuali di Hong Kong dan Makau.

Ia mengungkapkan perdagangan manusia, termasuk yang melibatkan WNI di Tiongkok daratan, sulit diselesaikan. “Ada indikasi baik korban maupun organisasi perdagangan manusia, bekerja sama,” kata Soegeng.

Ia menambahkan, korban kadang memberikan jawaban berbelit-belit ketika ditanya cara mereka bekerja di Tiongkok.

“Tidak berterus terang, berupaya menutup-nutupi informasi, sehingga aparat juga kesulitan melacak secara tuntas.”

Soegeng menyatakan terus bekerjasamadenganpemerintahTiongkokuntukmenuntaskanmasalah perdagangan manusia tersebut.

Wanita penghibur Sebagian besar TKI yang diselundupkan ke Tiongkok menjadi wanita penghibur, sedangkan TKI pria menjadi buruh kasar di pabrik atau pelabuhan.

Meski telah memulangkan sekitar 40 orang TKI ilegal, jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Tiongkok daratan masih terus bertambah.

Salah satunya AS (29) , perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, yang dipaksa menjadi wanita penghibur di spa dan karaoke di Tangsha di luar kota Beijing.

AS dibeli oleh agen Tiongkok dari agennya di Blitar sebesar 15 ribu Yuan (Rp30 juta). Perempuan yang pernah dua tahun bekerja di Panasonic, Malaysia, itu tiba di KBRI Beijing Kamis malam pekan lalu (7/5).

“Saya diimingi gaji besar, dua belas juta, kerja di kafe di Tiongkok. Tetapi sampai sini, saya kerja di spa plus-plus, dan seminggu kemudian di karaoke, selama sebulan. Dan karena tidak tahan, ada kesempatan saya kabur dan melapor ke KBRI,” ungkapnya.

Ia bercerita, saat tiba di tempatnya bekerja telah ada WNI lain yang telah lama bekerja di spa.

“Ketika ada razia, kami berpencar, entah sekarang mereka di mana. Saya bisa lolos razia karena dijamin bos saya. Bos saya memindahkan saya ke KTV, di sana juga sudah ada WNI lain, saat saya kabur mereka sedang bekerja, melayani tamu masing-masing,” aku AS. Sebagian WNI korban perdagangan manusia ditampung di KBRI Beijing, dan rumah penampungan Kantor Keamanan Publik Tiongkok.

Pemerintah setempat menetapkan, buruh migran yang telah lebih dari sebulan berada di Tiongkok harus membayar denda 10.000 Yuan dan tinggal di rumah penampungan Kantor Keamanan Publik.

Mereka akan dipulangkan setelah menjalani proses administrasi hukum dan difasilitasi KBRI antara lain dengan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi TKI yang paspornya disita majikan atau agen. (ant/Bali Post)

Merauke (Suara NTB) Presiden Joko Widodo kaget setelah mengetahui harga jual beras dari petani di Merauke hanya Rp 6.500 per satu kilogram.

“Saya minta Bulog segera membeli beras dari petani sehingga harganya tidak semurah itu,” kata Jokowi saat berdialog dengan petani dalam panen raya di Wapeko, Distrik Kurik, Merauke, kemarin.

Dia mengatakan, seharusnya harga beli dari masyarakat tidak semurah itu sehingga minat petani menanam padi pun tinggi.

“Saya akan bicara denga bulog sehingga dapat memotong

mekanisme yang selama ini dialami para petani sehingga mereka mendapat harga yang layak,” tegas Presiden Jokowi.

Menurutnya, ke depan pihaknya akan menerapkan mekanisme pertanian modern di Merauke sehingga memudahkan petani dan meningkatkan produksi.

Dua tahun mendatang, Merauke akan menjadi lumbung nasional karena padi akan ditanam pada lahan seluas 1,2 juta, kata Jokowi seraya menambahkan pengolahannya akan menggunakan sistem pengolahan modern.

Oleh karena itu, dia berharap dukungan semua pihak,

baik itu petani maupun Pemda mengingat pola yang akan dilakukan adalah melibatkan BUMN dan pengusaha.

Pemerintah sendiri akan menyiapkan pembangunan drainase dan sumur sehingga para petani dapat panen tiga kali setahun, harap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Agustinus Basik mengaku selama ini menjual beras ke pengumpul beras dengan harga Rp6.300/ kg hingga 6.900/kg, padahal harga pada Bulog mencapai Rp7.300/ kg.

“Kami berharap petani dapat harga yang pantas karena biaya produksi cukup tinggi,” kata Agustinus Basik. (ant/Bali Post)

Seorang Wanita Melahirkan di Dalam Pesawat Air Canada Tokyo – Seorang perempuan muda Kanada melahirkan anaknya selagi dalam pesawat menuju Tokyo setelah sudah berasa mau melahirkan ketika pesawat tengah berada di atas Samudera Pasifik, kata juru bicara Air Canada.

Wanita berusia 23 tahun itu melahirkan bayi perempuan di udara atas bantuan seorang dokter yang sukarela menolongnya setelah awak pesawat meminta para penumpang yang bisa membantu persalinan si wanita.

Pesawat ini mendapat prioritas mendarat di Bandara Narita, Jepang.

“Saya tak bisa membayangkan. Hal ini terjadi sama sekali di luar perkiraan,” kata sang ayah bayi yang namanya tidak diungkapkan, kepada televisi Jepang.

“Ternyata seorang bayi perempuan yang cantik,” kata dia sembari memperlihatkan foto sang bayi dalam smartphone-nya.

Pesawat Air Canada yang terbang dari Calgary menuju Narita itu mendarat 30 menit lebih cepat dari jadwalnya setelah pengawas lalu lintas udara membolehkannya melewati antrean pesawat-pesawat yang akan mendarat.

Ibu muda itu terlihat muncul dari pesawat dengan memakai kursi roda, sedangkan pasangan prianya menggendong bayi mereka itu.

Ibu dan bayi telah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat namun keduanya dinyatakan dalam keadaan sehata, kata juru bicara Air Canada.

Awak pesawat ini tersenyum dan melambai kepada wartawan begitu turun dari pesawat.

“Semua orang tepuk tangan. Sungguh bayi yang lucu dengan mata yang besar,” kata seorang penumpang kepada televisi Jepang itu.

Air Canada membolehkan perempuan-perempuan dengan kehamilan normal dan tidak memiliki riwayat melahirkan secara prematur untuk terbang dalam pesawatnya, termasuk saat usia kandungan sudah memasuki pekan ke-36 atau bulan kesembilan.

Maret lalu satu pesawat Qatar Airways dipaksa melakukan pendaratan darurat di Kanada setelah seorang perempuan hamil tiba-tiba hendak melahirkan, namun dia baru melahirkan di rumah sakit beberapa jam setelah mendarat.

Januari tahun ini seorang wanita Yordania melahirkan bayi perempuan selagi pesawat berada di atas Samudera Atlantik menuju New York dari Amman, demikian AFP. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

GUGURAN LAVA GUNUNG KARANGETANG - Gunung api Karangetang memuntahkan lava pijar di Siau kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Senin (11/5) dini hari. Gunung api yang masih berstatus siaga level tiga itu terus mengeluarkan guguran lava mencapai kurang lebih 500 meter dari kawah dengan kegempaan fluktuatif sejak bulan lalu.