Snt12062014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

KAMIS, 12 JUNI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 81 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BIAYA EKSTRA - Petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyiram tanaman padinya yang terancam kekeringan di Praya Barat, Loteng. Berita selengkapnya di halaman 7.

(Suara NTB/kir)

SKPD di ’’Zona Merah’’

Gubernur Diminta Ambil Tindakan Mataram (Suara NTB) Langkah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melakukan rapim untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada medio Juni ini mendapat apresiasi.

Namun, tindak lanjut dari mencuatnya daftar SKPD dengan realisasi di ‘’zona merah’’ masih dinantikan.

Kejaksaan Tetapkan Empat Tersangka Kasus Alkes RSUD Praya Mataram (Suara NTB) Selama masa “pemulihan” setelah kasus penangkapan mantan Kajari Praya, Subri,SH.MH, jajaran Kejari Praya Lombok Tengah (Loteng) bekerja ekstra. Satu kasus yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah, penyidikan proyek pengadaan alat-alat kesehatan

TO K O H Pantau Hakim ”Hunter” PEMBURU yang memburu, setidaknya itu agenda utama dari Komisi Yudisial (KY) sejak terbentuk Agustus 2004 lalu. Bertindak sebagai agen semi detektif yang menelisik personal yang berada di lembaga mulia, yakni hakim.

Tidak sedikit kemudian kasus hakim suap, hakim asusila, hakim pengatur perkara diproses Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bahkan berujung pemecatan.

Sejak menjadi Ketua Komisi Yudisial 2013 lalu, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si banyak pengalaman soal pengamatan perilaku hakim.

Di setiap era yang berbeda, (Suara NTB/ars) modus penyimpangan dijalanSuparman Marzuki kan hakim beragam, semakin canggih. “Meski canggih, tapi caranya tetap sama. Kami tahu itu,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) ini.

Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Kinerja Menurun

Darius AK (Suara NTB/dok)

HASIL audit kinerja atas program raskin di NTB tahun 2013 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana, kinerja atas program raskin periode Januari-September 2013 hasilnya sebesar 60,59 persen. Menurun sebesar 9,6 persen jika dibandingkan kinerja atas program raskin tahun sebelumnya yang mencapai 70,19 persen.

Demikian diungkapkan, Kepala BPKP NTB, Darius AK saat sosialisasi penyaluran raskin menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Rabu (11/6).

Bersambung ke hal 5

(Alkes) RSUD Praya. Penyidik Kejaksaan menetapkan sedikitnya empat tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah.

Empat tersangka itu sementara ini tidak disebutkan identitasnya, dengan alasan masih dalam pengembangan. Ada beberapa lagi keterangan yang dibutuhkan, sehingga dikhawatirkan

barang bukti dihilangkan. ‘’Tapi yang pasti, ke empat tersangka itu berasal dari kalangan panitia lelang. Sudah kita keluarkan surat penetapannya (sebagai tersangka, red),” kata Kajari Praya, Asmadi, SH, MH menjawab Suara NTB ketika ditemui di Kejati NTB, Rabu (11/6).

Bersambung ke hal 5

NTB Masuk 10 Besar Perilaku Penyimpangan Hakim Mataram (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) RI punya catatan kurang baik tentang perilaku hakim di sejumlah lembaga peradilan di NTB. Catatan itu terakumulasi dalam track record bahwa NTB masuk dalam 10 besar zona hakim nakal, di antara daerah – daerah lainnya.

Ukuran zona 10 besar itu berdasarkan intensitas laporan yang masuk tentang perilaku menyimpang hakim.

Konten yang menjadi materi laporan adalah, hakim nakal terkait tindakan asusila, permainan perkara, bahkan mengarah ke dugaan suap.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Ketua KY, Suparman Marzuki (ke dua dari kiri) didampingi tim, tampak berdiskusi dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (paling kiri).

PLN Lahirkan Kebijakan Strategis untuk Pelayanan Bidang Ketenagalistrikan Mataram (Suara NTB) Tingginya permintaan sambungan baru membuat PT. PLN (Persero) sebagai leading sector usaha ketenagalistrikan harus membuat langkah-langkah strategis. Langkah strategis yang perlu diambil adalah bagaimana menekan biaya pokok produksi dan meningkatkan

pelayanan kepada pelanggan.

Dari sisi pembangkit, PT. PLN berupaya menambah pembangkit-pembangkit berbahan bakar yang dari sisi biaya produksi lebih rendah dari pada menggunakan HSD seperti PLTM, PLTU serta pemanfaatan energi alternatif lainnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

NARASUMBER - Para narasumber saat menggelar sosialisasi di Hotel Lombok Raya Mataram baru-baru ini.

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, menilai digelarnya evaluasi realisasi APBD NTB itu mengindikasikan adanya langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II ini berakhir. Ia juga menilai sudah ada perbaikan dalam pola pengendalian terhadap kegiatan APBD, meskipun di berbagai sisi masih terlihat berbagai kekurangan.

Menurutnya, dengan adanya perbaikan di sisi pengendalian, hal tersebut akan mempercepat penyerapan anggaran dan realisasi fisik, dan di sisi lain menghindari proyek yang

menumpuk pada akhir tahun.

Terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini, Ervyn menekankan bahwa hal tersebut harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan. ‘’Kalau pengendalian sudah berjalan bagus, artinya kita punya data yang akurat dan tersaji tepat waktu. Agenda berikutnya, menganalisa masalah atau kendala secara cermat dan mengambil tindakan segera.

Bersambung ke hal 5

SKPD ’’Zona Merah’’ Dikawal Ketat Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk ”'zona merah” karena serapan anggarannya masih rendah hingga 9 Juni ini akan dikawal ketat.

Sebagai pimpinan, pihaknya terus memberikan dorongan motivasi kepada SKPD untuk bekerja lebih giat lagi untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan.

“Kita terus genjot, berikan mo-

tivasi. Pimpinan itu senantiasa memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat lagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujar Wagub ditemui usai membuka sosialisasi program raskin di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (11/ 6) siang kemarin.

Dikatakan, terkait dengan kinerja SKPD pihaknya tentu akan memberikan apresiasi kepada SKPD yang kinerjanya bagus.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

Halaman 2

Fasilitas Minim

Dinas Kebersihan Dinilai Masih Jadi SKPD ’’Anak Tiri’’

Utamakan Warga Sekitar SETELAH pusat perbelanjaan besar beroperasi di wilayah Kelurahan Abian Tubuh, beberapa toko dan usaha lainnya juga akan segera beroperasi. Diharapkan nantinya usaha ini merekrut dan mengutakan warga sekitar Abian Tubuh menjadi karyawannya. Hal ini disampaikan Lurah Abian Tubuh, Fathoni Aspriandi, S.STP, Rabu (11/6).

Fathoni mengatakan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan itu telah merekrut sekitar 50 persen warganya sebagai tenaga kerja. Sebelum beroperasinya supermarket itu, pihaknya telah menjalin kerjasama untuk perekrutan karyawan. Warga yang ingin bekerja di supermarket itu melamar melalui kelurahan.

Untuk tempat-tempat usaha yang baru, Fathoni mengatakan masih banyak yang belum beroperasi. Meski demikian ia berharap warga sekitar tetap diutamakan. Pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada toko-toko itu agar mengutakan warga sekitar sebagai karyawannya.

Dengan berdirinya tempat-tempat usaha baru di wilayahnya, Fathoni berharap dapat mengurangi angka pengangguran. Disamping itu juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar melalui dana tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility).

Fathoni mengatakan pihaknya selalu memfasilitasi warga dengan pihak perusahaan sejak awal pendiriannya. Seperti pada saat ada beberapa persoalan yang dikhawatirkan warga. Menurutnya jika ada pendirian tempat usaha baru yang cukup besar dan dekat dengan pemukiman warga, maka akan ada ekses negatif yang dikhawatirkan warga.

“Tetapi kita memang segera memfasilitasi. Kita adakan pertemuan dengan warga apa keluhan-keluhan dari warga. Yang namanya warga tentu saja ada ekses-ekses negatif yang dikhawatirkan termasuk polusi, limbah, dan kebisingan yang ditimbulkan. Sudah difasilitasi dengan beberapa kali pertemuan dan sudah ada titik temunya,” terangnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Minimnya fasilitas kebersihan yang disediakan oleh Pemkot Mataram, seolah tidak terbantahkan. Minimnya pengadaan fasilitas kebersihan, mulai dari armada angkutan sampah sampai TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tidak terlalu mengherankan. Pasalnya, Dinas Kebersihan Kota Mataram sejauh ini dinilai masih menjadi SKPD anak tiri.

Ini terlihat dari jomplangnya porsi kue anggaran yang diberikan Pemkot Mataram kepada Dinas Kebersihan jika dibandingkan SKPD lainnya. Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., kepada Suara NTB mengungkapkan, Kota Mataram sampai saat ini belum bisa maksimal dalam upaya meningkatkan kebersihan daerah ini.

Oleh karena itu, ia menyarankan dilakukannya evaluasi terhadap semua item yang berhubungan dengan upaya mewujudkan Kota Mataram yang bersih. ‘’Apakah tenaganya yang kurang ataukah memang belum optimal dalam bekerja, ujarnya. Menurut Yeyen keseriusan sebuah daerah untuk mewujudkan daerah yang bersih, bisa dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas yang tersedia. Termasuk masalah SDM. ‘’Kalau beberapa hal tidak memenuhi kriteria, berarti belum serius,’’ cetusnya. Dewan, lanjut Yeyen, sangat wellcome terhadap peningkatan angagaran kebersihan. Termasuk anggaran untuk pengadaan kendaraan pengangkut sampah.

Sebab, kalau sampai ada TPS yang sampahnya jarang di-

Fathoni Aspriandi (Suara NTB/yan)

angkut, itu merupakan indikasi ada masalah dalam upaya penanganan kebersihan.

Memang, Adipura merupakan salah satu bentuk penghargaan oleh institusi yang lebih tinggi terhadap terhadap kinerja Pemda yang berhubungan dengan kebersihan. ‘’Ini harus kita apresiasi secara sungguh-sungguh. Bentuknya, marilah kita kelola kebersihan dengan baik,’’ ajaknya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang menyatakan, secara umum kondisi Kota Mataram dari segi kebersihan bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Namun demikian, sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan, Adipura bukan menjadi orientasi dan prioritas pihaknya untuk diraih. Ada atau tidak penghargaan Adipura ini tegas Mohan, pihaknya tetap bekerja untuk meningkatkan kualitas perkotaan.

Toh, bagi daerah yang mendapatkan Adipura, tak ada kompensasi yang didapatkan dari pemerintah pusat, hanya berupa tropi atau piagam. Namun diakui jika dilihat dari aspek politis, penghargaan Adipura ini dinilai penting. (fit)

Penggantian PJU

Pemkot Anggarkan Rp 5 Miliar

Harus Ditangani dengan Teliti

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menganggarkan Rp 5 miliar untuk penggantian seluruh penerang jalan umum (PJU) di Kota Mataram. Angka Rp 5 miliar tersebut dianggarkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD Perubahan 2014. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam, Rabu (11/6).

Kemal yang baru sepekan menjabat Kepala Dinas Pertamanan ini berkomitmen untuk menjadikan kota ini selalu terang benderang. “Pemkot Mataram menyiapkan dana Rp 5 miliar untuk kita ganti semua lampu ini. Jadi harus terang. Semua ada lampunya tapi redup-redup. Sekarang kita ganti semua dengan lampu yang terang,” jelasnya.

Jumlah unit PJU yang akan diganti belum bisa disebutkan. Pihaknya masih melakukan pendataan sampai di tingkat kecamatan. Lampu PJU yang ada sekarang ini disebutkan Kemal akan diganti dengan lampu jenis LED. Penggunaan lampu LED ini menurutnya lebih ekonomis dibandingkan lampu biasanya. “Kalau lampu yang ada sekarang itu 250 watt satu lampu, yang LED itu hanya 100 watt. Kalau dua lampu yang ada sekarang, kita bisa pasang lima lampu LED. Kita turunkan dua, naik lima (lampu) karena satu lampu LED itu 100 watt. Lebih ekonomis,” terangnya.

Walikota juga disebutkan telah menginstruksikan penggantian PJU harus dilakukan tahun ini. Sementara untuk penerangan di jalan-jalan lingkungan, mantan Kepala

LANGKAH tim gabungan aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Pemkot Mataram yang memasang plang di kawasan sekitar Makam Loang Baloq, Mataram, Selasa (10/6) sebagai upaya menggagalkan penjualan lahan yang berstatus tanah pecatu seluas 10 hektar itu, mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan Dewan.

Bahakan Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB, Rabu (11/6) kemarin, menyatakan hampir tidak percaya bahwa lahan itu ternyata aset Kota Mataram bersama Pemkab Lobar (Lombok Barat). Karena setelah sekian lama, baru sekarang terungkap keberadaan salah satu tanah pecatu milik Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar tersebut.

Zaini mengaresiasi sikap calon pembeli yang mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli tanah yang belakangan diketahui merupakan aset milik Pemkot Mataram bersama Pemkab Lobar tersebut. Namun ia juga menyayangkan hal tersebut. Terungkapnya kasus tersebut menandakan bahwa aset Kota Mataram masih bermasalah. Ia khawatir, kasus tersebut bukan satu-satunya.

“Mungkin saja ada kasus yang lain tapi belum terungkap,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, terkait masalah aset memang harus ditangani dengan teliti. Pendataan mutlak harus dilakukan supaya tidak ada lagi aset-aset yang tercecer. Zaini menyarankan kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Mataram untuk meneliti dan menindaklanjuti kasus tanah pecatu yang diduga telah berpindah tangan atas nama Arifin, asal Bima yang berdomisili di Jakarta sebagai pemegang SPPT. Keberadaan aset Kota Mataram menurut Zaini, perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat yang hendak membeli tanah juga membeli tanah yang jelas asalusulnya. Ia meyayangkan terbitnya SPPT atas nama perorangan terhadap aset Kota Mataram dan Pemkab Lobar tersebut. Ia mengimbau Pemkot Mataram supaya mengintensifkan kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Mataram.

Dikatakan Zaini, pihaknya sudah meminta kepada Komisi I untuk menseriusi masalah aset itu.

Supaya aset ini tidak terus-terusan menjadi masalah di kemudian hari. ‘’Apalagi yang ditemukan itu berkaitan dengan aset dari dua daerah,’’ katanya. Ia berharap keberadaan BPKAD menjadi solusi terhadap persoalan aset di Kota Mataram. (fit)

BPBD Kota Mataram ini mengatakan pihaknya telah meminta masukan dari lurah dan camat. Jika data sudah terkumpul, pihaknya akan menentukan prioritas mana jalanjalan yang akan diutamakan.

Program lainnya yang akan dilaksanakan pascapelantikan menjadi Kepala Dinas Pertamanan disebutkan Kemal adalah memperbaiki beberapa taman-taman kota.

Karena menurutnya keberadaan taman ini menjadi fokus utama perhatian masyarakat, baik warga Kota Mataram maupun para pendatang. Perbaikan taman ini juga akan dianggarkan dalam ABT APBD Perubahan 2014.

“Sekarang masih pendataan dulu,” ujarnya. Ia juga telah meminta Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram untuk memantau tanaman-tanaman yang kering akibat tak pernah disiram.

Termasuk pot-pot yang ada di pinggir jalan yang tak ada tanamannya. Pot-pot itu akan segera ditanami tanaman hias dan akan dicat ulang sehingga lebih menarik. (yan)

Gebyar PBB Dipastikan Usai Lebaran Mataram (Suara NTB) – Saran Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi untuk memajukan kegiatan gebyar PBB oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, dianggap sebagai masukan biasa – biasa saja. Pasalnya, Dispenda harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal masyarakat menjelang bulan Ramadhan. Kabarnya, gebyar PBB dilaksanakan usai lebaran.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan atau dipertimbangkan ketika memajukan gebyar PBB. Pertama, sebutnya, masyarakat banyak kebutuhan baik ketika ramadhan maupun perayaan Idul Fitri. Dan kedua, pertimbangan sampainya Surat Pem-

beritahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat.

“Kenapa kita tidak majukan, karena kita memiliki pertimbangan – pertimbangan, baik internal maupun eksternal,” ungkap Syakirin dikonfirmasi di ruangannya, Dipastikan, pelaksanaan gebyar PBB dilaksanakan usai lebaran, yakni tanggal 25 – 27 Agustus hingga 27 September mendatang. Artinya, masyarakat memiliki peluang untuk mencari atau mengumpulkan pembayaran pajak mereka. “Paling tidak selesai lebaran, sekitar 25 atau 27 Agustus dan jatuh temponya 27 September,” sebutnya.

Disinggung pencapaian PBB tahun 2013, Dia mengakui, sudah melampui 100 persen. Dari target yang ditentukan di APBD Murni, pihaknya mencapai Rp 12,5 miliar.

Di tahun 2014, pihaknya menargetkan naik menjadi Rp 13,5 miliar. “Target kita paling tidak naik Rp 1 miliar,” harapnya.

Ditambahkan, obsesi kenaikan target PAD dari pajak tersebut, melihat perkembangan atau penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) beberapa lahan yang berada di kawasan yang strategsi. Seperti, lahan di Jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok dan beberapa kawasan lainnya. Selain itu, potensi pajak yang kecil – kecil akan dimaksimalkan penarikan retribusinya. “Insya Allah, kalau melihat penyesuaian NJOP saat ini,” katanya.

Dia berharap, partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam pelaksaan gebyar nantinya, sehingga bisa berjalan dengan sukses dan lancar. (cem)

Disosnakertrans Keluhkan Minimnya Anggaran Penanganan Anjal Mataram (Suara NTB) – Upaya Pemkot Mataram mengantisipasi menjamurnya keberadaan anak jalanan, gepeng dan pengemis dengan membentuk pos pantau di beberapa titik yang diperkirakan sering digunakan sebagai tempat mangkal pada Bulan Ramadhan. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) pun, terkendala anggaran.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, langkah pihaknya mengantisipasi keberadaan anak jalanan (Anjal), gepeng dan pengemis di Kota Mataram menjelang Bulan Ramadhan, pihaknya membuat pos pantau di beberapa titik.

Akan tetapi, tetap yang menjadi penegak perda atau penertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP ) Kota Mataram. “Tugas kita

hanya melakukan pembinaan dan Pol PP yang melakukan penertiban,” ungkap Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/6).

Disebutkan, sedikitnya sepuluh titik biasanya digunakan anak jalanan, gepeng dan pengemis untuk mengharap belas kasihan dari pengendara. Yakni, di jalan Airlangga, Karang Jangkong, Tanah Aji, Perempatan Golkar, Perempatan BI, Perempatan Dasan Cermen, Selagalas dan Mataram Mall serta komplek pertokoan. Pos pantau itu, tambahnya, akan mengawasi keberadaan anjal. “Ada 10 titik biasa tempatnya mangkal,” sebutnya.

Kendati demikian, mengoptimalisasikan penertiban melalui pos pantau, pihaknya terkendala anggaran atau dana serta minimnya personel. Minimnya anggaran pun, pihaknya hanya bisa melakukan uji petik pada Bulan Ramadhan.

Menjelang ramadhan ini, akunya, sudah terlihat pendatang baru yang berasal dari daerah lain, sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah lainnya. Disinggung di Perempatan Lampu Merah Airlangga Kelurahan Gomong, masih banyak anak – anak meminta baik siang hari sampai malam, Khalik tidak menampik hal tersebut. Tetapi, pembinaan dan silaturahmi tetap dilakukan ke rumah anjal. “Pembinaan dan silaturahmi ke rumah anjal kita lakukan,” akunya.

Selain itu, Khalik berharap bantuan dari masyarakat serta dorongan dari Anggota Dewan. Pasalnya, Dewan yang memiliki audensi banyak, harus mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan, tidak hanya mampu mengkritisi melainkan memberikan solusi. (cem)

Pemulung dan Eks Warga Binaan LP Diberi Pelatihan

(Suara NTB/fit)

HM. Zaini

(Suara NTB/dok)

H. M. Kemal Islam

(Suara NTB/yan)

HAMPIR RAMPUNG - Pembangunan hotel yang berlokasi di Jalan Sriwijaya Mataram ini hampir rampung. Dengan keberadaan hotel ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram. Disosnakertrans Kota Mataram mencatat angka pengangguran di Kota Mataram sekitar 22 ribu lebih.

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram memberikan pelatihan mesin kepada pemulung dan eks warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang ada di Kota Mataram. Dalam pelatihan ini, pihak Disosnakertrans Kota Mataram bekerja sama dengan salah satu perusahaan otomotif atau dealer sepeda motor yang menyediakan instruktur dan tempat pelatihan.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan peserta yang

mengikuti pelatihan ini sebanyak 20 orang; 10 orang pemulung dan 10 orang eks warga binaan LP. “Mereka diberikan pelatihan keterampilan pada bidang mesin dan ini akan dilaksanakan selama tujuh hari,” ujarnya, Rabu (11/6).

Dengan diberikannya pelatihan ini, diharapkan mereka memiliki kemampuan dasar pada bidang mesin. Karena nantinya Disosnakertrans Kota Mataram akan memberikan bantuan mesin huller untuk peserta tersebut. “Ada bantuan pemberian mesin pada mereka yaitu mesin huller kopi, tepung, dan bumbu,” ujarnya.

Dengan bantuan mesin itu

diharapkan para pemulung maupun eks binaan Lapas ini bisa membuka usaha sehingga mempunyai penghasilan dari sana. Setelah itu mereka akan dijadikan warga binaan Disosnakertrans Kota Mataram dan akan diberikan bantuan modal usaha dari program ekonomi produktif untuk masyarakat miskin.

Untuk mencari dan mendata warga yang diberikan pelatihan ini, Khalik mengatakan dilakukan dalam waktu dua bulan. Menurutnya warga yang ingin mendapatkan bantuan cukup banyak, namun yang sesuai kriteria dan sasaran harus benar-benar dicari secara selektif.

“Mencari mereka ini dua bulan baru mereka ketemu.

Kita cari yang betul-betul pemulung dan mantan warga binaan LP. Yang ingin dapat bantuan kan banyak. Tapi yang betul-betul sesuai dengan sasaran itu sulit,” terangnya.

Para penerima bantuan ini nantinya akan tetap dipantau oleh Pendamping Sosial dari Disosnakertrans Kota Mataram. Usaha yang akan mereka lakukan dengan bantuan mesin juga akan dipantau.

Jika dinilai berkembang baik, maka akan dimasukkan ke dalam kelompok ekonomi usaha produktif melalui program Kube (Kelompok Usaha Bersama). (yan)

(Suara NTB/dok)

H. Ahsanul Khalik

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

Transparan Tender Jabatan WACANA tender atau lelang jabatan yang akan dilakukan Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony, MPd, mendapatkan respons positif dari kalangan dewan. Langkah ini dinilai sangat positif dalam penentuan kebijakan mutasi jabatan. Akan tetapi Dewan memberi masukan agar eksekutif terbuka atau transparan dalam melakukan tender jabatan kepala dinas, agar masyarakat luas mengetahui proses tender jabatan itu.

“Kami sangat setuju kalau (Suara NTB/dok) dilaksanakan transparan dan Sulhan Mukhlis terbuka, tidak tertutup. Sehingga orang bisa menilai proses tender jabatan ini,” saran anggota Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, belum lama ini.

Mantan Ketua Komisi II ini menjelaskan, dalam melaksanakan wacana tender jabatan ini seharusnya Bupati memberikan kriteria terlebih dahulu terkait apa yang menjadi fokus dalam konsep yang nantinya dibuat kepala SKPD. ‘’Karena jangan sampai dan orientasi kenaikan PAD kepala dinas mengambil lebih banyak dari kontribusi masyarakat miskin,’’ ujarnya.

Menurut Sulhan, orientasi mengorek kontribusi PAD dari masyarakat miskin masih banyak terjadi di Lobar. Contoh kasusnya, pajak lahan pertanian, penentuan NJOP justru mengorban masyarakat kecil. “Jangan sampai mengorbankan masyarakat kecil,” ujarnya.

Namun hingga mendekati hari deadline waktu penyerahan tulisan, belum ada satu pun kepala dinas yang menyerahkan tulisan berisi konsep yang diajukan untuk menjadi bahan penilaian Bupati dan Baperjakat dalam usulan mutasi. “Hingga saat ini belum ada satupun kepala SKPD baik incumbent dan eslon II lainnya dari enam dinas itu yang menyerahkan tulisannya. Padahal batas waktu penyerahan hanya sampai Rabu (hari ini),” aku Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq.

Seharusnya, kata dia, seminggu setelah tulisan mengenai konsep sesuai bidangnya masuk ke bupati untuk dievaluasi lalu setelah itu dipresentasikan di hadapan tim baperjakat.

Hasil uji inilah menjadi salah satu acuan bupati akan menempatkan kepala SKPD tersebut. (her)

Gugatan PKS, KPU Loteng Tunggu Putusan MK Praya (Suara NTB) Proses persidangan sengeketa pemilu yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lombok Tengah (Loteng) dengan KPU Loteng, kini sudah memasuki tahap akhir. Setelah seluruh saksi yang diajukan kedua belah pihak memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (10/6).

“Semua tahapan persidangan sudah selesai. Kini kita tinggal menunggu putusan MK,” aku Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng, Zaeroni, SH, saat dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (11/6).

Zaeroni mengaku pihaknya saat ini masih berada di Jakarta setelah selesai memberikan keterangan di MK. Dalam persidangan di MK tersebut, pihaknya mengajukan tiga orang saksi. Begitu pula dari pihak PKS selaku pemohon (penggugat). ‘’Dan, seluruhnya sudah memberikan keterangan,’’ ujarnya.

Begitu pula alat bukti dan dokumen pendukung, seluruhnya juga sudah diserahkan ke MK sebagai bahan pertimbangan. “Sesuai informasi yang kita peroleh, Bulan Juni ini juga MK sudah mengeluarkan putusan terkait gugatan PKS tersebut. Bersamaan dengan putusan dari gugatan lainnya,” tegas Zaeroni.

Terkait peluang KPU Loteng memenangi gugatan tersebut, ia mengaku sangat optimis. Mengingat saksi dan alat bukti yang disampaikan ke MK sudah sangat lengkap. Di mana semua dokumen pendukung yang dibutuhkan, seluruh bisa dipenuhi. “Masalah peluang dalam sengketa ini, kita sangat optimis bisa menang,” tandas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini.

Sebelumnya, KPU Loteng menghadapi tiga gugatan. Terkait persoalan jumlah perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU Loteng. Masing-masing gugatan internal yang dilayangkan oleh caleg asal PKB di daerah pemilihan (dapil) VI (Batukliang-Batukliang Utara), Sadariah kepada Baiq Nurul Adha. Kemudian caleg asal Partai Demokrat di dapil VII NTB, Hipmi terhadap caleg terpilih, H.M. Rais Ishak serta gugatan PKS di dapil III pada dua desa, Desa Pengembur dan Tumpak.

Namun dalam putusan sela, MK hanya meloloskan satu gugatan saja yakni gugatan PKS Loteng, karena dinilai memenuhi syarat. Sementara dua gugatan lainnya, ditolak oleh MK, karena kurang alat bukti. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK Ketua Tim Penggerak PKK Lotim Hadiri Penas XIV 2014 Penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan XIV 2014 di Stadiun Kanjuruan menjadi momentum bagi tuan rumah Kabupaten Malang Jawa Timur, untuk menyuguhkan tarian khasnya. Event nasional itu dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus membuka Penas.

SELAIN Presiden juga nampak hadir beberapa pejabat penting, seperti empat Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menko Bidang Ekonomi dan Keuangan Chaerul Tanjung, Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip Sutardjo dan Menteri Pertanian Suswono. Hadir pula gubernur dan bupati seluruh Indonesia.

Dalam acara yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 12 Juni tersebut, juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur, Ny. Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, bersama rombongan Penas Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur, ikut ambil bagian dalam pameran Penas dengan menampilkan hasil-hasil produksi pertanian dan home industri daerah.

Pembukaan Penas itu dimeriahkan dengan penampilan seni budaya daerah setempat, seperti beberapa tarian lokal. “Panitia menyuguhkan tarian Dewi Sri Wedari, tarian ini melibatkan ratusan orang yang berasal dari Kecamatan Tumpang kabupaten Malang,” terang salah satu panitia kepada penulis.

Tak ingin kalah dengan

tuan rumah, para peserta yang berasal dari 33 provinsi se-Indonesia berlomba-lomba menghias dirinya masingmasing. Mereka umumnya mengenakan pernak pernik khas daerahnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur, Ny. Hj. Supinah Ali Bin Dachlan mengaku tertarik dengan hasil budi daya melon di Sembalun yang dipamerkan. Meski kecil tapi sangat manis. Ia berharap agar pada event Penas mendatang Lombok Timur dapat menampilkan lebih banyak jenis hasil pertanian untuk dipamerkan, agar pengusaha dari luar daerah tertarik dan mau bekerjasama dengan petani Lombok Timur.

Gubernur NTB TGH. M. Zaenul Majdi, yang hadir bersama Hj. Erica Zainul Majdi berkesempatan mengunjungi stand Lombok Timur dan berbelanja beberapa makanan khas Lombok, seperti jenang, dan beberapa hasil home industry.

Dengan wajah sumringah, beliau berpesan kepada kelompok peserta Penas Kabupaten Lombok Timur untuk menjaga kesehatan. “ Stan kita sepertinya tidak kalah

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Hj. Supinah Ali Bin Dachlan mengunjungi stan Lombok Timur di arena Penas Kontak Tani dan Nelayan XIV di Kanjuruan Kabupaten Malang Jawa Timur. dengan stan–stan daerah lainnya, akan tetapi perlu untuk di tingkatkan di Penas mendatang,” harapnya.

Sementara Ketua Rombongan Peserta Penas Kabupaten Lotim, H. Anang Sumbawanto, berterima kasih kepada Ibu Ketua Tim PKK Lotim yang berkesempatan mengunjungi standnya. “ Kami membawa 30 personel yang terdiri dari 22 petani dan 8 pendamping,” akunya.

Penas Kontak Tani dan

melihat perkembangan petani daerah lain, baik itu masalah subsidi budi daya pangan, holtikultura, perikanan, peternakan (sapi, kambing dan unggas). Juga mampu menjalin kemitraan dengan petani daerah lain. Yang paling penting dukungan Pemda harus benar-benar serius melalui SKPD program pro rakyat dan peran PPL harus lebih optimal dalam mendampingi dan mengawal petani” demikian Anang. (Humas Lotim)

Pejabat Rawan Terjerat Hukum Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan pejabat eselon II dan III Pemkab Lombok Barat (Lobar) diberikan penyuluhan dan penerangan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Rabu (11/6). Penyuluhan dan penerangan hukum untuk pejabat ini dilakukan agar pejabat mengetahui sejak dini pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kerjanya. Tidak hanya itu, mereka harus segera melapor, jika ada kasus yang ditemukan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, Hendri Sagala, SH, MH, menepis kedatangan pihaknya ke Lobar untuk memberikan penyuluhan dan penerangan hukum, karena berkaitan dengan adanya beberapa pejabat di Lobar selama 3 tahun terakhir ini berurusan dengan kejaksaan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan program Kejagung dan sudah beberapa kali ke NTB melakukan hal yang sama.

Selain memberikan penyuluhan dan penerangan hukum untuk kalangan pejabat, Kejagung juga memberikan penyuluhan dan penerangan hukum tingkat pelajar dan kebetulan yang sudah siap menerima adalah SMAN 1

hukum di Lobar harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di NTB. Meski merupakan putra daerah Lobar, dirinya berjanji tidak akan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Jika ada yang melakukan pelanggaran dan berat, maka dirinya tidak segan-segan untuk menindak.

Namun jika masih ada jalan untuk dilakukan pembinaan pihaknya akan melakukan pembinaan hukum.

Sementara itu, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, sangat mengapresiasikan penyuluhan dan penerangan hukum ini, pasalnya metode pengajaran yang dilakukan Kejagung tidak saja dialogis namun langsung mempraktekkan. “Kegiatan ini bagus un-

Gerung. “ Kami juga akan memberikan penyuluhan untuk masyarakat,” terangnya.

Penyuluhan yang dilakukan ini tidak hanya monologis dan dialogis, namun juga dilakukan dengan metode peragaan seperti permainan menganalisa kasus. Di mana para peserta diminta membuat kelompok dan masingmasing kelompok akan diberikan soal seputar masalah hukum. Setelah kelompok mendapatkan soal, kelompok akan membaca soal tersebut dan menganalisa apakah kejadian di soal yang didapatkan tersebut dapat dipidanakan atau tidak.

Kepala Seksi Intel Kejari Mataram Mawardi, SH, mengharapkan, penegakan

daerah juga harus ikut membantu memberikan penyadaran kepada kades. Supaya sebisa mungkin tidak menunggak pembayaran raskin.

Apalagi sampai berbulan-bulan tidak diselesaikan. Bila perlu, bagi kades nakal diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Kabag Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun yang dikonfirmasi sebelumnya, mengaku pemerintah daerah sudah ber-

(Suara NTB/her)

PEMAPARAN - Bupati Lobar H. Zaini Arony dan Wakil Bupati Fauzan Khalid bersama Kepala Puspenkum Kejagung Hendri Sagala memberikan pemaparan pada pejabat tentang masalah hukum di lingkup Pemkab Lobar, Rabu (11/6). tuk pemahaman terhadap hukum,” terangnya.

Zaini berharap penyuluhan dan penerangan hukum ini sangat produktif dan dirinya

berharap semua bisa menerapkan dan melaksanakan, baik di kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun di lingkungan bekerja. (her)

Perubahan Iklim

Ancam Ketersediaan Air Bersih

encana untuk memanggil para kades-kades yang desanya masih menunggak pembayaran raskin. Namun pemanggilan belum akan dilakukan, karena masih harus menunggu data detail terkait tunggakan raskin yang ada di Loteng. “Mereka (kades yang menunggak raskin) pasti akan kita panggil. Tapi kita masih menunggu adanya penjelasan sekaligus permintaan langsung dari pihak Bulog,” terangnya. (kir)

Selong (Suara NTB) Realita saat ini jumlah mata air terus mengalami pengurangan. Debit air terus menurun. Hal ini diketahui karena perubahan iklim dan terjadinya aksi perusakan hutan. Kondisi ini jelas mengancam ketersediaan air bersih.

Demikian penilaian Direktur Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB, Helena Khusnul Rahmawaty dalam Workshop Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) belum lama ini.

Ketersediaan air bersih, tegasnya, merupakan bagian dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Salah satu lembaga yang konsen mengangkat persoalan sanitasi ini mencoba memotivasi 10 desa yang menjadi peserta yang mengikuti workshop PAMSIMAS. Diikutkan 10 desa, karena semuanya merupakan desadesa terplih yang mendapatkan program PAMSIMAS. Desa-

(Suara NTB/ist)

saat dihubungi Suara NTB, Rabu (11/6). Menurutnya, persoalan tunggakan raskin sudah menjadi persoalan klasik yang sudah lama terjadi. Ironisnya, persoalan tersebut tidak kunjung tuntas dan selalu berulang setiap kali penyaluran raskin dilakukan.

“Ini salah satu indikasi, kalau pemerintah daerah kurang tegas kepada kepala desa (kades),” terangnya.

Seharusnya pemerintah

Nelayan merupakan agenda nasional yang diselenggarakan tiap empat tahun sekali, dengan tujuan para petani yang ada di seluruh Indonesia bisa bertukar pengalaman dalam mengembangkan pertanian. “Manfaat dari Penas ini banyak sekali, yang paling penting masyarakat petani dan nelayan bisa bersilaturahmi se-Indonesia”, paparnya.

Selain itu dia juga berharap kepada para petani yang ikut Penas banyak belajar dan

Akibat Tekanan dan Kepentingan

Pemkab Loteng Dinilai Kurang Tegas Praya (Suara NTB) Tingginya tunggakan pembayaran beras miskin (raskin) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang masih mengendap dipengaruhi banyak faktor. Selain karena perilaku aparat desa yang ada. Juga imbas dari ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menindak para kades-kades nakal tersebut.

Demikian diungkapkan Presidium Konsorsium LSM Loteng, Saeful Muslim, S,Pt.,

Halaman 3

desa yang beruntung itu adalah Desa Sikur Barat, Timba Nuh, Kalijaga Selatan, Montong Betok, Lenek Duren, Wanasaba Daya, Bagik Papan, Sugian, Kumbang dan Desa Kesik. Ellena berharap 10 desa ini bisa menjalankan PAMSIMAS dengan baik dan mampu menjadi percontohan secara nasional.

Sementara itu Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Chandra Kurniati, MSi memberi apresiasi pada YMP NTB yang telah memfasilitasi kegiatan workshop untuk 10 Desa penerima bantuan PAMSIMAS. Desa-desa penerima bantuan ini merupakan hasil proses panjang sejak tahun 2013 Tim yang teridiri dari Bappeda, BPMPD, Dinas PU dan Pokja AMPL untuk melakukan verifikasi dari 17 Desa yang memenuhi kriteria penilaian sampai terpilih 10 desa.

Dari 10 desa yang dapat PAMSIMAS itu, sebanyak 8

desa bersumber anggarannya dari pusat. Sedangkan dua desa lainnya bersumber dananya dari sharing Pemkab Lombok Timur. Disamping itu, setiap desa juga diwajibkan untuk sharing dana dan partisipasi sebesar 20 persen dengan harapan masyarakat merasa memiliki dan paham PAMSIMAS bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri dan bukan hanya sekedar proyek. Sehingga seluruh masyarakat bertanggung jawab terhadap keberhasilan program ini.

Adapun besaran dana yang diberikan disampaikan Koordinator Kabupaten PAMSIMAS, Indah Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp 1,75 miliar untuk 8 desa. Sementara Kabupaten Lombok Timur menyiapkan Rp 550 juta untuk 2 desa. Dari jumlah tersebut masyarakat desa menyiapkan 20 persen partisipasi swadaya berupa dana cash 4 persen dan 16 persn berupa material lokal dan tenaga. (rus) WORKSHOP Direktur Eksekutif YMP NTB, Ellena Rahmawati, saat memberi spirit dalam workshop perubahan iklim dan cara mengatasinya di gedung PMI Selong, belum lama ini.

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

Diduga Ribuan Pemilih di KSB Hilang dari DPT Pilpres Taliwang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merasa rancu dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diumumkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini. Sebab jumlah pemilih Pilpres kali ini berkurang drastis dari jumlah pemilih di Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu.

Ketua Panwaslu KSB, Khaeruddin, ST mengatakan, data DPT Pilpres yang mengalami penurunan jumlah hampir seribuan pemilih itu benar-benar di luar penalaran. Sebab bagaimana mungkin terjadi pengurangan besar-besaran, sedang jumlah data pemilih sementara yang diambil dari jumlah pemilih Pileg lebih besar dari DPT. “Bagaimana bisa seperti itu? Jumlah awalnya lebih besar dari yang ditetapkan menjadi DPT,” ujarnya, Rabu (11/6).

Sesuai aturan yang berlaku, mekanisme penetapan DPT Pilpres data awalnya diambil dari jumlah pemilih gelaran Pemilihan Legislatif (Pileg). Di Pileg 9 April sendiri, tercatat jumlah pemilih sekitar 91.854 lebih. Angka itu didapat dari DPT 88.854 pemilih dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sekitar 3.000an pemilih. Tetapi faktanya saat penetapan DPT Pilpres, KPU mengumumkan jumlah pemilih yang terakomodir di DPT Pilpres hanya sebanyak 90.890 pemilih, atau mengalami penurunan jumlah hampir seribu pemilih dari jumlah pemilih di Pileg lalu.

“Ini mengagetkan bagi kami. Karena jumlah pemilih Pileg yang menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pilpres lebih banyak dari DPT Pilpres,” tandas Khaeruddin. Ia menyebutkan, penurunan jumlah pemilih antara DPS dengan DPT sebenarnya biasa saja terjadi.

Tetapi pada kasus DPT Pilpres yang ditetapkan KPU kali ini sangat mengejutkan karena selisih antara DPS dengan DPT Pilpres kekurangannya mencapai 1.000 pemilih.

“Dalam 2 bulan terakhir tidak ada bencana luar biasa di daerah ini yang menimbulkan kematian warga dalam jumlah banyak. Karena bagi saya hanya bencana yang bisa menimbulkan kematian massal seperti,” sindirnya.

Sikap sangsi terhadap validitas data DPT Pilpres yang ditetapkan KPU itu oleh Panwaslu telah disampaikan secara tertulis. Menurut Khaeruddin, pihaknya semakin kaget karena KPU sendiri tidak bisa menjelaskan penyebab terjadinya penurunan jumlah pemilih secara besar-besaran itu.

“Kami bersurat secara KPU minta dijelaskan. Tapi tidak bisa mereka jelaskan penyebabnya. Kami malah diarahkan ke PPK dan hanya PPK kecamatan Poto Tano yang memberikan klarifikasi. Itu pun hanya tidak bisa dijelaskan secara detail sehingga kami menilai bahwa validitas data DPT Pilpres yang ditetapkan KPU itu patut dipertanyakan,” pungkasnya.

Selanjutnya Khaeruddin mengungkapkan, selama tahapan penyusunan DPT Pilpres KPU dalam melaksanakannya terkesan tergesa-gesa. Ini terbukti saat rapat pleno penetapan DPT, Senin 9 Juni lalu, masih terdapat data pemilih yang lupa diinput untuk beberapa wilayah di kecamatan Taliwang.

“Jadi saat itu setelah ditetapkan, baru ada informasi kalau masih ada data pemilih yang belum masuk. Akhirnya data itu dimasukkan setelah pleno penetapan,” bebernya. (bug) Khaeruddin

(Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Rumput Laut Warga Kertasari Diserang Penyakit Taliwang (Suara NTB) Petani rumput laut di desa Kertasari, kecamatan Taliwang, kembali mengeluh. Pasalnya dalam beberapa waktu terakhir tanaman mereka terkena serangan penyakit yang belum terdeteksi jenisnya hingga kini.

Akibat serangan penyakit itu, para petani pun merugi karena dalam dua kali panen terakhir mereka tidak mendapatkan hasil maksimal. “Saya bisa bilang kami gagal panen akibat penyakit itu,” jelas Abdul Muin, salah seorang petani rumput laut kepada wartawan, Rabu (11/6).

Muin menjelaskan, penyakit yang belum petani ketahui jenisnya itu memiliki ciri-ciri yang cukup menonjol. Tanaman rumput laut yang terserang akan terdapat bercak hitam pada batangnya.

Bercak berbentuk kotoran itulah yang menyebabkan tanaman rumput laut menjadi rapuh sehingga mudah rontok sebelum petani sempat melakukan kegiatan panen.

“Kerugian kami cukup besar.

Saya untuk sekali panen bisa mendapatkan hasil sampai 1,6 ton. Dan ada ratusan petani seperti saya yang tanamannya terserang penyakit yang sama,” tuturnya seraya me-

nambahkan, baru-baru ini dia sempat melakukan panen dini untuk persiapan bibit pada musim tanam berikutnya.

“Terakhir saya panen cepat-cepat karena saya lihat penyakit itu akan menyerang lagi. Jadi panen yang saya lakukan untuk persiapan bibit saja, bukan untuk menjualnya,” sambung Muin.

Penyakit yang menyerang batang tanaman rumput laut itu sebenarnya bukan kali pertama ditemui petani. Hampir setiap tahun penyakit yang diduga sementara oleh petani, timbul karena perubahan cuaca itu selalu menghantui tanaman rumput laut di Kertasari.

Muin mengatakan, pada tahun ini penyakit itu mulai muncul pada bulan Februari lalu. Saat ditemukan pertama kali, para petani langsung melaporkannya ke Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sayang laporan mereka tidak ditindaklanjuti oleh

dinas terkait. Pihak DKPP hanya melakukan pengecekan air laut di sekitar areal tanam petani sementara penelitian terhadap jenis penyakitnya tidak dilakukan.

“Kita dapat informasi, katanya dinas (DKPP) tidak bisa melakukan penelitian karena tdiak ada fasilitas laboratorium. Akibatnya penyakit itu kembali lagi sekarang ini, tanpa kita tahu pasti apa sebenarnya jenis penyakit tersebut,” sesal Muin.

Sementara itu anggota DPRD KSB, Andi Laweng, SH yang dikonfirmasi terpisah mendesak agar DKPP segera mengambil langkah srtategis untuk membantu petani rumput lau itu. Menurutnya sebagai warga Kertasari, sangat prihatin dengan kesulitan yang dihadapi para petani tersebut.

“Mereka tidak bisa didiamkan seperti itu karena warga Kertasari hampir 90 persen menggantungkan hidupnya dari rumput laut,” ucapnya. (bug)

Polisi Masih Selidiki Pelaku Pembacokan di Langgudu Bima (Suara NTB) Hingga kemarin, aparat Polres Bima Kota dan Polsek Langgudu masih menyelidiki pelaku pembacokan terhadap Agus (20) warga Wadu Ruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Guna mengungkap kasus tersebut, Kepolisian telah memeriksa sekitar empat orang saksi termasuk yang pertama kali melihat korban.

Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim Iptu Didik Harianto, SH yang dikonfirmasi, Rabu (11/6) menyebutkan saat ini pihaknya masih menyelidiki pelaku pembunuhan tersebut. Untuk kepentingan penyidikan, pihaknya telah memeriksa empat orang saksi. Termasuk saksi yang pertama kali mengangkat korba. “Sebelumnya sudah dua orang, hari ini dua orang lagi,” tandas Didik.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan, korban dibacok oleh para pelaku saat menunggu ojek di pasar Rompo setempat beberapa saat setelah tiba menggunakan boat dari Wadu Ruka. Saat menunggu ojek tersebut, korban dibacok menggunakan parang di bagian leher kiri. Tidak hanya dibacok, di sejumlah tubuh lain juga terdapat luka tusukan.

Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi juga diketahui jika pelaku pembacokan berjumlah dua orang.

Hanya saja, saksi tak dapat mengingat wajah pelaku karena saat itu keduanya menggunakan helm. “Tapi yang saksi ingat, pelaku saat itu menggunakan sepeda motor vixion warna merah,” tu-

tur Didik. Karena pelaku belum tertangkap, pihaknya pun belum bisa mengungkap motif di balik pembunuhan sadis tersebut.

Kasus pembunuhan di Kecamatan Langgudu terjadi hampir setiap tahun. Dalam tahun ini saja, sedikitnya dua kasus pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan seorang warga, M. Ali. Dia ditemukan tak bernyawa di kawasan Cefi Desa Laju, Kamis (8/5) saat melihat sapi.

Namun tak berapa lama, pelakunya kemudian berhasil ditangkap. Sementara itu, pada tahun 2012, kasus pembunuhan sadis terhadap seorang warga juga terjadi namun hingga kini pelakunya belum bisa terungkap. (use)

Pro-Kontra Penggunaan Asuransi

Sekwan Sebarkan Formulir Surat Pernyataan ke Anggota Dewan Dompu (Suara NTB) Pro - kontra terkait asuransi kesehatan bagi anggota Dewan dan anggota keluarga di sisa masa jabatannya membuat Sekretaris Dewan (Sekwan) meminta pernyataan sikap secara tertulis. Formulir pernyataan sikap disebarkan dan diharapkan bisa menjadi pegangan Sekwan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk bersikap.

Sekwan DPRD Dompu, Drs H. Sudirman Hamid, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (11/6) mengatakan, pihaknya harus menyebarkan formulir pada masing-masing anggota Dewan untuk mengetahui yang setuju dan tidak setuju, agar dirinya memiliki bahan dalam mengambil kebijakan. Karena ada yang pro dan kontra setelah dana asuransi diproses tender di Unit Layanan Pelelangan (ULP).

“Bingung saya selaku pengguna anggaran. Mana yang harus kita ikuti,” ungkapnya.

Formulir yang dikumpulkan, lanjut Sudirman, akan dibahas bersama dan dipetakan alasan penolakan. Formulir ini diharapkan bisa terkumpul paling lambat 14 Juni 2014 ini. “Saya berharap bisa dikembalikan sebagai bahan untuk dibicarakan dengan berbagai pihak,” katanya.

H. Sudirman menegaskan, saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mengajukan penawaran setelah dua kali diumumkan ULP Dompu dan sedang diproses. Yaitu Asuransi Bumi Putra Muda dan Jiwasraya. Jumlah anggarannya sebesar Rp 540 juta untuk 30 orang anggota Dewan beserta anggota keluarganya selama 1 tahun anggaran. Terhadap anggota Dewan yang akan berakhir masa jabatannya, tentu akan berakhir juga masa tanggungannya. “Anggota Dewan yang baru akan langsung diajukan asuransinya,” terangnya.

Terkait alasan penolakan beberapa anggota Dewan dengan sisa masa jabatan anggota Dewan yang tersisa hanya beberapa bulan justru hanya memberikan keuntungan bagi pihak asuransi. Terkait hal ini, H. Sudirman mengatakan, untung rugi pihak asuransi tergantung sungguh dari jumlah klaim. “Dia (Asuransi) bisa rugi kalau banyak yang klaim. Tapi dia akan untung kalau sedikit yang klaim,” ungkapnya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Dompu yang dikomandoi Drs H. Syafrin AM, M.AP menyatakan menolak asuransi kesehatan bagi anggota Dewan yang tersisa hanya tinggal 3 bulan. Nilai asuransi Rp 540 juta hanya akan menguntungkan pihak asuransi dan merugikan keuangan daerah. “Walau pun ini menjadi hak protokoler anggota Dewan, anggaran itu terlalu besar untuk asuransi anggota Dewan yang masa jabatannya hanya tinggal tiga bulan,” kata Syafrin. (ula)

(Suara NTB/ula)

MEMPRIHATINKAN - Kondisi Siti Suci yang memprihatinkan dan hingga saat ini belum ada perhatian dari keluarganya.

Relawan Pendamping Suci Keluhkan Biaya Hidupnya Dompu (Suara NTB) Siti Suci (1,6 tahun) balita yang ditelantarkan keluarganya hingga menderita gizi buruk dan kelainan pada kepalanya belum mengalami kemajuan. Perawatan Suci masih didampingi relawan dan kedua orang tuanya belum juga terlihat. Sementara proses hukum atas kasus penelantaran anak ini belum dimulai oleh Polres Dompu.

Sulis, relawan yang mendampingi Suci di ruang perawatan RSU Dompu, Rabu (11/ 6) mengatakan, perkembangan kesehatan Suci pasca dirawat di RSU Dompu masih suka rewel, susah tidur dan berat badannya belum mengalami peningkatan. Tetapi pemberian susu dan bubur tetap diberikan kepada Suci.

“Kondisinya masih seperti kemarin, belum ada perkembangan berarti,” ungkapnya.

Namun Sulis mengeluhkan janji pihak pemerintah untuk memberi makan untuk pendamping Suci, tidak juga direalisasikan. Di hari pertama masa perawatan, ia menggunakan uang sendiri untuk membeli makanan. Tapi di hari kedua, justru tidak makan karena sudah kehabisan uang dan tidak diberi makan. “Sampai hari ini kita tidak dibawakan makanan dan uang yang dijanjikan tidak dikasih,” jelasnya.

Sementara kedua orang tua Suci hingga Rabu kemarin tidak juga terlihat di RSU Dompu untuk menjenguk anaknya. Keluarga dari ibu dan ayahnya Suci hanya menengok beberapa saat saja.

“Belum ada datang (Bapak/ ibunya),” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawana, SKM, M.MKes yang dihubungi terpisah mengatakan, perawatan Suci di RSU Dompu sepenuhnya ditanggung pemerintah. Ia juga telah ditangani

oleh dokter spesialis anak dan belum ada tanda-tanda yang mengharuskannya dirujuk ke Mataram. “Masih bisa ditangani dan belum perlu dirujuk ke Mataram,” katanya.

Untuk pendampingi Suci di RSU, lanjut Gatot, pihak Puskesmas dan Camat telah berkoordinasi dengan program GSC Kecamatan Pajo. Untuk pembiayaan bagi pendamping suci akan ditanggung, tapi proses pencairan anggarannya setiap 15 hari karena prosesnya panjang. “Sore ini kami beri panjar Rp 250.000 dari uang sendiri,” terangnya.

Sementara untuk proses hukum terhadap kedua orang tua Suci, Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman mengaku belum mendapat laporan dari bawahannya maupun perintah atasanya.

“Mungkin belum turun (suratnya) dari Kapolres,” katanya.

Padahal sebelumnya, beberapa pemerhati Suci bersama adik dari ayahnya, Ism melaporkan kasus ini ke Polres Dompu melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu, Selasa (10/6). Ita, bibi dari Suci mengaku, memberikan kesaksian ke Polres Dompu berdasarkan cerita dan informasi yang diperolehnya. “Saya tidak tega saja keponakan diperlakukan seperti ini. Tapi saya tidak melihat sendiri, saya dapat cerita dari orang-orang yang mengetahuinya,” kata Ita. Ita sendiri mengaku, tidak tahu dimana keberadaan kakaknya Ism. Begitu juga dengan ibu kandung Suci yang dikabarkan telah menjadi TKW, juga tidak jelas. “Ibunya tidak ada sejak sembilan bulan lalu. Tidak jelas kemana. Katanya jadi TKW, tapi itu menurut mereka (keluarganya). Kita sendiri tidak tahu kapan berangkatnya,” jelas Ita di RSU Dompu. (ula)

Warga Ntobo Dibuatkan Jembatan Gantung Kota Bima (Suara NTB) Warga Kampung Lama dan Kampung Baru di lingkungan Busu, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima kini bisa bernafas lega. Pasalnya, akses dua kampung yang sebelumnya kesulitan karena dipisahkan oleh sungai, kini bisa menyeberang.

Hadirnya jembatan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat. Pasalnya, sebelumnya masyarakat kesulitan untuk berlalu lalang lantaran tak ada akses jambatan. Mereka harus menggunakan jalur memutar sehingga memakan waktu. Terlebih bagi warga yang beraktivitas di Gunung.

Jembatan sepanjang 25 meter ini diresmikan oleh Walikota Bima, Rabu (11/6).

Jembatan tersebut merupakan hasil program ‘Rencana Aksi Masyarakat’ bekerjasama dengan BPBD Kota Bima, Oxfam dan LP2DER. Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin, SE dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Oxfam Indonesia serta LP2DER yang telah menjadi mitra yang solid bagi Pemerintah Kota Bima, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oxfam dan lembaga pemerintah telah mewujudkan masyarakat Kota Bima yang tangguh.

“Tidak hanya itu, mereka juga berkontribusi dalam pembangunan fisik,” ujar Qurais.

Dijelaskannya, dalam pembangunan infrastruktur me-

merlukan peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga donatur lainnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, katanya, terus berupaya maksimal dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, termasuk dengan membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya dalam membangun fasilitas yang vital bagi masyarakat. “Pembangunan jembatan penghubung ini adalah langkah kesekian dalam kerjasama harmonis yang tertuang melalui berbagai program kerja yang alhamdulillah sejauh ini telah terlaksana dengan baik,” tutur Qurais.

Tidak hanya pembangunan fisik, yang utama sekali adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mewujudkan ketangguhan terhadap bencana. Dan itu sudah terlaksana melalui pembentukan Tim Siaga Bencana Kelurahan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang dikuatkan dengan berbagai kegiatan pelatihan dan simulasi yang sudah dilaksanakan beberapa kali.

Pada kesempatan tersebut Qurais juga menyampaikan harapannya agar kerjasama antara Oxfam maupun L2DER dengan Pemerintah Kota Bima dapat dibangun kembali dalam bidang yang berbeda. “Pemerintah Kota Bima sangat welcome dengan pihak manapun yang ingin berkontribusi dalam membangun Kota Bima”, katanya. (use)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

NTB Masuk 10 Besar Perilaku Penyimpangan Hakim Dari Hal. 1 “Berdasarkan catatan kami, NTB ini masuk 10 besar terkait penyimpangan perilaku hakim.

Makanya kami bentuk kantor penghubung KY NTB, untuk memudahkan pelaporan,” kata Ketua KY, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB dan Redaksi Radio Global FM Lombok (11/6).

Ketua dan Komisioner KY RI berkunjung ke Redaksi Suara NTB didampingi tim dari Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama bersama timnya. Rombongan ditemui langsung Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino.

Lanjut Suparman Marzuki, beragam modus yang terjadi sesuai laporan yang masuk soal penyimpangan perilaku hakim ini. Seperti dugaan suap, pengaturan perkara, pengaturan putusan. Selain secara kuantitas, laporan juga berkaitan dengan kualitas kasus. ‘’Ada juga laporan kasus kasus besar yang dicurigai mengandung usur hal- hal yang tidak benar sejak awal, sehingga dilaporkan,” tegasnya.

Inilah yang kemudian mendasari pihaknya membentuk Kantor Penghubung KY di NTB, sebagai wadah menampung laporan masyarakat, bahkan melakukan penyelidikan awal

ketika ada indikasi penyimpangan. “Banyak juga yang melapor langsung ke kami KY RI, kemungkinan karena belum tahu ada Kantor Penghubung di NTB. Tapi banyak juga yang langsung ke Kantor Penghubung. Laporannya ada yang lewat surat resmi berikut data-data, ada yang lewat telepon dan SMS,” bebernya.

Pantau Kasus Subri Sementara terkait pemantauan yang sedang dilakukan, Suparman Marzuki menyebut, kasus di NTB yang masih intens diusut adalah serangkaian dengan suap mantan Kajari Praya Subri, SH, MH. Dimana dari kegiatan suap itu mencuat nama sejumlah oknum hakim yang diduga menerima aliran dana dari pihak yang berperkara, Sugiharta alias Along atau Lusita Anie Razak sebagai Direktur PT. Pantai Aan. “Kasus ini masih terus kami dalami.

Pemeriksaan hakim- hakimnya sudah dilakukan,” terangnya. Fokus penyelidikan masih terkait suap dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam kunjungannya kemarin, Ketua KY juga berkesempatan menyapa masyarakat NTB melalui dialog interaktif di Radio Global FM Lombok yang dipandu penyiar Sita Hayani. (ars)

PLN Lahirkan Kebijakan Strategis untuk Pelayanan Bidang Ketenagalistrikan Dari Hal. 1 Dari sisi pelayanan, bagaimana PLN memanfaatkan teknologi dan sarana yang ada sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat dioptimalkan termasuk di dalamnya pemeliharaan jaringan dan penanganan pengaduan secara cepat dan tepat.

“Keluhan sekecil apapun harus segera ditangani. Ini akan memberikan efek yang baik bagi pelayanan PLN,” terang Manajer Senior Strategi Pemasaran PLN Pusat, Mirza Arsyad pada Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan Mataram baru-baru ini.

Diterangkan, kebijakan PLN tak bisa lepas dari kebijakan pemerintah sebagai regulator. Terkait kenaikan tarif tenaga listrik, kata Kasubdit Perlindungan Konsumen Listrik Kementerian ESDM, Winsisma Wansyah, merupakan keputusan pemerintah dengan memperhitungkan elemen-elemen yang menyangkut kepentingan nasional, kepentingan daerah, konsumen dan penyedia tenaga listrik.

Ditambahkan, dalam memutuskan kenaikan tarif tenaga listrik tidaklah mudah. Berbagai masukan pihak-pihak terkait menjadi pertimbangan pemerintah.

Pertimbangan yang mendasar, kata Winsisma yakni keberlangsungan usaha kecil menengah dan tingkat ekonomi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa secepatnya menikmati listrik.

Di samping itu, pertimbangan investasi bagi kelangsungan PT. PLN (Persero) juga tidak bisa diabaikan. Pasalnya, jika PLN tidak mampu menjaga iklim investasinya tentu berakibat kurang baik bagi pertumbuhan rasio elektrifikasi yang berimbas terhadap stagnannya roda ekonomi.

Padahal, lanjut Winsisma pembanguan ekonomi akan dapat ditingkatkan apabila listrik mampu menyentuh level terbawah masyarakat. “Peningkatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari semakin baiknya kondisi kelistrikan di suatu wilayah,” katanya menegaskan.

Hal ini diamini General Manager PT PLN (Persero) Wilayah NTB, Andi Lakipadadah. Menurutnya, ekonomi NTB tumbuh dengan baik seiring semakin baiknya kondisi kelistrikan di wilayah ini.

Dari data yang ada, pertumbuhan listrik di NTB tumbuh pesat seiring tingginya pergerakan roda ekonomi. Walau begitu, Andi tidak menampik jika pelayanan yang diberikan belum mampu memuaskan semua pihak.

“Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik.

Jika masih ada kekurangan, kami akan segera komunikasikan agar mendapat solusi yang saling menguntungkan,” terang Andi menjawab keluhan pelanggan terkait masih kurang maksimalnya pelayanan kepada pelanggan.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi meminta PT. PLN (Persero) harus lebih mengoptimalkan pelayanan. Pasalnya, banyak pelanggan mengadu bahwa pelayanan yang diberikan PT PLN (Persero) tidak sesuai janji.

Bila PT. PLN (Persero) telah mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai keinginan masyarkat, kata Tulus, tentu persoalan kenaikan tarif listrik tidak lagi menjadi persoalan krusial. (bul/*)

Pantau Hakim ”Hunter” Dari Hal. 1 Istilah untuk oknum hakim – hakim nakal ini pun disematkan sesuai dengan perilakunya. Suparman menyebut ada hakim “hunter”.

Hakim yang menurutnya memburu perkara – perkara tertentu, kemudian dikondisikan agar putusan yang dihasilkan berpeluang dikeruk keuntungan.

Hakim ‘’hunter” ini kemudian dibaginya menjadi istilah sesuai perbuatannya, yakni hakim merah, hakim kuning, hakim hijau.

“Ada hakim yang kita sebut sebagai ‘’hunter” ini berwarna merah. Jadi kerjaannya memburu perkara terus, kemudian dimainkan dalam putusannya,” ujar Suparman. Jumlah hakim ini ternyata tidak sedikit secara nasional, bahkan di NTB dipastikannya ada, dan masih dalam pantauan.

Ada juga hakim ‘’hunter” yang bekerja tergantung kondisi. Ini disebutnya hakim kuning. Jenis hakim semacam ini disebutnya jauh lebih berbahaya. “Sulit ditebak. Ketika majelisnya main, dia ikut main. Ketika ketua pengadilannya lurus, dia ikut lurus,” terangnya, sembari menambahkan jenis hakim kuning ini juga ada di NTB. Tapi disisi lain, dia juga tidak menafikan

banyak hakim hijau di NTB, yang track record-nya lurus dalam bekerja.

Sementara untuk memantau dua jenis hakim sebelumnya, saat ini pihaknya mengembangkan pola profiling. Yakni mencatat data lengkap dengan hakim tersebut ketika dia diangkat pertama kali di pengadilan tertentu. Ketika ada laporan masuk, pihaknya kemudian membuka profil itu, begitu seterusnya, meski pun sudah pindah ke pengadilan lain, akan tetap dipantau berdasarkan profile dan laporan yang masuk.

“Kita tracking dia di provinsi X, dia bersih, masuk ke NTB dia masih bersih juga. Nah (hakim) yang merah itu ternyata masih merah juga. Ketika dipantau di daerah X sudah merah, masuk ke NTB masih merah. Ini yang kita pantau. Tinggal tunggu waktu saja,” tegasnya.

Tidak selamanya KY melakukan penindakan ketika menemukan pelanggaran, biasanya diawali dengan teguran. Namun ke tiga teguran tidak diindahkan, baru kemudian dilakukan penindakan. “Dan pengalaman kami, mereka yang ditangkap KPK itu pernah kami peringati,” pungkasnya. (ars)

Halaman 5

Aspidsus Diingatkan Jangan Mainkan Perkara Mataram (Suara NTB) Garis tegas disampaikan ke Kajati NTB, Fadil Jumhanna, SH,MH ketika melantik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Rabu (11/6) kemarin. Dia berpesan, pejabat baru yang dilantik menjaga integritas, dengan tidak memainkan perkara.

Cara - cara melanggar hukum dan etika korps itu diharapkan dihindari pejabat baru Aspidsus, Suprianto Irianto, SH,MH. “Hindari permainan perkara, selain citra Kejaksaan rusak, juga mengancam karir saudara selama menjabat,” tegas Kajati dihadapan sejumlah asisten, kajari dan koordinator bidang.

Suprianto Irianto menggantikan Suluh Dumadi, SH,MH yang menjadi Kajari Madiun. Masih

dalam sambutannya, Kajati meminta pejabat baru tunduk dan berpegang teguh pada sumpah jabatan yang baru saja diucapkan.

Diminta juga tidak melampaui kewenangan dengan tetap bekerja sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) yang berlaku di korps adhyaksa. “Jika bekerja baik, maka reward akan diberikan dan sebaliknya punishment disiapkan jika melanggar aturan,” tegasnya.

Terkait pergantian jabatan itu, bagi Kajati merupakan hal biasa dalam karir organisasi. Dapat dimaknai secara luas, agar organisasi tetap eksis dan dinamis.

Pada kesempatan itu Kajati juga melantik dua koordinator bidang, Elly SH,MH dan Thailani, SH,MH yang menggantikan pejabat sebelumnya dan sudah

dipromosi ke tempat lain.

Baik kepada koordinator bidang dan aspidsus, dia meminta tetap pada posisi sebagai badan publik yang harus tanggap, dengan memberi pelayanan cepat kepada masyarakat. Informasi yang diminta masyarakat, harus diberikan sesuai porsi yang bisa disampaikan.

Terhadap penanganan kasus, prinsip cepat harus dijalankan agar sesegera mungkin dapat diambil kesimpulan, masyarakat pun mendapat kepastian. “Jika ada laporan atau informasi dari masyarakat segera bertindak, segera buat kesimpulan dan disampaikan kembali agar ada kepastian hukum,” pungkas mantan Wakajati Sumatera Utara ini. (ars)

TKI Butuh Pelayanan LTSP yang Cepat Mataram (Suara NTB) Sebagai bagian dari masyarakat yang butuh pelayanan baik dari pemerintah, TKI berharap banyak dari keberadaan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Keberadaan instansi ini satu sisi sudah dirasakan manfaatnya untuk kemudahan pelayanan TKI baik yang pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Namun di sisi lain, pelayanan cepat masih diperlukan.

Untuk itu, Lembaga peduli buruh migran NTB, Koslata sedang mendorong terbentuknya Standar Operational Prosedur (SOP) yang jelas dan pasti dalam pelayanan bagi TKI di LTSP. Kegiatan yang disebut rembug desa itu, dihajatkan untuk meminta masukan masyarakat sejauh mana asas manfaat yang dirasakan TKI. Dorongan itu terungkap dalam diskusi dipandu Direktur Koslata Junaidin, dihadapan sejumlah warga purna TKI di Desa Kekeri Kecamatan Gu-

nung Sari, Lombok Barat.

Pada kesempatan itu, Junaidin memberi gambaran bagaimana pelayanan di LTSP sejak terbentuk Tahun 2008 lalu. Instansi ini dihajatkan untuk memudahkan TKI dalam mengakses dokumen yang diperlukan. Karena sebelum lembaga ini ada, masyarakat harus ke beberapa instansi untuk mengurus dokumen. Apa peran LTSP, apa saja strukturnya, bagaimana sistem kerjanya, itulah bagian dari penjelasan yang disampaikan Junaidin.

Ketika ruang diskusi dibuka, sejumlah purna TKI dan TKW menyampaikan pengalamannya. Bahkan rata rata mereka tidak tahu ada LTSP. Selama ini para TKI di desa tersebut, memanfaatkan jasa Pelaksana Lapangan (PL) dari PJTKI. Kepada PL, mereka menyerahkan dokumen yang diperlukan, kemudian diproses tanpa tahu bagaimana proses selanjutnya.

“Kami pokoknya terima jadi,”

ujar salah seorang purna TKI. Selain itu dikeluhkan juga oleh mereka yang pernah menggunakan layanan ini terkait gedung yang kurang representatif, juga halaman parkir yang tidak tersedia. Areal parkir terpaksa beberapa meter dari gedung, sehingga rawan kehilangan sepeda motor.

Menanggapi itu Junaidin memberi pandangan, perlunya dorongan kuat dari publik dan TKI khususnya agar pelayanan LTSP ini semakin maksimal.

“Cita - cita yang diharapkan, wujudkan keadilan, pelayanan cepat, dengan kewajaran, ketepatan waktu, sampai pada kenyamanan dalam pelayanan,” kata Junaidin dalam persentasinya.

Setelah sesi dialog, para peserta rembug desa diminta mencatat apa yang menjadi harapan, masih seputar pelayanan di LTSP. Meminta usulan kepada peserta rembug untuk menulis apa yang menjadi harapannya di masa mendatang. (ars/*)

Masyarakat Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba Mataram (Suara NTB) Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjadi masalah global yang mengakibatkan dampak buruk, selain berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa, juga meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan. Hal ini diakibatkan meningkatnya jumlah penyalah guna secara pesat. Untuk menekan ini, maka perlu dukungan penuh dari masyarakat memaksimalkan fungsi rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Disebutkan Kepala BNN NTB, H. Mufti Djusnir, prevalensi penyalah guna narkoba telah meningkat secara signifikan dari 1,9 persen pada tahun 2008 menjadi 2.2 persen pada tahun 2011, dari populasi penduduk usia 10 sampai dengan 59 tahun. “Yang terdiri dari 27 persen kelompok coba pakai, 45 persen kelompok teratur pakai, dan 26 persen kelompok pecandu bukan suntik dan 2 persen kelompok pecandu suntik,” terang Kepala BNN. Hal ini terungkap dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan

Bidang Pencegahan BNN NTB, Rabu (11/6), bertujuan untuk membentuk jejaring guna mendapatkan dukungan komponen masyarakat dalam rangka menanggulangi terbatasnya ketersediaan layanan rehabilitasi yang di kelola oleh pemerintah khususnya di NTB. Tambah Kepala BNN, peningkatan jumlah penyalah guna tidak dibarengi oleh peningkatan jumlah layanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang terjangkau dari aspek biaya, lokasi dan waktu. Pendataan oleh

pusat terapi dan rehabilitasi BNN menunjukkan bahwa jumlah penyalah guna yang telah mengakses layanan terapi, baik rawat jalan maupun rawat inap pada tahun 2009 sebesar 17.734 orang. Hal tersebut menurutnya, menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,5 persen dari pecandu narkoba yang mendapat layanan terapi rehabilitasi, sedangkan sekitar 99,5 persen pecandu lainnya berada di masyarakat (keluarga, sekolah, tempat kerja, penjara, komunitas), dan tidak terakses oleh layanan. (ars/*)

(Suara NTB/humas bnn)

NARA SUMBER - Kepala BNN NTB Mufti Djusnir saat menjadi nara sumber pada FGD bertema mendorong proses rehabilitasi untuk pecandu narkoba.

Kejaksaan Tetapkan Empat Tersangka Kasus Alkes RSUD Praya Dari Hal. 1 Keempat tersangka ditegaskannya, bertanggung jawab soal proses penetapan pemenang tender dan penentuan harga Alkes berupa microscope tersebut. “Sebagai panitia pengadaan, mereka bertanggung jawab, karena dari perbuatannya timbul kerugian negara,” kata Aswasdi.

Bentuk kerugian negara yang timbul itu, dibeberkannya, berdasarkan bukti pengadaan Alkes di RSUD Praya tersebut. Modusnya, harga per unit microscope seharusnya Rp 12 juta. Namun diduga terjadi mark up hingga

100 persen. “Harga pengadaan mereka mencapai Rp 24 juta,” terangnya.

Sekarang ini tim Pidsus Kejari Praya diakuinya sudah hampir rampung melakukan penyidikan. Setelah materi pemeriksaan para tersangka selesai, akan dilanjutkan dengan pemberkasan kemudian dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Mataram. ‘’Dalam bulan ini, kasusnya akan segera kami rampungkan, dan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Mataram,’’ tegasnya.

Sebenarnya menurut Asmadi, kasus Alkes ini sudah lama, bahkan menjadi tunggakan se-

jak tiga tahun terakhir, berlanjut menjadi tunggakan Kajari sebelumnya Subri, SH, MH. Tidak ingin kasus ini berlarut tanpa kepastian hukum, Asmadi yang menjabat sejak enam bulan lalu, langsung mengomandoi penyidikan kasus ini, sehingga secepat mungkin ditingkatkan ke penyidikan dan disidangkan. ‘’Saya target tuntas segera, supaya kami bisa beranjak ke kasus korupsi yang baru. Sebab bagaimana pun juga kepercayaan publik terhadap kami harus segera dipulihkan dengan menunjukkan kinerja yang baik,’’ harap Kajari. (ars)

Kinerja Menurun Dari Hal. 1 ‘’Hasil audit kinerja atas program raskin Januari-September 2013 di NTB sebesar 60,59 persen dari nilai maksimum 100 persen. Turun di banding tahun 2011 yang capaiannya 70,19 persen telah berhasil,” ungkapnya.

Ia mengatakan, sasaran audit kinerja yang dilakukan adalah program raskin yang dikelola oleh Tim Koordinasi Raskin provinsi dan kabupaten/kota sampai kecamatan termasuk distribusi sampai desa/kelurahan serta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Audit kinerja atas program raskin pada Provinsi NTB merupakan kompilasi dari audit kinerja atas program raskin pada dua kabupaten di NTB. “Audit dilakukan periode 1 Januari hingga 30 September 2013.

Ruanglingkupuntukmenilaienam tepat program raskin yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi,” imbuhnya.

Dijelaskan, cakupan audit terhadap provinsi dilakukan secara populasi. Audit kabupaten secara

samplingpadaduakabupatenatau 20 persen dari 10 kabupaten/kota di NTB. Sampel kecamatan diambil pada enam kecamatan atau 17,65 persen dari 34 kecamatan di kabupaten yang menjadi sampel.

Sesuai dengan pedoman umum raskin, tepat sasaran maksudnya raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai basis data terpadu hasil pendataan PPLS 2011 BPS dan atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1). Tepat jumlah yaitu jumah raskin merupakan hak RTS-PM sebanyak 15 kg per bulan atau 180 kg/RTS/ tahun dan tambahan pagu raskin selama tiga bulan (Juni, Juli, September 2013). Sehingga pada bulan tersebut meneirma raskin sebnayak 30 kg perbulan dalam rangka penyesuaian harga BBM. Selanjutnya, tepat harga maksudnya harga tebus raskin adalah Rp 1.600/ Kg pada titik distribusi. Tepat waktu, maksudnya waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran. Tepat administrasi, yaitu terpenuhinya

persyaratan admisnitrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Tepat kualitas, yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan Inpres Nomor 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Menurut Darius, beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja program raskin itu adalah terdapat penerima raskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1 dan tidak memiliki KPS. Belum adanya hasil musyawarah desa/kelurahan menetapkan penggantian RTS-PM yang pindah alamat/ meninggal dunia.

Selain itu, raskin dibagi rata kepada masyarakat di beberapa desa. Penerima raskin masih dibebani biaya tambahan berupa ongkos angkut dari titik distribusi ke titik bagi di bebeberapa desa. Tidak dibuatkan rencana distribusi raskin oleh tim koordinasi kabupaten. Raskin tidak langsung didistribusikan ke RTSPM setelah diterima di titik distribusi serta tidak melakukan pengujian kualitas raskin pada saat raskin diterima. (nas)

Gubernur Diminta Ambil Tindakan Dari Hal. 1 Jadi fokusnya adalah analisis masalah dan mengambil tindakan,’’katanya.

Menurut Ervyn, kalau pengendalian bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada ‘’zona biru’’, ‘’zona kuning’’ dan ‘’zona merah’’ itu pada posisi 60-30-10.

“Yang 60 persen ‘’zona biru’’ itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30 persen ‘’zona kuning’’ perlu terus mendapat pantauan dari atasan. Nah yang 10 persen ‘’zona merah’’ itu perlu intervensi atasan langsung. Artinya untuk yang ‘’zona merah’’ ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya” katanya.

Menurutnya, itulah gunanya birokrasi itu dibagi dalam berbagai jenjang eselon, sampai pada puncaknya ada ada pejabat gubernur dan wakil gubernur. Ada prinsip berbagi beban kerja, sehingga tugas yang sulit dikerjakan bawahan, harus dicarikan solusinya oleh atasan yang memiliki kewenangan lebih luas.

Soal SKPD yang tak melaporkan realisasi pengadaan langsung, Ervyn menyebut itu sebagai sikap yang keterlaluan. Meski demikian perlu ada identifikasi, mengapa itu bisa terjadi.

“Kok bisa SKPD berani tidak melaporkan itu, dan sampai Rapim yang dipimpin Pak Gubernur dilaksanakan kita tidak mendengar atasannya menegur.

Semestinya hal ini tidak perlu sampai ke meja Rapim,’’ ujarnya.

Ia menilai Pemprov NTB perlu mengevaluasi lagi soal pengadaan langsung dengan nilai hampir Rp 500 miliar ini, yang menurutnya nominalnya sangat besar, sampai setengah dari total anggaran proyek provinsi.

“Untuk ke depannya, saya menyarankan prinsip kehati-hatian digunakan disini. Lebih selektif dalam memilih dan memilah mana proyek-proyek yang bisa dilakukan pengadaan langsung. Kalau untuk tahun ini, saya kira memang perlu ada evaluasi mendalam kenapa pengadaannya lambat,” tegasnya.

Dewan Minta Gubernur Tegas Harapan senada juga dilontarkan anggota DPRD NTB. ‘’Tindakan tegas harus diambil oleh gubernur. Bila perlu mutasi segera dilakukan,’’ tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Bidang Hukum dan Pemerintahan, H.Rumaksi, kepada Suara NTB di ruang kerjanya Rabu (11/6) kemarin.

Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja dan serapan anggaran di masingmasing SKPD dibutuhkan regulasi yang ketat. “Harus ada laporan semesteran yang dibuat. Karena ada SKPD yang sampai pertengahan tahun, perencanaan saja belum selesai. Bagaimana penyerapan anggaran bisa terjadi kalau perencanaannya saja belum selesai,’’ katanya dengan nada prihatin.

Rumaksi menilai, ratarata penyerapan anggaran di masing-masing SKPD saat ini masih minim. “Itu sebabnya saya setuju jika gubernur marah sama

SKPD karena memang penyerapan anggaran begitu kecil,’’ imbuhnya.

Ditambahkannya, rekomendasi BPK terhadap SKPD yang kinerjanya kurang, juga terbilang banyak. “Rekomendasi BPK sangat tinggi terkait kinerja SKPD. Rekomendasi itu supaya SKPD yang bermasalah diberikan sanksi oleh gubernur,” tambahnya.

Akan tetapi, tindak lanjut dari rekomendasi BPK selama ini dinilai kurang direspon dan terkesan tidak ditindaklanjuti. “Meski dilaporkan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti hingga 80 persen, tapi kita kan gak tahu secara detail sejauh mana tindaklanjutannya,’’ katanya.

Melihat kondisi SKPD yang ada, secara otomatis pelayanan yang akan diberikan tidak akan maksimal. Oleh karenaa itu, dibutuhkan perombakan besar terhadap SKPD yang ada.

Jika tidak, harus ada regulasi yang tegas. Artinya, misalnya gubernur memberikan kontrak kepada SKPD supaya melakukan laporan dan menyelesaikan pekerjaannya dalam satu triwulan. ‘’Harus ada kontrak dengan gubernur dalam satu triwulan. Jika tidak bisa dilakukan, mutasi saja,’’ sarannya.

Selain itu, lemahnya perencanaan yang dilakukan SKPD selama ini dinilai sebagai akibat dari kurangnya kompetensi yang dimiliki SKPD dan pengawasan terhadap bawahan yang kurang. Untuk menciptakan kinerja dan pelayanan yang baik, diperlukan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. ‘’Jangan-jangan setelah jadi pimpinan SKPD tidak tahu mau ngapain karena bukan bidangnya. Bila perlu adakan tender jabatan secara terbuka untuk SKPD. Supaya semua orang yang berkompeten memiliki kesempatan,’’ pungkas Rumaksi.

Anggota Komisi I lainnya, Ruslan Turmuzi, memandang kurangnya serapan anggaran yang terjadi di sebagian besar SKPD dikarenakan adanya kejenuhan dari beberapa SKPD. “Ini karena tingkat kejenuhan.

Akibatnya terjadi degradasi kinerja. Banyak SKPD yang sudah sangat lama di satu lembaga. Padahal idealnya itu dua sampai tiga tahun,’’ ujarnya.

Ditambahkannya, WTP juga bisa membuat SKPD terlalu berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Akan tetapi, jika diliat dari beberapa tahun terakhir, masalah lemahnya kinerja SKPD ini sudah menjadi penyakit akut. ‘’Ini hampir tiap tahun terjadi. Sudah saatnya dilakukan mutasi dan pembaruan,’’ ujarnya.

Selain itu, pengawasan atau kontroling yang kuat diperlukan dalam meningkatkan kinerja SKPD. Gubernur harus lebih melekat. Sementara harus ada juga semacam analisis terhadap hasil pantauan kepada kinerja semua SKPD. ‘’Kalau masih saja seperti ini, kita ragu apa yang telah ditetapkan dalam RPJM bisa tercapai,’’ katanya.

Oleh sebab itu, untuk membenahi masalah tersebut, menurut Ruslan diperlukan orang-orang yang benar-benar berkompeten dalam bidangnya. ‘’Right man, right job harus diterapkan sebagai solusi permasalahan tersebut. Artinya, kompentensi benar-benar diperhatikan. Jangan sampai lamban dalam perencanaan terjadi karena kurangnya kompentensi yang dimiliki,” ucapnya.’’ (aan/ami)

SKPD ’’Zona Merah’’ Dikawal Ketat Dari Hal. 1 Begitu juga ketika kinerja SKPD menurun maka tentu hal itu akan menjadi penilaian sendiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap SKPD yang bersangkutan.

“Sudah tentu pimpinan akan mengapresiasi setiap prestasi yang dilakukan, diperoleh oleh seluruh aparatur. Sudah tentu juga ketika kinerjanya menurun atau tidak bisa dipertahankan atau kurang bagus tentu ada penilaian sendiri dari pimpinan. Saya akan melakukan pengawasan yang ketat sekarang ini,”tandasnya.

Hasil evaluasi serapan APBD 2014, baik realisasi keuangan dan fisik sampai dengan 9 Juni 2014, tercatat masih banyak SKPD lingkup Pemprov NTB yang masuk ‘’zona merah’’. SKPD yang masuk ‘’zona merah’’, karena serapan anggarannya masih di bawah 30 persen. Target realisasi keuangan sebesar 43 persen dan realisasi fisik sebesar 46 persen pada Juni ini.

Dalam rapat pimpinan lengkap yang berlangsung di Ruang rapat Utama knator Gubernur, Selasa 10 Juni 2014, data Biro Administrasi Pembangunan terkiat dengan serapan

anggaran SKPD sampai 9 Juni 2014 sebanyak 26 SKPD masuk ‘’zona merah’’ karena realisasi keuangannya masih di bawah 30 persen dan 20 SKPD karena realisasi fisiknya masih di bawah 30 persen.

Sebanyak 26 SKPD dengan realisasi keuangan di bawah 30 persen, lima posisi paling bawah yakni RSJ Provinsi NTB dengan realisasi 16,12 persen, Dinas Pertanian TPH 15,77 persen, RSUP 15,6 persen, Dinas PU 14 persen dan Biro Kesra 12,8 persen. Sementara 20 SKPD yang masuk zona merah karena realisasi fisiknya kurang dari 30 persen, lima posisi paling bawah adalah Dishubkominfi 23,87 persen, Dikpora 19,31 persen, Disbudpar 18,56 persen, RSJ Provinsi 16,12 dan Dinas Pertanian TPH 15,77 persen.

Rata-rata realisasi keuangan APBD 2014 per SKPD sampai 9 Juni 2014 mencapai 30,1 persen dari target sampai dengan akhir Juni 43 persen. Sementara realisasi fisik rata-rata mencapai 34,65 persen. Serapan SKPD dikualifikasikan menjadi tiga yakni kualifikasi A apabila serapannya di atas 36 persen atau ‘’zona biru’’, kualifikasi B apabila serapannya antara 30-36 persen atau ‘’zona kuning’’ dan kualifikasi C apabila serapannya di bawah 30 persen atau ‘’zona merah’’. (nas)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

Ganti Pimpinan SKPD Berkinerja Rendah MASIH rendahnya kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB menjadi pekerjaan rumah Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, MSi, yang tak pernah tuntas. Setiap ada evaluasi terhadap kinerja pimpinan SKPD selalu tak pernah memuaskan.

Banyak kinerja kepala SKPD tak mampu memenuhi target, bahkan masuk ‘’zona merah’’, karena serapan anggarannya di bawah target yang sudah ditetapkan pimpinan. Seharusnya pimpinan SKPD yang selalu tidak memenuhi target harus mundur dan merasa malu dengan kinerjanya. Bukan sebaliknya, mereka tidak merasa bersalah dengan rendahnya kinerja SKPD yang dipimpinnya.

Meski demikian, semuanya tergantung dari pimpinan, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur dalam menilai kinerja pimpinan SKPD. Semestinya, gubernur dan wakil gubernur tegas terhadap pimpinan SKPD yang selalu memiliki kinerja rendah dan target tidak pernah tercapai.

Melihat capaian SKPD yang masih di bawah 30 persen yang cukup besar hingga pertengahan tahun, yakni 26 SKPD mesti jadi bahan evaluasi bagi pimpinan daerah. Pimpinan daerah tidak semestinya terlalu memberikan toleransi pada pimpinan SKPD yang terkesan santai dalam bekerja. Akibatnya, kinerja SKPD dalam realisasi target yang sudah ditetapkan tidak pernah tercapai.

Di sinilah, dituntut keberanian Gubernur NTB dalam merotasi pimpinan SKPD yang kinerjanya selalu rendah. Tidak menutup kemungkinan, pimpinan SKPD yang ditempatkan tersebut tidak menguasai apa yang harus dilakukan, sehingga realisasi fisik dan keuangan selalu tidak tercapai. Apalagi pada pimpinan SKPD yang sudah cukup lama dipercaya memegang posisi tertentu dan kinerjanya selalu rendah. Terhadap pimpinan SKPD yang seperti ini seharusnya diganti oleh pejabat yang berkompeten.

Apa yang disampaikan gubernur dalam rapat pimpinan yang meminta semua pimpinan SKPD bekerja maksimal dan belum diselesaikan harus dilaksanakan. Jangan sampai kinerja pimpinan SKPD tidak mampu menyelesaikan realisasi fisik dan keuangan sesuai target.

Begitu juga Wakil Gubernur H. Muh. Amin yang menegaskan untuk terus mengawal proses tersebut tidak hanya sebatas penyataan semata. Sebagai pembantu gubernur, wakil gubernur justru harus ‘’cerewet’’ pada SKPD yang dinilai lamban dalam bekerja dengan terus mengawasi hingga proses pelaksanaan di lapangan. Jika nanti ada SKPD yang dianggap belum mampu memenuhi target, wakil gubernur harus memberikan arahan dan memanggil pimpinan SKPD bersangkutan untuk menjelaskannya apa alasannya.

Namun, jika sudah berulangkali diberikan arahan, maka pimpinan SKPD bersangkutan harus digeser atau diganti oleh pejabat yang lebih berkompeten. Penggantian pejabat ini penting dilakukan, agar semua program unggulan berjalan dengan baik.

Melihat banyaknya SKPD yang masuk zona merah ini, mengindikasikan pimpinan SKPD memberikan laporan Asal Gubernur Senang (AGS). Alasannya, setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya, ternyata banyak SKPD dengan berbagai dalih sebagai penyerta capaiannya di bawah 30 persen. Untuk itu, dalam menghindari AGS, maka pola reward dan punishment harus dilakukan, terutama mencapai target yang diinginkan. (*)

Halaman 6

Meretas Jejaring Bisnis Prostitusi di NTB ANGKAH antisipatif kini tengah dilakukan Pemerinta Kota Mataram dengan merazia sejumlah salon kecantikan, tempat hiburan, dan penginapan yang diduga disalahgunakan sebagai penyedia jasa esek-esek di kota tersebut. Ini dipicu oleh dua kejadian yang peristiwanya hampir bersamaan.

Pertama, tertangkapnya seorang germo yang hendak menjual seorang siswi di sebuah hotel di Lombok Barat. Kedua, antisipasi atas kemungkinan penutupan Lokalisasi Dolly di Surabaya.

Mengenai hal yang kedua, koran ini memberitakan dengan mengutip pernyataan Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana bahwa ada kemungkinan terjadi eksodus pekerja seks komersial (PSK) dari Dolly ke NTB. Kekhawatiran inilah yang terutama sekali merisaukan Pemkot Mataram sehingga menggelar razia pekat (penyakit masyarakat) ke sejumlah tempat hiburan, penginapan, dan penyedia jasa kecantikan dalam beberapa hari terakhir ini.

Kekhawatiran Pemkot Mataram ini seperti mengingatkan kita pada peribahasa: semut di seberang mata tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak.

Artinya, bahwa Pemkot Mataram terlalu membesar-besarkan kekhawatirannya. Bukan berarti bahwa saya mengatakan tidak mengapresiasi kerja Pemkot Mataram beserta jajarannya dalam mengantisipasi merebaknya bisnis prostitusi ini. Kerja ini pastilah tidak akan sia-sia seberapa pun besar hasil yang diperoleh. Namun, langkah antisipatif ini seolah menegaskan bahwa bisnis prostitusi itu berasal dari luar, bukan dari dalam Kota Mataram (dalam skala yang lebih luas Provinsi NTB) itu sendiri. Ini mengindikasikan bahwa Pemkot Mataram seperti mengelak untuk bertanggung jawab terhadap menjamurnya bisnis prostitusi yang terjadi secara sembunyisembunyi atau terang-terangan di daerah yang menjadi wilayah pengawasannya. Alih-alih mengakui kelalaian, Pemkot Mataram justru masih saja mendalihkan kemungkinan eksodus PSK eksDolly masuk ke Mataram.

Padahal, bisnis prostitusi di NTB sudah terjadi sejak lama, sebelum Lokalisasi Dolly diwacanakan ditutup.

Oleh :

Muh. Ardian Kurniawan

(Bidang Isu dan Propaganda Komunitas Ujung Pena Ampenan) Mari kita kembali membuka laporan investigatif yang dibuat koran ini. Dalam edisi Oktober 2013, Suara NTB dengan jelas mengatakan bahwa bisnis prostitusi di salah satu tempat di Cakranegara yang dikenal dengan sebutan Pasar Beras (sekarang Pasar Panglima) terus berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Di pagi hari, kawasan Pasar Beras digunakan sebagai lokasi transaksi burung, malamnya justru untuk transaksi “burung” dan transaksi hasrat.

Meskipun sudah dilaporkan dan diberitakan oleh media, penanganan terhadap bisnis prostitusi di Pasar Beras masih tetap terjadi.

Yang saya sajikan ini menunjukkan bahwa dari internal daerah sendiri, bisnis prostitusi sudah merebak sejak lama. Ini belum menghitung bisnis prostitusi yang belum terungkap—entah dalam skala kecil atau skala besar.

Adapun langkah lain dengan membatasi waktu berkumpul pasangan di taman-taman, seperti Udayana dan Sangkareang— sekadar menyebut beberapa— hanya memberikan efek bagi segelintir pasangan saja. Lagipula, razia-razia dan laranganlarangan semacam ini hanya terasa efeknya ketika kegiatan itu berlangsung dan dalam skala kecil, yaitu di tempat razia itu saja. Setelah momentum itu hilang, efek itu pun turut surut.

Sebelumnya juga razia semacam ini telah sering dilakukan di koskosan tanpa hasil memuaskan. Ini menandakan bahwa efektivitas dan signifkansi penanganan masalah yang digunakan selalu monoton dan tidak progresif. Akan tetapi, bila melakukan razia dalam skala besar pun, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit.

Selain itu, dibutuhkan pula tenaga dan perhatian yang besar untuk bekerja mengatasi masalah ini.

Akar Masalah Bisnis Prostitusi Tentu saja, bisnis prostitusi tidak serta merta ada dalam seketika. Banyak hal yang melatari dan disinyalir sebagai akar permasalahan. Sebab, bisnis prostitusi sendiri merupakan masalah yang pelik dan kompleks.

Mencari akar permasalahan inilah yang paling sukar. Sering kali kita terjebak pada berbagai pandangan menyangkut moral dan etika. Kemudian kita berkesimpu-

lan bahwa prostitusi adalah persoalan pemenuhan hasrat seksual. Ini seperti mengamini ahli psikologi Abraham Maslow bahwa seks merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum.

Namun, bukan berarti sematamata karena alasan di atas itulah bisnis seksual (prostitusi) ada.

Menyimpulkan bahwa munculnya bisnis prostitusi hanya berdasarkan atas kebutuhan hasrat seksual semata hanyalah pengambilan kesimpulan yang tergesagesa. Faktor ekonomi bisa jadi pemicu, tetapi bukan dalam pandangan minor. Selama ini, banyak yang menilai bisnis prostitusi dimulai karena faktor keterdesakan ekonomi dan kemiskinan. Hal sebaliknya justru bisa terjadi, yaitu karena bisnis prostitusi bisa menghasilkan uang banyak. Bahwa bisnis prostitusi menjerat kalangan atas dan melibatkan uang yang banyak sudah coba diungkap oleh Moamar Emka dalam trilogi Jakarta Undercover-nya. Di bukunya, Emka memaparkan bagaimana penyediaan jasa pelayanan seks dikemas dengan gaya baru dan eksklusif.

Hal lainnya adalah pemitosan bahwa hubungan seksual merupakan sesuatu yang mengasyikkan yang menimbulkan rasa ingin tahu orang terhadapnya. Ini diperlihatkan dalam video dan gambar-gambar porno yang bisa diakses dengan mudah melalui dunia maya. Bukankah Indonesia juga termasuk sebagai salah satu negara pengakses situs porno terbesar di dunia? Di tahun 2011, Menteri Komunikasi dan Informasi Tiffatul Sembiring mengatakan bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara pengakses situs porno terbesar kedua di dunia.

Dalam perbincangan di dunia maya saat ini (seperti kaskus.com) bahkan Indonesia dikatakan sebagai pengakses situs porno terbesar di dunia. Pemitosan itu turut memberi perubahan pola pergaulan pada remaja dan Patut pula kita mengingat kembali cerita Walikota Surabaya, Tri Rismaharini kepada jurnalis Najwa Shihab di sebuah televisi swasta beberapa bulan lalu mengenai alasannya menutup lokalisasi Dolly. Menurutnya, bisnis prostitusi itu telah menyasar anak-anak sekolah dasar sebagai pelanggan seorang PSK

berusia lanjut. Di sinilah letak benang merah permasalahan bisnis prostitusi dan kekhawatiran Pemkot Mataram bisa dipertautkan. Bukan pada masalah eksodus PSK eks-Dolly inti permasalahan kita, tetapi perusakan moral generasi bangsalah yang harus dikhawatirkan, terutama sekali bila sampai mengenai pelajar dan anak-anak.

Pengalaman tertangkapnya germo di Lombok Barat awal Juni lalu harus dijadikan pelajaran bahwa bisnis prostitusi di NTB sudah mulai menyasar anak-anak dan pelajar.

Sekali lagi, bisnis prostitusi telah menjamur ke semua orang, segala kalangan, tanpa memandang batasan usia dan kelas sosial. Darurat bisnis prostitusi harus digaungkan bersamaan dengan pencanangan “Kawasan Bebas Prostitusi” di daerah ini.

Tentunya, itu bisa terwujud hanya dengan usaha super untuk memberantas bisnis prostitusi dengan segala modus operandinya.

Sekarang, maukah pemerintah daerah kita meretas jejaring bisnis prostitusi yang berkelindan di tubuh provinsi ini? Tentunya bukan hanya dengan razia-razia yang bersifat sementara, tetapi dengan tindakan yang lebih konkret lagi.

Dampak kekeringan di Loteng, petani rugi miliaran rupiah Antisipasi kekurangan pangan

*** Akibat tekanan dan kepentingan, pejabat rawan terjerat hukum Pejabat harus berintegritas sehingga tak mudah ditekan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

Halaman 7

Dampak Kekeringan di Loteng

(Suara NTB/bul)

PENGERINGAN - Tim dari DKP NTB sedang mengamati proses pengeringan yang higienis saat studi banding produksi rumput laut di Sidoarjo.

NTB Berpotensi Jadi Pemasok Utama Rumput Laut Dunia Sidoarjo (Suara NTB)Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB mengambil moment kegiatan Pekan Nasional (Penas) ke XIV di Malang, Jawa Timur, sekaligus dijadikan kesempatan untuk study banding ke sentra pengembanganrumputlautdiJabon,Sidoarjo,JawaTimur.Dibawahkoordinasi Kepala DKP Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si, rombongan ini dipimpin Sekretaris DKP Provinsi NTB, Ir. H. Djoko Supriyanto, MM beserta beberapaKepalaBidangdanKepalaUPTD,diantaranyaIr.SasiRustandi, M. Si, Roni Yuhaeri, A. Pi, Ir. Wirdan, Ir. Beni Iskandar, M.S, Ir. H. Sigit Budileksono, Munadi, S. Pi dan Hj. Siti Nurmin, termasuk media ini.

Rombongan diterima oleh perwakilan DKP di kabupaten setempat, perwakilan perusahaan pembina petani rumput dari PT. Yonkou Indonesia, sekaligus eksportir, serta Ketua Kelompok petani rumput laut sekaligus pengepulnya. Di lokasi itu, rumput laut sudah menjadi mata pencaharian utama bagi warganya, memanfaatkan lahan pengembangan air payau. Rumput laut jenis dikotomi dikembangkan secara lepas tanpa penggunaan long line dan alat bantu lainnya. Bibit ditebar begitu saja pada kedalaman tertentu.

Meski demikian, dengan pemeliharaan dan pengelolaan secara profesional rumput laut berkembang cukup baik, panenpun berlangsung hampir setiap hari. Aktivitas usaha pertanian rumput laut di sini telah mampu menopang perekonomian masyarakat sejak lama. Demikian juga pasca panen, petani memiliki kesadaran tinggi terhadap standar kebersihan dan kadar air yang diinginkan perusahaan mitranya. Pengeringan dilakukan di atas beranda yang tingginya sekitar 60 cm dari tanah, dengan menggunakan lapis jaring. Sehingga udara cukup longgar dari bawah dan atas guna mempercepat proses pengeringan.

PT. Yonkou Indonesia cukup serius menggarap wilayah ini sebagai salah satu pemasok utama rumput laut Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Bahkan, beberapa peralatan pembersih rumput laut seharga Rp 200 juta lebih disiapkan sebagai fasilitas pendukung bagi petani untuk menghasilkan produk rumput laut standar ekspor. Direktur Keuangan PT. Yonkou Indonesia, Riko menyebut sedang menggarap beberapa daerah penghasil rumput laut lainnya, salah satunya Lombok yang sudah empat bulan terakhir menjadi pemasoknya.

Kebutuhan dunia terhadap rumput laut cukup tinggi, beberapa negara yang saat ini menjadi sasaran ekspornya adalah China dan Korea, menyusul Amerika Latin. Dalam sebulan, Yonkou menurutnya mengekspor sebanyak 250 ton. Termasuk bahan di dalamnya rumput laut dari NTB berkontribusi antara 20 sampai 30 persen. Perusahaan ini rencananya akan menggarap Lombok (NTB) secara besar-besaran, sebab tidak menutup kemungkinan daerah ini akan menjadi pemasok utama kebutuhan rumput laut dunia dengan potensi yang dimiliki.

Cuma saja, beberapa hal yang menurutnya masih menjadi celaan rumput laut dari NTB, yakni kadar airnya yang masih tinggi sehingga diperlukan pengeringan kembali. Ini dianggapnya tak efisien. Demikian juga dari sisi higienitas, rumput laut yang diterima dari NTB masih cenderung kotor. Karena pengeringannya menggunakan lantai jemur tanah/pasir. “Petani masih kesusu, maunya cepet dapat uang. Padahal kalo dari petani rusak, perusahaan kami rusak, perusahaan penerima di negara luar juga rusak. Berakibat ke kita semua,” katanya.

Sekretaris DKP Provinsi NTB, Ir. H. Djoko Supriyanto, MM mengatakan, banyak pembelajaran yang bisa diadopsi untuk dikembangkan di NTB. Di antaranya dari pra produksi, produksi, pasca panen, permodalan termasuk pada sistem pemasarannya. Hal itu menurutnya bisa dikembangkan di NTB, namun salah satu yang menjadi kendala berat adalah COUNTER bagaimana menyadarkan masyarakat petani untuk lebih dinamis dan peka terhadap segala perkembangan yang berlaku. “Termasuk dari sisi teknisnya bisa juga kita kembangkan, tidak ada yang tidak bisa, kita punya potensi yang sesungguhnya luar biasa untuk tumput laut ini,” demikian Djoko. (bul)

SHOWROOM

RUPA-RUPA

Petani Rugi Miliaran Rupiah Praya (Suara NTB) Kendati belum ada perhitungan resmi, dampak kekeringan yang melanda lahan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membuat petani mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pasalnya, para petani sudah terlanjur mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk mempersiapkan tanaman padinya. Namun kini tanaman padi tersebut, terancam gagal panen akibat kekeringan.

“Kalau bicara biaya, jangan ditanya lagi. Untuk menggarap lahan sampai menaman padi, para petanisudahmengeluarkanbiayahingga jutaan rupiah,” aku Sahdan, petani asal Desa Batujai Praya Barat, kepada Suara NTB, Rabu (11/6).

Rata-rata para petani mengeluarkan biaya antara Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per hektar untuk menggarap lahan pertanian miliknya. Dan, dengan luas lahan yang kini terancam kekeringan bisa dibayangkan berapa miliar kerugian yang bakal dialami petani pada musim tanam kali ini.

Belum lagi, pada saat persediaan yang sudah menipis sekarang ini, petani kini mau tidak mau harus mengeluarkan biaya tambahan. Untuk bisa menyelamatkan tanaman padinya dari potensi gagal tanam atau panen, karena dampak kekeringan tersebut.

Pantauan Suara NTB di beberapa wilayah yang mulai dilanda kekeringan menunjukkan,

(Ant/BaliPost)

PRODUK KREATIF MUTIARA LOMBOK - Pengunjung memilih perhiasan mutiara asal Lombok, NTB pada Pameran Produk Kreatif Indonesia(PPKI) di Batam, Kepri, Senin (9/6). Berbagai model kerajinan berbahan mutiara dari kerang hasil budidaya yang merupakan produk UMKM di Lombok itu dijual dengan harga kisaran puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan jenis.

MENANGGAPIberbagaipersoalan yang menyangkut tentang perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya,OtoritasJasaKeuangan(OJK)Kantor Perwakilan Provinsi NTB membuka layanan pengaduan hotline. Layanan pengaduan di 5000655 ini menurut Kepala OJK NTB,Yusri akan sangat membantu masyarakat untuk menyampaikan segala persoalan perbankan,

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

finance, dan dana pensiun. “Ini salah satu komitmen OJK untuk bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yangdihadapimasyarakatpada lembaga keuangan,” kata Yusri, Rabu (11/6).

Ia menantang masyarakat di NTB untuk menuangkan segala persoalan yang dihadapi di lapangan terhadap kinerja lembaga keuangan dan perbankan untuk ditindaklanjuti. Ia tidak membantah sudah banyaknya pengaduan yang diterima OJK, baik pengaduan yang sifatnya substansi hingga kredit yang ditolak oleh perbankan. Menyangkut persoalan ini, dikatakan OJK memang tak mengintervensi secara mendalam kepada perbankan terkait. Sebab hal itu sudah masuk pada kebijakan perbankan dalam menyalurkan kredit yang disiapkannya.

“Kalauusahanyalayak,saya

PENGOBATAN

TOKO BANGUNAN

MADU

NTB Juara II Gempita di PENAS Mataram (Suara NTB) Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB berhasil meraih juara dua di tingkat region, setelah berkompetisi dengan Bali dan Jawa Timur pada ajang Gerakan Masyarakat Peduli Industri Perikanan dan Kelautan (Gempita) yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke-XIV di Malang, Jawa Timur, 8 Juni lalu.

Pada ajang tesebut, setiap perwakilan diadu wawasannya dengan materi seputar kelautan dan perikanan, baik dari sebelum berproduksi, produksi dan pasca produksi. Termasuk cara-cara membaca situasi secara umum, akses permodalan hingga program-program yang dilaksanakan dalam menghadapi persaingan pasar.

Peserta juga diadu pengetahuannya tentang program-program unggulan yang menjadi fokus perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Perwakilan NTB dari kelompok pembudidaya perikanan air tawar Dusun Taman Baru, Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah ini selisih nilainya hampir sama dengan perwakilan dari Bali yang keluar sebagai jura I. Hanya saja, kelemahannya masih kurang cepat menekan tanda jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pemandu kegiatan.

Meski demikian, kelompok ini telah turut andil membawa nama baik NTB di tingkat regional bahkan nasional.

Koordinator Penyuluh Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Hadi menggambarkan secara umum bahwa kelompok ini sudah cukup mampu bersaing di tataran nasional, baik dalam hal pembudidayaannya sendiri maupun SDM kelompoknya. Bahkan dikatakan lumayan siap dalam menghadapi persaingan pada

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015.

Samsul Hadi memaparkan beberapa keunggulan kelompok pembudidaya ikan air tawar di Dusun Taman baru ini. Di antaranya mekanisme kerja kelompoknya sudah mengarah pada situasi yang modern.

Kelompok ini mengembangkan perikanan berdasarkan temuan-temuan ahli, tidak terpaku pada pola-pola lama. Dengan sistem pengembangan yang diterapkan itu telah mampu memancing minat investor untuk bekerjasama, yakni CV. Prima yang notabenenya menyiapkan pakan bahkan mudal usaha bagi anggota kelompok.

Dengan kemampuan usaha dan kemitraan yang dibangun, bahkan kelompok ini sudah berkembang menjadi P2MKP sebagai pusat pelatihan mandiri kelautan perikanan.

“Ini ditetapkan tim dari pusat setelah ditinjau,” katanya.

Bahkan kelompok yang beranggotakan 30 orang ini telah mampu menjadi kelompok yang mandiri, produksi yang terus meningkat, dan telah mampu memberi dampak perekonomian yang cukup besar kepada masyarakat.

Dengan kemampuan teknis yang dikembangkan kelompok ini, tidak jarang kegiatan-kegiatan jasa pelatihan berbasis komersil dilaksanakan. Kepala DKP Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si menanggapi ini kompetisi tersebut untuk mengukur sejauh mana kemampuan kelompok-kelompok yang dibina selama ini. Pada prinsipnya, kemampuan kelompok sudah bagus, bahkan dapat dijadikan patokan oleh kelompok-kelompok lain di NTB. “Secara teknis kelompok yang juara II ini sudah bagus.

Tidak melihat dia juara berapa, yang terpenting dia mampu tampil dan sejajar secara nasional. Kami tetap pada tataran mengayomi untuk terus berkembang,” katanya. (bul)

Buka Pengaduan ’’Hotline’’

KECANTIKAN Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

tanaman padi milik petani kini sudah mulai menguning. Kondisi tanah di area pertanian tersebut juga sudah mulai retak. Para petani yang sempat dihubungi juga mengaku pasrah dengan kondisi tanaman padi miliknya.

“Kita mau apalagi, kondisi sudah seperti ini. Hujan yang kita harapkan bisa sebagai sumber air baku, sudah lama tidak turun. Apalagi irigasi, sudah mengering,” sebut petani lainnya dengan nada pasrah. Sehingga dari pada harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit, para petani lebih memilik untuk membiarkan begitu saja tanaman seperti apa adanya.

Namun di balik itu, para petani masih berharap ada upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintahdaerahmaupunpemerintah provinsi. Supaya paling tidak bisa menyelamatkan tanaman padi milik petani. Terutama tanaman-tanaman padi yang sudah

akan mulai berbuah. Karena pada saat-saat itulah tanaman padi milik petani sangat membutuhkan air. ‘’Karena kalau sampai gagal panen, beban petani dipastikan bakal semakin berat,’’ katanya.

Data dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng menyebutkan, saat ini ada sekitar 2.000 hektar lahan pertanian di Loteng yang terancam kekeringan.

Dari total luas area tanam yang mencapai 26.000 pada musim kemarau pertama (MK-1) kali ini.

Jumlah tersebut diperkirakan bisa bertambah, jika tidak ada upaya penyelamatan segera.

Kepala Dispertanak Loteng, Ir. Ibrahim yang dikonfirmasi sebelumnya, mengaku kalau luas tanampadipadaMK-1kaliinimemang cukupluas.Halitudikarenakanoleh banyakpetani,terutamadiwilayah tadah hujan yang kembali menanam padi. Walaupun petani sebenarnya sudah diingatkan untuk tidak kembali menanam padi.

Petani sendiri, tambah Sahdan, banyakyangmenanampadikembali karena bercermin pada pengalama dua tahun terakhir. Di mana tanaman padi selalu berhasil sampai panen. Karena pada tahun sebelumnyacurahhujanmasihcukuptinggi. Walau sudah memasuki musim kemarau. “Tapi sekarang, curah hujan jauh dari apa yang diprediksikan,”pungkasnya.(kir)

(Suara NTB/bul)

JUARA - Penyerahan hadiah juara II lomba Gerakan Masyarakat Peduli Industri Perikanan dan Kelautan kepada perwakilan dari NTB di PENAS, Malang, beberapa waktu lalu.

KACAMATA

FURNITURE

TRAVEL

SHOWROOM

kirabankjugatetapakanmenyalurkankreditnya,” demikian ditambahkannya. Pada bagian lain, OJK juga meminta semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menghentikan penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telepon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan.

Tidak dipungkiri OJK juga melihat masih maraknya penawaran produk atau jasa keuangan melalui SMS atau telepon yang sudah mengarah pada kondisi yang meresahkan masyarakat. Masyarakatpun diminta tetap waspada terhadap penawaran melalui SMS maupun telepon oleh

pihak perbankan, hal tersebut untuk menghindari penipuan.

Menurutnya, khusus di NTB akan dilakukan komunikasi dengan PUJK perbankan agar tidak melakukan penawaran melalui layanan pesan pendek atau telepon, meski terkadang hal itu dilakukan olah kantor terpusat. Untuk sementara pihaknya belum melakukan hal itu, karena belum menerima aturan mengenai hal tersebut. Ia mengingatkan dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh PJUK melalui telepon, masyarakat tidak mudah tergiur dan tetap waspada. (bul)

Yusri (Suara NTB/bul)

KPU NTB Tetapkan 3.522.679 DPT Pilpres Mataram (Suara NTB) Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum presiden (Pilpres) di NTB, akhirnya ditetapkan oleh KPU NTB di Puri Saron, Senggigi, Rabu (11/6) kemarin. Jumlah DPT untuk Provinsi NTB yang ditetapkan yakni sebanyak 3.522.679 pemilih.

Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu dan Data Pemilu KPU NTB, Suhardi Soud, kepada Suara NTB, mengatakan pihaknya menetapkan 3.522.679 DPT. “Jumlah DPT 3.522.679 sedangkan TPS sebanyak 8552,” ujarnya. Ditambahkannya, jumlah tersebut berkurang jika dibandingkan dengan DPSHP karena terjadi penyaringan.

Acara penetapan DPT tersebut berlangsung lancar. Akan tetapi, Suhardi berharap Bawaslu terus berkoordinasi dalam mengakuratkan data pemilih. “Jika Bawaslu temukan data yang belum masuk di DPT, kita harap dikasih tahu, supaya segera kita tindaklanjuti dan bisa masuk di DPK,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Kelembagaan, Bawaslu NTB, Syamsuddin, yang hadir juga dalam penetapan tersebut meminta KPU supaya menyerahkan by name dan by address pemilih yang masuk dalam selisih DPSHP dan DPT yakni 14.090 pemilih. “Berdasarkan hasil pencermatan kami, ada selisih dan posisi selisih ini perlu dijelaskan by name dan by addressnya,” ungkapnya.

Dirinya menilai, jika KPU bisa memberikan data by name by address maka data DPT bisa dianggap clear. “Jika sudah jelas posisi pemilih yang masuk dalam selisih tersebut maka clear, tapi kan kita belum terima itu,” ucapnya.

Semntara itu, terkait logistik setelah ditetapkannya DPT, Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU NTB, Hesti Rahayu, mengatakan memang ada perubahan kebutuhan logistik setelah penetapan DPT, tetapi tidak terlalu signifikan. “Ada perubahan, pasalnya jumlah TPS berkurang dari sebelumnya 8.555 menjadi 8552. Ini akan berpengaruh terhadap sampul dan formulir. Tapi tidak terlalu signifikan,” cetusnya.

Perubahan kontrak pun telah dilakukan KPU dalam kaitannya dengan berkurangnya jumlah TPS. “Perubahan kontrak sudah kami buat, jadi sudah tidak masalah lagi,” imbuh Hesti. Ketika ditanya apakah DPT tidak akan berpengaruh terhadap jumlah surat suara?

Hesti menjelaskan, untuk surat suara yang menentukan jumlahnya dari pusat. Dan yang mempengaruhinya adalah jumlah pemilih. (ami)

POLHUKAM

Halaman 8

259 Pensiunan PNS NTB Tuntut Dana Tali Asih

Mataram (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menerima surat usulan pemberian dana tali asih bagi PNS yang sudah pensiun. Usulan tersebut berasal dari kelompok pensiunan PNS lingkup Pemprov NTB yang pensiun dari Bulan Juli hingga Desember 2013.

Tuntutan yang dilakukan kelompok PNS tersebut karena sebelumnya PNS yang pensiun dari bulan Januari hingga Juni sudah mendapatkan dana tali asih tersebut dengan jumlah yang bervariasi berdasarkan eselon dan lama masa jabatan.

Anggota Banggar DPRD NTB, H. Muzihir kepada Suara NTB, Rabu (11/6) kemarin,

mengatakan berdasarkan evaluasi dari Kemendagri, dana tali asih untuk pensiunan PNS itu sudah tidak boleh lagi dianggarkan dalam APBD. Sementara jumlah dana tali asih yang dituntut oleh 259 pensiunan PNS tersebut jumlahnya sekitar Rp 5 miliar.

“Tidak boleh dianggarkan.

Itu hasil evaluasi Kemendagri.

Itu masalahnya, kenapa yang

dulu bisa sekarang tidak bisa.

Sekarang, Ini masalahnya yang dituntut oleh merekamereka. Yang pensiun 2013 Bulan Juli sampai Desember itu yang belum menerima.

Tetapi yang pensiun Bulan Januari sampai Juni 2013 itu sudah menerima,” ungkap Muzihir.

Muzihir mengatakan, dana talih asih PNS yang pensiun

(Suara NTB/dok)

Polres Mataram Perkuat Pengamanan di Masyarakat

Kurnianto Purwoko

(Suara NTB/her)

DIBEKUK - Kawanan pencuri ternak yang beraksi di KLU dibekuk polisi. Satu orang babak belur dihajar massa.

Diduga Kawanan Pencuri Ternak Dibekuk Polisi Giri Menang (Suara NTB) Empat orang diduga kawanan pencuri ternak dari dua lokasi berbeda di daerah Lombok Utara berhasil dibekuk aparat Polres Lombok Barat. Selain menangkap pelaku pencuri dari dua lokasi berbeda, polisi juga menggagalkan sejumlah aksi pencurian melalui jalur laut.

Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu sidik Priamursita, Rabu (11/6) kemarin. Ditemui di ruang kerjanya, Sidik menuturkan, dari dua aksi pencurian itu berhasil ditangkap empat pelaku.

Pertama pencurian kambing di Dusun Loloan Desa Loloan.

Pelaku bernama, Awan asal Peringgabaya tertangkap massa saat melancarkan aksinya.

“Dia diamuk massa hingga babak belur,” tukas sidik.

Kejadiannya Kamis minggu lalu, sekitar pukul 14.00 Wita. Pelaku bersama keponakannya boncengan mengendarai sepeda motor meli-

hat kambing milik warga di pinggir jalan. Lantas muncul niat jahat pelaku ingin mencuri ternak tersebut. Pelaku pun melancarkan aksinya, namun apes aksi itu malah diketahui warga sehingga pelaku dikejar massa hingga tertangkap. Massa pun menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung aparat dari Polsek Bayan tiba di lokasi dengan cepat mencegah aksi massa tersebut.

Pelaku diduga berjumlah empat orang, namun dua berhasil kabur. Sedangkan pelaku yang masih anak-anak belum diproses. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Kasus pencurian lainnya terjadi 17 April lalu, namun berhasil diungkap bulan ini.

Tiga dari empat pelaku pencurian berhasil ditangkap polisi di rumahnya di Desa Senaru. Ketiga pelaku ini berhasil diidentifikasi setelah dua

minggu polisi melakukan penyelidikan. Aksi pencurian ini dilakukan malam hari, saat korban Amaq Mustaan yang tinggal di Dusun Buwun Gontor Senaru tertidur.

Sapi korban berhasil dibawa pelaku. Namun apes juga, hal ini diketahui warga sehingga melapor ke pihak desa. Lalu pihak desa melapor ke Polsek setempat. Tempat tinggal pelaku dan korban masih berada pada satu wilayah. Sehinngga mudah diketahui kalau korban mencuri ternak korban.

Sama halnya dengan ancaman pelaku pencurian Awan, ketiga pelaku ini terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUPH. Sidik menambahkan, modus pencurian di KLU para pencuri membawa ternak curiannya dari jalur laut. Modus ini dilakukan karena daerah itu memang dekat dengan laut. Karena itu pihaknya lebih meningkatkan pengawasan di pos pantau di daerah Tampes. (her)

Terduga Penadah Hasil Curanmor Diamankan Polisi Mataram (Suara NTB) Jajaran Polsek Mataram mengamankan seorang terduga penadah hasil pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Terduga Aq. SB (40) diamankan di Mapolsek Mataram karena diduga membeli sepeda motor hasil curian. Barang bukti berupa kendaraan juga berhasil diamankan aparat serta akan digunakan sebagai bukti di persidangan.

Kapolsek Mataram, AKP Musa, SH., MH., Rabu (11/6) mengatakan SB mengakui bahwa dirinya sempat menyuruh seseorang untuk mencarikan motor dengan harga murah untuk dibelinya. “Kejadian kehilangannya memang sudah lama, namun Buser Polres berhasil menangkap SB ini pada Selasa (10/6). SB ditangkap karena menggunakan sepeda motor Bodong yang merupakan hasil curian. Motor tersebut dilaporkan hilang pada tanggal 19 September 2011, dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara, red) di Lapangan Sangkareang,” jelas Kapolsek yang baru menggantikan AKP Arif Harsono sejak Senin (9/6) itu.

Pelaku yang masih diduga sebagai penadah itu akan diperiksa dan diproses secara hukum. Jika benar terduga pelaku tersebut dapat dibuktikan sebagai penadah, maka SB terancam akan dikenakan Pasal 480 KUHP undang – undang tindak pidana pencurian. Ancaman penjara bisa mencapai minimal 4 tahun penjara.

“Jelas pelakunya akan tetap kami proses, sebab korban yang dulu membual LP (Laporan Polisi, red) di sini meminta agar pelaku diproses secara hukum yang berlaku. Untuk saat ini penyidik dari Unit Reskrim sudah melakukan pemeriksaan, mudah – mudahan pelaku atau pemetiknya segera kita dapatkan,” imbuhnya.

Meski demikian, SB mengaku dirinya memang sempat membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat – surat itu. Ia mengatakan dirinya meminta seorang temannya untuk mencarikan sepeda motor yang memiliki harga relatif murah. “Keterangan SB dia melakukan transaksi dengan penjualnya di pinggir jalan yang ada di Sekotong, SB diajak temannya untuk bertemu dengan penjual tapi kejadiannya itu sekitar tahun 2011 lalu,” pungkas Kapolsek tersebut. (met)

bayaran dana tali asih tersebut di dalam APBD Perubahan 2014. Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi, mengatakan, memang tidak boleh ada anggaran tali asih untuk pensiunan PNS. “Dasar hukumnya tidak ada. Jadi itu tidak boleh dilakukan,” pungkasnya.

Menurutnya, sudah jelas dalam pedoman perancangan APBD tidak ada yang namanya anggaran untuk tali asih.

“Permendagri nomor 27 tahun 2013 juga sudah dengan jelas menerangkan bahwa anggaran untuk hal itu tidak ada,” tutupnya. (ami)

KPUD KLU Belum Terima Pengajuan Cuti Kepala Daerah

Jelang Pilpres

Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) yang akan berlangsung 9 Juli mendatang, jajaran Polres Mataram akan memperkuat pengamanan di tengah masyarakat.

Hal itu dilakukan sebagai upaya memperlancar jalannya pemilihan serta tetap menjamin ketertiban dan keamamanan demi kenyamanan masyarakat.

Kapolres Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko yang dikonfirmasi usai menggelar rapat dengan agenda pengarahan terhadap sejumlah anggota Babinkamtibmas, Rabu (11/6) mengatakan, pengamanan menjelang Pilpres serta pelaksanaan Pilpres merupakan salah satu tugas yang sudah menjadi kewajiban institusi kepolisian selaku petugas keamanan. Dalam rapat ia mengarahkan agar seluruh anggota Babinkamtibmas yang sudah tersebar di seluruh kelurahan meningkatkan pengamanannya agar kondusivitas di tengah masyarakat tetap terjaga.

“Tentunya Prioritas kami adalah bagaimana menciptakan keamanan di tengah masyarakat demi berlangsungnya Pilpres dengan aman dan lancar. Saat ini seluruh anggota Babin sudah kami kumpulkan untuk kami berikan arahan.

Kami akan selalu berupaya untuk mempertahankan situasi dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat,” terang Kapolres tersebut saat ditanya sejumlah wartawan.

Menurutnya, pengamanan Pilpres saat ini akan terasa cukup berat mengingat pelaksanaan Pilpres tersebut akan diselenggarakan pada Bulan Ramadhan. Lebih – lebih menurutnya, perayaan Pilpres tersebut memiliki jarak yang tipis dengan hari ulang tahun Bhayangkari. Meski demikian, pihaknya tetap optimis untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

“Yang jelas kami optimis untuk menciptakan suasana yang aman di tengah masyarakat. Dan bahkan bukan hanya pada saat Pilpres saja, setiap saat bahkan kami akan selalu berupaya untuk mempertahankan situasi dan kondisi yang aman demi kenyamanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kapolres mengimbau kepada jajarannya agar tidak terlibat menjadi pendukung salah satu Capres dan Cawapres. Lebih – lebih terhadap anggota Babinkamtibmas yang selalu bersentuhan dengan masyarakat.

“Jadi Aparat itu harus bersikap netral, tidak boleh memihak kepada salah satu calon. Kami sudah memberikan imbauan kepada seluruh jajaran agar tidak ada yang melibatkan diri untuk mendukung salah satu Capres pada pemilihan nanti,” pungkasnya. (met)

di Pemprov NTB diberikan berdasarkan golongan kerjanya. Dalam surat usulan itu diterangkan, PNS golongan IV diberikan dana tali asih sekitar Rp 27 juta, golongan III sekitar Rp 20 juta, golongan II sekitar Rp 15 juta. Anggota komisi I DPRD NTB, Bidang Hukum dan Pemerintahan ini mengatakan, usulan itu sudah diperjuangkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB, namun TAPD mengatakan tidak bisa dianggarkan lagi.

Dengan demikian, Banggar DPRD NTB tidak akan membahas mengenai usulan pem-

(Suara NTB/ist)

INSPEKSI PASUKAN - Sekda Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Rohman Farly, MM., selaku Inspektur Upacara Penutupan TMMD ke-92 melakukan inspeksi pasukan pada upacara di Lapangan Umum Pringgasela, Selasa (10/6) lalu.

TMMD, Gugah Semangat Gotong Royong Selong (Suara NTB) Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dinilai mampu menggugah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Terutama mampu menggungah semangat gotong royong yang dewasa ini terasa mulai memudar.

Penilaian itu disampaikan Bupati Lotim dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Lotim H Rohman

Farly pada acara penutupan TMMD ke 92 di Desa Pringgasela Timur Selasa (10/6) Dikatakan, semangat gotong royong, diharapkan dapat terus dipertahankan. Kegiatan saling berjibaku antar masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan lainnya diharapkan bisa menjadi budaya. Termasuk budaya dalam memecahkan setiap persoalan pembangunan di daerah masing-masing. “Sejarah membuk-

tikan semangat gotong royong menjadi roh dalam keberhasilan bangsa melewati berbagai etape sejarah serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan,’’ paparnya.

Kegiatan TMMD ke-92 Kodim 1615 merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan dan semangat kebangsaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kesadaran bela negara. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara, hingga saat ini belum menerima pengajuan cuti kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati) untuk terlibat dalam kampanye atau sebagai juru kampanye Pilpres.

Tidak hanya izin cuti, KPUD juga masih menunggu jadwal kampanye dari pasangan Capres/Cawapres.

“Cuti kepala daerah, sampai saat ini belum kami terima. Jadwal kampanye juga belum dikonfirmasi, meskipun nama Timses sudah masuk,” ungkap Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., Rabu (11/6).

Di Lombok Utara, diketahui Bupati dan Wakil Bupati KLU bertindak selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan pasangan Capres Prabowo Hatta. Sementara pada Pasangan Capres Jokowi - Jk di KLU, bertindak selaku Ketua Tim Pemenangannya, Tusen La Sima, kader PDIP KLU yang juga Caleg terpilih untuk periode 5 tahun ke depan.

Fajar menegaskan, seorang pimpinan Parpol yang mendukung salah satu pasangan Capres/Cawapres namun di sisi lain berstatus sebagai pejabat daerah, maka kepadanya tetap berlaku UU. Dalam hal ini, untuk terlibat sebagai jurkam maka harus dibarengi dengan Surat Keterangan Cuti yang ditandatangani oleh Gubernur NTB. Terkecuali kampanye digelar pada hari Sabtu dan Minggu, maka cuti masih boleh tidak diikuti cuti sebab hari itu Bupati/Wabup tidak pada kapasitas masuk kantor karena KLU telah menetapkan 5

hari kerja dalam seminggu.

Menyinggung telah ditunjuknya 2 lapangan sebagai lokasi kampanye, Fajar mengakui bahwa sebelumnya KPUD telah mengajukan 3 lokasi lapangan sebagai tempat kampanye. Ketiga lapangan dimaksud adalah, Lapangan Umum Tanjung, Lapangan Umum Gangga, dan Lapangan Umum Akar-Akar (Kecamatan Bayan).

“KPUD Provinsi meminta kita harus menyediakan 2, sementara kita ajukan 3 lapangan. Tapi yang paling mungkin dari 2 lapangan yang wajib disiapkan ini adalah Tanjung dan Gangga,” katanya.

Fajar berharap, KPUD dan Panwaslu KLU setidaknya menerima informasi terkait kampanye serta nama-nama yang bertindak sebagai Jurkam dari kedua pasangan Capres-Cawapres, sebelum hari H kampanye. Ia juga berharap, agar selama pelaksanaan kampanye tidak memiliki ekses yang berdampak terhadap keamanan dan kondusifitas Lombok Utara. (ari)

Fajar Marta

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

Diduga Korban Pembunuhan

Mayat Marsanam Ditemukan Terkubur di Hutan Tanjung (Suara NTB) Marsanam (45), warga Dusun Gunjan Sari, Desa Akar-Akar, ditemukan warga telah dikubur tanpa sepengetahuan warga di kawasan hutan Produksi kampung setempat. Warga tersebut diduga menjadi korban pembunuhan, karena oleh istri korban, Jarinep, korban diketahui menghilang (tidak pulang) sejak 7 hari lalu.

Warga Dusun Gunjan Sari, Rabu (11/6), dikejutkan dengan penemuan mayat yang telah terkubur namun tidak pada lokasi TPU semestinya. Adalah Suryanom, warga setempat, sesaat akan mencari rumput ke kawasan hutan produksi, mencurigai adanya gundukan tanah. Saksi yang melihat pertamakali langsung menduga ada yang tidak beres, karena gundukan itu mirip seperti kuburan manusia.

“Selasa (10/6) sore, sekitar jam 5 saya mencari rumput masuk hutan produksi. Saya kaget, kok ada gundukan tanah, padahal sebelumnya tidak pernah ada,” ujar Suryanom mencurigai gundukan itu kuburan.

Sepulangnya ke kampung, ia lantas melaporkan temuannya ke penduduk setempat.

Lantas pada Rabu (11/6) kemarin, warga beramai-ramai memasuki hutan produksi dan langsung menggali gundukan. Betapa terkejutnya warga, karena ternyata mereka

menemukan sesosok mayat yang sudah membusuk, hanya dikubur di kedalaman sekitar 1 meter. Warga yang mengenal betul sosok korban, mengenal yang bersangkutan adalah Marsanam, suami Jarinep.

Kepala Desa Akar-Akar, Atsah, membenarkan mayat yang diidentifikasi warga tersebut adalah Marsanam, warga Dusun Gunjan Sari.

Penuturan warga, Marsanam memang selama 7 hari lamanya, tidak pernah pulang.

Atsah mengatakan, warga yang melihat kondisi jasad korban menemukan ada bekas luka di bagian kepala korban.

Kuat dugaan, bekas luka itu akibat pukulan benda tumpul.

“Untuk memastikan penyebab kematiannya, kami serahkan kasus ini ke pihak Kepolisian,” kata Atsah.

Istri korban, Jarinep, tanpa bisa berkata panjang lebar mengaku menerima kondisi suaminya tersebut. Meski demikian, ia juga berharap agar pelaku dapat diketahui dan mendapat hukuman setimpal.

Kapolsek Bayan, I Wayan Wirta, membenarkan adanya penemuan mayat yang sudah terkubur tersebut. Mendapati laporan warga, pihaknya langsung terjun ke TKP. Jasad korban akan diperiksa lebih lanjut (otopsi) untuk mengetahui penyebab kematian, dan berupaya untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. (ari)

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Polemik BPPD NTB Berakhir Mataram (Suara NTB) Polemik terkait penolakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB hasil seleksi beberapa waktu lalu, diklaim berkahir. Asosiasi wisata yang sebelumnya menolak hasil seleksi dan meminta Gubernur meninjau kembali SK penetapan sembilan pengurus BPPD NTB terpilih periode 2014-2018 menerima pengurus yang baru dengan catatan mereka harus mengakomodir program-program yang dijalankan asosiasi wisata di daerah ini untuk perkembangan pariwisata NTB.

Kim Kardashian dan Kanye West

Bulan Madu di Meksiko Jakarta (Suara NTB) Kim Kardashian dan Kanye West dilaporkan memulai “bulan madu resmi” mereka ke Meksiko setelah berlibur di Irlandia dan Praha segera setelah pernikahan mereka.

Pasangan yang baru-baru ini menikah dalam sebuah upacara mewah di Florence, Italia tersebut diyakini telah menghabiskan bulan madu mereka di Irlandia dan Praha, tetapi diungkapkan bahwa mereka melanjutkan perayaan mereka di Punta Mita.

Tuan dan nyonya West, yang tinggal di kediaman pribadi mereka di desa tepi pantai Meksiko, juga merayakan ulang tahun rapper “Yeezus” itu yang ke-37 selama dalam perjalanan.

Awal pekan ini, bintang acara televisi ‘Keeping Up with Kardashians’ tersebut mengatakan di akun Instagram-nya dan berharap suaminya, ayah dari North, putrinya yang berusia 11-bulan, melalui hari istimewa.

“Selamat ulang tahun suami dan teman terbaikku di seluruh dunia! Kau mengubah hidupku dengan cara yang lebih dari yang kau tahu. Caramu memandang hidup mengilhamiku. Aku sangat mencintaimu,” tulis Kim di akun Instagramnya.

Sementara itu, setelah menyarankannya, pasangan tersebut mungkin ingin menambah keturunan sambil menikmati liburan romantis.

Seorang sumber mengatakan bahwa kelihatannya Kim ingin segera memiliki seorang bayi lagi.

“Saya pikir, Kim akan segera memiliki seorang bayi lagi, dia menginginkannya,” kata sumber tersebut.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Ryan Seacrest awal tahun ini, si cantik Kim mengaku ia ingin lebih banyak anak, demikian mengutip Female First. (ant/balipost)

dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Agus mengajak semua pihak mengawasi kinerja pengurus BPPD yang baru dalam rangka membangun pariwisata di daerah ini.

“Kita awasi bersama jangan sampai ribut lagi di tengah jalan,” ajaknya.

Agus mengatakan pada tahun 2015 mendatang, NTB menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) Asita se Indonesia.

Diperkirakan sebanyak 500 pelaku wisata dari seluruh Indonesia bahkan dari negaranegara ASEAN akan datang ke NTB. Selain itu, ada juga kegiatan famtrip ke Malaysia

yang akan direncanakan oleh Asita.

Kepala Disbudpar NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan sejak beberapa hari ini pihaknya bersama Ketua BPPD terpilih melakukan konsolidasi ke asosiasi-asosiasi pariwisata di daerah ini.

Dari hasil konsolidasi itu selanjutnya menemui titik terang dan diperoleh kesepakatan untuk memajukan pariwisata NTB. Polemik itu katanya sebagai bentuk kepedulian para pelaku wisata dalam membangun dunia pariwisata NTB. Dengan berakhirnya polemik itu maka BPPD NTB langsung tancap gas untuk

Saint Loco Dukung Jokowi-JK

nya kedua pasang kandidat presiden dan wakil presiden sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Akan tetapi setelah kami melihat rekam jejak dari masing-masing kandidat, saya melihat bahwa Jokowi-JK punya track record (rekam jejak) yang lebih baik,” ujarnya.

Dia menilai Jokowi bisa bekerja dengan baik dan berkomitmen memenuhi janji.

“Banyak sekali janji Beliau sebagai pemimpin yang sudah terwujud, contohnya di Jakarta mulai dilaksanakan pembangunan MRT (Mass Rapid Transportation),” ungkapnya.

“Jadi, pastinya saya di sini dukung nomor dua,” kata Joe, yang menghadiri acara itu tan-

“Yang lalu biar berlalu, kalau ada yang salah kita perbaiki. Kalau ada unsur dari Asita yang dianggap bermasalah, silahkan dipanggil ketua asosiasi,” kata Ketua DPD Asita NTB, Agus Mulyadi, SE saat memberikan keterangan pers di kantor BPPD NTB, Rabu (11/6) sore kemarin. Hadir juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir serta Kepala BPPD NTB terpilih, Taufan Rahmadi.

Ia mengharapkan, dalam menjalankan kebijakan kedepannya, BPPD harus bisa mnegakomodir program-program asosiasi

Jakarta (Suara NTB) Band Saint Loco bergabung dengan komunitas Revolusi Harmoni menyatakan dukungan untuk pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014.

“Saint Loco tetap pilih peace, dua jari untuk nomor dua. Dan saya secara pribadi melihat ada harapan yang besar bagi bangsa ini dari Jokowi dan JK,” kata personel Saint Loco, Johan Tirta alias Joe, dalam konferensi pers konser Revolusi Harmoni di Jakarta, Rabu.

Joe mengatakan sebenar-

menyusun dan melaksanakan program-program mereka yang sudah lama tertunda dalam rangka mempromosikan pariwisata NTB. Tugas pokok BPPD adalah mendatangkan wisatawan sebanyak-banyak ke daerah dan berkoordinasi dengan Badan promosi pariwisata Indonesia (BPPI). Hal itu akan berhasil, lanjutnya jika didukung dan ditunjang oleh seluruh asosiasi yang bergerak di badang kepariwisataan yang ada di NTB. Sementara itu, Kepala BPPD NTB, Taufan Rahmadi mengatakan, segera merampungkan pembentukan unsur pelaksana BPPD NTB. Ditargetkan pada 14 Juni mendatang , unsur pelaksana itu sudah terbentuk.

Dikatakan, polemik yang terjadi selam ini banyak hasil positifnya.

Diklaimnya, pengurus BPPD NTB periode kedua ini bukan hanya akan melakukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi hal-hal yang inovatif

dengan keterbatasan anggaran yang ada. Diawali dengan konsolidasi semua stakeholder pariwisata untuk mengkompilasi program-program yang akan dilakukan.

“Konsolidasi ke lapangan, turun kepada pelaku pariwisata. Dinamika yg terjadi adalah wujud kepedulian pelaku wisata. Dengan keterbatasan waktu, harus bersemangat,”katanya.

Untuk menunjang kegiatan promosi, BPPD akan memaksimalkan kekuatan media. Dengan angaran yang terbatas, katanya, maka akan dilakukan promosi berbiaya murah dengan memanfaatkan sosial media. Dalam perencanaan pengurus yang baru, akan diadakan kegiatan Lombok Sumbawa Summit Social Media. Dimana seluruh pihak yang selama aktif di social media dalam mempromosikan pariwisata akan diundang ke NTB. Selain itu akan mengundang public figur untuk datang ke daerah ini. (nas)

pa personel band lain yang berhalangan hadir.

Selain Saint Loco, ada Slank, Giring Nidji, Ello, Oppie Andaresta, Michael Idol, Cak Lontong, Melly Manuhutu, Yuni Shara, Krisdayanti, dan Erwin Gutawa yang mendukung pasangan Jokowi-JK dalam Revolusi Harmoni.

Jokowi dan Jusuf Kalla mengikuti pemilihan umum dengan dukungan dari Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Pesaing mereka, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, maju dengan dukungan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintan. (ant/ balipost)

Anak Michael Jackson Habiskan Uang Rp 95 Miliar Jakarta (Suara NTB) Michael Jackson sudah meninggal sejak tahun 2009 lalu.

Meski demikian, dia masih bisa memberikan kehidupan yang super mewah pada ketiga anaknya.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan pada laman Page Six, anak-anak Michael menghabiskan uang hingga US$ 8 juta (hampir Rp 95 miliar) dalam setahun terakhir.

Biaya pengeluaran itu antara lain adalah uang sekolah tahunan Prince Michael Jackson senilai US$ 30.000. Selain itu, biaya sekolah Paris Jackson di salah satu sekolah asrama juga menghabiskan dana hingga jutaan dollar, tulis kapanlagi.com.

Anak ketiga Michael, Blanket Jackson juga memiliki anggaran dana sendiri. Selain biaya sekolah, dia juga menghabiskan uang US$ 200/per jam setiap kali menghadiri latihan karate bersama para trainer professional.

Biaya kebutuhan lain juga tak bisa diremehkan begitu saja. Ketiga bocah ini sempat menghabiskan uang senilai lebih dari US$ 350.000 dalam sebuah liburan yang juga melibatkan bodyguard dan anggota keluarga lainnya di Hawaii dan Las Vegas.

Wah, walau masih remaja anak-anak tersebut punya banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi ya. Bayangkan, berapa banyak uang yang akan mereka habiskan jika mereka semakin besar, hingga dewasa nanti?. (berbagai sumber)

Lagu Justin Bieber Selamatkan Hidup Balita Jakarta (Suara NTB) Pemberitaan kurang baik

menghujani Justin Bieber dalam beberapa waktu tera-

khir, namun tidak semua yang dia lakukan buruk.

Ada sebuah cerita menyentuh hati dari penulis bernama Kera Bolonik di majalah New York.

Seperti dikutip dari MTV.com, anak Bolonik bernama Theo (14 bulan), menderita penyakit yang belum terdiagnosa.

Penyakit itu menyebabkan sering kejang, lesu, mual, dan gelisah sepanjang waktu.

Bolonik dan istrinya setiap hari berusaha membujuk Theo makan, tapi gagal.sampai mereka menemukan trik agar balita tersebut mau makan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, yakni Justin Bieber.

Istri Bolonik, Erin, akan membujuk Theo dengan memainkan video klip Justin Bieber berjudul “Baby” secara

berulang-ulang.

Erin mengatakan akan memutarkan kembali lagu Baby jika Theo mau makan dan berhasil.

Lagu itu dimainkan begitu sering sehingga menjadi lagu yang dapat menenangkan.

Sayangnya, kejang Theo masih terjadi hingga Bolonik menemui tim diagnostik khusus di rumah sakit Mount Sinai.

Pengujian lengkap pada Theo dilakukan setiap hari, dan video “Baby” sedikit menenangkannya.

Hingga suatu insiden terjadi, Theo menjerit daan memberontak, dokter dan perawat, tanpa diminta mulai menyanyikan “Baby” dengan suara keras.

Air mata Theo segera berhenti mengalir dan ia membuat

tim medis menganga seakan tidak percaya yang terjadi.

“Aku lupa bahwa ‘Baby’ menolong kami dari saat-saat kritis,” tulis Bolonik.

Diagnosa tim medis menemukan bahwa Theo menderita hiperinsulinisme, gangguan langka yang berfungsi kebalikan daripada diabetes, di mana pankreasnya memproduksi terlalu banyak insulin.

Untungnya, nyawa Theo dapat diselamatkan dengan perawatan sederhana dan minum obat, yang akan mengatur kadar gula darah dan mengembalikan hidup Theo laiknya balita normal.

Beberapa hari ini Theo telah pindah dari kesukaannya terhadap Bieber menjadi mendengarkan lagu “Happy” milik Pharell Williams. (ant/balipost)

Jual Lukisan Bonus Pohon Seorang pelukis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan berupaya membantu mengampanyekan upaya menjaga lingkungan dengan memberikan bonus sebatang pohon kepada setiap pembeli hasil karyanya.

Pegiat seni yang juga Ketua DPK KNPI Kabupaten Hulu Sungai Tengah Syaiful Anwar di Barabai, Rabu mengatakan, dirinya setiap hari mampu menghasilkan beberapa karya lukis bertema pemandangan alam.

“Hasil karya saya ini dapat dilihat setiap hari di lokasi taman wisata Batu Benawa,” katanya.

Kegiatan seni lukis ini telah kembali dilakoninya setelah lama vakum. Pihak Disporabudpar HST menfasilitasi kegiatan ini dengan menyediakan salah satu panggung di taman wisata, untuk dirinya berkreasi dan memajang hasil karyanya.

Puluhan karya apik dan in-

dah telah dapat dihasilkannya dengan bermodalkan cat air, kanvas yang sederhana dan dibuat sendiri, serta peralatan murah meriah lainnya, namun tak mengurangi kualitas gambar yang dihasilkan.

Syaiful mulai melukis dari pagi hingga siang. Beberapa lukisannya telah dibeli pengunjung yang berminat.

“Saya tidak mematok harga atas karya lukis yang saya buat, bagi yang berminat paling dikenakan biaya cat, kanvas dan bingkai lukisan,” katanya.

Direncanakan setiap pembelian lukisan akan diberi bonus bibit pohon. Hal ini bertujuan untuk ikut serta memelihara kelestarian alam dan menjaga lingkungan tetap asri.

Syaiful Anwar mengungkapkan, dirinya juga prihatin atas minimnya minat generasi muda mendalami bidang seni lukis, sehingga di lokasi itu dirinya juga membuka kesempatan, bagi para pelajar atau pun pemuda yang ingin belajar melukis.

“Belajar mulai dari teknik dasar tanpa dipatok biaya, bagi yang ingin belajar cukup membawa cat, kuas dan keperluan sendiri,” katanya.

Ditambahkan, bakat melukis Syaiful Anwar sudah ada ketika dia lulus SMA. Waktu itu banyak karyanya berbentuk lukisan para tokoh pejuang dan ulama.

Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan melukis, dirinya berkesempatan berguru di salah satu sanggar di Yogyakarta selama lebih dari enam bulan. Ilmu itulah yang ingin diwariskannya kepada generasi muda sekarang. (ant/balipost)

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

POSE BERSAMA Mahasiswa Semester II Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram didampingi Dosen Pembina Suhadah, SE, MSi, mengunjungi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Rabu (11/6). Mereka diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino. Mereka ingin melihat dan mendengar secara langsung seperti apa proses pembuatan berita di media, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah Komunikasi Massa yang diajarkan di kelas.

Tampak sebagian mahasiswa pose bersama dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino.

Matangkan Pelaksanaan SBMPTN JELANG pelaksanaan tes tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pihak Universitas Mataram (Unram) menggelar rapat bersama dengan para kepala sekolah yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan tes.

Ketua Panitia SBMPTN Unram, Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Sc, mengaku tahun ini setidaknya ada 24 (Suara NTB/dok) sektor akan digunakan seLalu Wirasapta Karyadi bagai lokasi pelaksanaan tes.

10 sektor di antaranya terdapat di dalam Unram. Sementara 14 sektor lainnya menyebar di sejumlah sekolah baik sekolah-sekolah SMP maupun SMA dan MA yang ada di Kota Mataram.

Menurutnya, koordinasi dengan pihak sekolah jauh-jauh hari telah dilakukan pihaknya agar dari awal pihak sekolah memperoleh gambaran umum mengenai model pelaksanaan tes SBMPTN tahun ini. “Rapat ini bertujuan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus mematangkan persiapan tes yang sebagian besarnya akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kota Mataram mulai dari ujung Ampenan sampai ke ke bagian utara. Kita sudah kerjasama dengan sekolah yang rutin dijadikan sebagai lokasi penyelenggaraan tes,” ujarnya pada Suara NTB. Tidak seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan tes dijadwalkan berlangsung selama satu hari penuh dengan pengawalan ketat para pengawas ujian. Hal itu dilakukan guna mengindari terjadinya perjokian yang dapat menciderai kualitas pelaksanaan tes. Dipastikannya, semua fakultas akan dijadikan sebagai lokasi tes, baik yang terdapat di kampus utara dan selatan. “Lokasi di sejumlah tempat dan kampus utara Unram juga ada penambahan ruangan untuk tes sekitar 800 orang pendaftar tidak seperti tahun sebelumnya,” terangnya.

Karyadi berharap, pelaksanaan tes dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala apapun. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh peserta tes SBMPTN agar membawa seluruh perlengkapan ujian yang dibutuhakan. (dys)

Instansi Pendidikan Harus Mantapkan Koordinasi Giri Menang (Suara NTB) – Menurunnya angka kelulusan di tingkat SMA sederajat diharapkan tidak terjadi di tingkat SMP sederajat yang menurut rencana hasil kelulusan akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Jika hasil kurang memuaskan, diharapkan dua instansi pendidikan yang menaungi lembaga pendidikan tak saling salahkan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Di mana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) saling lempar kesalahan.

“Terkesan dua lembaga ini saling salahkan. Seharusnya jangan begitu. Seharusnya menjadi bahan evaluasi,” terang anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) Zahrul Maliki, belum lama ini.

Dikatakan, kelulusan SMA sederajat di Lobar terbilang menurun. Terdapat 88 siswa tak lulus, sekitar 4 dari SMA dan sisanya dari MA. Dikbud dalam hal ini tak mau disalahkan, karena penyumbang terbesar tak lulus dari MA. Sedangkan Kemenag yang menaungi MA juga tak mau disalahkan. Hal ini, menurutnya, tidak bagus dalam rangka membangun pendidikan ke depan.

Seharusnya, kata dia, dua instansi ini saling mendukung dan bekerjasama satu sama lain. Bukan malah saling mencari kesalahan satu sama lain. Menurutnya tidak saja waktu ujian diperlukan kerjasama, namun juga berkesinambungan saat proses pembelajaran mulai kelas 1 sampai kelas 3.

Ke depan, pihaknya memberi masukan ke Kemenag agar tidak terlalu cepat mengeluarkan rekomendasi penerbitan lembaga pendidikan tanpa mengkaji tenaga pendidik, kualitas SDM dan sarana pendukung. Menurutnya, kebijakan Kemenag yang jor-joran menerbitkan rekomendasi pendirian lembaga pendidikan, terutama non formal seperti MTs dan MA berimbas terhadap kualitas kelulusan anak didik sendiri. “Ini kan berpengaruh pada kelulusan,” tukasnya. (her)

(Suara NTB/ham)

Gubernur: Pendidikan Anak sebagai Investasi Masa Depan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan kepada seluruh pendidik PTK PAUDNI agar tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Hal itu mengingat tugas sebagai seorang pendidik PAUD sangat berat mengingat anak-anak yang mereka didik merupakan investasi masa depan penerus bangsa.

Penegasan gubernur tersebut disampaikannya saat menghadiri acara pembukaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi NTB Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Rabu (11/6) sore. Hadir dalam kesempatan tersebut Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi dan puluhan pendidik PAUD. Menurutnya, lahirnya generasi emas sebagaimana harapan banyak orang saat ini dapat terwujud di masa-masa mendatang, bila proses pendidikan sejak mereka berada di usia dini dapat dijalani dengan baik. Gubernur menyebut kata kunci yang tepat untuk mencapai target lahirnya generasi emas tersebut adalah

harus melalui pendidikan yang baik sejak dini, baik di pendidikan informal maupun pendidikan non formal seperti keluarga.

Gubernur juga mengingatkan pendidikan anak harus menjadi skala prioritas yang terus menerus mendapatkan perhatian semua pihak khususnya keluarga. “Anak itu karunia Allah, maka harus pula dijaga dan diterima dengan suka cita sehingga nanti kita bisa mengembalikannya kepada Tuhan sang pencipta dengan baik dan sempurna. Maka tugas kita mulai saat ini ialah menjaga anak sebagai titipan Tuhan agar dirawat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya mengingatkan.

Sementara Kepala Dinas

Dikpora NTB, Drs. H. Imhal mengaku penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi NTB Tahun 2014 ini untuk mencari wakil NTB yang akan berlaga di tingkat nasional.

Ia menyebut, peserta yang mengikuti Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi NTB Tahun 2014 ini sebanyak 150 peserta berasal dari seluruh PAUD Kabupaten/Kota se-NTB. Imhal berharap keberadaan lembaga PAUD mampu mencetak generasi-generasi yang profesional dan berkualitas, sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terus meningkat dari 64 persen pada tahun 2013 menjadi 76 persen pada tahun 2014 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (dys)

(Suara NTB/dys)

DIALOG - Bunda PAUD NTB Hj. Erica Zainul Majdi didampingi Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi sedang berdialog dengan salah seorang peserta siswa PAUD pada pembukaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi NTB Tahun 2014 di Dinas Dikpora NTB, Rabu (11/6) sore.

Wabup Lobar Minta PGRI Lalu Suwarno: Ringankan Beban Sekolah Jaga Soliditas

Mahasiswa PPL di SMPN 3 Mataram Mataram (Suara NTB) Keberadaan mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mengajar ke sekolah-sekolah disambut positif pihak sekolah. Pasalnya, keberadaan mahasiswa untuk PPL mengajar dinilai banyak membantu dan meringankan tugas-tugas sekolah.

Kepala SMPN 3 Mataram, H. Lalu Suwarno, S.Pd, M.Pd, menjelaskan, banyak hal positif yang dibawa oleh mahasiswa ketika PPL mengajar ke sekolahnya. Di antara hal positif tersebut ialah tugas-tugas guru yang sebelumnya dirasa sangat berat menjadi lebih ringan berkat bantuan maha-

siswa yang sedang melaksanakan tugas akademik PPL. Selain itu, pihaknya juga merasa terbantu dalam hal mengurus segala bentuk administrasi dan keperluankeperluan sekolah lainnya.

“Intinya sangat terbantu dengan keberadaan mereka disini, ada yang bantu mengajar, menyelesaikan tugas-tugas administrasi sekolah,” terangnya di ruang kerjanya, Rabu (11/6).

Ditambahkannya, di sekolah, mahasiswa PPL selain dibebani dengan tugas praktik mengajar tersebut juga dibebani dengan tugas tambahan sebagai Pembina

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Kepala SMPN 3 Mataram Lalu Suwarno bersama mahasiswa PPL Unram di sekolahnya, Rabu (11/6).

dalam sejumlah kegiatan ekstrakurikuler siswa seperti olahraga, imtak dan lain sebagainya. Tugas-tugas tersebut menjadi bagian dari tugas guru yang harus dipelajari oleh mahasiswa selama proses PPL di sekolah. “Jadi tidak hanya praktik mengajar tapi juga banyak tugas yang lainnya. Membantu mempersiapkan administrasi dan membina siswa pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok PPL Unram pada SMPN 3 Mataram, Hendri mengaku senang bisa diterima pihak sekolah untuk PPL. Menurutnya, PPL dengan praktik mengajar khususnya memberikan banyak pengalaman dan pelajaran yang akan menjadi bekal sebelum akhirnya menjadi seorang guru sungguhan setelah diwisuda.

Mahasiswa semester 8 jurusan Fisika Unram ini pun menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan siswa di depan kelas.

Disebutkannya, rasa takut dan was-was selalu menyelimutinya saat mengajar.

“Tapi seiring waktu, kita terus belajar jadi terbiasa karena kita sudah PPL ini selama 5 bulan, sebentar lagi penarikan,” ujarnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Fauzan Khalid, SAg, MSi, meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk terus menjaga soliditas antaranggota. Apalagi berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di bidang pendidikan mendapat perhatian serius. Termasuk peristiwa yang terjadi di Narmada dan Batulayar.

“Guru harus jaga soliditas, terutama di internal sekolah.

Jangan saling menjelekkan,” pesan wabup saat menerima jajaran pengurus PGRI Lobar di ruang kerjanya, Rabu (11/ 6). Kedatangan mereka didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar Ispan Junaidi, SPd, MEd, Fauzan mengaku, pemerintah pusat dan daerah sangat mengistimewakan guru. Nilai guru di hadapan Allah SWT berada satu tingkat setelah orang tua. Oleh karena itu, guru memiliki peranan strategis dalam mecerdaskan anak bangsa.

Dia menilai guru zaman dahulu dengan guru sekarang jauh berbeda. Parameternya adalah kalau guru zaman dahulu, mengetahui siswanya tidak masuk sekolah, guru itu mencari siswa. Saat ini dengan berbagai kemajuan IT

guru diminta untuk terus meningkatkan kemampuan diri.

Sementara Ketua PGRI Lobar, Saleh Sayuti mengungkapkan dirinya pernah didatangi oknum LSM untuk meminta sesuatu. Tapi permintaan oknum LSM tersebut tidak dipenuhinya. Ironisnya lagi, kata Saleh Sayuti di hadapan wabup dan jajaran PGRI oknum LSM itu menawarkan jasa bantuan atau proyek dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

“Oknum LSM itu membawa data, sekolah saya akan dapat bantuan. Kok dia tahu sekolah saya kan mendapat bantuan.Mereka sempat meminta imbalan. Ini sudah meresahkan masyarakat,”katanya.

Terkait hal ini, lanjut Wakil Ketua PGRI Mustaanullah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK sepakat melawan terhadap bentuk pemerasan yang dilakukan oknum yang mengaku LSM. Apalagi, pihak sekolah merasa resah ulah oknum LSM ini. “Kami berencana mengundang kejaksaan, kepolisian dan wartawan untuk berdialog dan diskusi. Masih ada LSM yang baik, itu juga bagian dari kontrol, tapi jangan LSM mencari kesalahan saja. Mari samasama membangun pendidikan,” kata Kepala SMAN 1 Narmada ini. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

Peserta Piala Dunia 2014 Grup A

Grup B

Grup C

Brasil Kroasia Meksiko Kamerun

Spanyol Belanda Cili Australia

Kolombia Yunani Pantai Gading Jepang

Grup D

Grup E

Grup F

Uruguay Kosta Rika Inggris Italia

Swiss Ekuador Prancis Honduras

Argentina Bosnia Iran Nigeria

Grup G

Grup H

Jerman Portugal Ghana Amerika Serikat

Belgia Aljazair Rusia Korsel

Jadwal Piala Dunia 2014

Laga Pembuka Sepenting Final Teresepolis Brasil akan berupaya mengirimkan pesan serius kepada para pendukungnya dalam laga pembukaan Piala Dunia 2014 sekaligus meningkatkan gengsi pertandingan melawan Kroasia itu. Namun, Kroasia bisa memberi mereka mimpi buruk yang pernah mereka alami.

Bek kanan Brazil, Dani Alves menegaskan, mereka akan berada dalam kondisi terbaik saat memulai turnamen Jumat (13/6) dini hari nanti.

“Masa yang dinanti akan dimulai sejak kini. Bukan hanya soal tiga poin di laga pembuka, tetapi j u g a mengirimkan

SIARAN LANGSUNG TV ONE dan ANTV Jumat, 13 Juni 2014

Piala Dunia ”Obat Pusing” MOMENTUM Piala Dunia 2014 diprediksikan bakal mengalihkan perhatian seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang pusing dan jenuh menghadapi kondisi politik di Indonesia saat ini. Masyarakat sepertinya tidak sabar lagi ingin menyaksikan pertarungan tim - tim sepakbola dunia yang memang sudah lama dinantikan. Khususnya bagi masyarakat penggila olahraga sepakbola di NTB bulan Juni ini menjadi momen yang sangat menyenangkan.

Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, kepada wartawan di Mataram, Rabu (11/6) kemarin mengatakan bahwa momentum piala dunia merupakan yang paling ditunggutunggu olehnya. Bagi orang nomor satu di KONI NTB ini, ajang Piala Dunia 2014 diyakini bisa mengobati rasa pusing masyarakat yang saat ini sedang menantikan pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), yang akan berlangsung, 9 Juli 2014.

Bapak dua anak ini meyakini olahraga sepakbola adalah olahraga yang paling disenangi banyak orang, sehingga dengan momentum piala dunia itu akan menarik perhatian masyarakat banyak untuk menyaksikan pertandingan sepakbola yang akan melibatkan pemainpemain yang sangat berkualitas.

“Allah SWT memberikan momentum piala dunia ini agar masyarakat tidak pusing menghadapi Pilpres. Dan momen ini boleh dikatakan obat pusing,” ujarnya dengan diakhiri senyum.

Menurutnya, ada beberapa negara yang patut diunggulkan di Piala Dunia tahun 2014, diantaranya Spanyol, Belanda, Jerman, Italia. Dan yang patut diunggulkan adalah tuan rumah Brazil yang sudah lima kali memegang trofi juara.

Apalagi tuan rumah Brazil juga ditarget untuk meraih juara.

Namun demikian diakuinya Spanyol juga tak kalah beda dengan Brazil. Begitu juga dengan Jerman sebagai tim kuat akan menjaga statusnya sebagai negara yang pernah menjuarai Piala Dunia tahun sebelumnya. Namun demikian dari sekian banyak negara-negara yang ambil bagian dia akan menjagokan Spanyol sebagai juara Piala Dunia tahun 2010 lalu.

“Dari segi permainan individual memang lebih unggul Brazil. Namun kalau untuk juara saat ini Spanyol lebih pantas, meskipun Brazil itu gaya permainan individunya memang bagus,” akunya. (fan)

Lahm Tidak Takuti Ronaldo Santo Andre Kapten Jerman, Philipp Lahm, tidak mengkhawatirkan kebugaran Cristiano Ronaldo yang mulai fit, jelang pertempuran Jerman-Portugal, 16 Juni nanti, di Salvador.

Ronaldo telah berjuang sembuh dari masalah lutut dan hamstring, pemain Real Madrid ini kembali berlatih pada Selasa bersama gelandang Portugal, Raul Meireles, dan bek Pepe menjelang laga persahatan mereka melawan Irlandia, (11/6).

Ronaldo dimainkan selama 65 menit dan membawa Portugal menang 5-1. Walaupun demikian, Lahm mengaku persiapan Der Panzer akan tetap sama seperti Ronaldo bermain atau tidak. “Dengan Ronaldo, saya rasa dia akan bermain tetapi itu tidak akan mempengaruhi kami,” kata Lahm, kepada AFP. “Dia pemain luar biasa tetapi kami tetap menyiapkannya secara normal, seperti dia akan bermain dan kami pikir Ronaldo akan bermain melawan kami.” “Begitupun dengan dia (Ronaldo) karena akan bertemu kami lagi, dia akan berjuang mengalahkan kami.”

Portugal dan Jerman pernah saling berhadapan di grup sama pada Euro 2012. Saat itu Jerman mengalahkan Portugal 1-0 dan Lahm mengharapkan pertandingan akan berjalan sengit seperti dua tahun lalu.

Kini Jerman, Portugal, Ghana, dan Amerika Serikat ada di Grup G. Seluruh putaran di grup ini diakui banyak pengamat tidak akan mudah dilalui. “Portugal bermain dengan baik melawan kami dua tahun lalu dan dengan sedikit keberuntungan kami bisa menang,” kata pemain 30 tahun itu.

“Mereka tim yang sangat bagus, khususnya fisik,” tambah pemain Bayern Muenchen ini. ”Saya katakan setelah pengundian, kami akan lakukan apapun pada laga pertama dan bermain dengan taktik karena jika kami tidak menang, kami akan berada di bawah tekanan besar. Itu membuat laga lawan Portugal penting,” kata Lahm.

Pada piala dunia terakhir di Afrika Selatan, Jerman bermain apik dengan mengalahkan Inggris dan Argentina sebelum dikalahkan juara Spanyol di babak semi-final. Tetapi Lahm mengatakan ada beberapa hal penting yang berubah dari empat tahun lalu.

“Ada perbedaan di antara Piala Dunia 2010, dimana banyak pemain berlaga di turnamen besar dan 2012 pemain tebiasa bermain di level yang tinggi bersama klub,” tambahnya lagi.

“Saya percaya kami masih mempunyai tim yang bagus saat ini. Banyak pemain yang tidak terbiasa dibangkucadangkan dan tidak bermain dari menit pertama,” kata dia.

Namun semangat itu yang akan muncul untuk bermain dan kami sudah melihatnya pada Jumat (menang 6-1 melawan Armenia di laga persahabatan). (ant/bali post)

Pelatih: Luis Felipe Scolari

Hal itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi dua pekan sebelumnya, saat sekelompok guru melingkari bus tim Brasil sebagai bentuk protes atas pengeluaran berlebihan untuk biaya Piala Dunia.

Kemarahan atas besarnya jumlah dana yang dikeluarkan demi putaran final Piala Dunia 2014 dan pengingkaran sejumlah janji oleh pemerintah menjelang berlangsungnya turnamen itu memantik berlangsungnya gelombang demonstrasi.

“Bagi kami hadiah terbesar adalah melihat para pendukung, masyarakat Brasil, memahami bahwa Piala Dunia telah datang kemari dan akan menjadi momen yang luar biasa,” kata Alves.

Brasil juga dihantui pengalaman gagal pada Piala Du-

Stadion: Arena Corinthians, São Paulo

yang pernah menjadi anggota tim empat tahun lalu itu yang berada dalam line-up melawan Kroasia.

Kendati begitu, skuat yang sekarang ada berpengalaman dalam menjuarai Piala Konfederasi tahun lalu dan mereka bisa mengandalkan staf belakang layar termasuk Scolari yang adalah pelatih yang mengantarkan Brasil menjuarai Piala Dunia 2002, dan koordinator teknis Carlos Alberto Parreira, yang melatih Brasil pada Piala Dunia 1994. (ant/ b a l i post)

Pelatih: Niko Kovac

Hulk

Luka Modric

(Suara NTB/ist)

Pertandingan Perdana Brasil vs Kroasia Pukul 04.00 WITA

(Suara NTB/ist)

Upacara Pembukaan Pukul 02.00 WITA

pesan serius kepada para pesaing. Saya rasa itu laga terpenting di dalam Piala Dunia, setara dengan partai final,” kata Alves sebagaimana dilansir Reuters, Selasa.

Hubungan antara tim Brasil kurang akur dengan para pendukung Sao Paulo di Stadion Morumbi, tempat mereka sempat berjibaku menghadapi Serbia. Namun, Alves yakin suasana berbeda akan ditemui di laga pembuka nanti.

“Sebab kami bermain di kandang ... Saya yakin penonton akan mendukung kami. Itu akan memperlihatkan bahwa Brasil adalah tim unggulan,” kata Alves.

Dukungan kepada tim nasional Brasil terus bermunculan terutama di markas latihan mereka di sebelah utara Rio de Janeiro, kala sedikitnya 1.000 orang pendukung menyambut mereka sekembalinya dari Sao Paulo pada Minggu (8/6) waktu setempat.

nia 2010 terulang ketika wasit asal Jepang Yuichi Nishimura akan memimpin laga pembuka putaran final melawan Kroasia Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari WIB nanti.

Nishimura adalah orang di balik kekalahan Selecao 1-2 dari Belanda pada perempat final 2010 di Port Elizabeth, dan kemarin FIFA telah mengumumkan bahwa ia akan memimpin laga pembuka Grup A di Corinthians Arena di Sao Paulo.

Menyaksikan Nishimura memimpin laga melawan Kroasia akan memberi kenangan buruk pada banyak pemain Brasil, namun Ramires punya pesan untuk rekan-rekannya di tengah meningkatnya tekanan menjelang kick-off besar itu.

“Segala hal bisa terjadi dalam 90 menit. Kadangkadang wasit membuat kesalahan sehingga tergantung kepada kita untuk melakukan yang terbaik untuk mengatasi apa pun yang menghalangi kita,” kata dia.

Di bawah pelatih Luiz Felipe Scolari, tim Brasil saat ini praktis tidak dikenal dibandingkan wajahwajah yang memperkuat tim yang melawan Belanda empat tahun lalu, dengan hanya kiper Julio Cesar dan bek kanan Dani Alves

CR7 Telah Kembali East Rutherford Cristiano Ronaldo nyaris menciptakan satu gol dan sekali membentur gawang ketika kembali turun memperkuat Portugal menuntaskan persiapan Piala Dunia mereka dengan mengalahkan Republik Irlandia 5-1 Rabu pagi WIB. Striker Real Madrid yang absen pada dua laga pemanasan sebelumnya karena cedera paha dan lutut, tidak tampil terlalu cemerlang karena cedera panjang yang sempat dideritanya. Namun pelatih Paulo Bento lega melihat kapten dan andalannya itu kembali setelah absen karena cedera sehingga membangkitkan kekhawatiran bahwa Ronaldo tidak akan bugar untuk Piala Dunia.

Portugal, yang terbang ke Brasil segera setelah pertandingan persahabatan melawan Irlandia ini, memulai kampanye Piala Dunianya dengan melawan Jerman 16 Juni di Grup G yang juga disebut “Grup Neraka” yang di dalamnya termasuk AS dan Ghana.

Perlu waktu 51 detik bagi CR7 untuk menebar ancaman.

Ia melepaskan tendangan dari luar kotak penalti namun dengan mudah dimentahkan kiper Irlandia David Forde.

Pada serangan mereka berikutnya, pada menit keti-

Presiden Brasil : Piala Dunia Siap Digelar

(Suara NTB/ist)

KEMBALI - Cristiano Ronaldo mendapat sambutan antusias dari pendukungnya saat laga Portugal mengalahkan Republik Irlandia 5-1 Rabu pagi WIB. ga, Portugal unggul ketika Silvestre Varela mengirim umpan dari sektor kanan untuk disambut striker Hugo Almeida melalui sundulannya menjadi gol. Sumbangan berikutnya Ronaldo terjadi pada menit 10 ketika dia terpeleset sehingga membuat 46.000 penonton di MetLife Stadium, New Jersey, menarik nafas.

Ronaldo nyaris menciptakan gol kedua Portugal pada menit 19. Namun, tendangan bebasnya dari jarak 20 yard gagal masuk gawang Forde.

Semenit kemudian kedudukan berubah 2-0 ketika umpan Fabio Coentrao membentur kaki pemain Irlandia Richard

Keough dan melintas di atas Forde yang tak bisa menjangkaunya.

Pada menit 37 Ronaldo terlibat dalam saat Portugal unggul 3-0. Sundulannya dari jarak dekat dimentahkan Forde namun Almeida dengan cepat menyambut bola mental itu untu menciptakan gol keduanya pada pertandingan itu.

James McClean memperkecil kedudukan menjadi 31, namun Nani yang menjadi pemain pengganti mengaransemen gol keempat yang diciptakan Vieirinha untuk kemudian diakhiri gol kelima Portugal yang dilesakkan Coentrao, demikian AFP. (ant/bali post)

Brasilia Presiden Brasil Dilma Rousseff, Selasa waktu setempat, menegaskan negaranya siap menggelar Piala Dunia 2014 yang akan dimulai dalam dua hari ke depan, sekaligus menepis banyaknya kritik tentang berbagai penundaan, pemborosan dan kekacauan selama persiapan turnamen ini.

Rousseff mengakui menyelenggarakan turnamen sepak bola akbar itu cukup sulit, namun ia bersikeras 12 stadion telah siap dan meyakinkanpara pendukung dari luar negeri bahwa Brasil akan menyambut mereka dengan tangan terbuka layaknya patung Kristus sang Penebus di Rio de Janeiro.

“Brasil telah melewati rintangan utama dan siap baik di dalam maupun di luar lapangan untuk Piala Dunia,” katanya dalam satu siaran stasiun televisi setempat sebagaimana dilansir AFP, Rabu.

“Para pesimis telah ditumbangkan oleh kerja keras dan tekad rakyat Brasil yang pantang menyerah,” ujar dia seraya menambahkan turnamen empat tahunan itu akan meninggalkan warisan infrastruktur berkelanjutan.

Pembangunan sejumlah stadium dan sarana transportasi sempat tertuna sehingga membengkakkan biaya dan lalu meninggalkan utang besar kepada Brasil senilai 11 miliar dolar AS. Para pekerja terlihat dihela untuk menyelesaikan stadion tempat pembukaan, Corinthians Arena di Sao Paulo, pekan lalu.

Pengeluaran yang besar demi penyelenggaraan turnamen itu juga memantik serangkaian protes yang kadangkadang berakhir ricuh sepanjang tahun lalu, dengan isu utama kenaikan tarif transportasi publik dan tuntutan agar pemerintah mengalihkan kucuran anggaran ke bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Aksi demonstrasi perlahan mereda dalam beberapa bulan terakhir, namun ancaman protes tetap membayangi laga pembukaan Piala Dunia saat Brasil menghadapi Kroasia Jumat dini hari WIB lusa.

“Bagi negara mana saja, menyelenggarakan turnamen semacam ini tak ubahnya melakoni pertandingan sepak bola, bercucur keringat dan kerap kali menderita,” kata Rousseff. (ant/ bali post)

Beri Dukungan

Walikota Mataram Minta Pejabat SKPD Gaungkan Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan pelaksanaan Pakan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX di Mataram, 15-21 Juni mendatang, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta seluruh pejabat SKPD berpartisipasi menggaungkan kegiatan tersebut. Dalam hal ini semua pejabat SKPD diminta mengerahkan massa guna menggaungkan pelaksanaan event bergengsi tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh di acara pertemuan dengan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (11/6) kemarin. “Kita akan mendukung pelaksanaan Porprov NTB. Mohon masukannya. Untuk pengerahan masa kita meminta pejabat SKPD di Kota Mataram berkoordinasi den-

gan sekolah-sekolah dan masyarakat untuk mengerahkan masa,” ucapnya. Hadir pada pertemuan itu Asisten I Pemkot Mataram, H. Effendi dan sejumlah jajaran pengurus inti KONI NTB. Dikatakan Ahyar, tujuan pengerahan massa tersebut untuk menggaungkan tuan rumah Kota Mataram sebagai tepat pelaksanaan Porprov NTB. Selain melaksanakan acara pengerahan massa Pemkot Mataram juga berkeinginan menggelar acara welcome party di Pendopo Walikota Mataram, 16 Juni mendatang, dengan melibatkan seluruh peserta Porprov NTB dari kabupaten/kota.

Selain itu, Walikota Mataram juga meminta KONI NTB untuk menggunakan Lapangan sepakbola Malomba Mataram untuk kegiatan pertandingan sepakbola. Sebab, lapangan

yang berlokasi di Markas TI/ UL itu baru dibangun sekaligus menjadi lapangan sepakbola termegah dan terbaik yang dimiliki Kota Mataram saat ini. Itu artinya pertandingan sepakbola Porprov NTB menjadi sejarah pertama pertandingan di lokasi tersebut.

Di tempat yang sama Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Walikota Mataram. Ia juga akan menggunakan lapangan Malomba sebagai lokasi pertandingan cabor sepakbola di Porprov NTB IX. Menurutnya, Lapangan Malomba salah satu lapangan yang baru dan termegah yang di Kota Mataram saat ini. Dan sangat layak digunakan untuk pertandingan Porprov NTB. “Tentunya kita sangat senang sekali mendengar pernyataan Walikota Mataram

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, bersama Walikota Mataram. H. Ahyar Baduh berpose bersama saat berkunjung di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (11/6) kemarin. yang sangat mendukung pelaksanaan Porprov NTB, karena memang kita menginginkan gaung Kota Mataram sebagai tuan rumah Porprov NTB,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Porprov NTB merupakan program em-

pat tahunan KONI NTB dalam rangka menjaring atlet berprestasi sekaligus sebagai persiapan mengikuti PON IXX di Jabar 2016. Pemprov NTB bersama KONI NTB menargetkan 15 emas di PON di Jabar IXX Tahun 2016. (fan/*)

SUARA NTB

Kamis, 12 Juni 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

RUPA-RUPA

SHOWROOM

BANK

SUARA NTB

Kamis, 12 Juni 2014

MEBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

TENUN LOMBOK

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

TERASI

TANAH

SERVIS MOTOR

COUNTER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

JALAN-JALAN Jendela Sastra

Halaman 14

Air Terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep

Magnet Alami yang Menarik Wisman NTB memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik minat wisatawan datang ke daerah ini. Selain kaya dengan obyek/destinasi wisata pantai, NTB juga sangat kaya dengan obyek wisata gunung dan air terjun. Dua obyek wisata air terjun yang cukup terkenal hingga mancanegara adalah air terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep.

KEDUA air terjun tersebut tak pernah sepi dari para pengunjung, baik wisatawan lokal, nusantara hingga mancanegara. Meskipun untuk mencapai air terjun Sendang Gile harus melewati ratusan anak tangga, namun tak menyurutkan niat para wisatawan datang ke tempat tersebut.

Bahkan, untuk menuju air terjun Tiu Kelep, para wisatawan harus melewati jalan setapak dan sungai. Namun, tetap saja halangan itu tak menyurutkan para wisatawan untuk menikmati dua air terjun yang sangat alami itu.

Salah seorang pengunjung asal Gunung Sari Lombok Barat, Idris mengatakan dirinya sudah tiga kali datang ke air terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep. Meskipun akses jalan menuju air terjun Tiu Kelep tak sebagus jalan menuju air terjun Sendang Gile, namun menurutnya disitulah letak nikmatnya.

“Sangat sejuk sekali. Meskipun jalannya cukup jauh tetapi kita senang. Keindahan alamnya indah, hijau,” katanya.

Idris melihat dia air terjun tersebut merupakan aset yang harus dijaga dan dilestarikan oleh penduduk dan pemerintah setempat. Pasalnya, bukan hanya wisatawan dari pulau Lombok saja yang datang ke situ, namun banyak wisatawan mancanegara. Untuk itu, khusus untuk akses jalan menuju air terjun Tiu Kelep ia mengharapkan pemerintah dapat memperbaiki jalan akses. Pasalnya, untuk sampai ke air terjun Tiu Kelep, wisatawan harus rela menyusuri sungai.

“Akses jalan perlu diperbaiki, karena kita melewati sungai bebatuan. Pemda harus memperbaiki jalannya. Saya yakin, jika ini diperbaiki lebih banyak lagi yang akan datang ke sini,” harapnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan, di pintu masuk menuju air terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep, sekitar 40 orang wisatawan mancanegara mengunjungi kedua air terjun itu. Sementara untuk hari libur seperti Sabtu-Minggu kebanyakan wisatawan lokal. Untuk hari-hari besar, jumlah wisatawan yang berkunjung antara 700-800 orang. “Air terjun Tiu Kelep yang agak ramai sekarang,” kata Muhtar, salah seorang petugas karcis.

Untuk wisatawan mancanegara, katanya, biasanya jika ingin mnegunungi kedua air terjun itu mereka menggunakan jasa guide. Para guide berasal darai masyaraklat sekitar Senaru. Cukup dengan membayar Rp 60 ribu, para wisatawan mancanegara akan diantar mengunjungi kedua air terjun tersebut sampai puas.

Muhtar menyebutkan, jumlah guide di sana sekitar 15 orang. Penghasilan mereka dengan menjual jasa sebagai guide bisa mencapai jutaan rupiah perbulan. Sehingga menurutnya, keberadaan air terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep memberikan pemasukan bagi masyarakat sekitar. Terkait dengan fasilitas di kedua air terjun itu, ia mengharapkan pemerintah daerah menambah fasilitas berugaq dan mushola. (nas)

Sendang Gile dan Tiu Kelep, dua air terjun yang menjadi magnet wisatawan mancanegara.

Tiu Kelep yang Mempesona AIR Terjun Tiu Kelep memiliki ketinggian 42 meter dan bertingkat-tingkat. Terjunan airnya cukup deras dan besar dengan kolam yang terbentuk di bawahnya tidak begitu dalam hanya sepinggang orang dewasa. Juga dasar kolam yang lembut dan datar memungkinkan pengunjung dapat berenang. Selain itu menurut mitos yang beredar jikalau mandi di air terjun ini akan menyebabkan awet muda.

Dalam bahasa Sasak yang merupakan bahasa sehari-hari masyarakat Lombok, tiu berarti kolam, sedangkan kelep bermakna terbang. Terjemahan bebasnya adalah kolam tempat buihbuih air beterbangan. Pada saatsaat tertentu, butiran air yang beterbangan itu memunculkan pelangi di ujung air terjun. Air terjun ini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan sumber airnya berasal dari Danau Segara Anak di puncak gunung Rinjani.

Masih ada dua air terjun lagi di kawasan ini, yaitu Air Terjun Sendang Gila dan Air Terjun Batara Lejang. Posisi Air Terjun Tiu Kelep ini berada di antara dua air terjun tersebut. Yang disebutkan pertama berada di bawahnya, dimana jatuhan air dari Air Terjun Tiu Kelep ini nantinya akan melewati tebing

Meski memiliki potensi yang menarik, namun fasilitas yang tersedia di dua air terjun ini belum tertata dengan baik.

miring yang berlumut hijau membentuk Air Terjun Sendang Gila. Sedangkan yang kedua berada di atasnya di bagian hulu.

Berjarak kurang lebih 60 km dari Kota Mataram. Untuk menuju ke desa Senaru diperlukan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan kendaraan roda empat dari pusat kota Mataram. Ada dua rute yang bisa ditempuh untukj menuju kesana, yaitu pertama melalui Pusuk dan kedua melalui Pantai Senggigi.

Tidak ada kendaraan umum yang menuju langsung ke lokasi ini.

Oleh sebab itu para pengunjung biasanya menyewa kendaraan di rental-rental mobil atau motor yang banyak ditemukan di pusat kota (Mataram atau Cakranegara).

Kondisi jalan menuju air terjun ini kurang baik dengan menyusuri jalan setapak berbatu-batu, menembus hutan, naik turun beberapa batu besar dan batang pohon, menye-

berangi sungai yang berbatu-batu licin dan agak deras arusnya.

Disarankan jika ingin menuju kesana untuk menyewa penunjuk jalan (guide) yang disediakan di pintu masuk atau membawa teman yang sudah pernah kesana.

Dari pintu masuk di Desa Senaru perjalanan diawali dengan trecking melewati tangga yang berlumut dan curam. Setelah melewati tangga ambil belokan ke kanan, jikalau ke kiri ke arah Air Terjun Sendang Gila berada. Waktu perjalanan menuju lokasi air terjun ini sekitar 1 jam perjalanan.

Di kawasan objek wisata ini tidak ada fasilitas yang tersedia seperti toilet atau tempat ganti pakaian. Disarankan untuk membawa makanan atau membeli dulu di warung-warung kecil di lapangan parkir dekat pintu masuk kerena di lokasi air terjun tidak ada yang menjual minuman atau makanan kecil tersebut. (nas/berbagai sumber)

Sekelompok wisatawan mancanegara tengah menyusuri bebatuan di kawasan wisata Sendang Gile dan Tiu Kelep.

Mitos Air Terjun Sendang Gile Tanjung (Suara NTB) Air terjun Sendang Gile adalah air terjun yang terletak di desa Senaru, kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara, NTB. Lebih tepatnya berada di kawasan desa Senaru, dua kilometer dari desa Bayan.

Objek wisata ini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Air terjun ini merupakan pintu masuk pendakian menuju gunung Rinjani.Selain itu, ternyata air di Sendang Gile berasal dari mata air di Gunung Rinjani yang sangat sejuk dan alami.

Untuk menuju ke tempat ini, para pengunjung harus melalui dua ratusan anak tangga yang mencapai ketinggian 40 meter, dan jembatan berlubang melalui sebuah lembah yang membutuhkan waktu penjelajahan sekitar 15 menit. Perjalanan alternatif juga bisa dilakukan dengan cara

menyelusuri pinggir lembah yang agak curam dan mengikuti saluran irigasi serta menyeberangi jembatan yang terbuat dari rotan.

Air terjun ini sering juga disebut oleh penduduk setempat sebagai Batu Ko’ (batu kerbau).

Menurut cerita rakyat setempat, dulu Sendang Gile adalah tempat bidadari mandi ketika turun ke bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa nama ini berasal dari seseorang yang menemukan air terjun ini secara tidak langsung saat memburu singa yang masuk ke hutan setelah mengacaukan sebuah kampung.

Penduduk kampung setempat menyebut singa gila dengan sebutan sengang gile, namun, lambat laun pelafalan tersebut menjadi sendang gile.Para penduduk percaya bahwa mandi ataupun membasuh muka di air terjun Sendang Gile, akan membuat seseorang menjadi lebih muda satu tahun daripada usia sebenarnya.

Air terjun yang yang terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan memiliki ketinggian kurang lebih 31 meter dari dasar sungai ini memiliki dua tingkatan. Tingkat pertama muncul di atas tebing dan jatuh ke dasar kolam di bawahnya, sedang tingkat kedua,

di mana pada kolam tersebut air meluncur ke bawah dan membentuk sungai dibawahnya.

Jarak lokasi dari Kota Mataram kurang lebih 60 kilometer. Untuk menuju ke desa Senaru diperlukan waktu sekitar 2-3 jam dengan kendaraan roda empat dari ibu kota.Dua rute dapat dilalui oleh para pengunjung, yakni melalui Pusuk atau Pantai Senggigi. Jika menggunakan kendaraan umum dari, dapat dilakukan dengan melalui jalur Bayan, kemudian menyambung menggunakan ojek ke Senaru.

Jika ingin menyewa kendaraan mobil/motor, para pengunjung dapat menemukan rental-rental di pusat kota, yakni Mataram atau Cakranegara.

Untuk masuk ke dalam, para pengunjung dikenai tiket sebesar Rp. 5.000 per orang Di lokasi wisata ini telah tersedia penginapan-penginapan sederhana dan pelayanan jasa pendakian yang cukup memadai.

Namun, di kawasan ini pula, tidak terlalu banyak fasilitas yang tersedia. Mulai dari rumah makan sampai tempat membeli minum, agak susah ditemukan, sehingga lebih baik jika para pengunjung membawa sendiri atau membeli di warung-warung kecil dekat pintu masuk. (nas/ berbagai sumber)

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Debat Capres Tarik Perhatian Media Internasional Jakarta (Suara NTB) Debat pertama capres-cawapres pada 9 Juni di Jakarta diberitakan berbagai media internasional berikut penilaian mereka.

“Dari berbagai tulisan di media-media internasional, perhatian dunia terhadap dinamika pemilihan presidenwakil presiden di Indonesia sangat tinggi,” kata pengam-

at hubungan internasional yang juga kandidat PhD dari Universitas Nasional Australia (ANU) Yasmi Adriansyah kepada Antara lewat surat elektronik, Rabu (11/6).

Yasmi menyimpulkan umumnya media internasional berpandangan pasangan JokowiJK lebih unggul dalam debat tersebut. “Di sisi lain, mayoritas media internasional menyoroti isu HAM yang menjadi beban pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa,” katanya.

Yasmi mengamati pemberitaan antara lain Reuters, Voice of America (VOA), ABC (Aus-

tralia), Channel News Asia (Singapura), Asian Wall Street Journal, dan Financial Times.

“Jokowi dinilai membuat kejutan karena membalik ekspektasi sebagian publik yang pesimistis dengan kemampuan pidatonya. Sebagai misal, Financial Times dalam salah satu artikelnya menyebutkan ‘Jokowi Bersinar dalam Debat Capres’.”

Dia mengemukakan, penilaian media internasional terhadap Prabowo banyak difokuskan kepada rekam jejak pelanggaran HAM khususnya terhadap kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis pada 1998.

“ABC (Australia) menerbitkan tulisan salah satunya dengan fokus kepada isu HAM Prabowo. Adapun VOA menilai bahwa Prabowo terlihat

defensif atas catatan (pelanggaran) HAM di masa lalu.

Uniknya, nada suara Prabowo yang meninggi ketika menjawab pertanyaan Jusuf Kalla tidak terlepas dari pengamatan Reuters. Sementara berita mengenai tersebarnya dokumen mengenai hukuman dan pemberhentian Prabowo dari militer juga diangkat oleh Channel News Asia,” papar

Yasmi.

Lebih lanjut Yasmi mengemukakan media internasional menulis bahwa masih cukup banyak pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (ant/Bali Post)

Para Calon Presiden Tak Berani Pangkas Subsidi BBM Semarang (Suara NTB) Ahli ekonomi, Dr Nugroho SBM, memperkirakan para calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, tidak akan berani memangkas subsidi BBM kendati beban APBN semakin berat.

“Prabowo dan Jokowi selama ini mencoba menjaga citra populisnya sehingga keduanya, saya kira, tidak akan berani menaikkan harga BBM, setidaknya

dalam dua tiga tahun pada awal jabatannya,” katanya, di Semarang, Rabu (11/6).

Harga BBM sepanjang Indonesia merdeka selalu menjadi isu sensitif yang gampang diseret ke ranah politik sehingga siapa pun yang berkuasa berusaha sekuat mungkin untuk menghindarinya, kecuali pilihan lain sudah tidak ada.

Dengan beban subsidi BBM pada APBN 2014 sekitar

Rp300 triliun, kata Nugroho, negara sebenarnya amat kewalahan membagi anggaran untuk berbagai bidang, terutama pengembangan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Bila tidak ada kenaikan harga BBM, ia memperkirakan beban subsidi BBM tiga tahun mendatang bakal menembus Rp500 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5-6 per-

sen per tahun. ”Subsidi yang luar biasa besar di tengah pendapatan negara sekitar Rp2.000 triliun,” katanya.

Meski demikian, katanya, pemerintahan mendatang tetap harus mencari solusi menekan pagu anggaran subsidi BBM, misalnya, konversi BBM ke gas, penajaman kelompok sasaran penerima subsidi BBM, hingga mendorong penggunaan energi alternatif terbarukan. (ant/Bali Post)

Anggoro Akui Bersalah karena Kabur ke Luar Negeri (ant/Bali Post)

KESAKSIAN NAZARUDDIN - Terpidana perkara suap penggiringan anggaran pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin (kiri) menyalami terdakwa kasus proyek Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (11/6). Sebelumnya mantan Menpora Andi Mallarangeng Andi didakwa telah memperkaya diri sendiri dalam proyek lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Dewan Pers Ingatkan Media Soal Kampanye Hitam Kendari (Suara NTB) Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (Stanley) mengimbau kepada media cetak, media elektronik, dan pengguna media sosial untuk berhati-hati dengan pemberitaan kampanye hitam oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen jelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

“Pers boleh-boleh saja berpihak kepada kandidat tertentu, tetapi bukan dalam bentuk berita, namun menempatkan pada pemberitaan dalam bentuk tajuk maupun opini dengan tetap berimbang,” kata Stanley, pada acara Workshop Peliputan Pemilu Presiden 2014 untuk media cetak, media elektronik, dan media online yang diselenggarakan Dewan Pers di Kendari, Rabu (11/6).

Ia mengatakan, media bisa saja berpihak tetapi pada koridor-koridor tertentu dan tidak mencederai pihak-pihak lain. Selain Stanley sebagai nara sumber, juga hadir Ketua Komisi Pengaduan dan Etika dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy, Ketua KPU Sultra Hidayatullah, dan Ketua Bawaslu Sultra Amiruddin Udu.

Ia mengatakan, pelanggaran pemberitaan yang dianggap memojokkan pihak tertentu khususnya media cetak tentu yang bisa memberi teguran dan sanksi adalah dewan pers, tetapi untuk media penyiaran elektronik dan televisi adalah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Keberpihakan suatu media pada calon tertentu, cepat atau lambat akan merugikan perusahaan media itu sendiri dan itu sudah melanggar kode etik jurnalistik khususnya UU pokok pers no: 40/1999, tentang pers sabagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers yang bebas bertanggungjawab,” ujarnya.

Sementara Muhammad Ridlo Eisy mengatakan, sebaiknya media jangan jadi partisan. “Media harus dapat membuktikan bahwa mereka independen, kalau mau partisan jangan mengaku sebagai media yang independen. Media jangan cederai kepercayaan publik,” katanya. Pada akhir kegiatan workshop tersebut juga digelar diskusi oleh berbagai pimpinan media cetak, media elektronik, dan media online yang ikut dalam kegiatan itu. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, mengakui bersalah karena kabur keluar negeri saat proses penyidikannya masih berlangsung hingga 4,5 tahun. “Apakah saudara mengakui saudara bersalah?” tanya ketua majelis hakim Nani Indrawati dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/6). ‘’Saya mengakui, saya siap menerima hukuman, saya siap bertobat,’’ kata Anggoro. “Bersalah di mana?” tanya hakim lagi.

“Saya menyesal, saya tidak cepat-cepat pulang, sikon (situasi dan kondisi) membuat saya tidak bisa pulang, mungkin kalau saya pulang tidak seperti ini, penyesalan saya terbesar kenapa saya tidak pulang,” ungkap Anggoro.

Namun ia tidak menyampaikan penyesesalannya terhadap dakwaan yang ditujukan kepadanya yaitu menyuap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat Departemen Kehutanan sejumlah Rp210 juta, 92 ribu dolar Singapura, 20 ribu dolar AS, Rp925,9 juta dan dua unit lift penumpang kapasitas 800 kilogram.

“Saya sering menyumbang kalau cuma miliaran, saya juga menyumbang ke badan lain, masjid, pesantren dan gereja juga,” ungkap Anggoro.

Padahal dalam dakwaan, Anggoro didakwa menyuap Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan 2005-2007 Boen Mochtar Purnama sebesar 20 ribu dolar AS dan Menteri Kehutanan 2004-2009 Malam Sambat (MS) Kaban sejumlah 45 ribu dolar AC, Rp50 juta, 40 ribu dolar Singapura serta pemberian berupa dua lift di Gedung Menara Dakwa sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) senilai 58.581 dolar AS dan Rp200,65 juta.

“Saya bukan berbelit-belit, tapi walau saya cuma SD (Sekolah Dasar), saya sudah lama berkecimpung di dunia komunikasi, kalau (uang) ke DPR, dan staf-stafnya, mungkin benar tapi kalau ke orang Kementerian Kehutanan itu tidak benar.

Bisa saja pemberian itu direkayasa, tidak tahu oleh siapa, bisa saja KPK, karena dan pada faktanya mereka tidak bantu saya.

Saya 3 tahun baru dapat proyek.

Jadi saya pada posisi bertobat

dan siap menjalani hukuman,” tambah Anggoro.

Dalam perkara ini, Yusuf telah dihukum dengan penjara 4 tahun 6 bulan ditambah denda Rp250 juta; Azwar Chesputra, Hilman Indra, AM Fahri telah dihukum penjara 4 tahun dan dendra Rp200 juta. Kemudian pejabat di Dephut yaitu Wandoyo Siswan dihukum penjara 3 tahun dan denda Rp100 juta, dan direktur PT Masaro Radio-

com Putranevo A Prayuga divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Anggoro buron ke luar negeri saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan di Departemen Kehutanan (Dephut) pada 2006-2007 sejak 17 Juli 2009, pascaditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juni 2009. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

SIDANG - Terdakwa kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (11/6).

KPK Berikan Rekomendasi Penyelenggaraan Haji ke Menag Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait penyelenggaraan haji di kementerian tersebut.

“Secara spesifik kami ada rekomendasi mengenai penyelenggarana haji yaitu pertama saat ini adalah momentum untuk perbaikan terkait dengan revisi Undangundang penyelenggaraan haji,” kata Wakil Ketua KPK Busryro Muqoddas dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta.

Konferensi pers tersebut dilaksanakan pascapertemuan antara Menag Lukman Hakim Saifuddin yang ditemani oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Abdul Jamin dengan jajaran pimpinan KPK yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

“Versi kami berdasarkan kajian-kajian deputi pencegahan maka diperlukan ada pemisahan fungsi regulator dengan fungsi operator atau pelaksana,” ungkap Busryo.

Selama ini, Kementerian Agama berfungsi sebagai pembuat aturan (regulator)

sekaligus penyelenggara ibadah haji. “Kedua, pentingnya penyelesaian peraturan atau aspek-aspek regulasi yang terkait penyelenggaraan ibadah haji berikut aturan pelaksanaanya,” tambah Busyro.

Rekomendasi ketiga adalah untuk melakukan standarisasi komponen “indirect cost” haji dan kepatuhan pelaksanaannya. Indirect cost adalah setoran awal dari jamaah untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji yang digunakan untuk membiayai operasional haji, service fee, hingga pengadaan kendaraan operasional petugas haji yang rentan penyimpangan.

“Yang terakhir adalah tentang kuota haji supaya bisa ditransparanasi. Tekanannya, kuota haji adalah menjadi hak utama dari calon jamaah ibadah haji sehingga ketika ada calon yang pada saatnya berangkat berhalangan karena meninggal atau masalah kesehatan, kursi-kursi yang kosong dikembalikan kepada jamaah haji yang sebelumnya sudah mengantri, bisa dibagi rata kepada calon-calon di daerah-daerah. Tentu ini terkait dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di sana,” jelas Busyro.

Busryo menjelaskan bahwa KPK pada 2008 telah melakukan kajian-kajian tentang sistem di Kemenag.

“Kala itu sudah ada 44 saran yang sudah disampaikan pimpinan KPK jilid 2. Dari 44 saran tersebut kami sudah sampaikan masih ada beberapa yang ditindaklajuti temasuk di sektor yang terkait dengan penyelenggaraan haji,” tambah Busryo.

Dari 44 rekomendasi tersebut, sudah ada 29 butir yang sudah dilaksanakan sedangkan 15 butir lain masih dalam pelaksanaan atau penyempurnaan. “Posisi KPK adalah perbaikan sistem, kami siap mengawal dan ada kesepakatan dari masing-masing. Kami optimis dengan Pak Menteri yang baru meski waktu jabatannya kurang dari 4 bulan,” ungkap Busyro.

Lukman dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (9/6), menggantikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 pada 22 Mei 2014. (ant/Bali Post)

Menag Janjikan Kepastian Hukum untuk Penghulu Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjanjikan kepastian hukum kepada penghulu. “Alhamdulillah rancangan PP (Peraturan Pemerintah) sudah tuntas. Sejumlah menteri terkait sudah menyetujui, tinggal menteri keuangan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera bisa menyetujui sehingga ke depan kita memiliki landasan hukum yang kuat agar penghulu diseluruh Indonesia yang kondisinya berbeda ini akan ada kepastian hukum,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Selasa.

Konferensi pers tersebut dilak-

ARTSHOP

SERVICE AC

ADVERTISING

sanakan pasca pertemuan antara Menag Lukman Hakim Saifuddin yangdidampingiDirekturJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag , Abdul Jamil dengan jajaran pimpinan KPK yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

“Sekarang terus terang saja, sejumlah penghulu merasa waswas karena bagaimana menerima yang bisa dikategorikan gratifikasi? Apakah pernikahan itu di KUA atau di luar KUA? Jadi kami sudah membuat aturannya,” ungkap Lukman.

Ia mengaku bahwa Kemenag membuat klasifikasikan pembagian penghulu.

“Kami membuat semacam cluster, ada 5 kelompok karena

BAKERY

memang kondisinya berbedabeda, ada penghulu yang dalam 1 bulan bisa menikahkan puluhan hingga ratusan orang, tapi ada juga yang hanya belasan saja; belum lagi soal jarak. Di Pulau Jawa mungkin tidak masalah transportasi, tapi di pedalaman Kalimantan bagaimana?” tambah Lukman.

Dengan pengelompokkan penghulu tersebut, ia berharap tidak ada lagi para penghulu yang masuk dalam kategori penerima gratifikasi saat menjalankan tugas.

Berdasarkan UU No 20/2001 pasal 12B tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan honor, tanda terima kasih dan pengganti uang transportasi terkait pencatatan nikah merupakan gratifikasi yang harus dilaporkan kepada KPK. Adanya penerimaan gratifikasiolehpenghulusalahsatunyakare-

DIJUAL RUMAH DIJUAL RMH DI MONJOK LT.2,25 ARE, 2KT, 2 KM, 1RT, 1RK, LB 9X16 M, LISTRIK, SERTIFIKAT ADA, HARGA 475 JT, BS NEGO. HUB. 081805732203

DIJUAL

RUPA - RUPA

HOTEL

(ant/Bali Post)

Lukman Hakim Saifuddin

na anggaran yang minim di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu hanya sekitar Rp2 juta per bulan sebagai anggaran operasaional.

Biaya tersebut digunakan untuk biaya rutin di KUA seperti honor penjaga kantor dan petugas kebersihan sekitar Rp100 ribu per bulan. Selain itu, hanya sebagian kecil KUA di Indonesia yang memiliki kendaraan dinas atau transportasi sejenis untuk penghulu menuju lokasi pernikahan. Sehingga diperlukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47/2004 tentang tentang biaya administrasi pencatatan nikah dan cerai. (ant/Bali Post)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA SOUL GT DR2984BE NOKA/NOSIN: MH35TL0067K717383/5TL.717933 AN.TAUFIKURRAHMAN AMKP.JATUH DISEKITAR KEDIRI CAKRANEGARA

SUARA NTB Kamis, 12 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rekonsiliasi Palestina Terancam Pecah Gaza Seorang pemimpin kelompok Hamas menuduh Presiden Mahmoud Abbas dari Partai Fatah telah membahayakan kesepakatan rekonsiliasi, Selasa waktu setempat. Tuduhan itu dilayangkan sepekan setelah terbentuknya pemerintah gabungan antara dua faksi berseteru di Palestina.

Persoalan antara kedua pihak muncul setelah pemerintah gabungan Palestina tidak membayar gaji 40.000 pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Hamas di Gaza.

PNS harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menerima gaji mereka.

Ketegangan itu bergeser ke Tepi Barat pada Senin, ketika Hamas mengatakan pasukan keamanan yang setia pada Abbas telah menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi yang diorganisir oleh gerakan dan menghina ulama senior Hassan Youssef.

Sebelum pemerintah gabungan terbentuk, Hamas adalah partai yang berkuasa di Gaza sejak 2007 sementara Fatah membentuk pemerintahan terpisah bernama Otoritas Palestina di Tepi Barat. “Sejak pakta rekonsiliasi ditandatangani, kesenjangan kita dan Fattah dan pasukan keamanan makin besar,” kata Youssef di Kota Ramallah, Selasa (10/6). “Ini bukan persatuan. Mereka

melakukan ini untuk menekan kami untuk mengatakan kami tidak ingin rekonsiliasi.

Kami menginginkan rekonsiliasi,” kata pejabat Hamas itu, menuduh polisi-polisi Abbas menyita bendera dan menahan kelompok pendukung.

Seorang sumber keamanan di Tepi Barat mengatakan polisi mulai mengintervensi pengunjuk rasa setelah mereka mengumandangkan sloganslogan menentang Otoritas Palestina.

Sementara Fatah menuduh aktivis Hamas telah menyerang pendukungnya di kota Hebron, Tepi Barat, sehingga menyebabkan empat orang harus dirawat di rumah sakit.

Seorang pejabat senior dari Fatah, Azam al-Ahmad, mengatakan keterlambatan pembayaran gaji PNS bukan merupakan kesalahan pemerintah gabungan. Dia mengatakan pemerintah membutuhkan waktu empat bulan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan pegawai dari Gaza.

“Kami menegaskan keper-

Reuven Rivlin Terpilih Jadi Presiden Israel Yerusalem Parlemen Israel Selasa memilih Reuven Rivlin, seorang anggota Partai Likud yang berkuasa, menjadi presiden ke10 negara itu ketika Shimon Peres mundur bulan depan.

Rivlin, yang berusia 74 tahun, adalah mantan ketua parlemen dan akan menjadi kepala negara ketika Peres pensiun pada akhir Juli.

Pengacara yang ramah dan memiliki rasa humor itu memperoleh dukungan besar dari berbagai spektrum politik di dalam negeri, karena pembelaannya atas demokrasi dan hak-hak sipil.

Tapi pandangan politiknya secara diametris berbeda dari Peres, yang menolak negara Palestina dan pendukung permukiman. Dan dia harus memiliki sikap keras untuk mengikuti langkah pendahulunya itu.

Ketua Parlemen Yuli Edelstein yang mengumumkan hasil pemungutan suara, mengatakan Rivlin telah mengalahkan pesaingnya Meir Sheetrit yang berhaluan tengah dengan suara 63 lawan 53 dalam pemungutan suara tertutup di Knesset yang beranggota 120 orang.

Tiga kandidat lainnya yakni mantan politisi Dalia Itzik, pensiunan hakim Mahkamah Agung Dalia Dorner dan peraih Hadiah Nobel kimia Dan Shechtman tereliminasi di babak pertama pemungutan suara.

Politisi yang berambut putih itu mendapat sambutan hangat dari para anggota Knesset ketika melintasi koridor gedung parlemen tersebut.

Dalam satu jumpa pers bersama yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga memberikan ucapan selamat kepada Rivlin.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semoga sukses,” kata Netanyahu. “Anda mempunyai dua misi: menyatukan seluruh rakyat dan mewakili Israel ke dunia,” tambahnya. (ant/bali post)

Reuven Rivlin

cayaan terhadap pemerintah gabungan dan menolak upaya untuk memunculkan keraguan terhadapnya. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas persoalan terbaru (penundaan pembayaran gaji),” kata dia seperti dilansir kantor berita Reuters.

Ketegangan meningkat di Gaza karena saat pegawai Hamas belum dibayar, staf yang terikat dengan Otoritas Palestina tetap menerima gaji. Setelah Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007, pihak Otoritas Palestina di Tepi Barat tetap membayar gaji 70.000 pegawainya di Gaza, meski sebagian besar dari mereka tidak lagi bekerja.

Sebelumnya otoritas Israel mendesak masyarakat internasional untuk tidak mengakui pemerintah gabungan Fatah-Hamas. Meski demikian sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Palestina yang baru. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

BERSIHKAN - Penerbangan di Bandara Jinnah International Karachi Pakistan masih belum normal setelah diserbu kelompok Taliban beberapa waktu lalu. Tampak, alat berat membersihkan puing-puing sisa pertempuran antara tentara Pakistan dan kelompok Taliban.

Soal Perdamaian, Rusia Dukung Upaya Ukraina Moskow Rusia siap mendukung upaya Presiden Ukraina Petro Poroshenko membujuk semua pihak untuk duduk dalam pembicaraan, dan menyambut baik keputusannya mengenai penciptaan koridor kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri Jerman dan Polandia mengenai cara menyelesaikan krisis Ukraina, Selasa (10/6).

“Kami mendukung kesepakatan yang ditetapkan dalam pernyataan Jenewa dan peta jalan OSCE. Kami berharap Presiden Ukraina Petro Poroshenko, yang mengumumkan tugas mengakhi-

(Suara NTB/ist)

Petro Poroshenko

ri konflik dan menemukan jalan ke luar dari krisis, akan bertindak pada arah ini,” kata Lavrov, sebagaimana dikutip Xinhua.

Menteri Luar Negeri Rusia tersebut juga menyambut

baik keputusan Poroshenko untuk menciptakan koridor kemanusiaan buat pengugsi di Ukraina Tenggara. “Kami telah mendengar bahwa Poroshenko telah mengumumkan keinginan untuk menciptakan koridor kemanusiaan buat warga di wilayah Ukraina Tenggara yang ingin pergi. Kami menyambut baik tindakan ini. Ini adalah langkah di arah yang benar,” kata Lavrov. Ia berharap janji Poroshenko akan diikuti oleh tindakan nyata.

Layanan pers kantor presiden di Kiev dalam satu pernyataan mengatakan, guna mencegah jatuhnya korban baru di daerah operasi antiteror, Presiden Ukraina menginstruksikan para kepala

(Suara NTB/ist)

Sergei Lavrov

lembaga pelaksana hukum agar menciptakan semua kondisi yang diperlukan bagi warga sipil yang ingin pergi.

Poroshenko juga meminta lembaga pemerintah agar mengatur transportasi, pera-

watan kesehatan dan bantuan gizi buat orang yang ingin meninggalkan daerah yang terpengaruh krisis. Pembentukan koridor kemanusiaan buat warga sipil di wilayah Ukraina adalah unsur penting satu rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Rusia pada 2 Juni.

Poroshenko, yang memangku jabatan akhir pekan lalu, telah berjanji akan mengakhiri kerusuhan paling lambat akhir pekan ini. Namun bentrokan sengit antara gerilyawan dan tentara pemerintah telah berlangsung terus di wilayah Lugansk dan Donetsk sejak awal April. Sejauh ini, kerusuhan telah menewaskan lebih dari 200 orang. (ant/bali post)

Polisi Nasional Korsel Dirikan Biro Maya Seoul Kepolisian nasional Korea Selatan (Korsel), pada Rabu, mendirikan biro maya yang terdiri dari tiga divisi termasuk 12 tim dan 111 staf, untuk memperkuat keamanan maya nasionalnya. Biro maya baru tersebut bertujuan menjamin sistem keamanan maya yang menyeluruh yang melakukan lebih dari cuma tanggapan reaktif.

Biro itu mempunyai visi dunia maya, aman buat rakyat, dapat diandalkan buat usaha. Biro maya itu merancang rencana dasar untuk menjamin dunia maya yang lebih aman. Biro ini

terdiri atas 20 rencana aksi berdasarkan enam katagori.

Lembaga itu berencana menyediakan layanan yang dipusatkan pada pencegahan, mendeteksi lebih awal tanda ancaman pelanggaran maya dan melancarkan reaksi proaktif.

Biro maya baru tersebut juga akan memusatkan perhatian pada kemampuan peningkatan penyelidikan guna membongkar kejahatan maya.

Termasuk melakukan kerja sama internasional dan menciptakan sistem kebijakan kerja sama yang mengikut-sertakan lembaga dalam negeri,

Kolombia dan Gerilyawan ELN Berunding Bogota Pemerintah Kolombia dan kelompok geilyawan terbesar kedua di negara itu, National Liberation Army (ELN) memulai perundingan perdamaian menjelang pemilihan umum presiden, Selasa (10/6).

Dalam pernyataan bersama yang disiarkan pemerintah, kedua belah pihak mengatakan mereka telah melakukan penjajakan sejak Januari lalu. Tujuannya, tercapai kesepakatan mengenai agenda dan proses yang memungkinkan berakhirnya konflik sekaligus dimulainya perdamaian.

Selain berunding dengan ELN, pemerintah saat ini juga sedang melakukan negosiasi perdamaian dengan kelompok gerilyawan lain Rovolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)—yang merupakan grup para militer terbesar— sejak November 2012 lalu.

Sampai sejauh ini, pemerintah dan ELN sepakat untuk menggelar perundingan mengenai para korban konflik dan proses integrasi kelompok pemberontak tersebut ke

masyarakat.

“Persoalan lainnya akan disepakati” pada waktu berikutnya, tulis pernyataan dari kedua belah pihak.

Pengumuman kejutan tersebut disampaikan saat Presiden Juan Manuel Santos— yang tengah berusaha mendapatkan kekuasaan untuk periode kedua—bersaing ketat dengan rival politik menjelang pelaksanaan pemilu.

Kandidat dari partai oposisi, Oscar Ivan Zuluaga, menjadikan perundingan perdamaian sebagai program prioritas jika terpilih menjadi presiden.

Sementara itu FARC menyambut baik perundingan perdamaian pemerintah dengan ELN. Mereka mengatakan pengumuman kedua pihak adalah berita yang sangat penting bagi perdamaian.

Presiden Santos dijadwalkan akan memberi pernyataan mengenai perkembangan perundingan pada pukul 18.00 GMT atau 01.00 WIB, demikian sumber dari pemerintah mengatakan. (ant/bali post)

sektor swasta dan warga.

Untuk bisa memberi tanggapan lebih baik terhadap lingkungan maya yang berubah dengan cepat, lembaga itu menambahkan biro maya tersebut akan memperkuat Research and Development bagi masa depan.

Tidak hanya itu memelihara

keahlian pada sumber daya manusia dan materil untuk menjamin keamanan rakyatnya.

Korea Selatan telah seringkali mengalami serangan maya dalam beberapa tahun belakangan. Pada 20 Maret 2013, dugaan mencurigakan di dunia maya melumpuhkan pu-

luhan ribu komputer dan server bank dan stasiun TV lokal.

Satu serangan lain dunia maya yang terjadi pada akhir 2013 untuk sementara menutup beberapa jejaring lembaga pemerintah termasuk kantor presiden dan partai konservatif yang berkuasa. (ant/bali post)