HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU, 12 JULI 2014
16 HALAMAN NOMOR 106 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
CEK - Tim JPN Datun Kejati NTB saat mengecek kawasan Pantai Kuta yang masuk wilayah pengemba-
(Suara NTB/ist)
ngan BTDC.
Pembangunan Tersendat
BTDC Terganjal Surat Wakil Gubernur NTB
Mataram (Suara NTB) Persoalan berlarut larutnya investasi pariwisata Bali Tourism Development Corporation (BTDC)-sekarang ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) di Lombok Tengah, ternyata terganjal di proses peralihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Pemprov NTB. Terungkap, masalahnya pada kemunculan surat Wakil Gubernur NTB tahun 2009 yang waktu itu dijabat Ir.H.Badrul Munir, MM. Karena surat itulah, BPN beralasan tidak mengabulkan permintaan BTDC untuk peralihan HPL.
TO K O H Harus Menahan Diri GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta semua pihak untuk mengawal proses rekapitulasi perhitungan suara Pilpres mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPUD. Masyarakat diminta untuk tetap menunggu hasil perhitungan resmi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan pengawalan aparat keamanan. ‘’Alhamdulillah sekarang sedang proses penghitungan suara, kita semua kawal proses itu dengan baik. Serahkan kepada penyelenggara pemilu, aparat keamanan untuk mengawal proses itu secara langsung,” kata Zainul Majdi di Mataram, Jumat (11/7) kemarin. TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R Persilakan Audit Investigasi PEMPROV NTB tak mempermasalahkan dilakukannya audit investigasi terhadap tiga proyek strategis, Islamic Center, RSUP Dasan Cermen dan Terminal Haji/TKI Bandara Internasional Lombok (BIL). Pasalnya, Inspektorat NTB juga pasti melakukan audit reguler tiap tahun terhadap penggunaan dana oleh SKPD yang bersumber dari APBD. ‘’Ndak masalah, saya yakin itu Inspektorat setiap tahun mengaudit reguler. Karena seluruh penggunaan dana APBD oleh SKPD pasti setiap tahun diaudit reguler oleh Inspektorat, Bersambung ke hal 5
05:00
05:10
12:23
Masalah berkepanjangan pada proses peralihan HPL ini, berdampak berlarut larutnya proses investasi di kawasan Kuta Lombok Tengah dan sekitarnya. Pihak BTDC pun melibatkan Kejaksaan Tinggi NTB melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengurai persoalan ini. Langkah yang ditempuh JPN pada Bidang Perdata dan Tuntutan (Datun) setelah menandatangani nota kesepahaman itu, dengan bersurat ke BPN Provinsi NTB. ‘’Kami sudah kirim surat dan klarifikasi ke BPN,” kata Asdatun
Ribuan Hektar Tanaman Padi di Loteng Terancam Puso Praya (Suara NTB) Ancaman gagal panen alias puso di lahan-lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), kian mendekati kenyataan. Pemerintah daerah setempat pun mencatat, setidaknya sekitar 9 .000 hektar tanaman padi, kini berpotensi gagal panen. Akibat, sulitnya memperoleh suplai air baku yang dibutuhkan sebagai imbas dari musim kemarau yang cukup panas tahun ini.
Hal tersebut diakui Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, Ir. Amir Ali, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/7) kemarin. Sejauh ini, kata Amir, pihaknya bersama instansi terkait sudah berupaya maksimal melakukan penyelamatan terhadap tanaman padi petani. Namun pada kenyataannya, banyak tanaman padi petani yang dipastikan tidak akan bisa diselamatkan lagi. Bersambung ke hal 5
Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH kepada Suara NTB Jumat (11/7) kemarin. Isi surat Kejaksaan itu sesuai permintaan dari BTDC, agar diterbitkan HPL peralihan dari Pemprov NTB. ‘’HPL itu kan tadinya atas nama Pemprov NTB, nah sekarang BTDC mau pengalihan, tapi masalahnya sekarang ada di BPN yang tidak menerbitkan,” jelas Asdatun. Disebutnya, ada 1.130 hektar lebih yang akan dikelola BTDC, dari kawasan Kute hingga Pantai Gerupuk. Bersambung ke hal 5
Gubernur Galang Dana untuk Korban Agresi Militer Israel Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengecam agresi militer Israel di Jalur Gaza Palestina sejak beberapa hari terakhir. Aksi brutal itu telah menelan korban jiwa sekitar 88 orang termasuk di
dalamnya anak-anak. Untuk itu, pemerintah pusat diminta mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk turun tangan menghentikan aksi Israel tersebut. Bersambung ke hal 5
Pimpinan Dewan Belum Bahas Usulan Audit Investigasi Mataram (Suara NTB) Usulan audit investigasi yang dilontarkan kalangan DPRD NTB dinilai belum final karena masih menunggu kajian dari komisi teknis yang membidanginya. ‘’Untuk audit lanjutan, pimpinan menunggu rekomendasi dari komisi teknis yang melakukan pendalaman,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST,
yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/7) kemarin. Pendapat itu disampaikan Suryadi menyusul gencarnya desakan dari sejumlah rekannya yang mendorong adanya upaya serius untuk menelusuri dugaan penyimpangan di sejumlah proyek besar milik Pemprov NTB. Proyek – proyek itu antara lain, pembangunan Islamic Cen-
ter, RSUD Provinsi NTB di Dasan Cermen dan Terminal Haji BIL yang terbengkalai. Komisi III DPRD NTB sebagai komisi terkait belum lama ini telah menyuarakan secara resmi usulan agar ada tindaklanjut terhadap dugaan adanya ketidakberesan dalam pelaksanan proyek – proyek tersebut. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/nas)
SUMBANGAN - Gubernur NTB,TGH.M. Zainul Majdi bersama pejabat dan PNS lingkup Pemprov NTB secara spontan menyumbangkan uang untuk para korban agresi militer Israel, Jumat (11/7) kemarin.
Kunjungan ke Australia
Pemprov Tepis Tudingan Hanya untuk Bernegosiasi Soal Jetstar (Suara NTB/nas)
H.Chairul Mahsul
15:44
18:13
19:27
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menepis tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan kunjungan kerja (kunker) beberapa pejabat daerah dan pelaku wisata beberapa waktu lalu ke Melbourne Australia hanya untuk bernegosiasi dengan manajemen Jetstar Airways yang sudah berencana menutup rute penerbangan Perth-Lombok pada 16 Oktober mendatang. ‘’Selain kita negosiasi dengan manajemen Jetstar, kami juga diksusi-diskusi dengan pelaku pariwisata di sana. Termasuk dengan perwakilan Pemerintah RI yang
ada di sana yang bernama Visit Indonesia Tourism Office (VITO) Australia,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Jumat (11/7) siang kemarin. Gita Ariadi merupakan salah satu pejabat Pemprov NTB yang ikut mendampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si beserta dua orang pimpinan Komisi II DPRD NTB dan pelaku wisata bertemu dengan manajemen Jetstar Airways di Melbourne Australia. Dikatakan, disela-sela pertemuan dengan manajemen Jetstar itu, rombon-
gan Pemprov NTB yang dipimpin Wagub juga menjajaki kerjasama dalam bidang peternakan sapi dengan pemerintah setempat. Namun karena kedatangan rombongan mendadak, pihak Konsulat Jenderal RI di Melbourne tak dapat melakukan pertemuan formal tetapi melakukan observasi yang bersifat informal. Selain itu, pihaknya juga melihat potensi pasar pariwisata NTB di Australia dengan bertemu dengan VITO Australia. Pertemuan dengan VITO Australia, lanjutnya membicarakan supaya bagaimana travel-travel agen dan travel writter
Australia dapat berkunjung ke NTB, melihat secara dekat destinasi-destinasi dan potensi pariwisata daerah ini. ‘’Disamping disana juga tetap diadakan Festival Indonesia. Nantinya kita harapkan acara itu temanya tentang NTB. Dan kita akan minta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk itu,”imbuhnya. Gita menjelaskan, dengan adanya Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun terakhir, Bersambung ke hal 5