Snt12082014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

SELASA, 12 AGUSTUS 2014

16 HALAMAN NOMOR 130 TAHUN KE 10

DIJAGA - Suasana penjagaan oleh aparat kepolisian di kediaman orang tua Hamdan Zoelva di Kelurahan Salama Kota Bima, terkait teror yang dialamatkan ke keluarga Ketua MK itu.

Mataram (Suara NTB) Kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di RT. 04 RW 11 Kelurahan Salama Kota Bima, dijaga ketat aparat dari Polres Bima Kota. Lima petugas kepolisian berjaga – jaga sejak Sabtu (9/8) lalu.

Ini menyusul teror yang dialamatkan keluarga Hamdan Zoelva sejak memimpin sidang sengketa Pilpres di MK. Penjagaan ketat ini diketahui tidak hanya kediaman Hamdan Zoelva di Kota Bima, tapi diawali juga di Jakarta menyusul munculnya teror melalui telepon. Mabes Polri kemudian meminta Polda NTB yang kemudian diteruskan ke Polres Bima Kota untuk penjagaan kediaman dan keluarga Hamdan di Kota Bima.

Kapolres Bima Kota, AKBP Beni Basir Warmansyah, SIK dihubungi dari Mataram, Senin (11/8) menjelaskan, pengamanan di rumah Hamdan Zoelva diakui atas instruksi Mabes Polri yang diterima dari Polda NTB. ‘’Pengamanan ini tergantung situasi dan kondisi,’’ jelasnya.

Penjagaan itu dilakukan dengan pertimbangan, mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang membahayakan, tidak hanya kepada Hamdan Zoelva, tapi juga keluarganya. Mengingat Hamdan saat ini memimpin MK yang disebutnya sebagai simbol negara. ‘’Kami harus menjaga keluarga karena beliau (Hamdan Zoelva) sebagai simbol negara,’’ terang Beni. Sedikitnya ada enam personel yang berjaga setiap hari di rumah tersebut.

Dua diantaranya berpakaian preman, selebihnya organik.

Bersambung ke hal 5

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Wisatawan Mancanegara Lebih Peduli dari Pemerintah Tanjung (Suara NTB) Jika berwisata ke Gili Trawangan, tidak hanya menikmati keindahan pantai dan kekayaan bawah lautnya.

Namun, wisatawan juga dapat melihat anak-anak penyu yang berada di penangkaran swadaya yang digagas warga sejak tahun 2005 lalu. Ternyata, konservasi penyu yang digagas oleh swadaya masyarakat itu selama ini tak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Malah, para wisatawan mancanegara yang menaruh perhatian cukup besar terhadap aktivitas penangkaran biota laut itu.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

PENANGKARAN - Tempat penangkaran penyu di Gili Trawangan.

BPKP Temukan Kerugian Negara Ratusan Juta

Rinjani Khazanah Dunia GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, kawasan Gunung Rinjani yang telah ditetapkan menjadi geopark nasional pada tahun 2013 lalu sangat pantas menjadi khazanah dunia. Artinya, Rinjani sangat pantas menjadi bagian dari jaringan geopark dunia (global).

Hal tersebut diungkapkan gubernur, saat menerima peserta Kegiatan Pengenalan Budaya Lokal Peserta Negara Sahabat Program Pendidikan Reguler 52 (PPRA LII) Lemhanas RI Tahun 2014, di ruang Rapat Utama Komplek Kantor Gubernur Senin (11/8) kemarin. Para peserta akan melakukan observasi lapangan di NTB untuk mempelajari kearifan dan budaya lokal daerah ini.

Bersambung ke hal 5 TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R ISIS Terdeteksi di Senggigi

Yulianus Yulianto

Konservasi Penyu

KAPOLRES Lombok Barat (Lobar), AKBP. Yulianus Yulianto membeberkan, pihaknya mengdentifikasi adanya orang per orang dan kelompok yang menggabungkan diri dalam kelompok Islamic State Iraq of Syiria (ISIS). Kendati kelompok ini masih sebatas baru melakukan pertemuan, namun pihaknya memberi perhatian serius terhadap kelompok ini. ‘’Kami berhasil identifikasi adanya indikasi orang per orang dan kelompok di kawasan Senggigi yang menggabungkan diri dalam ISIS,’’terang Kapolres, Senin (11/8) kemarin di Lobar.

Saat ini katanya, pihaknya sedang melihat perkembangan kelompok ini.

Bersambung ke hal 5

Kasus Kredit ’’Topengan’’ di Bima Mataram (Suara NTB) Kredit dengan modus mencatut nama debitor lain alias ’’topengan’’, diduga terjadi di BRI Cabang Bima. Dalam kasus ini, menyeret oknum Bendahara UPTD Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Sy sebagai tersangka. Berdasarkan perhitungan oleh BPKP, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 900 juta.

Kredit topengan ini sebelumnya diusut Sat Reskrim Polres Bima Kota. Sejumlah saksi diperiksa, mulai dari kreditur yang namanya dicatut, Sy yang akhirnya dijadikan tersangka, termasuk pihak bank. Hanya saja dalam kasus ini menyeret Sy sebagai pelaku utama pengajuan kred-

it. Sementara pihak yang ikut memuluskan pencairan dana belum diseret polisi.

Terlepas dari proses hukum itu, Kepala BPKP NTB, Darius, AK mengatakan, sudah selesai melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam kasus itu. Selama sekitar dua bulan

sejak diajukan polisi, pihaknya langsung turun lapangan mengaudit. ‘’Hasilnya, berdasarkan perhitungan, kerugian negara mencapai Rp 900 juta,’’ kata Darius.

Angka kerugian negara itu muncul dari pemeriksaan pihak Bank BRI sebagai pemberi kredit, termasuk

Diduga Culik Anak Majikan, PRT Ditangkap Giri Menang (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Barat (Lobar), Senin (11/8) sore kemarin menangkap pembantu rumah tangga (PRT) yang diduga pelaku penculikan anak. Pelaku diduga membawa kabur anak majikannya secara diam-diam di Denpasar,Bali ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar. Namun apes, niat jahat pelaku berhasil digagalkan aparat Polres Lobar.

Pelaku yang berhasil ditangkap di Pelabuhan Lembar, selanjutnya digelandang ke Kantor KP3 Lembar untuk diperiksa. Dari KP3, pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Lobar untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pelaku inisal BM (31), langsung dibawa ke Unit PPA Polres setempat.

Ditemui di kantor Maporles Lobar, pelaku mengaku berdomisili di Praya. Ia sudah 9 bulan bekerja di majikannya tersebut. ‘’Saya bawa anak majikan saya ke Lombok, rencananya tiga hari, tapi saya belum kasi tahu majikan saya,’’ katan-

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - BM (31), diduga pelaku penculikan anak diamankan di Mapolres Lobar, kemarin. ya. Ia mengaku baru kembali bekerja ke Bali sekitar seminggu lalu setelah libur Lebaran.

Ia sendiri mengasuh anak majikannya itu selama enam bulan, ia membawa anak ma-

jikannya kabur saat kondisi rumah sepi karena orang tuanya pergi kerja sebagai pegawai di salah satu vila di daerah Denpasar.

Bersambung ke hal 5

masyarakat yang namanya dicatut tersangka. ‘’Dari temuan kami, ada yang fiktif, ada yang benar- benar meminjam, tapi uangnya diambil tersangka,’’ terang Darius.

Penelusuran lain, kredit

bodong itu terdeteksi untuk tujuh nasabah di BRI Cabang Bima. Modus yang sama juga terjadi BRI Unit Woha Kabupaten Bima sebanyak enam nasabah.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

Halaman 2

PARLEMENTARIA Dari Pisah Sambut Anggota DPRD Kota Mataram

Hubungan Eksekutif dan Legislatif Diharapkan Tetap Harmonis Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram Minggu (10/8) malam menggelar acara pisah sambut dengan anggota DPRD Kota Mataram masa keanggotaan 2009 - 2014 dan anggota DPRD Kota Mataram masa keanggotaan 2014 2019. Pisah sambut yang digelar di Pendopo Walikota Mataram itu berlangsung penuh keakraban.

Jajaran eksekutif hadir lengkap. Mulai dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Ir. HL. Makmur Said, MM., berikut para asisten dan pimpinan SKPD. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Mataram masa keanggotaan 2009 - 2014 Drs. HM. Zaini mengungkapkan, lembaga

yang dipimpinnya selama lima tahun terakhir telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya mengawal jalannya pemerintahan Kota Mataram. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan, kerjasama, dan hubungan yang harmonis dengan seluruh jajaran eksekutif. Sehingga kondusivitas Kota Mataram dapat tetap terjaga sampai dengan beralihnya tugas kedewanan periode 2009-2014 ke periode selanjutnya, 2014-2019.

Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (HDS) mengungkapkan, pisah sambut merupakan tradisi yang sangat baik. Sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Mataram, HDS bertekad DPRD Kota Mataram periode ini lebih baik

daripada sebelumnya. ‘’Kalau sama, ini artinya kita pada posisi yang merugi,’’ tuturnya.

Dewan sebagai perpanjangan tangan rakyat, lanjut HDS, harus punya tekad memberikan kontribusi yang baik dari tahun sebelumnya. ‘’Dewan tidak bisa kerja sendiri,’’ cetusnya. Karenanya, dalam melaksanakan tugasnya, dewan juga membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, terutama unsur eksekutif. ‘’Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab butuh dukungan sinergi dengan semua pihak,’’ imbuhnya. Dewan akan melaksanakan agenda yang telah dijadwalkan step by step. Dalam waktu dekat, pimpinan sementara akan mendefinitifkan pembentukan fraksi. Keberadaan fraksi san-

gat penting dan strategis mendorong efektivitas kerja yang dilakukan dewan. ‘’Mohon doa dan dukungan serta dorongan. Sehingga agustus sudah selesai,’’ cetusnya.

Diharapkan perangkat kedewanan segera terbentuk dengan sempurna. Diakui didi, awal-awal belum bisa menunjakkan performa maksimal. ‘’Harap dimaklumi karena kami juga butuh persiapan,’’ katanya.

Sementara itu, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengakui, selama ini telah terjalin hubungan yang sangat harmonis antara eksekutif dengan legislatif. Pembangunan di Kota Mataram telah dapat memajukan beberapa aspek pembangunan, walaupun masih banyak PR yang

belum diselesaikan. ‘’Itu kontribusi bersama,’’ cetusnya.

Walikota Mataram menegaskan meski tidak lagi duduk di kursi wakil rakyat, peran dari semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pada pembangunan di Kota Mataram ini akan tetap dibutuhkan. “Setelah ini nanti masih akan sangat dibutuhkan peran dari semua untuk terus menyuarakan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, meski sudah tidak menjadi anggota dewan,’’ pesan Walikota kepada anggota dewan yang tidak lagi menjabat pada periode 2009-2014.

Sedangkan untuk anggota Dewan masa keanggotaan 2014 – 2019, akan sangat banyak agenda yang semakin berat. (fit/*)

(Suara NTB/fit)

SAMBUTAN - Ketua DPRD Kota Mataram masa keanggotaan 2009 – 2014, HM. Zaini mewakili anggota Dewan yang telah habis masa baktinya, memberi sambutan mengawali acara pisah sambut anggota DPRD Kota Mataram di Pendopo Walikota Mataram, Minggu (10/8) malam.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

HARMONIS - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberi sambutan dalam acara pisah sambut anggota DPRD Kota Mataram di Pendopo Walikota Mataram, Minggu (10/8) malam.

Ia berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap terjalin harmonis.

BINGKISAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan bingkisan kepada anggota DPRD Kota Mataram masa keanggotaan 2009 – 2014 yang ditandai dengan penyerahan bingkisan secara simbolis kepada tiga mantan anggota DPRD Kota Mataram, masing-masing H. AB. Taufikurahman, Nyayu Ernawati dan Nurudin Marzuki.

(Suara NTB/fit)

SAMBUTAN - Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi memberi sambutan dalam acara pisah sambut anggota DPRD Kota Mataram di Pendopo Walikota Mataram, Minggu (10/8) malam.

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersalaman sembari bersenda gurau dengan anggota DPRD Kota Mataram.

Rapat Koordinasi

Walikota Minta Seluruh Pimpinan SKPD Tingkatkan Disiplin Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menekankan kepada seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram untuk meningkatkan kedisiplinan. Tidak hanya pimpinan SKPD, Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli juga diwajibkan untuk tetap meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Hal ini disampaikan Walikota pada saat memimpin rapat koordinasi bersama Sekda Kota Mataram, seluruh pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se-Kota Mataram, Senin (11/8) di ruang rapat Kenari, Kantor Walikota Mataram. Selain itu, dalam hal

tingkat kedisiplinan, seluruh pimpinan SKPD juga diminta untuk memperhatikan tingkat kedisiplinan para pegawainya.

Dalam rapat koordinasi kemarin, hal yang ditekankan Walikota juga berkaitan dengan program-program SKPD yang telah memasuki triwulan

ketiga tahun 2014. Berbagai program SKPD yang belum terlaksana harus segera dilaksanakan. Walikota juga akan melakukan evaluasi terkait progres pelaksanaan program di tingkat SKPD. Bulan Agustus ini, pihaknya akan memberikan catatan-

catatan kepada SKPD yang belum merealisasikan program-programnya maupun program yang telah berjalan.

Sedangkan bulan September mendatang, bagi SKPD yang belum menunjukkan progres dalam kinerjanya akan dievaluasi.

Walikota dalam kesempatan tersebut juga membahas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Pascapelantikan anggota DPRD Kota Mataram pekan lalu, Walikota menyatakan sinergitas ek-

sekutif dan legislatif harus ditingkatkan. “Diperlukan kerja sama dan sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Kepala SKPD, Camat, maupun Lurah juga diminta untuk sering turun ke lapangan. Pentingnya para pimpinan SKPD, Camat dan Lurah turun ke lapangan agar bisa menyerap aspirasi dan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga bisa diimplementasikan dalam berbagai program kerja. (yan)

Molor, Pengurusan Dua Aset Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) – Tercatat ada dua aset milik Pemkot Mataram yang masih molor dituntaskan. Pertama, aset lahan yang digunakan oleh PT Pasific Cilinaya Fantasi atau Mataram Mall yang belum diketahui nilai royaltinya. Kedua, lahan Kebon Talo seluas 35 are yang belum ada kejelasan kepemilikannya. Padahal, berita yang

dimuat Suara NTB tanggal 3 dan 8 Juli 2014 lalu, kedua persoalan aset tersebut dijanjikan akan rampung sebelum lebaran.

Terkait persoalan aset Kebo Talo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengatakan, tertunda pengurusan lahan atau aset di Keb-

on Talo, karena terkendala tidak ditemukannya pihak berkompeten yakni sesepuh yang mengetahui asal usul tanah tersebut.

Penuntasan aset tersebut kata Yance, BPKAD akan mendekati sesepuh tersebut yakni Mantan Bupati Lombok Barat yakni Lalu Mas’ud dan Lalu Mudjitahid selaku mantan Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat. Pertemuan nantinya, meminta penjelasan dari kedua tokoh tersebut, tentang kronologis atau sejarah atas lahan tersebut. “Makanya, kita mau dengar dulu sejarah lahan itu,” ujarnya.

Jika diketahui sejarah dan siapa pemilik atas lahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram akan melakukan pemisahan terhadap aset yang dimiliki Lobar dan Pemkot Mataram. Tujuannya, agar pemanfaatnya dapat dimaksimalkan oleh SKPD yang akan mengelola.

Sebagai gambaran, lahan di Kebon Talo dengan luas 35 are tersebut, sempat diklaim sebagai aset milik Pemerintah Kota Mataram. Dan sejauh ini, belum ada kepastian atau hitam di atas putih terhadap aset yang diperebutkan tersebut. Walaupun, Pemkab Lobar mengakui secara lisan bahwa lahan Kebon Talo menjadi milik Pemkot Mataram.

Disinggung langkah apa yang akan ditempuh, karena lahan tersebut rencanakan akan dimanfaatkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram? Yance menegaskan, masih menunggu keterangan dari sesepuh. Kalaupun sudah jelas, akan dibuatkan sertifikat, agar tidak diklaim masyarakat atau kabupaten lainnya. (cem)

(Suara NTB/ist)

Serahkan ke Kelurahan UNTUK memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia dan HUT Kota Mataram, Camat Mataram menyerahkan sepenuhnya kepada masing – masing kelurahan untuk memeriahkan kedua momen bersejarah tersebut. Pasalnya, masyarakat harus dilibatkan serta merasakan kemeriahan tersebut. Demikian disampaikan Camat Mataram, Amran M. Amin saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (9/8).

Pada dasarnya, kemeriahan HUT RI dan Kota Mataram diharapkan (Suara NTB/dok) bukan sekadar menjadi milik Pemkot Amran M. Amin Mataram, melainkan menjadi milik masyarakat. Sehingga, nilai – nilai perjuangan dan program percepatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. “Harapan kita, kemeriahan ini jadi milik masyarakat,” harapnya.

Selain itu tambahnya, masyarakat dapat mengaktulisasikan kemerdekan dengan cara dan profesi masing – masing. Dicontohkan, pelajar harus menjadi siswa yang baik dan menuntut ilmu dengan baik, pegawai harus bekerja dan melayani masyarakat dengan baik dan seterusnya.

Khusus Kecamatan, pihaknya akan memeriahkan dengan beberapa lomba yang melibatkan Kader PKK, Posyandu dan lain sebagainya. Sehingga, ada semangat dan nilai silaturahmi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat dan kader dengan kader.

Terkait jenis lomba di masing – masing kelurahan, tergantug dari kelurahan masing – masing, karena kelurahan mengetahui secara pasti, perlombaan apa yang memang pantas dilombakan, yang penting tidak mencidera nilai – nilai perjuangan dan semangat. “Kalau itu, kami serahkan kepada masing – masing lurah,” pungkasnya.

Kedua agenda tahunan tersebut, yakni HUT RI dan Kota Mataram, diharapkan dapat menjadi refleksi mengingat dan tertanamnya nilai – nilai perjuangan kepada masyarakat. Selain itu, khusus HUT Kota Mataram, diharapkan agar membantu serta mendukung program percepatan pembangunan Pemkot Mataram. Disisi lain Amran mengimbau kepada masyarakat, agar tetap menjaga keamanan, kenyaman dan serta menjalin persatuan antara sesama, tanpa memandang suku, ras dan agama serta saling toleransi. (cem)

PIAGAM - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan piagam penghargaan dari Ombudsman RI kepada pimpinan SKPD berkaitan dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik, Senin (11/8) di Ruang Rapat Kenari.

Jadi Motivasi bagi SKPD Lain

Sembilan SKPD Dapat Penghargaan Ombudsman Mataram (Suara NTB) Sembilan SKPD lingkup Pemkot Mataram mendapatkan piagam penghargaan dari Ombudsman RI terkait kepatuhan standar pelayanan publik. Sembilan SKPD tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan poin tertinggi yaitu 920 disusul BPMP2T, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), RSUD Kota Mataram, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), dan Dinas Pendapatan (Dispenda).

Piagam penghargaan diserahkan Walikota Mataram kepada pimpinan SKPD di Ruang Rapat Kenari, Kantor Walikota Mataram, Senin (11/8).

Walikota mengatakan penghargaan diberikan Ombudsman RI setelah melakukan penilaian mengenai pelayanan publik di SKPD lingkup Pemkot Mataram. Setelah diberikan

penilaian, SKPD memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya. “Yang sebelumnya zona merah menjadi zona kuning dan selanjutnya menjadi zona hijau,” ujarnya.

Sembilan SKPD tersebut saat ini telah dinyatakan berada dalam zona hijau. Sementara tiga SKPD masih berada dalam zona kuning yaitu PDAM Menang-Mataram, Dinas Kesehatan, dan Bakesbangpoldagri.

Walikota menyampaikan penghargaan ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para pimpinan SKPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. SKPD yang mendapatkan piagam penghargaan ini diharapkan bisa mempertahankan prestasinya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, SKPD yang masih berada pada zona kuning diharapkan bisa mencontoh dan menjadikan piagam penghargaan tersebut sebagai motivasi dalam meningkatkan pelayanannya.. (yan)

Perjuangkan Nasib Nelayan ADANYA wacana pemangkasan subsidi BBM terhadap nelayan, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Mataram, H. Muhammad Faesal. Kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, ia mengungkapkan, pihaknya akan memperjuangkan subsidi BBM bagi nelayan se-Kota Mataram. ‘’Karena mayoritas masyarakat Ampenan ini adalah nelayan,’’ sebutnya.

Untuk itu, politisi Partai Nasdem ini, meminta Pemkot juga memper(Suara NTB/fit) H. Muhammad Faesal juangkan hal ini. Sebab menurut Faesal, dengan harga BBM saat ini saja, tidak sedikit nelayan yang terpaksa mencari alternatif pekerjaan lainnya untuk bisa menghidupi keluarganya. ‘’Kalau cuaca sedang baik, semua turun melaut,’’ imbuhnya.

Karenanya, harus ada langkah antisipasi dari Pemkot Mataram terhadap persoalan ini. Pasalnya, fenomena nelayan absen ketika gelombang pasang maupun cuaca buruk, terjadi hampir setiap tahun. Sayangnya sampai saat ini belum ada upaya antisipasi yang tepat untuk ‘’menjamin’’ nelayan tidak menganggur saat cuaca buruk. ‘’Itu kewajiban Pemkot untuk melayani warga,’’ cetusnya. Ia menyayangkan pola pemberian bantuan kepada nelayan. Dimana Pemkot Mataram hanya memberikan bantuan ketika cuaca buruk saja. Faesal meminta Pemkot Mataram memperbaiki sistem. ‘’Jangan hanya memberi terus hilang,’’ katanya.

Ia menyarankan, mestinya Pemkot Mataram harus membina para nelayan yang ada di Kota Mataram. Pembinaan ini dimaksudkan, supaya ketika absen melaut akibat cuaca buruk, misalnya, nelayan bisa bekerja di tempat lain. Alternatif lapangan pekerjaan lainnya, kata Faesal, harus dipikirkan oleh Pemkot Mataram. ‘’Supaya masyarakat nelayan ini tidak teriak-teriak,’’ imbuh Faesal. Sejauh ini, fenomena nelayan menganggur saat cuaca buruk, terus berulang setiap tahun dan belum ada solusi yang tetap. (fit)

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

(Suara NTB/kir)

Anggota DPRD Loteng Baru Mulai Bertugas Praya (Suara NTB) Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru, masa bhakti 2014–2019, secara resmi mulai bertugas.

Hal ini ditandai dengan pengucapan sumpah janji jabatan anggota DPRD baru, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Loteng di ruang rapat utama DPRD Loteng, Senin (11/8).

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng periode 2009-2014, H.M. Yusuf Saleh, S.H, sebelum diganti Ketua DPRD Loteng Sementara, H. Ahmad Puaddi, S.E. Penggantian pimpinan ini ditandai dengan penyerahan memo akhir tugas DPRD lama serta palu pimpinan, dari pimpinan DPRD Loteng lama ke pimpinan DPRD baru.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Bupati

Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, anggota FKPD Loteng serta para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Turut hadir menyaksikan ribuan undangan dari pimpinan perusahaan swasta dan daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama dan anggota keluarga para anggota Dewan Loteng baru yang diambil sumpah jabatannya.

Pengucapan sumpah jabatan dipandu langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Praya, Sumedi, S.H, di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. “Acara ini (pengucapan sumpah jabatan Dewan Loteng baru) merupakan momentum penting bagi pembangunan Loteng dalam lima tahun ke depan,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, dalam sambutannya.

Ia pun berharap, para anggota Dewan Loteng baru ini

bisa lebih memperkuat kerjasama dan sinergisitas dengan pemerintah daerah, terutama dalam mendorong pembangunan daerah yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dengan begitu baik.

“Apa yang baik yang selama ini telah terbangun antara legislatif dengan pemerintah daerah. Ke depan dengan adanya anggota Dewan baru ini harus bisa terus ditingkatkan, sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi masyarakat Loteng. Karena kalau sinergisitas antara legislatif dengan pemerintah daerah sudah terbangun, maka roda pembangunan akan bisa berjalan dengan baik,’’ terangnya.

Sebagai wakil rakyat, para anggota Dewan baru ini tentunya dituntut bisa memperjuangkan aspirasi dan tuntutan masyarakat yang diwak-

ilinya. Dan, tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Yang paling penting, sebagai wakil rakyat, kepentingan rakyat harus didahulukan.

Dari pada kepentingan pribadi atau golongan,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini mengingatkan.

Selain itu, ujarnya, Suhaili mengharapkan kehadiran anggota baru diharapkan akan banyak lahir pemikiranpemikiran baru yang lebih cemerlang dan inovatif demi menunjang jalannya pembangunan daerah. (kir/*)

SERAHKAN Ketua DPRD Loteng periode 2009-2014, H.M. Yusuf Saleh, S.H, (dua dari kiri) menyerahkan palu pimpinan Dewan, kepada Ketua DPRD Loteng baru, H. Ahmad Puaddi, S.E.

UCAPKAN SUMPAH Ketua PN Praya, Sumedi, SH, memimpin pengucapan sumpah jabatan bagi 50 anggota DPRD Loteng periode 20142019, Senin (11/8).

Agenda Sering Molor

Waspadai Mers dan Ebola SELAIN mewaspadai virus Mers di Arab Saudi, musim haji tahun 2014, jemaah calon haji (JCH) diingatkan mewaspadai sebaran virus Ebola.

Virus menular yang cukup mematikan ini saat ini sudah menyerang warga Afrika.

Karena itu, seluruh JCH diminta untuk berhati-hati nantinya saat berinteraksi dengan warga Afrika Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim), dr. Utun Supria, M.Kes, di Selong, Senin (11/8), menjelaskan, jika virus ini telah cukup meresahkan warga (Suara NTB/rus) Afrika, karena perUtun Supria sentase angka kematian yang disebabkan virus ini pun cukup tinggi, yakni mencapai 95 persen.

Menurutnya, virus ini menyerang manusia dengan begitu cepat, karena menyerang pembuluh darah langsung.

Ketika sudah menghinggap tubuh manusia, tubuh menjadi panas dan bisa menimbulkan pendaraan pada hidung. “Virus ini menyebar melalui kontak cairan, seperti percikan air liur,” ucapnya.

Seluruh JCH diwajibkan menggunakan masker dan menjauhi kontak langsung dengan warga Afrika dan bisa menjangkiti siapa saja.

Adapun gejala yang ditimbulkan oleh virus yang disebutsebut lebih ganas dari Mers ini, lanjutnya, adalah penderita akan mengalami demam tinggi, sakit kepala dan badan terasa ngilu. Tidak hanya itu, perut akan terasa sangat sakit.

Mewaspadai penularan itu, seluruh JCH juga diingatkan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. ‘’Termasuk, menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun supaya virus tidak hidup dan berkembang,’’ terangnya.

Selain virus Ebola, sebaran jenis penyakit lain yang menular lewat interaksi dengan orang lain harus tetap diwaspadai.

Apalagi di Arab Saudi, ujatnya, jutaan orang yang datang dari berbagai negara akan lawan interaksi. Seperti pada saat prosesi tawaf di Arafah dalam situasi cukup panas.

Bagi JCH asal Lotim yang akan berangkat 1 September 2014 mendatang disarankan menjaga kebugaran tubuh. Siapkan kondisi fisik tubuh. Sejauh ini catatan kesehatan seluruh JCH belum ada yang mengidap penyakit berat. Bagi tim kesehatan, JCH yang terpapar penyakit berat tidak akan direkomendasikan untuk diberangkatkan.

Selain menyiapkan kondisi kebugaran tubuh, kebiasaan tidur dan bangun tidur setidaknya mulai dibiasakan. Di mana, saat melaksanakan ibadah haji nantinya pukul 04.00 sudah harus bangun tidur. Seluruh JCH diingatkan pula untuk terus mengontrol kesehatannya di puskesmas-puskesmas terdekat. (rus)

Bupati Lobar Ingatkan Anggota DPRD Baru Lebih Disiplin Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) lagi-lagi mengkritik terkait ketidakdisiplinan anggota DPRD periode lalu yang sangat rendah. Karena itu kebiasaan buruk dan tradisi lama ini ditinggalkan menjadi tepat waktu “Harus saling koreksi, karena selama ini kurang memperhatikan aspek waktu (kurang disiplin), sering kali undangan pukul 09.00 tapi molor pukul 11.00. Kasihan anggota muspida yang lama menunggu,” kritiknya saat pelantikan anggota DPRD Lobar periode 2014-2019 di DPRD Lobar, Senin (11/8).

Ia mengingatkan anggota DPRD yang baru saja dilantik tidak meneruskan tradisi buruk ini, karena itu harus dirubah menjadi rapat tepat waktu dan tidak lagi ada ngaret. “Sehingga tradisi kurang menepati waktu ini selama ini

dirubah menjadi tepat waktu,” sarannya.

Dijelaskan, kegiatan pengambilan sumpah wakil rakyat ini tidak sekadar acara seremonial, namun secara substansial bentuk komitmen tidak saja terhadap diri pribadi. Termasuk terhadap masyarakat agar bekerja lebih bagus dan lebih baik di masa kini dan mendatang.

Ia berharap, sesuai aturan di mana eksekutif dengan legislatif menjadi mitra kerja, maka dengan pelantikan ia mengajak para anggota Dewan untuk menjalin kebersamaan dalam menjalankan tugas. “Tanggung

jawab sama, namun peran dan fungsi dua lembaga ini berbeda,” ujarnya mengingatkan.

Ia berharap agar para anggota Dewan membantu eksekutif mewujudkan masyarakat Lobar yang unggul, mandiri dan bermartabat. Hal ini menjadi komitmen moral yang harus dijunjung tinggi.

Pada bagian lain, sebagian besar anggota DPRD lama tidak hadir saat sidang paripurna. Hanya sebagian kecil saja yang hadir. Padahal pihak Sekretariat DPRD Lobar sudah menjanjikan pencairan tali asih selesai pelantikan, namun mereka tidak hadir. (her)

(Suara NTB/her)

H. Zaini Arony

Menjabat Selama Lima Tahun

Usai Dilantik

Anggota DPRD Baru Langsung ’’Action’’ Praya (Suara NTB) Sejumlah agenda besar sudah menanti anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) periode 2014-2019. Salah satunya, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2015. Untuk itu, para anggota Dewan baru akan langsung action, setelah resmi bertugas menggantikan anggota lama.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Loteng Sementara, H. Ahmad Puaddi, S.E, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai acara pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Loteng periode 2014-2019 di DPRD Loteng, Senin (11/8). Menurutnya, tidak ada waktu bagi para anggota Dewan Loteng untuk bersantai-santai, karena ban-

”

Harus saling koreksi, karena selama ini kurang memperhatikan aspek waktu, sering kali undangan pukul 09.00 tapi molor pukul 11.00.

Kasihan anggota muspida yang lama menunggu,

yaknya agenda besar yang sudah menanti.

“Saat ini bisa dikatakan masa transisi atau peralihan tugas dari Dewan lama ke Dewan baru. Namun itu bukan menjadi alasan bagi anggota Dewan baru untuk tidak langsung bekerja,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Ia pun menargetkan, pihaknya akan langsung bekerja menuntaskan tugas-tugas awal sebagai anggota Dewan baru, supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bisa segera dituntaskan. Tugas awal yang harus segera diselesaikan yakni pembentukan alat kelengkapan Dewan, mulai dari badan anggaran (banggar), badan legislasi (banleg) serta komisi-komisi dan badan kehormatan (BK).

“Untuk alat kelengkapan dewan ini, kita targetkan paling lama dua bulan sudah terbentuk,” janjinya.

Menurutnya, semakin cepat alat kelengkapan dewan terbentuk justru semakin baik. Karena jika alat kelengkapan dewan belum terbentuk, tentunya dewan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya selaku anggota legislatif.

Dihubungi terpisah, Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaluddin, S.H, menjelaskan, usai diambil sumpah jabatannya, para anggota Dewan Loteng itu akan menjalani serangkaian kegiatan bimbingan teknis (bintek), terutama terkait peran dan fungsi dewan serta soal pembahasan anggaran. (kir)

Anggota DPRD KLU Periode 2009-2014 hanya Hasilkan 49 Perda Tanjung (Suara NTB) Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (11/8) menandai babak baru keterwakilan masyarakat KLU di Gedung DPRD. Melihat kinerja anggota Dewan dalam 5 tahun ke belakang, tugas pokok dan fungsi anggota dewan perlu digenjot, baik dalam fungsi budgeting, fungsi kontrol dan fungsi legislasi.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA., yang dijadwalkan menyaksikan pelantikan diwakili langsung Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB, Dr. H. Rosiady H. Sayuti. Sementara Ketua PN Mataram, Suhartanto, SH,MH, menuntun pengambilan sumpah dan janji jabatan kepada 30 orang anggota Dewan terpilih.

Ke-30 Anggota dewan terpilih, dihadapkan pada tugas cukup berat, dengan pengalaman dua per tiga anggota dewan, belum banyak mengenyam pembahasan APBD 2015 yang sedang dalam pembahasan.

“Selama 5 tahun masa jabatan, sudah 49 Perda ditetapkan, dan masih ada 24 Perda lagi yang belum ditetapkan.

Kepada Anggota Dewan periode 2014-2019, agar dapat melanjutkan proses pembahasan hingga penetapannya,” aku Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., jelang akhir masa jabatannya.

Sekretaris DPRD KLU, Kartady Haris, SH, membacakan 25 anggota Dewan lama diberhentikan melalui SK Gubernur No. 171-517/2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD KLU. Termasuk penetapan 30 anggota DPRD KLU, masa bhakti 5 tahun ke depan.

Adapun yang 25 orang Anggota Dewan KLU yang diberhentikan, antara lain, Ahmad Husnaen, Jasman Hadi, M. Nasahar, Zarkasi, Ardianto, Syarifuddin, Rianto, Bagiarto,

Syamsul Anwar, Huliadi, M. Turmuzi, Abdul Gani, L. Harianto, Ruhaiman, Sukirman, Djekat Demung, Mariadi, Armiyoto, Sopian, Sudirsah Sujanto, H. Junaidi Arif, H. Raden Nuna Abriadi, Burhan M Nur, Dra, Ni Wayan Sri Pradianti, dan M. Yusuf.

Sementara berdasarkan SK Gubernur No. 171-548/ 2014 ditetapkan anggota Dewan terpilih, mencakup; Sengrajib, R.Sugeti (keduanya Nasdem), Adam Malik, Abdul Gani (keduanya PKB), Rianto (PKS), Meorit Arianto, Tusen Lasima, M. Zaki (ketiganya PDIP), Ihwanudin, Djekat Demung, Debi Irawan, dan Mariadi (ke empatnya Golkar), Artadi, Sudirsah Sujanto, Nasrudin (ketiganya Gerindra), Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, Rinadi, Dra. Hj. Galuh Nurdiyah, Putrawadi, dan Kardi, (Kelimanya Demokrat), H. M.Arsan, Sainur dan Ruhaiman (ketiganya PAN), Nurhardin dan Narsudin (keduanya PPP), Ardianto, Arif Usman, Ramedi (ketiganya Hanura), serta M. Nasahar (PBB) dan Zarkasi (PKPI).

Semua anggota Dewan itu, dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk melanjutkan proses pembahasan KUA PPAS APBD 2015. Namun demikian, Ketua Dewan Sementara KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, mengisyaratkan perlunya orientasi bagi anggota Dewan baru sebelum melakukan tugasnya.

“Pertama-tama kita akan melakukan orientasi dan membahas alat kelengkapan DPRD. Semua perlu ditingkatkan, tak terkecuali menyangkut disiplin anggota Dewan maupun progres untuk Prolegda. Timing untuk pembahasan semua harus ditingkatkan,” katanya. ‘’Idealnya, teman-teman Dewan kita ini banyak yang baru, harapan kita mereka punya semangat baru,” tambahnya. (ari)

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Seorang Korban, 22 Rumah Rusak

Puting Beliung Terjang Sumbawa Sunardi, Herman Fajar, Lia, Tahir, Edi, Ratiah, Tati, Halibi, Hj. Munah, Lalu Mahyudin, yang berada di sekitar lapangan dusun dimaksud.

“Angin tersebut menerbangkan genteng dan sebagian dinding rumah,”sebutnya.

Camat memperkirakan kerugian akibat bencana ini sekitar Rp 12 juta. Meski mengalami kerusakan namun rumah mereka masih bisa ditempati. Sementara ini, para warga yang menjadi korban diberikan bantuan logistik seadanya. “Harapan kita, pe-

Mataram (Suara NTB) Bencana angin puting beliung menerjang Desa Rhee Kabupaten Sumbawa pukul 14.15 Wita, Senin (11/8) siang kemarin. Akibatnya, 22 rumah warga rusak dan satu korban luka-luka.

(Suara NTB/arn)

TOLAK RELOKASI – Para aktivis HMI saat berorasi menolak relokasi gedung SMAN 1 Sumbawa di kantor bupati Sumbawa, Senin (11/8).

HMI Tolak Rencana Relokasi SMAN 1 Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pro-kontra terkait rencana relokasi SMA Negeri 1 Sumbawa ke stadion Pragas akibat rencana perluasan RSUD Sumbawa, terus mengalir. Bahkan HMI Cabang Sumbawa menggelar aksi penolakan terkait rencana tersebut, Senin (11/8) di kantor Bupati dan DPRD Sumbawa. Namun, dalam jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi, mendukung usulan Badan Anggaran DPRD dilakukannya relokasi SMA Negeri 1.

Dalam orasinya di depan SMAN 1 Sumbawa, HMI tegas menolak rencana relokasi dimaksud. Dengan melakukan kajian ulang terhadap rencana itu. Namun mereka mendukung RSUD Sumbawa yang direlokasi. Aksi dilanjutkan di depan kantor Bupati dan berusaha meminta penjelasan dari perwakilan Pemkab. Namun, karena belum puas, aksi mereka dilanjutkan kembali ke kantor DPRD Sumbawa.

Koordinator aksi, Jahudin dalam dialognya dengan perwakilan DPRD, mempertanyakan dasar Badan Anggaran (Banggar) yang ingin merelokasi SMAN 1 Sumbawa ke stadion Pragas. Hal tersebut dinilai HMI cenderung tergesa-gesa, dan belum dilakukan kajian secara mendalam. Kalau kemudian persoalannya ada pada RSUD Sumbawa, kenapa tidak RSUD saja yang direlokasi. “Kenapa ada perluasan proyek. Kami ingin pembangunan itu untuk jangka panjang, jangan sekarang dibangun, kemudian nanti dibongkar lagi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah S.H, menjelaskan alasan terhadap rencana perluasan RSUD Sumbawa dengan melihat kondisnya saat ini yang cukup memprihatinkan. Bahkan dengan keberadaan RSUD Rujukan Provinsi NTB pun tidak bisa menampung banyaknya pasien. Makanya Banggar mengusulkan dilakukan perluasan RSUD ke gedung SMA Negeri 1. Tugas pemerintah untuk melakukan kajian. “Itu urusan eksekutif yang mengkaji. Kami hanya mengusulkan. Untuk APBD Perubahan 2014 itu tidak ada usulan. Yang kita anggarkan adalah untuk 2015. Bukan kerja DPRD sekarang, itu kerja DPRD baru nantinya,” tandas Mustami.

Dalam jawabannya atas pemandangan umum Fraksi pun, Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik menyatakan, perluasan RSUD dengan membawa implikasi pada relokasi SMAN 1 Sumbawa, merupakan rencana realistis. Selain bisa mengatasi masalah kekurangan daya tampung. Ini juga dinilai bisa memberikan kesempatan kepada Pemda untuk membangun gedung SMA yang lebih representatif, sekaligus merencanakan pembangunan stadion olahraga yang lebih luas dan representatif. Artinya, Pemkab mendukung usulan Banggar Soal RSUD dan SMAN 1 Sumbawa. Opsi relokasi RSUD dinilai opsi yang paling ideal. Dilihat dari sisi output maupun outcome untuk mendapatkan RSUD yang representatif, memenuhi kebutuhan masa depan dan juga nyaman dan asri dari sisi lingkungannya. ‘’Rencana ini bukan baru, tapi sudah diikhtiarkan sejak tahun 2002 lalu,’’ terang JM. Namun harus diakui, kelemahan mendasar yang menjadi kendala relokasi RSUD Sumbawa adalah besarnya input anggaran yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan relokasi tersebut. Kapasitas fiskal Pemkab Sumbawa dapat dikatakan tidak mampu untuk membiayai program ini. Kecuali kalau semuanya bersepakat untuk mengabaikan target kinerja yang lain atau mengambil kebijakan untuk berhutang. Dengan begitu, untuk mengoptimalkan pelayanan RSUD dengan cara perluasan rumah sakit yang membawa implikasi bagi relokasi SMAN 1 Sumbawa, rencana ini dinilai sangat realistis. (arn)

Sumbawa Tetap Tuntut Hak Dividen PT DMB Sumbawa Besar (Suara NTB) Sorotan Badan Anggaran DPRD Sumbawa soal piutang pemerintah daerah terhadap PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang belum terbayar selama tiga tahun terakhir langsung direspons Bupati Sumbawa. Pemkab Sumbawa akan terus berupaya menuntut haknya untuk mendapatkan dividen dimaksud dari PT. DMB. “Pemkab terus berupaya menuntut haknya untuk mendapatkan dividen PT. DMB. Selanjutnya, PT. DMB sebagai perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki tiga daerah yakni Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan KSB, sudah melayangkan surat tagihan sebanyak empat kali kepada PT Multi Kapital. Terakhir surat dilayangkan pada 26 Mei 2014, yang isinya menagih advence dividen 2012,” tandas Bupati dalam sidang paripurna lanjutan, jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi, Senin (11/8).

Dalam pendapat Banggar sebelumnya, diminta Pemkab tidak mengabaikan piutang pemerintah daerah terhadap PT. DMB yang belum terbayar selama tiga tahun terakhir. Semestinyalah dirasakan adanya kerugian yang besar manakala tidak ada progres dari pembayaran dividen tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penagihan secara intensif dan efektif serta tepat sasaran. Apabila upaya tersebut tidak berhasil atau gagal dilakukan maka pemerintah daerah harus menempuh upaya hukum. (arn)

“Dua rumah rusak berat, 20 rumah rusak sedang dan satu orang luka-luka,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si melalui pesan singkat yang diterima Suara NTB, Senin (11/8) sore.

Terkait dengan hal itu, katanya, telah diinstruksikan kepada BPBD Sumbawa agar

memasang tenda keluarga dan menyerahkan 20 terpal dan logistik kepada masyaraakat yang menjadi korban.

“Dukungan logistik dari provinsi sedang dipersiapkan.

Tim reaksi cepat sudah di TKP,” tandasnya.

Camat Rhee, H. Abdul Muis, S.AP, ketika dihubungi

Suara NTB, menjelaskan, angin tersebut bertiup cukup kencang, hingga merusak belasan. Rinciannya, dua rumah rusak berat milik Zulkarnaen dan Hj. Masitah. Sementara 12 rumah lainnya rusak ringan termasuk Balai Pertemuan dusun Rhee Gedong.

Masing-masing rumah rusak ringan tersebut milik Sahiri,

merintah bisa membantu memperbaiki rumah warga yang rusak,” kata Abdul Muis.

Sementara Kepala BPBD Sumbawa, Ir. Mukmin, menyatakan, timnya langsung turun ke lokasi, melakukan verfikasi kerusakan atas bencana dimaksud. Yang jelas, pemilik rumah yang menjadi korban dari angin puting beliung dimaksud akan diberikan bantuan logistik sementara waktu. Sambil berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk program berikutnya. (nas/arn)

Status Tidak Jelas

Mobil Hibah Jepang Rusak Parah Dompu (Suara NTB) Mobil mini bus dan penyedot tinja hibah pemerintah Jepang tahun 2008 kondisinya rusak parah karena dibiarkan telantar di ruang terbuka.

Pemerintah daerah (Pemda) Dompu terkesan tidak mau merawat dan memanfaatkannya karena masih status sebagai barang bukti (BB) kasus korupsi yang belum diputuskan dikembalikan ke daerah.

Namun jaksa mengisyaratkan bisa dimanfaatkan pemerintah dengan status pinjam pakai seperti mobil pemadam kebakaran (PMK).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (11/8) mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) terkait status mobil hibah Jepang dan dua unit mobil tangki PDAM Dompu. Namun hingga saat ini fatwa yang diminta belum juga diterima. “Sampai saat ini fatwa yang kita ajukan belum turun. Kita hanya bisa menunggu saja,” ungkap Suryanto.

Joko Suryanto mengatakan, pemerintah bisa saja memanfaatkan mobil tersebut dengan mengajukan surat pinjam pakai. Apalagi mobil tersebut pasti akan dikembalikan ke pemerintah daerah dan tidak mungkin dikembalikan ke perusahaan. “Kalau mau dimanfaat-

(Suara NTB/ula)

BARANG BUKTI - Tampak empat unit kendaraan yang rusak, sebagai barang bukti kasus korupsi dan masih menunggu fatwa MA untuk pemanfaatannya. kan, silakan. Toh mobil itu nanti akan diserahkan ke pemerintah daerah. Karena tidak mungkin diserahkan kembali ke perusahaan. Kita belum menyerahkan karena belum ada dasarnya,” katanya.

Ia kemudian mencontohkan status mobil PMK tahun 2005

yang menjerat Kabag umum Setda Dompu saat itu sebaga tersangka hingga saat ini. Mobil tersebut justru hingga saat ini masih dimanfaatkan daerah dengan cara mengajukan surat pinjam pakai. “Malah mobil itu sekarang rusak dan dibawa ke Mataram untuk

diperbaiki,” jelasnya.

Kasus mobil hibah pemerintah Jepang menjerat mantan Kabag Umum Setda, Chandradinata, Bupati Dompu, H Syaifurrahman Salman, SE dan Wantono pengusaha asal Surabaya. Chandradinata dan H Syaifurrahman telah diputus-

kan pengadilan serta telah menjalani hukumnya. Sementara Wantono kasusnya dihentikan oleh penyidik Polda NTB karena telah meninggal dunia. Mobil hibah Jepang dan dua unit mobil tangki belum diputuskan statusnya karena menjadi BB untuk tersangka Wantono. (ula)

SMI Ajak Lawan Sejumlah Pejabat di Bima Segera Rezim Pasar Bebas Dipanggil Dugaan Korupsi Pengadaan Air Bersih

Kota Bima (Suara NTB) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pendistribusian air bersih kegiatan tanggap darurat bagi daerah yang terkena bencana kekeringan tahun 2013. Guna pendalaman kasus tersebut, penyidik akan memanggil sejumlah saksi yakni pejabat BPBD maupun PDAM Bima serta BPBD. Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidsus, L M Rasyidi, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (11/8) menyebutkan untuk penanganan kasus tersebut tim Pidsus akan memanggil sejumlah saksi baik dari BPBD maupun PDAM Bima. Antara lain pemanggilan Bendahara masing-masing isntitusi tersebut. Bendahara BPBD, katanya, dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pembuatan laporan pembayaran uang.

Lebih spesifiknya lagi, uang yang pagu awalnya Rp 377 juta untuk proyek tersebut namun ternyata hanya diserahkan sebesar Rp 85 juta ke PDAM. “Nah selebihnya uang itu digunakan untuk apa dan kenapa sampai tidak diserahkan seutuhnya,” tutur Rasyidi. Begitu juga dengan PDAM, akan diperiksa terkait penerimaan uang.

Selain dua saksi yang tak disebutkan namanya ini, saksi lainnya yang akan diperiksa yakni Kasi Logistik dan Kasi Kedaruratan. Para saksi tersebut tengah dipersiapkan pemanggilannya dalam minggu ini. Sementara itu, lanjutnya, untuk para tersangka sendiri belum dilakukan pemanggilan. Pemanggilan ketiga tersangka masing-masing mantan Kepala BPBD, Sulhan, ST, MT saat itu, Pejabat BPBD Jaharudin serta

mantan Dirut PDAM, Totok Irianto akan diperiksa sebagai tersangka setelah pemeriksaan para saksi rampung. Sebelumnya dari PDAM sendiri sejumlah pihak termasuk Dirut Umum saat ini, H. Abdullah pernah dipanggil sebagai saksi.

Sementara itu, berdasarkan informasi menyusul ditanganinya kasus tersebut oleh Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, mantan Dirut, Totok Irianto menghilang dan pulang ke Jawa. Bahkan Totok juga memboyong anaknya yang masih kuliah untuk pindah ke Jawa. Ditanyai mengenai adanya salah satu tersangka yang diduga ingin menghilangkan jejak dimaksud, Rasyidi menyebutkan pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan melakukan penggilan secara patut. Jika dalam tiga kali pemanggilan yang bersangkutan tidak hadir yang bersangkutan bisa dijemput paksa. “Kita bisa menempuh cara-cara untuk mendatangi yang bersangkutan ke Jawa, kalau sudah tahu alamatnya mau tidak mau kita bawa ke Bima,” tandas Rasyidi.

Sebelumnya, ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka menyusul adanya surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada 14 Juli 2014. Sebab dari hasil pengumpulan data (pul data) dan bahan keterangan (baket) memang ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengadaan air bersih tersebut. Diperkuat lagi dengan hasil pemeriksaan saksi baik dari BPBD maupun PDAM sendiri. “Jadi total saksi yang sudah kita mintai keterangan sebanyak 14 orang,” tutur Rasyidi.

Dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun 2013, BPBD melaksanakan proyek pendistribusian air bersih untuk 5 Kecamatan di Kabupaten Bima. (use)

Kota Bima (Suara NTB) Puluhan pendemo Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) cabang Bima menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (11/8). Para aktivis tersebut berunjuk rasa guna melawan rezim pasar bebas karena menilai pasar bebas justru mengantarkan Indonesia ke situasi keruntuhan kedaulatan ekonomi.

Aksi unjuk rasa yang dikoordinir oleh Anang ini dilangsungkan di dua titik. Awalnya massa berkonsentrasi di perempatan Gunung Dua, selanjutnya setelah berorasi beberapa saat massa bergeser ke Gedung DPRD Kabupaten Bima.

Seperti yang tertulis dalam selebaran, pasca krisis 2008, Indonesia dan Negara-negara berkembang dihadapkan pada situasi global. Untuk menyelamatkan krisis tersebut dijalankan dengan skema kompetisi pasar bebas di seluruh kawasan dunia. Skema tersebut dijalankan melalui liberalisasi modal, liberalisasi pasar dan liberalisasi tenaga kerja. Sementara di kawasan Asia Tenggara sendiri, skema tersebut berbentuk AC-AFTA, AIFTA yang mengantarkan Indonesia ke dalam situasi keuntuhan

kedaulatan ekonomi.

Selanjutnya, Pemilu 2014 baru saja selesai dan JokowiJK muncul sebagai pemenang sesuai penetapan KPU. Namun sejatinya, Pemilu 2014 merupakan pemilu elit-elit politik borjuasi. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi elit tersebut, akan memberikan pengaruh pada pelaksanaan skema pasar bebas. “Rezim yang lahir dari Pemilu 2014 pasti akan melaksanakan kebijakan pro pasar bebas melalui kebijakan untuk menciptakan iklim investasi tanah di Indonesia,” tulis SMI. Selanjutnya memangkas subsidi sosial yang menstimulus investasi pada sektor publik.

Hal itu dikarenakan sistem demokrasi liberal yang dijalankan dalam demokrasi borjuasi 2014 pasti akan membuka ruang dalam demokrasi transaksional yang dapat mengakomodir kepentingan pemodal.

Untuk itu, pihaknya menuntut agar pemerintah maupun seluruh elemen melawan perdagangan bebas, melawan swastanisasi BUMN, melawan pemotongan subsidi sosial, kapitalisasi pendidikan liberasi tenaga kerja dan melawan politik upah murah. (use)

Jelang Pilkada Dompu

Politisi Saling Klaim Dukungan Parpol

Taha (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu akan berlangsung 2015 mendatang. Namun demikian, sejumlah politisi mengklaim diri maju mencalonkan diri pada Pilkada Dompu 2015 dan mendapat dukungan dari partai politik. Padahal hingga saat ini, belum ada partai politik (Parpol) melakukan penjaringan sebagai mana mekanisme internal partai.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Dompu, Taha, S.Pt kepada Suara NTB di kantor DPRD Dompu, Senin (11/8) mengungkapkan, mekanisme penjaringan dan penetapan bakal calon Bupati dan wakil Bupati di internal partai diawali dengan

menunjuk panitia internal. Hingga saat ini surat dari pengurus lebih tinggi belum turun, tapi telah diingatkan akan memprioritaskan kader internal untuk diusung pada Pilkada 2015 mendatang. “Walaupun belum ada surat, tapi kita sudah diingatkan untuk Pilkada 2015 mendatang akan mengusung kader internal,” terangnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I mengungkapkan, partainya juga belum memutuskan untuk mencalonkan kader sendiri atau mengusung calon lain yang potensial menang. Soal Dr Abdurrahman Abdullah yang belakangan digadang-gadang akan dimajukan sebagai calon Bupati masih dalam tahap wacana.

Begitu juga dengan rencana menggandeng PDIP, juga masih dalam tahap penjajakan.

Beliau (Dr Abdurrahman) belum pasti maju, karena keinginan mencalonkannya lebih besar atas permintaan keluarga dan beberapa pihak saja. Beliau masih melihat keadaan. Tapi memang komunikasi intensif juga terjadi dengan PDIP yang men-

gajukan nama Imansyah Soebari,” ungkap Ismul.

Ketua DPC PPP Dompu, Sirajuddin, SH mengatakan, PPP sudah pasti mengusung kader sendiri untuk Pilkada 2015 mendatang.

Bahkan DPW PPP telah mengeluarkan rekomendasi khusus bagi Dompu untuk maju.

“Amanah partai ini akan saya patuhi dan saya siap maju,” terangnya.

Namun Sirajuddin mengaku siap maju sebagai calon Bupati dan tidak siap menjadi calon wakil Bupati. Kondisi ini dengan potensi tiga kursi parlemen yang diraih pada Pileg 2014 lalu. “Saya tidak punya uang, tapi kami berkomitmen untuk berutang dulu pada rakyat dan akan membayarnya setelah menjabat dengan kinerja dan pelayanan,” ungkapnya.

Beberapa nama ramai dibicarakan warga karena pernyataan dan spanduknya yang mulai dipasang di sejumlah sudut kota Dompu seperti Drs H Bambang M Yasin (Bupati Dompu), Syafruddin Yasin, S.Ap (Birokrasi), H Mulyadin, SH, MH (birokrasi), Sirajuddin,

SH (Ketua PPP Dompu), Dr Abdurrahman Abdullah (DPR RI dari Partai Demokrat), Imansyah Soebari, SE (Ketua PDIP), Iwan Kurniawan, SE, M.Ap (Wakil Ketua DPRD Dompu dari PAN), Rafiuddin H Anas, SE (Ketua DPRD Dompu), H Abdullah Ali, S.Sos (mantan birokrasi), Drs H Zaenal Arifin HIR, M.Si (mantan birokrasi), Kisman Pangeran, SH (Advokat), Ir H Eddy Wahyuddin (PBB), dan Ir Nur Syamsu (PBB).

Namun diantaranya ada yang siap dengan pasangannya seperti H Mulyadin – H Abdullah, Syafruddin Yasin – Drs H Zaenal Arifin HIR, dan Dr Abdurrahman – Imansyah Soebari. Yang lainnya belum terdengar pasangan partai pengusungnya. (ula)

Sirajuddin (Suara NTB/ula)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

Halaman 5

Kasus Kredit ’’Topengan’’ di Bima Dari Hal. 1 ‘’Jadi ada 13 debitur yang namanya dipakai untuk mencairkan anggaran,’’ terang Darius.

Belakangan diketahui, tersangka juga termasuk residivis di kasus dengan modus yang sama. Tersangka juga divonis bersalah dalam kasus kredit topengan di Bank NTB Cabang Woha Bima.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP juga membeberkan hasil temuannya atas audit perhitungan kerugian negara yang diajukan Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kasusnya terkait tidak dibayarkannya honor tim desa yang melakukan

Jetty Dinilai Tidak Efektif

survei pemetaan untuk bantuan rehab rumah di KSB. Dari satu orang petugas, seharusnya menerima honor Rp 11 juta. Namun hingga program berakhir, tidak dicairkan oleh oknum yang hingga kini masih diusut Polres setempat. ‘’Berdasarkan perhitungan kami, kerugian negara mencapai Rp 105 juta,’’ sebut Darius.

Sumber dana bedah rumah itu sebenarnya berasal dari APBN, sebagian disupport dari APBD KSB. Nah, dana honor petugas survei ini diambil dari support APBD. Namun belakangan diduga ditilep oknum dari BPMDES. (ars)

BPBD akan Bangun ”Breakwater”

Diduga Diteror, Rumah Ketua MK di Bima Dijaga Polisi Dari Hal. 1 Pertimbangan lain, Hamdan Zoelva dijaga berikut keluarganya, agar merasa tenang dalam memutuskan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa sebelumnya.

“Kami mengamankan keluarga hakim ketua, agar dalam memutuskan dapat dilakukan

dengan tenang,” bebernya.

Ditanya sampai kapan personel akan ditempatkan, ia mengulas kembali, akan tergantung situasi. Jika memang sudah dirasa benar benar kondusif, sekaligus ada instruksi dari Mabes Polri dan Polda NTB, maka personel dipastikan akan ditarik. (ars/use)

Rinjani Khazanah Dunia Dari Hal. 1 Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal budaya NTB, dengan program visit yang pesertanya dari negara sahabat yakni Zimbabwe, Vietnam, Singapura, Myanmar dan Pakistan.

Gubernur menjelaskan, Gunung Rinjani merupakan destinasi wisata unggulan nasional. Sektor pariwisata, lanjutnya merupakan aktivitas sosial ekonomi yang kompleks dan berdampak besar dalam aspek kehidupan masyarakat di NTB. Saat ini, katanya, NTB sedang mempromosikan geopark Rinjani untuk menjadi geopark dunia. ‘’Alhamdulillah geopark Rinjani sudah menjadi geopark nasional. Menurut kami, geopark Rinjani pantas untuk menjadi khazanah dunia, karena konsep Rinjani bagi NTB dan masyarakat di Pulau Lombok secara khusus, adalah konsep yang tidak hanya tentang satu buah gunung semata, tetapi sudah menyangkut konsep kosmologis,’’ tuturnya.

Dikatakan, kearifan-kearifan lokal yang ada di Lombok ini bisa dibaca akarnya pada kearifan yang terkait dengan Gunung Rinjani. Serta punya kepentingan sangat strategis untuk sustainabilitas pembangunan di NTB bahwa kawasan geopark Rinjani harus terus dikembangkan

Zainul Majdi menambahkan, pendekatan yang ingin dibangun NTB selain wisata konvensional adalah wisata keluarga (family tourism). ‘’Kita memprovide wisata seperti itu untuk masyarakat-masyarakat yang biasa berwisata dengan keluarga dalam jumlah besar yang jika berwisata di wisata konvensional dirasa kurang secure dan nyaman.

Itu sebabnya di dalam pengembangan Kawasan Mandalika Resort Lombok Tengah diharapkan bisa lebih bernuansa wisata keluarga,’’ imbuhnya.

Pemprov NTB lanjutnya, terus membuka diri dan mendorong agar sarana-sarana wisata termasuk akomodasi perhotelan mengadopsi prinsip-prinsip syariah. NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi pengembangan wisata syariah. Hal tersebut disebabkan, NTB memiliki destinasi-destinasi wisata yang berbau wisata spiritual. ‘’Dan kami melihat pangsa pasar untuk wisata syariah di NTB cukup besar.

Konsep dari itu semua adalah menghadirkan kesejahteraan dan menghadirkan pilihan yang lebih baik kepada para wisatawan yang datang ke NTB,’’ harapnya. (nas)

ISIS Terdeteksi di Senggigi Dari Hal. 1 Polres terus menggali informasi dan keterangan dari kelompok yang mengarah untuk menggabungkan diri pada kelompok yang dilarang itu.

Ia menyebut di wilayah Lobar baru sebatas di wilayah Senggigi yang teridentifikasi.

Sedangkan daerah lainnya belum terdeteksi. Untuk langkah antisipasi, pihaknya secara rutin meningkatkan pemantauan lapangan, baik melakukan pemeriksaan pagi dan malam hari. Setelah Operasi Ketupat yang lalu, pihaknya kini melakukan pelaksanaan razia rutin di tiga zona yakni utara, tengah

dan selatan. ‘’Hal ini cukup efektif mempersempit kegiatan mereka,’’ ujarnya.

Pengamanan ketat juga dilakukan di pintu masuk seperti Pelabuhan Lembar.

Di sini polisi akan melakukan ‘’penebalan’’ kekuatan.

Selain kegiatan rutin petugas KP3 Lembar bekerjasama dengan ASDP, kini pengamanan juga di backup Polres Lobar. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan barang bawaan dan orang yang masuk ke wilayah NTB melalui pelabuhan ini. ‘’Kendaraan yang mencurigakan akan diperiksa ketat,’’ tegasnya. (her)

(Suara NTB/ars)

PERIKSA SAKSI - Saksi Anton Sukoco, dari perusahaan pengadaan Alkes RSUD Praya di Jakarta diperiksa dalam siding kemarin.

Kasus Alkes Loteng, Konspirasi Diduga Berujung ’’Mark Up’’ Harga Mataram (Suara NTB) Kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD Praya Lombok Tengah (Loteng) masuk tahap pemeriksaan saksi- saksi. Keterangan saksi Senin (10/8) kemarin mengungkap adanya indikasi konspirasi antarperusahaan pengadaan. Akhir dari konspirasi itu, adanya indikasi mark up harga.

Modus indikasi konspirasi berawal dari keterlibatan sejumlah perusahaan. Dari sejumlah rekanan yang mengikuti pengadaan, kemudian dimenangkan PT. AK. Rekanan ini kemudian menjalin kerjasama dengan PT.IMK selaku suplier alat kesehatan. Rantai kerjasama ini berlanjut melibatkan perusahaan lain, yakni PT. FMM asal Jakarta. “Proyek kemudian di-handle PT.FMM,” kata saksi Anton Sukoco, selaku saksi dari pihak PT.FMM. Sebelum alkes berupa microscope itu diadakan, tiga rekanan ini diduga sudah membuat kesepakatan. Sebagaimana kesaksian Anton, PT. IMK sudah berkoordinasi dengan PT.IK, meminta pekerjaan itu di sub kontrak, demi membagi keuntungan. Sub kontrak ini dibahasakan dengan redaksional, bahwa PT. FMM memberi dukungan kepada

“Selama ini belum ada perhatian dari pemerintah. Yang banyak peduli bule-bule (wisatawan, Red),” kata salah seorang pengelola Yayasan Konservasi Penyu Gili Trawangan, Marjan ditemui Suara NTB disela-sela kunjungan asesor Global Geoparks Network (GGN), Prof. Watanabe di Gili Trawangan, Senin (11/8) siang kemarin.

Marjan menceritakan, konservasi penyu tersebut didirikan oleh salah seorang warga yang bernama Zainuddin pada 2005 silam. Lokasinya berada di pinggiran pantai dan berada di ruangan beratap yang luas. Di dalamnya terdapat tiga kolam besar dengan berbagai ukuran penyu, ada yang masih bayi atau disebut tukik hingga penyu yang ukurannya besar.

Berbagai turis mancanegara pun terlihat lalu-lalang di penangkaran penyu tersebut.

Mereka bisa melihat informasi jelas tentang kehidupan penyu melalui papan besar. Di papannya dijelaskan tentang kehidupan penyu dan berbagai kegiatan konservasi yang dilakukan. Satu peringatan yang ditekankan adalah jangan menyentuh penyu saat berada di lautan. Hal tersebut

dapat membuat penyu stres dan berdampak buruk dengan kesehatannya.

Begitu juga dengan penyu yang berada di penangkaran, para turis tidak diizinkan untuk menyentuhnya.

Marjan menceritakan, bibit-bibit atau telur penyu itu dibeli di daerah sekitar Pelabuhan Bangsal. Setiap tahun, sebanyak 1.500 butir telur yang dibeli. Harga telur penyu masingmasing Rp 2 ribu per butir.

Masa untuk menetas bisa sampai 40 hari. Namun, jika cuaca sering turun hujan maka telur-telur penyu tersebut bisa menetas sampai dua bulan. Biasanya, telur-telur penyu itu dibeli pada bulan Juni dan Juli.

Biaya untuk masuk ke penangkaran penyu tersebut adalah secara sukarela.

Nantinya, biaya yang didapatkan akan dipakai untuk konservasi penyu, baik untuk membeli makan, kesehatan, atau untuk biaya renovasi bangunannya.

Marjan mengharapkan, pemerintah dapat memperbaiki bangunan penangkaran penyu tersebut. Pasalnya, bangunannya sudah cukup tua. “Bangunannya perlu diperbaiki. Ini yang kita harapkan,’’ harapnya. (nas)

waan JPU mencapai Rp 320 juta lebih. Hanya saja dalam perkara ini, Kejaksaan hanya menyeret panitia pengadaan, yakni Lalu Kamala, Saimi, Khairul Amri dan Sanusi. Sementara rekanan yang diduga terlibat dalam konspirasi sampai terjadinya mark up harga, tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Pada sidang yang dipimpin hakim tipikor Sutarno, SH,MH dengan anggota Fathurrauzi, SH dan Edward Samosir, SH itu, JPU Fauzan, SH menghadirkan saksi lainnya dari panitia pemeriksa barang. Dalam keterangan di bawah sumpah, saksi Saifullah mengaku sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, termasuk memeriksa barang yang sudah dilakukan pengadaan.

Sidang akan berlanjut pekan depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. (ars)

mau menuntaskan sama sekali, paling tepat ini,” jelasnya.

Rencana tersebut tambahnya, tergantung kebijakan Pemkot Mataram dan anggaran yang ada. Kalaupun anggaran minim sambungnya, paling tidak breakwater dibangun secara berkala. Artinya, mana saja titik – titik atau lokasi rawan setiap tahunnya.

Ditanya, bantuan senilai Rp 100 miliar yang diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Pemkot Mataram? Supardi menjelaskan, bantuan tersebut masih bersifat usulan yang diajukan oleh Pemkot kepada Pemerintah Pusat. Dan, BNPB masih mereview bantuan tersebut. Sepengetahuan Supardi, bantuan dari BNPB diberikan pasca bencana, tetapi dia berharap usulan tersebut direalisasikan. “Masih sekedar usulan, tapi mudahan saja direalisasikan,” harapnya.

Langkah konkrit apa yang bisa dilakukan BPBD saat ini khusus penanganan gelombang ? Saat ini kata Supardi, BPBD hanya bisa melakukan pengamanan yang sifatnya sementara. Karena bantuan permanen masih belum bisa dilakukan.

Langkah dilakukan, dengan merelokasi warga di pesisir pantai dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan ketika ada bencana. (cem)

Dua Hakim Tipikor Dimutasi Mataram (Suara NTB) Kondisi kekurangan hakim yang dialami PN Mataram sepertinya semakin parah. Ini menyusul dua hakim Tipikor lainnya mendapat mutasi ke pengadilan lain.

Dua hakim yang mendapat SK mutasi dari MA itu adalah Sumedi, SH,MH. Sumedi diketahui sebagai Ketua PN Praya Lombok Tengah, yang sebelumnya diperbantukan di PN Mataram sebagai hakim Tipikor.

Kedua, Hj. Nurul Hidayah, SH,MH, hakim yang sebelumnya bertugas di PN Selong Lombok Timur, juga dimutasi. Padahal kehadiran keduanya dianggap membantu mengisi kekurangan hakim mengingat banyaknya perkara. “Pak Sumedi pindah ke PN Jogjakarta dan Bu Nurul pindah ke PN Pejarakan,” kata Humas PN Mataram Sutarno, SH,MH, Senin kemarin.

Diakui, jumlah hakim Tipikor sebelumnya hanya empat orang.

Termasuk Ketua PN Mataram Suhartanto, SH,MH. Tugas hakim karir ini dibantu oleh tiga hakim ad hoc tipikor, Edward Samosir, SH, Fathur Rauzi, SH, dan M Amin M Idris, SH. Mereka harus berjibaku dengan sedikitnya tiga sampai lima sidang sehari. “Belum lagi harus sidang untuk perkara tindak pidana umum, bahkan sidang perdata,” terang Sutarno.

Pada kesempatan sebelum libur lebaran, Sutarno bahkan harus menyidangkan lima kasus yang terbagi dalam beberapa perkara. Sehingga sidang harus berakhir jelang malam hari. Tidak jarang pihaknya pun harus sidang sampai malam hari, karena banyaknya saksi yang dihadirkan.

Untuk itu, pihaknya tetap berharap kepada MA untuk penambahan hakim demi mengimbangi penanganan perkara yang semakin banyak masuk. (ars)

Pola Hidup Konsumtif Masyarakat NTB Mulai Pemkot Lakukan Pemberkasan Kembali Berubah ke Produktif K2 yang Tidak Lolos CPNS

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali melakukan pemberkasan terhadap data-data peserta K2 yang tak lolos seleksi beberapa waktu lalu. Pemberkasan tenaga honorer K2 ini adalah permintaan dari pemerintah pusat. Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, Senin (11/8).

“Pemerintah pusat meminta kembali data K2 yang tidak lulus itu. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerin-

Wisatawan Mancanegara Lebih Peduli dari Pemerintah Dari Hal. 1

PT.IMK, agar bisa ambil bagian dalam pengadaan Alkes.

Setelah terealisasi, mulailah indikasi konspirasi itu terjadi. Beberapa perusahaan yang terlibat, diduga mengambil keuntungan besar, melibatkan panitia pengadaan barang dan jasa empat orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Inilah yang kemudian menjadi dasar penyidik Kejaksaan Negeri Praya menjadikan keempatnya sebagai tersangka. Karena rangkaian dari konspirasi itu, terjadi mark up harga. Dari nilai proyek sesuai kontrak Rp 9 juta lebih, terjadi mark up. Hingga harga pengadaan mencapai Rp 37.500.000. Mark up terjadi untuk 12 unit alat kesehatan berupa microscope merk Olympus type Cx 21.

Sehingga nilai pengadaan membengkak menjadi Rp 450 juta. Kerugian negara dalam kasus itu, sesuai dengan dak-

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menilai pembangunan jetty tidak terlalu efektif mengantisipasi gelombang. Pasalnya, jetty hanya berfungsi mengurai atau menahan abrasi di pantai.

Sehingga, BPBD merencanakan akan membangun breakwater untuk penanganan lebih maksimal. “Saya rasa kalau jetty belum terlalu efektif, karena fungsi menahan abrasi. Kalau menurut saya yang paling tepat itu breakwater,” kata Kepala BPBD Kota Mataram, H. Supardi.

Menurutnya, breakwater tersebut akan bekerja untuk memecah gelombang di tengah laut dengan ketinggian empat hingga lima meter. Sehingga, yang sampai ke pinggir pantai hanya buih – buih atau riak – riak gelombang. Akan tetapi, konstruksi pembangunannya harus ekstra hati – hati. Artinya, harus ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. “Harus hati – hati betul kalau kita mau pakai itu (breakwater,red),” katanya.

Dibandingkan dengan jetty ujar Supardi, dari sisi pembiayaan satu breakwater dengan panjang 100 meter dari pantai membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 hingga 9 miliar. Sedangkan, jetty hanya membutuhkan Rp 2,5 miliar. “Kalau

H. Lalu Makmur Said

tah pusat apakah mereka akan diangkat jadi PNS atau pegawai kontrak,” ujarnya.

Pemberkasan tersebut disebutkan Sekda cukup penting untuk mengetahui apakah para honorer K2 yang tak lulus ini benar memang masuk dalam tenaga honorer K2. “Kalau dia tahun 2010, tidak masuk K2 walaupun dia ndak lulus. Jangan berpikir dia ndak lulus terus diminta pemberkasan terus masuk K2, justru itu yang mau kita evaluasi,” ujarnya. SK para tenaga honorer ini disebutkan Sekda juga akan dilihat kembali.

Karena ada juga peserta yang lulus CPNS SK-nya belum dibuatkan oleh pimpinan SKPD. Dengan dilakukannya pemberkasan kembali, Sekda menyampaikan pemerintah pusat ingin mengetahui berapa peserta dari Kota Mataram yang tidak lulus pada saat tes CPNS beberapa waktu lalu.

Namun tujuan dilakukannya pemberkasan kembali belum diketahui apakah para tenaga honorer K2 ini akan diangkat jadi PNS atau tidak.

Tapi diharapkan setelah diserahkan data tersebut akan

ada kebijakan pemerintah pusat terkait K2. “Mungkin setelah diserahkan data itu kemudian akan ada kebijakan pemerintah pusat tentang itu,” ujarnya.

Mengenai CPNS 2014, Sekda mengatakan pengumuman akan mulai dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus mendatang. Formasi CPNS di Kota Mataram sebanyak 59 orang yang terdiri dari formasi umum, tenaga pendidik dan kesehatan. Tes CPNS tahun ini akan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).

Di Kota Mataram, tes CPNS akan dilaksanakan di SMKN 3 Kota Mataram yang memiliki laboratorium komputer. Para peserta akan langsung berhadapan dengan komputer dalam mengerjakan soal ujian. “Nanti hasilnya bisa langsung diketahui lulus atau tidak,” ujarnya.

Jika pesertanya ribuan, maka ujian akan dilakukan dalam beberapa hari. Setiap hari akan ada nilai peserta yang masuk. Sekda mencontohkan jika di hari pertama tes, passing grade peserta 7, namun di hari berikutnya ada peserta yang meraih 8, maka peserta dengan nilai 7 otomatis tidak lulus atau dinyatakan gugur. (yan)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan pola hidup konsumtif masyarakat NTB dalam menggunakan uang mulai berubah ke pola produktif. Hal tersebut terlihat dari semakin besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun salah satu perbankan syariah di daerah ini.

“Memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bank BRI Syariah atas partisipasi dan peningkatan kinerja yang cukup singnifikan, dimana pada dua tahun yang lalu pola kehidupan masyarkat NTB adalah konsumtif kini telah berubah menjadi produktif,” ujarnya pada saat meresmikan kantor cabang salah satu bank syariah milik pemerintah itu.

NTB dalam potret ekonomi, kata gubernur tidak memiliki permasalahan dalam likuiditas. Artinya peredaran uang di masyarakat cukup besar, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk apa, hal itulah yang masih menjadi problemnya.

Menurutnya, hal inilah yang akan menjadi tugas dari jajaran perbankan di NTB, untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat bahwa menabung adalah sesuatu yang aman dan bermanfaat untuk jangka panjang didalam

kehidupan masa depan.

Pertumbuhan BRI Syariah di NTB dalam waktu tiga tahun sangat signifikan. Pada Desember 2012 pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 170 miliar dengan dana pertumbuhan pihak ketiga sebesar Rp 58,85 miliar dengan segmen terbesar dalam penyaluran pembiayaan segmen consumer. Sedangkan pada posisi Juli 2014, pembiayaan yang telah dilakukan BRI Syariah Mataram sebesar Rp 360,19 miliar, dengan pembiayaan terbesar segmen mikro dan UKM. Sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp 87 miliar.

Terkait dengan perbankan syariah, gubernur mengatakan bahwa Islam sebagaimana ungkapan salah seorang ulama bahwa Islam hadir di dunia untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. “Itulah spirit yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menerangi dari seluruh aspek kehidupan. Dan termasuk salah satunya adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam Al-qur’an kita diperintahkan untuk masuk Islam dengan kaffah (seutuhnya), perbankan syariah adalah merupakan salah satu implementasi dari ajakan untuk ber-Islam dengan kaffah,’’ ujarnya. (nas)

Diduga Culik Anak Majikan, PRT Ditangkap Dari Hal. 1 Ia membawa anak majikannya tanpa sepengetahuan orang tuanya. ‘’Rencananya saya mau kabari majikan, tapi HP saya mati,’’ kilahnya.

Perempuan berkulit putih itu mengaku memperoleh gaji dari majikannya Rp 800 ribu per bulan. Ia mengaku tidak berniat menculik anak majikannya. Ia hanya ingin membawanya ke Lombok tiga hari, setelah itu dikembalikan ke orang tuanya di Bali. Selama di perjalanan, anak majikannya itu tak pernah menangis menanyakan orang tuanya.

Terpisah, Kapolres Lobar

AKBP Yulianus Yuliianto menyatakan, terkait dugaan penculikan anak ini, jajarannya memperoleh informasi dari masyarkakat sekitar pukul 16.00 Wita. Bahwa ada anak perempuan dibawa oleh seorang wanita yang ciri-cirinya persis seperti pelaku. Kemudian personel di KP3 Lembar melakukan pemeriksaan, terhadap penumpang di pelabuhan.’’Kemudian ditemukan ciri yang dimaksud, maka diamankan,’’ujarnya. ‘’Kami menduga ini penculikan,’’ terangnya. Pihaknya langsung bekerjasama dengan Polres Denpasar untuk mengusut kasus ini karena lokus-

nya di Denpasar. Korban dibawa dari Denpasar, pihaknya sendiri telah mengkonfirmasi orang tua korban dan orang tua korban akan menjemput anaknya ke Polres Lobar. Kondisi bayi sendiri dalam keadaan baik, setelah diamankan dari pelaku anak tersebut langsung dibawa ke RS Gerung dan kembali ke Kantor di PPA Polres Lobar.

Pelaku sendiri berasal dari Praya, Loteng, ia bekerja di orang tua korban. Terkait ancaman hukuman, tersangka bias dijerat dengan pasal 328 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun. (her)

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Taruna AAL, Senin (11/8) kemarin berkunjung ke Museum Negeri NTB. Taruna AAL berkesempatan foto bersama dengan Kepala Museum Negeri NTB, H.M.Faozal dan staf.

OPINI

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

Penghargaan Harus Diimplementasikan SEMBILAN SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkot Mataram mendapat penghargaan dari Ombudsman RI. Sembilan SKPD itu masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), RSUD Kota Mataram, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), dan Dinas Pendapatan (Dispenda).

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di ruang kenari Kantor Walikota Mataram Senin (11/8) kemarin, diharapkan bukan sekadar penghargaan di atas kertas. Atas penghargaan itu, masyarakat tentu berharap banyak kepada SKPDSKPD yang menerimanya. Idealnya, penghargaan itu harus dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Penghargaan itu seharusnya merupakan representasi dari pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Apalagi sekarang sembilan SKPD tersebut sudah mendapatkan penghargaan. Untuk itu pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Karena meskipun mendapat penghargaan, sembilan SKPD tersebut bukan tanpa kekurangan. Masih banyak keluhan masyarakat terkait bidang pekerjaan sembilan SKPD yang telah menerima penghargaan itu.

Dihubkominfo misalnya. Keberadaan cidomo yang semrawut masih menjadi keluhan masyarakat hingga saat ini. Mewujudkan penataan cidomo menjadi salah satu bidang tugas Dishubkominfo. Namun hal ini nampaknya kurang mendapat perhatian serius dari Dishubkominfo. Padahal dengan kondisi kotoran kuda tercecer di mana-mana ditambah dengan kemacetan yang ditimbulkan alat angkutan tradisional ini lantaran parkir sembarangan, sesungguhnya merupakan bentuk belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Demikian pula dengan Dikpora Kota Mataram. Dinas pimpinan Ruslan Efendi ini menjadi salah satu SKPD yang tidak jarang dikeluhkan oleh orang tua siswa. Terutama saat proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Pungutan yang kerap dikenakan kepada orang tua siswa oleh sekolah-sekolah sering menjadi keluhan.

Bagi SKPD penerima penghargaan, keluhan-keluhan semacam itu semestinya tidak lagi terjadi. Sembilan SKPD ini hendaknya tidak terlena dengan penghargaan yang telah diterimanya. Prestasi tersebut harus terus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Yang jelas penghargaan itu jangan hanya dijadikan pajangan saja, tapi harus diimplementasikan dalam melayani masyarakat.

Demikian pula SKPD yang masih masuk zona merah atau kuning, penghargaan yang diterima sembilan SKPD itu mestinya dapat menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai, SKPD zona merah maupun zona kuning hanya berambisi mengejar penghargaan agar sejajar dengan sembilan SKPD itu. Karena sejatinya penghargaan hanyalah alat ukur kinerja.

Yang paling baik adalah, dengan atau tanpa penghargaan, semua SKPD di Kota Mataram harus bekerja ikhlas memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam segala bidang. (*)

Halaman 6

Bersatu Kita Koalisi, Bercerai Kita Oposisi Gagasan koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dalam Pemilihan Presiden 2014 sampai pada level pemerintahan daerah terus mendapat sambutan, termasuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Gabungan partai yang disebut sebagai Koalisi Merah Putih ini kemudian keberadaannya ditujukan untuk ‘mengamankan kebijakan pemerintah’. Dalam konteks NTB untuk mendukung kepemimpinan pasangan TGB Zainul Majdi-Muh. Amin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018. Gagasan ini kemudian mendapat tentangan dari gabungan partai lain, pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang kemudian menggagas yang kemudian disebut ‘Koalisi Alternatif’ (Suara NTB, 4-8 Agustus 2014) UNGKINKAH koalisi di tingkat nasional ini dapat diteruskan sampai pada level pemerintahandaerah?Sebelum menjawabnya mari melihat bersama tentang dasar koalisi tersebut. Dalam sebuah sesi kuliahnya, (alm.) Affan Gafar menyatakan ada dua hal yang mendasari koalisi partai politik, yaitu kesamaan ideologi, dan atau kesamaan kepentingan. Marilah melupakan halyangpertama,mengingatbatasideologi partai politik di Indonesia makin mengabur. Mungkin saja dalam Anggaran DasardanAnggaranRumahTanggaPartai Politik telah jelas benar dikatakan ideologinya. Namun dalam perilaku ternyatatidakmenunjukanideologi.Tidakterbayangkan misalnya partai politik yang menganut paham pluralisme dalam agama kemudian berkoalisi dengan partai yangbertujuan‘memurnikanagama’.Tapi itu terjadi di Indonesia.

Maka koalisi partai di Indonesia diikat dengan kesamaan kepentingan.

Koalisi Merah Putih dalam Pilpres 2014 jelas benar diikat dengan kesamaan keinginan untuk menjadikan pasangan Prabowo-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Maka partai-partai yang setuju dengan pasangan ini kemudian mengelompokan diri. Sementara di sisi lain partai yang memiliki perbedaan pandangan kemudian mengelompok pada kutub yang berbeda, mendukung pasangan Jokowi-JK. Siapa berhasil memenangkan persaingan? Sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Meski hasilnya sudah dapat diperkirakan namun secara hukum formal marilah sabar untuk menunggu.

Berdasarkan logika tersebut maka kelangsungan koalisi di level pemerintahan daerah akan diikat berdasar kepentingan yang sama. Koalisi Merah Putih dan atau misalnya nanti muncul Koalisi Alternatif akan bergantung pada dinamika kepentingan partai politik di masing-masing daerah. Bisa saja Koalisi Merah Putih akan tetap mapan dan begitu sebaliknya. Bukan tidak mungkin dinamika kepentingan di daerah akan menghasilkan perpecahan dalam koalisi, dan kemudian terbentuk koalisi baru mengikuti dinamika tersebut. Sehingga perkubuan dalam pemerintahan tidak hanya menjadi dua, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Alternatif, tetapi bisa menjadi tiga atau empat bentuk koalisi.

Gabungan tidak hanya berupa koalisi partai yang memerintah, dan koalisi di

Oleh :

Robyan Bafadal (STIA MUHAMMADIYAH SELONG)

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun depan akan menjadi ajang pembuktian bagi keberadaan Koalisi Merah Putih.

Akan disaksikan bersama, apakah perkubuan sebagaimana Pilpres 2014 akan diikuti dalam Pemilukada tersebut. luar pemerintahan tetapi mungkin ada koalisi yang berkaki dua. Kadang mendukung pemerintah, di lain hari berbalik arah menentang pemerintah.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) di tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun depan akan menjadi ajang pembuktian bagi keberadaan Koalisi Merah Putih. Akan disaksikan bersama, apakah perkubuan sebagaimana Pilpres 2014 akan diikuti dalam pemilukada tersebut. Apakah koalisi partai yang mendukung PrabowoHatta akan mendukung pasangan calon yang sama dalam pemilukada. Begitu pula koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Akan dibuktikan bersama apakah pemilukada di tujuh kabupaten/kota hanya akan diikuti dua pasangan calon laiknya Pilpres tahun 2014.

Sebagai sebuah hipotesis, keberadaannya akan sangat diragukan. Apa sebab?

Kondisi di NTB dan Indonesia jauh berbeda. Ambil contoh mengenai pemimpin koalisi. Dalam Koalisi Merah Putih dalam Pilpres 2014, jelas benar terlihat Partai Gerindra sebagai pemimpin. Meskipun hanya menempati urutan ketiga dalam pemilihan legislatif namun daya tawar Partai Gerindra jauh di atas Partai Golkar yang menem-

pati urutan kedua secara nasional misalnya. Pemimpin utama dalam Partai Gerindra kemudian menjadi pemimpin utama dalam koalisi. Tentu saja ini tidak dapat dilepaskan dari patron utama partai yang juga menjadi calon presiden, Prabowo Subianto.

Tentu hal ini akan sulit terjadi di NTB. Partai Demokrat memang menjadi paria dalam pileg nasional dan pilpres 2014.

Tetapi partai mana yang mampu menolak pinangan Partai Demokrat di NTB denganTGBZainulMajdisebagaipenarik massa dalam pemilukada nantinya?

PartaiDemokratdiperkirakanakanmenjadi pemimpin koalisi utama dalam menghadapi pemilukada. Dan bahkan tidak mungkin akan menjadi salah satu pengusung pasangan calon yang paling diperhitungkan dalam pelaksanaan pemilukada tahun depan. Apakah partai lain dalam Koalisi Merah Putih di NTB akan rela menerima, dan terus bersetia dengan pasangan calon yang diajukan Partai Demokrat?

Atau contoh lain tentang PKS yang selama ini dikenal memiliki kader militan. Meskipun suara dan citra partai terus tergerus dengan tingkah polah kadernya, mulai dari korupsi hingga makian dalam jejaring sosial namun daya tawarn-

ya masih tinggi. Sulit untuk menolak bila PKS ingin bergabung dalam koalisi dengan harapan mampu memanfaatkan dengan baik militansi kadernya. Kader PKS di tingkat bawah yang sangat setia dengan slogan keadilan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan elitnya, menjadi modal penting dalam pemilukada. Bahkan gugatan pasangan PrabowoHatta dalam persidangan di MK berbasiskan pada data yang disediakan PKS. Partai inilah yang menjadi sandaran terakhir pasangan Prabowo-Hatta.

Demikianlah pandangan tentang keberadaan Koalisi Merah Putih di NTB, yang akan sangat ditentukan dengan kepentingan dalam pemerintahan.

Apalagi mengingat fakta dalam pemilihan pejabat politik di tingkat eksekutif, pilpres dan pemilukada, faktor partai politik tidak begitu penting, figur (pasangan) calon dipandang jauh lebih penting.

Fenomena yang disebut para sarjana sebagai ‘kemenangan figur kekalahan partai politik’. Dan terakhir, kerjasama antar partai politik (koalisi?) tidak hanya dibutuhkan di dalam pemerintahan tetapi juga di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.

Konservasi penyu, wisatawan mancanegara lebih peduli dari pemerintah Kepedulian pemerintah harus digugah

*** Perusahaan tembakau didesak tentukan rencana harga pembelian Agar petani tak dibodohi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

Halaman 7

Perusahaan Tembakau Didesak Tentukan Rencana Harga Pembelian Mataram (Suara NTB) Baru satu perusahaan di antara semua perusahaan mitra petani yang sudah memfinalkan rencana harga pembelian tembakau pada musim tanam tahun 2014 ini. Perusahaan lainnya diharapkan segera menggelar rapat penentuan harga.

Hanya PT. ELI yang menurut Kepala Dinas Pekebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M, Si sudah menetapkan rencana harga pembeliannya.

Djarum, Sadhana Arifnusa, Trisno Adi, IDS, Noto Permadi, AOI dan beberapa perusahaan lainnya belum mengundang secara khusus pemerintah daerah untuk menyepakati, berapa harga pembelian yang layak untuk tahun ini.

“Perusahaan lainnya kami minta segera menetapkan

rencana harga pembelian. Jangan sampai menentukan harga saat petani sudah mulai menjual produksinya,” kata Husnul Fauzi, Senin (11/8).

Gambaran sementara, harga yang disepakati di PT. ELI ada peningkatan harga dibanding tahun lalu. Ratarata antara Rp 2.500 sampai Rp 3.000/kg. Harga ini sudah atas kesepakatan bersama, perusahaan, asosiasi petani tembakau, petani binaan serta pemerintah daerah.

Barometer harga itu, kemudian diperkirakan perusahaanperusahaan lainnya akan memasang standar harga pembelian yang tidak jauh beda. Namun yang terpenting menurut Husnul Fauzi tekankan, standar harga yang diberlakukan perusahaan dapat memberi ruang keuntungan bagi petani.

Mengacu pada harga pembelian yang sudah ditentukan salah satu perusahaan yang disebutkan di atas, telah dihitung, bahwa keuntungan pet-

(Suara NTB/bul)

Husnul Fauzi ani dalam satu hektarnya sampai Rp 15 juta bersih.

Analisa usaha tani yang dilakukan, dalam satu hektar, produktivitas tembakau petani jika berdasarkan hitungan perusahaan akan mencapai 1,8 ton, pemerintah menghitung produksi per hektar mencapai 2,3 ton maksimal.

Satu hektar, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 40 juta. Jika 1,8 ton dihitung dengan harga pembelian tertinggi, maka akan dihasilkan dalam satu hektar sebesar Rp 67.000.

“Rp 67 juta dikurangi biaya produksi Rp 40 juta, maka dapat Rp 37 petani. Kalau dikurangi lagi, bagi yang nyewa lahan Rp 10 juta satu hektar, maka petani dapat Rp 27 juta. Kalau dikurangi den-

gan lain-lainnya, bersih petani bisa dapatkan Rp 15 juta, masih tidak kalah dengan penghasilan dari komoditi lainnya,” katanya mengurai.

Dari hitung-hitungan tersebut, tinggal bagaimana petani dapat meningkatkan kualitas hasil produksi, dari sebelum panen, panen dan pasca panen.

Dengan melakukan efisiensi terhadap pembiayaan.

Pemerintah daerah, tambahnya juga tetap mengupayakan tetap berada di tengahtengah, bagaimana mendukung petani agar mendapatkan keuntungan yang sesuai, serta perusahaannya juga demikian saat penentuan harga.

“Harus berlaku sistem

simbiosis mutualisme. Harga tahun ini Insya Allah sudah bagus, walaupun harga grade tertinggi Rp 37.000/Kg sampai Rp 39.000/Kg, tetapi sudah dirata-ratakan kenaikannya sampi Rp 3.000 setiap grade,” demikian Husnul Fauzi.

Dari sisi produksi, tahun ini terjadi peningkatan luas areal tanam. Dari 14.000 hektar di tahun 2013 lalu, menjadi 16.000 hektar sampai 18.000 hektar.

Jika diasumsikan perhektarnya bisa menghasilkan 2 ton rata-rata, maka produksi pada tahun 2014 ini diperkirakan maksimal 38.000 ton.

“Dan ini semuanya harus diserap habis oleh perusahaan mitra,” ujarnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

Harus Rebut Investasi Nasional PELUANG investasi luar negeri bermuara di pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi NTB diharapkan lebih memperkuat kekuatan berebut “kue” investasi dengan daerah-daerah lainnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) caretaker Provinsi NTB, L. Hadi Faisal menyebut arus investasi yang masuk ke Indonesia perkembangannya cukup signifikan. Untuk mendorong investasi tersebut masuk ke daerah ini, Gubernur NTB melalui para pembantunya diharapkan lebih maksimal dan lebih gigih lagi menangkap peluang tersebut.

“Kue investasi tidak hanya kita yang menginginkannya. Daerah-daerah lain juga kencang mengajukan permintaan. Karena tidak kita saja yang mau. Jaring investasi nasional masuk ke NTB,” sebut mantan anggota DPRD NTB selama dua periode ini.

Bila memungkinkan, menurutnya, pemda harus menyiapkan program “ngamen” di pemerintah pusat. Artinya, investasi-investasi dari luar negeri semaksimal mungkin dapat direbut. Tentu bukan kategori investasi bodong.

Investasi-investasi tersebut, selanjutnya harus disambut oleh pemerintah daerah dengan tidak membuat regulasi dengan izin yang berbelit-belit. Bahkan salah satu kendala invesati di NTB yang paling sering disebut oleh pengusaha kelas menengah ke atas adalah, sulitnya pengurusan izin.

“Kalau Gubernur saya rasa kebijakannya cukup baik.

Tapi ini, orang-orang di bawah gubernur ini harus pelaksanaannya sama sebenarnya,” sebut Hadi Faisal pada Suara NTB di Mataram, Senin (11/8).

Ia mengatakan, bahasa pemerintah daerah harus sama dalam menumbuhkembangkan investasi di daerah ini. Apalagi dengan adanya tanda-tanda investasi akan cukup banyak masuk ke NTB. Kualitas pelayanan harus ditingkatkan, bila memungkinkan seakan-akan kita menggelar karpet merah atas kehadiran para investor tersebut. Tetapi tetap tidak keluar dari analisa dan verifikasi kelayakan investor tersebut.

Hal lain yang perlu diupayakan adalah mempermudah hubungan transportasi laut dengan antardaerah. Konsep tol laut yang disuarakan salah satu kandidat pada pemilihan calon presiden beberapa waktu lalu dianggap paling tepat.

“Gubernur bersama pemerintah daerah lainnya, harus berupaya menyuarakan kepada pemerintah pusat tentang realisasi konsep tol laut itu. Karena itu kedepan akan sangat menguntungkan bagi daerah yang masuk kepulauan seperti kita (NTB:red),” tambahnya.

Ia mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mengupayakan hal ini terealisasi.

Apalagi, NTB memiliki potensi komoditi yang tidak kecil untuk memainkan peran perdagangan antarpulau ini. (bul)

Produksi Komoditi Hortikultura NTB Mulai Didata

Lalu Hadi Faisal

DIJUAL

(Suara NTB/bul)

DIEKSPOR – Kerupuk kulit Seganteng, Cakranegara, Kota Mataram, sudah merambah pasar di luar negeri. Namun pola ekspornya masih sederhana, dengan memanfaatkan jasa TKI yang berangkat ke luar negeri, di antaranya Malaysia dan Arab Saudi.

Seorang pedagang kerupuk kulit Seganteng di pasar tradisional Mandalika, Senin (11/8).

HILANG STNK R2 YAMAHA DR6175DU NOKA/NOSIN: MH314D0029K408915/J4D409421 AN. NITA KUSUMA DEWI HILANG DISEKITAR JL.RAYA GUNUNG SARI MENUJU RUMAH.

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistk (BPS) mulai melakukan pendataan terhadap produksi komoditi hortikultura. Tiga di antara komoditi tersebut, cabai besar, cabai rawit dan bawang merah yang kerap menjadi pemicu terjadinya inflasi di daerah ini.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin menyajikan hasil pendataan yang dilakukan tentang produksi tiga komoditi hortikultura itu. Untuk cabai besar, gambaran produksinya tahun 2013 lalu sebesar 6,40 ribu ton, mengalami penurunan sebesar 786 ton (10,94 persen) dibandingkan tahun 2012.

Penurunan produksi terjadi di Pulau Lombok sebesar 1,04 ribu ton, sedangkan di Pulau Sumbawa mengalami peningkatan sebesar 257 ton. Persentase produksi cabai besar pada tahun 2013 menurut wilayah di Pulau Lombok sebesar 86,47 persen dan di Pulau Sumbawa sebesar 13,53 persen.

Dalam periode 2011–2013, produksi tertinggi di Pulau Lombok, terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,57 ribu ton, sedangkan produksi tertinggi di Pulau Sumbawa terjadi tahun 2013 sebesar 866 ton.

Luas panen tertinggi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terjadi pada tahun 2011, yaitu seluas 732 hektar dan 121 hektar. Produktivitas tertinggi untuk Pulau Lombok terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,29 ton per hektar, se-

MEBEL

dangkan untuk produktivitas tertinggi di Pulau Sumbawa pada tahun 2013 sebesar 10,07 ton per hektar.

“Kenaikan produksi cabai besar pada tahun 2013 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Bima. Sementara itu, penurunan produksi yang relatif besar terjadi di Kabupaten Lombok Timur,” katanya, Senin (11/8).

Untuk cabai rawit, produksi di tahun 2013 sebesar 28,93 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 773 ton (2,60 persen) dibandingkan tahun 2012. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi di Pulau Sumbawa, yaitu sebesar 2,85 ribu ton (98,49 persen), sedangkan di Pulau Lombok mengalami penurunan sebesar 3,62 ribu ton (13,50 persen).

Persentase produksi cabai rawit tahun 2013 sebesar 80,17 persen di Pulau Lombok dan19,83 persen di Pulau Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2011– 2013, Pulau Lombok masih menjadi sentra produksi cabai rawit di NTB. Produksi cabai rawit tertinggi di Pulau Lombok terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 26,81 ribu ton, sedangkan produksi tertinggi di Pulau Sumbawa terjadi tahun 2013 sebesar 5,74 ribu ton. Luas panen tertinggi di Pulau Lombokdan Pulau Sumbawa terjadi pada tahun 2013 yaitu seluas 5,06 ribu hektar dan 401 hektar.

Produktivitas tertinggi di Pulau Lombok terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,28 ton per hektar, sedangkan produktivitas tertinggi di Pulau Sumbawa terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 14,31 ton per hektar.

Terakhir, untuk komoditi bawang merah, produksi tahun 2013 sebesar 101,63

ribu ton, mengalami peningkatan sebanyak 638 ton (0,63 persen) dibandingkan pada tahun 2012. Peningkatan produksi terjadi di Pulau Sumbawa, sebesar 2,56 ribu ton atau sebesar 2,80 persen.

Sedangkan di Pulau Lombok mengalami penurunan sebesar 1,92 ribu ton atau sebesar 19,53 persen.

Persentase produksi

bawang merah NTB tahun 2013 menurut wilayah. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masing-masing sebesar 7,78 persen dan 92,22 persen.

Produksi dan luas panen tertinggi di Pulau Lombok dicapai pada tahun 2012, dimana produksi mencapai 9,83 ribu ton dan luas panen mencapai 1,36 ribu hektar.

Produksi tertinggi di Pulau

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

Sumbawa dicapai pada tahun 2013 dimana produksi mencapai 93,72 ribu ton, sedangkan luas panen tertinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu seluas 10,98 ribu hektar. Sementara produktivitas tertinggi untuk Pulau Lombok yaitu sebesar 7,52 ton per hektar, sedangkan Pulau Sumbawa sebesar 11,39 ton per hektar dicapai pada tahun 2013. (bul)

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

Pastikan Kandidat, Gerindra Jemput Keputusan DPP Tanjung (Suara NTB) Jajaran pengurus DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (12/8) hari ini dipastikan akan berangkat ke Jakarta. Mereka akan menemui petinggi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terkait kepastian kadernya untuk menjadi kontestan pada Pilkada 2015 mendatang.

Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Syarifudin, SH., usai pelantikan Anggota Dewan KLU, menegaskan Gerindra secara struktur partai siap memajukan kadernya di Pilkada 2015 KLU. Hanya saja, Syarif masih belum bersedia membuka kemungkinan tandemnya.

“Gerindra siap majukan kader, persoalan dengan siapa, saya belum bisa komentar, tapi setidaknya masyarakat sudah bisa membaca dari perkembangan politik yang ada,” kata Syarifudin.

Syarifudin di KLU tergolong masih sangat belia.

Namun keberadaannya sebagai politisi muda patut diperhitungkan. Betapa tidak, 5 tahun lalu, dirinya mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD KLU, ia terpilih sebagai Wakil Ketua I DPRD KLU, dan duduk di unsur Pimpinan Dewan KLU. “Saya pribadi, kalau memang dikehendaki masyarakat sangat siap membawa amanat,” ujarnya memberi kesan.

Dalam Pilkada 2015 mendatang, dirinya akan bertolak ke Jakarta beserta beberapa unsur pengurus Parpol KLU. Keputusan Partai (DPP) akan sangat menentukan ke mana arah sikap politik Parpol di daerah.

Gerindra dalam upaya untuk mengusung paket Calon Cabup - Cawabup, kata Syarifudin, cukup intensif berkomunikasi dengan sejumlah Parpol lain di daerah. “Koalisi sudah kita komunikasikan dengan beberapa partai. Antara 4 sampai 5 partai sudah kita ajak bicara. Tapi mereka juga masih menunggu keputusan DPP masing-masing,” tandasnya. (ari)

Mantan Kepala Kantor Aset Lobar Dituntut 2 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Belum selesai menjalani vonis dalam kasus penjualan aset berupa tanah pecatu, mantan Kepala Kantor Aset Lobar Burhanuddin, SPd, M.Pd harus menerima tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus berbeda. Senin (11/8) kemarin, Burhanuddin dituntut dua tahun penjara dalam kasus dugaan penjualan aset berupa rumah dinas di Jalan Ciamis, Perumahan Taman Indah Kota Mataram.

Dalam tuntutannya, JPU Muthmainnah, SH, Yustika, SH dan Komang Prasetya menerapkan Pasal 11 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “JPU membuktikan pasal suap, karena bisa membuktikan pasal 11 UU Tipikor terkait perbuatan Burhanuddin,” kata Kajari Mataram melalui Kasi Pidsus Kejari Mataram, Hendry Antoro, Senin kemarin usai sidang. Selain ancaman kurungan, Jaksa juga membebankan denda Rp 50 juta kepada terdakwa, subsider dua bulan kurungan.

Dalam uraian tuntutan JPU, terdakwa dinilai bersalah karena menjual aset berupa bekas rumah dinas Dinas Sosial Lobar di perumahan tersebut.

Rumah dijual kepada warga melalui proses yang melanggar aturan, karena tidak melalui persetujuan dewan dan melanggar peraturan pemerintah tentang aset. Dari proses penjualan itu, terdakwa menerima pembayaran Rp 300 Juta sesuai dengan harga bayar dari warga bernama Ibu Indra.

Sidang dengan agenda tuntutan kemarin dipimpin Sutarno, SH, MH. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya Dr. Zarman Hadi, SH, MH. Atas tuntutan itu, pekan depan Zarman akan mengajukan pledoi atau pembelaan. (ars)

Gugatan Prabowo-Hatta

KPUD Lobar Diduga Lakukan Pelanggaran di 116 TPS Giri Menang (Suara NTB) KPUD Lobar ikut digugat pasangan Prabowo-Hatta karena diduga melakukan pelanggaran pelaksanaan Pilpres beberapa waktu lalu. KPU Lobar diduga melakukan pelanggaran pada 116 TPS yang ada di 69 desa yang tersebar di seluruh kecamatan.

Hal ini diakui oleh Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, Senin kemarin. “Gugatan PHPU Pilpres di Lobar ada di 116 TPS,” ungkap Suhaimi. Ia menerangkan, gugatan ke KPU ini diinstruksikan agar KPU di daerah membuka kotak suara untuk mengambil dan melihat bukti PHPU. Bukti yang dicari yakni model C1,C7 dan C plano.

Ia menjelaskan ada empat katagori yang dipersoalkan dan dituntut pasangan Prabowo-Hatta di 116 TPS yang diduga KPU Lobar melakukan pelanggaran, yakni terkait jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan suarat suara yang digunakan. Terkait gugatan ini ada di 62 TPS. kedua, terkait perbandingan jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah surat suara sah.

Terkait hal ini, KPU mengkalim tidak ada selisih.

Ketiga, perbandingan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, lebih besar dari pemilih terdaftar. Untuk ini ada di 8 TPS. Terakhir, terkait pengguna hak daftar pemlih khusus tambahan (DPKTB) lebih besar dari data pemlih yang terdaftar terjadi di 44 TPS. Sehingga total mencapai 116 TPS. Untuk itu, KPU sesuai surat KPU RI meminta menjawab dan sajikan data, karena itu sudah diundang saksi dari pasangan calon, Panwas dan kepolisian untuk hadiri saat pembukaan kotak suara. “Terkait jawaban kami kumpulkan di KPU RI untuk diskusikan langkah selanjutnya,” tukasnya. Pihaknya akan menghadapi dengan menyiapkan semua bukti dan saksi. Terkait Saksi-saksi ini akan diambil setelah melihat kebutuhan setelah inventaris alat bukti. Alat bukti dan jawaban tertulis bisa dari C1 di tngkat KPPS, PPS. (her)

POLHUKAM

Halaman 8

Tahapan Dimulai Januari 2015

Pilkada Loteng Terancam Molor Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini belum bisa memastikan, apakah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2015 mendatang, bisa dilaksanakan secara serempak dengan enam kabupaten/kota lainnya atau tidak. Bahkan, pelaksanaannya terancam molor. Mengingat masa jabatan Bupati Loteng yang masih cukup panjang, hingga November 2015 .Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., kepada Suara NTB, Senin (11/8) kemarin, mengungkapkan, kalau kabupaten/kota lainnya Bupati dan Walikota dilantik sekitar Bulan Agustus. Sehingga pelaksaan Pilkada harus sebelum Bulan Agustus. Sementara Bupati Loteng baru dilantik pada Bulan November.

“Sehingga kemungkinan kita baru bisa menggelar pilkada sekitar Bulan Juli atau Agustus,” sebutnya. Itu artinya, kemungkinan besar pelaksanan Pilkada Loteng tidak akan serempak dengan kabupaten lainnya yang pada tahun yang sama juga menggelar Pilkada.

Ia menjelaskan, dari tujuh kabupaten/kota di NTB yang

akan menggelar Pilkada, baru lima kabupaten/kota saja yang sudah bisa dipastikan menggelar Pilkada serentak.

Sedangkan untuk Loteng dan Kabupaten Sumbawa, kemungkinan akan menggelar Pilkada belakangan. Setelah lima kabupaten/kota tersebut.

Ari mengatakan, bakal mundurnya pelaksanaan Pilka-

da Loteng tahun 2015 mendatang, karena memang pada pelaksaan Pilkada Loteng tahun 2010 lalu, harus sampai dua putaran. Sementara kabupaten/ kota lainnya, hanya satu putaran. Belum lagi, adanya gugatan-gugatan yang masuk. Sehingga menyebabkan proses pelantikan menjadi mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Namun demikian, prihal molornya pelaksanaan Pilkada Loteng tahun 2015 tersebut, masih belum final. KPU provinsi dalam waktu dekat ini berencana bakal mengumpulkan seluruh KPUD yang daerahnya akan menggelar Pilka-

da. Termasuk KPU Loteng guna membahas persoalan ini.

“Bisa saja nantinya tujuh kabupaten/kota tersebut tetap menggelar Pilkada secara serempak. Namun untuk pelantikan Bupati dan Wabup Loteng, hasil Pilkada tersebut lebih belakangan. Pada Bulan November, sesuai batas masa jabatan Bupati/Wabup Loteng saat ini,” terangnya.

Disinggung persiapan pelaksanaan pilkada sendiri, Ari mengaku tahapan baru akan mulai dilaksanakan pada Bulan Januaria nanti. Diawali dengan pembentukan badan ad hoc pilkada. (kir)

Melawan Saat Ditangkap

Residivis Curanmor Nyaris Ditembak Mataram (Suara NTB) Residivis pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) LH alias Hr Warga Gunung Sari nyaris ditembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan delapan anak kunci T sebagai alat pembobol sepeda motor berhasil ditemukan polisi setelah menggeledah kamar kos yang ditempati pelaku bersama Istrinya. Penangkapan berlansung cukup tegang ketika Hr mengamuk di salah satu kamar kos yang ada di Lingkungan Karang Buaya, Pagutan, Kota Mataram.

Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Agus Dwi Ananto, Senin (11/8) menjelaskan, Hr telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak dua rekannya tertangkap dengan kasus yang sama.

Saat polisi melakukan penggerebekan, Hr tidak mau mengaku dan sempat melawan. Namun setelah diperiksa serta dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah alat – alat berupa kunci T lengkap dengan 8 butir anak kunci sebagai pembobol kontak sepeda

motor. Dikatakan, Agus, Hr nyaris ditembak lantaran membahayakan petugas yang melakukan penangkapan.

Hingga saat ini, aparat masih terus melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Polisi membawa tersangka ke beberapa Polsek khususnya yang berada di wilayah hukum Polres Mataram. Hal tersebut dilakukan guna memastikan apakah tersangka pelaku curanmor tersebut pernah memetik sejumlah sepeda motor yang dilaporkan ke masing – masing Polsek yang ada.

“Dia (Hr, red) sudah ditetapkan sebagai tersangka sebab dia merupakan Residivis. Disamping itu, barang bukti sudah ada dan lengkap bersama pengakuan rekannya. Sementara saat ini, tersangka masih dibawa ke masing – masing polsek untuk mengecek apakah dirinya sempat memetik sejumlah sepeda motor yang dilaporkan hilang di beberapa kawasan yang ada di Mataram,” imbuhnya. Dikatakan Agus, dua rekan Hr yang sudah tertangkap lebih awal kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan (met)

RESIDIVIS - Hr (35) residivis curanmor yang ditangkap dan diamankan beserta sejumlah barang bukti alat pencurian sepeda motor.

(Suara NTB/Ist)

Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Ditargetkan Dua Minggu Giri Menang (Suara NTB) – Ketua sementara DPRD Lobar Hj. Sumiatun menargetkan akan menyelesaikan tugas-tugas seperti membentuk alat-alat kelengkapan DPRD Lobar selama 2 minggu dengan mengajak semua anggota DPRD Lobar bekerja sama dan fokus.

“Semua tugas sebagai pimpinan dewan sementara bisa tuntas dua minggu, termasuk membentuk kelengkapan dewan,” tandas ketua DPRD Lobar sementara Hj. Sumiatun usai sidang peripurna pengambilan sumpah Senin (11/8) kemarin.

Dalam menjalankan tugasnya ia didampingi Wakil Ketua, H. Mahrup sebagai pimpinan dewan sementara. Sejumlah pekerjaan yang akan diselesaikan, antara lain membentuk komisi-komisi dewan, badan legislasi (banleg), badan anggaran (banggar), badan musyawarah (banmus) serta badan kehormatan (BK).” Besok saya akan mulai bekerja untuk membentuk alat kelengkapan dewan tersebut,” tandasnya.

Tujuh Dewan Perempuan Lebih jauh dikatakan, Sumaitun amanat menjadi ang-

(Suara NTB/her)

Hj. Sumiatun gota DPRD khususnya dirinya yang dipercayai pimpinan dewan sementara merupakan kehormatan. Ada sesuatu yang lebih membanggakan yang patut diapresiasi dari dinamika politik di Lobar dengan kehadiran 7 orang perempuan sebagai DPRD Lobar pada ini. Sedangkan periode lalu hanya dua orang membuktikan keterwakilan pe-

rempuan sebagai DPRD bertambah.

Dengan kehadiran anggota Dewan perempuan ia berharap dapat memberi perubahan nyata terutama dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Selain itu, menjadi inspirasi bagi kaum perempuan agar tidak ragu maju menjadi Caleg. “Karena selama ini didominasi kaum laki-laki,”ujarnya. Selain itu tentu kehadiran perempiuan memberi kontribusi bagi kemajuan ke depan.

Pantauan wartawan pelantikan 45 anggota DPRD Lobar yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri (PN) Mataram, Suhartanto, SH., MH., dimulai pukul 09:00 wita dalam acara sidang paripurna istimewa DPRD Lobar. Pelantikan dihadiri oleh segenap muspida plus serta tokoh agama dan masyarakat.

Pelantikan anggota DPRD Lobar dijaga ketat oleh kepolisian dari Polres Lobar dan Polda NTB, setiap undangan yang memasuki ruangan sidang harus menunjukkan undangan dan melewati pemeriksaan polisi dengan melewati pintu metal detector. (her)

Jenazah Korban Tewas di Rinjani Belum Dikirim ke Negara Asalnya Mataram (Suara NTB) Jenazah Mario Rodrigues (26) yang meninggal akibat terjatuh pada ketinggian 15 meter usai melakukan pendakian ke Gunung Rinjani belum dikirim ke negara asalnya. Meski demikian, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengaku telah menyerahkan korban kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian serta beberapa instansi terkait.

Kepala TNGR, Agus Budiono saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/8) mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan semua urusan kepada pihak kepolisian. Ia berharap, jenazah korban segera dipulangkan ke negara asalnya untuk diperte-

mukan dengan sanak keluarganya. Seperti diketahui, Mario Rodrigues yang berencana melakukan pendakian selama dua hari ke puncak Gunung Rinjani tersebut merupakan warga Republik Dominica, Amerika Tengah.

“Kita sudah menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan berwajib. Ya mudah – mudahan, jenazahnya segera dikirim agar agar citra negara kita tidak terkesan lamban dalam mengurus hal – hal seperti itu di mata negara asing. Hari ini, mungkin pihak penyidik dari kepolisian serta dari pihak rumah sakit akan mendatangi kantor Imigrasi untuk mengurus beberapa kelengkapan pengirimannya,” terangnya.

Dari pihak Imigrasi nantinya akan melanjutkan ke kedutaan besar negara asal korban lalu kemudian jenazah korban bisa langsung dikirim ke kediamannya. Sejauh ini, polisi masih memeriksa para tour guide yang memandu wisatawan tersebut dalam melakukan pendakian. Awalnya, salah satu rekan kedua guide yang mendampingi mereka menjelaskan, korban terjatuh saat hendak pulang dari pendakian. Sebetulnya, korban sudah hampir sampai di gerbang perbatasan kawasan taman nasional dengan pedesaan.

Naas, Mario terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter lalu kepalanya membentur ke tanah. (met)

Fraksi Keadilan dan GNB Terbentuk

Jumlah Fraksi di DPRD Kota Mataram Menyusut Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Selasa (12/8) hari ini dipastikan menggelar rapat paripurna guna mengumumkan pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Kota Mataram. Dibandingkan dengan periode 2009 – 2014, kali ini jumlah fraksi lebih sedikit. Seperti diketahui, pada periode sebelumnya, fraksifraksi di DPRD Kota Mataram berjumlah sembilan.Yakni Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKS, Hanura, Gerindra, PAN dan Peduli Indonesia.

Menyusutnya jumlah fraksi ini lantaran enam parpol tidak memenuhi syarat sebagai fraksi utuh. Enam parpol tersebut masing-masing PKS, Hanura, PAN, Nasdem, PKPI dan PKB. Kurangnya jumlah kursi mereka di parlemen membuat keenam parpol in harus berkoalisi. Rapat pembentukan fraksi di DPRD Kota Mataram, Senin (11/8) kemarin telah menghasilkan dua fraksi gabungan.

Yakni Fraksi Keadilan yang merupakan koalisi PKS dengan PKPI dan fraksi GNB (Gerakan Nurani Bangsa).

Terpilih sebagai Ketua Fraksi Keadilan, adalah Misban Ratmaji, SE., dan ketua Fraksi GNB H. Muhammad Faesal. Sementara satu parpol lainnya, yakni PAN telah memantapkan koalisi dengan

Partai Golkar. Dengan demikian, Fraksi Partai Golkar menjadi fraksi dengan jumlah keanggotaan terbanyak yakni 10 orang.

Ditemui usai pembentukan fraksi, Ketua Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, mengatakan, dipilihnya PKS sebagai mitra koalisi, karena antara PKPI dengan PKS memiliki pokok-pokok pemikiran yang sama, yakni bagaimana membangun Kota Mataram. ‘’Kita punya kesepahaman dan kesamaan persepsi,’’ cetusnya.

Misban berharap koalisi yang terbangun antara PKPI dengan PKS bisa menjadi koalisi permanen hingga lima tahun ke depan. ‘’Hal-hal lain akan kita mantapkan. Kita tidak ingin koalisi seumur jagung,’’ tegasnya. Fraksi keadilan terdiri dari lima anggota DPRD Kota Mataram. tiga dari PKS, masing-masing H. Azhar Ansori, Parhan dan Ismul Hidayat. Sedangkan dari PKPI, Misban Ratmaji dan Rangga Danu Meinaga Adhitama, SH. Seperti halnya fraksi keadilan, Draksi GNB juga terdiri dari lima anggota Dewan.

Yaitu H. Muhammad Faesal, Syamsul Bahri, SH., Sang Ketut Deresta, Ajhmad Azhary Ma’aruf dan Hj. Kartini Irawarni, SPd. (fit)

(Suara NTB/fit)

PEMBENTUKAN FRAKSI - Suasana rapat pembentukan fraksi GNB di DPRD Kota Mataram, Senin (11/8) kemarin.

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

GEOPARK - Beberapa pendaki melepas kepenatan dengan masyaksikan Danau Segara Anak yang eksotis. Danau tersebut menjadi salah satu pendukung gunung Rinjani diusulkan menjadi geopark dunia.

Rinjani Punya Potensi Besar Jadi Geopark Dunia Mataram (Suara NTB)Asesor Global Geoparks Network (GGN) atau Asesor Jaringan Geopark Global, Prof.

Watanabe mengatakan hasil supervisi yang dilakukan selama dua hari pada sejumlah situs geologi (geosites), gunung Rinjani mempunyai potensi besar untuk menjadi geopark dunia. Lolos tidaknya usulan Rinjani menjadi geopark dunia tergantung dari pemerintah daerah dalam menyiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan.

“Ada tiga hal yang penting dalam pengembangan geopark itu, geodiversity, biodiversity dan cultural diversity. Ketiganya ini harus dipadukan, tidak bisa berdiri sendiri. Area ini (Rinjani, Red) memiliki potensi yang baik untuk menjadi geopark global,” kata Watanabe usai melakukan peninjauan ke Gili Trawangan, yang menjadi salah satu situs geologi (geodiversity) Gunung Rinjani di Mataram, Senin (11/8).

Dikatakan, tiga komponen geopark itu harus benar-benar terjaga dan terpadu satu dengan lainnya dengan pelibatan masyarakat sekitar. Dengan keterpaduan tiga komponen itu maka akan menjadi atraksi baru. Menurut Watanabe, pelibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat tiga komponen itu sangat penting. “Pelibatan masyarakat setempat sangat penting sekali untuk pengembangan. Mereka harus merasa memiliki, mendapat manfaat dan dapat membuka peluang usaha ekonomi kreatif, baik itu usaha pariwisata dan investasi,” imbuhnya.

Selama dua hari di Lombok, ia melihat masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dan dilengkapi oleh pemerintah daerah. Seperti informasi mengenai sejarah geologi dari masing-masing geodiversity yang ada. Pada beberapa objek memang sudah ada signboard dan lainnya. Namun, perlu ada informasi yang spesifik di masing-masing situs geologi yang ada mengenai sejarah geologi tersebut.

2.000 Seniman akan Ramaikan ”Festival deBus Banten 2014” Serang (Suara NTB) Sebanyak 2.000 seniman debus di Banten akan mengikuti “Festival deBus Banten 2014” yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada 23 Agustus 2014. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten Endrawati di Serang, Jumat mengatakan, festival yang ditargetkan mampu memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) itu, akan diikuti 6 kabupaten/kota se-Banten. Dua daerah lainnya yakni Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

“Festival deBus Banten 2014 akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2014 di Mercusuar, Anyer, Kabupaten Serang. Sebanyak 6 kabupaten/kota akan mengirimkan para seniman debus dari sejumlah sanggar yang ada untuk menampilkan kreasi debus Banten di hadapan tim pemberi rekor MURI,” kata Endrawati. Ia mengatakan, masing-masing kabupaten/kota akan mengirimkan perwakilannya untuk menampilkan kreasi debus yang juga akan disaksikan langsung wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

Menurutnya, 2.000 seniman debus se-Banten yang akan mengikuti festival tersebut di antaranya meliputi Kabupaten Serang sebanyak 500 orang, Kabupaten Lebak sebanyak 500 orang, Kota Cilegon sebanyak 400 orang dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 300 orang. Sementara, Kota Tangerang dan Kota Serang belum memberikan konfirmasi terkait jumlah peserta yang akan diikutsertakan dalam festival. “Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang tidak ikut festival karena tidak punya sanggar debusnya. Tapi, prediksi kita memang akan diikuti sekitar 2.000 sampai 2.500 seniman untuk memecahkan rekor MURI,” kata Endrawati.

Menurut Endra, setiap perwakilan peserta festival dari kabupaten/kota harus menampilkan kreasi debus yang berbeda dengan peserta lainnya. Sehingga, masyarakat yang menyaksikan dapat mengetahui seni bela diri debus dengan segala kekayaannya. Namun demikian, kata dia, penampilan debus akan dibatasi

“Erupsinya tahun berapa, sejarah geologinya yang perlu diceritakan. Itu perlu ada informasinya,” tambahnya.

Selain itu, situs geologi yang ada dinilai masih belum terkelola dengan baik. Dikatakan, selain situs-situs geologi yang dikunjungi, sebenarnya masih banyak situs geologi peningggalan zaman dahulu yang ada kaitannya dengan Gunung Rinjani. Disebutkan, seperti sejumlah gua-gua yang ada di Pulau Lombok merupakan bagian dari situs geologi yang perlu dikembangkan. “Sehingga lebih banyak geosite yang memudahkan kita menjadi geopark global,” katanya.

Watanabe mengatakan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Badan Geologi harus mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan menjadi geopark dunia tersebut. Ia mengingatkan, pemerintah jangan terburu-buru tetapi harus mempersiapkannya secara matang, langkah demi langkah.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Tata Ruang Bappeda NTB, IGB. Sugiharta mengatakan pihaknya bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan sosialisasi mengenai geopark Rinjani.

Diharapkan, Rinjani dapat ditetapkan menjadi geopark dunia pada tahun 2015 mendatang. Pada tahun ini, Pemerintah pusat mengusulkan Rinjani menjadi geopark dunia. “Untuk mencapai geopark dunia itu ada langkah-langkah yang pelru kita persiapkan baik itu dokumentasinya, dokumen, dossier maupun kesiapan kita di lapangan dan bagaimana kesiapan lembaga geopark ini sendiri,” katanya.

Dengan kedatangan Prof. Watanabe diharapkan masukan-masukan dan saran-saran untuk melengkapi persyaratan yang sudah ada didapatkan untuk memperbaiki dan meengkapi yang belum ada. “Kira-kira kesiapan kita pemerintah daerah tentunya dibantu pemerintah pusat melalui Kemenparekraf dan Badan Geologi serta stakeholders lainnya bagaimana menpercepat suksesnya geopark Rinjani ini,”pungkasnya. (nas)

Coldplay akan Gandeng Rihanna untuk Album Baru (Suara NTB/ist)

DEBUS - Seorang warga Banten sedang menunjukkan aksi debus, memakan api.

Beragam aksi debus akan dipertontonkan oleh ribuan peserta pada 23 Agustus di Banten untuk pemecahan rekor MURI.

pada tingkat kesulitan yang ringan hingga sedang saja.

Hal ini untuk menghindari adanya insiden yang tidak diinginkan ketika dilangsungkan festival.

“Debus kan punya tingkat kesulitan yang berbedabeda, ada yang ringan, sedang sampai berat. Tapi, kami hanya memberi toleransi untuk yang ringan dan sedang saja. Khawatir kalau terlalu berat atraksinya, kami tidak bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Endrawati. Endrawati menambahkan, festival debus hanya akan berlangsung selama satu hari. Festival tersebut dianggap penting dilakukan lantaran debus telah disahkan menjadi warisan seni budaya milik Provinsi Banten. Sehingga, wajib untuk dilestarikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. (Ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Coldplay telah sukses merambah dunia musik setelah merilis album ke enamnya “Ghost Stories”. Band asal Inggris ini berencana membuat album baru dan dalam album tersebut akan mengajak Rihanna untuk bekerja sama.

Di kutip dari laman Billboard, vokalis Coldplay, Chris Martin, berharap untuk berkolaborasi kembali dengan bintang pop itu di albumnya.

Coldplay dan Rihanna pernah berkolaborasi di lagu “Princess of China” album “Mylo Xyloto” yang dirilis pada tahun 2011.

“Saya tidak yakin dia pernah meminta, tapi saya hanya berkata: Tolong, saya boleh saya coba (menulis lagu untukmu red),” ucapnya.

Chris Martin belum memberitahukan materi apa yang akan digarap dengan Rihanna. “Dia mempunyai banyak orang luar biasa yang bisa menulis untuknya” katanya.

“Ini seperti mencoba untuk memenangkan ‘American Idol’ dan menuliskan satu lagu di album Rihanna. Sulit ... karena semua orang ingin menulis lagu untuknya,” pungkas Chris Martin. (Ant/Bali Post) Vokalis Coldplay Chris Martin (Ant/Bali Post)

’’Teenage Mutant Ninja Turtles” Melesat di ’’Box Office’’ Jakarta (Suara NTB)Film “Teenage Mutant Ninja Turtles” berhasil menduduki tangga box office dengan hasil yang luar biasa.

Film yang dibintangi Megan Fox sukses di puncak box office dan mendapatkan USD65 juta atau Rp761,8 miliar, padahal sebelumnya film ini diprediksi hanya akan mendapat USD40 juta hingga USD50 juta. Perolehan didapat dari pemutaran di bioskop Amerika Utara.

Menurut Megan Colligan, Presiden Paramount Bidang Pemasaran dan Distribusi, terdapat faktor “X” yang menjadi kunci kesuksesan film ini.

“Kami dibantu acara televisi sehingga anak-anak antusias ingin menonton begitupun orangtua mereka,” ucapnya dikutip aceshowbiz.com, Senin.

(Ant/Bali Post)

BERFOTO - Aktris Megan Fox berfoto bersama penggemarnya di penayangan perdana film “Teenage Mutant Ninja Turtles” di Los Angeles, Amerika Serikat, Film itu mulai ditayangkan di AS pada 8 Agustus 2014.

Paramount berniat meneruskan sukses film “Teenage Mutant Ninja Turtles” dengan merilis

sekuelnya pada musim panas 2016 dan Michael Bay tetap menjadi produsernya. (Ant/Bali Post)

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Persiapkan Tim Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

Harus Sabar MENJADI pendidik pada jenjang pendidikan Kelompok Bermain atau Taman Kanak-Kanak (KB-TK) memiliki tingkat kerumitan berbeda, bila dibandingkan dengan mengajar pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Pasalnya, secara teoritis, model pembelajaran antar-jenjang sangat jauh berbeda. Baik dari aspek materi, maupun metode.

Khusus untuk jen(Suara NTB/dys) jang KB-TK, seorang Helta Margareta Kalalo guru membutuhkan kesabaran tingkat tinggi dalam mendidik siswa. Salah perlakuan sedikit saja, bisa jadi problem terhadap siswa tersebut.

“Kesabaran adalah modal yang harus dimiliki bagi guru TK, kalau itu tidak ada banyak yang terpental jadi pendidik di TK” ujar Kepala KB-TK Aletheia Mataram Helta Margareta Kalalo, S.Pd, Senin (11/8).

Ditambahkannya, selain bermodal kesabaran, seorang guru TK juga harus punya naluri sebagai pendidik. Naluri itu merupakan panggilan jiwa yang bisa datang kepada setiap orang dengan latar belakang apapun. Terlebih saat ini, dirinya yang menjabat sebagai Kepala KB-TK Aletheia, ilmu sabar tersebut harus selalu diterapkan dalam kondisi apapun.

“Yang paling penting ialah memperlakukan anak didik di atas segalanya. Jangan sampai kepentingan atau ego pribadi membuat anak didik terabaikan,” ujarnya.

Diakuinya, banyak manfaat menjadi pendidik pada TK salah satunya adalah menjadi lebih penyayang dan sensitif terhadap kebutuhan anak didik. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi guru TK jika yang bersangkutan nantinya telah berkeluarga. (dys)

Diduga Pukul Siswa

Oknum Guru Dilaporkan ke Ombudsman Mataram (Suara NTB) – Kasus kekerasaan dalam dunia pendidikan kembali terjadi, sedikitnya 26 siswa di SDN 21 Cakranegara diduga dipukul secara massal oleh seorang oknum guru.

Akibatnya, sejumlah siswa mengalami luka lebam di bagian paha dan betis korban. Tidak terima dengan kejadian tersebut, wali murid melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Salah seorang wali murid yang enggan dikorankan namanya ini mengatakan, tidak menerima perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh oknum wali kelas atau guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswa. Pasalnya, kejadian tersebut tiga hari secara berturut–turut dilakukan “Bukan gitu cara seorang guru mendidik siswa, anaknya saya sampai masih tiga hari ada bekas lebam di betis dan pahanya,” sesal orang tua korban AL ditemui di Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB, Senin (11/8).

Beberapa wali murid, katanya, sempat mengklarifikasi kasus yang menimpa anaknya. Menurut pengakuannya, pihak sekolah melakukan rapat tertutup membahas persoalan. Namun setelah rapat, oknum guru tersebut diduga kembali memukul siswa dengan alasan tidak jelas. “Hari Jumat itu saya dan wali murid yang lain datang ke sekolah meminta klarifikasi dan meminta jaminan agar siswa tidak dipukul lagi. Kok malah hari Sabtu anak saya dipukul lagi,” katanya heran.

Kejadian tersebut, membuat anaknya trauma dan tidak berani masuk sekolah. Dia pun meminta, kepada kepala sekolah dan Dikpora Kota Mataram mengeluarkan, bahkan memberhentikan oknum guru, sehingga memberikan rasa nyaman kepada siswa. “Permintaan kami supaya diberhentikan atau dikeluarkan gurunya,” tegasnya.

Korban AL menceritakan, saat itu dia bersama teman kelasnya ingin keluar, karena melihat siswa lainnya keluar istirahat. Akan tetapi, gurunya tiba–tiba masuk dan mengumpulkan semua murid serta lantas memukulnya satu per satu. “Kelas dikunci dan satu per satu siswa dipukul,” ujar AL sambil menunjukkan bekas luka lebam di paha kirinya.

Ditemui terpisah, Kepala SDN 21 Cakranegara, Hj. Suyarni membenarkan terjadinya pemukulan terhadap siswa. Namun, dia membantah kalau siswa dipukul secara massal. “Iya memang ada, tapi cuman sekitar 10 orang saja,” bantahnya.

Alasan oknum guru memukul siswa tambahnya, karena wali murid kelas 3 SDN 21 Cakranegara tersebut mengaku khilaf. “Tadi sudah ditanya, dia ngaku khilaf,” tambahnya.

Terkait sanksi yang akan diberikan, pihak sekolah akan memberikan saksi tegas kepada guru tersebut. Dia pun menjamin tidak akan terulang lagi kasus kekerasan atau pemukulan terhadap siswa.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, menganggap kasus tersebut sesuatu yang penting dan perlu ditindaklanjuti, karena berkaitan dengan pelayanan. Dia melihat, terjadi adanya maladministrasi, sehingga terjadi kekerasaan terhadap siswa. “Tadi sudah kita tanya hampir satu jam, dia mengaku khilaf melakukan itu,” kata Adhar.

Untuk tindak lanjutnya, Ombudsman menyerahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan pembinaan. Terlepas dari itu, pihaknya tetap melakukan pemantauan secara terus menerus, agar tidak ada lagi kekerasan dalam dunia pendidikan. “Modelnya kita kan, berikan masukan dan merangkul. Kalau sanksinya kita serahkan kepada sekolah, dengan catatan kami tetap memantau,” ujar mantan wartawan ini. (cem)

Dikpora Lotim Buru Contoh Soal ke Sekretariat DPR Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), benar-benar tidak main-main dalam mempersiapkan timnya yang akan mengikuti lomba cerdas cermat empat pilar. Gedung Sekretariat DPR-MPR di Jakarta sudah didatangi langsung untuk meminta contohcontoh soal lomba.

“Kita sudah dikirimi lewat email oleh MPR,” ucap Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Lotim, Muhammad Supriyadi, kepada wartawan di sela acara Try Out dua tim dari SMAN 1 Aikmel dan SMAN 1 Pringgabaya di Gedung Dikpora Lotim, Senin (11/8).

Lomba Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini akan menjadi materi-materi lomba yang akan diikuti 10 orang di masing-masing tim yang menjadi wakil Lotim pada laga tingkat Provinsi di Mataram 17-22 Agustus mendatang.

Supriyadi yang merupakan mantan peserta Lomba Cerdas Cermat tahun 1993 menjadi wakil NTB bertarung di tingkat nasional dan berhasil juara 3 ini ingin mengulang sejarah lagi bagi Kontingen Lotim agar bisa mengukir jua-

(Suara NTB/rus)

CERDAS CERMAT - Suasana try out Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Dikpora Lotim, Senin (11/8). ra di tingkat nasional.

Selain dari bank soal dari MPR, contoh-contoh soal dari lomba-lomba yang lama juga sudah dihimpun dan dipelajari langsung selama proses persiapan. Alhasil, dari pengamatannya tingkat pengetahuan siswa terhadap materi-materi yang akan menjadi soal pada lomba tingkat provinsi hingga tingkat nasional nanti cukup diketahui peserta. Sehingga target yang ingin dicapai bisa menjadi wakil NTB berlaga di tingkat nasional.

Hal itu tergambar dari kegiatan menggelar try out, adu tanding tim Lotim SMAN 1 Aikmel dan Pringgabaya, Senin kemarin. Proses mema-

tangkan persiapan tim ini dilakukan Dikpora untuk ke sekian kalinya sebagai wujud keseriusan mewujudkan target Lotim wajib juara.

Supriyadi mengaku, Lomba Cerdas Cermat tingkat Provinsi ini sebenarnya akan digelar Mei lalu. Namun karena sejumlah agenda nasional, Dikpora telah dikirimi surat oleh MPR RI menunda pelaksanaan, karena alasan digelarnya sejumlah agenda nasional Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Di tingkat Kabupaten Lotim sudah mengelar April lalu dan dua tim yang juara I dan II tingkat kabupaten yang diutus mewakili Lotim.

Selama jeda waktu sebelum jadwal laga tingkat provinsi ini, jajaran Dikpora Lotim telah melakukan sejumlah persiapan yang terbilang cukup serius. Terhitung April-Juni lalu, di SMAN 1 Aikmel dan SMAN 1 Pringgabaya telah digelar pendalaman materi-materi lomba. Setiap pekan secara bergatian, dua sekolah ini adu tanding.

Pada tahun 2013, katanya, Lotim tidak mendapatkan juara apapun. Harapannya pada tahun 2014 ini, Lotim bisa merebut gelar juara di tingkat provinsi. Hal ini diyakini bisa diraih tim Lotim yang terbilang cukup matang persiapannya.

Setiap bulan dilakukan

latihan tanding, disampaikan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan lomba. Pihak Dikmen, ujarnya, membangun komunikasi untuk mendorong menyiapkan peserta semaksimal mungkin sebagai pra syarat pembinaan.

Harapannya, hasil try out ada nuansa baru bagi peserta yang berlaga.

“Kalau tidak dipacu, mereka tidak bisa terus berinovasi,” katanya. Proses ini pula menjadi bagian dari perencanaan yang matang menghadapi event, sehingga peserta siap dari segala sisi, baik pengetahuan apektif, psikomotorik dan kognitif serta mental peserta. (rus)

Tuntas, Pencairan Dana Sertifikasi Guru di Lotim Selong (Suara NTB) Tunjangan sertifikasi guru pada triwulan II tahun 2014 ini sudah mulai dicairkan.

Sebesar Rp 52,8 miliar uang negara diberikan kepada 5.132 orang guru sertifikasi di Kabupaten Lotim. Dana yang dicairkan pemerintah pusat melalui transfer daerah kini dikatakan tuntas hingga pada pekan terakhir bulan Agustus ini.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Drs. H. Muhammad Juhad saat ditemui di ruangannya Senin (11/8). Menurutnya, proses administrasi pembayaran hak para guru yang sudah

(Suara NTB/rus)

H. M. Juhad

mendapat predikat profesional, karena lulus kualifikasi sertifikasi ini sudah rampung dan sudah mulai masuk dananya ke masing-masing rekening guru.

Ribuan guru PNS yang sudah sertifikasi ini, ksampai saat ini tidak ada yang tidak

terbayar tunjangan sertifikasinya. Termasuk yang pernah ditunggak pembayarannya saat ini sudah bisa dituntaskan.

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini, lanjutnya, ada dua macam. Ada melalui jalur transfer daerah dan melalui jalur transfer pusat. Transfer pusat hanya diberikan kepada guru sertifikasi dari jalur non PNS. Selain itu ada juga yang melalui kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Syarat pembayaran, tetap mempertimbangkan waktu mengajar yang minimal 24 jam. Sementara, jam mengajar kurang dari 24 jam tidak akan diberikan. Sejauh ini dari ribuan guru di Lotim belum ada yang tidak terbayar, karena alasan tidak terpenuhinya jam mengajar. (rus)

(Suara NTB/dys)

BERENANG - Siswa KB-TK Aletheia Mataram saat mengikuti program khusus bulanan berenang di kolam renang sekolah, Senin (11/8).

Sehatkan Motorik Anak

KB-TK Aletheia Jadi Tamu Kehormatan Programkan Khusus Sanggar Purnama Ria akan Pentas di Malaysia Renang Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya berhasil menjadi penyaji terbaik pada Festival Nasional Musik Tradisi Anak-Anak Tahun 2014 yang diselenggarakan tanggal 18 sampai 22 Mei di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, kini Sanggar Purnama Ria Mataram diberi kepercayaan oleh Pemerintah Malaysia untuk tampil dalam acara International Conference on Dance Education (Ikonde) yang berlangsung dari tanggal 13 sampai 17 Agustus di Kuala Lumpur Malaysia.

Kepada Suara NTB, Senin (8/ 11), Pimpinan Sanggar Purnama Ria, Drs. H. Rami’un mengaku pihaknya mengaku senang mendapatkan undangan kehormatan tampil di Kuala Lumpur Malaysia. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari buah kerja keras para kru dan pemain sanggar Purnama Ria selama ini.

(Suara NTB/dys)

H. Rami’un

Rami’un mengaku, rombongan yang akan berangkat ke Malaysia sebanyak 30 orang terdiri dari para pemain dan kru Sanggar Purnama Ria, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, para penggembira dan penghibur.

Jelang keberangkatan, Rami’un mengaku telah mempersiapkan tarian rudat sebagai

tarian tambahan di samping nantinya membawakan musik tradisional Bulan Bantek yang merupakan tarian andalan sanggar Purnama Ria. Begitu pun dengan kostum para pemain dan kru sanggar semuanya sudah lengkap.

“Kita latihan sudah siap untuk tampil, kami dipilih tampil ke Malaysia setelah mendapatkan penilaian khusus dari seleksi yang dilakukan oleh para pemerhati budaya dan seni dari 14 negara yang datang ke NTB beberapa waktu lalu,” ujarnya bangga.

Disinggung mengenai dukungan dari pemerintah, Rami’un mengaku hanya mendapatkan akomodasi dari Pemprov NTB, sementara dukungan dari Pemerintah Kota Mataram sampai saat ini belum ada. Padahal, akunya, seluruh pemain dan kru sanggar membutuhkan biaya lebih dari sekadar akomodasi. (dys)

Mataram (Suara NTB) Puluhan siswa Kelompok Bermain-Taman KanakKanak (KB-TK) Aletheia Mataram mengikuti program khusus bulanan, yaitu berenang. Berenang diagendakan karena dapat menyehatkan tubuh anak-anak.

Kepada Suara NTB, Senin (8/11), Kepala KB/TK Kristen Aletheia, Helta Magrita Kalalo, S.Pd, menjelaskan olahraga berenang merupakan salah satu program unggulan KB-TK Aletheia Mataram yang diagendakan setiap sebulan sekali. Tujuannya agar kesehatan siswa KB-TK dapat terjaga dengan baik. Berbeda dengan di tempat lain, pelaksanaan renang dilaksanakan di dalam kolam renang yang dimiliki oleh KB-TK Aletheia

Mataram.

“Kita punya fasilitas kolam renang yang bisa digunakan setiap saat. Begitupun setiap bulannya kita selalu agendakan berenang di sini. Itulah bedanya dengan yang lain,’’ ujarnya bangga.

Menurutnya, berenang memiliki manfaat sangat besar bagi anak. Salah satunya anak jadi terjaga kesehatannya, karena saat berenang semua tubuh anak bergerak aktif, melatih motorik kasar anak supaya tetap kuat, kuat otot dan kuat lengan. ‘’Pokoknya semua sehat dah. Tapi yang terpenting ialah dengan berenang ini, anak akan jadi aktif mengikuti segala bentuk pembelajaran saat di dalam kelas,” tambahnya.

Untuk bulan Agustus, kegiatan berenang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 11 sampai 13 Agustus.

Setiap hari, setiap siswa akan bergantian berenang sesuai dengan jenjang setelah sebelumnya mereka dikelompokkan menjadi tiga bagian.

“Setiap hari, mereka punya jadwal masing-masing mulai dari hari Senin tanggal 11 Agustus ini diawali oleh kelompok A I dan Playgroup senior-yunior. Hari berikutnya di tanggal 12 Agustus oleh kelompok A II, A III, dan senior B. Sementara pada hari terakhir di tanggal 13 Agutus kelompok B I, BII, dan BIII. Itu bergantian setiap hari dan mereka terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan khusus ini,” terangnya.

Untuk menghindari terjadinya risiko bagi seluruh siswa yang berenang, pihaknya telah menentukan pembimbing yang terdiri dari dua orang guru kelas pada setiap kali pelaksanaan renang berlangsung. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

Pertanda Buruk untuk City

(Suara NTB/ist)

Angel Di Maria

MU Tidak Punya Sayap Sekelas Di Maria

(Suara NTB/ist)

Manchester Louis van Gaal mengatakan dia hanya akan mendatangkan pemain baru yang dibutuhkan, tetapi mengaku bahwa Manchester United kurang pemain sayap sekelas Angel Di Maria.

United dikaitkan dengan kepindahan pemain Real Madrid, Di Maria, begitu juga dengan pemain Fiorentina Juan Cuadrado. Dan van Gaal mengindikasi akan mencari pemain untuk posisi sayap itu sebelum jendela transfer ditutup, dan mengaku skuatnya saat ini belum seimbang.

Wakil ketua MU Ed Woodward mengaku musim panas ini, “Setan Merah” menggelontorkan dana besar dan akan memecahkan rekor dunia, tetapi Van Gaal merasa yang paling penting ialah membawa pemain tepat.

Ketika ditanya tentang komentar Woodward, van Gaal mengatakan, “Itu strategi Manchester United. Saat ini, kami tidak punya pemain sayap untuk menyerang melebar.”

Ia menimpali, “Atau bisa saya katakan, kami tidak punya pemain sayap seperti Ronaldo atau Di Maria atau seseorang seperti mereka. Jadi, saya harus bermain dengan cara lain - dan Anda telah melihatnya. Saya hanya membeli ketika saya pikir kami membutuhkanya.”

Van Gaal meninggalkan perannya sebagai pelatih Belanda untuk datang ke Old Trafford dan beberapa pemain yang dia panggil di Piala Dunia dikabarkan menjadi target, termasuk pemain Ajax Daley Blind.

Dia mengatakan, “Jika mereka berada pada level yang saya inginkan, saya akan mendatangkan pemain Belanda.

Kewarganegaraan tidak terlalu mengkhawatirkan saya.”

“Tetapi pemain Belanda bisanya lebih murah daripada pemain negara lain dan mereka biasanya dididik dengan baik di Belanda, saya yakin,” katanya seperti dilansir di Sky Sports. (ant/bali post)

London Manchester City mengalami pertanda buruk yang perlu menjadi perhatian menjelang dibukanya musim 2014/2015 pekan depan setelah digilas Arsenal 3-0 pada Community Shield di Wembley, Minggu.

Reuters melaporkan Arsenal dinilai pantas memenangi pertarungan itu melalui gol yang dicetak Santi Cazorla pada menit ke-21, Aaron Ramsey menit ke-42, dan gol ketiga yang dipersembahkan Olivier Giroud satu jam berikutnya.

Dalam pertandingan itu, Manchester City tidak menurunkan tujuh pemain yang turun di Piala Dunia. Sementara Arsenal tidak diperkuat tiga pemain timnas Jerman, yaitu Mesut Ozil, Per Mertesacker, dan Lukas Podolski. The Gunners sukses meraih kemenangan sambil menguji tiga pemain debutan, termasuk striker Alexis Sanchez.

Sementara Pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini mengaku ia memilih pemain berdasarkan kesiapannya sepanjang musim panas dan laga pramusim merupakan kesempatanya untuk menilai skuatnya.

Keputusan akan diambil minggu depan, apakah pemain yang bermain di Piala Dunia bisa bermain di St James’ Park.

Dia mengatakan, “Bukan saatnya untuk menekan pemain yang berbeda. Laga pramusim lebih dari satu pertandingan.”

“Kami punya tujuh pemain yang baru saja berlatih lima

hari. Mereka tidak kami pertimbangkan untuk pertandingan ini. Kami punya lima pemain lain yang baru berlatih delapan atau sembilan hari,” katanya.

Ia menimpali, “Sulit untuk siap dalam dua minggu. Aguero, (Pablo) Zabaleta, (Martin) Demichelis, Kompany, (Bacary) Sagna, Fernandino— mereka beru tiba seminggu yang lalu.

Mereka akan mulai berlatih pada Senin.”

“Mereka punya 15 hari sebelum kami mulai Liga Inggris, jadi kami akan lilhat selama seminggu pemain mana yang siap dan tidak,” katanya lagi.

“Ke-22 pemain yang kami punya di skuat harus memperlihatkan siapa yang pantas menjadi No.1 di semua posisi,” kata Pellegtini seperi dikutip di ESPN. Pellegrini menimpali, “Kiper dan posisi lain di tim sama saja.”

“Musim lalu, Joe bermain dengan sangat baik. Mari kita lihat Minggu depan siapa yang akan menjadi starter melawan Newcastle di Liga Inggris,” katanya. Dengan kapten Vicent Kompany, Segio Aguero dan sejumlah pemain utama lain yang menonton di tribun, City tampil tidak mengesankan di Wembley. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

JUARA – Kapten Arsenal, Mikel Arteta mengangkat trofi Community Shield setelah menggilas Manchester City dengan skor 3-0 di Wembley, Minggu malam.

Tahun Ini, IMI NTB Gelar Dua Kejurnas

Potensi Besar

Pengcab PABBSI Lotim akan Dibentuk Selong (Suara NTB) Potensi atlet angkat berat dan besi cukup besar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Salah satunya ditunjukkan Edi Siswanto asal Peteluan Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat. Atlet berbakat itu pernah meraih medali di Pekan Olah Raga Nasional (PON), namun ia berlaga atas nama Provinsi Jawa Timur (Jatim). Menyadari potensi itu, Lotim segera akan membentuk Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Angkat Berat dan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI).

Demikian disampaikan Sekretaris Caretaker pembentukan PABBSI Lotim, H. Nursalim, Minggu (10/8). PABBSI Lotim ini sudah siap dengan dukungan sejumlah pihak. Disebut, ada beberapa klub-klub angkat berat yang bermunculan di Lotim misalnya di Keruak, Sakra, Masbagik, Selong,

Pohgading. Seluruhnya akan tergabung di bawah PABBSI Lotim. Bahkan perwakilan klub-klub tersebut masuk dalam kepengurusan. “Ini adalah potensi besar yang kita miliki,” katanya.

PABBSI Lotim akan terbentuk untuk pertama kali menaungi berbagai klub angkat berat dan angkat besi yang tumbuh di Lotim. Ia menuturkan pihaknya sudah berkumpul pada Sabtu (9/8) lalu untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pelantikan PABBSI periode 2014-2019 di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lotim.

Rapat diikuti berbagai unsur calon pengurus PABBSI Lotim.

Unsur-unsur pengurus terdiri dari perwakilan atlet angkat besi, atlet angkat berat, beberapa anggota DPRD Lotim, Kepala Bidang Pora Dikpora Lotim, guru olah raga, Dinas Keseha-

tan Lotim dan perwakilan media. Direncanakan pengurus berjumlah 40 orang dan akan dilantik dalam waktu dekat.

Sudah ada kandidat Ketua PABBSI Lotim, yakni DR Masturiadi. Sosok Dosen Fakultas Pendidikan Olahraga (FPOG) Universitas Mataram (Unram) sudap siap. “Ketua PABBSI Provinsi NTB yang melantik,” katanya.

Pengurus PABBSI Lotim 2014-2019 kedepan akan menjadi pengurus yang pertama di Gumi Selaparang. Setelah dilantik akan ada Surat Keputusan (SK) pengurus PABBSI yang bisa diajukan sebagai syarat ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim untuk mendapat bantuan untuk melaksanakan program PABBSI Lotim.

Keberadaan pengurus PABBSI Lotim membawa harapan dampak positif sebagai pelopor keaktifan pengurus di provinsi yang selama ini mati suri. (rus)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga balap motor NTB saat ini tengah sibuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan otomotif level nasional. Dalam waktu dekat ini Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB akan menggelar dua kejuaraan nasional.

Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Senin (11/8) kemarin mengatakan dua agenda penting IMI NTB dalam waktu dekat ini adalah menjadi tuan rumah Kejurnas Grastrack Nasional Region III Seri II di Sirkuit Grasstrack Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), 23-24 Agustus 2014, setelah itu IMI NTB akan melanjutkan dengan menggelar Track Adventure Nasional yang akan mengambil start dari Pulau Lombok dan finish di Dompu.

“Dalam waktu dekat ini IMI NTB akan melaksanakan dua

agenda nasional, yakni menjadi tuan rumah Kejurnas Grastrack Nasional dan Track Adventure,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk kejurnas grastrack akan melibatkan sejumlah peserta dari Bali, NTB dan Nusa Tenggar Timur (NTT). Tuan rumah NTB sendiri menyiapkan sedikitnya 35 crosser di kejurnas tersebut. Mereka akan ambil bagian di 12 kelas yang diperlombakan. Selain itu kejurnas tersebut juga akan melibatkan crosser dari Pulau Jawa karena panitia membuka kelas terbuka untuk umum.

Sementara itu untuk kejurnas track adventure akan di gelar Dompu, 26-28 September 2014 dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi se Indonesia. Kegiatan ini akan melibatkan sedikitnya 100 peserta dari berbagai provinsi se Indonesia. (fan)

Daniel Alves

Tidak Ada Tawaran untuk Alves Barcelona Direktur Olahraga Barcelona Andoni Zubizarreta mengaku belum menerima tawaran untuk Daniel Alves dan mengaku senang dengan skuat yang ada.

Bek kanan Brasil, Alves dikabarkan akan pindah dari Camp Nou musim panas ini, dan mengatakan bulan lalu bahwa dia menyerahkan keputusan pada klub tentang masa depannya.

“Alves terikat kontrak dan kami tidak pernah memintanya untuk pergi,” kata Zubizarreta seperti dilansir di ESPN. Ia menimpali, “Ketika dia kembali, dia berbicara dengan normal dengan pelatih, seperti yang dia lakukan ketika kembali. Kami juga tidak punya indikasi dari agennya bahwa sesuatu mungkin terjadi dan kami tidak menerima tawaran untuknya.”

Barca diduga kuat akan memboyong pemain Fiorentina Juan Cuadrado yang disebut-sebut akan menggantikan Alves, begitu juga dengan pemain Ajax, Daley Blind.

Zubizarreta mengaku Barca mungkin tidak akan mendatangkan pemain lain musim panas ini, karena telah mendapat Luis Suarez, Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen, Claudio Bravo, Jeremy Mathieu, dan Vermaelen.

“Kami senang dengan para pemain yang kami punya, tetapi jika ada kesempatan datang, kami akan mengambilnya,” katanya. “Jika tidak ada pemain lain yang datang, kami puas dengan skuat yang ada.”

Barca ditinggal Carles Puyol pensiun dan Victor Valdes yang pergi dengan status bebas transfer musim panas ini, tetapi Zubizarreta mengaku yakin telah mengumpulkan pemain berkelas di lini belakang dengan tambahan mereka baru-baru ini. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pengurus Provinsi (Porprov) Persatuan Bola Voli Indonesia (PBVSI) NTB mengusung target tinggi di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 mendatang. Pengurus cabang olahraga voli tak hanya ingin meloloskan tim bola voli pantai namun mereka juga menargetkan tim voli indoor juga bisa meraih tiket PON. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari saat memimpin Rapat PBVSI NTB di Acara Halalbihalal di Kantor Pemadam Kebakaran Mataram, Senin (11/8) kemarin. “Saya ingin kita (pengurus PBVSI NTB) bisa meloloskan tim di PON di Jawa Barat nanti. Di PON XVIII di Riau 2012 lalu kita bisa melolokan atlet voli pantai dan menyumbang satu medali emas, untuk itu menghadapi PON 2016 kita juga harus bisa meloloskan tim voli indoor juga,” ucap Surya yang sehariharinya berkerja sebagai PNS di Dinas Dikpora NTB. Diakui Surya selama PON berlangsung, PBVSI NTB belum mampu meloloskan tim voli indoor NTB lolos PON.

Oleh karena itu dia menginginkan dalam masa kepemimpinannya Pengprov PBVSI NTB mampu meloloskan semua atlet di PON 2016. Caranya dengan memanfaatkan potensi atlet dan pelatih yang ada. Dan saat ini pihak PBVSI NTB sendiri telah melaksanakan Pelatda yang digelar Maret lalu. Sasarannya meraih prestasi Pra-PON dan PON. “Kita harus bisa berbuat lebih baik lagi di PON Jabar 2016, sebelum masa kepengurusan ini berakhir,” harapnya.

Rapat yang dihadiri oleh pengurus dan pelatih cabang olahraga bola voli NTB itu tak hanya membahas persiapan mengikuti PON XIX/2016, namun rapat itu juga membahas persiapan atlet voli pantai putra NTB mengikuti PON Remaja. Selanjutnya rapat tersebut membahas rencana pihak PPLP NTB yang ingin mengirim sejumlah atlet voli pantai dan voli indoor di Popwil di Nusa Tenggara Timur (NTT) Oktober mendatang.

Dalam hal ini pihak PBVSI NTB ingin mengingatkan pihak PPLP NTB untuk segera bersurat ke PBVSI NTB terkait rencana PPLP NTB akan menurun-

kan atlet bola voli pantai dan voli Indoor di kejuaraan tersebut. Maklum Popwil itu melibatkan atlet PBVSI NTB. “Informasi yang kita dengar pihak PPLP NTB akan mengirim atlet bola voli di Popwil 2014, itu artinya pihak PPLP NTB akan melibatkan sejumlah atlet dan pelatih PBVSI NTB untuk ikut sertakan atlet bola voli di ajang itu. Kita harapkan PPLP NTB berkoordinasdi dengan PBVSI NTB, sebagaimana prosedurnya pihak PPLP NTB harus bersurat ke PBVSI NTB terkait pengiriman atlet di Popwil sehingga PBVSI NTB bisa merekomendasikan sejulah nama atlet dan pelatih,” jelasnya.

Lanjutnya, terkait rencana pihak KONI NTB mengirim atlet di PON Remaja pihaknya telah merekomendasikan delapan atlet yakni dua tim putra dan dua tim putri. Kedelapan nama atlet atlet itu setelah dikirim ke KONI NTB. Anggota Biro Umum KONI NTB, Ida Bagus Suteja yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila pihak KONI NTB telah menerima nama-nama atlet voli pantai yang di ajukan oleh PBVSI NTB. (fan)

(Suara NTB/ist)

PBVSI NTB Usung Target Tinggi di PON

Eliaquim Mangala

Mangala Mendekat ke City Manchester Bek Perancis, Eliaquim Mangala dikabarkan mendekat ke Manchester City untuk pindah dari Porto. Pelatih City, Manuel Pellegrini, mengungkapkan setelah dikalahkan 3-0 Arsenal di Community Shield bahwa Mangala tertarik untuk bergabung dengan juara Liga Inggris musim lalu itu.

Pellegrini mengatakan, “Beberapa surat kabar mungkin melewatkannya, tetapi kami terus melanjutkan ketertarikan pada pemain ini (Mangala), dia ingin datang, jadi kami

akan lihat apa yang akan terjadi minggu depan.”

Awalnya Pellegrini secara tidak sengaja menyebutkan nama Mangala ketika ditanya mengenai penambahan pemain pada musim panas ini.

“Kami memiliki skuat yang kuat,” kata Pellegrini seperti dilansir di laman The Guardian. “Pemain yang telah kami dapatkan -Fernando, Caballero, Sagna, dan Mangala- akan membantu tim dan membuat kami lebih kuat bertahan tetapi saya berharap kami tetap kuat dalam menyerang. Saya senang dengan tim.”

Pellegrini juga mengatakan tidak ada jaminan bagi kiper Inggris No.1 Joe Hart untuk tampil regular di Liga Inggris yang akan dimulai minggu depan. Hart tidak biasanya menjadi cadangan ketika Willy Caballero lebih dipilih sebagai starting XI ketika City kalah 0-3 dari juara FA Cup Arsenal pada Community Shield di Stadion Wembley.

“Ke-22 pemain yang kami punya di skuat harus memperlihatkan siapa yang pantas menjadi No.1 di semua posisi,” kata Pellegtini seperi dikutip di ESPN. Pellegrini menimpali, “Kiper dan posisi lain di tim sama saja.”

“Musim lalu, Joe bermain dengan sangat baik. Mari kita lihat Minggu depan siapa yang akan menjadi starter melawan Newcastle di Liga Inggris,” katanya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 12 Agustus 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 12 Agustus 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

RUPA_RUPA

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

FASHION

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

Selasa, 12 Agustus 2014

Halaman 14

Pengambilan Sumpah dan Janji 45 Anggota DPRD Lobar (2014-2019)

Wakil Rakyat Diharapkan Merakyat dan Amanah Perjuangkan Aspirasi Masyarakat 45 Anggota DPRD Lobar Periode 2014-2019 No

Pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Lombok Barat masa jabatan 2014-2019 Giri Menang (Suara NTB) – 45 anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) yang terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) lalu diambil sumpah dan janjinya untuk masa jabatan 2014 - 2019. Pengambilan sumpah dan janji para wakil rakyat di kantor DPRD setempat dipadati warga yang ingin menyaksikan momen pelantikan tersebut.

Proses pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD ini dilaksanakan dalam sidang paripurna istimewa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Lobar, H Umar Said didampingi Wakil Ketua, Sahmad, SE dan Hj. Rapiah Musa. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lobar, Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri bersama komisioner, Ketua Panwaslu Lobar bersama anggota, Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta pihak terkait lainnya.

Umar Said membuka sidang dengan membacakan tujuan rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji ang-

gota DPRD Lobar. Selanjutnya tahapan sidang berlanjut pada pembacaan SK oleh Sekretaris DPRD Lobar, HL Saswadi. SK Gubernur NTB tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 20092014 dan SK Gubernur NTB tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD masa jabatan 2014-2019.

Setelah SK dibacakan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Lobar dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram,Suhartanto SH, MH, dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah dan janji anggota DPRD. Usai proses pengambilan sumpah, diumumkan bahwa pimpinan DPRD sementara terdiri dari Ketua dan Satu orang Wakil Ketua. Setelah itu, dilakukan penyerahan palu sidang dan memori akhir masa jabatan DPRD 2009-2014 oleh mantan Ketua DPRD Umar Said kepada Ketua DPRD sementara, Hj. Sumiatun. Terakhir, sambutan-sambutan dari Ketua DPRD sementara dan Gubernur NTB yang dibacakan Bupati Lobar.

Gubernur menekankan kepada anggota DPRD Lobar terpilih agar kepercayaan dan amanah yang dititip-

kan masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, merakyat, serta memiliki visi pembangunan yang mampu merangkul seluruh aspirasi masyarakat Lobar.

“Selamat kepada anggota DPRD yang terpilih, saya berharap kepercayaan dan amanah yang dititipkan rakyat dalam dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan merakyat,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Bupati.

Secara umum seluruh rangkaian tahap pemilu legislatif di Lobar telah berjalan dengan baik. Diyakini, anggota Dewan yang dilantik saat ini memiliki itikad dan kesungguhan untuk tampil berkhidmad membawa suara dan amanah masyarakat, bekerja menyumbangkan seluruh kemampuan terbaik bagi pembangunan daerah ini.

Berbagai aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan diakomodir. Selain itu yang paling penting untuk dipedomani oleh setiap anggota legislatif, sangat diharapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan partai politik, melainkan benar-benar mencerminkan suara

rakyat. “Wakil rakyat bukan sematamata wakil partai,” cetusnya.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD bukan hanya merupakan mitra kerja yang berkedudukan setara dengan pemerintah daerah, melainkan juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan dan menyukseskan pembangunan. DPRD dan Pemda memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, lembaga ini harus mampu bekerjasama dengan baik dan saling mendukung, memiliki komitmen kebersamaan yang tinggi, dan sinergi yang positif. Keterbukaan informasi publik serta luasnya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, merupakan dukungan penting untuk menyukseskan gerak dan kegiatan pemerintahan, agar dapat dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karenanya, menjadi suatu kebutuhan untuk dapat “melahirkan” berbagai produk kebijakan daerah yang adil, bijaksana, dan memiliki dampak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nama

Partai

Hj Sumiatun Abdul Masir SPd Mariadi Adnan Andi Irawan H Wahid Syahril Mustafa L Hermayadi Khatib Qazwani Hardiyatullah H M Nursaid HL M Ismail Munawir Haris Arbail L Didit Suryawan H Ahmad Gufran Imama Kafali Sulhan Muchlis Romi Rahman Dewan Kayan Sukarsana Adnan M Ruslan Hj Nurul Adha Hj Rapaih Musa Suhaili M Zulkarnain Multazam Muslim Bafadal Hj Nurhidayah Bakti Jaya HM Bahrul Fahmi Zulpahmi H Suhaemi Hj Muslihan H Istu Arba Ardiyakti Agus Mursalim Mahrup HM Jamhur Tunik Hariyani I Gede Widana Jumarti Indra Jaya Usman Idris Putrawan Fuaduzzakiyah Zainuri

luas bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Zaini Arony juga menekankan agar perlu kerjasama yang lebih ditingkatkan antara eksekutif dengan legislatif. “Saya

Golkar PKB Gerindra PDI-P PAN PKS PBB Golkar Nasdem PKB Gerindra PDI-P PAN PPP Demokrat Golkar Golkar PKB Gerindra PDI-P PAN PPP PKS Gerindra Nasdem Golkar Nasdem PKB Gerindra PAN PPP PKS Demokrat Hanura Golkar Nasdem Nasdem PKB Gerindra PDI-P PPP Demokrat Hanura PBB PKPI

Dapil I I I I I I I II II II II II II II II III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V V V V V V V V V

berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD masa bhakti 2009-2014 yang mengabdi kepada daerah, mudahan semangat bisa terus dan terjaga,” katanya. (her/*)

Galer Galerii Foto Pengambilan Sumpah dan Janji 45 Anggota DPRD Lobar

Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Lobar masa jabatan 2014-2019

Suasana rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah dan janji 45 anggota DPRD Lobar

Penyerahan palu sidang dari mantan Ketua DPRD Lobar H. Umar Said kepada Ketua DPRD Lobar sementara Hj. Sumiatun

Bupati dan Wakil Bupati Lobar menghadiri rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Lobar

Sekwan Lobar, HL Saswadi membacakan SK Gubernur NTB tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Lobar

Anggota DPRD periode 2014-2019 usai diambil sumpah dan janjinya

Mantan Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said bersama Wakil Ketua DPRD Lobar Sahmad duduk berdampingan dengan Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri

Ketua TP PKK Lobar, Hj. Nanik Zaini Arony menghadiri sidang paripurna

Para Anggota DPRD Lobar 2014-2019 berpose bersama Bupati Lobar, H. Zaini Arony dan Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid

Tokoh masyarakat menghadiri rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji Anggota DPRD Lobar

Ketua DPRD Lobar Sementara, Hj Sumiatun disalami Bupati Lobar, H. Zaini Arony yang memberi ucapan selamat

Bupati Lobar, H. Zaini Arony membacakan sambutan Gubernur NTB

SUARA NTB Selasa, 12 Agustus 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Mantan Gubernur Banten Dituntut 10 Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah, Senin (11/8), dituntut 10 penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan dalam perkara korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum Edy Hartoyo dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, juga menuntut agar hak Atut untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dicabut.

Atut diduga memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Pemberian uang melalui advokat Susi Tur Andayani dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin.

Tuntutan tersebut berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memberi atau menjanjikan se-

suatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.

“Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa selaku Gubernur Banten tidak memberikan contoh untuk mendukung program pemerintah untuk terciptanya pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, terdakwa mencederai lembaga peradilan, utamanya Mahkamah Konstitusi dan terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya,” tambah Edy. Sedangkan perbuatan yang meringankan adalah bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

“Terdakwa sebagai pengurus dewan pimpinan pusat Partai Golkar seharusnya politisi senior dan memberikan contoh yang baik tapi malah melakukan per-

buatan suap di MK,” kata Edy. Di Singapura Dalam tuntutannya, jaksa menilai bahwa Atut dan adiknya pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan memang bertemu dengan Akil Mochtar di hotel JW Marriott Singapura pada 22 September 2013.

Atut meminta Akil memenangkan perkara pasangan Amir Hamzah-Kasmin supaya dapat dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak. Atut mengutus Wawan yang adalah adiknya untuk mengurus perkara itu.

Pada 26 September 2013 di kantor Gubernur Banten, diadakan pertemuan antara Ratu Atut Chosiyah, Amir Hamzah dan Kasmin, dan Susi Tur. Dalam pertemuan itu Amir

Hamzah melaporkan kepada Ratu Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara permohonan keberatan hasil pilkada kabupaten Lebak, Banten tahun 2013.

Atut kemudian menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui Akil Mochtar yang sudah dikenalnya seperti “saudara sendiri” sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 bisa dilakukan pemilihan suara ulang.

Pada 30 September, Wawan dan advokat Susi Tur Andayani bertemu di hotel Ritz Carlton dan dalam pertemuan tersebut Susi menyampaikan bahwa Akil meminta uang Rp3 miliar, namun Amir tidak punya uang sehingga Susi meminta Wawan untuk menyediakan dananya.

Atut kemudian menelepon Wawan yang dalam percakapan tersebut Wawan melaporkan “...

Lebak sama ini nih gimana nih?

SMS-nya udah enggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke

Wawan. Ya wawan kan ngeberesin ini dulu teh. Mau gimana inih ? Si pak Akil sekarang justru nungguin ini nya” Atas pertanyaan Wawan, Atut menyetujui untuk memenuhi permintaan Akil dengan mengatakan, “Bisa minjem berapa ibu, Enya sok atuh, ntar di ini-in, ya udah sok atuh Wawan ini nanti kabarin lagi ya!”.

Meski Atut mengaku bahwa ia tidak memahami pembicaraan tersebut, jaksa tidak setuju dengan alasan Atut.

“Alasan tidak masuk akal karena Tubagus Chaeri Wardana jelas melaporkan Akil marah dan terdakwa terkejut dan menanyakan kapan Tubagus Chaeri Wardana ke Singapura.

Tampak jelas Tubagus Chaeri Wardana punya kepentingan untuk meminta persetujuan terdakwa yaitu uang untuk Akil dan terdakwa juga mengetahui permintaan tersebut karena menghubungi Tubagus Chaeri Wardana namun hal itu ditutupi dengan pertanyaan ‘...bisa min-

(ant/Bali Post)

TUNTUTAN - Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/8). jem berapa ibu’,” kata jaksa.

“Setelah terdakwa yakin Tubagus Chaeri Wardana memahami apa yang diminta, maka Tubagus Chaeri Wardana meminta agar Ahmad Farid Asyari untuk memberikan Rp1 miliar kepada Susi Tur Andayani di Apartemen Allson dan selanjutkan diberikan ke Akil Mochtar sehingga unsur memberikan

hadiah atau janji telah terbukti,” tambah jaksa.

Terkait perkara ini, Susi telah divonis lima tahun dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan, Akil Mochtar divonis penjara seumur hidup dan Tubagus Chaeri Wardana divonis lima tahun dan pidana denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara. (ant/Bali Post)

Pesan SBY untuk Jokowi Tentang NKRI Jakarta (Suara NTB) Pada peringatan Hari Veteran Nasional 2014, Senin (11/8), Presiden Susilo Yudhoyono meminta kepada Joko Widodo bila menjadi presiden nanti, memastikan kedaulatan Indonesia tidak diganggu pihak manapun.

“Tahun 2045 mendatang, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita ingin Indonesia yang menjadi negara yang kuat dan maju, politik kuat, ekonomi kuat, pertahanan kuat, bagaimanapun kekuatan pertahanan harus kita jaga, keutuhan NKRI adalah harga mati,” kata Yudhoyono.

“Hadir hari ini Bapak Jokowi, kita menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi jika bapak ditakdirkan jadi pemimpin Indonesia, harapan veteran dan rakyat Indonesia kita ingin kedaulatan dijaga tidak boleh siapapun mengganggu kedaulatan kita,” kata Yudhoyono.

Pada acara di Balai Sarbini itu —juga dikenal sebagai Gedung Veteran— Yudhoyono mengatakan, (ant/Bali Post)

IKAN MATI - Petani keramba melintas di antara ikan-ikan yang mati di Danau Maninjau di Jorong Alai, Nagari Koto Malintang, Tanjungraya, Agam, Sumbar, Senin (11/8). Sebanyak 350 ton ikan mas dan nila keramba jaring apung Danau Maninjau tepatnya di Alai dan Muko-muko mati mendadak akibat permukaan air panas dan dasar perairan dingin sehingga terjadi pembalikan arus.

Polri Terima Laporan Ancaman Penculikan Ketua KPU Jakarta (Suara NTB) Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menerima laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik atas dugaan ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

“Pada sekitar pukul satu pagi dini hari bapak Husni Kamil Manik datang ke Bareskrim untuk laporan. Tentunya beliau melaporkan bapak MT,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Riyanto di Jakarta, Senin (11/8).

Agus mengatakan Ketua KPU datang ke Bareskrim Polri dengan didampingi sejumlah komisioner KPU, antara lain Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Ar-

ief Budiman.

Laporan dugaan ancaman penculikan itu dilayangkan Ketua KPU setelah MT pada saat orasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (8/8) mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai bernada mengancam.

“Pernyataan bernada mengancam itu dimuat dalam salah satu surat kabar yang terbit pada Sabtu (9/8). Berita itu dibawa sebagai barang bukti untuk laporan,” ujar Agus.

Terkait hal tersebut, kata dia, MT dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Agus juga mengatakan Kepolisian masih harus menganalisa lebih lanjut laporan tersebut.

“Laporan ini baru tadi pagi kita terima,

tentunya perlu waktu. Jadi, untuk lebih lanjut kita tunggu saja prosesnya. Karena laporan ini masih baru sekali, mohon bersabar,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (11/8) pukul 01.00 dini hari KPU Pusat beserta tim kuasa hukumnya melaporkan Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, ke Bareskrim Mabes Polri karena ancaman penculikan yang dilakukan secara terbuka melalui media massa.

Laporan itu dibuat karena Muhammad Taufik dinilai mengancam akan mengerahkan massa dari kubu Prabowo-Hatta untuk menangkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik karena dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilu. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Darmin Nasution Soal Kasus Pajak BCA Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam penyidikan dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Badan PT BCA Tbk tahun pajak 1999.

KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut yakni mantan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Hadi Poernomo pada 21 April 2014. “(Untuk) Pak Hadi Poernomo,” kata Darmin saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (11/8).

“Saya belum tahu apaapa,” tambah Darmin singkat dan langsung masuk ruang

LOWONGAN

tunggu saksi KPK. Darmin adalah Dirjen Pajak pada periode 2006-2009. Sedangkan Hadi adalah Dirjen Pajak periode 2002-2004. Ketika kasus terjadi Hadi masih menjabat sebagai Dirjen Pajak.

Dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait Non Performance Loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada direktur PPH Ditjen Pajak.

Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari direktur PPH pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kes-

impulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.

Namun satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA yaitu pada 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku dirjen pajak, memerintahkan agar Direktur PPH mengubah kesimpulan yaitu dari semula menyatakan menolak, diganti menjadi menerima seluruh keberatan.

Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima seluruh keberatan wajib pajak sehingga tidak ada cukup waktu bagi direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Atas penerimaan keberatan itu keuangan negara dirugikan

senilai Rp375 miliar.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangkakan Hadi Poernomo berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

DIJUAL

SERVICE AC

BAKERY

ADVERTISING

Indonesia harus maju dan berkembang menjadi negara yang kuat dan tetap memiliki kedaulatan atas wilayahnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan sebelum mengambil setiap keputusan politik yang menyatakan perang, maka para pemimpin politik harus menghitung secara cermat konsekuensi dari keputusan itu.

“Perang adalah jalan terakhir. Kalau memang cara politik dan diplomasi tidak bisa selesaikan masalah, bagi Indonesia maka perang harus dilaksanakan. Jika kedaulatan NKRI kapanpun oleh pemimpin dan rakyat Indonesia adalah harga mati,” tegasnya.

Selain banyak anggota Legiun Veteran Indonesia, hadir juga Ketua LVRI, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Rais Abin, Ibu Negara Ani Yudhoyono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman, dan para pejabat lain. (ant/Bali Post)

Anggito Abimanyu Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) Mantan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, memenuhi panggilan KPK dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Senin (11/8).

Abimanyu yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB langsung masuk ke ruang tunggu saksi KPK tanpa berkomentar apapun kepada wartawan.

Selain dia, hari ini KPK juga memeriksa Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo R Gambiro yang bermitra dengan Kementerian Agama, anggota Komisi VIII DPR, Nurul Mustofa, mantan staf Teknis Haji I KJRI di Jeddah, Mohammad Syairozi, serta Kepala Sub Direktorat Transportasi Ditjen PHU Kementerian Agama, Subhan Cholid.

KPK dalam perkara ini sedang mendalami praktek nepotisme karena Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR berhaji. Padahal kuota haji seharusnya diprioritas-

(ant/Bali Post)

PEMERIKSAAN ANGGITO ABIMANYU - Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu berada di ruang tunggu Gedung KPK Jakarta, Senin (11/8). Anggito diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi haji dengan tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. kan untuk masyarakat yang sudah mengantri bertahun-tahun meski rombongan itu tetap membayar untuk berhaji.

Sejumlah anggota rombongan haji Ali telah diperiksa KPK, antara lain istrinya, Wardhatul Asriah, dan menantunya, Rendhika Deniardy Harsono, serta anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati. Ali mengajak 34 orang berhaji pada 2012.

Selain dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan kuota, KPK dalam kasus pun men-

duga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Dugaan pelanggaran itu mencakup anggaran dari sejumlah beberapa pokok, yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013. Ali sudah mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Abimanyu pada 28 Mei 2014. (ant/Bali Post)

Empat Siswa Ditahan Terkait ISIS Ambon (Suara NTB) Gubernur Maluku, Said Assagaff, memastikan sedikitnya empat siswa di Kota

Ambon ditahan karena dicurigai terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Assagaf prihatin karena

ORNAMEN

ARTSHOP

tiga siswa itu masih di SMA dan satu lainnya di SMP. “Yang SMP itu masih kecil sehingga labil terhadap berbagai hasutan, makanya harus ditangani serius karena ini mengarah ke cikal-bakal mengikuti ISIS,” katanya, di Ambon, Senin (11/8) Dia memandang serius tentang hal ini, karena keempat siswa itu berpotensi menjadi “bibit” yang harus diantisipasi.

Apalagi, Maluku terdiri sembilan kabupaten dan dua kota dengan 1.340 pulau dan 92,4 persen dari wilayah Maluku seluas 712.479,65 kilometer persegi adalah laut sehingga memungkinkan banyak “pintu” masuk maupun keluar.

Assagaf juga telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Maluku, Saleh Thio, agar menmgumpulkan para kepala sekolah, baik SMA maupun SMP se-Kota Ambon, Senin siang ini, untuk mendengar pengarahan aparat keamanan. ‘’Saya minta juga kepada panglima Kodam XVI/Pattimura atau komandan Kodim 151/Binaya maupun Kodim 1504/ Pulau Ambon memberikan pengarahan dana penceraham kepada para kepala sekolah,’’ katanya. (ant/Bali Post)

Selasa, 12 Agustus 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

30 Anggota DPRD KLU Resmi Dilantik Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) periode 2014 - 2019 resmi dilantik di Aula DPRD KL, Senin (11/ 8). Pelantikan dihadiri lebih dari 1.000 orang, dengan dikawal ketat aparat kepolisian.

Dari 30 anggota DPRD KLU periode 5 tahun ke depan, tercatat 10 anggota DPRD incumbent. Sementara 20 orang lainnya, merupakan wajah baru. Namun demikian, latar belakang anggota Dewan baru ini sebagian sudah mengenal tupoksi sebagai wakil rakyat. Ada yang berlatarbelakang mantan anggota DPRD waktu masih KLU bagian dari Lombok Barat, mantan kepala desa, hingga aktivis LSM serta kader partai. Pengalaman inilah diharapkan mampu menjem-

batani tupoksi seorang dewan sebagai perpanjangan tangan aspirasi rakyat di KLU. Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., bahkan berharap terpilih dan dilantiknya anggota dewan periode 5 tahun ke depan ini diharapkan mampu memberi nuansa harmonisasi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif. Karena bagaimanapun, kata Djohan, sebagai anggota Dewan, berarti mengemban amanah rakyat. “Di zaman keterbukaan informasi publik, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu melahirkan kebijakan publik yang adil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,� kata Bupati.

Selamat berjuang anggota Dewan KLU! (ari/*)

Anggota DPRD KLU periode 2014-2019 pose bersama usai pelantikan

Sekretaris DPRD KLU, Kartady Haris, membacakan SK Gubernur terkait pelantikan anggota DPRD terpilih.

Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Suhartanto, SH, MH, memimpin pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD KLU periode 2014-2019 di Gedung DPRD KLU, Senin (11/8).

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu memberi ucapan selamat kepada anggota DPRD terpilih.

(Suara NTB/ist)

Jajaran mantan anggota DPRD KLU hadir menyaksikan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD terpilih, Senin (11/8).

Wakil Bupati KLU H. Najmul Akhyar, memberi ucapan selamat kepada jajaran anggota DPRD baru.

Istri-istri anggota DPRD terpilih berpose bersama.

Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD KLU memimpin sidang istimewa pembubaran DPRD lama dan pelantikan anggota DPRD KLU, Senin (11/8).

Gencatan Senjata Diperbarui

Serangan Terbaru Israel Tewaskan Delapan Warga Gaza

Gaza Tentara pendudukan Israel meningkatkan serangan udara pada rumah-rumah warga Palestina di kota Beit Lahia utara dan bagian lain dari Jalur Gaza, Minggu malam, meskipun kesepakatan Kairo memperbarui gencatan senjata 72 jam.

Serangan udara intensif berlangsung selama satu jam, menewaskan sedikitnya empat warga sipil dan melukai 25 lainnya di Beit Lahia, kata sumber-sumber medis setempat seperti dikutip kantor berita KUNA. Di kota selatan Khan Yunis, tiga orang tewas dan enam lainnya terluka dalam serangan udara serupa di distrikdistrik timur kota.

Di wilayah Bir Al-Naja, kota Jabalia, sebelah utara Jalur Gaza, seorang tewas dan enam lainnya luka-luka oleh pesawat tempur Israel.

Artileri negara Yahudi itu terus menggempur bagian timur Desa Hajar Al-Dik, Gaza timur, dan Kabupaten Al-Sawareha di kamp pengungsi Al-Nusairat, menimbulkan kerusakan material yang luas dan sejumlah kor-

ban yang belum dipastikan.

Korban sejak serangan 8 Juli telah mencapai 1.939 orang tewas dan 9.886 terluka.

Para syuhada tersebut termasuk 467 anak-anak, 243 wanita dan 87 orang tua sementara mereka yang terluka termasuk 3.009 anakanak, 1.912 perempuan dan 350 lansia, menurut statistik dari Departemen Kesehatan Gaza. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TERBAKAR - Warga Gaza berdiri di luar gedung yang terbakar akibat serangan udara Israel di Kota Gaza, Palestina, Minggu (10/8). Meski gencatan senjata diperbarui 72 jam, Israel masih melakukan serangan hingga menewaskan 8 warga Gaza.