Snt12082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 130 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 12 AGUSTUS 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ars)

DIAMANKAN Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo menunjukkan barang bukti bibit lobster dalam ratusan bungkus plastik, diamankan saat akan diselundupkan melalui BIL (atas).

Petugas Balai Karantina Hewan Kelas I Mataram menunjukkan barang bukti bibit lobster dalam plastik dicampur spon.

Mataram (Suara NTB) Petugas keamanan Bandara Internasional Lombok (BIL) bersama Polda NTB berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan ekor bibit lobster. Dua orang kurir ditangkap. Kasus tersebut kini ditindaklanjuti Balai Karantina Ikan Kelas I Mataram.

Penggagalan penyelundupan berlangsung Senin (10/9) lalu, sekitar pukul 12.00 Wita. Dua orang yang membawa tiga koper besar sempat melalui pemeriksaan X Ray Bea Cukai, namun lolos.

Karena gerak geriknya mencurigakan, security bandara pun mencegatnya dan dilakukan pemeriksaan.

Setelah diperiksa ternyata isinya bibit lobster yang dimasukkan ke dalam plastik, dicampur dengan gabus.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda NTB dan , LHY (27) dan MR (32), yang diduga sebagai kurir langsung diamankan. ‘’Kasus ini langsung kami proses. Dua orang pemilik koper yang kami duga sebagai kurir ditahan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol Prasetijo Utomo, kepada wartawan di Balai Karantina Ikan, Selasa (11/8).

Bersambung ke hal 15

Kasus DBHCHT Masuk Tahap Audit Investigasi PEMERINTAH pusat membuka kran impor sapi potong sebanyak 50 ribu ekor tahun ini. Pemprov NTB menolak sapi potong impor masuk ke daerah ini untuk melindungi para peternak. Pasalnya, NTB sudah masuk swasembada daging bahkan merupakan daerah penyuplai sapi nasional.

Bersambung ke hal 15

“Untuk kasus (dugaan) APBD ganda Kota Mataram, sudah digodok tim,” kata Aspidsus Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, Selasa (11/8). Tidak banyak yang bisa disampaikannya terkait perkara ini, karena prosesnya sedang puldata dan pulbaket.

Bersambung ke hal 15

”

Suripto Irianto

Surat permintaan audit investigasi sudah kami kirim ke BPKP

APBD Perubahan Molor H. Muh. Amin (Suara NTB/dok)

Penjabat Walikota Mataram Diperiksa Kejaksaan

(Suara NTB/ars)

TO K O H Tolak Sapi Impor

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi NTB sedang masuk tahap krusial, audit investigasi. Kasus lain, APBD Kota Mataram yang diduga ganda juga sedang digodok tim. Dua kasus yang menyita perhatian publik itu terus diproses Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, kendati prioritas tetap pada kasus cukai tembakau karena sudah ‘’berumur’’ dua tahun penyelidikan.

Dana Pelepasan Aset BIL Timbulkan Polemik Mataram (Suara NTB) – Pembahasan dana sebesar Rp 57,5 miliar yang bersumber dari sebagian nilai aset milik Pemprov NTB di Bandara Internasional Lombok (BIL) ke PT. Angkasa Pura menimbulkan polemik panjang. Polemik tersebut tak kunjung tuntas hingga membuat rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2015 kembali molor hingga Selasa (11/8) kemarin.

Pantauan Suara NTB, rapat paripurna DPRD NTB yang digelar pada Senin (10/8)

malam diwarnai hujan interupsi menyangkut adanya dana pada pos penerimaan pembiayaan tersebut. Dana senilai Rp 57,5 miliar tersebut, merupakan sebagian dari total nilai aset Pemprov NTB yang dilepas ke PT. Angkasa Pura.

Polemik tersebut meruncing karena sejumlah anggota DPRD NTB menganggap masuknya dana itu tidak disertai dasar hukum yang cukup kuat.

Para anggota DPRD NTB yang keberatan menilai pelepasan aset daerah – dalam hal

ini aset di BIL tersebut haruslah dilakukan dengan persetujuan DPRD NTB. Sementara, dalam laporan Pansus yang membahas pelepasan aset ini, tidak ditegaskan adanya persetujuan tersebut.

“Laporan Pansus tadi jelas, artinya tidak ada dasar hukum pembentukan Pansus ini anggaran Rp 57 miliar masuk di APBD. Kami tidak berani.

Kami menyatakan apabila yang yang Rp 57 miliar itu masuk penerimaan di APBD Perubahan, Bersambung ke hal 15

BARU hitungan menit usai serah terima jabatan sebagai Penjabat Walikota Mataram, Selasa (11/ 8) kemarin, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si langsung diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Selly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Selly tiba ke Gedung Kejati NTB sekitar pukul 10.30 Wita. Diketahui, yang bersangkutan baru saja selesai serah terima jabatan sebagai Penjabat Walikota Mataram, dari pejabat sebelumnya H. Ahyar Abduh yang sudah berakhir masa tugasnya.

Bersambung ke hal 15

SKPD Diingatkan Hati-hati Realisasikan Anggaran Mataram (Suara NTB) Inspektorat NTB mengingatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB supaya hati-hati dalam merealisasikan anggaran.

Jangan sampai karena mengejar target realisasi anggaran tetapi tak memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita tetap memberikan warning kepada mereka (SKPD) untuk tetap melaksanakan semua tugas-tugas sesuai dengan ketentuan UU yang ber-

laku,” kata Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB ditanya terkait peluang terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran karena SKPD mengejar target sementara waktu pelaksanaan kegiatan atau program sudah mepet.

Terhadap pekerjaan yang dikerjakan menjelang berakhirnya tahun anggaran yang berpotensi bermasalah, Agus mengatakan SKPD terkait tentunya sudah punya analisis. Artinya, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Hadapi Pimpinan Baru

Mantan Walikota Pesan Jangan Ada Kekakuan

Harus Gelar Lomba PERINGATAN Hari Kemerdekan RI ke - 70, Kecamatan Selaparang menginstruksikan kepada seluruh kelurahan untuk menggelar lomba di tiap lingkungan.

Perlombaan tersebut kata Camat Selaparang, Irwan Rahadi sebagai bentuk membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme serta wawasan kebangsaan. “Saya minta semua (Suara NTB/cem) lurah supaya mengagendaIrwan Rahadi kan perlombaan baik di kelurahan maupun lingkungan,” ungkapnya ditemui di Pendopo Walikota, Selasa (11/8).

Mengenai perlombaan digelar diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah keluruhan. Yang terpenting memberikan nilai edukasi kepada generasi muda. Sedangkan di kecamatan, pihaknya menginisiasi perlombaan sifatnya tradisional.

Seperti lomba balap karung, panjat pinang, permainan selodor, kelereng dan lain sebagainya. “Pokoknya lomba itu yang tradisional,” ujarnya.

Lomba tradisional ini menurut Irwan, salah satu cara mengenalkan cara kepada generasi muda. Sebab, anak - anak masa kini cenderung bermain playstation dan game online.

Disamping itu, pihaknya ingin mengangkat permainan tradisi yang seolah sudah terlupakan. “Tradisi lokal ini ingin kami bangkitkan lagi,” imbuhnya.

Di Kecamatan Selaparang sebutnya, terdapat sembilan kelurahan dengan 61 lingkungan. Artinya, partisipasi masyarakat diharapkan untuk memeriahkan kemerdekaan RI. Cara mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan kegiatan - kegiatan positif.

Dengan harapan, masyarakat bisa menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan. “Semua lingkungan melakukan kegiatan menyemarakan kegiatan proklamasi. Menanamkan nilai - nilai luhur kebangsaan,” harapnya. (cem)

Sumber Kenyamanan KETUA Pansus Pasar, Drs. HM. Noer Ibrahim mengklaim kerja Pansus yang dipimpinnya telah mencapai 98 persen. Raperda Pasar tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan.

Raperda ini menekankan pada penataan pasar. Baik pasar modern maupun pasar tradisional. ‘’Jadi ini arahnya bukan retribusi melainkan penataan,’’ imbuhnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (11/8).

Dari segi penataan, (Suara NTB/fit) khususnya pasar tradisionHM. Noer Ibrahim al, Noer Ibrahim tidak menampik kondisi pasar milik pemerintah itu rata-rata kurang bersih. Padahal sejatinya kebersihan pasar merupakan sumber kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Menurut dia, kebersihan pasar tradisional sangat penting. ‘’Hampir semua kalangan belanja di sana, sehingga masalah kebersihan pasar ini menjadi sangat penting,’’ pungkas Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram ini.

Noer Ibrahim tak menyoroti kebersihan di pasar modern karena memang pengelola pasar modern sudah tahu bagaimana menjamu pembeli dalam kondisi pasar yang bersih. Rata-rata pasar modern yang notabene dikelola oleh pihak swasta sangat memperhatikan kebersihan dan kerapian.

Politisi Golkar ini mengapresiasi ditunjuknya Pasar Pagesangan sebagai lokasi proyek percontohan untuk kebersihan pasar yang dipihakketigakan. Namun demikian, keberadaan petugas kebersihan pasar juga perlu dievaluasi. Semestinya harus ada perbedaan yang mencolok antara pasar yang dilengkapi dengan tenaga kebersihan dari pihak ketiga dengan pasar yang tanpa tenaga kebersihan. ‘’Kalau tidak ada perbedaan, ya tidak perlu ada pihak ketiga (tenaga kebersihan, red),’’ ujarnya. Kebersihan pasar tradisional, kata Noer Ibrahim tidak terlepas dari ketegasan petugas pasar dan juga karakteristik pedagang di sana. Ia mencontohkan pedagang terkesan membuang sampah sembarangan kalau melihat ada petugas kebersihan.

Mestinya petugas bisa bersikap tegas guna mensterilkan kebersihan pasar. Seperti di pasar tradisional yang dibangun berlantai dua, terkesan mubazir. Pasalnya, rata-rata pedagang menolak diminta berjualan di lantai dua dengan alasan sepi pembeli. ‘’Disitulah harus ada ketegasan dari petugas, dan pedagang juga harus mau diatur,’’ tegasnya.

Jangan sampai ada pembiaran dari petugas lantaran telah diberikan sejumlah uang oleh para pedagang. ‘’Ini tidak mendidik. Petugas itu harus disiplin,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

KENALAN - Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani berkenalan dengan para lurah se-Kota Mataram usai sertijab dengan mantan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Selasa (11/8).

Penjabat Walikota Cek Tunggakan Program SKPD Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si akan mengcrosscheck tunggakan program masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Mataram yang belum selesai, semasa mantan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Tunggakan program sejauh ini belum berjalan yakni, pembangunan jalan lingkungan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 50 miliar.

Penataan kawasan ruang terbuka hijau di Taman Loang Baloq senilai Rp 200 juta, pembuatan tugu mutiara di lingkar selatan, pembangunan waduk di wilayah Mandalika, pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH), Eco District, Revitalisasi Kota Tua Ampenan, relokasi Pasar Kebon Roek dan program lainnya.

Dikatakan Selly, dirinya akan melakukan rapat koordi-

nasi dengan seluruh SKPD, menanyakan program apa dan sejauhmana realisasi program yang telah dikerjakan. “Besok (hari ini, red) kita akan rapat koordinasi,” kata Selly ditemui usai sertijab di Pendopo Walikota Mataram, Selasa (11/8).

Program SKPD ini akan dikomparasikan dengan pemberitaan atau laporan yang disampaikan media. Sehingga, akan diketahui langkah apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan tunggakan program. Tidak mesti melihat sisi negatif dari Kota Mataram, tapi harus melihat

perkembangan dikerjakan oleh pejabat sebelumnya.

“Nanti kita kombinasikan dengan laporan bapak - bapak wartawan,” imbuhnya.

Disisi lain, Kepala Dispenda Provinsi NTB ini menambahkan, akan secepatnya melaksanakan tugas barunya sebagai penjabat Walikota Mataram. Mengenai kapan mulai menempati Pendopo Walilkota? Dipastikan secepatnya akan tinggal di Pendopo, karena tidak mungkin harus tinggal di rumah pribadinya di Kekalik. “Lebih cepat lebih baik,” jawabnya sambil tersenyum. (cem)

Proyek RTLH Dikerjakan Bertahap Mataram (Suara NTB) Proyek renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) hingga memasuki triwulan ketiga belum dikerjakan. Padahal, Pemkot Mataram mewacanakan Mataram nihil rumah kumuh. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) berdalih proyek RTLH dikerjakan secara bertahap.

Intervensi renovasi RTLH, Pemkot Mataram sharing program dengan Pemprov yakni mengerjakan masing - masing program 223 rumah kumuh. Sedangkan, BPM mendapatkan jatah perbaikan rumah kumuh 86 unit dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Intervensi program yang sama dikerjakan oleh Disosnakertrans melalui bantuan dari Pemerintah pusat, Bazda, PU serta dana alokasi pembangunan (DPK) kelurahan mas-

(Suara NTB/dok)

Syaiful Mukmin ing - masing Rp 50 juta.

Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin menjelaskan, perbaikan RTLH dikerjakan secara bertahap. Tetapi Kelurahan Rembiga sebanyak 12 unit sedang dikerjakan. “Ini kan sudah kita secara bertahap,” kata Syaiful Mukmin kemarin.

Sedangkan sisa 76 RTLH

tersebar di tujuh kelurahan, dipastikan rampung Bulan Desember karena menunggu anggaran.

Syaiful Mukmin optimis bahwa target RTLH bisa tuntas dikerjakan. “Insya Allah, kita optimis bisa tuntas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram hanya memberikan bantuan berupa material kepada masing kepala keluarga dengan nilai sekitar Rp 10 juta. Untuk pengambilan material bangunan, BPM menunjuk delapan supplier tersebar di enam kecamatan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani mulai berkantor di Kantor Walikota Mataram, Selasa (11/ 8) diawali dengan serah terima jabatan (sertijab) dengan mantan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Pendopo Walikota Mataram. Dalam kesempatan tersebut, mantan Walikota Mataram menyampaikan di awal-awal Pemkot Mataram dipimpin oleh pimpinan yang baru, pasti terjadi kekakuan.

Namun ia berpesan agar kekakuan yang terjadi jangan sampai berlangsung lama.

Semangat kebersamaan eksekutif dan legislatif juga harus terus dipertahankan.

Jika ada sedikit gesekan, hal tersebut menurutnya sebuah dinamika yang perlu dimanage dan dikendalikan.

Ahyar Abduh juga menyampaikan selamat kepada penggantinya atas tugas yang telah dipercayakan negara kepadanya. Ia juga menyampaikan pesan kepada para pimpinan SKPD dan jajarannya untuk terus memberikan dukungan sepenuhnya kepada Penjabat Walikota dengan terus menerus berupaya meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Kita yakin dan percaya ibu penjabat pasti mampu melaksana-

kan tugas pokoknya. Kita doakan bersama dan saya berada di barisan ibu untuk melanjutkan pembangunan di Mataram,” terangnya.

Jika ada hal yang perlu dikomunikasikan terkait pembangunan di Kota Mataram, Ahyar mengatakan membuka diri dan siap jika dibutuhkan.

Sementara itu, Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani menyampaikan penugasannya menggantikan Ahyar Abduh sebagai pemimpin di Kota Mataram merupakan tugas dan amanah dari Gubernur NTB untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota karena berakhirnya masa jabatan. Dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik dan optimal, pihaknya akan fokus pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Birokrasi pemerintah harus tetap berjalan dan berkomitmen serta bertanggung jawab terhadap pelayanan publik,” jelasnya.

Selly juga mengajak seluruh aparatur sipil negara lingkup Pemkot Mataram untuk terus bekerja dengan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Mataram. Ia juga akan melanjutkan program-program yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. (ynt)

Presiden Dijadwalkan Buka Pekan Florikultura Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Pekan Florikultura di Mataram, yang pusat penyelenggaraannya di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan pada Bulan Oktober mendatang. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli sampai saat ini belum ada perubahan jadwal terkait pembukaan oleh Presiden. “Sementara belum ada perubahan. Jadwalnya masih dibuka oleh Presiden,” ujarnya.

Meskipun nantinya Presiden batal membuka kegiatan tersebut, Mutawalli mengatakan persiapan tetap dilaksanakan pihaknya dan agenda juga akan tetap jalan sebagaimana yang telah direncanakan. Sampai saat ini jadwal penyelenggaraan acara juga masih tetap, pada tanggal 10-17 Oktober.

Persiapan yang dilakukan pihaknya di RTH Pagutan adalah menanam beberapa jenis

tanaman bunga maupun buah serta sayuran seperti semangka, melon, cabai, dan lainnya.

Diharapkan tanaman-tanaman ini bisa berbuah atau minimal berbunga pada bulan Oktober mendatang. “Ada juga tanaman buah dalam pot yang kita siapkan agar berbuah pada Oktober nanti,” ujarnya.

Untuk mencegah tanaman bunga, sayur, maupun buah yang ditanam di lahan seluas 8,2 hektar tersebut dari kekeringan, Mutawalli mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah mesin pompa air. Selain itu juga telah dibuat beberapa sumur untuk memudahkan para petani.

Anggaran untuk pelaksanaan Pekan Florikultura Nasional ini tidak hanya disiapkan Pemkot Mataram, tapi juga pemerintah pusat dan provinsi.

Mutawalli mengatakan RPH Pagutan belum memiliki jaringan air dan listrik. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

Halaman 3

Perlambatan Ekonomi Picu Kerawanan Sosial

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) memberikan isyarat kepada pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi terhadap perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini.

Kondisinya, bisa memicu kerawanan sosial, dan PHK karyawan.

(Suara NTB/bul)

Kepala BI Provinsi NTB, Prijono, didampingi Asisten Direktur, Wahyu Yuwana Hidayat, Manager Analis, Ditha Aditya Nugraha dan Analis, Hanif Galih Pratama, Selasa (11/8) mengemukakan, ekonomi melemah akan berdampak kepada peningkatan jumlah pengangguran. Hal tersebut karena daya beli masyarakat akan semakin rendah, akibatnya segala kebutuhan akan dikurangi. Jika kebutuhan masyarakat makin berkurang, tentunya peru-

Minat Membeli Kendaraan Baru Berkurang Signifikan KEINGINAN masyarakat untuk memiliki kendaraan baru berkurang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga membuktikan pengaruh buruk melemahnya perekonomian nasioanal.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB mencatat, penurunan angka pembelian kendaraan baru yang kian melesu. Kepala Dispenda Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si melalui Plt Kepala Dispenda Provinsi NTB, Abdul Azis, B. Sc memaparkan data jumlah kendaraan baru yang dikeluarkan pihak dealer pada triwulan I tahun 2014.

Baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

Pada Januari 2014, jumlah kendaraan baru dikeluarkan dealer sebanyak 10.194 unit, Februari sebanyak 9.325 unit dan Maret sebanyak 8.276 unit. Sementara triwulan I tahun 2015, Januari keluar sebanyak 8.711, Februari sebanyak 7.237 unit dan Maret 2015 hanya 7.082 unit.

Dengan rincian realasi BBNKB sebesar Rp 29 miliar pada Januari 2014, Februari sebesar Rp 26 miliar, dan Maret sebesar Rp 24 miliar. Sementara triwulan I tahun 2015, Januari BBNKB yang diterima Pemprov NTB sebesar Rp 26 miliar, Februari sebesar Rp 21 miliar dan Maret sebesar Rp 21 miliar.

“Kelihatan sekali ekonomi kita lesu. Tapi untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) kita masih optimis tetap tercapai,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (11/8).

Sementara di semester II ia perbandingkan, di tahun 2014 lalu, April BBNKB yang diterima sebesar Rp 24 miliar, Mei sebesar Rp 26 miliar dan Juni sebesar Rp 29 miliar. Sementara pada Juli 2014 sebesar Rp 29 miliar.

Di tahun 2015 ini, BBNKB yang diterima oleh Dispenda sebesar Rp 22 miliar pada April, Mei sebesar Rp 26 miliar, hampir sama dengan bulan yang sama tahun lalu. Kemudian Juni 2015 naik lagi menjadi sebesar Rp 32 miliar dan Juli menjadi sebesar Rp 29,3 miliar.

“Ada sedikit peningkatan jumlah kendaraan baru dari dibandingkan di awal tahun. Mungkin karena memasuki masa sekolah, jadi permintaannya juga naik,” ujarnya.

Tentunya, pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda sangat berharap pada semester II tahun ini pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan. Sebab implikasinya tentu kepada pajak-pajak kendaraan bisa meningkat. (bul)

sahaan yang memproduksi barang secara otomatis akan mengurangi produksinya.

Efisiensi sudah barang pasti menjadi kebijakan, termasuk efisiensi karyawan.

“PHK bisa terjadi,” ujarnya.

Dengan lemahnya daya beli di tengah berkurangnya pendapatan masyarakat. Segala kemungkinan lain juga bisa saja terjadi. Kerawanan sosial (jambret dan rampok), dan tidak mengherankan jika akhir-akhir ini marak penangkapan peredaran uang pal-

keringanan tarif bea balik nama kendaraan. Rancangannya sudah ada di biro hukum kalau sudah disetujui akan segera disosialisasikan,” kata Plt. Kepala Dispenda Provinsi NTB, Abdul Azis, B. Sc di ruang kerjanya, Selasa (11/8).

Langkah ini diambil sebab di beberapa daerah, tarif BBNKB diturunkan untuk menambah minat masyarakat memiliki kendaraan.

Misalnya di Jawa Timur dan Bali. Padahal, daerah-daerah yang dimaksud telah sepakat memberlakukan tarif BBNKB sebesar 15 persen. Tetapi

ekonomi ini trendnya akan mengalami perbaikan.

Bank Indonesia juga merekomendasikan, agar pemerintah daerah melakukan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan potensi-potensi yang tidak mengandalkan pada sketor berbasis Sumber Daya Alam (SDA) seperti pertambangan.

Sektor pariwisataan harus menjadi perioritas utama.

Yakni dengan mengupayakan terealisasinya investasi-investasi besar untuk mendukung perkembangan jasa – jasa lainnya. Serta tetap memperhatikan pengembangan industri. (bul)

Stok Daging di Mataram Stabil Mataram (Suara NTB) Gejolak tingginya harga daging sapi yang berdampak pada kelangkaan stok yang sedang terjadi di luar daerah dipastikan tidak mempengaruhi harga daging sapi di Kota Mataram. Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli. “Tidak ada pengaruhnya. Itu (karena) permainan para importir daging menurut saya. Di Mataram stok daging masih normal,” jelasnya, Selasa (11/8).

Mutawalli mengatakan harga daging sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) saat ini masih Rp 92.500 per kilogram.

Setelah daging dipilah dan dibawa ke pasar, harganya menjadi Rp 110 ribu per kilogram untuk daging sapi dengan kualitas nomor satu.

Ia mengatakan telah meminta kepada stafnya untuk turun ke lapangan mendata persediaan sapi. Saat ini permintaan sapi cukup tinggi karena banyaknya acara selamatan dan juga menjelang hari raya Qurban. Setiap hari stok sapi yang dipotong sekitar 20-30 ekor. Untuk persiapan di bulan ini, Dinas PKP menyiapkan sekitar 750 ekor, jika rata-rata kebutuhan tiap hari diasumsikan 25 ekor.

Dengan persediaan sapi yang cukup, maka tak dikhawatirkan di Mataram akan terjadi kelangkaan daging sapi

yang menjadi penyebab meroketnya harga di pasar. “Untuk satu bulan ke depan disiapkan 1.000 ekor sapi,” ujarnya.

Di Kota Mataram sendiri disampaikan Mutawalli tidak ada daging sapi yang berasal dari luar daerah atau luar NTB. Kebutuhan sapi di Kota Mataram bisa dipenuhi oleh peternak lokal. Bahkan Kota Mataram mengirim 150 ekor sapi ke Madura untuk Qurban.

Persoalan yang terjadi di Kota Mataram adalah persaingan bisnis antara sapi Lombok dan Sumbawa. Sapi yang dipelihara peternak Lombok harganya lebih mahal karena seratnya lebih bagus. Hal ini karena perawatan dan makanan sapi yang diperhatikan peternak. Berbeda dengan di Pulau Sumbawa dimana sapi kebanyakan dilepas secara liar untuk mendapatkan makanan.

“Beda harganya berkisar hanya Rp 5.000,” ujarnya.

Untuk sapi gelonggongan, Mutawalli menegaskan tidak pernah ada di Mataram. “Para jagal kita tidak tega memasukkan air di sapi yang masih hidup,” ujarnya. Untuk mengantisipasi hal ini, Dinas PKP memiliki tim yang rutin turun ke lapangan sebelum sapi dijual ke pasar. “Kita mempunyai tim yang secara tersistem turun ke lapangan setiap hari. Ada tim yang memeriksa sebelum dipotong dan sebelum daging di jual ke pasar,” jelasnya. (ynt)

Kendaraan Berharga di Atas Rp 500 Juta akan Diberi Keringanan Pajak Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB akan memberikan keringanan pajak kendaraan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang harganya di atas Rp 500 juta. Terobosan ini diharapkan dapat membendung masyarakat untuk membeli kendaraan di luar daerah.

“Selama ini, banyak masyarakat yang membeli kendaraan di luar daerah karena pajaknya dianggap lebih rendah. Melalui inisiatif Kepala Dinas sudah dirancang Pergub yang berkaitan dengan

su (Upal). Dampak melemahnya ekonomi ini menurut Prijono cukup luas.

Oleh karenanya, pemerintah juga perlu mempercepat proyek-proyek yang bisa dilaksanakan sesegera mungkin.

Agar multiflier efeknya bisa membantu menekan dampakdampak negatif yang disebutkan di awal.

Bank Indonesia juga memberikan masukan, agar suasana politik saat pelaksanaan Pilkada akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sebab, lan-

carnya proses demokrasi akan memberikan dampak menopang lemahnya perekonomian masyarakat. Misalnya, kegiatan-kegiatan kampanye dapat membantu berkembangnya usaha dan jasa-jasa lainnya.

Usaha sablon, spanduk, baju, demikian juga atribut-atribut kampanye lainnya. Dan tak menutup kemungkinan jasa perhotelan juga lebih hidup jika koordinasi politik banyak dilaksanakan secara formal.

“Jika kegiatan politik berjalan bagus, pembangunan juga berjalan sesuai program.

Tentunya perekonomian masyarakat juga bisa bergerak,” kata Prijono. Tak dipastikan sampai kapan kondisi

dalam perjalanannya tarif tersebut diturunkan.

Pemprov NTB-pun menyamakan langkah tersebut, harapannya agar masyarakat yang selama ini lebih memilih membeli kendaraan di luar daerah berpikir ulang. “Kalau tarifnya sudah kita turunkan, kita sudah sama dengan daerah-daerah lain.

Sebelumnya pada Pergub No. 17 tahun 2012 tentang pemberian keringan tarif BBNKB, pemprov juga telah memberikan keringanan tarif menjadi sebesar 12,5 persen dari sebelumnya 15 persen. “Kita banyak sekali kendaraan luar daerah

dan berdomisili di NTB. BBNKB tidak dapat, PKB juga tidak dapat. Inilah sebabnya kita akan memberikan keringanan,” ujar Abdul Azis.

Pemprov sendiri sedang mengupayakan dilakukan penertiban kendaraan bermotor dari luar daerah. Penertiban ini untuk menjaring seluruh potensi pajaknya bisa tergarap maksimal. Kendaraankendaraan dari luar yang akan masuk ke NTB, akan didata kepentingannya. Jika kendaraan tersebut dihajatkan untuk kebutuhan bebepa waktu, maksimal sampai 90 hari, tetap diberikan toleransi.

Tetapi jika kendaraan tersebut akan dioperasionalkan selama tiga bulan ke atas, pemprov akan memberikan langkah tegas dengan sanksi berupa denda. Besaran dendanya akan dirumuskan. “Kita sedang mengupayakan, bagaimana agar Kepolisian, Jasa Raharja, dan Organda bisa sepakat dan mendukung langkah ini agar segera diterbitkan Pergub,” ujarnya.

Provinsi Bali sendiri telah memberlakukan kebijakan yang dimaksud. Kendaraan yang keluar masuk didata, beserta kepentingannya. “Tidak bisa alasannya karena ini NKRI. Kendaraan-kendaraan dari luar daerah kita upayakan dilakukan balik nama. Sehingga potensi-potensi pajaknya juga bisa kita tagih,” demikian ditegaskan. (bul)

HILANG HILANG BPKB R4 TOYOTA DR9618D NOKA/NOSIN: KF20-042643/4K-6324320 NO.BPKB: 6520163.J AN. ARHAN HILANG DISEKITAR MATARAM. HILANG STNK R2 HONDA DR2642AW NOKA/NOSIN: MH1HB31165K138749/ HB31E-1134186 AN. PADMIATUN HILANG DISEKITAR MATARAM.

(Ant/Bali Post)

CABAI - Seorang petani cabai di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, sedang memanen cabai. Harga cabai yang fluktuatif dan kerap membuat inflasi, merupakan salah satu alasan dari Bank Indonesia (BI) NTB untuk membuat demplot khusus komoditas penyumbang inflasi tersebut tahun ini.

Bank Indonesia Bentuk Demplot Cabai Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB membentuk demplot komoditas yang rawan memberikan sumbangan inflasi. Dengan langkah ini diharapkan harga-harga barang dapat dikendalikan.

Menurut Kepala BI NTB, Prijono, Selasa (11/8), demplot cabai menjadi salah satu perhatian. Sasaran demplotnya di Suralaga dan Keruak Lombok Timur. Rencananya ada dua hektar yang akan di-back

(Suara NTB/bul)

up penuh. Dua hektar lain juga diberikan dukungan secara teknis.

“Total ada empat hektar demplot cabai yang akan kita kembangkan. Penanaman akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Prijono di kantornya.

BI mendukung sepenuhnya, dari sisi benih, pupuk, sarana dan prasarana produksi (Saprodi) hingga bantuan teknis (pendampingan). Petani diberikan pemahaman mengembangkan tanaman cabai dengan menerapkan sistem teknologi pertanian.

Menurut Prijono, petani akan diarahkan untuk menanam cabai pada musim kering, untuk selanjutnya dipanen pada musim hujan mendatang.

Selama ini, petani hanya terpaku menanam pada musim hujan.

Jika demplot ini berhasil , maka cara tersebut akan direkomendasikan kepada petani-petani lainnya. Prijono optimis langk a h

tersebut berhasil. Sebab, BI tidak pertama kali ini saja melakukan demplot. Sebelumnya, demplot kedelai dilaksanakan di Bolo, Kabupaten Bima.

Bantuan Saprodi dan pendampingan kepada petani menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari sebelumnya, petani hanya mampu memproduksi 1,5 ton kedelai per hektar, meningkat menjadi 2,17 ton/hektar.

Demplot yang sebelumnya digagas hanya seluas empat hektar, sekarang berkembang menjadi 20 hektar. Caranya, BI memberikan dukungan kepada petani, yang punya komitmen untuk menerapkan pola tanam sesuai yang dilaksanakan di demplot.

“Petani lainnya kita kasi benih, kalau mereka setuju dengan pola tanam kita. Dan itu ternyata berhasil. Pola ini yang akan kami terapkan di cabai, karena cabai selama ini selalu menjadi penyumbang inflasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini sedang terjadi kenaikan harga cabai. Bahkan, di tingkat petani harga cabai sudah berkisar di atas Rp 40 ribu.

Jika tidak dikendalikan dengan mengatur pola tanam cabai dan menerapkan teknologi pertanian, tetap saja komoditas tersebut rawan menyumbang inflasi.

“Hanya saja, mengubah pola pikir petani ini yang agak berat,” demikian Prijono. (bul)

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dapat Rapor Terburuk

Bupati Lotim Ucapkan Terima Kasih pada Tim Penilai “Saya ucapkan terima kasih, karena telah menilai buruk,” ucapnya saat dikonfirmasi mengenai hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota se-NTB, Selasa (11/8).

Menurutnya, adanya hasil penilaian dari tim diakui penting keberadaannya. Dengan begitu daerah menjadi mengetahui sisi-sisi kelemahannya.

“Kalau buruk ya harus diperbaiki. Tidak apa-apa itu,”

jawabnya santai.

Meski nilai buruk tapi efisiensi pemerintahan berjalan baik dan semakin sedikit praktik korupsi yang terjadi. Selain itu, kualitas kinerja pegawainya yang paling penting harus ditonjolkan, sehingga mampu mencapai tujuan. ‘’Administrasi hanya sebagian kecil. Kalau itu ditonjolkan, itulah penyebab tidak maju,’’ ujarnya.

Baginya, sudut pandang kinerja adalah pada aspek capaian tujuan secara kualitatif. Penilaian yang dilakukan oleh tim itu hanya pada aspek laporan administratif. Di mana, banyak aparat yang dirasa terjebak pada hal-hal yang bersifat administratif dan laporan dimain-mainkan.

Hal inilah, katanya, yang menjadi salah satu ciri buruknya sistem kinerja pemer-

intahan yang sebenarnya.

Dijelaskannya, tertib administrasi saja dengan niat hanya untuk merapikan, tapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, ada modus memalsukan tanda tangan, pasang stampel sana sini dan lainnya hanya untuk tujuan administratif.

“1.000 tanda tangan itu bisa saja dipalsukan,” ujarnya menggambarkan. Atas dasar itu, bupati melihat urusan administratif dianggap tidaklah terlalu penting. Pasalnya yang paling penting adalah, tingkat kebenaran dari laporan.

Saat ini dinilai Bupati, di

“Kalau buruk ya harus diperbaiki.

Tidak apa-apa itu,” era kepemimpinan Jokowi ada ada kemauan besar untuk merubah. Akan tetapi sebagian besar pembantunya tidak mampu menjabarkankannya, karena masih bertumpu hanya pada administratif. Para pembantu presiden, ujarnya, hanya menyiapkan laporan di atas kertas semata.

Aspek keharusan menya-

jikan laporan di atas kertas inilah, lanjutnya, yang sebenarnya menjadi penghalang lambatnya penyerapan anggaran, sehingga ada pejabat takut memberikan laporan, karena administrasinya belum lengkap. (rus)

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Mendapat rapor terburuk se NTB dalam evaluasi kinerja di lingkup pemerintah kabupaten/kota, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyampaikan ucapan terima kasih pada tim penilai dari Pemprov NTB.

Tak Dimanfaatkan

Lapak PKL di Terminal Bangsal Kumuh

”Groundbreaking” Kilang Minyak

(Suara NTB/dok)

MEGA proyek Global Hub yang direncanakan pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan progres signifikan. Terakhir, Pemda KLU memperoleh konfirmasi pembangunan Kota Baru Bandar Internasional Kayangan yang dimulai dari pembangunan kilang minyak PT. Pertamina.

Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., kepada wartawan, Selasa (11/8), mengungkapkan sebelum mengarah pada rencana pembangunan Kota Baru Bandar Internasional Kayangan, pemerintah pusat akan menyiapkan sarana yang menunjang transportasi kelautan. Di mana ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) akan lebih dulu dipastikan. Dari rencana yang ada, pemerintah telah menjadwalkan grounbreaking atau peletakan batu pertama kilang minyak pada tahun 2016 mendatang.

“Rencana investasi Global Hub di Kayangan akan dimulai tahun 2016 mendatang dengan pembangunan kilang minyak lebih dulu. Setelah itu selesai, disusul dengan pembangunan Kota Baru di wilayah itu. Investor dari Tiongkok dan Rusia sudah menandatangani percepatan kerjasama itu,” ungkap Nanang.

Dikatakannya, dari master plan pembangunan Kota Baru Bandar Kayangan, terdapat tiga zona pembangunan, masing-masing zona pelabuhan, zona industri dan zona permukiman. Bahkan, dalam rangka mempercepat pembangunan itu, Pemda KLU bersama Pemprov NTB, terus berkoordinasi dengan pusat. Hasilnya, belum lama ini Gubernur NTB bersama Bupati KLU H. Djohan Sjamsu ketika itu, telah menandatangani MoU dengan investor dari Tiongkok dan Rusia untuk pembangunan kilang minyak itu.

Beberapa waktu lalu, sambungnya, investor dari Tiongkok juga telah bertemu dengan Penjabat Bupati Lombok Utara Ashari, SH, MH. Mereka melakukan survai ke KLU, karena investor ini berkepentingan untuk membangun kota baru di kawasan yang telah disiapkan Pemda seluas 6.000 hektar.

“Banyaknya investor yang melirik sekarang ini membuat Tim Global Hub yang dibentuk pemerintah pusat diminta untuk lebih selektif. Prof. Son Diamar selaku Ketua Panitia terus melakukan pemantapan, berkoordinasi dengan lintas kementerian,” ujarnya.

Nanang mengatakan, kementerian yang dipacu untuk mempercepat proses investasi ini salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian dimaksud memiliki kewenangan untuk melakukan revisi terhadap kebijakan RTRW Nasional untuk diturunkan ke RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten.

Menyikapi kesiapan daerah, Nanang mengklaim yang paling penting untuk dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia masyarakat lokal. Mengingat masyarakat KLU dan NTB pada umumnya, diprioritaskan menjadi bagian dari partisipasi pembangunan mega proyek senilai Rp 155 triliun tersebut. “Kita perkirakan, pembangunan mega proyek ini sudah bisa dimulai pembangunan dalam 2 atau 5 tahun ke depan setelah proyek kilang minyak selesai,” pungkasnya optimis. (ari)

(Suara NTB/rus)

RAKOR – Wabup Lotim, H. Haerul Warisin saat memimpin rakor soal antisipasi dampak kekeringan di Selong, Selasa (11/8).

Ancaman Kekeringan

Wabup Minta Selamatkan 6.823 Hektar Lahan Pertanian Selong (Suara NTB) Ancaman kekeringan makin meluas di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Selain menimbulkan krisis air bersih bagi warga, kekeringan ini juga mengancam tanaman-tanaman padi. Menyadari hal ini, Wakil Bupati (Wabup) H. Haerul Warisin meminta semua pihak menyelamatkan 6.823 hektar tanaman padi hingga berhasil sampai masa panen.

Penegasan itu disampaikan wabup dalam Rapat Koordinasi (Rakor) khusus dengan pimpinan SKPD, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim di Selong, Selasa (11/8).

Menyikapi persoalan kekeringan, lanjutnya, pemerintah tidak berpangku tangan dan pasrah begitu saja. Namun harus ada solusi yang di-

faatkan. Seperti bor, mesin sedot air atau sarana lainnya yang bisa mendatangkan air.

Khusus di wilayah-wilayah selatan, ujarnya, saat ini dalam kesulitan, sehingga semua jatah wilayah kecamatan yang berada di selatan akan ditarik ke wilayah utara.

Apalagi, di wilayah Lotim bagian utara, seperti Pringgabaya, Aikmel dan Wanasaba masih banyak lahan potensial dan irigasi teknis yang dapat ditanami padi.

Wabup mengharapkan tidak ingin kasus seperti di Montongbaan Selatan terulang kembali. Di mana, lahan seluas 7 hektar tanaman padi mengalami puso. Karenanya terhadap wilayah kecamatan yang belum menanam jatahnya diminta benar-benar memperhatikan kondisi air. “Jangan sampai sudah tanam, tapi air tidak ada ini bahaya, Jangan sampai terjadi gagal panen,” ujarnya mengingatkan. (rus)

SKPD terkait tidak memperhatikan output dari anggaran yang diusulkan eksekutif dan disetujui DPRD KLU itu.

Padahal dalam pertimbangan anggaran sudah jelas, Dewan menyetujui tidak asal menyetujui tanpa melihat perencanaan yang dilakukan SKPD atas anggaran tersebut.

Informasi yang diperoleh menyebut, perbaikan Terminal Bangsal Pemenang berikut prasarananya termasuk lapak PKL ini menghabiskan anggaran senilai Rp 1,8 miliar. Sejumlah item proyek yang dikerjakan mencakup hotmix jalan, pembangunan 4 unit lapak PKL, penataan tempat parkir kendaraan, pembangunan shelter bagi wisatawan dan pembangunan tempat parkir cidomo.

“Patut disayangkan kenapa Pemda KLU begitu cuek terhadap fasilitas di kawasan terminal ini. Seolah-olah orientasinya untuk dibangun saja, tapi tak jelas peruntukannya,” kritiknya.

Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishubkominfo KLU, M. Taufik, yang dikonfirmasi media, menjelaskan lapak PKL tersebut akan disewakan kepada masyarakat. Namun, karena jumlahnya terbatas pihaknya mengaku masih melakukan verifikasi terhadap warga yang ingin memanfaatkan kios tersebut.

“Awalnya, lapak ini direncanakan untuk disewakan bagi pedagang kuliner dan oleh-oleh. Tetapi karena tempatnya terbatas, maka kita sedang proses seleksi bagi warga yang mau menempati kios (dengan cara disewa),” ujarnya singkat. (ari)

DKP Sosialisasi Aturan Penangkapan Hiu Lewat Pementasan Wayang Selong (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Timur (Lotim) bekerjasama dengan DKP Provinsi NTB dan Wildlife Conservation Society (WCS) menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Hiu dan Pari Manta di Tanjung Luar, Senin (10/8) malam lalu. Penyampaian batasan penangkapan hiu dan pari itu disampaikan melalui pementasan wayang tradisional yang dibawakan dalang kondang H. Lalu Nasib AR. Dalam siaran pers DKP Lotim yang diterima Suara NTB, Selasa (11/8), pagelaran wayang yang dibuka Kepala DKP Lotim ini Muhammad Tasywiruddin, S.Pi, MSi, bertemakan perlindungan hiu dan pari.

Sebelum pementasan way-

Sambut Hari Kemerdekaan

Pemkab Lotim Minta Pemasangan Umbul-umbul Tidak Semerawut Selong (Suara NTB) – Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2015, semua instansi di Lombok Timur (Lotim) diingatkan tidak memasang umbul-umbul atau asesoris kemerdekaan tidak semerawut.

Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim H. Ridatul Yasa meminta masyarakat pada umumnya supaya pemasangan umbulumbul dilakukan dengan rapi, tertib dan tidak asal-asalan, sehingga tidak mengganggu dan mengancam keselamatan masyarakat serta tidak terkesan semerawut.

Selain itu, pihaknya terus melakukan pembenahan berupa memangkas sejumlah pohon yang bisa mengancam keselamatan masyarakat serta menata sejumlah titik yang menjadi lokasi peringatan HUT RI ke-70. Termasuk dengan melakukan pengecatan dan perawatan bunga di Taman Tugu Selong yang setiap tahunnya dijadikan sebagai lokasi peringatan HUT RI tingkat Kabupaten Lotim.

Pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud rasa syukur atas per-

lakukan. Menurutnya, Lotim diberikan jatah melakukan Upaya Khusus (Upsus) Pangan sebesar 90.855 hektar, sementara kondisi saat ini sekitar 13.000 hektar belum tercapai.

Wabup meminta dalam upaya mewujudkan target Upsus Pangan dilakukan analisa dan pengamatan intensif terhadap sumber-sumber air serta potensi lahan pertanian sawah yang masih bisa dipenuhi kuota yang tersisa. Selain itu, seluruh petugas penyuluh lapangan (PPL) diperintahkan bersama dengan kepala unit pertanian di tingkat kecamatan untuk berkoordinasi dengan pengamat perairan dan kelompok PPPA di masing-masing tempat.

Luas areal yang ditanam dengan kebutuhan air harus disinergikan. Termasuk, semua sarana pendukung tentang pengairan harus diman-

Tanjung (Suara NTB) Sebagai pintu masuk pariwisata dunia, keberadaan Terminal Bangsal, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) seharusnya dipermak lebih menarik. Termasuk pada prasarana terminal seperti lapak PKL yang dihajatkan untuk meramaikan pintu masuk, justru terkesan tak terurus dan kumuh.

Pantauan koran ini, meski alur distribusi penumpang sudah bisa teratur sesuai keinginan Pemda, namun tidak demikian dengan pihak yang terlibat seperti PKL. Mereka nyaris tidak bisa menikmati keuntungan dari turunnya semua penumpang di terminal, karena lapak PKL yang dihajatkan untuk mereka belum bisa dimanfaatkan. Salah satu alasannya, Pemda KLU melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) diduga mengenakan biaya sewa super mahal kepada PKL. Sumadi, salah satu warga di Terminal Bangsal, mengaku, terdapat 4 lokal lapak PKL yang dibangun Pemda KLU. Namun sejak dibangun tahun 2014 lalu, lapak itu hingga kini tak terpakai. Sempat ada warga yang ingin menyewa untuk berjualan, namun yang bersangkutan diketahui enggan menempatinya, karena mahalnya biaya sewa yang ditetapkan.

“Kami juga bingung lapak ini mau dimanfaatkan untuk apa. Karena setelah selesai dibangun, lantai lapak dijadikan tempat bermain dan tidur oleh binatang liar (anjing),” keluhnya.

Warga yang juga pelaku pariwisata ini menyayangkan

(Suara NTB/yon)

UMBUL-UMBUL - Menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia ke 70, pemasangan umbul-umbul di Lotim hampir terlihat di semua instansi.

Namun, pemasangan umbul-umbul diharapkan tidak sampai melampaui batas dan bisa mengancam keselamatan orang lain. juangan yang telah dilakukan para pejuang Indonesia dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. (yon)

ang, digelar sosialisasi mengenai jenis-jenis hiu dan pari yang yang telah dilindungi secara penuh atau hiu dan pari yang tidak boleh ditangkap dari DKP Provinsi NTB yang disampaikan Ruspono, SPi, M.Si. selain itu ada penyuluhan mengenai aspek penegakan hukum dan sanksi, jika terjadi pelanggaran aturan yang disampaikan Kabag Ops Polres Lotim, Kompol M. Hutagalung.

Kepala DKP Lotim, Muhammad Tasywiruddin mengatakan kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan dengan metode yang tepat dan menyentuh langsung pada pelaku, sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran.

Selan itu dapat memberikan pemahaman yang benar terhadap jenis hiu dan pari manta yang sudah tidak boleh di-

tangkap dan diperdagangkan.

Diakuinya, Tanjung Luar merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Lombok.

Rata-rata sebanyak 0,5 ton hasil tangkapan ikan didaratkan setiap harinya, termasuk berbagai jenis hiu dan pari.

Belakangan ini, ungkapnya, Tanjung Luar menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya pemerhati lingkungan, karena merupakan sentra perdagangan sirip hiu dan pari di Provinsi NTB. Tercatat sebanyak 260 unit perahu motor 3-60 GT, 800 Unit perahu motor tempel dan 40 unit perahu tanpa motor yang beroperasi di Tanjung Luar. 60 di antaranya merupakan kapal penangkap hiu dan pari.

Tasywirudin berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada nelayan dan pengepul hiu

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kepala DKP Lotim, Muhammad Tasywiruddin saat kegiatan sosialisasi tentang penangkapan hiu dan pari manta di Tanjung Luar, Senin (10/8) malam lalu. dan pari yang ada di Lotim, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan aman, nyaman, sekaligus mendukung

usaha pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap jenis hiu dan pari yang telah terancam punah. (rus)

Bupati Lotim: Ibadah Haji Menuntut Keseriusan Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan, melepas Calon Jamaah Haji (CJH) asal Lotim di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Selasa (11/ 8). CJH asal Lotim yang segera diberangkatkan tanggal 21 Agustus diingatkan supaya para CJH tetap melaksanakan rukun Islam lainnya.

Ibadah haji, menurut bupati, merupakan ibadah yang menuntut keseriusan dan kekhusu’an. Sebab, pelaksanaannya dilakukan di tanah suci Makkah dengan proses waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, kesempatan yang diperoleh tahun ini harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga mampu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta (Allah SWT).

“Naik haji saat ini sangat sulit. Harus menunggu berpuluh-puluh tahun. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk

(Suara NTB/yon)

LEPAS - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan melepas CJH asal Kabupaten Lotim di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Selasa (11/8). meningkatkan kualitas keimanan. Tingkatkan ibadah dan jangan bermalas-malasan untuk shalat berjamaah di masjid,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, Ali BD - sapaan akrabnya mengimbau kepada para calon jamaah haji supaya tidak menghilangkan dan meng-

otori nilai-nilai ibadah haji dengan pemenuhan nafsu duniawi.

Bupati mencontohkan, banyak CJH Indonesia yang memanfaatkan ibadah hajinya dengan menikmati hiburan di tanah suci, seperti naik unta dan membawa pulang oleh-oleh yang berlebihan. Dalam hal ini,

bupati menyarankan supaya kesempatan yang sangat mulia itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah di tanah suci dan mendapatkan haji yang mabrur.

Hal lain yang perlu diperhatikan, ujarnya, jamaah supaya memperhatikan tempat tinggalnya dan membuat suatu ciri khusus yang mudah dikenali.

Karena, tidak menutup kemungkinan adanya jamaah yang tersesat dan terpisah dari kelompoknya. Adanya ciri khusus yang digunakan JCH ketika berada di tanah suci akan sangat membantu jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Jangan lupa menjaga kesehatan di sini maupun di sana, kalau makan jangan terlalu berlebihan ya! Cukup sekadarnya saja agar tidak mengganggu ibadah hajinya.

Jangan sampai waktu pelaksanaan ibadah hajinya dihabiskan di dalam kamar mandi,” selorohnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

(Suara NTB/dok)

Remajakan Kawasan Hutan PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) mencanangkan bakal meremajakan kembali ratusan hektar lahan kawasan hutan di daerah ini, melalui kegiatan reboisasi di dua lokasi berbeda.

Dua lokasi ini adalah di wilayah Kecamatan Praya Barat serta Praya Barat Daya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Pekebunan (Dishutbun) Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, kepada Suara NTB, Selasa (11/ 8) menjelaskan, kawasan-kawasan hutan yang bakal direboisasi merupakan kawasan hutan yang kondisinya sudah rusak parah, sehingga butuh upaya penanganan segera. Penanganan ini penting dilakukan, sehingga kondisi kawasan hutan kembali normal ke kondisi awal. “Total luas lahannya ada sekitar 300 hektar,” terangnya.

Guna mendukung program ini, pihaknya sudah menyiapkan ribuan bibit pohon berbagai jenis. Di lahan satu hektar, pihaknya merencanakan pohon sebanyak 400 sampai 500 pohon.

Diakuinya, jika melihat kondisi secara keseluruhan kawasan hutan Loteng belum sebanding. Walaupun ada kawasan hutan yang direboisasi tahun ini. Tetapi paling tidak, pihaknya sudah ada upaya secara bertahap untuk bisa mengembalikan kondisi kawasan hutan di Loteng.

Karena tentunya tidak bisa begitu saja, mengembalikan kondisi kawasan hutan, khususnya kawasan hutan yang kondisinya sudah rusak parah, karena butuh proses dan waktu panjang.

Tidak hanya itu, untuk menggembalikan kondisi hutan butuh anggaran yang tidak sedikit. “Yang penting sudah ada upaya perbaikan. Dan, itu akan terus kita lakukan,” tandasnya.

Secara umum, lanjutnya, dilihat dari persentase luas kawasan hutan yang ada di Loteng sejauh ini belum memenuhi syarat minimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Di mana luas kawasan hutan di suatu daerah minimal 30 persen dari total luas wilayah daerah bersangkutan.

Sementara Loteng memiliki luas kawasan hutan sekitar 23 ribu hektar lebih atau baru sekitar 19 persen lebih. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 10 persen lagi. ‘’Tetapi kalau ditambah hutan kemasyarakatan, persentase kawasan hutan Loteng sudah mencapai 24 persen,’’ klaimnya.

Untuk itulah,selain reboisasi kawasan hutan, pihaknya juga terus menggalakkan penghijauan di kawasan hutan masyarakat, termasuk di luar kawasan hutan, seperti rumah warga, lingkungan pendidikan seperti sekolah dan lainnya. ‘’Dengan begitu, bukan hanya kawasan hutan saja yang hijau. Kawasan di luar kawasan hutan juga bisa ikut hijau,’’ Pan Rahayu Samsor harapnya. (kir)

Libatkan TNI dan Polri

Tanggulangi Darurat Bencana Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengakui, Lobar salah satu kabupaten yang memiliki risiko besar terjadi bencana, seperti, gempa bumi, longsor, rob, termasuk kekeringan. ‘’Hampir semua kecamatan di daerahnya memiliki potensi bencana. Namun dari 10 kecamatan ada enam kecamatan yang paling rawan bencana. Sedangkan empat kecamatan lain, ada potensi bencananya namun tidak memiliki separah di enam kecamatan tersebut,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan pada acara Lokakarya Penanggulangan Bencana di Kantor Bupati Lobar, Selasa (11/8).

Untuk menangani berbagai risiko bencana yang bisa saja terjadi, Plt Nupati pun mengingatkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya aparat TNI dan Polri.

Menurutnya, beberapa hari lalu Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menerbitkan SK tanggap darurat bencana kekeringan. Intinya, provinsi meminta kabupaten, khususnya Lobar yang dilanda kekeringan siap-siap melakukan penanganan.

Menindaklanjuti SK Gubernur itu, pihaknya telah menerbitkan SK yang sama. Dengan SK ini, maka Lobar berstatus darurat bencana, khususnya di enam kecamatan yang rawan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, Gunung Sari dan Batulayar.

Ia berharap, lokakarya membahas mengenai pengurangan bencana hasil kajian pola curah hujan dan pola tanam lahan kering di Lobar bisa menghasilkan sebuah perencanaan grand design bagaimana menanggulangi bencana kekeringan di Lobar. Paling tidak, lokakarya itu melahirkan sebuah rekomendasi yang bisa menetapkan langkah preventif pemda ke depan.

Untuk penanggulangan bencana kekeringan ini, ia meminta agar BPBD aktif turun lapangan. Saat ini, akunya, sudah terjadi bencana kekeringan di beberapa tempat khususnya di Sekotong dan Lembar. Adanya kondisi ini, Kepala BPBD harus lebih banyak mengontrol daerah itu. “Sekarang ini, BPBD lebih sering ngantor di daerah selatan, “ ujarnya.

Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana, Sulhan Mukhlis, mengharapkan, forum ini mampu memberikan informasi dan masukan kepada pemda untuk penanganan bencana. Menurutnya, penanganan bencana bukan tugas salah satu dinas atau instansi saja, namun perlu peranan semua dinas. “Penanggulangan bencana ini tidak bisa satu instansi saja, namun dibutuhkan peran serta semua komponen,” terang Wakil Ketua DPRD Lobar ini. (her)

(Suara NTB/her)

BUKA - Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat membuka lokakarya penanggulangan bencana di Kantor Bupati Lobar, Selasa (11/8).

(Suara NTB/dok)

BENDUNGAN - Saat ini keberadaan Bendungan Pandanduri belum mampu memenuhi kebutuhan air areal pertanian masyarakat di Lotim bagian selatan.

Namun di masa mendatang, bendungan ini bisa memenuhi kebutuhan air bagi petani dan juga warga.

Bendungan Pandanduri Belum Berperan Atasi Kekeringan di Bagian Selatan Selong (Suara NTB) – Keberadaan Bendungan Pandanduri hingga saat ini belum berperan memenuhi kebutuhan air aeral persawahan masyarakat di Lombok Timur (Lotim) bagian selatan.

Pasalnya, bendungan yang masuk dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) itu masih dalam tahap pengisian percobaan atau uji coba.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Lombok Timur

(Lotim), Ir.Zaini, mengungkapkan, keberadaan Bendungan Pandanduri di masa mendatang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air areal persawahan masyarakat di bagian selatan. Jika itu sudah difungsikan, maka bendungan itu bisa menjawab kebutuhan air di lima kecamatan di Lotim bagian selatan. Lima kecamatan itu, yakni Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak dan Jerowaru

serta sebagian wilayah Terara dengan luas areal pertanian sekitar 25.000 hektar.

“Sekarang Bendungan Pandanduri masih tahap pengisian uji coba, jadi tidak mungkin itu digunakan sekarang untuk menjawab kebutuhan air di lima kecamatan itu,” jelasnya belum lama ini.

Dijelaskannya, tujuan utama dibangunnya Bendungan Pandanduri itu sebagai salah satu upaya pemerintah mengatasi masalah kekeringan di

Usut Dugaan Pemerasan Honorer

Kejari Praya Susun Jadwal Pemanggilan Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya terus mengintensifkan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan pemerasan oleh oknum pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah (Loteng), terhadap honorer ketegori dua (K2) lingkup Pemkab Loteng. Setelah mengumpulkan data dan keterangan awal, Kejari Praya kini tengah bersiap melakukan pemanggilan.

“Jadwal pemanggilan sedang kita susun,” ungkap Kajari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, melalui Kasi Pidsus, A.A. Raka Putra Dharmana, SH, kepada Suara NTB, Selasa (11/8).

Namun, siapa saja yang akan dipanggil, hingga kini masih belum bisa dipastikan.

Termasuk waktu pemanggilannya. Alasannya, pihaknya masih melakukan pendataan.

“Masalah siapa saja yang akan kita panggil dan waktu pemanggilannya, masih kita data dan susun jadwalnya terlebih dulu,” tegasnya.

Pemanggilan tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk menambahkan data dan keterangan yang sudah dimiliki Kejari Praya, sehingga kasus yang ditangani men-

(Suara NTB/dok)

A. A Raka Putra Dharmana jadi jelas dan terang.

Sejauh ini, kata Raka, pihaknya sudah mengantongi sejumlah dokumen pendukung. Termasuk rekaman video

saat transaksi penyerahan uang dari para honorer K2 lingkup Pemkab Loteng beberapa waktu lalu. Rekaman video ini diperoleh dari hasil koordinasi dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB. “Dokumen dan rekaman video (penyerahan uang,red) sudah kita dapat. Diserahkan secara resmi oleh Ombudsman NTB, Kamis (6/8) lalu. Dan, saat ini rekaman tersebut sedangkan kita periksa,” tambah Raka.

Guna mengusut tuntas kasus ini, Kejari Praya sudah membentuk tim khusus. Sebagai dasar tim untuk bergerak, Kajari Praya sudah mengeluarkan Sprinlid (Surat Perintah Penyelidikan) terkait kasus dugaan pemerasan tersebut, tertanggal 3 Agustus. (kir)

Warga Ngadu ke Dewan

Dana Bantuan Warga Miskin di Desa Kedaro Diduga Disunat Giri Menang (Suara NTB) – Bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) untuk warga miskin di Desa Kedaro Sekotong Lombok Barat (Lobar) diduga disunat. Per warga diduga dipotong Rp 300 ribu dari Rp 600 ribu yang diterima dari Kantor Pos Indonesia. Alasan pihak desa setempat, dana yang dihasilkan dari pemotongan itu dibagi rata ke warga yang belum mendapatkan bantuan itu.

Namun, dana yang dipotong itu tidak semua dibagikan ke masyarakat. Diduga dana bantuan itu ditilep oknum pihak desa. Warga pun mengadukan persoalan ini ke DPRD Lobar, khususnya yang berasal dari daerah setempat.

“Warga mengeluh ke saya, karena bantuan dana PSKS dipotong. Tapi setelah dipotong, ada dana Rp 83 juta yang diduga tak dibagi ke masyarakat, mareka bertanya dana itu kemana?” kata anggota DPRD Lobar, H. Mustapa, Senin (10/8) lalu.

Menurutnya, masing-masing warga menerima Rp 600

ribu, namun pihak desa membagi dua dana itu masingmasing Rp 300 ribu untuk warga yang punya kartu dan tidak punya kartu. Jumlah warga yang memiliki kartu 833 orang, sehingga total uang bantuan tersebut Rp 499.000.000 lalu uang itu dibagi dua masing-masing Rp 249.900.000 untuk warga tak punya kartu dan warga yang memiliki kartu PSKS. Namun dari Rp 249.900.000 itu dibagikan kepada masyarakat masingmasing Rp 125.000, sehingga totalnya yang dibagi hanya Rp 166.000.000. sehingga terdapat sisa dana Rp 83 juta yang belum diberikan ke masyarakat. Data ini, jelasnya direkap dari hasil pengecekan ke semua kepala dusun yang diberikan bantuan. Selain itu, pihaknya juga mengecek ke Kantor Pos. Pola penyaluran uang itu diduga tak sesuai ketentuan, karena dana itu diambil masyarakat, namun diserahkan semuanya kepihak desa barulah dibagi per dusun sesuai jumlah penerima itu.

Kepala Dusun Lendang Guar Barat, Miun membenarkan dugaan penyalahgunaan dana PSKS yang dipotong. Di dusunnya ada 65 orang yang tidak dapat kartu, sedangkan yang dapat kartu 141 orang.

Jumlah dana yang disetor ke desa sendiri Rp 34 juta untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak punya kartu. “Dari 34 juta yang saya serahkan itu, hanya Rp 8 juta lebih, sisa uang itu kemana saya tidak tahu, kami tidak dikasih tahu,” akunya.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Kedaro Hamzan Wadi, SPd, membantah jika pihaknya telah memotong dana PSKS tersebut. Pemotongan itu, jelasnya, bukan inisiatif dirinya, namun merupakan persetujuan dari warga penerima.

“Tidak benar itu. Itu kan atas persetujuan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (11/8).

Pihaknya menegaskan, jika dana yang dikumpulkan dari warga dibagi secara fair dan tidak ada dana yang disembunyikan, apalagi dipakai oleh pihak desa. (her)

Lotim bagian Selatan. Artinya, di masa mendatang, air yang mengalir dari bendungan itu tidak hanya menunjang sektor pertanian, melainkan juga sektor-sektor lain, seperti industri dan kesehatan, bahkan sektor peternakan.

Tidak hanya itu, Bendungan Pandanduri merupakan salah satu mega proyek berskala nasional dan merupakan bagian dari MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia).

Untuk itu, keberadaan Bendungan Pandanduri itu diharapkan di tahun 2016 sudah bisa difungsikan dalam menjawab segala kebutuhan masyarakat di bagian selatan terutama di lima kecamatan itu. Pasalnya, selama ini masyarakat yang notabene sebagai petani sering mengeluhkan kekurangan air untuk lahan pertanian. Termasuk untuk keperluan sehari-hari. (yon)

Pengurus Krama Pura Lingsar Keluhkan Minimnya Lampu Penerangan Giri Menang (suara NTB) – Pengurus Krama Pura Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan minimnya penerangan di yang ada di sekitar pura tersebut. kondisi ini kerap kali mengganggu kegiatan di pura, khususnya ketika ada kegiatan atau event besar.

Atas kondisi ini, pihak krama pura pun berharap diperhatikan pemda supaya menyambungkan listrik dan memasangkan lampu di sekitar kawasan itu. Pihak krama menilai, sejauh ini kontribusi Pemkab Lobar dinilai masih minim, khususnya terkait penerangan yang ada di areal pura bersejarah itu. “Kondisi Pura Lingsar dari sisi penerangan sangat memprihatinkan.

Selama ini penerangan hanya dilakukan pihak krama pura, karena itu kami berharap ada perhatian dari Pemda,” ujar Pengurus Pura Lingsar I Gede Widana, Selasa (11/8).

Di pura itu, ungkap anggo-

ta DPRD Lobar ini, sering diadakan berbagai kegiatan Pemda. Salah satu kegiatan besar yang dilakukan adalah prosesi budaya Perang Topat yang sudah masuk dalam Calendar of Event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lobar.

Akibat kondisi penerangan yang minim, sering mengganggu aktivitas di pura. Termasuk, sekarang ini ada kegiatan Jambore Pramuka tingkat Kecamatan Lingsar di areal Pura Lingsar. “Itu mereka gelap-gelapan, “ keluhnya.

Ia menjelaskan, terkait penyambungan listrik sudah ada dipasang tiang, namun belum masuk jaringan. Untuk itu, perlu dibantu untuk jaringan arus listrik itu.

Untuk penerangan, lanjut Widana, Dinas Tata Kota dan Kebersihan Lobar sebenarnya sudah melakukan hal itu.

Hanya saja belum dilakukan secara maksimal, seperti pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). (her)

Tim Penertiban Aset Dinilai Bekerja Lampaui Kewenangan Giri Menang (Suara NTB) Keberadaan Tim Penertiban Aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) khususnya yang berasal dari luar pemerintah atau dari unsur masyarakat umum dipertanyakan kalangan DPRD Lobar. DPRD menilai SK tim penertiban itu telah berakhir tanggal 31 Desember 2013, namun tak pernah diperpanjang. DPRD pun mempertanyakan keberlangsungan dari surat keputusan (SK) tugas dari Tim Penertiban Aset yang dimaksud.

Hal ini terungkap dalam rapat antara Pansus Aset DPRD Lobar dengan Kepala Kantor Aset, Mahnan dan Kepala Bagian Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana, Selasa (11/8).

Sekretaris Pansus Aset DPRD Lobar, Munawir Haris meminta perlu ada ketegasan dari pihak eksekutif dalam hal ini Kantor Aset Daerah terkait Tim Penertiban Aset yang dibentuk Bupati non aktif Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. Politisi PAN ini juga mempersoalkan terkait tugas-tugas yang dilakukan Tim Penertiban Aset yang diduga di luar kewenangan mereka sebagai anggota.

Menjawab hal itu, Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTP, menyatakan SK dari Tim Penertiban Aset diperpanjang setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2015 ini, SK dari tim tersebut masih berlaku.

Menurut mantan Camat Labuapi ini, diberikannya SK kepada tim tersebut oleh pihak Pemda dikarenakan tim

(Suara NTB/dok)

Mahnan dianggap mampu dan cakap untuk membantu kesulitankesulitan pihak Pemda dalam upaya menginventarisir aset Lobar yang ada. Karena sebagian dari anggota ini merupakan orang-orang lama yang ikut dalam tim sebelumnya.

Dikonfirmasi terkait peran dari tim penertiban aset yang terindikasi melewati kewenangannya, Mahnan hanya menyatakan bahwa pihak-pihak terkait haruslah saling mengingatkan. Begitu juga terkait apa yang disampaikan Pansus Aset DPRD Lobar, Mahnan mengharapkan agar apa yang disampaikan hendaknya disertai data.

Ia mencontohnya soal lahan, menurutnya tidak cukup hanya menguasai lahannya tanpa memiliki atau menguasai dokumennya. “Itu harus disertai data, tapi temuan ini akan kami tindaklanjuti,” ujarnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

Dukungan Pasangan K2 Banyak yang Ganda Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan analisis dugaan kegandaan terhadap kekurangan berkas dukungan yang diserahkan oleh calon pasangan Kusmayadi – Khairuddin Karim (K2) pada tanggal 7 Agustus lalu. Hasilnya dari 22.066 berkas yang diajukan, terdapat 3.332 berkas yang dinyatakan ganda.

Divisi Teknis KPU KSB, Fahrony, SH mengatakan, dari hasil analisis dugaan kegandaan tersebut pihaknya melakukan penghitungan per satu berkas dukungan. Dan hasilnya KPU menemukan riil dukungan yang diserahkan K2 sebanyak 20.279 berkas. “Yang ganda setelah kita hitung menjadi satu berkas menjadi 1.543 sehingga total keseluruhan berkas dukungan kekurangan yang diserahkan pasangan K2 sebanyak 20.279 berkas,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (11/8).

Setelah dilakukan analisis dugaan kegandaan, kekurangan berkas dukungan pasangan K2 itu selanjutnya akan menjalani proses verifikasi faktual di tingkat lapangan.

Untuk kebutuhan tersebut, KPU pada tanggal 10 Juli lalu, telah menyerahkan berkas dukungan pasangan satu-satunya pasangan calon perseorangan (indpenden) itu ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

Dijelaskan Fahrony, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, proses verifikasi faktual di lapangan dimulai terhitung tanggal 12 hingga 16 Agustus mendatang. Namun demikian pihaknya telah mengimbau kepada petugas PPS agar tidak berpatokan dengan jadwal dan bisa memulai prosesnya lebih awal. Hal ini mengingat banyaknya berkas yang diverifikasi sementara waktu terhitung singkat jika menyesuaikan jadwal.

“Kami minta ke PPS supaya bisa dimulai minimal hari ini (kemarin, red). Karena menurut kami tidak jadi masalah lebih awal dari jadwal, karena berkas yang diverifikasi sangat banyak mencapai 20 ribu lebih,” papar Fahrony.

Terkait antisipasi kegandaan dukungan yang diajukan saat ini dengan berkas dukungan yang telah dinyatakan sah pada verifikasi tahap awal. Fahrony menyatakan, pada proses verifikasi faktual di lapangan hal tersebut akan dianalisa oleh petugas PPS. Jika nanti ditemukan adanya data sama dengan berkas dukungan tahap awal, maka petugas akan mencoretnya dan tetap menggunakan data awal. “Misalnya ada data yang sama dengan 5.796 dukungan yang sudah kita nyatakan sah. Maka petugas akan mencoretnya. Sebenarnya proses ini di tingkat KPU tapi karena waktu verifikasinya singkat kami mendelegasikan ke PPS, toh juga data yang tahap awal masih ada di PPS,” urainya.

Berdasarkan hasil verifikasi tahap awal, berkas dukungan K2 yang dinyatakan sah sebanyak 5.796 dukungan. Sementara, syarat dukungan minimal yang harus diserahkan pasangan K2 untuk bisa lolos sebagai salah satu pasangan calon di Pilkada KSB 9 Desember mendatang, sebanyak 13.222 dukungan. Dengan demikian, pada perbaikan berkas dukungan kali ini pasangan K2 minimal harus bisa memperoleh sebanyak 7.426 dukungan sah. “Penentuan apakah pasangan ini nanti memenuhi syarat dukungan minimalnya atau tidak tergantung hasil verifikasi kali ini. Kalau misalnya mencapai 7.426 berkas maka dinyatakan memenuhi syarat. Tapi kalau kurang dari itu, maka kita pastikan tidak lolos,” timpal Fahrony.

Selanjutnya ditanya soal kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon dari seluruh pasangan calon? Fahrony menyatakan, seluruh pasangan calon telah diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratannya hingga 7 Agustus mendatang. Terkait kekurangan dan keabsahan berkas yang dilampirkan masing-masing pasangan calon nanti akan ditetapkan KPU pada tanggal 15 Agustus mendatang.

“Kita sudah berikan kesempatan perbaikan dan melengkapi (persyaratannya) sampai tanggal 7 Agustus.

Jadi kalau tanggal 15 nanti masih ada yang kurang dilampirkan.

Maka konsekuensinya jelas.

Pasangan bersangkutan akan digugurkan,” pungkasn y a .

Fahrony (bug) (Suara NTB/bug)

BPN KSB Belum Deteksi Kepemilikan Lahan oleh Warga Asing Taliwang (Suara NTB) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, tidak bisa melakukan pembuktian terhadap praktik nominee atau pemilikan lahan oleh pihak asing dengan mengatasnamakan orang lokal (pribumi).

Kepala BPN KSB, Jaka Pramono, Selasa (11/8) mengakui, pihaknya tidak dapat mendeteksi praktik nominee tersebut dikarenakan dalam penerbitan akta tanah BPN hanya memeriksa dari sisi syarat administrasinya saja.

“Kita tidak mengusut sampai jauh ke sana. Soal misalnya dari mana dana yang digunakan untuk membeli lahan tersebut,” jelasnya.

Dijelaskannya, pada umumnya praktik nominee hanya diketahui oleh warga lokal yang namanya tercantum sebagai pemilik atas tanah yang dibuat sertifikat. Pasalnya pihak bersangkutan yang berhubungan langsung dengan pihak asing yang umumnya pemodal. “Nah untuk perjanjian hitam di atas putihnya itu tergantung para pihak. Bisa saja misalnya secara formal dengan perjanjian di akta notaris, bisa juga hanya sekadar kesepakatan komitmen antarkedua belah pihak,” terangnya.

Dari pantauan media ini, kepemilikan lahan dengan praktik nominee di KSB cukup tinggi. Lahan-lahan tersebut terutama banyak yang berada di sekitar pesisir pantai yang umumnya dimanfaatkan untuk investasi pariwisata. Beberapa contoh kepemilikan lahan secara nominee misalnya, lokasi Whale & Waves (W&W) di desa Kertasari kecamatan Taliwang. Di atas lahan seluas sekitar 10 hektar W&W yang bergerak di bidang pariwisata dimodali pemodal asing dari Rusia.

Meski marak, Jaka kemudian tetap memastikan sejauh ini di KSB tidak ada kepemilikan lahan atas nama pihak asing. “Saya bisa pastikan kami tidak pernah menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan atas nama orang asing,” tegasnya.

Jaka Pramono (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

PT Segar dan Lapas Sumbawa Akhirnya ”Berdamai” Sumbawa Besar (Suara NTB) Perseteruan Lapas Kelas II A Sumbawa dengan gudang PT Segar, terkait dampak limbah bising dan abu dari gudang pabrik jagung PT Segar yang dirasakan warga binaan di dalam Lapas akhirnya mereda. PT Segar sepakat untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada September mendatang.

Kalapas Sumbawa, Waluyo, Selasa (11/7) mengungkapkan, limbah abu dari gudang PT Segar mulai berkurang setelah ada iktikad baik dari PT Segar untuk menanam pohon sekitar gudang terutama pada wilayah

yang berbatasan dengan Lapas. Sedangkan untuk tingkat kebisingan, PT Segar telah berjanji untuk menguranginya mulai September mendatang.

Dengan melakukan pembenahan, salah satunya pemasan-

gan filter atau alat lainnya.

Agar tidak lagi terlalu bising dirasakan warga binaan.

“Kita tidak ingin menutup PT Segar. Hanya berharap mereka bisa meminimalisir dampak dari limbah pabrik mereka. Toh

juga, warga binaan ini adalah warga Sumbawa yang harus dilindungi. Sebab abu tersebut berdampak bagi kesehatan warga binaan. Begitu juga sebaliknya, PT Segar sebagai pembeli jagung terbesar di Sumbawa juga dibutuhkan oleh petani di daerah ini. Jadi, kita mengambil solusi tanpa ada pihak yang dirugikan,” tandas Waluyo.

Waluyo membantah kalau kesepakatan tersebut dicapai setelah ada kompensasi

dalam bentuk uang. Kesepakatan ini diambil murni untuk saling menjaga dan tidak merugikan salah satu pihak.

Terutama warga binaan yang merasa terganggu dengan limbah dimaksud. Sekaligus upaya menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat. “Tidak ada uang. Kita hanya minta minimalisir limbah itu saja.

Dan mereka berjanji akan memperbaikinya mulai September ini,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

DERMAGA - Dermaga menuju ke Pulau Kenawa, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hingga kini tak seramai kunjungan ke gili atau pulau kecil lainnya di Sumbawa. Karakter sarana wisata di daerah ini masih mempertahankan keasrian alam, seperti halnya wisata ke Pulau Moyo dan sekitarnya.

Kos-kosan Jadi Incaran

Puluhan Juta Digondol Pencuri Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi maling semakin meresahkan di wilayah Sumbawa. Tak hanya menyasar sejumlah kantor dan rumah, namun lokasi kos-kosan pun juga menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan ini. Kos-kosan tampaknya menjadi incaran khusus, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kali ini kamar milik Ervina Rakasiwi (19), bendahara salah satu distributor buku ternama di kabupaten Sumbawa. Kamar kosnya yang terletak di Gang Mangga I kelurahan Uma Sima, kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa disatroni maling, Selasa (11/8) sekitar pukul 05.30 dinihari. Sejumlah barang elektronik serta uang puluhan juta rupiah raib digondol maling. Peristiwa tersebut langsung dilaporkan ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut.

Pada saat itu pelapor sedang tertidur lelap di dalam kamar kosnya. Pagi harinya anak pemilik kos membangunkannya dan memberitahukan bahwa jendela kamar kosnya sudah terbuka. Setelah diperiksa, ternyata barang elektronik dan sejumlah uang tunai yang disimpan di lemari sudah hilang. Dalam hal ini pencuri berhasil membawa beberapa buah ponsel, laptop dan uang tunai di dalam tas ransel sebesar Rp 90 juta yang disimpan di dalam

lemari. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 95 juta.

Ditemui Suara NTB, usai melaporkan peristiwa tersebut, Ervina menceritakan sebelum kejadian, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Saat hendak tidur pukul 00.00 Wita, diakui pintu tidak dikunci, lantaran rusak. Cuma untuk keamanan, pintu tetap digembok. Perempuan warga dusun Kuncen, kecamatan Ceper, kabupaten Klaten ini mengatakan, lemari tempat disimpannya uang tersebut sudah tidak memiliki pintu, sehingga dengan mudahnya pencuri mengambil uang yang berada di tas ranselnya. Menurutnya, uang tersebut merupakan uang kantor, yang disimpannya sejak Jumat lalu. Dan belum sempat disetorkan ke Bank. Rencananya akan disetorkan ke Bank pada hari ini (kemarin red). Namun Ervina harus menelan ludah, karena uang tersebut lebih dulu digondol maling.

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya sudah melakukan olah TKP, seketika setelah kejadian dilaporkan. Selain itu juga terhadap saksi-saksi yang berada di TKP juga sudah dimintai keterangan. Kasus ini sedang ditangani Satuan Reskrim Polres Sumbawa. (ind)

Sumbawa Bentuk Tim Atasi Mangkraknya Pasar Berare Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa segera membentuk tim bersama pihak kecamatan untuk mengatasi mangkraknya pasar Berare kecamatan Moyo Hilir. Setelah dua tahun pasca rampungnya pembangunan hingga kini belum juga terisi.

Kepala Diskoperindag Sumbawa, Drs. Zainal Abidin kepada Suara NTB, Selasa (11/7) mengatakan, para pedagang yang ada di pasar desa Moyo tampaknya perlu dipindahkan ke pasar Berare. Namun, pihaknya mesti melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan setempat. Tim nantinya akan mencari langkah-langkah strategis untuk mengisi pasar Berare. Termasuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Moyo Utara. Agar bisa ikut meramaikan pasar Berare. “Mungkin saja yang berjualan di pasar desa Moyo ada yang dari Kakiang, Berera dan desa lainnya.

Kita akan berupaya menyatukan mereka di pasar Berare termasuk dengan pedagang di Moyo Utara,” terangnya.

Selain memikirkan pasar Berare, Diskoperindag pada tahun ini melalui Bappeda juga telah mengusulkan bantuan anggaran DAK untuk pembangunan pasar Sumir Payung yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp 70 miliar. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. Kemudian usulan DAK perombakan pasar Labuan, pasar Brang Bara dalam kota dan pasar Pernang di wilayah Alas. Dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar. “Kita berharap usulan ini dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh pusat, karena sifatnya mendesak dilakukan pembenahan,” tukas Zainal.

Pada bagian lainnya, Zainal juga menyinggung harga daging sapi di Sumbawa yang relatif stabil. Sejak lebaran hingga saat ini, harga daging sapi yang secara nasional melonjak di Sumbawa masih berkisar Rp 90.000/kg. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan Diskoperindag yang dilakukan setiap minggunya. “Kalau secara nasional daging sapi melonjak, di kita bersyukur masih stabil,” pungkasnya. (arn) (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

Zainal Abidin

Pemimpin KSB Berikutnya Harus Punya Rasa Cinta Taliwang (Suara NTB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM memberikan sedikit kriteria calon penggantinya kelak yang bisa membawa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke arah yang lebih baik lagi.

Menurut bupati yang akan resmi menanggalkan jabatannya pada Kamis (13/8) mendatang ini, kriteria seorang pemimpin secara umum itu cukup sederhana. Di mana seseorang yang memiliki rasa cinta. “Kriteria pemimpin itu di hati sebenarnya. Terutama harus punya rasa cinta,” demikian ia menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (11/8).

Rasa cinta pertama yang wajib dimiliki seorang pemimpin itu yakni cinta kepada rakyat. Baginya, kecintaan terhadap rakyat harus dimiliki dan ditanamkan sejak awal di hati seorang pemimpin. Sebab menjadi pemimpin, tidak akan baik jalan kepemimpinannya jika orang-orang yang dipimpinnya tidak dicintai. “Ini hal dasar yang harus dimiliki calon pemimpin,” tegas bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini.

Selanjutnya yang kedua, kata dia, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya. Sebagai seorang pemimpin, mencintai pekerjaan adalah salah satu hal mutlak karena akan menimbulkan rasa ikhlas. “Segala sesuatu yang dicintai, pasti akan membuahkan rasa ikhlas. Demikian juga dalam bekerja. Kalau senang dengan pekerjaan itu maka setiap apa yang kita lakukan tidak akan membuat kita terbebani dan ada rasa ikhlas di situ,” urainya.

Selain rasa cinta, pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang ini melanjutkan, kriteria berikutnya yang harus

(Suara NTB/bug)

KH. Zulkifli Muhadli dimiliki seorang pemimpin itu memegang filosofi danau. Kyai Zul menyebutkan, dalam bekerja seorang pemimpin tidak akan lepas dari kritik banyak pihak. Kritik-kritik tersebut tak selalu membangun, tetapi juga cenderung menjatuhkan. Dalam kondisi itulah pemimpin harus bisa menampung seluruh kritikan itu dan menjadikannya motivasi dalam bekerja.

“Kritik itu saya ibaratkan sampah. Danau sifatnya seperti itu, semua sampah di tampung. Tidak seperti sungai yang mengalirkan semua sampahnya ke laut tanpa menyaringnya,” ujar Kyai Zul. Terakhir ia menyampaikan, soal karakter masyarakat KSB. Zulkifli Muhadli menyebutkan, kriteria masyarakat KSB terhitung unik. Meski terkesan temperamental, namun pada dasarnya masyarakat bumi Pariri Lema Bariri memiliki sikap yang lembut. “Masyarakat kita itu sangat terbuka bagi siapa saja. Karena itu siapa pun yang memimpin KSB ke depan harus memahami karakter masyarakat kita ini,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

Halaman 7

Pemkot Bima Latih Calon Tenaga Kerja

Percepatan Swasembada Pangan

Penyuluh dan Babinsa Satukan Persepsi Kota Bima (Suara NTB) BKP2 Kota Bima menggelar pertemuan Penyuluh Pertanian dan Babinsa, Selasa (11/8). Pertemuan ini guna menyatukan persepsi untuk menyukseskan program swasembada pangan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE serta Kadis, Asisten II Setda Kota Bima, Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Camat/Lurah, Babinsa dan Para Penyuluh Pertanian. Kegiatan dilakukan guna menyukseskan program swasembada pangan.

Berbagai koordinasi telah dilakukan secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten, yang melibatkan berbagai unsur terkait di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)/Bapeluh sampai Kejajaran TNI yang melibatkan para Danramil dan Babinsa.

Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk keberhasilan swasembada pangan diperlukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang intensif baik itu dari Babinsa, para penyuluh dan kelurahan setempat. ”Kesuksesan program ini tergantung sungguh pada kerjasama seluruh pihak yaitu pemerintah (melalui para penyuluh) dibantu pula pihak kelurahan, pihak TNI dan tentunya para petani sendiri,” papar Wawali.

Sasaran yang ingin dicapai dalam percepatan swasembada pangan adalah mendukung Upsus pajale (padi, jagung, kedelai) dengan mengusahakan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani ke arah yang lebih baik sesuai inovasi teknologi anjuran. Dalam kegiatan ini Wakil Walikota juga menyerahkan kendaraan roda dua bagi para penyuluh pertanian sebanyak 17 unit. Kendaraan ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Walikota. (use)

Oknum Polisi Terlibat Narkoba

Polres Dompu Siapkan Hukuman Disiplin Dompu (Suara NTB) Oknum anggota Polres Dompu berinisial Srd diduga terlibat kasus narkoba ditangkap aparat Polres Bima Kota, Minggu (9/8) sore. Sf yang belum lama ini keluar dari tahanan karena kasus penipuan akan diproses pelanggaran disiplin setelah proses hukum di Polres Bima Kota dilakukan. ”Memang benar ada oknum anggota (Polres Dompu) yang ditangkap di Polres Bima Kota (dalam kasus narkoba). Karena sedang ditangani, kita tunggu hasil prosesnya baru kita tindak lanjuti,” kata Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada Suara NTB, Selasa (11/8).

Brury mengatakan, akan memproses disiplin sebagai anggota Polisi terhadap Aipda Sf setelah proses hukumnya di Polres Bima Kota dilakukan. Tindakan Sf juga cukup disayangkan, terlebih ia sebagai aparat Kepolisian yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. “Polisi juga manusia,” katanya.

Aipda Sf diduga ditangkap aparat Polres Bima Kota dalam kasus narkoba bersama dua orang warga Bali 1. Sf belum lama ini juga sempat diproses dalam kasus penipuan dan baru selesai menjalani masa tahanan. (ula)

Brury Soekotjo AP (Suara NTB/ula)

PESONA Pulau satonda, Kabupaten Dompu, memyimpan beragam pesona. Pantai dengan pasir halus dan ombak yang keras merupakan dua alas an wisatawan untuk mengunjungi pulau ini, baik untuk snorkeling, diving atau pun berselancar.

(Suara NTB/ist)

Kota Bima (Suara NTB) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Bima menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) keterampilan bagi para pencari kerja, program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja, Selasa (11/8).

Pelatihan diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Kelurahan di wilayah Kota Bima.

Diklat pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja ini dibuka oleh Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE. Wakil Walikota menyatakan, berbagai upaya peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus digencarkan. Namun tentu saja untuk mengurai masalah ketenagakerjaan bukanlah hal yang mudah, diperlukan kerjasama semua pihak untuk keluar dari masalah ini, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosnakertrans ini merupakan salah satu upaya bersama untuk mengurangi angka pengangguran yang ada. ”Yakni membekali para pencari kerja dengan keterampilan dan keahlian yang mumpuni. Sehingga nantinya mereka dapat berdikari dan mengembangkan keterampilan tersebut untuk membuka peluang kerja,” jelasnya.

Rahman memuji kegiatan yang diselenggarakan Disosnakertrans terlebih lagi pelatihan yang dikhususkan dalam hal pelatihan tenun ini. Baginya pelatihan tersebut merupakan salah satu peluang sekaligus memberikan identitas untuk budaya daerah. Apalagi, perkembangan tenun khas tradisional Bima ini tak hanya telah menembus pasar regional namun juga telah menembus pasar internasional. ”Jadikan ini motivasi bagi para penenun untuk lebih mengasah kreativitas dan keterampilan sehingga industri tenun di Kota Bima dapat terus berkembang,” pesannya.

Diajaknya pula kepada seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan tersebut untuk mengubah pola pikir ke arah entrepreneurship, yakni tidak hanya terkotak mengenai bagaimana mencari pekerjaan, namun lebih ke arah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. ”Jangan hanya berpikir mencari kerja, tetapi juga membuka lapangan kerja. Kita harus bangun karakter untuk berjuang dan tidak mudah putus asa,” ujarnya. (use)

Narkoba Sampai di Bima Melalui Jalur Darat Kota Bima (Suara NTB) Modus penyelundupan sabu di NTB selalu berubah-ubah. Sebelumnya penyelundupan dilakukan melalui jalur bandara, namun kini juga lewat laut serta jalur darat, termasuk narkoba yang sampai di Bima.

Saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB tengah mengidentifikasi jalur yang digunakan dimaksud.

Kepala BNN Provinsi NTB, Kombes Pol. Drs. Sriyanto, Selasa (11/8) menyebutkan,

setelah melalui jalur bandara tertangkap, biasanya penyelundup mencari modus lain.

Antara lain melalui jalur laut menggunakan kapal-kapal kecil. Selain itu, jalur darat juga kerap digunakan. Sehing-

ga saat ini pihaknya tengah melakukan identifikasi jalurjalur yang termasuk narkoba yang masuk ke Bima. Untuk mengidentifikasi ini, katanya, BNN sendiri akan menggunakan bantuan IT.

Menurut Sriyanto, kasus narkoba di NTB termasuk Bima dilihat dari jumlah penyalahgunaan. Penyalah guna narkoba yang ditangkap masih sebagian kecil. Mereka dikenakan dengan UU No 35 tahun 2009. Di mana sesuai UU tersebut, bagi pengguna ancaman pidana penjara di bawah empat tahun sementara pengedar di atas lima tahun. Dari ancaman tersebut, tergantung

dari putusan majelis hakim.

Tahun 2015 ini, pihaknya memfokuskan untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Target penyalahgunaan narkoba yang akan direhabilitasi sebanyak 100 orang termasuk dari wilayah Bima. Sementara khusus untuk Kota Mataram hingga Senin malam, tercatat 22 orang yang sudah direhabilitasi. Mereka direhab di SPN Belanting, Lombok Timur. (use)

Guru di Bima Berharap Pelatihan Antinarkoba Tidak Sekadar Seremonial (Suara NTB/ula)

PERSIAPAN KAMPANYE - Rapat persiapan pelaksanaan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang digelar KPU Dompu bersama tim sukses pasangan calon, Selasa (11/8).

Dana Kampanye Pilkada Dompu Dibatasi Dompu (Suara NTB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang akan dibiayai negara melalui dana APBD untuk berkampanye. KPU pun membatasi dana kampanye yang akan dikeluarkan pasangan calon maksimal Rp 2,8 miliar.

Penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon akan diaudit oleh akuntan publik pasca pelaksanaan kampanye.

Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kampanye dalam Pilkada Dompu yang dihadiri tim sukses empat pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati, Selasa (11/8), yang dipimpin Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST. Rapat tersebut menyepakati batas maksimal dana kampanye masingmasing pasangan calon pada Pilkada Dompu sebesar Rp 2,8 miliar. Besaran dana kampanye ini jauh lebih tinggi dari tawaran KPU Dompu sebesar Rp 1,598 miliar untuk kampanye dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, dan jasa manajemen atau konsultan selama masa kampanye.

Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST mengatakan, pihaknya sengaja menyampai-

kan draf pembatasan pengeleuaran dana kampanye Pilkada untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan dari tim. Karena sebagian besar dana kampanye ditanggung penyelenggara seperti baliho, spanduk, umbul – umbul, banner, pamflet dan lainnya.

Pasangan calon hanya bisa menyiapkan alat peraga kampanye seperti topi, kaos, pin, gelas, payung, dan stiker ukuran 10 x 5 cm.

Selama masa kampanye, lanjut Rusdiyanto, masingmasing pasangan calon memiliki kesempatan menggelar kampanye rapat umum satu kali dengan jumlah massa maksimal 10 ribu orang, pertemuan terbatas dua kali setiap Kecamatan maksimal seribu orang, pertemuan tatap muka dua kali per Desa/Kelurahan maksimal 100 orang saat pertemuan. “Rp 25.000 untuk pembuatan sembilan bahan kampanye yang dibolehkan kepada pasangan calon itu sudah sesuai PKPU dikali jumlah pemilih. Jumlah pemilih di Dompu 157.396 orang,” ungkapnya.

Draf pembatasan dana kampanye ini sempat dipersoalkan tim sukses pasangan calon karena dinilai cukup kecil, apalagi ini akan menjadi stan-

dar pertanggungjawaban (SPJ) dana kampanye yang akan diaudit oleh auditor independen.

Seperti untuk pertemuan tatap muka hanya dihitung Rp 10.000/ orang dan maksimal 50 orang per Desa, sehingga sekali acara maksimal Rp 500.000. Dengan dana ini sudah termasuk untuk snack, minum, sewa kursi dan terop serta biaya lainnya. “Ini tidak realistis. Kami berharap KPU bisa melihat hal yang tak terduga dan ini akan menyulitkan dalam SPJ-nya,” ingat Ilham Yahyu, tim sukses pasangan Syafruddin Yasin – Rafiuddin H. Anas.

Sekretaris Tim pasangan H. Abubakar Ahmad – Kisman Pangeran, Erfan Taufan juga mempersoalkan ketentuan dana kampanye yang diharuskan dimasukkan ke dalam rekening sebelum dibelanjakan.

Karena dana kampanye tidak selamanya dalam bentuk uang tunai, tapi ada juga barang berharga. “Soal batas maksimal sumbangan Rp 50 juta untuk perorangan dan Rp 500 juta untuk badan hukum, kita sudah pahami. Tapi kalau semuanya harus dimasukkan ke rekening dana kampanye dulu, ini yang sulit diterima dan tidak mungkin untuk dilaksanakan,” ingat Erfan. (ula)

Bima (Suara NTB) Maraknya penguna narkoba terutama di kalangan pelajar di Bima, membuat guru berharap kegiatan seminar antinarkoba tidak hanya seremonial semata. Namun ada tindakan yang nyata dari pihak terkait seperti BNN, Polisi dan keluarga untuk mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba.

Hal itu dikatakan salah satu guru BK MTSn 2 Kota Bima, Ridwan, S. Pd, saat menghadiri acara seminar yang diadakan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi NTB, di aula SMKN 3 Kota Bima, Selasa (11/8).

Kepada Suara NTB, Ridwan mengatakan, seminar atau kegiatan kerap diadakan di Bima, namun action di lapangan tidak begitu efektif karena kurang ada tindak lanjutnya. “Sebenarnya yang penting dilakukan adalah pembinaan kararkter moral dan mental, karena itu merupakan pondasi dasar yang jelas, yang mungkin diterapkan baik dari segi agama maupun sosial,” katanya.

Menurut Ridwan, sebagai guru BK, apalagi di sekolah berorientasi keagamaan. Pondasinya agamanya kuat, apalagi ditambah perhatian ekstra dari orang tua.

Meskipun tidak ada kurikulum atau mata pelajaran khusus di sekolah, dirinya optimis penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tentu akan berkurang bahkan tidak ada sama sekali. “Secara pribadi, Kurikulum 13 (K-13) tidak ada pembelajaran mengenai ini, meskipun arahnya untuk pembentukan karakter.

Hanya kita punya kesadaran pribadi untuk menyampaikan

atau melakukan pembinaan agar tidak menyalahgunakan atau memakai barang haram tersebut,” akunya.

Untuk itu dirinya berharap agar peran para orang tua agar selalu memperhatikan dan memantau perkembangan anaknya. Dan pada saat keluar pada malam hari, orang tua harus melakukan penegasan agar sang anak tidak memanfaatkan waktu untuk hal – hal yang tidak ada manfaatnya. “Dikhawatirkan kalau masuk pengaruh dunia malam, bisa jadi seorang anak melakukan hal yang di luar batas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTB, Irfan, mengatakan pelatihan tersebut dilakukan untuk melatih para lembaga pendidikan yang ada di Bima untuk menyebarluaskan informasi tentang langkah pencegahan dan antisipasi peredaran narkoba. “Nanti peserta yang hadir dalam kegiatan ini akan dikeluarkan sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota untuk membantu kerja BNN, Polisi dan Jaksa dalam memberantas peredaran narkoba,” terangnya.

Irfan menegaskan, rata – rata penguna atau penyalahgunaan di NTB berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dan beberapa orang telah direhablitasi kemudian diberikan pelatihan yang sesuai dengan bakat. Dirinya juga menambahkan pada tahun 2015 ini BNN Provinsi akan membentuk Badan Nasional Kabupaten atau Kota (BNK) di Bima dan efektifnya 2016 mendatang. (uki)

PDAM Bima Enggan Kelola SPAM Bima (Suara NTB) Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) yang berada di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, hingga saat ini belum terkelola dengan baik. Kalaupun mesti dikelola PDAM, maka harus dengan pertimbangan jangan sampai PDAM merugi.

Pihak PDAM Bima saat ini tengah menganalisa dengan berbagai pertimbangan, salah satunya debit air yang kurang. Dan jika dipaksakan untuk dikelola tentu perusahaan akan merugi, mengingat biaya operasional yang tinggi tidak sebanding dengan pemasukan.

Direktur Teknik PDAM Bima, H. Maman Mansyur

kepada Suara NTB, Selasa (11/8) mengatakan meskipun di Kecamatan Donggo terdapat lima desa yang sudah dibuatkan bak penampungan air hingga SPAM, yakni di Desa Doridungga, O’o, Kala dan dua sisanya berada di sekitar lingkungan kecamatan tersebut. Namun hingga saat ini belum diterima oleh pihaknya untuk dikelola dengan melakukan pertimbangan yang matang. “Debit air hanya mampu mengisi 5 liter, jadi tidak akan mampu memenuhi untuk melayani lima desa di kecamatan tersebut. Kalaupun dikelola perusahaan akan rugi,” katanya.

Maman menjelaskan, debit air yang hanya lima liter, tidak akan bisa dikelola oleh pihaknya karena biaya opera-

(Suara NTB/uki)

H. Maman Mansyur

sional yang tinggi. ‘’Kalaupun dipaksakan, PDAM akan akan merugi,’’ katanya. Misalnya, kata dia, satu rumah bisa mengumpulkan satu liter untuk kebutuhan dalam rumah tangga tentu tidak akan tecukupi. Namun, kalau debit air lebih dari 10 liter tentu tidak ada kendala. “Hal itu yang membuat kita berpikir, pada intinya perusahaan ini tidak ingin merugi dan tentu akan mencari untung meskipun milik pemerintah,” jelasnya.

Menurut Maman, biaya operasional yang tinggi tersebut, disesuaikan dengan panjang jaringannya yang jauh dari sumber mata air sampai kampung. Kata dia, panjangnya mencapai 18 kilometer, sehingga biaya operasionalnya sekitar ratusan juta per

tahun. “Kalau dipaksakan biaya operasionalnya akan banyak, yang mencapai Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per tahun. Ditambah lagi jaraknya naik turun gunung. Jadi istilahnya tidak mau rugi lah, itu pertimbangannya,” akunya.

Data yang dihimpun Suara NTB, pengerjaan Proyek SPAM di Kecamatan Donggo, dikerjakan pada tahun 2010 hingga 2011 dengan pagu anggaran Rp 6 miliar dari APBN murni. Di beberapa desa terdapat tiga hingga tujuh bak penampungan air yang disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan untuk satu bak Penampungan bisa menampung 2 kubik air. (uki)

Rabu, 12 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 8

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

SUARA NTB

Rabu, 12 Agustus 2015

Halaman 9

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

Mataram,

Mataram,

Juli 2015

Mataram,

Juli 2015

Juli 2015

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tuntutan Tunjangan Sertifikasi PGRI Jaga Independensi KETUA Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Drs. H. Ali Rahim, MPd, menginstruksikan seluruh anggotanya senantiasa menjaga independensi menjelang pelaksanaan pilkada secara serentak tanggal 9 Desember mendatang.

Diakui Ali Rahim anggota PGRI sesuai dengan sifatnya yaitu bersifat independen.

Oleh karena itu, setiap anggota PGRI haruslah mematuhi asas independen tersebut dan tidak ikut terlibat ke dalam praktik politik (Suara NTB/dok) praktis yang dapat merusak H. Ali Rahim citra positif PGRI selama ini.

“Anggota PGRI ada dimana-mana dan tidak dimana-mana, dia independen tidak berpihak sesuai dengan AD/ART PGRI,” terang Ali Rahim pada Suara NTB, Selasa (11/8).

Selain independen berarti tidak turut terlibat dalam politik praktis juga bukan berarti tidak punya pilihan politik. Secara pribadi, setiap anggota, kata Ali Rahim, mempunyai kecenderungan terhadap politik tertentu. Sehingga tidak bisa dinafikan ada dalam diri setiap anggota. Ia pun meminta agar semua anggota PGRI turut berpartisipasi menyalurkan hak suaranya sesuai hati nuraninya. “Makna satu suara itu sangat penting, saya instruksikan agar jangan golput,” pintanya.

Selain itu, pilkada di 10 kabupaten/kota di NTB juga berpeluang melahirkan calon-calon pemimpin yang mempunyai visi sama dengan PGRI yakni peduli terhadap dunia pendidikan dan peduli terhadap nasib para guru. “Mereka tahu punya calon yang bervisi pendidikan, apalagi anggota tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB,” ujarnya. (dys)

Unram dan UI Inisiasi Konferensi QiR di NTB Mataram (Suara NTB) NTB kembali dipercaya sebagai tuan rumah Konferensi Internasional ke-14 bidang Quality of Research (QiR) tahun 2015. Konferensi QiR tersebut bertujuan mempresentasikan hasil penelitian bidang lingkungan hidup dari para peneliti, baik nasional maupun internasional. Konferensi ini juga bertujuan menganalisa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, kelautan dan teknik.

Konferensi QiR ini diinisiasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) yang bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) dan STIMIK Diponegoro. Acara ini dibuka langsung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di salah satu hotel berbintang di Mataram, Selasa (11/8). Hadir juga diacara ini Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommang, Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. Rektor Unram, Prof. H. Sunarpi, PhD, Direktur STIMIK Diponegoro.

Dalam sambutan pembukannya, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di NTB. Ditegaskannya, pemerintah tidak mungkin menyandarkan pembangunan NTB pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Justru, seluruh program pembangunan yang dicanangkan tidak berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. “Sejak dulu, kami telah mencanangkan NTB Hijau sebagai payung seluruh program pembangunan,” jelasnya.

Sejalan dengan program NTB Hijau, gubernur berharap agar konferensi tersebut menjadi forum untuk melahirkan rumusan yang tepat dan cerdas bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Sehingga penggunaan teknologi dalam pembangunan ke dapan tetap meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan daya dukung lahan dalam jangka waktu yang lama. (ham)

Pemerintah Harus Berhenti Sudutkan Guru Swasta

Mataram (Suara NTB) Nasib puluhan guru sekolah swasta di Kota Mataram yang belum menerima tunjangan sertifikasi selama enam bulan menimbulkan keperihatinan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB. Kepada Suara NTB, Selasa (11/8), Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali Rahim, M.Pd mengaku sangat prihatin. Ia pun meminta agar pemerintah berhenti mengkambinghitamkan atau menyudutkan guru

swasta yang belum menerima tunjangan sertifikasi. Karena selama ini, para guru swasta selalu disudutkan oleh pemerintah seperti halnya yang terjadi pada guru-guru madrasah di Loteng.

Ia pun membenarkan jika mekanisme pencairan tunjangan sertifikasi tahun ini berbeda dengan tahun lalu.

Jika sebelumnya pencairan dilakukan melalui Dikpora kabupaten/kota, tahun ini

pencairan diambilalih oleh pusat. “Ada dua cara pembayaran, dulu melalui Dikpora, sekarang melalui pemerintah pusat,” ujarnya menjelaskan.

Lebih jauh Ali Rahim menyebut jika seluruh guru di NTB tidak ada satupun yang lulusan Paket C, apalagi sampai buta huruf. Sehingga para guru tidak bisa dipermainkan begitu saja.

“Jangan pernah kambing hitamkan guru. Persoalan muncul karena murni SDM yang mengelola guru itu yang kurang,” tandas Ali Rahim.

Ali pun meminta pihak Dikpora untuk mau membantu menyelesaikan permasalahan para guru swasta. “Kasihan mereka berbulan-bulan tidak pernah dibayar sertifikasi, harus hidupi keluarga,” ujarnya. (dys)

Kurang Diminati

Perpusda NTB Gelar Diklat Calon Pustakawan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 30 peserta mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) ke 36 yang diselenggarakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) NTB. Kegiatan tersebut merupakan program Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan akan berlangsung selama tiga bulan.

Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan dari Perpusnas RI, Woro Tuti Hariyanti mengaku NTB dipilih sebagai tuan rumah penyelenggara diklat CPTA disebabkan SDM NTB yang dinilainya potensial untuk dikembangkan.

Menurutnya, para peserta berasal dari PNS non perpustakaan yang diambil dari sejumlah SKPD semua kabupaten/kota di NTB. Tujuannya menjadikan mereka sebagai calon pejabat fungsional perpustakaan.

Diakuinya, keberadaan pustakawan saat ini masih sangat terbatas. Hal itu diakibatkan minimnya formasi saat CPNS setiap tahun. Selain itu, karir sebagai pustakawan

(Suara NTB/dys)

DIKLAT - Suasana pembukaan diklat CPTA di Badan Perpusda NTB. Diklat ini bertujuan meningkatkan SDM di bidang perpustakaan. masih belum dianggap menjanjikan oleh masyarakat, sehingga masih jarang diminati.

“Mereka masih pakai paradigma lama, mereka beranggapan kalau jadi pustakawan itu hanya bergelut dengan buku dan perpustakaan. Padahal tidak seperti itu, mereka bisa kerja sesuai dengan keahlian di bidang perpustakaan,” terang

Tuti Hariyanti menjelaskan.

Sebab lain, ujarnya, perguruan tinggi seluruh Indonesia, jurusan perpustakaan masih terbatas. Hanya beberapa PT yang membuka jurusan perpustakaan, termasuk di NTB. Apalagi diperparah banyaknya pustkawan di daerah yang dimutasi pimpinan daerah.

Kondisi tersebut menyebab-

kan jumlah pustakawan sedikit yakni hanya mencapai 3.037 pustakawan di seluruh Indonesia. Padahal idealnya, satu kabupaten/kota harusnya memiliki 10 pustakawan.

Ia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak mempergunakan logika politik dalam menjalankan pemerintahannya, yakni dengan

tidak melakukan mutasi terhadap pustakawan.

Sementara itu, Kepala Badan Perpusda NTB Drs. H. Imhal mengaku program Diklat CPTA diharapkan mampu menambah jumlah pustakawan di provinsi NTB. Saat ini, jumlah pustakawan mencapai 95 orang di seluruh NTB, 21 di antaranya kini berada di provinsi. (dys)

Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Unram Gelar Matrikulasi Mataram (Suara NTB) Pembukaan kegiatan matrikulasi (pengenalan pascasarjana) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram (Unram) resmi dimulai di lantai III Aula gedung A FKIP Unram, Senin (10/8). Kegiatan matrikulasi prodi dengan lulusan dan cumlaude terbanyak di lingkungan Unram pada wisuda periode III Juli ini rencananya akan dilakukan selama 14 hari terhitung

sejak 10-26 Agustus.

Kegiatan matrikulasi hari pertama dihadiri Rektor Unram Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D, Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr., Ph.D, Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen-dosen matakuliah di pasca-bahasa dan lainnya.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (11/

8), Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. H. Rusdiawan, M.Pd, dalam sambutannya, mengingatkan untuk menjadi mahasiswa yang sukses dalam menempuh studi S2 tersebut dibutuhkan ketahanan mental dan fisik. Tujuannya agar lebih maksimal dalam memahami dan menjalani kegiatan sejak matrikulasi hingga pengurusan tugas akhir berupa tesis. “Siapkan mental dan fisik jika ingin maksimal dan sukses sejak matrikulasi hingga tesis nanti,” ujarnya mengingatkan.

Ia juga menambahkan agar mahasiswa yang telah berhasil melewati tiga tahapan seleksi bersama pascasarjana tersebut memanfaatkan momentum untuk menjadi calon master Bahasa Indonesia yang bermanfaat. “Kesempatan emas menjadi bagian dari master bahasa

Indonesia jangan disia-siakan dan mesti memiliki manfaat kelak bagi perkembangan keilmuan kebahasaan,” imbuhnya.

Sejumlah 27 mahasiswa angkatan ke-6 yang terbagi dalam dua program perkuliahan yaitu program dekanat (perkuliahan pagi selama enam hari) dan program eksekutif (perkuliahan sore selama tiga hari).

Sementara Rektor Unram H. Sunarpi, mengingatkan, setelah lulus ujian terintegrasi untuk masuk S2 sesuai anjuran Menristek-Dikti, maka sudah sepatutnya mahasiswa tersebut bersemangat untuk mengenyam pendidikan yang sekarang memasuki era global yang sangat ketat, terutama menjelang terlaksananya program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sunarpi mengharapkan ma-

hasiswa magister Unram harus menjadi pilar yang berkontribusi dalam segala hal, terutama menjelang MEA, sehingga tingkat persaingan yang ketat tersebut bisa dihadapi dengan baik. Selain itu, mahasiswa yang menjadi output Unram (S1, S2, maupun S3) ke depannya tidak menjadi “iklan” yang buruk tentang Unram di tengah masyarakat, karena tidak mampu bersaing.

Selain itu, Profesor asal Lombok Tengah tersebut meminta tidak perlu khawatir dengan isu-isu yang berkembang di lingkungan Kemenristek-Dikti terkait maraknya ijazah palsu yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di beberapa tempat.

“Unram tidak mengenal dan menjalankan praktik ijazah palsu sampai kapanpun” tegasnya. (ham)

Pemilihan Dokter Kecil Awards 2015 Diseleksi Ketat Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) melakukan pemilihan terhadap Dokter Kecil Awards 2015. Pemilihan dokter kecil sebagai ajang pelopor kesehatan itu diseleksi begitu ketat dengan diikuti 29 siswa kelas empat dan kelas lima dari 20 kecamatan/puskesmas se-Kabupaten Lotim yang bertempat di Aula Dikes Lotim.

Kepada Suara NTB, Ketua Panitia Pemilihan Dokter Kecil Awards 2015, Dr. Anjas Morrow mengungkapkan, kegiatan Dokter Kecil Awards ini diselenggarakan atas kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Lotim dan Dikes Lotim. Adapun, tujuan dilakukannya pemilihan Dokter Kecil Awards ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di manapun berada.

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendidik dan mencari generasi muda sebagai pelopor kesehatan tingkat kabupaten Lotim. Nanti pemenangnya akan dikirim ke

(Suara NTB/yon)

DOKTER KECIL - Pemilihan Dokter Kecil Award 2015 digelar di Dikes Lotim. Tampak salah satu peserta sedang mempraktikkan cara memberikan pertolongan pada pasien. tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemilihan Dokter Kecil Awards 2015 yang hanya diikuti siswa kelas empat dan lima sekolah dasar (SD) itu adalah siswa-siswa terbaik dari masing-masing puskesmas dari 20 kecamatan di Lotim. Di mana, peserta yang ikut adalah siswa-siswa yang sudah mengikukti pelatihan dokter kecil di tingkat kecamatan dan telah mengikuti pelatihan sebagian usaha pemeliharaan peningkatan kesehatan, baik untuk diri sendiri, lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Sementara, Kasi Kesehatan Institusi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada Dikes Lotim, Lalu Bagus Wikrama,S.KM,MPH, mengungkapkan, seleksi dilakukan dengan sangat ketat.Terbukti, para peserta harus melelui sebanyak empat

tes yang terdiri dari tes tulis, tes praktik tiga jenis, wawancara dan tes bagaimana siswa itu melakukan penyuluhan.

Adanya pemilihan dokter kecil ini, kata Wikrama, dapat meningkatkan pengetahuan anak khususnya di bidang kesehatan. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat anak lebih agresif dan komunikatif.

Selain itu, lanjutnya, pihak sekolah akan lebih intensif memberikan pengetahuan kepada siswa terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan.

Bahkan, kegiatan ini juga akan berdampak pada akselerasi kesehatan sekolah, sehingga siswa akan menjadi pelopor kesehatan baik kepada teman, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. ‘’Karena melalui kegiatan dokter kecil itu mental dan pengatahuan siswa akan lebih mudah terbentuk,’’ ujarnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

Tujuh Atlet Atletik Terancam Batal Ikut Pra-PON

Gelar Porkab

Lotim Cari Atlet-atlet Bermutu Selong (Suara NTB) Minggu kedua September mendatang, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Timur sudah siap menggelar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) untuk kali pertama. Melalui kegiatan itu Lotim mencoba mencari atlet-atlet yang bermutu.

Hal ini dikemukakan Ketua Umum KONI sekaligus Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin. Ditemui di Selong, Selasa (11/ 8) kemarin, ia katakan, melalui Porkab akan coba dilihat secara nyata eksistensi dari seluruh cabang olahraga (cabor) di Lotim.

Fakta pelaksanaan Porprov beberapa waktu lalu, Lotim yang diketahui memiliki jumlah penduduk banyak namun ternyata masih kalah saing atlet-atletnya dengan daerah lain. Setelah ditelisik, tidak sedikit atlet asal Lotim ini disewa oleh Kabupaten lain.

Melalui gelaran Porkab ini, KONI mencoba membangitkan semangat warga Lotim. “Jangan lagi ada yang bela daerah lain,” ujarnya. Kegiatan Porkab kali pertama digelar ini juga merupakan Ide besar Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan.

Porkab Lotim akan coba digelar dua kali dalam empat tahun. “Artinya kita menggelar Porkab sekali dalam dua tahun,” jelasnya. Melalui gelaran kegiatan yang rutin itu, maka diyakinkan, persiapan atlet menjelang Porkab akan jauh lebih matang.

Ditambahkan di Kabupaten Lotim ini terdata sebanyak 26 cabang olahraga. Akan tetapi tidak semuanya dapat mengikuti Porkab karena tidak memenuhi syarat. Disyaratkan KONI Lotim, peserta Porkab ini dari cabor yang benarbenar eksis. Sebanyak 18 Cabor yang sudah terdata akan siap mengikuti Porkab.

Syaratnya, minimal kepengurusan Cabor ini ada di 4-5 kecamatan se-Kabupaten Lotim. Cabor yang kurang atletnya di lima kecamatan itu akan dibuatkan pertandingan eksibisi.

“Kita akan eksibisikan, seperti Cabor angkat besi.” (rus)

Praveen/Debby Berambisi Kalahkan Pasangan Denmark Jakarta (Suara NTB) Ganda campuran pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Praveen Jordan/Debby Susanto berambisi untuk mengalahkan pasangan Denmark Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen dalam putaran ketiga Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015.

“Kami belum pernah menang melawan mereka. Setiap pertandingan kami dengan mereka selalu ramai. Kami punya ambisi besar untuk mengalahkan mereka,” kata Praveen setelah pertandingan putaran kedua di Stadion Istora Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Selasa kemarin.

Praveen/Debby melaju ke putaran ketiga setelah mengalahkan pasangan Australia Robin Middleton/Leanne Choo dalam waktu 27 menit dengan skor 21-9, 21-12. Praveen mengatakan ganda Denmark peringkat kelima dunia itu merupakan pasangan campuran senior yang punya banyak pengalaman bermain dengan pola permainan yang bagus.

“Kami harus lebih sabar menghadapi mereka,” kata Praveen.

Meskipun dengan mudah mengalahkan wakil Australia, Debby mengaku tidak menganggap enteng lawan pada putaran kedua. “Kalau dibilang pertandingan tadi mudah bagi kami, saya rasa tidak. Kami pernah menonton video pertandingan mereka. Mereka adalah pemain bagus. Kami tidak ingin lengah saat menghadapi mereka,” kata Debby. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh atlet atletik NTB terancam batal mengikuti ajang Pra-PON Atletik di Jakarta 2-5 September 2015. Pasalnya pihak Pengprov PASI NTB tak punya anggaran untuk biaya keberangkatan tujuh atlet tersebut.

Kepala Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (11/8) kemarin mengatakan dirinya yang mewakili pelatih atletik sudah mengusulkan sebanyak tujuh atlet non Pelatda ke Pengprov untuk tampil di Pra-PON Atletik di Jakarta September.

Sayangnya pihak PASI NTB mengatakan tak punya anggaran untuk mengirim tujuh atlet tersebut, sehingga dia menyimpulkan ketujuh atlet atletik NTB tak bisa berangkat Pra-PON. “Kami sudah mengusulkan tujuh nama atlet di luar Pelatda ke ketua PASI NTB (H. Imhal-red), dia mengatakan PASI NTB tak punya cukup anggaran dan PASI NTB akan

Baba Rahman

mengupayakan dana keberangkatan tujuh atlet itu dibantu oleh KONI NTB,” tutur Muhdar.

Muhdar yang juga merupakan pengurus KONI NTB mengatakan bahwa KONI NTB tak mungkin membantu sepenuhnya dana keberangkatan atlet PASI NTB, pasalnya pihak KONI NTB hanya akan mendanai keberangkatan 12 atlet atletik Pelatda Sentralisasi mengikuti Pra-PON di Jakarta, sementara untuk keberangkatan atlet diluar Pelatda dibebankan ke cabor.

Untuk diketahui pihak PASI NTB telah menetapkan 19 atlet untuk mengikuti Pra-PON, yakni terdiri dari 12 atlet Pelatda Sentralisasi KONI NTB dan 7 atlet yang di luar Pelatda

Sentralisasi KONI NTB . Namun sayangnya keberangkatan 7 atlet atletik di luar Pelatda Sentralisasi belum jelas. Sebab pihak PASI NTB tak punya anggaran untuk mengirim mereka ke Pra-PON. Ketujuh atlet yang terancam batal dikirim ke ajang prakualifikasi PON itu adalah Neli Susanti, Kokom Supratna asal Lobar, Rostina dari Kabupaten Bima, Rohani asal Kabupaten Dompu, Endang S, Kadek Wati dan Dian Ekayanti.

Hingga berita ini ditulis Ketua Umum PASI NTB, Imhal belum memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi terhadapnya yang disampaikan melalui ponselnya. (fan)

Liga Tenis Nasional ”Nassau” Seri -I

Balotelli Hanya Ingin Jadi Atlet NTB Berhasil Selebriti Juarai Double Putra Liverpool Mario Balotelli tidak lagi mempunyai masa depan di Liverpool. Pemain timnas Italia itu tinggal menghitung hari. Untuk itu Paolo Di Canio menyentil agar pemain yang kerapkali membuat ulah itu segera mengubah tabiat dan memperbaiki perilaku.

Di Canio menyentil dengan berujar secara blak-blakan bahwa Ballotelli hanya ingin menjadi selebriti, sebagaimana dikutip dari laman FouFour Two. Penampilan dan torehan prestasi Balotelli di Anfield dibilang mengecewakan. Ia hanya mampu membukukan satu gol dalam 16 pertandingan di ajang Premier League musim lalu. Boleh jadi, inilah salah satu sebab tidak ada klub yang mau menanggung resiko dengan merekrut dia.

Balotelli tidak diturunkan ketika Liverpool meraih kemenangan 1-0 atas Stoke City di laga perdana Premier League pada Minggu (9/8).

Di Canio, pemain yang mencatat prestasi menawan ketika membela West Ham antara tahun 1999 dan 2003, merasa bahwa pemain berusia 24 tahun itu tidak berusaha mengembangkan talentanya.

Ia menyebut bahwa Balotelli cenderung lebih memfokuskan diri kepada citra dirinya sendiri. “Saya di sini bicara sebagai seorang manajer. Pandangan d a n

pertimbangan saya lebih dari sisi sepak bola. Ini hal yang perlu anda pahami karena anda bermain dalam tim,” kata Di Canio kepada TalkSport.

“Anda perlu berempati dalam hal-hal yang baik dan hal-jal yang buruk. Justru hal ini yang tidak ia lakukan. Banyak manajer coba mengubah dia. Mancini adalah ayahnya di laga sepak bola,” katanya.

“Mourinho sudah lebih dulu paham. Ia pelatih yang sangat baik membaca perilaku dan karakter pemain. Dan ia berkata anda tidak akan mampu mengubah tabiat orang ini (Balotelli). Sekarang usianya hampir 25 tahun, untuk itu ia perlu mengubah diri. Ia tidak akan mampu mengandalkan uluran bantuan dari orang lain.”

“Iblis ada bersemayam dalam otaknya. Ia masih muda, ia kuat secara fisik, ia atlet yang punya talenta luar biasa, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan potensinya.”

“Ia punya potensi luar biasa dan saya berharap dari hati terdalam bahwa ia mampu mengubah diri. Hanya saja hal itu sangat sulit karena ia terlalu banyak menghabiskan waktu dengan media sosial, dan ia menggunakan sepak bola untuk menjadikan dirinya selebriti, bukan justru sebaliknya,” kata Di Canio. (ant/ bali post)

Mario Balotelli (Suara NTB/ist)

Stoitchkov Tuding Van Gaal Hancurkan MU Madrid Hristo Stoitchkov menuding Louis Van Gaal telah menghancurkan Manchester United. Sikap serupa dilakukan oleh manajer asal Belanda itu ketika membesut Barcelona.

Legenda Bulgaria itu pernah membela Barcelona selama dua musim. Di musim kedua antara 1996 dan 1998, Van Gaal kemudian menjadi manajer di klub Spanyol itu, sebagaimana dikutip dari laman Talking Baws.

Stoitchkov pernah meraih Sepatu Emas di ajang Piala Dunia dan menyabet Ballon d’Or. Ia pernah delapan kali tampil bertanding manakala Van Gaal menangani Barcelona. Setelah itu, ia meninggalkan klub itu.

Tidak diketahui banyak mengenai apa yang sesungguhnya terjadi antara Stoitchkov dengan Van Gaal. Komentar pedas itu mengemuka ketika belakangan ada rencana Pedro akan diboyong Manchester United dari Baracelona.

Stoitchkov menentang rencana itu.

Ia kemudian mengungkapk a n

Suat hari, saya mengalami cedera. Saya bersama dengan istri di Camp Nou dan Van Gaal menghampiri dia.”

“Kemudian ia berkata, bagaimana mungkin Anda (istri) bersedia menikah dengan saya. Saya kemudian menjawab bahwa saya meraih Ballon d’Or. Tentu, kepergian saya dari sana (Barcelona) pada 1998 semata kesalahan Van Gaal,” katanya. (ant/bali post)

bahwa Van Gaal adalah biang keladi kepindahan dirinya dari Camp Nou pada 1998. Stoitchkov mengutarakan kepada radio Onda Cero, “Saya tidak pernah bersedia tunduk kepada perintah Van Gaal. Ia manajer dengan kemampuan yang semenjana saja.”

“Ia (Van Gaal) menghancurkan Barca dan kini sedang menghancurkan Manchester United. Apa yang ia lakukan dengan (Victor) Valdes membuktikan bahwa ia bukan sosok yang terpuji. Saya berharap Pedro mendengar saya dan tidak meninggalkan (Barcelona).”

“Saya tidak menaruh hormat kepada d i a .

Hristo Stoitchkov

(Suara NTB/ist)

London Chelsea akhirnya dapat mendatangkan Baba Rahman dengan nilai transfer sebanyak 20 juta pound dari Augsburg. Pemain berkebangsaan Ghana itu menempati posisi sebagai bek-kiri selama membela klub Bundesliga tersebut.

Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Rahman, menurut sebuah laporan. The Blues telah l a m a mengincar pemain berusia 21 tahun itu agar bergabung ke Stamford Bridge menyusul kepergian Filipe Luis.

Chelsea dan Augsburg telah menjalin pembicaraan cukup lama untuk memproses transfer Rahman, sebagaimana dikutip dari laman Independent.

Klub Bundesliga itu awalnya memasang harga sekitar 30 juta euro atau 21,15 juta pound. Manajer Chelsea Jose Mourinho tidak ingin mengeluarkan dana cukup banyak dana untuk mendapatkan pemain bertahan.

Menurut Guardian, Chelsea sepakat membayar fee kepada pemain itu.

“Saya ingin terus menjalin kerja sama bersama seluruh pemain. Ini berlaku juga bagi Baba yang berasal dari divisi kedua dan ia kini direkrut Chelsea dan masuk radar pemantauan mereka selama 12 bulan. Ini membuat bangga staf pelatih di sini,” kata pelatih Augsburg Markus Weinzierl. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Baba Rahman Mendarat di Chelsea

Mataram (Suara NTB) Tim tenis ganda putra NTB, Panji Untung Setiawan dan Ibnu Nurmadi Setiawan berhasil membuat kejutan di liga tenis level nasional. Tim tenis asuhan pelatih Suhariadi ini berhasil menyabet juara satu di Liga Tenis Nasional “Nassau” Senior Seri-I di Purwokerto,5-8 Agustus lalu. Sukses tim double putra NTB itu juga diikuti oleh Panji Untung Setiawan yang berhasil meraih juara dua di kelas perorangan putra.

Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamal Maladi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (11/8) kemarin mengatakan prestasi memuaskan yang diraih pasangan Panji-Ibnu itu betul-betul mengejutkan pihak pengurus tenis NTB. Pasalnya keberhasilan tim tenis NTB tersebut sekaligus mencetak sejarah baru bagi prestasi olahraga tenis NTB di level nasional.

“Prestasi dua atlet ini benarbenar membanggakan, mereka telah menjadi atlet NTB pertama kali yang berhasil meraih juara di liga level nasional,” ucap Jamal.

Dikatakan Jamal, keberhasilan tim double putra menjuarai event itu setelah berhasil memenangkan pertandingan final, mengalahkan pasangan double putra asal Lampung Akbar Husain-Andro Dewantara dengan kemenangan telak 2-0 (6-1-6-0).

Sementara itu petenis perorangan putra NTB, Panji Untung Setiawan juga berhasil menempati peringkat dua nasional setelah menyerah di tangan petenis unggulan Jawa Tengah (Jateng) Rindosa dengan kekalahan tipis

2-1 (6-2, 2-6 dan 6-3). Meski kalah di babak final namun di babak semifinal Panji Untung Setiawan juga berhasil mengalahkan petenis unggulan DKI Jakarta, Yoga Saputra 2-0 (7-6, 6-2).

Menurut Jamal keberhasillan tim tenis NTB di event nasional tersebut tidak lepas dari kerja keras atlet, pelatih dan pengurus cabor yang telah cukup lama melakukan persiapan mengikuti Pra-PON Tenis di Tarakan, 23-29 Agustus 2015.

“Kami sangat senang sekali, mudah-mudahan prestasi yang diukir oleh atlet kami ini bisa membuka peluang tim putra NTB meraih prestasi di PraPON hingga PON Jabar 2016 mendatang,” harapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Panji Untung Setiawan dan Nurmadi Setiawan merupakan petenis NTB yang tengah dipersiapkan membela tim tenis NTB di Pra-PON di Tarakan, Kalimantan Utara (Kalut) , 23-29 Agustus mendatang.

Pihak Pelti NTB telah menyiapkan lima atlet putra dan lima atlet putri untuk mengikuti babak kualifikasi PON itu. Panji Untung Setiawan diharapkan akan menjadi unggulan NTB di kelas perorang dan double putra bersama Nurmadi Setiawan. Selain itu di kelas perorangan juga akan diperkuat Dava dan atlet lainnya. Selaku pimpinan Pelti NTB Jamal sangat mengharapkan dukungan masyarakat NTB kepada atlet NTB, sehingga atlet tenis NTB dapat memberikan kontribusi medali di Pra-PON hingga di PON Jabar 2016. (fan)

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Tim double tenis putra NTB, Panji Untung Setiawan bersama Nurwadi Setiawan (kiri) berpose bersama tim tenis asal Lampung, Akbar Husain – Andro Dewantara usai menerima trofi di Liga Tenis Nasional “Nassau” Senior di Purwokerto, Sabtu (8/8) lalu.

Rabu, 12 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Rabu, 12 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

Kawal Kawasan Hutan

Dishutbun Loteng Gandeng TNI dan Polisi Praya (Suara NTB) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) bakal menggandeng seluruh elemen pengamanan di daerah ini, termasuk TNI dan kepolisian.

Dalam rangka membantu pengamanan dan mengawal kawasan hutan yang ada. Dari aksi perambahan atau illegal logging (pencurian kayu ilegal) yang hingga saat ini masih marak terjadi.

“Untuk mengawal dan mengamankan kawasan hutan, tentu kita tidak bisa sendiri. Jadi aparat keamanan, seperti TNI dan Polisi juga kita gandeng,” terang Kepala Dishutbun Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, kepada Suara NTB, Selasa (11/8) kemarin.

Termasuk pula kelompok-kelompok pengamanan swadaya lainnya. Terutama yang ada di sekitar kawasan hutan, juga ikut dilibatkan. Dengan begitu diharapkan semua elemen pengamanan di daerah ini bisa ikut terlibat membantu pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian kawasan hutan Loteng.

Sebagai upaya jangka pendek dalam menekan aksi illegal logging, pihaknya bersama TNI dan Polri berencana menggelar operasi gabungan dalam waktu dekat ini.

Dengan menyisir kawasan-kawasan hutan yang dianggap rawan aksi illegal logging. “Persiapan untuk operasi gabungan ini, terus kita matangkan,” tambah Pan Rahayu.

Baik itu kawasan hutan yang ada di wilayah selatan.

Terutama hutan di kawasan utara. Dan, bagi siapa saja yang diketahui terlibat atau ikut dalam aksi illegal logging bakal ditindak tegas. Untuk memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging.

“Jadi kita juga sudah ada komitmen bersama, para pelaku illegal logging bakal ditindak tegas, tanpa terkecuali. Sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, operasi gabungan tersebut digelar dengan maksud untuk mempersempit ruang gerak para pelaku illegal logging. Sehingga para pelaku illegal logging tidak lagi bisa leluasa melakukan aksinya. Dengan begitu, kawasan hutan Loteng perlahan bisa terbebas dari aksi illegal logging tersebut. “Waktu pelaksanaan operasi gabungan itu bersifat insidentil. Tergantung kondisi dan kebutuhan,” imbuh Pan Rahayu.

Namun di luar operasi gabungan tersebut, pihaknya juga tetap menggelar operasi-operasi rutin. Dengan menerjunkan kemampuan personel Polhut yang dimiliki.

“Jadi dalam operasi gabungan ini, semua elemen akan ikut serta,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng ini.

Disinggung kasus illegal logging yang terjadi, Pan Rahayu menjelaskan, hingga Bulan Agustus ini sudah ada tiga kasus yang diproses secara hukum. Namun kasus illegal logging yang belum diketahui dan terdeteksi diyakin masih lebih banyak lagi. Sehingga upaya keras terus dilakukan jajarannya. Dalam menekan kasus pencurian kayu di kawasan hutan tersebut.

“Prinsipnya kita tidak akan berhenti. Untuk terus melawan aksi illegal logging di kawasan hutan Loteng,” timpalnya. Terlebih kondisi kawasan hutan Loteng sampai sejauh ini masih cukup memprihatinkan. Sehingga kalau tidak ada upaya mencegah dan mengantisipasi illegal logging, kondisi kawasan hutan Loteng dikhawatirkan semakin memburuk. (kir)

Berkas Dua Pasangan Balon Bupati KLU Lengkap

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan berkas kedua pasangan bakal calon yang sebelumnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) saat pendaftaran kini telah lengkap. Namun demikian, satu tahap lagi yang bakal diuji adalah klarifikasi ijazah kedua pasangan bakal calon ke pihak Universitas di mana mereka menimba ilmu.

“Sekarang, semua berkas pasangan bakal calon sudah bisa dikatakan lengkap. Kita hanya perlu melakukan sedikit klarifikasi ijazah masing-masing bakal calon di Universitas. Ini untuk memperkuat saja,” ujar Ketua KPUD KLU, Fajar Marta, S.Sos., Selasa (11/8).

Ia menjelaskan, sampai dengan tanggal 8 Agustus lalu yang merupakan batas akhir perbaikan berkas persyaratan, kedua pasangan bakal calon yakni Djohan Sjamsu – Mariadi dan Najmul Akhyar – Sarifudin, telah terpenuhi.

KPU telah memberikan tenggang waktu selama 7 hari sejak 1 Agustus lalu, agar syarat yang tidak lengkap atau masih harus diperbaiki untuk diperbaiki dan dilengkapi.

Sebagaimana PKPU 12/2015, sambung Fajar, bakal calon diharuskan melengkapi persyaratan pencalonannya.

Antara lain, bakal calon mengisi Model BB1 KWK dan 2, KTP, Ijazah, daftar riwayat hidup, SKCK, LHKPN, surat keterangan bebas hutang, nomor rekening dana kampanye Tim, naskah visi misi dan program, serta sejumlah dokumen lainnya.

“Kita juga sudah memperoleh hasil tes kesehatan kedua pasangan bakal calon. Keduanya paket yakni JADI dan NASA dinyatakan lulus tes oleh petugas medis yang ditunjuk,” lanjutnya.

Dengan demikian kata Fajar, hampir dipastikan Pilkada Lombok Utara pada 9 Desember mendatang praktis akan diikuti dua pasangan bakal calon tersebut. selanjutnya, KPUD KLU akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan bakal calon menjadi paket Calon Bupati pada 24 Agustus mendatang. Penetapan ini akan dilanjutkan dengan Undian Nomor Urut dari kedua pasangan. KPUD telah menetapkan pengambilan nomor urut calon akan digelar antara tanggal 25 Agustus atau 26 Agustus. Pada tanggal 27 Agustus yang merupakan hari pertama kampanye, kedua pasangan calon akan diundang untuk melakukan deklarasi kampanye damai secara terbuka.

“Andaikata ada pasangan calon yang ingin memanfaatkan hari pertama kampanye, maka jadwal deklarasi kampanye damai akan dimajukan pada 26 Agustus,” demikian Fajar. (ari)

Fajar Marta

Halaman Halaman 14 14

Kasus Parsel Lotim

Sasar 114 Instansi Setelah Periksa Sekda

Mataram (Suara NTB) Kelar sementara untuk kasus Terminal Haji BIL Lombok Tengah, penyidik Polda NTB menggeser penyelidikan ke Lombok Timur. Kasus lama, terkait pengadaan parsel lebaran di Pemda setempat diintensifkan pengusutannya.

Sebelumnya Sekda Lotim, Rohman Farly sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus ini.

“Hari ini (kemarin, red), kami turun verifikasi ke 114 instansi,” kata Kasubdit IV Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK kepada Suara NTB, Selasa (11/8).

Tim akan turun dan meminta keterangan para pejabat

instansi berbagai bidang tersebut. Satu per satu akan diverifikasi terkait penyaluran parsel dari dana APBD Lotim tahun 2014, yang nilainya mencapai Rp 2,7 miliar lebih.

Disebutkan Andy latarbelakang kasus ini, pada tahun 2014 itu muncul kebijakan Pemda

Lotim mengalokasikan dana untuk parsel lebaran bagi masyarakat. Nilai totalnya Rp 2,7 miliar. Dalam nomenklatur, parsel berisi bahan sandang dan pangan itu peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu. Tapi dalam pelaksanaannya, diduga ada yang dipleset-

kan. “Memang ada yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, tapi sebagian justru disalurkan untuk PNS di 144 instansi tadi,” beber Andy.

Dari informasi ini, akan dicek apakah ada pelanggaran aturan tentang perubahan nomenklatur dan penyaluran bantuan.

Jika memang ditemukan penyimpangan, maka deliknya menurut Andy jelas, ada anggaran yang tidak disalurkan sesuai ketentuan.

Pada tahun 2014 itu, ada dua tahapan penyaluran.

Pada tahap pertama, sebesar

Rp 12 miliar, disalurkan untuk masyarakat. Pada tahap kedua, Rp 2,7 Miliar. Ditahap dua inilah yang diduga menyimpang dan sedang diusut tim penyidiknya. “Pada tahap tiga batal disalurkan, sehingga kami usut yang tahap dua saja,” sebutnya.

Sebelumnya dia memastikan sudah memanggil Sekda Lotim, Rohman Farly terkait dana parsel ini. Hasil klarifikasi petinggi birokrasi di Setda Lotim itu, dianggap menentukan di proses penelusuran ke 144 instansi nanti. (ars)

Buntut Tewasnya Warga Semoyang

Polres Loteng Selidiki Pelaku Lain

(ant/Bali Post)

ANGKAT TANGAN - Pasangan bakal Calon Wali Kota Surabaya, Rasiyo (kanan) dan bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Dhimam Abror Djuraid (kiri) mengangkat tangan usai menandatangani beberapa persyaratan pendaftaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya 2015 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8). Dengan adanya pendaftaran bakal calon yang di usung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional tersebut pilkada Surabaya akan diikuti dua calon dan terhindar dari calon tunggal.

KPU Tolak Pendaftaran Calon Independen Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram menolak pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram melalui jalur independen. Yakni, pasangan Drs. H. Sastradinata dan Suhardi. Ditolaknya pendaftaran tersebut, karena KPU sudah menutup pendaftaran untuk calon perseorangan sejak Juni lalu.

Pasangan yang menyebut dirinya Independen Bersatu ini, diantarkan oleh Ketua Umum Federasi Nasional Independen, Lalu Ranggalawe, SH, MH, dan diterima oleh kelima Komisioner KPU Kota Mataram.

Calon Walikota Mataram, Drs. H. Sastradinata mengatakan, kedatangannya mendaftar ke KPU atas dasar panggilan nurani. Ia melihat dinamika politik di Mataram, parpol belum berani mencalonkan kadernya, setelah AMAN (H.Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dinyatakan sebagai calon tunggal. “Saya mendaftar ke KPU karena panggilan hati nurani. Jadi,

saya serius mau melawan AMAN,” terangnya, Selasa (11/8).

Mengenai pendaftarannya yang ditolak KPU, ia menegaskan akan menempuh berbagai cara untuk bisa maju mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Tidak disebutkan jalur apa yang ditempuh nantinya. “Pokoknya saya akan tempuh jalur lain agar bisa diterima,” terangnya.

Niatnya maju sebagai Walikota Mataram lanjutnya, ingin mensejahterakan masyarakat Kota Mataram.

Sedangkan, Ketua Umum FNI Lalu Ranggalawe, SH, MH., mengatakan, menyayangkan sikap KPU yang hanya membuka pendaftaran parpol saja. Padahal, calon independen juga memiliki hak untuk mendaftar.

Jika jalur independen tetap ditutup, pihaknya bisa saja menggugat KPU ke PTUN. Sementara itu, Komisoner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi menjelaskan, sudah tidak bisa menerima pendaftaran calon independen. Sebab sesuai tahapan pemilu, calon independen mengajukan pencalonan sejak Juni lalu.

Komisoner lainnya, Paizah membacakan alasan KPU menolak pendaftaran jalur independen sesuai surat nomor 300/KPUKota-017-433892/VIII/ 2014. Diantaranya, pasal 13 ayat 1,2 dan 3 PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Kedua, PKPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ketiga, berdasarkan surat KPU nomor 411/KPU/VII/2015 bahwa pasangan calon perseorang wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dilakukan tanggal 11 - 15 Juni 2015. (cem)

Dua Pejabat Kemenperin Diperiksa Terkait ’’Dwelling Time’’ Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa dua pejabat Kementerian Perindustrian RI terkait kasus dugaan penyuapan dan gratifikasidwelling time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok Jakarta Utara.

“Hari (Selasa) ini memeriksa dua saksi yang kemarin (Senin) susah dipanggil yaitu K dan S, salah satu pejabat di Kemenperin,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal di Jakarta, Selasa (11/8).

Iqbal mengungkapkan K dan S berstatus menjadi saksi dengan tingkat jabatan sekelas Kepala Subdirektorat pada salah satu Direktorat Jenderal Kemenperin RI. Iqbal mengatakan pemeriksaan terhadap dua pekerja

Kemenperin RI itu terkait dugaan perbuatan melawan hukum pada impor garam melalui Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok.

Pada Senin (10/8), penyidik kepolisian juga telah memeriksa dua staf Kemenperin RI berinisial W dan P, serta menggeledah kantor Kemenperin RI. Setelah menjalani pemeriksaan 1 X 24 jam, penyidik memulangkan saksi W dan P. Iqbal menuturkan tim Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya masih mengembangkan dan menuntaskan penyidikan hingga ke luar Jakarta.

Sejauh ini, polisi telah menetapkan lima tersangka yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemente-

rian Perdagangan RI non-aktif Partogi Pangaribuan dan Kepala Subdirektorat Barang Modal Bukan Impor Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan RI Imam Aryanta.

Selanjutnya, seorang Pekerja Harian Lepas (PHL) Kemendag RI Musyafa, serta dua pengusaha importir yaitu Mingkeng dan Lusi.

Selain itu, penyidik telah memeriksa 25 orang saksi terdiri dari 15 pekerja Kementerian Perdagangan, empat orang Kemeperin dan sisanya dari warga sipil.

Penyidik juga menyita barang bukti 21 dokumen berupa surat dan petunjuk lainnya, serta komputer yang diyakini dapat dijadikan alat bukti dari hasil penggeledahan. (ant/bali post)

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) terus menyelidiki kasus penebasan yang menimpa M. Nur (17) warga Desa Semoyang Praya Timur, hingga tewas, Senin (10/8) dini hari. Guna mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain selain empat tersangka yang sudah diamankan sebelumnya.

Demikian disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/8) kemarin. Saat ini, empat tersangka yang diduga terlibat penebasan masih terus menjalani proses penyelidikan di Polres Loteng. Sembari mengungkap kemungkinan ada pelaku lain yang ikut terlibat.

Hanya saja, Nurodin mengaku hingga saat ini indikasi keterlibatan pelaku lain dalam kasus tersebut belum ada. Sehingga pihaknya hanya fokus penyelidikan terhadap empat tersangka itu saja. Masing-masing MM, Ja, Us alias Kambut serta FU. “(Tersangka baru) Sementara ini belum ada. Tapi jika memang ada pelaku lain, pasti kita cari,” tegasnya.

Karena bagi pihaknya, siapapun yang ikut terlibat harus diproses hukum. Demi tegaknya supremasi hukum di daerah. Terlebih pihaknya juga sudah berkomitmen kepada pihak keluarga korban, bahwa polisi akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, pascaketegangan yang terjadi sejak Minggu (9/8) malam, kondisi Desa Semoyang dan Sengkerang masih kondusif. Setelah sebelumnya sempat memanas. Sampai ada isu penyerangan yang akan dilakukan oleh keluarga korban. Namun semua isu tersebut tidak terbukti. “Sampai saat ini, kondisi kedua desa masih kondusif,” tambah Nurodin.

Kendati demikian, Polres Loteng tetap menyiagakan personel di kedua desa. Guna mencegah munculnya gejolak di tengah masyarakat, imbas dari kasus tersebut. Termasuk personel tambahan juga ada yang disiagakan di Polsek Praya Timur. “Untuk personel tambahan ada sekitar 65 personel yang disiagakan di Polsek Praya Timur,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, keterangan antara warga Desa Semoyang dan Sengkerang berawal dari keributan di Dusun Sengkerang 2 Desa Sengkerang tengah dalam sebuah acara tontotan warga berupa joget aleale, sekitar pukul 12 malam.

Keributan diduga dipicu aksi saling senggol antar korban tewas, M. Nur, dengan salah seorang warga Desa Sengkerang. Korban yang sempat dikejar warga akhirnya meninggal dunia dengan sejumlah luka tebas dan tusukan senjata tajam. Setelah sempat dirawat di RSUD Praya. (kir)

Pengadilan Jakarta Selatan Gugurkan Praperadilan Bupati Morotai Jakarta (Suara NTB) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Morotai nonaktif Rusli Sibua melalui putusan sidang yang dipimpin hakim tunggal Martin Pontobidara.

Dalam sidang tersebut, hakim menjelaskan salah satu pertimbangan putusan tersebut ialah adanya peningkatan status tersangka Rusli Sibua menjadi terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada 6 Agustus 2015.

“Menimbang Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, pokok perkara Rusli Sibua telah disidangkan pada 6 Agustus di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Maka permohonan praperadilan ini harus dinyatakan gugur,” ujar hakim Martin di Jakarta, Selasa (11/8).

Pasal tersebut menjelaskan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan

pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi pada 25 Juni 2015. Penetapan status tersangka tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Sebelum penetapan status sebagai tersangka tersebut, KPK telah memanggil Rusli Sibua untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK selama tiga jam. Pemeriksaan tersebut merupakan yang pertama setelah penjemputan paksa dan penahanan di Rutan Guntur, Rabu (8/7).

Saat itu, KPK menjemput paksa Rusli Sibua di sebuah hotel di Jakarta dan langsung melakukan penahanan di Rutan KPK cabang Pomdam Guntur setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

TERSANGKA - KPK Periksa Bupati Morotai Rusli Sibua beberapa waktu lalu. Bupati Morotai ditetapkan sebagai tersangka suap sengketa Pilkada Morotai .

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM Telat Mendaftar, KPU Kota Mataram Tolak Zamrud

SUARA NTB Rabu, 12 Agustus 2015

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram untuk sementara menolak pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram yakni pasangan Zamrud (Zabur - Ir. Mahmud Razak). Pasalnya, pendaftaran kedua bakal calon yang mengklaim diusung oleh tiga partai politik yakni, Gerindra, PPP dan Demokrat datang ke KPU terlambat.

KPU sebelumnya telah mengumumkan menutup pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram

pukul 16.00 Wita dengan disaksikan Panwaslu Kota Mataram. Dua menit kemudian, pasangan Zamrud dengan mengenakan kemeja putih kombinasi celana jeans masuk ke ruangan Komisioner. Kelima Komisioner dan Panwaslu menghentikan rapat pleno penutupan pendaftaran.

Calon Walikota Mataram, Zabur mengatakan keterlambatannya datang ke KPU karena terkendala transportasi.

Pasalnya, keberangkatannya dari Jakarta akibat keberangkatan pesawat tertun-

da 15 menit. Ia mendesak, KPU Kota Mataram mengkomunikasikan ke Bawaslu dan KPU RI agar memperpanjang pendaftaran hingga pukul 00.00 Wita.

“Saya tahu kami terlambat.

Keterlambatan kami karena persoalan transportasi,” kata Zabur, Selasa (11/8) sore.

Ia mengaku, telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Gerindra, PPP dan Demokrat untuk maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

“Saya mendaftarkan diri supaya demokrasi di Kota Mataram ber-

Wakil Ketua DPD RI Gelar Dialog Soal Pupuk WAKIL Ketua DPD RI Prof.

H. Farouk Muhammad akhir pekan lalu menggelar dialog publik guna menghimpun aspirasi dari para petani, distributor, hingga para penentu kebijakan di sektor pertanian NTB. Dialog difokuskan pada upaya mencari jalan keluar atas problem kelangkaan pupuk yang dialami petani NTB. Dalam dialog yang digelar di Kantor DPD RI Perwakilan NTB di Mataram, Sabtu (8/8) tersebut, Farouk mengundang sejumlah banyak pihak yang bersinggungan dengan problem tersebut. Mulai dari kelompok tani, distributor pupuk, pejabat dinas terkait di Pemprov NTB hingga pakar di bidang pertanian.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Ir. H. Husni Fahri yang didampingi Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan NTB, Budi Subagio.

Bersama seluruh pihak yang hadir, Farouk yang memimpin dialog tersebut memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan data mereka terkait persoalan kelangkaan serta tingginya harga pupuk – khususnya yang bersubsidi.

Sejumlah petani yang hadir menyatakan, harga pupuk urea berbeda-beda di beberapa daerah. Di Lombok Tengah harga pupuk urea perkilogram mencapai Rp 3.000. Selain itu, pasokan pupuk juga terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. “Sehingga kita ecer, kepada yang lebih membutuhkan saja,” ujar Saparwadi, Ketua Kelompok Tani Al Bayani dalam dialog tersebut.

Menurutnya, harga di tingkat pengecer di Kabupaten Lombok Utara kisarannya bisa mencapai Rp 2.300 hingga Rp 2.500 per

(Suara NTB/aan)

DIALOG – Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad memimpin dialog terkait problem kelangkaan pupuk di kalangan petani di Kantor DPD RI Perwakilan NTB, Sabtu (8/8). kilogram pupuk urea. Petani juga mengeluhkan ancama gagal panen akibat kesulitan pupuk bersubsidi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mengeluhkan dugaan permainan harga di tingkat pengecer sehingga terkadang merugikan petani.

Menanggapi hal itu, Farouk mengaku prihatin. Dia juga meminta penjelasan langsung dari distributor dan Husni Fahri yang mewakili penjabat Pemprov NTB. “Persoalan ini harus dicari inti permasalahannya.

Selanjutnya akan saya sampaikan kepada pemerintah untuk segera mendapatkan solusi,” kata Farouk.

Dari kegiatan tersebut juga diperoleh informasi banyaknya kendala terkait persoalan pupuk bersubsidi untuk petani.

Kadisperindag NTB Husni Fahri menegaskan pada dasarnya NTB memperoleh 145 ribu ton pupun urea dari pemerintah pusat. Menurut dia pupuk tersebut didistribusikan melalui 32 distributor dan 106 pengecer.

SKPD Diingatkan Hati-hati Realisasikan Anggaran Dari Hal. 1 terhadap suatu pekerjaan tertentu yang dikerjakan sudah ada tim yang bertanggung jawab, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. ‘’Saran kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kan mereka paham mana yang benar dan mana yang salah,’’ ucapnya.

Sementara itu ditanya mengenai rawannya dana pusat yang digelontorkan di daerah ini seperti dana bantuan sosial dan dana desa yang disalahgunakan, apalagi menjelang Pilkada. Agus mengatakan pernyataan Kepala BPKP NTB, Bonardo Hutauruk, AK, MM itu sebagai bentuk pencegahan. Pihaknya mendukung langkah yang dilakukan BPKP yang akan mengawasi dana

pusat yang digelontorkan di daerah ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

“Artinya, kita berdasarkan pernyataan Kepala BPKP tersebut yang kita lihat adalah adanya kesungguhan dari yang bersangkutan untuk melakukan tugas pembinaan sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik,”imbuhnya.

Selama ini, lanjut Agus, pihaknya juga tetap melakukan pemeriksaan reguler pada seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB. “Kemudian kita juga melakukan pengawalan dan konsultasi. Selama ini menurut pantaun kita, Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik,”pungkasnya. (nas)

Tolak Sapi Impor Dari Hal. 1 “Patut kita pertanyakan kebijakan pemerintah pusat kalau begini. Ini tak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. NTB menolak sapi impor masuk daerah ini. Karena merugikan para peternak dalam daerah. Apalagi kalau nanti harga daging sapi impornya lebih murah,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si Selasa (11/8), ketika diminta tanggapannya soal kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor sapi potong.

Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/8) memutuskan dua langkah jangka pendek dalam mengatasi kelangkaan dan tingginya harga daging sapi di pasar-pasar di sejumlah daerah di tanah air. Pemerintah memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor sebanyak 50 ribu ekor sapi potong. Pemerintah pusat beralasan, inti dari impor sapi ini untuk menjaga stabilitas suplai dan stabilitas harga daging di pasar karena daging sapi lokal lebih mahal daripada sapi impor.

Amin mengatakan, popula-

si sapi di NTB saat ini lebih dari satu juta ekor. Dimana, NTB sebagai daerah yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor V Bali dan Nusa Tenggara dititik beratkan oleh pemerintah pusat sebagai penopang pangan nasional termasuk swasembada daging sapi.

“Kita programkan untuk swasembada daging, dimana populasi kita sudah mencapai satu juta ekor lebih. Kita juga mengirim ke beberapa daerah. Jika dimasukkan daging sapi impor, lalu bagaimana?

Saya tak mengerti tentang tata niaganya, kalau begini caranya. Kalau masuk sapi impor itu berarti kita kehilangan daya saing,”imbuhnya.

Wagub menilai kebijakan impor sapi potong untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri tak logis. Dikhawatirkan, impor sapi potong ini akan berpengaruh terhadap gairah para peternak sapi di daerah ini. “Peternak tak akan bergairah dalam rangka memelihara, karena bersaing dengan sapi dari luar yang lebih murah harganya,”pungkasnya. (nas)

Salah satu persoalan yang kerap terjadi menurut Husni adalah kapasitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat kerap menjadi kendala. Kapisitas mampu pelabuhan saat ini 5.000 ton sehingga ada kapal bermuatan pupuk subsidi tidak bisa bersandar. “Ini menjadi salah satu kendala, di samping memang alokasi pupuk untuk NTB masih kurang,” ujar Fahri.

Di tempat yang sama, Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian NTB Budi Subagyo menjelaskan, distribusi pupuk dari tingkat pengecer terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Terlebih ada petani yang belum mampu membayar sesuai pesanan pengecer sehingga pengecer terpaksa menjualnya. “Masalahnya produk pupuk ini nggak bisa bertahan lama sehingga harus segera dijual,” tegas dia.

Beragam persoalan yang terangkum dalam diskusi tersebut selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Farouk menegaskan pihaknya akan terus menyerap aspirasi masyarakat terutama menyangkut berbagai hal mengenai pertanian. (aan/*)

jalan sehat, tidak ditunda sampai 2017. Saya mendaftar bersama Ir. Mahmud Razak bertanding bersama AMAN (H.Ahyar Abduh-H.Mohan Roliskana),” terangnya.

Sekiranya KPU memperpanjang pendaftaran hingga pukul 00.00, pihaknya melengkapi berkas dukungan. Namun Calon Walikota Mataram, Zabur mengklaim sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra dan Ir. Mahmud Razak sebagai Ketua Dekopinwil NTB ini, belum menunjukan berkas dan rekomendasi dukungan. “Kalau uru-

san DPD itu nanti DPP yang instruksikan,” imbuhnya.

Ketua KPU Kota Mataram, H. M. Ainul Asikin mengatakan, sementara pihaknya menolak pendaftaran dari pasangan Zamrud. Sebab, sesuai PKPU pendaftaran ditutup 16.00 Wita. Mengenai apakah ada pendaftaran perpanjangan hingga pukul 00.00 Wita, akan dikomunikasikan dengan KPU RI. “Kami sudah komunikasikan dengan KPU Pronvinsi sementara ditolak.

Tapi kita tunggu regulasi dari KPU RI,” terangnya. (cem)

Selly naik ke gedung Pidsus, kemudian menemui penyidik Thailani, SH, jaksa yang sebelumnya memeriksanya dia beberapa waktu lalu. Pemeriksaan berlangsung singkat, hanya sekitar 1,5 jam, karena merupakan tambahan keterangan dari pemeriksaan sebelumnya.

Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH membenarkan pemeriksaan Penjabat Walikota Mataram tersebut. ‘’Yang bersangkutan diperiksa karena masih ada tambahan keterangan yang dibutuhkan penyidik,’’ kata Sutapa, Selasa siang.

Disebut Sutapa, sebelumnya Selly sudah diperiksa penyidik, bersamaan dengan mantan Kepala Bappeda NTB

Pemprov NTB Tunggu Surat Resmi Penahanan dari Polda Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku belum menonaktifkan Ir. NZ dari jabatannya sebagai salah satu pejabat eselon III di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB yang tersangkut kasus dugaan korupsi pada pembangunan terminal haji Bandara Internasional Lombok (BIL).

Meskipun NZ sudah ditahan pihak Polda NTB, namun Pemprov belum menerima surat pemberitahuan penahanan yang akan menjadi dasar untuk menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya.

“Tinggal nanti tunggu, nonaktif dulu. Suratnya belum kita terima. Nanti dokumen resminya tentang keputusan penahanannya. Itu dasar kita memproses dia nonaktif (dari jabatannya),” terang Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Ia menjelaskan, jika ada surat resmi dari aparat penegak hukum mengenai penahanan pejabat yang menjadi PPK Proyek terminal Haji BIL itu, maka pihaknya akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur (Lotim) ini mengatakan, pejabat yang bersangkutan tak lantas langsung dicopot dari jabatannya. Namun, ia terlebih dahulu akan dinonaktifkan dari jabatannya.

“Tahapannya dia dinonaktifkan dulu. Kan siapa tahu dia ditahan untuk 20 hari? Kemudian dibebaskan. Jadi kita harus melalui proses nonaktif dulu,” terangnya.

Penonaktifan yang bersangkutan dari jabatannya lanjut Suruji maksudnya untuk melindungi hak yang bersangkutan sebagai seorang PNS. Sehingga, dalam masa penahanan dia tak tercatat tidak masuk kerja. “Nanti dicatat alfa terus padahal beliau ditah-

an. Pemprov menunggu surat dari aparat, itu harus. Harus ada dokumen, kalau ndak ada dokumen ndak bisa diproses,” pungkasnya.

Lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Terminal Haji, Bandara Internasional Lombok (BIL) ditahan, Kamis (6/8). Mereka ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, sekaligus untuk memudahkan proses pemberkasan. Namun sampai dengan penahanan pejabat level bawah itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tak diseret.

Para tersangka yang ditahan, diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Ir. NZ, MT (56), Kuasa Direktur PT. SKA berinisial LA (38), Direktur PT. GAC berinisal HA, konsultan pengawas RY, salah satunya seorang perempuan yang menjabat konsultan pengawas BRT (47). Satu tersangka lagi, HY, Direktur PT. SKA tidak ditahan karena alasan sakit. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman empat sampai 20 tahun penjara, denda Rp 200 juta sampai Rp 1 Miliar.

Sebelum ditahan, para tersangka hadir didampingi kuasa hukumnya Edy Rahman, SH, MH dan Ilyas Sarbini, SH, sekitar Pukul 11.00 Wita. Di lantai dua gedung Ditreskrimsus, mereka menandatangani berita acara tambahan dan surat penahanan. Proses ini cukup alot, karena para tersangka sempat menolak ditahan.

Akhirnya sekitar Pukul 13.00 Wita, para tersangka digiring penyidik dan dua anggota Provost Polda NTB turun dari lantai dua. Mereka digiring menuju sel tahanan Mapolda NTB di gedung Siaga Ops. Direktur Reskrimsus Polda

yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr.H.Rosiady H.Sayuti.

Dalam pemeriksaan pertama sejak kasus itu ditingkatkan ke penyidikan, permintaan dokumen oleh penyidik belum bisa dipenuhi. “Sehingga dalam pemeriksaan tambahan kedua ini, yang bersangkutan (Selly) diminta membawa dokumen,” terangnya. “Dokumen itu sudah diserahkan ke penyidik,” sambung Sutapa.

Gambaran umum disampaikan Sutapa, dokumen itu masih terkait aliran DBHCHT ke Dinas Pekerjaan Umum (PU). Data itu diambil dari Selly karena saat itu posisinya sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB. “Dokumen itu seputar dana cukai tembakau untuk (Dinas)

PU. Setelah diserahkan, akan ditelaah oleh tim penyidik,” terangnya.

Selain Selly, sejumlah pejabat Pemprov NTB sebelumnya sudah diperiksa terkait kasus yang sama. Para saksi sebelumnya yang sudah diperiksa adalah, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, Kepala Dinas Dikpora NTB yang juga mantan Kepala Bappeda NTB, Dr.H.Rosiady H. Sayuti, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir.Hj. Budi Septiani, yang diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Kabid Ekonomi di Bappeda NTB, mantan Kadis PU NTB, Ir.Dwi Sugiyanto serta sejumlah pejabat penting lainnya. ‘’Total sudah 10 saksi dari Pemprov NTB kita periksa di tingkat penyidikan,’’ sebut Sutapa. (ars)

Kasus DBHCHT Masuk Tahap Audit Investigasi Dari Hal. 1 Beberapa pekan setelah dilaporkan politisi PDI Perjuangan H. Rachmat Hidayat, satu koper dokumen kasus ini sudah diamankan oleh tim yang ditunjuk Kajati NTB, Martono, SH, MH untuk dikaji. ‘’Tim sudah dibentuk, sekarang mereka sedang telaah dokumen. Selanjutnya puldata dan pulbaket,’’ terang Aspidsus. Dari proses itu, nanti akan disimpulkan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyelidikan berlanjut ke penyidikan, atau sebaliknya dihentikan.

Sedangkan untuk kasus DBHCHT progressnya sudah menunjukkan kemajuan. Setelah ditingkatkan ke penyidikan belum lama ini, tahapan terbaru, Pidsus akan minta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit investigasi. ‘’Surat permintaan audit investigasi sudah kami kirim ke BPKP,’’ jelas Suripto. Dia berharap, BPKP di bawah komando Bonardo Hutauruk, AK, MM segera merespons surat tersebut, untuk ditindaklanjuti sesuai permintaan audit investigasi, guna mene-

(Suara NTB/cem)

BERI KETERANGAN - Pasangan Zamrud (Zabur - Ir. Mahmud Razak) saat memberikan keterangan soal keterlambatannya mendaftar di KPU Kota Mataram.

Nonaktifkan PPK Terminal Haji

Penjabat Walikota Mataram Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1

Halaman 15

mukan kerugian negara.

Latar belakang permintaan audit, karena menurutnya, kasus ini bukan perkara gampang. Di dalamnya menyangkut dana besar, mulai dari tahun 2010, 2011, 2012, khususnya tahun 2013 yang sedang diusut, tak ketinggalan tahun 2014. “Ke mana aliran dananya, ini kita minta BPKP yang audit,’’ terangnya, seraya menambahkan, karena alirannya banyak dan rumit dengan berbagai nomenklatur.

Dia merinci, setiap tahun kucuran dana cukai tembakau dari Kementerian Keuangan ke Pemprov NTB terus bertambah. Tahun 2010, nilainya mencapai Rp 35 miliar, bertambah di tahun 2011 Rp 45 miliar, menjadi Rp 57 miliar ditahun 2012. Khusus untuk dana cukai 2013 yang sedang diusut, kucuranya mencapai Rp 65 miliar dari awalnya hanya Rp 52 miliar. Sedangkan tahun 2014 yang turut diusut mencapai Rp 72 miliar.

Besarnya aliran dana setiap tahun itu mengharuskan pihaknya bekerja ekstra, sehingga melibatkan auditor negara.

Dalam satu tahun 2013 saja, baru ditemukan satu item, yakni dugaan double budgeting

pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Ini belum termasuk 2010 hingga 2014 yang akan diaudit menyeluruh oleh BPKP. ‘’Ada aliran dana yang banyak dan cukup rumit, sehingga yang paham metode audit untuk anggaran ini adalah BPKP,” terangnya.

Sejalan dengan koordinasi ke BPKP, penyidikan untuk anggaran tahun 2013 tetap berlanjut. Saat ini diketahui kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan, artinya sudah dua alat bukti cukup untuk menetapkan tersangka. Namun siapa tersangka itu? ‘’Ada waktunya kita sampaikan,” jawab Suripto.

Tapi dia menegaskan bahwa perlu proses pematangan penyidikan, sampai akhirnya tersangka itu diumumkan. Pesan dia, tetap meminta dua kasus ini terus dikawal masyarakat, khususnya oleh media. Lebih khusus lagi terkait perkara cukai tembakau yang start penyelidikannya sejak era Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH. Kontrol kinerja pihaknya dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua tahapan yang terjadi di tingkat penyelidikan dan penyidikan adalah transparan. (ars)

NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo menyebut, penahanan itu dilakukan setelah proses pemberkasan dinyatakan rampung oleh penyidik. Selanjutnya, setelah penahanan ini, para tersangka akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Penyidikan sudah selesai, jadi untuk memudahkan pelimpahan ke JPU, hari ini kami lakukan penahanan,” kata Prasetijo Utomo.

Penyidikan kasus ini diungkapnya sudah berjalan dua tahun, sejak masuk tahap penyelidikan 2013 lalu. Setelah cukup bukti, keenamnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bertanggungjawab atas perannya masing masing sebagai PPK, rekanan dan pengawas, sehingga timbul kerugian negara mencapai Rp 231 Juta setelah melalui perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dite-

mukan kekurangan volume dari beberapa item proyek, sehingga negara dirugikan Rp 231 Juta,” kata Prasetijo.

Proyek ini dikerjakan bersumber dari dana APBD Provinsi NTB tahun 2011, yang anggaran awalnya Rp 7,1 Miliar, hingga total menghabiskan anggaran sampai finishing menurut Prasetijo, mencapai Rp 12 Miliar. Dalam keterangan tambahan Kanit I Subdit III Tipikor, Kompol Arief Yuswanto, sejumlah saksi sudah diperiksa dalam perjalanan penanganan kasus ini, sejak 2013 lalu. Diantaranya lima orang panitia pengadaan, dua orang konsultan pelaksana fisik pekerjaan, dua orang saksi yang membantu membuat laporan kemajuan. Para tersangka juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi ditingkat penyelidikan, dan diperiksa sebagai tersangka ditingkat penyidikan. (nas)

Digagalkan, Penyelundupan Ribuan Ekor Bibit Lobster Dari Hal. 1 Pemeriksaan intensif dilakukan tim Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus, dipimpin AKBP Jon Wesley Arianto, SIK. Dihitung secara detail, bibit lobster dalam tiga koper itu berjumlah 43.000 ekor yang dibungkus dalam ratusan kantong plastik. Dalam satu kantong plastik, isinya 2500 ekor.

Sementara hasil interogasi terhadap LHY dan MR, barang bukti itu diminta dikirim seorang pengusaha di Lombok, untuk diselundupkan ke Vietnam. Bibit Lobster itu diperoleh di wilayah Lombok Timur, dibeli dari pengepul dengan harga Rp 17.000 sampai Rp 20.000 per ekor. ‘’Total harga beli bibit lobster ini dari pengepul mencapai Rp 800 juta,” sebut Prasetijo.

Masih dari hasil interogasi, penyelundupan ini ternyata yang keempat kalinya, setelah tiga aksi sebelumnya lolos dari Bea Cukai BIL. Aksi nekad mereka itu karena tergiur harga bibit lobster yang mencapai Rp 50.000 di pengusaha Vietnam. “Kalau dinilai, harganya bisa mencapai Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar,” sebut Direktur Reskrimsus.

Kini Polda NTB sedang memburu pengusaha yang mengirim bibit lobster itu se-

bagai pelaku utama. Karena yang ditangkap dua orang itu hanya suruhan. “Aktor utamanya kami sedang buru,” tegas Prasetijo.

Perbuatan jaringan penyelundup bibit lobster ini diduga melanggar sejumlah aturan.

Mulai dari Undang – Undang Nomor 88 Tentang Perikanan, termasuk Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan menangkap bibit lobster di bawah 200 gram.

Pelaku Profesional Meski masih terus diburu siapa aktor utama penyelundupan ribuan bibit lobster itu, diduga jaringan ini termasuk profesional. Apalagi sampai bisa lolos tiga kali penyelundupan. Ini penilaian Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I Mataram, Edi Yustanta. Terlihat, katanya, pada proses packing. Bibit lobster dimasukkan dalam kantong plastik bening tanpa air. Agar bibit lobster tetap hidup, dalam kantong itu dimasukkan spon yang basah. “Mereka masukkan spon supaya tetap lembab. Jika sudah lembab, bibit lobster bisa bertahan hingga 24 jam,” kata Edi. Setelah penyitaan itu, rencananya barang bukti bibit lobster akan dilepas di perairan Gili Meno, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara agar tetap bisa hidup. (ars)

Dana Pelepasan Aset BIL Timbulkan Polemik Dari Hal. 1 tanpa dasar hukum, dan ini tanpa persetujuan paripurna, kami Ruslan Turmuzi, sendiri tidak setuju,” ujar Drs. Ruslan Turmuzi dari Fraksi PDIP. Pendapat senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH. “Kami tidak menyatakan persetujuan. Dan tidak ada satupun Pansus menyatakan persetujuan terhadap pelepasan aset BIL kecuali memberikan rekomendasi. Tetapi anehnya malam ini, kita mendengarkan dana pelepasan aset BIL sudah masuk dalam APBD Perubahan dan itu sangat aneh bin ajaib,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang memimpin rapat paripurna tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya ia telah menawarkan rapat paripurna untuk menyetujui dan ternyata itu telah disetujui. Lagipula, menurutnya masuknya dana Rp 57,5 miliar itu telah melalui persetujuan dari Komisi III DPRD NTB. ‘’Ini kan ada tuposinya masing-masing. Kesimpulan sementara inilah yang kami minta persetujuan, karena komisi terkait sudah memberikan persetujuan,” ujarnya.

Meski demikian, interupsi demi interupsi tak juga berhenti hingga memasuki Selasa dini hari. Walhasil, rapat paripurna tersebut pun akhirnya diskors. Namun, hing-

ga Selasa malam, rapat ternyata belum juga menghasilkan keputusan.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST yang dikonfirmasi wartawan di sela skors mempertanyakan mengapa Pansus tidak memberikan pernyataan menerima atau menolak pelepasan aset tersebut. ‘’Karena belajar dari Kalimantan Selatan, juga telaah hukum dari tim percepatan, itu tidak butuh persetujuan DPRD. Makanya Pansus tidak mau memberikan persetujuan terhadap terhadap hal yang bukan kewenangan kami,” ujarnya.

Johan menyebutkan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 telah jelas ditegaskan bahwa pemindahtanganan aset atau barang milik daerah bisa dilakukan tanpa persetujuan DPRD jika itu menyangkut kepentingan umum.

“Nilai dan barangnya betul harus persetujuan DPRD. Tapi ada pengecualian jika itu untuk kepentingan umum.

Salah satunya adalah bandara. Jadi tidak perlu persetujuan DPRD,” pungkasnya.

Menurut Johan, karena pendapatan dari BIL itu adalah hasil dari investasi, maka pihaknya pun mengalokasikan kembali sebagian dana itu untuk investasi pula, yaitu di Bank NTB. “Karena ini untuk investasi kita kembalikan untuk investasi. Kewajiban kita adalah memenuhi supaya Bank NTB bisa masuk buku dua,” ujarnya. (aan)

Rabu, 12 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Galeri Foto Festival Mentaram

Keluarga Soeharto Persiapkan Langkah Hukum Setelah PK Supersemar Jakarta (Suara NTB) Keluarga Soeharto sedang mempersiapkan langkah hukum pasca putusan peninjauan kembali (PK) yang memenangkan Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar dengan tergugat mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Beasiswa Supersemar.

“Oleh karena itu kami akan pelajari dengan seksama putusan tersebut untuk kemudian menen-

tukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya,” kata pengacara keluarga Soeharto Juan

Felix Tampubolon saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/8).

Namun ia mengaku belum

tahu langkah hukum apa yang akan diambil.

“Belum tahu, nanti kalau sudah akan saya beri tahukan,” tambah Juan.

Dalam PK yang dijatuhkan pada 8 Juli 2015 tersebut, Soharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat ini.

Putusan diambil oleh ketua majelis Suwardi, Soltoni Mohdally dan

Mahdi Sorinda yang mengabulkan PK yang diajukan Negara RI cq Presiden RI melawan mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya sekaligus menolak PK yang diajukan Yayasan Supersemar.

Artinya PK tersebut memperbaiki kesalahan pengetikan putusan pada 2010 yang dipimpin oleh Harifin Tumpa (saat itu menjabat sebagai ketua MA) dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan harus membayar kembali kepada negara sebesar 315 juta dolar AS (berasal dari 75 persen dari 420 juta dolar AS) dan Rp139,2 miliar (berasal dari 75 persen dari Rp185,918 miliar).

Namun dalam putusannya MA

tidak menuliskan Rp139,2 miliar, tapi Rp139,2 juta.

“Menurut saya, putusan seperti itu kurang tepat. Fakta-fakta dan bukti di persidangan sama sekali tidak mendukung posita apalagi petitium kejaksaan pada saat itu. Semua bukti dokumen hanyalah foto copy, dari saksi-saksi dan fakta yang diajukan jaksa kebanyakan tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalik jaksa. Jadi bagaimana bisa gugatannya dikabulkan? untuk saya aneh!” ungkap Juan.

Namun Juan mengaku akan menghormati putusan pengadilan.

“Namun kami wajib menghormati putusan pengadilan,” tambah Juan.

Kasus ini bermula ketika pe-

merintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewenangan dana beasiswa yang seharusnaay disalurkan kepada siswa dan mahasiswa jsutru mengalir ke beberapa perusahaan antara lain PT Bank Duta (420 juta dolar AS), PT Sempati Air (Rp13,173 miliar), PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti (Rp150 miliar).

Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dolar AS dan Rp185 miliar serta ganti rugi imateril Rp10 triliun.

Pada 27 Maret 2008, PN Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

ANTREAN PENCARI KERJA - Puluhan ribu pencari kerja mengantre untuk dapat masuk kedalam lokasi bursa kerja di Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (11/8).

Pertumbuhan ekonomi indonesia yang terus melambat pada tahun 2015 dikhawatirkan akan memunculkan semakin banyak pengangguran.

Polisi akan Periksa Pendiri TPPI Terkait Kasus PLN Jakarta (Suara NTB) Polisi akan memeriksa pendiri PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bahan bakar minyak diesel di PT PLN (Persero) tahun 2010.

“Selain (kasus) kondensat, dia juga diperiksa untuk kasus lain,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, Selasa (11/8).

Pada 7 Agustus 2015, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi

dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bertolak ke Singapura guna memeriksa tersangka Honggo Wendratno dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat bagian negara yang melibatkanSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT TPPI. Rencananya dalam waktu dekat penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang akan

terbang ke Singapura untuk memeriksa Honggo dalam kasus pengadaan bahan bakar minyak diesel.

Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan satu tersangka, mantan pejabat PLN berinisial NP. Dalam pengusutan kasus tersebut, polisi juga telah memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan sebagai saksi. TPPI diketahui merupakan pemenang tender pengadaan bahan bakar minyak diesel untuk PLN. (ant/Bali Post)