Snt12092014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 157 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

TAK TERURUS - Beginilah kondisi Sekretariat UPP PIJAR di Jalan Langko Mataram yang sepi, terkunci rapat dan tak terurus. Petugas PDAM Giri Menang tidak bisa masuk karena gerbang digembok, sehingga petugas terpaksa menempelkan surat pernyataan tunggakan rekening air di pintu gerbang (kiri).

Atap Bocor dan PDAM Disegel

Sekretariat UPP Pijar Ditinggalkan Mataram (Suara NTB) Program unggulan pasangan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di awal masa kepemimpinannya bersama Ir. H. Badrul Munir, MM, yakni sapi, jagung dan

rumput laut (PIJAR) sekarang terkesan mati suri. Di awal masa launching program unggulan ini gaungnya sungguh luar biasa.

Program ini diikhtiarkan mampu memberikan nilai tambah bagi

Kasus BSS

Hasil Cek Lapangan Dikaji Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Cek lapangan dan pemeriksaan tiga kelompok ternak sudah dilakukan tim Kejaksaan Tinggi NTB di Sumbawa Besar. Pemeriksaan itu terkait alokasi dana Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang bersumber dari APBN. Hasil cek lapangan sedang dievaluasi oleh tim penyidik yang sudah ditunjuk.

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Ancam Jemput Paksa BUPATI Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik (JM), meminta para mantan pejabat segera mengembalikan mobil dinas. Atau membayar tunggakan pembayaran bagi mobil dinas yang telah dilelang. Baik itu mantan pejabat yang ada di eksekutif maupun di DPRD Sumbawa.

“Kita tetap tunggu. Sudah beberapa kali kita bersurat ke mereka. Mereka mestinya berperasaan kembalikan dong. Kepada pimpinan DPRD yang dulu, akan kita tagih mereka. Karena baru satu orang yang lancar cicilannya.

Dua yang lain belum. Begitu juga dengan mantan pejabat di Pemkab. Kita imbau sebelum nanti Pol PP jemput secara paksa, agar segera melaksanakan kewajibannya.

Berkali-kali kita surati . Jangan sampai dengan cara terpaksa, enggak enak juga kita,”tandas JM. Terkait isu adanya permintaan kendaraan dinas anggota DPRD Sumbawa yang baru, sejauh ini, kata bupati belum ada permintaan langsung, baik secara pribadi maupun melalui fraksi.

Ketika memberikan materi pembekalan kepada anggota baru pun di Mataram, mereka hanya minta kebersamaan dan kerjasama dapat lebih ditingkatkan. ‘’Kita diskusi tentang berbagai kekurangan selama ini. Kerjasama yang lebih baik untuk efektivitas pemerintahan,’’ terangnya.

Menurut JM, isu permintaan kendaraan dinas, mungkin hanya berkembang di luar.

Bersambung ke hal 5 H. Jamaluddin Malik

‘’Tim sudah kembali dari Sumbawa, sekarang sedang kosentrasi untuk mengkaji hasil cek lapangan itu,’’ kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (11/9) kemarin.

Kajian lapangan itu me-

liputi hasil pemeriksaan tiga kelompok ternak yang menjadi sasaran penyaluran bibit ternak sapi. Dimana, masing masing kelompok mendapat jatah dana sebesar Rp 300 juta. Karena dari informasi sebelumnya, kel-

ompok tani yang seharusnya menerima bantuan bibit sapi, hanya diberikan dana Rp 4 juta per anggota kelompok, bahkan dari angka itu ada dugaan disunat sebesar Rp 1 juta.

Bersambung ke hal 5

Harga Tembakau Virginia Anjlok hingga Rp 500/Kg Selong (Suara NTB) Harga jual tembakau Virginia Lombok dikeluhkan sejumlah petani. Harga jual komoditi andalan ini terjual Rp 500/kilogram (Kg). Bahkan ada yang ditolak perusahaan.

Utamanya yang warnanya terlihat cokelat kehitam-hitaman. Padahal dalam perjanjian kerjasama pihak perusahaan wajib membeli tembakau dari petani mitranya.

Demikian dituturkan PPL Kecamatan Sikur, Purwadi saat ditemui di Selong, Kamis (11/9) kemarin.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

TEMBAKAU-Sejumlah petani mengangkut tembakau Virginia Lombok di wilayah Kecamatan Sakra Barat, Lotim beberapa waktu lalu.

Soal Perbedaan Data Buta Huruf

BPS Menduga Usia di Bawah 15 Tahun Tak Terdata Mataram (Suara NTB) Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin mengatakan pihaknya rutin melakukan pendataan setiap tahun terkait dengan jumlah masyarakat yang masih buta huruf. Bahkan, katanya, BPS melakukan pendataan tiap tiga bulan sekali.

Menurutnya, munculnya perbedaan data jumlah masyarakat yang masih buta

huruf itu disebabkan Pemprov NTB melalui Dikpora hanya berpatokan pada pengentasan sebanyak 200 ribu orang lebih masyarakat yang harus dientaskan sejak 2008 lalu. Sebanyak 200 ribu orang masyarakat buta huruf yang dientaskan sejak 2008 itu berumur di atas 15 tahun.

Padahal, kata Wahyudin, ada masyarakat berumur di bawah

15 tahun yang buta huruf yang tak tersentuh program pengentasan buta aksara itu. Sehingga, saat ini masyarakat berumur di bawah 15 tahun beberapa tahun lalu itulah yang ikut menyumbangkan bertambahnya masyarakat yang buta huruf. ‘’Itu permasalahannya. Orang-orang yang ditangani tidak hanya usia 15 tahun ke atas.

Bersambung ke hal 5

masyarakat NTB. Dalam arti, petani atau masyarakat yang berusaha di sektor ini tidak hanya mendapatkan keuntungan dari usaha yang digelutinya, Bersambung ke hal 5

Target Penurunan Kemiskinan Harus Jelas Mataram (Suara NTB) Target penurunan angka kemiskinan dengan rata-rata 1 persen pertahun dipandang perlu dinaikkan. Selain itu, target penurunan kemiskinan yang dibuat Pemprov NTB juga perlu lebih diperjelas.

Pandangan itu terangkum dari pernyataan dua anggota DPRD NTB, Johan Rosihan, ST dan Mori Hanafi,SE, M.Comm, Kamis (11/9) kemarin.

Mori mengaku sepakat jika target penurunan angka kemiskinan dipatok sebesar 1,5 persen pertahun. ‘’Sepakat targetnya menjadi paling tidak 1,5 persen per tahun sekalipun nanti tidak melampaui target tersebut,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM Sering Dikeluhkan Masyarakat

Dikes Rehabilitasi Puskesmas Mataram

(Suara NTB/fit)

Anggaran Kebersihan Harus Ditambah KELUHAN Dinas Kebersihan Kota Mataram akan minimnya anggaran yang parkir di dinas tersebut hendaknya disikapi bijak oleh Pemkot Mataram. Sikap bijak yang diharapkan anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Meinaga A, SH., adalah bagaimana Pemkot Mataram menambah porsi anggaran kebersihan.

Berbicara kepada Suara NTB di sela-sela pelantikan pimpinan DPRD Kota Mataram di Aula Lantai III Kantor Walikota Mataram, Kamis (11/9), Rangga, demikian politisi PKPI ini biasa disapa, tidak menampik lepasnya piala Adipura dari tangan Kota Mataram, bukan tidak mungkin karena minimnya anggaran yang tersedia di Dinas Kebersihan untuk mengatasi masalah kebersihan di Mataram. ‘’Supaya kita bisa dapat Adipura, bila perlu anggaran ditambah,’’ cetusnya. Rangga menduga, anggaran yang saat ini dikelola Dinas Kebersihan, sebagian besar terkonsentrasi untuk membayar gaji pegawai berikut membeli bahan bakar minyak untuk opersional kendaraan pengangkut sampah. Sementara untuk menjamin Mataram tetap bersih, jelas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Baik dari segi kuliatas maupun kuantitas.

Anggota Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram ini meminta eksekutif cepat tanggap terhadap kondisi ini. Menurut Rangga, dengan luas Kota Mataram yang hanya 61,30 kilometer persegi, masih banyak sarana kebersihan yang belum tersedia. Dengan kata lain, tidak semua wilayah di Mataram terlayani pengangkutan sampah. ‘’Sehingga, perlu peningkatan sarana dan prasarana kebersihan,’’ ujarnya.

Sarana dan prasarana kebersihan yang perlu ditambah, lanjutnya, dump truk berikut tenaga kebersihan. Rangga menilai dengan jumlah tenaga kebersihan 675 orang belum ideal untuk ‘’mengawal’’ agar Mataram tetap bersih. Tidak sedikit dump truk dan kontainer milik Dinas Kebersihan masuk dalam katagori, tidak layak pakai. Sebab, rata-rata pengadaan dump truk dan kontainer tersebut tahun 1995. ‘’Kalau bisa, sarana prasarananya diperbaruilah,’’ pintanya.

Namun demikian, masalah kebersihan tidak ansih menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah semata. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan juga perlu rangsang. Untuk menggugah kesadaran masyarakat, Rangga mengusulkan kepada Dinas Kebersihan untuk menggelar lomba kebersihan lingkungan se-Kota Mataram. (fit) Rangga Danu Meinaga A

Mataram (Suara NTB) Selama bertahun-tahun Puskesmas Mataram tak pernah direhabilitasi. Untuk itu tahun ini Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram menganggarkan Rp 1 miliar untuk rehabilitasi. Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi mengatakan pihaknya sering menerima keluhan dari masyarakat terkait kondisi Puskesmas tersebut.

Demi memperbaiki fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan, pihaknya pun menganggarkan dalam APBD Kota Mataram melalui dana DAK untuk merehabilitasi Puskesmas tersebut. “Itu lama nggak pernah direhab dan cukup sempit. Nanti akan dibuka pagarnya agar masyarakat gampang parkir kendaraan,” terangnya ditemui usai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Kota Mataram, Kamis (11/9).

Anggaran Rp 1 miliar tersebut menurut Usman tidak mungkin habis digunakan semuanya untuk rehabilitasi Puskesmas. Diperkirakan dana yang akan dihabiskan di atas Rp 500 juta lebih. Rehabilitasi tersebut disebutkan Usman akan rampung sekitar bulan Desember mendatang. Apakah rehabilitasi berkaitan dengan peningkatan status Puskesmas menjadi rujukan rawat inap, Usman mengatakan tak mungkin Puskesmas Mataram naik status menjadi tempat rawat inap karena cukup kecil.

(Suara NTB/cem)

KELURAHAN Taman Sari Kecamatan Sekarbela mulai melakukan penataan terhadap pemakaman muslim dan non muslim di kawasannya. Mengingat luas pekarangan serta minimnya fasilitas pemakaman terkadang menjadi persoalan bagi masyarakat. “Kadang masyarakat yang melayat kesulitan mau cari tempat parkir,” demikian disampaikan Lurah Taman Sari Zaenuddin yang dikonfirmasi usai mengikuti pelatikan pimpinan DPRD di halaman Kantor Walikota Mataram, Kamis (11/9).

Disebutkan, penataan yang dilakukan terhadap dua pemakaman yakni Pemakaman di pekuburan kristen di Lingkungan Karang Kapitan dan penataan di kuburan muslim. Diakui, pekuburan kristen memang telah banyak berkontribusi dalam hal penataan, selain itu intervensi dilakukan karena luas lahannya. Luasnya lahan tersebut akan dilakukan penataan terhadap areal parkir, sehingga jangan sampai mengganggu masyarakat yang berkunjung.

Sementara pemakaman muslim, penataan dilakukan dengan menembok seluruh areal pemakaman agar terlihat rapi. “Kalau pemakaman kristen, kita tata lahan parkirnya,” kata Zaenuddin. Dia sedikit mengulas, pemakaman muslim di wilayahnya hasil dari pembebasan lahan dari masyarakat. Lahan seluas 40 are tersebut, masyarakat wakafkan secara swadaya mengingat semakin sempitnya lahan di Kota Mataram.

Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pertamanan Kota Mataram? Dalam hal penataan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan. Bentuk koordinasinya, pihak Dinas Pertamanan mengintervensi melalui program penataan lahan pekuburan baik dalam hal penembokan, penataan dan lain sebagainya. “Sudah kok, kita koordinasi,” akunya.

Disisi lain, Kelurahan Taman Sari katanya, mendapatkan program dari Walikota Mataram yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dengan melakukan perencanaan khusus terkait tiga program yang masuk dalam Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM). Akan tetapi, intervensi pembangunan fisik, sosial budaya dan ekonomi tersebut lebih bersifat tajam dan mengedepankan kegotongroyongan. “Program ini lebih detail,” katanya. Dengan penataan tersebut, dia berharap masyarakat lebih nyaman dan tenang, bahkan tidak menganggap pemakaman sebagai tempat yang menakutkan. (cem) Zaenuddin

Rehabilitasi ini hanya pada perubahan beberapa bagian bangunan saja sehingga pasien maupun pengunjung bisa lebih nyaman. “Statusnya masih tetap,” ujarnya. Selain merehabilitasi bangunan, kualitas laboratorium juga akan ditingkatkan. Ia menjanjikan tahun depan alat di laboratorium Puskesmas Mataram akan lebih canggih dari sebelumnya. Dengan alat yang lebih canggih, maka dokter bisa langsung mengetahui hasil diagnosa penyakit pasien sehingga tak perlu repot untuk merujuk ke rumah sakit.

Ia pun meminta permakluman dari warga yang datang berobat ke Puskesmas Mataram jika kondisinya kurang nyaman akibat proses rehabilitasi saat ini. “Kami mohon maaf kepada masyarakat jika pelayanan agak terganggu. Ini akan berlangsung sekitar tiga sampai empat bulan ke depan,” katanya.

Usman mengatakan tahun ini pihaknya hanya merehabilitasi Puskesmas Mataram.

Untuk fasilitas kesehatan di tempat lain, ia menyatakan tidak ada yang perlu direhabilitasi. Tapi jika ada keluhan dan masukan dari masyarakat, pihaknya siap menampung.

“Jika ada keluhan dari masyarakat dan ada usulan pada saat MPBM, akan kita anggarkan di tahun yang akan datang.

Ini sifatnya bottom-up, kita menerima usulan dari masyarakat di tingkat bawah,” terangnya. (yan)

TUGU - tugu Karang Jangkong dengan dua patung berpakaian adat Sasak nampaknya perlu ditiru dalam pembangunan tugu-tugu lainnya di Mataram. kalangan Dewan menilai tugu yang ada di Mataram terutama yang dibangun oleh perusahaan seluler tidak mencerminkan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

Pelaku Jual Beli Lapak PKL Udayana Harus Ditindak Tegas Mataram (Suara NTB) Terkait munculnya dugaan jual beli lahan PKL di Taman Udayana, DPRD Kota Mataram meminta eksekutif agar pelakunya ditindak tegas jika dugaan tersebut terbukti. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, Kamis (11/9).

Menurut Sugiartha, persoalan di Taman Udayana bukan hanya menyangkut dugaan jual beli lahan untuk PKL, tapi ia juga menduga terjadinya jual beli lahan parkir.

“Mata rantai ini yang harus ditelusuri,” ujarnya. Eksekutif disarankan harus memutus mata rantai tersebut jika memang dugaan jual beli lahan

tersebut terbukti.

“Jangan sampai dibiarkan tumbuh subur,” cetusnya. Eksekutif juga imbuhnya harus menelusuri apakah ada keterlibatan oknum aparat dalam hal jual beli lahan ini dan jika terbukti harus diberikan sanksi tegas. Pasalnya lahan di Taman Udayana tersebut milik pemerintah sehingga tidak

Mataram (Suara NTB) Untuk memenuhi peraturan terkait ruang terbuka hijau (RTH) dimana diwajibkan vegetasi harus 70 persen dan hanya 30 persen pengerasan, Dinas Pertamanan Kota Mataram akan memperbanyak penanaman vegetasi di semua RTH yang ada di Kota Mataram. “Di setiap taman akan kita perbanyak vegetasinya. Di Udayana vegetasinya juga masih kurang dan akan kita perbanyak. Begitu juga dengan yang ada di Taman Sangkareang,” terang Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram, Nanang Edward.

Banyak taman yang masih kurang penanaman vegetasinya. Nanang menyebutkan seperti Taman Karang Parwa, Taman Negara Sakah, Taman Perdamaian, Taman Mujang, taman di eks Pelabuhan Ampenan dan beberapa taman lainnya. Dinas Pertamanan juga berkomitmen untuk menghijaukan Kota Mataram.

Nanang mengatakan pihaknya masih memiliki ribuan bibit pohon seperti mahoni, kenari, trembesi, dan lainnya. Semua pohon tersebut akan ditanam pihaknya di tanah tagtagan yang berada di pinggir

Nanang Edward

boleh diperjualbelikan.

Banyaknya PKL yang membuat lapak permanen di Taman Udayana menurut politisi PDI Perjuangan ini karena para pedagang sudah merasa membayar dan memiliki lahan tersebut sehingga mereka menganggap tindakan tersebut legal. “Sewa atau belinya ini ndak tahu lari kemana. Itu bukan

untuk diperjualbelikan. Itu disiapkan khusus untuk para PKL dan bukan untuk diperjualbelikan,” tegasnya.

Jika terbukti ada PKL yang melakukan jual beli lahan, maka ia meminta agar dikeluarkan dan tak boleh lagi berjualan disana. Karena menurutnya masih banyak warga yang ingin berjualan di Taman Udayana.

Pihaknya pun mengapresiasi langkah Pemkot Mataram yang telah membentuk tim untuk menelusuri dugaan tersebut. Pihaknya melalui komisi terkait juga berencana untuk memanggil SKPD ter-

kait untuk mempertanyakan persoalan ini.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana telah meminta kepada Dinas Pertamanan dan Satpol PP Kota Mataram untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan jual beli lahan PKL ini. Jika dugaan tersebut benar, Mohan mempertanyakan apa dasar aturan yang dipakai oknum yang melakukan jual beli lahan di Taman Udayana. Karena lahan disana milik Pemkot Mataram. “Kalau terbukti akan saya perkarakan,” tegasnya. (yan)

Walikota Ingin Bangun Tiga Infrastruktur

Pertamanan akan Perbanyak Vegetasi di Semua RTH

(Suara NTB/yan)

Tata Lahan Pekuburan

Halaman 2

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

jalan. “Semua akan kita tanam di seluruh tanah tagtagan yang masih kosong,” ujarnya.

Penanaman pohon pelindung ini akan dilakukan di Jalan Gajah Mada. Ia mengatakan tidak ada tanah tagtagan di Kota Mataram yang tak ditanami pohon.

“Di sepanjang tanah tagtagan, tidak ada space yang kosong. Kita selalu tanami dengan pohon.

Kami juga berkerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram,” cetusnya.

Pihaknya menginginkan di setiap ruas jalan harus ada jenis pohon tertentu yang ditanam, selain untuk menambah kerindangan, juga bisa menjadi identitas bagi jalan tersebut.

Misalnya di Jalan Langko khsuus untuk pohon kenari, di Jalan Pejanggik ditanam pohon mahoni, di Jalan Udayana khusus ditanami pohon palem.

“Nanti di Jalan Ahmad Yani bisa kita tanami pohon tanjung begitu juga di Lingkar Selatan, kita menanam pohon berdasarkan estetika,” ujarnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memiliki obsesi besar dalam hal pembangunan infrastruktur di Kota Mataram. Tiga proyek besar tersebut yakni pembangunan jalan baru di kawasan Rembiga Kelurahan Selaparang tembus Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Pembangunan jalan sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan dan pembangunan dermaga alternatif di lingkungan Mapak Kelurahan Ampenan Selatan. “Tiga yang masih menjadi obsesi terbesar saya, bagaimana peningkatan infrastruktur di Kota Mataram,” ungkap Walikota Mataram, Rabu (10/9).

Proyek pembangunan yang sudah berhasil kata Walikota, yakni pembangunan jalan by pass dari patung sapi tembus daerah lingkar selatan serta

jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok. Menurutnya, pembangunan jalan under pass di sepanjang sembilan kilometer garis Pantai Ampenan, sudah menjadi rencana Pemkot Mataram.

Pasalnya, potensi Lombok Barat yakni dengan keberadaan Bandara Internasional Lombok dan Gunung Rinjani, harus mampu dijual kepada para wisatawan. “Potensi itu yang harus kita jual,” kata Walikota.

Walikota juga sudah menjalin komunikasi dengan Bupati Karang Asem, untuk rencana pembangunan pelabuhan alternatif khusus wisatawan di lingkungan Mapak Kelurahan Ampenan Selatan. Menurutnya, rencana tersebut karena kondisi Pelabuhan Lembar dan Padangbai sudah over load.

“Saya sudah ketemu langsung dengan Bupati Karang Asem soal rencana pelabuhan itu, beliau juga mendukung,” ujarnya.

Ditegaskan, perbaikan atau peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya Pemkot Mataram menghadapi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) serta untuk melengkapi pembangunan infrastruktur di Kota Mataram. Tiga proyek pembangunan itu tambahnya, sudah diajukan kepada pemerintah pusat dan bahkan anggaran sebesar Rp 350 miliar sudah diblok. “Bahkan ini sudah kita ajukan ke kementerian,” tuturnya seraya menambahkan, pembangunan itu akan berjalan sesuai dengan komitmen dari kepala daerah. “Kecuali masih ada kepercayaan lagi kepada saya,” katanya diplomatis. Dia meminta, setiap proyek pembangunan di Kota Mataram masyarakat ikut mendukung dan menikmati setiap intervensi program. (cem)

Satu JCH Kota Mataram Dirawat di BPHI Mataram (Suara NTB) Satu jamaah calon haji (JCH) asal Kota Mataram sempat dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Madinah. JCH ini dirawat karena kelelahan. “Informasi dari petugas kloter di sana alhamdulilah semua dalam kondisi sehat. Hanya ada satu orang yang sempat dirawat di BPHI di Madinah tapi sudah sehat kembali,”

terang Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam ditemui di Kantor Walikota Mataram, Kamis (11/9).

Burhanul mengatakan jamaah yang dirawat ini adalah salah satu jamaah lansia lakilaki asal Kota Mataram. JCH ini hanya dirawat selama satu hari. Untuk JCH lanjut usia (lansia), dari Kota Mataram ada empat orang. Diantaranya ada yang berumur 92 tahun, 93 tahun, dan 100 tahun. Masingmasing JCH lansia ini didampingi satu anggota keluarganya.

Saat ini JCH Kota Mataram yang telah berangkat ke tanah suci sebanyak 460 orang. Mereka termasuk dalam kloter tiga dan enam. Saat ini para jamaah sedang berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arbain di Masjid Nabawi. Selain itu para JCH ini juga melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Madinah seperti makam Nabi Muhammad SAW, makam Baqi, dan masjid Quba.

Pemberangkatan terakhir

JCH asal Kota Mataram pada hari Senin (15/9) mendatang.

JCH ini masuk dalam kloter 11 dan bergabung dengan JCH asal Lombok Barat. Di pemberangkatan terakhir ini, JCH asal Mataram hanya 27 orang. Untuk JCH yang masuk dalam kloter tiga sebanyak 320 orang dan di kloter enam sebanyak 143 orang.

Terkait pemondokan JCH di Madinah, Burhanul mengatakan letaknya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. “Searah dengan Babussalam di Madinah. Sangat dekat sekali dengan masjid Nabawi. Itu informasi yang kami terima dari ketua kloter dan sangat memudahkan bagi para jamaah kita yang di Madinah,” terangnya.

Sedangkan untuk pemondokan di Mekkah, JCH yang masuk dalam kloter tiga mendapatkan lokasi pemondokan di kawasan Masbah Jin dan untuk kloter enam ditempatkan di Misfalah. Sedangkan untuk kloter gabungan atau kloter 11 pemondokannya bertempat di Jarwal. (yan)

SUARA NTB

Jumat, 12 September 2014

Halaman 3

Pimpinan DPRD Kota Mataram Dilantik

Bangun Sinergitas, Wujudkan Harapan Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Tiga pimpinan DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH (Ketua), Muhtar, SH (Wakil Ketua I), I Wayan Sugiartha (Wakil Ketua II), Kamis (11/9) resmi dilantik. Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kota Mataram dipandu Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Suhartanto, SH., MH. Rangkaian proses pelantikan pimpinan DPRD Kota Mataram ini berjalan lancar, diawali dengan pembukaan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Mataram yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi. Rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah pimpinan pimpinan DPRD Kota Mataram meski tidak membutuhkan kuorum dan juga tidak mengambil keputusan apapun, dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRD Kota Mataram berikut jajaran SKPD lingkup Pemkot Mataram serta tokoh aga-

ma dan tokoh masyarakat.

Bahkan dari pihak eksekutif hadir lengkap Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said, MM, pimpinan SKPD termasuk Camat dan Lurah seKota Mataram. pengucapan sumpah pimpinan DPRD Kota Mataram ini diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur NTB No. 171-602 /2014 tentang peresmian pimpinan DPRD Kota Mataram oleh Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH. Pengucapan sumpah dibawah panduan Ketua PN Mataram berjalan lancar. Berikutnya, yang membuat para undangan yang hadir tertawa, ketika pembaca acara membacakan acara selanjutnya adalah penyerahan palu pimpinan Dewan dari Ketua sementara DPRD Kota Mataram kepada Ketua DPRD Kota Mataram. Pasalnya, baik

ketua sementara maupun ketua definitif DPRD Kota Mataram dijabat oleh orang yang sama yakni, H. Didi Sumardi.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya menyampaikan dirinya meminta Dewan untuk merampungkan pembentukan alat kelengkapan Dewan dalam Bulan September. ‘’Dan ini terpenuhi. Proses alat kelengkapan Dewan telah selesai,’’ cetusnya. Artinya, lanjut Walikota, pemerintahan di Kota Mataram telah lengkap, mulai dari eksekutif hingga legislatif.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Mataram ni mengingatkan pimpinan Dewan yang baru saja dilantik, bahwa tugas-tugas di depan telah menanti dan harus segera dikerjakan. Walikota mengajak legislatif meningkatkan harmonisasi yang telah tercipta. Apalagi, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., telah mengingatkan harapan untuk mewujudkan impian masyarakat. (fit/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Pimpinan DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi (ketua), Muhtar (wakil ketua I) dan Wayan Sugiartha (wakil ketua II) berpose bersama Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS.

PALU - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, bersama dua wakil ketua Muhtar dan I Wayan Sugiartha memegang palu pimpinan DPRD Kota Mataram yang menandai pindahnya kepemimpinan, dari pimpinan sementara kepada pimpinan Dewan definitif.

Emban Amanah Masyarakat

(Suara NTB/ist)

DAMPINGI KETUA - Wakil Ketua I Muhtar (dua dari kanan) dan Wakil Ketua II I Wayan Sugiartha (paling kanan) duduk di podium mendampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi setelah pengucapan sumpah. Bersama mereka Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi memimpin rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah pimpinan DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019.

(Suara NTB/ist)

SUMPAH - Pimpinan DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (ketua), Muhtar (wakil ketua I) dan Wayan Sugiartha (wakil ketua II) mengucapkan sumpah dipandu Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Suhartanto, SH., MH.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar bersama istri dan anak.

(Suara NTB/ist)

UCAPAN SELAMAT - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi didampingi istri Hj. Bq. Evi Ganevia dan wakil ketua didampingi istri masing-masing menerima ucapan selamat dari Walikota Mataram berikut undangan lainnya.

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi bersama istri.

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha bersama istri.

H. Didi Sumardi

(Suara NTB/fit)

TANDATANGAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Wakil Ketua Muhtar dan I Wayan Sugiarha menandatangani naskah pelantikan.

KETUA DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memaknai kembalinya estafet kepemimpinan di DPRD Kota Mataram sebagai hal yang biasa-biasa saja. Namun ia menitikberatkan kepemimpinannya kali ini bagaimana menjawab harapan masyarakat. Kepada wartawan usai pelantikan pimpinan DPRD Kota Mataram di Aula Lantai III Kantor Walikota Mataram, Kamis (11/9) mengungkapkan, transisi jabatan dari Wakil Ketua menjadi Ketua DPRD Kota Mataram telah menanti beban tugas yang semakin berat.

Apalagi, menurut H. Didi Sumardi, masyarakat begitu kritis, dinamis dan juga termasuk tuntutannya sangat kompleks. Termasuk kualitas dan kuantitasnya tuntutannya meningkat. Ditengah situasi yang demikian itu, kuncinya hanya satu. ‘’Secara sungguh-sungguh dan komitmen berpegang pada apa yang menjadi sumpah kami,’’ terangnya. Yakni, secara sungguh-sungguh akan bekerja dengan sebaik-baiknya bagaimana mengelola DPRD Kota Mataram serta mengimbangi percepatan pembangunan. Sehingga Dewan juga bisa melakukan langkah-langkah akseleratif dalam memenuhi harapan masyarakat.

Selain kerja keras Dewan dengan membangun integritas yang baik di Dewan, juga bagaimana pihaknya akan membangun suatu sistem kondisi dan situasi di Dewan yang penuh dengan kebersamaan. ‘’Bagaimana kita bahu membahu mengemban amanah itu, mewujudkan harapan masyarakat yang lebih baik. Sehingga, apa yang menjadi amanah yang dipikul itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik pada masyarakat, negara maupun Allah SWT,’’ demikian Didi Sumardi.

Untuk itu, harus dibangun sinergitas dengan seluruh komponen bangsa dan masyarakat di Kota Mataram. Khususnya jajaran eksekutif. ‘’Bagaimana kita membangun suatu formula Dewan secara kelembagaan, membangun sistem check and balance yang produktif dan penuh kemaslahatan, prospektif dan bermartabat,’’ imbuhnya.

Karenanya, Dewan juga mengharapkan sinergitas, baik dengan jajaran Pemkot Mataram maupun masyarakat. Pihaknya, sambung Didi, menyadari begitu besar harapan masyarakat yang diserahkan kepada Dewan untuk dijawab.

Didi Sumardi mengaku tetap mendengar apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat. Untuk itu, tidak ada cara lain, Dewan harus menunjukkan performance dan komitmen serta integritas. Harus secara sungguh-sugguh memperhatikan bagaimana mewujudkan aspirasi masyarakat. ‘’Pada akhirnya kami mohon doa restu pada seluruh komponen masyarakat Kota Mataram untuk betul-betul kami bisa emban apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami,’’ tandasnya. (fit/*)

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Montabaru Jadi Pilar Project Penanganan Persampahan Dompu (Suara NTB) Y-Consultancy sebagai lembaga perwakilan pemerintah Kerajaan Belanda bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam penan g a n a n lingkungan bersih. Kelurahan Montabaru dijadikan pilar project (daerah H Arifuddin, S.Sos

percontohan) penanganan persampahan dan Bali 1 untuk drainase. Selain pendampingan pada daerah percontohan, juga akan dilakukan pemberdayaan masyarakat yang didukung YConsultancy.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Dompu, H Arifuddin, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (11/9) kemarin, mengungkapkan, ada kesepakatan bersama ditandatangani Bupati dengan Y-Consultancy selaku lembaga yang mewakili pemerintah Kerajaan Negeri

Belanda pada 31 Mei 2014 lalu tentang kelanjutan proyek sanitasi total secara terpadu di Sumbawa Timur. Kesepakatan bersama ini terkait upaya menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada 2014, pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan serta pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 ha.

Menindaklanjuti kesepakatan ini, lanjut Arifuddin, pihak Y-Consultancy sudah mulai

melakukan pendampingan dengan fokus program penanganan persampahan di Kelurahan Montabaru dan Bali 1 untuk drainase. Namun pada 2014 ini akan dilaksanakan pembentukan UPTD persampahan, kampanye publik dan pilot persampahan. “Pilot project drainase akan dilaksanakan 2015 mendatang,” ungkap Arifuddin.

Program yang difasilitasi pokja air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AM PL – BM) Kabupaten Dompu dan diketuai

Bappeda ini melibatkan Dinas PU, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Syarifuddin, ST, Kasi Kebersihan dan PMK pada Dinas PU Dompu pada kesempatan yang sama, mengatakan, Montabaru dijadikan sebagai daerah percontohan karena banyak warga yang membuang sampah di sungai dan kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sampah. Ini terlihat dari 1.300an KK di Montabaru, hanya 120-an KK yang membayar retribusi sampah dengan total Rp.1,2 juta perbu-

lan. “Potensi retribusi sampah di Montabaru antara Rp.8 – 9 juta perbulan,” katanya.

Bersama Y-Consultancy di Montabaru, lanjut Syarifuddin, ST akan dibentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan akan diberikan insentif pada tiga orang anggota KSM. Pada KSM akan diserahkan 2 unit sepeda motor roda tiga untuk mengangkut sampah, pembuatan landasan kontainer, dan pemberian 63 tong sampah kapasitas 1 meter kubik. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Dugaan Korupsi Proyek ’’Fiber Glass’’ dan Kasus APBN

Polisi Kantongi Nama Tersangka Kota Bima (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi yang ditinggalkan oleh pejabat Sat Reskrim Polres Bima Kota sebelumnya, kini menjadi fokus perhatian AKP. Wendy Oktariansyah SIK yang baru dua minggu menjabat. Bahkan tahapan kasus ini akan diproses secara cepat menyusul adanya instruksi untuk segera diselesaikan.

Demikian disampaikan Wendy saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (11/9) kemarin. Dua kasus tersebut, yakni dugaan korupsi pengadaan sampan fiber glass yang bersumber dari dana APBD tahun 2013 senilai Rp 1 miliar dan kasus pemotongan fee 10 % proyek pembangunan RKB sejumlah sekolah yang bersumber dari dana APBN tahun 2012. Dua kasus tersebut terjadi di lingkup Pemkab Bima.

Menurut Wendy, di antara dua kasus ini pihaknya sudah mengantongi beberapa nama tersangka dan satu persatu akan dinaikkan ke tahapan selanjutnya.

“Kami tengah menggenjot penyidik untuk memproses secepatnya,” tandas Wendy.

Dijelaskan Wendy, kasus ini

menjadi fokus pihaknya karena sudah mendapat instruksi dari pimpinan dan saat ini tengah menunggu intruksi lanjutan.

Oleh karenanya, untuk namanama tersangka maupun tahapan proses penetapan tersangka akan dilaporkan terlebih dahulu. Sembari menunggu instruksi lanjutan, pihaknya akan meneruskan dan melengkapi yang diperlukan untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Sebelumnya, Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir W,Sik kepada wartawan membenarkan dua kasus tersebut tengah dalam penyelidikan. Hanya saja belum ada penetapan calon tersangka.

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, kepolisian akan memanggil oknum anggo-

ta Dewan yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan sampan fiber glass senilai Rp 1 miliar usai menjabat sebagai anggota Dewan. Sebab, saat itu kepolisian tidak membutuhkan izin pemeriksaan dari Gubernur NTB. Diperkirakan akhir tahun 2014 status penanganan akan ditingkatkan.

Guna memperdalam penyelidikan, Sabtu lalu kepolisian telah memanggil tiga orang saksi dari dua dinas yang berkaitan dengan kasus tersebut. Masingmasing dua dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan satu orang dari Bappeda Kabupaten Bima. Selain tiga orang saksi ini, 27 orang saksi lainnya juga telah dipanggil untuk diperiksa.

Penyelidikan panjang kasus

dugaan pemotongan dana APBN lingkup Dikpora Kabupaten Bima tahun 2012 menemui perkembangan baru. Dalam waktu dekat, penyidik akan menetapkan empat kepala sekolah (kepsek) di Kecamatan Langgudu sebagai tersangka.

Sementara untuk kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RKB dari dana APBN tahun 2012, penyidik akan melengkapi unsur yang akan disangkakan. Salah satunya meminta audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ke BPKP. Sebenarnya, permintaan audit tersebut sudah dilakukan dengan bersurat beberapa waktu lalu dan pihaknya tinggal menunggu hasil audit.

Tidak hanya meminta audit, terkait penyelidikan ini juga, penyidik sudah menyita dokumen dari empat Kepala Sekolah dimaksud. Antara lain, buku rekening, surat pembentukan panitia, Surat Keputusanm (SK) Bendahara dan SK Rehab. (use)

Pilkada Sumbawa, Golkar Pemda KSB Dapat Titik Terang Pencairan Dividen PTDMB Jajaki Figur yang Diusung Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Partai Golkar Sumbawa belum menentukan sikap siapa figur yang akan diusung pada Pilkada 2015. Golkar, sementara ini masih mencoba menjajaki kader potensial maupun dari luar partai dengan mengedepankan hasil survei untuk mengetahui elektabilitas calon yang akan diusung nantinya.

Sebagaimana disampaikan Sekjen DPD Partai Golkar NTB,H.Muh. Amin, S.H, M.Si, sejauh ini belum ada komunikasi secara formal yang dibangun dengan calon ataupun dengan parpol lain. Kalau secara informasl biasa dilakukan, namun belum menjurus kepada komitmen secara formal.

“Baru sebatas informal kan biasa,”terangnya.

Menurutnya, Partai Golkar memiliki banyak kader potensial yang bisa diusung. Dengan dinamika partai yang cukup tinggi, soal urusan berkoalisi dengan partai lain pada Pilkada itu sudah pasti. Namun soal siapa yang akan diusung akan disurvei dulu, baik dari kader maupun tokoh dari luar yang berpotensi. Tidak hanya survei secara internal tetapi juga survei dari luar untuk mengetahui tingkat elektabilitas para figur.

Dari beberapa isu politik yang berkembang di luar yang diserap Suara NTB, sejumlah nama figur yang berpotensi bakal diusung Partai Gokar mulai bermunculan. Terutama dari kader sendiri, Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa, Drs. Arahman Alamudi dan Pengurus DPD lainnya seperti H. Nurdin Marjuni. Namun, semuanya tergantung partai, sebab Golkar memiliki mekanisme sendiri dalam penentuan calon. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Agenda pertemuan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dengan Anindya Bakri pekan lalu terkait pencairan dividen saham PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB) nampaknya membuahkan hasil.

Sebab dari pertemuan tersebut bupati kabarnya telah mengarahkan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) setempat untuk menindaklanjuti secara teknis hasil pertemuan dengan petinggi PT Multi Capital – perusahaan partner PTDMB di PT Multi Daerah Bersaing (PTMDB) dalam kepemilikan 24 pesrsen saham di PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).’’Benar, beliau (bupati, red) sudah ketemu dengan pihak Multi dan kemudian meminta DPPKD memproses teknisnya,” terang Kabag Humas dan PDE Sekretariat Daerah (Setda) KSB Najamuddin Amy, S.Sos, kamis (11/9).

Menurut Najamuddin, hasil pertemuan bupati tersebut meru-

pakan langkah maju Pemda dalam rangka mengejar dividen saham PTDMB. Mengingat dalam 3 tahun terakhir dari berbagai lobi yang telah dilancarkan baik secara bersama-sama dengan Pemda Sumbawa dan Pemprov NTB maupun sendiri, tak pernah memberikan titik terang kapan dividen saham perusahaan konsorsium tersebut bisa diserahkan kepada ketiga daerah selaku pemilik saham PTDMB. “Kita harapkan, arahan bupati kepada DPPKD untuk segera memproses teknisnya sebagai titik terang dividen saham itu akan segera cair. Kan DPPKD adalah instansi yang mengurusi keuangan daerah,” papar Najamuddin.

Terkait dividen saham PTDMB itu sendiri, Pemda KSB tahun ini memprioritaskan agar dapat diterima. Dalam APBD Perubahan 2014, Pemda KSB mencantumkan piutang senilai Rp 43 miliar dari dividen saham PTDMB tersebut.

Bahkan bupati sebelumnya sempat menyatakan, bahwa Pemda KSB akan memperjuangkan dividen saham PTDMB itu dicarikan karena jika tidak akan memberikan dampak negatif bagi pegawai.

Ini disebabkan seluruh anggaran dari dividen tersebut dialokasikan untuk membiayai kepegawaian di daerah.

“Sebesar Rp 43 miliar itu kita alokasikan untuk membayar tunjangan dan uang makan PNS serta uang transportasi pegawai tidak tetap (PTT). Makanya kalau tidak cair juga dividen saham itu, maka efeknya ke pegawai karena kita pastikan pemerintah tidak bisa membayarkan tunjangannya itu,” urai Bupati KSB beberapa waktu lalu.

Sebenarnya ketidakpastian apakah dividen saham PTDMB tersebut bisa didapatkan tahun ini atau tidak sudah diwanti-wanti oleh Pemda KSB dan DPRD setempat. Buktinya bupati menyatakan,hanyakhususpengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pegawai, sementara untuk kegiatan pembangunan Pemda fokus menggunakan anggaran darisumberlain.“Ituuntukpegawai karena hitungan kita jumlahnya hampir sama,” katanya. (bug)

(Suara NTB/ula)

NORMALISASI - Sedimentasi pada beberapa sungai dan saluran irigasi menyebabkan air irigasi tidak banyak yang sampai ke sawah. Upaya normalisasi terus dilakukan bidang pengairan bekerjasama dengan warga untuk memaksimalkan air irigasi yang ada bagi pengairan sawah di Karamabura Dompu di musim kemarau 2014. Tampak Bupati Dompu H.Bambang H.M.Yasin memantau normalisasi sungai di Dompu.

BPK RI Ingatkan Kades di Sumbawa Hati-hati Kelola Keuangan Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota BPK RI, Agus Joko Pramono, M. Acc.Ak, mengingatkan kepala desa di Sumbawa agar berhati-hati mengelola keuangan desa, terkait kucuran anggaran sebesar Rp 1 miliar seperti diamanatkan dalam pelaksanaan UU Desa.

Apalagi selama ini, cukup banyak kepala desa yang terjerat kasus penyalahgunaan keuangan desa. ‘’Para kepala desa harus berhati-hati menggunakan keuangan desa yang akan mereka terima nantinya. Tiap uang yang mereka keluarkan harus berdasarkan perencanaan. Semua kegiatan harus ada bukti baik secara normatif maupun subtansif. Serta mencatat apa saja bukti yang telah mereka dapatkan. Kemudian melaporkannya secara berkala,’’ kata Agus, dihadapan kepala desa, saat memberikan sosialisasi UU Desa dan UU Keuangan Negara, di SMK Al Kahfi Batu Alang, Sumbawa.

Banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum, karena penyahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), menurut Agus, salah satunya karena ketidaktahuan mereka dalam dalam hal pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan. Hal ini juga tidak lepas dari persoalan sumber daya manusia di tingkat desa yang memungkinkan untuk terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola dana. Makan-

ya diharapkan Kemendagri nantinya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana untuk pengelolaan uang dimaksud.

Bila para kepala desa dapat bekerja secara konsisten, maka mereka akan dapat terhindar dari proses kesalahan yang sifatnya akan merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, BPK memiliki kewenangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan keuangan negara. Anggaran desa jangan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi kepala desa. “Banyak dari mereka karena ketidaktahuan, sehingga merasa uang itu dapat dibuat apa saja asal melalui ketetapan kepala desa. Pemahaman ini yang mesti diubah.

Sebab kepala desa harus mengambil sikap yang bijak dalam mengelola uang,”tandas Agus.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah (Dr.Zul), menambahkan, kegiatan ini segaja di tempatkan di SMK Al Kahfi, untuk memberikan semangat kepada para kepala desa yang cenderung takut memulai sesuatu yang besar dari desa. Sekaligus mengangkat gaung desa.

Diketahui, sosialisasi ini diikuti para kepala desa dan para SKPD lingkup Pemkab Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Tampak hadir Sekda Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, S.H,M.Si dan pejabat lainnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

Anggota BPK RI, Agus Joko Pramono bersama Dr. Zul, Sekda Sumbawa H, Rasyidi dan pejabat lainnya.

Sumbawa Kembali Raih Wahana Tata Nugraha Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk ketiga kalinya penghargaan bidang transportasi Wahana Tata Nugraha (WTN) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dengan Kep.Menhub KP/747/2014 tentang Penerima Penghargaan WTN. Menteri Perhubungan E.E Mangindaan menyerahkan penghar-

gaan kepada Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan bersama dengan bupati dan walikota seluruh Indonesia di Smesco Convention Centre Jakarta, Rabu (10/9) lalu.

Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Rachman Anshori M.E, Kamis (11/9) kemarin. WTN yang disabet kali ini merupakan penghargaan untuk kategori lalu lintas un-

tuk kota kecil. Menurut Direktur Jenderal Hubungan Darat Suroyo Ali Musso, WTN merupakan penghargaan untuk kabupaten atau kota yang mampu menyelenggarakan manajemen sistem transportasi yang aman, selamat, efisien dan menjamin equitas masyarakat pengguna jalan. Musso berharap daerah yang telah meraih penghargaan mampu mempertahankannya dan sekaligus meningkatkan kualitas sistem transportasinya. ‘’Di antaranya penataan trotoar, kondisi permukaan jalan, peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, penataan PKL, kegiatan sektor perhubungan dan program lain yang mendukung,” jelasnya.

Penghargaan tersebut diperoleh selain atas kerja sama dan dukungan instansi terkait, tentu juga tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat Sumbawa untuk tertib berlalu lintas.

Demikian siaran pers Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

Sekretariat UPP Pijar Ditinggalkan Dari Hal. 1 namun nilai tambah terhadap hasil pengelolaan produk unggulan.

Atas dasar itu, dibentuklah sebuah wadah yakni Unit Penyangga Pemasaran (UPP) PIJAR yang berlokasi di Jalan Langko Mataram. Keberadaan UPP PIJAR ini dibentuk sebagai pusat produksi olahan produk PIJAR. Termasuk sebagai mitra pengusaha kecil dan menengah. Namun, sekarang Sekretariat UPP PIJAR ini dalam kondisi kosong. Tidak ada satu pun staf yang bekerja di tempat tersebut. Malahan, di gerbang masuk sekretariat tertempel sebuah kertas yang berkop PDAM Giri Menang yang bertuliskan, ‘’Surat Pernyataan Tunggakan Rekening Air’’ untuk kantor sekretariat program unggulan Pemprov NTB ini.

Pantauan Suara NTB, Sekretariat UPP PIJAR yang berlokasi di jalan protokol itu terlihat tak terurus dan terkunci rapat. Kepala UPP PIJAR Ma’rifatullah yang dihubungi Suara NTB, Kamis (11/ 9) malam, mengaku, pihaknya sengaja meninggalkan Sekretariat UPP PIJAR sejak bulan Juni lalu. Alasan meninggalkan sekre-

tariat tersebut, karena atap bangunan bocor dan mau ambruk. ‘’Daripada menelan korban dan sewaktu-waktu bisa terjadi kecelakaan, maka sengaja ditutup. Bukan karena kita tidak beroperasi lagi, tapi karena sengaja kita tinggalkan. Takut ada yang tertimpa atap yang ambruk,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah serius ingin melanjutkan program UPP, pihaknya siap melanjutkan. ‘’Kita hanya pelaksana, kalau pemerintah daerah melakukan perbaikan, kita akan lanjutkan,’’ ujarnya.

Terkait pemutusan saluran air bersih oleh pihak PDAM Giri Menang Mataram, Ma’rifatullah tidak menampiknya. Diakuinya, sejak bangunan tidak ditempati lagi, pihaknya tidak pernah menggunakan air PDAM. Meski demikian, ujarnya, pihaknya tidak berdiam diri dengan kondisi yang ada. Pihaknya sudah melaporkan kerusakan bangunan ke Biro Umum Setda NTB dan dalam waktu dekat bangunan akan diperbaiki. (bul)

Target Penurunan Kemiskinan Harus Jelas Dari Hal. 1 Mori memandang, target penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen pertahun bisa dicapai sendiri oleh masyarakat tanpa peran pemerintah sekalipun.

Sementara itu, Johan menegaskan ada beberapa persoalan yang membutuhkan kejelasan terkait pemenuhan target tersebut. “Yang harus kita minta kejelasan dari pemerintah adalah per-1 persen penurunan angka kemiskinan itu butuh anggaran berapa, apa programnya, dikerjakan oleh siapa?.’’

Johan memandang penjelasan ini penting. “Jangan sampai kita “numpang” dari program-program pusat dan kabupaten atau juga karena survive masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, “setidaknya ada statement dari Pemprov untuk menurunkan angka kemiski-

nan 1 persen sudah tersedia dana pusat sekian, provinsi sekian dan masing-masing kabupaten sekian, ini programnya, itu programnya,” ujar politisi PKS ini.

Soal peran APBD NTB dalam menekan angka kemiskinan di NTB, Johan menyatakan, “APBD kita masih diberatkan oleh infrastruktur.

Program unggulan anggarannya masih marginal.”

Politisi asal Sumbawa ini menganggap antusiasme masyarakat dalam menyambut program-program unggulan belum sepenuhnya terjawab melalui APBD. ‘’Antusiasme masyarakat terutama di Pulau Sumbawa belum direspons dengan industri olahannya juga produk produk lain seperti sapi masih cenderung pada peningkatan populasi,’’ pungkasnya. (aan)

STAH Negeri Gde Pudja Mataram Gelar Matrikulasi Program Pasca-Sarjana Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Gde Pudja Mataram menggelar Matrikulasi Program Pasca-Sarjana (S2) Jurusan Magister Ilmu Komunikasi Hindu. Matrikulasi angkatan ke tiga itu diikuti oleh sejumlah mahasisiswa yang berasal dari berbagai lulusan.

Direktur Program PascaSarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Wayan Ardi Wirawan, M.Si, Kamis (11/9) mengungkapkan matrikulasi itu digelar dengan alas an bahwa sejumlah mahasiswa yang mengikuti program magister itu berasal dari berbagai lulusan. Artinya kegiatan itu digelar untuk melancarkan proses belajar calon mahasiswa magister tersebut ke depannya. ‘’Kita menginginkan mahasiswa memiliki keseimbangan materi yang digunakan dalam mengikuti proses pembelajaran pada program Magister Komunikasi Hindu ini. Semua calon mahasiswa sebelumnya tidak ada yang berlatar bela-

Tapi yang umurnya kurang dari 15 tahun yang masih buta huruf ini harus ditangani juga.

Karena suatu saat pasti usianya akan meningkat menjadi 15 tahun. Ketika dia masuk usia 15 tahun masuk lagi dia kategori buta huruf lagi sebagai penambah sebelumnya,’’ sebutnya.

Menurutnya, jika masyarakat yang berumur di bawah 15 tahun beberapa tahun lalu juga ikut ditangani program pengentasan buta aksara maka mereka tak akan menjadi faktor penambah.

BPS mengaku mempunyai data rinci terkait dengan jumlah masyarakat buta huruf yang berumur di bawah 15 tahun ke bawah.

Dari sekitar 15 persen tersisa masyarakat yang buta huruf di NTB ini, lanjut Wahyudin, mayoritas berumur 40 tahun ke atas. ‘’Dari persentase itu lebih banyak Lombok Tengah dan Lombok Utara. Tetapi dari sisi jumlah ya Lombok Timur paling banyak karena penduduknya paling banyak. Itu hasil survei Susenas,’’ tandasnya.

Sementara itu, Pemprov NTB dan BPS duduk bersama menyikapi perbedaan data jumlah angka buta huruf di daerah ini hingga tahun 2013 lalu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui letak permasalahan sehingga bisa muncul perbedaan data jumlah masyarakat yang sudah dientaskan dari buta huruf. ‘’Kan programnya (pengentasan buta huruf, Red) sudah sangat intens. Sudah sangat tinggi capaiannya. Bisa terjadi apa yang dilakukan itu tidak tercover

oleh pendatanya. Oleh karena itu kita harus sama-sama,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (11/9).

Sebagaimana diketahui, data terakhir pada tahun 2013 lalu, terjadi perbedaan data antara Pemprov NTB dengan BPS. Dimana, data yang dikeluarkan Pemprov NTB melalui Dikpora bahwa angka melek huruf di NTB sampai tahun 2013 sudah mencapai 96 persen. Artinya, jumlah masyarakat yang buta aksara tersisa sekitar 4 persen.

Sementara, data dari BPS NTB menunjukkan bahwa angka melek huruf sampai dengan tahun 2013 sekitar 85 persen. Artinya jumlah masyarakat NTB yang masih buta huruf tersisa sekitar 15 persen.

Menurut Sekda, jika dilakukan intervensi pengentasan buta huruf (aksara) pada suatu wilayah tertentu maka harus juga dilakukan pendataan di wilayah tersebut.

Sehingga datanya bisa sinkron antara dinas terkait dengan data BPS. “Dalam waktu dekat saya satukan semua ini.

Tidak ada waktu untuk tidak satu dalam satu kotak. Kita masih tersisa sekitar 4 persen, 96 persen capaiannya angka melek huruf. Tetapi BPS baru 85 persen. Kan 15 persen itu ndak sedikit itu. Kalau dikorelasikan dengan jumlahnya sudah banyak itu. Kalau bisa secepatnya selesai (perbedaan data) ini,’’tandasnya. (nas)

Hasil Cek Lapangan Dikaji Kejaksaan Dari Hal. 1 Menurut Sutapa, apa pun yang ditemukan oleh tim di lapangan, akan menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti. Namun sebelum itu, perlu ada kajian terhadap bahan dan dokumen yang diperoleh di lapangan. ‘’Dengan data – data itu, menjadi dasar tim, bisa jadi untuk memeriksa saksi-saksi,’’ terang Sutapa.

Soal saksi, diakui sebelumnya ada beberapa pihak yang sudah diklarifikasi. Seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta panitia lelang proyek bantuan sapi untuk 19 kelompok se NTB itu.

Selain soal BSS, saat ber-

samaan tim juga turun mengecek fisik proyek Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Proyek senilai Rp 3 miliar ini diduga mangkrak.

Namun dibanding BSS, untuk proyek ini, belum terlihat ada upaya pemanggilan ke pihak tertentu untuk dilakukan klarifikasi. ‘’Tapi yang pasti, untuk dua proyek yang sedang diselidiki ini, tim masih tetap melakukan kajian.

Nah, apa langkah selanjutnya, mereka (tim) yang akan menentukan,’’ pungkas Sutapa. (ars)

Ancam Jemput Paksa Dari Hal. 1 Meski demikian pemerintah juga berkewajiban menyiapkan fasilitas, seperti empat mobil pimpinan. Mobil yang ada sekarang hanya untuk tiga pimpinan, jadi mesti ditambah

satu lagi. Karena sekarang ada empat pimpinan DPRD Sumbawa. ‘’Fasilitas pun kita berikan sepanjang tidak menyalahi aturan UU. Dalam rangka meningkatkan kinerja mereka,’’tandas bupati. (arn)

kang Ilmu Komunikasi Hindu, itu sebabnya kita sinkronkan di dalam proses matrikulasi ini,” jelasnya.

Kegiatan matrikulasi yang akan berakhir pada jum’at (12/ 9) hari ini,dapat dikatakan sebagai langkah awal pengenalan mahasiswa S2 tersebut terhadap sejumlah disiplin keilmuan yang ada didalam program magister tersebut. Beberapa materi telah disampaikan oleh sejumlah narasumber yang berasal dari beberapa perguruan tinggi. Adapun beberapa materi tersebut diantaranya, komunikasi dalam kerangka budaya, teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah, landasan filosofi ilmu komunikasi, tekhnik komunikasi dalam penyampaian keagamaan, Public Speaking (komunikasi massa), manajemen komunikasi Hindu, mengakses komunikasi melalui media elektronik (internet), orientasi sastra Hindu, serta Komunikasi Hindu dalam Media. ‘’Kita sangat berharap ke depannya, para lulusan yang

dihasilkan dari program yang telah terselenggara ini mampu menjadi tenaga pendidik dan pengajar di tingkat perguruan tinggi, kemudian mereka dapat menjadi penyuluh Ilmu Agama Hindu di tengah masyarakat, kemudian juga menjadi pembina peningkatan kualitas keberagamaan khususnya Agama Hindu,” tandasnya.

Program Pasca-Sarjana yang berdiri sejak tahun 2012 itu, kini akan mencetak puluhan lulusan yang telah mengikuti proses perkuliahan sejak awal. Para calon lulusan tersebut tengah menyusun tesis untuk melengkapi syarat kelulusan mereka.

Selain itu, pihak penyelenggara program pasca-sarjana tersebut sedang mengajukan proses akreditasi ke BAN-PT. Sebelumnya penyelenggara program pascasarjana itu telah mendapat izin resmi penyelenggaraan program dari Dirjen Binmas Hindu dengan nomor 106 tertanggal 31 Mei 2012.

(Suara NTB/met)

MENYIMAK - Sejumlah mahasiswa yang mengikuti proses matrikulasi menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Matrikulasi Program Magister Dewi Rahayu Aryaningsih menambahkan , kegiatan itu telah berlansung sejak Senin (8/9) lalu.

Dikatakan bahwa Ketua

STAHN Gde Pudja Mataram Dr. Ni Putu Listiawati SE, AK, MM cukup mengapresiasi terkait meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti Program Pasca-Sarjana tersebut. (met/*)

Polytron Belleza Raih Penjualan No 1 di Indonesia KEBANYAKAN rumah terutama di perkotaan, mereka telah melengkapi perlengkapan dengan berbagai perabot rumah tangga yang terbilang canggih. Misal pada ruang dapur, kini mereka melengkapi perlengkapan memasak dengan kompor berbahan bakar gas, ketimbang berbahan bakar minyak tanah. Hal ini berawal ketika pemerintah men-sosialisasikan dan meng-konversi minyak tanah menjadi kompor gas. Bukan hanya kompor, kini rice cooker dan lemari pendingin atau biasa disebut kulkas juga merupakan perabotan yang premier dan harus dimiliki Ibu rumah tangga modern.

Masa ini tentunya kita memerlukan peralatan/perlengkapan yang dapat membantu kehidupan sehari-hari menjadi lebih praktis dan sehat. Misal pada kulkas Belleza yang di produksi PT Hartono Istana Teknologi, fitur-nya dipercaya dan mampu menjaga kesegaran bahan makanan/minuman serta menjaga makanan/minuman dari segala bakteri yang merugikan.

Selain pada fitur-nya, kulkas Belleza juga memiliki keunggulan pada desain-nya. Kini Belleza generasi ke-dua telah hadir di Indonesia. Kesusksesan Belleza generasi pertama, membuat produsen asli Kudus Jawa Tengah ini memproduksi Belleza generasi ke dua. Misal pada seri bunga Tulip, Belleza Candy, Mini Refrigerator maupun Belleza S Inverter yang terkenal dengan kaca tempered-nya.

Keunggulan kaca tempered dan lukisan bunga di pintu kulkas khas Polytron membuat Polytron Belleza menjadi nomor satu pilihan masyarakat dan nomor satu penjualannya di Indonesia, baik di pasar modern maupun tradisional. “Setiap bulannnya Belleza mampu meningkatkan penjualannya hingga 15% dan berhasil mencapai target lebih tinggi dari yang telah ditetapkan”, jelas Santo Kadarusman selaku Public Relations dan Marketing Event Manager PT Hartono Istana Teknologi.

Santo menambahkan, “Kini jajaran Home Applianceslah yang di genjot penjualannya, Kami meyakini kulkas Polytron Belleza dapat mengibarkan bendera kesuksesannya di Indonesia, seperti pendahulunya yaitu Compo Bazzoke yang telah terbukti di tahun 1990-an menjadi pilihan konsumen sebesar 50% market share di Indonesia”, tutup Santo mengakhiri. (adv/*)

BPS Menduga Usia di Bawah 15 Tahun Tak Terdata Dari Hal. 1

Halaman 5

Diduga Mesum, Belasan Pasangan Digelandang Satpol PP Giri Menang (Suara NTB) Belasan pasangan ilegal tanpa ikatan perkawinan ditemukan sedang berada di dalam kamar hotel saat razia penyakit masyarakat (pekat) yang digelar Satpol PP Lombok Barat (Lobar) di sekitar daerah Narmada. Dari belasan pasangan itu, kemudian digelandang ke kantor Satpol PP untuk didata.

Operasi dimulai sekitar pukul 10.00 Wita. Anggota Satpol PP bergerak dari kantornya di Gelogor Kecamatan Kediri, tiga regu Satpol PP menyisir hotel dan penginapan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Suranadi Kecamatan Narmada.

Di hotel J, tidak jauh dari tempat pemandian Taman Suranadi, polisi menjaring tiga pasangan diduga mesum. Petugas mendatangi kamar masing-masing.

Ada yang menolak cepat-cepat membuka pintu. Ada pula yang pasrah dan langsung bersedia digiring ke mobil petugas.

Penyisiran terus bergerak ke arah Golong. Di Hotel M, sejumlah pria hidung belang juga terjaring. Mereka bersama perempuanperempuan muda. Di sini salah seorang wartawan televisi diancam oleh pemilik hotel untuk tidak mengambil gambar dirinya. Operasi berakhir sekitar pukul 12.00

Wita. Ada total 11 pasangan diduga ilegal yang berhasil terjaring dari sejumlah hotel dan penginapan yang didatangi.

Menurut Kepala Satpol PP Lobar I Nengah Sugiartha, razia pekat dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan perilaku pasangan bukan suami istri yang kerap menggunakan hotel di wilayah Suranadi untuk berbuat mesum.

Dari 18 hotel dan penginapan yang dirazia, ada sebanyak 11 pasangan mesum yang dijaring petugas. Selain menjaring pasangan mesum, petugas juga mengamankan puluhan botol

minuman keras tak berizin dan minuman keras tradisional. Diantaranya 11 botol bir, 8 botol tuak dan 10 botol brem.

Terkait hasil razia kali ini, Satpol PP telah melakukan pendataan dan memberikan peringatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Jika kembali tertangkap, Satpol PP tidak segan-segan mengirim mereka ke panti rehabilitasi Budi Rini Mataram.

Salah satu dari pasangan itu oknum AL dijaring petugas saat tengah berduaan dengan pasangannya di dalam kamar hotel di kawasan Suranadi, Kecamatan Narmada. (her)

(Suara NTB/her)

DIJARING - Sejumlah pasangan mesum dijaring Satpol PP Lobar, kemarin.

Harga Tembakau Virginia Anjlok hingga Rp 500/Kg Dari Hal. 1 Dijelaskan, sejumlah petani sangat kecewa saat tembakau yang susah payah dibuat dalam bentuk krosok ini dikembalikan begitu saja.

Padahal sebelumnya, ukuran paling jelek dari tembakau virginia ini dibeli perusahaan seharga Rp 10 ribu/Kg. ‘’Kan sudah ada tandatangan kerjasama di atas akta notaris,’’ keluhnya.

Purwadi yang mengaku juga sebagai petani ini mengatakan, pihak perusahaan tampaknya main-main dalam hal penentuan gread tembakau. Pasalnya, kalau ada tamu yang datang, seperti anggota Dewan atau dari dinas, greade-nya menjadi agak longgar. Berbeda setelah tak ada

tamu semaunya saja menentukan gread tembakau petani. ‘’ini yang macam-macam greader-nya,’’ duganya.

Nasib petani swadaya yang mengalami hal ini, kondisinya sangat berat. Petai diyakini sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya jaminan dan sistem kerjasama jual beli dengan pihak perusahaan.

Kepala Bagian Bina Usaha Tanaman Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur (Dishutbun Lotim), Muhrim saat dikonfirmasi mengakui persoalan harga dan penolakan pihak perusahaan itu. Menurutnya, kondisi air hujan yang turun menjelang panen beberapa waktu lalu menjadi pemicu rendahnya gread tem-

bakau yang dijual petani.

Disamping karena faktor hujan, ada kebiasaan petani yang masih dominan menggunakan pupuk urea. ‘’Penggunaan pupuk urea ini berpotensi jadi hitam,’’ katanya.

Penggunaan pupuk urea diakui merupakan pupuk dasar.

Dimana, cara kerja pupuk ini cukup besar untuk memancing pertumbuhan tembakau.

Akan tetapi, jika berlebihan akan menyebabkan hasil yang kurang baik.

Sejumlah perusahaan yang menolak tembakau petani tersebut sudah dikonfirmasi pihak Dishutbun Lotim. Alasan pihak perusahaan, dari setiap proses pengiriman ke luar, tidak sedikit yang justru ditolak juga. ‘’Ada yang sampai dua bal yang ditolak,’’ katanya. (rus)

(Suara NTB/ars)

SIDANG - Saksi KPA proyek Dermaga Labuhan Haji, Syamsuhaidi saat didengar keterangannya, dalam sidang Kamis kemarin.

Sidang Dermga Labuhan Haji

Dipertanyakan Dana Diduga Raib Rp 2,47 Miliar Mataram (Suara NTB) Tiga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah diperiksa dalam sidang kasus Dermaga Labuhan Haji. Giliran Dr. Syamsuhaidi MS didengar kesaksiannya, Kamis (11/9) kemarin, sekaligus menandai, pemeriksaan terakhir untuk saksi KPA. Banyak fakta terungkap dalam sidang kali ini. Saksi dicecar beberapa hal terkait masuknya anggaran dari PT. Newmont dalam mega proyek senilai Rp 71 miliar tersebut. Selain itu, dipertanyakan juga anggaran dari APBD Perubahan Rp 2,47 miliar. Dana yang disebut sempat raib karena tidak masuk dalam Silpa APBD 2011.

Pertanyaan itu dilontarkan saat Syamsuhaidi menjadi saksi untuk terdakwa KPA Gafar Ismail.

Tim kuasa hukum terdakwa Basri Mulyani, SH menyebut ada dana Rp 7,47 miliar untuk membayar sisa volume pekerjaan yang belum tuntas mencapai 93 persen. Namun dalam kenyataannya, hanya dibayar Rp 5 miliar. “Latas kemana dana sisa dana yang Rp 2,47 miliar?,” tanya Basri.

Anehnya dana itu justru dibayar saat Januari Tahun 2011.

Padahal seharusnya dana itu masuk dalam Silpa tahun 2011. Jika ada pembayaran baru, maka harus melalui pembahasan APBD. Syamsuhaidi menjawab singkat pertanyaan itu. Menurut dia, anggaran yang Rp 2,47 mil-

iar sempat dialihkan untuk pekerjaan lain. Sehingga untuk menutupi kekurangan pembayaran sebelumnya, direalisasikan tahun 2011. Namun menurut tim pengacara Gafar, ini tetap aneh karena sisa anggaran itu justru dibayar Januari sebelum APBD disahkan. “Ini kan seharusnya jadi Silpa,” tegasnya.

Sidang dipimpin Dr.Sutarno, SH,MH, anggota majelis Edward Samosir, SH dan M. Amin M. Idris, SH itu berlangsung cukup alot, bahkan hingga sore.

Menjelang siang, saat terdakwa Direktur PT. CGA Ichsan Suaidi didudukkan di kursi pesakitan, saksi Syamsuhaidi juga didengar keterangannya.

Saat itu tim kuasa hukum mencecarnya soal pekerjaan reklamasi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Menurut pengacara terdakwa, Newmont masuk saat pekerjaan sudah sampai 91,24 persen. Dipertanyakan kepada saksi, apakah terdakwa mengajukan pembayaran tambahan atas pekerjaan reklamasi oleh Newmont itu? Saksi mengaku tidak tahu. Ia hanya tahu perusahaan tambang emas dan tembaga di KSB itu memang masuk dalam pekerjaan reklamasi. Menurut PH, dari pekerjaan reklamasi ini dikondisikan pemda saat itu, seolah olah menjadi pekerjaan rekanan sehingga diajukan penganggaran.

Tetapi saksi mengaku tidak tahu terkait ini. (ars)

Anggaran Terbatas, Penyertaan Modal ke PT Bank NTB Terancam Ditunda Dompu (Suara NTB) APBD Perubahan 2014 Kabupaten Dompu mengalami defisit murni sebesar Rp.6,039 miliar hingga penetapan bersama Dewan dilakukan. Terbatasnya pendapatan membuat pemerintah daerah memikirkan kembali rencana investasi pada PT.Bank NTB bila hasil evaluasi belanja dan tambahan pendapatan dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi tidak memberikan tambahan signifikan.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (11/9) kemarin, mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali belanja pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tambahan dana bagi hasil pajak pada pemerintah Propinsi. “Kita akan evaluasi kembali belanja (pada SKPD) dan mempertanyakan dana bagi hasil pajak pada pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Bila dari efisiensi dan dana bagi hasil pajak tidak bisa menutupi defisit murni, Muhibuddin mengungkapkan, penyertaan modal pada PT.Bank NTB dan PT. BPR LKP akan dipertimbangkan kembali sehingga dalam struktur APBD Perubahan 2014

bisa imbang. Pengeluaran pembiayaan Rp.9 M dalam APBD Perubahan ini direncanakan untuk penyertaan modal pada PT Bank NTB sebesar Rp.5 M dari Rp.11 M pada APBD 2014, PDAM Dompu Rp 2 miliar, PT BPR LKP sebesar Rp.1 miliar dan dana cadangan pemilihan kepala daerah sebesar Rp.1 miliar.

“Kalau tidak cukup (menutupi devisit dari evaluasi belanja dan dana bagi hasil pajak Propinsi), bisa jadi penyertaan modal ke PT Bank NTB tidak jadi kita lakukan tahun (2014) ini,” ungkap Muhibuddin. “Karena pembiayaan itu lebih fokus pada investasi. Investasi tidak bisa dilakukan bila kebutuhan belanja daerah masih membutuhkan dana. Tapi kembali kepada kebijakan provinsi,” katanya.

Penundaan investasi pada PT. Bank NTB memungkinkan terjadi karena hingga saat ini, Perda tentang investasi daerah pada PT. Bank NTB dan BPR LKP belum ada. Yang sudah jadi Perda-nya hanya investasi pada PDAM, sehingga penyertaan modal pemda pada PDAM sebesar Rp.2 miliar tahun 2014 sudah direalisasikan. “Kita sedang meminta kepada masingmasing SKPD untuk merampungkan RKA-nya, sehingga Senin (15/9) depan sudah diantarkan ke Propinsi untuk dievaluasi,” ungkapnya. (ula)

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

Wujudkan IPM NTB Setingkat Lebih Baik KEINGINAN menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB ke tingkat yang lebih baik dari posisi sekarang tidaklah mudah.

IPM NTB masih belum beranjak dari posisi bawah nasional. Padahal, kalau dilihat dari sisi kualitas pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat atau akses keterbukaan, NTB tidak kalah dari daerah lain.

Belum lagi, dalam setiap kompetisi pendidikan yang melibatkan putra-putri NTB, mereka mampu bersaing. Bahkan, banyak di antara mereka yang meraih medali emas, perak atau prestasi membanggakan bagi NTB. Event Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang digelar awal September ini, putra-putri NTB mampu bersaing. Peserta asal NTB mampu meraih 2 medali emas dan 1 perak bagi NTB dari 1.500 peserta se-Indonesia. Tidak hanya itu, dalam kompetensi Sains Madrasah (KSM) di Makassar akhir Agustus, beberapa peserta asal NTB mampu menjadi yang terbaik. Begitu juga dalam event lainnya, kontingen NTB mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Namun, prestasi membanggakan yang diraih putra-putri NTB ini belumlah mampu mengangkat IPM NTB dari level bawah ke posisi tengah nasional dari target pemerintah daerah, jika masalah angka buta aksara masih besar. Begitu juga tingkat kesehatan dan perekonomian warga masih dalam kondisi memprihatinkan.

Sementara dalam menentukan IPM, ada tiga indikator penting yang harus tuntas, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonominya.

Dalam upaya meningkatkan IPM NTB ini, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di periode pertama masa kepemimpinannya bersama Ir. H. Badrul Munir, MM, tahun 2008 telah menerapkan Gerakan 3 A, yakni Angka Drop Out menuju Nol (ADONO), Angka Buta Aksara menuju Nol (ABSANO) dan Angka Kematian Ibu menuju Nol (AKINO). Harus diakui, penerapan dari program unggulan ini mampu mengurangi jumlah warga yang buta aksara, namun belum mampu mengkatrol posisi IPM NTB selevel lebih baik.

Zainul Majdi dalam rapat koordinasi percepatan penurunan kemiskinan, Rabu (10/9) lalu juga tidak habis pikir, jumlah warga buta aksara di NTB cenderung tidak berubah. Belum lagi data yang dimiliki Pemprov NTB dan Badan Pusat Statistik (BPD) terkait jumlah warga yang masih buta aksara berbeda. Adanya perbedaan jumlah ini membuat gubernur bertanya-tanya dan membandingkan antara NTB dengan daerah lain di Indonesia. Di mana, daerah-daerah yang dianggap masih lebih baik dengan NTB memiliki IPM jauh di atas NTB. Sementara, dalam setiap ada kompetisi berskala nasional, daerah yang IPMnya di atas NTB masih kalah jauh prestasinya dengan NTB. Pertanyaan-pertanyaan ini bagi Gubernur NTB tidak akan pernah selesai, bahkan hingga kiamat.

Apa yang menjadi permasalahan tersebut tentunya tidak boleh membuat pemerintah daerah lemah atau tidak bersemangat sama sekali. Justru dengan masih ‘’dianggap remeh’’ NTB di skala nasional membuat aparatur di daerah harus bersemangat menjalankan program dengan baik. Jangan hanya karena IPM NTB dianggap masih paling bawah, aparatur minder dan setengahsetengah dalam menjalankan program.

Instruksi gubernur pada Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, dalam mencari permasalahan masalah IPM, khususnya perbedaan data jumlah penyandang buta aksara masih tinggi jangan hanya sekadar dilaksanakan. Gerakan 3A yang sempat diluncurkan di awal periode pertama kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi bersama H. Badrul Munir harus dilanjutkan. Program ini terkesan mati suri dan tidak jalan, padahal, program ini adalah program unggulan dan tidak boleh disepelekan.

Untuk itu, pada jajaran pemerintah daerah di NTB harus bahu-membahu menuntaskan masalah buta aksara, meningkatkan derajat kesehatan dan perekonomian warga, sehingga impian IPM NTB berada di level tengah nasional bisa terwujud. Namun, semua itu tidak akan bisa terwujud, jika tidak ada kerjasama semua pihak dan menjadikan program penuntasan buta aksara hanya sebagai proyek semata. (*)

STASIUN RADIO

OPINI

Halaman 6

Gonjang Ganjing Kurikulum 2013 Oleh : Di awal tahun ajaran baru 2014/2015 disemarakkan dengan diberlakukannya kurikulum 2013 secara nasional di semua jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA. Belakunya kurikulum 2013 yang merupakan penguatan dari kurikulum 2006 banyak mendapat tanggapan baik dari pemerintah daerah maupun dari kalangan pendidik dan LSM, tanggapan ini sangat beragam yaitu ada yang pro dan ada pula yang kontra. Tentu dengan berbagai alasan seperti sebagian daerah dan sebagian sekolah belum mendapatkan buku baik buku guru maupun buku siswa yang notabene akan dijadikan sumber dalam pembelajaran. Walaupun kita ketahui bahwa sumber belajar itu bukan satusatunya berasal dari buku tetapi karena ini adalah sesuatu yang baru maka masalah buku ini cukup membuat pusing para guru apalagi siswanya. Guru baru sebagian yang sudah mendapatkan pelatihan tentang kurikulum 2013, belum lagi penilaian yang dianggap sangat rumit.

AITANNYA dengan permasalahan di atas , maka berlakulah peribahasa yang mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi . Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan. Peribahasa ini sangat tepat untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan diberlakukannya kuriku lum 2013. Kita harus menyadari bahwa perubahan kurikulum 2006 menjadi 2013

Hj. Zohriah, S.Pd, MH (Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Mataram)

Jadi guru tidak usah panik dengan diberlakukannya kurikulum 2013 ini justru kita patut bersyukur karena silabus sudah dibuatkan dari pusat. Buku guru sangat membantu kita untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas karena di dalam buku guru rambu-rambu yang akan kita lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung sudah ada tinggal dimodifikasi sesuai dengan kreativitas guru keadaan/ ciri khas siswanya serta kondisi sekolahnya pasti menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik yaitu peningkatan kompetensi yang utuh antara pengetahuan ,sikap,dan keterampilan. Mengingat betapa sempurnanya perubahan yang diharapkan, maka sepantasnya kita semua harus bijak menyikapi berlakunya kuriku lum 2013 ini dengan berbagai permasalahannya. Seperti buku guru jika tidak ada di suatu sekolah bisa foto copy di sekolah lain yang sudah memiliki. Begitu juga dengan buku siswa semua guru yang sudah mengikuti pelatihan sudah diberikan CD yang di dalamnya terdapat buku siswa. Berarti materi yang ada bisa diperbanyak untuk semua mata pelajaran oleh masingmasing guru. Jika kita berbicara tentang buku guru, memang sangat penting karena di dalam buku pedoman guru itu dimuat struktur kurikulum masing-masing mata pelajaran. Mulai dari kompetensi inti yang terdiri dari KI1,KI-2,KI-3 dan KI-4. Kemudian penyebaran kompetensi inti dan kompetensi dasar yaitu empat kompetensi inti dijabarkan menjadi 39 Kompetensi Dasar ( untuk mata pelajaran PPKN).

Selain itu juga memuat tentang rumusan Indikator Kompetensi Dasar , strategi dan model umum pembelajaran, model penilaian , bahkan juga memuat tentang pe-

tunjuk khusus pembelajaran seperti yang akan dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Jika kita mencermati isi buku guru ,maka kurikulum 2013 ini sangat membantu dan menguntungkan guru jika kita bandingkan dengan kurikulum 2006. Yaitu dalam struktur kurikulum itu hanya memuat tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sedangkan indikator , tujuan dan sterategi pembelajaran dibuat oleh guru itu sendiri.

Jadi guru tidak usah panik dengan diberlakukannya kurikulum 2013 ini justru kita patut bersyukur karena silabus sudah dibuatkan dari pusat. Buku guru sangat membantu kita untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas karena di dalam buku guru rambu-rambu yang akan kita lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung sudah ada tinggal dimodifikasi sesuai dengan kreativitas guru keadaan/ ciri khas siswanya serta kondisi sekolahnya . Begitu juga dengan penilaian. Panduan penilaian serta format- format penilaian sudah ada contoh dan bagaimana cara mendapatkannya.

Sedangkan untuk menyusun RPP tinggal kita pedomani silabus yang ada dan mencocokkannya dengan buku guru.

Sekarang yang harus dilaku-

kan guru bukan mengeluh, tetapi membaca buku guru dengan seksama, efektifkan pelaksanaan MGMP baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah.

Ikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan imflementasi kurikulum 2013 dan banyak membaca buku- buku yang berkaitan dengan kurikulum 2013.

Jadi kurikulum 2013 tidak hanya menuntut siswa untuk mengamati,menemukan sendiri dan berfikir kelas tinggi, tetapi juga menuntut guru untuk banyak membaca, belajar, berdiskusi, kreatif dan inovatif dalam menjalankan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini.

Enak to kurikulum 2013? Mengapa sekarang ini kita masih ribut ? Karena belum terbiasa saja , kalau sudah biasa tidak ada yang sulit amin allah humma amin mudah mudahan para guru diberikan kemudahan dalam menjalankan kurikulum 2013 yang begitu kontraversial itu.

Harga Tembakau Virginia anjlok hingga Rp 500/kg Petani merugi, antisipasi TKI ilegal

*** Kian merosot, hasil transaksi pasar lelang Kualitas komoditas NTB harus ditingkatkan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

EKONOMI DAN BISNIS

BKP Kelas I Mataram Adakan ’’Public Hearing’’ Standar Pelayanan

Ijon Memiskinkan Masyarakat ALASAN karena minimnya sentuhan perbankan, proses administrasi di koperasi, praktik rentenir berkedok ijon kian marak di NTB. Masyarakat menengah ke bawah menjadi sasaran yang kian empuk yang akhirnya berakibat, angka kemiskinanpun akan sulit ditekan.

Demikian disampaikan Sekretaris Wilayah Asosiasi Wirausaha Kehutanan Masyarakat Indonesia, NTB, Awan, kepada Suara NTB, Kamis (11/ (Suara NTB/bul) 9) kemarin. Iwan mengcover Awan empat kabupaten di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Sebanyak 4.800 jumlah anggota yang dibina dan didampinginya saat ini, terdiri dari petani/pekebun cokelat, kopi, mete dan beberapa komoditi hutan lainnya. Jika diambil sample, hampir seluruh anggotanya tersebut sudah terjerat praktik rentenir berkedok ijon.

“Ini persoalan kenapa petani kian miskin,” katanya.

Awan menguraikan, hampir seluruh petani yang didampinginya rata-rata tak memiliki modal yang cukup untuk kegiatan produksi. Dalam kesempatan tersebut, tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran dari pemberi ijon. Tetapi kesepakatan tetap, harga komoditi saat petani panen dipotong 50 persen dari harga semula.

Kesepakatan tersebut diterima oleh petani. Alasan yang paling tepat adalah proses pencairan pinjaman yang cukup singkat, serta tanpa proses administrasi.

“Jadi mereka tergiur, karena rata-rata pendidikan mereka rendah. Kalau ke bank tidak mungkin, bahkan keberadaan koperasi juga tidak mempan,” terang Awan.

Dengan keadaan tersebut, maka petani sebenarnya tak bisa menikmati hasilnya. Sebab keuntungan yang didapat, hanya akan dinikmati oleh oleh pengijon. Padahal, jika produksi petani tersebut dijual kepada pembeli lansung, umumnya tidak kecil pendapatan petani, dengan potensi yang melimpah.

Di Aik Bukak Lombok Tengah misalnya, dari pendataan yang dilakukan. Bahwa transaksi hasil hutan di tingkat petani dalam seminggu mencapai Rp 1,6 miliar. Tetapi lagi-lagi penghasilan petani sudah diambil langsung oleh tuan pengijon. Sebab, kesepakatan antara penerima dan pengijon bahwa produksi petani tidak dapat dipindahtangankan kepada pembeli lainnya.

“Petani tidak menikmati hasilnya,” tambah Awan. Dari kondisi itu juga, disimpulkan persoalan kemiskinan di daerah ini akan sangat berat ditekan. Selama praktik rentenir berkedok ijon ini kian menguasai ekonomi petani.

Ia menganggap, bahwa kondisi ini juga bagian dari penjajahan yang diterima masyarakat sebenarnya, terutama kalangan menengah kebawah, atau yang menjadi sasaran praktik ijon.

Apapaun model pendampingan yang dilakukan, tetap saja berat. Mungkin pemerintah daerah melalui perbankan milik daerah, dapat mengambil peran untuk memberikan kredit lunak dan cepat kepada masyarakat. Terutama yang sudah memiliki penghasilan cukup jelas dari hasil pertanian dan perkebunan.

“Sebab ini menyangkut masalah upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, bukan sebaliknya,” jelas Awan. (bul)

(Suara NTB/bul)

PASAR LELANG - Dua pengusaha sedang dijembatani tawar menawar harga pada kegiatan pasar lelang kemarin.

Kian Merosot, Hasil Transaksi Pasar Lelang Mataram (Suara NTB) Untuk keempat kalinya di tahun 2014 ini, kegiatan pasar lelang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseperindag) Provinsi NTB. Sayangnya, untuk kali ini, transaksi yang mempertemukan pengusaha lokal dengan pengusaha luar daerah ini hasilnya minim.

Dari kegiatan pasar lelang yang ketiga kali beberapa waktu lalu, nilai transaksinya mencapai Rp 1,19 miliar lebih. Namun pada pertemuan pengusaha kemarin di Hotel Pratama, transaksinya tak mencapai Rp 1 miliar.

Secara umum, dari 60 pengusaha dan perwakilan dari SKPD yang bertransaksi langsung Kamis (11/9) kemarin, kesepakatan jual beli antarpengusaha hanya menghasilkan Rp 923.575.000.

Terinci dari transaksi jual beli bawang merah senilai Rp 12.525.000, menyusul beras C4 senilai 38.250.000, dedak dan bekat senilai Rp 137.500.000.

Selanjutnya jual beli gula pasir senilai 467.500.000, ikan senilai 25.000.000, jagung Rp 140.000.000, kapuk juga sama Rp 15.600.000, kelapa 48.000.000, serta terakhir kemiri 39.200.000.

Ketua Panitia Pasar Lelang, Hikayat, S.Sos dikonfirmasi merosotnya transaksi pasar lelang komoditi agro ini menyebut karena persoalan pengusaha dari laur daerah yang minim datang mengikuti kegiatan transaksi pasar lelang.

“Dari luar daerah hanya dua orang, lainnya dari Pulau Lombok dan Sumbawa,” katanya.

Soal minimnya peserta luar daerah ini, ditegaskan, pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan ini, terlebih dahulu mengundang seluruh pengusaha-pengusaha komoditi agri yang potensial, baik dalam dan luar daerah.

Terutama pengusaha dari luar daerah seperti Bali dan Pulau Jawa yang cukup aktif ikut transaksi pasar lelang tahun sebelumnya. Namun, pada kegiatan kemarin tidak terlihat kehadirannya. Meski

sudah dilayangkan undangan langsung via telephon, SMS hingga email.

“Tapi alasan mereka, kalau mereka butuh, tanpa diundangpun di pasar lelang, mereka akan datang langsung kepada pengusaha daerah. Itu alasan mereka,” jelasnya.

Hikayat menyebut, untuk sementara ini kemungkinannya komoditi dalam daerah masih belum diminati oleh pengusaha luar. Padahal, seperti disebutkan bahwa kegiatan pasar lelang adalah jembatan yang disiapkan pemerintah untuk bertemu langsung pengusaha produsen dengan pembeli. Tawar menawar harga dan produk dapat dilaksanakan secara langsung, tanpa melalui perantara yang merupakan perpanjangan rantai jual beli. Sehingga harga produk cenderung tinggi setelah sampai dikonsumen.(bul)

Mataram (Suara NTB) Foto kepala Balai dan pembicara berlatar spanduk, insert foto penandatangan Berita Acara Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa karantina hewan dan karantina tumbuhan. Serta menguatkan peran strategis Karantina Pertanian dalam menjaga Pulau Lombok dari ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK), Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik tersebut telah melibatkan partisipasi publik sesuai dengan perintah UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

BKP Kelas I Mataram mengadakan public hearing dan diskusi publik tentang SPP, pada Kamis, (11/9) dengan melibatkan stakeholders yang meliputi pengguna jasa baik perorangan maupun badan usaha, Ombudsman Perwakilan NTB, LSM, Wartawan, Perguruan Tinggi, Kepolisian dan Dinas

Instansi terkait di Pelabuhan dan Bandara Udara yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram.

Pada acara public hearing ini diawali dengan penyampaian materi dari Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH. Pada kesempatan itu, ia menekankan pentingnya instansi pemerintah menyusun dan menetapkan SPP sebagai tolok ukur pelayanan kepada masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian draft SPP, public hearing dan diskusi publik yang dipimpin oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, drH. I Putu Terunanegara. Pada acara tersebut terdapat banyak masukan dan saran dari publik terutama pengguna jasa yang berinteraksi langsung dengan pelayanan karantina pada kegiatan ini sebagai bagian dari partisipasi dalam penyempurnaan SPP yang disusun.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (BAP) Standar Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Perwakilan Pengguna Jasa, LSM, Ekspedisi dan Asosiasi pengusaha yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman NTB. (nas)

(foto/ist)

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, drH. I Putu Tarumenegara saat membuka Public Hearing dan Diskusi Publik tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Karantina Pertanian di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (11/9) kemarin.

Pemprov akan Sanksi Pemotong Hewan Betina Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan memberlakukan sanksi bagi masyarakat, Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Potong Hewan (TPH) yang diketahui melakukan pemotong sapi, kerbau betina. Sanksi tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan diajukan ke gubernur dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani disela-sela uji publik tentang Perda Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi NTB, kamis (11/9) kemarin menjelaskan, sanksinya berupa kurungan enam bulan penjara atau denda sebesar Rp 50 juta.

MEBEL

Halaman 7

Diundang pada kegiatan uji publik Raperda tersebut, dari Biro Hukum Setda NTB, Polda NTB, Pol PP, Bakorluh, penyuluh kabupaten/kota, dinas yang membidangi peternakan se NTB, perguruan tinggi, RPH dan TPH. Hj. Budi Septiani menegaskan, digagasnya Raperda tentang pengendalian pemotongan hewan betina ini, mengingat NTB sudah secara nasional menjadi daerah yang diharapkan sebagai penyumbang bibit nasional.

Sebab dari kebutuhan nasional, utamanya 18 provinsi di Indonesia, terdapat sebanyak 28.000 bibit harus terpenuhi. Dari kebutuhan tersebut, sebanyak 17.000 bibit dipenuhi dari provinsi ini.

“Kita juga ingin mempercepat populasi, karena target secara

akumulatif, baik sapi bibit maupun potong, harus tersedia sebanyak 1.200 ekor tahun 2014 ini.

Bukan karena kekhawatiran kita kekurangan ternak,” katanya.

Sementara, jumlah populasi ternak yang ada di NTB sejak 2008 hingga akhir 2013 ini sudah terdata sebanyak 1.271.000 ekor. Sehingga oleh pemerintah pusat, NTB sudah ditetapkan sebagai gudang ternak nasional.

Bahkan telah mendapatkan penghargaan sebagai sumber bibit sapi nasional.

Secara khusus tentang pemotongan sapi betina di NTB ini

tercatat angkanya sebesar 18 persen dari jumlah sapi potong.

Misalnya dalam setahun dipotong sebanyak 6.000 ekor, maka 18 persen dari jumlah tersebut adalah sapi betina. Diharapkan, dengan adanya Perda ini nantinya, sapi potong betina dapat ditekan sampai nol persen.

“Jawa Timur sudah di bawah 18 persen, kita pelan-pelan mengarah seperti itu. Pengawasan akan dilakukan langsung di TPH, RPH dan tempat pemotongan hewan lainnya. Setelah Perda ini disahkan, maka sanksi sudah pasti berjalan,” tambahnya.(bul)

(Suara NTB/bul)

Budi Septiani

11

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

RUPA-RUPA

TRAVEL

SERVIS AC

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Pemilihan Tidak Langsung Dinilai Lebih Efektif dan Efisien Praya (Suara NTB) Rencana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung mendapat respon positif sejumlah kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Lantaran dinilai lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pola pilkada langsung seperti sekarang ini. “Dari semua aspek, pemilihan melalui Dewan lebih menguntungkan. Baik bagi masyarakat maupun pemerintah,” sebut anggota Fraksi Partai Demokrat, M. Samsul Qomar, kepada wartawan, Kamis (11/9) kemarin.

Salah satu contoh dari aspek anggaran, biayai yang dikeluarkan untuk menggelar pilkada langsung bisa ditekan hingga 50 persen. Jika kemudian pilkada dilakukan melalui Dewan. Sehingga sisa anggaran yang semestinya dihabiskan, bisa diarahkan ke sektor lain yang membutuhkan.

“Untuk Pilkada Loteng 2015 saja, KPU Loteng mengajukan anggaran hingga Rp 41 miliar. Tapi kalau pilkada melalui Dewan, maka anggaran yang dihabiskan tidak sampai setengahnya,” terangnya. Jadi dari aspek anggaran, pilkada tidak langsung lebih efisien. Selain itu, dalam pelaksanaannya pilkada akan jauh lebih efektif. Karena proses tidak harus memakan waktu lama.

Kemudian dari dampak pemilihan itu sendiri, dengan pemilihan melalui Dewan, potensi terjadi konflik horizontal antar pendukung calon kepala daerah bisa diminimalisir. Karena belajar dari pengalaman pilkada langsung sebelum-sebelumnya, hampir setiap kali pilkada digelar selalu memunculkan konflik ditengah masyarakat.

Hal itu sudah terbukti. Dimana banyak sekali muncul konflik horinzontal antara masyarakat selama proses politik berlangsung. “Dengan pilkada tidak langsung, potensi kerugian yang muncul akibat konflik ditengah masyarakat bisa ditekan,” imbuhnya.

Adapun terkait anggapan kalau pilkada tidak langsung sebagai sebuah kemunduran demokrasi, tidak sepenuhnya benar.

Kemudian kalau berbicara money politic, dengan pemilihan tidak langsung, walaupun tidak bisa menghapus sepenuhnya. Tapi paling tidak bisa menekan. Karena peluang adanya bagi-bagi uang ditengah masyarakat menjelang pemilihan, sudah tertutup.

Dari sisi pemerintahan, prefesionalisme birokrasi yang ada bisa terjaga. Karena dalam proses pilkada, birokrat tidak terlibat. Beda kalau dengan pilkada langsung, birokrat mau tidak mau harus terlibat. Kalaupun secara diam-diam. Dengan begitu, proses politik tidak akan sampai mengganggu kinerja pemerintahan. Sehingga kinerja pemerintahan bisa tetap maksimal. Kendati ada agenda politik yang sedang berjalan.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PKS Loteng, H. Supli, S.H. Menurutnya, apa yang menjadi keputusan ditingkat pusat, itulah yang menjadi sikap ditingkat daerah. “Kalau kita di PKS sudah satu keputusan. Apa yang menjadi sikap pusat, itulah yang menjadi keputusan didaerah,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., yang dikonfirmasi terpisah menegaskan kalau keputusan pemilihan tidak langsung masih belum pasti. Karena memang masih dalam proses pembahasan ditingkat pusat. Artinya, selama belum ada keputusan dari pusat maka pola pemilihan langsung masih berlaku. “Pemilihan langsung maupun tidak langsung punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri,” tegasnya. (kir)

(Suara NTBher)

RINGSEK - Mobil Kijang milik Kanit Buser Polsek Cakra Aipda Lalu Ardy rusak parah akibat menyeruduk fuso, Kamis pagi kemarin.

Mobil Kanit Buser Seruduk Fuso Giri menang (Suara NTB) Kecelakaan terjadi di jalur Beleka – Gerung, Kamis (11/9) pagi kemarin. Kendaraan kijang yang dikemudikan Kanit Buser Polsek Cakra, Aipda Lalu Ardy menyeruduk fuso hingga kendaraan ringsek.

Untungnya sopir fuso membanting kemudi berbelok arah, sehingga pengemudi kijang tersebut menghantam bak truk.

Dalam kecelakaan itu, tidak ada korban jiwa namun pengemudi kijang mengalami luka parah di bagian kepala sehingga dilarikan ke rumah sakit Gerung.

Dari informasi yang diserap di TKP, kendaraan fuso bernopol DR 8841 AE memuat minyak kelapa melaju menuju arah Mataram. Kendaraan bermuatan minyak kelapa ini baru saja dari Pelabuhan Lembar. Setiba di jalur Beleke, kijang yang dikendarai Lalu Ardy bernopol DR 1403 AZ melaju dari arah berlawanan.

Pengemudi hendak menyalip kendaraan didepannya, namun naas ada kendaraan muncul dari depan sehingga kendaraan kijang itu mengambil jalur fuso. Akibatnya, tabrakan tidak bisa dihindarkan. “Kijang itu mau nyalip, tapi ada kendaraan lain, bermaksud membalik arah tapi memabrak fuso itu,” terang saksi di temui di lokasi.

Pengemudi fuso, Sabar menuturkan, saat itu situasi arus lalu lintas agak padat. Setiba di jalur Beleka, ia kaget karena kendaraan kijang ini melaju dari arah berlawanan ingin menyalip.

Saat bersamaan, ada kendaraan di depannya sehingga kemungkinan pengemudi hendak menghindar namun terlambat sehingga menghantam fuso. Ia mengaku, jika saja ia tidak membanting stir mengalihkan arah kemudi , maka akan terjadi tabrakan saling berhadapan. Kejadian sekitar pukul 07.30 Wita itu menyedot perhatian pengendara yang lewat di jalur itu, sehingga insiden ini sempat menyebabkan macet panjang. Petugas dari Polres turun melakukan identifikasi tabrakan itu, pengendara kijang yang mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan fuso dan sopir dibawa ke polres untuk diperiksa lebih lanjut.

Kasatlatas Polres Lobar, Iptu Ayani menyatakan, kronologi kejadian kecelakaan itu mobil kijang melaju dari arah utara ke selatan (Mataram-Gerung), sedangkan fuso dari selatan ke utara (Lembar-Mataram). “Kendaraan ini berlawanan arah,”ujarnya.

Tiba-tiba kijang mengambil jalur fuso sehingga terjadi tabrakan.

Dia membenarkan sopir kijang ini seorang ng anggota polisi di Polres Mataram, dirawat di Rumah Sakit Gerung. Sedangkan sopir fuso dan kendaraan masih diamanan di Polres.(her)

TETAP SIDANG Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB, dari kiri, Budi Tridadi, Yonie E. Malaka, Hademan, tetap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (11/9).

Meski di hari itu ada seruan mogok jaksa se Indonesia untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan.

Suara NTB/ars

Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan 6 Ton Mitan Selong (Suara NTB) Sedikitnya enam ton bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah dan 19 jeriken ukuran 30-50 liter jenis solar. BBM tersebut diamankan oleh tim Buru Sergap (Buser) Kepolisian Resort (Polres) Lotim dan Kepolisian Daerah (Polda) NTB di sebuah gudang milik warga Kampung Baru Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya berinisial HBK. BBM tersebut diidentifikasi milik warga berisinial AS. BBM jenis mintan tersebut diduga kuat diselundupkan dari Pulau Sumbawa. Sebanyak 1 ton diamankn di Mapolres Lotim untuk diselidiki lebih lanjut. Sedangkan 5 ton lainnya yang diangkut pakai satu perahu Sedangkan Solar sendiri diduga polisi dibeli dari sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Lotim. “Menjelang kenaikan harga BBM ini mulai ada yang melakukan penimbunan,” ungkap Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu I Komang Samia kepada wartawan di Selong, Kamis (11/9) kemarin.

Ia menerangkan, polisi menggerebek TKP sekitar jam 17.00 Wita, Rabu lalu.

Informasi dugaan adanya penimbunan ini sudah lama

dihimpun aparat Kepolisian.

Setelah informasi A1, aparat langsung menuju tempat sasaran melakukan penggeledahan. Alhasil, berhasil diungkap praktek penimbunan BBM yang tergolong bersubsidi tersebut.

Mitan sendiri katanya di beli dari warga yang ada di Sumbawa. Dinyatakan Komang, praktek pembelian mitan dari Sumbawa yang didistribusikan ke Lombok melalui jalur darat sudah terendus oleh aparat. Tampaknya pelaku sudah mengantisipasi dan mencoba jalur laut. Adapun solar sendiri, ditelisik Polisi pengusaha ini diketahui sudah mati izinnya. Saat dilakukan penindakan, pelaku tidak dapat menunjukkan izin.

Tersangka dijerat Pasal 53 ayat 3 UU 22 2001 tentang

BBM - BBM yang diamankan di Mapolres Lotim, Kamis kemarin.

Migas. Tersangka tidak bisa ditahan karena ancaman dibawah tiga tahun. Kalau ada indikasi kong kalikong dengan SPBU ada pasal yang mengatur karena kenaikan harga BBM tidak saja di

RAPBD Loteng Diusulkan Dibahas Pansus Praya (Suara NTB) Tim perumus Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), sampai saat ini terus mematangkan pembasahan draf tatib Dewan yang baru. Sejumlah perbaikan dan penyempurnaan atas pointerpointer tatib sebelumnya pun masih dilakukan.

Salah satunya, terkait mekanisme pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Perumus Tatib DPRD Loteng, H. Supli, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/9) kemarin. Ia menjelaskan, dalam draf tatib Dewan yang baru, pembahasan RAPBD memang menjadi perhatian utama.

Dimana untuk pembahasan RAPBD, diusulkan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus).

Hal itu dilakukan untuk lebih memperkuat peran dan fungsi Badan Anggaran (Banggar) yang selama ini terkesan hanya asesoris.

Pasalnya, pada tatib sebelumnya pembahasan RAPBD berada ditingkatan komisikomisi dan gabungan komisi. “Dengan RAPBD dibahas oleh Pansus, maka peran dan fungsi Banggar akan semakin kuat,” tegasnya.

Dalam arti, Banggar akan berperan maksimal. Sesuai tugas dan fungsinya, yang mungkin selama ini belum begitu optimal. “Untuk apa kita bentuk Banggar, kalau kemudian hanya sekedar menjadi asesosir. Kenapa tidak, fungsi dan peranya diperkuat lagi. Inilah kemudian makna pentinganya RABPD dibahas oleh Pansus,” timpalnya.

Selain itu, dalam draf tatib Dewan baru tersebut juga diatur tentang mekanisme pelaporan dan perumusan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

kepala daerah. Yang dalam tatib Dewan sebelumnya belum diatur secara jelas dan rinci. Dengan harapkan, proses pembahasan LKPJ kepala daerah bisa benar-benar terarah serta bisa dipertanggung jawabkan.

Disinggung target penyelesaian pembahasan draf tatib Dewan Loteng baru, politisi asal PKS ini mengaku akan diupayakan secepat mungkin.

Karena sebenarnya pembahasan sudah hampir selesai.

Namun sebelumnya, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Gubernur. Untuk penyempurnaan draf yang ada.

Hasil dari konsultasi itu kemudian akan dimatangkan lagi. Baru diputuskan bersama secara paripurna oleh seluruh anggota Dewan yang ada. “Nantinya finalnya pada sidang paripurna,” tegasnya. (kir)

Lotim tapi secara nasional.

Ditambahkan, sebagai bagian dari upaya mengantisipasi menjelang kenaikan harga BBM aparat Polisi terus gencarkan razia. Antisipasi maraknya aktivitas penibunan

garaga “menantinya”.

Vonis terhadap Burhanuddin dijatuhkan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (8/9) lalu. Ia dijatuhkan hukuman dua tahun penjara oleh hakim. Vonis ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Mataram, dua tahun penjara.

“Hanya yang berbeda pasalnya. Kami jerat yang bersangkutan dengan Pasal 11

tentang gratifikasi. Tapi hakim memutus dengan subsidair pasal 3 UU Tipikor,” sebut Kejari Mataram Rodiansyah melalui Kasi Pidsus Hendry Andoro, Kamis (11/9).

Selain divonis dua tahun penjara, terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 50 Juta subsider enam bulan penjara. “Atas putusan ini kami menyatakan pikir - pikir. Sedangkan ter-

dakwa berencana banding,” terang Kasi Pidsus.

Persoalan penjualan rumah dinas di Ciamis itu terjadi 2011 lalu. Terdakwa diduga secara illegal membuat status gedung bekas rumah Dinas Sosial ini sudah terlelang, kemudian dijual ke warga bernama Ibu Indra seharga Rp 300 Juta.

Saat hampir bersamaan, kasus penjualan tanah pecatu di Desa Jagaraga Kuripan din-

yatakan lengkap alias P21.

Berkas yang sempat beberapa kali bolak balik dari Polres Lobar ke Kejaksaan Negeri Mataram ini, akhirnya dinyatakan rampung. “Kami tinggal menyerahkan berkasnya ke Polres Lobar,” ungkap Hendry.

Dalam perkara ini, Burhanuddin juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam penjualan tanah dan diduga men-

BBM illegal. Disamping itu, antisipasi juga ancaman terjadi kebakaran karena temmpat menimmbun BBM kurang mengedepankan faktor pengamanan. “Khawatir terjadi ledakan,” katanya. (rus)

Kapolda Diminta Prioritaskan Keamanan Wisata Mataram (Suara NTB) Pengamat Sosial dan Politik Dr. Kadri mengharapkan Kapolda NTB yang baru, Brigjen Pol Srijono menjadikan kawasan wisata sebagai skala prioritas pengamanan. Selain itu, yang terpenting adalah mengungkap tiga kasus penembakan Polisi di Bima yang menjadi PR Kapolda lama, Brigjen Pol. Moechgiyarto.

Menurut Kadri, kapolda yang baru hitungan hari menjabat ini, diharapkan segera menuntaskan kasus penembakan terhadap tiga Polisi di kabupaten Bima. Menurutnya, kasus tersebut telah menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Menurut saya agar tidak terjadi spekulasi berkepanjangan, aparat kepolisian khususnya kapolda yang baru ini harus mencarikan solusi untuk mengungkap kasus penembakan yang ada di Bima. Sebab NTB ini merupakan daerah pariwisata, jadi aspek keamanan dan kenyamanan itulah yang menurut saya harus dijadikan sepbagai skala prioritas,” tegasnya, Rabu (10/9) kemarin.

Dikatakannya, salah satu aspek pendukung perkembangan industri pariwisata adalah terciptanya iklim yang nyaman

Divonis Kasus Ciamis, Burhanuddin Ditunggu Kasus Jagaraga Mataram (Suara NTB) Jeratan pidana sepertinya belum habis menimpa mantan Kepala Kantor Aset Lobar, Burhanuddin. Setelah dihukum penjara dalam kasus tanah pecatu Gunung Sari, ia kembali divonis bersalah dalam penjualan aset rumah di Jalan Ciamis, Perumahan Taman Indah Mataram. Belum tuntas kasus ini, penjualan tanah pecatu di Desa Ja-

(Suara NTB/rus)

erima gratifikasi. “Hari ini kami nyatakan P21, paling telat, besok sudah kami serahkan ke Polres pemberitahuannya.

Agar segera dilakukan pelimpahan tahap dua,” terang Hendry. (ars) Hendry Andoro

dikalangan masyarakat sehingga para wisatawan merasa terlindungi. Dengan demikian selain NTB dipandang menjadi magenet wisatasa karena keindahan pesona alam, juga NTB akan dikenal sebagai daerah yang aman dan nyaman.

“Saya percaya bahwa Kapolri tidak mungkin akan menempatkan orang yang tidak memahami seluk beluk NTB sebagai Kapolda disini,” yakinnya.

Diterangkan juga bahwa tidak ada aparat yang mengemban tugas sebagai pelindung masyarakat kecuali kepolisian.

Jangan sampai dengan tidak terungkapnya kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Bima itu, malah akan menjadi momok bagi masyarakat serta dapat mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja aparat.

“Kalau sudah aparat saja tidak mampu melindungi dirinya sendiri, lalu bagaimana dengan masyarakat, kemudian kemana masyarakat kita akan mencari perlindungan, saya pikir ini yang menjadi catatan besar bagi daerah ini dan bagaimana kedepan yang menjadi PR kita bersama adalah menciptakan ruang lingkup yang nayaman dan tentram,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 9

Pepadu Perisaian Se-Pulau Lombok Bertarung di Kotaraja SUASANA meriah mewarnai pembukaan Festival Perisaian Gumi Sasak yang berlangsung di Lapangan Umum Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Rabu (10/9). Acara pembukaan dihadiri para sesepuh Masyarakat Adat Sasak (MAS), antara lain Pucuk Wali Paer Gumi Sasak H. Lalu Mujitahid bersama beberapa penglingsir Majelis Adat Sasak, Kapolda NTB, Asisten I Setda NTB, Wakil Bupati Lombok Timur, Camat Sikur dan berbagai kalangan yang ada di Desa Kotaraja.

Sebelum pertandingan para pepadu dimulai, Amaq Mila selaku panitia penyelenggara melaporkan tujuan diadakannya event ini adalah untuk melestarikan, memelihara, mengangkat, dan memberikan pehatian terhadap budaya masyarakat sasak. Event ini menurut Amaq Mila akan menjadi kelender tahunan yang akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Sementara itu, Pucuk Wali Paer Sasak H. Lalu Mujitahid dalam arahan singkatnya menjelaskan istilah pepadu di masyarakat hanya berlaku di dalam arena perisaian dan bukan di luar arena dengan menimbulkan keributan.

Masyarakat Sasak menurut Mamik Mujitahid – nama panggilannya — pantang melakukan kekerasan apalagi berkelahi antarsesama. Kalaupun terjadi banyak bentrokan antar-masyarakat

saat ini, menurutnya salah satunya disebabkan para pemimpin tidak memberikan contoh.

Kapolda NTB yang diwakili Direktur Binmas Polda NTB Kombes Pol Suwarto mengingatkan event ini dijadikan ajang relaksasi sosial antarwarga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat persatuan serta kesatuan. Untuk itu, maka pertandingan ini harus tetap mengusung filosipi olah raga (wiraga), seni (wirama), dan sportivitas serta kesetiakawanan sosial (wirasa).

Gubernur NTB yang diwakili Asisten I Setda NTB, Ir. H. Rosiadi H. Sayuti, M.Si, PhD, yang juga salah seorang putra asli Kotaraja mengimbau para pepadu bertanding dengan ketiga falsafah yaitu wiraga, wirama dan wirasa. Pemerintah provinsi, lanjutnya, akan menjadikan festival perisaian sebagai event tahunan.

Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin sebelum membuka festival mengharapkan agar event ini tidak keluar dari konteks seni dan budaya. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Timur juga memberikan bantuan sebesar Rp 5 juta kepada panitia dan berjajni akan menambah bantuan pada tahun depan, jika pelaksanaan event tahun ini berjalan sukses dan aman.

Di hari pertama festival tersebut, dipertandingkan pepadu-pepadu andal

yang berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengan, dan Kota Mataram.

Pertandingan antar pepadu-pepadu tersebut mendapat sambutan meriah dari penonton tidak terkecuali beberapa wisatawan asing yang ikut larut dalam kemeriahan pertandingan. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang ikut memberikan saweran (uang hadiah) ke tengah lapangan.

Festival Perisaian Gumi Sasak Desa Kotaraja ini mendapatkan perhatian dari media cetak dan elektronik lokal, seperti TV 9 yang menerjunkan beberapa krunya, Selaparang TV, serta wartawan dari beberapa media cetak lokal.

Kabag Humas Setda Kabupaten Lombok Timur, Iswan Rakhmadi, MM, menilai, antusiasme masyarakat menyelenggarakan tradisi olahraga tradisional perisaian, cukup tinggi.

Dalam pekan ini saja, di tiga tempat berlangsung event perisaian, seperti Perang Bintang Pepadu Perisaian di Montong Gading, Festival Perisaian Gumi Sasak di Kotaraja dan satu lagi, kemarin Wabup membuka gelar Festival Perisaian se Pulau Lombok di Peneda Gandor Kecamatan Labuhan Haji.

Dalam penyelenggaraan Festival Perisaian di Kotaraja, melibatkan seluruh komponen masyarakat Kotaraja, dan akan berlangsung selama 15 hari, terhitung sejak Rabu (10/9). (Humas dan Protokol)

(Suara NTB/humas dan protokol Lotim)

PUKUL GONG - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memukul gong tanda dibukanya Festival Perisaian Gumi Sasak di Lapangan Olahraga Kotaraja Kecamatan Sikur.

Sistem CAT Seleksi CPNS

Belum Rapat Harga KEPALA BIDANG Bina Usaha Perkebunan, Muhrim mengatakan, sejumlah perusahaan sampai saat ini dilaporkan belum melakukan rapat penetapan harga pembelian tembakau virginia Lombok. Padahal diakui sebagian besar sudah mulai melakukan pembelian setelah memasuki musim pengomprongan ini.

Hal ini dikatakan Muhrim saat ditemui di Selong, Kamis (11/9) kemarin. Disebutkan, perusa(Suara NTB/rus) haan yang sudah merapatkan Muhrim masalah harga adalah, PT Export Leaf Indonesia (ELI), PT Djarum, PT Sadhana Arifnusa, PT IDS, PT AOI, CV Jawara, CV Keluarga Sakti, CV Iswanto dan UD Supianto.

Adapun yang belum antara lain CV Tresno Adi, Nyoto Permadi, Situhuning Memintra Lestari, Sumber Rezeki, PR Sukun, Rinjani Maju Bersama, Maju Jaya dan Selaparang Jaya Lestari. Perusahaan yang belum melakukan rapat harga ini sudah ditegur. Alasan mereka, belum masih melakukan survai harga terlebih dahulu.

Ditegaskan Muhrim, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2006 tentang Budidaya dan Perkebunan Tembakau Virginia, ada mekanisme harus musyawarah harga yang dilakukan perusahaan dengan petani. Harga jual tembakau ini tidak bisa ditentukan secara sepihak. Rapat penentuan harga ini difasilitasi oleh pihak perusahaan.

Parahnya lagi, pada musim tembakau tahun 2014 ini kata Muhrim ada perusahaan yang sebelumnya sudah merancang melakukan pembelian. Akan tetapi di tengah jalan sudah membatalkan. Berbeda memang dengan Perusahaan Gudang Garam yang sudah jelas selama 3 tahun terakhir yang sudah memutus rencana pembelian di Lotim. Sedangkan perusahaan yang batal membeli adalah Cakrawala, Stevi dan IITC Pihak perusahaan-perusahaan mitra budidaya tembakau itu pun sudah diajak komunikasi. Alasannya, budidaya pertembakauan makin susah, sehingga tidak lagi memilih untuk membeli tembakau. Alasan lainnya, cukai yang harus dibayar ke pemerintah yang cukup tinggi. Disebutkan Muhrim, rencana awal Stevi akan produksi 100 ton, sedangkan Cakrawala 334 ton. IITC sendiri sedari awal tahun 2014 ini tidak pernah ada laporan rencana pembelian. (rus)

BKN Jamin Aman dari Praktik ”Hacker”

Selong (Suara NTB) Sistem Computer Assested Test (CAT) yang digunakan dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini diyakinkan tidak terjamah oleh hacker. Pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberi jaminan, hacker tidak akan tertarik dengan CAT yang dapat mengindikasikan bocornya soal seleksi CPNS atau gangguan serangan virus yang dapat mengganggu jalannya sistem.

Hal ini dikemukakan Kepala Seksi (Kasi) Bintek II BKN Regional X Denpasar, Ade Judi Basma Hantana kepada media di sela proses simulasi sistem CAT di SMKN 1 Selong, Kamis (11/9). Menurutnya, saat pelaksanaan tes mendatang, kawasan harus steril. Bahkan setelah simulasi komputer akan disegel dan pihak BKN kembali akan mengecek dua hari sebelum hari pelaksanaan tes.

Kekhawatiran akan gangguan jaringan pun diyakini tidak akan terjadi, karena metode CAT ini off line tidak online, bahkan kabel penghubung jaringan online internet di gedung SMK ke ruangan tes sudah diputus. Jaringan yang direkomendasikan untuk tes pun harus yang menggunakan kabel. “Kita sudah putus jaringan keluar, karenanya kita tidak rekomendasikan jaringan wi fi. Hanya kabel dan sudah kita selidiki kabelkabelnya,” ungkapnya.

(Suara NTB/rus)

SIMULASI - Suasana simulasi sistem CAT seleksi CPNS tingkat Kabupaten Lotim di Gedung SMKN 1 Selong, Kamis (11/9).

Gangguan server sendiri pun sudah siap diantisipasi panitia seleksi nasional CPNS ini.

Khusus Lotim, melihat hasil sementara kesiapan pelaksanaan tes CPNS melalui sistem CAT di SMKN 1 Selong

Bantah Dugaan Pungli

Disdukcapil Persilakan Ombudsman Gelar Investigasi Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng), kembali membantah adanya pungutan liar (pungli) yang marak ditudingkan beberapa elemen masyarakat. Disosdukcapil menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak benar. Tidak hanya itu, Disdukcapil tidak mempermasalahkan rencana Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan NTB turun melakukan investigasi.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Disdukcapil Loteng, Drs. H. L. Irwan Syaihu, saat dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya, Kamis (11/9) kemarin.

Tidak hanya itu, ujarnya, Disdukcapil Loteng sedang menyiapkan jawaban terhadap surat permintaan klarifikasi dari pihak Ombusdman Perwakilan NTB beberapa waktu lalu. “Surat jawaban atas surat Ombusdman NTB tengah kita konsep,’’ terangnya.

Diakuinya, semua staf dan pegawai sejak awal sudah diingatkan tidak melakukan hal-hal tidak terpuji, terutama pungli. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai yang ditemukan melakukan pungli. ‘’Sanksi yang diberikan langsung saat itu juga,’’ tegasnya.

Menurutnya, kalau yang ditemukan melakukan pungli

pegawai yang berstatus PNS, maka pihaknya akan langsung mengusulkan PNS bersangkutan dipindahtugaskan ke tempat lain. Sementara kalau ditemukan melakukan pungli adalah pegawai honorer, hari itu juga akan diberhentikan. Sanksi tegas tersebut sudah menjadi komitmen di jajaran pejabat Disdukcapil Loteng sendiri. “Ini janji dan komitmen dari Kepala Disdukcapil sendiri. Kalau ada pegawai yang ditemukan melakukan tindakan tidak terpuji, apalagi pungli maka akan langsung diberi sanksi tegas,” ujarnya menegaskan.

Atas dasar itulah, pihaknya berkeyakinan kalau apa yang dituduhan terkait adan-

ya pungli tidak benar dan sampai saat ini belum ada yang terbukti. Pihaknya sering mendapat cerita kalau ada saja masyarakat yang memberikan imbalan, karena sudah dilayani dengan baik oleh petugas. Tetapi oleh petugas Disdukcapil Loteng, imbalan tersebut selalu ditolak.

Kendati demikian, pihaknya berjanji akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan di internal Disdukcapil Loteng, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

“Kami pun sadar, banyak kekurangan dalam pelayanan yang diberikan. Jadi pasti ada saja pihak yang merasa tidak puas,” ujarnya. (kir)

ini dinilai sudah cukup bagus.

Sekitar 80 persen bisa direkomendasikan sebagai tempat pelaksanaan tes.

Ditambahkan, saat pelaksanaan tes nantinya tidak boleh ada yang memasuki ru-

angan tes kecuali peserta. Peserta tidak boleh membawa peralatan lain selain alat tulis dan identitas peserta.

Tamu seperti bupati yang hendak berkunjung dipersiapkan ruangan khusus untuk pengawasan. Pasalnya, ruangan sudah dipasang CCTV untuk mengawasi.

Sistem perdana yang mulai diberlakukan tahun 2014 ini awalnya akan digelar di masing-masing regional. Namun dipikirkan tidak mungkin bisa dilaksanakan. BKN Regional X meliputi Bali NTB, NTT hanya memiliki station CAT sebanyak 104 unit. Sebanyak 100 unit yang bisa dipakai, 4 lainnya cadangan.

Kapasitas tes sehari hanya 500 peserta. “Hal ini tidak mungkin tes ke Bali. Sehingga pimpinan buat zona-zona CAT Mandiri yang akomodir kabupaten/kota,” katanya.

Termasuk lokasi tes di SMKN 1 Selong ini digolongkan sebagai tempat tes sistem CAT mandiri. CAT mandiri harus dengan syarat lengkap peralatan. Sebelumnya, pihak BKN sudah melakukan, lalu memasang instalasi sekaligus simulasi. “Sekarang ini termasuk kita cek performance peralatan, server dan jaringan-

nya,” imbuhnya.

Pilihan terburuknya, jika tidak direkomendasikan lokasi tes di SMKN 1 Selong untuk Kabupaten Lotim, maka bisa diarahkan peserta ke daerah yang sudah siap pelaksanaan tes CAT-nya. Seperti di NTB yang sudah siap adalah Mataram. Loteng dan Lotim sedang dalam proses simulasi. Sedangkan kabupaten lain belum ada informasi lebih lanjut, termasuk Kabupaten Lobar dan KLU. Asisten III Setda Kabupaten Lotim Lalu Iswandi yang turut mengaksikan proses simulasi mengatakan awalnya rencana tes peserta dari Lotim ini di Mataram. Namun melihat jarak yang cukup jauh, sehingga diupayakan proses seleksi CPNS yang akan memperebutkan 40 formasi ini coba diusahakan di kabupaten Lotim yang aksesnya mudah dikunjungi dari semua wilayah.

Seiring dengan tren pemanfaatan teknologi yang terus berkembang dalam setiap proses rekrutmen CPNS, Pemkab Lotim pun merencanakan akan membangun ruangan khusus tempat tes dengan fasilitas lengkap seperti sistem CAT. “Tahun depan rencananya kita akan bangun,” demikian. (rus)

Atasi Krisis Air Bersih

Mesin Penyulingan Air Laut Kembali Dibangun di Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali membantu pengadaan mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede Sekotong Lombok Barat (Lobar). Sebelumnya pada tahun 2012 lalu KKP juga membangun mesin yang sama senilai sekitar Rp 2,9 miliar, namun sampai saat ini mangkrak karena kerusakan pada aki.

Agar tidak terjadi hal seperti itu, maka KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar kali ini memperketat pelatihan dan operasional mesin. Teknisi peralatan mesin direkrut dari dalam warga lokal supaya ketika ada gangguan bisa segera ditangani.

Tim KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil bersama DKP Lobar turun langsung ke kelompok penerima bantuan di Dusun Orong Bukal Desa Gili Gede Indah, tim KKP dan DKP Lobar menyerahkan langsung berita acara bantuan itu ke kepala dusun yang juga ketua kelompok.

Kepala Dinas DKP Lobar, Ir. H. Subandi menyatakan, bantuan mesin penyulingan air ini untuk mengatasi krisis air yang saat ini melanda Lobar, khususnya di daerah Gili Gede. Musim kemarau kali ini tergolong lebih panjang, karena dampak el nino yang siklusnya terjadi 10 tahun sekali. “Bersyukur warga Orong Bukal, Gili Gede ini dibantu alat penyulingan air bersih, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang selama ini dipasok dari luar,” kata Subandi saat diskusi dengan warga setempat.

Ia menerangkan, kapasitas mesin ini sekitar 250 galon

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Kepala DKP Lobar H. Subandi menyerahkan berita acara pemberian bantuan mesin penyulingan air kepada Kadus Orong Bukal Musdan, Kamis (11/9). atau 9.000 ribu liter per hari.

Kali ini pemerintah hanya memberikan bantuan 100 galon, diharapkan sisa 150 galon sesuai kapasitas mesin itu bisa dipenuhi masyarakat secara swadaya. ‘’Masa garansi mesin ini satu tahun, sehingga jika ada gangguan bisa diperbaiki nantinya,’’ ujarnya.

Menurutnya, warga perlu tahu masa garansi dan teknis pengoperasian mesin , karena mencegah tidak mengalami gangguan seperti bantuan pada zaman kepala dinas sebelumnya. Disebabkan warga saat itu tidak diarahkan mengelola secara baik, entah itu pemeliharaan mesin, penggunaan mesin, termasuk masa garansi masin itu sendiri. “Tidak boleh mesin hidup terus, minimal dua jam istirahatkan agar mesin tidak rusak,” terangnya mengingatkan warga.

Karena itu, pihaknya terlebih dahulu memberikan pelatihan pengoperasian mesin itu dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Ia mengim-

bau agar masyarakat yang menerima bantuan ini memeliharanya, karena kebanyakan masyarakat pintar meminta bantuan, namun setelah memperoleh bantuan itu justru tidak pintar memelihara.

Terpisah, Petugas Pelaksana Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil KKP, Darwis STPi menyatakan, tim turun ke lapangan untuk memastikan kalau peralatan itu dalam keadaan kondisi baik dan lengkap sesuai berita acara saat diserahkan ke kelompok penerima. Ia berharap, setelah mesin terpasang sebelum dioperasikan mesin oleh pihak kelompok, dusun dan desa harus melakukan rapat mengenai harga per gallon. “Karena contoh bantuan sebelumnya, karena tidak ada saving anggaran maka ketika rusak alat tidak bisa ditangani, kalau ada dana saving, maka bisa didanai dari situ perbaikannya,” ujarnya. Karena mekanisme bantuan di pusat, alau sudah lebih dari 1 tahun maka susah diperbaiki. (her)

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Suka Tantangan

(Suara NTB/yan)

PUNGUT SAMPAH - Sejak dini anak-anak telah dididik untuk peduli dengan kebersihan lingkungan sekitarnya seperti lingkungan sekolah.

Dengan kesadaran sendiri, beberapa siswa SD Negeri 29 Cakranegara ini memungut sampah di halaman depan sekolahnya. Kalau sudah begini tidak ada lagi kasus tersumbatnya selokan air gara-gara sampah yang dibuang sembarangan.

Dijadikan Lokasi Tes CPNS

SMKN 1 Selong Klaim Tak Ganggu KBM

(Suara NTB/ari)

Selong (Suara NTB) Dua unit laboratorium SMKN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipilih menjadi lokasi tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa hari mendatang. Meski ribuan peserta akan memadati areal kegiatan belajar mengajar (KBM), pihak SMKN 1 Selong meyakinkan tidak akan mengganggu rutinitas KBM siswa.

Ramdani

Besok, UMM Wisuda 580 Mahasiswa Mataram (Suara NTB) – Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) kembali mewisuda 580 mahasiswa Sabtu (13/9) besok. Wisuda akan digelar di Gedung Hakka Narmada Lombok Barat.

Ketua Panitia Wisuda Nirtanti Harwiningtias,M.Farm, Apt., menyebutkan, wisuda tahun ini diikuti 580 calon sarjana dari 7 fakultas. Wisudawan itu berasal dari 300 orang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 99 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), 14 orang dari Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), 19 orang dari Fakultas Pertanian, 22 orang dari Fakultas Teknik dan 126 orang dari Fakultas Hukum (FH). “Wisuda September tahun ini sekitar 580 mahasiswa,” sebut Nirtanti yang juga Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMM pada Suara NTB, Kamis (11/9).

Dijelaskan, konsep yang dibangun pada prosesi tersebut adalah bagaimana menghasilkan mahasiswa yang mampu berdaya saing secara islami baik di tingkat nasional dan Asia Tenggara. Alasan tersebut, karena setelah mendapat gelar sarjana, wisudawan dihadapkan dengan persoalan–persoalan yang menuntut mahasiswa untuk berkreativitas, berkompetisi dan mampu bertahan di tengah persaingan global.

Yang tidak kalah penting lanjutnya, mahasiswa harus mandiri dan serta produktif dalam segala hal. Terkait persiapan, dia mengakui tidak ada kendala dan bahkan persiapan secara teknis sudah berjalan dengan maksimal. Proses gladi bersih yang diagendakan nantinya dirasa sudah cukup siap. “Alhamdulillah, kalau kendala tidak ada. Besok (hari ini, red) kita sudah gladi bersih,” ujarnya.

Terlepas dari itu, dia berharap khususnya kepada para wisudawan, agar dapat menjaga nama baik almamater, mampu mengaplikasikan ilmunya sesuai kompetisinya.

Harapan kepada kampus, agar bisa meningkatkan kualitas SDM baik pendidik maupun tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. (cem)

Hal ini disampaikan Kepala SMKN 1 Selong, M. Hamonangan Nasution. Menjawab Suara NTB di Selong, Kamis (11/9), M. Hamonangan menjelaskan, ada dua unit ruangan laboratorium Jurusan Komputer dengan 100 unit komputer siap digunakan peserta.

Jaminan tidak ada gangguan karena berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) beberapa waktu lalu, berjalan juga dengan baik. Tidak ada gang-

guan dan para siswa sendiri sudah memahami kegiatan tersebut. Termasuk untuk proses tes CPNS di SMKN 1 Selong yang menggunakan sistem Computer Assested Test (CAT) ini.

Hamonangan, menegaskan, para peserta tes CPNS tentulah orang-orang yang mengerti. Di samping itu, lokasi pelaksanaan juga merupakan laboratorium yang hanya sesekali saja dipakai oleh siswa ketika hendak praktik.

Keyakinan tidak mengganggu juga dikarenakan SMKN 1 Selong ini memiliki 10 laboratorium. Sekolah yang dpernah dikunjungi Wakil Presiden RI Prof. Boediono ini memiliki banyak cadangan komputer yang bisa digunakan siswa.

Adapun ruangan yang akan digunakan peserta seleksi CPNS hanya dua unit saja. “Cadangan masih banyak. Kan KBM juga tidak mesti harus ke laboratorium,” ucapnya.

Laboratorium lain yang bisa

Pertemuan Menteri Pendidikan ASEAN

Tonggak Penting Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Jakarta (Suara NTB) – Para menteri pendidikan kawasan ASEAN mengadakan pertemuan tahunan ke-8 atau Eight ASEAN Education Ministers Meeting di Kota Vientiane, Laos, Kamis (11/9).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerja sama yang lebih kuat antara negara-negara kawasan ASEAN. “Mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini kita dapat menghasilkan beberapa tonggak terhadap pengembangan pasca-2015 visi komunitas seperti yang diminta oleh para pemimpin ASEAN,” katanya saat memberikan sambutan pada Eight ASEAN Education Ministers Meeting di Kota Vientiane, Laos sebagaimana dikutip dari laman www. kemdikbud.go.id, Kamis (11/9).

Mendikbud menegas-

kan, pendidikan sebagai unsur utama dari pilar komunitas sosial budaya ASEAN memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.

“Pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan tenaga yang bertindak sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, juga harus memiliki kemampuan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan membuat terobosan dan inovasi,” katanya.

Mendikbud menyampaikan, pendidikan juga harus diukur dari sosial, nilai-nilai budaya, dan kemanusiaan dalam memproduksi agen globalisasi, yang mempromosikan toleransi dan kerukunan yang mengarah ke kehidupan yang damai.

“Mudah-mudahan dalam pertemuan kami hari ini kita dapat menghasilkan beberapa tonggak terhadap pengembangan pasca-2015 visi komunitas, seperti yang diminta oleh para pemimpin

ASEAN,” katanya.

Mendikbud menyebutkan, ASEAN merupakan rumah bagi 600 juta jiwa.

Wilayah ini, kata Mendikbud, merupakan salah satu daerah yang paling dinamis di dunia, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat besar sekitar 5,6 persen dan menghasilkan hampir US $2,4 triliun pada tahun 2013.

“Wilayah ini bahkan akan menjadi lebih besar dengan pembukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015,” katanya.

“Forum ini akan menjadi forum pendidikan terakhir saya hadiri. Pada Oktober 2014 saya akan selesai tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Meskipun saya tidak akan terlibat langsung dalam forum pendidikan ASEAN, saya akan tetap komitmen saya untuk terus mendukung pengembangan pendidikan untuk berhasil Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujar Mendikbud. (ham)

digunakan siswa saat prosesi tes CPNS berlangsung bisa diarahkan ke Laboratorium Otomotif, Laboratorum jurusan Teknik Mesin, jurusan Bangunan.

“Praktik kan juga ratarata siang, sehingga tidak terl a l u gangg u , ” demikian H a monangan.

M. Hamonangan Nasution (rus)

Unand-Paramadina Gelar Seminar Pengawasan Kinerja Negara Padang (Suara NTB) – Universitas Andalas Padang (Unand) bersama Universitas Paramadina menggelar seminar nasional bertajuk “Peran Masyarakat dan Perguruan Tinggi Dalam Mengawasi Kinerja dan Anggaran pada Kementerian/ Lembaga Negara”, Kamis.

“Seminar nasional ini bertujuan untuk menggali berbagai solusi dan pandangan masyarakat khususnya mahasiswa tentang keterbukaan informasi oleh lembaga negara,” kata Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand, Syaiful, di Padang, Kamis.

Dia menyebutkan, dalam seminar yang juga digagas oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) ini menghadirkan Direktur PPPI dan mantan ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Mamun, sebagai narasumber.

Selain itu hadir praktisi sosial Wicaksono (Ndoro Kakung) untuk menjelaskan tentang pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam mengelola Informasi publik.

Menurutnya kedua narasumber tersebut memiliki pengalaman tentang pengelolaan teknologi informasi yang dapat dibagikan kepada mahasiswa. ”Secara keseluruhan seminar ini menjelaskan tentang implementasi dari Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik,” kata Syaiful.

Dia mengatakan salah satu upaya untuk terimplementasi undang-undang ini di khalayak ramai yakni penyamaan persepsi masyarakat terhadap informasi yang berkembang.

Ini mengandung artian seluruh lapisan masyarakat, NGO, lembaga dan departemen bahu membahu untuk menyamaratakan pandangan tentang suatu informasi publik. Dengan cara ini, katanya, kejahatan korupsi dapat ditekan dan dicegah.

Sementara itu Kepala SubBagian Humas dan Protokol Unand Eriyanty mengatakan seminar tentang keterbukaan informasi publik ini dapat membantu kerja dari dunia perhumasan.

Menurutnya dengan adanya penyamarataan persepsi, diharapkan tidak akan ada lagi berita atau informasi kabur.

“Sebab jika terjadi pelanggaran, maka akan dapat berhubungan langsung dengan hukum melalui undang-undang,” katanya Dari sinilah, kata Eriyanty, dunia perhumasan suatu instansi dapat terbantu dalam menyajikan berita yang tepat dan menyeluruh. “Setidaknya setiap pegawai humas dapat mempelajari dan mengaplikasikannya dalam setiap pekerjaan,” katanya. (ant/bali post)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan

(Suara NTB/cem)

Indonesia Berperan Besar di Kawasan ASEAN

Nirtanti Harwiningtias

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan banyak capaian telah dibuat dalam penguatan kualitas pendidikan di kawasan regional ASEAN sesuai rencana kerja 5 tahun ASEAN tahun 2011 hingga 2015.

“Kita sudah membuat capaian-capaian luar biasa untuk memperkuat kualitas pendidikan di kawasan ASEAN jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015”, jelas Mendikbud dalam sambutannya

pada 8 thASEAN Education Ministers Meeting (8thASED) di Vientiane, Laos, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (11/9).

Dalam sambutannya, Mendikbud memaparkan paling tidak lima capaian.

Pada 7th ASED di Yogyakarta tahun 2012 telah diluncurkan ASEAN Curriculum Sourcebook, sebuah sumber pengajaran untuk guru tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat berwawasan

luar, stabil, damai dan sejahtera.

Capaian kedua, ujar Mendikbud adalah peluncuran ASEAN State of Education Report (ASOER) yang merupakan hasil dari Informal ASEAN Education Ministers Meeting di Bali tahun 2011. ASOER merupakan penilaian yang baru pertama kali ada untuk menilai kemajuan pembangunan pendidikan di ASEAN. “Kita juga telah menyelesaikan ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF)”, papar Mendikbud menyebut capaian ketiga.

AQRF merupakan alat harmonisasi dan pengakuan dalam bidang kerjasama pendidikan tinggi.

Sementara capaian ke empat, ujarnya, telah selesainya siklus ke-13 Program Pertukaran Pelajar ASEAN (ASEAN Student Exchange Programme). Selanjutnya, telah dibuka kerjasama dengan lebih banyak mitra regional untuk memberikan kesempatan saling belajar, berbagi pengalaman dan mengamati praktik terbaik. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya 1st ASEAN Plus Three Educa-

tion Ministers Meeting dan 1st East Asia Summit Education Miniters Meeting di Yogyakarta tahun 2012.

Namun demikian, Mendikbud mengingatkan beberapa agenda yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah Kerjasama Jaringan Universitas ASEAN (ASEAN University Network/AUN). Selain itu Mendikbud juga menekankan pentingnya visi yang jelas dalam menyusun ASEAN Five Year Work Plan (2016-2020).

“Kita berharap rencana kerja ini selesai tahun depan”, tutur Mendikbud. (ham)

(Suara NTB/rus)

SUKA tantangan, berani ambil risiko dan tidak mudah menyerah, itulah kata kunci yang dipegang Ramdani (17). Meski gagal meraih medali di Porprov beberapa waktu lalu, namun tidak menyurutkan langkah siswa Kelas XI, Madrasah Aliyah Hidayatul Muttaqin NW Dangiang - Kecamatan Kayangan ini.

“Prestasi di Porprov lalu hanya sampai di 16 besar. Tapi itu sudah membuat keluarga dan teman-teman bangga,” aku Ramdani yang kian memperoleh motivasi dari keluarga.

Panjat tebing, merupakan olahraga yang cukup menguras nyali. Namun entah kenapa, ia justru gemar sejak melihat aksi climber di televisi semasih kelas V Sekolah Dasar. Bukan lantaran ia juga suka memanjat pohon kelapa tanpa bantuan tali, namun olahraga yang kurang diminati orang ini justru membuatnya tertantang. Hingga akhirnya, ia mencoba masuk di ekstrakurikuler panjat tebing dan akhirnya terpilih mewakili KLU di Porprov NTB tahun 2014.

Panjat tebing bagi Ramdani, memerlukan teknik dan kecerdasan serta intuisi untuk menapaki tebing. Menjadi semakin berbahaya dan menantang karena umumnya, medan (tebing) yang ditaklukkan memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat.

Mengupas pengetahuannya tentang olahraga berbahaya ini, Ramdani mengakui pemula seperti dirinya harus menguasai pemahaman dasar tentang tebing, mencakup bentuknya, bagian, kemiringan hingga keseluruhan sampai puncak tebing.

“Permukaan tebing harus dipahami secara sempurna, karena tempat ini merupakan pegangan dan berpijak dalam saat memanjat,” katanya.

Meski gagal di Porprov, ia menegaskan bahwa tahap itu merupakan langkah awal untuk mengejar ketertinggalan dari atlet lain. Dibandingkan atlet lain, Ramdani setidaknya telah mengetahui di mana letak kelemahan yang harus diperbaiki, seperti gerak kaki, tangan dan badan saat memegang dan memasang runner saat berpindah ke poin berikut.

“Cita - cita saya, semoga bisa menjadi atlet panjat tebing profesional, karena bagaimanapun, kita di KLU masih kekurangan perlengkapan latihan,” katanya. (ari)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

Aji Minta Pemain Tidak Terlena Hadapi Timor Leste

Timnas U-19 Jalani Empat Uji Coba di Spanyol

Tekuk PSCS 1-0, PSIS Lolos Delapan Besar Semarang Tuan rumah PSIS hanya mampu menang tipis atas tamunya PSCS Cilacap 1-0 (0-0) pada pertandingan lanjutan Grup J babak 16 besar Kompetisi Sepak Bola Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Jatidiri Semarang, Jateng, Rabu malam.

Dengan hasil ini maka tim Mahesa Jenar memperbesar lolos ke babak delapan besar karena sudah mengumpulkan nilai sembilan dari tiga kali main dan dimenangkan semuanya, sedangkan tiga pesaingnya di grup ini yaitu PSCS Cilacap, Persikabo Bogor, dan Pro Duta Medan baru mengumpulkan nilai tiga dari tiga kali main.

Persikabo Bogor mengumpulkan nilai tiga karena sekali menang dan dua kali kalah, demikian juga dengan PSCS Cilacap dan Pro Duta (sekali menang dan dua kali kalah).

Pertandingan antara kedua tim (PSIS melawan PSCS Cilacap) yang disaksikan sekitar 15 ribu penonton sempat terhenti beberapa waktu ketika memasuki babak kedua. Wasit belum memulai pertandingan babak kedua meski kedua tim sudah memasuki lapangan karena puluhan penonton masuk ke “sentle band” lapangan sebelah timur di stadion ini.

Panitia pertandingan sudah meminta penonton untuk naik ke tribune melalui pengeras suara tetapi belum diindahkan akhirnya petugas keamanan mengambil langkah untuk menggiring penonton yang ada di tempat itu untuk keluar dari stadion dan pertandingan babak kedua baru bisa dimulai.

Pertandingan antara kedua tim berlangsung dalam tempo yang yang cepat dan tensi yang tinggi, kedua tim samasama menampilkan permainan terbaiknya untuk meraih kemenangan karena pertandingan ini sangat menentukan untuk babak selanjutnya.

Beberapa peluang diciptakan pemain kedua tim tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kedua tim sehingga sampai pertandingan babak pertama usai kedudukan tetap imbang 0-0.

Memasuki babak kedua tempo pertandingan kedua tim masih tetap tinggi, bahkan pemain menampilkan permainan yang cepat untuk saling menggedor lini pertahanan lawan masing-masing.

PSIS akhirnya mencetak gol pada menit ke-76 melalui tendangan penalti yang dicetak pemain Julio Alcorse. Hukuman penalti yang dijatuhkan wasit kepada PSCS Cilacap sempat diprotes pemain dan ofisial tim tamu, bahkan pemain sempat ditarik ke pinggir lapangan karena keputusan wasit Sapari dari Bandung yang tidak adil.

Wasitpun sempat didorong-dorong pemain dan ofisial PSCS karena mereka memprotes keputusannya. Saat pemain dan ofisial bertindak seperti itu, penonton yang ada di tribune sebelah barat melempar dengan botol bekas minuman.

Tetapi kondisi yang lebih parah bisa dihindarkan dan akhirnya pemain dan ofisial PSCS menerima keputusan wasit meskipun pertandingan sempat molor sekitar enam menit mengingat kejadian pelanggaran yang dilakukan Maudi Abdulah kepada pemain PSIS Heri Nur Yulianto terjadi pada menit ke-70 sedangkan Alcorse menendang bola ke gawang PSCS yang dijaga Ega Risky terjadi pada menit ke-76.

Sampai pertandingan usai kedudukan tetap 1-0 untuk PSIS dan wasit Sapari mengeluarkan kartu kuning unyuk Rastiawan (PSCS) dan Welly Siagian (PSIS). Begitu pertandingan usai, wasit masih dikejar-kejar pelatih dan ofisial PSCS tetapi dengan kesigapan panitia pelaksana dan petugas keamanan akhirnya wasit bisa diamankan ke ruang ganti.

Pelatih PSCS Cilacap Gatot Barnowo mengatakan, pertandingan kedua tim berlangsung cepat dan tensi yang tinggi. “Kami memang datang ke Semarang tanpa target apa-apa, artinya saya hanya minta pemain untuk tampil bagus,” katanya.

Menurut dia, timnya juga memiliki peluang tetapi satu peluang yang diciptakan PSIS mampu dimanfaatkan dengan baik. “Kami tidak mau mengomentari soal wasit karena keputusan wasit mutlak,” katanya.

Yang terpenting bagi timnya, kata dia, adalah memanfaatkan sisa pertandingan yang ada untuk bisa mengejar PSIS. “Kami masih memiliki tiga pertandingan lagi, yaitu satu di kandang dan dua di kandang lawan. Kami akan mengejar PSIS supaya tim dari Jateng ada yang lolos ke babak selanjutnya,” katanya.

Ketua Umum PSCS Farid Maruf mengatakan, dirinya sudah memprediksikan bahwa timnya akan kalah dari PSIS dengan penalti dan ternyata benar. “Prediksi saya itu sudah saya sampaikan kepada pelatih dan pemain, ternyata benar,” katanya.

Pelatih PSIS Semarang Eko Riyadi mengatakan, dirinya mengakui pertandingan ini berlangsung dalam tempo yang cepat dan tensi yang tinggi. “Kami bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi gol,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Timnas Indonesia U-19 dijadwalkan akan menjalani empat pertandingan uji coba selama pemusatan latihan di Spanyol sebelum turun pada pada pertandingan resmi Piala Asia 2014 di Myanmar, 9-23 Oktober.

Pertandingan Timnas Garuda Jaya itu bahkan akan disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta nasional.

Televisi swasta yang berkantor di seputaran Senayan Jakarta itu telah merilis klub yang akan menjadi lawan Evan Dimas dan kawankawan.

Hanya saja, Sekretaris Badan Tim Nasional (BTN), Selfdin Syaifudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu belum bisa menjelaskan secara detail calon lawan uji coba bagi anak asuh Indra Sjafri itu. “Besok BTN akan merilis perkembangan rencana pemusatan latihan Timnas Indonesia U-19,” kata Sefdin Syaifudin.

Berdasarkan twitter dari televisi swasta yang akan menyiarkan pertandingan, Timnas Indonesia U-19 pada laga perdana uji coba dijadwalkan akan menghadapi Real Madrid Castilla (16/9). Dua hari berselang akan mengh-

adapi Atletico.

Dua pertandingan uji coba berikutnya adalah melawan Valencia (22/9) dan pertandingan terakhir akan menghadapi Barcelona (24/9). Setelah menjalani pertandingan uji coba, timnas dijadwalkan kembali ke Tanah Air. Rencana pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U-19 dengan empat klub besar di Spanyol itu dibenarkan oleh Sekjen PSSI Joko Driyono. Menurut dia, Ravi Mardianto dan kawan-kawan dijadwalkan bertolak menuju Negeri Matador itu, Jumat (12/9).

“Saya belum bisa memastikan apakah tim B atau dibawahnya yang akan menghadapi timnas,” kata Joko Driyono.

Demi menghadapi pertandingan uji coba yang pada, Timnas kembali digembleng di Lapangan Sutasoma 77 Halim, Jakarta. Pelatih Indra

(ant/bali post)

LATIHAN FISIK - Sejumlah pemain Tim Nasional (Timnas) U-19 mengikuti latihan fisik di lapangan UNY Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Sjafri terus berusaha menyiapkan tim terbaik agar bisa maksimal pada uji coba dan pada Piala Asia 2014 nanti.

Namun, menjelang ke-

Berharap Menpora dari Kalangan Olahraga Jakarta (Suara NTB) Sejumlah pelatih nasional mengharapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada pemerintahan mendatang berasal dari kalangan olahraga, agar lebih mengerti permasalahan yang dihadapi atlet, pelatih, maupun pengurus tiap-tiap cabang.

“Kalau menteri dari kalangan olahraga, pasti lebih bisa merasakan perjuangan atletatlet kami,” kata pelatih angkat berat, Dirdja Wiharja di Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, menteri dari kalangan olah raga maksudnya adalah mereka yang telah lama berkecimpung di dalam dunia itu baik mantan

atlet, pelatih maupun pengurus pusat dan daerah tiap cabang olahraga.

“Mereka itu kan yang paling mengerti dalamnya olahraga, dari tingkat pembinaan atlet muda hingga meningkatkan prestasi yang senior,” katanya.

Dengan menteri tersebut, dia memperkirakan, kebutuhan tiap-tiap cabang olahraga seperti fasilitas dan peralatan akan terpenuhi tepat waktu dan tidak terlambat seperti selama ini. “Pasti mereka mengerti segala kebutuhan kami terkait peralatan, fasilitas maupun dukungan moril,” katanya.

Senada dengan Dirdja, pelatih anggar Lucky Ramdhani juga mengungkapkan harapan

agar Menpora mendatang datang dari kalangan olahraga dan dapat memperbaiki sistem yang ada.

“Hingga seminggu sebelum Asian Games peralatan kami belum datang, bagaimana bisa benar-benar maksimal latihannya. Dengan Menpora dari kalangan kami mudahmudahan hal itu tidak terulang,” katanya.

Selama ini jabatan Menpora selalu diisi dari kalangan politik, oleh karena itu dia berharap Presiden terpilih Joko Widodo memikirkan opsi tersebut dalam menyusun kabinetnya mendatang. “Mudah-mudahan presiden terpilih mau mendengar aspirasi kami,” katanya. (ant/bali post)

Kasdiono Diminta Tidak Mundur Mataram (Suara NTB) Ketua Harian KONI NTB, L. Imam Maliki mengingat sejumlah pengurus cabor agar tidak mempersoalkan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH yang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD. Pasalnya, 90 persen anggota KONI NTB telah bersikap dan menginginkan orang nomor satu di KONI NTB itu tetap memimpin KONI NTB. Alasannya, demi menyelamatkan prestasi olahraga NTB dalam rangka meraih target 15 emas di PON XIX Jabar 2016, karena dengan dipimpin Kasdiono, Imam yakin prestasi olahraga NTB akan terus berjaya.

“Apakah Kasdiono mau mundur atau mau tetap bertahan menurut hemat saya, kita harus berpijak pada hasil rapat anggota KONI NTB Agustus lalu. Semua anggota menyerahkan sepenuhnya kepada Kasdiono. Itu artinya pernyataan sikap Kasdiono tidak perlu diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Kalau beliau masih tetap menjadi Ketua KONI NTB sampai saat ini, itulah sikap beliau.

Persoalan beliau menjadi anggota dewan kita serahkan ke dia untuk memilih, bukan mendesaknya untuk mundur,” tegas Imam Maliki yang saat itu didampingi Kabag Humas KONI NTB, Dr. Kadri.

Imam menilai Kasdiono bukanlah figur yang mudah mengambil kesimpulan. Itu artinya setiap keputusan akan diambil dengan penuh pertimbangan yang matang. Lagipula suara mayoritas anggota KONI NTB menjadi pertimbangan Kasdiono harus bertahan, buka kepentingan pribadi.

Menurutnya Kasdiono punya tanggungjawab moral meningkatkan prestasi di PON 2016 yakni meraih 15 medali emas. Belum lagi desakan sebagian besar atlet, pelatih dan pengurus cabor semakin menguatkan hati Kasdiono.

Baginya, mencari figur Ketua Umum KONI bukan persoalan yang mudah. Misalnya harus melaksanakan Musprovlub yang harus mendapat dukungan dua pertiga dari anggota KONI. Menurutnya, bukan persoalan yang mudah mengganti pimpinan KONI NTB. “Apakah kita bisa tepat memilih orang. Karena menurut saya Kasdiono adalah figur yang tepat. Karena secara materi beliau tidak pernah mencari rejeki di KONI NTB. Selain itu kedekatan atlet, pelatih dan pengurus KONI NTB dengan Kasdiono sangat dekat,” terangnya.

Dalam hal ini walaupun ada satu dua tiga angota KONI NTB yang kurang setuju dengan Kasdiono adalah hal yang wajar. Namun Kasdiono juga harus memikirkan suara mayoritas anggota KONI NTB yang masih menginginkan dia.

“Saya pikir kita perlu mendukung figur Kasdiono, jangan melihat kelemahannya kita perbaiki bersama-sama dan kita dukung beliau untuk terus pimpin KONI NTB.” Pendapat yang sama juga disampaikan Dr. Kadri. Menurutnya terkait dengan adanya desakan beberapa orang terkait Kasdiono menjadi anggota DPRD NTB atau pejabat publik bukanlah alasan yang harus serta-merta dibenarkan, karena menurutnya lebih dari 50 persen pengurus KONI di Indonesia masih dipimpin oleh pejabat publik, salah satunya KONI Papua hingga saat ini masih dijabat oleh Gubernur Papua.

Terkait dengan hal itu Kadri mengatakan tidak setuju bila Kasdiono harus mundur karena menjabat sebagai pejabat publik, karena memang bukanlah Kasdiono seorang yang merangkap jabatan. .

Menurutnya, terkait rangkap jabatan Kasdiono tidak bisa diihat dari aspek hukum saja. Tapi banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya bagaimana masa depan olahraga NTB, bagaimana Konsolidasi KONI untuk mengkoordinir Kontingen NTB menghadapi PON Jabar yang saat ini sedang melakukan persiapan atau Pelatda.

Apalagi figur Kasdiono ini bagi atlet, pelatih maupun anggota KONI NTB dianggap sebagai figur yang tepat, dan

tentunya figur yang bisa mendongkrak prestasi. Hal itu telah dibuktikan Kasdiono di PON Riau 2012 lalu dimana NTB yang sebelumnya hanya menyumbang tiga emas, namun bisa meningkatkan prestasi hingga 300 persen, yakni meraih 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu.

Oleh karena itu pertimbangan prestasi olahraga kata Kadri menjadi sangat penting Kasdiono tetap menjabat Ketua KONI NTB. Bila yang dikhawatirkan posisi Kasdiono yang mengelola dana bersumber dari APBD NTB, hal itu bisa disiasati dengan mensterilkan Kasdiono.

Misalnya ia harus absen dari posisi sebagai kuasa pengguna anggaran. Dia bisa melimpahkan kewenangan pengelolaan anggaran kepengurusan yang lain dengan catatan.

Itupun diserahkan sepenuhnya kepada hasil keputusan anggota KONI NTB. Dalam hal ini dia ingin mendorong anggota KONI NTB untuk tetap bersatu menutup kekurangan yang telah terjadi serta memberikan dukungan yang besar kepada ketua KONI NTB demi meningkatkan prestasi olahraga NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XIX 2016.

Kalaupun Kasdiono terusterus didesak oleh beberapa cabor untuk mundur, Kasdiono diharapkan bisa berpihak pada suara mayoritas anggota KONI NTB, sehingga dia tak harus mengeluarkan pendapat untuk mundur atau pun bertahan. Dan cabor tak boleh melihat persoalan dalam satu aspek saja. Tentu saja muaranya untuk kemajuan prestasi di NTB. (fan)

berangkatan ke Spanyol salah satu penjaga gawang timnas yaitu Awan Seto mengalami cedera yang cukup serius pada jarinya saat menjalani latihan.

Dengan demikian, timnas tinggal menyisakan dua penjaga gawang yang fit yaitu Ravi Mardianto dan Muhammad Diki Indrayana. (ant/bali post)

Indonesia-Filipina Bersaing Jadi Tuan Rumah Asian Games Jakarta (Suara NTB) Filipina menjadi negara pesaing baru bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 pada bidding yang akan dilaksanakan di Incheon, Korea Selatan, 20 September.

Munculnya nama Filipina sebagai pesaing Indonesia itu terungkap pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait dengan persiapan Asian Games XVIII di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Kamis.

“Filipina saat ini getol mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah. Mereka terus berusaha mencari dukungan,” kata Ketua KOI, Rita Subowo, di sela rapat koordinasi.

Selain Filipina, kata dia, yang menjadi pesaing Indonesia untuk menjadi tuan rumah adalah gabungan antara Malaysia dengan Singapura. Dengan demikian, Indonesia akan bersaing dengan rival yang saat ini juga sudah mempersiapkan diri.

Meski ada pesaing, Rita menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan tim untuk mengikuti bidding menjadi tuan rumah. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan kotakota yang dipersiapan menjadi lokasi berlangsungnya kejuaraan e m p a t tahunan itu.

“Ada 140 ora n g yang akan berjuang untuk m e -

menangkan Indonesia menjadi tuan rumah. Mereka terbagi atas tiga tim meliputi tim bidding, tim gabungan Jakarta dan Sumatra Selatan serta yang akan melakukan pameran,” katanya menambahkan.

Selain menyiapkan tim, kata Rita pihaknya juga menggalang dukungan dari negaranegara Asia lainnya. Bahkan, pihaknya menegaskan jika saat ini Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Tiongkok. “Duta besar negara sahabat juga memberikan dukungan kepada Indonesia menjadi tuan rumah,” kata mantan Ketua Umum KONI Pusat itu.

Pemerintah Indonesia berasarkan rapat koordinasi dipastikan memberikan dukungan penuh untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Hal itu disampaikan langsung oleh Menkokesra Agung Laksono. “Bapak Presiden memberikan dukungan penuh Indonesia menjadi tuan rumah. Makanya KepPres untuk kepanitian nasional Asian Games 2018 akan segera diproses,” katanya usai rapat koordinasi.

Sementara itu Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin menjelaskan jika pihaknya sudah siap untuk menjadi tuan rumah. Bahkan, kawasan terpadu Jaka Baring dimana lokasi pertandingan berada sudah teruji untuk pertandingan internasional mulai Islamic Solidarity Games (ISG) hingga SEA Games 2011. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Aji Santoso

(Suara NTB/ist)

Jakarta Pelatih Timnas Indonesia U-23, Aji Santoso meminta anak asuhnya tidak terlena pada pertandingan perdana Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan yaitu melawan Timor Leste karena akan berdampak pada pertandingan berikutnya.

Sesuai dengan jadwal yang ada, pertandingan Grup E antara Timnas Garuda Muda melawan Timor Leste akan digelar di Goyang Stadium, Korea, 15 September. “Timor Leste saat ini sudah beda. Makanya tidak boleh dianggap remeh. Apalagi saat ini diperkuat pemain naturalisasi. Yang jelas kita harus fokus mengamankan pertandingan pertama,” kata Aji Santoso saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pertandingan pertama pada sebuah kejuaraan sangat penting. Untuk itu pihaknya meminta Andritany Ardiyasa dan kawan-kawan untuk bermain secara maksimal demi meraih hasil yang terbaik.

Dengan mampu meraih hasil maksimal dilaga perdana, kata dia, maka akan mempermudah untuk menghadapi laga berikutnya yaitu melawan Maladewa (18/9) dan dipertandingan terakhir fase grup menghadapi Thailand (22/9).

“Melihat perkembangan tim, kami optimistis mampu lolos ke babak berikutnya. Makanya kami meminta anak-anak untuk bermain maksimal,” kata mantan pemain Arema Malang itu.

Timnas Garuda Muda dengan kekuatan 20 pemain serta 15 jajaran pelatih dan official sesuai dengan jadwal bertolak menuju Incheon, Korea Selatan, Rabu malam. Mereka berangkat lebih awal guna menjalani adaptasi dengan lingkungan.

“Untuk cuaca sebetulnya tidak ada masalah. Namun, kita harus mewaspadai semua kemungkinan,” kata pelatih asal malang itu.

Meski Aji Santoso menegaskan jika timnya sudah siap untuk turun dikejuaraan empat tahunan itu, namun ada beberapa pemain yang kondisinya belum prima yaitu Ramdani Lestaluhu, Fandi Eko Utomo dan Dani Saputra. (ant/bali post)

Rita Subowo

SUARA NTB

Jumat, 12 September 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 12 September 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

Jumat, 12 September 2014

Halaman 14

PIMPINAN DPRD KOTA MATARAM SEKRETARIS DPRD KOTA MATARAM BESERTA STAF

Mengucapkan

Mengucapkan

MOHON DOA DAN DUKUNGAN ATAS TELAH DIAMBIL SUMPAH PIMPINAN DPRD KOTA MATARAM PERIODE 2014 - 2019 DI MATARAM, 11 SEPTEMBER 2014 OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM

SELAMAT ATAS TELAH DIAMBIL SUMPAH PIMPINAN DPRD KOTA MATARAM PERIODE 2014 - 2019

KAMI BERHARAP DAPAT MENGEMBAN AMANAH MASYARAKAT DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

PIMPINAN DPRD KOTA MATARAM

SEKWAN TTD LALU ARIA DHARMA BS, SH

H. DIDI SUMARDI, SH KETUA

MUHTAR, SH WAKIL KETUA

Puluhan Unggas Bawaan TKI NTB Disita Balai Karantina Pertanian Mataram (Suara NTB) Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, dr.

H. I Putu Terunanegara mengungkapkan pihaknya menyita puluhan ekor unggas yang dibawa oleh TKI NTB yang pulang dari Malaysia. Penyitaan itu dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit yang dibawa oleh hewan maupun tumbuhan dari luar negeri.

“Sementara ini yang paling banyak disita unggas dari Malaysia. Jenisnya berbagai jenis burung. Yang paling banyak membawa itu adalah TKI. Karena mereka banyak belum paham terkait dengan hal ini,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela Public Hearing dan Diskusi Publik tentang Standar Pelayanan Publik Karantina Pertanian di Mataram, Kamis (11/9) siang kemarin.

Masih banyaknya hewan maupun tumbuhan yang dibawa oleh TKI NTB dari Malaysia menurut Terunanegara disebabkan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang hal itu. Jika membawa hewan maupun tumbuhan dari luar negeri, maka harus memenuhi prosedur impor yang berlaku. Kemudian ada surat keterangan sehat dari negara asal.

“Ketika dia tak memenuhi persyaratan administrasinya, kita lakukan penahanan, lakukan pemeriksaan fisik kemudian kalau tiga hari, kita lakukan pemusnahan,” imbuhnya.

Mengenai masih banyaknya TKI yang membawa hewan atau tumbuhan dari luar negeri, pihanya dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi ke PJTKI-PJTKI yang memberangkatkan TKI. Sehingga, diharapkan dengan sosialisasi tersebut meminimalisir ketidaktahuan TKI selama ini.

Terunanegara menjelaskan, membawa hewan atau tumbuhan dari luar negeri mempunyai resiko yang snagat tinggi terhadap penyakit. Untuk itu, perlu dicegah pada pintu-pintu masuk NTB baik di Bandara Internasional Lombok (BIL) maupun pelabuhan-pelabuhan.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, pada tahun 2011 lalu telah menyita sekitar 40 kilogram produk hortikultura dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang melalui bandara Internasional Lombok. Hal tersebut terjadi karena mereka dinilai melanggar peraturan pemerintah.

Mataram (Suara NTB) Sebagian besar produk holPemkot Malang tertarik tikutura disita dari para TKI untuk mengembangkan sisyang pulang kampung dari Mater city dengan Kota Matlaysia melalui bandara. Penyiaram yang merupakan taan dilakukan karena banibukota Provinsi NTB. Didara di NTB bukan merupakan bukanya penerbangan langpintu masuk untuk komoditas sung Lombok-Malang pada impor. Hal tersebut melanggar 27 September mendatang ketentuan UU pasal 5 Nomor merupakan penunjang 16/1992 tentang Karantian pembangunan dan pengemHewan, Ikan dan Tumbuhan. bangan sektor wisata di Pemerintah telah menetapkan antara dua daerah. tujuh pintu masuk berbagai jenis Hal tersebut dikatakan produk impor yang masuk katagoWalikota Malang, H. Muri komoditas Organisme Penghammad Anton usai perteganggu Tumbuhan Karantina muan di Ruang rapat Uta(OPTK), yakni bandara Ngurah ma Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/9) siang kemarin.

Rai, Soekarno Hatta, Pelabuhan “Kedatangan kami ke sini Tanjung Priok, Tanjung Perak, karena ada kesamaan sister Belawan, Batam dan Makasar. city kita dalam pariwisata, Para TKI yang membawa komodjadi kami ingin mengemitas hortikultura tersebut tidak diberikan sanksi. (nas)

I WAYAN SUGIARTHA WAKIL KETUA

KABAG HUKUM DAN PERSIDANGAN TTD DARWAMAN, SH

KABAG TU TTD DRS. LALU MASHUN

Pengawalan Diperketat

Jokowi Batal Hadiri Rakornas KI di Mataram

Mataram (Suara NTB) Presiden RI terpilih, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) batal menghadiri rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi seluruh Indonesia di Mataram pada 12-14 September ini. Meski demikian, tiga orang pejabat tinggi negara masing-masing Ketua KPK, Abraham Samad, Ketua MK, Hamdan Zoelva dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisyahbana dipastikan hadir memberikan materi kepada 200 peserta Rakornas.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono dikonfirmasi di sela-sela memberi keterangan pers terkait pelaksanaan Rakornas yang akan berlangsung mulai tanggal 12-14 September di Mataram. “Beliau batal menghadiri rakornas KI ini karena semakin ketatnya pengawalan Paspampres pascaputusan MK,” ujarnya.

Pascaputusan MK yang memperkuat putusan KPU tentang Presiden RI terpilih 2014-2019 mendatang, pengawalan terhadap Jokowi semakin diperketat. Sebelumnya, kedatangan Presiden terpilih dalam rakornas KI diharapkan dapat mendengarkan rekomendasi-rekomendasi eksternal KI mengania keterbukaan informasi publik pada pemeirntahan baru. Diharapkan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, KIP menjadi salah satu indikator pembangunan.

Meskipun Presiden terpilih batal hadir, namun tiga pejabat tinggi negara dipastikan menghadiri Rakornas KI itu.

Diantaranya, Ketua KPK, Abraham Samad yang akan memberikan materi terkait dengan tata kelola informasi dan pemeirntahan yang baik. Kemudian Menteri PPN, yang akan memberikan materi tentang perencanaan pembangunan nasional.

Dipopramono menjelaskan Rakornas merupakan agenda tahunan Komisi Informasi, yang diikuti oleh KI seluruh Indonesia. Ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam Rakornas kali ini, diantaranya adalah koordinasi terkait persoalan intern yang ada di KI, rencana pelaksanaan sidang jarak jauh, mekanisme teleconference, tata naskah kelembagaan, rencana revisi pasal /judicial review hingga sharing pengalaman yang ada pada masing-masing unit KI.

(Suara NTB/nas)

RAKORNAS - Suasana Konferensi Pers KIP terkait pelaksanaan Rakornas yang akan berlangsung mulai tanggal 12-14 September di Mataram.

Selain itu, ada satu isu krusial yang akan dibahas pada rakornas kali ini, yaitu bagaimana agar suatu informasi/Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadi arus utama dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintahan/Negara. Sehingga KI turut menghadirkan pihak Bappenas dalam Rakornas di Mataram kali ini.

Ketua Komisi informasi Pusat juga

mengharapkan, dengan dipilihnya NTB sebagai Lokasi Rakornas kali ini, dapat menularkan gema yang positif bagi Provinsi lain di wilayah Indonesia bagian Timur, mengingat sejauh ini KI di wilayah Indonesia timur masih banyak yang belum terbentuk KI Provinsi sesuai amanat UndangUndang. Jumlah KI seluruh Indonesia saat ini mencapai 26 buah. (nas)

Malang Tertarik Kembangkan ”Sister City” dengan Mataram bangkan sama-sama sebagai kota wisata. Paling tidak Malang ini sudah menerima devisa dari Kota Mataram, yaitu para siswa dari NTB yang sekolah di Kota Malang, disinilah kami ingin mengembangkan sister city,”ujarnya.

Dikatakan, dalam beberapa pekan mendatang akan ada penerbangan langsung Lombok-Malang. Hal itu menurutnya menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan antar dua daerah.

Pasalnya, menurut Anton dengan adanya penerbangan langsung itu, masyarakat Malang akan lebih mudah datang ke Lombok, NTB. “Dengan penerbangan langsung ini maka masyarakat Malang juga bisa berwisata ke Lom-

(Suara NTB/nas)

TUKAR CINDERAMATA - Walikota Malang, H. Muhammad Anton bertukar cinderamata dengan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, usai pertemuan di Ruang rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/9) siang kemarin. bok. Sekarang ini mungkin mereka agar susah ke Lombok karena harus lewat Surabaya. Dan Malang-Surabaya ini macet.

Jadi, otomatis agak terhambat.

Tetapi dengan penerbangan langsung ini mungkin akan sangat meningkat nanti. Jadi kita

kembalikan, kalau selama ini kita mendapatkan devisa dari Mataram, sekarang masyarakat Malang juga akan berkunjug ke sini,” imbuhnya.

Anton menambahkan, selain menjajaki peluang kerjasama dalam pengembangan pariwisata, dirinya juga membawa rombongan pimpinan SKPD Pemkot Malang datang ke Lombok. Para pimpinan SKPD itu diminta untuk melihat peluang-peluang kerjasama misalnya dengan UKMUKM di daerah ini.

“Kita juga ingin mengembangkannya di Kota Malang apa yang bisa dilaksanakan di Kota Malang. Kota Malang juga punya andalan juga bisa laksanakan di sini. Kami berharap nantinya Mataram di

Kota Malang dan Malang di Kota Mataram,” harapnya.

Sementara itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, yang menerima rombongan Walikota Malang itu memberi respon positif dan menyampaikan bahwa dengan membangun penerbangan langsung Malang – Mataram adalah suatu hal yang sangat penting dan strategis untuk memastikan kedua daerah ini sama-sama maju dalam perspektif pembangunan nasional.

“NTB siap untuk membangun kerjasama yang lebih produktif lagi dengan Pemkot Malang untuk menjadi bagian yang unggul di wilayah Republik Indonesia,” katanya. (nas)

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

SUARA NUSANTARA

Pilkada Tidak Langsung adalah Kemunduran Jakarta (Suara NTB) Walikota Bandung Ridwan Kamil menilai terjadi kemunduran jika kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Pada Undang-Undang Dasar (UUD) juga jelas dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka jelas secara demokratis rakyat yang memilih pemimpinnya,” kata dia pada Rakornas Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil mengaku tidak mungkin menjadi orang nomor satu di Bandung jika mekanisme pemilihan Walikota dipilih oleh wakil rakyat di DPRD setempat.

Sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Bandung 2013, kata dia, dirinya bukan kader partai politik karena hanya seorang dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tidak dikenal oleh siapapun, termasuk pimpinan partai.

“Saya bukan artis dan publik figur. Karena bertekad mengubah Bandung menjadi lebih baik maka saya menyampaikan visi misi ke beberapa partai, tapi ditolak,” katanya.

Hingga akhirnya, lanjut Ridwan Kamil, ada partai politik yang mengakui kualitasnya dan

menjadikannya pemenang pilkada satu putaran dengan hasil sekitar 45 persen suara.

“Kalau pilkada dikembalikan ke pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD maka orang luar tidak pernah muncul dan tidak mendapat kesempatan menjadikan daerah lebih baik,” katanya. Dia mengusulkan penyempurnaan teknis pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung agar lebih murah serta tidak menghamburhamburkan uang.

“Salah satu caranya adalah tidak diperlukan kampanye atau rapat akbar dan pembatasan baliho kandidat,” ujar Ridwan.

Menurut dia, penilaian mahal atau tidaknya pilkada dipilih rakyat tergantung dari teknis pelaksanaan sehingga perlu direvisi sedemikian rupa. Pihaknya yakin jika ada perubahan tata cara kampanye atau tidak membuat pemilu berlangsung secara mewah dari penyelenggara maupun kandidat maka pilkada tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

Merusak Jiwa Para ulama di kalangan

Nahdlatul Ulama (NU) menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan anggota legislatif secara langsung itu merusak “jiwa” Indonesia, karena itu masyarakat harus kembali pada pilkada tidak langsung.

Pilkada dan pemilihan anggota legislatif langsung itu mungkin bermanfaat (kebaikan) tapi manfaatnya lebih sedikit daripada mudharat (kerusakan), kata Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar kepada Antara di Surabaya, Rabu.

Menanggapi RUU Pilkada yang menimbulkan polemik terkait pilkada langsung dan tidak langsung, ulama asal Kedungtarukan, Surabaya itu menyatakan PBNU telah membahas hal itu dalam Munas Alim Ulama NU di Cirebon pada 15-17 September 2012.

“Jadi, NU sudah lama membahas soal itu. Para ulama NU sepakat untuk kembali kepada pemilihan tidak langsung, karena para ulama harus mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar,” kata pengasuh Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya itu.

Menurut dia, kerusakan besar yang tampak di depan mata ada tiga hal dengan adanya pemilihan secara langsung yakni perpecahan masyarakat, politik biaya tinggi yang menghalalkan segala cara, dan permainan opini yang tidak mendidik masyarakat awam politik.

“Perpecahan itu sangat merusak, karena terjadi antara santri dengan kiai, antarsantri, antar-kiai, antar-saudara, antar-suku, antar-tokoh.

Sekarang saja ada koalisi X dengan tim Y yang akan bertikai habis-habisan dari pusat (DPR) hingga daerah (DPRD kabupaten/kota), apa kurang merusak?” katanya.

Hal yang tidak kalah merusak adalah pemilihan secara langsung mendorong politik biaya tinggi, sehingga calon pemimpin akan menghalalkan segara cara dengan korupsi atau dikenal dengan KKN. “Buktinya, kepala daerah atau legislator sudah banyak yang masuk penjara,” katanya.

Selain pemimpin, politik biaya tinggi juga merusak rakyat, karena pemilihan secara langsung tidak lagi ditentukan dengan pertimbangan rasional, melainkan “riswah” (politik uang atau money politics). “Bukan rahasia lagi, calon bupati X yang memberi Rp 10.000 akan kalah dari calon Y dengan Rp 15.000,” katanya. (ant/bali post)

Lupa Pamit, Prabowo Sindir Ahok Jakarta (Suara NTB) Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok belum pamit kepadanya setelah menyatakan mengundurkan diri sebagai kader partai.

“Belum pamit,” ujar Prabowo di selasela pertemuan petinggi Koalisi Merah Putih di kediaman Akbar Tandjung di Jakarta Selatan, Rabu malam. Prabowo mengatakan, dirinya sudah satu tahun tidak bertemu muka dengan Ahok.

Namun demikian dia mengakui tidak

sakit hati dengan langkah pengunduran diri Ahok dari Gerindra. “Masa sakit hati,” ujar Prabowo. Lebih jauh Prabowo menyatakan dia menolak kalau partainya disebut-sebut mengabaikan aspirasi Ahok yang menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD dalam RUU Pilkada.

Prabowo mengatakan Gerindra justru merupakan partai yang sejak awal mendukung Ahok dalam bursa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Gerindra itu yang mengusung Ahok, sau-

(ant/bali post)

PERTEMUAN - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subijanto (tengah) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) usai pertemuan di kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Jakarta Pusat, Rabu (10/9) malam.

dara-saudara,” ujar Prabowo.

Prabowo sempat terlihat meninggalkan kediaman Akbar lebih awal dibandingkan yang lain, yakni pada sekitar pukul 20.45 WIB dan kembali pukul 21.55 WIB. “(Saya) lupa pamit,” seloroh Prabowo kepada wartawan.

Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap menerima Ahok yang mengancam akan keluar dari partai politik jika revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan.

“Nanti kalau benar RUU itu benarbenar disahkan, saya dapat teman,” kata Jokowi sesat sebelum meninggalkan Balaikota, Selasa. Ahok mengancam keluar dari partai politik jika revisi RUU Pilkada disahkan karena menurutnya pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencoreng reformasi dan demokrasi.

Jokowi sendiri menilai wacana RUU tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia dan diputuskan tanpa logika.

“Sekarang sistem pemilihan presiden kan dipilih oleh rakyat, sistem presidensial. Masa yang di bawahnya sistem parlementer? Arahnya mau ke mana kita ini?

Yang di atas Undang-undangnya pakai yang dipilih rakyat, masa yang provinsi dipilih DPRD. Logikanya di mana?” kata Jokowi.

Jika Undang-Undang Pilkada yang saat ini ada dinilai terdapat kekurangan, Jokowi menilai seharusnya UU tersebut diperbaiki bukan malah diubah. “Ya kalau ada kekurangan mestinya diperbaiki. Bukan dirubah lagi dirubah lagi. Tapi itu urusan parlemen lah,” katanya. (ant/bali post)

Presiden Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Menteri ESDM Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menunjuk Menko Perekonomian Chairul Tanjung sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM menggantikan Jero Wacik yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Kepala Bagian Tata Usa-

ha Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dwi Purwanto di Jakarta, Kamis (11/9) mengatakan, penunjukan Chairul tersebut ditetapkan melalui Keppres No 77/P Tahun 2014.

“Isinya, Pak Chairul Tanjung sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM dalam sisa masa ja-

batan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014,” katanya.

Penetapan Chairul sebagai Plt Menteri ESDM berlaku sejak Keppres yang ditetapkan pada 9 September 2014. Chairul akan menjabat sebagai Plt Menteri ESDM sampai berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II pada 20 Oktober 2014.

TRAVEL

MEBEL

DIJUAL

RUPA-RUPA

Pada Kamis ini, Menko Perekonomian dijadwalkan memimpin rapat pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam rapat tersebut selain wamen dan pejabat eselon satu Kementerian ESDM, juga akan dihadiri Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas. (ant/bali post)

RUMAH MAKAN

Halaman 15

Warga Dikejutkan Suara Dentuman Gunung Slamet Banyumas (Suara NTB) Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikejutkan suara dentuman yang sangat keras dari arah Gunung Slamet pada Kamis siang.

Salah seorang warga Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Riyani mengaku terkejut saat mendengar suara dentuman dari arah utara (Gunung Slamet, red.). “Tadi terdengar beberapa kali, suaranya sangat keras hingga kaca ikut bergetar,” katanya.

Sementara di Dusun IV, Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, dilaporkan bahwa warga setempat segera keluar dari rumah masingmasing karena terjadi sesuatu pada Gunung Slamet.

“Dentumannya sangat keras, kaca-kaca dan atap seng ikut bergetar. Warga di sini keluar dari rumah mereka,” kata Kepala Dusun IV Limpakuwus Wasirun.

Menurut dia, kondisi Gunung Slamet tertutup kabut sehingga tidak terlihat dari Limpakuwus meskipun suara dentumannya terdengar sangat keras. Dia mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada warga yang mengungsi meskipun aktivitas Gunung Slamet sangat tinggi.

Menurut dia, warga masih menunggu komando dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas. “Kami masih menunggu komando.

Kalau ada komando untuk mengungsi, kami akan mengungsi,” katanya.

Informasi yang dihimpun, suara dentuman dari Gunung Slamet juga terdengar hingga Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Cilacap.

“Tadi saat di belakang, saya mendengar dua kali suara dentuman seperti geluduk. Padahal, cuaca sangat cerah,” kata salah seorang warga, Syehal melalui saluran telepon yang diterima Antara, di Purwokerto. (ant/bali post)

(ant/bali post)

CINCIN - Gunung Slamet mengeluarkan asap berbentuk cincin terlihat dari Desa Tuwel, Kabupaten Tegal, Jateng, Kamis (11/9). Fenomena asap berbentuk cincin itu disertai dentuman keras terjadi setiap sekitar limabelas menit.

Mantan PM Inggris Temui Presiden Jakarta (Suara NTB) Mantan Perdana Menteri Inggris Raya Tony Blair menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, untuk membahas berbagai hal termasuk pentingnya upaya menangkal radikalisme.

Presiden Yudhoyono yang memakai jas hitam dan dasi biru itu menyambut secara langsung Tony Blair yang memakai jas abu-

abu dan dasi merah di depan pintu masuk ke Kantor Presiden sekitar pukul 13.00 WIB. Saat menyambut mantan Perdana Menteri Inggris periode 19972008 itu, Presiden Yudhoyono ditemani sejumlah pejabat antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin.

Presiden juga menyambut hangat kedatangan Blair. Blair pernah berkunjung ke Jakarta

(ant/bali post)

TONY BLAIR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menyambut kunjungan kehormatan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

pada tahun 2006. “Dalam kunjungan pertama itu, saya mengingat Anda berbicara pentingnya merangkul Islam dan Barat serta bekerja sama mengatasi radikalisme,” katanya.

Presiden juga mengingat mengenai berbagai upaya yang dilakukan Blair dalam mengatasi beragam persoalan global. Kedatangan Blair jelang persiapan penduduk Skotlandia untuk memutuskan jadi tidaknya bergabung bersama dengan Inggris Raya.

Pengambil keputusan itu akan digelar pada 18 September.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Rabu, menyerukan kepada pemilih di Skotlandia untuk menolak kemerdekaan dalam referendum pekan depan. Cameron menulis di surat kabar “Daily Mail” menjelang perjalanan kejutan ke Skotlandia dalam upaya melestarikan persatuan Inggris dan Skotlandia yang telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun.

“Inggris Raya adalah negara berharga dan istimewa. Itulah yang dipertaruhkan. Jadi janganlah ada satu orang pun di Skotlandia yang ragu. Kami sangat ingin kalian tinggal, kami tidak ingin keluarga bangsa-bangsa ini terpecah belah,” tulis Cameron sebagaimana dikutip kantor berita AFP. (ant/bali post)

Jemaah Haji Disambut Cuaca Panas di Makkah Makkah Jemaah haji Indonesia disambut cuaca panas yang stabil di Makkah namun cenderung menurun tiga hari ke depan, sehingga jemaah diminta terus memperhatikan kesehatan dan banyak minum untuk mencegah dehidrasi dan penyakit lainnya.

Menurut laman cuaca Yahoo, Kamis, suhu maksimal hari ini adalah 41 derajat celcius dan minimal 27 derajat celcius. Pada pagi hari sekitar pukul 08.00 waktu Arab Saudi suhu tercatat 33 derajat.

Pada Jumat suhu maksimal diperkirakan naik satu derajat menjadi 42 derajat namun suhu terendah tetap 27 derajat. Semementara suhu maksimum dan minimum pada Sabtu sama dengan Kamis. Pada Minggu suhu maksimum diperkirakan turun cukup besar yakni menjadi 38 derajat dan minimum tetap 27 derajat.

Laman accuweather.com menyebutkan suhu maksimum Kamis hingga Sabtu stabil pada angka 42 derajat celcius dan pada Minggu turun menjadi 39 derajat.

Jemaah Indonesia memasu-

ADVERTISING

(ant/bali post)

MELEPAS KERABAT -Sejumlah keluarga dan kerabat melepas keberangkatan kloter pertama jemaah calon haji Depok di Balaikota Depok, Jawa Barat, Rabu (10/9). ki Makkah sejak Selasa tengah malam. Mereka sebelumnya berada di Madinah. Sejak kedatangan jemaah ke Madinah, suhu di Madinah selalu lebih tinggi (sempat mencapai 47 derajat) dibanding Makkah.

Walaupun suhu di Makkah cenderung stabil namun tetap lebih tinggi dibanding dengan suhu di Jakarta yang pada Kamis ini diperkirakan maksimal 33 dera-

jat dan minimal 23 derajat.

Kepala Daerah Kerja Makkah Endang Jumali selalu mengingatkan agar jemaah banyak minum air. Bahkan Daker Makkah membuat program Gerakan Minum Air dan Makan Kurma. Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Makkah, Muh. Ilyas juga menyarankan hal yang sama. Ia mengatakan dehidrasi bisa membuat penyakit lainnya timbul. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 12 September 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kontak Senjata dengan Gerilyawan

Dua Tentara Filipina Tewas Manila Dua tentara Filipina dan sejumlah gerilyawan penentang kesepakatan damai antara pemerintah dengan kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF) tewas saat bentrok Kamis (11/9).

Pertempuran tersebut meletus di wilayah selatan Filipina setelah sehari sebelumnya Presiden Filipina, Benigno Aquino, menyerahkan usulan UU Otonomi Muslim kepada parlemen; satu langkah penting mengakhiri pemberontakan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Sekitar 20 gerilyawan Pejuang Pembebasan Islam Bangsamoro (BIFF) memulai tembakan ke arah sekelompok tentara pada Rabu. Mereka kemudian menyerang satu unit militer yang dikirim untuk melancarkan balasan, demikian keterangan Mayor Jenderal Edmundo Pangilinan.

Para gerilyawan berhasil menewaskan dua orang tentara dan melukai enam lainnya, kata Pangilinan.

Pangilinan—mengutip keterangan penduduk setempat yang menjadi saksi—mengatakan lebih dari 10 gerilyawan tewas dalam pertempuran yang berlangsung selama dua jam itu.

Jika jumlah korban tersebut akurat, maka pertempuran pada Kamis merupakan bentrokan paling berdarah yang melibatkan BIFF di Mindanao sejak Juli lalu saat 17 gerilyawan dan satu tentara tewas dalam satu hari.

BIFF sendiri adalah pecahan dari kelompok gerilyawan terbesar di Filipi-

na, MILF. Mereka memisahkan diri pada 2008. Sementara itu pada Maret lalu, MILF yang diperkirakan mempunyai kekuatan 10.000 tentara—mencapai kesepakatan damai setelah pemerintah Filipina menawarkan otonomi pemerintahan Muslim di wilayah Mindanao.

Di sisi lain, BIFF menolak kesepakatan itu dan bersumpah akan terus melakukan perjuangan demi terbentuknya negara Islam merdeka di wilayah selatan Filipina.

Pada bulan lalu BIFF juga sempat melakukan baiat terhadap Daulah Islam, sebuah kelompok garis keras yang menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah.

MILF sendiri mengecam Daulah Islam dan berjanji akan menghentikan “virus” kelompok itu di kawasan Asia Tenggara. (ant/bali post) KUNJUNGI - Bangunan memorial 11 September yang berlokasi di New Jersey Amerika Serikat menjadi salah satu tempat kunjungan warga dan keluarga korban sehari sebelum peringatan tragedi runtuhnya menara WTC di New York.

Peringati Tragedi 11 September

Kerabat Korban Kunjungi Museum New York Pertama kalinya sejak serangan teroris 11 September 2001 atau 9/11 di Amerika Serikat, sebuah museum yang didedikasikan kepada para korban tragedi tragis itu dibuka.

Seperti dilansir dari New York Daily News, Rabu (10/9), para keluarga akhirnya bisa mengunjungi bangunan bertajuk National September 11 Memorial & Museum, setelah upacara peringatan mengenang tragedi 11 September digelar hari Kamisnya.

Keluarga korban dan undangan akan memasuki bangunan museum itu, setelah mengunjungi tugu peringatan serangan 11 September ke-13 di memorial plaza. Juga untuk pertama kalinya, masyarakat akan diizinkan masuk ke bangunan bersejarah itu setelah pukul 18.00. Setelah sebelumnya ditutup.

Perubahan itu menyusul pembukaan bertahap situs peringatan, yang hadir setelah bertahun-tahun terkendala penundaan konstruksi dan pembengkakan biaya.

Sebelumnya, setahun setelah serangan itu, para pelayat berkumpul di bangunan yang disebut ‘Ground Zero’. Pada saat itu, area kosong seluas 16 hektar yang dikelilingi oleh gedung-gedung rusak akibat serangan brutal teroris dijadikan kawasan peringatan.

Sedikit demi sedikit, kawasan World Trade Center (WTC) yang menjadi sasaran teroris mulai berbenah.

Tiga belas tahun kemudian, satu bangunan itu berdiri.

Ketinggiannya 1,776 kaki di udara dan akan dibuka musim gugur ini.

Di seberang plaza di kawasan itu, 4 WTC akan disewa dalam beberapa minggu. Bangunan Memorial tragedi 11 September dibuka pada tahun 2011, sementara museumnya dibuka pada bulan Mei. Sarana transportasi penghubungnya diperkirakan dibuka pada pertengahan 2015. (ant/bali post)