Snt12092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 156 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 12 SEPTEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

BELUM BERSIH – Seorang warga menyeberangi Sungai Jangkok menggunakan ban, usai memetik kangkung. Salah satu pekerjaan berat upaya revitalisasi sungai itu adalah menyadarkan masyarakat agar tidak bercocok tanam di sungai karena mengakibatkan pendangkalan. Selain itu, soal sampah.

Revitalisasi Sungai Jangkok Jangan Hanya Wacana

SUNGAI Jangkok yang membelah Kota Mataram dalam situasi kemarau panjang menjadi tumpuan sebagian warga Kota Mataram, karena debitnya tetap terjaga. Tetapi masih banyak yang abai soal kebersihan, apalagi bicara tentang konsep lebih besar, revitalisasi.

Dalam opininya yang termuat di Suara NTB, Selasa (8/9) lalu, Asisten II Setda Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Aryadi, M.Si melihat bagaimana eksotiknya Sungai Marco Venezia yang membelah Negeri Pizza, Italia. Ia kemudian membayangkan Sungai Marco yang menjadi bagian dari urat nadi ecowisata Italia itu tereplikasi di Sungai Jangkok yang membelah Kota Mataram.

Bersambung ke hal 15

Kasus DBHCHT

Indikasi Penyimpangan Akibat Perbedaan Nomenklatur

Mataram (Suara NTB) Hal baru yang terungkap dari indikasi penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemprov NTB, terkait dugaan pelanggaran ketentuan formal. Alokasi anggaran diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tapi dialihkan untuk kegiatan lain.

TO K O H

Mutasi Empat Kajari TERLALU lama bertugas, empat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bertugas di wilayah NTB, sedang diusulkan untuk dimutasi. Mereka rata - rata sudah bertugas di atas dua tahun. Para Kajari itu, Kajari Selong Nur Rohman, SH, Kajari Sumbawa Sugeng Hariadi, SH, MH, Kajari Dompu Hasan Kurnia HS, SH, serta Kajari Bima Eko Prayitno, SH, MH. Usulan mutasi ini salah satu alasannya terkait dengan durasi waktu kerja tersebut.

Bersambung ke hal 15

Martono (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Jangan Hanya Formalitas

(Suara NTB/dok)

Ahyar Fadli

PEMERHATI masalah Pemerintahan dan Politik NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si mengatakan, Panitia Seleksi (Pansel) yang akan menjaring tiga Pimpinan SKPD Pemprov NTB jangan hanya bersifat formalitas. Artinya, mereka harus diberikan kewenangan untuk menyeleksi calon-calon pimpinan SKPD yang memiliki integritas, loyalitas , prestasi dan profesional di bidangnya.

Bersambung ke hal 15

Sumber di Kejati NTB menyebut, kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan karena memang ada empat item yang diduga tidak sesuai dengan PMK. Diantaranya,

bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) senilai Rp 20 miliar, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Alokasi untuk saluran irigasi

desa Rp 32 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Pembangunan gedung serbaguna di Lombok Timur dan Lombok Tengah senilai Rp 2 miliar. Kemudian anggaran

untuk integrasi ternak dan tanaman Rp 5 miliar. Terakhir, bantuan keuangan olahan Pijar Rp 3,2 miliar. ‘’Pengalokasian anggaran ini diduga tidak sesuai dengan PMK. Karena tidak ada hubungannya dengan dampak dari tembakau,’’ kata sumber sembari menunjukkan data alokasi anggaran cukai tembakau tahun 2013, sebesar Rp 65 miliar. Inilah yang mem-

Dewan Tuntut Ketegasan Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB mengingatkan Pemprov NTB untuk bersikap tegas terhadap minimnya kemajuan yang dicapai dalam rencana pembangunan Hotel Syariah di lahan samping lokasi pembangunan Islamic Center (IC), Mataram.

“Sekarang harus ada ketegasan pemerintah karena ini kan merugikan daerah kalau dibiarkan terus seperti ini,” ujar Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Drs. Ruslan Turmuzi yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/9) kemarin.

Ruslan mengungkapkan, dulunya akan dilakukan pembangunan tahap awal di lah-

an strategis tersebut. “Tetapi pada saat itu pemda melihat kelengkapan administrasinya sehingga belum memenuhi syarat untuk ground breaking.

Dia melakukan itu karena khawatir perjanjiannya itu akan kedaluarsa,” ujarnya.

Dengan molornya proses pembangunan hotel tersebut, Ruslan menyerukan Pemprov NTB untuk segera melakukan pemilihan ulang terhadap investor yang ingin mengelola aset tersebut. “Salah satu jalan keluarnya melakukan beauty contest kembali, mengundang kembali para investor untuk lokasi yang di Hotel Syariah itu,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

buat syarat formal penyimpangan terpenuhi, sehingga kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Persoalannya, belum bisa ditetapkan tersangka belum fokus, karena masih mengidentifikasi kerugian Negara. ‘’Soal siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya sudah jelas,’’ sebutnya, dengan tetap menunjukkan data tadi.

Bersambung ke hal 15

Kejati NTB Pasif Soal Kasus BIL

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sorotan sekaligus dorongan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB ‘’jemput bola’’ dalam kasus gedung induk Bandara Internasional Lombok (BIL), ditanggapi datar. Kejaksaan tetap pasif dengan bergeming tidak akan meminta kasus itu dipertanyakan agar segera dilimpahkan ke tahap dua.

“Kami menunggu saja pelimpahan dari Kejagung,” kata Kajati Martono, SH, MH, ditanya terkait desakan Somasi NTB agar ada upaya mempertanyakan perkara itu ke Kejagung. Ditemui di ruangannya Jumat (11/9) siang kemarin, Martono tetap menganggap perkara yang diusut sejak 2012 itu masih menjadi tanggung jawab penuh Jampidsus Kejaksaan Agung. Meski pada akhirnya akan disidangkan di Mataram, dia tetap akan menunggu instruksi dari atasannya di Kejagung. “Kita pada dasarnya siap untuk menyidangkan. Cuma, berkasnya kan belum turun. Ya kita tunggu saja,” tegas dia.

Ditanya, apakah sudah ada pemberitahuan awal dari Kejaksaan Agung soal perkara ini?

Bersambung ke hal 15

Ruslan Turmuzi

Sejumlah Proyek Strategis Mandek

Wakil Rakyat NTB Harus Proaktif ’’Jemput Bola’’

Mahyudin (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek strategis di NTB yang perlu mendapatkan dukungan pemerintah pusat mandek alias tak jalan. Beberapa proyek tersebut diantaranya, pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Mandalika Resort dan perpanjangan runway BIL. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin , ST, MM meminta para wakil rakyat NTB yang duduk di Senayan untuk pro aktif ‘’menjemput bola’’ ke pusat. ‘’Saya kira, wakil rakyat juga harus

proaktif menjemput bola dari sini. Kan ada beberapa orang dari NTB yang duduk di Senayan. Harus proaktif menjemput bola mencari permasalahan, membantu pemerintah daerah,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi usai ceramah empat pilar dan wawasan kebangsaan di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (11/9) siang kemarin.

Menurutnya, para wakil rakyat NTB yang duduk di Senayan harus terus berkoordinasi, menyerap aspirasi daerah dan mencarikan solusi pemecahannya. “Para wakil rakyat ‘’menjemput bola’’, permasalahan di daerah berkaitan dengan (dukungan) anggaran pusat tentunya,”imbuhnya.

Mahyudin menyatakan baru mengetahu ada sejumlah proyek strategis yang sudah lama terbengkalai di NTB lantaran tak ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia juga menyayangkan tak bisa bertemu dengan Gubernur NTB. Kalau ada kesempatan bertemu, kemungkinan ada dialog mengenai permasalahan yang terjadi di daerah.

“Pak Wakil Gubernur sudah kemarin ketemu saya, beliau hari ini ke Bali ada acara dan diwakili Asisten III pada acara ini. Jadi kita belum tahu persis apa saja proyek-proyek strategis yang mandek itu,’’ tambahnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pasar Tradisional di Mataram Jorok dan Bau Patroli Tiap Hari KELURAHAN Kebon Sari, Kecamatan Ampenan merupakan salah satu wilayah yang dilewati aliran Sungai Jangkuk. Persoalan yang dihadapi sungai di Kota Mataram adalah sampah yang kerap dibuang ke sungai oleh warga khususnya yang tinggal di bantaran sungai. Untuk mengatasi persoalan itu, Kelompok Masyarakat Peduli Sungai (KMPS) yang ada di Kelurahan Kebon Sari melakukan patroli setiap hari.

“Kalau dulu KMPS melakukan patroli tiga (Suara NTB/dok) kali dalam seminggu.

Muhammad Faisal Sekarang KMPS rutin patroli setiap hari,” terang Lurah Kebon Sari, Muhammad Faisal, Jumat (11/9). Patroli yang dilakukan KMPS yang beranggotakan 10 orang ini disebutkan Faisal untuk memantau warga yang membuang sampah sembarangan ke badan sungai.

Warga yang tinggal di bantaran kali disebutkan Faisal sekitar 100 Kepala Keluarga (KK). Menurutnya masyarakat sangat susah dikontrol untuk tidak membuang sampah ke sungai sehingga peran KMPS ini dinilainya sangat membantu. “Kontrol masyarakatnya susah sehingga kita libatkan KMPS,” ujarnya.

Selain itu, anggota KMPS juga berkeliling ke kawasan bantaran sungai untuk mengambil sampah warga yang telah dikumpulkan. Faisal mengatakan belakangan ini telah tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan sampah mereka di pinggir sungai. Sampah inilah kemudian yang diangkut anggota KMPS yang berpatroli menggunakan kendaraan roda tiga.

Salah satu kendalanya disampaikan Faisal adalah makin bertambahnya volume sampah dari warga. Sementara kendaraan pengangkut hanya satu unit. “Kendala kita volume sampah semakin besar dan kendaraannya satu unit sehingga kita kewalahan,” ujarnya. Dalam proses pengangkutan sampah ini, warga tidak dipungut biaya apa pun. Sedangkan operasional kendaraan roda tiga dan anggota KMPS didanai dari anggaran kelurahan.

Faisal menyampaikan pihaknya juga rutin melakukan kegiatan bersih-bersih sungai setiap pekan. Pihaknya menjadwalkan kegiatan gotong royong ini setiap hari Sabtu.

Mulai saat ini pihaknya juga telah menyusun jadwal untuk setiap lingkungan yang secara bergiliran akan bergotong royong di pinggir Sungai Jangkuk. “Tiap minggu kita akan bagi untuk tiap lingkungan dan akan kita jadwalkan secara bergiliran dalam satu bulan,” jelasnya. (ynt)

Lihat Sisi Positif SEJAK dilantik sebagai Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., cukup banyak membuat program. Diantaranya lima hari kerja dan Jumat Bersih. Untuk program Jumat Bersih ini, mengharuskan para ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemkot Mataram melakukan gotong royong.

Kebijakan inipun mendapat tanggapan beragam dari kalangan DPRD Kota Mataram.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, (Suara NTB/fit) SH., kepada Suara NTB Parhan di ruang kerjanya, Jumat (11/9) mengatakan, apapun yang menjadikebijakan Penjabat Walikota Mataram harus disambut dengan baik. ‘’Selalu kita berprasangka positif,’’ cetusnya. Jumat Bersih misalnya, tentu tidak bias menyalahkan Penjabat Walikota atas kebijakan itu.

Kalaupun ada agenda rapat di Hari Jumat, tentu harus dilakukan penyesuaian. ‘’Kalau itu jalan, ini jalan, inikan indah sekali,’’ tutur Parhan. Hanya saja, sejauh ini Penjabat Walikota Mataram memang belum pernah melakukan koordinasi dengan kalangan DPRD Kota Mataram. Ia tidak menampik banyak anggota Dewan yang mengomentari hal tersebut. ‘’Kalau kita hanya melihat sisi negatifnya, kita tidak akan pernah puas. Tetapi kita lihat sisi positif dari kegiatan ini.

Alhamdulillah kita melihat di kelurahan sampai tingkat kota, kerja bakti Hari Jumat itu tetap dilaksanakan,’’ terang politisi PKS ini. Parhan berharap, tidak hanya program gotong royong setiap Jumat yang berjalan lancer, program-program lainnyapun diharapkan berjalan. ‘’Sekarang kita lihat sisi baiknya sajalah. Jangan kita terlalu ini tidak baik kemudian kita tentang,’’ ujarnya. Dewan sebagai mitra pemerintah harus mendukung. Namun demikian, kalau nantinya ada kegiatan Dewan yang melibatkan eksekutif, pihak eksekutif juga tidak memandang Dewan sebelah mata. ‘’Mereka juga harus menyambut kegiatan-kegiatan kita yang kaitannya dengan melibatkan eksekutif,’’ imbuh Parhan. Di DPRD Kota Mataram pun, untuk kegiatan yang melibatkan eksekutif pada Hari Jumat, jamnya harus disesuaikan. ‘’Mungkin kalau kita undang terlalu pagi, tidak akan bisa hadir,’’ katanya. Tetapi kalau hal ini dicermati oleh eksekutif, semua kegiatan dapat berjalan. Baik kegiatan di eksekutif maupun kegiatan di DPRD Kota Mataram.

Toh, lanjut Parhan yang diundang hanya beberapa orang saja. Sehingga mereka yang diundang, sebaiknya diberi dispensasi untuk selesai gotong royong lebih awal sehingga bisa menghadiri kegiatan di DPRD Kota Mataram. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Silang pendapat antara kalangan Pansus Pasar DPRD Kota Mataram dengan eksekutif terkait penunjukkan kepala pasar, berakhir Jumat (11/9). Pansus dan eksekutif dalam hal ini Dinas Koperindag DPRD Kota Mataram dengan Bagian Hukum Setda Kota Mataram telah menyepakati bahwa kepala pasar tidak harus dari ASN. Kalangan di luar ASN pun punya kesempatan yang sama sepanjang yang bersangkutan profesional dan memiliki kemampuan dalam menata dan mengelola pasar.

Namun yang menjadi catatan penting, bagaimana supaya Kepala Pasar mampu mewujudkan pasar tradisional yang nyaman bagi pengunjung. ‘’Saya heran, pasar tradisional di Mataram ini joroknya nggak habishabis,’’ keluh Wakil Ketua Pansus pasar DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., dalam rapat kerja dengan Dinas Koperindag Kota Mataram dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Dikatakan Wardana, Pansus mempunyai pemikiran ingin melihat pasar lebih baik.

Untuk mewujudkan manajemen dan pengelolaan pasar yang baik, tidak terlepas dari

SDM. Politisi PDIP ini mengaku terpukau dengan pengelolaan pasar tradisional di Yogyakarta. ‘’Lantas kenapa kita (Mataram, red) tidak bisa mengatur itu,’’ tanyanya. Munculnya pemikiran bahwa kepala pasar harus dari kalangan ASN karena melihat latar belakang kepala pasar di Kota Mataram dari kalangan tim sukses.

Sementara pengelolaan pasar di Mataram ini membutuhkan adanya terobosan. ‘’Kalau tidak maksimal, kenapa harus dipertahankan,’’ imbuhnya. Artinya, lanjut Wardana, orang-orang yang tidak punya niat bekerja, harus diganti.

Karena bagaimanapun, pasar

menjadi salah satu indikator pengelolaan daerah. Ditambahkan anggota Pansus Pasar, Ketut Sugiarta, bahwa bahasa hokum dalam Perda Pasar ini harus diantisipasi untuk keadaan mendatang.

Apalagi ada rencana dari Penjabat Walikota Mataram membentuk Perusda Pasar. Kalau sudah menjadi BUMD mau tidak mau membutuhkan SDM yang professional dan menguasai manajerial. ‘’Tidak lucu kan nanti kalau kepala pasar tidak bisa komputer,’’ cetusnya. Intinya, kata Ketua Pansus Pasar DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim, Kepala pasar haruslah figur yang profesional

(Suara NTB/fit)

JELASKAN - Kepala bagian Hukum Setda Kota Mataram Mansur menjelaskan tidak ada keharusan dalam aturan yang ada untuk mengangkat kepala pasar dari kalangan ASN. dan transparan.

Noer Ibrahim meminta Dinas Koperindag mengumpulkan kepala pasar. ‘’Kalau mereka tidak sanggup mewujudkan pasar yang nyaman, silahkan mundur,’’ pintanya.

Kepala Dinas Koperindag, SH., mengklaim beberapa pasar yang kepalanya dari kalangan ASN, seperti Yogyakar-

ta dulunya juga seperti Mataram. ‘’Mereka dulunya tenaga honorer K2, kebetulan mereka masuk database,’’ akunya. Sehingga Wartan meminta Pansus agar melihat juga aspek sosiologis dari kepala pasar.

Bahkan Wartan memberi gambaran di beberapa pasar ada kepala pasar yang bekerja tanpa pamrih. (fit)

Volume Sampah Capai 1.800 Kubik Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyebutkan, volume sampah yang dihasilkan di Sungai Jangkok, Kecamatan Ampenan mencapai 1.800 kubik. Sampah didominasi oleh kangkung, teratai, eceng gondok dan sampah plastik.

Dikatakan, petugas perhari mengangkut minimal lima hingga enam truk sampah.

“Minimal perhari itu truk mengangkut 5 - 6 truk. Kalau satu truk itu minimal 5 kubik, sebulan bisa capai 1800 kubik,” sebut Mahmuddin Tura dikonfirmasi di sela - sela gotong royong, Jumat (11/9).

Persoalan sampah di muara Jangkok lanjutnya, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Dinas PU, perlu keterlibatan Dinas Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup serta keterlibatan dari camat dan

(Suara NTB/cem)

ANGKAT SAMPAH - Petugas dari Dinas PU Kota Mataram menggunakan alat berat untuk mengangkat sampah dan sedimentasi di Sungai Jangkok. lurah. Pihak kecamatan dan kelurahan nantinya, tugasnya mensosialisasikan agar masyarakat tidak lagi budidaya kangkung.

Menumpuknya sampah di sungai, disebabkan minimnya kesadaran masyarakat. Padahal, telah disiapkan tempat pembuangan sementara

(TPS), tong sampah di masing - masing kelurahan serta kointainer sampah.

Belum maksimalnya pengangkutan, karena pihaknya masih terkendala sarana dan prasarana. Sedang diupayakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mengurangi sampah dengan sistem hidro-

lik dan menggunakan jaring.

Penjabat Walikota kata Mahmuddin, meminta di tiap jembatan seperti ACC, Jangkok, Udayana, Karang Baru, Bung Hatta dan Iman Bonjol, agar dipasangkan jaring sehingga sampah tidak menumpuk di bagian hilir. “Ada sembilan sungai di Kota Mataram.

Nah, Buk Wali minta agar semuanya dipasangkan jaring,” terangnya.

Terkait sampah di saluran irigasi, ia mengatakan, menjadi bagian sedang dipikirkan bagaimana penangananya.

Sebab, irigasi di Kota Mataram dimanfaatkan petani untuk mengaliri sawah. (cem)

Penjabat Walikota Minta Muara Sungai Jangkok Dinormalisasi

(Suara NTB/ynt)

AKSES UTAMA - Jalan ini merupakan akses utama ke RTH Pagutan yang akan dibangun Pemkot Mataram.

PU Pesimis Pembangunan Jalan RTH Pagutan Bisa Terlaksana Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram pesimis pembangunan jalan masuk ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan bisa terlaksana.

Pasalnya sampai saat ini APBD Perubahan Kota Mataram belum ditetapkan sementara pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional akan dilaksanakan tanggal 10 Oktober mendatang yang berlokasi di RTH Pagutan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura, Jumat (11/9). “Kelihatannya agak berat melihat waktu yang tersedia. Kemungkinan tidak bisa terealisasi,” cetusnya.

Mahmuddin mengatakan karena jalur utama menuju RTH Pagutan ini tak bisa dikerjakan dalam waktu dekat, pihaknya kemudian membuat jalur alternatif melalui jalan di samping SMKN 7 Mataram.

Dana yang disiapkan untuk jalur alternatif ini kecil, hanya Rp 200 juta. Sementara untuk jalur utama dianggarkan Rp 4 miliar di APBD Perubahan Kota Mataram 2015.

Dan menurutnya pengerjaan jalur alternatif ini tidak memerlukan waktu lama.

Pengerjaan jalur alternatif

ini dikerjakan Pemprov NTB. Karena Pemprov NTB merupakan panitia utama dalam Festival Hortikultura Nasional 2015. “Itu dikerjakan provinsi semua,” ujarnya. Untuk pengerjaan jalan masuk utama, Pemkot Mataram juga berharap bantuan dari Pemprov NTB. “Dana ini masih bermasalah di APBD Perubahan yang belum ditetapkan sampai saat ini. Dan kami berharap ada kebijakan dari provinsi menurunkan anggaran untuk itu,” terangnya.

Jika nantinya jalur utama tidak bisa dikerjakan sampai bulan Oktober atau setelah selesai pelaksanaan festival, Mahmuddin mengatakan jalan tersebut akan tetap dikerjakan jika APBD Perubahan telah disahkan.

Selain untuk pembangunan jalan, anggaran Rp 4 miliar tersebut juga termasuk untuk pembuatan drainase di dalam kawasan tersebut. Di samping itu juga akan digunakan untuk penataan jalan di dalam kawasan RTH. Jalan masuk yang akan dibangun panjangnya sekitar 500 meter dan lebar 15 meter. Jalan akan dibuat dua jalur lengkap dengan trotoar dan median jalan atau boulevard. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta muara Sungai Jangkok dinormalisasi sehingga nelayan bisa menambatkan perahunya. Normalisasi ini juga untuk menjaga kebersihan sungai yang kerap dijadikan tempat buang sampah bagi warga yang tinggal di bantaran kali.

“Sungai perlu dinormalisasi,” ujarnya ditemui di Kantor Lurah Banjar usai berkunjung ke muara Sungai Jangkok, Jumat (11/9).

Ia pun telah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk berkoordinasi terkait rencana ini. Di samping itu juga Pemkot Mataram akan berkoordinasi dengan Dinas PU NTB. Selain normalisasi kawasan Sungai Jangkok, Selly menginginkan agar kawasan Sungai Gedur

juga dinormalisasi.

Normalisasi ini juga diperlukan untuk mengantisipasi angin musim barat yang kerap membuat nelayan tak bisa melaut. Setelah muara Sungai Jangkok dinormalisasi, para nelayan di Kota Mataram khususnya yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Ampenan tak perlu menambatkan perahunya di wilayah Lombok Barat.

Kawasan tersebut disampaikan Selly juga bisa dijadikan destinasi wisata. Untuk itulah pihaknya fokus pada upaya menjaga kebersihan dan keindahan sungai yang ada di Kota Mataram. Selly juga menginginkan agar ada batas antara rumah penduduk dengan pinggiran sungai sehingga menjadi lebih tertata.

“Kita juga akan pasang lampu dan buatkan taman sehingga bisa menjadi objek wisata,” ujarnya. Agar keber-

sihan sungai tetap terjaga, di pinggir sungai akan dipasang juga papan larangan buang air besar dan buang sampah ke sungai. Selain imbauan tertulis, Selly juga meminta agar imbauan tersebut disampaikan melalui masjid sehingga bisa didengar dan dijalankan masyarakat.

Tak hanya itu, sarana dan prasarana kebersihan juga harus disediakan di pinggir sungai. Untuk itu Selly meminta kepada Dinas Kebersihan untuk menempatkan kontainer sampah. Tapi kontainer sampah yang disediakan harus yang bersih. “Karena banyak warga mengeluh tidak mau ada kontainer karena bau. Untuk itu sebelum ditempatkan kontainernya harus dicuci bersih dulu sehingga tidak bau,” cetusnya. “Untuk membuat laut kita bersih, kita buat kali kita bersih,” demikian Putu Selly Andayani. (ynt)

Pemkot Lepas 42 Peserta MTQ Tingkat NTB Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram, melepas 42 peserta musabaqah tilawatil quran (MTQ) tingkat Provinsi NTB, Jumat (11/9).

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said menyampaikan, berdasarkan data dengan jumlah penduduk muslim di Kota Mataram sebanyak 80 persen lebih menjadi potensi sumber daya manusia memegang peran akan keberhasilan berbagai program pembangunan. MTQ rutin digelar tiap tahun ini, diharapkan mampu meningkatkan kecintaan terhadap Al-quran.

Kegiatan MTQ lanjut Sekda, hendaknya dijadikan sarana mengukur kemampuan dan pemahaman tentang Al-quran.

Dimana di dalamnya, mengandung segala unsur tiap aspek manusia. “Gerakan Magrib Mengaji sudah sejak lama kita lakukan. Diharapkan membangun kecintaan terhadap Alquran,” terangnya.

Sebanyak 42 peserta MTQ akan bersaing tingkat NTB di Bima. Keikutsertaan kafilah

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kafilah Kota Mataram berfoto bersama Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said dan Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam di halaman Kantor Walikota Mataram, Jumat (11/9).

Kota Mataram dalam MTQ XXVI ini, tidak sekadar menjadi ajang mengejar kemenangan saja. Namun kegiatan ini merupakan ajang memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim di Provinsi NTB. “Total semuanya ada 60 orang. 42 peserta dan 18 orang pendamping dan pembinanya,” sebut Sekda.

Penjaringan peserta lanjutnya, Pemkot Mataram melakukan seleksi tingkat kelurahan,

kecamatan dan Kota Mataram.

Antusias dan keseriusan masyarakat tinggi, sehingga menghasilkan qori’ - qoriah andal.

Perlu dipersiapkan adalah, MTQ tingkat nasional diselenggarakan tahun depan. Dimana NTB dan Kota Mataram menjadi tuan rumah. Selain persiapan sebagai tuan rumah, perwakilan NTB dan Mataram khususnya harus mampu menunjukan kiprahnya tingkat nasional. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

Dilempar ke Swasta KEMENTERIAN Perdagangan akan lepas tangan dari program pasar lelang. Provinsi yang selama ini di-back up untuk melaksanakan kegiatan mempertemukan langsung pengusaha dengan produsen komditas agro ini akan dilepas ke swasta, setelah dinilai mandiri.

Kepala Sub Bagian Pengawasan Transaksi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Erni Hartati di Mataram mengatakan, delapan provinsi yang yang masih dibina melaksanakan kegiatan pasar lelang telah dipanggil ke pusat, termasuk NTB. Yang dibahas, sejauh mana kesiapan masingmasing daerah untuk dinyatakan mandiri melaksanakan pasar lelang komoditas agro. Beberapa perwakilan dari provinsi yang dipanggil di antaranya Sumatera Barat, Gorontalo, DIY, Sulawesi Tenggara, Lampung, Jambi dan NTB. Untuk NTB, kemungkinan tahun depan tak lagi Kementerian Perdagangan akan men-support kegiatan pasar lelang. Wacananya, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebagai salah satu perusahan daerah akan mengambil alih kewenangan pemerintah.

Dalam masa sebelum Kemendag lepas tangan, dilakukan pendampingan terus menerus. Sehingga benar-benar dianggap swasta cukup siap untuk mengambil alih kegiatan. Mengapa kegiatan pasar lelang akan dilepas ke pihak swasta? Menurut Erni, selama ini indikasinya transaksi yang disepakati oleh pengusaha dengan produsen justru gagal serah.

Artinya, kesepakatan jual beli antar pengusaha dengan produsen hanya di atas kertas. Padahal, untuk NTB misalnya, transaksinya sekali pelaksanaan kegiatan pasar lelang rata-rata di atas Rp 1 miliar.

Pasar lelang dihajatkan sebagai forum untuk mempertemukan langsung para pengusaha dalam dan luar daerah.

Sehingga peran para pengepul yang selama ini menjadi pemicu panjangnya mata rantai pemasaran dapat ditekan. Tentunya, harga jual dan harga beli barang sesuai harga dari sumbernya. Dengan akan dilemparnya kegiatan pasar lelang ke pihak swasta, kemungkinan akan ada jaminan transaksi di atas kertas bisa riil terlaksana.

Pihak swasta yang menjadi pelaksananya, akan benar-benar mempertemukan pengusaha dan produsen yang sesungguhnya tanpa perantara pengepul. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pembangunan Properti di Mataram Abaikan RTH Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi NTB memonitor keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Dinas PTPH khawatir pertumbuhan itu akan membuat tidak terproteksinya RTH dari gempuran pengembang.

Husnul Fauzi

Pemkot Mataram idealnya sudah menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) lahan berkelanjutan.

Dalam Perda RT/RW, jelas-jelas menekankan RTH itu seluas 70 persen dari total luas kawasan di kabupaten/kota.

Kepala Dinas PTPH Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si menyebut dalam RTH tersebut, terdapat lahan untuk pengembangan hortikultura, padi, maupun lahan untuk tanaman hias. Pembangunan properti tidak boleh abaikan RTH. “Saya sudah ingatkan kepada kepala dinas yang membidangi pertanian di Kota Mataram.

Perwalnya harus dibuat, lindungi tempat-tempat itu,” kata Husnul Fauzi.

Harapannya agar lahan-lahan potensial tersebut terhindar dari lahan beton. Menyinggung soal alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan, ia tekankan pengembang juga harus perhatikan RTH tersebut. Acuannya sudah jelas di Perda RT/RW Kota Mataram.

Ia menyayangkan, jika saja Kota Mataram yang notabene ibu kota provinsi ini, akan dijejali dengan pembangunan kawasan perumahan atau pembangunan gedung-gedung.

Oleh karenanya, Pemkot Matarampun harus tegas mempertahankan RTH itu yang luasnya disebut mencapai 1.800 hektar.

“Soal pembangunan kota ini akan seperti apa dengan makin banyaknya populasi pendukuk, itu sudah jelas bisa diatur. Yang penting RTH harus diproteksi sebagai lahan berkelanjutan,” demikian ditambahkan.

Seperti diketahui, bahwa saat ini pembangunan di Kota Mataram begitu menggeliat.

Sektor properti juga menjadi trend bisnis yang terus berkembang. Banyak pihak menyangsikan Pemkot bisa mempertahankan lahan pertanian yang masuk sebagai lahan abadi.

Bahkan bukan hal tabu lagi, cukup banyak kawasan pertanian yang harus diproteksi itu telah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu, meskipun lahan tersebut bukan atas nama langsung pengusahanya. Kekhawatiran mendasar, kedepan RTH ini akan makin sempit jika tak dilakukan perlindungan.

Terlepas dari pandangan itu, Husnul Fauzi juga ditanya Suara NTB di kantornya, Jumat (11/9) mengatakan, upaya bersama mempertahankan RTH di Kota Mataram, pengembang juga harus

mengacu pada Perda RT/RW yang sudah ada. “Silakan pengembang juga mengacu dong pada Perda RT/RW itu,” tambahnya.

Secara umum, di Provinsi NTB alih fungsi lahan tak menjadi kekhawatiran. Alasannya, luas lahan pertanian sesuai data Badan Pusat Statistik (BPR) terus mengalami perkembangan. Misalnya pada posisi tahun 2013 lalu, total luas kawasan pertanian di NTB 227.000 hektar. Namun untuk acuan tanam tahun 2015, luasnya sudah mencapai 256.000 hektar. Penambahan ini dengan adanya pembukaan lahan sawah baru. Bahkan potensinya bisa bertambah dengan adanya cadangan sawah tegal dan kebun seluas 47.000 hektar. Potensi tersebut hanya tinggal membangun sumber pengairannya (bendungan dan embung).

“Perkiraan target populasi penduduk, hingga 30 tahun mendatang bicara NTB, hasil pertanian kita masih tetap surplus. Jadi alih fungsi lahan tidak masalah,” demikian Husnul Fauzi. (bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Erni Hartati

(Suara NTB/bul)

ISTIRAHAT – Pekerja Newmont memarkir haul truck segera setelah jam istirahat tiba. Luas areal tambang, berikut jumlah pekerja serta investasi merupakan beberapa di antara banyak item penilaian yang menetapkan Newmont sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia.

Newmont Masuk Kategori Perusahaan Terbesar Dunia Mataram (Suara NTB) Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) terpilih masuk dalam Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) sebagai salah satu perusahaan terdepan di industri pertambangan untuk kali ke sembilan secara berturut-turut.

Tahun ini, DJSI World yang merupakan salah satu indeks sustainabilitas yang sangat dihormati memasukkan 317 perusahaan dunia yang diidentifikasi sebagai perusahaan-perusahaan dengan kinerja terdepan dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup

Jumat,11 September 2015

dan sosial.

Newmont merupakan perusahaan tambang emas pertama yang masuk dalam DJSI World ini pada tahun 2007 dan untuk DJSI North America Index, Newmont masuk daftar setiap tahun sejak 2006.

“Kami merasa sangat terhormat bahwa kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan diakui sebagai yang terbaik di sektor pertambangan oleh Dow Jones Sustainability World Index. Kinerja ini merefleksikan komitmen serius kami terhadap sustainabilitas sebagaimana

yang ditunjukkan oleh para karyawan perusahaan.” ujar Gary Goldberg, President dan Chief Executive Officer dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (11/9).

“Setiap hari kita fokus pada penciptaan nilai dan peningkatan kualitas hidup melalui praktik tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini menghasilkan kondisi kerja yang aman dan kesempatan yang baik bagi para karyawan, pengembangan ekonomi berkelanjutan di masyarakat tuan rumah kami dan keuntungan/manfaat yang kuat

serta prospek yang baik bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lainnya,” tambahnya.

Selain masuk dalam jajaran terdepan di sektor industri pertambangan, Newmont memperoleh nilai tertinggi di beberapa bidang seperti strategi iklim. Sistem manajemen / kebijakan lingkungan hidup, kewarganegaraan perusahaan dan filantropi, dan praktik ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

DJSI World melacak kinerja 2,500 perusahaan ternama di seluruh dunia, dengan mengevaluasi secara mandiri

kinerja jangka panjang di sektor ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Sepuluh persen teratas untuk para perusahaan yang menunjukkan kinerja terdepan dari masingmasing industri dipilih.

DJSI mengevaluasi perusahaan-perusahaan berdasarkan beragam kriteria, seperti transparansi, tata kelola perusahaan, manajemen krisis dan risiko, manajemen dan kinerja lingkungan, strategi iklim, risiko air, pelibatan pemangku kepentingan, pengembangan masyarakat lokal, praktik tenaga kerja, hak asasi manusia dan keselamatan kerja. (bul)

NTB Tidak Kirim Transmigran ke Maluku Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tahun ini absen mengirim calon transmigran ke Provinsi Maluku.

Alasannya, provinsi tersebut secara geografis tak sesuai untuk penempatan.

Hal ini diputuskan setelah tim verifikasi lahan penempatan dari Provinsi NTB melakukan kunjungan langsung ke lokasi transmigrasi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Sebanyak 35 KK yang rencananya akan ditempatkan di dua provinsi itu dipastikan gagal.

Ditegaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Wildan melalui Sekretarisnya, Drs. H. Sudarman, MM, bahkan tak layak para transmigran ditempatkan di dua provinsi itu.

“Kasihan masyarakat

yang akan kita tempatkan di sana, jika kondisi lahan penempatannya tidak layak untuk transmigran,” katanya usai membuka Raker Penyusunan Pembahasan Kerjasama Antar Daerah tahun 2015 di Mataram, Jumat (11/9).

Dengan ditutupnya rencana mengirim para transmigran ke Maluku, dimungkinkan daerah-daerah lain yang membuka diri menerima transmigran akan dimantapkan. Hal itulah yang dirumuskan pada Rakor kemarin yang menghadirkan beberapa daerah dan provinsi lainnya di Indonesia. Di antaranya, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan NTB tentunya.

Dalam Rakor tersebut, dibahas beberapa hal yang biasanya menjadi persoalan ketransmigrasian. Misalnya, pembagan lahan usaha yang

tak berkepastian, terbatasnya sarana air bersih, listrik dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Semua itu, harus clear and clean sebelum dilaksanakan penempatan transmigran. Itu yang kita bahas di NKSAD ini,” ungkap H. Sudarman.

Tahun ini, Provinsi NTB merencanakan akan mengirim transmigran sebanyak 80 KK ke luar daerah. Namun sebelum para calon transmigran dikirim, daerah asal dan daerah penempatan harus telah memastikan hak dan kewajiban masing-masing yang akan diberikan kepada calon transmigran.

“Setelah adanya kesepakatan, barulah nanti masing-masing gubernur, dari gubernur daerah pengirim dan gubernur daerah penempatan akan menandatangani naskah kerjasamanya,” sebut H. Sudarman.

Berdasarkan data yang di-

miliki Disnakertrans Provinsi NTB, sejak tahun 19732014, Provinsi NTB telah menempatkan transmigran ke berbagai daerah. Baik di Provinsi NTB maupun 12 provinsi lainnya di Indonesia.

Jumlah penempatan terhitung sebanyak 46.473 KK atau sebanyak 164.874 jiwa.

Terbanyak dikirim ke Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ketransmigrasian merupakan program pemerintah pusat dalam rangka penyebaran penduduk, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Program ketransmigrasian selama ini telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diduga akan Diangkut ke Luar NTB

Susunan APBD 2016 Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Tanjung (Suara NTB) Sampai saat ini, proses pembahasan RAPBD 2016 Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih berlangsung. Secara umum, kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diselaraskan dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Keselarasan seoptimal mungkin disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2016, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas.

Demikian disampaikan Penjabat Bupati KLU Ashari, SH, MH, berkaitan dengan KUA dan PPAS tahun 2016, Jumat (11/9). Jika ini sudah dilakukan, ujarnya, maka kebijakan pendapatan daerah konsisten mengarah pada dua paradigma, yaitu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan masyarakat. Termasuk meregulasi dan mendorong berkembangnya kegiatan usaha yang akan menciptakan potensi pendapatan daerah.

“Antara pendapatan dan pelayanan masyarakat, keduanya merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan ketergantungan. Sedangkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, Pemda menetapkan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan kebijakan untuk mempercepat serapan investasi,” papar Ashari.

Sebagaimana diketahui, dalam pemaparan KUA dan PPAS di hadapan DPRD KLU beberapa waktu lalu, PAD pada APBD 2016 diproyeksikan sebesar Rp 95,62 miliar atau meningkat 20,74 persen dari target PAD 2015 sebesar Rp 79,20 miliar. Kenaikan PAD signifikan ini disebabkan kenaikan retribusi daerah mencapai 25,63 persen, salah satunya berasal dari proyeksi penerimaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan retribusi di luar dana BPJS. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan sangat tergantung pada dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat, maka menurut Ashari, pembangunan ekonomi dalam kerangka penanggulangan kemiskinan akan terus dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh secara positif dan secara nyata berdampak terhadap penurunan kemiskinan, maupun peningkatan produktivitas pekerja serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Strategi pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis pada sumberdaya lokal, ini sejalan dengan tema pembangunan yaitu, melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan,” sambungnya.

Titik tolak dari kerangka sinergitas pembangunan antara daerah dan pusat, terang Ashari, belanja pada tahun 2016 mengarah pada prioritas kinerja belanja tahun sebelumnya. Dalam penanggulangan kemiskinan, misalnya, ditargetkan penurunan sebesar 2,5 persen pada tahun 2016.

Sejumlah strategi yang diusung antara lain pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkualitas dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perlindungan bagi fakir miskin, meningkatkan keberdayaan masyarakat kurang mampu, revitalisasi sektor pertanian, mendorong pertumbuhan industri berbasis pertanian, hingga mendorong peran Koperasi dan UMKM serta sinergitas program lintas SKPD. Selain tercapaianya penurunan kemiskinan 2,5 persen, Pemda KLU juga menargetkan laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,5 persen, terciptanya kemandirian pangan, meningkatnya industri pengolahan yang bermuara pada peningkaan industri olahan sebesar 6,5 persen dan tercapainya kontribusi industri olahan sebesar 2,5 persen dari PDRB. (ari)

Selong (Suara NTB) Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur (Lotim) terpaksa mengamankan truk dengan nomor Polisi EA 8888 LL yang membawa 20 ton beras asal Bima. Puluhan ton beras itu diketahui rencananya akan diangkut ke luar daerah.

Kasdim Kodim 1615 Lotim, Mayor Czi Edi Gustaman di Markas Kodim Lotim, Jumat (11/9), menjelaskan, truk diamankan sesaat setelah turun dari Pelabuhan Kayangan La-

buhan Lombok, pada pukul 14.00 Wita Kamis (10/9) lalu.

Pemilik beras diketahui bernama Parsan, Warga Desa Candi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Tindakan pengamanan itu dilakukan aparat TNI AD ini, karena ingin menjalankan amanah pemerintah. Di mana, sebelum target pengadaan beras di dalam daerah belum terwujud, masing-masing daerah belum diperkenankan membawa keluar. Dituturkan Kasdim,

ngadaannya sebanyak 15.817 ton. Dari jumlah itu Lotim juga baru bisa serap sebanyak 5 ribu ton atau sebesar 34 persen.

Angka itu, katanya, sesuai dengan laporan dari Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ditambahkan, larangan pengiriman beras ke luar daerah dimaksudkan agar beras di dalam daerah lebih diutamakan capaiannya. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan beras. “Harus kedepan-

beberapa waktu lalu juga pernah dari Pulau Sumbawa ada truk mengangkut sebanyak 40 ton. Tapi dibawa ke Lombok Tengah, sehingga dibiarkan.

Disebut, target pengadaan beras untuk NTB sebanyak 100 ribu ton. Sampai saat ini, baru tercapai hanya 36 persen, yakni 36.377 ton. Target tersebut masih belum terwujud, sehingga semua beras dilarang keras keluar.

Khusus di Lotim sendiri dari 100 ribu ton itu ditarget pe-

kan stok pangan daerah. Jangan sampai harga beras mahal,” ucapnya.

Kepada pemilik beras sudah disarankan untuk dikembalikan ke Bima atau berkomunikasi dengan Bulog agar bisa dibeli. Bulog Divre Lotim sendiri, katanya, sudah dihubungi dan ditawarkan membeli beras tersebut. Namun pihak Bulog dikabarkan belum mau menerima beras itu, karena kualitasnya di bawah standar. (rus)

(Suara NTB/rus)

AMANKAN - Truk pengangkut beras bermuatan 20 ton diamankan di Markas Kodim 1615 Lotim. Pihak TNI mengamankan produk beras, karena target pengadaan beras dalam daerah belum terwujud.

Penanganan Sampah di Daerah Wisata Belum Optimal

Dinilai Tak Koperatif

Kejari Selong Tahan Kades Dames Damai Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur menahan BK, Kepala Desa (Kades) Dames Damai Kecamatan Suralaga. Dianggap tidak koperatif, BK dijemput paksa di rumahnya sekitar pukul 17.30 Wita Kamis (10/9) lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong melalui Kepala Seksi Intelijen, Jeffry Lokopessy kepada wartawan di Selong, Jumat (11/9), menjelaskan, penahanan tersangka pelaku dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Dames Damai itu dinilai tidak kooperatif. Apalagi saat ini, Kejari masih dalam proses penyelidikan tahap pertama. “Tahap kedua saja belum, tapi ia karena memang tidak kooperatif,” ujarnya.

Selama proses penyelidikan ini terhitung tiga kali dilakukan pemanggilan oleh penyidik, namun tidak pernah hadir.

Guna memudahkan proses penyelidikan, Kejari akhirnya memutuskan menahan tersangka. Saat ini, tersangka sudah dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan Selong.

Oknum kades ini dituntut Primer Pasal 2, Subsider pasal 3, lebih subsider pasal 9 juncto (Jo) pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Penetapan BK sebagai tersangka itu diyakinkan Kejari sudah dengan alat bukti yang sangat lengkap. Disebut lebih dari lima orang saksi sudah dimintai keterangan. Dalam menentukan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi Kades, Kejari Selong sudah meminta audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Total kerugian Rp 230 juta sesuai audit BPKP,” tutur

Jeffry Lokopessy.

Kejari masih mendalami proses penyelidikan terhadap kasus korpsi ADD ini dan tidak menutup kemungkinan akan menjerat t e r sangk a lain. (rus)

(Suara NTB/rus)

KAWASAN Hutan Lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang sebagai kawasan rebutan para investor. Hal ini terlihat dari banyaknya investor yang mengincar kawasan tersebut untuk menanamkan investasinya, khususnya di sektor pariwisata.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim, Muhammad Syukri yang dikonfirmasi via ponselnya, Jumat (11/9) menyebut ada tiga investor yang sedang dalam proses pengurusan izin baru khususnya di kawasan RTK 15 Kawasan Hutan Lindung Sekaroh, yakni PT Palamarta, PT Lombok Saka dan PT Ocean Blue Resort Indonesia (OBRI).

PT Lombok Saka diketahui sudah membangun Jeeva Bloam di kawasan Pantai Bloam juga di kawasan Hutan Lindung Sekaroh. Investor ini berminat mengembangkan investasinya di kawasan Segui hutan Lindung Sekaroh.

PT OBRI pun diketahui juga sudah mengantongi izin untuk mengelola kawasan Gili Sunut. Konsorsium investor asal Singapura itu juga melirik salah satu kawasan di dalam kawasan hutan lindung.

Sedangkan PT Palamarta juga siap dengan konsep pembangunannya. Semua diyakinkan menawarkan konsep wisata alam dengan tetap menjaga keasrian alam, yakni konsep eco tourism. Ketiga investor tersebut katanya sudah mengantongi Izin Usaha Pengelolaan Jasa Lingkungan (IUPJL) Pariwisata Alam.

Ditanya soal kewenangan kabupaten, M. Syukri menegaskan, meski berlakunya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak serta merta seluruh sektor diambil alih langsung ke pusat. Berdasarkan Permendagri, ada sektor-sektor tertentu yang membutuhkan nota kerjasama dulu pembagian kewenangannya antara pusat yang diwakili oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.

Termasuk di dalamnya yang tidak langsung menjadi urusan provinsi adalah kehutanan. Tertuang jelas dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/253/ SJ tertanggal 16 Januari 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 2014 tentang Pemda.

Dalam surat edaran Mendagri yang ditandatangani Tjahjo Kumolo itu, menerangkan dalam poin pertama pasal 404 tentang serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan pusat, daerah diatur berdasarkan UU 23 2014 berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan. Atau tanggal 2 Oktober 2016 mendatang.

Mengacu pada aturan itu, Syukri menyatakan sampai saat belum dilakukan perjanjian soal pembagian urusan pemerintahan tersebut antara kabupaten dengan pusat. Karena itu, ia tegaskan Lotim sebagai salah satu daerah otonom masih memiliki kewenangan mengatur perizinan kaw a s a n hutan. (rus) Muhammad Syukri

Kodim 1615 Lotim Amankan 20 Ton Beras Asal Bima

KPU Serahkan Pemasangan APK ke Tim Pemenangan Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyerahkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang disiapkan KPU kepada Tim Pemenangan masingmasing pasangan calon. KPU berharap, agar pemasangan APK oleh Tim Pemenangan tidak melanggar titik–titik yang sudah disepakati bersama.

Komisioner KPU KLU, Abdul Karim, kepada wartawan, Jumat (11/9), mengakui kewajiban KPU untuk menyiapkan dan menyerahkan APK pasangan calon telah selesai. APK tersebut berupa, baliho, spanduk, umbul-umbul dan poster dengan jumlah dan ukuran yang sama untuk masingmasing pasangan calon.

“KPU Lombok Utara sudah menyerahkan APK kepada masing-masing Tim Pemenangan. Harapan kita, agar masing-masing tim memasang APK ini di titik-titik yang sudah kita sepakati bersama,” kata Abdul Karim.

Dijelaskannya, dari APK tersebut, peraga berupa baliho telah lebih dulu diserahkan dan

di pasang di tiap kecamatan.

Pasangan calon hanya memperoleh jatah 1 baliho di tiap kecamatan. Artinya, jika ada 5 lebih baliho yang berdiri di tiap kecamatan dalam ukuran yang dibuat oleh KPU, maka baliho tersebut ilegal. Lokasi pemasangan baliho sendiri, ditentukan tim pasangan calon yang lebih dulu disetujui bersama.

Dalam hal ini, lokasi pemasangan baliho telah ditentukan dan melalui proses pengundian penentuan lokasi bagi masingmasing calon. “Baliho sudah kita serahkan, dan yang terakhir kita serahkan adalah spanduk, umbul-umbul dan poster,” sambungnya.

Abdul Karim menyebut, spanduk yang disiapkan KPU masing-masing 132 unit untuk tiap calon. Selanjutnya spanduk tersebut disebar di 33 desa oleh tim pemenangan pasangan calon. Sementara untuk spanduk, masing-masing calon hanya dijatah 2 unit di tiap desa. Sementara umbul–umbul, sedikit lebih banyak, yakni 200 unit untuk tiap pasangan calon. Sement-

ara untuk Poster, KPU menyiapkan paling banyak yaitu sebanyak 40 ribu lembar untuk kedua pasangan calon.

“Sebanyak 150 unit umbulumbul akan dipasang KPU melalui PPK/PPS di masingmasing kecamatan dan desa, setelah melalui proses koordinasi dengan tim pemenangan.

Sedangkan 50 umbul-umbul lainnya, dipasang oleh tim pemenangan,’’ terangnya.

Sebelumnya, mengenai Logistik Pemilu, Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos., mengakui tidak ada masalah dalam ketersediaan kotak suara dan bilik suara. Mengingat Kabupaten Lombok Barat selaku kabupaten induk tidak menyelenggarakan Pilkada, maka KPU melakukan koordinasi dan meminjam sebagian besar logistik di KPU Lobar untuk kesiapan logistik Pilkada KLU. “Logistik tidak ada masalah, kita sudah menghubungi Lombok Barat dan meminjam dari mereka. Kotak suara dan bilik suara masih menggunakan bahan karton seperti pemilihan yang lalu,” ujar Fajar. (ari)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Masih Berwenang Keluarkan Izin

Tanjung (Suara NTB) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ikut prihatian terhadap kondisi penanganan sampah yang belum optimal, khususnya di lingkungan pariwisata.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan masih minimnya prasarana pembuangan sampah, KNPI pun ikut ambil bagian. Salah satunya, melalui KNPI Kecamatan, terlibat membuat program bersih-bersih sampah di kawasan pariwisata Sindang Gila dan Senaru, Kecamatan Bayan.

Ketua KNPI KLU, Ihwan Budiman, M.Pd., Jumat (11/9) mengatakan, kegiatan peduli sampah pada kawasan daerah wisata merupakan bentuk kepedulian dari unsur generasi muda yang bernaung di bawah KNPI untuk turut berpartisipasi menggalakkan sapta pesona (kebersihan) objek wisata. Sebagai daerah tujuan wisata di NTB, Ihwan yang juga Kabag Humas dan Protokol Setda KLU ini menilai, perlunya stakeholder bahu membahu melakukan penanggulangan.

“Sebagai daerah tujuan wisata utama di NTB , objek wisata di KLU harus betulbetul bersih dan kita berharap semua lembaga lainnya akan dapat berbuat yang sama.

Penanggulangan sampah tidak cukup hanya mengandalkan instansi terkait, tetapi butuh partisipasi stakeholder,” katanya.

Ia pun mendukung, agar keterlibatan KNPI Kecamatan Bayan untuk pembersihan di objek wisata Senaru, diikuti oleh KNPI Kecamatan lain untuk melakukan hal yang sama pada objek wisata di kecamatannya masing-masing. Menyadari hal

itu pula, ke depan, KNPI akan membuat terobosan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, problem sampah di kawasan wisata, khsusunya Senaru dan kawasan hutan Gunung Rinjani masih menjadi buah bibir. Untuk menciptakan budaya bersih, masih menghadapi kendala dan tantangan, tidak hanya kesadaran tetapi juga anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung penanganan sampah.

Terpisah, Ketua KNPI Kecamatan Bayan, Hardi, mengakui telah mangagendakan program pembersihan di kawasan wisata Air Terjun Sindang Gila, Desa Senaru, Kecamatan Bayan. Selain titik itu, kawasan wisata Kampung Adat Senaru juga akan dijadikan objek pembersihan, mengingat kedua lokasi ini termasuk destinasi favorit engunjung.

“Masalah sampah memang merupakan tanggung jawab bersama. Untuk menjaga kebersihan setiap saat dibutuhkan tumbunya kesadaran masyarakat, baik pelaku wisata maupun pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya,” jelas Hardi.

Ia menyadari, di lokasi air terjun Sindang Gila, masih ditemui sampah dibuang sembarangan oleh pengunjung objek wisata. Ia meyakini, wisatawan asing lebih disiplin dalam membuang sampah dibandingkan pengunjung lokal. Oleh karena itu, pihaknya mengajak agar seluruh komponen yang peduli terhadap masalah sampah, melibatkan diri untuk penanggulangan masalah dimaksud.

Berbeda dengan penanggulangan kebersihan di kawasan wisata TNGR, menurutnya, leading sector persoalan tersebut berada di TNGR. Mengingat anggaran yang disiapkan sudah tersedia untuk dialokasikan. Para pengunjung yang naik ke kawasan Rinjani, sebelumnya juga sudah membayar tarif untuk program penanggulangan sampah.

“Nantinya para pelaku parawisata yang ada di Senaru akan kita libatkan termasuk pemerintah Desa Senaru. Untuk membentuk budaya masyarakat yang disiplin dalam menjaga kebersihan, butuh kebersamaan,” demikian Hardi. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

Ada Kemajuan Kasus PROSES penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga honorer katagori dua (K2) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya diakui mulai ada kemajuan. Di mana proses penyelidikan yang sebelumnya “gelap” kini mulai ada titik terang.

Hal itu diakui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Feri Mupahir, SH, MH, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), A.A Raka Putra (Suara NTB/dok) A.A Raka Putra Dharmana Dharmana, SH, Jumat (11/9).

Menurut Raka, pihaknya sebelumnya masih meraba-raba kasus dugaan pemerasan tenaga honorer K2. Alasannya, pihaknya belum memiliki gambaran apapun. Meski saat itu pihaknya sudah ada data dan dokumen pendukung yang dipegang, termasuk rekaman video yang diberikan pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB. ‘’Tapi data-data tersebut masih sangat umum. Belum begitu rinci menyangkut siapa-siapa saja yang ikut terlibat,’’ akunya.

Pasalnya, tidak ada satupun tenaga honorer yang dikenal, baik tenaga honorer yang ada dalam data Ombudsman maupun yang ada dalam video. “Tapi sekarang kita sudah punya sedikit gambaran terkait kasus ini. Artinya, sudah ada kemajuan yang diperoleh dalam proses penyelidikan kasus tersebut,” ujarnya.

Adanya kemajuan yang diperoleh setelah pihaknya memanggil sejumlah tenaga honorer K2 lingkup Pemkab Loteng untuk dimintai keterangan. “Tadi pagi (Jumat kemarin,red) sudah ada dua tenaga honorer yang kita mintai keterangan.

Dari keterangan mereka inilah, kita punya gambaran tentang kasus ini,” tambah Raka.

Hanya saja, keterangan tenaga honorer K2 lingkup Pemkab Loteng tersebut tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena baru sebatas mengumpulkan data dan keterangan awal saja. Baru setelah pemanggilan kedua nantinya, keterangan tenaga honorer tersebut akan dimasukkan dalam BAP. Ia menjelaskan, untuk tahap awal ini pihaknya memanggil lima tenaga honorer K2 saja. Namun yang bisa memenuhi panggilan baru tiga orang. Dari keterangan tenaga honorer K2 tersebut proses penyelidikan akan terus berkembang. “Rencananya kita akan lakukan pemanggilan kembali pekan depan. Dan, keterangannya akan langsung masuk dalam BAP,” tandasnya.

Adanya gambaran tersebut pihaknya cukup optimis kasus itu bisa diungkap. Apalagi data sudah lengkap dan tinggal penambahan data pendukung lainnya. “Intinya kasus ini tetap ditindaklanjuti sampai tuntas,” janjinya. (kir)

Pusat dan Daerah ’’Keroyok’’ Tata Kawasan Kumuh Praya (Suara NTB) Sebanyak lima kawasan kumuh yang ada di wilayah Kota Praya bakal ditata tahun ini oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Penataan ini dibantu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan total anggaran yang bakal digelontorkan mencapai Rp 28 miliar lebih.

Kelima kawasan kumuh tersebut, yakni Kelurahan Prapen, Kelurahan Leneng, Kelurahan Praya, Panji Sari serta Tiwu Galih. Penataan ini fokus penataan pada perbaikan rumah tidak layak huni, penataan infrastruktur jalan lingkungan serta saluran drainase kawasan. “Jadi program ini merupakan program bersama antara Pemkab Loteng, Pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah pusat,” jelas Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, di ruang kerjanya, Jumat (11/9).

Menurutnya, masing-masing pemerintah daerah akan mengerjakan jenis kegiatan yang berbeda. Misalnya Pemkab Loteng akan mengerjakan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 400 unit dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4 miliar lebih. Sementara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, mengerjakan infrastruktur jalan lingkungan serta saluran drainase lingkungan. “Untuk kegiatan ini baik pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp 12 miliar. Begitu pula pemerintah provinsi, anggaran yang disiapkan hampir sama,” terangnya.

Diakuinya, jika melihat total kebutuhan anggaran dengan kondisi kawasan kumuh yang ada, anggaran yang tersedia masih belum cukup. Tapi paling tidak, sudah ada upaya penataan, sehingga kawasan-kawasan kumuh yang ada di wilayah Kota Praya, bisa tertata sedikit demi sedikit. “Kalau bicara kebutuhan secara menyeluruh, anggaran yang ada masih jauh dari mencukupi,” imbuh Firman.

Untuk rumah tidak layak huni, ungkapnya, jumlah dana yang dibutuhkan di atas yang bisa ditangani sekarang. Atas dasar itu, pihaknya dalam menentukan rumah-rumah tidak layak huni yang akan ditangani, pihaknya menggunakan skala prioritas, mana rumah yang memang benar-benar butuh penanganan segera, itulah yang ditangani.

Pola perbaikan rumah tidak layak huni itu sendiri tidak menyeluruh. Dalam arti, rumah tidak layak huni tersebut tidak dibangun ulang dari awal lagi. Tapi mana bagian rumah yang butuh perbaikan itulah yang diperbaiki, sehingga rumah tersebut bisa masuk katagori rumah layak huni.

Rumah-rumah tidak layak huni, akunya, saat ini sedang diinventarisir. Setelah itu ditentukan, rumah mana saja yang menjadi target program. Dengan begitu, diharapkan program perbaikan rumah tidak layak huni tepat sasaran. (kir)

Warga Tolak Penetapan Lokasi SMAN 3 Lembar Giri Menang (Suara NTB) Warga Mareje Kecamatan Lembar menolak penetapan lokasi pembangunan SMAN 3 Lembar yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama DPRD Lombok Barat (Lobar). Penolakan ini didasarkan lokasi pembangunan sekolah kurang strategis, lantaran lokasinya sangat jauh dari jangkauan anak murid yang akan bersekolah.

Warga lebih setuju, jika lokasinya berada di lokasi awal, seperti yang ditetapkan Dinas Dikbud.

“Kok Dewan dan Pemda ini plin-plan terkait lokasi pembangunan SMAN 3 Lembar di Mareje itu. Padahal jelas sudah ditetapkan lokasinya, tapi kok berubah? Lokasi yang baru ini tidak disetujui warga,” tegas Muhsin tokoh masyarakat dari Mareje, belum lama ini.

Terkait persoalan penetapan lokasi pembangunan SMA, ia mewakili masyarakat Mareje dalam pertemuan pertama dengan pihak dinas. Waktu itu belum ada kata sepakat terkait lokasi, sehingga difasilitasi DPRD. Dalam hal ini hadir, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, anggota DPRD H. Mustapa dan Abdul Basir.

Dalam pertemuan itu, ujarnya, disimpulkan lokasi pembangunan SMA di Dusun Nonen Desa Mareje Barat. Waktu itu, katanya, langsung dibuat berita acara terkait penetapan lokasi pembangunan SMA yang juga ditandatangani oleh unsur DPRD dan kepala desa. Namun belakangan, justru unsur DPRD ketika ditanya terkait lokasi ini justru berubah dari komtimen awal. Sehingga Dikbud bersama Kantor Aset Daerah menetapkan lokasi pembangunan SMA itu ke lokasi lain tanpa melibatkan warga. “Sedangkan masyarakat tetap maunya di Mareje Timur, karena lokasi yang ditetapkan sekarang ini jauh dari jangkauan,” terangnya.

Di dua desa itu ada dua SMP, lima SD dan dua madrasah.

Murid yang lulus dari SMP inilah yang perlu diakomodir untuk ditampung. Selama ini, jika ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi harus ke Lembar dan Gerung. Namun. karena rencana lokasi pembangunan SMA yang jauh, membuat orang tua masih harus berpikir menyekolahkan anaknya di lokasi itu. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Plt. Bupati Lobar Kecewa Banyak Kepala SKPD Malas Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, lagi-lagi kecewa dengan jajarannya yang malas menghadiri kegiatan penting. Menurutnya, Kepala SKPD seharusnya aktif menghadiri pertemuan yang penting, karena menyangkut nama daerah di tingkat regional.

Kekecewaan itu dilontarkannya saat melepas kontingen Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Lobar yang akan mengikuti MTQ tingkat Provinsi NTB di Bima, Jumat (11/9).

Dalam sambutannya, Fauzan sedikit kecewa, lantaran banyak kepala SKPD tidak hadir. Beberapa kepala SKP yang hadir di antaranya Kepala Bappeda H. Baihaqi, Kepala BKD H. M. Syukran, Kepala Dishubkominfo H. Ahmad Saikhu, Kepala Satpol PP Baiq Yeni Ekawati, Kepala Kantor Aset Daerah (KAD) Mahnan, Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi, Direktur RSUD Tripat Gerung Hj. Ambarwati dan para camat. “Sebenarnya acara seperti ini kepala SKPD diharapkan hadir untuk memberikan motivasi sebab me-

wakili Lombok Barat,” kata Fauzan dengan nada kecewa.

Fauzan mengharapkan, para kontingen asal Lobar bisa berjuang untuk menorehkan prestasi di tingkat NTB, setelah itu diharapkan bisa mewakili NTB ke tingkat nasional. Namun, jika tidak bisa meraih semua juara di cabang perlombaan, minimal pada dua lomba harus bisa diraih yakni bidang syarhil dan tahfidz. “Sebab untuk MTQ tingkat nasional Kabupaten Lombok Barat akan dijadikan sebagai lokasi dua mata perlombaan tersebut,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya tidak terlalu menekan kontingen untuk mendapatkan juara. Tujuannya tidak terjadi ketegangan terhadap peserta, karena merasa terbebani dengan target jua-

(Suara NTB/her)

MELEPAS - Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melepas kontingen MTQ Lobar yang akan bertanding pada MTQ tingkat provinsi di Bima, Jumat (11/9). ra. Menurutnya lebih baik peserta diberikan motivasi untuk penampilan terbaik, terutama kesehatan yang harus dijaga.

Fauzan menambahkan, pem-

Pelayanan RSUD Gerung Dinilai Buruk Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung Lombok Barat (Lobar) kembali dikeluhkan oleh warga. Setelah sebelumnya menahan pasien asal Desa Taman Ayu Nurjanah, kali ini RSUD kembali diduga tidak melayani pasien BPJS asal Dasan Geres, Anwar.

Atas kondisi ini, warga pun menilai pelayanan di RSUD itu sangat buruk, sehingga warga Gerung mengancam akan melakukan aksi demo.

Ditemui wartawan di Gerung, Jumat (11/9), salah seorang keluarga pasien bernama Baharudin mengaku pasien yang tak lain mertuanya mengalami kecelakaan Jumat pagi di daerah Gerung. Akibat kecelakaan itu mertuanya mengalami luka di bagian dada.

Ia bersama keluarga membawanya ke Puskesmas Gerung untuk mendapatkan perawatan. Namun, di puskesmas tidak mampu melayaninya, sehingga dirujuk ke RSUD Gerung. “Tapi dari pihak rumah sakit tidak mau melayani, sebelum ada surat keterangan dari kepolisian dan Jasa Raharja. Sementara pasien sudah ada BPJS,” terangnya.

Saat itu pihak keluarga ngotot agar dilayani dulu barulah setelah itu sambil jalan diurus administrasi yang diminta pihak rumah sakit. Namun pihak rumah sakit tetap tidak mau. Akibatnya, mertuanya pun sempat dibiarkan begitu saja duduk menunggu selama satu jam lebih. Karena khawatir dengan kondisi mertuanya, ia pun akhirnya

(Suara NTB/her)

PROTES - Warga Gerung dan keluarga pasien protes terhadap pelayanan RSUD Tripat yang dinilai tidak maksimal pada pasien, Jumat (11/9). memasukkannya sebagai pasien umum. Barulah setelah itu, pihak rumah sakit mau melayaninya.

Tokoh masyarakat Dasan Geres, Mawardi menyayangkan pelayanan rumah sakit Gerung.

Ia menilai kasus semacam ini tidak satu kali atau dua kali terjadi, namun bekali-kali.

Ia sangat meyayangkan pihak rumah sakit yang tega membiarkan warga sakit tidak mau dilayani. Padahal anggaran di rumah sakit sangat besar dari pemda, seperti pada APBDP, anggaran ke RSUD dan Dinas Kesehatan selaku pelayanan kesehatan sangat besar. Namun tak sebanding dengan playanan yang baik ke masyarakat. Ia mengkritisi, bantuan BPJS kepada masyarakat miskin yang dianggap membohongi masyarakat. Apalagi warga masih dibebankan biaya.

Menanggapi hal ini Dirut RSUD, drg. Ni Made Ambaryati, membantah jika pihaknya tidak melayani pasien.

Menurutnya, pelayanan di rumah sakit itu menggunakan pelayanan sesuai prosedur.

Jika lukanya parah, maka akan dirujuk. Namun kalau mampu ditangani rumah sakit, maka akan dilayani pihak rumah sakit. “Tidak mungkin kami tidak layani, pasti dilayani sesuai prosedur,”tegasnya.

Pasien itu jelasnya dilayani, namun agak lamban. karena perlu diperiksa dan diobservasi. Menurutnya, tidak mungkin pasien itu dilayani tanpa prosedur.

Dirinya mengaku siap menerima jika diminta mundur dari jabatannya, karena selama ini ia merasa melayani secara maksimal. “Usulkan saja saya mundur saya siap,” tantangnya. (her)

Plt. Bupati Kecewa Perkembangan Sejumlah Proyek Fisik Rendah Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, kecewa dengan progres sejumlah proyek fisik yang ditangani SKPD. Beberapa proyek yang progresnya rendah dari hasil pantauan Plt Bupati, seperti SDN 1 Rumak, SDN Meninting. SMAN 1 Sekotong dan Kantor Camat Sekotong.

Rendahnya progres proyek ini, ujarnya, diduga disebabkan beberapa persoalan teknis. Salah satunya, adanya hambatan di bawah. Kontraktor diduga menerima teror dari oknum sehingga kontraktor pun terganggu.

“Ada hambatan teknis di bawah, semacam teror sehingga kontaktor pun menjadi terganggu,” ungkapnya, Jumat (11/9). Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar mendukung proyek pembangunan.

Fauzan melihat rata-rata semua proyek fisik di Lobar mengalami perkembangan atau deviasi. ‘’Progresnya ada yang positif artinya sesuai dengan target, namun ada juga yang deviasinya negatif atau di bawah target, karena berbagai kendala,’’ tambahnya.

Ia mengaku, saat hari pertama turun meninjau proyek kebetulan yang dikunjungi perkembangannya baik semua. Namun saat turun pada hari minggu lalu, ternyata dirinya menemukan sejumlah proyek yang deviasinya minus (rendah).

Untuk mengejar target, ia sudah instruksikan kepada PPK, PPTK dan kontraktor untuk memperhatikan kendala itu. Salah satu solusinya yang akan diambil untuk mengejar target. Salah satunya, beton yang tadinya dicor secara manual disarankan kepada kontraktor untuk membeli yang sudah jadi. Tapi harga menjadi mahal. Namun, kontraktor terpaksa harus membeli dengan tujuan bisa mengejar target. “Selain itu, harus menambah tukang,” imbuhnya.

Ia juga meminta kepada kontraktor, agar pekerjaan yang bisa dikerjakan paralel agar dilakukan. Seperti pada proyek SDN Meninting, seharusnya ketika kontraktor mengerjakan tanah uruk dilakukan paralel dengan pengecoran.

Sebelumnya, Tim percepatan pembangunan Lombok Barat juga menemukan adanya

proyek yang progresnya lamban. Karena itu, tim percepatan pun mengingatkan SKPD terkait yang mempunyai proyek agar lebih memperketat pemantauan ke lapangan. Selain itu, kontraktor juga diwarning untuk lebih mempercepat pengerjaan tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan. (her)

da memiliki program jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang untuk pembinaan qori dan qoriah. Pemda berencana akan membentuk be-

berapa titik-titik pembinaan regular sebagai tempat pembinaan berlanjut baik bagi peserta bahkan bagi masyarakat luas yang berkeinginan belajar. (her)

Pengerjaan Lambat

Proyek Gedung DPRD Loteng Terancam Molor Praya (Suara NTB) Penyelesaian pengerjaan pembangunan gedung DPRD Lombok Tengah (Loteng) yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah, terancam molor dari target awal. Alasannya, capaian pengerjaan proyek yang dikerjakan PT. Mustika Ayu Cendana lamban.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (PU dan ESDM) Loteng L. Firman Wijaya, menyebut, sampai saat ini capaian pengerjaan proyek tersebut baru sekitar 45 persen.

Padahal jika berpatokan dengan schedule yang ada, capaian proyek seharusnya sudah mencapai 57 persen lebih. ‘’Artinya, ada defiasi (keterlambatan capaian proyek) sekitar 12 persen lebih. Padahal proyek pembangunan gedung DPRD Loteng untuk tahap II tahun ini sudah harus selesai awal Desember mendatang.

Karena kontrak pengerjaan proyek selesai tanggal 4 Desember mendatang,” ungkapnya di ruang kerjanya, Jumat (11/9).

Diakuinya terjadi defiasi dalam pengerjaan proyek. Namun, pihaknya optimis, pihak rekanan akan bisa mengejar target penyelesaian proyek sesuai jadwal yang ada. Apalagi sisa waktu pengerjaan masih cukup panjang. Selama itu, pihaknya akan terus mengawal, sehingga target pengerjaan bisa tercapai sesuai target yang sudah ditentukan. “Kita kawal terus,” janjinya.

Firman menjelaskan, untuk tahap dua tahun ini ada dua paket pekerjaan yang dilakukan.

Pertama pengerjaan fisik bangunan utama, berupa ruang sidang paripurna serta penyelesaian pekerjaan fisik tahap pertama yang tidak tuntas tahun 2014 lalu dengan total anggaran sebesar Rp 13 miliar lebih.

Dengan begitu, kalau pengerjaan tahap II tersebut selesai maka total sudah sekitar 19 miliar yang

dihabiskan untuk membangun gedung DPRD Loteng. “Tahun lalu untuk pengerjaan pondasi dan beberapa bagian gedung, sudah menghabiskan anggaran Rp 6 miliar. Ditambah tahun ini Rp 13 miliar dengan persentase capaian pekerjaan secara keseluruhan sekitar 25 persen,” terang Firman.

Disinggung target penyelesaian proyek gedung DPRD Loteng yang baru, Firman mengaku belum bisa memastikan. Kendati sudah ada target waktu penyelesaian sampai tahun 2016 mendatang.

Tapi itu semua tetap kembali kepada kesiapan anggaran daerah, mengingat kebutuhan anggaran untuk gedung tersebut cukup besar. “Kalau memang anggaran cukup dan tersedia, bisa kita selesaikan tepat waktu. Tetapi kalau anggarannya tidak mencukupi, maka ada kemungkinan untuk mundur,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya berupaya maksimal bisa menuntaskan ruang sidang utama tahun ini agar fisik bangunan sudah bisa terlihat walau belum sepenuhnya tuntas. Pihaknya mengharapkan, jika kondisi fisik sudah ada hasil, maka motivasi bagi anggota Dewan Loteng untuk mau tetap menganggarkan anggaran pembangunan gedung ini. Pasalnya, kalau terlalu fokus pada pondasi bangunan dan bangunan pendukung saja, maka bentuk gedungnya tidak akan begitu nampak.

Terkait kebutuhan anggaran, sesuai perencanaan pembangunan gedung DPRD Loteng diperkirakan bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp 69 miliar dengan mengikuti harga material tahun 2014. Tetapi jika terjadi perubahan harga material ke depan, besar kemungkinan kebutuhan anggarannya bakal membengkak. “Kita pakai harga material sesuai standar tahun 2014 lalu. Jika tahun depan terjadi perubahan harga material, kebutuhan anggaran jelas ikut berubah,” ujarnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Festival Moyo Diperjuangkan Masuk Kalender Event Nasional

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada pelaksanaan tahun keempatnya, Festival Moyo mestinya makin memberikan gairah bagi pengembangan pariwisata daerah seiring makin gencarnya promosi secara nasional. Untuk itu, pada tahun mendatang, Festival Moyo mesti diperjuangkan masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Apalagi Festival Moyo memliki keunikan dan diferensiasi dengan ragam festiival lainnya di Indonesia.

Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Esthy Reko Astuti, usai membuka Festival Moyo, melihat konsistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Festival Moyo yang sudah berjalan dalam empat tahun terakhir.

Sinergisitas antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan pelaku usaha, industri pariwisata dan media sudah terlihat. Hal ini mesti dipertahankan pada tahun kelima saat terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Watu pelaksanaan juga harus tetap, jangan bergeser. Agar bisa masuk dalam kalender event nasional. Propvinsi nantinya yang mengusulkan karena harus daerah yang mengusulkan minimal tiga agenda masuk dalam kalender. Setahunya di NTB, ada Festival Moyo, Festival Tambora dan Festival Senggigi. “Kita mesti sama-sama mempromosikan kegiatan ini. Butuh komitmen bersama untuk menyukses-

kan event ini baik dari sisi persiapan pelaksanaan yang memadukan sinergisitas semua pihak,” katanya.

Pada Festival Moyo ini, Deputi melihat potensi budaya dan potensi keindahan alam.

Sekarabg tinggal fokus mana yang ingin dibesarkan, dari begitu banyak rangkaian kegiatan. Seperti pawai budaya, patut diapresiasi dan ditonjolkan.

Bila perlu kedepnnya dilombakan. Kemudian nama Moyo sendiri sudah unik dan terkenal hingga ke mancanegara yang menjadikannya berbeda dengan festival lainnya di Indonesia. “Ini modal utama, tinggal bagaimana kita mengemasnya saja. Memadukan kearifan lokal dan unsur budaya yang terimplementasi dalam kegiatan ini. Sebagai bahan perbandingan dan evaluasi, Pemkab Sumbawa juga bisa melihat performance festival lainnya di Indonesia, seperti Festival Banyuwangi,”sarannya.

Namun Deputi melihat industri pariwisata tamunya belum memanfaatkan secara optimal event Festival Moyo ini.

Padahal peluang untuk dimanfaatkan dunia usaha sangat besar.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menyatakan, sebenarnya Pemkab Sumbawa sudah melakukan tiga kali persentase di Kementerian dari sejak tahun pertama pagelaran Festival Moyo.

Namun pejabat di Kementerian Pariwisata berganti terus, sehingga tidak nyambung.

Makanya diharapkan, mulai tahun depan, Festival Moyo masuk dalam event kalender nasional. “Saya sudah bicara dengan Wabup dan Sekda, meski sebentar lagi kepemimpinan kita akan berakhir, namun dari sekarang kita akan siapkan konsep usulan Festival Moyo agar masuk agenda nasional. Sebelum saya pergi (masa akhir jabatan Bupati), mulai ada rancangan persyaratan yang akan kita penuhi, termasuk dari sisi regulasinya,” tegas JM. Kritik soal anggaran Festival Moyo, menurut Bupati, manfaat lebih besar dipetik masyarakat dari festival ini.

Anggaran yang dikeluarkan daerah hanya Rp 1 miliar lebih, namun putaran uang yang langsung dirasakan masyarakat minimal Rp 5 miliar selama kegiatan. Hitungannya seder-

(Suara NTB/arn)

PAWAI BUDAYA - Pawai Budaya 24 kecamatan dalam pembukaan Festival Moyo. Tampak salah satu budaya daerah sekaligus kearifan lokal menanam bibit padi atau palawija, Jumat (11/9). hana, seperti tahun lalu, ada sekitar 3.000 masyarakat dari luar Sumbawa yang datang ke event ini. Kalau mereka belanja satu juta saja setiap hari, maka berapa uang yang beredar. Artinya, ada nilai tambah ekonomi yang lebih besar untuk

masyaraat. Untuk itu, Bupati mengaja semuanya untuk lebih mengembangkan dan mempromosikan potensi daerah.

Membangun sinergisitas agar bisa berkompetisi dengan daerah lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata

NTB, H. L. Faozal, juga melihat adanya konsistensi dalam pelaksanaan Festival Moyo yang digelar rutin setiap tahunnya.

Pihaknya juga sudah pernah mengusulkan Festival Moyo masuk dalam agenda nasional, namun struktur Kementerian

yang baru membutuhkan penyesuaian. Makanya mulai tahun depan atau tahun kelima nantinya harus lebih baik dan masuk dalam event kalender nasional. “Mulai tahun ini, intervensi kami dalam Festival ini permanen,” pungkasnya. (arn)

KSB Rencanakan APBD 2016 Rampung Sebelum Pilkada

(Suara NTB/ind)

PEMBUKAAN – Tari Nuja Rame yang penarinya dari seluruh kabupaten Sumbawa saat pembukaan Festival Moyo di lapangan Taman Kerato, Jumat (11/9).

Festival Moyo Dibuka

Tiga Kabupaten Turut Meramaikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembukaan Festival Moyo yang dilaksankan di kabupaten Sumbawa berlangsung meriah, Jumat (11/9). Dibuka Kementerian Pariwisata dan Ekenomi Kreatif melalui Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reco Astuti. Acara pembukaan dimeriahkan sejumlah Kabupaten lain yang ikut bergabung dalam rangkaian kegiatan Festival Moyo.

Tiga kabupaten dimaksud yaitu Kabupaten Lombok Timur, KSB dan Dompu yang mengikuti pawai budaya pembukaan Festival Moyo. Lotim menampilkan Gendang Belek, kabupaten Dompu dengan Tarian Luu Daha, dan KSB menampilkan Barempuk. Hadirnya tiga kabupaten ini menambah meriah pembukaan event tahunan ini. Selain tentunya 24 kecamatan dengan adat dan kearifan lokal wilayah masing-masing. Seperti adat Ponan Poto dari Moyo Hilir, ngayang kecamatan Maronge dan lainnya. Acara semakin meriah ketika pembukaan ditandai dengan “Nuja Rame” yang diikuti oleh 24 kecamatan di kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Esthy berharap kedepannya event tahunan ini bisa tetap dilaksanakan dan bisa menjadikan ini sebagai kalender event. “Ini yang akan kita tunggu. Kalau sudah ditetapkan sebagai kalender event, mungkin ada semacam Perda yang nantinya kita bisa bersama-sama bersinergi, bertanggungjawab untuk memajukan kegiatan ini,” imbuhnya.

Event ini tidak hanya untuk menarik pengunjung dan wisatawan, tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tentunya dengan terlibat langsung. Sehingga dengan mengangkat sektor pariwisata dapat mengungkit pergerakan ekonomi. “Kalau ini semakin dipoles, tentu akan semakin lebih baik kedepannya,” terangnya.

Selaku ketua panitia, Sekda Sumbawa, Drs Rasyidi mengatakan, Festival Moyo tahun 2015 merupakan tindak lanjut dari program Visit Lombok Sumbawa tahun 2012. Yang merupakan program Pemprov NTB dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan gold Sumbawa 2012. Salah satu kegiatan gold Sumbawa adalah Festival Moyo yang pada tahun 2015 ini sudah keempat kali dilaksanakan.

Dikatakan, nama Pulau Moyo dijadikan konsep brand promosi pariwisata kabupaten Sumbawa yang memiliki eksotisme tinggi, karena kehidupan alamnya sudah dikenal di dunia.

Hal ini juga untuk membentuk citra positif pariwisata kabupaten Sumbawa saat ini dan masa yang akan datang.

Dilaksanakannya kegiatan ini didasarkan pada keputusan Bupati sumbawa nomor 829 tahun 2015 tentang pembentukan panitia pelaksana dalam festival moyo tahun 2015.

Dengan tujuan memperkenalkan sekaligus mempromosikan ragam wisata budaya, adat istiadat , kerajinan dan kuliner khas sumbawa. Supaya dapat meniungkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan apresiasi kecintaan terhadap pariwisata daerah kabupaten Sumbawa sebagai potensi wisata nasional umumnya, khususnya NTB. Dalam festifal kali ini akan diadakan 17 kegiatan. 11 kegiatan dipusatkan di Kabupaten Sumbawa dan kegiatan lain di beberapa kecamatan di kabupaten Sumbawa, di mana akan dilaksanakan secara simultan dari 11 sampai 20 September mendatang. “Setiap tahun kegiatan ini dievaluasi dan diformulasikan supaya kegiatan semakin baik dari tahun ke tahun.

Kegiatan tersebut di antaranya, lomba balap sampan, pawai budaya, jelajah wisata motor, sepeda gunung sambil menikmati alam Sumbawa, lomba paralayang dan lainnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Saran kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 diselesaikan sebelum pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendapat atensi dari Penjabat Bupati Dr. Ir. Abdul Hakim, MM. Hakim menyatakan sepakat dan berkomitmen akan menjalankan saran pihak legislatif itu.

“Saya setuju soal itu. Kita bisa selesaikan pembahasan dan menetapkan APBD 2016 sebelum tanggal 9 Desember,” kata Hakim, Jumat (11/9).

Untuk merealisasikan saran DPRD itu, Hakim mengungkapkan, jika pihaknya siap mengajukan langsung rancangan APBD 2016 segera setelah selesai pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2015.

“Kita bisa lakukan itu. Misalnya sehari setelah APBDP kita langsung ajukan draf APBD murni 2016. Dan soal ini kita sudah ada kesepakatan lisan dengan Dewan,” katanya.

Bukan saja soal kemungkinan rivalitas politik pasca Pilkada di internal DPRD yang dikhawatirkan Hakim akan

(Suara NTB/bug)

H. Abdul Hakim menyebabkan molornya pembahasan APBD 2016. Ia menyatakan, penetapan APBD 2016 harus diprioritaskan tuntas sebelum akhir tahun guna menjamin kelancaran program kerja pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. “Bukan hanya soal di Dewan. Tapi kita harus jamin juga keberlanjutan program pemerintah supaya tidak terputus, maka anggarannya harus sudah kita siapkan,” paparnya.

Menurutnya, jika nantiAPBD

2016 tuntas sebelum Pilkada.

Tidak masalah beberapa program kerja mulai dilaksanakan.

Hakim pun berencana, untuk kegiatan-kegiatan kecil akan mulai ditender pada bulan Desember 2015 sehingga di bulan Maret 2016, pekerjaannya sudah bisa dieksekusi. “Proses tender itu kan memakan waktu beberapa bulan. Jadi kalau kita mulai Desember tendernya, kita ada waktu selesaikan administrasi antara Januari hingga Februari. Nah begitu tuntas proses tendernya, Maret itu sudah bisa dikerjakan,” tukasnya.

Sebelumnya kalangan DPRD setempat berharap agar pembahasan APBD 2016 dapat tuntas sebelum pelaksanaan Pilkada. Wakil ketua DPRD KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, selain mepetnya waktu suasana politik pasca Pilkada akan mempengaruhi alotnya pembahasan APBD. “Situasi politik yang terjadi di Pilkada pasti akan terseret ke ruang DPRD dan selanjutnya mempengaruhi kinerja lembaga.

Makanya alangkah baiknya, sebelum tanggal 9 (Desember) itu APBD 2016 sudah kita tetapkan,” harapnya. (bug)

TPA Batu Putih Dapat Bantuan Alat Berat Taliwang (Suara NTB) Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih bertambah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memberikan bantuan alat berat berupa bulldozer untuk menunjang operasional TPA. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Satuan Kerja (Satker) Kemen-PUPR Provinsi NTB kepada penjabat bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM, Jumat (11/9) di gedung Graha Fitrah kantor bupati KSB. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PUPR NTB, Sugeng Slamet mengatakan, bantuan bulldozer tersebut untuk menunjang operasional TPA Batu Putih. Diharapakan semakin lengkapnya peralatan yang dimiliki, maka TPA Batu Putih dioperasikan sesuai dengan sistem pengelolaan TPA modern. “Ini program bantuan alat berat yang diserahkan pusat untuk tahun anggaran ini,” katanya kepada wartawan.

Ia mengatakan, pada tahuntahun berikutnya pusat akan secara bertahap menyalurkan bantuan untuk melengkapi peralatan operasional TPA Batu Putih. Sebab satu-satunya cara untuk pengoperasian lengkap TPA adalah dengan melengkapi seluruh fasilitas pendukungnya. “Kita upayakan tahun depan bisa dapat eskavator. Dan tahun berikutnya apa lagi misalnya, nanti kita tunggu pengusulan pemda,” timpal Sugeng.

Ia menjelaskan, sistem operasional TPA yang paling kompleks adalah sanitary landfield. Sistem ini mengupayakan setiap harinya tumpukan sampah yang masuk ke TPA langsung diurug. Hanya

saja sistem tersebut menimbulkan biaya operasional tinggi sehingga biasanya pemerintah daerah tidak dapat menalanginya.

Karena itu Sugeng menyarankan, di TPABatu Putih agar Pemda KSB dengan peralatan yang dimilikinya saat ini dapat menerapkan sistem control landfield.

Sistem ini hampir sama dengan Sanitary Landfield hanya pelaksanaannya dilakukan secara berkala sehingga biaya operasionalnya tidak besar. “Waktunya bisa diatur misalnya seminggu atau dua minggu sekali dilakukan pengurugan. Ini masih diperbolehkan.

Yang tidak boleh itu open dumping karena resiko pencemarannya sangat tinggi,” cetusnya.

Selain bantuan peralatan, untuk melengkapi fasilitas yang dimiliki TPA Batu Putih, pemerintah pusat juga berencana akan menggelontorkan bantuan Instalasi Pengeloaan Lumpur Tinja (IPLT).

Sementara itu Penjabat Bupati KSB, H. Abdul Hakim men-

yampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurut dia, sejumlah fasilitas dan peralatan yang masih kurang di TPA Batu Putih akan diupayakan untuk dilengkapi ke depannya.

“Tidak hanya untuk TPA, tapi Kita akan mencoba melobi ke pusat untuk hal-hal lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Itu selama tidak bisa ditangani oleh APBD,” katanya.

Sementara ini bantuan yang tengah dikejar Pemda KSB fokus untuk membenahi sarana dan prasarana pertanian. Karenanya dalam beberapa hari belakangan, dirinya sudah bertemu lintas kementerian yang mengurusi bidang pertanian agar mendapatkan bantuan memperbaiki seluruh sarana dan prasarana pertanian yang ada di daerah. “Saya sudah ketemu dengan Kemen-PUPR dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pembenahan saluran irigasi kita. Dan mereka sepakat tahun 2016 kita akan dapat bantuan,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

ALAT BERAT – Alat berat bulldozer, bantuan Kementerian PUPR untukTPA Batu PutihTaliwang, KSB, diserahterimakan Jumat (11/9).

(Suara NTB/arn)

RESMIKAN - Deputi Gubernur BI bersama Dr. Zul dan pejabat BI lainya usai meresmikan BI Corners di kampus UTS, Jumat (11/9).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Resmikan ’’BI Corner’’ di UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meresmian BI Corner di kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Jumat (11/9). Sekaligus mengisi kuliah umum untuk mahasiwa.

BI Corner, semacam perpustakaan ekonomi lengkap yang didonasikan Bank Indonesia (BI) ke UTS. Sekaligus mengisi kuliah umum untuk mahasiswa UTS. Kepada Suara NTB, Perry menjelaskan, esensi dari keberadaan BI Corner ingin lebih mendekatkan ilmu pengetahuan maupun apa yang dilakukan BI ke kampus. Dalam hal ini, BI mempunyai perpusatakaan lengkap di kantor BI pusat maupun daerah. Tetapi mahsiswa atau pihak kampus perlu watu ke BI. Makanya sebagian dari buku ilmu BI ditempatkan di kampus dalam bentuk BI Corner. Jadi selain memberikan ilmu BI kepada mahasiswa atau kampus, juga memberikan pemahaman agar lebih banyak masyarakat yang mengenal BI. “Dua hal itu yang ingin kita lakukan dengan mendirikan BI corners,” terangnya.

Sejauh ini, BI telah mendirikan BI corner di 100 kampus. Sebanyak 15 di antaranya berada di Jabodetabek dan 85 lainnya tersebar di wilayan Indonesia. Termasuk di UTS yang pertama di NTB, setelah ini nantinya BI akan mendirikan BI corners di Unram.

Dukungan ini khususnya di Pulau Sumbawa atau kawasan

timur Indonesia, untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih maju. Agar nantinya bisa memberikan sumbangan bagi pembanguan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Ketua Dewan Penasehat UTS, Dr. Zulkieflimansyah menyatakan, BI memilki perpusataakn ekonomi lengkap, terutama ekonomi makro. Namun yang memiliki akses ke perpustakaan tersbeut terbatas. Makanya BI aktif mendatangi kampus dan pihaknya bersyukur, UTS menjdi kampus pertama di NTB yang memiliki BI corners. BI corners ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik oleh civitas akademika UTS. Baik untuk bahan penilitian, memperkaya tulisan sehingga mampu berprestasi di tingat regional nasional bahkan internasional. “Terima kasih kepada BI atas perhatiannya untuk pendidikan di NTB,” kata anggota DPR RI ini.

Saat kuliah umum, Deputi Gubernur BI, juga sedikit mengulas tentang kondisi ekonomi global. Termasuk imbasnya bagi pembangunan ekonomi ke kawasan Indonesia bagian timur.

Harga komoditas yang rendah dalam beberapa tahun terakhir.

Menjadi tugas mahasiswa yang ada saat ini untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia Timur termasuk di Sumbawa agar bisa memberikan nilai tambah untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. (arn)

Rusak, Kontainer Sampah Tetap Dimanfaatkan Warga Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 10 kontainer sampah yang dijejer di salah satu sudut Kemutar Telu Center (KTC) oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah dinyatakan rusak. Namun bak penampung sementara itu tetap dimanfaatkan oleh warga untuk membuang sampah.

Kepala BLH KSB, H. Usman HI, Jumat (11/9) mengatakan, kontainer tersebut sebenarnya sudah tidak dimanfaatkan karena rusak. Hanya saja pihaknya masih menempatkannya karena statusnya masih sebagai aset daerah yang berada di bawah kendali BLH. “Sudah tidak bisa digunakan. Tapi statusnya masih aset pemeirntah, maka belum bisa kita musnahkan,” katanya kepada wartawan.

Usman mengaku, pihaknya tidak memiliki alternatif semen-

tara untuk penyimpanan kontainer itu, karena tidak ingin barang yang menjadi aset itu hilang.Akan tetapi penempatan di lokasi itu juga belakangan menjadi masalah sebab masyarakat menggunakan sebagai tempat pembuangan sampah. “Memang sedikit merusak pemandangan. Makanya akan kita tertibkan agar warga tidak lagi membuang sampah di sana,” timpalnya.

Ia menegaskan, jika setelah dilakukan pembersihan dan pembalikan posisi kontainer, agar warga tak lagi membuang sampah di dalam kontainer apalagi di sekitarnya. Sebab sejak awal unit penampung sampah sementara itu sudah dinyatakan tidak lagi dapat digunakan. “Saya heran kenapa warga tetap membuang ke sana selama ini. Padahal mereka tahu waktu kita tempatkan di sana, posisinya kita tutup semua baknya,” sesalnya. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

Pemda Dompu Siapkan Lahan untuk TPS Woko Dompu (Suara NTB)Pemda Dompu batal membebaskan lahan milik warga di Desa Woko Kecamatan Pajo sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Pemda menyiapkan kawasan yang dikuasai warga sebagai TPS di Woko.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M,Si kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (10/9) mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lokasi baru untuk TPS Woko. Lahan seluas 1 ha ini tidak jauh dari lokasi TPS (Suara NTB/ula) sebelumnya. Namun lahan baru H. Agus Bukhari ini merupakan tanah negara yang sempat dikelola oleh warga. “Kemarin kita sudah putuskan menyiapkan lahan baru untuk TPS,” kata H. Agus Bukhari.

Karena lahan tutupan negara, H. Agus Bukhari mengaku, akan lebih mudah dibebaskan, apalagi untuk kepentingan umum. Namun masih dilihat titik koordinatnya, sehingga proses pembebasannya lebih cepat dilakukan. “Kita sudah perintahkan Dinas Kehutanan untuk mengecek titik koordinatnya,” ungkap H Agus Bukhari.

Dipindahnya lokasi TPS Woko karena pemerintah gagal membebaskan lahan milik warga seluas 2 ha di Woko. Pemilik lahan menuntut kepastian pembebasan lahannya yang sudah terlanjur dijadikan TPS oleh pemerintah sekitar dua pekan. Karena sebelum dijadikan TPS, pemda menjanjikan proses pembebasannya sepekan seharga Rp 50 juta per ha. Namun hingga dua pekan, proses pembebasan lahan dimaksud tidak kunjung terealisasi.

Sehingga pemilik lahan mempertanyakan kepastiannya kepada Pemda dan menutup sementara lahannya untuk dijadikan TPS. Aksi warga ini justru disikapi pemerintah dengan mencari lahan baru untuk dijadikan TPS. TPS Woko ini direncanakan sebagai tempat penampungan sampah bagi warga di Kecamatan Huu dan Pajo sebelum diangkut ke TPA. Namun TPA Bara sendiri hingga saat ini masih ditutup ahli waris pemilik lahan, karena proses gugatan perdata di pengadilan tingkat pertama hingga banding dimenangkan warga. Kini pemerintah mengajukan kasasi di MA. (ula)

Seorang Warga Laporkan Percobaan Pembunuhan Bima(Suara NTB) Rohana (35), warga Desa Sai Kecamatan Soromadi melaporkan Yunus (42), warga setempat ke Polres Bima atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap anaknya, M. Ainun.

Pelapor tidak terima anaknya nyaris dibunuh menggunakan senjata tajam saat terlapor mendatangi rumahnya.

Percobaan pembunuhan tersebut terjadi lantaran M. Ainun, anak Rohana, diduga telah mencuri mesin sepeda motor anaknya Yunus.

Kapolres Bima melalui Kaur Bin Ops, Ipda I Made Dimas Widyantara, S.Ik, Jumat (11/9) mengakui, telah menerima laporan Rohana. “Kita sudah mengambil keterangan Rohana yang melaporkan,” ungkap Dimas.

Berkas tersebut nanti akan diarahkan ke penyidik untuk diambil keterangan. “Dua orang saksi akan kita panggil memberikan keterangan,” katanya.

Dituturkan, anaknya Yunus menduga M. Ainun telah mencuri komponen mesin sepeda motornya di lingkungan sekolah, yang kemudian dilaporkan kepada Yunus. Dan Yunus pun mendatangi rumah yang diduga telah mencurinya.

Saat itu, M. Ainun melarikan diri, melihat Yunus mendatangi rumahnya dengan membawa sebilah parang. Kedatangan Yunus diterima Rohana. “Oknum Yunus ini tidak sempat melayangkan sajamnya lantaran tidak melihat yang diduga sebagai pencuri,” terangnya.

Mengutip keterangan Rohana dalam laporannya, kata Dimas, Yunus Mengancam akan memotong M. Ainun dengan parang yang dibawanya, karena Dituding telah mencuri komponen motor anaknya. (uki)

Oknum Polisi di Dompu Diduga Terlibat Penipuan Dompu (Suara NTB)Oknum anggota Polres Dompu berinisial Ims diduga terlibat kasus penipuan uang milik warga. Modusnya dengan menggadai tanah pertanian untuk digarap Zaenab warga Kempo hingga Rp 31 juta. Ketika hendak digarap, lahan tersebut justru digarap sendiri oleh orang tuanya dan uang warga pun tidak dikembalikan.

Kasi Propam Polres Dompu, Iptu I Nyoman Astrawan kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (11/9) mengatakan, laporan dari warga atas dugaan penipuan yang dilakukan oknum anggota berinisial Ims telah ditindak lanjuti pihaknya. Namun hasil pemeriksaan, oknum anggota ini telah pasrah karena tidak memiliki gaji dan uang untuk mengganti. Bahkan pihaknya telah memediasi pelaku agar bisa menggantinya. “Tadi malam kita sudah panggil menghadap Wakapolres, tapi dia sudah pasrah, tidak punya uang untuk mengganti,” katanya.

Astrawan mengaku, telah menelusuri gajinya supaya bisa antisipasi untuk mengganti uang warga. Ternyata yang bersangkutan sudah tidak memiliki gaji karena belum lama ini juga telah mengambil uang bank. “Kita sarankan untuk ditindak lanjuti ke pidana. Proses disiplinnya tetap diproses lanjut,” terangnya.

Zaenab pemilik uang yang dihubungi terpisah, mengatakan, ada unsur kesengajaan pelaku untuk menipu pihaknya jika tidak mau bertanggungjawab atas uang yang telah diambil. Ketika ia mau bertanggungjawab, tanah tersebut merupakan milik orang tuanya dan bisa ia komunikasikan. “Dengan dia angkat tangan seperti itu, dia sudah berniat untuk menipu,” katanya.

Ia pun berharap, kasus ini tetap diproses secara kedinasannya sebagai anggota Polri. Karena kasus ini menciderai disiplin sebagai anggota Polri yang nota bene sebagai pengayom dan melindung masyarakat. “Saya berharap agar Polisi bisa berbuat adil dengan memproses kasus ini tanpa pandang bulu, apalagi uang Rp 31 juta itu bukan uang sedikit dan sebagiannya dipinjam uang orang,” harapnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tujuh Desa di Dompu

Alami Kesulitan Air Bersih Dompu (Suara NTB) Sebanyak tujuh Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Pemda pun membantu dengan mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki.

Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (11/9) mengatakan, hasil rapat koordinasi penanganan bencana kekeringan di Dompu, disepakati warga yang kesulitan air bersih akan didistribusikan airnya. Berdasarkan laporan Desa/Kelurahan, daerah yang telah dilayani kebutuhan air bersihnya sejak Senin (7/9) yaitu Dusun Rasanggaro Desa Mangge Asi, Desa Huu, Kelurahan Kandai Satu, Bali Bunga Kelurahan

Kandai Dua, Perumahan Desa Matua, dan Desa Mbawi. “Ini yang sudah masuk dalam pendataan kita dan sudah dilayani secara rutin sejak Senin kemarin,” katanya.

Warga Kabuntu Desa Bara yang kesulitan air bersih, dikatakan Imran, belum masuk dalam data penanganan kekeringan. Karena penanganan kekurangan air bersih pada warga berdasarkan laporan Desa/Kelurahan, baru ditindaklanjuti pihaknya dengan pendistribusian air serta kunjungan

ke lokasi. “Desa Bara belum masuk dalam daftar yang kita tangani. Tapi informasi ini akan langsung kita distribusikan airnya,” ungkapnya.

Pendistribusian air bersih kepada warga yang kesulitan air bersih di Dompu, dikatakan Imran, melibatkan mobil tangki milik BPBD, Dinas PU, PDAM dan mobil water cannon milik Polres Dompu. “Mobil water cannon milik Polres Dompu juga kita mintai bantuan untuk ikut mendistribusikan air bersih,” akunya. Air bersih ini

(Suara NTB/ula)

Imran

dibeli dari sumur milik warga di Lagara Desa Katua Dompu.

Syarifuddin warga Kabuntu Desa Bara mengaku, hingga sore hari pihaknya belum mendapat distribusi air bersih. Rencana pendistribusian air bersih ditunggu warga.

“Tapi sampai sore, air tangki tidak ada. Padahal warga sudah menunggu,” akunya.

Ia pun berharap agar pemerintah bisa mendistribusikan air bersih bagi warga Kabuntu yang sudah lama kesulitan air bersih selama musim kemarau 2015. “Tahun ini saja kita kesulitan air bersih. Pada tahun – tahun sebelumnya, air masih bisa diambil dari sumur – sumur yang ada ketika musim kemarau,” tambahnya. (ula)

Demo Pasar

Pol PP Bentrok dengan Mahasiswa Kota Bima (Suara NTB) Sat Pol PP Kota Bima dan mahasiswa yang tergabung dalam BEM STISIP Mbojo Bima terlibat bentrok, Jumat (11/9). Bentrok terjadi ketika mahasiswa yang tengah berunjuk rasa terkait masalah pasar baru berorasi di dalam halaman kantor Pemkot.

Akibatnya satu orang mahasiswa mengalami luka lebam di bagian punggung. Sementara para mahasiswi berhamburan setelah dikejar.

Namun para mahasiswa ini tetap melanjutkan aksi hingga pukul 10.30 Wita. Saat aksi lanjutan berlangasung, pendemo sempat memancing emosi Sat Pol PP dengan kata-kata kasar dan menggoyangkan pagar. Akibatnya sejumlah anggota Sat Pol PP terpancing, namun keburu dihalau oleh rekan-rekan yang lain dan aparat Kepolisian.

Tindakan represif yang dilakukan Sat Pol PP ini memuai kecaman dari BEM STISIP Mbojo Bima. Mereka menilai tindakan yang dilakukan tersebut mengecewakan.

Sebab, mereka hadir ke halaman Pemkot dalam rangka unjuk rasa damai.

Salah seorang pengunjuk rasa, Agus Salim, menyebutkan kedatangan mereka untuk menemui Wali Kota Bima, H.M. Qurais terkait masalah pasar.

Menurutnya, kebijakan Walikota tak pro keinginan rakyat.

“Sehingga para pedagang di Amahami terbengkalai, juga rakyat Kota Bima pada umumnya,” tandasnya. (use)

(Suara NTB/use)

NEGOSIASI – Aparat keamanan sedang bernegosiasi dengan aktivis mahasiswa yang duduk di atas dan depan pagar halaman Pemkot Bima, dalam aksi unjuk rasa, Jumat (11/9).

ASN di Bima Tidak Ditindak Pidana Pemilu Bima (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis merupakan pelanggaran kedisiplinan dan melanggar surat edaran dari pemerintah daerah. Walaupun terbukti melanggar, namun Panwaslu Kabupaten Bima hanya merekomendasikan ke Bupati Bima. Pasalnya, temuan sejumlah ASN tidak memenuhi unsur untuk ditindak pidana pemilu.

Ketua Panitia Pengawasan (Panwaslu) Kabupaten Bima, Abdullah, SH, Jumat (11/9) menjelaskan, dari 25 ASN ditemukan terlibat politik praktis, 16 orang lainnya sudah direkomendasika ke Bupati Bima, karena mereka belum memenuhi unsur untuk diarahkan ke pidana pemilu. “Mereka hanya dikenakan pelanggaran administrasi terhadap pelanggaran kedisiplinan dan surat edaran dari pemerintah daer-

ah, pemprov dan Kemenpam RB serta PP 53 dan PKPU nomor 7,” ujarnya.

Abdullah mengaku hal itulah menjadi dasar direkomendasikan ke Bupati Bima, supaya diberikan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan ASN. Andaikan saja memenuhi unsur terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu, maka kasus ASN tersebut akan naikkan ke gakkumdu untuk diproses ke tindak pidana pemilu. Pasalnya, unsur-unsur terpenuhinya menjadi unsur tindak pidana pemilu adalah adanya dilibatkan oleh pasangan calon terhadap ASN tersebut.

Namun, mereka tidak dilibatkan oleh paslon, tapi mereka mengakui hanya menghadiri acara yang dilaksanakan oleh paslon. “Itulah yang menjadi dasar kita sehingga tidak diarahkan ke tindak pidana pemilu, karena tidak memenuhi unsur,” ujarnya. (uki)

Jelang MTQ Provinsi

Kontingen Bima Maksimalkan Persiapan Bima (Suara NTB) Kontingen atau kafilah Kabupaten Bima siap mengikuti dan menyukseskan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVI Provinsi NTB Tahun 2015 di Kota Bima. Untuk itu, berbagai persiapan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten setempat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan pihak terkait lainnya.

Kabag Kesra Setda Pemkab Bima, Drs H. Abdul Muis kepada Suara NTB, Kamis (10/9) mengatakan, persiapan tersebut tidak hanya sebatas hanya memberikan pelatihan kepada calon kafilah, tetapi

juga berbagai keperluan kafilah Kabupaten Bima selama pelaksanaan MTQ Muis menyebut, jumlah kontingen atau kafilah Kabupaten Bima sebanyak 79 orang lengkap dengan Pembina.

41 orang putra dan 28 orang putri. “Sedangkan untuk pembina ada 13 orang,” sebutnya.

Mengenai target kafilah Kabupaten Bima di MTQ Provinsi NTB Tahun 2015 ini, Muis mengaku minimal lebih baik dari MTQ tahun 2014 lalu. Jika pada Tahun 2014 kemarin kafilah Kabupaten Bima berada pada posisi keenam, sementara pada MTQ di Kota Bima ini mini-

mal masuk tiga besar. “Targetnya kita berada di urutan kedua,” katanya.

Untuk mencapai target itu, lanjut Muis, saat ini para kafilah sedang diberi pembekalan melalui pelatihan terpusat (Training Centre) dengan mendatangkan instruktur khusus dari Makassar. Meskipun memiliki target tertentu, tapi itu bukan tujuan utama. “Keikutsertaan kafilah Kabupaten Bima selain untuk ikut menyukseskan, adalah sebagai ajang untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembinaan yang dilakukan sebelumnya,” pungkasnya (uki).

(Suara NTB/uki)

PEMBINAAN – Anggota kafilah MTQ Kabupaten Bima diberikan pembinaan menjelang MTQ tingkat provinsi.

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

Polres Lotim Dalami Dugaan Asusila Oknum Guru SD di Sakra Selong (Suara NTB) – Aparat Polres Lotim saat ini sudah menerima pelimpahan kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru berinisial B yang sebelumnya ditangani oleh Polsek Sakra. Dengan demikian, Kasus dugaan tindakan asusila terhadap siswa SD tersebut saat ini masih didalami oleh aparat Polres Lotim.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Muhajirin, Jumat (11/9) mengatakan, hingga saat ini siswa yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru itu, tiga orang. Sementara, pemanggilan korban dilakukan untuk memintai keterangan langsung dari korban TA (12), NI (11) dan U (10). “Kasus tersebut sekarang sepenuhnya ditangani oleh Polres Lotim dan fokus pada penyidikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, kasus dugaan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur itu dikenakan pasal tindak kekerasan terhadap anak. Apakah dilakukan visum terhadap korban?. Muhajirin yang saat itu didampingi Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lotim, Ketut Samba, mengatakan besar kemungkinan akan dilakukan. Dengan begitu, maka jelas akan kelihatan apakah tindakan asusila itu benar-benar dialami oleh siswa yang masih duduk di bangku SD itu.

Apakah oknum guru itu juga perlu dilakukan tes kejiwaan?, ia menjawab, besar kemungkinan itu juga akan dilakukan untuk mengetahui apakah oknum guru itu mengalami kelainan atau tidak.

Namun, katanya, setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ketiga korban, oknum guru yang diduga berbuat cabul itu juga akan dipanggil untuk dilakukannya pemeriksaan.

Seperti diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswa SD itu mencuat setelah salah seorang korban menceritakan kelakuan gurunya itu kepada temannya. Dimana, ketiga korban yang saat ini melapor, mengaku bahwa bagian dadanya pernah diraba-raba oleh terduga pelaku. Dari sanalah, kelakukan oknum guru itu terungkap dan para wali murid melaporkannya ke aparat Polsek Sakra. (yon)

POLHUKAM

Halaman 8

Hindari Amuk Massa

Polisi Amankan Terduga Pembacok Warga Bajur Giri Menang (Suara NTB) – Polisi mengamankan terduga pelaku AS, yang tinggal di BTN Manunggal Desa Bajur Kecamatan Kediri. Pelaku diduga membacok salah seorang warga setempat, Tahmid. Pelaku tega membacok korban hanya gara-gara buah mangga yang jatuh disenggol kendaraan korban.

Aksi pelaku ini, menyulut emosi warga. Massa yang beringas sempat mendatangi rumah pelaku untuk menghakimi pelaku, namun upaya puluhan warga dihadang oleh aparat polisi yang bejaga-jaga di rumah pelaku. Pelaku pun diamankan di Polres Lobar untuk diproses secara hukum.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, sekitar pukul

16.20 Wita korban hendak mengantar bahan bangunan berupa batu bata menggunakan kendaraan bak terbuka. Ketika kendaraan korban melintas di rumah pelaku, tidak sengaja kendaraannya menyenggol buah mangga milik pelaku. Sehingga, buah mangga itupun terjatuh. Pelaku mengira jika buah mangganya sengaja diambil oleh

korban. Pelaku pun mengejar pelaku hingga ke tempat kerjanya yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah pelaku.

Setiba di sana, pelaku pun langsung menghampiri korban. Sempat terjadi cekcok antara korban dengan pelaku.

Korban saat iu sempat meminta maaf, namun entah mengapa pelaku mengambil pisau dari balik bajunya lalu

menghujamkan ke dada kiri korban. Korban pun terkapar dengan 20 luka jahitan.

Warga yang mengetahui rekannya dibacok langsung mendatangi rumah pelaku. Massa bermaksud untuk menghakimi pelaku, namun untungnya sudah ada aparat yang berjaga-jaga di rumah pelaku. Massa juga tidak menemukan pelaku, karena sudah diamankan ke Mapolres Lobar.

Kapolsek Labuapi Iptu L. Muharlan membenarkan kejadian itu. Dijelaskan kronologi kejadiannya, bermula saat kendaraan pick up yang dikendarai korban meintas di ru-

mah pelaku. Kendaraan korban tak sengaja menyenggol buah mangga milik pelaku.

Pelaku yang tak terima, lalu memburu korban ke tempat kerjanya. “Disanalah terjadi cekcok lalu pelaku membacok korban,” terangnya.

Kejadian itu menyulut emosi warga lain sehingga mencari pelaku ke rumahnya.

Namun polisi sudah berjagajaga di rumah pelaku sehinga aksi anarkis pun bisa diantisipasi. Polisi juga telah membawa korban ke puskesmas.

Sedangkan, pelaku diamankan ke Mapolres untuk menghindari amuk massa. (her)

Sejumlah Program Mandek

Selly Enggan Berurusan dengan Hukum Mataram (Suara NTB) APBD Perubahan Kota Mataram, masih menggantung. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dipercaya melakukan pemeriksaan belum memberikan lampu hijau. Sementara kalangan dewan mendesak eksekutif agar melaksanakan program di masing - masing SKPD, agar tidak mandek. Namun, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani,M.Si menegaskan dirinya tidak ingin mengambil risiko menjalankan anggaran sebelum proses supervisi rampung. “Silahkan saja, kalau Dewan minta jalan tapi tanpa ada saya. Ndak mau saya berurusan dengan hukum,” kata Selly dikonfirmasi usai gotong royong di Kelurahan Ampenan Tengah, Jumat (11/9).

Dalam APBD Perubahan kata Selly, tidak boleh ada proyek fisik baru. Sebab, proses tender dan pengerjaan tidak mungkin tuntas dalam waktu tiga bulan. Kalaupun ada, akan dipertanyakan kualitas proyek itu. “Di APBDP itu tidak boleh ada proyek fisik. Kalau tiga bulan dikerjakan, gimana kualitasnya. Perlu kita pertanyakan,” tandasnya.

Menurutnya, perlu dilakukan di APBDP hanya merevisi atau memasukan apa saja yang penting. Misalnya, hibah barang dan jasa membutuhkan lokasi baru dan tunjangan kinerja daerah (TKD), baru dimasukan. Pembayaran TKD lanjutnya, bisa dirapel selama tiga bulan. “Misalnya, Oktober, November dan Desember, kan semua bisa dirapel,” katanya.

KUA PPAS belum dibahas lanjutnya, menjadi satu kesatuan dari APBDP, sehingga harus supervisi BPKP. Terhadap potensi mengganggu APBD 2016 menurutnya, sudah menjadi risiko, tapi sedang diupayakan dengan bersurat ke Gubernur NTB, agar dipercepat proses supervisi tersebut.

Dengan sisa waktu yang mepet sementara banyak program SKPD mandek, Selly mengatakan tidak berpengaruh, yang penting sudah dianggarkan. “Tidak berpengaruh yang itu,” timpalnya. Kalaupun ada SKPD tidak bisa mengeksekusi program padahal anggaran telah ada, akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan SKPD. Dipastikan, ada permasalahan dan perlu dicari tahu.

Seperti diketahui, supervisi APBDP Pemkot Mataram bermula atas laporan politisi PDIP, Rachmat Hidayat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, terkait dugaan APBD ganda. Laporan itu kemudian berlanjutnya di gedung DPRD, dimana tiga fraksi yakni PDIP, Gerindra dan Demokrat meminta dilakukan supervisi agar tidak ada permasalahan kedepannya. Pemkot Mataram bersurat ke BPKP dan supervisi dimulai sejak Agustus lalu. Tim auditor negara ini, meminta data APBD 2014 sebagai pembanding. Hingga kini, belum ada jawaban atas supervisi tersebut, sehingga sejumlah program SKPD mandek. (cem)

BARANG BUKTI - Kepala BBPOM Mataram, I Gde Nyoman Suandi menunjukan barang bukti jamu dan obat keras berhasil diamankan saat operasi.

Produk Berbahaya Meningkat Lima Kali Lipat Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan merilis temuan operasi storm dilakukan dalam Bulan September.

Hasilnya bahwa produk seperti jamu tradisional, obat dan kosmetik tersebut mengalami peningkatan lima kali lipat dari sebelumnya. Hal tersebut disampaikan, Kepala BPPOM Mataram, Drs. I Gde Nyoman Suandi, Apt, MM., didamping Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Ni G.A.N

Suarningsih, Apt.MH dan Kepala Bidang sertifikasi dan LIK, Drs I Made Bagus Gerametta, Apt., Jumat (11/9).

Ditahun 2013 ditemukan 13 kasus. Terjadi penurunan tahun 2014 yakni 8 kasus. Naik lagi di tahun 2015 yakni 20 kasus, tapi hanya bisa ditindaklanjuti proses penindakan 11 kasus. Temuan di tahun 2015 hampir 20 kasus. Dimana delapan kasus telah diajukan tindak pidana dan berkasnya dinyatakan lengkap atau

P21. Enam kasus disidangkan dan dua kasus masih menunggu proses sidang.

Operasi storm ini menyasar pedagang/depot jamu dan apotek di NTB. Operasi dengan melibatkan Polda NTB itu, dilakukan di tiga lokasi di Lombok Timur yakni depot jamu SS milik TKM, dengan hasil temuan obat tradisional TIE dan Recall jumlah 94 item atau 43.396 pieces dan diperkirakan harganya mencapai Rp 150 juta.

Selong (Suara NTB) TNI Angkatan Darat akan menggelar lomba karya jurnalistik. Ini merupakan rangkaian dariKegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 95 yang akan digelar Oktober 2015 mendatang.

Di wilayah NTB, TMMD hanya di Lotim dan Bima.

Hal ini dikemukakan Kasdim Kodim 1615 Lotim, Edi Gustaman. Lomba digelar tingkat nasional dan daerah dipersilakan menguti lomba tersebut. Karyakarya jurnalistik itu akan dinilai langsung oleh tim penilai di pusat. “Tim penilai langsung di pusat bukan di

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Warga Desa Kopang Rembiga mendatangi PN Praya Jumat (11/9) kemarin.

Mereka meminta penundaan eksekusi lahan masjid.

daerah,” ucapnya.

Lomba karya jurnalistik ini fokus, tentara gabung dengan masyarakat. Acara serupa pernah digelar Markas TNI AD. Kegiatan ini masuk tahap kedua dan dijanjikan hadiah juara I Rp 10 juta, juara II Rp 7,5 juta dan juara III Rp 5 juta. (rus)

konflik antara masyarakat sangat terbuka. “Kita tidak ingin konflik atau sejenisnya terjadi pada saat eksekusi lahan ini berlangsung nantinya. Untuk itu, kita minta PN Praya menunda rencana eksekusi sementara waktu dulu. Sembari mencari solusi atas persoalan ini,” timpalnya.

Terlebih Loteng dalam suasana persiapan Pilkada yang tentu butuh dukungan stabilitas kamtibmas. Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Panitera PN Praya, L. Putrajad yang menemui

warga berjanji akan segera menyampaikannya ke pimpinan. Untuk selanjutnya bisa dijadikan bahan pertimbangan terkait rencana eksekusi lahan tersebut.

Namun yang pasti, karena sudah ada keputusan hukum makamautidakmauharusdilakukan eksekusi. Perkara ada persoalan di bawah, itu yang akan dijadikan pertimbangan oleh pihak pengadilan dalam menjalankan proses eksekusi lahan nantinya.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, sebelumnya

ada sengketa lahan seluas 63 are yang melibatkan L. Arsyad selaku penggugat dengan L. Muhamad sebagai terggugat.

Disampai lahan yang bersengketa tersebut, ada tanah masjid Darussalam Kopang seluas 14 are. Disampingnya juga ada tanah warisan milik Bq. Nurmayani seluar 10 are yang sudah mengantongi sertifikat dengan nomor 797 tahun 2003.

Setelah berproses hingga Mahkamah Agung (MA), penggugat L. Arsyad akhirnya dinyatakan sebagai pemilik sah lahan tersebut. Tapi ternyata tanah masjid serta tanah milik Bq. Nurmayani juga ikut dalam sengeketa. Padahal tanah masjid merupakan tanah wakaf dan diakui pihak desa dan kecamatan. Begitu pula tanah milik Bq. Nurmayani, juga bersertifikat.

Sertifikat tanah itu dikeluarkan pihak BPN Praya jauh sebelum sengketa lahan berlangsung. “Inikan aneh, tanah sudah wakaf dan tanah bersertifikat kok bisa ikut jadi bahan sengketa. Padahal proses wakaf dan penertiban sertifikat terjadi jauh sebelum sengketa lahan terjadi,” tambah Bq. Nurmayani. (kir)

Gadis di Sembalun Dilimpahkan ke Kejaksaan Selong (Suara NTB) – Berkas kasus pemerkosaan yang dugaan dilakukan oleh EG (21), AM (20), MO (19) dan AN (16) terhadap salah seorang gadis di Sembalun, IK (17) dilimpahkan oleh Polres Lotim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong atau P19.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Muhajirin mengungkapkan, saat ini Polres Lotim masih menunggu apakah kasus tersebut sudah masuk dalam tahap P21 atau belum oleh pihak Kejaksaan.

“Saat ini berkasnya sudah lengkap, dan mudah-mudahan hari Senin berkasnya sudah P21,” terangnya yang saat itu didampingi Kanit PPA Polres Lotim, Ketut Samba, Jumat (11/9).

Dituturkannya, kasus pemerkosaan terhadap gadis di Kecamatan Sembalun itu terjadi pada tanggal 31 Agustus lalu. Kasus tersebut bermula pada saat EG mengajak IK kabur dari rumah untuk diajak menikah karena status keduanya pacaran. Alih-alih mendapatkan kebahagian dari EG karena diajak nikah, malahan pelariannya itu menjadi awal musibah yang dialami IK a t a s

Muhajirin

rayuan gombal pacarnya itu karena dijanji untuk dinikahi.

Pada saat dibawa kabur, entah setan apa yang merasuki hati dan pikiran EG yang tiba-tiba membawa IK ke salah satu areal persawahan di Sembalun yang terbilang cukup sepi. Disana, EG bersama tiga rekannya melampiaskan niat jahatnya dan meminta supaya IK menuruti segala permintaannya. Korban sempat menolak namun ia tidak sanggup melawan pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang. “Untuk korbannya, kita tempatkan di panti sosial di Mataram untuk direhabilitasi,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Untuk selanjutkan, para pihak yang termasuk pengelola masjid dilibatkan guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Warga khawatir kalau rencana eksekusi lahan tetap dilanjutkan tanpa ada upaya mediasi penyelesain akan memicu konflik. Apalagi warga bersama para tokoh masyarakat dan agama berencana melakukan penghadangan saat proses eksekusi lahan berlasung, Senin (14/5).

Jika sudah seperti itu, maka potensi terjadi keributan atau

yakni dua depot jamu dan apotek. Penyidik mengamankan produk dan jamu berbahaya,” terangnya.

Ia heran, peredaran jamu dan obat keras ini sangat bebas masuk di NTB, padahal jauh dari keramaian dan daerah perbatasan. Terkait tindaklanjut temuan di Lotim itu, akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu.

Hasilnya apabila memenuhi unsur pasal akan ditindaklanjuti secara pro justisia. (cem)

TNI AD Gelar Lomba Karya Jurnalistik Berkas Dugaan Pemerkosaan

Warga Kopang Tolak Rencana Eksekusi Tanah Masjid Praya (Suara NTB) Sejumlah warga Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (11/9), mendatangi Pengadilan Negeri (PN)Praya.Merekamenentang rencana eksekusi lahan di wilayah tersebut. Pasalnya, ada tanah masjid yang ternyata juga ikut dalam sengketa.

Didampingi Formasi NTB, warga mengaku heran, mengapa bisa lahan masjid Darussalam Kopang tersebut ikut dalam sengketa. Bahkan, sekarang terancam dieksekusi oleh pihak penggugat dalam L. Arsyad yang dinyatakan menang oleh pengadilan.

Padahal tanah tersebut sudah menjadi Wakaf dari pemilik tanah sebelumnya.

“Jadi kami warga menolak rencana eksekusi atas lahan ini. karena ada lahan masjid yang ikut dalam sengketa,” ujar Ihsan Ramdhani, mewakili warga. Kalau pun putusan pengadilan tersebut tetap akan dilanjutkan dengan eksekusi, warga meminta pihak PN Praya turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mencari tahu informasi dan keterangan yang sebenarnya.

Depot jamu diindikasi menjual produk berbahaya yakni milik ZA, penyidik berhasil mengamankan sembilan item atau 2.522 piece dengan taksir harga Rp 12.610.000.

Selain depot jamu, petugas juga mengamankan obat keras di salah satu apotek di Lombok Timur, dengan barang bukti 63 item obat keras atau 14.348 tablet, obat tradisional TIE dan Recall tujuh item atau 320 pieces.

“Ada tiga lokasi di Lotim

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

Halaman 9

Menonton Layar Tancap Tjak S. Parlan Senja yang prasaja. Setelah hujan kecil, masih ada sisa pelangi yang tertahan di atas menara. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah pelangi itu serupa bentangan busur raksasa atau lengkung titian yang menggantung di ketinggian? Tapi tentu saja, saat ini kau tak akan menjawabnya. Kau sedang berada di dalam sana, di kamarmu yang kerap menguarkan wangi bunga-bunga kopi. Mungkin kau sedang di depan sebuah cermin bulat telur bebek berbingkai kayu tua, menyisir rambutmu yang sebahu.

Sementara aku di beranda rumahmu, menunggumu dalam saat-saat terakhir pelangi itu menipis, hingga lenyap sama sekali.

SENJA agak dingin. Aku memakai sweater, rajutan hangat yang kau selesaikan dengan tanganmu sebulan lalu. Hari ini kita akan pergi ke lapangan afdeling1.

Selepas senja nanti, saat seluruh langit yang terbuka digantikan cahaya bintangbintang dan bulan sabit yang lebih temaram, kita akan menonton layar tancap.

Ini akhir bulan. Juga malam Minggu yang akan memberikan kebahagiaan-kebahagian kecil bagi siapa saja di desa ini, tak terkecuali kau dan aku.

Lalu kau keluar dari kamar.

Langsung menuju beranda, duduk di kursi rotan yang dipisahkan oleh meja kayu kecil di samping tempatku duduk, tersenyum kepadaku. Kau lebih manis dengan rambut tersibak ke sebelah yang kau tahan dengan dua penjepit kecil warna putih getah karet. Kau memakai terusan warna putih tulang dengan tebaran bunga ungu kemerahan di beberapa bagian.

“Kau lebih manis hari ini, seperti warna pelangi beberapa saat tadi,” pujiku menggodamu.

“Kau pasti lupa lagunya.

Merah, kuning, hijau, di langit yang biru ...”

Lalu kita sama-sama tertawa.

Tertawa kecil saja.

Sebelum berangkat, aku

(montase, berbagai sumber_ ts lan)

menyesap teh aroma melati yang kau seduhkan untuk menemaniku selama kau berbenah tadi.

Kita naik sepeda phoenix warna merah tua. Kau kubonceng dengan posisi menyamping.

Bonceng perempuan, begitu orang-orang di desa kita menye-

Jamil Massa Tentang Khutulun Ia tak sudi mengalah meski kabar burung para pecundang lebih brutal dari tebasan pedang.

Ia tak ingin memeluk siapa-siapa meski datarannya tak akan habis terjelajah dalam empat malam yang panjang.

Di kering stepa dan lembab Amu Darya telah ia tajamkan telinga dan siagakan gendewa tapi hanya gumpalan debu penanda jebakan musim yang bisa menggiring segala yang mustahil disatukan.

Semalam suntuk ia terjaga. Tetap perawan kepada angin plato yang membuat geligi gemetaran ia ratapi titah khan yang tergila-gila pada awan hingga cinta yang nomaden berubah jadi medan penaklukkan.

Namanya adalah noda di dada telanjang para lelaki Mongolia mereka yang tertolak itu tak putus-putus berdoa agar kelak ia berinkarnasi sebagai sinar bulan.

Kau bisa mendengar reputasinya dari para pengelana Itali dan Persia.

(Ia adalah rajawali yang membelah kavaleri, menyambar seorang demi seorang prajurit yang mendadak kaku bak kuau tertusuk sula).

Namun setelah genap sepuluh ribu ekor kuda, masih tak terdengar apa pun selain sedu sedan kota-kota yang terbakar di selatan.

Tak terdengar jawaban tentang bagaimana cara mematahkan candu keinginan.

Menjelang fajar, di ujung gugusan kemah, seorang peminang telah menyalakan harapan pada sebentuk kuda-kuda sebab kemuliaan manusia itu fana lagi singkat umurnya.

Tapi ia tak sudi mengalah. Ia tak ingin memeluk siapa-siapa.

2014

Langit adalah Kolam Ikan Di Bogor, langit adalah kolam ikan tempat mengapung selembar daun teratai selebar bulan.

Saat pemiliknya sedang rajin sekali, kolam ikan itu berganti air nyaris seminggu tujuh kali. sehingga jadilah Bogor kota hujan yang mengalirkan kepanikan di pintu-pintu air kota Jakarta.

Di Bogor, langit adalah kolam ikan, tapi tanpa ikan sebab satu-satunya ikan milik kolam itu sedang terperangkap dalam dadamu. Tersesak di antara tata cara menanam rindu, derita petani, dan hiruk-pikuk sosiologi.

Adakalanya kau bermimpi menjadi seekor ikan yang berenang di dadamu sendiri. Menemani ikan sakit yang mulai sekarat akibat terus menerus teringat langit.

Dadamu baginya bukanlah sebaik-baik habitat dan saat kau menangis, aku percaya, sepetak kolam sedang mengganti airnya yang telah pekat.

Adakalanya aku bermimpi menjadi Musa pergi ke sebuah bukit di suatu pagi memandu anak perempuan Syu’aib yang memelihara ikan dalam dadanya.

Di puncak bukit itu, anak perempuan Syu’aib berbaring menghadap langit, lantas berteriak sekencang-kencangnya agar ikan dalam dadanya terpental lalu kembali ke tempat mana ia berasal.

2014

butnya. Sesekali tangan kananmu melingkari pinggangku.

Sementara, tangan kirimu tetap setia menjaga sekuntum mawar yang kupetik dengan malu-malu di halaman rumahku sebelum datang menjemputmu tadi. Di sepanjang jalan desa, kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal. Beberapa di antara mereka menyapa, mendahului kita. Beberapa yang lainnya sedang bersiap-siap berangkat.

Di tikungan, saat mulai memasuki jalan penuh bebatuan yang kiri kanannya dijaga oleh hutan kopi, dua pemuda yang gemar menggoda mencandai kita dengan meniru bunyi ‘suit suit’ dari jejarinya.

Kita tersenyum-senyum dibuatnya. Dan mereka pun tertawa. *** Aku suka aroma bunga kopi.

Kau pun begitu. Selepas batas desa, saat memasuki jalan penuh bebatuan yang kiri kanannya dijaga oleh hutan kopi, napas kita dilegakan oleh aroma wangi musim bunga. Kau pasti tahu, sebentar lagi, di tempat ini akan merayakan musim petik pertama. Biasanya orang-orang desa akan berbondong-bondong lebih pagi ke hutan kopi. Mereka dengan sukacita memetik buah yang melimpah dengan upah sekadarnya. Mereka akan tabah menerimanya: kebiasaan lama, jeda menunggu panenan palawija di ladang-ladang mereka.

“Kau akan ikut memetik musim ini?” tanyaku membuyarkan saat hening di antara kita.

Sekerumun kunang-kunang terbang rendah di depan kita, melintas jalan dan manaburkan cahayanya pada pucuk-pucuk rerumputan liar di pinggir selokan. Sudah cukup gelap untuk bepergian. Aku memelankan sepeda sebentar, memutar kepala rotor dinamo, dan lampu pun menyala, menerangi sepanjang jalan di depan kita.

“Aku sepertinya akan ikut.

Tapi, mungkin paruh waktu saja,” jawabmu.

“Kau akan sibuk?”

“Aku akan banyak merajut.”

Kau memang gemar merajut.

Kata ayahmu, itu mewarisi kebiasaan ibumu di masa lalu.

Aku diam-diam juga sering memandangmu dari jauh.

Biasanya, kau akan duduk berlama-lama di depan jendela.

Sebagai gadis perajut, pandanganmu lebih sering menunduk.

Hanya sesekali saja kau akan menatap ke luar, mengalihkan matamu pada hijau rimbunan daun-daun sawo yang tumbuh subur di samping rumahmu. Dari jendela kamarku yang disembunyikan oleh daun-daun akasia, wajahmu terlihat seperti gadis yang sering kubayangkan sebagai karakter utama dalam bukubuku roman pada jaman sebelum lampu listrik ditemukan.

“Kau sendiri bagaimana?” tanyamu.

“Kita lihat saja nanti.”

Kita tahu, kita hanya sedang berbincang ringan, layaknya sepasang kawan yang sedang dalam perjalanan. Atau, sepasang kekasih. Kekasihkah kita?

Atau, jangan-jangan kita adalah sepasang suami-istri pada suatu masa, jauh sebelum napas kita ditiupkan di tempat ini. Entahlah. Namun bagaimanapun, pada kesempatan tertentu kita juga sering berandai-andai akan menjadi apa kita kelak. Pernah suatu kali, kau mengeluhkan sesuatu kepadaku. “Aku bosan,” katamu saat itu.

“Apa kau masih sering merasa bosan?” tanyaku tiba-tiba, teringat apa yang pernah kau katakan beberapa waktu silam.

“Bukannya bosan, hanya kadang-kadang aku ingin melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda,” katamu seraya merapatkan tanganmu di pinggangku.

“Aku membayangkan sebuah rumah yang besar.”

“Rumah rajut?”

“Kurang lebih. Itu seperti yang pernah kukatakan padamu.

Rumah di mana gadis-gadis, para perempuan di desa kita bisa berkumpul dan merajut bersamasama. Bagaimanapun itu akan lebih pantas dari pada bergunjing atau diam-diam bersedih menunggu para kekasih yang tak pernah mengetuk pintu rumah.

Dengan begitu, kita semua tidak perlu terlalu bergantung pada musim petik, atau hasil ladang yang tak seberapa,” terangmu penuh gairah.

Kau selalu bergairah jika berbicara soal itu. Dan aku selalu senang mendengarnya. Aku sendiri, bahkan pernah berkalikali ingin pergi dari tempat ini.

Namun, setiap kali aku ingin melakukannya, aku ingin itu kulakukan bersamamu. Sayangnya, kau memang tak pernah bisa pergi dari tempat ini. Katamu, kau tak mungkin meninggalkan ayahmu seorang diri.

“Bagaimana, kau sendiri masih ingin berkeliling?”

“Hmm,” gumamku “Kenapa?”

“Aku selalu membayangkan bisa mengunjungi desa-desa yang jauh. Aku akan berkeliling memutar film di tempat-tempat yang aku kunjungi, agar orangorang di sana bahagia. Kau bisa bayangkan, bagaimana orangorang berkumpul di tanah lapang, menonton, dan pulang dengan riang,” terangku, seperti yang pernah kukatakan padamu.

“Kau akan tetap kembali ke sini?”

“Aku hanya berkeliling. Tentu saja, aku akan pulang ke rumah.”

“Kalau kau bertemu seorang gadis?”

“Aku sangat sibuk waktu itu.

Tak ada waktu untuk pertemuan.”

“Ah, kau ini.”

Kita terus membincangkan apa saja di sepanjang perjalanan.

Soal bagaimana kunang-kunang bisa bercahaya, soal musim

bunga kopi yang membuat malam di desa terasa lebih dingin, soal encok ayahmu yang kerap kambuh pada hari-hari tertentu.

Kita juga berseloroh perihal adegan-adegan— yang menurut kita— agak menggelikan dalam beberapa tayangan layar tancap yang pernah kita tonton. Misalnya saja tentang adegan sepasang kekasih yang berlari-larian di taman atau di pantai sambil tertawa-tawa kecil.

“Biasanya si gadis akan menjatuhkan diri,” katamu.

“Mungkin itu maksudnya romantis, tapi sepertinya malah jadi lucu. Benar, kan?”

Aku dan kau tertawa mengingat adegan semacam itu. Aku mengingat adegan lainnya yang membuatku tak bisa berhenti tertawa.

“Ada satu hal yang paling menjengkelkan menurutku.

Biasanya saat adegan akan berciuman, tiba-tiba diganti dengan deburan ombak atau…”

“Bunga mawar,” sahutmu, yang membuat kita tergelak.

Tak terasa, kita sudah sampai di bawah menara bangunan loji.

Sedikit lagi, setelah jembatan kayu di dekat tikungan, kita akan sampai di tanah lapang. *** Malam menyuguhkan angin yang dingin. Orang-orang bergerombol di sana dan di sini, sibuk berbisik-bisik, berbincang, dan tertawa-tawa. Beberapa bersenandung, menirukan dendang lagu Rhoma Irama yang syahdu dari pengeras suara. Penjual kacang rebus, jagung rebus, koran bekas berkeliling merebut perhatian. Anak-anak kecil berlarian, bercanda, dan merengek meminta balon atau gulali. Tanganmu menggandeng tanganku, mengajak ke suatu tempat yang sudah kutebak: gulali.

“Kau mau terompet atau bintang?” tanyamu, di hadapan tukang gulali. Tukang gulali itu tangannya menari-nari, sedang membuat kupu-kupu pesanan si gadis berbandana ungu.

“Bintang,” kataku.

“Aku terompet.”

Kau memesan dua gulali.

Untukku bintang berwana merah dan untukkmu terompet berwarna hijau. Sebelum kau lumat karamel paling manis itu, kau membisikkan sesuatu kepadaku,”Seorang laki-laki yang suka menyanyi, pernah mengatakan padaku: terompet bisa menyelamatkanmu dari kemurungan.”

“Terompet yang manis,” kataku.

Lalu sebuah suara yang paling berbahagia terdengar dari pengeras suara. Film akan segera diputar. Orang-orang bergegas menuju pusat kerumunan—layar putih yang mulai menyala. Dan kali ini, akulah yang terlebih dahulu menggandeng tanganmu, mengajakmu ke pusat kebahagiaan kecil itu. ( )

Tjak S Parlan, lahir di Banyuwangi, 10 November 1975. Saat ini tinggal di Mataram-Lombok.

1

Afdeling (Belanda): Wilayah administratif dari suatu perkebunan. Afdeling biasanya dipimpin oleh seorang asisten afdeling atau sering disebut sinder.

Deskripsi yang Tak Lengkap Tentang Sebuah Liburan

Laki-laki dan Ikan-ikan

Bukan di sebuah dermaga, kau mengajakku menikmati jerit camar, langit yang tiba-tiba jadi tembaga.

Dia tak tahu, haruskah sedih atau gembira melihat ikan-ikan berenang di kamarnya berenang bersama buku-buku, kasur dan pertanyaan tentang mengapa kutukan kali ini harus terbuat dari air dan perasaan kehilangan

—Dedy Tri Riyadi

Bukan di sebuah meja tempat Zorg dan Yerka sarapan berdua, memamah merah ceri yang mereka petik sendiri dari lukisan yang belum jadi.

Bukan di sebuah panggung pertunjukan kau memamerkan firman tuhan, sulap palsu :kota yang sedang ditenggelamkan.

Aku banyak memikirkan yang bukan-bukan kau kerap menerka isi sebuah bangunan memastikan ada banyak jendela yang terpasang saat sepasang kekasih merenung memikirkan mengapa waktu dapat lumer pada sebuah ciuman, mengapa keganjilan bisa mengeras pada sebentang pelukan.

Bukan di sebuah cafe, di bilangan bulungan, kau mengajakku meratapi sebentuk gelembung yang hilang Rabu malam, tak banyak taksi yang ongkosnya bisa dipercaya aku pulang dijemput puisi, kalau-kalau kau hendak bertanya.

2014

—Hasrul

Banjir tak melulu salah hujan perasaan kehilangan tak selalu salah ikan-ikan pagi itu, tiga ekor mujair, tiga nila, dan satu ikan mas sebesar lengannya ingin mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan Dia tak tahu, haruskah sedih atau gembira melihat ikan-ikan itu telah tetapkan tujuan mereka akan berangkat ke negeri yang tak kenal kail dan joran, ke negeri di mana cacing-cacing menolak jadi umpan Dia sesungguhnya benci mengungsi meski menjadi pengungsi tentu tak sama dengan menjadi ikan-ikan yang tak punya tujuan Di kamar itu, dia masih menatap ikan-ikan yang sebentar lagi akan dijemput hujan Dia lalu memunguti buku-bukunya yang basah kemudian membuka pintu kamar untuk bersiap mengungsi dari perasaan kehilangan 2013

Jamil Massa, lahir di Gorontalo, 14 Maret 1985. Bergiat di Komunitas Sastra Tanggomo dan mengasuh rubrik sastra di portal berita degorontalo.com.

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hapus Syarat Bahasa Indonesia

MPR: Pemerintah Langgar UU Sejak Dulu

Kuatkan Akhlak Anak KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berupaya menghidupkan Tempat Pendidikan Al Qur’an (TPQ), baik yang dilakukan di mushala maupun di rumah. Hal ini bertujuan guna mendidik moral anak-anak di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sekarang ini.

Kepala Kemenag Lotim, H. Nasrudin, mengklaim hingga saat ini pihaknya terus menghidupkan TPQ-TPQ hingga pelosok desa baik di musha(Suara NTB/dok) la maupun yang dilakukan di H. Nasrudin rumah. Bahkan, untuk mengarahkan kegiatan siswa kepada hal-hal yang positif, Kemenag Lotim mengimbau supaya masyarakat dan para orang tua untuk mematikan televisi saat jam belajar atau mengaji. Sehingga, para anak didik tidak terpancing dengan acara yang di dalamnya.

“Kita terus menghidupkan TPQ-TPQ baik di mushala maupun di rumah. Bahkan, kita tetap mengimbau supaya anakanak mengaji setiap Magrib, TV dimatikan supaya konsentrasi mengaji tidak buyar,” jelasnya belum lama ini.

Selain itu, untuk menggalakkan masyarakat Lotim yang gemar membaca Al Qur’an, Kemenag Lotim sudah mengangkat puluhan penyuluh untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan orang tua akan pentingnya membaca Al Qur’an yang merupakan panduan dalam hidup. Bahkan, setiap tahun Kemenag Lotim selalu menyumbangkan kitab suci Al Qur’an yang jumlahnya tidak kurang dari 5.000 eksemplar. “Kalaupun ada yang belum bisa mengaji, kita harapkan juga orang tua terlibat di dalamnya. Karena, keberhasilan anak itu tidak terlepas dari dukungan yang diberikan olehnya,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, mengimbau kepada Kemenag Lotim supaya lebih menggencarkan lagi kegiatan membaca Al Qur’an untuk mendidik moral anak-anak di Lotim, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan yang merugikan. (yon)

Aletheia Kembangkan Ekstrakurikuler Dokter Kecil Mataram (Suara NTB) Keberadaan ekstrakurikuler dokter kecil pada Yayasan Kristen Aletheia membawa dampak positif bagi peserta didik. Selain membuat mereka sadar pentingnya budaya hidup sehat, mereka juga diperkenalkan berbagai macam alat-alat kesehatan (Alkes).

Ditemui Suara NTB, Pendamping Ekstrakurikuler Dokter Kecil Yayasan Kristen Aletheia Virgynia Merpati D mengemukakan ekstrakurikuler dokter kecil kembali dihidupkan pada tahun ajaran 2015-2016 setelah sempat vakum sebelumnya. Menurutnya, kebutuhan terhadap ekstrakurikuler ini menjadi alasan dihidupkannya ekstrakurikuler dokter kecil. ‘’Di ekskul dokter kecil, sejak awal mereka diajari untuk menerapkan hidup bersih dan diperkenalkan dengan berbagai alat kesehatan dan prinsip-prinsip mendasar mengenai kesehatan seperti obat-obatan. Terutama juga yang berkaitan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan,’’ terangnya beberapa waktu lalu.

Selain belajar di dalam kelas, untuk mendukung ekstrakurikuler para anggota ekstrakurikuler dokter kecil juga diajak untuk berkunjung ke sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit Bayangkara. Selama di sana, para siswa diperkenalkan dengan alat-alat kesehatan, peralatan kesehatan dan berbagai poli-poli yang ada di rumah sakit.

Selama mengikuti ekstrakurikuler dokter kecil, para siswa yang berjumlah 12 orang anggota dibimbing oleh seorang pelatih yang berasal dari Puskesmas Tanjung Karang.

Ia berharap keberadaan ekstrakurikuler dokter kecil dapat bermanfaat bagi sekolah terutama dapat bertindak memberikan pertolongan pertama bagi para siswa lainnya. (dys)

(Suara NTB/ars)

SAMPAIKAN MATERI - Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, saat menyampaikan materi tentang anti korupsi di SMKN 2 Mataram, beberapa waktu lalu.

Jaksa Masuk Sekolah

Perkenalkan Prinsip dan Integritas Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Sekolah menjadi tempat yang masih dianggap bersih dari pengaruh buruk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dari sini pula, banyak pihak yang memulai mengenalkan prinsip dan integritas, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

Itu juga yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Mataram, Senin (7/9) lalu, melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Ada 400 siswa yang antusias dalam kegiatan itu. Penyuluhan melibatkan tim Penerangan Hukum (Penkum) dan Intelijen Kejati NTB. “Kegiatan ini dalam rangka pendekatan kepada pelajar, untuk memberi pemahaman hukum,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Jumat (11/9).

Bentuk lain, sebagai upaya penguatan jaringan masyarakat anti KKN. Mereka percaya, dunia pelajar masih bersih dari praktik terlarang tersebut. Karena itu pendekatan pemahaman harus dilakukan sejak awal, tentang Undang–Undang 30 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Dengan mereka tahu, sejak awal para pelajar ini diharapkan bisa mawas diri dan tidak melakukan hal sekecil apapun berkaitan dengan korupsi.

“Dari kehidupan di sekolah. Kehidupan keluarga dan masyarakat, pelajar ini juga harus mulai memahami apa itu korupsi, apa itu kolusi dan nepotisme. Dengan mengenal, mereka bisa menjauhi dan bahkan mengingatkan orang orang terdekatnya tentang dampak buruk korupsi bagi diri sendiri dan orang lain,” terang dia.

Selama ini disadarinya, yang menonjol dari kegiatan di Kejati NTB adalah penegakan hukum. Padahal, di sisi lain, proses pencegahan tetap dilakukan, karena dianggap efektif untuk mengurangi penghukuman terhadap siapapun yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan korupsi.

Prinsip sebagaimana arahan Kejaksaan Agung, agar mengenalkan kepada masyarakat tentang jargon “kenali hukum, jauhi hukuman”. (ars)

(Suara NTB/bul)

MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN - Keselamatan berlalu lintas atau naik kendaraan adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pengemudi maupun penumpang. Sayangnya, keselamatan berlalu lintas masih diabaikan dan cenderung dibiarkan. Seperti terlihat dalam gambar, sejumlah siswa di Anjani Lombok Timur yang baru pulang sekolah naik kendaraan umum tanpa memperhatikan keselamatan mereka. Padahal berdiri di belakang kendaraan tanpa pengaman yang jelas sangat berbahaya bagi keselamatan.

Menristekdikti Nilai Pengelolaan Keuangan PTN-BH Kurang Fleksibel Surabaya (Suara NTB) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir menganggap sistem keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) selama ini masih kurang fleksibel dan dikhawatirkan akan menghambat perkembangan yang ada.

“Selama ini sistem keuangan di PTN-BH kendalanya adalah kurang fleksibel, seperti kesulitan mengelola anggaran yang diberikan Kemendikbud, sehingga serapan anggaran menjadi rendah dan sistem laporan keuangan yang diterapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cukup rumit dan tidak sesuai dengan kegiatan akademis yang dinamis,” kata Menristekdikti Muhammad Nasir ketika berkunjung ke Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Surabaya, Kamis lalu.

Ia mengatakan, seharusnya PTN-BH sedikitnya bisa memiliki lima kewenangan yaitu tata kelola pengambilan keputusan secara mandiri, hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabilitas. Selain itu memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga pendidikan, wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, serta wewenang untuk membuka dan menyelenggarakan serta menutup program studi.

“Seharusnya sistem keuangan PTN-BH bisa secara mandiri dalam bidang akademik maupun non akademik, tetapi pada kenyataannya keuangan pun tidak mandiri karena diatur dengan Kemenkeu. Kemudian dicarikan solusi dengan PP 58/ 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang sudah diregula-

(Suara NTB/ist)

Muhammad Nasir si, maka diharapkan bisa dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut,” paparnya.

Meskipun kini pengelolaan keuangan PTN-BH sudah mulai fleksibel, ia mengimbau PTN-BH tetap menekankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan, bahkan jika perlu menyiapkan auditor eksternal untuk mengaudit sirkulasi keuangan mereka.

“Kami sudah membuat klastering PTN dalam empat kelompok masing-masing untuk klaster PTN BLU, PTN BH, PTN satuan kerja, dan PTN Baru agar mengetahui kendala dan semua permasalahan yang ada di PTNPTN tersebut dan bisa mengatasi permasalahan itu untuk mencapai target 500 uni-

versitas top dunia,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, perbedaan mendasar antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dengan PTN-BH terletak pada otonomi akademis yang diberikan, yaitu PTN-BH dapat lebih mandiri dalam membuka dan menutup program studi yang ada di lembaganya. Sedangkan dari aspek keuangan, kewenangan pengelolaan keuangan PTN BLU semuanya swakelola tetapi harus masuk ke APBN dan penentuan honor sangat diatur oleh Kementerian Keuangan.

“PTN BLU tidak diperbolehkan mempunyai regulasi sendiri dan rektor juga tidak diberi kewenangan membuat peraturan, sedangkan untuk mengelolaan keuangan PTNBH bisa lebih fleksibel dengan tetap melaporkannya kepada Dikti,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada 11 Perguruan Tinggi yang berbadan hukum, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Dihapusnya syarat bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja ke Indonesia menambah daftar panjang pelanggaran konstitusional yang dilakukan pemerintah.

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, ST, MM, saat melakukan kunjungan kerja di Mataram belum lama ini, mengemukakan kebijakan menghapus syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh pemerintah. Hal itu karena selama itu pula undang-undang yang mengatur soal hal tersebut tidak konsisten dilaksanakan.

Atas dasar itu, menurut Mahyudin adanya kebijakan penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing adalah bentuk pelanggaran yang telah lama dilakukan oleh pemerintah.

“Aturan UU itu ada tapi

justru dilanggar, memang itulah selama ini ada aturan dibuat untuk dilanggar. Perjalanannya banyak UU dari dulu dilanggar,” terangnya.

Ia pun berharap kepada pemerintah agar membuat regulasi baru untuk mengantisipasi dampak agar tidak terlalu sistematis dirasakan masyarakat. Caranya yaitu melakukan pembatasan tenaga kerja asing yang hendak bekerja pada sektor dan keahlian tertentu.

“Maunya ada pembatasan untuk pekerja asing pada sektor-sektor yang tidak bisa ditangani oleh putra-putri Indonesia, baru mereka boleh masuk. Jangan pekerja asing yang tidak terampil juga bekerja masuk di sektor-sektor kasar. Seperti warga Cina yang masuk bekerja di perusahaan semen, padahal putra-putri Indonesia bisa bekerja disana,” sindir politisi Partai Golkar ini. (dys)

Dikbud Dorong Semua Sekolah Terakses Internet DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengupayakan agar semua sekolah di Lobar, baik itu tingkat SD, SMP dan SMA sederajat bisa terakses internet. Dinas Dikbud akan membantu pihak sekolah mempersiapkan pengadaan sarana prasarana penunjang akses internet. Hal ini dalam rangka mempersiapkan sekolah untuk melaksanakan UN secara komputer.

Demikian disampaikan Kadis Dikbud Lobar, H. Ilham, MPd, kepada wartawan di kan(Suara NTB/dok) tornya, Jumat (11/9).

H. Ilham Mantan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Lobar ini, mengaku, hampir semua sekolah setingkat SMA dan SMK di Lobar sudah teraksses internet. Namun persoalannya, persoalan kecepatan akses yang berbeda-beda.

Beberapa sekolah yang terkendala akses internet, seperti SMKN 2 Gerung, lantaran posisi sekolah diapit oleh pegunungan. Namun masalah ini bisa terselesaikan, sehingga sekolah bisa mengakses internet dengan lancar. Selain itu, sekolah SMKN 2 sekotong di Desa Pelangan sejauh ini belum terakses internet sama sekali, karena kendala jaraknya yang jauh.

Sedangkan untuk SMP, diakuinya belum semua terakses internet. Sekolah yang bisa terakses, hanya beberapa itupun yang berlokasi di tengah kota, seperti SMPN 1 Gerung, SMPN di Labuapi serta beberapa di SMP Narmada. Sementara di tingkat SD rata-rata belum terakses internet.

Untuk itu ke depan, pihaknya akan mendorong pihak sekolah menyiapkan perangkat. Khusus SMA akan didorong agar semuanya bisa terakses internet dengan bekerjasama ddengan sekolah lain terkait pelayanan jaringan. “Perlu juga sekolah bekerjasama dengan perusahaan provider supaya bisa terakses internet,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mem-back up sekolah dari sisi pengadaan pelayanan. Sekolah yang sudah memiliki perangkat akan dibantu menambah peralatan, sedangkan bagi sekolah yang belum akan diupayakan secara bertahap. Pihaknya juga akan memberikan pelatihan kepada pihak guru untuk bagaimana mengakses internet.

Ia menambahkan, sekolah perlu ada pengembangan IT ke depan. Karena, selain untuk keperluan pengembangan pengetahuan juga untuk mendukung persiapan pelaksanaan UN komputer di tingkat SMA dan SMP. “Iu juga meyangkut persiapan PPDB online,” terangnya.

Untuk diketahui, jumlah SMA dan SMK negeri di Lobar masing-masing 14 unit. SMA swasta 14 dan SMK swasta 24 unit.

SMP negeri sebanyak 40 unit, SMP swasta 21 unit. Jumlah SD negeri sebanyak 339 unit sedangkan yang swasta 14 unit. (her)

Alokasi Anggaran Belum Ada

Kelas Olahraga SMPN 7 Mataram Tetap Jalan Mataram (Suara NTB) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Mataram, H. Muhammad Sibawaih mengaku optimis kelas olahraga tetap berjalan sebagaimana mestinya, kendati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berhenti mengalokasikan anggaran setiap tahunnya. ”Kelas olahraga akan tetap jalan, meski jika nanti tanpa ada bantuan dana dari pusat. Karena kelas olahraga ini sudah menjadi ikon di SMPN 7 Mataram,” kata Sibawaih pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Kelas olahraga yang dibuka

SMPN 7 Mataram mendapat support anggaran dari Kemendikbud setiap tahunnya.

Hanya saja, setiap tahun anggaran yang berasal dari Kemendikbud nominalnya terus berkurang. Pada tahun 2015 ini kelas olahraga mendapatkan kucuran dana APBN sebesar Rp45 juta per tahun. Sementara tahun 2010 sebesar Rp 60 juta per tahun. ”Memang sesuai keputusan Kemendikbud setiap tahun anggaran yang dialokasikan akan terus berkurang, sampai daerah bisa membiayai secara mandiri,” jelas Sibawaih.

Jika berbicara prestasi, siswa kelas olahraga di SMPN 7 Mat-

aram sudah mencetak prestasi hingga tingkat nasional. Baik itu voli pantai, voli indoor, pencak silat, catur dan sepak bola. Untuk bola voli pada tahun 2015 ini sebanyak dua orang pelajar kelas IX SMP Negeri 7 Mataram mewakili Provinsi NTB di ajang Pekan Olahraga Raga Pelajar Nasional (POPNAS) di Bandung, Jawa Barat sekarang ini.

Siswa kelas olahraga SMPN 7 Mataram juga pernah menjuarai catur tingkat nasional dan atlet silat siswa kelas olahraga SMPN 7 Mataram pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Makassar berhasil masuk empat besar nasional.

“Karena sudah menjadi ikon dan kebanggaan di SMPN 7 Mataram, maka kelas olahraga ini tetap dipertahankan meski jika nanti sudah tidak ada dana dari pusat,” jelasnya.

Sibawaih mengatakan, hingga saat ini, Kemendikbud belum mengundang pihak SMPN 7 Mataram membahas alokasi anggaran untuk kelas olahraga.

Padahal, biasanya pada awal September surat dari Kemendikbud sudah diterima oleh sekolah untuk ikut rapat membahas kelas olahraga. ”Sampai saat ini kami belum menerima undangan terkait kelas olahraga dari Kemendikbud,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika anggaran dari APBN sudah tidak ada untuk kelas olahraga, maka pihaknya akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar biaya pelatih, dan makan minum siswa.

Karena siswa kelas olahraga digratiskan 100 persen. Sementara dana dari bantuan APBD Kota Mataram juga belum pernah ada untuk kelas olahraga ini.

“Dana BOS masih bisa dan mencukupi untuk pembiayaan kelas olahraga ini. artinya kelas olahraga ini harus tetap jalan, karena ini menjadi kebanggaan SMPN 7 Mataram,” pungkasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

Klasemen Sementara Perolehan Medali PORKAB I Lombok Timur

Fasilitas Minim Jadi Kendala Pengembangan Prestasi

Hingga Jumat, 11 September 2015

Selong (Suara NTB) Fasilitas olahraga yang dimiliki di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih sangat terbatas. Hal inilah yang menjadi kendala terbesar pengembangan olahraga masyarakat Gumi Selaparang. Termasuk di ajang Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang tengah berlangsung saat ini.

Tim Basket NTB Menang WO Bandung (Suara NTB) Tim basket NTB dinyatakan menang WO (walk over) setelah lawannya dari Sulawesi Tengah (Sulteng) absen di pertandingan hari kedua.

Tim NTB sangat beruntung karena lawannya dari Sulteng tidak berada lapangan hingga batas waktu yang ditentukan oleh panitia dalam laga lanjutan Grub A di Popnas di GOR Taruna Bhakti, Bandung, Jumat (11/9) kemarin.

Tim Asuhan Noor Khaerudin mendapat keuntungan dengan kondisi tersebut, karena mereka mendapat kemenangan tanpa harus menguras tenaga. Belum diketahui penyebab ketidakhadiran Sulteng di pertandingan tersebut.

Panitia juga tidak memperoleh informasi tentang keberadaan mereka.

“Saya tidak tahu mengapa mereka (tim Sulteng-red) tidak datang di pertandingan hari ini. Apapun alasannya jelas kondisi ini menguntungkan kami,” terang Pelatih Basket NTB Noor Khaerudin.

Kemenangan WO ini bukan kejadian pertama di Popnas kali ini. Sebelumnya Sulteng juga tidak hadir di laga pembuka saat melawan DKI Jakarta. Hasil itu membuat tim basket NTB yang diperkuat Haris dan kawan-kawan bisa fokus menghadapi pertandingan selanjutnya di Grup A. Rencananya NTB akan melawan tim DKI Jakarta Minggu (13/9) esok. Pertandingan melawan DKI Jakarta akan menentukan langkah NTB ke babak selanjutnya.

Jika ingin lolos ke babak berikutnya, tim NTB harus memenangkan laga terakhir. Sementara DKI Jakarta tidak akan berpengaruh jika kalah dengan NTB karena mereka memimpin klasmen sementara grup A. Sebagaimana diketahui sebelumnya, di pertandingan hari pertamanya tim basket putra NTB mengalami kekalahan 61-52 dari Papua. Dan NTB harus menang dari DKI Jakarta bila ingin lolos ke babak selanjutnya. (fan)

Tarung Derajat Incar Satu Medali Emas Bandung (Suara NTB) Pertandingan eksebisi tarung derajat Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) akan dimulai, Gedung Kesenian Pajajaran Bandung, Sabtu (11/9) hari ini. Cabor tarung derajat menurunkan tiga petarungnya di pertarungan perdana olahraga beladiri tingkat pelajar nasional itu.

Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noor Cholish yang dikonfirmasi Suara NTB di Asrama atlet tarung derajat di Bandung, Jumat (11/9) kemarin mengatakan ketiga petarung yang akan bertanding di laga eksebisi nanti adalah Satriawan Derajat, Alam Mahaba dan Rika Sartika.

“Besok ada tiga petinju kami yang tanding. Mereka terdiri dari dua petinju putra dan satunya lagi petinju putri,” ucapnya.

Dikatakan Dedy, Satriawan Derajat akan bermain di kelas 43,1-45 Kilogram (Kg) putra, Alam Mahaba di kelas 54,1-57 Kg putra dan Rika Sartika bertanding di kelas, 43,146 kg putri. Dedy sendiri mematok target satu emas di tarung derajat, dan peluang medali emas ada di petarung putra Satriawan Derajat.

Bagi Dedy target satu medali emas tidaklah berlebihan, sebab anak-anaknya sudah menjalani persiapan maksimal mengikuti event itu. Masing-masing atlet merupakan juara Kejurda Tarung Derajat Remaja se-NTB tahun 2014 lalu, dan bila atlet NTB berhasil menjuarai event itu akan dipersiapkan Pengprov Kodrat NTB untuk mengikuti PON Remaja tahun 2018. (fan)

Chelsea Bijak Gunakan Uang London Direktur teknik Chelsea Michael Emenaldo mengutarakan kebijakan The Blues membeli dan melego pemain dengan kalkulasi yang rinci dan kalkulasi yang bijak dalam mengeluarkan uang.

Juara bertahan Premier League musim lalu itu melepas Juan Cuadrado, yang dibeli dari Fiorentina dengan harga 23,3 juta pound pada Januari, dan memberi jalan kepada Mohamed Salah hengkang ke AS Roma, sementara Victor Moses bergabung bersama West Ham pada musim 2014/15.

Sementara Nathaniel Chalobah dan Marco van Ginkel merupakan pemain senior yang telah terikat kontrak anyar dengan klub baru, sebagaimana dikutip dari laman ESPN.com.

Ia mengatakan kepada Chelsea TV, “Kami punya pekerjaan yang sulit, tentu kami senang menerima kenyataan bahwa kami berada dan bekerja bagi klub yang besar ini.

Kami coba mencari untuk manemukan keseimbangan antara pemain yang tepat agar dapat menempati posisi yang tepat.”

“Tidak jarang kami tahu bahwa ada sejumlah pemain yang dapat berkembang di kemudian hari, seperti Victor (Moses), yang dapat saja memperkuat skuat utama, hanya saja ia masih memerlukan lebih banyak pengalaman bertanding. Ia pemain yang sangat sangat berbakat.”

Cuadrado akhirnya bergabung bersama dengan Juventus setelah mengalami krisis kepercayaan diri, manakala ia tiba di Stamford Bridge dan Chelsea menuai kekalahan 3-5 dari Tottenham. (ant/bali post)

(Suara NTB/rus)

PANJAT TEBING – Kompetisi Panjat Tebing yang berlangsung di Kompleks Gelanggang Olahraga Selaparang Jumat kemarin.

Hal ini diakui Ketua Panitia Porkab I Lotim, Juniar Affandi. Salah satu Cabor yang minim fasilitas itu adalah Panjat Tebing. Jumat (11/9) kemarin, lomba panjat tebing ini secara resmi dimulai. Peserta dari e Kecamatan dengan 45 peserta yang mempertandingkan 4 nomor, perorangan. Putra dan putri serta beregu.

Dikemukakan Juniar, Lotim merupakan barometer panjat tebing. Media panjat tebing yang sejatinya digunakan sudah memakai standar internasional akan tetapi di tingkat Kabupaten masih menggunakan standar lokal.

Melalui kegiatan Porkab ini, katanya bisa menjadi momentum kebangkitan Cabor PJTI. Sambil berjalan, pemerintah daerah juga sudah berkomitmen untuk melakukan pembenahan fasilitas. Meski dengan fasilitas terbatas, kegiatan lomba diharap tetap semangat. “Kita harap-

kan dalam lomba tetap junjung sportifitas,” pintanya.

Kepada atlet Panjat Tebing juga diminta terus berjuang mempersembahkan medali bagi daerah. Diketahui, ada dua orang atlet panjat tebing asal Lotim yang mengikuti Pra PON. Ia berharap, keberadaan atlet Lotim itu bisa diijadikan cambuk bagi generasi penerus dan memiliki kemauan untuk berprestasi,” ujarnya.

Pada ajang Porkab ini, diharapkan ada yang bisa memecahkan rekor Pekan Olahraga Provinsi atau rekor PON. Siapapun yang tampil sebagai juara, jelasnya akan menjadi pemegang rekor Porkab I. Diharapan ke depan, olah raga makin digemari. Kegiatan Porkab yang direncanakan dua tahuns sekali juga diasakan bisa lebih baik. Kepada atlet diminta terus mengasah kemampuannya. Terus berkembang dan toreh prestasi gemilang. (rus)

Dua Pelari NTB Sarat Gengsi, Tanpa Identitas Gagal ke Final DUEL akbar Manchester United kontra Liverpool akan digelar di Old Trafford akhir pekan ini. Sayangnya, meski sarat gengsi, duel ini dianggap telah kehilangan identitas karena tak adanya pemain lokal di tubuh kedua tim tersebut.

Steve McManaman tak ragu menyebut Manchester United dan Liverpool sama-sama telah kehilangan identitasnya masing-masing. Seperti dilansir goal.com, mengacu pada starting line-up di laga sebelumnya, ada kemungkinan United dan Liverpool bakal bermain tanpa pemain lokal yang mewakili kota mereka, dan ini akan menjadi kali pertama dalam sejarah pertemuan kedua tim di era Liga Primer.

Di musim lalu, Steven Gerrard, yang berasal dari Huyton, masih bermain untuk Liverpool. Dan pertemuan nanti akan menjadi yang pertama dalam 16 tahun terakhir di mana duel ini tidak diikuti oleh Gerrard atau Ryan Giggs.

Padahal di antara keduanya, Gerrard dan Giggs sudah memainkan 83 laga di semua kompetisi.

Sementara itu, United di musim ini tidak memiliki pemain lokal yang bisa dimainkan di tim utama. Meski ada Wayne Rooney, yang merupakan warga Liverpool, tepatnya wilayah Croxteth, toh striker Inggris itu membela United, bukan Liverpool.

Menanggapi fakta tersebut, McManaman berkata: “Ini [pemain lokal] merupakan sesuatu yang

sudah tidak ada lagi di antara kedua kubu,” ujarnya kepada The Independent.

“Bahkan ketika dibandingkan dua atau tiga tahun lalu, kedua klub telah kehilangan banyak identitas. Ketika Anda melihat pada susunan pemain, pemain lokal tidak lagi ada di sana.

“Syukurlah, Wayne [Rooney] masih ada di sana. Dia tahu sejarah dari duel ini, namun berapa banyak pemain yang memiliki kegilaan, tekad dan hasrat untuk b e r main di l a g a ini?

“Kita tidak lagi memiliki Neville bersaudara atau

Christian Benteke

Carragher, yang mana merupakan pemain yang ingin bertarung dan mengetahui arti dari duel ini. “Ini nostalgia, namun sekarang saya melihatnya cukup menyedihkan.” (ant/ bali post)

Wayne Rooney

Bandung (Suara NTB) Kontingen atletik NTB belum mampu memberikan hasil positif di hari pertama pertandingan atletik Pekan Olahraga Nasional (Popnas). Kedua pelari NTB, Raziman yang turun di nomor 400 meter putra dan Suleni di 400 putri NTB gagal maju ke putaran final setelah terdepak di babak kualifikasi putaran pertama Popnas XIII di Lapangan Atletik Pajajaran Bandung, Jumat (11/9) kemarin.

Pelatih Atlet i k

NTB, I Komang Budagama yang dikonfirmasi oleh Suara NTB di lokasi pertandingan mengatakan dua pelari NTB Raziman dan Suleni tersingkir di babak kualifikasi putaran pertama.

Dikatakan Komang, catatan waktu yang ditorehkan kedua pelari itu belum cukup untuk lolos ke babak final, sehingga

harus tersingkir lebih awal.

Raziman yang turun di nomor 400 meter putra hanya mampu finis di urutan ketiga dengan catatan waktu 54,02 detik. Sementara Suweni yang turun di nomor 400 meter putri mencatat waktu 61 detik.

“Catatan waktu keduanya (Raziman dan Suweni, red) tidak cukup membantu keduanya melaju ke putaran final,” terangnya.

Menurut Komang hasil babak penyisihan yang berlangsung, Jumat (11/9) pagi, keduanya berhasil melampui limit Popnas. Raziman mencatat waktu 54,02 detik dengan limit Popnas 56.00 detik. Sedangkan Suleni mencatat waktu 61 detik melampaui limit popnas 66 detik. Sayang, hasil catatan waktu kedua tersebut belum bisa tembus ke babak final, karena jumlah atlet yang melampaui limit Popnas melebihi delapan orang. Sementara untuk finalis putaran final diambil delapan orang. Sementara dua atlet NTB berada di peringkat sembilan besar keatas.

Komang menyadari kemampuan kedua atletnya asih harus dibenahi, dan dia pun menyampaikan permintaan maafnya yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bumi Gora.

Karena atlet atletik NTB belum mampu memberikan hasil yang positif.

Sebagaimana diketahui, kontingen atletik NTB diperkuat 16 atlet. Itu artinya masih ada 14 atlet lagi yang akan bertanding. Tim atletik NTB menargetkan satu medali emas di Popnas. (fan)

Dari Arena Voli Pasir Popnas XIII

Tim Putra NTB Ukir Kemenangan Perdana, Putri Gigit Jari Bandung (Suara NTB) Pasangan Edy dan Dede tampil memuaskan di laga perdana pertandingan bola voli pasir tingkat pelajar nasional.

Tim asuhan pelatih Hendry dan Anjas itu berhasil menundukan tim Sumatera Selatan (Sumsel) dengan skor memuaskan 2-0 di babak penyisihan Pool C Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang berlangsung di Lapangan Voli Pasir, Arcamanik Bandung, Jumat (11/9) kemarin.

Hasil memuaskan itu membuka peluang tim voli pasir putra NTB untuk menjuarai fase pertandingan pool C. Untuk bisa menjadi juara pool, tim voli pasir NTB harus mampu menumbangkan tim Bangka Belitung (Babel) di pertandingan babak penyisihan Pool C hari kedua yang digelar di lapangan yang sama hari ini.

Pelatih tim Voli Pasir NTB, Henry yang dikonfirmasi Suara NTB usai pertandingan mengatakan kemenangan tim voli pasir putra itu merupakan kemenangan perdana

di fase penyisihan Pool. Mereka berambisi ingin mengalahkan tim Babel di pertandingan kedua Pool C nanti, mengingat target mereka adalah menjadi juara pool.

“Target kita harus menjuarai Pool C, sehingga di pertandingan babak berikutnya kita bisa bertemu dengan tim juara runner up,” ucapnya.

Dikatakannya di pertandingan Pool nanti akan diambil dua tim, yakni juara dan peringkat runner up Pool lain.

NTB akan mengincar juara Pool agar bisa mempermudah langkah mereka di babak enam belas besar. Menurut Henry peluang anak asuhnya untuk menjadi juara Pool sangat terbuka. Pasalnya tim Babel yang menjadi lawan mereka di pertandingan kedua tidak begitu berat.

Ditambah lagi kondisi fisik tim putra NTB yang masih prima membuat Henry semakin yakin anak-anaknya bisa menjadi juara pool. Selanjutnya tim Babel akan bertanding dengan tim Sum-

sel di pertandingan hari berikutnya.

Kemudian di pertandingan voli pasir putri, tim NTB belum beruntung. Mereka kalah

2-1 dari tim Bengkulu di pertandingan perdana penyisihan Pool kemarin. Meski demikian tim putri masih memiliki satu kesempatan

lagi untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Bila kalah dari Maluku maka tim putri NTB harus siap-siap angkat koper lebih dulu. (fan)

Sabtu, 12 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Sabtu, 12 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

FESTIVAL MOYO 2015

Antisipasi Dampak Negatif Lelang Jabatan PANITIA Seleksi (Pansel) mengumumkan sebanyak tiga pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB yang akan dilelang atau melalui seleksi terbuka. Tiga pimpinan SKPD itu adalah Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Pejabat yang lolos seleksi terbuka akan dilantik pada Oktober mendatang.

Banyak masukan mengemuka terkait lelang jabatan yang baru pertama diterapkan di lingkup Pemprov NTB ini. Pemerhati Masalah Pemerintahan dan Politik NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si mengingatkan agar lelang jabatan ini jangan sekadar formalitas.

Artinya, ajang lelang jabatan ini diharapkan mampu menyeleksi calon-calon pimpinan SKPD yang memiliki integritas, loyalitas , prestasi dan profesional di bidangnya.

“Kalau dulu Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), kalau sekarang Pansel sesuai UU ASN (Aparatur Sipil Negara). Jangan sampai hanya perubahan lembaga tetapi substansinya sama, pimpinan SKPD tergantung kepala daerah,” ujarnya ketika dikonfirmasi Jumat (11/9) siang kemarin.

Menurutnya, pembentukan Pansel dalam menentukan pejabat tinggi dalam sebuah pemerintahan sesuai dengan UU ASN merupakan perubahan paradigma dalam penempatan pejabat tinggi.

Maksudnya, supaya orang-orang yang akan menduduki jabatan pimpinan SKPD punya integritas, loyalitas, prestasi dan profesional.

Mengenai dibukanya peluang bagi PNS di kabupaten/kota untuk ikut seleksi calon pimpinan SKPD Pemprov NTB, itu sahsah saja. Sepanjang mereka memenuhi syarat kepangkatan dan golongan.

Pandangan berbeda disampaikan Prof. Jimly Asshiddiqie.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berpendapat, pengangkatan pejabat melalui sistem lelang perlu dievaluasi ulang karena ternyata memiliki beberapa dampak buruk.

“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang apa saja jabatan publik yang harus dipilih langsung dan secara tidak langsung,” kata dia di Padang, Kamis (10/9) malam lalu.

Ia menyampaikan hal itu sebagai pembicara utama pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-2 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas bekerja sama dengan DPD RI dengan tema Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara. Menurut dia salah satu kekurangan dari lelang jabatan adalah pengaturan jenjang karir seorang pegawai dan loyalitas bawahan kepada atasan.

Dampak negatif yang juga perlua diwasapadai terkait lelang jabatan ini bahwa akan dipandang sebagai komoditas yang diperebutkan dan diburu dengan segala cara sehingga orang-orang yang bermutu enggan berkompetisi. ”Tidak hanya itu para pencari kerja akan berbondong-bondong mengajukan diri,” lanjut dia.

Ia melihat proses rekrutmen terbuka melalui lelang jabatan jika dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan pegawai karir mengalami demoralisasi, serta menurunnya inisiatif dan kreativitas karena menunggu kultur baru pemimpin yang direkrut.

Efektivitas kepemimpinan yang membutuhkan yang butuh sikap saling percaya antara atasan dan bawahan menjadi berkurang karena pengangkatan bawahan tidak ditentukan atasan. (*)

Memperkuat Integritas dan Potensi ’’Samawa’’ Perhelatan Festival Moyo 2015 – adalah yang keempat kalinya, tentunya setiap tahun diharapkan ada nilai perubahan dan dinamika perkembangannya, artinya, bahwa event ini mampu memiliki marwah dan membangun dampak luas dalam konsep besar memperkuat integritas segala potensi-potensi yang ada.

IRANYA potensi-potensi tersebut berupa acuan dari nilai seni, budaya, wisata maupun tradisi-tradisi yang menjadi ‘khas’ Tana Samawa – sehingga secara totalitas menggambarkan potensi makro yang dimilikinya, barangkalai ini menjadi integritas dan spesifik kita. Kemasan-kemasan yang paripurna ini bukan sekedar menjadi tontonan dan sajian akan tetapi menjadi referensi bagi siapa pun, karena sesungguhnya budaya Samawa juga bagian dari Budaya Indonesia. Samawa juga integritas Indonesia, yang tumbuh dari keberagaman, salah satu keberagaman itu adalah Samawa.

Memang banyak yang dapat dialkisahkan dari Festival Moyo – selain yang disebutkan diatas, juga akan kita lakukan titah dari eksistensi Samawa dalam corak sejarah dan peradaban Samawa, sehingga sekaligus ada tampilan yang bernilai religi dan budaya.

Makna harfiah ‘Festival’ dalam kamus besar Bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah, pesta rakyat. Muatan dan cakupannya lebih bersifat makro – selain, menjadi agenda yang bernilai dan bersejarah terhadap peradaban dan sosio kultural, juga menjadi promosi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti potensi wisata, khasanah kuliner, ekonomi kreatif, potensi alam, budaya maupun hal-hal berkaitan dan berdampak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Agenda Festival Moyo 2015 sebagai ajang tahunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berbenah dalam memenuhi kekurangan dan ekspektasi para publik, sehingga lebih menggeliat dan menggambarkan nilai-nilai spesifik ‘Ke-

Oleh:

A. YANI

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa) Samawa-an’ yang dapat meneropong seluruh dimensi perspektif Tana Samawa.

Event ini, berupaya memproduksi tampilan elemen kesenian dan budaya Samawa – juga memperlihatkan potensi wisata sebagai kekayaan alam yang menarik untuk menjadi bagian konsumsi yang lebih besar bagi para pelaku wisata dan komunitas seni.

Ekspektasi dari Festival Moyo ini mampu untuk memperkenalkan nilai-nilai dan peradaban tersebut, – sehingga dapat berkesinambungan dan menyambung kobaran sumbu ‘kabar-berita’ Samawa pada lingkungan luar, sehingga kelak menjadi destinasi wisata yang menjanjikan.

Segala daya upaya dioptimalkan pada event ini, sebagai momentum untuk membangkitkan nilai-nilai budaya ‘Samawa’ dalam kerangka dan bingkai memperkuat filosofis ‘Ke-Samawa-an’, sehingga memiliki integritas dalam memperkuat karakteristik dan jati diri Tau Samawa.

Dengan memperkenalkan dan penyajian potensi budaya, alam maupun ekonomi kreatif yang bernilai muatan ‘lokal’ yang dimiliki, sekaligus mampu memberikan perbaikan dan perubahan kehidupan menuju kesejahteran masyarakat yang ditandai pengembangan pemberdayaan ekonomi dan tatanan pranata-pranata kehidupan sebagai tradisi yang ikut mendukung dalam jalinan kondisi yang baik dalam iklim dunia dan memberikan kekuatan efek yang signifikan, ketika sesuatu menjadi bagian destinasi dari potensi yang ada, tentu berimplikasi pada penguatan dukungan-dukungan yang memfasilitasinya untuk teraksesnya Kabupaten Sumbawa, baik kewilayahan, transportasi maupun informasi paripurna terkait dengan seluruh komponen-komponen kehidupan dan tata alam serta perspektif lainnya.

Ketika momentum ini perkuat dengan ‘batang tubuh’ Tana Samawa yang paripurna — yang juga diparalelkan dengan lokasi dan prasarana yang signifikan – nuansa ini diharapkan menjadi keutuhan dalam melihat

‘view’ dari totalitas faktualisasi Tana Samawa.

Belajar dan Pembelajaran Membangun konsep dan brand besar – sesungguhnya bukan serta merta, akan tetapi berada pada muatan belajar dari berani untuk ‘memulai’ dan berbenah dari pengalaman-pengalaman yang dapat dijadikan acuan-referensi untuk belajar dan pembelajaran.

Catatan-catatan penting akan selalu ‘mapping’ dari frame konsep penyelenggaraan yang telah kita lakukan dan konsep perencanaan yang diperbuat untuk masa yang akan datang – sehingga, tidak ada sesuatu yang tercecer, semuanya akan terbangun dengan apik.

Barangkali belajar dari perjalanan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya – simpulan-simpulan penting akan memperkuat promosi event ini dalam kerangka perspektif yang luas, sehingga dapat merambah dan menjadi agenda program regional dan nasional – sekaligus menjadi media pembelajaran dalam makna memberikan edukasi bagai generasi ‘estafeta Samawa’ dalam mewarisi nilainilai Tau dan Tana Samawa – sehingga, dapat mengenal sejarah dan peradaban leluhurnya yang sangat bernilai adiluhung.

Tu Satingi ke Saling Satingi Ketika akan membangun dan mengembangkan potensi besar bagi ‘Tana Samawa’ – kerangkanya dengan memperkuat pola sinergisitas yang dilandasi dengan jiwa dan karsa ‘Tu Satingi ke Saling Satingi’, secara bersama-sama dalam muatan yang sama dengan komitmen konsistensi menjadi Tau Samawa untuk menjadikan Samawa bagian dari marwah kita semua, baik bagi Tau Samawa sendiri maupun siapapun yang menjadi masyarakat yang tinggal di Tana Samawa.

Ketika sudah berpijak pada bumi Samawa sekaligus menjadi Tau Samawa — tentu, akan menjadi bagian peradaban yang kuat untuk menjadi ‘marwah’ dalam tatanan untuk menjaga, memelihara dan menghargai budaya dan tradisi yang sangat kental dengan nila-nilai religius, sesungguhnya peradaban

nilai-nilai filosofis yang tinggi dan adi luhung yang diwarisi oleh leluhur kita diharapkan mampu berjalan dan beriringan dengan dinamika zaman, filosofis tersebut adalah: ‘Saling Beri –Saling Pendi – dan Saling Satingi’. Inilah ciri-ciri sesungguhnya Tau Samawa, sehingga Tana Samawa sering diidentikkan dengan ‘miniatur Indonesia’ dan ‘masyarakat egaliter’ yang selalu ‘senap semu’ berdampingan hidup dengan siapapun tanpa mengenal segala atribut dan strata sosial.

Festival Moyo 2015 – dalam asa besar, bukan saja menjadi momentum sebagai ikhtiar untuk mencoba memperkenalkan dan mempromosikan potensi ‘Tana Samawa’ akan tetapi juga menjadi ‘media komunikasi’ yang bersifat intens dan berkesinambungan membangun ‘Ke-Samawa-an’ untuk memperkuat peradaban ‘Samawa’ yang amat sangat bernilai, sehingga bersamaan dengan guliran waktu kedepan sebagai “Tau Samawa’ akan terus berbuat dan berkarya, sehingga secara totalitas dalam atmanya ‘Bangga menjadi Tau Samawa’…

Sejumlah proyek strategis mandek, wakil rakyat NTB harus proaktif ‘’jemput bola’’ Solusi klasik tak kunjung menuai hasil

*** Revitalisasi Sungai Jangkok jangan hanya wacana Sepanjang tak menjadi prioritas tetap hanya wacana

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 12 September 2015

Halaman 15

Calon dari Legislatif Belum Bisa Bernafas Lega Mataram (Suara NTB) Para calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dari kalangan legislatif belum bisa bernafas lega selama Surat Keputusan (SK) pemberhentian mereka secara resmi belum mereka peroleh. Jika SK tersebut belum terbit hingga 23 Oktober 2015 mendatang, mereka harus rela tersisih dari pentas Pilkada 2015.

“Kalau sampai 23 Oktober mereka ini belum ada SK Pemberhentian maka dia TMS – Tidak Memenuhi Syar(Suara NTB/ist)

LPG 3 kg

Pertamina Intensif Persiapkan Elpiji 5,5 Kg Jakarta (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) mengatakan pihaknya intensif mempersiapkan elpiji varian baru berukuran 5,5 kilogram untuk menyediakan pilihan bagi konsumen.

“Tunggu bulan depan. Saya lagi survei logo. Orang maunya pilihan logo, kedua warna, ada pink orange atau purple.

Masih survei bentuk tabungnya mau kurus, ramping atau gemuk,” kata Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang usai acara penandatangan nota kesepahaman antara PT Pertamina (Persero) dan PT Adaro Energy Tbk, Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (11/9).

Untuk bentuk logo, warna dan bentuk tabung LPG (elpiji) itu juga akan didasarkan pada minat konsumen. Untuk itu, pihaknya melakukan survei.

Ia menambahkan LPG 5,5 kg itu direncanakan akan masuk pasar pada bulan depan atau Oktober 2015.

Ia mengatakan produk LPG 5,5 kilogram (kg) tersebut ditujukan untuk menyasar masyarakat kelas menengah seperti penghuni apartemen.

“Kami ingin jelas itu untuk penghuni-penghuni apartemen yang tidak ada jaringan pipa gas, kalau bawa 12 kilogram kan berat bawa LPG 3 kilogram bukan kelasnya kan,” ujarnya.

Selain itu, LPG berukuran 5,5 kg juga ditujukan untuk menarik pengguna 3 tiga kg yang sebenarnya mampu membeli LPG di atas harga LPG 3 kg.

“Targetnya menengah. Sekarang kan yang menengah pakai tiga kilogram kan banyak,” ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya ingin agar varian baru LPG berukuran 5,5 kg itu nantinya mampu menarik konsumen LPG 3 kg beralih menggunakan varian baru itu.

“Kita tidak perlu untuk besar (harga) yang penting menarik dulu,” katanya. (ant/Bali Post)

at sebagai calon, bisa dicoret,” ujar Anggota KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/9) kemarin.

Suhardi menyebutkan, sesuai peraturan KPU yang mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi, para calon kepala daerah / wakil kepala daerah yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, Anggota TNI, Polri, dan Pegawai ASN, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pember-

hentian sebagai DPR, DPD atau DPRD, Anggota TNI, Polri, dan Pegawai ASN kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Jika hal itu tidak dilakukan, Suhardi menegaskan bahwa yang bersangkutan akan dinyatakan tidak memenuhi syarat meski mereka telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 24 Agustus 2015 lalu.

Lanjutan Kerjasama Pembangunan Hotel Syariah Tunggu Kebijakan Gubernur Mataram (Suara NTB) Dua mitra Pemprov NTB dalam pemanfaatan aset daerah yang akan membangun NTB Convention Center (NCC) dan rumah kantor (rukan) menunjukkan progress yang positif. Sementara, satu mitra Pemprov NTB yang akan membangun Hotel Syariah di kawasan bisnis Islamic Center (IC) progress dalam pemenuhan kewajibannnya masih rendah. Lanjutan kerjasama pembangunan Hotel Syariah tersebut saat ini masih menunggu kebijakan dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Permasalahan dilanjutkan ke kerjasama atau tidak, itu sangat tergantung dari kebijakan bapak Gubernur. Kita hanya melapor fakta-fakta di lapangan, progress pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan mitra. Fakta-fakta adalah ada MoU. Dalam MoU itu ada kewajiban, kewajiban itu ada sesuatu yang harus dia kerjakan, ada batas waktu yang harus dia kerjakan,” kata Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM ketika dikonfirmasi mengenai hasil evaluasi tim Pemprov NTB mengenai kerjasama pemanfaatan tiga asset milik

daerah dengan tiga mitra (investor) di Kantor Gubernur, Jumat (11/9) siang kemarin.

Tiga mitra Pemprov NTB dalam kerjasama pemanfaatan aset itu antara lain PT. Lombok Plaza yang akan membangun NCC pada lahan milik Pemprov NTB di Sayung Kota Mataram.

Selanjutnya, PT. Varindo Lombok Inti akan membangun rukan di eks rumah jabatan pimpinan DPRD di Pajang Kota Mataram. Kemudian, PT. Al Hamra Internasional yang akan membangun Hotel Syariah di kawasan bisnis IC. Pemprov NTB telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan tiga mitra tersebut pada tahun 2013 lalu. Dalam MoU tersebut, sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mitra atau investor sebelum melakukan pembangunan, salah satunya membangun bangunan pengganti.

Dari hasil evaluasi tim Pemprov NTB, kata Syafi’i, dari tiga mitra pemda itu ada dua mitra yang menunjukkan kemajuan yakni PT Lombok Plaza dan PT. Varindo Lombok Inti.

Bahkan, untuk PT. Lombok Plaza, hampir seluruh persyaratan untuk ke tahap penandatangan kerjasama telah

dipenuhi. “Lombok Plaza sudah hampir memenuhi syarat seluruhnya bahkan amdal juga sudah selesai. Kita segera akan melakukan penandatangan kerjasama (PK),”ucapnya.

Begitu juga PT. Varindo Lombok Inti, dalam waktu tidak terlalu lama semua persyaratan untuk dilanjutkan ke penandatangan kerjasama akan selesai. Bahkan, bangunan pengganti yang harus dituntaskan investor tersebut segera akan tuntas. “Kemudian Al Hamra ini yang masih paling rendah progress report dari MoU yang sudah kita buat, kewajiban yang dilakukan masih rendah,”terangnya.

Syafi’i mengatakan faktafakta yang didapatkan dari hasil evaluasi tersebut semuanya dilaporkan kepada gubernur. Mengenai keputusan apakah kerjasama pembangunan Hotel Syariah tetap berlanjut atau tidak sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur. “Terserah nanti Pak Gubernur, tentu nantinya sangat bergantung kepada kebijakan beliau. Kemungkinan untuk tidak dilanjutkan ada, kemungkinan dilanjutkan juga ada,”pungkasnya. (nas)

Kabareskrim Anang Iskandar Datangi KPK Jakarta (Suara NTB) Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar mendatangi KPK. “Saya pejabat baru, silaturahim kepada pejabat lain,” kata Anang singkat saat tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat (11/9).

Anang datang bersama dengan sejumlah ajudannya dan langsung masuk ke dalam gedung KPK tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai

kunjungannya tersebut.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan bahwa kedatangan Anang Iskandar untuk melakukan courtesy call.

“Kabareskrim datang untuk melakukan courtesy call,” kata Johan.

Courtesy call adalah kunjungan resmi pejabat pemerintahan kepada pemangku

Dewan Tuntut Ketegasan Pemprov NTB Dari Hal. 1 Dengan adanya tender atau seleksi ulang calon investor, Ruslan menilai akan ada harapan untuk melihat adanya kemajuan dalam pembangunan di lahan tersebut. Jika lahan tersebut terus menerus telantar, menurutnya akan timbul kesan kumuh dan berdampak kurang baik terhadap pencitraan daerah, khususnya Kota Mataram sebagai ibukota

Provinsi NTB. “Kalau dibiarkan, kelihatannya aset yang telantar itu menjadi kumuh di Udayana. Sementara sebentar lagi kita menghadapi MTQ 2016 ini. Jadi harus ditata lokasi itu. Paling tidak kalau memang ada investor, ada land clearing-lah di situ. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, nanti seperti rumah hantu saja itu.” (aan)

Mutasi Empat Kajari Dari Hal. 1 ‘’Tapi kami hanya bisa usulkan.

Nanti keputusannya ada di Kejaksaan Agung,” kata Kajati NTB, Martono, SH, MH. Dalam hal mutasi, dia mengaku tidak punya kewenangan sama sekali, melainkan hanya membuat telaah dan usulan ke pimpinan. Tidak hanya soal durasi waktu kerja di masing – masing Kejari, tapi juga kinerja mereka. “Nanti apakah keputusannya mutasi, atau promosi, kita lihat. Sekali lagi, kami di Kejati hanya mengusulkan,” terangnya.

Keinginan mengusulkan mutasi atau promosi ini tidak lepas

dari temuan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI. Dari hasil inspeksi Jamwas itu, ditemukan Kajari yang bahkan bertugas sampai lima tahun. “Ini kan terlalu lama. Bisa jadi masalah dalam soal kesehatan organsiasi,” kata Plt. Jamwas, Jasman Pandjaitan, saat datang ke Kejati NTB. Martono menambahkan, secara kepangkatan para Kajari tersebut memenuhi syarat untuk dipromosi atau pun di mutasi.

“Kita tunggu saja keputusan dari Kejaksaan Agung,” pungkasnya. (ars)

Wakil Rakyat NTB Harus Proaktif ’’Jemput Bola’’ Dari Hal. 1 Namun sebagai pimpinan salah satu lembaga negara, dirinya akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. “Kalau memang ada yang harus kita bantu dengan anggaran pusat, ya kita coba maksimalkan. Kalau dia infrastruktur berada melalui Komisi V (pariwisata) mungkin nanti Kementerian Pariwisata,’’ terangnya.

Ketika disinggung mengenai dua proyek strategis yang mandek yakni pembangunan kawasan Mandalika Resort dan perpanjangan run-

way BIL, padahal Presiden sudah menjanjikan akan dibangun mulai tahun ini?

Mahyudin mengatakan Presiden pasti akan memenuhi janjinya.

Namun, Karena ada prioritas pembangunan nasional saat ini kemungkinan akan dilakukan secara bertahap. “Sekarang prioritasnya lebih kepada masalah infrastruktur pertanian, bikin bendungan, dan listrik. Saya kira pasti dipenuhi. Waktunya masih ada. Gampang saja, kalau tak dipenuhi, kalau dia nyalon kan ndak dipilih lagi,” tandasnya. (nas)

kepentingan lainnya.

Anang Iskandar pada 7 September 2015 dilantik oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jendral Badrodin Haiti sebagai Kabareskrim menggantikan Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso.

Budi Waseso pun menggantikan Anang Iskandar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.

Saat ini ada 67 kasus korupsi yang tengah ditangani

Bareskrim Polri. Delapan di antaranya sudah masuk tahap penyidikan, sementara 59 kasus masih tahap penyelidikan.

Beberapa kasus yang tengah diusut Bareskrim saat ini di antaranya pengadaan “mobile crane” oleh Pelindo II, pencemaran nama baik Hakim Sarpin, korupsi program pembayaran paspor secara elektronik (payment gateway), korupsi dan pencucian uang atas penjualan konden-

sat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama, korupsi pengadaan 49 paket “uninterruptible power supply” APBD-P DKI Jakarta 2014, korupsi proyek pencetakan sawah Kementerian BUMN Tahun 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan Barat, dan korupsi pengadaan BBM “high speed diesel” PT PLN (Persero) tahun 2010. (ant/Bali Post)

Bagi daerah yang Pilkadanya hanya diikuti dua pasangan calon, ketentuan semacam ini juga bisa membawa dampak berantai yang cukup serius. Sebab, jika salah satu pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat ketentuan ini, maka Pilkada di daerah tersebut bisa saja dibatalkan penyelenggaraannya karena tinggal menyisakan satu pasangan calon.

Terhadap persoalan ini, Suhardi tak menampiknya.

Hanya saja, ia menegaskan

Baru Tiga Anggota DPRD NTB Resmi Ajukan Pengunduran Diri Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, baru tiga anggota DPRD NTB secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai wakil rakyat.

Mereka mengundurkan diri karena sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di beberapa kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang.

“Kita imbau semuanya, semoga cepat berproses. Yang sudah itu Pak Sarifudin, L. Fathul Bahri sama Pak Irwan Rahadi dari Gerindra. Baru tiga orang yang sudah mengajukan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH ketika dikonfirmasi Jumat (11/9) siang kemarin.

Ketiga anggota DPRD yang secara resmi mengundurkan diri itu merupakan kader Gerindra. Dimana, Sarifudin yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi II DPRD NTB maju di Pilkada Lombok Utara sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Kemudian, L. Fathul Bahri, SP sebelumnya menjadi pimpinan Komisi V DPRD NTB maju di Pilkada Loteng sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan H. Suhaili FT, SH. Selanjutnya, Irwan Rahadi, ST yang sebelumnya anggota Komisi V maju dalam Pilkada Sumbawa sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Jack Morsa.

Sementara itu, ada beberapa anggota DPRD NTB yang sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah belum men-

Dari Hal. 1 Di bagian paling bawah dokumen, tertera nama pejabat yang menandatangani pengesahan atas anggaran Rp 65 miliar tersebut.

Selain indikasi penyimpangan, masih kata sumber, ada ketidakjelasan alokasi anggaran. Terutama untuk dua item, berdasarkan hasil klarifikasi pihak terkait. Seperti Dinas PU NTB, menegaskan tidak ada alokasi irigasi desa bersumber dari cukai tembakau. Demikian juga RTLH, meski pun sudah terlaksana, diduga bertentangan dengan PMK. Hal yang semakin membuat tidak jelas, khususnya pada Dinas PU, ketika ada pengakuan pejabat setempat anggaran itu tidak pernah ada. ‘’Di sini diduga penyimpangan formalnya. Kemana sebenarnya anggaran Rp

32 miliar itu? Sekarang sedang diusut,’’ pungkasnya.

Tapi dalam klarifikasi singkat mantan Kabid Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Bappeda NTB, Ir. Hj.Budi Septiani, menegaskan, pengalokasian anggaran ini sudah sesuai juklak juknis DBHCHT, berdasarkan PMK 2013.

Hasil ekspose terakhir kasus ini memang sudah ditingkatkan ke penyidikan. Tapi keputusannya, berkas diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk hitung kerugian negara. ‘’Setelah hitung kerugian negara, ditemukan angkanya, kita tetapkan tersangka,’’ kata Kajati NTB, Martono, SH, MH, Jumat (11/9).

Terkait perbedaan nomenklatur sehingga disimpulkan kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, Kajati mengakui arah kesimpulan itu. Tapi un-

tuk semakin memastikan, harus melalui proses hitung kerugian negara. “Makanya kita minta audit investigasi, untuk hitung kerugian negaranya,” kata Kajati, sembari tetap meminta agar wartawan mengkonfirmasi ke BPKP. Yang jelas, ada tiga hal sedang didalami dalam kasus ini. Terkait perbuatan melawan hukum, kerugian negara, hingga pihak – pihak yang diuntungkan. “Termasuk, apakah ada di dalamnya kepentingan umum tidak terlayani,” sebut Kajati soal asas penegakan hukum sesuai instruksi Kejagung RI. Intinya, dari indikasi penyimpangan formal yang sudah ada, masih perlu pembuktian lagi terkait kerugian negara. Itu kemudian mendasari permintaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan audit investigasi. (ars)

Jangan Hanya Formalitas Dari Hal. 1 “Kalau dulu Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), kalau sekarang Pansel sesuai UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Jangan sampai hanya perubahan lembaga tetapi substansinya sama, pimpinan SKPD tergantung kepala daerah,” ujarnya ketika dikonfirmasi Jumat (11/9) siang kemarin.

Menurutnya, pembentukan Pansel dalam menentukan pejabat tinggi dalam sebuah pemerintahan sesuai dengan UU ASN merupakan perubahan paradigma dalam penempatan pejabat tinggi. Maksudnya, supaya orang-orang yang akan menduduki jabatan pimpinan SKPD punya integritas, loyalitas, prestasi dan profesional. “Sehingga betulbetul nanti hasil kerjanya bermanfaat bagi masyarakat. Indikatornya, serapan anggaran seberapa besar,” ucapnya.

Dosen IAIN Mataram ini melihat sesuai UU ASN, Pansel sangat berperan untuk menyeleksi calon-calon pimp-

inan SKPD. Dengan keberadaan pansel ini tentunya publik berharap seleksi pejabat yang akan menduduki pimpinan SKPD lebih terbuka dan transparan. Dengan memperhatikan prestasi dan rekam jejak dari para calon yang mendaftar.

“Kita membutuhkan yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan SKPD itu orangnya bersih, kinerja baik. Tentu dengan keberadaan Pansel itu, harus transparan. Mana yang tidak sesuai, dan sesuai, the right man on the right job harus dikedepankan. Saya masih beranggapan positif bahwa Pansel ini nanti berperan untuk menempatkan pejabat yang pekerja keras, berorientasi prestasi,”imbuhnya.

Mengenai dibukanya peluang bagi PNS di kabupaten/ kota untuk ikut seleksi calon pimpinan SKPD Pemprov NTB, menurut Ahyar sah-sah saja. Sepanjang mereka memenuhi syarat kepangkatan dan golongan. Namun, selama ini ada kesan bahwa pejabat yang ditarik dari kabupaten/

kota ke provinsi adalah mereka yang tak mendapat jabatan.

“Stigma ini yang harus dibuang. Sehingga ketimbang dia tak terpakai di kabupaten ditarik saja. Ini menjadi satu catatan. Jangan sampai nanti stigma ini menjadi benar adanya. Ini yang perlu digarisbawahi,”sarannya.

Ahyar menambahkan, Pansel harus bekerja sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Sesuai ketentuan, sebutnya, sekitar 65 persen penjaringan calon pimpinan SKPD itu merupakan kewenangan Pansel. Sementara 35 persen merupakan kewenangan kepala daerah dalam hal ini gubernur.

“Karena kewenangan 35 persen itu cukup besar untuk menjadikan seseorang menduduki jabatan pimpinan SKPD. Kita berharap kepada Pansel bekerja secara baik dalam menyeleksi calon pimpinan SKPD sesuai rekam jejak, prestasi, dan mereka (calon pimpinan SKPD) tidak pernah terkena sanksi apapun selama jadi birokrat,”tandasnya. (nas)

gajukan pengunduran diri secara resmi. Seperti Husni Djibril yang menjadi calon Bupati Sumbawa. Kemudian, H. L. Gde Sakti yang menjadi calon Bupati Lombok Tengah (Loteng).

Mahdi menjelaskan, ada waktu 60 hari sejak ditetapkan menjadi calon oleh KPUD untuk mengurus surat pengunduran diri tersebut. “Itu maksimal 60 hari harus sudah diajukan. Ini belum satu bulan, baru dua minggu. Artinya masih ada waktu,”tandas Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan ini.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si mengatakan sampai saat ini belum ada usulan pemberhentian anggota DPRD NTB maupun kabupaten/kota yang masuk ke Pemprov. Kemungkinan, saat ini masih diurus di Sekretariat DPRD masing-masing.

“Belum ada masuk usulan pemberhentian anggota dewan baik provinsi dan kabupaten/kota ke gubernur. Usulannya belum masuk,” ujarnya.

Terkait dengan ini, kata Dirjaharta, pihaknya sudah mengingatkan para anggota Dewan yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah untuk segera mengurus surat usulan pemberhentian. Untuk anggota DPRD Provinsi, surat pemberhentian akan diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sementara untuk anggota DPRD kabupaten/kota diteken gubernur. “Sudah kita ingatkan. Maksimal 60 hari sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah sudah mengajukan usulan itu,”pungkasnya. (nas)

Kejati NTB Pasif Soal Kasus BIL Dari Hal. 1

Indikasi Penyimpangan Akibat Perbedaan Nomenklatur

persoalan pemberhentian ini bukanlah ranah kebijakan KPU karena pihaknya hanya menerima hasil akhir berupa SK Pemberhentian. “Apakah mereka langsung mengganti, menunjuk pengganti antarwaktu, atau hanya sebatas memberhentikan saja juga kita tidak tahu. Bisa satu paket juga bisa bisa juga hanya pemberhentian saja. Lebih jelasnya ditanyakan saja ke DPRD. Karena posisi KPU hanya pengguna saja,” pungkasnya. (aan)

Martono malah mengaku belum ada upaya apa pun, karena belum mendapat informasi perkembangan apapun. Sementara di Kejaksaan Agung sudah masuk tahap pelimpahan berkas dan tersangka.

Sekali lagi dia menegaskan, akan menunggu pelimpahan

berkas tahap dua tersangka dan barang bukti dan menyiapkan berkas penuntutan. ‘’Kapapun dia datang berkas, tersangka dan barang bukti, kita siap akan sidangkan,” terangnya. “Kalau ada itu (berkas dan barang bukti), kita sidangkan. Jadi sekarang masih kewenangan di sana,” pungkas Kajati. (ars)

Revitalisasi Sungai Jangkok Jangan Hanya Wacana Dari Hal. 1 Gita melihat langsung bagaimana hidupnya pariwisata di sungai itu, saat berkunjung ke Italia bersama rombongan Gubernur NTB itu.

Menurut Koordinator Komunitas Suara Sungai Ampenan, Zia Helmi, harapan itu menggambarkan keinginan bersama bahwa Sungai Jangkok harus bersih. “Tapi sekarang ini kami berharap tidak sebatas wacana. Pejabat, juga masyarakat, harus punya nawaitu yang sama, bahwa Sungai Jangkok harus bersih sehingga bisa menjadi pusat perekonomian masyarakat,” kata Helmi kepada Suara NTB, Jumat (11/9) kemarin.

Program revitalisasi Sungai Jangkok sebagaimana dirancang Pemkot Mataram menang sudah berjalan. “Tapi hasilnya belum terlihat,” kritiknya.

Di bagian hulu sampai hilir, masyarakat masih menjadikan Jangkok sebagai bak yang bisa seenaknya untuk membuang sampah. Belum lagi ancaman pendangkalan, karena kegiatan menanam kangkung yang turun temurun masih terlihat dari Jembatan Ampenan sampai ke arah hulu.

Jangkok seharusnya perlu kerja “keroyokan” dengan niatan baik untuk sukseskan program revitalisasi sungai. Sehingga manfaatnya tidak hanya masyarakat saat ini, tapi sampai anak cucu nanti.

“Pejabat punya banyak urusan yang menjadi skala prioritas. Jadi urusan sungai terkadang masuk dalam skala yang tidak prioritas,” sindirnya.

Upaya mengubah kesan sebagai sungai sampah sudah

dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membuat panggung terapung beberapa meter dari Jembatan Ampenan. Di sana, sudah banyak kegiatan digelar. “Agar masyarakat melihat langsung, betapa bermanfaatnya sungai,” terang dia.

Manfaat itu pula yang dilihat Lurah Banjaran Ampenan, Muzakir Walad, bahwa cita cita revitalisasi Sungai Jangkok harus terwujud. Ecowisata yang sudah tergambar konsepnya, juga harus terwujud. “Harapan kita, Sungai Jangkok bisa terwujud Water Front City, yang tujuannya menjadikan sungai ini menjadi bersih sehat dan tertata dengan baik,” kata Muzzakir kepada Suara NTB. Dari sudut pandang ekonomi, diharapkan bisa berkembang ekonomi kerakyatan berbasis sungai sepanjang bantaran Jangkok. “Bagaimana supaya peradaban di sungai ini bisa bangkit lagi. Menjadi pusat kreativitas dan aktivitas masyarakat,” harapnya.

Dalam jangka panjang, ada sederet agenda sudah disiapkan untuk kampanye kebersihan sungai, setelah sebelumnya dihelat berbagai kegiatan di panggung terapung. Kedepan, akan digagas agar sungai Jangkok menjadi ecowisata, seperti pembuatan flying fox, kreasi sampah, terapi pasir, banjar kuliner nite, coral therapy, taman muara Jangkok, voli pantai, juga arena paint ball.

Satu hal yang diharapnya kepada masyarakat, mendukung sederet upaya ini.

“Hanya, soal anggaran sedang kita upayakan juga,” pungkasnya. (ars)

Sabtu, 12 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Belum Buka Penyidikan Terkait Pelindo Jakarta (Suara NTB) KPK belum membuka penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Pelindo II (Persero) meski telah menerima pengaduan dan sedang melakukan pengumpulan bahan serta keterangan mengenai laporan itu.

“Memang KPK pernah menerima laporan pengaduan terkaitan dengan Pelindo II. Dalam proses itu oleh KPK ditindaklanjut, sampai hari ini saya belum tahu apakah yang ditangani Barekrim Pelindo II itu sama dengan pengaduan yang tahun lalu,” kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo di gedung KPK Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Johan, laporan pengaduan yang diterima KPK berbeda dengan kasus yang saat ini diusut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Iya masih pengumpulan bahan dan keterangan. Kalau yang saya tahu di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh Bareskrim itu pengadaan mobile crane di Pelindo II, kalau tidak salah tahun 2012,” jelas Johan.

Namun Johan tidak menjelaskan mengenai laporan pengaduan terkait Pelindo di KPK.

“Nah itu tadi kan saya mau cek dulu,” kata Johan singkat.

Sedangkan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Komjen) PolAnang Iskandar yang mendatangi KPK pada hari ini juga enggan mengungkapkan perkembangan kasus yang ditangani Bareskrim Polri tersebut.

“Iya masih dalam proses, pokoknya sekarang masih dalam proses,” kata Anang di gedung KPK. Ia pun tidak menjawab mengenai siapa tersangka dalam kasus tersebut. “Masih dalam proses, kan itu baru,” tambah Anang.

KPK sebelumnya sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penanganan perkara PT Pelindo II oleh Bareskrim Polri.

Johan mengatakan SPDP itu merupakan pemberitahuan resmi baik oleh Polri maupun Kejaksaan kepada KPK akan dimulainya penyidikan perkara sejak 2 September lalu.

Penyidik Bareskrim pada 28 Agustus 2015 sudah menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/1000VIII/2015/ BARESKRIM/Tanggal 27 Agustus 2015, mobile crane yang dipesan 2012 dengan anggaran senilai Rp45 miliar itu seharusnya dikirimkan ke sejumlah pelabuhan seperti Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang dan Pontianak.

Namun sampai saat ini, mobile crane tersebut belum dikirim, dan setelah diselidiki ternyata pelabuhan tersebut tidak membutuhkan barang itu sehingga menimbulkan dugaan korupsi senilai Rp63,5 miliar.

Sedangkan laporan yang disampaikan ke KPK berasal dari serikat pekerja yang melaporkan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen PT Pelindo II pada November 2013. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KOORDINASI PENEGAKKAN HUKUM - Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Anang Iskandar(kanan) bersama Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Pimpinan KPK Johan Budi (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (11/9). Kedatangannya tersebut untuk berkoordinasi dengan KPK untuk bidang penegakkan hukum dan membangun sinergitas antara lembaga Polri dan KPK.

Polisi Ungkap Pemilik Situs Penjual Bayi Artis Jakarta (Suara NTB)Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengungkap pelaku penjualan bayi yang menampilkan foto bayi beberapa artis seperti Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting di Instagram.

“Pelaku bernama Uci Wulandari dan berumur 19 tahun,”

kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal di Jakarta, Jumat (11/9).

Polisi menemukan barang bukti berupa telepon genggam dan sim cardtersangka dan akun Facebook tersangka dengan nama “WulanCynkQmuCllu”.

Pelaku membuat akun in-

stagram dengan nama “jualbayimurahsegera” dan “jualbayimurahsangat” kemudian mengunggah gambar bayi artis seperti Ruben Onsu, Ayu Ting-Ting, Gading Marten serta Raffi Ahmad.

Polisi menjerat tersangka dengan pasal 27 ayat (3) UndangUndang Informasi dan Transak-

si Elektronik serta Pasal 12 dan pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara enam tahun.

Ruben Onsu melaporkan pemuatan foto bayi mereka di akun penjual bayi ke Polda Metro Jaya pada 24 Juni dan Ayu Ting Ting pada 14 Agustus 2015. (ant/Bali Post)

Jimly : Lelang Jabatan Perlu Dievaluasi Ulang Padang (Suara NTB) Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengangkatan pejabat melalui sistem lelang perlu dievaluasi ulang karena ternyata memiliki beberapa dampak buruk.

“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang apa saja jabatan publik yang harus dipilih langsung dan secara tidak langsung,” kata dia di Padang,” Kamis malam.

Ia menyampaikan hal itu sebagai pembicara utama pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-2 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas bekerja sama dengan DPD RI dengan tema Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara.

Menurut dia salah satu kekurangan dari lelang jabatan

adalah pengaturan jenjang karir seorang pegawai dan loyalitas bawahan kepada atasan.

“Selain itu melalui lelang, jabatan akan dipandang sebagai komoditas yang diperebutkan dan diburu dengan segala cara sehingga orang-orang yang bermutu enggan berkompetisi,” ujar dia.

“Tidak hanya itu para pencari kerja akan berbondong-bondong mengajukan diri,” lanjut dia.

Ia melihat proses rekrutmen terbuka melalui lelang jabatan jika dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan pegawai karir mengalami demoralisasi, serta menurunnya inisiatif dan kreatifitas karena menunggu kultur baru pemimpin yang direkrut.

Efektivitas kepemimpinan yang membutuhkan yang butuh sikap saling percaya antara atasan dan bawahan menjadi

berkurang karena pengangkatan bawahan tidak ditentukan atasan, kata dia.

Pada bagian lain ia melihat lelang jabatan telah menghadirkan profesi baru yaitu panitia seleksi atau tim seleksi “ Karena banyak jabatan yang harus diisi melalui lelang tentu harus melibatkan panitia seleksi yang dituntut bekerja secara rasional dan objektif, sampaisampai ada satu orang yang terlibat pada tiga pansel,” kata dia.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman melihat salah satu upaya yang perlu dibenahi untuk mendorong hadirnya demokrasi yang berkualitas adalah perbaikan kelembagaan. “ Ini dilakukan mencegah disharmoni antarlembaga negara sehingga tidak menjadi sumber kegaduhan,” ujar dia. (ant/Bali Post)

KPK Tak Diperlukan Lagi Bila Polri Independen Polisi Duga Penembak Gedung ESDM Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR, Adies Kadir menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diperlukan lagi bila Kepolisian dan Kejaksaan independen dan mandiri.

“Kita ingin Kepolisian ini independen, mandiri.

Kita mendukung keinginan Kepolisian agar menyamai kinerja KPK. Kalau sudah bisa terjadi seperti ini, maka KPK yang ad hoc, berarti bisalah KPK ini tidak diperlukan lagi kalau Polri dan Kejagung sudah menunjukan kinerja baik,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/9).

Ia menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Polri dengan menggeledah di PT Pelindo II dan Pertamina merupakan tandatanda yang baik.

“Ini kan tanda-tandanya sudah dimulai, begitu tanda-tanda yang baik itu dimulai langsung dipotong, dimutasi,” kata politisi Partai Golkar.

Dengan langkah pemerintah yang ikut campur dan melakukan mutasi terhadap Kabareskrim, Adies menyatakan, pembentukan

Pansus PT Pelindo II mutlak diperlukan.

“Pertama, kenapa Kabareskrim pada saat akibat penggeledahan itu secara tiba-tiba dimutasi.

Kita ingin melihat benang merah, apakah ada kaitan antara penggeledahan itu dengan pemutasian terhadap Kabareskirm ke BNN,” katanya.

Disisi lain, Pansus juga ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi di PT Pelindo II. Apalagi ada pengakuan dari penyidik Bareskrim Victor Simanjuntak bahwa ada dugaan korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah.

“Kalau kita bicara mobile crane, yang Rp54,5 miliar, masih kecil, namun dibalik ini semua, kalau didalami lagi, ada triliunan rupiah.”

“Kita akan buktikan, kita akan kejar apakah benar di PT Pelindo II ada korupsi-korupsi yang merugikan triliunan rupiah. Pansus PT Pelindo II ini juga akan mendalami dugaan korupsi di Pelindo I, III dan IV,” kata Adies Kadir. (ant/Bali Post)

Gunakan Senjata Rakitan

Jakarta (Suara NTB) Polisi menduga pelaku penembakan Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kamis (10/9) menggunakan senjata rakitan berdasarkan hasil analisis bentuk proyektil dan pecahan kaca.

“Dari analisa proyektil yang sedang berlangsung, diduga senjata yang digunakan adalah senjata rakitan,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal di Jakarta, Jumat (11/9).

Namun polisi masih melakukan analisis untuk menentukan jenis senjata yang digunakan pelaku untuk menembak gedung milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Hari ini polisi akan memeriksa Staf Khusus Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja, yang ruangannya menjadi sasaran tembak.

Polisi sebelumnya telah memeriksa empat karyawan Kementerian ESDM terkait penembakan tersebut dan mengumpulkan barang bukti berupa proyektil, pecahan kaca dan kamera CCTV yang berada di luar dan di dalam ruangan.

Polisi menduga pelaku menembak Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dari Jembatan Layang Casablanca Jakarta Selatan.

“Jarak dari jembatan layang ke gedung tersebut jaraknya sekitar 40 meter,” kata dia.

Iqbal menegaskan bahwa sasaran tembak jauh dari ruangan Menteri ESDM Sudirman Said di lantai 4 gedung yang menjadi sasaran tembak tersebut.

Menteri ESDM dan staf khususnya berkantor di gedung itu selama kantornya Gedung Kementerian ESDM, Jalan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat, direnovasi.

Iqbal belum bisa memberikan rincian mengenai jumlah pelaku dan motif mereka serta jenis kendaraan dan peluru yang digunakan pelaku.

“Kami masih melakukan pendalaman, namun segala motif bisa saja terjadi, termasuk motif paling sederhana yaitu tidak sengaja pelatuknya tertarik dan tertembak,” kata dia. (ant/Bali Post)

Kesehatan

Urutan Warna Buah dan Sayur Terpenting BUAH dan sayur berwarna merah harus lebih banyak dikonsumsi daripada lainnya.

“Semangka, strawberi dan apel bisa menjadi pilihan buah berwarna merah yang paling banyak dikonsumsi setiap harin-

ya,” kata Behaviour Scientist for Health Lifestyle dr. Grace Judio Kahl di Jakarta.

Setelah berwarna merah, lanjut Grace, buah dan sayur berwarna kuning, seperti jeruk, nanas dan pisang sangat baik untuk

dikonsumsi.

Selanjutnya, tambah Grace, buah berwarna hijau, seperti melon dan kiwi masuk dalam daftar yang perlu dikonsumsi, namun tidak sebanyak buah berwarna merah dan kuning sebelumnya.

Terakhir, lanjut Grace, buah merwarna ungu, seperti anggur dan blueberry merupakan buah yang hanya sedikit dibutuhkan tubuh untuk dikonsumsi.

“Jika membentuk sebuah piramida, maka buah berwarna merah berada di bawah dengan ‘space’ yang paling lebar dan buah berwarna ungu berada di paling atas dengan ‘space” terkecil,” ujar Grace.

Adapun warna merah pada buah-buahan tersebut mengandung phytonutrient utama berupa Lycopene yang berfungsi mengurangi risiko pembesaran prostat, menurunkan tekanan darah, mengurangi pertumbuhan tumor, mengurangi kadar kolesterol dan regenerasi sendi pada arthritis.

Menurut Grace, idealnya, buah dan sayur dimakan dalam keadaan segar, tetapi gaya hidup perkotaan sering tidak memungkinkan. Apalagi harus memenuhi asupan warna-warni buah tersebut.

Sehingga, mereka dapat menggantinya dengan minum jus buah yang dicampur sayur untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

“Jus yang bagus dikonsumsi sesaat setelah dibuat. Jus juga bersifat praktis dan cepat, mudah disimpan, bisa bervariasi dan sudah melalui tahap pra-pemcernaan,” kata Grace. (ant/Bali Post)