Snt12122013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 12 DESEMBER 2013

NOMOR 231 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Delapan Jaksa Nakal di NTB Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

Mataram (Suara NTB) Terbentuk untuk mengawasi kinerja jajaran Adhyaksa dari tingkat Kejagung, Kejati, sampai Kejari, Komisi Kejaksaan harus menerima berlimpah laporan. Ribuan laporan diterima tentang jaksa bermental nakal, termasuk delapan oknum jaksa nakal dari NTB. Laporan itu kini sedang diproses lembaga ini.

C.01.08.13

TO K O H

Dalam rentang Januari-Desember 2012, sedikitnya 1.107 laporan masuk ke Komisi Kejaksaan. Khusus untuk NTB tahun 2012, ada enam laporan Jaksa nakal dalam berbagai kasus. Kemudian tahun 2013 sebanyak dua oknum jaksa nakal. “NTB termasuk peringkat ke 26 dalam hal kasus pengaduan ini. Sedangkan yang tertinggi laporan dari DKI sebanyak 139 kasus,” sebut Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Abas Azhari, SH,

satu laporan Januari dan Februari.

“Untuk Maret sampai Desember, sedang kami rekap,” sebutnya.

Bersambung ke hal 5

M.Hum kepada Suara NTB usai interaktif di Radio Global FM Lombok, Rabu (11/12).

Laporan itu pun seYang lebih parah adalah, dang diproses bersama ribuan laporan lainnya laporan tentang dugaan yang datang dari berbagai daerah. Sementgratifikasi, ara di Tahun 2013, ada dua laporan yang maAbas Azhari suk, masing – masing

‘’ (Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

GONJANG-ganjing permasalahan aset di Lombok Barat (Lobar) yang beberapa bulan terakhir terus menjadi sorotan media, mengundang Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony angkat biacara. Bupati memberi penjelasan seputar masalah aset Lobar yang diduga melibatkan banyak pihak. Bahkan Bupati mengaku siap bekerjasama, membantu suplay data terkait penjualan aset Lobar kepada penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) Bersambung ke hal 5 H. Zaini Arony (Suara NTB/dok)

Konstruksi Tak Jalan Provinsi Tuntas, Kontraktor IC Bakal Didenda di Soromandi Rusak Parah Mataram (Suara NTB) Progres capaian realisasi fisik konstruksi proyek Islamic Center (IC) dipastikan tidak akan mampu mencapai 100 persen pada akhir kontrak 31 Desember mendatang. Dinas PU NTB memprediksi, realisasi fisik konstruksi IC pada akhir Desember mencapai 92 persen. Untuk itu, kontraktor yang mengerjakan dipastikan bakal kena denda atas keterlambatan tersebut.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM di Mataram, kemarin. Dikatakan, nilai kontrak untuk konstruksi IC tahun 2013 sebesar Rp

43 miliar yang dikerjakan oleh PT. Sasmito. Masa kontrak untuk pengerjaan konstruksi IC tersebut pada 31 Desember mendatang.

Dari hasil evaluasi, hingga November ini, realisasi keuangan dan fisik proyek konstruksi IC sebesar 65 persen dan 70 persen. “Namun nanti tanggal 15 Desember akan tercapai 86 persen. Kemudian diakhir kontrak memang akan mencapai 92 persen. Dengan demikian memang ada ketentuan bahwa kontraktor akan melanjutkan pekerjaan dengan kena sanksi denda,”terang Dwi. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Sejumlah pemuda dari Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Rabu (11/12) datang ke Mataram. Mereka hendak mengadu ke Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi, tentang kondisi jalan provinsi di desa mereka yang rusak parah. Bahkan untuk meyakinkan tuntutan mereka itu, warga setempat sempat unjukrasa ke Pemkab Bima, hingga memblokir jalur tersebut hingga 30 hari.

Para pemuda ini Rabu siang kemarin, memang belum sempat datang ke kantor Gubernur NTB dan kantor DPRD NTB untuk mengadukan hal yang sama. Koordinator Pemuda, Agus Salim mengatakan, jalur yang rusak berat itu sepanjang 40 Km lebih dari Desa Sai menuju Desa Sampungu. Kondisi jalan tidak berubah sejak dibuka tahun 2000

lalu dan diresmikan penggunaannya untuk umum tahun 2003. Sejak itu, jalan berbatu, terjal, tanah liat dan lumpur ketika hujan, masih utuh hingga kini. “Jembatannya juga sudah jebol,” ungkapnya.

Bersambung ke hal 5

Kasus KPU Kota Mataram

Usut Dana Hibah Rp 1 Miliar untuk Tenaga Kontrak Mataram (Suara NTB) Dari total Rp 5,7 miliar dana hibah KPU Kota Mataram yang disidik Kejaksaan Tinggi NTB, penelusurannya mulai dipilah. Ditemukan, ada dana yang dikelola Sekretariat KPU sebesar Rp 1 miliar untuk gaji dan honor tenaga kontrak.

Dana miliaran itu, berdasarkan nomenklatur penggunaan hibah Pemkot Mataram, dipakai untuk pembayaran gaji dan honorer puluhan tenaga kontrak. Diantaranya, Satpam, honorer sekretariat, tenaga pendistribusi logistik pemilu. ‘’Jumlahnya ada 10 orang yang akan kita periksa tahap awal,” sebut Kasi Penkum dan Humas Kejati

NTB, Made Sutapa, SH, menjawab Suara NTB Rabu (11/12).

Pemeriksaan 10 orang tenaga kontrak itu, akan dilakukan bertahap mulai akhir pekan sampai dengan pekan depan.

Bersambung ke hal 5

Jumlahnya ada 10 orang yang akan kita periksa tahap awal

Made Sutapa

C.03.08.13

Lacak Penggelapan Aset

DIBLOKIR - Beginilah kondisi permukaan jalan Sai – Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang rusak berat. Warga yang menuntut agar jalan ini diperbaiki, terpaksa harus memblokir dengan menanam pisang.

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dishub Diminta Menghitung Ulang

Sekda Sebut Nilai Parkir Udayana Sedikit KASUS gizi buruk yang menimpa Miya Ramdhani (7), menjadi pelajaran berarti bagi dunia kesehatan.

Pasalnya, beberapa program kesehatan di kelurahan, tidak menjamin kesehatan balita dan asupan gizi akan membaik. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Kelurahan Pagutan, sehingga perlu diintensifkan koordinasi dengan kader posyandu dan puskesmas setempat.

Sekretaris Pagutan, Rusmaladi (Suara NTB/ist) ketika dikonfirmasi di ruangannya, Rusmaladi Rabu (11/12) mengaku awalnya pihaknya tidak mengetahui kalau ada warganya menderita penyakit gizi buruk. Pasalnya selama ini, tidak pernah ada laporan atau koordinasi dari kader posyandu dan puskesmas pembantu bahwa ada balita terkena penyakit tersebut. Ia menambahkan pihaknya akan terus mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan kader, bidan hingga kepala lingkungan.

“Saya tidak tahu, tapi ini akan saya jadikan pelajaran untuk mengintensifkan koordinasi dengan kader setempat,” ungkapnya.

Rusmaladi mengatakan sebenarnya kader – kader di setiap lingkungan, adalah ujung tombak dari dinas kesehatan.

Terlebih dibentuknya program kesehatan lingkungan, posyandu dan sebagainya, yang mem-back up seluruh masyarakat. Menurut pengetahuannya, Miya Ramdhani memiliki riwayat gizi buruk sejak usia 20 bulan dan mengidap penyakit kekurangan gizi sejak lahir. Sehingga kader posyandu secara intensif memberikan perhatian dan perawatan selama enam bulan. Padahal pemberian perawatan kepada balita di posyandu dan pustu hanya tiga bulan, tetapi tidak ada perubahan berarti, sehingga pihaknya merujuk ke puskesmas setempat.

Ia menyebutkan bantuan susu dan biskuit diberikan untuk menormalkan asupan gizi. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran berarti kepada pemerintah, khususnya Kelurahan Pagutan. Sehingga ke depan, ia mengimbau kepada masyarakat supaya melapor, apabila ada keluarganya yang menderita kekurangan gizi. Khususnya kepada kader posyandu dan bidan kelurahan, agar terus memantau perkembangan balita serta menginventarisir setiap balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlepas dari itu, ia meminta kepada kepala lingkungan, RT, kader dan bidan, mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan apapun yang menjadi temuan di lapangan. (cem)

Lebih Baik untuk Program Kemiskinan ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., menilai banyak pembangunan fisik di Mataram sia-sia. Hal ini, kata dia, menjadi bahan evaluasi komisi yang membidangi masalah pembangunan ini ketika pembahasan RAPBD 2014 bersama Dinas PU Kota Mataram.

Muhtar menduga proyek yang ujung-ujungnya mubazir itu, tidak melalui tahapan perencanaan yang matang. Sehingga, alokasi anggaran yang cukup besar dalam (Suara NTB/fit) APBD, tidak sebanding dengan Muhtar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ‘’Kemarin kita menekankan kepada Dinas PU untuk pembangunan yang dihajatkan untuk orang banyak harus melalui perencanaan yang intensif dan mendalam,’’ terangnya.

Politisi Gerindra inimengaku, selama ini, Dinas PU nyaris tidak pernah melibatkan Komisi III dalam setiap perencanaan proyek fisik di Mataram. Muhtar menganggap hal ini sebagai bentuk kelemahan Dinas PU Kota Mataram. Dengan pelibatan Komisi III, sambungnya, paling tidak Dewan bisa memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangsih daran dan pikiran. ‘’Itu keinginan kita tapi selama ini kadang-kadang perencanaan pembangunan itu timbul dan tenggelam begitu saja. Apabila sudah ada masalah baru kita (Dewan, red) dikasih tau,’’ ukunya.

Muhtar berpendapat, daripada mengalokasikan anggaran besar-besar untuk proyek fisik yang terbukti belum bisa bermanfaat bagi masyarakat, seperti Mataram Water Park, lebih baik anggaran itu diarahkan untuk program kemasyarakatan.

Ini juga sejalan dengan program unggulan walikota Mataram dalam hal program ekonomi kerakyatan. ‘’Daripada itu sia-sia yang dananya miliaran rupiah, kenapa ndak kita arahkan saja pada hal-hal positif seperti itu,’’ imbuhnya. Pasalnya, proyek fisik mubazir seperti MWP, setelah jadipun, Pemkot Mataram masih direcoki dengan anggaran pemeliharaan. Hal ini, sambung Muhtar, membuat Komisi III menjadi serba salah. Sebab jika tidak dianggarkan untuk pemeliharaannya, tentu aset tersebut dikhawatirkan cepat rusak.

Sementara itu kalau ditawarkan kepada investor, sejauh ini belum ada yang serius. Menurut Muhtar, daripada Pemkot Mataram gagah-gagahan melakukan pembangunan fisik di sana-sini, lebih baik diarahkan untuk program pengentasan kemisikinan. ‘’Apalagi di Mataram ini kan masih banyak masyarakat yang miskin,’’ tandasnya. Katanya, tampak luar Kota Mataram bukanlah wajah Mataram yang sesungguhnya. ‘’Kalau mau mengetahui kondisi yang sebenarnya, datanglah ke pelosok-pelosok,’’ pungkas Muhtar. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan parkir di Jalan Udayana belum ditangani Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. Selama ini, parkir dikelola asosiasi pedagang setempat dan retribusinya tidak disetorkan ke daerah. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM mengatakan saat ini Dishubkominfo Kota Mataram sedang menghitung potensi parkir di sana.

Menurut Sekda, seharusnya tukang parkir di Jalan Udayana atau pengelola parkir di sana mendapatkan surat tugas langsung dari Dishubkominfo. “Untuk itu kami minta Dishub untuk melihat itu dan akan dikumpulkan berapa potensinya di sana,” terangnya, Rabu (11/12).

Potensi parkir di Jalan Udayana menurut Sekda memang kelihatannya besar karena banyak kendaraan parkir setiap malam. Tapi walaupun kendaraan yang parkir banyak, tapi nilainya sedikit. Jika dibandingkan dengan kawasan Cakranegara, potensinya kelihatan kecil tapi bernilai besar.

“Cakra itu 10 (kendaraan) yang kelihatan, tapi yang parkir 100. Karena tiap 10 menit ganti. Kalau di Udayana, belanjanya Rp 100 ribu pacarannya tiga jam. Parkir dari jam 6 sore pulang jam 10 malam. Itu tidak berubah-ubah parkirnya.

Cakra kelihatan sedikit tapi banyak, Udayana banyak tapi

Disosnakertrans Gencarkan Program Kewirausahaan

PR PEMKOT MATARAM - Masalah sosial seperti masih maraknya gepeng dan anjal menjadi PR Pemkot Mataram yang belum terselesaikan. Baliho berisi Perda Kota Mataram tentang gepeng dan anjal yang sudah terpasang di sejumlah titik tak ubahnya ‘’macan ompong’’. Ternyata gapeng dan anjal masih betah menengadahkan tangan kepada para pengguna jalan. Nampak seorang pengemis menunggu belas kasihan pengguna jalan di perempatan Karang Jangkong Cakranegara, Rabu (11/12) kemarin.

Soal Kenaikan Dana Aspirasi

Pemkot Tak Mampu Penuhi Tuntutan Dewan Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD Kota Mataram mengusulkan kenaikan dana program aspirasi dari yang saat ini diterima sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya. Nilai tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi semua tuntutan konstituennya. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM mengatakan dana aspirasi tidak tercantum dalam nomenklatur anggaran.

Tetapi mekanismenya, DPRD membawa aspirasinya untuk diakomodir dalam berbagai program kerja eksekutif. “Aspirasi-aspirasi dari bottom up itu dibawa ke eksekutif,” ujarnya.

Sekda kembali menegaskan bahwa tidak ada dana aspirasi. Bisa saja dana aspirasi yang diterima tak terbatas jumlahnya sesuai dengan nilai pro-

gram yang menjadi usulannya ke eksekutif. “Kita tidak ada (dana aspirasi). Karena buat kita begini, aspirasi dewan juga dari warga kita. Bisa Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar selama seiring dengan program tidak apa-apa,” terangnya. Hasil dari kegiatan reses dari 35 anggota DPRD Kota Mataram juga bisa diakomodir dalam program kerja dinas terkait.

Jika dana aspirasi yang dituntut dewan diakomodir dalam APBD Kota Mataram, maka tidak akan mencukupi untuk belanja publik di masingmasing SKPD. Sekda menyebutkan saat ini belanja modal Kota Mataram hanya Rp 120 miliar. “Sekarang masing-masing Dewan misalnya Rp 1 miliar, totalnya Rp 35 miliar. Berarti sisanya hanya Rp 85 mil-

iar untuk 40 SKPD. Dananya nanti besaran Dewan dibanding SKPD,” terangnya.

Menurutnya jangan sampai anggaran lebih besar alokasinya untuk memenuhi tuntutan Dewan dibandingkan SKPD. Bahkan saat ini untuk belanja modal di luar belanja pegawai, ada SKPD yang mendapat alokasi Rp 300 juta per tahun.

“Gimana kita mau kasih Dewan. Sangat kecil kita (anggaran), mungkin kalau tidak ada dana-dana pusat mungkin tidak ada,” terangnya. Ditambahkan Sekda, belum juga alokasi anggaran yang harus dikucurkan untuk setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Mataram, sehingga tidak memungkinkan jika Dewan menuntut ada kenaikan dana aspirasi. (yan)

Mataram (Suara NTB) Pengangguran adalah persoalan klasik yang dihadapi Kota Mataram. Kemajaun Kota Mataram tidak mampu menyerap tenaga kerja. Namun demikian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, mengklaim telah mengentaskan pengangguran dengan menggencarkan program kewirausahaan.

Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disosnakertrans Kota Mataram, Suhirjan mengatakan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram, pihaknya tengah menggencarkan program berbasis kewirausahaan. Ia menyebutkan beberapa kegiatan yakni kegiatan menjahit, service handphone dan tata rias kecantikan. “Diantaranya masyarakat diberikan pelatihan dan dibuatkan semacam kelompok, baru kita akan menginventarisir dengan memberikan modal bantuan,” terangnya ketika dikonfirmasi di ruangnya, Rabu (11/12).

Katanya hingga saat ini, masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pembekalan keterampilan, pihaknya memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat. Sujirman menyebutkan masih ada juga kegiatan digencarkan pemerintah untuk mengentaskan pengangguran, yakni melalui program tenaga kerja mandiri (TKM). Ia menambahkan pihaknya akan terus menyisir kelompok usaha yang

memiliki kemampuan dan keahlian. Nantinya akan diberikan pelatihan manajemen, untuk menunjang usaha yang dijalankan. “Kita akan terus menyisir masyarakat pesisir untuk diberikan pelatihan,” aku Sujirman.

Pemberian bantuan modal lanjutnya, akan disesuaikan dengan tingkat usaha dijalankan masyarakat. Ia menyebutkan untuk bantuan modal usaha kecil atau usaha bakulan, pihaknya memberikan bantuan modal Rp 3 juta. Sementara untuk usaha lebih besar, hanya diberikan bantuan peralatan. Tujuan memberikan peralatan dan bantuan modal, agar masyarakat secara mandiri untuk mengembangkan usaha dan tidak terus mengajukan proposal, sehingga masyarakat mampu mengembangkan dirinya. “Masyarakat tidak lagi meminta proposal tetapi masyarakat mampu mengembangkan dirinya,” cetusnya.

Selain itu, program pusat digelontorkan di Kota Mataram yakni program padat karya. Sujirman menyebutkan padat karya ada dua macam yakni, padat karya produktif dan infrstruktur. Padat karya produktif sambungnya, kelompok usaha terhadap usaha berupa bangunan. Ia mencontohkan masyarakat yang memiliki ternak itik atau ternak lainnya tetapi tidak representatif, pihaknya memberikan bantuan dengan membuatkan kandang dan pakan yang dibutuhkan. (cem)

Pedagang Rombengan akan Dibuatkan Lapak Permanen Mataram (Suara NTB) Pedagang baju bekas di ruas jalan Tembelok, Sandubaya yang akan direlokasi ke terminal Mandalika akan dibuatkan lapak permanen. Nantinya mereka akan menetap berjualan di sana dan dipastikan tidak akan mengganggu aktivitas terminal sebagai tempat persinggahan angkutan umum.

“Untuk penanganan jangka

beradaan terminal tetap dipertahankan. Para PKL juga akan menjadi bagian dari terminal.

“Jadi mereka harus mendukung aktivitas di teminal,” terangnya.

Para pedagang baju bekas tidak direlokasi ke Karang Sukun yang merupakan sentra pedagang baju bekas karena tidak muat. Di Karang Sukun terdapat sekitar 65 pedagang baju bekas. Sementara di Tembelok sebanyak 64 pedagang. Pedagang baju bekas di Karang Sukun juga akan segera menempati lapak baru yang telah dibangunkan Pemkot Mataram. “Lapaknya sudah jadi tinggal mau diundi ulang untuk para pedagang di sana,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Walikomengatakan tidak semestinya ada kekerasan ta Mataram, H. Mohan Rolisdalam dunia pendidikan. Yang menjadi kekha- kana mengatakan dipilihnya watiran sambungnya, generasi atau putra daer- terminal Mandalika sebagai ah yang ingin mengenyam pendidikan di luar, tempat relokasi karena tersememiliki ketakutan atau trauma dengan peris- dianya lahan di kawasan itu. tiwa tersebut. “Jangan sampai generasi kede- Agar rencana tersebut segera pannya takut untuk kuliah ke luar,” ungkapnya. terealisasi, Camat dan Lurah Menurut Nyayu, peristiwa tersebut adalah setempat diminta untuk potret kemunduran dun i a menggencarkan sosialisasi. pendidikan di IndoPemkot juga akan membuat nesia. Menyikapi aksesoris tambahan yang dapkejadian tersebut, at memancing orang berkunjung Dewan telah bersurat ke lokasi pasar baju bekas yang resmi kepada Kombaru. Setelah relokasi diharapnas HAM dan Kapolkan akan berimplikasi terda, untuk mengusut hadap sektor lainnya di setuntas peristiwa tersekitar kawasan tersebut. Sehingga jangan but. “Ketika mereka sampai ada krimdisana, sektor ininalisasi dan formal di situ juga kasus kekbisa mendapaterasan seksukan dampaknal terjadi ya. Operasional dalam dunia kendaraan pendidikan. umum yang di “Saya minta sana sepi muperistiwa ini ngkin bisa berdiusut melapengaruh. Jadi lui proses hucukup luas imkum,” tegasplikasinya,” terFikri Dalasmanbaya Surya (alm) nya. (cem) angnya. (yan) panjangnya nanti akan kita buatkan lapak permanen di sana dengan memperhatikan sirkulasi kendaraan yang ada di terminal. Jadi kita menata sedemikian rupa jangan sampai dengan adanya lapak PKL ini dapat merusak terminal itu sendiri,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura.

Walaupun akan dibuat lapak permanen, dipastikan ke-

Dewan Surati Komnas HAM dan Kapolda

NAMUN tragis, buah hati yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada daerah dengan kemampuannya mengetahui evolusi mikrobiologi, terpaksa meregang nyawa saat orientasi mahasiswa di kampus ITN Malang. Ayah Fikri tidak bersedia menemui wartawan. Ia tidak mau mengenang kembali peristiwa tersebut dan kembali membuatnya meratapi kepergian buah hatinya.

Untuk mengetahui lebih jelas kebiasan dan kemampuan Fikri di dunia pendidikan, Suara NTB mendatangi sekolah Fikri (alm) di SMAN 6 Mataram. Kepala Sekolah SMAN 6 Mataram, Muhtadi Hairi ketika dikonfirmasi, Rabu (11/12) mengaku Fikri adalah

persen atau Rp 800 juta lebih.

Tahun 2013 target parkir turun menjadi Rp 1,3 miliar dan diprediksi realisasnya hanya sampai Rp 1 miliar. Realisasi tak pernah mencapai target ini menurut Sekda karena kesalahan dalam penentuan target.

“Itu dari segi angka, tapi di sisi lain mungkin ada salah juga di dalam kita menarik retribusi ini. Kalau dari angka kemungkinan salah target. Karena terlalu banyak targetnya tidak pernah tercapai. Tapi dari tinjauan Dewan ini parkirnya yang belum maksimal dipungut,” terangnya. (yan)

Kurangi Pengangguran

Buntut Tewasnya Fikri

Duka menyelimuti keluarga besar Fikri Dalasmanbaya Surya. Kepedihan masih terpancar dari wajah orang tua Fikri, yang tentu saja tidak rela kehilangan buah hatinya. Seingatnya Fikri adalah anak yang cerdas dan memiliki kebiasan bermain game online. Kebiasan tersebut, membuat Fikri memilih Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan mengambil jurusan paleontologi.

sedikit,” jelasnya.

Mengenai target retribusi parkir Rp 1,5 miliar tahun 2014 atas usulan Dewan, Sekda menyatakan pihaknya telah meminta Dishubkominfo turun mengecek kondisi riil di lapangan kemudian menghitung kembali potensi parkir di berbagai lahan parkir di kota Mataram. Setelah ada laporan tertulis dari dinas terkait, laporan itu akan dijadikan pegangan eksekutif dalam menetapkan retribusi parkir 2014.

Pada tahun 2012, retribusi parkir ditargetkan Rp 1,9 miliar tapi realisasinya hanya 56

(Suara NTB/fit)

Intensifkan Koordinasi

salah satu siswa berprestasi di sekolahnya.

Beberapa kali Fikri sempat mendapatkan juara dan mewakili sekolah dalam olimpiade di tingkat provinsi. Muhtadi menyayangkan sistem ospek yang tidak memiliki nilai kemanusian. Semestinya pendidikan tidak menorehkan sisa kepedihan kepada generasi muda. “Saya sungguh tidak menyangka kok bisa terjadi begini,” sesalnya.

Meskipun diberlakukan ospek, tidak seharusnya melakukan kekerasan kepada calon mahasiswa. Menurutnya, ITN Malang bukanlah pendidikan militer yang menerapkan sistem kekerasan dalam penggemblengan, tetapi penerapan lebih pada penerapan ilmu sains. “Inikan (ITN, red) bukan seperti AKABRI atau IPDN ndak seharusnya pakai kekerasan” sebutnya.

Muhtadi mengaku peristiwa tersebut tidak hanya merengkut nyawa Fikri Dalasmanbaya Surya tetapi pada tahun 2012 lalu, salah seorang alumni yang sering di sapa Tejo, juga harus mengalami peristiwa yang sama. Tejo menghembuskan nafas terakhir setelah disiksa seniornya saat ospek. “Bukan kali ini saja, tahun lalu kakak kelas Fikri juga meninggal saat mengikuti ospek,” ucapnya.

Sementara itu, Pembina Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN DANA - Perwakilan wartawan Kota Mataram bersama LPA Kota Mataram menyerahkan hasil penggalangan dana untuk pasien gizi buruk Miya Ramdhani di RSUP NTB, Rabu (11/12).

Wartawan dan LPA Galang Dana untuk Miya Ramdhani Mataram (Suara NTB) Puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang ngepos di Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram melakukan penggalangan dana untuk pasien gizi buruk Miya Ramdhani yang sedang dirawat di RSUP NTB. Tidak hanya wartawan dan LPA, beberapa mahasiswa Universitas Mataram (Unram) juga ikut berpartisipasi. Penggalangan dana ini dilakukan dengan membawa kotak sumbangan di sekitar kantor Walikota Mataram dan perempatan lampu merah depan Kantor Walikota Mataram.

Dari penggalangan dana tersebut, terhimpun dana Rp 4.372.700. Uang tersebut kemudian langsung disumbangkan ke Miya Ramdhani yang sedang menjalani perawatan di RSUP NTB. Pembina LPA Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan penggalangan dana ini akan berlanjut sampai hari ini. Penggalangan dana hari ini akan dilanjutkan mahasiswa Unram dan LPA Kota Mataram. Dana yang didapatkan akan kembali disalurkan dalam bentuk makanan tam-

bahan yang berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan Miya Ramdhani.

Kasus Miya Ramdhani dikatakan Nyayu ditemukan oleh LPA Kota Mataram. Setelah melihat kondisi Miya yang sangat memprihatinkan, maka pihaknya terus berupaya membantu dan memberi pendampingan. “Kita berharap kepada Pemkot Mataram untuk lebih memberikan perhatian kepada anak-anak jika ditemukan masalah seperti ini. Kami harap kita semua bisa melakukan pendampingan ataupun memberikan bantuan berupa makanan, atau uang,” terangnya.

LPA lanjutnya terus memberikan pendampingan kepada Miya dan orang tuanya. “Kami akan mengontrol asupan gizi dan akan memberikan makanan tambahan,” ujarnya. Jika ada kasus serupa yang ditemukan masyarakat, politisi PDIP ini berharap masyarakat menginformasikan kepada LPA Kota Mataram sehingga bisa didampingi dan mendapatkan penanganan dengan baik. “Karena anak-anak ini anak penerus bangsa yang harus kita dampingi dan lindungi juga harus kita berikan hak-haknya,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB

Kamis, 12 Desember 2013

Halaman 3

Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2013

oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB melakukan pemantauan terhadap 6 sungai lintas kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013 ini. Pelaksanaan pemantauan didanai melalui anggaran Dekonsentrasi (APBN) dan anggaran daerah (APBD). Sungai Jangkok dan Meninting pelaksanaannya melalui APBN, sedangkan Sungai Ancar, Babak, Dodokan dan Brang Biji dari APBD. Pengukuran debit air sungai oleh petugas laboratorium Pemantauan kualitas air sungai tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan data kualitas air sungai baik pada musim penghujan maupun kemarau. Dari data kualitas air sungai yang ada, kemudian dianalisa kualitasnya dengan membandingkan terhadap baku mutu Kelas II sesuai PP No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka akan diketahui kualitas air sungai yang dipantau.

Pemantauan pada Sungai Jangkok dan Meninting dilakukan sejak Tahun 2010. Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan pengambilan sampel air selama 5 kali dalam setahun, masing – masing 8 titik pengambilan (6 titik pada badan sungai dan 2 titik pada anak sungai). Pengambilan sampel pada kedua sungai ini dilakukan pada Bulan April, Mei, Juli, September dan Oktober 2013. Sedangkan pemantauan pada Sungai Ancar, Babak, Dodokan dan Brang Biji dimulai Tahun 2012,dimana pelaksanaannyadilakukan 2 kali dalam setahun masing – masing 6 titik pengambilan.Pengambilan sampel dilakukan pada Bulan Maret dan September 2013.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metoda yang standar dan mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI 062412-1991 tentang pengambilan contoh uji air dan oleh tenaga yang memiliki kompetensi.Sampel air yang diambil adalah sampel sesaat (Grade Sample). Parameter yang diamati pada masing-masing titik sampling meliputi 22 parameter yang meliputi parameter fisika, kimia dan biologi. Ke 22 parameter yang diamati meliputi 5 parameter fisika yaitu: debit, suhu, DHL,TDS, dan TSS; 15 parameter kimia yaitu: PH, DO, BOD, COD, NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, minyak & lemak,Tembaga (Cu), Besi (Fe), Timbal (Pb), Seng (Zn), Deterjen (MBAS) serta parameter biologi yang meliputi E.Coli dan Total Coliform. Pengamatan secara insitu (pengukuran langsung dilapangan) dilakukan terhadap parameter debit, suhu, DHL, PH, dan DO sedangkan sisanya melalui uji laboratorium. Analisa kualitas air dilakukan di Balai Pengujian Laboratorium Kualitas Air pada Dinas PU Provinsi NTB.

Dari hasil analisa sampel air, kecenderungan pencemaran masih sama seperti tahun – tahun sebelumnya yaitu BOD, NO2, E. Coli dan Total Coliform merupakan parameter yang melebihi baku mutu pada semua sungai yang dipantau. Hal ini menunjukkan tingginya pencemar organik dan biologi pada sungai tersebut. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh: 1.

Pertanian dan perikanan yang menggunakan pupuk dan Aktivitas masyarakat yang membuang pakan berlebih yang limbahnya langsung kesungai kemudian mengalir ke badan sungai. Aktifitas ini diperkirakan menjadi penyebab tingginya NO2 dan (PO4)3.

2. Kegiatan rumah tangga (termasuk rumah makan/lesehan di sepanjang sungai) dan peternakan (sapi maupun kuda) yang membuang sampah dan limbah cairnya langsung ke sungai.

Aktifitas ini diperkirakan menjadi penyebab tingginya BOD, COD, E. Coli dan Total Coliform yang tentunya juga berdampak pada penurunan DO. 3. Galian pasir liar dan batu kali di badan sungai yang diperkirakan menjadi penyebab tingginya TSS, selain akibat alam yaitu debit air yang sangat besar pada musim hujan.

Tipikal sungai di NTB, identik dengan budidaya kangkung, limbah peternakan dan kebiasaan buang sampah sembarangan.

Melihat kondisi ini Kepala BLHP Provinsi NTB Ir. Hery Erpan Rayes, MM mengatakan “sungai bukanlah tempat sampah dimana dengan seenaknya kita membuang kotoran, tapi sungai adalah sumber kehidupan bagi mahluk hidup termasuk manusia”. “Menurut penelitian WHO 14% masyarakat perkotaan di Indonesia buang air sembarangan terutama di sungai.

Perlu langkah nyata bersama baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memperbaiki kuallitas air sungai”, imbuhnya.

Untuk pelayanan informasi kualitas air sungai dapat menghubungi : BLHP Provinsi NTB, Jl. Majapahit No. 56 Mataram, Telp./Fax: (0370) 644782.

DKP Provinsi NTB Sukses Kembangkan Lele Hibrida ”Mandalika” Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan budidaya perikanan dan air tawar. Terdiri di dalamnya, budidaya ikan kolam, dengan potensi seluas 9.129 hektar (ha). Sementara yang baru dimanfaatkan seluas 2.772,36 hektar atau sebesar 30,37 persen.

Demikian juga untuk budidaya ikan di sawah (mina padi), potensinya mencapai 12.594,74 hektar, sementara tingkat pemanfaatannya baru tercapai 994,91 ja atau sebesar 7,90 persen. Budidaya ikan di perairan umum (karamba), potensinya seluas 10.034,27 hektar, yang baru dimanfaatkan sebesar 21,78 hektar atau 0,22 persen.

Dari data tersebut, tingkat pemanfaatan lahan budidaya ikan air tawar masih sangat rendah, dibanding dengan potensi yang ada. Sehingga peluang pengembangan budidaya masih terbuka cukup besar.

Ikan lele menjadi salah satu jenis ikan air tawar yang telah lama dibudidayakan oleh petani ikan di daerah ini, berpeluang untuk dikembangkan lebih intensif lagi. Sebab, tidak membutuhkan air yang harus kontinue, jenis ini bisa dibudidayakan pada lokasi yang tidak dijangkau oleh saluran irigasi.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M.Si, sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan bagi masyarakat. Jika dipelihara dan dikembangkan pada lahan-lahan terbatas. Kolam-kolam terpal misalnya, dengan air yang cukup dipompa dari air tanah setempat atau sumber air lainnya. Di samping itu juga, ikan lele masih bisa dan menguntungkan dipelihara pada lahan dengan ketinggian di atas 400 meter dari permukaan laut, atau daerah sekitar pantai dengan salinitas sampai dengan 5 ppt.

Secara umum, Provinsi NTB pada peta budidaya nasional termasuk daerah yang masih belum tercukupi akan kebutuhan benih untuk para pembudidaya. termasuk benih ikan lele.

Ketua Pelaksana Hibridisasi , Sabara Putra, S.Pi.,M.Si sedang memaparkan proses dan keberhasilan hibridisasi ikan lele

Di samping secara kuantitas, menurut Aminollah secara kualitas NTB masih kurang memuaskan. Hal ini d itandai nilai konversi pakan (FCR) masih hampir 1,5 dan angka kehidupan 85 persen ke bawah.

Sebagai daerah yang memiliki pegunungan dengan suhu 25oC ke bawah, dan pesisir pantai dengan suhu di atas 30oC. Diperlukan jenis lele yang memiliki sifat tahan dingin dan tahan panas.

Sebagai daerah pengembangan sektor pariwisata, NTB dituntut pula untuk variatif dalam penyajian kulinernya, termasuk pada jenis ikan lele. Dalam penyajiaanya, bisa digoreng sebagai pecel lele dalam keadaan utuh, lele penyet, lele bakar dan sate lele, pada saat ini sudah mulai berkembang menggunakan lele dalam bentuk fillet, bahkan sudah mulai ada permintaan untuk eksport, sama halnya fillet ikan patin.

“Disimpulkan, bahwa lele yang dibutuhkan di NTB adalah lele yang memiliki laju pertumbuhan dan angka kehidupan yang tinggi, dapat beradaptasi pada lingkungan pegunungan dan pantai serta memiliki rasa yang disukai masyarakat,” katanya.

Melihat potensi budidaya yang masih tinggi dan peluang pasar.

DKP Provinsi NTB melalui Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT), khususnya Balai Benih Ikan (BBI) Batu Kumbung, Lingsar Lombok Barat, kemudian mencoba terobosan untuk menghasilkan benih sesuai kriteria tersebut.

Maka, sejak tahun 2010 lalu, didatangkan induk dari daerah yang berhawa dingin, yaitu induk ikan lele Sangkuriang dari BPBIAT Sukabumi-Jawa Barat. Induk lele dari daerah yang berhawa panas, yaitu induk ikan lele Masamo dari PT. Matahari Sakti SidoarjoJawa Timur. Serta induk ikan lele Paiton, dari BPBIAT Sleman, Yogyakarta yang memiliki ketahanan lingkungan, terutama oksigen dan pH rendah.

Ketiga jenis lele tersebut kemudian diadakan uji genetik, di Laboratorium Genetika Balai Pengembangan dan Penelitian Budidaya Ikan Air Tawar Bogor dan menghasilkan informasi, jika ketiga jenis lele tersebut ada peluang untuk di hibrida.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si.

Guna keberhasilan proses hibridisasi ini, maka DKP NTB, meminta pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan ditunjuklah tim pakar diantaranya, Prof. Dr. Komar Sumantadinata dari Institut Pertanian Bogor (Pakar Genetika), Prof. Dr. Kamiso dari UGR (Pakar Penyakit), Ir. Estu Nugroho, M.Sc.,PhD, dari Badan Litbang Kelautan dan Perikanan RI (Pakar Genetika) dan Dr. Maheno Sri Widodo, dari UNIBRAW-Malang (Pakar Biologi Perikanan dan Lingkungan) Setelah berjalan sekitar dua tahun, kegiatan pemuliaan dengan metode Hibridisasi menghasilkan benih hibrida yang memiliki laju pertumbuhan harian 22,76 persen, lebih tinggi dari pada anakan induk.

Dari kelebihan laju pertumbuhan tersebut, maka produksi pada perlakuan yang sama, dapat meningkatkan produksi 23 sampai 24 persen dari produksi budidaya yang menggunakan anakan induk Sangkuriang dan Masamo. Serta dapat menekan konversi pakan 18 hingga 19 persen lebih.

Dibanding dengan budidaya yang menggunakan benih lele yang belum diperbaiki yang dikembangkan dimasyarakat saat ini, terdapat peningkatan 33-34 persen rata-rata. Keuntungan didapat dari budidaya yang menggunakan hibrida ini 114 persen lebih tinggi dari Sangkuriang dan Masamo Murni. Serta 247 persen lebih tinggi dibandingkan budidaya yang menggunakan benih lokal yang diproduksi dari benih yang belum dimuliakan/diperbaiki.

Di samping itu, komposisi daging dari hibrida ini lebih tebal, sehingga sangat menguntungkan untuk produksi fillet yang dijadikan sate, atau bakso, nuget, dan olahan yang menggunakan daging lele lainnya.

Serta kelebihan dengan toleransi terhadap lingkungan tinggi.

“Lele hibrida yang dihasilkan dengan keunggulannya ini, maka oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan disetujui dengan nama lele Hibrida MANDALIKA (Mina Andalan Nasional DAmai dengan LIngkungan karya dan di suKai Anak bangsa),” demikian Aminollah. (bul/*)

Tim pemuliaan mencermati pertanyaan dan saran-saran dari pakar

(Suara NTB/bul)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si (kanan) bersama Ketua Pelaksana Hibridisasi Sabara Putra, S.Pi.,M.Si (kiri) menunjukkan lele ''Mandalika'' yang berhasil dihibridasi.

(Suara NTB/bul)

Indukan lele ''Mandalika''.

(Suara NTB/bul)

Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama jajarannya meninjau budidaya ikan air tawar, khususnya jenis lele ''Mandalika'' di BBI Kumbung, Lombok Barat.

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

19 Warga Dipasung

Segera Disidangkan

Bima Tertinggi Penderita Gangguan Jiwa

Kejaksaan Bakal Tahan Tersangka Kasus BPBD

RSUD Sumbawa Siap Jadi BLUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Suara-suara sumbang soal pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa masih kerap dlikeluhkan masyarakat. Namun, Plt. Direktur RSUD Sumbawa, Drs. Abdul Gani Nasby, menepis anggapan itu dan menjamin adanya peningkatan pelayanan. Dalam rangka berubah status menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kita (RSUD) siap laksanakan BLUD. Sumberdaya kita baik dari sisi personel, dan sarana kita sudah jauh lebih bagus. Tidak ada yang kurang. Tinggal diserahkan BLUD. Kondisi pelayanan sesuai sumber daya yang ada, sarana dan prasarana. Pelayanan sudah jalan dengan bagus. Tinggal ditingkatkan,” tandas A. Gani, ketika ditemui Rabu (11/12).

Lalu bagaimana dengan kapasitas ruangan RSUD yang kerap overload? Gani tetap pada pendirian, kepasitas yang ada saat ini sudah layak. Overload pun tidak setiap saat, hanya ketika ada wabah penyakit tertentu, seperti di musim hujan yang rentan dengan wabah malaria atau penyakit lainnya. “Jadi, soal kapasitas tidak mengganggu program menuju BLUD,” cetusnya.

Pada intinya, BLUD kaitan dengan pembiayaan yang tak lagi terikat dengan penganggaran APBD. Hanya sekali diberikan, sehingga bisa langsung dikelola. Namun, pengadaannya tetap melalui prosedur dan peraturan yang berlaku. Kini tergantung dengan tim penilai, apakah RSUD layak BLUD atau belum. Atau masih bersama-sama, artinya, BLUD tidak penuh. Setengah diberikan kepada RSUD, setengah lagi kegiatannya masih terkait dengan pemerintah. “Untuk anggaran 2014, kita masih sebagai SKPD, sama dengan yang lain. Apakah BLUD bisa direalisasikan tahun ini, tergantung tim penilainya. Kita tinggal menunggu hasil akhir tim penilai saja,” terangnya.

Pelayanan BLUD juga bisa disinergikan dengan BPJS. Mengingat pula, himbauan Mendagri, supaya RSU itu bisa BLUD. Askes, Jamkesmas ataupun Jamsostek dan lainnya, kini dikelola melalui BPJS. Sehingga pengadaan obat dan barang habis pakai lainnya bisa mempercepat pelayanan. Artinya, butuh persediaan obat-obatan dan sarana lainnya sehingga lebih cepat, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan. “Rumah Sakit wajib bekerjasama dengan BPJS yang ditangani PT Askes. Apakah statusnya BLU atau tidak,” tukas A. Gani. (arn)

Mendesak, Pembangunan TPA di Empang Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembuangan sampah di kecamatan Empang masih terlihat semrawut. Hingga tak heran, kalau sampah di sejumlah tempat, seperti pasar dan sekitar pinggir jalan terlihat berserakan dan menumpuk. Untuk itu, mendesak pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah tersebut.

Sebagaimana disampaikan Camat Empang, Husaini, S.H, Rabu (11/12), pembangunan TPA ini sudah diusulkan dalam dua tahun terakhir. Mengingat kebutuhan akan TPA yang representative agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk di sembarang tempat, akibat belum adanya lokasi pembuangan di wilayah setempat. “Sejak tahun lalu ini diajukan, tetapi belum terealisasi,” ujarnya.

Disebutkannya, tiga lokasi lahan yang rencananya digunakan sebagai TPA. Yakni, di wilayah Jotang, Pemangko dan Gapit. Dengan luas yang bervariasi hingga ada yang seluas 4 hektar. Tinggal sekarang bagaimana kesanggupan Pemda dalam pembebasan lahan milik masyarakat tersebut.

Pihaknya berharap TPA dimaksud dapat direalisasikan pada 2014 mendatang. Sebab masyarakat saat ini masih sembarang tempat membuang sampah. Kalau TPA sudah beres, maka tentu akan diikuti dengan kendaraan dan penambahan personel persampahan. Selain itu, Husaini juga berharap, agar lapangan yang lokasinya di depan kantor Camat Empang dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). (arn)

(Suara NTB/ist)

PEKERJA - Beberapa pekerja PT Newmont di kawasan pertambangan sedang memelihara haul truk. Pengurangan karyawan di perusahaan tersebut saat ini dipertanyakan oleh DPRD KSB.

PKS Pertanyakan Pengurangan Karyawan Newmont Taliwang (Suara NTB) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak pemerintah setempat untuk mempertanyakan dasar kebijakan pengurangan karyawan yang dilakukan di internal PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang saat ini tengah berlangsung.

Menurut ketua F-PKS, Abdul Hadi Al Habsyi, ST program tenaga kerja berkesinambungan atau Sustainable Workforce Program (SWP) yang dijalankan PT NNT dalam rangka mengurangi karyawannya tidak memiliki dasar standar penilaian yang jelas. Pasalnya penawaran program pensiun dini secara sukarela yang oleh PT NNT dinilai sebagai langkah menciptakan organisasi yang efisien di internal perusahaan terkesan asalasalan. “Itu yang terjadi di sana. Makanya kami minta Pemda mengambil langkah tegas,” cetusnya, Rabu (11/ 12).

Hadi mengungkapkan, di PT NNT saat ini terdapat satu departemen yang dinamakan Pool Department. Di bagian ini seharusnya ditempatkan karyawan yang berdasarkan penilaian kinerja tidak memiliki produktivitas lagi.

Namun pada praktiknya hal itu terjadi sebaliknya, sebab beberapa karyawan yang nyatanya ditempatkan di bagian tersebut masih produktif dan lebih miris lagi kebanyakan karyawan lokal.

Sementara di sisi lain karyawan yang tidak produktif kebanyakan

ditempatkan dalam slot chart untuk mengisi struktur organisasi baru di dalam PT NNT. “Makanya kami dorong pemerintah mengambil langkah tegas karena kebetulan yang banyak menjadi korban adalah orang-orang kita (pekerja lokal, red),” kata Hadi sambil menyatakan jika dirinya memiliki data terkait persoalan tersebut. “Saya punya datanya,” sambungnya.

Ia menyatakan, Pemda KSB harus mempertanyakan apa dasar PT NNT dalam menjalankan program efisiensi tenaga kerjanya tersebut. Sebab praktiknya di l a p a n g a n kecenderungan karyawan yang menjadi korban bukan karena ki-

nerja dan produktivitas karyawan bersangkutan. Namun lebih cenderung rasa suka atau tidak suka secara personal. “Apa dasar (standar) mereka bisa menilai produktif atau tidaknya karyawan yang dikeluarkan?

Karena kalau kita lihat banyak yang saat ini kena imbas terutama karyawan lokal masih produktif,” tegasnya.

“Dan pemerintah harus menyelesaikan persoalan ini. Karena bagaimana mau menyelesaikan persoalan waiting list kalau saja karyawan lokal kita yang ada di dalam N e w m o n t sekarang ini tidak bisa dipertahankan,” tandas politisi PKS ini. (bug)

(Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu dijadwalkan akan melimpahkan tersangka kasus korupsi bantuan bencana angin puting beliung tahun 2012 dari penyidik ke penuntutan tahap dua. Pelimpahan ini diduga akan disertai dengan penahanan para tersangka sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kasi pidana khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB, Rabu (11/12) membenarkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung tahun 2012 dijadwalkan akan dilimpahkan penuntutan tahap kedua, Kamis (12/12) hari ini. Pelimpahan tersangka ini menandakan penyidikan telah rampung dan siap disidangkan. “Iya besok akan kita limpahkan,” katanya.

Untuk rencana penahanan para tersangka sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Joko Suryanto enggan mengungkapkan. Namun ia memastikan, pelimpahan ke pengadilan tipikor akan dilakukan dalam masa tahanan 20 hari pertama. “Kita akan limpahkan segera dalam 20 hari masa penahanan,” ungkapnya.

Bantuan bencana angin puting beliung tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPBD Dompu ini menjadi kasus setelah dilaporkan kelompok masyarakat soal dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat BPBD. Masyarakat diminta menandatangani kwitansi dengan nilai lebih besar dari yang diterima. Rehabilitasi rumah korban angin puting beliung yang seharusnya menggunakan jasa pihak ketiga ini justru dikelola sendiri oleh BPBD dengan sistem swakelola. Namun menjelang berakhirnya pekerjaan, justru pihak ketiga dimunculkan untuk kepentingan pencairan dana.

Akibatnya, kasus ini ditelusuri pihak Kejaksaan dan sesuai hasil audit investigasi BPKP tahun 2013, dari Rp 800 juta lebih anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk 99 unit rumah korban angin puting beliung justru kerugian negaranya mencapai Rp 600 juta. Empat pejabat BPBD Dompu ditetapkan sebagai tersangka yaitu Ir.Ef (mantan kepala BPBD), Hd,S.Sos (Koordinator Kempo), M,S.Sos (koordinator Riwo), dan A,S.Sos (koordinator Huu). (ula)

Halaman 4

Abdul Hadi

Dompu Tambah Saham di Bank NTB hingga Rp 11 Miliar Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu berencana akan kembali menambah nilai investasinya melalui penyertaan modal ke PT Bank NTB tahun 2014. Penyertaan modal dilakukan untuk memenuhi standar minimal perbankan sesuai standar operasional bank yang ditetapkan BI sebesar Rp 1 triliun. Dompu sendiri direncanakan menambah nilai sahamnya hingga Rp 11 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. H Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (11/12) mengungkapkan, berdasarkan nota keuangan yang diajukan pemerintah daerah ke DPRD untuk diba-

has bersama badan anggaran (Banggar) direncanakan Rp 15 miliar untuk penyertaan modal (investasi) pada PT Bank NTB, PT BPR NTB Dompu, PDAM, dan penjamin kredit daerah yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Penyertaan modal ke PT Bank NTB sendiri direncanakan sebesar Rp 11 miliar dari dana dividen PT Bank NTB tahun 2013. “Dividen PT Bank NTB akan langsung kita setorkan menjadi dana penyertaan modal kita,” katanya.

Selain penambahan modal pada PT Bank NTB dalam APBD 2014, Drs H Muhibuddin juga mengungkapkan, rencana penyerahan sebagian lahan terminal Manggelewa ke PT Bank NTB juga akan me-

nambah nilai investasi Pemkab Dompu di PT Bank NTB. Hanya saja, penyerahan aset tanah tersebut belum dilakukan karena masih terkendala status tanah yang masih atas nama milik Dirjen Perkebunan.

“Kita masih uruskan pengalihan tanah dari Dirjen Perkebunan ke pemerintah daerah Dompu, baru kita serahkan ke PT Bank NTB,” ungkapnya.

Saat ini, nilai investasi Kabupaten Dompu di PT Bank NTB telah mencapai Rp 32 miliar. Dari nilai investasi ini, tahun 2013 dari hasil usaha tahun 2012, Kabupaten Dompu memperoleh dividen sebesar Rp 11 miliar. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun masih didominasi dari dividen PT Bank NTB. (ula)

Bima (Suara NTB) Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, tercatat sebanyak 19 orang warga mengalami gangguan jiwa dan dipasung. Jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Bima sebagai posisi tertinggi dari daerah lainnya di Kota maupun Kabupaten di NTB. Namun data tersebut sempat diragukan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Bima.

Data penderita angguan jiwa sebanyak 19 orang ini terungkap ketika Dikes menggelar rapat dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Selasa (10/12). Ke-19 orang penderita ini kini tengah dipasung oleh keluarga karena tak memiliki biaya untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram. Adanya data tersebut membuat Komisi IV kaget. Hanya saja, dalam rapat tersebut tidak dijelaskan dengan rinci penyebab tingginya angka penderita gangguan jiwa di Bima tersebut.

Ketua Komisi IV, Ahmad SP yang dikonfirmasi, menyebutkan penyampaian data tersebut oleh Dikes dengan harapan mendapat alokasi anggaran agar keberadaan penderita gangguan jiwa dapat diperhatikan. Pasalnya, selama ini penderita gang-

guan jiwa di Kabupaten Bima memang kurang diperhatikan. “Setelah pembahasan, akhirnya kita setuju untuk mengalokasikan anggaran,” tuturnya. Anggaran ini, lanjutnya, merupakan anggaran untuk biaya transportasi ke RSJ NTB sebesar Rp 40 juta.

Hanya saja, akunya, pihaknya masih meragukan jumlah penderita sebanyak 19 orang ini. Pasalnya, jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Bima dengan jumlah tertinggi dari daerah lainnya.

Serta menempatkan NTB pada posisi ke-4 dari provinsi lainnya di Indonesia. Padahal, jumlah penduduk di Kabupaten Bima sendiri tidak sebesar daerah lainnya. “Apa iya di Bima bayak kasus gangguan jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk dibanding daerah lain, tidak mungkin,” tandasnya menyangsikan. (use)

Bupati KSB Kawal Pembangunan Rumah Adat Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhdali, SH., MM berjanji akan mengawal proyek pembangunan rumah adat hingga tuntas. Hal ini disampaikan bupati dalam sambutannya saat membuka Sarasehan Budaya Pembangunan Rumah Adat yang diprakarsai oleh Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Anorawi, Rabu (11/12).

Bupati mengakui jika komitmen pemerintah untuk membangun rumah adat tersebut sebenarnya sudah terlambat. Namun demikian dengan dirintisnya kembali pembangunan rumah yang bakal menjadi sentral kebudayaan di KSB itu, pemerintah tidak akan kecolongan lagi. “Sebenarnya janji saya ini sudah terlambat dilaksanakan. Makanya saya akan kawal pekerjaanya sampai tuntas,” janjinya di hadapan para pemangku adat LATS Anorawi.

Proses pembangunan rumah adat itu sendiri direncanakan akan dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama yang dimulai tahun 2014 mendatang Pemda KSB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar, sementara tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2015.

“Kita bisa tuntaskan tahun 2015 nanti. Saya pastikan itu bisa,” klaim bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini.

Ia berharap dalam sarasehan kali ini untuk menyusun rencana keseluruhan pembangunan rumah adat tersebut, seluruh pemangku adat dapat memberikan sumbangsih positif. Sehingga Rumah Adat yang dibangun nanti mampu mengakomodir seluruh estetika kebudayaan Sa-

mawa termasuk pemanfaatan dari rumah tersebut.

“Saya berharap dalam dua hari ini ada konsep dan model yang disetujui bersama yang kemudian kita jadikan acuan membangun Rumah Adat itu. Tidak saja modelnya tapi juga secara fungsinya,” cetusnya.

Bupati sendiri punya rancangan idaman terutama dari fungsi Rumah Adat itu sendiri. Pengasuh pondok pesantren Al Ikhas Taliwang ini menginginkan keberadaan Rumah Adat nantinya dapat menjadi pusat dari seluruh kegiatan kebudayaan di daerah. Tidak terpaku pada kebudayaan Samawa semata, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat budaya lainnya yang berada di KSB. Karena itu Kyai Zul meminta pada perumusan konsep, model dan fungsi Rumah Adat yang akan dirumuskan sekarang ini dapat menempatkan seluruh fasilitas yang akan mendukung segala jenis kegiatan kebudayaan. “Saya ingin kalau bisa setiap hari ada aktivitas kebudayaan di Rumah Adat itu. Jangan setelah dibangun kemudian hanya dimanfaatkan pada momen tertentu saja,” tegasnya.

Untuk diketahui, pembangunan Rumah Adat ini sendiri seharusnya telah dimulai pada tahun 2013 ini. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunannya. Namun informasi yang berkembang gagalnya awal pembanguan Rumah Adat itu di tahun ini dikarenakan belum adanya konsep dan model yang disiapkan baik oleh pemerintah maupun LATS Anorawi selaku lembaga adat di daerah. (bug)

Anggaran Randis dan Dana Hibah Dipangkas Kota Bima (Suara NTB) Setelah mendapat sorotan dan protes dari sejumlah elemen, termasuk mahasiswa melalui aksi unjuk rasa, sejumlah pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bima tahun 2014 dipangkas. Termasuk rencana anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas (randis) dan dana hibah.

Berdasarkan hasil laporan, anggaran kendaraan dinas dari rencana Rp 21 miliar dipotong menjadi Rp 8,2 miliar.

Sehingga anggaran dana hibah yang disetujui menjadi Rp 12,7 miliar. Jumlah terse-

but dinilai lebih rasional dari angka Rp 21 miliar sebelumnya. Sementara anggaran dana hibah untuk festival keraton yang semula direncakan sebesar Rp 10 miliar menjadi Rp 5 miliar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Nurdin Amin, SH ditemui usai sidang paripurna, Rabu (11/12) mengatakan, pemangkasan ini karena sebelumnya ada yang luput dari pembahasan. Sehingga saat ini terdapat selisihnya sebesar delapan miliar. “Alokasi Rp 12,7 miliar ini sudah termasuk untuk kendaraan dinas Bupati Bima,” terangnya. Sementara untuk kendaraan di-

nas lainnya yang belum mendesak tidak diakomodir.

Sementara itu, pemangkasan juga dilakukan pada anggaran kegiatan budaya festival keraton. Sebelumnya, anggaran festival keraton yang diusulkan sebesar Rp 10 miliar turun menjadi Rp 5 miliar. Masih menurut Nurdin Amin, pengurangan tersebut dinilai pantas untuk kegiatan festival keraton tersebut. Angka Rp 10 miliar terlalu besar untuk even budaya yang rencananya digelar tahun 2014 tersebut.

Di sisi lain, meski di sejumlah pos terdapat pengurangan, anggaran pelayanan adminis-

trasi pada kegiatan penyediaan jasa tim pemadam kebakaran terdapat peningkatan. Dari rencana anggaran semula Rp 250 juta terdapat tambahan sebesar Rp 350 juta, sehingga total anggaran menjadi Rp 600 juta. Anggaran itu diarahkan untuk pengadaan seragam pemadam sebesar Rp 312 juta dan diklat (pendidikan dan latihan) tim pemadam senilai Rp 38 juta.

Komisi II juga menyetujui penambahan anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 350 juta dengan kegiatan baru pengadaan water meter sebanyak 1.410 unit.

Bantuan ini diperuntukkan bagi PDAM. ada juga penambahan yang dilakukan oleh komisi II untuk peningkatan pelayanan perawatan dan pengobatan kepala daerah dari usulan Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta.

Peningkatan lain yakni di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk program peningkatan pemanfaatan informasi kebudayaan ada penambahan Rp 75 juta menjadi Rp 176 juta dari usulan sebelumnya Rp 101 juta. Namun pada belanja program pengembangan destinasi pariwisata sebesar Rp 750 juta dikurangi Rp 200 juta. (use)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

Delapan Jaksa Nakal di NTB Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan Dari Hal. 1 Secara umum disebutkan Abas, bahwa dalam laporan itu muatannya bermacammacam. Lebih didominasi kasus amoral dan persoalan mental. Seperti, kasus perselingkuhan atau kasus kawin lagi. ‘’Yang lebih parah adalah, laporan tentang dugaan gratifikasi,” katanya. Lebih spesifik tentang laporan itu, terkait jaksa yang diduga tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jaksa tidak profesional, berpihak pada tersangka/terdakwa, penanganan perkara yang berlarut-larut, tidak cermat dalam surat dakwaan, tidak mengembalikan barang bukti serta diduga KKN dengan penegak hukum lain seperti Polri, Hakim, Pengacara.

“Tapi tidak semua laporan kami proses. Sebagian besar kami sebut laporan sampah, sehingga tidak ditindaklanjuti. Nah terkait laporan yang memenuhi syarat ditindaklanjuti, kami sudah serahkan ke Jamwas Kejaksaan Agung untuk diproses,” terangnya.

Masih berdasarkan laporan masyarakat tadi, yang telah diteruskan kepada Jaksa Agung dan Jamwas adalah 568 surat tahun 2012 dan 70 surat tahun 2013.

Belum Bertaring Lahir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, kemudian terbentuk berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan lahir dengan kondisi yang lengkap.

Awalnya, anggarannya bergantung dari Kejaksaan Agung, bahkan hingga kini berkantor di gedung pinjaman dari Kejaksaan Agung. Tapi ada harapan untuk independen ketika mereka saat ini sudah di bawah naungan Menko Polhukam, bahkan pelantikan mereka dilakukan oleh Presiden.

Bagaimana dengan langkah pengawasan dan penindakan? Mantan Kajati Kaliman-

tan Barat dan Kajati Bangka Belitung ini mengakui jika ada anggapan belum bisa bertaring. Pertama, kaitan dengan kewenangan. Mereka tidak bisa memeriksa jaksa yang dilaporkan bermasalah, melainkan hanya mencari data lapangan. Ketika ditemukan data, klarifikasi kepada sumber, mereka langsung rekomendasikan ke Jamwas. “Sampai di situ kewenangan kami, hanya rekomendasi. Tindaklanjutnya adalah Jamwas atau Aswas di tingkat Kejati,” terangnya.

Dalam konteks institusi, lembaganya terbentuk tidak lepas dari tingginya permintaan masyarakat akibat maraknya jaksa nakal. Ekspektasi publik itu kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Kejaksaan RI Tahun 2005 lalu. “Namun demikian, besarnya harapan masyarakat ini jutstru tidak diimbangi dengan kewenangan besar, sehingga kami wajar disebut belum bertaring,” demikian Abas.

Kendati begitu, apapun yang menjadi rekomendasi pihaknya, diyakini ditindaklanjuti. Seluruh pengaduan, kemudian diwujudkan dalam rekomendasi, ditindaklanjuti pihak Jamwas.

Tapi, sekali lagi disebutnya, ada harapan dengan telah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, akan terjadi perluasan kewenangan di masa mendatang.

Satu hal yang menjadi catatan, pihaknya tidak bekerja untuk lembaga Adhyaksa, melainkan bekerja untuk publik. Persepsi ini harus dipahami masyarakat, bahwa kinerja pihaknya independen.

Tidak ada intervensi, apalagi mereka akan bertanggungjawab langsung terhadap Presiden. (ars)

Halaman 5

Pegawai Terendah Berpeluang Lakukan Korupsi Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, saat ini, peluang untuk melakukan tindakan korupsi tidak saja dimiliki oleh orang yang memegang tampuk kekuasaan. Melainkan berpotensi juga dilakukan pada tingkat birokrasi (pegawai) yang paling rendah sekalipun.

“Dan yang lebih memprihatinkan lagi, tindakan korupsi juga dilakukan secara sistematis oleh suatu kelompok kerja. Karenanya, pemberantasannya sangat membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan menuntut kredibilitas yang tinggi dari seluruh pihak,”ujarnya pada pembukaan workshop implementasi zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkup Pemprov NTB, Rabu (11/12) siang kemarin di Mataram.

Menurutnya, korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan merugikan negara. Seorang pencuri akan

diketahui dengan aksi pencurian yang dilakukannya.

Namun para koruptor, dengan mudah dan leluasa mengambil harta yang bukan haknya, tanpa adanya rasa malu, bahkan terkadang mengumbar senyum, seolaholah tidak bersalah. “Perbuatan ini tentu terjadi karena lemahnya iman, tidak mendengar dan melihat perbuatannya,” katanya.

Dicontohkan, keteladanan dari khalifah Umar Bin Khattab, yang sangat hati-hati terhadap batas antara harta miliknya yang berhak ia nikmati, dengan harta milik negara yang patut ditiru.

Pemberantasan korupsi, lanjutnya, tidak semudah yang dibayangkan, tetapi merupakan ikhtiar yang sangat berat dalam tahap impelementasinya. Untuk itu, komitmen dan tekad bersama untuk memberantasnya merupakan ikhtiar yang harus terus menerus dikedepankan.Karena disadari, jika korupsi masih merajalela, maka pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dalam konteks tersebut, dibutuhkan komitmen dan konsistensi semua pihak agar pencanangan wilayah bebas dari

untuk melacak penggelapan dan penjualan aset yang diduga ilegal. ‘’Kami siap bekerjasama, memberi data kepada penegak hukum untuk melacak penjualan aset dan pengelapan aset di Lobar,” tegas Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, Rabu (11/12).

Dikatakan, gonjang ganjing aset ini muncul karena banyak ditemukan aset yang dijual oleh oknum bukan melalui prosedur resmi. Ia selaku Bupati mendorong dan mendukung pihak Kejaksaan maupun Kepolisian untuk membongkar kasus aset Lobar.

Bukan saja mengusut masalah aset priode saat ini saja, juga mendukung agar pihak berwajib mengusut masalah aset periode sebelumnya. Sebab katanya banyak sekali laporan terkait aset periode sebelumnya yang juga bermasalah. ‘’Kita tidak menuduh bupati sebelumnya tapi periode sebelumnya banyak aset Lobar dalam tanda kutip diduga di gelapkan,” bebernya.

Bahkan sambung Ketua DPD Golkar NTB ini, kalau pihak berwajib merasa kekurangan data dan perlu bantuan Pemda, pihaknya bisa membantu untuk memberikan data tentang aset-aset Lobar yang ada di Lobar maupun di Kota Mataram yang dijual di luar prosedur. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan menutupi masalah ini.

Lebih jauh dikatakan, yang perlu dipahami bahwa dijualnya aset pada tahun 2012

karena atas pertimbangan matang. Pemkab Lobar katanya, setelah mengkaji dari sisi kebutuhan viskal dan percepatan pembangunan serta peraturan tata ruang yang ada, menetapkan untuk menjual aset khusus di Kota Mataram.

Hal ini jelasnya, dilakukan sesuai prosedur artinya melalui mekanisme resmi. Mekanisme dimaksud melalui proses pengkajian, menyangkut kantor dinas Pemkab Lobar yang banyak berlokasi di Kota Mataram seperti Dinas PU, Dinas Koperasi bahkan kantor dinas ini mencapai enam kantor.

Ia sendiri selaku bupati membentuk tim penjualan sesuai prosedur di luar tim penertiban. Setelah dilakukan proses mulai dari pembentukan tim penjualan, lalu dilakukan pengkajian.

Setelah dilakukan pengkajian , lalu dimintalah rekomendasi dan persetujuan DPRD sesuai peraturan.

Setelah DPRD memberikan persetujuan, proses selanjutnya dilakukan apraisal.

Badan ini merupakan tim independen bukan dari pemda. Setelah melakukan apraisal, lalu penjualan aset itu di SK-kan baru setelah itu dikirim ke Balai Lelang. Balai Lelang lah katanya yang melelang dan menjual aset Lobar. “Bupati dan panitia tidak berhubungan dengan pembayaran itu, karena pembayaran resmi dari Balai Lelang dikirim ke kas daerah,”pungkasnya. (her)

Jalan Provinsi di Soromandi Rusak Parah Dari Hal. 1 Jika dihitung dari potensi pertanian, produksi tanaman jenis padi dan bawang merupakan komoditas unggulan daerah itu. Hasil pertanian padi, bisa menembus 11 ribu ton setiap tahun dengan masa panen tiga kali. Belum lagi produksi bawang merah yang melimpah. ‘’Ini menjadi kebanggaan daerah karena bawang Sampungu menjadi unggulan. Tapi karena jalan rusak, harga jual menjadi murah karena habis di ongkos angkut akibat jalan rusak,” sebutnya. Belum lagi ternak di daerah itu mencapai 8000 ekor sapi, kambing dan kerbau menjadi andalan warga.

Untuk menuju daerah ini, harus melalui Desa Kecamatan Bolo menuju Desa Bajo Soromandi. Jalan hotmix hanya sampai ke Kantor Camat Soromandi, setelah itu rusak hingga Sampungu. Untuk menuju Sampungi dari kantor camat, ditempuh paling cepat 4 jam sampai 6 jam.

Jalan itu sebenarnya tidak hanya digunakan warga dua desa dan warga Bima umumnya. Tapi juga warga Kabupaten Dompu dari Kecamatan Sanggar dan Tambora. Status jalan itu pun menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Begitu besarnya harapan mereka agar jalan itu segera dibangun, sehingga harus datang untuk bertemu Gubernur NTB dengan ongkos sendiri. Mereka juga dibiayai warga disana demi memperjuangkan agar jalan itu segera diperbaiki.

Sebelumnya, beberapa kali warga unjukrasa di Kantor DPRD Bima dan kantor DPRD Kabupaten Bima hingga berujung ricuh. “Tapi apapun risikonya, kami akan coba hadapi. Bagaimana pun juga jalan provinsi ini harus bagus, ini demi kesejahteraan kami juga, masyarakat NTB yang ada di Soromandi Bima,” harapnya. (ars)

korupsi (WBK) ini tidak sekadar menjadi simbol semata.

Tetapi menjadi momentum un-

(Suara NTB/ist)

tuk mulai berbenah dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama,” pungkasnya. (nas)

Komisi Kejaksaan RI Internaktif di Radio Global FM Lombok

Lacak Penggelapan Aset Dari Hal. 1

Muh. Amin

(Suara NTB/bul)

SILATURAHMI - Tim Redaksi Suara NTB, Rabu (11/12) kemarin bersilaturahmi ke Kepala Kantor Perwakilan BI NTB. Tampak Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (kiri) berdiskusi dengan Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Bambang Himawan.

Protes Timsel

Peserta Seleksi KPU NTB Lapor Ombudsman Mataram (Suara NTB) Sedikitnya lima peserta seleksi Anggota KPU NTB mendatangi kantor Ombudsman Provinsi NTB, Rabu (11/12). Mereka mengadukan tim seleksi (timsel) yang diduga tidak fair dalam seleksi , sehingga mereka tereliminasi dalam 10 besar.

Mereka yang melapor itu, Syafrin Ibrahim, Ahmad Yani, Siti Nurhayati, Ahmad Fatoni , termasuk mantan Ketua KPU Drs. H.Darmansyah. Mereka tiba pukul 11.00 Wita, dan laporannya diterima Muliadin, Asisten Ombudsman Bidang Pengawasan.

Dalam poin laporannya yang tertulis, para peserta menyebut proses seleksi diindikasikan telah terjadi pelanggaran UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, khususnya PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang seleksi anggota KPU provinsi, pada poin tentang tes kesehatan.

Dimana, dalam tes kesehatan mereka dinyatakan tidak lulus, sehingga gugur untuk tahapan 10 besar.

Bahwa, ada pelanggaran dalam hal penentuan lokasi tes kesehatan, yang seharusnya dilakukan di RS Jiwa Selagalas, namun dipindah ke RS Bhayangkara Polda NTB. sementara dalam lampiran Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Tanggal 9 Desember 2013, bahwa khusus pemeriksaan Neurobehavior yang berkaitan dengan kesehatan rohani, dokter yang memeriksa adalah dokter spesialis neurologi dan spesialis kesehatan RS Jiwa. “Dari hal tersebut sudah sangat jelas ketidakcermatan dan pelanggaran ketentuan perundang – undangan oleh tim seleksi,” sebut Darmansyah Cs dalam laporannya.

Sementara poin yang diadukan lainnya, bahwa assesmen psikologi tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 47 Tahun 2013 Tanggal 12 Februari, dan hal ini sudah tertuang dalam surat Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah NTB, tanggal 4 Desember 2013 yang diajukan ke timsel. “telah terjadi malapraktek yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pihak yang melaksanakan assesmen psikologi,” tambah pelapor.

Untuk itu mereka menuntut agar KPU RI menghentikan proses seleksi yang sudah keluar dari ketentuan berlaku itu, serta KPU pusat diminta menganulir seluruh proses itu

dan diambil alih.

Asisten Ombudsman Muliadin, menjelaskan, setelah menerima laporan itu, pihaknya kemudian mencatat dalam registrasi untuk dikaji. Sebelum ditindaklanjut, secara internal akan dilakukan pembahasan, baru kemudian ditentukan klarifikasi kepada pihak pelapor dan terlapor.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi NTB,dr. I.K. Gerudug,MPH menjelaskan, sejauh ini IDI memang belum memiliki pedoman khusus yang bisa menjadi acuan baku dalam proses pemeriksaan kesehatan terhadap anggota KPU. Menurutnya, pedoman khusus di IDI hanya mengatur tentang standar pemeriksaan kesehatan terhadap calon presiden / wakil presiden serta calon kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota.

“Kalau untuk anggota KPU belum ada pedoman khusus,” ujarnya.

Karena itulah, ia mengaku tidak bisa menilai apakah proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap calon anggota KPU NTB periode ini telah sesuai ketentuan atau tidak. Lagipula, menurutnya, informasi yang disampaikan oleh sejumlah calon anggota KPU yang datang berkonsultasi kepadanya masih berupa informasi lisan.

Namun, sekedar pembanding, Gerudug mengutarakan bahwa untuk pemeriksaan calon anggota KPU NTB periode sebelumnya, ditangani oleh Majelis Pemeriksa dan Penguji Kesehatan di RSU Provinsi NTB. “Kalau untuk psikiatrik, kita bekerjasama dengan RSJ. Karena soesuakusasubta ada disana. Tapi itu dulu untuk KPU yang lama,” ujarnya.

Karena belum validnya informasi yang disampaikan ke pihaknya, Gerudug mengaku tidak bisa menilai apakah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk calon anggota KPU NTB saat ini menyimpang atau tidak.

Yang jelas, ujarnya, pihak IDI berdasarkan ketentuan memang membolehkan setiap dokter untuk mengeluarkan surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tersebut. “Menurut ketentuan, dokter itu memang berwenang mengeluarkan surat keterangan sehat. Setelah dia melakukan pemeriksaan,” ujarnya. Namun, surat keterangan dimaksud biasanya memang disesuaikan dengan spesialisasi masing – masing dokter. (ars/aan)

Konstruksi Tak Tuntas, Kontraktor IC Bakal Didenda Dari Hal. 1 Dijelaskan, sisa pekerjaan akan dikerjakan sampai 18 Februari atau 50 hari setelah masa kontrak pertama berakhir. Kontraktor, katanya, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari nilai pekerjaan yang belum dituntaskan. ‘’Pembangunan fisik akan selesai, namun pemerintah akan mendapatkan pengem-

balian uang akibat keterlambatan 5 persen dari sisa yang belum tuntas itu,”tambahnya.

Dwi menerangkan, tidak tuntasnya penyelesaian konstruksi proyek IC pada akhir tahun ini disebabkan beberapa kendala. Semua kegiatan konstruksi IC baik material kubah dan marmer untuk ruangan merupakan produk pabrikasi. Untuk kubah di pesan di Jakarta, sedangkan

marmer dari Makassar dan Surabaya. ‘’Disinilah memang ada keterlambatan produksi, baik ketersediaan marmer dan rangka baja yang di kubah itu sendiri. Jadi itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Namun, kami sudah melakukan upaya belum bisa maksimal 100 persen sampai akhir kontrak nanti,” pungkasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Komisi Kejaksaan RI terbentuk pada tahun 2000, menyusul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan penegak hukum dinilai sangat rendah.

Sampai saat ini Komisi Kejaksaan sudah mendapatkan laporan berbagai kasus dari masyarakat. Laporan yang didapatkan dalam setahun sampai ribuan laporan. Kasus yang paling banyak ditangani oleh Komisi Kejaksaan RI tersebut seperti korupsi, penganiyaan dan jaksa yang tidak adil.

Demikian diungkapkan, Komisioner Kejaksaan RI Abas Azhari SH, M. Hum dalam dialog interktif di Radio Global FM Lombok Rabu (11/12) sore. Komisioner Kejaksaan dalam interaktif itu didampingi Koordinator Somasi NTB Yudi Darmadi.

Disebutkan, pada tahun 2011 kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan RI sebanyak 1.159 laporan. Sedangkan pada tahun 2012 kasus yang dilaporkan sebanyak 1.100 laporan dan pada tahun 2013 terjadi penurunan kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 735 laporan. ‘’Laporan yang kami terima hampir rata-rata 100 laporan perbulan, dan pada tahun 2013 sampai bulan November kita mendapatkan laopran sebanyak 735 laporan,” sebutnya.

Ia mengatakan, tidak semua laporan ini langsung ditindak lanjuti. Namun pihaknya melakukan rapat untuk melihat kebenaran laporan tersebut. “ Kita rapat pleno untuk menentu-

kan status laporan tersebut sampai dimana dan jika laporan itu kita stop ya harus distop,” katanya.

Masyarakat melaporkan karena dua alasan yang pertama kasus yang dilaporkan itu memang benar dan harus mendapatkan payung hokum. Selain itu laporan yang didapatkan biasanya karena masyarakat yang melaporkan suatu kasus tidak ingin kasusnya diperpanjang. Hal ini dilakukan karena tugas dari Kejaksaan sendiri melakukan pemantauan, pengawasan serta penilain terhadap kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melakukan tugas Kejaksaan.

Sementara itu Koordinator Somasi NTB Yudi Darmadi mengatakan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, mendapatkan respon langsung oleh negara untuk membentuk lembaga negara yang akan membantu dalam menegakkan hukum. Ia menganggap bahwa perubahan di Indonesia sudah lahir dan mulai berjalan, dan pihaknya memberikan apresiasi terhadap lembaga yang sudah dibentuk.

Yudi menambahkan, di NTB sudah ada perwakilan yang ikut membantu dalam menegakkan hukum salah satu contoh hadirnya Ombudsman RI Perwakilan NTB. Selain itu lembaga Somasi NTB juga bergerak dalam bidang pengawasan tindakan korupsi, namun pengawasan yang dilakukan tidak terlepas dari penanganan penegak hukum. (azm/kmb)

(Suara NTB/ist)

Abas Azhari (kanan) dan Yudi Darmadi

Usut Dana Hibah Rp 1 Miliar untuk Tenaga Kontrak Dari Hal. 1 ‘’Pemeriksaan secara maraton, dalam sehari dua orang,” sebutnya.

Para tenaga kontrak ini akan ditanya terkait jumlah dan waktu pembayaran honor mereka yang bersumber dari dana hibah tahun 2010 itu. ‘’Kalau mereka sudah terima honor, mana buktinya, berapa jumlahnya. Itu yang akan ditanyakan kepada mereka,” terangnya.

Data dan keterangan dari para saksi itu kemudian akan dicocokkan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemkot Mataram.

Setelah pemeriksaan para saksi ini rampung, baru pihaknya bisa mendapat gambaran pemeriksaan saksi lain, termasuk tersangka mantan Bendahara, Msn. Terkait total dana Rp 5,7 miliar yang sudah diusut sejak awal dengan pemeriksaan para komisioner, dipastikan masih berlanjut. Hanya saja saat ini masih fokus pemeriksaan per item penggunaan dana dimaksud, khususnya yang dikelola sekretariat. Selain dana sekretariat, yang diusut jauh sebelumnya adalah penggunaan dana hibah untuk keseluruhan operasional Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010. (ars)

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

OPINI

Halaman 6

Kapan Penegasan Batas Daerah di NTB Terwujud?

Oleh :

Selesaikan Masalah Aset ADANYA penyegelan SDN Inpres Keli dan SDN Nomor 1 Keli Kecamatan Woha Bima yang dilakukan oknum warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan merupakan ‘’kecelakaan’’ pendidikan. Semestinya, penyegelan terhadap sekolah yang dilakukan saat ujian semester tidak boleh terjadi. Akibatnya, ratusan siswa di dua sekolah milik pemerintah tersebut harus menjalani ujian semester di rumah warga dan dalam konsentrasi yang terganggu.

Kasus penyegelan terhadap akses pendidikan tidak hanya ini terjadi. Beberapa waktu lalu, ratusan siswa SMAN 2 Narmada Lombok Barat harus menerima kenyataan, pintu masuk ke sekolah ditembok pemilik lahan, karena masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Belum lagi beberapa kasus yang sempat terjadi di beberapa sekolah di NTB,sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu.

Apa yang terjadi di dunia pendidikan ini, tentu tidak boleh didiamkan. Termasuk, tidak boleh terulang kembali di sekolahsekolah lain. Jika ditelisik, apa yang menjadi persoalan warga melakukan tindakan nekat menyegel atau memblokir akses pintu masuk adalah masalah aset tanah yang belum diselesaikan pada pemilik lahan.

Melihat banyaknya kasus yang terjadi seperti ini, jajaran aparatur pemerintah daerah, khususnya bagian yang menangani masalah aset tidak boleh main-main. Sejak pembebasan lahan dilakukan harus dipastikan, apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa atau masalah? Termasuk melakukan pembayaran lahan pada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan harga yang berlaku.

Jangan sampai, beberapa permasalahan di dunia pendidikan terjadi kembali di beberapa sekolah hanya keteledoran dari aparat yang mengurus masalah aset. Cukup sudah kejadian di Bima maupun Lombok Barat yang mengganggu kegiatan pembelajaran siswa dan tidak terulang di tempat lain.

Khusus kasus di Bima, masing-masing pihak harus berusaha menahan diri. Dalam arti, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada harus mengganggu anak-anak yang sedang belajar. Pihak-pihak yang menangani masalah aset sekolah tersebut harus segera mencari jalan keluar, sehingga tidak berlarut-larut.

Langkah mediasi antara tergugat dan pemohon yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, seperti disampaikan Humas PN Raba Fatchu Rochman harus segera diselesaikan.

Dua pihak yang selama ini tetap dengan pendapatnya harus memiliki persepsi yang sama, sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam penyelesaian masalah lahan segera tuntas.

Pihak Pemkab Bima harus menyelesaikan pembayaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah ini, tentu akan menutup peluang terjadinya permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan. (*)

UDUL berita Suara NTB (27/11): “Diduga Ribuah Hektar Hutan di Sumbawa Hilang”, merupakan isu yang sangat menarik bagi kebijakan publik di daerah. Bukan saja karena sengketa batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa (KS) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) seolah tidak ada jalan keluar. Tetapi, semua kabupaten/kota di NTB belum ditetapkan batas wilayahnya.

Di NTB belum ada satupun penegasan batas daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di NTB, belum ada satupun yang telah ditetapkan penegasan batasnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sementara, konflik batas wilayah bisa menimbulkan konflik horizontal antar warga yang sering mengakibatkan tindakan anarkis dan destruktif. Bahkan, konflik batas wilayah antardaerah bisa membawa efek yang negatif dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konflik Batas Daerah Konflik batas daerah merupakan fenomena baru di era otonomi daerah yang menyita perhatian pemerintah daerah. Pada daerah-daerah yang punya konflik batas daerah, bisa menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu stabilitas daerah dan stabilitas nasional.

Dalam era otonomi daerah ini, konflik batas daerah terutama terjadi pada daerah pemekaran, yaitu antara kabupaten induk dengan kabupaten pemekaran. Namun, (bisa) terjadi juga antarkabupaten yang selama ini tidak pernah terjadi perselisihan batas daerah.

Peranyaannya, kenapa pemekaran daerah, menimbukan perselisihan batas daerah? Konflik batas daerah pemekaran bisa dipengaruhi oleh: Pertama,proses pembentukan Undang-undang (UU) daerah otonomi baru yang terlalu tergesa-gesa.

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui UU Nomor 30 Tahun 2003, adalah contoh kasus.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003, pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas. Namun di dalam lampiran peta UU tersebut tidak disertai dengan titik koordinat batas daerah sehingga menimbulkan interpretasi yang berbedabeda yang berimplikasi pada konflik batas daerah kedua kabupaten.

Kedua, kaburnya pengaturan tentang batas wilayah baik sebelum pemekaran maupun setelah terjadinya pemekaran. Hal ini terkait dengan perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, dan ketidakjelasan peta lampiran. Peta lampirannya sendiri hanya berupa skets dan lebih susah lagi ternyata sketnya sendiri dibuat tidak sesuai dengan pembuatan sket peta yang benar.

Kasus ini bisa terjadi pada kabupaten/kota yang “lama” (baca: tidak ada pemekaran), seperti kasus sengketa perbatasan antara Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Sum-

Dr. Manggaukang Raba

(Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka)

bawa. Besar kemungkinan, batas daerah kabupaten ;lainnya juga demikian.

Ketiga, kurangnya (atau tidak adanya) sosialisasi UU pemekaran wilayah. Kita sering mengabaikan sosialisasi peraturan perunang-perundangan, terutama UU pemekaran daerah.

Keempat, faktor ekonomi. Hal ini terkait dengan perebutan Sumber Daya Alam (SDA). Kalau di daerah perbatasan itu ada sumber SDA potensial, baik darat, hutan, perut bumi, laut, dan pulau-pulau kecil, maka batas derah bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa.

Kelima, faktor sosial budaya.

Hal ini biasanya terkait dengan kesukuan, kultur, etnis. Padahal, batas daerah hanya mengatur persoalan administrasi dan sama sekali tidak mempengaruhi masalah kepemilikan. Namun, batas daerah dalam era otonomi seolah sudah menjadi “pemisah” sehingga batas yang terdapat pada etnis yang sama, dinilai menjadi sebagai pemisah etnis itu sendiri. Kasus ini saya kira tidak terjadi di NTB. Keenam, faktor politik dan pendekatan pelayanan. Hal ini terkait dengan proses politik dan upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya.

Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan.

Percepatan Penegasan Batas Daerah Batas daerah menjadi mendesak dan strategis untuk ditangani. Jika selama ini yang dianggap sebagai salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan batas daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 tentang penegasan batas di daerah serta ketentuan yang harus dilaksanakan di lapangan.Sekarang, halangan itu sudah diperbaiki.

Kebijakan penegasan batas daerah sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: “Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum”.Pada ayat (2) disebutkan: “Batas daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri”.

Terkait penyelesaian perselisihan batas daerah disebutkan dalam Pasal 25. Pada ayat (2) disebutkan: “Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur”. Kemudian, dalam ayat (3) disebutkan: “Penyelesaian perselisihan batas daerah antarprovinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, dilakukan oleh Menteri

Dalam Negeri”.

Penyelesaian perselisihan batas daerah oleh gubernur disebutkan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32. Sedangkan penyelesaian perselisihan oleh Menteri Dalam Negeri disebutkan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38. Artinya, peran gubernur dalam percepatan penegasan batas daerah antarkabupaten/kota dalam satu provinsi demikian penting dan bersifat final.

Karena itu, diperlukan percepatan penegasan batas daerah untuk meminimalkan ekses yang ditumbulkannya, seperti: (1) Ketidakjelasan cakupan wilayah administrasi untuk penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah; (2) Inefisiensi pelayanan publik, karena adanya duplikasi pelayanan; (3) Ketidakjelasan luas wilayah; (4) Kerancuan administrasi kependudukan; (4) Kerancuan Daerah Pemilihan (Dapil) baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah; (5) Kerancuan administrasi pertanahan; (6) Kerancuan dalam kaitannya dengan perizinan pengeolaan Sumber Daya Alam (SDA); (7) Kesulitan dalam pengaturan Tata Ruang Daerah, dan sebagainya.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk mempercepat terwujudanya penegasan batas daerah di Nusa Tenggara Barat, beberapa langkah yang harus dilakukan adalah: Pertama, penyusunan rencana kerja penataan batas daerah antarkabupaten/kota di di NTB. Kedua,melakukan identifikasi batas daerah kabupaten/kopta di NTB dengan mendalami permasalahan dan tindak lanjutnya.

Ketiga, memulai penegasan segmen batas daerah yang secara relatif tidak bermasalah dan melaporkan secepatnya kepada Menteri Dalam Negeri untuk diproses keluarnya Peraturuan Menteri Dalam Negeri tentang penegasan batas daerah.

Keempat, sinkronisasi data batas antar daerah yang sinergis antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sebagai tindak lanjut pelaksanaan penegasan batas.

Kelima, penguatan TIM PBD Tim PBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Keenam, mengkaji persoalan sengketa batas daerah yang selama ini terjadi, seperti: antara Kabupaten Sumbawa dengan Sumbawa Barat, dan daerah lainnya.

Dalam rangka penyelesaian sengketa batas daerah dapat dilakukan dengan penyelesaian hukum, dengan menggunakan Permendagri Nomor melalui penyelesaian dengan menggunakan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam kaitan ini digunakan kewenangan gubernur seperti termuat dalam Pasal 3. Atau penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian non-hukum dapat dilakukan melalui: (1) musyawarah yang di dalamnya dapat dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, sebagai sarana untuk mencari solusi penyelesaian konflik batas

daerah; (2) melakukan kerja sama antardaerah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 195 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004; (3) pendekatan sosial budaya sebagai langkah penyelesaian dengan menggali kerifan lokal.

Batas daerah sangat penting dan strategis namun pelaksanaannya memerlukan pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi.

Upaya penataan dan penegasan batas daerah bukan berarti mengkotakkan wilayah, namun untuk penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintah untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

Kerja sama antara daerah mutlak diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari adanya konflik, mengingat tingginya nilai tata batas wilayah bagi pemerintah daerah tersebut. Maka nilai tata batas wilayahpun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah perbatasan.

Batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah kebijakan dalam implementasi Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.

Perlu kesepakatan dan koordinasi bersama antara pemerintah kabupaten dan kota yang berbatasan dalam penyelesaian persoalan batas daerah masing-masing. Kita berharap, dalam tahun 2014, penegasan batas daerah di seluruh kabuaten/kota di NTB sudah dapat terwujud. Kenapa tidak.

Jalan provinsi di Soromandi rusak parah Distribusi barang terhambat, perekonomian tersendat

*** Sekda sebut nilai parkir Udayana sedikit Perlu diwaspadai terjadinya kebocoran

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

Amankan Kebijakan Pusat PEMERINTAH Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan siap mengamankan kebijakan pemerintah pusat terkait penghentian ekspor konsentrat bahan mentah mineral untuk selanjutnya dilakukan pemurnian di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah produk mineral per 12 Januari 2014 mendatang.

Meski di sisi lain kebijakan tersebut akan kurang menguntungkan bagi Pemda KSB, (Suara NTB/bug) mengingat pemberlakuannya KH. Zulkifli Muhadli akan turut berdampak pada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), perusahaan tambang yang saat ini mengelola blok tambang Batu Hijau di kecamatan Sekongkang. “Kita (Pemda KSB) ada di tengah bagian dari pemerintahan NKRI. Sehingga apapun kebijakan pusat wajib kita amankan,” kata bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM kepada wartawan, Rabu (11/12).

Sebagai bagian dari pemerintah pusat Bupati mengatakan, Pemda KSB akan berusaha menjembatani antara PT NNT selaku perusahaan dengan pusat. Meski di sisi lain dinamika yang akan terjadi atas dampak diberlakukannya kebijakan tersebut akan memberikan ekses langsung ke daerah. “Kita tidak bisa hindari itu karena setiap hari kitalah yang bersentuhan langsung dengan tenaga kerja dan keluarganya atau pengusaha lokal dan seluruh perangkatnya. Tapi bagaimana pun keputusan pusat harus tetap kita amankan,” tandasnya.

Bupati meminta kepada masyarakat, jika akhirnya kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan agar tidak panik.

Sebab bupati meyakini apapun keputusan yang diambil pemerintah pusat telah dipikirkan jalan keluarnya sehingga tidak akan merugikan masyarakat.

“Bahwa dengan diberlakukannya kebijakan itu akan ada guncangan di masyarakat, saya yakin itu pasti. Tapi saya minta kepada masyarakat agar tidak terlalu khawatir karena ia memastikan pusat telah menyiapkan jalan keluarnya,” kata Kyai Zul, sapaan akrab bupati ini.

Bupati menyebutkan, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM, Komisi VII tetap bertahan untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Sementara di sisi lain, sejumlah pihak tetap berharap agar pusat menunda kebijakan tersebut dan memberikan waktu kepada seluruh perusahaan tambang mineral di Indonesia hingga mampu mengelola konsentratnya di dalam negeri sesuai ketentuan UU Minerba tahun 2004. (bug)

EKONOMI DAN BISNIS

BTDC Segera Bangun Jalan di Kawasan Mandalika Resort Mataram (Suara NTB)Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), Drs. H. L. Normal Suzana meminta masyarakat yang berada di kawasan Mandalika Resort untuk mendukung pembangunan infrastruktur kawasan yang akan dilakukan Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Pada Desember ini, BTDC akan membangun infrastruktur jalan di kawasan yang sudah lama terbengkalai tersebut sepanjang 4 km dengan lebar 90 meter dengan anggaran Rp 52 miliar.

“Mari kita mendukung pembangunan BTDC ini, daripada dibiarkan begini (terlantar) saja. Karena ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan,” ujarnya ketika dikonfirmasi Rabu (11/12) di Mataram.

Adanya permasalahan tanah di kawasan Mandalika Resort yang belum clear memang masih ada tetapi tidak sampai mencapai 1.250 hektar. Luas lahan masyarakat yang belum dibebaskan sampai saat ini sekitar 135 hektar.

Sebagai pihak yang pernah memiliki lahan di eks Lombok Tourism Development Corporation (LTDC), dia mengungkapkan tidak ada paksaan waktu itu bagi masyarakat untuk menjual tanahnya.

“Sebagai bukti tidak ada paksaan, ada yang belum mau

dibebaskan sampai sekarang.

Bahkan dulu ketika ada transaksi, lambat saja dibayar habis kantor camat Pujut itu dirusak oleh pemilik. Harga tanah waktu itu ada negosiasi.

Saya sebagai eks pemilik lahan di sana tidak mempermasalahkan karena memang terjadi negosiasi harga antarpemilik lahan,” terangnya.

Normal menambahkan, aksi penolakan masyarakat muncul karena lamanya lahan tersebut ditelantarkan.

Menurutnya, adanya aksi penolakan terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut merupakan hal yang biasa. Ia mencontohkan, seperti pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) beberapa tahun lalu juga menuai ancaman dari masyarakat.

“Kita lihat pembangunan bandara internasional Lombok pada saat itu juga terjadi ancaman, toh juga tetap dibangun. Kapan kita membangun kalau menolak dan menolak terus. Itu untuk kepentingan masyarakat. Mari dukung pembangunan kawasan Mandalika Resort ini.

Kalau dibiarkan terus begini terlantar tentu saja akan berpengaruh terhadap lambatnya pembangunan di Lombok Tengah,” imbuhnya.

Dengan adanya pembangunan di kawasan Loteng bagin selatan tersebut, lanjutnya, maka akan memiliki efek ganda bagi perkembangan industri-industri lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil koordinasi pemprov NTB dengan jajaran pemerin-

Krida Hadirkan Deddy Corbuzier di Mataram

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

tah pusat seperti Kementerian BUMN tanggal 13 November 2013, BTDC sebagai pihak yang ditunjuk pusat untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Mandalika Resort Kuta Lombok Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 52 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di kawasan Mandalika Resort sepanjang 4 km dengan lebar 90 meter.

Selain itu, Pemprov juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pusat/kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas dan Menko Perekonomian. Koordinasi tersebut dalam rangka mempercepat penetapan kawasan Madalika Resort sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pada tanggal 13 november 2013, telah melakukan diskusi langsung lambatnya progres PT. BTDC dalam mengembangkan kawasan Mandalika dengan Menteri BUMN. Menurut laporan BTDC sampai awal Desember 2013 disam-

paikan telah ditetapkan pemenang untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan.

Selain itu, beberapa investor lain telah mengajukan letter of intent untuk membangun hotel dan vila di area Pantai Kuta, Pantai Serenting dan Pantai Gerupuk. Untuk penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti listrik dan air, BTDC bekerjasama dengan PLN dan PDAM Lombok Tengah. “Sedangkan untuk penyediaan teknologi komunikasi, bekerjasama dengan PT. Telkom dan investor lainnya,” tambahnya.

Sedangkan untuk menonjolkan konsep ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah, BTDC sedang merencanakan membangun pembangkit listrik tenaga surya sekaligus memanfaatkan lahan di bawahnya sebagai green house yang akan menghasilkan tanaman organik. Melakukan program penghijauan kawasan dengan menanam 480 ribu bibit pohon industri dan pohon peneduh di area seluas 240 hektar. Dengan memberdayakan penduduk local. (nas)

Meningkatkan Produktivitas Jagung dengan Teknologi Tepat Guna

Bahas OCD

Mataram (Suara NTB)PT. Krida Dinamik Autonusa menggunakan strategi baru untuk memuaskan pelanggannya. Pembawa acara “Hitam-Putih” di salah satu televisi swasta nasional, Deddy Corbuzier dihadirkan di Mataram, kali ini erat kaitannya untuk berbagi ilmu seputar kesehatan.

Pada acara gathering yang dilangsungkan di gedung Hakka, Grimax Lombok Barat ini, dihadirkan sebanyak seribuan peserta. Yang diutamakan didalamnya adalah pelanggan setia Toyota.

Kehadiran Deddy Corbuzier menurut Ketua Panitia, (Suara NTB/bul) Deddy Corbuzier disku- sekaligus Kepala Cabang si langsung dengan pelang- PT. Krida Dinamik Autogan Toyota, seputar OCD di nusa, Wisnu Nugroho Ari gedung Hakka, Sabtu lalu.

Purwanto didampingi Manajer Marketing Krida Honda, Rastika pada pelaksanaan gathering, Sabtu (7/12) lalu mengatakan, kegiatan yang menghadirkan bintang tamu yang lagi naik daun ini, membahas seputar Obesitas Corbuzier Diet (OCD).

“Kesehatan menjadi yang utama, makanya pada kegiatan ini kami menghadirkan seribuan peserta yang menjadi pelanggan Toyota di pulau Lombok. Termasuk di dalamnya untuk umum,” terang Wisnu.

Krida menurutnya tidak saja fokus pada sisi bisnis. tetapi tetap mengutamakan kesehatan para pelanggannya. Meski di satu sisi, kegiatan ini adalah bagian dari upaya pemasaran produk-produk Toyota Krida, di tengah tingginya persaingan pasar otomotif.

“Selain sharing seputar kesehatan dengan Deddy Corbuzier, kami memperkenalkan terus produk-produk Toyota,” tambahnya.

Beberapa jenis produk yang dimaksud, Etios Valco, New Camry, Navi, Alphard, Innova, Fortuner, Rush, Toyota 86 dan yang terbaru adalah Agya yang mengusung konsep Low Cost Green Car (LCGC) yang ramah lingkungan. (bul)

Halaman 7

(Suara NTB/rus)

TERA ULANG - Proses tera ulang yang dilakukan jajaran Disperindag Lotim bekerjasma dengan Dinas ESDM PP Lotim di Pasar Pancor, Rabu (11/12).

Tera Ulang Alat Timbang di Lotim Masih Andalkan Provinsi Selong (Suara NTB)Rabu (11/12) kemarin, puluhan pedagang pasar Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendatangi tempat sidang tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang digelar di kawasan pertokoan Pancor. Kegiatan satu kali setahun dalam rangka mengecek takaran timbangan para pedagang ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kalangan pemerintah kabupaten Lotim.

“Kita masih nebeng ke provinsi,” ucap ahli Tera dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perin-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5245BD NOKA/NOSIN: MH1HB411X7K-789701/ HB41E01792355 AN.VENETA SYSTEM LOMBOK HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

dustrian dan Perdagangan (PP) Lotim, Hari Juniawan. Ditemui di sela acara sidang tera, ia mengatakan selama dua hari saja di Pasar Pancor sudah tercatat 60 unit alat UTTP yang ditera ulang. Sebagian besar direparasi ulang karena kondisinya yang mulai rusak.

Dilakukannya tera ulang UTTP karena ditekankan kepada para pedagang untuk selalu jujur. Tidak mempermainkan timbangan. Sejauh ini menurutnya para pedagang di Lotim masih cukup patuh soal takaran.

Diyakini tidak ada yang mempermainkan takaran. Adapun sejumlah temuan, para pedagang menempelkan alat seperti magnet ke UTTP-nya dimaksudkan agar lebih balance.

Cara pedagang menambahkan alat itu diakui tidak diperbolehkan. Katanya, hal itu dilakukan pedagang semata karena tidak tahu. Ia menilai, cara-cara yang dilakukan pedagang itu tidak dikategori-

kan bentuk kecurangan. “Sebenarnya tidak ada yang bermaksud curang,” nilainya.

Sebelum melakukan tera, para pedagang katanya sudah diinformasikan melalui kepada pasar masing-masing. Sejauh ini tercatat sudah ribuan yang dilakukan tera ulang.

Pasca proses sidang tera dilakukan, akan ada cap tanda sudah ditera yang ditempel oleh petugas tera. “Diperiksa oleh petugas. Kalau terlihat rusak langsung direparari kemudian ditera ulang lagi,” ucapnya.

Ditambahkan, proses tera ini sebenarnya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Dari proses yang dilakukan provinsi sendiri, tera saja dipungut retribusi senilai Rp 25 ribu. Belum lagi hitungan biaya reparasi.

Menurutnya, jika Pemda Kabupaten Lotim bisa serius dengan alat tera diyakini bisa dilakukan segera. (rus)

Mataram (suara NTB)Sebagai salah satu provinsi yang termasuk dalam kawasan MP3EI, Provinsi NTB menjadi salah satu provinsi yang diharapkan mampu menjadi penyangga pangan secara nasional. Salah satunya ialah melalui pengembangan komoditi jagung. Tercatat pada tahun 2009 silam, pemerintah NTB melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB telah mencanangkan program pengembangan agribisnis jagung. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan memperluas areal tanam dengan memanfaatkan lahan yang ada serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan teknologi dan pemakaian benih unggul bermutu khususnya hibrida. Tidak hanya itu, pada tahun 2012 silam, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian telah mengalokasikan bantuan benih jagung melalui program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dengan luas kawasan pengembangan jagung hibrida mencapai 7.000 Ha, kawasan pemantapan jagung hibrida 5.000 Ha, komposit 2.000 Ha. Sehingga total SL-PTT Provinsi NTB adalah 14.000 Ha. Upaya peningkatan produktivitas jagung melalui pendampingan pun dilakukan oleh berbagai stakeholder seperti LSM dan lain sebagainya. Hal itu tentunya dalam rangka mewujudkan NTB sebagai daerah dengan penghasil jagung secara nasional dan turut serta mendukung program swasembada jagung secara nasional.

Namun persoalan harga menjadi kendala yang datang menghantui para petani jagung pascapanen. Tidak stabilnya harga jagung pada setiap kali musim panen membuat para petani jagung kerap merugi.

Menanggapi keluhan para petani jagung tersebut, wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, pada saat menghadiri kegiatan ‘Grain Trader Meeting Lombok, Bisnis Jagung Bermartabat dan Berkelanjutan’

Rabu (11/12) mengaku, pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong para petani jagung agar mengembangkan sistem pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna. Kehadiran teknologi di tengah-tengah para petani jagung agar mereka mampu menghasilkan produksi jagung sesuai dengan kualitas terbaik. “Jika kualitasnya sudah baik, maka dijamin harganya pun akan baik”. Selain itu, para petani jagung perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menghadapi harga yang tidak stabil.

Sementara itu, Direktur marketing PT. Syngenta, Ignatius Frendy Tarigan, mengklaim rendahnya hasil produksi para petani jagung selama ini karena masih rendahnya sentuhan teknologi pada teknik pertanian para petani jagung. Padahal, agar para petani mampu memproduksi jagungnya dengan baik, dibutuhkan transformasi teknologi dimulai sejak menanam sampai pada pascapanen. “Tekhink pertanian harus diawali dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik pula,” tuturnya.

Di samping penggunaan teknologi tepat guna pada saat musim panen maupun pascapanen, direktur Micra Foundation, Dian Noval menyebut pentingnya pemberian pendampingan bagi para petani jagung oleh semua pihak termasuk LSM agar para petani jagung memperoleh pengetahuan yang benar mengani cara menanam jagung. Sehingga hal itu nantinya berimplikasi terhadap peningkatan jumlah produksi jagung. Ia juga menambahkan pentingnya pendampingan kepada para petani jagung agar memudahkan dilakukannya pemetaan secara umum mengenai potensi tanam jagung. “Pertemuan seperti ini sangat penting untuk terus dilakukan agar terjalin komunikasi intensif para petani, pengumpul jagung dan pemerintah. Hal itu agar perkembangan produksi jagung bisa dikelola secara berkelanjutan,” tandasnya. (dys)

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Kejari Praya Lapor Polisi Dinilai Upaya Alihkan Isu

KPK Kembali Sita Aset Akil Mochtar Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyita aset yang terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (AM).

“Ada penyitaan satu rumah dan sebidang tanah di Desa Karang Duhur, Petanahan, Kabupaten Kebumen terkait penyidikan KPK dalam kasus penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tersangJohan Budi ka AM,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Menurut Johan, rumah dan tanah tersebut atas nama Muchtar Effendi, yang disebut-sebut sebagai orang yang mengatur ongkos pengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani oleh Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi.

Selain menyita rumah dan tanah tersebut, KPK juga menyita rumah Akil dan istrinya Ratu Rita Akil di Jalan Pancoran Indah III No.8, Jakarta, dalam penyidikan kasus yang sama.

“Kemarin sudah dipasang plangnya,” tambah Johan.

Penyitaan aset, menurut dia, dilakukan agar barangbarang tersebut tidak dipindahtangankan selama masa penyidikan.

“Sampai sekarang KPK masih melakukan asset tracing terhadap tersangka AM ini, jadi sampai sekarang masih didalami dan belum ada kesimpulan,” jelas Johan.

Hingga saat ini KPK sudah menyita total 33 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara Akil. Selain itu 26 unit mobil yang diduga terkait dengan Muchtar Efendy yang disita dari ruang pamer mobil di kawasan Puncak Bogor, Cempaka Putih dan Depok. Dua di antara mobil sitaan itu berplat merah.

Lima mobil lain yang juga sudah disita adalah tiga mobil mewah Toyota Crown Athlete, Audi Q5, dan Mercedes Benz S350 yang disita di rumah Akil.

Selain itu juga ada satu mobil milik istri Akil Ratu Rita Akil dengan merek Toyota Fortuner dan satu Mazda CX9 bernomor polisi Palembang.

KPK juga sudah menyita satu bidang kebun Mahoni seluas 6.000 meter persegi di Desa Cimuleuk, Waluran, Sukabumi yang diduga terkait dengan Akil.

Ratu Rita adalah istri Akil yang juga telah diperiksa dalam kasus ini karena menjadi pemilik CV Ratu Samagad di Pontianak yang menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melakukan transaksi hingga Rp100 miliar.

Akil Mochtar menjadi tersangka penerima suap dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak serta Kota Palembang bersama dengan lima tersangka lain sejak 3 Oktober. (ant/bali post)

Ada Laporan Bagi-bagi Uang di Kongres Demokrat Jakarta (Suara NTB) Ketua Pengawas Partai Demokrat, Tiopan Bernhard Silalahi (TB Silalahi), mengakui ada laporan mengenai pembagian uang saat Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.

“Dulu beberapa orang mantan ketua DPC datang mengadu ke kami, Komisi Pengawas, mereka mempersoalkan musyawarah cabang yang tidak adil, tapi kemudian mereka bilang kami juga ada bermasalah dulu di kongres, ada yang memberi duit dan lain sebagainya,” kata Silalahi, setelah diperiksa KPK sekitar tujuh jam, Rabu.

Silalahi menjadi saksi untuk tersangka mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON), di Hambalang, Jawa Barat.

Silalahi kemudian mengaku memeriksa pihak yang melaporkan pemberian uang.

“Kami periksa mereka sesudah itu kami bikin BAP, dan sesudah selesai, itulah yang saya berikan ke KPK, tapi apa yang di dalamnya silakan tanyakan ke KPK,” kata Silalahi.

Namun ia tidak mengungkapkan siapa ketua DPC yang melaporkan pemberian uang tersebut dan kapan pelaporan itu disampaikan.

“Saya dipanggil ke sini sebagai ketua Komisi Pengawas untuk memberi bantuan, keterangan dan sudah saya berikan kepada KPK, nanti KPK yang berikan penjelasan,” kata dia.

Tim sukses Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat itu, Benny K Harman, yang juga diperiksa KPK pada hari ini, membantah mengetahui mengenai pemberian uang. (ant/bali post)

OPERASI YUSTISI - Tim Gabungan Polri, TNI, Pol PP dan PNS melakukan Operasi Yustisi di kos-kosan di wilayah Pancor Selong, Rabu (11/12).

Operasi Yustisi

Tim Gabungan Razia Kos-kosan di Selong Selong (Suara NTB) Dalam rangka tertib data kependudukan, Rabu (11/12) kemarin tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menggelar operasi yustisi. Tim gabungan pun menyisir sejumlah kos-kosan di wilayah Kecamatan Selong sambil melakukan sosialisasi langsung tentang sistem keamanan dan ketertiban.

Kapolsek Selong, Iptu Zainuddin Basri menerangkan, ada 50 personel tim gabungan yang terbagi dalam dua kelompok operasi. Selain ke kos-kosan juga dilakukan ke perbengkelan dan tempat-tempat lainnya.

Menurutnya, operasi ini digelar dalam rangka antisipasi data Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang. “Ini adalah operasi yang digelar di seluruh Indonesia,” katanya. Termasuk juga dalam rangka menyambut Natal dan tahun baru masehi 2014 mendatang.

Di sela-sela operasi ini, aparat kepolisian pun menyelipkan pesan waspada terhadap aksi kejahatan seperti pencurian kendaran bermotor (curanmor) yang diketahui marak terjadi di wilayah hukum Polres Lotim. Selain itu, antisipasi terhadap kejahatan terorisme. Semua tempat yang didatangi langsung ditempeli stiker waspada curanmor dan terorisme tersbeut.

Di sejumlah kos-kosan ditemukan masih banyak yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP yang sudah tidak berlaku langsung ditarik petugas. Fakta yang langsung ditemukan petugas, tidak sedikit kalangan pelajar dan mahasiswa dari luar daerah, namun menetap di Lotim ditemukan di kos-kosan.

Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Lotim, Anggraeni Musa Alhadi langsung memberikan arahan kepada warga yang ditemukan ada yang tidak sesuai dengan aturan kependudukan. Seperti para mahasiswa yang diketahui sudah lama tinggal di Lotim diarahkan untuk segera buat KTP beralamatkan Lotim.

“Satu tahun berada di suatu tempat harus pakai KTP tempatnya tinggal itu,’’ tegasnya. Seperti warga yang KTP kabupaten lain diminta segera membuat surat pindah di alamat asalnya. “Maksudnya biar tidak liar data kependudukan ini, orangnya di Lotim tapi datanya di kabupaten lain,” imbuhnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

HASIL RAZIA - Sepeda motor hasil razia polisi di jejer di halaman Mapolres Lotim menunggu proses sidang.

Operasi Zebra

1.013 Kendaraan Terjaring Razia Selong (Suara NTB) Selama sepekan, aparat kepolisian resort (Polres) Lombok Timur (Lotim) melakukan Operasi Zebra. Dari aktivitas operasi tersebut, berhasil terjaring razia sebanyak 1.013 kendaraan yang didominasi roda dua.

Kepala Satuan Lalu Lintas melalui Kanit Residence Satlantas Polres Lotim, Ipda Lalu Panca Rabu (11/12) kemarin menerangkan, rata-rata yang terjaring razia itu adalah tidak lengkap surat menyurat kendaraannya. Termasuk tidak lengkap fasilitas kendaraan yang seharusnya tetap menempel pada pendaraan.

Termasuk yang tidak memakai helm, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati, tidak pakai spion, pakai knalpot racing dan sebagainya.

Seperti dua unit kendaraan Dam Truk yang dirazia karena tidak memiliki STNK. “Banyak yang tidak bawa SIM dan STNK,” terangnya.

Kendaraan kendaraan yang berhasil dirazia langsung digiring ke Mapolres Lotim.

Ribuan kendaraan itu kini memadati halaman kantor Satlantas Polres Lotim.

Khusus kendaraan roda dua, lanjutnya sejauh ini masih didominasi dari kalangan pelajar. Pelajar yang tidak memakai helm dan SIM. Karena memang para pelajar ini be-

lum cukup umur untuk bisa memegang SIM. Pada hari terakhir operasi Rabu kemarin, di Jalan TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid, ada pengendara yang tampak akan menghindari operasi mencoba berbalik arah melawan arus. Tidak ayal, tanpa melihat kendaraan di belakangnya, tabrakan tidak bisa dihindarkan. Akibat kerasnya benturan tabrakan membuat pengendara luka parah dan terpaksa dilarikan langsung ke rumah sakit. Sementara kendaraan langsung diamankan di Mapolres Lotim.

Diidentifikasi, kendaraan dengan nomor polisi DK 4578 IK sepeda motor Yamaha Mio milik Baiq Syifayantari (18) Pelajar warga Dusun Bantek Desa Bagik Payung. Beroncengan dengan Dati Indriani (19) warga Dusun Banglades Desa Suralaga Kecamatan Suralaga. Kedua pengendara inilah yang diduga sengaja mencoba menghindari petugas yang sedang operasi.

Sementara korban yang ditabrak, Emi Budiarti (29) pengendara sepeda motor Honda Vario dengan DR 6655 LK warga Penyaong Desa Masbagik Kecamatan Masbagik. Ibu yang tidak sempat menghindar dari motor Baiq Syifa ini pun katanya mengalami luka cukup parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. (rus)

(Suara NTB/rus)

Praya (Suara NTB) Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) dengan melaporkan sejumlah elemen mahasiswa dan pergerakan ke Polres Loteng terkait kasus perusakan dan pembakaran spanduk, Senin, ditanggapi dingin Ketua Formasi-NTB, Ihsan Ramdani. Bahkan pihaknya siap melawan, jika memang pihak Kejari Praya benarbenar serius menempuh proses hukum. “Silahkan saja Kejari Praya melaporkan kami ke polisi dan kami siap menghadapi risiko apapun,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (11/12) kemarin.

Formasi-NTB merupakan salah satu elemen pergerakan yang ikut tergabung dalam aksi memperingati hari anti korupsi sedunia dihalaman Kejari Praya, Senin. Bersama PMII dan beberapa organisasi pergerakan lainnya. Dimana dalam aksi tersebut, sempat terjadi perusakan dan pembakaran spanduk milik Kejari Praya. Sampai akhirnya pihak Kejari Praya memilih untuk menempuh jalur hukum.

Menurut Dani- begitu sapaan akrab Ketua Formapi-NTB ini, apa yang dilakukan oleh pihak Kejari Praya tersebut sebenarnya tidak perlu. Kalau memang pihak Kejari mau introspeksi. Bahwa kejadian itu terjadi bukan tanpa sebab.

Tapi muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambannya kinerja Kejari Praya. Dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Loteng.

Dikatakannya, langkah Kejari Praya melaporkan perusakan dan pembakaran spanduk tersebut hanya akal-akalan Kejari Praya. Dan, itu tidak lebih dari sekadar pengalihan isu semata. Untuk menutup-nutupi banyak kasus dugaan korupsi yang mengendap di Kejari Praya akibat lemahnya kinerja Kejari Praya.

“Masih banyak kasus-kasus besar yang mestinya diselesaikan oleh Kejari Praya. Tapi mengapa persoalan pembakaran spanduk yang harus diurus. Inikan terkesan Kejari Praya ingin mengalihakan isu kalau Kejari Praya lamban menangani kasus dugaan korupsi,” tegasnya.

Pun demikian, pihaknya tetap menghormati langkah yang diambil oleh Kejari Praya. Termasuk dengan menempuh proses hukum. “Dan, kami siap menghadapi risiko apapun. Karena itu sudah menjadi bagian dari perjuangan,” pungkasnya seraya menambahkan langkah Kejari tersebut dipastikan tidak akan membuat kendur perjuangan melawa korupsi. (kir)

Bedah Kasus Alkes Lotim

BPKP Ajak Polda dan Kejati Duduk Bersama Mataram (Suara NTB) Proses penanganan kasus Alkes Lotim sepertinya akan semakin alot. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan tidak langsung menghitung kerugian negara kasus tersebut, karena merasa perlu untuk berkoordinasi dengan dua pihak, Ditreskrimsus Polda NTB dan Kejati NTB. Dengan harapan, ada kesamaan persepsi soal metode perhitungan kerugian negara.

Rencana koordinasi itu disampaikan langsung Kepala BPKP NTB, Darius, AK saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut hasil ekspose kasus alkes Lotim bersama Ditreskrimsus Polda NTB beberapa waktu lalu. Menurut Darius, perhitungan kerugian negara belum serta merta bisa dilakukan, karena pihaknya merasa perlu berkoordinasi dengan dua instansi tersebut.

“Nanti kami (BPKP) akan bahas dengan pihak Polda NTB dan Kejati NTB untuk kasus Alkes Selong ini,” kata Darius.

Pembahasan dengan dua pihak ini, dimaksudnya untuk koordinasi dan menyamakan persepsi terhadap penanganan kasus senilai Rp 4 Miliar ini. Kasus ini akan dibedah berdasarkan bukti yang diajukan Polda NTB dalam ekspose beberapa waktu lalu.

“Kami bahas bersama kasus ini berdasarkan data atau

bukti baru yang diserahkan Polda NTB,” sebut Darius.

Tentu saja, untuk koordinasi ini menurutnya perlu komunikasi awal dengan kedua pihak. Sehingga dalam pembahasan awal, bisa menemukan rumusan tepat untuk penentuan kerugian negara.

Karena bagaimana pun juga, berkas dari Polda NTB itu harus clear sebelum dihitung, termasuk dengan Kejaksaan.

Sehingga setelah rampung kerugian negara dihitung, pihak Kejaskaan pun bisa menerima berkas saat dilimpahkan. Penyampaiannya itu sekaligus menjawab pertanyaan pihak Ditreskrimsus sebelumnya terkait tindaklanjut pascaekspose.

Bagaimana respon Kejaksaan terkait rencana koordinasi BPKP ini? Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH memastikan, pada dasarnya siap jika dia-

jak koordinasi membedah kasus tersebut, jika tujuannya untuk samakan persepsi mempercepat penanganan kasus. “Tapi saya belum dengar ada rencana koordinasi dari BPKP. Namun, kalau memang ada rencana untuk itu (koordinasi, red), kami selalu siap,” pungkas Sutapa.

Sedangkan Polda NTB dalam penanganan dalam kasus ini posisinya menunggu. Sebagaimana disampaikan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus, AKBP Nurodin,SIK, masih menunggu petunjuk baru dari BPKP setelah berkas itu diserahkan. Jika ada permintaan data baru, akan berusaha dilengkapi. Namun besar harapan pihaknya, setelah ekspose, akan berlanjut ke tahap perhitungan kerugian negara, dengan metoda harga pembanding sebagaimana rumusan setelah pemeriksaan 10 supplier alkes. (ars)

Mantan Komisioner KPU akan Somasi Bupati KLU Tanjung (Suara NTB) Lantaran merasa diri sebagai korban eliminasi dari Tim Seleksi (Timsel) rekrutmen Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Algas AR, mantan Komisioner KPUD Lombok Utara, siap melayangkan somasi. Bulan ini juga, Somasi akan dilakukan terutama kepada Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. “Secara pribadi saya dirugikan secara materil dan moril sehingga bulan ini juga, saya akan somasi Pak Djohan dan Timselnya,” tegas Algas di kediamannya, Rabu (11/12).

Algas yang mantan Ketua PWI Lombok Utara ini, diketahui publik tidak lulus dalam seleksi wawancara yang digelar Timsel KPUD. Tetapi bagi yang bersangkutan, ketidaklulusannya yang ia nilai tidak berdasar dan tidak beralasan, menempatkan dirinya murni sebagai korban kebijakan Bupati.

Jauh sebelum rekrutmen dilakukan, Djohan Sjamsu diklaim Algas telah mengeluarkan pernyataan “miring” yang menyudutkan dirinya sebagai korban. Bahwa pada satu momen pertemuan antara seluruh Komisioner KPUD KLU dengan Bupati di ruang kerja KLU 1 itu, Bupati mengatakan hanya akan menyisakan 67 persen Pengurus KPUD lama ini. Pernyataan itu “direkam” Algas dengan fakta bahwa saat ini, 3 dari 5 orang Komisioner KPUD lama sudah “out” dari seleksi. Selain Algas, Isnaini adalah eks Komisioner lain yang tidak lulus dalam 10 besar saat ini.

Sedangkan Fajar Marta (Ket-

Algas AR

ua), Burhan Ekwanto, dan Akarman, keduanya Komisioner, masih bertahan dalam seleksi.

“Saya juga punya praduga lain mengenai Timsel yang lebih condong mementingkan keinginan Penguasa. Lain lagi ketika Bawaslu Provinsi datang ketemu Bupati, saya sudah dikotakkan oleh salah seorang Komisioner dengan sebutan Orangnya Wabup,” jelas Algas.

Tidak hanya itu, Algas juga menyiapkan beberapa data untuk menyerang KLU 1 dan Ketua (Demisioner) KPUD KLU, Fajar Marta (FM). Antara lain Algas menyinggung, pembelian mobil dinas KPUD KLU jenis Terrios (mobil ini mengalami kecelakaan), Randis DR 31 AQ jenis Nissan yang ditunggangi FM yang seharusnya berplat merah dan menggunakan plat KLU (GU).

Pembelian Nissan ini oleh Algas disebut menyalahi aturan karena jenisnya kecil dan

tidak melalui rapat koordinasi Komisioner.

“Mobil yang diatur untuk dibeli adalah jenis mobil operasional, seperti Kijang atau Avanza, dan harus sepengetahuan Komisioner. Sekarang randis ini terkesan jadi Mobil Pribadi, karena menggunakan plat hitam,” cetusnya.

Data terakhir yang disiapkan Algas, adalah Dokumen Rapat Pleno Khusus Komisioner KPUD untuk mengganti Sekretaris KPUD KLU, Saprin.

Jabatan yang bersangkutan “kadaluarsa” pada Juli 2012 silam. Melalui Pleno Khusus, KPUD mengeluarkan rekomendasi dan permintaan penggantian kepada Bupati. Namun hingga Komisioner non aktif sekarang ini, yang bersangkutan masih menjabat.

“Dimanapun, pengurus KPU tidak boleh berasal dari Sekretariat Daerah. Tetapi hebatnya KLU, mantan Sekcam dan notabene nonjob bisa jadi Sekretaris KPU,” sindir Algas. (ari)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

Halaman 9

Sebagian Royalti Penjualan ”Fantastic Fatin” untuk Amal Jakarta (Suara NTB) Sebagian royalti dari hasil penjualan buku Fantastic Fatin akan disumbangkan untuk amal.

“Sebagian royalti akan disumbangkan ke Komunitas Belajar Cendekia Mandiri yang memberikan pendidikan dan pelatihan gratis untuk anak-anak putus sekolah di Temanggung,” kata penulis buku Fantastic Fatin, Sundari Mardjuki, dalam peluncuran buku Fantastic Fatin: Ini Baru Permulaan!, di Jakarta, Selasa.

Buku itu berisi tentang kehidupan penyanyi bernama lengkap Fatin Shidqia Lubis, mulai sejak kecil hingga mengawali karir sebagai penyanyi ketika memenangkan ajang pencarian bakat, X Factor Indonesia 2013.

Dia mengatakan proses pembuatan buku tersebut membutuhkan waktu tiga bulan. “Tantangan kecilnya adalah menunggu momen yang pas untuk menggali curhat Fatin.

Proses pencarian foto juga agak susah,” katanya.

Pihaknya terdorong untuk membuat buku tentang kisah Fatin karena mengetahui keseharian gadis berusia 17 tahun ini. Pasalnya Sundari yang merupakan manajer komunikasi pemasaran Sony Music Entertainment Indonesia itu memiliki kesempatan mengikuti jadwal tur dan jadwal rekaman Fatin.

Menurut dia, sejak kemunculannya di X Factor Indonesia 2013, Fatin telah banyak diberitakan oleh media. Tetapi, dalam bukunya itu, Sundari ingin memberi gambaran yang berbeda tentang bagaimana perasaan remaja itu mengenai dirinya yang mendadak menjadi sorotan publik.

“Buku ini menjadi open diary yang menceritakan isi hati Fatin,” katanya. Sundari pun berharap buku itu bisa menginspirasi banyak orang termasuk para Fatinistic, sapaan akrab penggemar Fatin, untuk meraih cita-cita dalam kehidupan. (ant/balipost)

(ant/balipost)

RANCANG– Pengunjung berada di dekat salah satu rancang bangunan terbuat dari bambu hasil karya peserta Festival Arsitektur Bambu Internasional 2013 di pantai Batulayar, Senggigi, Lombok Barat, NTB, Minggu (8/12). Festival yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia itu bertemakan Merencanakan Kembali Dunia Dengan Bambu, diikuti 28 team dalam dan luar negeri.

Festival Bambu Internasional Diharap Jadi Event Tahunan Mataram (Suara NTB) Sukses penyelenggaraan Festival Bambu Internasional di Senggigi Batu Layar, Tanggal 1 – 8 Desember lalu memberi kesan positif. Bahkan pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berharap acara pertama kali di NTB itu jadi event tahunan.

(ant/bali post)

Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Harry Waluyo belum lama ini mengatakan, event itu pertama kali secara nasional digelar, khususnya di NTB. melihat kegiatan itu

sukses menyedot perhatian dunia pariwisata, ia berharap kegiatan dipatenkan dalam kalender wisata. “Kami menginginkan itu jadi agenda tahunan, mudah – mudahan ini masuk kalender wisata dan jadi event dua tahunan di NTB,” terang Harry.

Apalagi yang terlibat dalam desain bambu dengan berbagai motif keratif itu menghadirkan 16 peserta dari luar negeri, selebihnya dari dalam negeri, dan total peserta 28 orang. Kepesertaan ini saja, menurutnya sudah menjadi point penting bahwa

ada antusiasme seniman internasional dan nasional untuk terlibat event di NTB. Dalam lomba itu, dipilih enam nominasi untuk ditentukan satu juara. sebelumnya, Harry mengatakan, kegiatan itu akan ada kaitannya dengan sektor arsitektur berbahan bambu.

Sebab angka sementara tahun 2012 menyatakan kontribusi sub sektor arsitektur terhadap industri kreatif adalah 4,2 persen menyumbang pendapatan dengan nilai

Rp19,9 triliun. pihaknya berharap kegiatan tersebut pun bisa berkontribusi positif terhadap peningkatan desain inovatif Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas, peningkatan kapasitas desainer.

Selain itu peningkatan apresiasi pemangku kepentingan dan masyarakat, dan peningkatan nilai ekonomi melalui komersialisasi dan nilai sosial karena efek domino. (nas)

Layar Tancap Album Johnny ”Misbar” Dihidupkan Kembali Cash Dirilis Setelah 30 Tahun

Lawan Main Ronald Reagan Tutup Usia

Jakarta (Suara NTB) – Dewan Kesenian Jakarta dan Jakarta Biennale 2013 menghidupkan kembali konsep layar tancap gerimis bubar (misbar) melalui “kineforum MISBAR” di lapangan futsal Monumen Nasional.

“Acara yang berlangsung pada 10-16 Desember 2013 ini merupakan tanggapan atas kurangnya bioskop untuk rakyat,” kata Sugar Nadia, manajer kineforum di

Yudha. Beberapa di antaranya yaitu “Apa jang Kau Tjari, Palupi?” (produksi tahun 1969), “Kejarlah Daku Kau Kutangkap” (1985) dan “Nagabonar” (1986), “Janji Joni” (2005) dan “Rumah Dara” (2010).

Pemutaran film-film itu berlangsung pada pukul 19.00 dan 21.00. Sedangkan khusus Jumat dan Sabtu ada pemutaran tengah malam yang dimulai pada pukul 00.00. (ant/bali post)

Los Angeles Selusin rekaman mendiang penyanyi country Amerika Johnny Cash yang dibuat 30 tahun lalu akan dirilis sebagai satu album tahun depan.

Legacy Recording Sony Music menyatakan, Out Among the Stars akan dirilis 25 Maret 2014, menandai saat pertama rekaman itu diperdengarkan ke publik.

Sebanyak 12 lagu, termasuk dua lagu yang ditulis oleh Cash, direkam untuk Columbia Records di Nashville, Tennessee tahun 1981 dan 1984.

Namun perusahan tidak merilisnya sebelum mengeluarkan Cash dari label tahun 1986.

Rekaman lagu-lagu itu ditemukan tahun 2012 ketika putra Cash, John Carter Cash, bersama ahli membuat kata-

log arsip lagu Cash “Folsom Prison Blues”, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa waktu setempat.

Album baru Cash akan menampilkan tiga duet, dua dengan istrinya June Carter Cash dan satu dengan penyanyi country Waylon Jennings.

Cash, yang meninggal dunia pada usia 71 tahun pada 2003, menjadi figur penyanyi folk Amerika selama 49 tahun kariernya.

Ia adalah penyanyi, penulis lagu, aktor dan penulis yang dianggap sebagai salah satu musisi paling berpengaruh selama abad ke-20.

Meski utamanya dikenang sebagai ikon musik country, lagu-lagu Cash mencakup banyak genre termasuk rock n roll, blues, folk dan gospel. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Hollywood Eleanor Parker, artis Hollywod era 1940-1950-an, pemeran “baroness” dalam film “The Sound of Music”, meninggal dalam usia 91 tahun akibat komplikasi dari radang paru yang dideritanya.

Parker pernah tiga kali dicalonkan sebagai penerima piala Oscar serta menjadi lawan main bintang-bintang besar termasuk Frank Sinatra, Kirk Dauglas dan Ronald Reagan.

Ia dikenal mampu memainkan berbagai peran termasuk drama yang berat dan komedi ringan, sehingga mendapat julukan “wanita seribu wajah” .

Artis gaek itu meninggal di rumahnya di kawasan Palm Spring, California, demikian diumumkan oleh sahabat keluarga, Richard Gale, seperti dikutip dari Reuters.

Meskipun tidak pernah memenangkan Academy Award, Parker sudah tiga kali diunggulkan meraih piala Oscar itu, untuk periode lima tahun.

Dia diunggulkan atas perannya sebagai narapidana yang mendekam di dalam penjara melalui film “Caged” tahun 1950, kemudian dalam peran sebagai istri polisi yang ditelantarkan pada film “Detective Story” pada 1951.

Terakhir ia diunggulkan menerima Oscar untuk film “Interrupted Melody” tahun 1955 ketika berperan sebagai penyanyi opera penyandang polio.

Salah satu peran besarnya adalah sebagai istri dari pecandu narkoba (Frank Sinatra) di bawah arahan sutradara Otto Preminger dalam film “The Man With The Golden Arm” (1955).

Ia bermain kembali dengan Frank Sinatra pada film “A Hole in the Head” tahun 1959.

Parker menjadi pemeran pendamping sebagai Baroness Elsa Schraeder yang membenci anak-anak, dalam drama musik “The Sound of Music” tahun 1965 bersama pemeran utama Julie Andrews dan Christopher Plummer. Sebuah film yang kemudian menjadi film terlaris. (ant/bali post)

Jakarta, Selasa.

Sugar mengatakan layar tancap misbar merupakan acara nostalgia tentang bioskop rakyat yang sempat populer di masa lalu.

Bioskop temporer tersebut ditujukan sebagai tempat nonton di ruang terbuka untuk film-film Indonesia klasik ataupun yang terkini.

Film-film yang ditayangkan dipilih oleh kurator Adrian Jonathan dan Mahardika

Eleanor Parker

Jakarta (Suara NTB) Band The Changcuters kembali dengan merilis album keempat berjudul “Visualis” di Jakarta, Rabu.

Lewat album tersebut, band yang terdiri atas Tria (vokal), Qibil (gitar), Alda (gitar), Dipa (bass), dan Erick (drum) itu ingin penikmat album mereka tidak menilai suatu peristiwa dari satu sudut pandang saja.

“Gimana ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang beda. Tema seharihari, tapi dari sudut pandang yang beda,” kata Tria tentang makna “Visualis”.

Single “Mengapa Sahabat

Pacarku Lebih Cantik Dari Pacarku” misalnya, sekilas terdengar mengisahkan seorang pria yang menyukai perempuan lain.

“Ini tentang kesetiaan. Kalau kita sudah milih pasti ada godaan. Tapi kalau kita setia akan ada akhir yang indah,” jelas Tria.

The Changcuters menggarap album berisi 12 lagu itu dua tahun lamanya.

Sejak meluncurkan album “Tugas Akhir” (2011), mereka berlima juga membicarakan masa depan band mereka.

“Setelah dua tahun godok konsep, 70 persen album, 30

persen mega proyek trilogi.

Lalu kasih ke Sony (Music Indonesia),” kata Tria.

The Changcuters berencana kembali membuat trilogi album, seperti tiga album terdahulu yang mereka sebut sebagai pencarian jati diri.

“Visualis” merupakan bagian pertama dari rangkaian trilogi baru mereka. Tria menyebut “Visualis” sebagai album yang mencerminkan diri mereka.

“Produser The Changcuters. Pas buat enggak ada intervensi dari manapun. Kompromi berlima, 100 persen dari kami baru bawa ke Sony,” kata Tria. (ant/balipost)

Johnny Cash

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

The Changcuters Rilis Album ”Visualis”

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Doa dan Ikhtiar

Bupati Tegaskan Kepsek Berkasus Harus Dinonaktifkan Giri Menang (Suara NTB) Menyikapi sejumlah kepala sekolah (kepsek) di Lombok Barat (Lobar) yang tersangkut kasus hukum, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony mengambil langkah tegas memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar untuk menonaktifkan kepsek yang berkasus hukum. Terutama kepsek yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara hukum.

Kepada wartawan, Rabu (11/12), bupati mengaku prihatin dengan adanya sejumlah kasus yang diduga tersangkut kasus korupsi dana blockgrant. Ia menegaskan, saat rapat pimpinan terakhir awal Desember ia memerintahkan Kepala Dinas Dikbud, H. Fathurrahim bertindak tegas. Termasuk ketika terjadi kasus asusila, antara oknum siswa SMP 1 Gerung dengan salah satu pemuda.

Ia meminta agar dinas terkait meneliti masalah ini. Termasuk menelusuri apa yang dilakukan guru dan kepsek saat kejadian. ‘’Kalau itu murni kelengahan guru dan kepsek, wajar diberi sanksi administrasi dan sosial,’’ tegasnya.

Ia mengaku memantau dan mengikuti terus pemberitaan terkait kasus beberapa kepsek yang tersangkut kasus penggelapan dana BOS dan blockgrant. “Kalau pada akhirnya terbukti maka akan diganti, saya sudah minta Pak Kadis,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar Komarudin mengaku dinas sudah menonaktifkan Kepala SMPN 3 Gerung yang tersangkut korupsi dana blockgrant. Dikbud telah menetapkan pelaksana tugas, yakni Faturahman menggantikan Kepala SMPN 3 Gerung agar yang bersangkutan bisa fokus menghadapi masalah ini.

Ia prihatin dengan banyaknya kepsek yang tersangkut kasus hukum, termasuk yang terbaru Kepala SDN 2 Dasan Geres. Namun, ia menyesalkan sikap pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan kepada Kepala SDN 2 Dasan Geres Marzoan tanpa surat pemberitahuan kepada dinas terlebih dahulu. Dinas, katanya, belum mengetahui kalau ada indikasi korupsi di SDN 2 Dasan Geres. Namun, pihaknya tahu ada oknum kepsek diperiksa polisi dari media.

Ditambahkannya, mengantisipasi kasus serupa terjadi dinas terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelewengan penggunaan dana-dana tersebut ke depannya tidak bermasalah lagi. Namun tentu pengawasan maksimal belum bisa dilakukan lantaran jumlah personel pengawas sangat minim dibanding dengan jumlah sekolah.

Apalagi, saat ini jumlah SD di Lobar 334 buah, SMP 28 buah dan SMA/SMK sebanyak 14 buah.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Lobar Zain Darmat mengatakan adanya sejumlah kepsek yang terindikasi terlibat dalam kasus korupsi menurutnya mencoreng dunia pendidikan Lobar. Meski belum terbukti secara sah di pengadilan. Namun, kejadian tersebut, cukup meresahkan wali murid di sekolah tersebut.

Zain meminta dinas segera mengganti kepsek ataupun staf yang terlibat penyelewengan dana bantuan untuk sekolah. Selain itu, dinas juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring serta melakukan pembinaan kepada kepsek dan juga guru. (her)

Selama 2013

Meningkat, Peminat Tes TOEFL di Unram Mataram (Suara NTB) Meningkatnya kebutuhan perusahaan-perusahaan terhadap sumber daya manusia (SDM) berkualitas memaksa perusahaan-perusahaan harus melakukan seleksi ketat pada saat melakukan proses seleksi penerimaan pegawai. Salah satu syarat yang biasa dipergunakan untuk mengukur kualitas SDM dalam seleksi penerimaan karyawan adalah penyertaan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sebagai salah satu indikator untuk melihat kualitas calon karyawan mereka. ‘’Tidak hanya digunakan dalam proses rekrutmen pegawai pada perusahaan-perusahaan, TOEFL juga digunakan sebagai salah satu syarat penerimaan mahasiswa baru di kampus-kampus tertentu, baik untuk kualifikasi SI, S2, dan S3. Terlebih bagi masyarakat yang menginginkan beasiswa luar negeri yang kian hari semakin berjamuran membuat mereka berkewajiban menyertakan hasil tes TOEFL sebagai syarat administrasi agar mereka lulus,’’ ungkap Sekretaris Pusat Bahasa Universitas Mataram (Unram) I Made Sujana pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (10/12).

Menurutnya, permintaan masyarakat melakukan tes TOEFL pada tahun 2013 ini semakin meningkat, jika dibandingkan pada tahun 2012. Hal itu ungkapnya, dikarenakan berbagai persyaratan baik dalam dunia kerja maupun pada saat masuk kuliah selalu menyertakan hasil tes TOEFL sebagai syarat mereka masuk.

Diungkapkannya, setiap minggu pusat bahasa Unram menerima sekitar 80 sampai 100 orang pendaftar untuk ikut tes TOEFL. Jumlah ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan pada tahun 2012 silam. “Peningkatannya sangat signifikan meskipun tidak ada data statistik yang pasti mengeni jumlah keseluruhan peserta tes, namun bisa dipastikan naik sangat signifikan. Selain memiliki motif di atas, masyarakat yang ikut tes juga beralasan untuk pengembangan diri dan karir mereka,’’ ujar dosen Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unram ini. (dys)

(Suara NTB/cem)

TUNGGU ANGKUTAN – Keberadaan trotoar di depan kompleks pendidikan di Jalan Pejanggik atau depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB menjadi tempat terbaik bagi siswa menunggu angkutan atau jemputan dari orang tua. Sebelum angkutan atau jemputan datang, siswa ngerumpi atau berdiskusi tentang pelajaran dengan teman-temannya.

Kasus Penyegelan Sekolah

PGRI Minta Masalah Lahan Segera Diselesaikan Mataram (Suara NTB) PGRI NTB menyayangkan aksi penyegelan sekolah yang dilakukan warga di Kecamatan Woha Bima saat siswa sedang semester. Aksi tersebut membuat konsentrasi siswa yang sedang mengikuti semester jadi terganggu. Lebih parah lagi siswa mengerjakan soal semester di rumah warga dalam kondisi gaduh dan tidak tenang.

“Menyikapi kondisi ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bima harus turun tangan. Jangan sampai siswa menjadi korban,” ungkap Ketua PGRI NTB Drs. Ali H. Rahim, MM, pada Suara NTB via ponselnya, Rabu (11/12).

Dalam hal ini, ungkapnya, masalah lahan yang menyangkut kepentingan orang banyak mesti menjadi fokus penyelesaian pemerintah daerah. Menurutnya, jika ada oknum yang mengaku mengklaim memiliki lahan harus diusut oleh pemerintah daerah. Tidak menutup kemungkinan, ujarnya, banyak pihak mengaku memiliki lahan,

namun tidak bisa dibuktikan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ali Rahim yang juga Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB ini, mencontohkan, warga tidak melakukan penyegelan terhadap fasilitas umum, seperti sekolah.

Dalam menyelesaikan masalah, harapnya, paling tidak masyarakat mengedepankan mediasi atau musyawarah satu sama lain.

Dari musyawarah yang dilakukan akan menghasilkan

kesepakatan seperti diharapkan. “Ada mediasi internal.

Dan diselesaikan secara adat,” sarannya.

Selaku mitra, PGRI mengharapkan permasalahan lahan segera diselesaikan, sehingga tidak ada lagi kasus penyegelan sekolah oleh warga atau pihak tertentu. Anak-anak, lanjutnya, tidak lagi menjadi korban penyegelan sekolah dan bisa belajar dengan tenang.

“Jangan sampai penyegelan sekolah, anak menjadi korban.

Jadi semua pihak harus turun tangan menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.

Seperti diberitakan Suara NTB, Rabu kemarin, 2 sekolah

15 Desember

Penyerapan BSM Harus Tuntas 100 Persen Karawang (Suara NTB) – Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) saat ini sudah mencapai 96 persen dari total Rp 6 triliun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh memastikan sebelum tanggal 15 Desember 2013, penyerapan BSM baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah sudah mencapai seratus persen.

“Yang sisanya 4 persen terus berjalan. Insyallah sebelum tanggal 15 semua sudah selesai,” ujar Mendikbud M. Nuh di Karawang, Jawa Barat seperti dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Rabu (11/12).

Keyakinan Mendikbud tersebut diamini anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Rizal mengatakan, kelengkapan database BSM serta kejelasan penerima BSM dan kepastian bank penyalur menjadi faktor utama penyerapan BSM akan capai seratus persen pada 15 Desember mendatang. “Penyerapan BSM ini tanggal 15 (Desember) itu pasti seratus persen. Tidak ada keraguan sedikit pun. Datab a s e n y a lengkap,” tegasnya di kesempa-

(Suara NTB/dok)

Ali H. Rahim

di Kecamatan Woha Bima disegel Zakariah, warga yang mengklaim memiliki lahan tempat dibangun sekolah.

Akibatnya, mereka tidak bisa mengikuti ujian semester dengan baik.

Zakariah mengaku terpaksa melakukan penyegelan, karena adanya pernyataan dari pihak lain yang menyebutkan lahan tersebut adalah lahan kosong. Padahal lahan tersebut, akunya, merupakan milik keluarganya. ”Yang jelas tanah tersebut merupakan hak milik kami,’’ katanya.

Belakangan lanjutnya, dia merasa kecewa terhadap Pemkab Bima yang tak mau menyelesaikan masalah dimaksud. Untuk mengambil kembali lahan ini, dia pun melayangkan gugatan ke PN Raba Bima. Dalam gugatan tersebut, dari tiga kali mediasi hanya satu kali dihadiri oleh pihak Pemkab Bima melalui Bagian Hukum. Dalam mediasi ini juga, Hakim sempat menawarkan nilai Rp 500 juta untuk dua lahan tersebut namun dia tolak karena nominal tersebut tak sesuai dengan harga tanah saat ini. (ham)

Hasil Penelitian LIPI

tan yang sama.

Rizal juga memberikan apresiasi kepada Kemdikbud atas pelaksanaan program BSM. Ia mengatakan program BSM merupakan program pemerintah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan tepat sasaran.

Tepat sasaran, kata Rizal, bisa dilihat saat Mendikbud berdialog dengan siswa penerima BSM di atas panggung, sebelum jumpa pers berlangsung. Saat itu Mendikbud meminta para siswa yang yatim maupun piatu maju ke panggung. Lebih dari 20 siswa perwakilan penerima BSM dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK maju ke panggung dan berdialog dengan Mendikbud. “Insyaallah penyaluran BSM ini tepat sasaran,” ujar Mendikbud.

Mendikbud juga mengatakan, keikutsertaan BPK dalam Pemantauan dan Penyerahan BSM untuk tiga kabupaten di Jawa Barat, yaitu Karawang, Bekasi dan Purwakarta, merupakan bentuk pengawasan BPK dalam memonitor kepastian penyaluran BSM. Acara Pemantauan dan Penyerahan BSM di Kantor Bupati Karawang juga dihadiri Bupati Karawang Ade Swara, Anggota Komisi XI DPR RI Ade Komaruddin, Anggota BPK Bahrullah Ak-

Sembilan Bahasa Daerah Diprediksi akan Bertahan

bar dan Agus Joko Pramono, Dirjen Pendidikan Dasar Hamid Muhammad dan Dirjen Pendidikan Menengah Achmad Jazzidie.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Drs. H. Imhal memastikan siap menyalurkan BSM sebagaimana batas waktu yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah mempersiapkan 3 petugas di Biro Keuangan Setda NTB untuk mempercepat penyaluran dana BSM melalui rekening masing-masing penerima. ‘’Insya Allah, semua bisa tersalurkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan Kemendikbud,’’ tegas mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB pada Suara NTB via ponselnya, Selasa lalu.

Selain itu, lanjutnya, sekolah yang sudah menerima dana BSM harus segera menyalurkan pada siswa yang menerima, sehingga apa yang menjadi hajatan dari pemerintah pusat terlaksana dengan baik. (ham)

M. Nuh

(Suara NTB/ist)

BERDO’A dan berikhtiar adalah dua kunci sukses dalam menjalani hidup.

Karena dengan berdoa, berarti mengakui eksistensi Tuhan sebagai pencipta.

Begitu pun dengan berikhtiar sebagai bagian usaha yang mesti dilakukan oleh manusia sebagai makhluk bertuhan.

Prinsip menggabungkan dua konsep tersebutlah yang selalu dipegang oleh Ahmad Rizal dalam mengarungi hidupnya selama ini. Terlahir dalam keluarga serba pas-pasan baik dari segi pengetahuan dan ekonomi tidak membuatnya larut dalam arus kondisi so(Suara NTB/ist) sial keluarganya tersebut.

Ahmad Rizal Berikhtiar yang diaktualisasikan pada konsep ‘melawan nasib’ selalu dilakukannya. Satu tujuannya untuk merubah kondisi sosial keluarganya menjadi lebih baik lagi.

Segala ikhtiarnya pun berbuah hasil positif, meski dari latar belakang keluarga yang terbilang serba kekurangan, Ahmad Rizal mampu membuat orang tuanya bangga. Pasalnya, pada saat lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan di Banten pada 2012 silam, ia berhasil menyabet juara III untuk katagori karya tulis ilmiah umum.

Mahasiswa yang kini duduk pada semester V jurusan IPA Biologi IAIN Mataram ini mengaku bangga dengan raihannya pada lomba lomba karya tulis ilmiah. Wajar saja, lomba tersebut merupakan lomba pertama baginya. (dys)

Jakarta (Suara NTB) Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan dari beratus-ratus bahasa etnis yang ada di Indonesia hanya sembilan saja yang akan bertahan.

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Turmudi di Jakarta, mengatakan secara konseptual bahasa akan bertahan apabila memiliki sistem penulisan atau aksara sebagai fasilitas untuk merekam bahasa itu dalam media selain lisan.

“Bahasa-bahasa yang memiliki sistem aksara dan diperkirakan akan bertahan untuk ke depannya antara lain Aceh, Batak, Lampung, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Sunda dan Sasak,” katanya di Jakarta, Selasa (10/12).

Bahasa-bahasa yang akan bertahan tersebut, ia mengatakan termasuk dalam kelompok bahasa Austronesia atau Melayu. Sementara bahasa-bahasa etnis lainnya yang belum memiliki sistem tersebut kemungkinan besar terancam punah.

Berdasarkan Living Tongues, Institute for Endangered Languages yang dikutip oleh Ibrahim, Endang mengatakan bahasa adalah sebuah gudang pengetahuan manusia yang sangat luas tentang dunia alamiah, tanam-tanaman, hewan-hewan, ekosistem, dan sediaan budaya.

Dengan kata lain setiap bahasa memuat keseluruhan sejarah umat manusia.

Oleh karena itu, ia mengatakan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban manusia secara keseluruhan.

Hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena pembiaran atas kepunahan bahasa-

bahasa berpenutur sedikit, sesungguhnya adalah pengingkaran atas kemajemukan yang sesungguhnya merupakan soko guru ke-Indonesia-an.

Guna mengatasi permasalah tersebut ia mengatakan perlu ada strategi tersendiri. LIPI, lanjutnya, telah merancang dan melakukan penelitian bahasa-bahasa yang terancam punah di Kawasan Indonesia Bagian Timur yang dilaksanakan selama empat tahun.

Tujuan penelitian untuk menyusun “policy paper”, ensiklopedia mengenai etnik minoritas, dan bahasa yang terancam punah di kawasan Indonesia Timur.

“Secara khusus diharapkan akan dapat dirumuskan strategi komunitas etnik pada lokus penelitian dalam mempertahankan bahasanya dan rekomendasi kebijakan bahasa pada tingkat daerah maupun nasional,” ujar dia.

Selain itu, usaha lain yang dapat dilakukan adalah memberikan anjuran-anjuran untuk ketahanan suatu bahasa yang terancam punah kepada orang tua agar setiap dari mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah di rumahnya.

Anjuran lain adalah agar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mulai mewajibkan setiap murid menguasai setidaknya satu bahasa daerah.

Upaya Kemdiknas saat ini terus melakukan pengumpulan kosa kata dan merekamnya serta melakukan revitalisasi untuk menghidupkan kembali bahasa daerah.

Tak hanya itu, upaya lainnya juga bisa dilakukan, menurut Endang, dengan menggelar berbagai festival seni di daerah-daerah sebagai bagian dari upaya pemertahanan dan dokumentasi kebahasaan dan kebudayaan. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

HASIL PERTANDINGAN Rabu, 11 Desember 2013 Jangkar Biru

vs

King BB

6–2

Wifa FC

vs

PSKT A

5–0

Krisna FC

vs

II Asri FC

2–4

Galaxy FC

vs

IPDN

4–7

RCI Lombok

vs

Lombok Post

7–2

JADWAL PERTANDINGAN Kamis, 12 Desember 2013 14.00 – 14.40

Basarnas FC

vs

Muma FC

14.40 – 15.20

BPN A

vs

Jafana Pro

15.20 – 16.00

FKM

vs

PFC

16.00 – 16.40

Gebang Putra

vs

PSKT B

16.40 – 17.20

Alcatraz B

vs

45 United B

17.20 – 18.00

Bintang Sakti

vs

Jangkar Biru

20.00 – 20.40

IPDN

vs

Wifa FC

20.40 – 21.20

II Asri FC

vs

RCI Lombok

DAFTAR TOP SCORERS SEMENTARA TURNAMEN FUTSAL SUARA NTB CUP I NAMA PEMAIN Agus Kurniawan Dede Spink I Wayan Sukriadi Hendra Arjuna M. Idris Chunenk Dimas H.N Jabrik Kondang T.S Rossi Nofri Hanis Qurtuby Sulton

NAMA KLUB

Duel Ketat Tersaji di Perdelapan Final Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16 tim telah memastikan tiket ke perdelapan final Turnamen Futsal Suara NTB Cup I yang akan digelar hari ini. Duel antara tim – tim dengan performa yang memukau juga akan tersaji dalam babak ini. Sejumlah pertandingan tampaknya akan berjalan cukup ketat.

JUMLAH GOL

PSKT B Jafana Pro PSKT B PFC Jangkar Biru PSKT A Virus FC IPDN Wifa FC RCI Lombok BPN A Takers Marong FC

9 Gol 8 Gol 8 Gol 8 Gol 7 Gol 7 Gol 5 Gol 5 Gol 5 Gol 5 Gol 5 Gol 5 Gol 5 Gol

Salah satu pertandingan yang tampaknya akan berjalan cukup ketat adalah laga PSKT B melawan Gebang Putra. Seperti diketahui, PSKT B telah melewati tiga laga dengan lawan yang terbilang mudah untuk mereka. Dalam tiga laga itu, duet pemain mereka, Spink dan Agus selalu tampil beringas di depan gawang lawan. Total, duet ini telah mengemas 17 gol dalam tiga laga tersebut.

Namun, jika dibandingkan

dengan komposisi pemain Gebang Putra yang diperkuat sejumlah pemain level nasional, PSKT B tampaknya justru akan kurang diuntungkan. “Gebang Putra punya pemain berpengalaman. Ada pemain nasional, seperti Bonsu, kemungkinan masih diunggulkan dia,” ujar Ahmad Juanda Rangkuti dari Badan Futsal Daerah Provinsi NTB. Meski sedikit diunggulkan, Juanda menilai duet Agus dan Spink yang memperkuat PSKT

B juga jelas bukan lawan sembarangan. Apalagi, melihat torehan gol yang telah mereka sumbangkan dalam tiga laga sebelumnya. Karena itulah, ia menilai laga ini akan menjadi salah satu laga yang ketat di babak perdelapan final Suara NTB Cup I. Di Pool A, duet yang cukup ketat juga diperkirakan akan terjadi saat Wifa FC bertemu IPDN. Dua klub ini sama – sama tampil trengginas dalam laga – laga sebelumnya. Kemar-

in, meski bermain kurang ngotot, IPDN berhasil menyingkirkan Galaxy FC dengan skor telak 7 - 4. Sementara itu, Wifa FC juga selalu menang dengan skor besar dalam tiga pertandingan yang telah mereka jalani.

Sementara itu, laga lainnya tampaknya tidak seketat dua pertandingan tersebut. Juanda mencontohkan, Alcatraz B yang diperkuat sejumlah pemain berkualitas juga tidak akan mengalami kesulitan berarti saat bertemu 45 United B. Ujian sesungguhnya bagi Alcatraz B justru adalah saat mereka meladeni Virus FC di babak sebelumnya. “Benturan kerasnya justru pas ketemu Virus kemarin,” ujarnya.

Laga lainnya tampaknya juga sudah bisa ditebak hasilnya. Muma FC akan berada pada posisi favorit saat berhadapan dengan Basarnas FC, FKM juga diperkirakan akan melalui hadangan PFC dengan cukup mudah. Jika skenario tersebut benar – benar terbukti, maka FKM dan Muma bisa saling berhadapan di babak perempat final untuk Pool A. Laga lainnya di Pool B, II Asri FC akan menjajal kekuatan RCI Lombok. Sementara Bintang Sakti akan berhadapan dengan Jangkar Biru. BPN A yang diperkuat Rossy dkk juga tampaknya akan berada pada posisi favorit untuk melewati hadangan Jafana Pro. (aan)

Ingin Main di Liga GOL pembuka yang disarangkan oleh Hendra Arjuna (24) memastikan satu tempat untuk Jangkar Biru di fase delapan besar Pool B Turnamen Futsal Suara NTB Cup I. Pemain yang biasa disapa Juna ini sukses menyarangkan empat gol untuk kemenangan tim Jangkar Biru saat mengalahkan tim King BB 62 dalam pertandingan yang berlangsung, Rabu (11/12) kemarin.

Juna yang merupakan anggota Polda NTB itu tampil memuaskan di laga penentu turnamen tersebut. Pergerakannya yang lincah dan cepat di lini depan membuat anak-anak Jangkar Biru semakin percaya diri. Tak heran mereka (Jangkar Biru-red) pun berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 6-2.

Dihubungi Suara NTB usai pertandingan, Juna mengatakan dirinya sangat bangga bisa membawa Jangkar Biru memenangkan pertandingan tersebut, terlebih lagi dia memberikan kontribusi gol yang memuaskan di laga tersebut.

Baginya kontribusi empat gol yang disumbangkan dirinya dalam laga tersebut merupakan gol terbanyak selama tiga laga yang diikutinya pada turnamen tersebut. Pasalnya dipertandingan sebelumnya dia hanya mencetak tiga gol untuk kemenangan tim Jangkar Biru. Itu artinya dia telah mencatat 7 gol dalam tiga laga yang dilalui Jangkar Biru.

“Saya bangga sekali bisa sumbang empat gol, karena empat gol ini merupakan gol yang paling banyak saya buat di pertandingan ini,” ucapnya.

Meski telah memberikan kontribusi empat gol, namun Juna tetep merendah serta tak ingin dipuji. Pemain kelahiran Labuan Lombok, 11 April 1992 ini tak ingin mengklaim dirinya sebagai pemain hebat. Menurutnyaempat gol yang dicetaknya itu adalah hasil kerjasama tim yang baik, sehingga dia pun berhasil menciptakan empat gol untuk kemenangan timnya. “Saya bukan pemain hebat, hasil ini berkat kerjasama tim kita,” ucapnya.

Bagi Juna, menekuni olahraga futsal atau olahraga sejenis sepak bola itu bisa dikatakan cukup lama, sejak SD dia sudah mengikuti pertandingan sepak bola tingkat usia dini. Bakatnya itu terus berkembang, higga dia pernah bermain di tim Prima Perak, Lotim.

Rencananya kedepan, dia ingin serius menggeluti olahraga futsal, sehingga dia ikut bergabung dengan tim Futsal Jangkar Biru. Bila sukses di turnamen tersebut dia bercita-cita ingin main di Liga Futsal Bumi Gora NTB. Dia berharap ada tim liga yang ingin menggaetnya untuk bermain di Liga Futsal Bumi Gora Hendra Arjuna NTB. (fan) (Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

KUASAI BOLA - Pemain IPDN tengah menguasai bola dalam laga melawan Galaxy FC. Dalam pertandingan tersebut, IPDN mengalahkan Galaxy dengan skor 7 – 4.

IPDN dan Jangkar Biru Menang Telak Mataram (Suara NTB) Tim IPDN berhasil mengalahkan tim Galaxy 7-4 di Turnamen Futsal Suara NTB Cup I yang berlangsung di Lapangan Futsal Mataram Mall, Rabu (11/12) kemarin. Kemenangan telak itu sekaligus mengantarkan mereka ke putaran delapan besar Pool B. Dalam pertandingan yang berlangsung 2x15 menit itu, tim IPDN NTB yang tampil menggunakan seragam berwarna hitam itu mendapat perlawanan yang sengit dari lawanya Galaxy. Kejar mengejar poin kedua tim terus terjadi di laga tersebut, namun anak-anak IPDN tetap kompak dan solid menahan gempuran lawan. Hingga akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 7-4.

Pantau Suara NTB, pada babak pertama, kedua tim langsung bermain menyerang, namun demikian Tim IPDN yang diperkuat Rhozi M.S, Pratama Abdi, Dimas H.N, Novly dan kawan-kawan unggul lebih dulu. Gol pertama tim IPDN NTB disumbangkan oleh Rhozi. Selang beberapa menit tim Galaksi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, satu gol balasan dari Galaxi dicetak oleh Roni.

Baru hitungan menit, pemain IPDN berhasil menambah gol. Kali ini gol kedua IPDN tercipta lewat tendangan kaki kiri Rhozi. Skor pun berubah menjadi 2-1 untuk IPDN. Kejar mengejar poin di babak pertama terus terjadi, namun demikian tim IPDN unggul 3-2. Usai turun minum anakanak tim IPDN terus melancarkan

serangan, hingga pertandingan pun berlangsung sengit.

Namun ketatnya barisan pertahanan anak-anak IPDN membuat tim Galaxy kelelahan, hingga akhirnya tim IPDN menang telak 7-4. Tujuh gol tim IPDN disarangkan oleh Dimas 3 gol, Rhozi (2), Novly (1) dan Pratama Abdi. Selanjutnya empat gol balasan dari Galaxi dicetak oleh Roni 2 gol dan Adit (2).

Dipertandingan lainnya, tim Jangkar Biru unggul atas King BB dengan kemenangan telak 6-2. Kemenangan tim Jangkar Biru dicipta melalui Juna 4 gol, Ayub (1) dan Sarjanah (1), kemudian dua gol balasan dari tim King BB dicetak oleh Mahdan dan Hardi. Kemenangan telak itu juga membawa tim Jangkar Biru maju keputaran selanjutnya.

Selama tiga laga yang diikuti mereka meraih kemenangan tipis. Di laga pertama, Rabu (4/12) lalu, Jangkar Biru Unggul 3-2 atas FC Poster, selanjutnya, di laga kedua, Minggu (8/12) mereka unggul 5-4. Dipertandingan ketiga kemarin mereka tampil memuaskan dan meraih kemenangan telak 6-1 atas King BB. Kemudian, dipertandingan antara tim Wifa dengan tim PSKT A dimenangkan oleh Wifa dengan skor 50. Lima gol tanpa balas yang disumbangkan oleh tim Wifa itu disumbangkan oleh Pijit, 2 gol, Ivandi (2) dan Jubrik (1). Hasil kemenengan itu juga membawa tim Wifa kebabak 8 besar Pool B, dilaga selanjutnya tim Wifa akan berhadapan dengan tim Jangkar Biru. (fan)

Pengcab PSSI Lotim

Mulai Bergerak Majukan Sepakbola Selong (Suara NTB) Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indo-

nesia (PSSI) Lombok Timur (Lotim) mulai bergerak memikirkan upaya memaju-

kan dunia sepak bola. Rabu (11/12) kemarin, jajaran Pengcab ini menggelar rapat kerja di pendopo Wakil Bupati.

Wakil Ketua Umum Pengcab PSSI, Subagio menyampaikan. program yang disusun dalam raker hendaknya jangan muluk-muluk. Semua program yang disusun terpenting bisa dilaksanakan dengan baik. Sedikit tetapi berbobot jauh baik dari pada banyak namun tidak ada yang terealisasi.

Ketua Harian PSSI Lotim, Safrudin menegaskan, dalam upaya meningkatkan Prestasi olahraga sangat dipengaru-

hi beberapa faktor. Antara lain, kepengurusan organisasi berjalan baik, berlangsungnya pola pembinaan prestasi dan daya dukung pendukung.

Terbilang tidak ada cabang olahraga yang menoreh prestasi gemilang tanpa diurus pengurus yang baik.

Suksesnya prestasi olahraga ditopang oleh keberadaan pengurus yang suskes mengurusnya. Ditambahkan, prestasi olahraga ini juga akan sangat sulit bisa diraih tanpa dukungan anggaran yang memadai. Mengutip apa yang telah dikemukakan Agum Gumelar,

Safrudin menuturkan, saat ini jangan bicara soal prestasi olahraga kalau belum membicarakan dana.

“Jangan berpikir prestasi kalau masih bicarakan dana,” ucapnya. Banyak bukti yang dipertontonkan saat turnamen olahraga digelar ditingkat nasional. Cabang olahraga yang terlihat minim dukungan anggaran acap kali menjadi bulan-bulanan.

Karena kerap akibat minimnya dukungan anggaran membuat atlet-atlet tidak bisa mengembangkan diri dan bisa meraih prestasi. (rus)

SUARA NTB

Kamis, 12 Desember 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PERAWATAN AC

BENGKEL

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

BANK

SUARA NTB

Kamis, 12 Desember 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 14

Bupati Keluhkan Proyek Molor

BTDC Siap ’’Action’’ BALI Tourism Development Corporation (BTDC) memastikan pihaknya sudah mulai action mengembangkan kawasan Mandalika Resort Pujut Lombok Tengah (Loteng). Pembangunan diawali dengan pembangunan ruas jalan sepanjang 4 km dari kawasan Pantai Kuta hingga Pantai Tanjung A’an.

Demikian ditegaskan Kepala Divisi Pengembangan BTDC Untung Darmaguna, kepada wartawan usai bertemu Asisten II (Setda) Loteng di Praya, Rabu (11/12) kemarin.

(Suara NTB/kir) Untung Darmaguna Menurutnya, pihak Waskita Karya selaku rekanan yang ditunjuk sudah mulai melakukan persiapan lapangan. Tidak hanya itu, pihaknya bersama rekanan dan kontraktor pengawas sejak dua hari terakhir menggelar registrasi meeting untuk menyatukan persepsi terkait pola dan model pelaksanaan proyek.

Adanya penyatuan persepsi tersebut, katanya, sangat dibutuhkan, karena kondisi lapangan masih sangat baru. “Untuk itu kita juga sudah beberapa kali turun ke lokasi. Guna melihat kondisi lapangan secara langsung,” jelas Untung.

Di satu sisi, ungkapnya, untuk kegiatan fisik belum nampak di lapangan, karena pihak rekanan termasuk BTDC sendiri masih melakukan survai lokasi untuk menentukan lokasi proyek yang akan dimulai. Termasuk pula persiapan fasilitas pendukung lainnya, seperti kantor sementara dan gudang material proyek. ”Kegiatan fisik mungkin dalam beberapa waktu ke depan sudah nampak. Tentunya setelah semua fasilitas pendukung tersedia,” jelasnya.

Pihak rekanan, lanjutnya, telah menyiapkan alat berat untuk membantu kegiatan awal proyek. “Untuk proses awal ini sudah disiapkan satu unit alat berat berupa bulldozer. Dan, selanjutnya kalau memang dibutuhkan penambahan alat berat, baru akan didatangkan lagi,” paparnya.

Selain itu, di lapangan sudah dipasang rambu-rambu peringatan proyek dengan tujuan memudahkan aktivitas kegiatan dan pelaksanaan proyek itu sendiri.

Ruas jalan yang akan dibangun itu sendiri nanti mempunyai panjang 4 km meter dengan lebar mencapai sekitar 90 meter. Tapi itu sudah termasuk bahu serta taman di sepanjang ruas jalan. Karena untuk jalannya sendiri lebarnya masingmasing 7 meter untuk kedua jalur. Ditambah media jalan dan bahu jalan mencapai sekitar 45 meter.

Data yang diperoleh menyebutkan, untuk membangun ruas jalan tersebut pihak BTDC sendiri sudah mengalokasi anggaran mencapai sekitar Rp 200 miliar. Dengan waktu pelaksanaan proyek terhitung mulai bulan November hingga Agustus 2014 mendatang. Setelah ruas jalan tersebut dibangun, baru kemudian akan diikuti dengan pembangunan ruas jalan lainnya.

Untuk membangun ruas-ruas jalan serta beberapa fasilitas tambah di dalam kawasan Mandalika Resort sendiri, BTDC menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,2 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap hingga 2016 mendatang. (kir)

Penertiban Usaha Gelondongan Emas

Pemda Masih Cari Fomula yang Tepat Praya (Suara NTB) Keberadaan usaha gelondongan atau pengolahan emas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih marak terjadi. Pemkab Loteng pun mengakui sampai sejauh ini masih mencari formula yang tepat untuk bisa melakukan penertiban sekaligus menutup usaha pengolahan emas tersebut. Setelah beberapa upaya penertiban sebelumnya, tidak membuahkan hasil yang berarti.

“Bagaimanapun usaha gelondongan emas harus ditertibkan dan ditutup. Karena memang menyalahi aturan yang ada,” ungkap Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Loteng, Ir. H. Ahyar, Rabu (11/12) kemarin.

Hanya saja, katanya pemerintah daerah sampai sejauh ini belum menemukan pola dan formula yang tepat untuk bisa menertibkan usaha tersebut.

Memang sebelumnya, sempat beberapa kali dilakukan penertiban terhadap usaha gelondongan emas. Namun, upaya penertiban yang dilakukan tidak membuahkan hasil, karena tidak dibarengi dengan penanganan pascapenertiban.

Akibatnya, masyarakat masih tetap menjalankan usaha, meski sudah berulang kali diperingati oleh pemerintah.

“Kita sering kali dihadapkan pada situasi yang dilematis di lapangan ketika melakukan penertiban usaha gelondongan emas ini. Di satu sisi, harus menegakkan aturan. Di sisi lain, penertiban yang dilakukan justru menghilangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,’’ ungkapnya.

Mengingat banyak masyarakat yang memang hanya menggantungkan ekonomi keluarganya dari usaha tersebut, pemerintah daerah berusaha meminimalisir dampak dari usaha gelondongan emas tersebut. Baik itu, dampak sosial lebih-lebih dampak lingkungan.

Selain itu, lanjutnya, penyadaran akan dampak butuh usaha gelondongan emas tersebut terus dilakukan kepada masyarakat. Harapannya, kesadaran masyarakat bisa tumbuh dan mau menutup sendiri usaha miliknya. Karena dampak usaha gelondongan emas tersebut, tidak dirasakan sekarang ini, tapi beberapa generasi ke depan. (kir)

Lemah, Penerapan AMDAL di Loteng Praya (Suara NTB) Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini diakui masih sangat lemah. Itu terbukti dengan masih banyaknya bangunan dan fasilitas umum yang belum memiliki AMDAL. Akibatnya, pengelolaan sampah dan limbah yang ada terkesan kurang tertangani dengan baik.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Loteng, Ir. H. Ahyar, Rabu (11/12), mengakui, banyak fasilitas umum yang belum memiliki AMDAL baik itu yang berskala kecil berupa UPL/ UKL didominasi fasilitas umum, milik pemerintah sendiri. ‘’Seperti puskesmas, pustu sampai bangunan kantor milik pemerintah daerah,’’ ungkapnya.

Ahyar menyebut, hampir seluruh puskemas yang ada di Loteng belum memiliki AMDAL berupa UPL/UKL. Sementara untuk fasilitas milik swasta, seperti hotel dan restoran sudah banyak yang memiliki AMDAL. Terkait persoalan tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan kepada semua pemilik fasilitas umum dan bangunan sudah belum memiliki AMDAL agar segera mengajukan AMDAL kepada pemerintah daerah. Surat peringatan tersebut, katanya, ditandatangani langsung Bupati Loteng.

Hanya saja sampai sejauh ini masih belum ada respons dari pemilik dan pengelola fasilitas umum tersebut. Akibatnya, persentase penerapan AMDAL di Loteng sampai saat ini masih tidak banyak berubah. “Khusus untuk puskesmas dan fasilitas kesehatan dibawah kendali Dinas Kesehatan, kita sudah juga mengingatkan pihak dinas terkait untuk segera memproses pengajuan MDAL,” tambahnya.

Sementara bagi masyarakat atau perusahaan yang belum memiliki AMDAL, pihaknya siap membantu percepatan pengurusan AMDAL. Termasuk jika perusahaan tersebut membutuhkan asistensi, pihaknya siap langsung terjun.

Harapannya, penerapan AMDAL bisa lebih baik lagi. (kir)

Kepala Dinas Harus Mundur, Kontraktor Di-’’blacklist’’ Giri Menang (Suara NTB) Untuk kesekian kalinya Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek fisik. Dari ke sekian kali sidak, ia tak pernah merasa puas dengan hasil pengerjaan proyek dan selalu kecewa. Bupati juga selau mengeluh hampir tiap tahun ada saja proyek molor, dikerjakan melampaui tahun anggaran.

Kali ini ia tegas, sesuai komitmen awal, bupati tetap mencopot kepala SKPD yang tak mampu menyelesaikan proyek tanggal 15 Desember.

Demikian pula bagi kontraktor akan di-blacklist. “Saya selalu keluhkan proyek molor, karena itu tahun ini saya perketat. Kalau molor, rekanan akan di-blacklist, sedangkan kalau pejabat (kepala dinas) harus mundur,” tegas bupati di sela-sela sidak proyek, Rabu (11/12).

Saat sidak ke Proyek Pasar Gerung senilai Rp 1,6 miliar, bupati tampak geram. Alasannya, atap pasar yang belum diresmikan itu bocor dan diprotes pedagang.

“Belum setahun sudah bocor, bahkan dari sejak ditempati mulai bocor,” kata salah satu pedagang Rumisah protes ke bupati.

Pedagang mengaku, atap pasar itu bocor semenjak mulai dipakai. Akibat bocor, sejumlah barang mereka basah terkena air hujan. Hal ini menyebabkan banyak pedagang merugi. Bahkan menurut pedagang lain, akibat ini jika dibiarkan tidak bisa balik modal, bahkan mereka tidak bisa bayar utang.

Kondisi pasar ini katanya lebih mending pasar lama, saat pindah pertama kali dulu.

Bupati pun saat itu langsung memerintahkan Kepala Dinas Perindag, Joko Wiratno mengganti semua atap yang bocor. Menurutnya, pengerjaan dan finishing proyek kurang bagus. Bahkan bupati mengancam tidak mau meresmikan proyek pasar itu kalau jelek seperti itu.

Soal kepala dinas yang mundur tegasnya tetap ada perhitunganya. Ia mengaku sudah ada penilaian dan tinggal menunggu tanggal mainnya. Ia juga mengisyaratkan mutasi ketika sejumlah SKPD mundur. Menurutnya, salah satu penilaian kinerja itu terkait pelaksanaan proyek sesuai ketentuan terkait waktu, kualitas, prosedur.

Terpisah, Joko Wiratno mengaku, pihaknya sudah memerintahkan kontraktor untuk menggantinya. “Penyebabnya karena hujan lebat,”kilah Joko.

Ia mengaku proyek ini dikerjakan tiga tahap, tahapan pertama dan tahun 2014 tahap terakhir. Tahap kedua akan dibangun pasar dan kios 4 unit. (her)

Antisipasi Nikah Dini Tanjung (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan PemDes (BPMD PPKB PemDes) mengingatkan seluruh jajaran di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengantisipasi terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Terlebih pernikahan dini yang menghinggapi remaja usia sekolah (SMP - SMA), dinilai hanya akan memutus mata rantai masa depan generasi bangsa.

Kepala BPMD PPKB PemDes KLU, Ir. Heriyanto, melalui Sekretaris BPMD PPKB Baiq Frita Septiati dalam Sarasehan belum lama ini di Aula Kantor Desa Sokong, Kecamatan Tanjung menyampaikan, masih menemukan adanya kasus nikah dini remaja pada populasi penduduk KLU yang lebih dari 200 ribu jiwa. “Kita masih temukan adanya kasus nikah dini, karenanya perlu terus dilakukan pembinaan pada para remaja, agar kasus nikah dini ini tidak terjadi lagi di KLU,” imbau Frita.

Pemangku kebijakan pemerintah di level camat dan desa diharapkan turut berpartisipasi dalam memantau dan menyiapkan langkah preventif terjadinya kasus nikah dini ini. BPMD kata dia, tidak akan sanggup mengawal seluruh wilayah KLU dengan jumlah populasi yang besar itu.

Melalui intervensi kebijakan Pemda KLU, BPMD ungkapnya, telah berupaya maksimal mengoptimalkan Program Keluarga Berencana (KB). Namun langkah ini masih sebatas intervensi untuk menekan jumlah laju pertumbuhan populasi agar tidak terlampau eksplosif. Sementara intervensi langsung yang mengarah pada diri anak dan remaja berada pada wewenang orang tua dan faktor lingkungan.

“Jumlah akseptor KB baru mencapai 64 persen di KLU ini. Yang menggunakan KB Pemerintah 7.254 orang, KB swasta 455 orang serta menggunakan implan yang berakhir masa berlakunya 2014 sebanyak 466 orang,” paparnya.

Frita menyebut pula, dari populasi penduduk KLU tercatat statistik KK prasejahtera dari 15.473 KK sebanyak 6.101 KK. Sedangkan yang masuk katagori Keluarga Sejahtera I sebanyak 5.493 KK, Keluarga Sejahtera II sebanyak 3.013 KK, Keluraga Sejahtera III kurang dari 1000 KK atau persisnya 751 KK. Sementara golongan KK yang notabene Keluarga Sejahtera III Plus hanya sejumlah 115 KK. Septi pun mengharapkan, keberadaan nikah dini di masyarakat mampu ditekan agar statistik tingkat kesejahteraan keluarga pasangan baru dapat terjaga, minimal berada pada katagori KS I. Sementara pada intervensi akseptor KB, BPMD mengharapkan pelayanan KB kedepan di Lombok Utara dapat ditingkatkan melalui pendekatan keluarga yang dilakukan oleh SPMD kerja sama dengan koordinator KB di masing masing kecamatan dan petugas PL KB serta kepala desa dan petugas pustu di wilayah kerjanya. (ari)

(Suara NTB/her)

TUMPUKAN SAMPAH - Beginilah kondisi tumpukan sampah di Pasar Gerung saat Bupati Lobar melakukan sidak, Rabu (11/12).

Sampah di Pasar Gerung Tidak Diangkut Berbulan-bulan Giri Menang (Suara NTB) Para pedagang di Pasar Gerung mengeluhkan tumpukan sampah yang berbulan-bulan tak diangkut. Pasalnya, sampah itu mengganggu kenyamanan pedagang lantaran mengeluarkan bau tak sedap.

Lebih-lebih saat ini musim hujan, sehingga serintg terjadi tergenang air. Pedagang mengaku telah menyerahkan iuran Rp 10 ribu kepada kepala pasar untuk biaya pengangkutan sampah tersebut, namun hingga kini sekitar delapan bulan sampah itu belum diangkut. Bahkan, makin hari makin numpuk, karena banyak pedagang membuang sampah di sana.

“Kami sudah kasih uang iuran masing-masing pedagang sepuluh ribu untuk angkut sampah, tapi sudah berbulan-bulan belum diangkut,”kata Amenah salah seorang pedagang yang lokasi jualannya dengan dengan tumpukan sampah.

Diakuinya, untuk angkat

sampah tersebut petugas pasar meminta uang Rp 10 ribu per pedagang. Para pedagang pun secara sukarela mengumpulkan uang tersebut dengan harapan sampah itu lekas diangkut. Tidak saja iuran RP 10 ribu itu, namun para pedagang membayar Rp 1.000 ribu setiap hari untuk urusan keperluan pasar. ‘’Namun bukannya, sampah itu cepat diangkut akan tetap dibiarkan hingga berbulan-bulan,’’ sindirnya.

Para pedagang, ujarnya, sering protes ke kepala pasar, namun tak pernah digubris.

“Setiap kali ia (kepala pasar) ke sini kami protes,tapi dia diam saja,” ungkapnya.

Tumpukan sampah itu, sendir mulai sejak sebelum dibangun proyek pasar tersebut. Hingga kini, tumpukan sampah itu mulai menggunung, bahkan karena terlalu banyak, sehingga dibuang dekat pedagang. Akibatnya, mengganggu para pedagang

saat berjualan. Tidak saja pedagang namun para pembeli juga merasa terganggu, sehingga mereka enggan membeli di lokasi itu.

Sementara itu, Kepala pasar Muhdiat mengaku sering kali meminta ke petugas kebersihan langsung namun tak ditindaklanjuto.

“Saya kasih Rp 100 ribu sekali angkut, tapi belum ada yang mau,”kilahnya.

Ia mengaku, pungutan pedagang per hari diperuntukkan bagi keperluan pasar. Selain itu, untuk petugas jaga.

Menurutnya, masalah sampah ini menjadi persoalan klasik di pasar itu. Namun pihak kecamatan turun tangan langsung membantu mengangkut sampah.

Sementara Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony merasa prihatin melihat kondisi sampah yang mengganggu para pedagang. “Jumat besok sampah ini harus sudah diangkut,” tegasnya. (her)

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

Pemeriksaan Sopir Tangki Maut Tergantung Psikologis Jakarta (Suara NTB) – Kepala Manajemen Bisnis Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Indra Maulana mengatakan pemeriksaan Chosimin dan Mujiono, sopir dan kenek mobil tangki maut yang terlibat tabrakan dengan kereta rel listrik, bergantung kondisi psikologis mereka.

“Mereka mungkin bisa pulang dan menjalani rawat inap dalam dua minggu hingga tiga minggu. Namun, untuk dimintai keterangan oleh penyidik, bergantung kondisi psikis mereka,” kata Indra Maulana di Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan selama dirawat di RSPP, dokter dan perawat memang banyak menanyakan seputar kejadian kecelakaan itu. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk kepentingan perawatan medis.

“Ditanya apa yang dirasa. Waktu kejadian apa yang dilakukan, melarikan diri atau tidak. Tapi untuk kepentingan medis. Kalau untuk kepentingan penyidikan bukan kewenangan kami,” tuturnya.

Indra mengatakan kondisi Chosimin dan Mujiono saat ini nisbi stabil. Tidak ada hal-hal medis yang mengganggu atau membahayakan jiwa mereka. Untuk berkomunikasi, mereka juga tidak kesulitan.

Setelah kejadian tabrakan itu, Chosimin mengalami luka bakar di wajah sebanyak 10 persen. Sedangkan Mujiono juga mengalami luka bakar di wajah, tetapi lebih parah yaitu 25 persen.

Kecelakaan antara KRL Commuter Line jurusan SerpongTanah Abang dengan mobil tangki Pertamina di pintu perlintasan Pondok Betung, Bintaro terjadi pada Senin (9/12) pukul 11.25 WIB. Penyebab kecelakaan itu saat ini masih diselidiki. Hingga berita ini dilaporkan, sudah ada tujuh korban yang meninggal dunia, yaitu Darmah Prasetyo (25) masinis, Agus Suroto (24) asisten masinis, Sopyan Hadi (20), Elrisa Maghfirah (16), Rosa Elizabeth (73), Bety Ariani (56) dan Natali (23). (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

KPK Telusuri Peran Atut dalam Dugaan Korupsi Alkes Banten Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri peran Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang saat ini masih dalam status penyelidikan.

Begitu juga peranan adik iparnya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan yang menyeret suaminya, Tubagus Chaeri Wardana.

“KPK melihat peranan mereka, siapa yang mempunyai peran dominan dan nampak jejak-jejaknya. Itu yang kita akan proses,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan dan Penindakan Adnan Pandu Praja disela-sela acara Pe-

kan Antikorupsi 2013 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Rabu.

Terkait kasus alkes Banten, KPK telah memanggil Gubernur Banten Ratu Atut sebagai saksi, sekaligus untuk mengklarifikasi temuan KPK pada 19 November 2013.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Kota Tangerang Selatan, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Komisaris perusahaan PT Mikkindo

Adiguna Pratama Dadang Priatna dan Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Mamak Jamaksari.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang M Epid masih lolos dari jeratan hukum.

Menanggapi hal tersebut Pandu mengatakan KPK masih mendalami perannya.

“KPK melihat tiga hal, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. Nanti dilihat (peranan kepala dinas-nya) di dalam proses penyidikan. Nanti kami akan lihat siapa yangg berperan dan mengarah semakin ke atas (jabatan di atasnya)”.

Sementara untuk kasus pengadaan alkes Banten, saat ini masih tahap penyelidikan.

“Secara dokumen memang yang lebih mudah alkes Tang-

Peluru Nyasar di Pare-Pare Diduga Milik TNI Makassar (Suara NTB) – Kasus peluru nyasar yang menembus paha kanan Harlan, bocah tujuh tahun Kota Parepae, Sulawesi Selatan, diduga berasal dari senjata milik TNI di satuan setempat.

“Sesaat sebelum kejadian, saya meminta bantuan aparat TNI untuk mengamanankan cafe, karena terjadi perkelahian antarpemuda,” kata pemilik kafe di kawasan, Lompoe Aya, di Parepare, Selasa.

Dia menuturkan kronologi singkat peristiwa pada pekan lalu itu yang bermula dari perkelahian antara kelompok pemuda setempat. Perkelahian itu sempat reda dan selanjutnya kembali terjadi, dengan sejumlah personel TNI berada di lokasi kejadian itu.

“Mungkin karena tidak mau dilerai, anggota TNI itu kemudian mengeluarkan senjata dan menembak ke atas sebagai peringatan. Terlebih aparat tersebut saat kejadian terlihat terdesak,” katanya.

Namun hingga kini belum ada keterangan yang berhasil didapatkan dari Koramil Bacukiki, Kodam VII/Wirabuana. Polisi pun masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan dan Barat terkait proyektil yang menembus paha kanan bocah asal Jalan Ambo Matti, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare itu.

Sementara itu, Komandan Distrik Militer 1405/ Mallusetasi, Letnan Kolonel Infantri Sri Widodo, tidak menapik anggotanya telah diperiksa diduga melepaskan tembakan yang nyasar ke warga.

“Memang ada anggota kami yang telah diperiksa terkait kasus itu. Namun masih dalam proses,” katanya.

“Karena informasi yang kami dapatkan, ada peluru lain yang di dapatkan di sekitar lokasi kejadian.

Artinya ada 11 peluru. Sementara senjata anggota kami hanya berisi 10 peluru,” kata dia.

Hampir seluruh satuan TNI memakai senjata api genggam organik berpeluru kaliber sembilan milimeter; di antaranya pistol P1 buatan PT Pindad, Sig Sauer P226, dan FN 45. (ant/bali post)

sel. Saya jamin KPK juga akan memproses (alkes) Banten,” tegas Pandu menanggapi kasus alkes Banten yang masih tahap penyelidikan.

Polri Janji Usut Tuntas Kasus Bea dan Cukai

KPK akan Selidiki Pembagian THR SKK Migas Jakarta (Suara NTB) – Pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini kepada sejumlah anggota Komisi VII DPR RI bisa menjadi penyelidikan baru Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan dan Penindakan Adnan Pandu Praja di sela acara Pekan Antikorupsi 2013 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Rabu.

“Tetapi sekarang ini kan masih persidangan. Nanti setelah di persidangan semua terungkap, baru kan kelihatan peranannya,” kata Pandu.

Sebelumnya dalam persidangan untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya, mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku telah memberikan uang THR kepada Komisi VII DPR sebanyak 200.000 dolar AS melalui anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat Tri Yulianto.

Menurut Pandu keterangan dari Rudi akan terus digali sehingga apabila nanti hal tersebut terbukti benar, maka akan menjadi bahan penyelidikan baru KPK. “Biasanya kan begitu, yang berjamaah seperti kasus cek pelawat DPR itu kan juga begitu,” ujar Pandu.

Ketua KPK Abraham Samad pun memastikan pengakuan Rudi akan disempurnakan dengan keterangan lain. KPK juga terus mendalami dugaan aliran dana kasus korupsi SKK Migas kepada sejumlah anggota Komisi VII DPR. Pada 27 November 2013, KPK telah menggali keterangan dari Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang diperiksa KPK sebagai saksi untuk Rudi selama lima jam. Saat itu Sutan membantah menerima THR dari Rudi di awal bulan puasa tahun 2013.

KPK juga telah memeriksa Tri Yulianto pada 6 Desember 2013 di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

Sebelumnya politisi Partai Demokrat itu tidak dapat memenuhi panggilan pertama dari KPK. Tri Yulianti diperiksa di rumah sakit karena yang bersangkutan harus rawat inap setelah menjalani operasi tumor prostat.

KPK menetapkan mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka dalam kasus ini berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam bersama dengan barang bukti 400 ribu dolar AS yang diberikan oleh Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf Rudi, Deviardi yang juga sudah ditangkap KPK. Berkas kasus Rudi dan Deviardi telah dinyatakan lengkap atau P21 pada Selasa (10/12) dan siap diserahkan ke pengadilan. Sedangkan untuk Simon sudah masuk proses persidangan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Adnan Pandu Praja

Sebelumnya, KPK menerima sejumlah laporan mengenai Provinsi Banten yang tengah didalami KPK. “Ada beberapa laporan dan temuan KPK sendiri di Provinsi Banten yang memerlukan klarifikasi, pendalaman lebih jauh karena itu untuk pendalaman itu diperlukan untuk memeriksa Atut,” ungkap Abraham, pada 19 November lalu.

Sementara penyidikan kasus Tangerang Selatan dilakukan setelah melakukan permintaan keterangan terhadap 16 orang dan berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara) oleh tim penyidik, direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan dan pimpinan KPK, sehingga dianggap telah memenuhi unsur dua alat bukti yang cukup. (ant/bali post)

(ant/bali post)

MENEROBOS - Seorang pengendara sepeda motor menerobos palang pintu perlintasan kereta api Cipinang Lontar, Jakarta Timur, Rabu (11/12). Perilaku pengguna jalan yang tidak tertib seperti ini berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Masih Banyak Pengendara Terobos Perlintasan Kereta Api Jakarta (Suara NTB) – Beberapa penjaga palang pintu perlintasan kereta api di Jakarta mengeluhkan perilaku pengendara yang masih saja suka menerobos pintu perlintasan meski baru dua hari lalu satu Kereta Rel Listrik (KRL) tabrakan dengan truk minyak dan menyebabkan tujuh orang meninggal dunia.

“Wah enggak ngaruh tuh mas, asli, ya sama aja situasinya dari sebelum kecelakaan, yang nerobos masih banyak,” kata Susanto, petugas penjaga pintu perlintasan kereta api Cipinang Lontar, Rabu.

“Kalau ada yang tertib malah diklaksonin habis-habisan sama supir dibelakangnya, aneh ya orang Indonesia,” tambah dia.

Menurut dia, mayoritas pengguna jalan hanya akan lebih tertib jika ada polisi yang menjaga pintu perlintasan kereta api Cipinang Lontar, yang dikenal rawan macet karena ada pertigaan yang menghubungkan Jakarta dan Bekasi serta dekat dengan LP Cipinang.

“Menurut saya, masyarakat pengguna jalan roda dua sampai roda 16 lebih takut sama lampu merah karena ada polisi

di sana (50 meter dari perlintasan ini ada lampu merah).

Mereka enggak takut kalau menerobos palang pintu perlintasan, enggak takut juga sama kami,” kata Susanto.

Ia mengatakan, jumlah pengguna jalan yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api biasanya akan semakin banyak pada jam sibuk seperti pukul 06.00 sampai 09.00 pagi dan 16.00 sampai 20.00 malam.

“Saya enggak bisa pastikan ini karena jumlah pengguna kendaraan yang makin banyak atau apa, tapi kok makin ke sini makin banyak yang melanggar, kayak sepelein nyawa gitu lho padahal nunggu cuma dua menit,” katanya.

Sasaran kemarahan Chalimi, penjaga pintu perlintasan kereta Stasiun Cakung, Jakarta Timur, bahkan beberapa kali dibentak oleh pengendara mobil yang menganggap dia menghambat laju kendaraan menutup pintu terlalu cepat.

“Ada supir ekpedisi ngamukngamuk karena box truknya nyangkut pas pintu sudah seten-

gah tertutup. Saya sudah teriakteriak dari pos kalau ada kereta, eh dia malah ngotot. Galakan dia malah,” kata Chalimi.

“Untung enggak kejadian kayak yang di Bintaro. Dia paksa jalan, untung pintunya kayu agak elastis, enggak patah, enggak ketabrak juga, “ kata dia.

Chalimi mengatakan “marah dan dimarahi” para pengguna jalan di pintu perlintasan kereta Stasiun Cakung sudah menjadi hal yang biasa.

“Paling sering ribut sama supir angkot, dia ngetem-nya memang diujung, tapi kemacetannya sudah sampai pintu rel dan itu tiap hari berulang pagi, siang dan sore. Saya bilang jangan ngetem nanti macet malah dibentak ‘bukan urusan elu’,” katanya.

Padahal, Chalimi menjelaskan, kalau bel pintu otomatis sudah berbunyi maka tandanya kereta sudah dekat, sekitar 600 meter sampai satu kilometer dari perlintasan.

“Makanya kalau sudah bunyi ya berhenti, apalagi kalau sudah tertutup jangan dipaksa,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Kepolisian Negara Republik Indonesia berjanji untuk mengusut tuntas kasus yang melibatkan para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. “Harus, mesti dipecahkan,” kata Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Oegroseno di Jakarta, Selasa. Oegroseno juga berjanji tidak akan tebang pilih dalam menindak petinggi-petinggi di pemerintahan, bukan hanya Ditjen Bea Cukai.

“Siapa pun di Republik ini kalau berkaitan dengan tindak pidana dan bisa disidik, kita sidik. Bukan hanya bea cukai, tapi siapa pun, kita ikuti,” katanya. Dia juga menampik jika penindakan Polri akhir-akhir ini masih kurang jika dibandingkan dengan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, jenderal bintang tiga itu mengatakan jika ada pejabat yang melanggar hukum akan ditindak. “Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Seharusnya kalau sudah rangkaiannya ke situ, tidak ada keraguan lagi, jangan mundur lagi,” katanya.

Terkait lambatnya penanganan kasus Ditjen Bea Cukai yakni diketahui sejak 2010, Oegroseno mengatakan penyidik membutuhkan waktu karena ada kesulitan yang dihadapi. Kasus Bea Cukai tersebut melibatkan mantan Kepala Sub-Direktorat Ekspor Dirjen Bea dan Cukai Heru Sulastyono (HS) dan pengusaha Yusron Arif (YA). Kasus suap tersebut berawal dari pengusaha Yusron Arif (YA) yang juga komisaris PT Tanjung Jati Utama diduga memberikan

gratifikasi berupa polis asuransi atas perannya dalam mengaburkan hasil kekayaan agar tidak teraudit oleh Ditjen Bea Cukai.

Melalui staf keuangan perusahaan, Siti Rosida, YA memberikan uang kepada Heru dalam bentuk polis asuransi yang dicairkan, setelah dicairkan uang tersebut kembali ditransferkan ke rekening orang lain. Rekening tersebut atas nama Siti Rosida yang ditansferkan kepada Anta Widjaya (AW), “office boy” yang bekerja di perusahaan Yusron. Setelah uang masuk ke rekening AW, uang kemudian ditransaksikan dalam bentuk polis asuransi atas nama HS. Dari transaksi tersebut, ditemuka dua polis asuransi masing-masing bernilai Rp 200 juta. Kemudian dari rekening BCA lainnya, atas nama Siti Rosida mentransferkan uang ke rekening istri muda Heru, Widya Wati (WW). Sebelum polis asuransi itu jatuh tempo dicairkan dalam bentuk uang tunai kemudian ditransfer ke rekening Widya Wati di rekening Mandiri. Totalnya Rp11,4 miliar dari 11 transaksi.

Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Heru dan Yusran juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Merkeka dikenakan pula sangkaan Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. (ant/bali post)

Kongres Kebangsaan Delapan Komitmen Kebangsaan: Hasilkan Komitmen 11-12-13 Jakarta (Suara NTB) Kongres Kebangsaan yang diselenggarakan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta pada 10-11 Desember 2013 menghasilkan “Komitmen Jakarta 11-12-13” yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Rabu.

Ketua Forum Pemred Nurjaman Mochtar membacakan “Komitmen Jakarta 11-12-13”.

Angka 11-12-13 diambil dari 11 Desember 2013.

Isi lengkap dari “Komitmen Jakarta 11-12-13” hasil dari Kongres Kebangsaan Forum Pemred bertema “Negara Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia” adalah sebagai berikut: “Kami menyadari bahwa rumah besar negara-bangsa Indonesia, yang dibangun dengan kegigihan perjuangan, ketulusan pengorbanan, dan kearifan pemikiran para pendiri bangsa, bukanlah untuk kepentingan perseorangan dan golongan, melainkan demi kebahagiaan semua.

Setelah lima belas tahun reformasi digulirkan, kita telah berhasil melakukan pelbagai perubahan prosedur dan institusi politik Indonesia dengan sejumlah transformasi yang nyata. Namun, kami menyadari bahwa pencapaian substansi politik demokratik masih jauh dari hara-

pan. Usaha mewujudkan substansi demokrasi terkendala oleh hambatan-hambatan kultural, institusional dan stuktural yang diciptakan sendiri.

Pada tingkat kultural, politik sebagai teknik mengalami kemajuan tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran.

Perangkat keras kelembagaan politik telah berusaha didemokratisasikan, namun perangkat lunak budaya demokrasiya masih tetap nepotis-feodalistis.

Pada tingkat institusional, desain institusi demokrasi terlalu menekankan pada kekuatan dana, ketimbang kapasitas manusia.

Politik padat modal mengakibatkan perekonomian biaya tinggi dan merebakkan korupsi; demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat malah memperkuat segelintir orang.

Demokrasi yang semestinya mengokohkan nasionalisme kewargaan, malah merebakkan kembali etnosentrisme. Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan, kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat.

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi liberal tanpa menyesuaikannya secara seksama dengan kondisi so-

sial-ekonomi masyakat Indonesia, justru dapat melemahkan demokrasi. Sementara demokrasi menghendaki derajat kesetaraan dan kesejahteraan, beberapa pilihan desain demokrasi kita malah memperlebar ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Kami menyadari, penyebab utama distorsi demokrasi ini tidaklah terletak pada rakyat, melainkan pada aktor politik.

Ketidakpercayaan rakyat pada politik timbul manakala partai dan para pemimpin politik tidak mampu menjawab masalahmasalah kolektif-kebangsaan.

Partai politik, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang semestinya memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektifkebangsaan terdistorsikan oleh kepentingan yang tidak mengindahkan nilai-nilai hidup bersama.

Meski demokrasi yang kita jalankan masih menyimpan banyak bersoalan, kami juga menyadari bahwa warisan terbaik dari para pendiri bangsa ini bukanlah “politik keputusasaan”, melainkan “politik harapan”. Republik ini berdiri di atas tiang harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika kita kehilangan harapan, kita kehilangan indentitas sebagai bangsa Indonesia. (ant/bali post)

1. Kami bersepakat untuk memperkokoh kembali rumah besar negara-bangsa Indonesia sebagai rumah kebahagiaan bagi semua dengan memperkuat kembali Pancasila sebagai fondasinya.

2. Kami bersepakat bahwa perjuangan politik diabdikan untuk membentuk Pemerintah Negara yang dapat melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, serta menjaga kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam hubungan internasional.

3. Kami bersepakat bahwa untuk mengkonsolidasikan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dipandang perlu untuk melakukan konsolidasi terhadap Konstitusi Negara, termasuk amandemen kelima konstitusi dan proses peninjauan peraturan perundangan.

4. Kami bersepakat untuk perlunya penyempurnaan lembaga perwakilan dan pemerintahan melalui penataan kembali sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem perwakilan, termasuk fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah), yang dapat mengembangankan partisipasi dan keterwakilan yang lebih luas, lebih bermutu, lebih inklusif, tanpa biaya yang mahal.

5. Kami bersepakat atas perlunya penataan kembali otonomi daerah dalam suatu konektivitas integrasi nasional, untuk meningkatkan partisipasi, pelayanan publik dan kesejateraan sosial, dengan mencegah tumpang tindih kewenangan, pemborosan, pengurasan sumber daya alam, dan korupsi.

6. Kami bersepakat atas perlunya untuk memulihkan wibawa hukum dan keadaban publik melalui pemilihan aparat penegak hukum dan mahkamah yuridis yang bersih dan kompeten, penegakan etika penyelenggara negara melalui mahkamah etika, serta penguatan budaya demokrasi dan demokrasi berkebudayaan.

7. Kami bersepakat atas pentingnya keberadaan haluan negara mengenai arah utama kebijakan pembangunan jangka panjang, yang disusun dengan melibatkan segenap lembaga perwakilan dan pemangku kepentingan, guna menjamin gerak pembangunan yang lebih terencana, terpadu dan berkesinambungan.

8. Kami bersepakat untuk meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang muncul dalam Kongres Kebangsaan ini. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 12 Desember 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

MADIBA - Wajah mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dan nama klannya Madiba diproyeksikan di Table Mountain di Cape Town, Afrika Selatan,

Afsel dan Dunia Lepas Kepergian Mandela Soweto, Afrika SelatanPuluhan ribu rakyat Afrika Selatan bersatu dalam selebrasi megah dan bergemuruh dalam upara penghormatan terakhir yang diguyur hujan untuk ikon kebebasan global Nelson Mandela yang dihadiri para presiden dan pangeran seluruh dunia, serta ditonton jutaan orang di seluruh dunia.

Kidung-kidung untuk pujian dan revolusi yang kebanyakan lahir di era Mandela melawan apartheid, bergema di stadion raksasa di Soweto di mana hampir 100 pemimpin dunia menyampaikan penghormatan terakhir kepada orang yang kisah hidupnya mendapat penghormatan universal yang tidak biasa.

Upacara ini mulai digelar tengah hari waktu setempat (17.00 WIB) diawali dengan lagu kebangsaan “Nkosi Sikelel’ iAfrika” (Tuhan Memberkati Afrika) oleh paduan suara massal yang kemudian diikuti seisi stadion.

Sekitar 80.000 orang menghadiri acara ini, namun menyusut karena guyuran air hujan sejak pagi hari, namun itu tak mengurangi antusiasme dan kekhidmatan pengunjung.

“Perjalanan panjang dia telah berakhir, dia akhirnya bisa beristirahat,” kata Wakil Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC) Cyril Ramaphosa dalam pidato pembukanya.

Sementara dalam pidato peng-

hormatannya, Sekjen PBB Ban Kimoon mencatat bahwa Mandela telah mempersatukan manusia, tidak hanya sewaktu masih hidup namun juga dalam kematiannya.

“Lihat ke sekeliling podium ini..kita lihat para pemimpin yang mewakili kepentingan berbedabeda...semua di sini, semua bersatu,” kata dia.

Faktanya Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro memang hadir bersamaan dalam acara ini.

Janda Mandela, Graca Machel, mendapat sambutan luar biasa begitu duduk di panggung utama, namun kedatangan Presiden Jacob Zuma diteriaki sebagian massa.

Mantan istri Mandela,Winnie Madikizela-Mandela juga menghadiri acara ini.

Presiden India, Presiden Brazil, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Prancis Francois Hollande, Presiden Afghanistan

Hamid Karzai ada di antara yang hadir dalam upacara ini, sedangkan Afrika diwakili Presiden Nigeria Goodluck Jonathan serta beberapa kepala negara dan pemerintahan.

Penyanyi yang juga aktivis Bono dan aktris Afrika Selatan Charlize Theron ada di daftar yang hadir, sedangkan Obama datang bersama istrinya Michelle melalui penerbangan pesawat khusus kepresidenan AS Air Force One yang juga ditumpangi mantan presiden George W. Bush dan istrinya Laura.

Dua mantan presiden AS lainnya, Bill Clinton dan Jimmy Carter, datang terpisah lebih dulu.

Mandela akan dimmakamkan hari Minggu nanti di desa masa kecilnya di Qunu dan menjelang upacara penghormatan itu peraih Nobel Desmond Tutu menggambarkan Mandela sebagai “pesulap” yang telah membentuk sebuah bangsa bersatu keluar dari ancaman perang saudara.

Anak perempuan tertuanya, Makaziwe Mandela, berkata betapa ayahnya menghabiskan pekan indah dikelilingi keluarga sebelum meninggal dunia. “Anak-anak ada di sana, cucucucu juga ada di sana...sehingga kita semua selalu di dekatnya, bahkan pada momen terakhir,” kata dia kepada BBC. (ant/Bali Post)

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dan Presiden China, Xi Jingping masingmasing bersama istri

Shinzo Abe dan Xi Jinping Jadi Tokoh Asia Tahun Ini Singapura Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden China, Xi Jingping bersamasama dinobatkan sebagai “Tokoh Asia Tahun Ini, Rabu, oleh Harian Straits Times, dan menyeru keduanya saling mencegah konflik.

“Di Asia, saat ini, belum ada dua pemimpin yang mempunyai tanggungjawab besar untuk membangun ekonomi, melindungi kepentingan bersama dunia, dan penjaga perdamaian yang akan menjadi jalan menuju kemakmuran Asia,” tulis media utama di Asia Tenggara itu.

Tokyo dan Beijing berselisih mengenai kepulauan kecil di Laut China Timur dan suasananya memanas sejak tahun lalu. Kepulauan itu adalah Kepulauan Senkaku di Laut China Timur, yang de facto dikuasai Jepang sementara Beijing menyebutnya sebagai Kepulauan Daiyou.

Penyulut terbaru ketegangan tersebut pengumuman Identifikasi Wilayah Udara (ADIZ) yang baru, merupakan bukti keterikatan yang dalam dari kedua belah pihak.

“Ini menjelaskan dan membakar nasionalisme kedua negara yang apabila tidak di-

tangani secara baik bisa meningkatkan tekanan popularitas yang bisa melampaui kendali para pemimpin politik,” kata Straight Times itu.

Penetapan identifikasi zona wilayah udara (AIDZ) China itu tumpang tindih dengan Jepang dan Korea Selatan, yang sudah ditetapkan sejak puluhan tahun lalu, termasuk wilayah yang dituntut oleh kedua negara itu sejak lama.

Presiden Thein Sein, tokoh reformis Myanmar adalah penerima penghargaan tahunan Tokoh Asia untuk 2012 dari Straits Times. (ant/ Bali Post)

Israel Tetap Curiga Iran Sedang 19 Gerilyawan Tewas dalam Operasi Kembangkan Bom Nuklir di Mali Utara Bamako Tentara Prancis menewaskan 19 gerilyawan pada Selasa (10/12) di wilayah Timbuktu, Mali Utara, kata militer Prancis.

Selama beberapa pekan, ratusan prajurit Afrika dan Prancis termasuk tentara Mali telah menyusuri wilayah Mali Utara, tempat beberapa kelompok kecil gerilyawan seperti Al Qaida di Afrika Utara, cabang AQIM, masih aktif meskipun telah diusir dari Kota Gao, Timbuktu, dan Kidal pada Januari.

Operasi tersebut adalah bagian dari langkah untuk mendorong pemantauan dan keamanan sebelum pemilihan anggota Dewan Legislatif pada Minggu, babak kedua setelah babak pertama diselenggarakan pada 24 November, demikian laporan Xinhua.

Mali belum pulih dari bayang-bayang perang sejak Maret 2012, ketika AQIM dan kelompok lain gerilyawan menyerbu Wilayah Mali Utara, sebagai akibat dari kudeta militer.

Dengan dukungan tentara Afrika dan Prancis, militer Mali kembali ke bagian utara negeri itu pada Januari. Pada Agustus, negara Afrika Barat tersebut berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden. (ant/Bali Post)

Jerusalem Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu awal pekan ini mengemukakan syarat-syarat kepada Iran jika dua negara itu ingin mencapai persetujuan.

Netanyahu minta Iran menghentikan pengayaan nuklir dan rudal balistik serta mengubah kebijakan soal Israel. Netanyahu mengeluarkan pernyataan tersebut pada awal pertemuannya dengan Presiden Guatemala Otto Perez Molina di Jerusalem.

“Ancaman terbesar bagi kestabilan di Timur Tengah adalah upaya Iran untuk memiliki senjata nuklir. Hal penting untuk mencapai kesepakatan akhir dengan Iran adalah mencegah nuklir Iran,” kata Netanyahu.

Ia tetap berpendapat bahwa Iran “berusaha membuat bom atom dengan kedok program nuklir damai”.

“Seharusnya tak ada pengayaan (uranium), tak ada mesin sentrifugal, tak ada reaktor air berat, tak ada program senjata, tak ada rudal balistik dan perubahan dalam kebijakan Israel: tak ada pemusnahan terhadap Israel, tak ada dukungan buat pelaku teror, tidak menyepelekan pemerintahan lain di Timur Tengah,” katanya.

“Tak satu pun dari komponen tersebut (dilakukan Iran) ... (padahal) syarat-syarat itu adalah penting untuk energi nuklir sipil,” tambah Netanyahu seperti dikutip kantor berita Xinhua. (ant/ Bali Post)