Snt13012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 13 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 256 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

ITS, Proyek Dishub Miliaran Rupiah Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) Intelligent Transport Systems (ITS), sebuah proyek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB yang anggarannya dikucurkan mulai tahun 2009 hingga 2011 diduga mangkrak. Proyek ITS berupa bangunan tiga unit tower diduga tidak terurus serta server yang disiapkan di Kantor Dishubkominfo dengan dana Rp 2,6 miliar lebih disinyalir raib.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebutkan, proyek ITS atau Sistem Transportasi Cerdas ini, adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi in-

formasi. Di mana, pengumpulan data-data langsung dari lapangan selanjutnya diolah sedemikian rupa. Sehingga hasil dari pengolahan yang dilakukan tersebut kemudian dikembalikan kepada

pengguna transportasi dalam bentuk informasi-informasi melalui papan informasi atau dalam bentuk digital map dan lain sebagainya.

Melalui teknologi informasi ini, akan diperoleh gamba-

ran soal kondisi lalu lintas udara, darat dan laut. Di NTB proyek ini diluncurkan pertama kali (tahap I) tahun 2009, dengan anggaran sekitar Rp 756.905.274. Setelah itu, proyek dilanjutkan tahun 2010 (tahap II) dengan kucuran anggaran Rp 1,5 miliar.

Selanjutnya proyek tahap III tahun 2011, kembali digelontorkan anggaran sebesar Rp 320.397.300.

Dari akumulasi anggaran sebesar Rp 2.646.852.574

dalam tiga tahun anggaran itu, ada sejumlah fasilitas yang telah dibangun. Menurut informasi, fasilitas yang dibangun itu berupa tiga unit tower. Masing-masing, satu unit dibangun di wilayah Desa Ketejer, Lombok Barat. Kemudian satu unit di kawasan Gunung Rinjani (Lombok Timur) dan satu unit lagi di bangun di kawasan Gunung Tambora (Bima).

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Bangunan megah Pengadilan Tipikor Mataram menelan anggaran hingga Rp 9,4 miliar. Setahun sempat tak difungsikan, beberapa bagian gedung sudah mulai rusak, termasuk plafon yang jebol dan keramik dinding terlepas (rontok). Pihak kontraktor pelaksana siap bertanggung jawab memperbaikinya.

Data diperoleh Suara NTB, pengerjaan proyek dibagi tiga termin. Tahap I dibangun dengan Daftar Isian Anggaran Pelaksanaan (DIPA) dari Mahkamah Agung (MA) Tahun 2011, berlanjut DIPA tahap II tahun 2012, total anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 7.158.612.000. Dua termin ini digarap oleh Pengadilan Tinggi Mataram. Sedangkan termin ketiga, dikerjakan oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan anggaran Rp 2.254.657.700. Untuk tahap (Suara NTB/ars) finishing ini, TERLEPAS – Tampak depan gedung Pengadilan Tipikor Mataram yang menunjukkan kerusakan di bagian dinding Bersambung ke hal 15 akibat keramiknya terlepas. Gedung ini mulai difungsikan Sejak Selasa (11/1) lalu, setelah setahun kosong.

TO K O H Pelanggaran Pidana dan Disiplin

Pembangunan ’’Techno Park’’ Tak Terganggu Persoalan Lahan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir.Hj. Budi Septiani memastikan klaim kepemilikan oleh beberapa warga di Desa Lelede, Banyumulek, Lombok Barat (Lobar) tak mempengaruhi rencana pengembangan kawasan Techno Park. Beberapa rencana membangun infrastruktur dasar yang akan dilaksanakan tahun ini. ‘’Pembangunan yang akan dilaksanakan berupa pemagaran, pembangunan pos jaga, menara pantau dan drainase. Kita tahun ini juga menda-

BELUM tuntas proses hukum oknum Brimob yang terlibat jambret, institusi kepolisian kembali tercoreng dengan ulah seorang personel di Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Oknum berinisial Adn, berpangkat Briptu. Barang bukti yang diedarkan dugaan sementara dari Malaysia.

Informasi dihimpun Suara NTB, Adn ditangkap Satgas Quick Wins 1 Polres KSB, Minggu (10/1) lalu sekitar pukul 18.00 Wita. Dia ditangkap bersama dua warga sipil di TKP RT 01 RW 06 Kampung Bosok Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, KSB. Setelah dibekuk, hingga berita ini ditulis, Bersambung ke hal 15 Teddy Suhendyawan Syarif

KAWASAN TECHNO PARK Pintu gerbang menuju kawasan techno park di Desa Lelede, Banyumulek, Lombok Barat.

(Suara NTB/her)

patkan bantuan APBN sebesar Rp 500 juta untuk mengatur HPT, hijauan pakan ternak-nya,’’ jelas Budi dihubungi di Mataram, Selasa (12/1) kemarin.

Soal klaim lahan oleh warga warga setempat, dijelaskan ada pihak-pihak yang menyebut sebagian lahan di kawasan pembangunan techno park sebagai miliknya. Informasinya seluas 4 hektar dari 32 hektar lahan yang menjadi aset Pemprov NTB. Budi mengatakan, Disnakeswan tetap berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi NTB selaku pihak yang membidangi aset dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah dilakukan pengecekan katanya, diperkirakan hanya 2 hektar lahan yang harus diperjelas statusnya. Sebab masyarakat yang mengklaim sebagian lahan sebagai miliknya mengatakan memiliki sertifikat. Padahal, aset Pemprov itupun telah juga memiliki sertifikat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Tak Surati Pemprov NTB KEPALA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengungkapkan, manajemen Citilink tak bersurat ke Pemprov NTB terkait dengan penutupan penerbangan langsung Lombok-Bandung. Lain halnya dengan maskapai yang menutup rute penerbangan, seperti Garuda Indonesia yang menutup rute Lombok-Kupang atau Jetstar Airways yang menutup rute Lombok-Perth misalnya.

Mereka jauh-jauh sebelumnya sudah bersurat ke Dishubkominfo mengenai rencana penutupan rute penerbangan yang mereka layani.

“Citilink ini ndak ada informasi bahwa akan stop operasi (berhenti melayani rute Lombok-Bandung).

Bersambung ke hal 15 Agung Hartono (Suara NTB/dok)

Tarif Angkutan dan Penyeberangan di NTB Turun Lima Persen Mataram (Suara NTB) Hasil pembahasan Pemprov NTB bersama Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) sepakat menurunkan tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan penyeberangan Kayangan-Poto Tano

PENYEBERANGAN Suasana penyeberangan Kayangan-Poto Tano

sebesar lima persen. Draf Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penyesuaian tarif angkutan akibat penurunan harga BBM itu sudah masuk Biro Hukum Setda NTB. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Kinerja 12 SKPD Dievaluasi

Pimpinan SKPD Bisa Turun Eselon Mataram (Suara NTB) Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, hasil evaluasi kinerja 12 pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB yang saat ini dilakukan tim yang dibentuk gubernur akan berbentuk rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim tersebut, jika pimpinan SKPD dinyatakan tak berkompeten maka bisa jadi akan turun eselon ke eselon III. ‘’Evaluasi kinerja itu nanti kesimpulannya yang bersangkutan ini sangat kompeten. Kalaupun kemudian digeser akan digeser ke tempat yang lebih tinggi. Boleh jadi kemudian, yang bersangkutan sangat tidak kompeten.

Kalau sangat tidak kompeten berarti

ini asalnya eselon III. Bisa diturunkan eselonnya ke eselon III. Kan UU ASN memberikan jaminan, sangat bisa diturunkan dari eselon II ke eselon III. Yang penting dasarnya adalah evaluasi kinerja,” kata Suruji dikonfirmasi di Mataram, Selasa (12/ 1) siang kemarin.

Dikatakan, Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan SKPD yang dibentuk gubernur akan bekerja profesional. Sehingga, dalam tim tersebut semuanya berasal dari akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB seperti Universitas Mataram (Unram), IKIP Mataram dan IAIN Mataram. Tim tersebut diketuai oleh Prof. Tatok Asmoeni dan Sekretaris, Bersambung ke hal 15

No. SKPD yang Dievaluasi

Pimpinan SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Drs. Fathurahman, M.Si H. Suhaimi, SH Drs. Agung Hartono, M.TSr Ir. Andi Pramaria, M.Si Ir. Hj. Budi Septiani Ir. Aminollah, M.Si Ir. Husni Thamrin, MM Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM Ir. Hj. Hartina, MM Drs. H. Imhal L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si Drs. Hendro Kartiko, MM

Biro Umum Biro Administrasi Kesra Dishubkominfo Dinas Kehutanan Disnakeswan Dinas Kelautan dan Perikanan Disosdukcapil Bakorluh Badan Ketahanan Pangan Badan Perpustakaan dan Arsip Disbudpar Korpri

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dianggarkan Tahun 2015 Fokus Pengadaan Sarpras PEMKOT Mataram mengalokasikan anggaran di tiap kelurahan Rp 100 juta diperuntukan untuk penanggulangan kebersihan lingkungan. Anggaran ini dimasukan dalam DPA kelurahan.

Menanggapi penambahan anggaran di kelurahan, Camat Cakranegara M. Salman Rusdi menjelaskan, pengalokasian anggaran oleh Pemkot Mataram bertujuan dalam rangka pemberdayaan untuk tahun 2016, sehingga banyak kelurahan rencananya akan menghidupkan kembali kelompok kerja (pokja) kebersihan di tiap lingkungan. Disamping sosialisasi, pihaknya menyarankan agar 10 kelurahan di Kecamatan Cakranegara mengalokasikan anggaran tersebut untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras). “Saya harapkan supaya dialokasikan untuk sarana prasarana saja,” kata Salman di kantornya.

Sarana dan prasarana mendesak menurutnya adalah pengadaan gerobak sampah. Nantinya, di titik - titik rawan sampah disiapkan gerobak itu sehingga petugas mudah mengangkut. Namun demikian, pihaknya akan mengkomunikasikan komponen pengadaan sarana prasarana tersebut dengan semua lurah. “Komponen sarana prasarana akan kita rapatkan,” pungkasnya.

Salman menggambarkan persoalan sampah hampir sama di semua kelurahan. Persoalan di Cakranegara ternyata kemampuan pelayanan pengangkutan sampah oleh instansi terkait, diketahui masih keterbatasan pengangkutan sehingga masih banyak sisa sampah tidak terangkut. Solusinya ujar Salman, dengan penyiapan gerobak sampah di titik - titik tertentu.

Peran serta masyarakat akunya, sudah relatif bagus. Harapannya ke depan tentu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, harus ada pola pikir bahwa warga tidak lagi membuang sampah melainkan berpikir untuk melakukan pengolahan. “Sekarang bagaimana kita berpikir sampah itu diolah, bukan dibuang lagi,” terangnya.

Selain itu, harus ada penguatan kelembagaan di bawah.

Contohnya, taatkala Kota Mataram darurat sampah komponen masyarakat bahu membahu. Artinya, warga betul - betul sadar sehingga sampah tidak lagi menjadi bencana. “Pihak swasta juga harus berperan.

Tidak bisa diserahkan begitu saja ke pemerintah,” ujarnya. (cem)

M. Salman Rusdi (Suara NTB/cem)

Jangan Buat Alasan Klasik

(Suara NTB/fit)

PERNYATAAN Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid yang menyebutkan bahwa sebagian lahan parkir di Kota Mataram, diduga dikuasai preman, ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH. ‘’Kalau pemerintah dikalahkan sama preman, kacau dunia,’’ kelakarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (12/1).

Mestinya, menurut Syamsul kalau oknum-oknum yang diduga menguasai lahan parkir di Kota mataram terindikasi preman, harus segera diselesaikan secara aturan yang berlaku. Ia mengingatkan Dishubkominfo untuk tidak membawabawa istilah preman kalau belum terbukti kebenarannya.

Yang jelas, parkir menjadi tanggung jawab bersama. ‘’Parkir ini untuk hajatan orang Mataram. Dari kita, untuk kita,’’ cetusnya. Politisi Nasdem ini menyesalkan tidak ada tindakan konkret dari dari Dishubkominfo untuk mengatasi persoalan lahan parkir yang diduga banyak dikuasai preman. Apalagi persoalan ini sudah diketahui sejak lama. ‘’Nanti kalau kita ke lapangan ternyata bukan preman, ini alasan-alasan klasik yang memang harus kita luruskan,’’ ucapnya. Syamsul mengingatkan, jangan sampai preman dijadikan alasan gara-gara PAD dari sektor parkir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. ‘’Jangan buat alasan yang klasik. Parkir ini sudah lama,’’ imbuhnya.

Syamsul menyayangkan tidak ada solusi apalagi ketegasan dari Dishubkominfo terhadap persoalan parkir di Kota Mataram. ‘’Preman itukan lemah. Mereka tidak punya legalitas. Sedangkan kita (pemerintah, red) punya polisi, ada Pol PP. yang melanggar kan jelas harus dikenakan sanksi,’’ ujarnya.

Meski tidak menuding Dishubkominfo hanya membuatbuat alasan atas tidak tercapainya target retribusi parkir tepi jalan umum, namun Syamsul meminta Dishubkominfo untuk tidak mengungkapkan alasan-alasan klasik atas kegagalan tersebut. Karena seperti ketahui, lanjutnya, parkir Kota Mataram memang bermasalah sejak dulu. ‘’Kalau dibilang tidak ada masalah, jelas itu ada masalah karena PAD jalan di tempat,’’ sebutnya. Karenanya, Syamsul mendorong agar Perwal pengelolaan parkir dipercepat. Sehingga Perda Kota Mataram nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan parkir segera diterapkan. ‘’Jangan kita menginisiasi membentuk perda ini perda itu tapi nyatanya hanya menjadi macan kertas,’’ katanya. ‘’Perda yang sudah diketok harus menjadi acuan kita bersama,’’ pungkasnya. (fit)

Syamsul Bahri

Proyek RPH Gubuk Mamben Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek fisik bersumber dari dana APBD Kota Mataram tahun 2015, ternyata masih ada belum tuntas. Padahal, seluruh paket proyek ditargetkan tuntas sebelum tutup tahun. Nyatanya, proyek pembangunan rumah potong hewan (RPH) di Gubuk Mamben Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram hingga Januari 2016 belum tuntas.

Proyek RPH dikerjakan oleh CV. Cahaya Mulya Rizky dengan nomor kontrak PT.090.27/765/pert/IX/15.

Proyek ini mulai dikerjakan 9 September 2015 dengan lama pengerjaan 105 hari kalender.

Hingga batas kontrak proyek itu hanya rampung 80 persen.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, nilai pagu paket RPH ini Rp 757.499.728,00 dan HPS Rp 757.000.000,00.

CV. Cahaya Mulya Rizky memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 575.000.000. Tidak rampungnya proyek ini lantaran lambannya pengesahan APBDP. Bahkan, kontraktor asal Lombok Tengah ini baru sekali mencairkan pembayaran.

Sementara pantauan Suara NTB di lokasi, terlihat aktifitas para pekerja. Di bagian sisi kiri RPH, bangunan tinggi seperti tower air masih dikerjakan. Sementara, sisi kanan pekerja menggali lubang rencananya akan dibuat untuk instansi pengelolaan limbah (IPAL).

Salah salah satu staf Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan enggan menyebutkan namanya mengaku pekerjaan sudah tuntas tinggal pengerjaan finishing bangunan saja.

Dia mengakui diakhir kontrak pekerjaan fisik baru selesai 80 persen, sehingga kontraktor diminta mengebut pekerjaan.

Dia enggan memberikan keterangan lebih jauh terkait molornya pekerjaan.

Tapi disampaikan proyek terkendala terlambatnya pengesahan APBDP. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PKP Kota Mataram Ir. H. Muttawali mengaku proyek RPH seharusnya sudah PHO hari ini (kemarin, red) oleh kontraktor ke Pemkot Mataram. Tetapi karena alasan memimpin rapat sehingga serah terima proyek itu batal.

Adapun sisa proyek dikerjakan seperti pembuatan IPAL merupakan proyek milik PNPM. Dipertegas bagaimana proses pencairan dana sementara anggaran telah ditutup,

(Suara NTB/cem)

BELUM TUNTAS - Inilah proyek RPH Gubuk Mamben yang belum tuntas dikerjakan oleh rekanan. Padahal seharusnya proyek ini diserahterimakan Desember 2015.

Muttawali mengatakan sudah ada kesepakatan denda serta garansi bank.

Diketahui, berdasarkan Peraturan LKPP No. 14/2012 menyatakan bahwa pada dasar-

nya denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa. (cem)

2015, Sejumlah Program Aspirasi Dewan Tidak Terlaksana Mataram (Suara NTB) – Tahun 2015 menjadi tahun yang cukup sulit bagi eksekutif dan legislatif Kota Mataram. Tidak hanya proyek milik SKPD yang molor, bahkan hingga melampauai tahun anggaran, sejumlah program aspirasi Dewan juga kandas.

Tidak sedikit program aspirasi milik anggota DPRD Kota Mataram tidak terlaksana tahun 2015.

Akibatnya, anggaran yang sedianya untuk mendanai pekerjaan yang notabene merupakan program aspirasi Dewan, terpaksa menjadi Silpa dan kembali ke kas daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (12/1) mengaku belum menerima laporan secara resmi terkait hal itu. Namun demikian, dia sangat menyayangkan ada program aspirasi milik anggota Dewan yang tidak terlaksana.

Tetapi pada bagian lain, Muhtar dapat memaklumi hal tersebut. ‘’Kemarin itu memang waktunya sangat mepet,’’ cetusnya. Sehingga, kalau untuk program yang bersifat fisik, kondisnya kurang mendukung. Mestinya, dari awal anggota Dewan harus cermat

membaca situasi dan kondisi.

Apalagi rentang waktu yang tersisa antara APBD murni dengan APBD perubahan sangat berbeda. ‘’Memang peruntukkannya 60 persen untuk program fisik dan 40 persen untuk non fisik,’’ sebutnya. Untuk menyiasasi pembagian waktu antara APBD dengan APBDP, mestinya, program-program yang bersifat fisik dianggarkan dalam APBD. Kalaupun terpaksa harus ada program fisik dalam program aspirasi yang diajukan pada APBDP, dipilih pembangunan yang pengerjaannya sederhana.

Bappeda Kaji Dua Lokasi TPU Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mengkaji dua lokasi untuk pembangunan tempat pemakamam umum (TPU) di Kota Mataram.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan dua lokasi ini berada di wilayah Ampenan dan di kawasan lingkar selatan.

Ia menyampaikan dua lokasi pembangunan TPU ini merupakan usulan dari masyarakat.

“Masalah TPU ini sudah ada dua yang mengajukan permohonannya.

Pertama di wilayah Ampenan, saya sudah minta BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk segera mengecek kondisinya di lapangan,” jelasnya, Selasa (12/1).

Selain itu belum lama ini, Martawang menyam-

paikan pihaknya bertemu dengan komunitas perkumpulan warga Sumbawa yang ada di Mataram dan mengajukan izin pembangunan TPU di lingkar selatan. “Saya sudah minta staf saya di lapangan melakukan pengecekan karena itu tanah milik provinsi,” cetusnya.

Pembangunan TPU harus tetap mengacu pada aturan tata ruang Kota Mataram.

Dan Martawang menyebutkan lahan di lingkar selatan tersebut peruntukannya memang untuk TPU. “Dan informasi dari yang mendatangi saya kemarin dari Himpunan Kerukunan Keluarga Samawa, di sekitar lingkar selatan memang itu peruntukannya untuk itu (TPU).

Dan hari ini (kemarin) mereka mengajukan surat dan minta ke Bappeda untuk peruntukan ruang dan sesuai prinsipnya, sesuai tata ruang Kota Mataram, sesuai untuk pemakaman umum,” jelasnya.

Martawang menyampaikan pihaknya ingin TPU di Mataram ini diatur dan ditata dengan rapi. Jika memungkinkan, bisa menggunakan rumput seperti pemakaman umum di kota besar seperti Jakarta. Belum lama ini pihaknya juga telah rampung melakukan penembokan pemakaman warga di dekat ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan. “Bagaimana agar pemakaman itu diatur rapi, tidak semrawut, harus ada jalan, diatur yang bagus,” jelasnya.

Sebelumnya Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyampaikan pihaknya akan membentuk UPTD Pemakaman yang akan mengelola TPU di Kota Mataram. Tahun ini Pemkot Mataram juga berencana membangun TPU yang bisa dimanfaatkan warga pendatang untuk memakamkan keluarganya. (ynt)

Dikurangi, Peserta Isbat Nikah Mataram (Suara NTB) Setiap tahun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram membuat program isbat nikah gratis bagi warga miskin.

Dalam tiga tahun berturutturut, jumlah pasangan yang dimasukkan dalam program isbat nikah sebanyak 600 pasangan. Tapi untuk tahun ini, jumlah pasangan menurun drastis sampai 50 persen yaitu hanya untuk 300 pasangan.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan menyampaikan program isbat nikah tahun ini tak hanya dilaksanakan pihaknya. Tapi program yang sama juga akan dilaksanakan Pengadilan Agama (PA) Mataram. “Melihat itu kita juga harus menyesuaikan diri. Jangan sampai nanti PA tidak bisa merealisasikan itu,” ujarnya, Selasa (12/

1). Karena dalam pelaksanaan isbat nikah, Dinas Dukcapil juga bekerja sama dengan PA Mataram dan tempat pelaksanaan isbat juga berlangsung di PA Mataram.

Pihaknya juga tidak ingin program isbat nikah antara Dinas Dukcapil Kota Mataram dan PA Mataram menjadi tumpang tindih. “PA salah satu wilayah kerjanya adalah Kota Mataram. Jadi biar tidak tumpang tindih, kita juga selalu koordinasi dengan PA,” jelasnya. Ridwan juga menyampaikan saat ini kesadaran warga negara untuk memiliki buku nikah cukup tinggi, sehingga sudah banyak warga Kota Mataram yang pernikahannya telah terdaftar.

Di samping itu, Ridwan menyampaikan sampai saat ini sudah banyak pasangan yang pernikahannya telah ter-

daftar di PA. Selain khusus untuk pernikahan pertama, pasangan yang boleh mengikuti isbat nikah adalah pasangan yang usia pernikahannya cukup lama atau sepuluh tahun lebih.

Kendati jumlah pasangan dikurangi, Ridwan mengatakan seiring waktu berjalan, pihaknya akan melihat lagi apakah ada lagi pasangan yang pernikahannya cukup lama tapi belum terdaftar.

Pengurangan jumlah pasangan peserta isbat nikah ini disampaikan Ridwan bukan karena persoalan terbatasnya anggaran. Untuk biaya isbat nikah, setiap pasangan dianggarkan Rp 250 ribu. Selain memprogramkan isbat nikah, Dinas Dukcapil juga memprogramkan pengesahan perkawinan untuk warga non-Muslim. (ynt)

Misalnya pembangunan jalan lingkungan. ‘’Kalau program fisik diajukan dalam APBD, paling tidak Maret atau April program itu sudah terlaksana,’’ sebutnya. Selain itu, lanjut Muhtar, semestinya, tidak ada istilah program aspirasi Dewan tidak terlaksana. Pasalnya, program aspirasi Dewan tidak seperti proyek milik SKPD yang nilainya besar. ‘’Paling satu kegiatan itu nilainya Rp 100 juta sampai Rp 150 juta,’’ sebutnya. Tidak terlaksananya program aspirasi Dewan, lanjut Muhtar akan merugikan kepentingan

masyarakat. Karena bagaimanapun program aspirasi itu merupakan representasi aspirasi masyarakat yang dsampaikan saat Dewan melaksanakan reses di masing-masing dapil. ‘’Kalau tidak dilaksanakan tahun ini, otomatis dia akan hangus,’’ sebutnya. Seperti diketahui, masing-masing anggota DPRD Kota Mataram mendapat jatah program aspirasi senilai Rp 600 juta per tahun anggaran. Eksekusi program aspirasi ini diusulkan dalam dua gelombang. Pertama saat APBD dan kedua pada APBDP. (fit)

Soal Sampah

SKPD Dinilai Hanya Berorientasi Proyek Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah yang tidak kunjung tuntas di Kota Mataram, menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Sebab, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani masalah ini diduga hanya memikirkan bagaimana melengkapi sarana prasarana dengan menganggarkan untuk pengadaan. Dalam konteks ini, instansi tersebut dinilai hanya berorientasi terhadap proyek. Demikian ditegaskan akademisi Universitas Mataram Ir. Sri Tedjo Wulan, M.Sc., Phd Selasa (12/1) Tedjo menjelaskan, produksi sampah 350 ton tiap harinya dinilai cukup besar. Dengan produksi sampah itu, Pemkot Mataram hanya membutuhkan 80 tungku pembakaran sampah. Secara teknis disampaikan, 80 tungku pembakaran sampah ini hanya membutuhkan lokasi sekitar empat are. Selama dua hingga tiga jam menghabiskan 4 ton sampah. Jika dikalkulasikan bahwa 80 tungku akan menghabiskan 320 ton sampah selama tiga jam. “Sementara sisanya 30 ton itu kan, ada dipunguti pemulung dan lain sebagainya,” terangnya.

Dari sisi anggaran, relatif kecil dibandingkan pengadaan kendaraan dan operasional tiap tahunnya. Jika saat ini, Pemkot Mataram mengalokasikan Rp 17 miliar, untuk 80 tungku hanya menghabiskan Rp 10 - 11 miliar karena satu tungku membutuhkan anggaran Rp 100 - 120 juta.

Sisa anggaran Rp 5 miliar ini tersisa dan bertahan.

Kecenderungan selama ini, instansi teknis menangani sampah hanya bersembunyi di balik kekurangan sarana prasarana. Padahal, tiap tahun dialokasikan anggaran untuk penambahan sehingga pemikiran yang ada hanya bisnis dan mencari aman saja.

“Sehingga tiap tahun itu sarana prasarana itu terproyekan,” imbuhnya.

Pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelo-

(Suara NTB/cem)

Sri Tedjo Wulan laan sampah. Disisi lain, pemikiran tidak lagi bagaimana melakukan inovasi penanggulangan sampah. Indonesia sebutnya, sudah darurat sampah. Artinya, inovasi seperti pembuatan tungku sampah ini sangat dibutuhkan. Di Kota Mataram sendiri, sampah selalu datang dari hulu dan menumpuk dihilir. Penanganan secara emergency mulai dari hulu kemudian ke hilir.

Sering sekali kata doktor bidang lingkungan ini, Badan Lingkungan Hidup menghambat dan menilai pembakaran akan merusak lingkungan. Sebenarnya, tata kelola persampahan dan sanitasi adalah kejahatan lingkungan luar biasa. Misalnya, pemerintah menyiapkan kointainer untuk tempat sampah lalu kemudian membuangnya ke TPA. Tumpukan sampah di TPA menjadi gas metan. Kerusakan tanah oleh gas metan 22 kali kejahatan yang merusak atau menimbulkan pemanasan global. Belum lagi, sampah dibuang di lahan terbuka dan sungai sehingga menimbulkan pencemarahan lingkungan. “Malah pembuangan sampah ke TPA menghasilkan gas metan dan ini menyebabkan pemanasan global,” terangnya.

Namun demikian, dengan insinerator atau tungku pembakaran dipastikan akan menjadi solusi penanganan sampah di Mataram. (cem)

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

Kewalahan Awasi Satwa Langka BALAI Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB gencar mengawasi perdagangan satwa dilindungi. Meksi demikian, pengawasan tak bisa sepenuhnya dilaksanakan, terutama pada jalur-jalur tikus pelabuhan rakyat.

Kesan muncul belakangan, ada indikasi, hewanhewan yang dilarang ditangkap, apalagi diperjualbelikan justru menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan. Baru-baru ini, BKSDA berhasil lagi menangkap penjual jenis burung kakatua lokal.

Jumlahnya hanya satu ekor, dibeli langsung dari (Suara NTB/bul) pedagang burung di Kota Budhy Kurniawan Mataram, setelah petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli. “Sekarang prosesnya sudah SP2. Burung kakatua jambul kuning ini dijual di pasar Kebon Roek Ampnen,” terang Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA Provinsi NTB, Budhy Kurniawan, S. Hut di ruang kerjanya, Selasa (12/1).

Satwa dilindungi tersebut ditawarkan akan dijual dengan harga Rp 4,5 juta seekornya. Tentu harga tersebut terbilang cukup menggiurkan. Sebelumnya, BKSDA Provinsi NTB juga melakukan penyitaan terhadap 29 satwa dilindungi yang dipelihara pengelola Puri Mas Village di Kerandangan, Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat jelang pertengahan tahun 2015 lalu.

Sebanyak 29 satwa dilindungi tersebut terdiri atas 13 landak (Hystrix brachyuran), satu kasuari glambir ganda (Casuarius casuarius), lima kakatua (Cacatua galleria), lima kakatua raja (Probosciger atterimus), tiga cikukua tanduk (Philemon buceroides), satu rangkong (Anthacoceras convexus) dan satu dara mahkota (Gaura cristata).

Selain melakukan pemantauan di lapangan, Budhy mengatakan, bekerjasama dengan Balai Karantina Mataram, jalur-jalur penyeberangan laut resmi dilakukan deteksi terhadap hewanhewan dilindungi, yang kemungkinan besar keluar dan masuk di NTB. Demikian juga dengan jalur penerbangan yang ada di NTB. Hanya saja yang tak bisa dipantau maksimal, yakni jalur distribusi ilegal satwa dilindungi dari pelabuhan rakyat. Dengan dikelilingi pantai, bukan tidak mungkin oknum-oknumnya memanfaatkan keberadaan kapal atau sampan nelayan.

“Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pengawasan di sepanjang pantai kita di NTB. Tetapi jika kami mampu, pengawasan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin. Kita menjaga agar jangan sampai satwa dilindungi kita banyak yang ditangkap dan dijadikan komoditas bisnis,” demikian Budhy. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ratusan Jenis Kosmetik Berbahaya Beredar di Masyarakat Mataram (Suara NTB) Ratusan item kosmetik dan obat tradisional berbahan berbahaya masih beredar di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2015, temuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram sebanyak 192 item obat tradisional dan kosmetik sebanyak 612 item. Semua temuan tersebut telah dimusnahkan. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah pada tahun 2016.

“Kosmetik dan obat tradisional banyak yang menggunakan bahan berbahaya, ada juga yang tidak punya izin edar. Sehingga tidak boleh dijual kepada masyarakat, karena itu sangat berbahaya untuk kesehatan,” kata Kepala BBPOM Kota Mataram I Gde Nyoman Suandi, Apt., MM kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (12/1).

Total temuan BBPOM tahun 2015 sebanyak 110.593 pcs dari 892 item seharga Rp 557.702.804. Obat keras sebanyak 85 item yang terdiri dari 21.134 pcs seharga Rp 23.492.800. Kemudian obat tradisional sebanyak 66.221 pcs seharga Rp 106.860.400.

Pangan sebanyak 2.218 pcs dari tiga item seharga Rp 69.778.100. Kosmetik sebanyak 21.030 pcs dari 612 item seharga Rp 357.571.504.

Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA). Sebab tidak menutup kemungkinan produk-produk dari luar akan masuk ke NTB. Hal itu sulit dihindari, karena pemberlakuan MEA yang sifatnya global. Meski demikian BBPOM akan terus melakukan pengawasan.

“Kita akan melakukan

pengawasan dengan cara proaktif kontrol. Dengan kontrol ini kita akan langsung ke hulu, sehingga kita bisa tahu siapa distributornya dan bagaimana produk yang didistribusikan. Kita juga berharap masyarakat bisa lebih cermat dalam berbelanja,” kata Nyoman Suandi.

Dari sejumlah temuan itu Badan POM RI telah mengeluarkan public warning (peringatan publik) tentang obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 54 jenis obat tradisional yang mengandung parasetamol, natrium diklofenak, fenilbuzaton, siproheptadin HCL dan masih banyak lainnya. Sementara untuk obat tradisional yang

bukan hanya mengandung bahan kimia namun juga mengandung bahan terlarang. Ada 38 jenis yang mengandung arsenik di atas bahan yang sudah ditetapkan, rhizopus oryzae, benzil sibutramin, deksametason, hidroklorotiasida, sibutramin dan masih banyak lainnya.

“Kepada masyarakat agar melakukan tiga hal ini sebelum membeli yaitu lihat kemasan produk, periksa izin edarnya, dan periksa tanggal kadaluwarsanya. Sementara untuk distributor jangan menjual produk yang tidak punya izin edar, kadaluwarsa dan produk-produk bermasalah lainnya,” kata Nyoman Suandi. (lin)

NTB Tertibkan Usaha Budidaya Laut Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah bergerak menertibkan seluruh usaha budidaya laut, baik budidaya mutiara, kerapu, lobster, hingga rumput laut. Menyusul amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Kepala Dinasnya, Ir. Aminollah, M. Si, Senin (11/1), saat ini Autore, salah satu perusahaan budidaya mutiara telah mengajukan untuk peninjauan kawasan budidayanya, serta kawasan baru yang direncanakan di Sekotong, Lombok Barat.

Terdapat sebanyak 40 perusahaan yang melakukan budidaya mutiara. Saat ini hanya tersisa sebanyak belasan perusahaan. Seluruhnya, akan ditinjau kembali titik koordinat dan wilayah yang telah dimanfaatkan. Apakah benar, kawasan yang dimanfaatkan tersebut tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain.

Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah menggodok Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), efektifnya akan berlaku 2017 mendatang. RZWP3K ini mengatur tentang pemanfaatan kawasan perairan, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing-masing.

Apakah suatu kawasan peruntukannya untuk pariwisata, budidaya laut, atau investasi lainnya.

“Kita ingin pastikan, benarkah izin budidaya lautnya, sudah sesuai dengan acuan di RZWP3K. Semua usaha budidaya laut akan kita tinjau, selanjutnya diterbitkan rekomendasi,” katanya kepada Suara NTB. Ir. Aminollah menyebutkan, UU nomor 23 tahun 2014 telah menegaskan, seluruh izin-izin budidaya laut sepenuhnya bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Terkecuali, izin budidaya perikanan (darat), tetap menjadi kewenangan dinas kelautan kabupaten.

Dengan kewenangan tersebut, seluruh izin-izin budidaya laut yang telah diterbitkan oleh kabupaten/kota, akan ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Sehingga tidak tumpang tindih kawasan yang sebelumnya juga telah ditetapkan oleh kabupaten/kota.

“Mana saja usaha budidaya laut, referensinya ada di kabupaten/kota. Karena sejauh ini belum banyak yang mengajukan peninjauan ke Dinas Kelautan Provinsi. Karena tidak tidak bisa menerima begitu saja izin yang telah dikeluarkan di kabupaten/ kota,” tambahnya.

Yang telah ada sekarang, jika menyalahi aturan baik koordinat maupun wilayah yang dimanfaatkan, pastinya tetap akan diteribkan izin-izinnya. Semua usaha budidaya lautpun diingatkan agar segara mengajukan peninjauan. (bul) Aminollah (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PENGOLAHAN KONSENTRAT - Pusat produksi pengolahan konsentrat Newmont di Batu Hijau, KSB. Konsentrat yang diekspor kini harus disertai dengan surat keterangan asal (SKA) barang dari NTB, tidak lagi di ekspor mengatasnamakan daerah lain.

Importir Konsentrat Syaratkan Newmont Gunakan SKA NTB Mataram (Suara NTB) Negara tujuan ekspor konsentrat PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) meminta, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat itu, menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) daerah produksi.

India adalah negara penerima konsentrat Newmont yang meminta syarat itu.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Ir. H. Husni Fahri, M. Si, Selasa (12/1).

Didampingi Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dra. Hj. Baiq. Noviana Indiari, MM, dia menyebut, manajemen Newmont sudah mulai mengajukan SKA ke Disperindag Provinsi NTB baru-baru ini. Jika tidak menggunakan SKA daerah asal produksi, kemungkinan ekspor Newmont tak bisa terlaksana.

“Sebelumnya, SKA biasanya Newmont memintanya di Jakarta. Sekarang, untuk ekspor ke India, harus menggunakan SKA yang kita terbitkan. Kita berikan form Asean India (AI), yang berlaku untuk ekspor ke India dan beberapa negara Asia lainnya,” kata Baiq Noviana.

Dengan menggunakan SKA daerah produksi, akan terdata jumlah konsentrat yang dikirim oleh Newmont. Dan berpotensi meningkatkan jumlah ekspor dari NTB. Den-

produksi yang dihasilkan oleh daerah lain juga. Bagus sekali kalau Newmont sudah menggunakan SKA NTB. Tentu setiap kali melakukan ekspor kita bisa memantaunya langsung,” ujarnya.

SELASA, 12/11/16

(Suara NTB/bul)

H. Husni Fahri gan meningkatnya jumlah ekspor yang terdata di daerah, katanya pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih kepada daerah bersangkutan, terkait pengucuran APBN. Ir. H. Husni Fahri melanjutkan, dengan menggunakan SKA dari NTB, menunjukkan bahwa semakin banyak pengusaha yang nampak melakukan perdagangan langsung ke luar negeri. Hal inilah yang diharapkan pemerintah daerah dari dulu.

“Kita selalu mendorong, agar pengusaha tidak menggunakan SKA dari daerahdaerah lain. Sebab, potensi kita akan tercatat sebagai

Terhadap pengusaha-pengusaha lain yang notabene sebagai eksportir, H. Husni Fahri katakan, pemerintah sedang jemput bola. Dengan mendatangi langsung pengusaha yang potensial

menjual produknya ke luar negeri, untuk dibuatkan SKA dari NTB. “Dengan demikian, potensi besar yang kita miliki bisa nampak,” demikian H. Husni Fahri. (bul)

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Akselerasi Program Strategis Garansi Tak Pecah Kongsi KEMENANGAN sebuah paket pada Pilkada, layaknya menjadi awal harapan pembangunan masyarakat pada sebuah era kepemimpinan. Namun banyaknya bumbu kepentingan kerap menjadikan paket pimpinan kepala daerah tidak harmonis hingga akhir masa jabatan.

Calon Bupati KLU terpilih pada Pilkada KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH, pun menyadari hal itu. Hasil survai kata dia, menunjukkan bahwa rata-rata bupati dan wakil bupati tidak seiring sejalan pada 5 tahun periode kepemimpinannya. Najmul pun tidak ingin hal tersebut terjadi dalam kepemimpinannya bersama wabup terpilih, Saripudin, SH. Mantan Wabup KLU di era 5 tahun lalu ini menyadari, betapa arti penting kekompakan sebuah paket kepala daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Terlebih, bupati dan wabup terpilih tengah ditunggu program dan kinerjanya sehubungan dengan manifestasi ini visimisi saat kampanye lalu.

Najmul berandai-andai, apabila dalam perjalanan birokrasi nantinya terdapat hal yang mengganggu jalannya pemerintahan, maka hal tersebut diharapkan tidak lantas memiliki ekses terhadap keutuhan bupati dengan wakil bupati, ataupun antara pemerintah dengan masyarakat.

“Apabila ada hal-hal yang mengganggu keutuhan, harapan saya, janganlah ada yang menjadi ‘kompor’. Jika ada api marilah kita datang membawa air, Insya Allah semuanya akan berjalan baik,” lanjutnya.

Dalam tatanan pemerintah, Najmul menyebut keberadaan eksekutif saja tidak cukup. Melainkan harus ditunjang oleh Legislatif yang memiliki tupoksi sebagai mitra sekaligus pengawas kebijakan eksekutif. Atas dasar itulah, Najmul mengisyaratkan akan membangun konsolidasi dan rekonsiliasi dengan kalangan legislatif agar tercipta harmoni dalam sebuah nada pembangunan. Tanpa sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif, tentu apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita membangun daerah akan sulit terwujud.

“Pak Sarifudin dan saya, bukan yang terbaik di Lombok Utara, sebaliknya masih m e m i l i k i kekurangan dan kealpaan. Jangan sungkan untuk memberi masukan kepada kami,” pinta Najmul. (ari) H. Najmul Akhyar

Bappeda: Tidak Ada Alasan Terlambat Selong (Suara NTB) Tahun 2016 ini, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki sejumlah program strategis antara pembangunan akses jalan Sordang-Korleko senilai Rp 60 miliar fisik dan Rp 23 miliar untuk pembebasan lahan. Selain itu, akan dilakukan penataan Kota Selong senilai Rp 40 miliar hingga kelanjutan pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji Rp 40 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Lotim Ahmad Dewanto Hadi, Selasa (12/1). Tidak hanya itu, program strategis lainnya adalah pembangunan gedung DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40,5 miliar, pembangunan tiga unit pasar yakni Pasar Sakra, Sambelia dan Pringgabaya Rp 25 miliar.

Menurutnya, semua proyek besar tersebut tidak diinginkan terjadi keterlambatan. Apalagi Bupati Lotim menginginkan tidak lagi ada alasan keterlambatan merealisasikan programprogram strategis ini.

Program strategis harus dijalankan secara akseleratif.

Apalagi, bupati diakui telah beberapa kali menyentil per-

soalan banyaknya proyek yang terlambat realisasinya.

Kenyataan tahun 2015 lalu, cukup banyak yang belum rampung hingga awal tahun 2016 ini.

Selasa kemarin, lanjut Dedi (panggilan akrab Kepala Ahmad Dewanto Hadi-red) para pimpinan SKPD sudah kumpul. Digelar rapat perdana unit yang akan mengawal realisasi program-program strategis daerah. Tiap bulan unit yang akan mengawal realisasi program strategis ini akan memantau progres realisasi program. ‘‘Rapat pertama ini (kemarin, red), kita petakan apa yang akan dilakukan,” ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, tidak

diinginkan ada proyek strategis yang terlambat dan realisasinya melebihi tahun anggaran.

Sebelumnya, laporan terhadap capaian program ini dilakukan melalui rapat koordinasi. Masing-masing pimpinan SKPD melaporkan realisasi fisik dan keuangan, khusus untuk program strategis yang dicanangkan bupati.

Selain itu, melalui unit yang mengawal ini nantinya akan diketahui capaian-capaian progres tiap bulannya.

Catatan tahun 2015 lalu, diuraikan Dedi ada tiga SKPD yang paling belum merampungkan proyek pembangunan, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas

Tanjung (Suara NTB) Laporan akumulasi realisasi anggaran tahum 2015 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) diketahui mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 lalu. Terhadap persoalan ini, Sekda KLU, H. Suardi, SH. MH., menilai penurunan ini terjadi akibat minimnya inovasi dari Kepala-Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemda KLU. “Kita memerlukan inovasi. Saya melihat SKPD tidak ada inovasi dan ini menjadi prioritas kita ke depan,” ungkap Suardi saat memberikan menyampaikan realisasi anggaran di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/1).

Di hadapan Penjabat Bupati KLU H. Ashari, SH, MH, jajaran asisten, kepala bagian dan Kepala-kepala SKPD, Sekda menyebut secara keseluruhan realisasi APBD 2015 sebesar 89,95 persen. Angka ini berkurang dari capaian tahun sebelumnya di atas 90 persen. Kinerja ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Lombok Utara agar kinerja SKPD bisa ditingkatkan lagi.

Adapun realisasi penggunaan anggaran, dua instansi dengan realisasi terendah dipegang oleh Dikes 64,85 persen dan Dinas Pariwisata 77,91 persen. Instansi dengan realisasi di bawah 90 persen terdiri dari, Dispenda 81,69 persen, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 86,80 persen, Dinas PUP ESDM 88,36 persen, Setda KLU 87,46 persen dan Setwan KLU 89,67 persen.

Sementara SKPD dengan realisasi di atas 90 persen antara lain, Dikbudpora sebesar 90,56 persen, RSUD 92,56 persen, Kantor Kebersihan 97,22 persen, Bappeda KLU 94,65 persen, Dishubkominfo 98,59 persen, Kantor Lingkungan Hidup 98,86 persen, Dukcapil 95,61 persen, Disosnakertrans 94,40 persen, Diskoprindag 94,69 persen, Kesbangpolinmas 96,92 persen, Satpol PP 99,90 persen, BPBD 94,36 persen, dan Inspektorat 97,58 persen, KPPT 95,47 persen, BPM PPKB Pemdes 93,90 persen, Perpustakaan Daerah 94,70 persen, serta Dinas Pertanian 95,52 persen.

Di level kecamatan, realisasi anggaran rata-rata di atas 90 persen dengan rincian, Kecamatan kayangan 99,49 persen, Kecamatan Gangga 98,30, Kecamatan Bayan 97,70 persen, Kecamatan Pemenang 97,48 persen dan Kecamatan Tanjung 96,62 persen. “Mengacu realisasi tahun lalu hasil ini jelas turun, maka dari itu mari selesaikan tugas pokok fungsi kita dengan baik, supaya masyarakat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Menurut Sekda, beberapa hal yang harus dibenahi ke depannya meliputi, kepatuhan SKPD dalam mengerjakan tugas dan fungsi, peningkatan Standar Operasional Pelayanan (SOP), pembenahan SDM, hingga pengawasan kepala SKPD selaku pimpinan agar diperketat, sehingga lebih kompetitif lagi.

Suardi juga menginstruksikan agar SKPD memperhatikan pemberian dana bansos tidak lakukan secara berlebihan, tidak merekrut tenaga kontrak, serta penyesuaian danaa perjalanan dinas. “Kita perlu meminimilasir kejadian - kejadian yang tidak diinginkan seperti, pemberian bansos yang tidak tepat sasaran hingga terjadi polemik seperti sekarang ini. Terkait tenaga kontrak, kita sudah berikan surat agar SKPD tidak merekrut tenaga kontrak sebab hal itu akan banyak menghabiskan anggaran,” pungkasnya Pada kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Lombok Utara H. Ashari SH,MH, mengisyaratkan capaian kinerja per SKPD ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Rapat evaluasi ini sekaligus menjadi instrumen untuk mengetahui kendala dan mencari solusi agar jalannya birokrasi sesuai dengan harapan masyarakat.

Ashari pada konteks ini tidak lantas memberi predikat rapor merah, kuning atau hijau kepada SKPD karena menurutnya hal ini hanyalah istilah. Paling penting kata dia, capaian ini memberikan gambaran akan kemampuan orang per orang di SKPD yang dipimpinnya. (ari)

Kaji Proyek Molor Terhadap proyek-proyek pembangunan yang molor itu saat ini sedang dilakukan kajian. Ada kemungkinan akan dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL). Untuk DPAL ini tidak sembarangan pembuatannya. SKPD terkait memang berhak mengusulkan.

Tapi setelah melalui proses kajian. “Ketentuan DPAL sudah baku,” ucap Dedi.

Alasan keterlambatan realisasi itu harus prinsip. Seperti kasus pembangunan pasar masbagik lama yang diketahui sempat tertunda, karena proses relokasi pedagang yang

(Suara NTB/dok)

Ahmad Dewanto Hadi cukup alot. Alasan-alasan seperti itu akan masuk dalam kajian. “Kalau tidak bisa DPAL bisa jadi karena alasan adanya unsur kelalaian dari pihak ketiga, terhadap hal ini bisa diambil tindakan lain,” demikian ucapnya. (rus)

Optimis Bertahan di Tengah Persaingan Bisnis

(Suara NTB/dok)

Turun, Akumulasi Realisasi Anggaran KLU 2015

Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan (ESDM dan PP). Dinas PU disebut paling banyak, salah satunya adalah jembatan Kali Temu Kecamatan Terara. Dinas ESDM dan PP pembangunan pasar Masbagik lama, sedangkan Dikes pembangunan Puskesmas Lepak.

(Suara NTB/dok)

DITERTIBKAN - Pemkab Lotim akan menertibkan baliho atau reklame yang tidak berizin atau melewati izin di Lotim.

Baliho Tak Berizin Ditertibkan Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menyisir sejumlah baliho yang menyalahi aturan. Maraknya pemasangan baliho, reklame dan spanduk iklan di sepanjang jalan di Kabupaten Lotim membuat kondisi lingkungan terkesan kumuh serta banyak dikeluhkan warga. Selain mengganggu ketertiban dan ketertiban umum, baliho, reklame dan spanduk ini banyak yang tidak memiliki izin. Atas dasar itu, Satpol PP Lotim gencar melakukan penertiban.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kasi Opstib dan Linmas Pada Satpol PP Lotim, Lalu Abdullah Purwadi, SSTP, MM, Selasa (12/1) mengatakan, selain menyalahi aturan, baliho ini

merusak tata kota yang ada di Lotim serta membahayakan masyarakat. Penertiban juga dilakukan untuk menjaga tertibnya masyarakat mengurus izin dan membayar pajak yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Purwadi menyebutkan, sejumlah titik yang menyalahi aturan dalam pemasangan spanduk dan sejenis di tempat-tempat ibadah, pusat perkantoran, sekolah-sekolah dan di pohon-pohon. Termasuk, spanduk yang membentang di atas jalan raya memiliki aturan dan ketentuan.

“Khusus pemasangan baliho yang membentang di atas jalan raya itu, pemasangannya harus 5 meter ke atas.

Namun, kondisi di lapangan banyak kita temukan

masyarakat yang memasang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga harus kita tertibkan,”jelasnya.

Dari tahun 2015 hingga saat ini, lanjut Purwadi, jumlah baliho yang sudah ditertibkan sudah mencapai ratusan. Baliho ini menyalahi aturan hingga kedaluwarsa. “Kalau yang sudah memiliki izin dan menyalahi aturan, kita mengimbau kepada pemilikinya agar dipindahkan. Kalau tidak demikian, maka banyak pihak yang dirugikan terutama pengguna jalan,”ujarnya.

Dalam penertiban baliho, sejumlah instansi terlibat di dalamnya seperti Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) dan Dinas PPKA Lotim. (yon)

Asisten II Setda Lotim Jadi Tersangka

Pemda Tetap Hormati Proses Hukum Selong (Suara NTB) nanti hakim di pengadilan yang memutuskan.

Munculnya nama S, Asisten II Sekretariat Sehingga, untuk saat ini asas praduga tak berDaerah (Setda) Lombok Timur (Lotim) sebagai salah itu juga harus dihormati,” ujarnya. tersangka dalam kasus proyek dermaga apung Terkait adanya bantuan hukum, Munir menGili Kondo Kecamatan Sambelia oleh aparat gaku Pemkab Lotim belum menentukan sikap. kepolisian Polres Lotim saat ini membuat Namun, Pemda Lotim akan terus memantau dan Pemkab Lotim angkat bicara. Pasalnya, kasus mengikuti perkembangan selanjutnya dalam dugaan korupsi dalam proyek Dermaga Gili dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek yang Kondo yang ditangani aparat kepolisian harus bernilai ratusan juta rupiah ini. “Sampai saat didukung dan dihormati dalam proses penega- ini kita belum menentukan sikap terkait kasus kan hukum. tersebut. Silakan diproses sesuai dengan hukum Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (12/ yang berlaku, karena bisa saja nanti pengadilan 1), Kabag Humas Setda Lotim, Muhammad menyatakan beliau tidak bersalah,”jelasnya.

Munir mengatakan jika Pemda Lotim sangat Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lotim, mendukung dan menghormati langkah AKP. Haris Dinzah, SH, SIK menyang dilakukan aparat kepolisian gungkapkan, dalam pengerjaan dalam melakukan penegakan hukum proyek dermaga apung Gili Konsesuai dengan aturan hukum yang do yang berasal dari Kementberlaku. Namun, katanya, terkait erian Pembangunan Daerah dengan kasus yang menyeret nama Tertinggal (KPDT) itu, oknum Asisten II Setda Lotim sebagai terS yang saat ini sebagai asissangka itu, asas praduga tak berten II setda Lotim saat itu salah juga harus dihormati. Karena, berperan sebagai Kuasa walaupun sudah ditetap sebagai terPengguna Anggaran (KPA) sangka, oknum yang keluar nayang ketika proyek itu manya tersebut belum dikerjakan, S ketika tentu bersalah sebeitu menjabat selum diputuskan di bagai Kepala Dipengadilan. nas Perhubun“Kita dari Pemda gan Komunikasangat menghorsi dan Informati proses hum a t i k a kum. Namun, (Dishubkoapakah seseorminfo) Lotim ang itu benarsekitar pada benar bersalah tahun 2012 atau tidak lalu. (yon) Muhammad Munir (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Geliat bisnis finance di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menjamur. Seiring dengan hal itu, terlihat sejumlah bank konvensial menawarkan suku bunga rendah. Suku bunga berlaku saat ini sudah berlalu jauh di bawah 1 persen. Sementara itu, Perusahaan Daerah Selaparang Finansial (SF) tetap bertahap pada angka 1 persen.

Meski masih memberlakukan suku bunga 1 persen, pihak PD SF memastikan tidak kalah saing dengan kehadiran lembaga finance lain ataupun rendahnya suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. “Kita bisa bersaing,” klaim Direktur Utama PD Selaparang Finansial Hj. Sobahulhair, Selasa (12/1).

SF saat ini memiliki sedikitya 2.568 nasabah. Sebagian nasabah SF ini merupakan kalangan ekonomi mikro dan bergerak pada perekonomian kecil, yakni para pedagang-pedagang di pasar.

Sistem pelayanan yang dibangun SF ini berbeda dengan perbankan. Para nasabah yang datang

ke SF ini, katanya, hanya pakai sarung. Para nasabah ini pun, lanjutnya, mengaku senang dengan sistem pelayanan yang dilakukan SF. Proses cepat, tepat dan tekanan biaya administrasi yang menjerat para nasabah.

Sebutan 1 persen yang diberlakukan SF itu tidak diberlakukan secara mutlak. Dimisalkan, jika dalam waktu satu bulan saja sudah bisa mengembalikan, maka 1 persen tidak berlaku. Nasabah bisa sangat diringankan.

SF juga tidak mengenal istilah pinalti terhadap nasabah.

Beda seperti bank-bank lain yang masih memberlakukan pinalti kepada nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran.

Prinsip pelayanan SF, lanjutnya meringankan para nasabah.

Sebagai satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak di bidang finance ini, SF komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Sistem yang dibangun SF diklaim tidak akan membuat daerah rugi. Sebaliknya, selama ini telah mampu memberikan sumbangan pendapatan asli daerah. (rus)

Realisasi PBB P2, Sebagian Besar Desa Tidak Capai Target Selong (Suara NTB) Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) tahun 2015 lalu diserahkan sepenuhnya ke desa.

Realisasi sesuai laporan, sebagian besar ditemukan tidak mencapai target 100 persen.

Karenanya, bagi hasil pajak yang dicairkan pun disesuaikan dengan tingkat realisasi pajak yang dihasilkan masing-masing desa.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasli kepada wartawan di Selong, Selasa (12/1).

Menurutnya, sudah cukup banyak desa yang pencairannya sampai 100 persen. Terhadap yang belum, katanya akan coba dikaji kendalanya lebih dalam.

Kondisi yang belum, katanya,

masih ada yang sampai kurang dari 50 persen.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bagi hasil pajak yang diberikan ke desa pun menyesuaikan dengan nilai realisasi pajak yang dikumpulkan desa. Diketahui sistem sebelumnya dalam penarikan PBB P2 ini dilakukan oleh Dinas PPKA. Namun, pihak Dinas PPKA belum terpikir untuk menarik kembali kebijakan ini. Ke depan, katanya, pihaknya akan optimalisasi sistem yang diberlakukan saat ini.

Pendistribusian SPPT sebelumnya diakui Kadis PPKA ini tahun lalu agak sedikit longgar.

Ada rencana distribusi SPPT akan coba diatur, sehingga bisa benar-benar sampai di wajib pajak. Keberadaan tenaga PPS di kecamatan akan coba dimaksimalkan untuk monitor. (rus)

Kesadaran Masih Rendah

Inspektorat Audit Pajak Desa dan Sekolah Selong (Suara NTB) Tingkat kesadaran bayar pajak di tingkat desa dan sekolah di Lombok Timur (Lotim) selama ini dinilai masih rendah. Hal itu terlihat dari kerap terlambatnya dalam pembayaran pajak. Pembayaran pajak selama ini dilakukan setelah inspektorat melakukan audit. Hal ini dinilai kurang bagus dan diharapkan tidak terjadi lagi tahun 2016.

Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris Selasa (12/1), mengaku, pada akhir tahun 2015 lalu, Inspektorat Lotim secara khusus melakukan audit selama 15 hari ke desa-desa.

Dari hasil audit, ditemukan sebagian besar desa belum membayar pajak, baik pajak daerah maupun pajak negara.

Melihat kondisi selama ini, inspektorat ke depan tidak saja melakukan audit. Akan tetapi siap akan melakukan evaluasi terhadap realisasi pajak negara dan pajak daerah di tingkat desa dan sekolah. “Khusus sekolah, bulan ini akan kita lakukan audit,” ungkapnya.

Terjadinya keterlambatan pembayaran pajak itu disinyalir, karena ada persepsi di bendahara desa dan bendahara

(Suara NTB/rus)

Haris sekolah akan melakukan pembayaran pajak setelah ada audit. Untu itu, kekeliruan tersebut harus segera diluruskan.

Bendahara desa, ungkapnya, sudah mengikuti bimbingan teknis soal pajak. Akan tetapi sampai sejauh ini masih belum melakukan proses pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehingga pihak inspektorat terpaksa harus melakukan audit guna menyelamatkan keuangan negara. “Bendahara itu sejatinya bisa hitung sendiri pajaknya,” ucapnya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Perayaan Bau Nyale 2016 Bakal Tampil Beda

Hanya Bersifat Sementara KEBIJAKAN maskapai Citilink yang menuntup rute penerbangan langsung dari Lombok - Bandung atau sebaliknya, dipastikan hanya bersifat sementara saja. Saat ini, pihak maskapai masih melakukan pengkajian terkait beberapa opsi yang akan diambil, pascapenutupan rute penerbangan awal tahun 2016 ini. Demikian ditegaskan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H.L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, kepada wartawan, di Kantor Bupati Loteng, Selasa (12/1).

Diakuinya, sesuai hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pihaknya dengan Citilink, rute Lombok-Bandung merupakan rute potensial untuk tetap dibuka. Atas dasar itu, pihak maskapai kemungkinan besar tetap akan membuka rute ini.

Namun, jumlah flight-nya akan dikurangi. Tidak lagi setiap hari. ‘’Mungkin 2 sampai 3 flight dalam seminggu. Opsi lain, rute tetap dibuka. Namun tidak langsung, tetapi via Surabaya,’’ ujarnya.

Diakuinya, penyebab penutupan rute ini, Faozal mengaku lebih dikarenakan load factor yang rendah. Sementara beban operasional yang mesti ditanggung pihak maskapai cukup besar. Tapi itu bukan berarti, angka kunjungan wisatawan dari Bandung ke Lombok menurun. Di mana, kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti, load factor dari Bandung ke Lombok tercatat cukup tinggi, hingga mencapai 70 persen. ‘’Hanya yang dari Lombok ke Bandung yang rendah. Tercatat di bawah standar yang ada. Itulah yang membuat pihak maskapai menutup sementara rute penerbangan tersebut,’’ ujarnya. (kir)

Praya (SuaraNTB)Gelaran perayaan event budaya tahunan Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2016 ini, bakal tampil beda dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Baik dari sisi konsep perayaan maupun dari jenis kegiatan yang bakal digelar. Kegiatan yang akan ditampilkan, lebih menonjolkan dan fokus pada budaya lokal yang ada di Loteng.

Hal tersebut terungkap dalam rapat persiapan event Bau Nyale yang dipimpin langsung Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH, MSi, di ruang rapat utama Bupati Loteng, Selasa (12/1). “Jadi untuk event Bau Nyale tahun ini, kegiatan yang akan kita gelar lebih didominasi pada kegiatan-kegiatan budaya. Terutama untuk pentas seninya, lebih banyak kesenian lokal yang akan ditampilkan,” sebutnya.

Sementara untuk pentas seni modern, akan dikurangi.

Bahkan bila perlu akan ditiadakan. Harapannya, event Bau Nyale kali ini benar-benar diisi oleh kegiatan atau kesenian yang berbau budaya lokal Loteng, sehingga kesenian atau kebudayaan lokal yang ada lebih terekspose.

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat persiapan Bau Nyale tahun 2016, dipimpin Pejabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, Selasa (12/1). Tampak Kepala Disbudpar NTB H. L. Moh. Faozal ikut hadir pada acara ini.

Ia menjelaskan, ada beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut. Pertama, pemerintah daerah ingin mengembalikan event Bau Nyale kepada pakem awalnya, sehingga masyarakat maupun wisatawan yang datang, bisa mengetahui seperti apa sesungguhnya Bau Nyale.

Pasalnya, banyak masyarakat Loteng yang belum mengetahui asal muasal perayaan Bau Nyale, termasuk makna dan arti yang terkandung dalam event ini.

“Nah melalui gelaran event Bau Nyale tahun ini, kita ingin mem-

berikan gambaran paling tidak seperti inilah Bau Nyale tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, perayaan Bau Nyale sebelumnya sudah keluar dari pakemnya. Tapi pihaknya ingin benar-benar menonjolkan sisi budaya lokal pada perayaan Bau Nyale tahun ini. Karena dari sisi nilai jual untuk pariwisata, konsep perayaan yang menonjolkan kebudayaan lokal, dinilai lebih laku dijual kepada wisatawan, khususnya wisatawan domestik dan mancanegara.

“Kita menggelar event Bau

Nyale salah satu tujuannya kan supaya bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di daerah ini. Sehingga sebisa mungkin, keaslian Bau Nyale itu kita tampilkan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si., yang hadir dalam rapat persiapan ini, menegaskan, konsep perayaan event Bau Nyale yang lebih menonjolkan budaya dan kesenian lokal secara tidak langsung bisa memberi dampak positif

bagi daerah. khususnya dalam rangka pelestarian kesenian dan budaya lokal Loteng.

Atas dasar itu, pemerintah provinsi sejak awal mendorong bagaimana supaya event Bau Nyale tahun ini bisa lebih menunjukkan kekhasan lokalnya dari pada menampilkan kesenian-kesenian modern. Walaupun kesenian modern tersebut juga tetap penting untuk ditampilkan. “Kesenian berupa musik modern, baik untuk bisa mengundang minat masyarakat lokal untuk datang. Tapi kurang begitu menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi sendiri telah menetapken event Bau Nyale sebagai salah satu branding utama pariwisata di NTB dalam rangka mendorong peningkatan angka kunjungan wisatawan. Untuk itu, pemerintah provinsi sangat menaruh perhatian besar pada event ini.

Terbukti pemerintah provinsi pada tahun ini, sudah menyiapkan anggaran cukup besar mencapai Rp 450 juta lebih guna mendukung kelancaran dan kesuksesan perayaan Bau Nyale di Loteng tahun 2016 ini.

“Tahun ini pemerintah provinsi berharap bisa mengambil peran lebih besar lagi. Dalam mensukseskan event Bau Nyale ini,” ujarnya. (kir/*)

Dugaan Pemalsuan Ijazah L. M. Faozal (Suara NTB/dok)

Soal Pengisian Sekda

Plt Bupati Lobar Dilaporkan ke KASN Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringkobar, Lembaga Misi Reclasering Indonesia (LMRI), Forum Peduli Masyarakat Madani (FPMN), Lembaga Pengkaji Lingkungan (Langsak) dan Masyarakat Peduli Lobar (MPLB) resmi melaporkan Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka melaporkan Plt Bupati terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Permen Kemenpan-RB nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan instansi Pemerintah Lobar tanggal 1 Desember 2015 lalu. Khususnya, sejumlah LSM ini melaporkan pengisian jabatan Sekda yang diduga melanggar aturan.

Ketua Jaringkobar, Muazzam Fadli, mengaku, pihaknya sudah menyerahkan laporan ke KASN tanggal 15 Desember lalu. Ia langsung berangkat ke Jakarta mengantarkan laporan tersebut ke KASN. “Kami melapor resmi ke KASN tanggal 15 Desember lalu, kaitan dengan dugaan pelanggaran UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Permen Kemenpan-RB nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan tinggi secara terbuka, khususnya pengisian jabatan Sekda,” terangnya, Selasa (12/1).

Dijelaskannya, beberapa kejanggalan yang dilaporkan ke KASN pergantian sekda tidak ada panselnya. Pansel yang dipakai hanya numpang di pansel yang menyeleksi 4 jabatan lowong.

Pengisian jabatan sekda ini juga tak diumumkan secara terbuka sesuai amanat UU ASN. Pengumumannya ke publik selama dua minggu bahwa jabatan sekda akan diisi, sehingga diberi kesempatan bagi pejabat lain untuk mendaftar dan berkompetisi.

Namun pada pengisian jabatan sekda tidak sesuai dengan ketentuan. Kejanggalan lain, komposisi pansel yang menyeleksi 4 jabatan bertentangan dengan aturan, seharusnya sesuai aturan ASN dan Permen komposisi anggota panselnya 45 persen dari unsur daerah setempat, dalam hal ini pemda dan 55 persen dari luar provinsi dan perguruan tinggi. Tapi hal ini juga tak dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis menanggapi laporan masyarakat ke KASN tersebut tak banyak berkomentar. Menurutnya, hak masyarakat dan pegawai negeri melakukan pengaduan, jika memang ada kejanggalan. Dewan, katanya, sudah mewanti-wanti dan mengingatkan pihak Pemda dalam setiap mengambil kebijakan. “Termasuk soal mutasi ini kami sudah beri masukan ke Plt, bahkan mutasi pertama yang dilakukan pak plt juga kami beri masukan,” ujarnya.

Menanggapi laporan ini, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menampik jika mutasi pejabat tinggi pratama (eselon II) yang dilakukannya bebeerapa waktu lalu melanggar aturan ASN, khususnya pengisian jabatan Sekda. Ia mengklaim, mutasi yang dilakukan telah sesuai aturan ASN. “Pengangkatan Sekda sesuai aturan berlaku mengacu UU ASN. Proses pengangkatan sekda tidak lagi seperti sebelumnya, yakni perlu pengajuan tiga calon ke provinsi, lalu pihak provinsi melakukan tes. Tapi aturan baru ASN melalui assessment tim pansel,” ujarnya.

Pihaknya telah menempuh semua mekanisme dan aturan main sebelum melakukan mutasi. Bahkan, lebih dari itu dirinya langsung meminta izin ke Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk mutasi dan pergantian sekda. Selain itu, pihaknya memberitahukan secara resmi ke KASN dan ke Kemendagri. (her)

Dana Jasling Masih Mengendap di APBD Giri Menang (Suara NTB) – Dirut PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini menampik dana jasa lingkungan (jasling) bermasalah. Menurutnya, transfer dana ini tidak mungkin terlambat ke kas daerah (kasda).

“Tidak ada masalah pada dana jasling, coba nanti saya akan cek bukti transfernya,” ujarnya ditemui di kantor Bupati Lobar, belum lama ini. Menurutnya, dana jasling dipungut PDAM, namun disalurkan ke kasda.

Sementara itu, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Sekretaris Dinas PPKD, Fauzan Husniadi mengakui jika masih ada dana sisa jasling yang belum ditransfer ke IMP. Pihak terkait sudah meminta ke Pemda untuk dana itu ditransfer.

Pihaknya belum tahu persis berapa dana jasling yang sudah ditransfer PDAM, sebab ia perlu melihat bukti transfer dana itu. Menurutnya, dana ini pasti ditransfer ke IMP, jika sudah masuk ke APBD. Sebelumnya, Sekretaris IMP Baharudin menyatakan jasling enjadi temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pengelolaan dana yang dipungut oleh PDAM Giri Menang ini menjadi temuan BPK, lantaran dana ini tak bisa dibelanjakan disebabkan pihak Pemkot Mataram dan PDAM mentransfer dana tersebut di akhir tahun anggaran, sehingga terlambat dieksekusi. BPK pun merekomendasikan untuk mengembalikan dana jasling tahun 2013-2014 ke kasda mencapai Rp 707 juta lebih. (her)

Polres Segera Tetapkan Oknum DPRD KLU sebagai Tersangka Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) sedang mengusut kasus dugaan ijazah palsu salah seorang oknum DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ramedi dari Fraksi Hanura. Perkembangan terbaru penanganan kasus ini, polres telah menaikkan status kasus ke penyidikan. Polres segera menetapkan oknum dewan tersebut sebagai tersangka. Saat ini polres akan meminta izin ke gubernur untuk pemeriksaan oknum anggota dewan ini.

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/1). Dijelaskannya, laporan dugaan pemalsuan ijazah ini masuk tanggal 22 Juli 2015 lalu.

Kronologi kasus ini, tahun 2014 lalu dilaksanakan pemilu legislatif di KLU. Di daerah Kecamatan Bayan, bersangkutan atas nama Ramedi menggunakan ijazah atas nama Ramedin warga Dusun Batu Kumbung Desa Akar-akar Kecamatan Bayan untuk memenuhi persyaratan menjadi calon legislatif (caleg). Oknum dewan ini mendaftar menggunakan ijazah milik Ramedin dengan merubah nama dan fotonya. “Ijazah itulah yang dipergunakan oleh oknum dewan ini untuk daftar sebagai caleg, dengan cara mengganti nama dan foto Ramedin (pemilik ijazah asli). Sehingga lolos dan terpilih menjadi anggota dewan,” terang Joko.

Dijelaskan, oknum dewan ini mengganti foto pemilik ijazah asli. Ia juga mengganti nama orang tua pemilik ijazah yang

seharusnya bernama Sumasin akan tetapi diganti menggunakan nama orang tua oknum Dewan ini menjadi Nen Sanom.

Setelah dilakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi, ternyata pihaknya menemukan indikasi ini. Pihaknya sudah menyita ijazah oknum dewan ini. Selain itu, pihaknya sudah memintai keterangan dari sekolah yang mengeluarkan ijazah. Bahkan, Dinas Pendidikan membenarkan pemilik ijazah asli tersebut adalah Ramedin.

Dinas Dukcapil juga ikut diperiksa selaku instansi yang mengeluarkan keterangan kependudukan. Hasil temuannya, oknum anggota Dewan ini merubah tanggal lahir mengikuti ijazah pemilik aslinya.

Pihaknya juga mencocokkan nomor registrasi ijazah, ditemukan hanya berubah pada ijazah tersebut nama dan foto.

Sementara, anggota DPRD KLU Ramedi, mengklaim legalitas ijazahnya tak ada masalah.

Seiring adanya langkah hukum dari Polres Lobar meminta izin

Gubernur NTB untuk memeriksa dirinya, Ramedi mengaku bingung. Sebab, pada bulan November 2015 lalu, Reskrim Polres Lobar juga sudah memeriksa dirinya, KPU KLU, termasuk pengurus PKBM Petung Bayan di mana dirinya sekolah, serta PKBM Ardi Putra tempatnya ujian kesetaraan Paket C. “Saya belum dapat info soal izin pemeriksaan Polres ke Pak Gubernur, tapi yang sebenarnya, Polres sudah meminta keterangan sekitar 3 bulan lalu dan saat itu penyidik Polres mengatakan persoalan ini tidak bisa dilanjutkan,” kata Ramedi dikonfirmasi via handphone, Selasa (12/1).

Anggota DPRD KLU Fraksi Hanura Dapil Kecamatan Bayan ini menjelaskan, pemeriksaan oleh Polres Lobar ketika itu berlangsung sekitar setengah jam. Pemeriksaan atas dirinya, KPU KLU dan pengurus 2 PKBM dilakukan terpisah.

Perihal ijazah Kesetaraan Paket C yang digunakannya dalam proses pencalegan tahun 2014 lalu sudah diklarifikasi kepada penyelenggara pemilu.

Musim Hujan, Warga Bonjeruk Terkena DB Praya (Suara NTB) Kasus demam berdarah (DB) mulai muncul di Lombok Tengah (Loteng). Sebelumnya, belasan warga Desa Montong Terep Praya terkena DB. Kasus serupa kembali di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat.

Sejumlah warga terkena DB “Untuk kasus DB di Desa Bonjeruk, kita masih mengecek berapa yang dinyatakan positif,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, SpA, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/1).

Ia menjelaskan, dari laporan yang masuk sudah ada 16 warga yang terserang. Namun statusnya baru suspect (dugaan). Belum ada jumlah pasti yang dinyatakan positif terkena DB. Karena meski sudah dinyatakan suspect belum tentu, positif. Seperti kasus yang menyerang warga Montong Terep. Dari 13 warga yang dinyatakan suspect. Hanya satu orang warga yang dinyatakan positif. “Informasinya untuk kasus Desa Bonjeruk, memang sudah ada tiga yang dinyatakan positif terserang deman berdarah. Tapi untuk pastinya, masih kita periksa lagi,” tambahnya.

Saat ini semua warga yang dinyatakan suspect DB sudah ditangani petugas kesehatan setempat, sehingga dari dua desa yang sudah masuk laporan kasus DB, belum ada korban jiwa. “Kita harapkan tidak ada korban jiwa. Untuk

Terhadap keberadaan ijazah ini pun, Pengurus DPC Hanura KLU sudah mengetahui dan dinilai tidak ada masalah. “Termasuk Pak Ardianto (Ketua Fraksi Hanura) sudah tahu, dan legalitas ijazahnya beliau pegang,” katanya.

Kronologi ijazah Paket C diperoleh, terang Ramedi, bermula dari keinginannya untuk memperoleh pendidikan setara SMA. Tahun 2007 lalu, ia masuk Paket C dan sekolah melalui PKBM Petung Bayan. Saat ujian kesetaraan, oleh PKBM ia dikirim ke PKBM Ardi Putra (Pendua, Kayangan). Menurut mekanisme PKBM, ia tidak mengetahuinya.

Setelah ujian, Ramedi mengakui tidak langsung mengurus ijazahnya. Barulah pada saat pencalegan tahun 2014, ia meminta legalitas ijazahnya ke PKBM Petung Bayan dan diberikan.

Pada proses pencalegan, KPU menemukan adanya kekeliruan nama orang tua yang tidak sesuai antara di ijazah Paket C dengan nama orang tua di ijazah sebelumnya. Akhirnya oleh KPU, persoalan ini diminta untuk diluruskan atau diperbaiki. Berikutnya, PKBM pun mengeluarkan bukti Surat Pernyataan keliru telah salah menulis nama orang tua.

Bahwa, nama orang tua di ijazah awal Paket C, tertera Sumasim. Sumasim adalah nama orang tua dari Ramed-

(Suara NTB/her)

Joko Tamtomo in, saudara sepupu Ramedi.

Sedangkan nama orang tua Ramedi adalah Nen Sanom (tertera di ijazah-ijazah SD dan SMP). Hal inilah, kemudian KPU meminta PKBM Petung Bayan dan PKBM Ardi Putra untuk diluruskan.

“PKBM dengan surat pernyataan yang saya pegang mengakui keliru, salah menulis nama, dan diperbaiki. Atas dasar inilah akhirnya KPU menerima pencalegan saya di tahun 2014. Kalau soal, Ramedin yang ikut Paket C, itu saya tidak tahu. Mungkin saja dia ikut, tapi tidak sekolah atau ujian bersama saya,” tandas Ramedi. (her/ari)

Kegiatan Reses Ditunda

Ketua BK Protes Agenda Banmus DPRD Lobar

(Suara NTB/kir)

DIRAWAT - Salah satu penderita DB saat dirawat di Puskemas Bonjeruk, Selasa (12/1). Pemkab Loteng meminta masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari DB. itu, penangan kasus deman berdarah kita beri perhatian khusus,” ujar Eka. Disinggung sumber penyebaran kasus DB, Eka mengaku juga masih diselidiki. Namun perkiraan awal, sumbernya dari luar Loteng. Karena ada laporan, ada warga yang tinggal di Kota Mataram pulang ke desanya, karena sakit. Setelah itu kasus deman berdarah mulai muncul.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh puskemas di bawah supaya meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan seran-

gan DB. “Begitu ada kasus deman berdarah yang ditemukan, kita minta untuk segera dilaporkan. Sehingga bisa dilakukan tindakan,” tandas mantan Direktur RSUD Praya ini.

Lebih lanjut Eka, menambahkan, di Loteng ada empat wilayah yang masuk sebagai daerah endemik DB, yakni Desa Puyung Kecamatan Jonggat dan sekitarnya. Wilayah Kota Praya, Kopang serta Desa Mantang di Kecamatan Batukliang. Daerah-daerah tersebut secara intensif juga terus diawasi. Guna mengantisipasi munculnya serangan DB lanjutan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Barat (Lobar) Bakti Jaya memprotes agenda (jadwal) kegiatan yang disusun Badan Musyawarah (Banmus) amburadul, selalu molor dari jadwal yang ditetapkan oleh Banmus. ‘’Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran di dewan terkait agenda DPRD, karena sering berubah-ubah,’’ ungkapnya, Selasa (12/1).

Bakti Jaya juga mempertanyakan jadwal reses yang batal dilaksanakan tanggal 15 Januari mendatang. Apalagi, alasan pembatalan reses ini belum jelas, sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan dewan.

Diakuinya, selama tahun lalu jadwal yang disusun Banmus tidak pernah konsisten. Ia mempertanyakan, kenapa terjadi kekacauan jadwal, padahal Banmus telah membuat jadwal dan disepakati bersama. Ia menduga, ada segelintir dewan yang bermain-main, sehingga jadwal kerap kali berubah. Ia juga menduga, perubahan jadwal terjadi karena mengikuti kemauan eksekutif, sebab terkait eksekusi anggaran.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, mengaku, perubahan jadwal

tidak masalah, karena disesuaikan supaya tidak melakukan kegiatan di luar jadwal.

Terkait kegiatan reses, jelasnya, juga tidak akan molor.

Menurutnya, pergeseran waktu reses, karena pertimbangan eksekutif melihat timing reses di akhir bulan menyangkut anggaran dan administrasi. Ia menampik jika dewan disetir oleh eksekutif kaitan dengan jadwal. “Jadi itu disesuaikan agar jangan ada kegiatan dilaksanakan di luar jadwal,” terangnya.

Sekretaris DPRD Lobar, H. L. Saswadi menyatakan, terkait perubahan jadwal tidak ada masalah. Perubahan jadwal ini atas keputusan dari fraksi di dewan. Terkait jadwal yang tidak konsisten, menurutnya salah satunya disebabkan paripurna yang tidak kuorum, sehingga batal dilaksanakan.

Karena itu, jelasnya, paripurna harus dijadwalkan ulang, sebab tidak bisa menjalankan jadwal Banmus yang sudah digeser. Terkait penundaan waktu reses, menurutnya bukan disengaja, sebab hasil banmus reses dilaksanakan lebih dulu tanggal 14 Januari. Namun karena melihat susunan administrasi keuangan, sehingga disepakati oleh fraksi-faksi digeser ke tanggal 21 Januari 2016. (her)

(Suara NTB/ind)

Tenaga Satpam di RSUD Sumbawa Diduga Dialihkan Tanpa Kejelasan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar sepuluh orang tenaga Satpam di RSUD Sumbawa kecewa dengan keputusan manajemen. Hal ini lantaran dialihkan ke pihak ketiga tanpa ada kejelasan.

Sepuluh orang dimaksud terdiri dari delapan Satpam dari eks Pol PP dan dua Satpam yang juga sebelumnya telah bekerja sejak lama di Rumah Sakit.

Salah satu Satpam, Amrullah kepada Suara NTB, Selasa (12/1) menyebutkan, tidak ada kejelasan dari pihak rumah sakit terkait pengalihan tersebut. Sehingga dinilai melakukan pemberhentian secara sepihak.

Hal ini bermula pada 7 Januari lalu, saat manajemen RSUD rapat evaluasi kinerja Satpam yang dipimpin Kabag TU RSUD, H. Ahmadi, SE dan Kasubag Kepegawaian. Dalam rapat tersebut, pihak RSUD menyampaikan tenaga satpam (eks Pol PP) yang tidak memiliki sertifikat akan dialihkan ke pihak ketiga. Dan tenaga yang berada di keamanan selain K2 juga akan dialihkan. “Setelah rapatpun tidak ada surat pemberitahuan, sehingga teman-teman kecewa dan tidak balik lagi. Bahkan pihak RSUD tidak menyentil kalau akan memberikan surat pemberhentian,” imbuhnya.

Padahal sebelumnya Direktur telah memberikan SK untuk para eks Pol PP yang berjumlah 10 orang menjadi Satpam di RSUD. Bahkan menjanjikan akan dipekerjakan sebagai pegawai, walaupun secara lisan. “Kami pun bekerja menjalani tugas. Namun sekarang dialihkan dengan alasan ilegal,” kata Amrullah.

Pada 2012 lalu pihak RSUD berkoordinasi dengan Kasat Pol PP untuk memperbantukan anggota sebagai keamanan di RSUD. Dan SK-nya dari Direktur. Pada awal 2014 lalu, Direktur RSUD kembali berkoordinasi untuk menanyakan status anggota Pol PP yang ada di RSUD. Namun hal itu dikatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit, karena namanya sudah tidak lagi terdaftar di Pol PP. Direktur rumah sakit pun memberikan pilihan (kepada Satpam eks Pol PP) untuk kembali ke Pol PP atau menetap di RSUD dengan syarat melepas seragam Pol PP. Hal ini pun disetujui, karena dijanjikan akan dijadikan pegawai oleh Direktur.

Pada tahun 2015 sempat ada tes, karena RSUD rencananya akan menjadi BLUD. Hal senada diungkapkan Satpam lainnya, Nurdin, yang menilai pihak RSUD melakukan pemecatan secara tidak hormat. Padahal sebelumnya melepas pakaian Pol PP dengan catatan dapat ditampung di RSUD. Kabag TU RSUD, H. Ahmadi membantah melakukan pemberhentian terhadap tenaga keamanan tersebut. Rapat yang dilakukan pada 7 Januari lalu, menindaklanjuti Surat dari Kapolres tentang penertiban Satpam. Diminta semua pihak yang menggunakan tenaga keamanan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) serta ada penilaian akreditasi rumah sakit, untuk tenaga selain tenaga administrasi di manjemen harus mempunyai surat sertifikasi. Mengingat para Satpam tersebut tidak memiliki sertifikat, sehingga dialihkan ke pihak ketiga. Yang nantinya akan memfasilitasi untuk menerbitkan KTA dan sertifikat. “Mereka tetap bekerja di rumah sakit. Intinya tidak mengeluarkan tetapi dialihkan di bawah pengawalan pihak ketiga selaku penyelenggara pengamanan dalam hal ini PT Gada Tunggal Pratama,” imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, para tenaga keamanan yang dialihkan ke pihak ketiga meminta apakah bisa untuk dialihkan ke bagian yang lain di RSUD. Tetapi ruangan lain sudah terisi dan tidak diperbolehkan merekrut tenaga baru saat ini.

Ahmadi menepis apa yang disampaikan Satpam. Direktur rumah sakit tidak pernah menjanjikan bahwa akan dipekerjakan menjadi pegawai di Rumah sakit, kalaupun melepas pakaian Pol PP.‘ Diceritakannya sebelumnya, lantaran yakin dengan Pol PP, pihaknya meminta tenaga anggota Pol PP untuk diperbantukan di rumah sakit. Namun setelah berjalan satu tahun, pihaknya berkomunikasi dengan pihak Pol PP untuk diminta ganti anggota, karena kinerjanya kurang baik.

Namun, yang sudah diperbantukan ke rumah sakit sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya rumah sakit dan tidak boleh lagi menjadi Pol PP. Lantaran alasan kemanusiaan, dimasukkanlah ke tenaga Satpam. “Tidak ada pernyataan tertulis Direktur. Dan tidak pernah dijanjikan menjadi pegawai,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

DITEMUKAN - Mayat yang ditemukan warga Ai Puntuk, dekat jembatan Moyo Hilir, Selasa (12/1).

Warga Temukan Mayat dengan Leher Tergorok Sumbawa Besar (Suara NTB) Sesosok mayat ditemukan di dusun Ai Puntuk, tepatnya dekat jembatan perbatasan Kecamatan Moyo Hilir dengan Kecamatan Lopok, Selasa (12/1). Kondisi jenazah mengenaskan dengan leher tergorok, tulang punggung patah, dan beberapa bagian tubuh seperti luka bacokan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Syafaruddin, kepala dusun Ai Puntuk, desa Serading, kecamatan Moyo Hilir sekitar pukul 06.30 Wita. Sosok mayat mengenaskan itu belakangan diketahui bernama Jamaluddin (30), warga dusun Bage Tango, kecamatan Lopok. Masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut berbondong-bondong menuju lokasi. Hal ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Atas informasi tersebut polisi langsung meluncur ke lokasi guna melakukan olah TKP. Jenazah korban pun dibawa ke RSUD Sumbawa untuk dilakukan visum et repertum.

Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Moyo Hilir, Iptu Muaji yang dikonfirmasi Suara NTB menyebutkan, pihaknya mendapatkan informasi dari Kepala Dusun setempat terkait penemuan mayat dimaksud. Saat ditemukan, kondisi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan leher tergorok, tulang punggung dan pinggang patah. Selain itu di bagian muka, pelipis dan bibir juga terdapat luka bacokan.

Dilihat dari kondisisinya, dugaan sementara korban akibat kekerasan (bacokan). Pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Sejauh ini pihaknya belum mengetahu pelaku serta motif dari kejadian.”Kami masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan sebagai informasi awal,” tukas Muaji. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

TERBAKAR Tampak kobaran api sedang melahap rumah seorang warga di Dusun Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Sumbawa, Selasa (12/1).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kediaman Mukhsin, warga dusun Mutiara, desa Luar Kecamatan Alas hangus terbakar, Selasa (12/1). Beberapa benda seperti mobil, sepeda motor sempat terselamatkan. Namun Mukhsin menderita luka bakar di bagian punggung akibat tersambar api.

Sehingga dilarikan ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan.

Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Alas, Kompol Ibrahim, yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 Wita. Berawal ketika Mina (istri korban) sedang memasak di dapur. Penjual minyak tanah dan bensin ini, kemudian mengisi bensin yang berada di jeriken untuk dituangkan ke dalam botol. Mengingat jaraknya berdekatan dengan kompor yang sedang menyala, istri korban sempat

menegur untuk tidak berdekatan. Percikan api pun menyambar, sehingga membakar atap rumah. Keduanya pun panik dan berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar yang mendengar bergegas membantu memadamkan api dengan air seadanya. Begitu pula pihak kepolisian juga ikut membantu. Api berhasil dipadamkan dan tidak merembes hingga ke rumah warga lainnya.”Saya sedang rapat, begitu ada orang teriak saya bersama anggota langsung menuju ke lokasi membantu memadamkan api bersama masyarakat. Karena lokasi kejadian juga dekat dengan Polsek,” terangnya.

Menurut Ibrahim, dari keterangan korban api berasal dari ledakan kompor yang menyambar bensin. Sejauh ini pihaknya belum mengetahui jumlah kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut. (ind)

Polres KSB Tangkap Tersangka Pengguna Narkoba Taliwang (Suara NTB) Dalam dua hari, Satuan Narkoba Polres KSB berhasil mengungkap dua kasus narkoba dan menangkap empat orang pelakunya.

Pengungkapan kasus pertama terjadi pada Sabtu, 9 Januari lalu. Pada penggerebekan yang berlangsung di lingkungan Tiang Enam kelurahan Kuang, Satuan Narkotika Polres KSB berhasil menangkap seorang tersangka atas nama Gilang Ramadhan (26). Warga RT/RW 02/03 inin saat ditangkap sekitar pukul 17.30 wita tidak dapat berkutik. Petugas yang sejak awal telah melakukan pengintaian langsung membekuk tersangka saat akan mencoba melarikan diri.

Dari tangan Gilang, petugas mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 11 poket ganja siap pakai yang dibungkus menggunakan plastik, 3 lembar klip plastik (pembungkus) dan 1 sheet kertas rokok merek Telepon. “Untuk penangkapan hari pertama kasusnya narkoba jenis ganja,” terang Kasubag Humas Polres KSB, Iptu Hofni Nepa Bureni, Selasa (12/1).

Berikutnya, pada Minggu (10/1) penggerebakan dilakukan di lingkungan Bosok kelurahan Menala. Dalam operasi ini, tiga tersangka berhasil ditangkap, di antaranya M. Adnan ( 3 8 )

y a n g belakangan

diketahui sebagai anggota polisi Polres KSB, Suherman (36) warga RT 01/06 Bosok, dan Yudi Prayudi (24) yang juga tercatat sebagai warga setempat.

Hofni mengatakan, saat dilakukan penangkapan ketiga tersangka tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabusabu. Dan dari tangan ketiganya, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti Terhadap keempat tersangka saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Menurut Hofni, kedua kasus tersebut akan dilakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan adanya hubungan kasus terhadap peredaran narkotika yang selama ini terjadi di wilayah KSB. “Terus kami kembangkan. Dan untuk ketiga tersangka kasus sabu sudah dilakukan tes urine dan hasinya mereka semua positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu,” paparnya.

Keempatnya disangkakan melanggar Undang Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di mana para pelanggar atas aturan tersebut, akan dikenai ancaman hukuman minimal tiga tahun penjara dan maksimal seumur hidup. “Narkoba yang mereka gunakan masuk dalam kategori narkoba jenis kelas 1,” imbuh Hofni seraya menambahkan keempat tersangka saat ini berada di tahanan Polres KSB. (bug)

(Suara NTB/bug)

BARANG BUKTI - Hofni Nepa Bureni menunjukkan barang bukti berupa ganja yang berhasil diamankan Satuan Narkoba Polres KSB, Selasa (12/1).

(Suara NTB/ind)

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

Petani di Sumbawa Terancam Gagal Tanam Sumbawa Besar (Suara NTB) Cuaca yang makin tidak menentu, terasa panas di musim penghujan seperti ini membuat petani terancam gagal tanam. Bahkan padi yang sudah disemai pun sebagian sudah mati. Sementara untuk jagung, hama tikus juga mulai menyerang.

Kasi Pemeliharaan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Sumbawa, Usman, S.P, Selasa (12/1) mengatakan, pada waktu yang sama tahun lalu, areal tanam yang sudah ditanami padi mencapai 27 ribu hektar. Namun saat ini belum ada setengah dari musim lalu. Akibat cuaca yang tidak menentu. Hingga hampir dipastikan pada tahun ini waktu tanam akan mengalami kemunduran. Yang bisa berimbas pada gagal tanam. “Rata rata mundur waktu tanam.

Hujan tidak turun dan air bendungan juga belum dilepas,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya terus melakukan evaluasi. Agar target areal tanam sebelum masa tutup tanam sekitar pertengahan Februari bisa tercapai. Distan TPH juga akan turun ke lapangan, seperti Lunyuk dan Moyo Hulu melihat calon petani dan calon lokasi terkait program Upsus 17 ribu hektar untuk Kabupaten Sumbawa. Dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju swasembada pangan yang di-

canangkan pemerintah pusat.

Sementara untuk tanaman jagung, ratusn hektar bibit yang baru ditanami pada lahan kering diserang hama tikus, khususnya di desa Emang Lestari kecamatan Lunyuk. Beruntung petani segera mengganti dengan bibit baru, namun hama tikus harus tetap diwaspadai.

Dalam hal ini, Dinas TPH membantu dengan penyiapan rodentisida berupa tiran yang dibakar dan dimasukkan ke lubang tikus. “Kita juga turun ke Lunyuk,”pungkasnya. (arn)

Pilkada Usai

HMI KSB Ajak Masyarakat Bersatu Taliwang (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat, Selasa (12/1) menggelar aksi damai di sejumlah titik di dalam kota Taliwang.

Para aktivis menyerukan agar seluruh elemen masyarakat KSB kembali bersatu padu pasca perhelatan Pilkada, 9 Desember 2015 lalu.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai kompetisi pelaksanaan demokrasi lima tahunan itu masih terasa di masyarakat.

Meski faktanya Pilkada KSB dinyatakan telah berakhir seiring dengan telah ditetapkan satu pasangan calon terpilih.

“Kami melihat masih saja ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada dan itu memuculkan friksi di masyarakat,” kata para mahasiswa.

Seharusnya kata mereka, seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi Pilkada agar tidak lagi mengedepankan perbedaannya. Sebab setelah Pilkada sudah saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu padu dan bahu membahu dalam rangka membangun daerah. “Paslon yang menang baiknya merangkul Paslon yang kalah. Dan sebaliknya Paslon yang kalah agar memberikan dukungannya untuk kemajuan daerah,” timpalnya.

(Suara NTB/bug)

AKSI DAMAI - Aksi damai mahasiswa HMI mengajak masyarakat kembali bersatu pasca Pilkada, Selasa (12/1).

Menurut mereka, para pihak agar mengantisipasi terjadinya upaya provokasi yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Sebab sejauh ini terdapat pihak-pihak yang disinyalir memanfaatkan momen persaingan yang masih terjadi pasca Pilkada untuk kepentingan lain. Hal ini kemudian berimbas pada terjadinya pengkotak-kotakan di masyarakat sehingga mengancam kondusivitas daerah.

Karenanya itu mereka menyerukan, kepada pemerintah dan apara keamanan un-

tuk menghindari terjadinya friksi di masyarakat agar mengawal kondusivitas pasca Pilkada. Termasuk juga kepada para elit politik untuk memberikan pemahaman kepada simpatisan dan pendukungnya bahwa kontestasi pelaksanaan Pilkada telah usai dan saatnya kembali bersama-sama untuk memajukan daerah.

Selama aksinya, para mahasiwa HMI menggelar orasi di sejumlah tempat di bawah kawalan ketat aparat kepolisian. (bug)

Panitia Berharap Pemprov NTB Dukung AUYS 2016 Sumbawa Besar (Suara NTB) Panitia AUYS 2016, pertemuan kampus se-ASEAN di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), berharap dukungan Pemprov NTB untuk terlibat aktif dalam kegiatan dimaksud. Untuk mendorong kemajuan Sumbawa khususnya dan NTB umumnya.

Ketua Panitia AUYS, M. Nurjihad, M.Si, Selasa (12/1) menyatakan, AUYS 2016 adalah event internasional pertama di Sumbawa. Artinya, Sumbawa sebagai bagian dari NTB sedang melangkah menjadi

daerah yang lebih maju dan diperhitungkan di pentas internasional. “Kesan pertama itu menggoda. Jadi kalau AUYS 2016 gagal memberikan kesan baik kepada peserta, maka upaya Sumbawa untuk maju bisa terhambat,” terangnya.

Pihaknya ingin agar Lombok dan Sumbawa tumbuh secara berimbang dan adil. AUYS bisa menjadi awal yang baik untuk mendorong kemajuan Sumbawa agar bisa mengimbangi Lombok. Apalagi mengingat AUYS 2016 sangat penting artinya bagi masyarakat Sumbawa, baik se-

cara psikologis, sosiologis maupun ekonomis. Secara sosiologis, AUYS 2016 dapat mendorong tumbuhnya rasa solidaritas antarmasyarakat. Secara ekonomis AUYS 2016 tidak hanya akan meningkatkan peredaran uang di Sumbawa, tetapi juga dapat menjadi ajang untuk memperluas akses pasar produk produk unggulan daerah di tengah kekhawatiran berlakunya Masyrakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Dengan demikian dukungan Pemprov sangat kita harapkan,” pungkas Jihad. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

Nasdem Khawatir Pelantikan HBY- Arif Dijegal

Halaman 7

Soal Pengangkatan Aparat Desa

Penjabat Bupati Dompu Cabut Surat Edaran

Dompu (Suara NTB) Surat edaran (SE) yang ditandatangani penjabat Bupati Dompu M. Agus Patria yang sempat menjadi kontroversi, akhirnya dicabut penjabat bupati. Aparatur Desa yang telah berakhir masa jabatannya akan diproses pengangkatannya mengacu pada Perda tentang pemberhentian dan pengangkatan aparatur Desa.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos kepada wartawan di DPRD Dompu, Selasa (12/1) mengungkapkan, surat edaran (SE) penjabat Bupati terkait penunjukan Plt aparatur Desa bagi aparatur yang telah berakhir masa jabatanya sudah dicabut. Pencabutan surat penjabat Bupati dilakukan sendiri oleh penjabat Bupati saat sosialisasi terkait mekanisme pemberhentian dan

pengangkatan aparatur Desa oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri di Dompu, Senin (11/1). “Surat edarannya sudah langsung dicabut Bupati kemarin saat sosialisasi dari Kementerian,” kata H. Supardin.

Dengan dicabutnya SE penjabat Bupati, kata H. Supardin, perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai Plt tetap melaksanakan tugas hingga terpilih perangkat baru. Kepa-

la Desa yang telah berakhir masa jabatan perangkatnya agar melakukan proses perekrutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu usia calon perangkat 20 – 42 tahun dan pendidikannya minimal SMA sederajat dengan masa pengabdian hingga 60 tahun.

Masa pengabdian 60 tahun, kata H. Supardin, bukan berarti tidak bisa diberhentikan.

Ketika perangkat melanggar

aturan, tidak disiplin, melakukan tindakan asusila dan sering melakukan keributan bisa langsung diproses pemberhentiannya. “Jangan menganggap masa pengabdian 60 tahun lalu aparatur malas – malasan bekerja. Dia bisa langsung diajukan pemberhentiannya,” ungkapnya.

Sebanyak 16 Desa yang berakhir masa jabatannya hingga akhir 2015. Bagi perangkat Desa yang belum berakhir masa jabatan, akan tetap melaksanakan kegiatan hingga berakhir masa jabatan. Namun aparatur Desa yang akan mengikuti masa pengabdiannya hingga 60 tahun untuk mereka yang diangkat baru. (ula)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Mantan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) yang kembali terpilih sebagai Bupati Dompu belakangan banyak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi. Laporan yang justru banyak terjadi pasca Pilkada ini dinilai sebagai upaya penjegalan HBY – Arif untuk dilantik sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu.

“Sebelum kami putuskan untuk mengusung pasangan HBY - Arif, kami sudah menelusuri persoalan hukumnya di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, termasuk terkait kasus Rp 1,8 miliar yang sempat menyeret namanya dan hanya menjadi saksi. Kami tidak menemukan adanya indikasi keterlibatannya. Jadi clear and clean yang kita usung (pada Pilkada serentak 9 Desember 2015) kemarin,” tegas Andi Bahtiar, A.Md.Par, anggota DPRD Dompu dari Partai Nasdem kepada Suara NTB, Selasa (12/1).

Terkait banyaknya persoalan yang dilaporkan ke Kepolisian hingga ke KPK dan dikait – kaitkan dengan HBY, menurut Andi Bahtiar, sebagai dinamika yang wajar dari kelompok yang tidak menghendakinya.

Bahkan jauh sebelumnya ada yang asumsi, HBY tidak akan dilantik. “Saya melihat dari kacamata politik, itu bukan suatu yang wah,” katanya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi terpisah mengatakan, terkait kasus yang melibatkan kepala daerah berdasarkan SOP penanganan kasus di Kepolisian akan ditangani oleh jajaran di atasnya.

“Informasinya ada beberapa laporan, tapi sesuai SOP bila terkait kepala daerah akan ditangani oleh Polda,” ungkapnya. (ula)

Lahan Pertanian di Soromandi Terancam Gagal Tanam

Kendaraan Patroli Dinas Perhubungan Bima Sering Ngadat Bima (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bima, Zunaidin, S. Sos MM meminta dukungan sarana kendaraan operasional patroli guna meningkatkan kinerja sebagai pendukung pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016.

Permintaan secara khusus itu disampaikan Zainudin kepada sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bima, saat mengunjungi kantor Dishubkominfo setempat, Selasa (12/1).

Menurut Zainudin, permintaan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, pihaknya selama ini dalam melakukan pengawasan jangkauan wilayahnya yang cukup luas. Apalagi beberapa mobil Patroli saat ini sering ngadat dan mogok di tengah jalan “Kami berharap mobil Patroli pengawasan bisa direalisasikan tahun 2016 ini,” harapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Yusran, S.Pd merespon permintaan tersebut. Ia berjanji secara khusus akan permasalahan itu akan dibahas di tingkat Komisi. “Insya Allah, kami akan mengupayakan realisasinya pada APBD perubahan nanti,” katanya.

Kunjungan anggota Komisi III DPRD tersebut, dalam rangka evaluasi pelayanan dan pelaksanaan program tahun anggaran 2015 di Dishub setempat.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD, H. Mustahid H. Kako, memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Dishubkominfo setempat. Komisi III menilai jajaran Dishub setempat berhasil menggenjot PAD melebihi target. “Target PAD tahun 2015, sekitar 77,04 persen. Malah, penyerapannya mencapai 92,04 persen. Pencapaian ini harus dicontoh SKPD lain,” ujarnya. (uki)

KONTRAK Aparat Pemkab Bima mendatangi rumah Direktur UD Aminullah untuk menandatangani kontrak pengelolaan sarang burung walet di Sape, Senin (11/1).

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Bima, Ir. M. Tayeb, menyebutkan ratusan hektar lahan pertanian di Kecamatan Soromandi dikhawatirkan akan mengalami gagal tanam pada tahun 2016. Pasalnya, di wilayah tersebut intensitas hujan minim jika dibanding wilayah lain dalam beberapa hari terakhir ini.

Kepada Suara NTB, Selasa (12/1), dia menjelaskan, pada musim kemarau lalu, Kecamatan Soromandi merupakan wilayah terparah yang dilanda kekeringan. Hal itu diprakirakan akan berlanjut meskipun telah memasuki musim hujan. Pasalnya, daerah itu jarang sekali terkena hujan.

Kata dia, wilayah di Kecamatan Soromandi yang paling parah kekeringan terjadi di Desa Sampungu. Sementara di desa lainya, tingkat kekeringanya masih tergolong ringan.

Tayeb menjelaskan, kekeringan itu belum bisa ditanggulangi. Sebab, di lokasi setempat merupakan wilayah tadah hujan serta tidak memiliki irigasi. “Faktor utamanya tidak turunnya hujan selama hampir 12 hari terakhir ini,” jelasnya.

Akibatnya, lanjutnya, membuat tanaman warga, seperti padi, jagung dan kedelai dikhawatirkan gagal tanam. Sebab, saat ini belum ada tanda-tanda hujan turun. “Berdasarkan informasi yang kita dapat, hujan turun sekitar April. Jika prakiraan itu benar, maka bisa dipastikan tahun gagal tanam,” sambungnya.

Tayeb menegaskan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait menyikapi kondisi tersebut. Seperti, BMKG, BP4K, PU, Camat dan seluruh UPT pertanian dan petugas lapangan Kabupaten Bima.”Soal langkah dan solusi selanjutnya, akan ditentukan dalam rapat,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bima, Daryatno mengatakan, beberapa hari terakhir ini intensitas hujan terjadi di wilayah Sumbawa, Dompu dan sebagian Bima. Sementara di Kecamatan Soromandi, sejauh ini masih mengalami penurunan curah hujan. “Ada hujannya namun intensitas ringan dan sifatnya lokal saja,” pungkasnya. (uki)

Pemkab Bima Tetapkan Pengelola Sarang Burung Walet Bima (Suara NTB) Setelah melalui serangkaian proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Panitia di Pemkab Bima, UD Aminullah, Desa Soro Kecamatan Lambu resmi ditetapkan mengelola sarang burung walet (SBW) yang berlokasi di Kecamatan Sape.

Kabag Administrasi Perekonomian Setda, Iwan Setiawan, SE, Selasa (12/1) mengatakan, setelah dibuka

pelelangan kemudian melakukan pemeriksaan di dasar goa selama 40 menit dengan menurunkan tenaga teknis.

UD Aminullah dan Pemkab Bima bersepakat menandatangani berita acara serahterima pengelolaan SBW. “Serah terima pengelolaannya pada Senin (11/1) sekitar pukul 16.30 Wita,” ucapnya.

Iwan menjelaskan, sesuai dengan isi kontrak, UD

Aminullah akan mengelola SBW tersebut selama lima tahun, terhitung tahun 2016 hingga 2021. Pihak pengelola berkewajiban menyetor Rp 1,3 miliar per tahun kepada Pemerintah Daerah. “Kami berharap pengelola SBW taat terhadap kewajiban sesuai tertuang dalam kontrak serta melakukannya secara transparan,” jelasnya.

Iwan meminta khusus ke-

pada pihak pengelola untuk memaksimalkan tenaga kerja yang berasal dari warga setempat, agar dilibatkan di dalam pengelolaan SBW tersebut. “Kami juga meminta agar pihak pengelola menyampaikan jadwal panen. Istilahnya tetap berkoordinasi,” pintanya.

Selain itu, Iwan berharap agar proses pengelolaan melalui sistem budidaya. Artinya

tidak melakukan panen pada saat kondisi burung walet bertelur.

Hal itu, tegas dia, agar populasi burung bertambah terjaga kelestariannya dan secara proporsional akan menambah jumlah sarang. “Ini berarti bahwa ada korelasi positif antara kelestarian sarang burung walet dan peningkatan pendapatan yang berasal dari SBW tersebut,” harapnya. (uki)

Ricuh, Sidang Kasus Pembunuhan di PN Bima Polres Dompu Tarik Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Kota Bima (Suara NTB) Sidang kasus pembunuhan Anwar (32), warga Desa Tangga Kecamatan Monta berlangsung ricuh di PN Raba Bima, Selasa (12/1). Keluarga korban tidak terima sikap penasehat hukum (PH) terdakwa, Muhajirin SH, yang dinilai mengeluarkan bahasa ancaman.

Sidang tersebut merupakan persidangan yang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban.

Dalam sidang tersebut, saksi Juhari diberikan pertanyaaan seputar kasus pembunuhan yang terjadi bulan September 2015 lalu di Desa Tangga.

Pada kesempatan tersebut, PH terdakwa mengeluarkan perkataan yang dinilai bernada mengancam. Tidak terima dengan hal itu, akhirnya keluarga korban berteriak dan meminta agar PH terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang.

Akibat ketegangan itu akhirnya sidang tersebut diskor sekitar 30 menit. Kemudian dilanjutkan setelah suasana kembali tenang.

Sidang kembali ricuh saat terdakwa pembunuhan keluar dari ruang sidang, keluarga korban berlari mengejarnnya.

Namun aparat Kepolisian Resort Bima Kota langsung membawa terdakwa dengan menggunakan bus tahanan.

Sidang kasus pembunuhan ini akan dilanjutkan pada Rabu (20/1) mendatang.

Muhajirin SH selaku penasehat hukum terdakwa, dikonfirmasi usai sidang mengata-

(Suara NTB/uki)

RICUH – Suasa di luar ruang sidang PN Raba Bima, ricuh karena keluarga korban tidak terima dengan pertanyaan PH kepada saksi korban dalam ruang sidang, Selasa (12/1). kan, pertanyaan yang diarahkan ke saksi tersebut sengaja dilakukannya. Sebab, menurut dia keterangan yang diberikan saksi pada saat rekonstruksi dengan persidangan sangat berbeda.

Lagipula yang dilakukannya dengan alasan sebagai PH terdakwa. Tentu dia berkewajiban untuk meluruskan kasus pembunuhan tersebut. “Hanya ingin meluruskan, agar diketahui pasti kejadiannya.

Namun, keluarga korban salah paham dengan pertanyaan itu,” ucapnya.

Sementara keluarga korban berkata lain dan mengecam tindakan PH terdakwa tersebut. Menurut keluarga Korban, Abdul Haer, sikap PH terdakwa dan pertanyaan diberikan kepada saksi dibuat-buat. Hingga mengeluarkan perkataan yang tidak sopan. “Kami kecewa dengan

sikap PH terdakwa, pengacara kok keluarkan kata - kata yang tidak pantas,” sesalnya.

Haer menegaskan, pihak keluarga akan terus mengawal sidang tersebut hingga tuntas. Sembari berharap agar hukuman diberikan kepada terdakwa disesuaikan dengan keputusan yang adil dan tidak berat sebelah.

Untuk diketahui, kasus pembunuhan ini terjadi di Desa Tangga bulan September 2015 lalu. Dengan pelaku pembunuhan Sahlan (27) warga Kelurahan Tanjung Kota Bima. Penyebabnya hanya persoalan sepele.

Saat itu keluarga korban kehilangan sepeda motor. Kebetulan di Desa tersebut tengah berlangsung organ tunggal. Korban menanyakan ke pelaku. Merasa tersinggung, tiba-tiba pelaku menikamnya hingga tewas. (uki)

Dompu (Suara NTB) Penyidik di Polres Dompu menarik penetapan tersangka terhadap pengurus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2010-2011 dalam kasus dugaan korupsi. Penyidik khawatir akan dipraperadilankan bila terburu-buru menetapkan tersangka sebelum ada perhitungan resmi kerugian negara dari BPKP. “Kami menarik kembali penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya. Kami bisa dipraperadilankan kalau terburu – buru menetapkan tersangka, apalagi ini terkait kasus korupsi yang harus ada perhitungan kerugian negara dari BPKP. Walaupun kami tahu indikasi kerugian negara itu ada,” kata Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada

Suara NTB, Selasa (12/1).

Penarikan kembali penetapan tersangka terhadap pengurus UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2010-2011, dikatakan Herman, hanya secara internal.

Karena peningkatan ke tahap penyidikan belum disampaikan ke Kejaksaan dan dalam pemeriksaan para saksi juga tidak disebutkan tersangkanya. “Kita periksa pengurus UPK masih sebagai saksi walaupun pertanyaannya mengarah pada tersangka,” kata AKP Herman.

Dikatakan Herman, hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri hingga saat ini belum juga diperoleh. “Itu juga yang membuat kita pusing. Sudah lama kita tunggu, tapi belum juga ada,” jelasnya.

Herman juga mengaku, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran RSUD Dompu tahun 2012. Beberapa pihak telah dimintai keterangan. “Yang kita tangani hanya RSUD terkait pengelolaan anggaran,” katanya. (ula) Herman

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Terminal Haji BIL Kembangkan Pariwisata Syariah KONSEP pariwisata syariah sedang digalakkan oleh industri pariwisata NTB. Konsep itu sedang menjadi fenomena tersendri. Untuk itu, NTB tidak boleh surut untuk terus mengembangkan konsep pariwisata syariah tersebut. Karena konsep pariwisata syariah, sangat cocok dengan kultur budaya masyarakat NTB. Anggota Komisi II, DPRD NTB, Raihan Anwar, mengatakan, konsep pariwisata syariah akan menjadi keunggulan secara kompetitif untuk pariwisata NTB. Didukung dengan destinasi wisata yang dimiliki. Ia yakin ke depan pariwisata NTB dengan konsep syariah akan semakin berkembang.

“Jika mau membandingkan antara Bali dengan Lombok, justru disanalah keunggulan kompetitif NTB. Bali mengembangkan pariwisata konvensional, tidak bisa kita ikuti, karena sangat tidak cocok dengan kultur masyarakat kita,” ujarnya.

Terkait dengan pro kontra tentang konsep pariwisata syariah tersebut, Raihan mengatakan bahwa orang yang menyatakan tidak setuju, belum memahami substansi dari wisata syariah tersebut. Dikatakannya, wisata syariah hanyalah branding untuk menggaet para wisatawan dari timur tengah.

“Kosep wisata syariah ini kan brandingnya kita, untuk menggaet wisatawan asal timur tengah yang notabene mayoritas muslim. Yang menyatakan menolak itu belum paham dengan istilah wisata syariah,” ujarnya.

Akan tetapi, Raihan juga memahami jika ada masyarakat yang tidak setuju dengan istilah syariah. Untuk itu, ia menyarankan kemungkinan perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk mengganti terminologi syariah. Sehingga tidak mengundang pro kontra di masyarakat, tanpa harus mengubah substansinya.

“Tapi mugkin terminologi dari pariwisata syariah itu perlu diperbaiki. Namun secara substansi, pariwisata syariah itu harus dipertahankan. Misalnya dalam bentuk produk halal, tempat ibadah dll, harus tetap,” pungkasnya. (ndi)

Raihan Anwar (Suara NTB/ndi)

Peran Serta Masyarakat UPAYA kepolisian dalam nenangani suatu kasus menjadi nihil tanpa adanya peran serta masyarakat. Memberikan kesaksian dengan informasi yang tepat dan jujur adalah salah satu bentuk kontribusi positif masyarakat dalam setiap tahap penyelidikan dan penyidikan kasus.

“Bukan polisinya yang hebat, tetapi peran masyarakat yang berkontribusi positif untuk membuat dan memberikan informasi sebagai saksi. Itu penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Jadi tidak ada polisi hebat tanpa peran serta masyarakat,” tegas Mantan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Kurdi, SIK, seusai acara pisah sambut pergantian Dirreskrimum Polda NTB di lobi gedung utama Mapolda NTB, Selasa (12/1).

Ia yang dipindahkan menjadi dosen utama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini menambahkan, penanganan sejumlah kasus, contohnya beberapa konflik antar warga yang terjadi di NTB melibatkan masyarakat sebagai jejaring informasi.

Termasuk yang menjadi catatan adalah konflik antarkampung di Kabupaten Bima akhir tahun lalu menjelang Pilkada serentak, terkait masyarakat yang menuntut disegerakannya pengusutan kasus pembunuhan terhadap warga salah satu desa. Polisi berhasil meredam konflik tersebut sehingga tidak meluas dan yang krusial adalah tidak mengganggu jalannya Pilkada.

“Banyak-banyak turun ke masyarakat menjalin jaringan informasi, baik yang sebagai korban juga saksi yang melihat dan mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi. Mereka cepat menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian,” ungkapnya.

Sementara dalam konteks menjalankan fungsi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, ia menekankan perihal kepastian hukum, baik kepada tersangka maupun kepada korban. “Kalau dimintai informasi mengenai perkembangan kasusnya, berikan info akurat yang secepatnya. Kalau kurang bukti, katakan kurang bukti. Jangan kecewakan masyarakat, tegasnya.

Secara internal, kata Kurdi, ia melakukan pembenahan mental dan moral anggota kepolisian fungsi reserse kriminal yang sangat lekat dengan penegakan hukum secara represif. Menurutnya, fungsi reskrim akan diterima oleh masyarakat apabila diawaki oleh polisi yang terjaga baik moralitas dan mentalitasnya. (why)

Kurdi (Suara NTB/ars)

Enam Terdakwa Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB menuntut rata rata 1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara keenam terdakwa perkara Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL). Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, Selasa (12/1).

Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Riozin, SH, enam terdakwa selain dituntut 18 bulan penjara, juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider.

Yang berbeda dalam amar tuntutannya, jaksa tidak membebankan kewajiban pengembalian uang negara, karena sudah disetor dan dititipkan ke Kejaksaan sebesar Rp 231.188.754,88.

“Karena kerugian negara telah dibayarkan oleh keenam terdakwa saat proses hukum berlangsung,” kata Riozin, yang membaca bergiliran tuntutan dengan Jaksa Cokorda Agung, SH. Dalam surat dakwaan yang dibagi dalam tiga berkas, keenam terdakwa ini bebas dari dakwaan primer Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-Un-

dang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun para terdakwa dijerat dengan dakwaan subsidair. “Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Subsider melanggar pasal pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” sebut Riozion.

“Meminta kepada majelis yang mengadili perkara ini untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara,’’

sambung JPU. Sementara Jaksa Cokorda mengurai, dalam laporan pengukuran volume fisik setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp231.188.754,88.

Nilai ini diperoleh setelah menghitung nilai pembayaran sesuai dengan SP2D sebesar Rp 7.672.177.000,00. Dikurangi Pungutan Pajak (PPN) sebesar Rp 697.470.636,00 maka jumlahnya Rp 6.974.706.364,00. “Dari nilai ini kembali dikurangi dengan nilai riil pekerjaan terpasang sebesar Rp 6.743.517.609,00 maka jumlah dugaan kerugian negaranya adalah Rp 231.188.754,88,” kata Cokorda.

Atas tuntutan itu, ketua Majelis Hakim Wari Juniati,

(Suara NTB/ars)

DITUNTUT - Salah seorang terdakwa perkara Terminal Haji BIL yang dibacakan tuntutannya oleh JPU dalam sidang lanjutan, Selasa kemarin.

SH, MH meminta kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang yang akan digelar Rabu (13/1).

Sidang itu benar benar dipress pelaksanaannya. Setelah pembacaan tuntutan, kepada penasehat hukum diberi kesempatan sehari menyiapkan pledoi. Bahkan hakim

memberi catatan. ‘’Jika dalam sidang besok (hari ini, red) terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk membacakan pledoinya. Maka kami anggap menerima tuntutan dari JPU,’’ ujar Wari.

Sementara para penasihat hukum terdakwa mengaku siap dengan pledoi yang dibacakan hari ini. (ars)

Konflik Berpotensi Rusuh dan Begal di Kawasan Wisata Jadi Atensi Mataram (Suara NTB) Sejumlah kasus berpeluang kontijensi atau kerusuhan massa menjadi atensi khusus Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi. Hal itu berkenaan dengan prediksi kerawanan yang telah dipetakan pada evaluasi akhir tahun Polda NTB. Berdasarkan prediksi itu pula, ia juga mengatensi masih maraknya kejahatan yang menimpa wisatawan asing, terutama di kawasan wisata di daerah Lombok Selatan yang kini tengah dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Kita atensi potensi konflik-konflik itu. Begitu juga dengan kawasan wisata, itu kita atensi semua,” ujarnya seusai pisah sambut pergantian Dirreskrimum di Mapolda NTB, Senin (12/1). Mantan Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur ini menggantikan Kombes Pol Kurdi, SIK yang digeser menjadi dosen utama di Perguruan Tinggi

Ilmu Kepolisian (PTIK).

Ia menambahkan, media massa telah cukup memberikan dirinya gambaran mengenai kondisi kerawanan di NTB. Selain dari sumber internal kepolisian sehingga ia akan bersegera menjalin kordinasi. Baik dengan jajaran di bawahnya maupun fungsi kepolisian lain untuk berupaya menangani itu.

“Sering juga lihat di media, itu pasti kita atensi,” tegas perwira menengah ini.

Lulusan akpol tahun 1994 ini pun diberi catatan oleh Direskrimum Polda NTB sebelumnya, bahwa penanganan kasus dalam konteks penegakan hukum perlu disegerakan. Hal itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap tersangka maupun korban sehingga psikologis masyarakat yang berpotensi main hakim sendiri dan menjurus pada kerusuhan massa dapat secara tepat ditangani.

Penegakan hukum secara represif akan gencar dilakukan untuk memberi efek jera sebagai bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat. (why)

Jangan Remehkan Persoalan Kecil di Masyarakat Mataram (Suara NTB) Fungsi reserse kriminal adalah palang utama dalam upaya penegakan hukum. Oleh karenanya, setiap dinamika masyarakat yang terjadi di NTB tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi meluas dalam bentuk aksi massa yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Hal itu diungkapkan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH saat memberi wejangan dalam acara pisah sambut pergantian Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Selasa (12/ 1). “Garis waktu penanganan kasus harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum. Kita mengabdi kepada rakyat karena kita digaji oleh rakyat,” tegasnya kepada para pejabat utama Polda NTB dan Kapolres jajaran di lobi gedung utama Mapolda NTB. Adapun pergantian salah satu pejabat utama di Polda NTB itu adalah AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi menjabat sebagai Dirreskrimum, menggantikan Kombes Pol Kurdi, SIK yang dipindahtugaskan sebagai dosen utama di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Kapolda menambahkan, NTB memiliki karakteristik demografi yang unik jika dibandingkan dengan sejumlah daerah di Indonesia lainnya. “Masyarakat di sini lucu, salatnya bagus, masjidnya bagus, berantemnya juga bagus,” sindirnya mengenai konflik antar warga serta aksi massa yang marak terjadi.

Pada kesempatan itu pula Kapolda mengapresiasi kinerja Ditreskrimum walaupun masih diakui masih ada kekurangan, khususnya pada tahap penyelesaian kasus yang pada evaluasi akhir tahun lalu hanya mencapai 58 persen, hanya 4.683 kasus

yang tertangani dari 8.141 kasus kejahatan konvensional yang terjadi. Ditreskrimum sepanjang tahun 2015 menangani 142 kasus, 62 kasus diantaranya berhasil diselesaikan sehingga rasionya 42,96 persen. Meski demikian, ia meminta agar tetap melihat sesuatu secara positif sebab tantangan ke depan akan semakin ketat.

Kapolda terus mengingatkan tentang bagaimana motivasi dalam bekerja, yaitu tentang bekerja dengan berharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak dengan berharap pujian dari manusia.

Kombes Pol Kurdi, SIK yang menjabat Dirreskrimum Polda NTB selama dua tahun tiga bulan 15 hari tersebut dalam sambutannya mengatakan, indeks crime clearance yang mencapai 58 persen menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat pengganti dirinya.

Ia juga mengingatkan, tentang berbagai dinamika yang mungkin akan masih terjadi di masyarakat, diantaranya konflik antar warga yang berujung dengan aksi massa serta begal di kawasan wisata. Menurut catatan Polda NTB, pada tahun 2015 lalu, beberapa yang menonjol adalah perkelahian antar kampung, yaitu sejumlah 16 kasus. Serta pemblokiran dan penghadangan jalan, serta penyegelan bangunan secara paksa sejumlah 32 kasus.

Sementara, Dirreskrimum Polda NTB yang dilantik Selasa (12/1), AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi, membawa catatan khusus dari jabatan sebelumnya, Wakil Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB, yaitu mengenai sejumlah pasal di dalam undang-undang terkait tindak pidana pencucian uang, yang masih menjadi polemikk antara fungsi penanganan di kriminal umum dengan di kriminal khusus.(why)

(Suara NTB/ars)

DITAHAN - Kades Sambik Bangkol Kecamatan Gangga KLU, H.MR, digiring dua petugas kejaksaan Selasa (12/1) ke Lapas Mataram.

Kades Sami Bangkol KLU Ditahan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan illegal logging yang membelit Kades Sambik Bangkol Kecamatan Gangga KLU, H.MR (50), menyeretnya ke jeruji besi.

Selasa (12/1) kemarin, dia ditahan Kejaksaan Negeri Mataram setelah berkasnya dinyatakan lengkap (P21). Proses penyidikan kasus ini diketahui alot, karena warga desa setempat sempat berunjukrasa ke kejaksaan setempat.

Penahanan MR berlangsung sekitar pukul 11.00 Wita, setelah diserahkan dari Polres Lombok Barat yang menangani kasus ini. Tanpa perlawanan sama sekali, MR digiring dua petugas kejaksaan,

dikawal dua personel Polres Lombok Barat berpakaian sipil ke mobil tahanan.

Oleh penyidik Polres Lombok Barat, MR ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyimpan 16 batang kayu jenis dadap dan goak serta kelanjuh.

Kayu-kayu itu sudah diolah dalam berbagai ukuran. Perbuatan tersangka itu awalnya diketahui petugas KPH Rinjani Barat, saat patroli di kawasan hutan Rinjani Barat yang masuk kawasan RTK 1, di Dusun Paok Montong Desa Rempek Kecamatan Gangga, KLU. “Penemuan oleh petugas itu tanggal 19 Maret 2015 lalu.

Kasus itu kemudian diserahkan ke Polres Lombok Barat,” kata

Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo, SH, usai penahanan tersangka.

Dijelaskan, derdasarkan berkas penyidikan yang dilimpahkan ke Kejaksaan, akibat perbuatan tersangka itu negara dirugikan hingga Rp 8,8 juta.

“Ini belum termasuk kerusakan hutan yang timbul, ekosistem dan mata air, juga bisa memicu terjadinya bencana. Perbuatan tersangka seharusnya tidak patut karena bertindak sebagai kepala desa,” tegas Fajar.

Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 87 ayat 1 huruf c undang undang RI nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (ars)

Danrem 162/WB

Ceramah Kebangsaan Antisipasi ”Proxy War” Mataram (Suara NTB) Bertempat di Aula Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) di Jalan Gajah Mada Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (12/1) Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T., M.Si., memberikan ceramah wawasan kebangsaan kepada aparatur daerah, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan itu dihadiri 500 peserta.

Pada kesempatan tersebut Danrem memberikan materi wawasan kebangsaan yang meliputi NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun materi penting lain yang disampaikan, mengenai proxy war. “Kegiatan ceramah yang dilaksanakan ini merupakan salah satu transformasi di bidang teritorial, khususnya dalam memantapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada segenap komponen bangsa,” kata Danrem.

Mengingat materi proxy war ini sangat luas dan sangat penting untuk diketahui oleh seluruh kompenen lapisan masyarakat, Danrem menekankan agar peserta sangat memahami ancaman tersebut, karena akan mengancam ketahanan dan keutuhan NKRI. Perang proxy atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antardua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko

(Suara NTB/penrem)

WAWASAN - Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede saat menyampaikan ceramah wawasan kebangsaan di gedung IPDN Loteng. pada kehancuran fatal.

Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa nonstate actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan.

Dijelaskan juga, melalui perang proxy ini, tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan nonstate actors dari jauh. Proxy war telah berlangsung di Indo-

nesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Danrem berharap para peserta dapat benar-benar memahami proxy war tersebut, sehingga tugas menjaga NKRI tidak hanya TNI, tapi juga masyarakat dapat menjaga bangsa dan negara ini dari ancaman yang dapat merusak generasi bangsa dan mengancam keutuhan.

Diakhir kalimatnya, Danrem menyampaikan. (ars/*)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

Halaman 9

Moving Art

Memulai Konsep Berkesenian yang ”Meruang” Mataram (Suara NTB) Ruang dalam aktivitas kesenian semestinya tidak dipahami hanya sebagai tempat. Seharusnya yang lebih niscaya adalah ruang hati dalam memandang aktivitas kegiatan kesenian. Dengan mengabaikan tempat penyelenggaraan aktivitas kesenian dan dalam rangka apa kegiatan itu dilaksanakan, akan membuat karya memiliki ruangnya sendiri.

”

Kita selalu berhenti—bahkan merasa gagal—pada ruang sebagai sebuah tempat, lalu akhirnya membuat kita lupa memikirkan esensi sebuah kegiatan menjadi sebuah gerakan kesenian untuk kesenian itu sendiri Fatih Kudus Jaelani

Hal itu disampaikan oleh pengelola Komunitas Rabu Langit, Fatih Kudus Jaelani, Senin (11/1). Ia mengatakan esensi berkesenian tetap ada pada karya. Dan tempat, hanya alat untuk melakukannya saja.

Adanya keinginan seperti itu, melahirkan kegiatan kesenian bertajuk Moving Art. “Moving Art adalah sebuah ikhtiar Komunitas Rabu Langit dan Seniman Balsem untuk Indonesia (SBUI) bersama-sama dengan semua komunitas seni dan sastra di Lombok Timur untuk memulai konsep berkesenian yang

‘meruang’,” ujar Fatih.

Sebab, kata Fatih, jika pemahaman ruang hanya berhenti sebagai tempat, ia akan membelenggu ruang hati untuk kreatif. Ruang kemudian menjadi diktator. Seorang kreator tiba-tiba akan merasa gagal jika tidak mendapatkan sebuah tempat yang layak untuk mempresentasikan karyanya.

Berbicara tentang gerakan komunitas seni dan sastra di Lombok Timur, kata Fatih, tidak akan pernah berhenti mengarahkan pandangan pada keberadaan ‘ruang’, yang secara pemahaman umum dipandang

sebagai sebuah tempat melakukan aktivitas berkesenian.

“Hal ini kemudian meluas menjadi kegagalan kita melakukan sebuah gerakan.

Lantaran kita selalu berhenti— bahkan merasa gagal—pada ruang sebagai sebuah tempat, lalu akhirnya membuat kita lupa memikirkan esensi sebuah kegiatan menjadi sebuah gerakan kesenian untuk kesenian itu sendiri,” ujar Fatih.

Dicontohkan, selama satu tahun terakhir, bahkan beberapa tahun sebelumnya, tidak pernah mendengar adanya sebuah kelompok teater yang melakukan pertunjukkan di Lombok Timur. Kalau pun ada, pertunjukkan tersebut hanya bisa ditemukan pada lomba drama, pentas drama di acara perpisahan sekolah.

Pertunjukkan drama hanya sebagai acara tambahan, bu-

kan sebagai pertunjukkan seni teater dalam sebuah upaya membangun ruang berkesenian itu sendiri.

Hal serupa juga terjadi pada kelompok seni rupa dan seni sastra. Pameran lukisan dan acara diskusi buku akan lebih banyak hadir dalam ruang seremonial.

“Semuanya kemudian menjadi instan karena berkarya bukan untuk kesenian itu sendiri, melainkan untuk piala dan piagam—juga sedikit tepuk tangan—dari hari-hari ‘ruang dalam rangka’ tersebut. Hampir tidak ada karya jika tidak ada ruang yang diciptakan oleh semacam lomba, festival dan sejenisnya. Lalu, proses yang terjadi bukan lagi mencipta, tetapi meniru apa yang telah dilakukan pendahulu, berbingkai ‘ruang dalam rangka’,” terang Fatih, yang puisi-puisinya tersiar di banyak media. (ron)

(Suara NTB/ist)

Mencintai Keragaman

Sambut Imlek dengan Sejuta Lampion Mataram (Suara NTB) Warga NTB sepakat hidup secara rukun dalam ruang yang penuh keragaman suku, ras maupun agama. Mewujudkan kecintaan terhadap keragaman tersebut, Mataram sambut perayaan Imlek yang jatuh tanggal 8 Februari mendatang dengan parade sejuta lampion.

Perayaan Hari Raya Imlek memang identik dengan masyarakat Tionghoa. Kendati, sajian atraksi seni budaya pengisi kemeriahan hari raya masyarakat keturunan Cina alias Tiongkok tersebut tetap menjadi milik bersama seluruh masyarakat.

Hal ini karena seni bersifat universal sehingga tak pernah memandang latar belakang etnis maupun keyakinan.

Tak heran, seni kemudian menjadi ruang yang mempertemukan setiap individu dari berbagai penjuru, latar belakang, kemudian meleburkannya sehingga menyatu.

Menjelang peringatan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram akan mengikuti pertemuan dengan Konjen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Bali bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Rencananya, Konjen RRT akan diminta mendatangkan pelaku-pelaku kesenian dari Tiongkok untuk melakukan atraksi di Mataram untuk menambah kemeriahan imlek di kota ini.

“Kita sudah bicarakan hal ini bersama Asosiasi Hotel Mataram. Kita akan mengadakan sebuah parade lampion yang sekiranya, masing-masing hotel memasang dua atau tiga lampion saja sebagai tanda penghargaan dan penghormatan bagi umat yang merayakannya,” Kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM ketika ditemui Suara NTB, Selasa (12/1).

Selain parade lampion, pihaknya juga menginisiasi agar pengelola paguyuban sosial menghelat agenda-agenda hiburan lainnya seperi; lomba karaoke lagu bahasa mandarin dan beberapa helatan atraksi budaya lainnya. Disbudpar memandang, momentum ini menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata.

“Yang menjadi jualan kita sebagai pelaku pariwisata di lingkungan kota adalah atraksi-atraksi kesenian tersebut.

Sebagai sebuah pelengkap, saya sudah bicara sama pak Widjanarko (Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia-PSMTI, Red) agar mengadakan audisi Koko dan Meme,” lanjutnya.

Meski demikian, semua hal yang disampaikannya itu tidak lebih dari sekadar usulan. Terlepas, masukan tersebut diterima atau tidak, semua dikembalikan kepada para pengurus PSMTI yang akan menjadi penyelenggara.

“Audisi Koko dan Meme ini sama halnya seperti pemilihan Terune Dedare Sasak yang kita punya. Tapi ini kan hanya sekedar usulan. Untuk menciptakan kemeriahan kemudian ini menguntungkan, mengapa tidak untuk dilakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, beberapa pihak juga mengusulkan agar beberapa titik laiknya, Kota Tua Ampenan maupun kawasan Cakranegara dihias sehingga benar-benar mendatangkan suasana pecinan. Pecinan merupakan julukan terhadap sebuah kompleks atau tempat pemukiman etnis Tionghoa. (met)

(Suara NTB/met)

BERSEJARAH - Pelajar dari SMK Belitong menengok koleksi museum NTB yang berisi peninggalan benda - benda bersejarah.

Pelajar Belitung Belajar Sejarah di Museum NTB Mataram (Suara NTB) Belasan pelajar yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung, Pulau Sumatera berbondong-bondong mempelajari sejarah tentang nusantara melalui Museum Negeri NTB, Selasa (12/1).

Belasan pelajar yang menjadi satu rombongan tersebut berasal dari kalangan siswasiswi SMK se-Bangka Belitong. Selain belajar sejarah, melalui study tour yang dilakukannya, mereka juga menyempatkan diri belajar mengenai mekanisme dari sistem pengelolaan industri pariwisata di daerah ini. Itu sebabnya, rombongan pelajar dari program pertukaran pelajar ini sempat

HPN Bakal Dongkrak Angka Kunjungan Wisatawan Praya (Suara NTB) Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di NTB tahun 2016 ini, diharapkan bisa memberikan dampak signifikan bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah ini.

Untuk itu, berbagai persiapan kini tengah dilakukan pemerintah provinsi. Salah satunya, dengan menata kembali sejumlah obyek wisata utama yang ada.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H.L. Moh. Faozal, S.Sos.M.Si., saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Bupati Loteng, Selasa (12/ 1) kemarin. “Serangkaian

kegiatan HPN tahun ini, sejumlah obyek wisata utama mulai kita tata,” sebutnya.

Salah satunya yang menjadi fokus ialah kawasan wisata Sade Rembitan dan kawasan Pantai Kute Loteng.

Mengingat, kawasan-kawasan itulah yang nantinya direncanakan akan dikunjungi para peserta HPN. Terlebih pusat kegiatan HPN yang menurut rencana bakal dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, bakal digelar di kawasan Mandalika Resort.

“Ada sekitar tiga ribu tamu yang akan datang berkenaan dengan kegiatan HPN Bulan Februari nanti. Jadi kita tentu ingin memberikan kesan yang baik bagi para tamu tersebut,” ujarnya.

mendatangi tiga gili yang menjadi objek wisata unggulan daerah NTB. “Kemarin kita ke Gili Trawangan, Gili Air kemudian Gili Meno. Para siswa ditekankan untuk mempelajari tentang sejarah terutama yang menyangkut nusantara.

Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan mengkaji tentang sistem tata kelola industri kepariwisataan daerah ini,” jelas Ismail Permana, koordinator pembimbing study tour dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangka Belitung.

Dikatakan, potensi kepariwisataan daerah NTB relatif serupa dengan Provinsi Bang-

ka Belitung. Salah satu provinsi di pulau sumatera ini memiliki potensi yang lumayan besar pada destinasi wisata bahari. Satu ikon yang kerap menjadi daya tarik bagi wisatawan di daerah tersebut adalah susunan batu-batu granit yang berbaris di pesisir pantai.

“Potensi kita hampir sama.

Belitong punya destinasi wisata bahari. Disana, yang terkenal itu pantai-pantai yang banyak terdapat granitnya.

Granit itu, bebatuan besar yang menyebar di pesisir pantai,” lanjutnya.

Salah satu pantai yang menjadi ikon pariwisata di daerah tersebut juga pernah diangkat melalui sebuah film.

Objek wisata yang terkenal itu menjadi lokasi syuting film “Laskar Pelangi” karya novelis Andrea Hirata.

“Kita berharapa, program ini dapat menjadi gesekan sehingga terbangun upaya kerjasama antara NTB dengan Belitung.

Para siswa yang terlibat dalam kegiatan ini juga sangat kami harap berkenan mempromosikan pariwisata daerahnya maupun daerah ini melalui medianya masing-masing. Seperti kita ketahui, jejaring sosial menjadi bagian media penyebaran informasi yang cukup massif,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Museum Negeri NTB, Ir. Baiq Rahmayati menyambut baik keda-

tangan para pelajar tersebut.

Hadirnya pelajar dari berbagai penjuru, utamanya di belahan nusantara untuk mempelajari sejarah dan kearifan lokal daerah ini melalui museum adalah tujuan akhir yang ingin dipenuhi. Hal ini juga berkaitan dengan upaya peningkatan jumlah angka kunjungan yang ditargetkanya dalam jangka waktu setahun.

“Kita tentu berharap, para pelajar dari provinsi-provinsi lain juga melakukan hal yang sama. Melalui museum di masing-masing daerah, kita mampu mempelajari kaitan atau hubungan antara daerah yang satu dengan lainnya,” tandasnya. (met)

David Bowie Dalam Ingatan Yoko Ono

Dikatakannya, keinginan masyarakat luar untuk datang dan berkunjung ke NTB, khususnya Lombok sangat besar. Sehingga pihaknya optimis, untuk jangka panjang gelaran HPN tahun ini bisa memberikan kontribusi besar dalam mendongkrat angka kunjungan wisatawan.

Syaratnya, pelayanan yang diberikan harus benar-benar maksimal. Baik itu dari sisi pelayanan sampai penyuguhan destinasi wisata. “Kalau kita tidak melakukan persiapan yang baik, khawatirnya bisa meningglkan kesan yang kurang baik pula bagi pariwisata daerah,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/ist)

David Bowie, Yoko Ono dan John Lennon

Jakarta (Suara NTB) Yoko Ono, isteri musisi John Lennon mengingat David Bowie sebagai sosok yang bisa menjadi figur ayah bagi Sean - putera Ono dan Lennon - sepeninggal Lennon pada Desember 1980 lalu.

“John dan David saling peduli. Mereka cocok dari segi talenta dan intelektual. Saya dan John sangat dekat dengan David layaknya keluarga,” tulis Ono dalam laman pribadinya.

Bowie meninggal pada Minggu (10/1) dalam usia 69 tahun setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya lebih dari setahun.

Menurut Ono, setelah suaminya meninggal akibat insiden tragis di depan apartemennya, Bowie semakin dekat dengan keluarganya. Bahkan, saat Sean menuntut ilmu di Swis, Bowie menjemput dan mengajaknya ke studio rekamannya di Jenewa.

“Saat Sean berada di sekolah asrama di Swiss, David menjemputnya dan membawanya berkunjung ke museum. David juga mengizinkan Sean berjalan-jalan di studio rekamannya di Jenewa,” tulis Ono. “Bagi Sean, meninggalnya Bowie akan sangat berat untuknya, saya tahu. Namun, kami memiliki beberapa kenangan manis yang akan kami ingat selamanya,” tambah dia.

Dalam akun Instagramnya @Sean_ono_lennon, Sean menuturkan kesedihannya atas kematian Bowie. Kendati begitu, ia bersyukur karena bisa mengenal sosok Bowie.

“Saya merasa beruntung bisa mengenalmu (Bowie). Beristirahatlah dalam damai. Terima kasih untuk segalanya,” tutur Sean seperti dilansir Hollywood Reporter. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

Halaman 10

Ponpes Nurul Hakim Optimis Hadapi MEA

Guru PAUD Belum Linier

Gerung (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hakim Kediri Lombok Barat (Lobar) mengklaim siap menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Optimisme tersebut muncul di tengah keraguan banyak pihak terkait kemampuan lembaga ponpes maupun lembaga Islam lainnya untuk bersaing menghadapi MEA.

IDEALNYA, seorang pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) haruslah berasal dari lulusan yang linier dengan jurusan PGPAUD. Di Kecamatan Masbagik, Lombok Timur msih banyak terdapat guru PAUD yang tidak linier, bahkan di antaranya hanya lulusan SMA/MA. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Suhamdi mengaku di seluruh daerah di Lombok Timur, banyak guru-guru yang belum berkompeten. Hal tersebut lantaran mereka tidak memiliki legalitas se(Suara NTB/dys) bagai guru pendidik di PAUD. Suhamdi “Dikarenakan ada guru yang bersumber dari SMA atau sederajat, ada juga yang sarjana tetapi kompetensinya bukan sarjana pendidik PAUD,” terangnya.

Bahkan jika dipersentasikan, jumlah guru PAUD yang linier tak mencapai 20 persen. Padahal pemerintah sekarang ini telah mengatur guru PAUD haruslah berasal dari sarjana lulusan PGPAUD. “Ini peraturan pemerintah, tetapi karena bermunculannya PAUD-PAUD ini maka sudah barang tentu tidak mungkin diharuskan dia berpendidikan sarjana PAUD,” akunya belum lama ini.

Untuk mensiasati masalah ini, langkah pemerintah ialah dengan mengadakan diklat dasar berjenjang terhadap guru PAUD sangat penting. Harapannya, mampu mencapai grade silabus pembelajaran 200 jam dari Direktorat Paud.

“Walaupun dia sarjana non pendidikan PAUD, dia bisa meningkatkan kompetensinya dan dianggap linier karena memiliki sertifikat diklat dasar berjenjang. Untuk mengimbangi itu supaya dia bisa layak menjadi guru yang kompeten kalau berdasarkan dapodik harus mengikuti diklat yang berjenjang,” ujarnya.

Diakui Suhamdi, pihaknya juga sudah mengadakan diklat dasar yang diikuti oleh 65 peserta angkatan pertama. “Diklat dasar itu sekarang sangat menunjang sekali untuk peningkatan kompetensi guru,” tutupnya. (dys)

Pengasuh Ponpes Nurul Hakim Kediri, Muharar Iqbal mengaku sangat optimis santri-santrinya mampu bersaing menghadapi serangan global di era MEA saat ini. Keyakinan Muharar diakuinya datang setelah melihat proses pembelajaran di ponpes.

Diakuinya, bagi masyarakat pesantren mereka mempunyai tradisi, seperti mengaji kitab kuning dan menela’ah qutubul mu’tabarah. Di samping itu juga dibekali dengan kecakapan hidup seperti bagaimana merawat mobil atau bengkel las dan membuat terali, membuat pagar besi termasuk membuat meja dan kursi berbahan dasar besi.

“Kita sudah sedikit banyak membekali santri dan santriwati agar memiliki kehidupan yang layak melalui pemberian life skill salah satunya perbengkelan. Kita ingin agar hidupnya seimbang antara dunia dan akhirat,” terang salah satu aktivis pemuda NTB ini.

Bekal lain yang tidak kalah pentingnya ialah menyiapkan mental para santri agar tidak takut menghadapi era global termasuk mempersiapkan santri agar mahir berbahasa Inggris, Jerman, Arab, Jepang dan Mandarin. Sehingga ketika bergaul dengan dunia luar nanti, santri harus memliki mental

yang kuat entah ketika nantinya bergaul dengan orang Jepang, Brunei dan lain sebagainya.

“Mereka harus hadapi dengan bekal berkomunikasi makanya kita bekali anak-anak di sini dengan kemampuan berbahasa supaya jangan kalah terhadap para pendatang. Boleh mereka datang berbisnis di Indonesia khususnya Lombok, tapi anakanak kita tidak boleh takut, mereka harus berjaya di kampung halaman mereka sendiri”.

Sementara menanggapi

tudingan sebagian pihak yang meragukan kemampuan ponpes menghadapi MEA, Muharar membantah tuduhan tersebut. Meski demikian, ia tidak menapikan adanya sebagian ponpes yang tidak siap menghadapi MEA, terutama ponpes-ponpes yang masih dikelola dengan tradisional dan fasilitasnya masih sangat minim.

“Tapi untuk ponpes kami yang dikelola modern, kita siap diadu kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor anak-anak kita, mau kemampuan bahasa, komputer silakan diadu. Kita ingin memutus anggapan bahwa pesantren adalah lembaga tradisonal yang tidak bisa bersaing dengan dunia modern itu keliru seratus persen, pesantren siap hadapi MEA,” tantangnya. (dys) Muharar Iqbal (Suara NTB/dok)

DEBAT - Kegiatan debat Sosiologi antarpelajar SMA/MA se-Kabupaten Lotim yang digelar Prodi Pendidikan Sosiologi STKIP Hamzanwadi Selong, Selasa (12/1).

Mataram (Suara NTB) Meski baru berdiri, SMPN 24 Mataram telah menorehkan prestasi dengan menyabet juara tiga pada kejuaraan olahraga tingkat Kota Mataram beberapa waktu lalu. Sekolah yang berdiri kurang lebih setahun lalu itu pun kini fokus mengembangkan ekstrakurikuler (ekskul) voli sebagai ekskul andalan sekolah.

Ditemui Suara NTB, Selasa (12/1), Kepala SMPN 24 Mataram, H. Ishaka mengaku pihaknya akan fokus (Suara NTB/dys) mengembangkan ekskul voli H. Ishaka apalagi melihat potensi siswanya di bidang olahraga tersebut cukup menjanjikan. “Kita akan fokus kembangkan ini, apalagi ada satu siswa kita yang katanya akan diambil Kota Mataram,” klaimnya.

Diakuinya, model pengembangan eskul voli pun dilakukan dengan mendatangkan pelatih dari luar sekolah dan berlatih tiga kali seminggu. Sarana dan prasarana serba terbatas tidak menyurutkan langkah para siswa dan pelatih untuk berlatih.

“Kami belum punya lapangan voli, makanya berlatih di luar. Ini lumayan bagus, sekolah baru bisa langsung dapat juara tiga bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah besar lainnya,” terangnya bangga.

Dengan adanya prestasi di bidang olahraga voli tersebut, setidaknya pada penerimaan siswa baru tahun 2016 ini dapat memantik masyarakat agar menyekolahkan anak-anak mereka ke SMPN 24 Mataram.

Saat ini, SMPN 24 Mataram baru terisi hanya untuk kelas VII saja dengan tiga ruang kelas, per kelas diisi 32 orang siswa.

Ishaka berharap agar para siswanya di masa mendatang dapat terus bertambah dan dapat menjadi corong bagi sekolahsekolah yang berada di kawasan Ampenan.(dys)

Oktober Penyerahan P3D

Pemprov NTB Kaji Pembentukan KCD Dikpora Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat telah memberikan batas waktu penyerahan pendataan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) mengenai pengalihan kewenangan pendidikan menengah tingkat SMA/SMK ke provinsi pada Oktober mendatang. Terkait hal ini, Pemprov NTB sedang mengkaji pembentukan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikpora di kabupaten/kota di daerah ini.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Organisasi Perangkat daerah (OPD) setelah adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurutnya, pembentukan KCD Dikpora memang perlu dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kepada sebuah entitas pemerintahan. “Sebuah organisasi SKPD yang menjadi perpanjangan tangan dinas provinsi pada sebuah region. Itu dimungkinkan dibentuk KCD untuk melaksanakan urusan yang sifatnya massif, banyak dan itu kesehariannya dinamikanya tinggi. Misalnya urusan kependidikan itu tinggi karena kewenangan urusan SMA/SMK sekarang ke provinsi,” kata Tri. Dikatakan, dari 10 kabuaten/kota di NTB dimungkinkan dibentuk KCD Dikpora di semua kabupaten/kota. Namun, nantinya pembentukan KCD tiap kabupaten/kota akan dilihat efisiensinya.

Dalam pembentukan OPD kata mantan Juru Bicara Pemprov NTB ini mengedepankan prinsip tepat struktur dan tepat fungsi.

“Jangan sampai kemudian tidak efisien. Mungkin nanti di Kota Mataram tak perlu dibentuk KCD, cukup dengan yang Dinas provinsi maka tak perlu. Apakah Lombok Barat cukup dinas yang ada di provinsi. Jadi buat KCD tak mesti di setiap kabupaten/kota. Misalnya di Sumbawa kita buat dua KCD. Sumbawa dan Sumbawa Barat jadi satu KCD. Kemudian Bima dan Dompu jadi satu KCD,’’ imbuhnya.

Pria yang krab disapa Yiyit ini mengatakan penyerahan P3D sudah mulai tahapannya di bawah koordinasi Biro Pemerintahan. Pemprov sendiri, kata Yiyit sudah membuat jadwal supaya penyerahan P3D itu lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat paling lambat Oktober 2016.

“Kalau ndak salah kita ini lebih awal dari Oktober kita upayakan clear. Supaya kita mendapatkan data lebih awal untuk bahan dalam perumusan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2017. Nanti anggarannya masuk 2017. Sehingga kita harapkan Juli itu sudah ada data-data fix yang masuk sehingga menjadi dasar dalam perhitungan penyusunan RKPD 2017,” terangnya. (nas)

(Suara NTB/yon)

SMPN 24 Mataram Fokus Kembangkan Ekstrakurikuler Voli

Selong (Suara NTB) Sebanyak 18 sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) mengikuti debat sosiologi yang dilaksanakan Program Studi (Prodi) Pendidikan Sosiologi STKIP Hamzanwadi Selong bekerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Lotim. Kegiatan debat antarpelajar digelar selama dua hari mulai dari tanggal 11-12 Januari 2016 di Lantai 3 Sekretariat STKIP Hamza-

nwadi Selong.

Kepala Program Studi (Kaprodi) Pendidikan Sosiologi pada STKIP Hamzanwadi Selong, Ahmad Tohri, MSi, menjelaskan, ajang debat yang dilaksanakan tingkat pelajar ini untuk melatih daya kritis siswa terhadap fenomena-fenomena kehidupan dewasa ini. Terutama dalam melatih daya berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah sosial dan kebangsaan, seperti korupsi, hukuman mati bagi koruptor, ser-

ta kenakalan remaja.

Selain itu, fenomena kawin cerai dan pernikahan dini sampai pengangguran yang masih menghantui bangsa ini menjadi persoalan yang harus perhatikan serius oleh semua pihak. “Ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang kuat dan ilmu yang menjelaskan kepada masyarakat bagaimana langkah yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan senyatanya. Karena saat ini banyak terjadinya

Sampah Jadi Problem Akut Sekolah Mataram (Suara NTB) Makanan dan sampah seolah menjadi dua hal yang tak bisa terpisahkan di lingkungan sekolah. Setiap sekolah menginginkan lingkungannya menjadi bersih tanpa ada persoalan sampah yang kini tengah menjadi pusat perhatian. Kebersihan makanan di satu sisi harus terjamin, begitupun kebersihan sampah untuk menjamin kesehatan warga sekolah.

Kepala SMPN 4 Mataram, Muhammad Ali, menuturkan untuk mewujudkan impian tersebut, pihaknya senantiasa mengimbau para pedagang di kantin sekolah agar senantiasa turut berperan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Termasuk juga mengimbau agar menjual makanan-makanan sehat tanpa zat berbahaya.

“Kantin sekarang ini kita sudah mulai membenahi, mengenai makanan-makanan

kita sudah imbau semuanya tetapi belum maksimal terutama yang dijual ini, saya melihat banyak mengandung sampah,” tuturnya pada Suara NTB belum lama ini.

Ali mengaku, para pedagang kantin masih banyak menjual makanan-makanan yang menghasilkan banyak sampah, seperti menjual es dan berbagai jenis minuman lainnya. Akibat belum adanya kesadaran membuang sampah dengan baik, sekolah terlihat kotor dengan sampah minuman yang berasal dari kantin sekolah.

“Seperti bungkus makanan dan minuman banyak dibuang sana-sini itu yang membuat sekolah menjadi kotor. Sekarang saya mau mengajak teman-teman yang jualan ini jangan menggunakan plastik untuk minuman-minuman, tetapi pakai gelas plastik biar bisa dicuci lagi dan tidak menimbulkan

sampah,” tutur Ali. Padahal selain itu, selama ini pihak sekolah sudah menyediakan kantong sampah di setiap sudut sekolah, termasuk juga di sekitar kantin. Meski demikian, tidak mudah merubah budaya buang sampah pada tempatnya di tengahtengah siswa mengingat hal tersebut tidak dibudayakan di rumah masing-masing siswa.

Dalam hal ini, sekolah tidak menyediakan tempat sampah permanen, karena sering membeludak. Namun, pihaknya menggalakkan kantong sampah dari plastik kalau sudah penuh tinggal diangkat. ‘’Usaha membuat bak sampah dan mengintensifkan pengawasan terhadap anakanak maupun terhadap penjual sudah dilakukan. Makanan-makanan yang boleh dijual baru mencapai tahapan mengimbau, kalau tes laboratorium belum dilakukan,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BAK SAMPAH - Keberadaan bak sampah di SMPN 4 Mataram ini masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Masih banyak siswa membuang sampah sembarangan.

kesenjangan antara harapan dan kenyataan,” ungkapnya.

Terkait dengan pelaksanaan debat Sosiologi itu, Tohri menyebutkan masing-masing diberikan waktu selama 15 menit untuk melakukan debat bersama lawannya termasuk mendengar masukan ataupun komentar dari dewan juri.

Adanya debat sosiologi ini, para pelajar di Lotim diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam menyelesaikan persoalan sosial dan kebangsaan serta

tidak menyelesaikan segala persoalan tersebut dengan cara demonstrasi. “Peserta dalam satu kali tampil maju dua tim dengan durasi waktu 15 menit termasuk dari komentar juri,” katanya.

Tidak hanya itu, materi yang dibahas dalam debat tergantung babak dan tim yang bertarung pada saat itu. Perbedaan tema pada setiap tim yang tampil itu dilakukan supaya tidak terjadi ketimpangan dan saling contek mencontek antar peserta. (yon)

Hadapi UNBK, Kemenag Fokus Persiapkan Mental Siswa Selong (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah gencar melakukan persiapan dan melatih mental siswa terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada bulan April 2016 mendatang. Pasalnya, dari ratusan madrasah di Lotim, hingga saat ini jumlah madrasah yang positif sebagai peserta UNBK 2016 di lingkungan Kemenag Lotim ini sebanyak tiga madrasah.

Kepada Suara NTB, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Masyarakat (Penmas) pada Kemenag Lotim, Drs. Fauzan Azima menyebutkan, tiga madrasah yang sudah positif sebagai peserta UNBK tahun 2016 ini yakni, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selong, MA Muallimin NW Pancor dan di tingkat MTs yakni MTs Negeri Selong. “Alhamdulillah tiga sekolah yang menyatakan diri siap, yakni dua tingkat MA dan satu MTs,” sebutnya.

Sedikitnya madrasah yang menjadi penyelenggara UNBK 2016 itu disebabkan madrasah yang ada di Lotim masih memiliki kekurangan dari segi sarana dan prasana seperti komputer yang merupakan kebutuhan pokok dalam pelaksanaan UNBK tersebut. Bahkan, katanya, sekolah yang positif sebagai penyelenggara UNBK tahun 2016 ini mungkin akan mematangkan persiapannya dengan menggunakan komputer di ruang guru dan lainnya agar pelaksanaan UNBK di tiga madrasah bisa berjalan lancar dan sukses.

“Kalau dari segi pengetahuan siswa dan tenaga tekhnis kita sangat siap. Hanya saja, sarana yang harus dipersiapkan lebih matang lagi, terutama bagi sekolah penyelenggara UNBK ini,” terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan

UNBK merupakan langkah yang sangat efektif dan efisien dalam mengevaluasi siswa setelah menimba ilmu tiga tahun lamanya. Selain bisa meminimalisir terjadinya kebocoran soal dan kecurangan-kecurangan. UNBK ini juga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan dan terkesan lebih positif, karena bisa melatih kejujuran siswa. “Nilai siswa juga lebih rill hasil kerja siswa itu sendiri. Karena isu-isu kebocoran soal yang terjadi di tahuntahun sebelumnya sudah pasti tidak ada,” tegasnya.

Untuk lebih mematangkan lagi persiapan terhadap tiga madrasah yang menjadi penyelenggara UNBK ini, Kemenag Lotim mengaku sejauh ini tetap melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap madrasah-madrasah yang bersangkutan. Bahkan, untuk lebih melatih kesiapan dan mental siswa, pada pelaksanaan ujian semester genap yang akan datang, tiga sekolah rencananya akan diimbau menggunakan komputer layaknya pelaksanaan UNBK. “Kalau secara massal belum kita lakukan, namun secara klasikan pembinaan sudah kita laksanakan,” ungkapnya.

Sebagai salah satu madrasah penyelenggara UNBK 2016, Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd mengaku, sebagai salah satu peserta dalam penyelengaraan UNBK yang berada di bawah naungan Kemenag Lotim terus mematangkan persiapannya. Beberapa persiapan seperti ruangan, server, dan sarana pendukung lainnya seperti komputer sudah 80 persen dipersiapkan. “Persiapan dari sarana terus kita matangkan dan saat ini sudah 80 persen. Ke depan, kita akan fokus pada peserta didik untuk pembiasaan dan persiapan mentalnya,” terangnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

Halaman 11

Jadwal Siaran Langsung Sepak bola

Degradasi dan Promosi Atlet PPLP NTB Masih Tarik Ulur

Liga Primer Inggris Kamis, 14/01/2016 03.45 Manchester City vs Everton @beIn Sport 1 03.45 Chelsea vs West Brom @Festival 04.00 Liverpool vs Arsenal @ SCTV/beIN Sport3 04.00 Tottenham Hotspur vs Leicester City @beIn Sport 2

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal juga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Pelatda Sentralisasi

Ketua FORKI NTB Rekomendasikan Faula Jadi Pelatih Karate Mataram (Suara NTB) Pengprov FORKI NTB mengakui telah mengajukan dua nama pelatih yang akan mengikuti Pelatda Sentralisasi tahun 2016, yakni Faula Funy dan Muhibit . Namun dari dua nama itu hanya satu pelatih yang direkomendasikan Ketua Umum FORKI NTB mengikuti Pelatda, yakni Faula Funy.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Bidang Pembinan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhanudin ketika dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Minggu (10/1) kemarin.

“Kita (FORKI NTB) memang mengajukan dua nama pelatih mengikuti fit and proper test, namun dari dua nama itu hanya satu pelatih yang disetujui oleh Ketua Umum FORKI NTB, H. Ahyar Abduh. Adalah Faula Funy,” ucap Burhan.

Pernyataan itu disampaikan Burhan setelah muncul dua nama pelatih yang diajukan Pengprov FORKI NTB yang akan mengikuti Pelatda, sementara KONI NTB hanya memberikan jatah satu pelatih karate untuk melatih dua atlet di Pelatda Rinjani tahun 2016.

Dalam hal ini pihak FORKI NTB harus merekomendasikan satu pelatih saja mengikuti Pelatda Sentralisasi, karena cabang olahraga karate hanya diberikan jatah satu pelatih yang akan melatih atlet karate di Pelatda Sentralisasi 2016.

Cabor karate diberikan jatah satu pelatih yang masuk Pelatda karena cabor karate hanya meloloskan dua atlet ke PON 2016, yakni Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Nurun Ain. Sementara jumlah pelatih cabor karate yang diusulkan oleh Pengprov FORKI NTB dua orang.

Karena pihak FORKI NTB harus mengusulkan satu pelatih, Ketua umum Pengprov FORKI NTB, H. Ahyar Abduh kata Burhan merekomendasikan nama Faula Funy untuk menjadi pelatih karate di Pelatda Sentralisasi.

Pertimbangan FORKI NTB memilih Faula Fany karana dia pelatih yang meloloskan atlet putri NTB, Nurun Ain ke PON. Selain Faula, Muhibit juga dianggap sebagai pelatih yang juga sukses mengantarkan Ahmad Zigi Zaresta Yuda lolos PON. Namun demikian FORKI NTB tidak merekomendasikan Muhibit untuk menjadi Pelatih pelatda karena Zigi telah mengikuti Pelatnas ASEAN Games 2018.

“Zigi lebih sering latihan di Pelatnas, sehingga FORKI NTB mempertimbangkan Muhibit tidak perlu masuk Pelatda 2016,” Jelasnya Ketua Satgas Panitia Pelatda Sentralisasi 2016, Wibowo Budi Santo yang dikonfirmasi Suara NTB di tempat terpisah membenarkan bahwa usulan dua nama pelatih karate oleh FORKI NTB itu telah memaksa pihak FORKI NTB untuk merekomendasikan satu pelatih saja. Dan hasilnya Ketua Umum FORKI NTB, H. Akhyar Abduh merekomendasikan pelatih, Faula Funy untuk mengikuti Pelatda sentralisasi. (fan)

Mataram (Suara NTB) Pihak Dinas Dikpora NTB tampaknya masih melakukan tarik ulur untuk menerapkan program degradasi dan promosi atlet PPLP NTB di awal tahun 2016. Sebab, hingga memasuki bulan Januari 2016 pihak Dinas Dikpora NTB belum bisa mengambil kepastian terkait jumlah atlet yang akan didegradasi dan dipromosi awal tahun ini. Sementara program tersebut tengah dinantikan oleh atlet NTB yang berprestasi di regional NTB hingga nasional.

“Sebenarnya setiap awal tahun kita sudah melaksanakan program degradasi atlet.

Namun di awal tahun 2016 ini belum bisa kita lakukan karena pertimbangannya sebagian besar atlet yang akan di degradasi sebentar lagi akan melepas status pelajar. Kalau kita paksakan didegradasi bulan Januari kasihan mereka, karena mereka tinggal menunggu waktu empat bulan

PPLP NTB tahun 2016 diambil dari hasil seleksi yang dilakukan masing-masing cabang olahraga (Cabor) bersama Dinas Dikpora NTB beberapa bulan lalu.

“Promosi bisa dilakukan seteleh degradasi. Karena nanti kita kembalikan ke pelatih dan cabor masing-masing mengenai atlet yang di degradasi, sementara untuk program promosinya untuk atlet muda yang ber-

PPLP masih tarik ulur, karena sebagian atlet yang akan didegradasi adalah atlet yang akan mengakhiri status pelajar.

“Sayang kalau kita degradasi bulan ini, karena sebagian atlet akan tamat sekolah sekitar bulan enam, kita menginginkan degradasi dan promosi atlet bisa dilakukan setelah ujian semester berlansung,” harapnya.

Dikpora NTB memang telah berkomitmen ke depan pembinaan atlet PPLP secara maksimal, sehingga perlu mempertimbangkan berbagai hal yang menyangkut masa depan atlet . Jika tidak ada komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas atlet, tentu program yang bagus juga tidak akan berjalan maksimal.(fan)

Wendell Lira Raih FIFA Puskas Award 2015 Zurich Wendell Lira memenangkan FIFA Puskas Award 2015 atau penghargaan atas gol terbaik sepanjang 2015 pada malam seremonial FIFA Ballon d’Or di Zurich, Swiss.

Wendell Lira yang kini memperkuat klub Brasil Vila Nova mencetak gol terbaiknya ke gawang Atletico Go saat masih memperkuat Goianesia pada 11 Maret 2015.

Wendell Lira yang berposisi striker melepaskan tendangan akrobatik setelah lolos dari jebakan offside dengan cara berlari kemudian melompat sambil memutar badannya di udara kemudian mengarahkan tendangannya ke arah bola yang telah diumpan rekannya dari lini tengah.

Bola sepakan Lira masuk tanpa mampu ditangkal kiper Atletico Go sekaligus mengantarkan Goianesia menang 2-1.

Berdasarkan penilaian, gol milik Lira berhasil mengungguli gol cantik Lionel Messi yang berada di urutan kedua dan gol penyerang timnas Italia Alessandro Florenzi di peringkat ketiga.

Berkat gol itu Lira pun bergabung di daftar pencetak gol terbaik dunia di antaranya Cristiano Ronaldo (2009), Hamit Altintop (2010), Neymar (2011), Miroslav Stoch (2012), Zlatan Ibrahimovic (2013) dan James Rodriguez (2014). Demikian FIFA. (ant/bali post)

MU-Newcastle Bertekad Perbaiki Kinerja Newcastle Sama-sama bertekad memperbaiki dan meningkatkan kinerja tim lantaran kedua tim tampil memprihatinkan di setengah putaran musim kompetisi, baik Newcastle United maupun Manchester United berharap menggondol kemenangan di pekan ke-21 kompetisi Liga Inggris (Premier League).

Newcastle akan menjamu Manchester United dalam laga Liga Inggris (Premier League) yang diadakan di St. James’ Park, Newcastle-upon-Tyne, pada Selasa waktu setempat, atau Rabu dini hari, pukul 03.45 WITA. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports 3.

Newcastle yang bertindak sebagai tuan rumah justru tidak memperoleh hasil positif dalam beberapa pekan lalu, bahkan posisi mereka terancam terdegradasi. Untuk itulah, laga beberapa pekan ke depan sungguh krusial.

Manchester United terus membenahi diri agar mampu masuk di empat besar Liga Inggris di akhir kompetisi nanti.

Sementara Newcastle kini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Inggris, berarti dua poin lain terlempar ke zona degradasi.

Tahun 2015, merupakan tahun sukacita bagi Newcastle karena memberi perlawanan sengit menghadapi Arsenal.

Hasilnya, mereka terus berusaha meningkatkan kepercayaan diri penuh.

Pelatih Steve McClaren memberi suntikan semangat kepada seluruh personel tim. Hanya saja skuad Newcastle kurang mampu menunjukkan penampilan memikat dalam putaran ketiga. Mereka hanya mampu mencetak 19 gol dari 20 laga musim kompetisi ini.

Manchester United tiada henti menyatukan tekad untuk menjadi satu dari empat tim besar di kompetisi dalam negeri di bawah arahan pelatih Louis Van Gaal.

Kritik santer ditujukan kepada Van Gaal meski tidak mudah juga membangun kembali kehebatan dan kejayaan Manchester United (MU) sejak Alex Ferguson menyatakan pensiun.

Wayne Rooney dan kawan-kawan bukan tanpa masalah, salah satunya cedera sejumlah pemain.

Newcastle berharap kepad a kapten tim Fabricio Coloccini agar fit dan siap tempur.

S e mentara, gelandang Jack Colback dan Vurnon Anita disangsikan bakal diturunkan karena kedua pemain itu mengalami cedera hamstring, sedangkan Rolando Aarons belum fit benar.

Gelandang Manchester United, Bastian Schweinsteiger absen karena belum pulih dari cedera lutut ketika ia bertanding melawan Sheffield United, sementara Morgan Schneiderlin, Michael Carrick dan Ashley Young yang absen dalam pekan ini diharapkan pulih. (ant/bali post)

lagi lulus sekolah,” ucap KASI Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Hamzan Wadi ketika dikonfirmasi Suara NTB di ruangan kerjanya, Senin (12/1) kemarin.

Hamzan mengatakan degradasi atlet PPLP NTB tahun ini lebih disebabkan karena beberapa atlet telah melepas status pelajar. Sementara bagi atlet yang akan dipromosikan sebagai binaan

prestasi,” jelasnya.

Untuk diketahui saat ini pihak Dinas Dikpora NTB membina lebih kurang 46 atlet di PPLP NTB. terdiri dari lima cabor di bawah naungan PPLP Dikpora NTB. Lima cabor tersebut yakni, voli pantai, voli indoor, taekwondo, pencak silat dan atletik. Jumlah kuota atlet masing-masing cabor berbeda.

Misalnya, pencak silat sebanyak empat atlet, atletik 16, taekwondo enam atlet , voli indoor 12 dan voli pantai empat atlet.

Banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan promosi atlet. Bisa dari unsur ketahanan fisik maupun teknik yang dimiliki atlet. Sementara pertimbangan mengambil keputusan degradasi dan promosi atlet

Wayne Rooney

(Suara NTB/ist)

TERHARU - Wendell Lira tampak terharu saat tampil di panggung penghargaan FIFA Puskas Award 2015 pada malam seremonial FIFA Ballon d’Or di Zurich, Swiss.

Balon d’Or Kelima, Tapi Messi Belum Puas Zurich Messi menyampaikan secara emosional bahwa gelar Ballon d’Or 2015 yang kelima kalinya menjadi begitu istimewa karena mampu mengalahkan Cristiano Ronaldo yang dua tahun beruntun mengalahkan Messi menjadi pemain terbaik dunia.

“Ini saat yang sangat istimewa bagi saya bisa kembali ke panggung ini dan menang lagi setelah berada di antara penonton untuk menyaksikan Cristiano Ronaldo menang selama dua tahun,” kata Messi setelah mendapatkan penghargaan FIFA Ballon d’Or dilansir dari Marca, Selasa kemarin.

Sebelumnya, Lionel Messi memenangkan Ballon d’Or p a d a

(Suara NTB/ist)

GELAR KELIMA - Lionel Messi mendapat ucapan selamat dari rekannya, Neymar setelah ia meraih gelar Balon d’Or kelima dalam karirnya, Selasa kemarin.

2009, 2010, 2011, dan 2012 kemudian Ronaldo merebut dominasi Messi dengan memenangkan gelar itu pada 2013 dan 2014.

Lebih lanjut Messi menyatakan bahwa lima gelar pemain terbaik dunia merupa-

Daftar Peraih FIFA Ballon d’Or 2015: Pemain Terbaik Dunia 2015: Lionel Messi Pemain Wanita Terbaik 2015: Carli Lloyd Pelatih Terbaik 2015: Luis Enrique Pelatih Terbaik Tim Wanita Terbaik 2015: Jill Ellis Gol Terbaik: Wendell Lira

(Suara NTB/ist)

kan pencapaian yang luar biasa. “Yang kelima ini luar biasa. Ini lebih dari apa pun yang pernah saya mimpikan ketika masih menjadi anak-anak,” katanya.

“Saya ingin berterima kasih semua orang yang menyumbangkan suara serta kepada rekan tim karena tanpa mereka semua ini tidak akan pernah terjadi. Saya juga ingin berterima kasih kepada sepak bola atas segalanya, baik dan buruknya. Ini membuat saya tumbuh dan belajar, selalu “, pungkasnya.

Kapten timnas Argentina itu menyatakan kepada wartawan bahwa ia tidak akan

puas dengan meraih lima gelar Ballon d’Or. “Ini sama dengan yang dicapai pada level klub. Anda tidak berhenti untuk berpikir tentang apa yang terjadi dan hanya bisa benar-benar tenggelam jika Anda pensiun dan meninggalkan permainan untuk sementara”, kata pesepakbola berusia 28 tahun itu.

Messi pun menegaskan akan tetap memperkuat Barcelona hingga pensiun. “Saya selalu mengatakan, rencana saya adalah mengakhiri karir di rumah. Saya dibesarkan di Barcelona dan itulah rumah saya. Semoga itulah yang terjadi,” katanya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 13 Januari 2016

Serangan Teror di Paris Pengaruhi Realisasi Program ”Eco-District” Mataram (Suara NTB) Rencana intervensi pemerintah Prancis dalam program penataan kawasan dengan konsep hijau atau eco-district di Kota Mataram telah digaungkan sejak sekitar 2013 lalu. Tapi hingga ini belum ada realisasi atas rencana tersebut.

Serangan teror bom dan penembakan di Paris, Prancis, pada pekan kedua November 2015 lalu disebutkan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang mempengaruhi lambatnya realisasi program ini.

Peristiwa yang mengguncangkan benua biru tersebut disampaikan Martawang merupakan sebuah kejadian kahar (force majeure) yang merupakan sebuah kejadian di luar rencana manusia. Karena itulah sampai saat ini pihaknya juga belum bisa memastikan kapan program ini akan mulai dilaksanakan.

“Saya tidak berani memperkirakan karena ada kondisi force majeure. Kondisi ini bagaimanapun juga mempengaruhi kondisi di Prancis. Itu

pasti berpengaruh karena ini menyangkut hubungan antar negara,” jelasnya, Selasa (12/1).

Meski demikian, Martawang menyatakan pihaknya tetap optimis program eco-district sebagaimana yang telah direncanakan dalam beberapa tahun ini bisa terlaksana.

“Tapi kita jangan sampai pesimis dan tetap kita ikhtiarkan,” imbuhnya.

Konsultan eco-district dari pemerintah pusat juga telah melakukan kajian komprehensif terkait berbagai renca-

na intervensi di Kota Mataram. Kajian tersebut tak bisa dilaksanakan secara parsial sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Salah satu program yang akan diintervensi adalah penanganan sampah dan penerangan jalan umum (PJU) dengan sistem smart lighting. Melalui kajian tersebut dapat ditentukan peralatan yang dapat digunakan untuk penanganan persoalan sampah di Mataram. Rencananya sampah tersebut akan diubah menja-

di energi listrik yang akan dihubungkan dengan penerangan jalan.

“Konsultan eco-district yang berasal dari pemerintah pusat di Jakarta sudah melakukan kajian yang terpadu lalu kemudian dari kajian yang komprehensif itu, di situlah ia akan menemukan kapasitas atau model mesin yang akan diterapkan untuk mengintervensi pelaksanaan penanganan persampahan di Mataram,” jelasnya.

Tahun 2014 lalu, utusan dari Pemkot Mataram juga berkunjung ke Prancis melihat pelaksanaan eco-district di sebuah kawasan kota tua. Akhir 2015 lalu, Penjabat Walikota Mataram juga kembali diundang ke Prancis terkait rencana program ini tapi Penjabat Walikota menolak berangkat ke negara yang terkenal dengan menara Eiffel tersebut. (ynt)

Halaman 12

Kinerja Dinilai Tidak Baik, Lurah Cilinaya Disanksi Mataram (Suara NTB) Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan serta kecilnya serapan keuangan di tahun 2015, Lurah Cilinaya I Ketut Suparditha dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi atau teguran tertulis tersebut dikeluarkan Camat Cakranegara dengan nomor surat 01/Ktr Ckr/XII/2015.

Dalam surat tersebut sesuai Undang - Undang ASN Nomor 9 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat 1.

Isi surat teguran itu , pertama, Lurah Cilinaya diduga tidak pernah berada di kantor saat jam kerja sehingga masyarakat mengeluhkan tidak bisa terlayani. Kedua, sulitnya komunikasi dan koordinasi. Ketiga, I Ketut Suparditha dinilai tidak bisa memberikan contoh ke staf dan jajaran pegawai di kelurahan,

sehingga dikhawatirkan memberikan contoh tidak baik. Disamping itu, penyerapan anggaran dari DPA Kelurahan tahun 2015 sekitar Rp 161. 940,000, hanya terserap 52,80 persen atau sekitar Rp 85.501.878 dan merupakan serapan paling kecil dibandingkan 10 kelurahan di Kecamatan Cakranegara.

Menanggapi hal tersebut, Camat Cakranegara M. Salman Rusdi membenarkan teguran atau sanksi tertulis diberikan kepada bawahannya tersebut. Menurutnya, teguran itu wajar untuk mengingatkan staf agar meningkatkan kinerjanya. “Kami berikan teguran itu artinya ada kepedulian dan kasih sayang. Bukan berarti saya marah, ini kan wajar sebagai pimpinan menegur stafnya,” kata Salman ditemui Senin (11/1).

Sanksi diberikan berdasarkan indikator yakni adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di kelurahan. Ked-

ua, DPA Kelurahan Cilinaya hingga akhir 2015 sangat kecil dibandingkan 10 kelurahan.

Serapan keuangan ini bisa dilihat kinerja pegawai, apakah bekerja atau tidak. Padahal perencanaan dan anggaran sudah ada. “Uang sudah ada.

Iya, silahkan dipakai sesuai aturan. Perencanaan kan sudah dibuat,” terangnya.

Apakah teguran ditembuskan ke Penjabat Walikota akan berimplikasi terhadap karier atau mutasi pejabat tersebut? Persoalan itu kata Salman, jadi urusan pimpinan atau Penjabat Walikota. Dia hanya menjalankan tugas dan tidak ada niat atas dasar suka atau tidak suka.

Lurah Cilinaya I Ketut Suparditha dikonfirmasi di kantornya sedang tidak berada ditempat. Suara NTB kembali berusaha menghubungi lewat telepone tapi tidak merespon bahkan pesan singkat mempertegas kebenaran surat teguran tersebut juga tidak dibalas. (cem)

BPMP2T Benahi Sistem Pelayanan Perizinan Mataram (Suara NTB) -

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengatakan, di tahun 2016 akan lebih fokus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap sistem pelayanan perijinan. Persoalan sarana prasarana sebelumnya menjadi kendala sudah mulai terpenuhi. ‘’Fokus memperbaiki dan peningkatan di tahun 2016,’’ jawab Cokorda ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/1).

Menurutnya, dalam memberikan pelayanan publik tidak fokus satu tahun saja, tapi banyak harus diperbaiko dan membutuhkan perubahan dalam jangka waktu lama.

Selain itu, harus dibarengi dengan penambahan sarana prasarana serta peningkatan sumber daya manusia.

Cokorda membantah satu program ditahun 2014 tidak berjalan. Tetapi program itu tertun-

da karena berkaitan dengan peralatan serta terjanggal penutupan anggaran sehingga pengadaan peralatan tidak bisa dieksekusi. “Bukan tidak berjalan, tapi tertunda saja,” timpalnya.

Dari sisi pelayanan, pihaknya memperbaiki alur standar operasional prosedur berhubungan dengan pengurusan izin.

Adapun bantuan peralatan dari BKPN RI, pelayanan bisa terbantu bahkan investasi modal asing akan terkoneksi sehingga dapat dikontrol oleh pemerintah pusat.

Dia menyebutkan di tahun 2015, izin sudah diterbitkan sebanyak 10. 309. Izin paling banyak yakni izin trayek 4.305

izin, izin reklame 1.320, TDP 1273 sementara IMB dan HO masing - masing 325 izin dan 1.273 izin sudah diterbitkan.

Adapun izin yang ditunda karena tidak sesuai syarat yakni 85 izin. Antara lain 82 izin lokasi dan tiga izin usaha jasa konstruksi. “Syarat tidak lengkap bahasanya dipending,” ujarnya.

Ditambahkan, usaha sedang berkembang di Kota Mataram yakni jasa dan perdagangan. Diharapkan, pengusaha mengurus izin usaha mereka sehingga dalam menjalankan usaha legal. Disamping itu, pihaknya terus mengimbau melalui media cetak dan elektronik. (cem)

DISEWAKAN (Suaran NTB/bul)

TAK TUNTAS - SMK PP UPTD Bakorluh yang belum rampung sepenuhnya, salah satu proyek yang tak tuntas tahun 2015.

KOS EKSLUSIF SURALAYA NO.7 SMNT DR EPICENTRUM MALL, AC, FURNITURE, 1.250.000/BLN HP.0818360010

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp.

(0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 13 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 13 Januari 2016

Atensi Proyek Molor PROYEK molor menjadi persoalan klasik yang masih dihadapi daerah ini. Proyek molor terjadi di sejumlah kabupaten/kota bahkan lingkup Pemprov NTB. Entah karena perencanaan yang kurang matang ataukah pendekatan program SKPD yang keliru, yang jelas, kasus keterlambatan proyek terjadi hampir setiap tahun anggaran.

Proyek molor ini jelas berkontribusi pada minimnya serapan keuangan dan fisik di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Persoalannya tidak sebatas pada rendahnya capaian fisik dan keuangan di SKPD itu tetapi program yang dihajatkan untuk kepentingan masyarakat justru tidak dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Ironisnya, bahkan ada proyek yang sudah rampung dikerjakan pada giliran pemanfaatannya justru mangkrak. Ini tentu sangat disayangkan. Molornya proyek mengindikasikan kalau program SKPD bersangkutan kurang matang atau bahkan gagal perencanaan. Kecuali, kalau molornya proyek fisik akibat cuaca ataupun kondisi yang luar biasa.

Pada kenyataannya, kita melihat banyak proyek molor bukan disebabkan faktor cuaca ataupun kondisi yang luar biasa. Proyek molor yang terjadi di lingkup Pemkot Mataram maupun Pemprov NTB kerap disebabkan spesifikasi material yang salah ataupun mengubah desain awal. Hal-hal tersebut membutuhkan peran aktif dari pihak konsultan dan juga pengawas proyek.

Pengawasan yang dilakukan ‘’Senin Kamis’’ memberi celah kepada pihak rekanan untuk berbuat curang. Misalnya dengan mengganti spesifikasi material dengan bahan yang harganya lebih murah.

Modusnya jelas, ingin kerja cepat dan banyak untung.

Sehingga misalnya mengapa kalangan Dewan sering menyuarakan agar pengawasan proyek diperketat, salah satunya karena hal-hal seperti itu.

Karena pengawasan yang lemah, seringkali kecurangan rekanan terungkap di ujung waktu.

Sehingga cukup memakan waktu untuk meminta rekanan mengganti bahan dengan material sesuai spesifikasi sesuai desain awal. Karena bagaimanapun, penggunaan material di luar spesifikasi yang ditentukan, bukan tanpa risiko. Misalnya, pembangunan rangka atap yang seharusnya menggunakan baja berat kemudian diganti menggunakan baja ringan atau sebaliknya.

Belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun akan adanya proyek molor, mestinya proyek-proyek yang diusulkan dalam tahun anggaran 2016 ini menjadi atensi pemerintah. Proyek yang menjadi usula SKPD harus dipastikan betul-betul dibutuhkan masyarakat.

Jangan sampai, program-program yang diusulkan pendekatannya proyek. Selain itu, SKPD sebagai KPA harus mengecek ke lapangan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan riil masyarakat.

Sebab, ada kesan sejumlah proyek dipaksakan ada dengan orientasi proyek. Tidak heran kalau kemudian ada proyek yang ditolak warga atau bahkan tidak dimanfaatkan setelah diresmikan. KPA juga harus jeli dan selektif dalam menentukan rekanan pemenang tender. Kalau misalnya rekanan itu track recordnya kurang baik, jangan dipaksakan untuk menetapkannya sebagai pemenang.

Dari rekam jejak rekanan setidaknya dapat dibaca bagaimana kinerja perusahaan jasa konstruksi itu.

Rekanan dengan rekam jejak yang kurang, berpeluang membuat proyek menjadi molor. Modusnya mengganti spesifikasi material sehingga mereka meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Untuk itu, terhadap proyek yang akan dikerjakan tahun 2016 ini harus menjadi atensi kita bersama. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menagih Tunggakan Kasus Korupsi DANYA tunggakan penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum di Indonesia bukan lah berita baru.

Kondisi ini semakin memperpanjang pekerjaan rumah atau nilai merah penanganan perkara korupsi. Percepatan penangan kasus korupsi menjadi pekerjaan utama yang mesti segera diselesaikan. Di daerah kita tercinta, Nusa Tenggara Barat (NTB) - ini hampir setiap tahun terdapat tunggakan kasus korupsi yang selalu menjadi bahan pemberitaan media massa.

Tahun 2015 misalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengumumkan adanya tunggakan delapan kasus dugaan korupsi. dan Kajati NTB berikrar delapan kasus dugaan korupsi tahun 2015 menjadi prioritas dituntaskan tahun 2016. Diantara delapan kasus tersebut terdapat kasus dugaan korupsi yang penangananannya sejak tahun 2010. Itu artinya, ada dugaan korupsi penangannya sampai 5 tahun. Apakah itu tidak terlalu lama sementara kasus-kasus baru terus bermunculan.

Alasan yang sering disampaikan penegak hukum untuk melakukan pembenaran terhadap ‘prestasi’ “memandekkan” penanganan kasus dugaan korupsi adalah setiap kasus korupsi memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri dalam menemukan fakta, barang bukti atau bukti pendukung lainnya. Untuk itu masyarakat perlu memahami dan mengerti kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, penegak hukum sering direpotkan dengan serangan balik para tersangka kasus dugaan korupsi. Sudah lazim kita ketahui, setiap orang yang diduga korupsi tentu akan berusaha dengan segala cara untuk membuktikan diri bahwa mereka tidak terlibat korupsi. Belum lagi jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat yang diterima penegak hukum terus menumpuk, apakah sebanding dengan ketersediaan penyidik pada masing-masing instansi penegak hukum?.

Persamaan Pemahaman Peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Oleh:

Ahyar Supriadi (Koordinator Badan Pekerja SOMASI NTB)

Peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum yang juga mempunyai wewenang menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara. Selain itu, penyidik juga seringkali membutuhkan keahlian tertentu dari universitas/akademisi sebagai saksi ahli yang juga punya masalah tersendiri semisal jaminan keamanan dari pemerintah.

(BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum yang juga mempunyai wewenang menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara. Selain itu, penyidik juga seringkali membutuhkan keahlian tertentu dari universitas/akademisi sebagai saksi ahli yang juga punya masalah tersendiri semisal jaminan keamanan dari pemerintah.

Namun, tidak semua penyebab keterlambatan penanganan perkara murni disebabkan pihak ketiga atau lembaga lain yang diharapkan bekerjasama dengan penegak hukum untuk segera menyelesaikan penanganan dugaan perkara korupsi sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena diyakini memang ada persoalan lain di internal aparat penegak hukum sehingga penanganan kasus terus belarut-larut sampai penyidik dan pimpinan penagak hukum berpindah tugas. Celakanya, sebagaimana sudah menjadi pengetahun publik, beda pimpinan beda kebijakan.

Simak saja perjalanan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Sujono, Lombok Timur.

Saat itu penegak hukum menetapkan tersangkanya diduga sejak yang bersangkutan menjabat sebagai direktur. Kurang lebih dua tahun berikutnya dimutasi menjadi Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur. Berkas perkaranya bolak balik antara kepolisian kejaksaan. Salah satu penyebabnya adalah perhitungan kerugian keuangan negara yang sempat

menjadi perdebatan antara kepolisian dan kejaksaan. Padahal perkara ini termasuk salah satu dugaan perkara korupsi yang cukup menyita perhatian publik dan media massa di NTB. Ada juga dugaan kasus korupsi terkait program pemulihan pasca bencana alam yang pananganannya tergolong lamban. Di dalam internal penegak hukum diduga tidak sepaham soal metode penentuan kerugian keuangan negara. Kejaksaan bersikeras bahwa mereka telah selesai menghitung kerugian keuangan negara. Karena pelaksanaan program tersebut diduga fiktif. Namun diwaktu yang hampir bersamaan, kejaksaan malah bersikeras meminta perhitungan keuangan negara harus melibatkan BPKP. Pertanyaan, apakah perbedaan metode perhitungan kerugian keuangan negara murni karena perbedaan pemahaman hukum atau karena ada persoalan lain semisal adanya intervensi politik dari pihak tertentu? Atau ada persoalan substansial lainnya semisal mafia hukum yang bisa menggoyahkan kemandirian penegak hukum?

Maka, persamaan pemahaman hukum diinternal dan antar penegak hukum menjadi keharusan. Kalau terkait pahaman tentu itu masalah tingkat sumber daya aparat penegak hukum.

Dan bisa diselesaikan dengan program penguatan kapasitas serta meminta pendapat hukum dari para ahli.

Kalau kasusnya berulang-ulang itu tentu dicarikan solusinya sehingga tidak menghambat

RADIO

proses penegakan hukum. Inilah pekerjaan rumah penegak hukum yang sampai saat ini terus membutuhkan terobosan hukum untuk menciptakan tertib hukum yang bisa memberikan efek untuk mencegah praktik korupsi di birokrasi.

Pada sisi lain, yang harus juga diperhatikan adalah kepastian perlindungan bagi pihak ketiga seperti saksi/ahli untuk perlidungan keamanan mereka. Karena para koruptor tidak jarang melakukan serangan balik degan berbagai macam cara sebagaimana diakui sendiri oleh Kajati beberapa waktu lalu melalui media suara NTB. Intimidasi fisik secara langsung kepada saksi/ahli, intimidasi keluarga sampai dengan melakukan intervensi pekerjaan sebagai sumber penghidupan saksi. Kepastian perlindungan bagi mereka menjadi pekerjaan rumah yang juga perlu diperhatikan segera.

Apalagi sejak adanya peradilan tindak pidana korupsi di NTB dan dorongan publik kepada penegak hukum di NTB untuk terus melakukan koordinasi dan supervisi kepada komisi pemberantasan korupsi, pejabat politik dan birokrasi mulai merasakan kehidupan dibalik jeruji. Tidak mustahil mereka akan menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi saksi/ahli bahkan intimidasi kepada penegak hukum dan pihak terkait lainnya yang berpotensi membongkar siasat jahat para koruptor.

ITS, proyek Dishub miliaran rupiah diduga mangkrak Perlu ditelusuri penegak hukum

*** Kinerja 12 SKPD dievaluasi, Pimpinan SKPD bisa turun eselon Mudah-mudahan tidak sekadar ancaman

***

SUARA NTB

Rabu, 13 Januari 2016

Halaman 15

Keberlangsungan Metode Pengentasan Kemiskinan Pemda Lombok Barat di Era MEA Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) DENGAN diterima dan disetujuinya jurnal kami secara internasional mengenai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat dan telah dipublikasi dalam Journal of Economics and Sustainable Development yang bernomor ISSN. 2222-1700 (paper) ISSN. 2222-2855 (online) www.iiste.org,. Maka pemberdayaan sebagai pengentasan kemiskinan yang diturunkan melalui Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya (Dinas Pekerjaan Umum NTB sektor non-vertikal tertentu penataan bangunan dan lingkungan) perlu dipertahankan.

Selanjutnya sebagai abstraksi pada jurnal yang dimaksud adalah sebagai berikut: The Effects of Economic, Social and Environmental Empowerment on the Accessibility and Independence of Poor Families in Lombok Barat regency – West Nusa Tenggara Province, Indonesia The successful of government carried out the poverty allevation in every sub-district across the country to project program to eradicate poerty (PPK) the government cut back the PNPM independent rural perfect of PPK and as a substitute for it. PNPM independent projects this rural be used as the legal basis for all poverty alleviation projects which are handed down to the village. Next to that each city and sub-district in the context of poverty alleviation of poverty reduction project also lowered urban abbreviated P2KP synergy independent rural PNPM. The government believes the P2KP that the project should be in synergy will be able to alleviate urban poverty in Indonesia as a whole including West Lom-

bok Regency as the research areas. P2KP project that known of tridaya program through economic social empowerment that has been implemented in West Lombok Regency in two subdistricts which is set of execution location P2KP Project namely Kediri district and Labuapi district to poverty alleviation families. Researcher are very interested to do this research as local government West Lombok of year to year always doing handling poverty project but not considered settled. The researcher calculate the number of population of poor household RTM in west lombok regency areas for two district a number of 7.332 from a number of them there are 174 poor households. Sampling technique using the proposional random sampling and data analysis using Structural Equation Modelling (SEM) assistance

by AMOS 22. The research results show that: 1) The economic empowerment has significant effect to poor household accessibility. 2) The social empowerment has siginificant effect to poor household accessibility. 3) The empowerment of environment has significant effect to poorhousehold accessibility. 4) The economic empowerment has significant effect to poor household independency. 5) The Social empowerment has not significant effect to poor household independency. 6) The environmnet empowerment has not significant effect to poor household independency, and 7) The accessibility of poor huosehold has significant effect to poor household independency.

Keywords:empowerment, independency, social, econom-

ic, environment Jadi sudah jelas bahwa pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Kediri dinilai cukup efektif dan telah mendapat pengakuan secara internasional. Lalu sebagaimana halnya kita telah memasuki era MEA, dalam pandangan lingkup ekonomi kita yang berada di wilayah NTB, juga termasuk bagian dari demand.

Demand diartikan dengan permintaan berbagai barang yang akan dibeli oleh konsumen pada harga tertentu.

Adapun hal yang merupakan perilaku konsumen yang paling sederhana didapati seperti pada hukum demand. Hukum demand ini akan berlaku demikian apabila terjadi cateris paribus. Demand akan mempunyai arti apabila didukung oleh daya beli dan permintaan yang efektif, sedangkan demand yang hanya didasarkan kepada kebutuhan disebut permintaan potensial dan tentu daya beli akan tergantung pada pendapatan konsumen dan harga barang tersebut.

Dengan kita berada di dalam MEA maka muncul mekanisme pasar baru seperti pasar berbasis produk tunggal, kawasan ekonomi yang kompetitif dan daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global yang semuanya akan menghasilkan produktivitas yang menuju pada persaingan produk yang tinggi.

Untuk itu marilah kita renungkan sejenak. Tanpa disadari kita sudah lama terlena untuk selalu membiasakan diri menggunakan produk luar negeri di setiap rutinitas kehidupan kita. Contoh sederhana: pada pagi hari setelah kita bangun tidur kita lalu gosok gigi dengan meng-

gunakan pasta gigi merek Pepsodent, mandi dengan menggunakan sabun merek Lux. Kedua produk ini mudah kita dapatkan dan harganya masih terjangkau oleh masyarakat di NTB. Setiap tahun harganya naik. Kenaikan harga ini akan berdampak pada besarnya aset dan penerimaan bangsa asing, bukan bangsa Indonesia yang menikmati, tetapi bangsa lain. Karena produk pasta gigi Pepsodent dan sabun Lux bukan diproduksi oleh perusahaan Indonesia melainkan perusahaan asing (Unilever).

Masalahnya apakah hanya kedua jenis produk itu saja?

Tidak. Coba kita lihat lagi apa yang kita konsumsi seharihari seperti White Coffee, Sprite dan minuman berkarbonasi lainnya, bahkan hingga obat pembasmi serangga sekalipun semua ini dijual di supermarket, toko ritel dan lain sebagainya.

Kini kita berlomba di tengah persaingan pasar bebas (MEA), bahkan dengan serbuan aneka produk asing yang kian menjamur, sudah mulai kita dapati wajah ibu-ibu menjadi wajah Thailand, Malaysia ataupun Myanmar. Inilah

rasanya yang paling menyakiti kita sebab kita memiliki teritorial yang berpotensi. Tetapi wilayah ekonominya bukan garapan kita, dikarenakan tingkat persaingan yang tinggi dan ketidakmampuan kita untuk bersaing.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain, marilah kita keluar bersama-sama dari belenggu ekonomi. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara iqro atau baca (belajar), karena belajar adalah kewajiban kaum muslimin walau harus sampai ke negeri Cina sekalipun. Hal ini bukanlah satu konotasi semu belaka, bila kita perhatikan kini barang-barang Cina sudah memenuhi seluruh pasar dunia tetapi ilmunya masih tinggal di negerinya. Dan yang lebih mengejutkan bahwa Amerika Serikat pun sudah menjadikan Cina sebagai ancaman dan pesaing terberatnya, baik dalam segi ekonomi maupun teknologi.

Sekali lagi belajar, sebab menurut beberapa survei yang telah dilakukan mengenai tingkatan pendidikan para pekerja industri, rata-rata tingkat pendidikan pekerja di negara kita adalah setingkat SMP, sedangkan negara tetangga di atas SMP. Selain itu coba kita lihat sekali lagi, dengan kemajuan teknologi dari transportasi mengakibatkan jarak jangkauan dunia semakin sempit dan mudah diakses. Pada pagi hari kita sarapan di Lombok, di rumah sendiri, siangnya kita berada dan makan di Singapura.

Sorenya kita berada di Malaysia, dan malamnya kita berada di Lombok kembali (rumah).

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi transportasi kini, era itu telah diimbangi dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi yang

ITS, Proyek Dishub Miliaran Rupiah Diduga Mangkrak Dari Hal. 1 Selain fasilitas tiga unit tower, melalui anggaran sebesar Rp 2,6 miliar lebih itu, juga dilengkapi fasilitas server untuk menghimpun data. ‘’Servernya dulu ada di Kantor

Dishubkominfo NTB. Tetapi sekarang saya tidak tahu.

Barang (server) itu sudah tidak ada lagi,’’ ujar sumber Suara NTB. Ditambahkan sumber tadi bahwa keberadaan ITS ini sebenarnya sangat penting. Per-

Pelanggaran Pidana dan Disiplin Dari Hal. 1 pemeriksaan terhadap Adn masih berlangsung untuk pengembangan. Dari proses interogasi, Adn mengaku mendapat barang dari Malaysia. Sementara barang bukti sabu yang tersisa dari kantongnya disita empat poket seberat 3,7 gram.

Dikonfirmasi terkait penangkapan anggotanya ini, Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK membenarkan. Oknum tersebut memang sudah lama diintainya. “Saya pastikan, dia memang bandar,” kata Kapolres menjawab Suara NTB di Mapolda NTB, Selasa (12/1).

Sejauh ini penyidiknya belum resmi menetapkan Adn sebagai tersangka, karena belum genap 3 x 24 jam untuk pendalaman. Tapi dari pengembangan sementara, tersangka memang cukup lama melakoni pekerjaan sebagai bandar. Oknum masuk dalam jaringan Alas Sumbawa. Sementara barang bukti

selama ini didapat dari Labuan Mapin Sumbawa, yang sumbernya dari Malaysia.

Sebelum penangkapan diakui Kapolres butuh waktu cukup lama. “Pengintaian kami lakukan cukup lama, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa anggota kami ini menjadi pengedar sabu,” terangnya. Setelah memastikan informasi itu, dia lantas menerjunkan tim dan melakukan penangkapan di TKP. Mengenai informasi barang bukti itu dari Malaysia, Teddy mengaku masih harus melakukan pendalaman. Sementara ini oknum berikut dua warga sipil masih diinterogasi.

Proses hukum terhadap Adn dipastikannya terkonsentrasi di Polres setempat.

Selain perbuatan pelanggaran pidana, pengusutan atas dugaan pelanggaran disiplin juga berlangsung di Propam setempat. (ars)

Tak Surati Pemprov NTB Dari Hal. 1 Karena sebelumnya ini kita ngumpulin semua maskapai, kita ajak melayani daerahdaerah yang belum dilayani penerbangan langsung seperti Balikpapan-Lombok, Batam-Lombok,” kata Agung di Mataram, Selasa (12/1) siang kemarin.

Maskapai penerbangan nasional Citilink menutup rute penerbangan langsung Lombok-Bandung mulia 10 Januari 2015. Anak perusahaan Garuda Indonesia Airlines ini menutup rute tersebut karena mereka mengklaim mengalami kerugian lantaran tingkat keterisian penumpang atau load factor-nya yang sedikit, terutama dari Lombok ke Bandung.

Agung mengakui bahwa memang ada penurunan penumpang pada Januari ini.

Menurutnya, penurunan jumlah penumpang itu bukan hanya pada maskapai Citilink.

Namun juga pada maskapai lain yang melayani rute penerbangan langsung ke Lombok dari beberapa kota besar di Indonesia. Dikatakan, pada bulan Januari-Maret memang merupakan musim sepi kunjungan (low session). Kemudian pada April-Desember akan terjadi peningkatan kunjungan (high session).

“Untuk rute Bandung-Lom-

bok, polanya memang untuk Sabtu-Minggu tingkat keterisian penumpang tinggi. Tapi begitu Senin-Kamis memang rendah dan bergerak (meningkat) pada Jumat. Paling tinggi (keterisian penumpang) itu Minggu dari Lombok,” sebut Agung.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan manajemen Citilink katanya, penutupan rute LombokBandung itu juga dilakukan karena mereka sedang melakukan evaluasi. Pasalnya, ada rotasi pesawat yang sedang dilakukan.

Sementara itu, untuk rencana pembukaan rute penerbangan langsung Lombok-Balikpapan sudah ada maskapai penerbangan yang berminat yakni Kalstar. Dari semua maskapai yang dikirimi surat untuk dapat membuka penerbangan langsung Lombok-Balikpapan, Kalstar sudah membuat jawaban resmi. ‘’Kita surati semua masakapai seperti Garuda, Citilink, Lion, Kalstar. Kadang ada yang respon lewat resmi, telepon dan lainnya. Yang respon secara resmi adalah Kalstar, mereka masih melakukan kajian,’’ ujarnya.(nas)

angkat Sistem Transportasi Cerdas ini, bisa membaca kondisi transportasi darat, laut dan udara yang ada di NTB. Pada prinsipnya keberadaan proyek ini untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi baik udara, laut dan darat.

Namun harapan masyarakat untuk bisa memper-

oleh informasi tentang kondisi transportasi sesuai dengan yang dihajatkan proyek ini ternyata sia-sia. Karena sampai saat ini, proyek tersebut diduga tak berfungsi sama sekali alias mangkrak.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB, Drs.Agung Hartono, M.TSr yang dikonfirma-

si Suara NTB, Selasa (12/1) kemarin enggan memberikan keterangan rinci. Agung mengatakan, akan mengkaji dulu informasi terkait proyek ITS ini. ‘’Saya kaji dulu informasi ini. Karena keberadaan proyek itu, ketika saya belum menjadi pimpinan di sini (Dishubkominfo NTB),’’ katanya singkat. (049)

Gedung Tipikor Habiskan Anggaran Rp 9,4 Miliar Dari Hal. 1 PN Mataram membuat kontrak dengan CV. Panji Elektrik. Sedangkan dua termin sebelumnya, menjadi kewenangan PT.Mataram.

Sekertaris PN Mataram, Ida Wayan Jelantik seizin Ketua Pengadilan Negeri Mataram, I Made Seraman, SH, MH menjelaskan, pihaknya mendapat bagian pekerjaan termin ke tiga untuk tahap finishing. Dengan total anggaran Rp 2,2 miliar lebih, pekerjaannya meliputi 12 bagian. Diantaranya, pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pembetonan, kusen dan pintu, pekerjaan lantai dan plafon, interiror dinding ruang utama, celling stainless steel, tangga dan balkon, peer kunci, pengecatan, meja counter dan wastafel, finishing enterance zone drop, terakhir pekerjaan sanitair. ‘’Ada 12 total

pekerjaan untuk termin yang menjadi kewenangan kami,’’ kata Ida Wayan Jelantik.

Terkait kerusakan yang terjadi, diakuinya akan menjadi pekerjaan tambahan meski sebenarnya proyek itu sudah tuntas. Seperti kerusakan plafon, saat itu juga akan diperbaiki. ‘’Sedangkan keramik dinding menggunakan ACP. Nanti akan diganti. Dirombak semua,’’ katanya.

Terkait kerusakan itu, pihaknya berusaha memperbaiki total, tentunya dengan ketersediaan anggaran. Hal ini juga sudah diamini Ketua Pengadilan, karena anggaran akan diupayakan untuk segera direalisasikan. Ini sekaligus untuk kebutuhan pengadaan meubeler yang belum lengkap. ‘’Intinya kita usahakan total perbaikan, agar tidak ada kerusakan lagi,’’

kata Jelantik, sembari menegaskan, kontraktor pelaksana sanggup memperbaiki kerusakan itu.

Sebelumnya, plafon ruang tahanan wanita gedung baru Tipikor itu jebol akibat genangan air. Kondisi ini mengejutkan karena kejadian itu bersamaan dengan ditempatinya gedung yang rampung dikerjakan 2014 itu. Diketahui, gedung di Jalan Langko Mataram berdekatan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB itu, setahun tidak bisa dimanfaatkan setelah rampung 2014 lalu. Atas inisiatif Ketua PN Mataram I Made Seraman, SH, MH, lantas meminta izin kepada pihak PT Mataram untuk bisa memfungsikan gedung tersebut agar rusaknya tidak semakin parah akibat lama tak ditempati. (ars)

Tarif Angkutan dan Penyeberangan di NTB Turun Lima Persen Dari Hal. 1 Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa 912/1) siang kemarin. ‘’Kami sudah rapat dengan Gapasdap, Organda kita sama-sama membahas baik dari angkutan darat, begitu juga penyeberangan. Kami sudah mendapatkan surat edaran dari Pak Menteri Perhubungan bahwa untuk angkutan jalan itu turun lima persen, angkutan penyeberangan juga turun lima persen,’’ sebut Agung.

Pemberlakuan tarif baru AKDP dan penyeberangan Kayangan-Poto Tano itu mulai 15 Januari mendatang. Proses yang ada saat ini, kata Agung, draf Pergub penyesuaian tarif itu sudah berada di Biro Hukum Setda NTB untuk selanjutnya diserahkan ke gubernur untuk ditandatangani.

Agung mengatakan penurunan tarif sebesar lima persen ini untuk jarak dekat mungkin tak akan terlalu nampak. Namun untuk jarak jauh dan penyeberangan cukup nampak. Ia mencontohkan untuk tarif angkutan kota dengan jarak jauh maupun dekat sebesar Rp 4.000.

Jika tarifnya diturunkan sebesar lima persen maka sekitar Rp 200 mengalami penurunan. “Tapi kalau penyeberangan nampaknya besar. Ini yang sedang ber-

proses di Biro Hukum untuk mendapatkan persetujuan Pak Gubernur,”pungkasnya.

Besaran tarif AKDP yang berlaku saat ini ditetapkan pada akhir 2014 lalu. Tarif AKDP untuk jaringan trayek Mandalika-Praya-PP sebesar Rp 6.000, Mandalika-PancorPP Rp 10.000, Mandalika-Labuhan Kayangan-PP Rp 15.000, Mandalika-PrayaKeruak-PP Rp 9.000. Selanjutnya, trayek MandalikaTanjung-Bayan-Sembalun-PP Rp 24.000, Mandalika-Masbagik-Labuhan Lombok-Sembalun-PP Rp 25.000. Kemudian, Mandalika-Praya-Kopang-Sumbawa Besar-Plampang-PP tarifnya sebesar Rp 77.000, Mandalika-TaliwangPP Rp 58.000, MandalikaSumbawa Besar-PP Rp 68.000. Mandalika-DompuPP Rp 98.000, MandalikaBima-PP Rp 109.000, Mandalika-Dompu-Calabai-PP Rp 118.000, Mandalika-Sape-PP Rp 117.000.

Sementara itu, untuk tarif baru angkutan penyeberangan Kayangan-Poto Tano dihitung berdasarkan penumpang dan golongan kendaraannya. Untuk penumpang dewasa kelas ekonomi, tarif terbaru sebesar Rp 20.000 per orang sementara untuk anak-anak Rp 12.000 per orang. Untuk tarif yang lama, penumpang dewasa kelas ekonomi sebesar Rp 19.000 per orang dan anakanak Rp 11.000 per orang.

Artinya ada kenaikan sebesar Rp 1.000.

Tarif baru penyeberangan untuk kendaraan golongan I sebesar Rp 30.000 per unit, golongan II untuk sepeda motor di bawah 500 cc sebesar Rp 56.000, golongan III untuk sepeda motor di atas 500 cc atau kendaraan roda tiga sebesar Rp 94.000. Kendaraan golongan IV penumpang dengan panjang sampai 5 meter, tarif baru penyeberangan sebesar Rp 475.000, sedangkan untuk kendaraan barang dengan panjang sampai 5 meter, tarif baru sebesar Rp 444.000.

Kendaraan golongan V, masing-masing untuk bus penumpang dengan panjang sampai 7 meter tarifnya Rp 725.000 dan kendaraan barang dengan panjang sampai 7 meter sebesar Rp 657.000. Kendaraan golongan VI, masing-masing untuk kendaraan bus panjang 7-10 meter sebesar Rp 1.166.000, kendaraan bus barang dnegan panjang Rp 7-10 mter Rp 1.015.000.

Kendaraan golongan VII untuk kendaraan barang dengan panjang di atas 10-12 meter, tarifnya Rp 1.729.000, golongan VIII berupa kendaraan barang dengan panjang 12-16 meter Rp 2.139.000 dan golongan IX untuk kendaraan barang dengan panjang di atas 16 meter tarif penyeberangannya sebesar Rp 2.719.000. (nas)

menjadikan dunia kini tanpa jarak. Sehingga tidak perlu lagi harus tatap muka langsung secara face to face. Cukup dengan teknologi internet, seperti dengan menggunakan aplikasi Skype atau fasilitas program video call lainnya, sehingga jarak yang jauh menjadi pendek.

Contohnya kita bisa memberikan laporan pembahasan hasil pertemuan dan kerja, bertemu dengan para investor dan mitra perusahaan, rapat dan diskusi antar perusahaan di negara yang berbeda yang kesemua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan satu waktu yang bersamaan pada tempat yang berbeda-beda.

Adanya perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi inilah yang menjadikan dunia rasanya menjadi satu dan inilah yang memunculkan era globalisasi. Saat ini apa yang terjadi di Amerika dapat kita ketahui di Lombok pada saat ini juga. Dengan menyatunya dunia maka akan saling mempengaruhi apa yang dilakukan oleh satu negara, yang dampaknya akan diikuti pula oleh negara lain. Dan inilah yang dikenal dengan efek domino.

Hal yang nyata adalah bahwa adanya tindakan Amerika menaikkan suku bunga dan Cina mendepresiasi nilai mata uang Yuan berakibat terdepresinya mata uang kita (Rupiah) sehingga nilai tukar Dollar semakin naik mencapai angka Rp. 13 ribu lebih. Hal ini terjadi pada faktor ekonomi yang merupakan fundamental kita sehingga membuat beban ekonomi kita terkoreksi.

Oleh karena itu akhir-akhir ini perhatian kita semakin besar tertuju pada peranan dinamis, yaitu pada kesempatan kerja luar usaha tani dalam menyediakan kesempatan

usaha dan pendapatan.

Khususnya bagi para kaum petani di wilayah pertanian.

Seperti halnya wilayah NTB yang kurang menunjang dalam pertumbuhan ekonomi makro di masa-masa yang lalu. Meskipun pemerintah telah banyak mendukung penciptaan kesempatan kerja, seperti program padat karya yang khususnya membantu kaum pengangguran.

Sumbangan nyata untuk berusaha di luar usaha tani hanya dapat terjadi apabila strategi pembangunan pertanian ditinjau ulang. Sebab kalau dilihat dari segi investasi, penyesuaian makro dalam menunjang industri untuk menghadapi ekonomi di dalam MEA dirasa kurang menggairahkan. Sehingga menyulitkan kesempatan kerja bagi kaum petani, lebih-lebih kaum miskin.

Tetapi walaupun demikian, lambat laun bahwa kita bangsa Indonesia sangat yakin akan mampu menghadapi irama MEA. Mengingat MEA akan membentuk karakter pasar tunggal di kawasan Asean dengan bentuk integrasi ekonomi, dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara Asean.

Tentu efek dari hal-hal tersebut telah kita sadari karena dapat memberikan dampak positif ataupun negatif bagi perekonomian Indonesia.

Dan yang pasti Pemerintah telah mempersiapkan lagkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA. Dengan adanya persiapan langkahlangkah pemberdayaan yang direncanakan oleh pemerintah maka akan timbul satu pertanyaan, apakah program pengentasan kemiskinan akan tetap berlanjut? (*)

Pembangunan ’’Techno Park’’ Tak Terganggu Persoalan Lahan Dari Hal. 1 ‘’Inilah yang kita koordinasikan dengan BPKAD, BPN, Kepala Desa, dan masyarakat yang merasa punya lahan tersebut,’’ ujarnya.

Pemprov NTB telah secara resmi melepas hak pengelolaan lahan seluas 32 hektar kepada Disnakeswan Provinsi NTB. Budi menyebut, hingga ditetapkan rencana membangun techno park inipun tidak ada persoalan, yang justru mengemuka baru-baru ini. ‘’Status pengelolaan lahannya sudah jelas diberikan kepada kita. Tidak ada pengaruh rencana pembangunan kawasan techno park,’’ jelas Budi kepada Suara NTB. Secara konsep, techno park merupakan sebuah kawasan pengembangan kegiatan pertanian, dipadukan dengan peternakan dan berbasis teknologi yang menyajikan, memeragakan dan menginformasikan temuan terkini. Nantinya, hasil produksi dapat dikembangkan dan ditingkatkan menjadi produk yang memiliki nilai jual dalam skala industri. Techno park, dibagi dalam enam klaster yang saling memiliki keterkaitan.

Enam klaster yang dimaksud antara lain pengolahan pakan, pembibitan dan penggemukan sapi potong, pengolahan hasil sampling, pertanian organik terintegrasi, pengolahan pasca panen

serta sosial ekonomi dan diseminasi.

Klaster kegiatan pengolahan pakan, bertujuan untuk mendapatkan produk pakan sapi yang berkualitas, sehingga mampu mendukung produksi daging sapi. Kemudian, untuk klaster kegiatan pembibitan dan penggemukan sapi potong akan dihasilkan sperma Sapi Bali. Selain itu, adanya paket teknologi breeding dan program penggemukan sapi.

Selanjutnya, klaster kegiatan pengolahan hasil samping ini berguna untuk mendukung techno park yang sifatnya go green. Sehingga diperlukan pengolahan limbah yang dapat menghasilkan produk lain dan bermanfaat.

Klaster kegiatan pertanian organik terintegrasi akan menggunakan pupuk organik hayati (POH) dan beberapa bibit unggul yang telah dihasilkan dari diseminasi produk LIPI. Kemudian klaster kegiatan pengolahan pascapanen, bertugas untuk memproduksi produk yang berkualitas baik dari bahan baku daging maupun produk olahan.

Terakhir, pada klaster kegiatan sosial ekonomi dan diseminasi ini nantinya akan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat setempat, agar konsep yang dijalankan pada techno park dapat diaplikasikan secara berkesinambungan.(bul)

Pimpinan SKPD Bisa Turun Eselon Dari Hal. 1 Dr. Basuki Prayitno.

Keduanya merupakan akademisi Unram. Sementara tiga orang anggota tim lainnya adalah Rektor IKIP Mataram, Prof H. Toho Cholik Mutohir MA PhD. ‘’Hasil evaluasinya itu akan dilaporkan ke gubernur.

Hasil evaluasi itu berisi rekomendasi-rekomendasi. Mungkin bentuknya katakanlah rapor, catatan kekurangan dan kelebihan dan sebagainya,’’ terang Suruji.

Mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur ini menambahkan tak ada unsur internal Pemprov di dalam tim tersebut supaya mereka benar-benar objektif melakukan evaluasi dan penilaian. Hal itulah yang diinginkan gubernur supaya tim evaluasi kinerja ini benar-benar mampu bersikap objektif.

Dijelaskan, metode evaluasi yang digunakan tim lebih kepada penilaian sendiri.

Artinya, pimpinan SKPD akan dikirimi surat untuk diminta menyiapkan bahan-bahan,

laporan hal-hal yang sudah dilakukan dan sebagainya.

Setelah itu, tim kemudian mengkonfirmasi bahan-bahan dan capaian-capaian yang disampaikan kepada masingmasing pimpinan SKPD. Evaluasi ini, lanjutnya dilakukan tim selama bulan Januari ini. Tim sudah mendapatkan SK dari gubernur pada tanggal 4 Januari 2015. Kemudian pada 5 Januari 2015, mereka sudah mulai bekerja dengan menyurati 12 SKPD yang akan dievaluasi. Permintaan bahan-bahan dari 12 SKPD ini dilakukan selama dua minggu. Nantinya pada minggu ke tiga Januari ini tim akan memanggil satu per satu pimpinan SKPD untuk presentasi, wawancara dan mengecek kebenaran laporan capaian yang diberikan. ‘’Dicek benar apa ndak yang dilaporkan. Misalnya ada yang melaporkan ada prestasi saya ini, ini. Itu kemudian dicek,’’ terangnya, seraya menyebutkan ke 12 SKPD yang akan dievaluasi (lihat tabel). (nas)

Rabu, 13 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penyelesaian Blok Pendidikan

Proyek IC Dialokasikan Rp 25 Miliar Mataram (Suara NTB) Megaproyek Islamic Center (IC) tahun 2016 ini kembali mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 25 miliar.

Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan blok pendidikan tingkat SMA. Selain itu, anggaran sebesar itu juga akan dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan landscaping. ‘’Untuk tahun 2016, IC dianggarkan sekitar Rp 25 miliar. Untuk menyelesaikan gedung pendidikan, landscaping.

Untuk gedung pendidikan akan ditender lagi. Blok pendidikan yang sudah selesai adalah SD dan SMP, tinggal blok SMA,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Untuk tahun 2015, kata Ardi penyelesaian pekerjaan sudah selesai dilakukan kontraktor. Meskipun saat ini ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan, hal itu sebatas pembersihan-pembersihan yang dilakukan kontraktor. Karena pekerjaannya masih dalam masa pemeliharaan. Ardi mengatakan, IC sudah siap untuk mejadi lokasi perhelatan MTQ tingkat nasional tahun ini.

Pemerintah pusat telah menetapkan NTB sebagai tuan rumah pada pelaksanaan MTQ. Dimana, kawasan IC menjadi venue utama pelaksanaan MTQ tingkat

nasional yang akan dilaksanakan pada Agustus 2016 mendatang. Ardi mengatakan bangunan utama sudah rampung dikerjakan pada tahun 2015.

Tahun 2015, lanjutan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IC berupa pembangunan gedung pendidikan TK-SD dan Masjid IC tahap V dikerjakan oleh PT. Sasmito dengan nilai kontrak Rp 51.971.795.000. Tanggal kontrak dilakukan mulai 15 Mei 2015 dengan waktu pelaksanaan 230 hari kalender dengan menajemen konstruksi PT. Yodya Karya (Perser0).

Kawasan IC merupakan kawasan terintegrasi seluas 7,5 hektar yang terbagi dalam empat blok. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas bernuansa islami seperti bangunan utama masjid yang mampu menampung 10 ribu orang jemaah. Bangunan utama dihiasi 5 buah menara, empat menara dengan tinggi 66 meter dan satu menara dengan tinggi 114 meter dengan tinggi observasi 99 meter.

Selain itu, terdapat juga gedung pertemuan, pusat kajian Islam, perpustakaan dan museum Islam, sekolah model Islam terpadu mulai jenjang TK - SLTA serta pusat bisnis berkonsep syariah.

Pusat bisnis meliputi hotel, kolam renang, restoran dan fasilitas rekreasi pariwisata lainnya. (nas)

Konstituen Pertanyakan Kebijakan PAW Gerindra Mataram (Suara NTB) – Konstituen Partai Gerindra, Suratman Hadi mempertanyakan kebijakan usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Partai Gerindra yang hingga kini masih diproses di internal mereka. Suratman merasa lambatnya proses itu membuat Partai Gerindra sendiri justru menjadi pihak yang dirugikan.

Menurut Suratman Hadi, selama ini ia termasuk salah seorang loyalis partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto itu. Sosok Prabowo pun, menurutnya adalah sosok yang berpengaruh terhadap dirinya. Namun, kebijakan PAW Partai Gerindra terhadap sejumlah anggota DPRD NTB yang sudah mundur dari jabatannya tak urung menimbulkan pertanyaan di benak Suratman. “Ada beberapa anggota DPRD yang sudah mengundurkan diri pada Pilbup, sampai saat ini belum ada kejelasan siapa penggantinya,” ujar Suratman.

Menurutnya, keterlambatan dalam mengusulkan calon PAW ini bisa menjadikan Partai Gerindra sebagai pihak dirugikan. Partai Gerindra mengalami kekurangan jatah kursi anggota DPRD yang susah payah mereka rebut di Pemilu 2014 lalu. Padahal, menurut Suratman, jika mengacu pada ketentuan, telah tegas diatur soal siapa yang menggantikan jika ada anggota DPRD yang mundur.

“Dengan aturan perundangan yang berlaku, posisi nomor dua itu secara otomatis menggantikan yang berhenti. Maksudnya nomor dua dalam urutan suara terbanyak. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apa yang menjadi kendalanya sehingga belum ditetapkan sampai sekarang ini,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Willgo Zainar, SE, M.BA, menegaskan bahwa proses PAW untuk anggota DPRD Provinsi dari dua kabupaten, yakni Lombok Tengah dan Sumbawa sedang diproses Kementerian Dalam Negeri.

Dua anggota DPRD tersebut tak lain adalah Irwan Rahadi, ST (Sumbawa/Dapil NTB V) yang akan digantikan oleh H. Abdul Talib, S.Sos dan Lalu Fathul Bahri, SP (Lombok Tengah/Dapil NTB VII) yang akan digantikan Lalu Wirajaya. Sementara, pengganti untuk anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Barat-KLU, Sarifudin, SH, yang telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Terpilih KLU, menurut Willgo, “masih dalam proses di internal Partai.”

“Sedangkan untuk DPRD KSB sudah dilantik karena prosesnya memang cukup sampai dengan Gubernur saja,” ujarnya.

Saat ditanya lebih jauh terkait proses internal untuk pengganti Sarifudin, Willgo tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyerukan agar semua pihak sama-sama menghormati hak konstitusional partai. “Baiknya kita tunggu sampai proses internal selesai. Saya tidak akan bisa menyatakan sesuatu kepastian ke publik sampai proses intrnal selesai dan SK DPP terkait PAW sudah di tangan DPD Gerindra NTB untuk diteruskan prosesnya di DPRD Provinsi, KPU dan Gubernur sebelum diteruskan ke Mendagri,” pungkas Willgo. (aan)

(Suara NTB/nas)

MEGAH - Bangunan IC yang megah. Tahun ini, pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang berlangsung di NTB akan dipusatkan di tempat ini.

Tiga Pimpinan SKPD Pemprov NTB Belum Serahkan LHKPN

442 Pejabat Kena Sanksi

Mataram (Suara NTB) Tiga orang pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Bagi pimpinan SKPD yang tidak menyerahkan LHKPN akan menjadi bahan evaluasi gubernur dalam penempatan pejabat bersangkutan. Selain tiga pimpinan SKPD, ratusan pejabat struktural eselon III, IV dan non struktural kena sanksi tak akan dapat promosi jabatan akibat tidak menyerahkan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut dikatakan Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram, Selasa (12/ 1) siang kemarin. Suruji menyebutkan, sebelumnya ada empat pimpinan SKPD yang belum menyerahkan LHKPN. Yakni Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Kepala Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah, Drs. H. Imhal, Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya

dan satu lagi yang tak dihafal namanya. ‘’Sekarang tinggal tiga orang yang belum menyerahkan. Pak Ridwan Syah sudah menyerahkan bukti bahwa dia sudah menyerahkan LHKPN kemarin. Ada Pak Imhal, Sekretaris KPU NTB, satu lagi ndak saya hafal (pimpinan SKPD) yang belum menyerahkan,” kata Suruji.

Data yang diperoleh, sebanyak 442 orang pejabat atau

30,05 persen yang wajib menyerahkan LHKPN. Terdiri dari delapan persen pejabat eselon II, 16,15 persen pejabat eselon III dan 28,7 persen pejabat non eselon. Jumlah pejabat Pemprov NTB yang wajib menyerahkan LHKPN sebanyak 1.486 orang. Berdasarkan Pergub No. 2 tahun 2014 pejabat yang diwajibkan menyerahkan LHKPN adalah pejabat struktural eselon I, II, III dan IV lingkup Pemprov NTB. Se-

lain itu, seluruh pejabat yang mengelola keuangan, bendahara dan PPK. Suruji menjelaskan, dalam rapat pimpinan (Rapim) yang digelar pekan lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan penekanan supaya pejabat yang belum menyerahkan LHKPN supaya segera menuntaskan kewajibannya. Dikatakan, bagi Pimpinan SKPD yang belum menyerahkan LHKPN bisa menjadi bahan evaluasi gubernur terhadap kinerja pimpinan SKPD tersebut.

“Penekanan Pak Gubernur supaya segera karena itu kewajiban. Kalau tidak, nanti bisa jadi bahan evaluasi juga.

Bahkan untuk calon Sekda itu, salah satu persyaratannya termasuk sudah menyerahkan LHKPN dan memiliki bukti

SPT, bukti pembayaran pajak tahunan,”terangnya.

Sementara itu, bagi pejabat struktural eselon III dan IV serta non struktural yang belum menyerahkan LHKPN, lanjut Suruji, mulai 2016 ini mereka sudah dikenakan sanksi tak akan mendapatkan promosi jabatan. Meskipun dalam uji kompetensi mereka sudah dinyatakan lulus, namun karena belum menyerahkan LHKPN maka mereka kena sanksi tak mendapatkan promosi jabatan. ‘’Jumlahnya 400 lebih pejabat yang belum itu tapi lebih banyak pejabat non struktural. Seperti Bendahara, PPK, pejabat pengadaan, PTP. Banyak juga yang setelah kita urus berkali-kali mau berhenti jadi bendahara,’’ pungkasnya. (nas)

Coba Kabur, Gembong Begal Lintas Kabupaten Dihadiahi Timah Panas Giri Menang (Suara NTB) Tersangka diduga gembong begal inisial S (20) asal Lombok Tengah terpaksa dihadiahi timah panas (peluru), lantaran mencoba kabur saat ditangkap aparat Reserse Kriminal Polres Lobar di kos-kosannya, Senin (11/1) lalu. Pelaku yang kerap beraksi di sejum-

lah daerah ini, dilumpuhkan ketika hendak lari melalui jendela kamarnya.

Kini pelaku tengah menjalani perawan di RS. Bahayangkara, Mataram. Pelaku diduga melanggar pasal 365 dugaan pencurian kekerasan (Curas) dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan satu orang rekan pelaku masih kabur dan diburu polisi.

Ditemui di kantornya, Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo melalui KBO Reksrim, Iptu Agus Indra menyatakan, penangkapan pelaku dilakukan setelah terungkapnya kejadian begal di jalan Gatot Subroto depan Kantor Samsat Gerung tanggal 4 Desember lalu sekiar pukul 20.00 Wita. Ketika itu, korban atas nama Baiq Maya warga Gerung hendak berangkat bekerja dari rumahnya ke arah Mataram.

Dari keterangan korban, kebetulan sempat mengenal ciri-ciri kendaraan yang dikendarai pelaku. Hasil pengembangan keberadaan pelakupun terlacak tinggal di kos-kosan di Jontlak. Pihaknya lalu bergerak ke lokasi untuk melakukan penangkapan.

Ketika pintu kos pelaku didobrak, pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba kabur dari jendela kamarnya.

Sehingga petugas pun terpaksa melumpuhkan pelaku dengan menembak betis kirinya. ‘’Pelaku sudah ditahan, tapi masih dirawat di RS.Bhayangkara setelah operasi pengeluaran peluru,’’ujarnya.

Pelaku sendiri sudah menjalani perawatan selama seminggu.

Dari tangan tersangka, aparat menemukan barang bukti milik korban, berupa tablet jenis samsung, kartu kredit atas korban Baiq Maya. (her)