Snt13022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 13 FEBRUARI 2014

16 HALAMAN NOMOR 282 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

LOMBOK EPICENTRUM MALL - Di lokasi eks Kantor Bupati Lombok Barat ini, menurut rencana akan dibangun Lombok Epicentrum Mall, sebuah fasilitas perbelanjaan lengkap yang menyediakan hotel, apartemen dan perkantoran.

Kehadiran Lombok Epicentrum Mall ini, tidak saja memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Tetapi kehadiran pusat perbelajaan dengan fasilitas lengkap ini akan mampu menggerakkan ekonomi NTB.

(Suara NTB/bul)

Gapasdap NTB Protes Kebijakan Trip Ekstra di Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Pihak Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) NTB mempertanyakan kebijakan trip ekstra (trip sisipan) di Pelabuhan Lembar. Gapasdap memprotes kebijakan tersebut karena diberlakukan di saat penumpang sepi. Untuk itu, Gapasdap akan mendatangi pihak ASDP dan OPP untuk meminta penjelasan.

Hal ini dikatakan, Ketua Gapasdap NTB, Soekartaji Anwar Selasa (11/2). ‘’Kami sangat kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Otoritas Pelabuhan Penyebrangan (OPP) bersama PT. ASDP Lembar terkait pemberlakukan trip ekstra pada saat penumpang sepi,’’tegasnya.

Soekartaji mengatakan pihaknya segera akan melakukan pertemuan dengan pihak OPP dan PT. ASDP Lembar membahas masalah aturan trip di Pelabuhan Lembar. Dijelaskannya, pemberlakuan

EPALA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan trip sisipan (extra trip) di lintas

penyeberangan LembarPadangbai diperlukan jika melihat kondisi cuaca dan kapasitas ke dua pelabuhan. Namun, jika ada petugas yang mempermainkan trip sisipan tersebut maka akan diambil tindakan tegas.

Bersambung ke hal 5

Imigrasi Buru Satu Orang Asing Aset Terpidana Bansos

Mataram (Suara NTB) Sejak Januari 2014 dilantik, gebrakan dilakukan Kepala Imigrasi Mataram, Husni Tamrin.

Setidaknya sudah dua Warga Negara Asing (WNA) yang akan dideportasi karena pelanggaran izin tinggal. Masih ada satu WNA lagi yang dalam incaran, masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Setelah informasinya lengkap, orangnya bisa diketahui dimana, kami akan lakukan pen-

Hentikan Impor Jagung

H. Bambang M Yasin (Suara NTB/ula)

angkapan, karena WNA ini melakukan pelanggaran izin tinggal,” ujar Husni Tamrin.

Sejalan dengan rencana penangkapan terhadap seorang WNA yang tidak disebutkan identitasnya itu, pihaknya kini sedang mengidentifikasi ratusan WNA yang memegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas). “Ada sekitar 300 WNA yang memegang Kitas di Lombok, sedang kita pantau juga,” terangnya. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan

termasuk lansia.

Sesuai ketentuan pasal 76 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, setiap orang asing pemegang izin tinggal yang sudah berakhir masa tinggalnya dan masih berada di wilayah Indonesia 60 hari, sudah harus dikenakan tindakan keimigrasian, dalam hal ini dideportasi. Ini sekaligus menjadi tantangan dan kerja keras pihaknya, yang ditangani langsung Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim). (ars)

Lobar akan Disita Mataram (Suara NTB) Setelah dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun dan 10 bulan penjara, kini aset Lalu Hardiarta, salah seorang terpidana kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) akan disita. Sejumlah aset

Selamatkan Lingkungan

The Oberoi Lombok dan Villa Sayang Galang Himpun Koin Mataram (Suara NTB) Penghimpunan koin dalam rangka penyelamatan lingkungan yang digalang pelaku pariwisata dan KMPLS (Komunitas Masyarakat Peduli Sampah dan Lingkungan) NTB, terus bergulir.

Setelah aksi penghimpunan koin berlangsung di area Car Free Day, Jalan Udayana, Mataram beberapa waktu lalu, kini penggalangan koin bergerak ke hotel-hotel.

Aksi penggalangan koin untuk penye-

lamatan lingkungan mulai dilakukan The Oberoi Lombok, sebuah hotel berbintang lima di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Kami sudah melakukan penggalangan koin dari 180 karyawan kami yang tersebar di tujuh departemen,” ujar General Manager (GM)The Oberoi Lombok yang juga Ketua Lombok Association Hotel (LHA), Rudynald Baihaqi, kepada Suara NTB, Rabu (12/2) kemarin.

Bersambung ke hal 5

Dewan Pers Surati Koalisi Wartawan untuk Kemerdekaan Pers NTB

Gugatan Terhadap ”Suara NTB” Prematur Mataram (Suara NTB) Dewan Pers langsung menanggapi gugatan perdata yang dilayangkan warga negara Italia, Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB. Dalam tanggapan atas surat yang dilayangkan Koalisi Wartawan untuk Kemerdekaan Pers NTB terkait gugatan ter-

hadap Suara NTB, Dewan Pers pada salah satu poin jawabannya menegaskan bahwa gugatan Giovanni Ardizzon dinilai prematur.

Pada surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan Tanggal 5 Februari 2014, dijelaskan, Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H JAGUNG di Kabupaten Dompu diperkirakan akan panen raya pada Maret – Juni 2014.

Menjelang masa panen, berkembang informasi bahwa pemerintah pusat tengah menimbang-nimbang untuk impor jagung.

Bersambung ke hal 5

trip ekstra sangat merugikan anggotanya lebih-lebih jika dilakukan pada saat penumpang lagi sepi seperti saat sekarang ini. Namun lanjutnya pengaturan dan penetapan jadwal adalah kewenangan dari pihak OPP dan ASDP. Dalam pengaturan jadwal Gapasdap akunya tidak dilibatkan.

Sementara itu, Manajer Operasional PT. ASDP Lembar Eko Yulianto yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, jadwal diatur dan ditetapkan oleh OPP. Bersambung ke hal 5

Trip Sisipan Diperlukan di Penyeberangan Lembar-Padangbai

mantan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dalam kasus Bansos Tahun 2008 ini, sedang diinventarisir dan akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tabel Nama Pejabat Eselon II yang Dimutasi : No Nama Jabatan Lama

Jabatan Baru Staf Ahli Bidang Kepala Dinas Kebudayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pariwisata dan SDM Kepala Dinas Pertanian Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kelautan dan Perikanan Keuangan Asisten Administrasi Umum Kepala BKD Setda Kota Mataram Kepala Badan Pelaksana Kepala Dinas Pertanian Penyuluhan Pertanian, Kelautan dan Perikanan Perikanan, dan Kehutanan

1

Drs. IB Jayanta, ST.,MM

2

Ir. H. Lalu Mazhuriadi

Bisa Dijadikan Tempat Usaha

3

Dra. Baiq Evi Ganevia, M.Si

4

Ir. H. Mutawalli, MM

PERSEPSI masyarakat sungai hanya dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah dan bahkan mencuci perlengkapan dapur. Padahal, inovasi lain dapat dengan mudah dilakukan, melihat potensi sungai tidak hanya sebagai sumber serapan bagi petani, melainkan dapat difungsikan sebagai tempat pengembangan budidaya keramba.

Lurah Kekalik Jaya, Arif Satriawan ketika ditemui di Kantor Walikota Mataram, Rabu (12/2) Arif Satriawan mengatakan keberadaan Sun(Suara NTB/cem) gai Ancar yang membelah Kelurahan Kekalik Jaya, merupakan sungai yang sangat potensial jika dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasalnya, selain untuk mengairi sawah petani, dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat berinvestasi. “Kalau masyarakat kreatif bisa saja dijadikan tempat usaha,” ungkap Arif.

Pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat katanya, dengan tidak membuang sampah dan mencoba bergerak menjaga kebersihan. Ditambahkan, hingga saat ini, pihaknya membentuk kelompok peduli sungai, yang berasal dari keprihatinan serta kepedulian sungai. “Alhamdulillah karena berkat keprihatinan masyarakat, kita bentuk kelompok peduli sungai,” akunya.

Pemanfaatan lainnya, sambung Arif, masyarakat telah mengembangkan budidaya keramba di beberapa titik di Sungai Ancar, sehingga sungai tidak hanya menampung banjir ketika musim penghujan. Diakui, sebagai sarana budidaya keramba, masyarakat telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedepan lanjutnya, pihaknya akan menempatkan sedikitnya 10 keramba di titik – titik dijadikan tempat membuang sampah. “Tujuannya agar mereka sadar tidak membuang sampah dan berpikir sudah ada budidaya keramba,” ujarnya.

Dikatakan, upaya pelestarian dan pemanfaatan sungai, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, serta tokoh agama, masyarakat dan pengusaha. Setelah berhasil memanfaatkan sungai sebagai tempat budidaya ikan keramba, apa langkah progresif selanjutnya? Arif mengatakan pihaknya akan melakukan penataan taman di sekitar Sungai Ancar serta menyajikan kuliner khas yang menjadi andalan produk masyarakat di Kekalik Jaya.

Dalam kesempatan itu, Arif berharap masyarakat terbantu dari segi ekonomi dan secara sistem sungai dapat dijaga dan tidak lagi ada masyarakat yang membuang sampah. (cem)

5

Dra. Dewi Mardiana Ariany, Kepala Dinas Dukcapil MM

Kepala BKD

6

Drs. H. Muharar, MM

Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan

(Suara NTB/yan)

217 Pejabat Dimutasi

Birokrat dan PNS Diimbau Jaga Netralitas di Tahun Politik Mataram (Suara NTB) Para birokrat dan PNS lingkup Pemkot Mataram diimbau agar menjaga netralitas dan tidak terjun dalam politik praktis pada saat Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden-Wakil Presiden tahun ini. Himbauan tersebut disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Rabu (12/2).

Walikota menegaskan menjelang perhelatan Pemilu Legislatif pada bulan April mendatang ia tak ingin mendengar ada pejabat, camat ataupun lurah yang mendukung caleg atau parpol tertentu. “Ini tolong menjadi perhatian kita bersama sehingga para birokrat dan PNS tetap menjaga netralitas dalam tahun politik ini. Hanya saya dan Pak Wakil Walikota yang berpolitik,” tegasnya.

PNS menurutnya harus tetap menjaga netralitasnya agar Pemilu tahun ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia pun akan terus melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan agar semua PNS di lingkup Pemkot Mataram tetap menjaga netralitasnya.

Walikota juga meminta kepada seluruh pimpinan SKPD untuk terus memantau stafnya yang terlibat politik praktis.

Lurah dan Camat yang sangat dekat dengan masyarakat bawah juga diingatkan untuk tidak terlibat dan mendukung parpol atau caleg manapun termasuk juga Partai Golkar.

“Untuk semua partai. Saya jaga betul netralitas itu. Ini berdasarkan kapasitas saya selaku Walikota. Persoalan saya sebagai Ketua (DPD II) Partai Golkar ada tempatnya untuk kepentingan-kepentingan Golkar,” terangnya.

Jika terbukti ada birokrat atau PNS yang terlibat dalam politik praktis akan ditindak sesuai dengan peraturan kepegawaian. Walikota juga mengimbau kepada masyarakat yang menemukan adanya oknum PNS yang terlibat politik praktis untuk melaporkannya. “Kalau masyarakat menemukan keterlibatan PNS, silahkan dilaporkan dengan bukti-bukti dan tentu akan kita proses,” terangnya. Kalau terbukti terlibat langsung, sanksinya juga bisa berujung pada pencopotan jabatan. (yan)

H. Ahsanul Khalik, S.Sos

Walikota Sebut Bukan Mutasi Terakhir Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kembali melakukan mutasi terhadap 217 pejabat lingkup Pemkot Mataram, Rabu (12/2). Ratusan pejabat yang dimutasi dalam mutasi tahap dua ini terdiri dari 12 pejabat Eselon II, 34 pejabat Eselon III, 167 pejabat Eselon IV dan empat orang Eselon V. Mutasi tahap kedua yang dilakukan di awal tahun 2014 ini disebutkan Walikota bukan sebagai mutasi terakhir menjelang akhir masa jabatannya yang berakhir tahun 2015 mendatang. “Salah kalau ada yang mengatakan ini mutasi terakhir dalam jabatan saya. Sewaktuwaktu bisa saja terjadi (mutasi) lagi,” terangnya. Ahyar Abduh menambahkan selama dia bersama pasangannya, H. Mohan Roliskana masih memega-

ng jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota, mutasi bisa saja terjadi jika memang diperlukan.

Dilakukannya mutasi tahap kedua ini disebutkan Walikota karena ada perubahan beberapa instansi atau SKPD di Kota Mataram. Disamping itu juga ada beberapa jabatan lowong yang harus segera diisi. “Sehingga saya bersama Wakil Walikota memandang perlu untuk melakukan penye-

garan,” cetusnya.

Ditanya apakah mutasi kali ini berkaitan dengan tahun politik, Walikota mengatakan wajar jika ada pihak yang menghubungkan mutasi dengan agenda tahun politik. Tapi ia menegaskan tidak ada kaitannya antara mutasi dan tahun politik. “Kita sudah lakukan sesuai aturan-aturan kepegawaian dengan melihat kapasitas, kapabilitas dan kepatutan dia di dalam jabatan-ja-

batan tertentu. Ini sudah lama menjadi evaluasi saya terhadap mereka (pejabat yang dimutasi),” terangnya.

Tahapan proses mutasi juga disebutkan dilakukan dengan ketat dimana setiap pejabat yang mengisi jabatan harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kapasitas, kepatutan dan kapabilitas. Ahyar menyebutkan sekitar 300 pejabat yang masuk kualifikasi menduduki jabatan Eselon III, tapi yang lulus hanya puluhan atau 34 orang.

“Saya bersama Baperjakat dan Bapak Wakil Walikota melewati proses yang tidak mudah,” ujarnya.

Selaku pimpinan daerah,

Ahyar berharap para pejabat yang baru dilantik bisa segera beradaptasi, mendalami dan mempelajari tupoksi di SKPD masing-masing serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

“Kita berada dalam satu perahu. Sudah jelas target dan visi misi kita. Mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram,” pesan Walikota. Untuk pejabat yang pensiun, Walikota memberikan apresiasinya dan berharap pejabat yang pensiun tetap memberikan kontribusinya untuk pembangunan di Kota Mataram. (yan)

Linmas Dinilai Penopang Keamanan Pemilu

Siapkan Rumah Singgah BELUM tersedianya rumah aman bagi anak jalanan (Anjal) yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) menjadi tugas besar Pemerintah Kota Mataram untuk memikirkan hal tersebut. Kalangan dewan pun meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, agar lebih pro aktif.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati ketika dikonfirmasi, Rabu (12/2) mengatakan eksekutif sebagai pelaksana program sebenarnya Nyayu Ernawati harus lebih pro aktif untuk menyiapkan rumah singgah atau ru(Suara NTB/dok) mah aman bagi anak jalanan yang terjaring razia. Terlebih dengan rencana deklarasi kota layak anak yang akan dilaunching tanggal 22 Februari mendatang. “Saya pikir ini aneh juga, kalau tidak ada rumah singgah bagi anak jalanan, sementara Mataram akan dilaunching sebagai kota layak anak,” ungkap Nyayu.

Dikatakannya, delapan anjal yang terjaring razia oleh Satpol PP beberapa waktu lalu, harus diberikan pembinaan. Selama ini sambungnya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak hanya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Paramitha. Ditambahkan, peraturan daerah (perda) tentang anjal tidak didukung dengan peraturan Walikota. Padahal Pol PP telah melaksanakan fungsi menertibkan anjal. “Pol PP juga kasian, sudah dirazia malah dilepas, karena tidak ada tempat pembinaan,” sesalnya.

Dikatakan Nyayu, ketika pembahasan anggaran bersama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram, Disosnakertrans mengaku tidak persoalan terkait anggaran. Tetapi realitanya, banyak persoalan di lapangan terjadi. “Apapun yang terkait dengan anggaran anak jalan (Sosial, red) kita selalu setujui,” katanya. (cem)

Staf Ahli Bidang Kepala Dinas Sosnakertrans Pengentasan Kemiskinan Kepala Dinas Kebudayaan 8 Drs. Abdul Latif Nadjib, MM Kepala BNN Kota dan Pariwisata Kepala Badan Pelaksana Kabag Perekonomian Setda 9 Ir. Hj. Tasnim Sastiani Penyuluhan Pertanian, Kota Mataram Perikanan, dan Kehutanan Sekretaris Badan Kepala Badan Pemberdayaan 10 Drs. Sutrisno S, MBA Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan KB dan KB 11 Drs. H. Ridwan ‐ Kepala Dukcapil 12 Drs. H. M. Kemal Islam Sekretaris BPBD Kepala BPBD Sumber: Baperjakat Kota Mataram 7

TANDA TANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menandatangani berita acara mutasi 217 pejabat Pemkot Mataram, Rabu (12/2).

Kepala BPBD

(Suara NTB/yan)

ABRASI - Abrasi di kawasan pesisir Penghulu Agung, Ampenan.

Atasi Abrasi

Pemkot Usulkan Bantuan Rp 40 Miliar ke Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Untuk mengatasi persoalan abrasi di sepanjang pesisir Kota Mataram, Pemkot Mataram melalui BPBD Kota Mataram telah mengajukan usulan bantuan sebesar Rp 40 miliar ke pemerintah pusat. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan untuk penanganan masalah abrasi, pihaknya masih membutuhkan banyak dana. Hingga saat ini ada beberapa kawasan pesisir pantai yang belum dibuatkan jeti atau pemecah gelombang.

Ahyar mengatakan persoalan cuaca buruk dan gelombang tinggi merupakan musibah yang setiap tahun dialami masyarakat di kawasan pesisir. Selama 10 tahun terakhir ini ia mengatakan telah terjadi abrasi sepanjang 20 meter. “Ini tidak bisa kita biarkan dan ini perlu bantuan dari program pemerintah pusat supaya bisa dipasang pemecah gelombang dengan jarak 300 meter,” terangnya, Rabu (12/2).

Dana yang diperlukan un-

tuk rekonstruksi di kawasan pesisir disebutkan cukup besar. Sementara dana dari APBD Pemkot Mataram sendiri sangat terbatas. Sehingga meminta bantuan ke pusat menjadi salah satu alternatif. Apalagi Pemkot Mataram juga fokus untuk merelokasi penduduk yang tinggal di kawasan pesisir ke tempat yang lebih aman.

“Kami sudah usulkan bahkan dua tahun yang lalu saya ajukan proposal secara menyeluruh mengenai kebutuhan untuk menangani pesisir pantai. Usul-usul seperti itu tentu dibahas oleh pusat dan tidak bisa semuanya kita dibantu. Proposal ini kita usulkan lewat BPBD, ada juga yang kita usulkan lewat Dinas PU,” terangnya.

Setelah merelokasi 20 warga Penghulu Agung, Walikota menyebutkan masih banyak warga pesisir yang mendesak untuk segera direlokasi yaitu warga Bagek Kembar, Pondok Prasi, Kampung Bugis, dan lainnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

TAMBAH ARMADA - Dinas Kebersihan Kota Mataram akan menambah enam unit armada pengangkut sampah. Enam kendaraan ini sebagai pengganti enam unit kendaraan yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Mataram yang rusak dan tak bisa maksimal dalam pengangkutan sampah.

Mataram (Suara NTB) Keberadaan Pelindung Masyarakat (Linmas) di masing – masing kelurahan ataupun kecamatan, sebagai unsur terpenting dalam menopang keamanan terlebih menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden mendatang.

Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menggelar apel gabungan di halaman Pendopo Walikota, Rabu (12/2).

Dikatakan, Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas) bertujuan untuk memastikan kesiapan aparatur sipil dalam menyukseskan pemilihan legislatif dan pemilhan presiden yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Ditambahkan, untuk menciptakan iklim perpolitikan yang lebih kondusif, tidak hanya ditopang oleh aparat penegak hukum, tetapi keterlibatan elemen masyarakat juga saat penting. “Saya kira tidak hanya polisi dan TNI saja, semua kita (elemen masyarakat) juga harus ikut terlibat,” ungkap Walikota.

Dijelaskan, sesuai aturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2009, bahwa kehadiran Satlinmas merupakan keterwakilan unsur masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum. Selain penanganan keamanan pemilu, Satlinmas juga berperan

untuk membantu penanggulangan bencana dan penanganan terorisme serta keterlibatan dalam kegiatan sosial. “Tidak hanya jaga kotak suara, tapi mereka (Linmas, red) berperan untuk jaga teroris,” jelasnya.

Sebanyak 186 orang anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) KotaMataram mengikuti gelar pasukan Satlinmas dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan. Serta perbantuan pengamanan TPS pada pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden 2014.

Apel digelar di halaman Pen-

dopo Walikota Mataram, Rabu (12/2), dengan Pembina apel Walikota Mataram H Ahyar Abduh.

Diakui, pembentukan Satlinmas Kota Mataram, telah diatur dalam Keputusan Walikota nomor: 162/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.

Diketahui, anggota Satlinmas Kota Mataram yang telah direkrut sebanyak 186 orang, terdiri dari 31 orang anggota di masing masing kecamatan.

Adapun pembentukan serta pembinaan sambungnya, menjadi tanggung jawab Satpol PP Kota Mataram Bidang Perlindungan Masyarakat. (cem)

(Suara NTB/cem)

SIMULASI - Satlinmas sedang melakukan simulasi persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, saat latihan gabungan di Pendopo Walikota, Rabu (12/2).

Mutasi Tahap Dua

Tak Ada Bocoran, Perlu Penyesuaian di Jabatan Baru Pada pertengahan Januari lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melakukan mutasi terhadap 48 pejabat lingkup Pemkot Mataram. Rabu (12/2) kemarin, Walikota kembali melakukan mutasi tahap kedua kepada 217 pejabat baik Eselon II, III, IV, dan V. PADA mutasi tahap kedua ini, terjadi pergeseran jabatan di beberapa pimpinan SKPD. Ada tiga pimpinan SKPD yang dimutasi menjadi Staf Ahli. Ada juga staf ahli yang digeser menjadi Kepala Dinas (Kadis). Selain itu ada juga pejabat dari Sekretaris menjadi Kepala Badan.

Tiga pimpinan SKPD yang digeser menjadi Staf Ahli yaitu mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbupar), Drs. Ida Bagus Jayanta, ST.,MM yang digeser menjadi Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM, mantan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP), Ir. H. Lalu Mazhuriadi menjabat

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan mantan Kepala BPBD, Drs. H. Muharrar, MM menjadi Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan.

Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM, Drs. Ida Bagus Jayanta, ST.,MM mengakui sebelum mutasi dia tidak pernah mendapat bocoran mengenai jabatan baru yang ditempati.

Ia hanya datang memenuhi undangan mutasi tanpa mengetahui ia akan ditempatkan di jabatan mana.

“Ndak ada bocoran apapun,” ujarnya.

Jayanta mengatakan menerima apapun jabatan yang dipercayakan kepadanya. Hal itu menurutnya kewenangan dan kebijakan Walikota Mataram. “Saya selaku PNS sesuai sumpah jabatan dimanapun ditempatkan harus siap,” ujarnya.

Setelah meninggalkan Disbudpar, ia berharap penggantinya Drs. Abdul Latif Nadjib bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melanjutkan program-program sebelumnya. “Saya yakin beliau bisa melaksanakan tugas yang saya tinggalkan dengan baik. Saya rasa beliau juga orang yang tepat

untuk menggantikan saya,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan mantan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan, H. Ahsanul Khalik, S.Sos yang digeser menduduki Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans). Khalik mengakui tidak ada bocoran sebelumnya ia akan ditempatkan dimana.

Mengenai jabatan barunya, ia menyebutnya sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Dengan jabatan yang diembannya, ia akan memberikan kontribusi sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya. “Amanah ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Khalik belum bisa memberikan gambaran jelas mengenai program-program kerja yang akan dilaksanakan. Tapi secara umum ia mengatakan banyak persoalan sosial di Kota Mataram yang harus dibenahi.

Terkait penanganan anak jalanan (anjal), ia belum mengetahui berapa anggaran di dinasnya untuk itu sehingga belum diketahui langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan. (yan)

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Di-”deadline” BPK

Nelayan Gunakan Teknologi NELAYAN sering mengeluhkan minimnya hasil melaut.

Alasannya sebagian besar nelayan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan nelayan tradisional. Jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lotim mencoba menfasilitasi agar nelayan ini bisa menggunakan teknologi.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, M. Tasywiruddin kepada Suara NTB, Rabu (12/ 2). Ia menyebutkan, saat ini dari kementerian, setiap dua (Suara NTB/rus) hari sebenarnya ada peta praM. Tasywiruddin kiraan daerah wilayah penangkapan ikan. Tapi sejauh ini belum termanfaatkan, karena keterbatasan alat-alat milik nelayan.

Untuk memanfaatkan peta tersebut, para nelayan setidaknya punya GPS. Melalui alat inilah, dapat dipandu menuju titik ikan yang banyak. “Kita akan coba fasilitasi nelayan untuk memanfaatkan teknologi ini,” ungkapnya.

Jika cara tradisional tetap dipertahankan, ujarnya, maka nelayan tradisional akan ketinggalan. Harapannya, para nelayan juga tidak sulit menerima teknologi-teknologi baru.

Dari ribuan nelayan di Lotim, diakui sebagian besarnya merupakan nelayan tradisional. Hanya nelayan-nelayan besar yang bisa mengadakan kapal besar seperti 5 GT. Mengakui hal itu, para nelayan tradisional ini secara perlahan akan coba dibina.

Setidaknya terus diupayakan dibantu alat tangkap. “Kita akan berusaha fasilitasi mereka (nelayan, red) supaya lebih maju dan melek teknologi. Karena sejauh ini masih kurang yang melek teknologi,” imbuhnya.

Ditambahkan, tidak sedikit pula nelaan Lotim ini yang tangguh dan sampai ke tengah laut walau menggunakan kapal kecil.

Menyadari fakta minimnya hasil tangkapan ikan diwilayah-wilayah perairan yang dekat dengan darat, Kementerian Kelautan sudah memiliki solusi. Salah satunya dengan mendistribusikan kapalkapal besar. Hanya saja, pemanfaatannya sampai saat ini belum bisa maksimal, karena terbentur biaya operasional yang tinggi. ‘’Sekali turun butuh biaya sampai Rp 20 juta,’’ ujarnya.

Seperti keberadaan dua unit kapal nelayan 30 GT bantuan dari Kementerian beberapa tahun lalu kepada nelayan Lotim. Diakuinya, kapal tersebut saat ini mangkrak dan tidak beroperasi. Pihaknya berencana mengoperasionalkan kapal tersebut dan dirintis kerjasama untuk operasional. Ada kerjasama dengan perusahaan dan melibatkan tenaga andal.

“Ada kemitraan untuk modal operasional dan SDM. Kapalkapal besar seperti itu kan butuh ahli mesin. Jadi tidak mungkin dalam laut, tidak ada ahli mesin,” pungkasnya.

Ia meyakinkan, dalam waktu dekat kapal-kapal yang menjadi penunggu perairan di Tanjung Luar dan Kayangan ini akan segera dioperasikan. “Karena sekian lama mangkrak. Ada beberapa kerusakan sudah diperbaiki. Namun sekarang sudah siap operasi,” demikian ujarnya. (rus)

Pemprov NTB Segera Tertibkan Aset di Gili Air Mataram (Suara NTB) Masalah aset menjadi perhatian serius Pemprov NTB untuk segera dituntaskan. Pemprov menyadari, jika masalah aset belum tuntas ditangani bisa berpengaruh terhadap laporan hasil keuangan (LHP) Pemprov NTB tahun 2013 dari BPK. Salah satu aset yang menjadi fokus untuk diselesaikan adalah aset milik Pemprov NTB di Gili Air Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Demikian disampaikan Kepala Biro Umum Setda NTB Ir. H. Iswandi menjawab Suara NTB terkait keseriusan Pemprov NTB mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK di Kantor Gubernur NTB, Rabu (12/2).

Iswandi tidak menampik, aset yang belum tuntas menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian laporan penggunaan anggaran. Untuk itu, pihaknya tetap berkomitmen agar masalah aset, khususnya yang masih dikuasai pihak tertentu segera diselesaikan.

Sebagai bentuk komitmen dalam penyelesaian masalah aset ini, lanjutnya, pihaknya akan melakukan penertiban dalam waktu dekat ini. Namun, sebelum penertiban dilakukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, Pemerintah KLU hingga tingkat desa.

Koordinasi ini penting dilakukan, agar upaya penertiban terhadap aset berjalan seperti diharapkan. Termasuk melakukan sosialisasi terhadap oknum yang diklaim Pemprov NTB menguasai lahannya di KLU. “Yang jelas, kita akan melakukan penertiban dalam waktu dekat ini,” tegasnya. (ham)

Iswandi (Suara NTB/dok)

Bupati ’’Warning’’ Kepala SKPD Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili, FT, menegaskan tidak akan segan-segan mencopot Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) lingkup Pemkab Loteng, yang tidak bisa memenuhi tenggat waktu penyelesaian inventarisasi aset daerah yang sudah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Peringatan tersebut disampaikan Bupati Loteng, saat dikonfrmasi perihal deadline waktu penyelesaian inventarisasi aset daerah, Rabu (12/ 2). Menurutnya, jika sampai ada SKPM yang tidak bisa menyelesaikan tugas melakukan inventarisasi aset daerah, itu artinya melanggar pakta integritas yang sudah ditandatangani sebelumnya. ‘’Konsekuensinya sudah jelas, kepala SKPM bersangkutan harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, kepala SKPM kita copot,” tegasnya.

Meski demikian, ia optimis semua SKPM bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu

yang sudah diberikan. Apalagi, sampai sejauh ini proses inventarisasi aset daerah sudah memasuki tahap akhir saja. “Prosesnya sudah pada tahap akhir, tinggal proses pemotretan saja kok,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Dalam hal ini, pihaknya tidak begitu khawatir, karena kalau melihat progress-nya sejauh ini dalam satu minggu ke depan, inventarisasi aset daerah sudah bisa selesai. Kecuali bagi beberapa SKPM yang besar-besar saja yang mungkin butuh waktu lebih lama. Tapi pada prinsipnya, pemerintah daerah optimis bisa memenuhi deadline waktu diberikan.

Dihubungi terpisah, Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H.

Muhamad menegaskan proses inventarisasi aset sudah hampir selesai dan tinggal dilakukan proses pengecekan fisik aset daerah yang ada. ‘’Sedangkan proses-proses yang lain sudah hampir selesai.

Sehingga dalam waktu tidak begitu lama, inventarisasi aset daerah Pemkab Loteng sudah tuntas,’’ janjinya.

Saat ini, ungkapnya, ada tiga SKPM yang terus digenjot proses inventarisasi aset daerahnya, yakni Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Sementara SKPM-SKPM lainnya, ratarata sudah hampir selesai.

“Untuk Dikes, Dinas PU

(Suara NTB/kir)

INVENTARISASI - Sejumlah pegawai lingkup Pemkab Loteng sedang menyelesaikan inventarisasi aset daerah yang ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan. dan ESDM serta Dikpora diberikan waktu sampai tanggal 20 Februari mendatang untuk menyelesaikan inventarisasi aset. Sedangkan SKPM lainnya sampai Senin (17/2) depan,” tandasnya.

Namun Muhamad mengaku

semua kepala SKPM sudah berkomitmen untuk bisa menyelesaikan proses inventarisasi aset lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan. Atas dasar itulah, pihaknya merasa cukup optimis target waktu yang diberikan bisa dicapai. (kir)

Didata Ulang, Penerima RTS PM Raskin

(Suara NTB/rus)

TOLAK RUMPON - Nelayan Lotim mendatangi Dislutkan. Mereka menolak pemasangan rumpon di perairan Lotim, karena mengurangi hasil tangkapan nelayan.

an dikirim di pusat, sedangkan total RTSPM Lotim itu ditentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dilakukannya reposisi kembali dilakukan, karena ada sejumlah desa yang menganggap hitungan jatah raskin yang mereka peroleh itu tidak berubah, meski sudah mekar. Dicontohkan, satu desa mendapatkan jatah 100 orang tetap merasa mendapatkan sebanyak itu.

Bahkan, katanya, ada yang menginginkan tetap sebelum dimekarkan. Padahal, setelah dilakukan pengecekan, jatah penerima terjadi pengurangan.

Nama-nama orang yang pindah alamat desa/kelurahan ini kita pilah-pilah,” ungkapnya, seraya menambahkan, reposisi kembali dilakukan, karena pemekaran terjadi setelah PPLS 2011. (rus)

Anggaran Belum Cair

Datangi Dislutkan

Nelayan Tanjung Luar Tolak Rumpon Selong (Suara NTB) Ratusan nelayan dari wilayah Tanjung Luar Kecamatan Keruak menggelar aksi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Timur (Lotim). Para nelayan ini menyampaikan penolakan terhadap rumpon, karena dinilai merugikan para nelayan tradisional. Apalagi hasil tangkapan ikan terus berkurang.

Salah seorang orator, Jamaludin, mengungkapkan, nelayan Lotim tidak menerima kehadiran rumpon. Pasalnya, rumpon ini hanya mengistimewakan segelintir pengusaha yang memiliki modal. Sementara nelayan kecil dirasa akan terus merasa terpinggirkan.

Diakuinya, kebijakan rumpon ini merupakan program pemerintah. Setelah kehadiran rumpon, dirasa berdampak negatif bagi nelayan. “Kita minta dikaji ulang aturan rumpon karena berpengaruh pada nelayan,” teriaknya.

Nelayan khawatir, jika rumpon terus diterapkan akan membuat sebagian besar nelayan tradisional hanya jadi penonton, karena lebih mengguntungkan pengusaha daripada nelayan.

Dituturkan para nelayan, tahun 1960 lalu, di kawasan perairan Tanjung Luar, ikan tangkap ini sangat besar. Bahkan dikenal terbesar penghasil ikan se Asia Tenggara.

Akan tetapi saat ini, sudah

Selong (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur (Lotim) melakukan reposisi data-rata Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) beras miskin (Raskin). Hal ini dilakukan karena sebelumnya Lotim ada 235 desa, sedangkan saat ini sudah dimekarkan menjadi 245 desa/kelurahan.

Kepala BPS Lotim, Lalu Supratna, menjelaskan, pihaknya sama sekali bukan melakukan validasi data dan tidak mengganggu nama-nama penerima bantuan raskin. Data penerima raskin, 137.973 RTS PM sama sekali tidak diganggu ataupun dikurangi.

Diakuinya, sumber data RTSPM itu berasal dari hasil sensus Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 lalu yang dilakukan BPS. Data kemudi-

tidak bisa lagi. ‘’Untuk mendapatkan cumi saja, mimpi para nelayan,’’ ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dislutkan Lotim, M. Tasywiruddin ketika dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, kehadiran rumpon ini sudah ada aturan yang dikeluarkan pemerintah, yakni Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemasangan dan Pemanfaatan rumpon.

Di mana, kewenangan mengeluarkan izin pemasangan rumpon ini dibatasi oleh jarak. Wilayah kewenangan kabupaten hanya sampai 4 mil, sampai batas 12 mil selanjutnya merupakan kewenangan provinsi. Selebihnya kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dislutkan Lotim, ungkapnya, belum pernah ada yang menerbitkan izin rumpon. Walaupun diketahui ada beberapa nelayan Lotim yang sudah menjalin mitra dengan pengusaha di Labuhan Lombok yang memasang rumpon di selatan dan utara. “Dari hasil pantauan kami, lokasi pemasangan rumpon ini ratarata di luar batas kewenangan Lotim,” ungkapnya.

Menurutnya, pemasangan rumpon cukup bagus. Adanya rumpon nelayan tidak perlu lagi kesana kemari mencari daerah penangkapan ikan. ‘’Jadi adanya rumpon sudah

terbentuk kawasan arean penangkapan ikan. Nelayan tinggal menuju rumpon itu. Lumayan ini untuk penghematan BBM,” tuturnya.

Meski demikian, ujarnya, masalah rumpon sudah menjadi isu nasional dan banyak yang tidak terkendali dan tidak berizin. “Kalau tidak terkendali, memang akan akan memutus dan menghambat alur imigrasi ikan,” imbuhnya.

Menyangkut keluhan nelayan yang menyebut penurunan jumlah ikan tangkap akibat rumpon ini kata Tasywiruddin perlu dikaji. “Pengaruh perubahan iklim global juga sangat besar karena akibat iklim itu pola migrasi ikan berubah,” paparnya.

Diketahui, pengadaan rumpon saat ini butuh biaya cukup mahal Rp 30 juta per rumpon. Mahalnya ada pada biaya pengadaan tali dengan kedalaman 2 ribu meter. Menurut Tasywir, para nelayan ini mempermasalahkan rumpon tetap, yakni rumpon yang memiliki jangkar yang bisa menetap di tengah laut.

Ada juga jenis rumpon lain, yakni rumpon hanyut yang rencana akan diujicoba di Lotim dan akan diberikan untuk nelayan. “Setelah dibandingkan dengan rumpon yang ada, jenis rumpon katanya ini bagus.

Tapi belum tentu cocok di daerah kita, karenanya perlu uji coba,” terangnya. (rus)

Pelaksanaan Program SKPD Terkendala Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah SKPD mengeluhkan terlambatnya pencairan APBD yang seharusnya sudah bisa dicairkan. Akibatnya, SKPD kewalahan membiayai pelaksanaan program di SKPD bersangkutan. Pelaksanaan program SKPD pun terkendala. Untuk menanggulangi hal ini, SKPD terpaksa meminjam dana untuk mentalangi pembiayaan program. Penyebab keterlambatan pencairan dana APBD ini diduga pihak Dinas Pendapatan diduga lamban memproses dokumen SKPD. “Kami kewalahan dan bingung mau kerjakan program, karena dana dana (APBD) belum cair,” ungkap Kepala Bagian Administrasi dan Kesra Setda Lombok Barat, Maksum, SPd, Rabu (12/2) kemarin.

Diakuinya, pihaknya kesulitan menjalankan program baik itu berupa pertemuan koordinasi dengan instansi terkait karena dana belum cair. Untuk menanggulangi itu, pihaknya perlu meminjam dulu atau menggunakan dana pribadi untuk membiayai program kegiatan tersebut. Menurutnya, pencairan dana secara bertahap. Triwulan pertama 10 persen-20 persen dan tri-

wulan ketiga 20 persen ke atas. Pencairan dana ini sendiri berdasarkan perkembangan pelaksanaan programnya.

Ia mengakui, pihaknya perlu dana di awal, karena instansinya melaksanakan program di awal. Apalagi instruksi Bupati Lobar agar semua SKPD melaksanakan program di awal tahun.

Menurutnya, seharusnya setelah diketok APBD dananya cair Januari dan Februari. Namun sampai saat ini anggaran belum bisa dicairkan.

Hal serupa terjadi Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan anggaran untuk penanganan sampah belum keluar, sehingga pihak kecamatan terpaksa menalangi dengan dana pribadi. Seperti dialami Kecamatan Gerung, menalangi kendala terlambatnya pencairan dana dari Dinas Tata Kota, sementara sampah terus bertambah.

Sementara itu Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Mahyudin menampik jika pihaknya lamban. Menurutnya, pencairan APBD sudah bisa diekseskusi. “Tapi mungkin karena dinas belum penuhi syarat, sehingga belum dicairkan dananya,”jelasnya. (her)

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA Laut Ditimbun

Membusuk Digigit Ular

Tangan Seorang Bocah akan Diamputasi Kota Bima (Suara NTB) M. Kamarudin (11), seorang bocah yang sempat mengundang perhatian lantaran tangannya yang membusuk setelah dipatok ular berbisa, akhirnya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bima. Rabu (12/2), putra pasangan Marsin (43) dan Siti Matrit (42) warga Kelurahan Kendo Kecamatan Raba ini dijemput untuk mendapat perawatan di RSUD Bima. Hanya saja, pihak Dikes memastikan tangan Rizki yang sudah membusuk parah harus diamputasi.

Sebelumnya, setelah ramai diberitakan di media, pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima langsung mendatangi rumah orang tua Rizki yang terbuat dari bedek dan berlantai tanah. Setelah melihat kondisi Rizki, pihak Dikes akhirnya membawanya ke RSUD Bima untuk mendapat perawatan.

Kapala Dikes, dr Agus Dwi Pitono, Mars, menyebutkan selain untuk mendapat perawatan tangan Rizki akan diperiksa oleh medis. Hanya saja, terangnya, luka yang dialami korban sudah tergolong parah. Hal itu dikarenakan, sebelumnya Rizki tidak mendapat penanganan medis dan perawatan yang baik.

Akibat penanganan yang kurang baik tersebut, tangannya melepuh dan membusuk. Bahkan tulang tangannya terlihat.

Agus menyebutkan kemungkinan besar akan diamputasi. Hanya saja, keputusan amputasi tersebut tergantung dari persetujuan pihak keluarga. “Harus ada persetujuan dari pihak keluarga. Kalau tidak ada persetujuan keluarga, kami tidak berkewenangan untuk mengamputasi tangan korban,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, dia mengisyaratkan mengenai biaya akan ditanggung oleh Pemerintah termasuk biaya perawatan lanjutan di Mataram.

Sementara itu, selain dari Dikes, bantuan juga datang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans).

Sejumlah bantuan yang diberikan berupa uang tunai serta barang yang dibutuhkan oleh korban. Kepala Disosnakertrans, Drs H Muhidin HS MM, menyebutkan bantuan ini diberikan setelah mengetahui adanya berita bocah kurang mampu menderita sakit parah akibat digigit ular. Menyusul adanya berita tersebut, dia langsung melaporkan pada Walikota dan Sekda.

“Oleh Walikota memerintahkan kami untuk langsung menemui korban guna diberikan bantuan,” terangnya singkat.

Ditambahkannya, Pemkot Bima tentunya tidak akan menutup mata dengan penderitaan yang dialami oleh warganya. Apapun bentuknya, jika diperlukan untuk dibantu, sesegera mungkin akan disalurkan bantuannya. Apalagi keluarga korban yang mendapat penderitaan cukup parah ini tergolong warga kurang mampu. (use)

Warga Dara Mengadu ke Dewan Kota Bima (Suara NTB) Ratusan warga Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima mendatangi Kantor DPRD Kota Bima, Rabu (12/2). Mereka datang untuk kedua kalinya mengadukan sekaligus mempertanyakan mengenai penimbunan laut oleh Pemkot Bima.

Para warga yang dikoordinir M Taufik, SH ini diterima oleh anggota Komisi B, Ahmad Gani SH. Kepada Ahmad Gani, warga menanyakan kejelasan penimbunan laut di Kelurahan setempat tepatnya di Kawasan Amahami. Warga menolak keras, bahkan mendesak anggota Dewan untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian aktiv-

Dewan Desak Percepatan Pengerjaan Proyek 2014 Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi III DPRD Sumbawa, mendesak Pemkab Sumbawa mempercepat pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah 2014. Agar tak ada lagi keterlambatan pengerjaan fisik seperti 2013 lalu.

Sebagaimana disampaikan ketuanya, Jamaluddin Afifi, kepada Suara NTB, Rabu (12/2), khusus jalan dan jembatan, ada dua jenis proyek fisik tahun 2014, yakni peningkatan dan pemeliharaan. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa segera membuat perencanaan, untuk dilakukan pelelangan. “Khusus yang dihotmix, kami minta April sudah masukl ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kami ada ketakutan, apabila telat dilakukan pelelangan, maka pekerjaaan tidak sesuai yang kami harapkan. Apalagi untuk mengejar target nasional 60 persen, harus segera. Bila perlu setelah habis Musrenbang, bulan tiga sudah masuk ke ULP untuk tender,” tandasnya.

Hal ini juga mengingat proses pelelangan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab hotmix berlanjut terus dan diharapkan bulan Mei sudah mulai action di lapangan.

Sementara untuk perkerasan, jalan lingkungan dan lainnya bisa mundur di bulan berikutnya.

Dijelaskannya, program Hotmix dibagi dua. Pertama, peningkatan, yang bersumber dari DAK Pusat dan APBD Kabuapten. Jumlah anggaran untuk peningkatan jalan di 2014 mencapai Rp 37 Miliar.

Ketika dokonfirmasi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Setda Sumbawa, Wirawan S.Si, M.T, menyatakan, sejauh ini sudah dua kali rapat digelar terkait persiapan Pemkab dalam pengadaan barang dan jasa. Serta baru saja evaluasi pelaksanan DAK 2013 dan persiapan DAK 2014. Bupati melalui Sekda sudah memberikan semacam instruksi, untuk segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Kini dalam tahap persiapan, semua paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, sudah harus masuk dalam sistem informasi rencana umum pengadaan untuk dilelang melalui LPSE. “Sudah hampir semua SKPD menyusun sistem informasi dimaksud,” jelasnya.

Tahapan selanjutnya, kata Wirawan, sedang dilakukan koordinasi intensif dengan SKPD untuk segera menyelesaikan dokumen rencana teknis, terutama kaitan paket tender.

Ketika dokumen teknis sudah disampaikan ke ULP, bisa segera proses tender. ULP sendiri sudah siap. Tinggal menunggu masuknya dokumen teknis untuk dilakukan proses pelelangan melalui ULP. “Berkaitan dengan DAK sudah dilakukan rapat, mempercepat proses penyelesaian dokumen DAK agar segera ditenderkan. Bagi yang tidak tender, seperti Pengadaan Langsung (PL) juga dipercepat prosesnya. Sebab transfer DAK dari pusat sudah masuk Februari ini. Jangan seperti pengalaman tahun kemarin yang lamban, sampai Mei dibawah 10 persen, Agar nanti tidak numpuk di triwulan akhir. Minimal pada triwulan ketiga penyerapan anggaran sudah optimal,” urainya. (arn)

itas dengan dalih pembangunan infrastruktur dimaksud.

Hanya saja, dalam audiensi itu sempat terjadi ketegangan.

Pasalnya, perwakilan pemerintah dalam hal ini BPN yang diinginkan hadir untuk memberikan penjelasan tidak kunjung datang. Anggota Dewan pun dituding tidak inspiratif. Pasalnya sebelumnya, warga sudah

memberitahukan rencana audiensi melalui surat. “Untuk menghadirkan aparat pemerintah dan BPN saja Dewan tidak mampu. Bagaimana bisa ditemukan solusi atas tuntutan kami kalau seperti ini etika Dewan,” ketus Taufiq.

Selanjutnya dia pun menanyakan aturan yang mendasari boleh tidaknya kawasan laut

direklamasi dan ditimbun. Ada pulakah administasi dari pihak BPN yang membolehkan laut ditimbun. Hal ini perlu dijelaskan pemerintah, agar masyarakat paham dan menerima kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah mencederai rasa keadilan masyarakat setempat. Pihaknya pun mengancam, apabila tuntutan tak ditanggapi serius oleh Pemerintah, seluruh warga Dara akan bertindak dengan cara sendiri dengan menutup akses di wilayah penimbunan laut tersebut.

Menanggapi tuntutan warga,

Ahmad Gani mengaku tidak bisa berbuat banyak apalagi merekomendasikan untuk diberhentikan kegiatan yang tengah dilakukan pemerintah tersebut. Masalah ini, katanya, perlu dibahas lebih lanjut baik ditingkat Komisi maupun di tingkat pimpinan. “Kami juga harus mendengar penjelasan dari pihak pemerintah dan BPN,” ujarnya. Lantaran seluruh anggota Komisi B tidak ada, dia pun berjanji akan membahas masalah ini dan akan mengundang sejumlah pihak terkait pekan depan. (use) (Suara NTB/ula)

AKAN RAMPUNG - Ruas jalan satu arah di Lakey Dompu yang belum rampung dikerjakan karena keterbatasan anggaran. Pengerjaan jalan ini akan dilanjutkan tahun 2014 melalui APBN.

Baliho dan Poster Caleg di Bima Ditertibkan Kota Bima (Suara NTB) Ratusan baliho dan poster Calon legislatif (Caleg) yang terletak di jalan protokol dan ruas jalan lainnya di Kota Bima ditertibkan oleh unsur gabungan Panwaslu, KPU dan Sat Pol PP Kota Bima, Rabu (12/2). Penertiban ini dilakukan lantaran masih banyak Caleg yang membandel. Padahal Panwas sudah dua kali memberikan surat peringatan sesuai dengan PKPU No. 15 tahun 2013 tentang pembatasan baliho kampanye bagi Caleg.

Penertiban alat peraga berupa Baliho dan Poster ini dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jumlah Dapil (Daerah Pemilihan) yakni Dapil 1 yang terdiri dari Kecamatan Asakota, Dapil 2 Kecamatan Rasa NaE Barat dan Mpunda dan Dapil 3 Kecamatan Raba dan Rasa NaE Timur. Khusus di dapil 3, penertiban dimulai dari arah timur yakni Kelurahan Lampe. Petugas yang terdiri dari tiga komponen, Panwascam, KPU, Sat Pol PP menyasar baliho yang bergambarkan Caleg. Selain itu, poster Caleg yang ditempel di pohon-pohon tak luput dari sasaran.

Ketua Panwaslu Kota Bima, Asmah S.sos yang dihubungi menuturkan, baliho dan poster tersebut diamankan dari sejumlah titik mulai dari Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Jati Wangi, Jati Baru dan Mpunda.

Penertiban yang akan dilakukan hingga tak ada lagi baliho dan poster yang terpasang ini, katanya, menyusul adanya instruksi dari Bawaslu Pusat, KPU serta Bawaslu Provinsi NTB. Di mana berdasarkan PKPU NO 15 tahun 2013, alat peraga Caleg yakni berupa spanduk bukan baliho. Di samping itu juga ada, stiker dan benner. Sementara Baliho hanya dikhususkan bagi partai politik (Parpol) untuk memuat visi dan misi Parpol.

“Sementara kalau kita lihat sekarang justru banyak Caleg yang menggunakan baliho dan poster,” terangnya.

Menurut Asmah, pihaknya akan melakukan penertiban secara terus-menerus hingga benar-benar bersih. Sebab, pemasangan baliho ini tak diperbolehkan hingga masa kampanye kecuali alat peraga yang sudah disebutkannya. (use)

Halaman 4

Jalan Provinsi di Dompu

Tuntas Ditangani 2014 Dompu (Suara NTB) Jalan provinsi dan jalan strategis nasional di Kabupaten Dompu yang rusak parah dan belum tertangani akan dituntaskan 2014 melalui APBN 2014. Akses jalan ke Pekat, Kilo, dan bahkan lingkar selatan Huu juga ditangani sebagai akses jalan nasional.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kepada wartawan, Rabu (12/2) mengungkapkan, akses jalan ke Pekat sepanjang 22 km termasuk jembatan Labuhan Kananga akan ditangani tahun 2014 ini. Penanganan akses jalan ke Pekat ini dimulai dari Dorokobo hingga sekitar SMAN 1 Kempo sepanjang 1,7

km dan beberapa akses jalan yang belum ditangani lainnya.

Begitu juga dengan akses jalan dari Sanggopa Sante Manggelewa – Taloko Kilo.

“Bahkan di Kilo ini akan ditangani sampai di Kiwu untuk akses ke Bima,” terangnya.

Untuk akses jalan lingkar selatan, lanjut H. Bambang, akan menuntaskan jalan strat-

egis 1 jalur di Lakey dan akses jalan Lakey hingga Parado Bima. Akses jalan ini akan bertemu dengan proyek yang sama dari Bima – Parado. “Akses jalan akan tuntas diperbaiki tahun 2014 ini,” katanya.

Diperbaikinya akses jalan strategis nasional ini, dikatakan H. Bambang, untuk ruas jalan antarkecamatan di Dom-

pu semuanya tertangani dan kondisinya baik. Pemerintah daerah tinggal melanjutkan pada pengerjaan beberapa jalan antardesa dan antarlingkungan. “Akses jalan yang baik ini kita harapkan akan menimbulkan pemerataan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya,” jelas H. Bambang. (ula)

Pegawai KSB Ikuti Ujian Kenaikan Pangkat

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Tim BPM PD ketika mensosialisasikan program BSPS di Kelurahan Samapuin.

Sosialisasi Program BSPS 2014

BPMPD Jelaskan Mekanisme Program Sumbawa Besar (Suara NTB) Sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM PD) Sumbawa telah dilakukan di lima desa/kelurahan yang menjadi sasaran program dimaksud.

Kegiatan sosialisasi langsung dipimpin oleh Kepala Bidang SDA dan TTG BPM-PD Kabupaten Sumbawa, Ir Ni Wayan Rusmawati, MSi, selaku penanggungjawab kegiatan. Didampingi konsultan dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) serta lurah setempat.

Pada Kelurahan Samapuin, sosialisasi diikuti sekitar 129 orang calon penerima program BSPS atau lebih akrab dikenal dengan program bedah rumah.

Sedangkan di Kelurahan Pekat, sosialisasi BSPS berlangsung di Aula Kelurahan Pekat dihadiri 150 calon penerima program tersebut. Dengan harapan mereka yang sudah didata dan dilakukan verifikasi oleh konsultan dapat lulus menjadi penerima program. Sebab pada kesempatan itu Konsultan langsung membacakan masyarakat yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima program dan mereka yang lulus dengan pertimbangan.

Wayan, sapaan akrab Ni Wayan Rusmawati, menyampaikan kepada calon penerima program, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu sifatnya stimulan. Artinya pemerintah hanya memberikan bantuan sebagai motivasi bagi masyarakat agar mau berswadaya dalam memperbaiki rumah masyarakat yang tidak

layak huni, agar menjadi layak sebagai tempat tinggal. Sasarannya tentu saja masyarakat tidak mampu, yang memenuhi syarat sesuai dengan Permenpera Nomor 6 tahun 2013.

Hasil pendataan konsultan, ditemukan sebanyak 129 orang calon penerima program di Samapuin. Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon penerima program tersebut, hasilnya terbagi dalam tiga kelompok yakni ada MBS yang sudah dinyatakan lulus sebagai penerima program, 81 orang. Mereka dinyatakan telah memenuhi syarat baik kelengkapan dokumen maupun hasil verifikasi lapangan atau memenuhi syarat setelah dilakukan pengecekan fisik rumah di lapangan. Kelompok kedua, sekitar 19 orang yang sudah memenuhi syarat dari sisi kelayakan rumah, namun secara administrasi belum lengkap dokumen, di antaranya belum lengkap KTP, KK, kemudian ada juga yang belum memiliki surat keterangan kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya. Untuk itu kepada mereka masih diberikan kesempatan oleh tim untuk memenuhi atau melengkapi dokumen tersebut dalam waktu seminggu. Apabila tidak, maka dinyatakan tidak dapat menerima program. Untuk kelompok terakhir, mereka yang sudah dinyatakan tidak dapat diberikan bantuan karena dari hasil verifikasi lapangan ternyata fisik rumah yang diusulkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Baik karena rumah tersebut sudah bagus atau kalaupun ada kerusakan tetapi kalau dinilai kurang dari Rp 7,5 juta sehingga tidak dapat dibantu.

Sementara di Kelurahan Pekat, Wayan menjelaskan pelaksanaan program BSPS tersebut mengedepankan kegiatan gotong royong dan membangkitkan semangat swadaya masyarakat, karena dalam anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7,5 juta untuk masingmasing warga penerima itu tidak boleh dialokasikan untuk ongkos tukang. Tetapi harus dialokasikan untuk barangbarang yang digunakan untuk memperbaiki rumah. Sekaligus membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam masyarakat. “Terhadap warga yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan ini, kita berharap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Agar dirasakan manfaatnya dan tidak disalahgunakan karena kalau sampai hal itu terjadi maka dapat diproses hukum,” tegasnya.

Makanya, dalam proses pengerjaan renovasi rumah, masyarakat penerima program diminta membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan jumlah anggota kelompok ganjil, mulai dari 5, 7, 9 atau 11 orang. Dalam pembentukan KPB tersebut, diharapkan agar kelompok yang dibentuk diharapkan agar masing-masing anggota KPB harus yang saling bedekatan hal ini untuk memudahkan proses kerja sama dan gotong royong. “Keberadaan KPB ini, bukan untuk mengelola keuangan tetapi untuk memfasilitasi anggota dalam melakukan gotong royong dan pemberdyaan masyarakat sehingga pengerjaan rumah masing-masing anggota kelompok segera rampung,” jelas Wayan. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Untuk menunjang karir kepegawaiannya, sebanyak 18 pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (12/2), mengikuti ujian kenaikan pangkat yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. “Hari ini kita memang ada kegiatan ujian kenaikan pangkat yang diikuti oleh 18 pegawai kita yang sudah memenuhi syarat,” terang kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) KSB Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan di sela kegiatan.

Dari 18 pegawai tersebut sebanyak 11 orang adalah pegawai golongan 2 (dua) yang akan naik ke golongan 3 (tiga). Sedangkan sisanya adalah mereka yang akan naik pangkat ke golongan 4 (empat). “Jadi hanya ada dua golongan kepangkatan yang mengikuti tes itu,” papar Malik.

Menurut Malik, kegiatan ujian kenaikan pangkat tersebut hanya digelar satu kali setiap tahunnya. Dan untuk tahun ini pegawai yang menjadi peserta berasal dari golongan dua dan tiga. “Jumlahnya pesertanya sedikit. Dan itu adalah semua pegawai kita yang sudah memenuhi ketentuan untuk kenaikan pangkat tahun ini,” pungkasnya.

Ujian kenaikan pangkat semacam ini kata Malik tidak semata dalam rangka menunjang

(Suara NTB/dok)

Malik Nurdin karir pegawai bersangkutan. Namun lebih dari itu ujian tersebut dapat menjadi tolok ukur bagi pegawai dalam melihat tingkat kemampuannya dalam bekerja dan untuk menerima beban kerja sesuai dengan kepangkatan yang disandangnya.“Ujianiniuntukmelihat seberapa besar kesiapan dan kemampuan pegawai untuk menerima beban kerja yang lebih besar dari sebelumnya,” timpalnya.

Selanjutnya Malik menyebutkan, bagi pegawai yang nantinya dinyatakan lulus akan ditempatkan pada jabatan baru sesuai dengan kepangkatannya tersebut.

“Tentu nanti mulai mutasi kita akan pindahkan mereka ke jabatan yang sesuai dengan kepangkatannya itu,” imbuhnya. (bug)

Pejabat Sementara PDAM Diminta Selesaikan Laporan Keuangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Satu bulan dalam masa transisi ini, pejabat sementara PDAM diminta segera menyelesaikan laporan keuangan untuk diajukan ke Dewan Pengawas. Kemudian merampungkan RKAP. “Dua poin itu yang harus segera dirampungkan. Selama masa transisi satu bulan. Selain soal pelayanan yang harus tetap berjalan. Untuk bagian yang kosong di PDAM, bisa ditempatkan sementara petugas dengan Surat Tugas,” kata Ketua Dewan Pengawas, Wirawan S.Si, M.T, Rabu (12/2). Pasca pemberhentian sementara Direktur Utama PDAM Sumbawa, akibat sejumlah persoalan yang membelit PDAM. Direktur yang diber-

hentikan sementara dimaksud, mempunyai peluang untuk direhabilitasi ataupun pemecatan secara permanen tergantung hasil sidang nantinya.

Pejabat Sementara PDAM, Hasanuddin menyatakan, pihaknya kini fokus membenahi internal dan pelayanan. Untuk pelayanan, PDAM membuka pengaduan seperti kebocoran selama 24 jam. Kemudian menormalkan air dengan melakukan pengolahan baru.

Agar layanan air untuk pelanggan di wilayah tertentu dapat kembali berjalan normal. Untuk kelancaran operasional, bagian yang kosong di PDAM, pasca pemecatan oleh Direktur yang diberhentikan sementara siap ditempatkan petugas baru dengan surat tugas. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

Gapasdap NTB Protes Kebijakan Trip Ekstra di Pelabuhan Lembar Dari Hal. 1 OPP merupakan perwakilan Dirjen Perhubungan Laut sehingga OPP bekerja sesuai dengan perintah pusat. Sedangkan ASDP, hanya menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat pembelian tiket, ruang tunggu, tempat parkir, pusat informasi dan lain sebagainya.

Dikatakannya, selama ini Gapasdap tidak pernah permasalahkan masalah trip sisipan. Terkait kejadian KMP Nusa Penida yang protes karena tidak dapat penumpang dianggap Eko Yulianto sebagai tindakan ketidakpuasan saja. Namun caranya melakukan protes tidak benar. “Kalau merasa tidak puas ya harus dilakukan dengan prosedur dong, jangan menghalangi pengguna jasa lain.

Untung waktu itu sepi, kalau ramai pasti kita tindak tegas,” tegasnya.

Eko tidak mau disalahkan

terkait dengan pemberlakukan ekstra trip. Alasannya trip sisipan harus terus diberlakukan, karena menyangkut kepentingan operasional seperti misalnya pengangkutan BBM dan elpiji yang harus diutamakan.

Untuk diketahui, perusahaan BBM dan elpiji sudah memiliki kontrak dengan dua armada Kapal Roro yakni KMP Rama dan KMP Jembatan Nusantara. Pemberlakuan ekstra trip untuk dua armada ini harus dilakukan jika posisi kapal berada di Lembar namun tidak memiliki jadwal regular. Akan tetapi di Pelabuhan Padangbai, Bali dua armada ini memiliki jadwal regular untuk mengangkut elpiji dan BBM ke Lombok sehingga trip sisipan harus diberikan kepada dua armada tersebut di Pelabuhan Lembar. “Kita tidak mengobral trip sisipan,” katanya. (her)

Trip Sisipan Diperlukan di Penyeberangan Lembar-Padangbai Dari Hal. 1 “Memang di tingkat lapangan itu perlu adanya trip sisipan. Karena idealnya itu berjalan normal tetapi di tingkat lapangan ada kondisi-kondisi cuaca. Misalnya dalam schedule pelayaran itu waktu tempuhnya LembarPadangbai itu 4 jam, tetapi kenyataan di lapangan itu bisa lebih dari 4 jam. Sehingga menimbulkan kelambatan,” katanya ditemui usai menggelar rapat tertutup dengan ASDP se-NTB di kantor Dishubkominfo NTB, Rabu (12/2) siang kemarin.

Ia menjelaskan, trip sisipan itu dibutuhkan untuk menghindari antrean dan penumpukan. Trip sisipan itu diperlukan, jika ada kapal (armada) yang tidak siap berangkat sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. “Itu memungkinkan di tingkat lapangan. Apalagi kalau dermaga banyak. Kita disini ada tiga dermaga,” tambahnya.

Menurutnya, lintas penyeberangan Lembar-Padangbai kadang-kadang tidak normal.

Di samping karena faktor cuaca, juga disebabkan kurang serasinya pelabuhan penyeberangan Lembar-Padangbai.

Dimana, kalau di Pelabuhan Lembar terdapat tiga dermaga, sedangkan di Padangbai hanya dua dermaga. Dua dermaga yang ada di Pelabuhan Padangbai, bukan hanya melayani penyeberangan ke Lembar saja tetapi juga melayani penyeberangan ke Nusa Penida. Khusus untuk Dermaga II Pelabuhan Padangbai, kata Agung kapal-kapal sering tidak bisa sandar karena kondisi gelombang yang cukup tinggi.

“Salah satu solusinya adalah di Padangbai itu harus ada penambahan satu dermaga. Makanya kita mendor-

ong pemerintah pusat itu untuk bisa menambah fasilitas dermaga yang ada di Padangbai,”imbuhnya.

Alternatif lain yang diinginkan, jika Pelabuhan Padangbai tidak bsia dikembangkan untuk ditambah menjadi tiga dermaga karena kondisi yang sempit adalah penyeberangan dialihkan sebagain ke pelabuhan lainnya yang ada di Bali seperti Pelabuhan di Karangasem.

“Kami berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan dan asosiasi penyeberangan, Gapasdap. Hal-hal yang sifatnya operasional itu merekamereka sendiri, kita mencari solusi untuk peningkatan pelayanan. Jangan sampai ada pelayanan yang tidak optimal, atau masyarakat tidak terlayani dengan baik,”katanya.

Sementara itu, jika ada yang mempermainkan trip sisipan yang melanggar ketentuan maka pihaknya meminta masyarakat melaporkan hal tersebut. Pihak terkait nanti yang memberikan tindakan kepada oknum-oknum yang melakukan permainan.

“Intinya pelayanan yang melanggar ketentuan, praktik yang tidak terpuji tentu akan mendapat sanksi,’’ tegasnya.

Jumlah armada (kapal) yang melayani lintas penyeberangan Lembar-Padangbai saat ini sebut Agung sebanyak 28 buah. Sementara untuk penyeberangan lintas Kayangan – Poto Tano dilayani 18 buah kapal. Sebelumnya terdapat 19 armada, tetapi karena KMP. Munawar tenggelam beberapa waktu lalu, jumlah armada berkurang satu kapal. (nas)

The Oberoi Lombok dan Villa Sayang Galang Himpun Koin Dari Hal. 1 Pada awalnya The Oberoi Lombok berencana menghimpun satu koin untuk setiap karyawan setiap bulan. ‘’Tanpa saya duga, ada seorang karyawan kami yang baru menikah memberi usulan, jangan sumbangan koin hanya dari karyawan saja.

Bagaimana kalau keluarga karyawan juga dilibatkan,” kata Rudy—demikian Rudynald Baihaqi—biasa disapa.

Rata-rata para karyawan memiliki dua anak. Sehingga disepakatilah, setiap karyawan akan mengumpulkan sebanyak empat koin setiap bulan.

Lalu bagaimana dengan karyawan yang baru menikah, ia belum punya anak?

Karyawan yang belum menikah ini, menjawab bahwa ia akan menyumbang empat koin juga setiap bulan. Sama dengan karyawan yang sudah punya anak. ‘’Yang saya tangkap dari semangat karyawan muda dan baru menikah ini, bukan persoalan empat koin yang bisa disumbangnya.

Tetapi semangatnya untuk menyelamatkan lingkungan.

Ini yang patut dijadikan contoh,” kata Rudy bangga.

Dengan empat koin dari 180 karyawan, The Oberoi Lombok akan berhasil menghimpun 720 koin setiap bulan. Penghimpunan koin akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Rudy berharap gerakan ini menjadi gerakan bersama seluruh elemen khususnya di daerah ini (NTB) untuk bersama bahu-membahu menyelamatkan lingkungan.

Menurut Rudy, gerakan yang digalang pelaku pariwisata juga merupakan bentuk

dukungannya kepada Suara NTB yang berani menyuarakan aksi-aksi perusakan lingkungan melalui berita-beritanya. Walaupun akhirnya Suara NTB digugat. ‘’Kami sangat mendukung Suara NTB yang berani mencetuskan (memberitakan), aksi-aksi perusakan lingkungan.” Karena inilah cara yang bisa dilakukan media, dalam perannya sebagai lembaga yang berfungsi melakukan sosial kontrol. Karena itu, Rudy mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergerak menyelamatkan lingkungan. Karena dampak kerusakan lingkungan akan sangat merugikan.

Tidak saja bagi sektor pariwisata, tetapi bisa mengancam kehidupan secara permanen.

Selain The Oberoi Lombok, gerakan penggalangan koin juga sudah dilakukan manajemen Villa Sayang. ‘’Saat ini kami sudah menghimpun 500 koin dari karyawan dan juga tamu kami yang menginap di Villa Sayang,” sebut owner Villa Sayang, Bq. Rosilawati Djapa, kepada Suara NTB, kemarin. Secara bertahap manajemen hotel lainnya juga akan melakukan gerakan serupa (menggalang koin). ‘’Saya kira gerakan ini tidak akan terjadi di komunitas pelaku pariwisata.

Kami yakini, elemen-elemen lainnya akan bergerak tanpa kita minta, karena kepedulian mereka terhadap lingkungan,” ujar Rosa. (049)

Halaman 5

Kiprah Farouk Muhammad di DPD (2)

Pimpin PAP, Aktif Mendorong Pemerintahan Bersih KIPRAH Prof. Dr. Farouk Muhammad di DPD RI tidak hanya sekadarnya saja. Ia banyak melakukan terobosan berani saat dipercaya memimpin Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPDRI. PAP DPD-RI. Terpilihnya ia duduk di jabatan itu juga memperlihatkan betapa ia memiliki rekam jejak yang terpelihara.

Selama empat tahun berturut –turut dari tahun sidang 2010-2011 sampai dengan 2013-2014, Prof. Dr. Farouk Muhammad dipercaya dan terpilih sebagai Ketua PAP DPD RI. Untuk diketahui, PAP adalah salah satu alat kelengkapan penunjang DPD-RI yang bertugas menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK termasuk pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dan maladministrasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Di bawah kepemimpinan Farouk Muhammad, PAP DPD-

RI antara lain mengadakan rapat kerja dengan aparat pemerintah daerah bersama Perwakilan BPK provinsi; rapat konsultatif dengan BPK; rapat koordinasi dengan Kejaksaan dan Polri pada tingkat daerah/pusat dan KPK termasuk dengan BPKP, Ombudsman, Kemen PAN/RB dan Komisi Informasi Pusat; atau melalui kegiatan korespondensi dengan pejabat-pejabat tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ABPN, PAP DPDRI telah mendorong penyelesaian rekomendasi BPK yang berindikasi merugikan/dapat merugikan keuangan negara, seperti kasus dana hibah/Bansos, penggelembungan harga, proyek fiktif di beberapa provinsi termasuk NTB dan dugaan suap terkait kasus-kasus PT. Vico dan PT. Chevron (BP Migas), misalnya, serta memantau penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.

PAP juga memediasi: aspirasi daerah terkait perbedaan persepsi dan taksiran kerugian

dengan BPK; penyelesaian masalah tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD periode 2004- 2009; konflik antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, petani dengan perusahaan perkebunan di sejumlah provinsi; aspirasi eks transmigran terkait hakhak mereka di Kalimantan Tengah dan NTB (Bima).

Dalam sejumlah kesempatan, Farouk Muhammad yang memiliki latar belakang karir yang panjang di kepolisian itu tak sungkan untuk menyampaikan kritik untuk kepolisian. Bahkan, dalam Rakor dengan Kapolri, PAP memberi masukan tentang perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum Polri dari beberapa daerah.

Farouk juga tidak hanya mendorong pembenahan di Polri. Di institusi kejaksaan yang merupakan mitra kerjanya, ia juga mendorong langkah bersih – bersih dari oknum penegak hukum yang enggan memproses penyelesaian kasus – kasus dugaan korupsi.

(Suara NTB/ist)

DIAPRESIASI WAPRES - Wakil Presiden RI mengapresiasi pidato Prof. Dr. Farouk sebagai sikap politik DPDRI yang memperjuangkan peningkatan dana transfer daerah dan peningkatan efektifitas pengawasan atas pengelolaan keuangan negara di daerah.

Terbukti, dalam sebuah pertemuan dengan PAP, Jaksa Agung pun menyatakan akan langsung mengambil tindakan administratif terhadap anak

buahnya yang tidak memproses penyelesaian kasus korupsi sebagaimana mestinya dan merespon setiap permintaan klarifikasi oleh PAP. (aan/*)

Korban KM Munawar Dinyatakan Hilang Dipraperadilankan, Polres Mataram Kalah Jasa Raharja NTB Serahkan Santunan Rp 260 Juta di Persidangan Mataram (Suara NTB) Polres Mataram yang dipraperadilankan oleh warga sipil dinyatakan kalah di Pengadilan. Majelis hakimPengadilanNegeriMataram mengabulkan permohonan penggugat agar pihak Kepolisian melanjutkan perkara dugaan pemalsuan surat atasnama I Nyoman Mudra.

Sidang dengan agenda putusan itu berlangsung Rabu (12/2) siang, dipimpin Ketua Majelis Sutarno, SH,MH, menghadirkan dua wakil principal dari Polres Mataram dan pemohon.

Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan Polres Mataram melanjutkan penyelidikan perkara dugaan pemalsuan dokumen atas tukar guling tanah dan bangunan, yang terjadi tahun 1997 lalu.

Majelis menganggap, pihak Polres Mataram telah menghentikan penanganan perkara atas laporan I Nyoman Mudra tersebut selama 11 tahun, sejak dilaporkan tahun 2002 lalu. Ketika itu, wilayah Lombok Barat masuk wilayah hukum Polres Mataram.

“Dalam kurun waktu 11 tahun, ketika perkara yang sudah jelas bukti dan saksinya tidak dilanjutkan, kami menganggap ini di SP3. Karena alasan SP3 ini tidak mendasar, sehingga majelis memerintahkan Polres Mataram melanjutkan penanganan kasus yang disampaikan pemohon,” terang Sutarno.

Ihwal perkara itu ketika terjadi tukar guling antara I Nyoman Mudra dengan Darmawan, Direktur PT Kembang Kidul Permai. Tukar guling itu, berupa tanah di Pengantap Sekotong Lobar dengan perumahan BTN

di Praya Lombok Tengah, dibuktikan dengan surat keterangan bertanda tangan kedua pihak.

Namun belakangan I Nyoman Mudra membantah telah menandatangani surat itu, kemudian melapor ke Polres Mataram atas tuduhan pemalsuan tanda tangan. Setelah didalami, polisi kemudian melakukan uji laboratorium di Puslabfor Bali terhadap tanda tangan I Nyoman Mudra dan terbukti tanda tangan itu palsu. Atas dasar itulah Mudra melaporkan Darmawan ke polisi atas dugaan pemalsuan surat persetujuan tukar guling.

Pihak pelapor pun berinisiatif menanyakan laporan itu ke Polres Mataram Tanggal 1 Juni 2002, namun tidak ditanggapi.

Karena tidak ada respon, tanggal 7 Juni 2002, pertanyaan yang sama disampaikan pelapor, namun juga tidak ada penjelasan.

Pertanyaan terakhir tanggal 30 Oktober di tahun yang sama melalui kuasa pelapor, karena tidak ada tanggapan dalam rentan waktu 11 tahun akhirnya dilayangkan praperadilan beberapa waktu lalu.

“Mamang legal formal tidak ada batas waktu penyelidikan dan penyidikan, tapi dalam perkara ini saya anggap polisi sudah melakukan SP3, karena waktu 11 tahun tidak ada penjelasan apakah dilanjutkan atau dihentikan.

Sehingga perkaranya saya kualifikasikan dihentikan,” terangnya.

Atas putusan itu, pihak kuasa Polres Mataram belum menyatakan sikap. Kendati demikian, pihak majelis mempersilahkan jika ada upaya banding.

“Kita uji putusan kami ini,” ujar Sutarno usai sidang. (ars)

Mataram (Suara NTB) PT. Jasa Raharja (JR) Persero Cabang Mataram Selasa (11/ 2) menyalurkan bantuan kepada ahli waris empat korban yang dinyatakan hilang pada tragedi tenggelamnya kapal penumpang penyeberangan Kayangan (Lombok Timur) -Poto Tano (KSB), KM Munawar Januari lalu. Total santunan yang disalurkan mencapai Rp 260 juta.

Empat ahli waris korban hilang, masing-masing menerima santunan sebesar Rp 25.000.000 (total Rp 100 juta), ditambah masing-masing sebesar Rp 40.000.000 (total Rp 160 juta) yang diberikan Manajemen KM. Munawar melalui PT. Jasaraharja Putera.

Santunan diserahkan langsung Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Zainal Arifin didampingi Kanit Operasional Cabang NTB, M Erwin Setia Negara, Kepala Cabang Jasaraharja Putera , Sage Mulyo, GM ASDP Pelabuhan Kayangan, La Mane, Ketua DPC Gapasdap Pelabuhan Kayangan, Iskandar, Direktur Munawar Ferry, Yahya, beserta Dishub dan Camat Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bertempat di aula Kantor Camat Taliwang.

Penyerahan santunan ini, atas dasar penelitian mendalam dari seluruh instansi terkait, diantaranya pihak Otoritas Pelabuhan, tim SAR, KPPP Kayangan Polres Lombok Timur, ASDP Kayangan, Penyeberangan Munawar, termasuk didalamnya JR dan secara resmi menyatakan Nadia Izzatullah (9th), Kalsum (50th), Murni

(Suara NTB/ist)

SANTUNAN - Suasana penyerahan santunan korban kapal tenggalam KM Munawar, kemarin.

(35th),Rizki Aditya (2th) dari enam korban dinyatakan hilang, dua korban lainnya Adnan dan Panji Bima Raharjo berdomisili Banyuwangi, Jawa Timur. Sehingga JR Cabang NTB menyerahkan berkasnya langsung ke pihak JR yang membawahi daerah asal korban.

Kepala Cabang NTB, Zainal Arifin secara langsung merespon hal itu dengan memberikan arahan kepada jajarannya secepatnya memproses penyelesaian santunan kepada ahli waris.

“Pada hari ini perkenankan kami menyerahkan santunan kepada para ahli waris korban.

Semoga santunan dari Jasa Raharja, ahli waris dapat bangkit kembali untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,” ujar Zainal Arifin mengawali

penyerahan santunan, Rabu (12/ 2) kemarin.

Pihaknya menyampaikan turut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa para korban, dan almarhum. Meski hal itu sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. “Yang paling penting dipetik hikmahnya,kita harus berkaca kembali kepada diri kita masing-masing. Jika ada hal yang harus kita perbaiki mari segera kita lakukan.” kata Zainal Arifin.

Dijelaskan juga, JR sebagai asuransinya masyarakat Indonesia selalu konsisten berpihak kepada masyarakat.

Khususnya korban kecelakaan penumpang angkutan umum, serta lalu lintas jalan yang terjamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964. (bul)

Pembahasan 65 DOB

35 Terpental, PPS dan KLS Berlanjut Mataram (Suara NTB) Pembahasan mengenai pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) akan berlanjut dengan adanya observasi lapangan dan kajian administrasi. Sementara, 35 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya tampaknya tidak akan dibahas lagi.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI dari Provinsi NTB, Prof. Dr. Farouk Muhammad, saat dikonfirmasi Suara NTB mengenai kelanjutan pembahasan pembentukan PPS dan KLS oleh pemerintah, DPR dan DPD RI. Menurut Farouk, dari total 65 DOB yang telah disepakati oleh DPR RI sebagai RUU inisiatif belum lama ini, ada 35 DOB yang tampaknya tidak akan berlanjut pembahasannya karena tidak melalui proses di DPD RI. “Jadi 35 itu kemungkinan belum bisa dibahas karena tidak melalui DPD,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan demikian, hanya 30 DOB saja

yang bisa berlanjut pembahasannya. DOB yang akan dilanjutkan pembahasannya itu nantinya akan melalui kajian administrasi plus observasi lapangan, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

“Nanti, pada waktu observasi lapangan, pemerintah juga akan turun bersama DPD,” ujarnya.

Menurutnya, saat pertama kali disodori 65 RUU DOB tersebut, pemerintah sebenarnya masih berpendapat bahwa saat ini masih berlaku moratorium otonomi daerah. “Tapi desakan dari DPR dan DPD, mereka tidak bisa menolak juga, jadi jalan terus,” ujarnya.

Pada tanggal 25 Februari mendatang, pihaknya bersama pemerintah dan DPR RI juga akan bertemu untuk membahas nasib 65 DOB tersebut.

Selain 65 DOB yang dibahas pada periode ini, Farouk juga menyebutkan bahwa saat ini ada empat DOB yang sudah memperoleh amanat presiden untuk ditindaklanjuti. Keempat

DOB itu usulannya merupakan ‘’tunggakan’’ dari DPR RI periode sebelumnya. Semuanya berasal dari Sulawesi Tenggara.

Dari empat DOB tersebut, satu

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Hendry Andoro, S.Ag, SH, SIK mengaku harus melibatkan tim appraisal untuk melakukan taksir harga aset Hardiarta, salah satunya berupa sebuah klinik di wilayah Lobar.

Sedangkan nilai kerugian negara yang harus dibayar Hardiarta mencapai Rp 800 juta sesuai vonis Pengadilan. “Informasinya lebih dari Rp 800 juta sesuai dengan uang pengganti kerugian negara,” sebutnya.

Sementara koordinasi dengan

KPKNL sudah dilakukan. Namun informasi awal dari KPKNL yang baru pertama kali menangani lelang atas aset koruptor yang disita, masih menentukan metoda tepat. Kendati demikian, pihaknya tidak akan bergantung pada lembaga lelang tersebut. ‘’Kami akan lakukan terobosan – terobosan untuk aset recovery atas perkara Lalu Hardiarta ini sesegera mungkin dilakukan,” terangnya.

Diketahui, Lalu Hardiarta sebelumnya divonis bersalah terlibat kasus korupsi dana Bansos tahun 2008 yang jumlahnya mencapai Rp 800 juta lebih. (ars)

Farouk berharap, masyarakat NTB terus memberikan dukungan positif dan menjaga kondusivitas demi percepatan pembentukan dua DOB ini. (aan)

Gugatan Terhadap ”Suara NTB” Prematur Dari Hal. 1 suatu perkara yang berkaitan dengan delik pers tanpa melalui penyelesaian Dewan Pers, maka sengketa jurnalistik prematur ketika dihadapkan di Pengadilan.

Penjelasan tertulis pada poin pertama surat ini, Dewan Pers telah mengkaji dan menelaah materi gugatan yang diajukan Giovanni Ardizzon. Lembaga ini juga mengkomparasikan dengan kronologi yang dibuat Suara NTB terkait rangkaian pemberitaan atas dugaan aktivitas pengambilan koral secara ilegal di Lombok. ‘’Dewan Pers berpendapat bahwa, sengketa antara Harian Suara NTB dengan Giovanni Ardizzon berada dalam ranah

Aset Terpidana Bansos Lobar akan Disita Dari Hal. 1

DOB diperkirakan sudah tinggal menunggu persetujuan, dua DOB sedang dibahas dan satu DOB hampir dipastikan tidak memenuhi syarat yaitu Kota Rahat.

profesionalisme dan etika media. Tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur melalui Dewan Pers, sengketa jurnalistik adalah prematur dihadapkan ke Pengadilan,” demikian isi surat bernomor 041/DP-K/II/ 2014 itu.

Sebelumnya, Koalisi Wartawan untuk Kemerdekaan Pers NTB yang merupakan gabungan tiga organisasi wartawan yang disahkan Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), bersurat ke Dewan Pers terkait gugatan perdata terhadap Suara NTB. Dalam suratnya, koalisi meminta Dewan Pers turun tangan untuk mengambil sikap

dalam perkara gugatan Giovanni tersebut.

Dalam poin kedua balasan surat itu,Dewan Pers menegaskan bahwa meskipun sengketa tersebut telah masuk ke Pengadilan, sesuai dengan hukum acara, Pengadilan harus terlebih dahulu mengupayakan perdaiaman. Untuk itu, Pengadilan dapat menganjurkan ke dua belah pihak meminta Dewan Pers sebagai mediator atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat memohon kepada Pengadilan menyelesaikan sengketa melalui Dewan Pers.

“Kedua pihak yang bersengketa dapat meminta Dewan Pers untuk menjadi mediator penyelesai sengketa ini,” demikian kalimat penutup surat tersebut. (ars)

Hentikan Impor Jagung Dari Hal. 1 Pemda telah mengingatkan pemerintah pusat melalui Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) untuk tidak mengimpor jagung di masa panen raya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin, Rabu (12/2) kemarin, mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah pusat tengah menimbang-nimbang untuk melakukan impor jagung menyusul permintaan dari GPMT. Informasi ini langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi Dirjen

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang membidangi rekomendasi izin impor komoditi pertanian. “Pak Dirjen mengakui bahwa ada permintaan dari GPMT soal ketersediaan jagung dalam negeri. Dirjen kemudian meminta agar kita kirimkan surat soal luas area tanam dan prediksi jumlah produksi. Surat ini sudah kita kirim,” kata H. Bambang.

Surat ini, juga telah disampaikan kepada GPMT. Bahkan telah dilakukan komunikasi awal soal estimasi harga, tapi kepastiannya menunggu masa panen. ‘’Pada prinsipnya, ada barang, ada harga. Kalau kita

sebut sekarang, takutnya tidak sesuai dan kita dikejar-kejar orang. Apalagi ini tidak ada hitam di atas putih,” terangnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, luas area tanaman jagung di Dompu sekitar 36 ribu lebih. Jagung ini diperkirakan akan panen mulai Maret – Juni 2014 mendatang.

Bahkan panen raya jagung direncanakan akan dihadiri oleh Presiden SBY. “Kita akan kembali bersurat untuk memastikan kehadiran Presiden agar bisa dipersiapkan dari awal,’’ kata Bupati. (ula)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

Jangan Lagi Gerogoti Alam Kita

Pro Kontra Valentine

Oleh :

TANGGAL 14 Februari besok merupakan hari kasih sayang atau dikenal dengan Hari Valentine.

Bagi sebagian orang, perayaan Hari Valentine ini masih menjadi pro dan kontra. Dalam arti, remaja yang merayakan Hari Valentine dikhawatirkan terjerumus ke lembah pergaulan yang menyesatkan.

Bagi sebagian lainnya, Hari Valentine justru memaknainya sebagai curahan kasih sayang pada orang tua, pasangan hidup atau sahabat. Jika perayaan Hari Valentine diaplikasikan dengan caracara positif, tentu tidak ada masalah.

Namun, jika Hari Valentine disalahgunakan oleh remaja dengan cara-cara negatif, tentunya perayaan Hari Valentine tidak bisa ditoleransi. Tidak salah kemudian, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengeluarkan larangan perayaan Hari Valentine, khususnya di kalangan pelajar.

Dalam edarannya, Walikota Mataram mengharapkan siswa di Kota Mataram fokus pada kegiatan belajar mengajar, terutama dalam menghadapi persiapan ujian sekolah dan ujian nasional yang sebentar lagi digelar. Begitu juga, dalam memberikan kasih sayang terhadap sesama tidak dilaksanakan hanya sekali dalam setahun. Tapi memberikan kasih sayang diberikan setiap hari, baik terhadap teman, guru, orang tua dan tetangga di sekitarnya.

Kebijakan pelarangan Hari Valentine di kalangan pelajar juga dikeluarkan Pemerintah KLU. Pemerintah KLU seperti disampaikan Wakil Bupati H. Najmul Akhyar, SH, MH, menilai keluarnya surat edaran terhadap larangan perayaan Hari Valentine di sekolah di KLU bertujuan melindungi pelajar dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.

Meski demikian, semuanya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Apakah akan merayakan Hari Valentine atau tidak? Namun, tidak menutup kemungkinan ada pelajar yang merayakan Hari Valentine dengan cara sembunyi-sembunyi atau di luar sepengetahuan orang tua atau guru. Untuk itu, pengawasan orang tua maupun guru terhadap kegiatan anak-anak di malam Hari Valentine harus diperketat. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak-anak di Hari Valentine.

Kalau pun kemudian ada anak-anak yang merayakan hari kasih sayang harus mampu menjaga diri dan memaknai Hari Valentine itu untuk kegiatan positif. Jangan sampai perayaan Hari Valentine justru membuat mereka terjerumus dalam pergaulan dan merusak masa depannya. Meski demikian, pro kontra perayaan Hari Valentine ini tidak menjadikan kita terpecah, tapi bagaimana menghormati perbedaan dalam menyikapi Hari Valentine ini. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

UNTUTAN perdata Mr. Giovanni Ardizzon (Mr. GA) terhadap Suara NTB cukup mengebohkan, bahkan fantastis. Tidak tanggung-tanggung Mr. GA secara perdata menuntut Suara NTB membayar ganti rugi material dan inmaterial sebesar Rp 3 miliar atas pemberitaan Suara NTB terkait indikasi penjualan secara ilegal terumbu karang di Pulau Lombok.

Bagi saya hukum adalah hukum, biarlah Pengadilan menentukan langkah terbaik penyelesaian kasus ini. Terlepas dari itu, kasus hukum yang sedang dijalani Suara NTB menyadarkan semua pihak bahwa kerusakan terumbu karang akan mengancam kehidupan ekonomi daerah kita secara permanen.

Buktinya, semua mulai angkat bicara. Dan yang saya baca dari harian ini banyak yang mempersoalkan kerusakan terumbu karang yang kita punya.

Saya-pun mencoba selancar ke mesin pencari google, ternyata berita kerusakan terumbu karang NTB banyak dibahas dalam dunia maya.

Namun demikian, tidak saja terumbu karang, momentum ini harusnya memunculkan kesadaran kolektif kita. Hentikan eksploitasi alam untuk kepentingan ekonomi, karena secara nyata akan merusak keseimbangan lingkungan kita dan anak cucu kita ke depan.

Dukung Ekonomi Kreatif Bukannya secara utuh ingin mengadopsi pemikiran Robert Malthus terkait kompetisi manusia memperebutkan makanan akibat pertumbuhan penduduk yang tak terkendali.

Karena saya yakin Tuhan meniupkan intelegensi pada manusia untuk menyusaikan hidup. Namun, kerusakan lingkungan menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Nampaknya kita semakin susah untuk belajar dari pengalaman. Banjir semakin meluas, tanah longsor di manamana. Tidak terhitung berapa kerugian harta dan nyawa manusia yang hilang akibat rusaknya pertahanan alam menghalau bencana. Mengapa itu terjadi? Karena semakin

Dr. M Firmansyah

(Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan, PKEP FE UNRAM)

Sehingga, bukannya saya senang di atas masalah Suara NTB. Atas kasus ini perlu dijadikan momentum oleh siapapun terutama pemerintah daerah untuk serius memperhatikan alam.

Pelaku perusak lingkungan perlu dihukum seberat-beratnya jangan ada kompromi untuk itu.

Semoga hakim dapat secara jernih memilah dan memutuskan atas kasus yang menimpa Suara NTB. Keputusan itu akan menjadi preseden perilaku individu dan bentuk kepastian hukum atas kasus yang sama ke depan.

Sekali lagi katakan tidak untuk merusak alam. rakusnya kita memuaskan libido mencari rente dalam hidup dengan mengorbankan lingkungan.

Konsep ekonomi kreatif adalah upaya untuk tidak lagi mengandalkan sumber daya alam dalam berbisnis. Dengan kemampuan pemikiran yang ada diharapkan kita secara kreatif menggali potensi-potensi ekonomi. Masih banyak peluang yang dapat diukir dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan yang melimpah ruah di Bumi Lombok ini. Buah melimpah ruah, sayur-sayuran, dan bahan pangan lain juga tidak terhitung limpahannya. Ini adalah anugerah yang perlu dimanfaatkan.

Ketika menjadi host dalam acara Dekora (Diskusi Ekonomi Rakyat) di TVRI NTB dengan nara sumber Dr. Azis Bagies dan Dr. Agusdin (Dosen Bisnis FE Unram), saya mendapat pemahaman mendalam bagaimana ekonomi kreatif dapat kita kreasikan. Nilai tambah ekonomi daerah dapat kita

perluas, dengan potensi yang kita miliki. Bila kita mulai serius membangun dari hulu ke hilir berbasis kreativitas, maka tidak perlu kita kirim TKI kita ke luar negeri, tidak perlu pencari kerja intelektual kita mengandalkan pegawai negeri sebagai tujuan mencari pekerjaan.

Alam dan Masyarakat Miskin Orang yang pertama kali akan merasakan nestapa ketika alam rusak bukanlah orang kaya raya.

Orang miskin yang dekat dengan alam, menggantungkan hidupnya dari alam. Bila alam dirusak, otomatis hilang pekerjaan mereka, lebih parah lagi bila alam tercemar, meraka harus menderita sakit dengan keterbatasan biaya untuk berobat.

Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan tidak boleh parsial dari unsur perbaikan alam. Perencanaan harus terintegrasi, antara masyarakat miskin dengan daya dukung alam.

STASIUN RADIO

Bagaimana bisa kita mengentaskan kemiskinan bila pemerintah setiap tahun memberi izin olah lahan hutan untuk pertambangan. Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan bila alih fungsi lahan untuk bisnis dan perkantoran merajalela.

Sehingga hilang ruang mereka untuk bekerja dengan berbagai efek sosial yang ditimbulkannya kemudian.

Sehingga, bukannya saya senang di atas masalah Suara NTB. Atas kasus ini perlu dijadikan momentum oleh siapapun terutama pemerintah daerah untuk serius memperhatikan alam. Pelaku perusak lingkungan perlu dihukum seberat-beratnya jangan ada kompromi untuk itu.

Semoga hakim dapat secara jernih memilah dan memutuskan atas kasus yang menimpa Suara NTB. Keputusan itu akan menjadi preseden perilaku individu dan bentuk kepastian hukum atas kasus yang sama ke depan. Sekali lagi katakan tidak untuk merusak alam. (*)

Antisipasi program MP3EI dinilai setengah hati Hasilnyapun meragukan

*** 200 pelaku wisata Indonesia akan kunjungi NTB Yang penting investasinya

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Antisipasi Program MP3EI Dinilai Setengah Hati Kaji Ternak Unggas

(Suara NTB /dok)

DINAS Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tengah mengkaji peternakan unggas sebagai salah satu program unggulan tandingan program Bumi Sejuta Sapi (BSS).

Program peternakan tersebut akan dilaksanakan mulai tahun ini, memasyarakatkan berternak unggas untuk membangun usaha berbasis pedesaan.

Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, Budi Septiani menyebutkan programnya ini sebagai salah satu langkah mengentaskan kemiskinan dan ketergantungan terhadap pasokan kebutuhan pangan dari luar.

Sedang dilakukan kajian secara mendalam, mendata tingkat keparahan kemiskinan masing-masing desa. Yang selanjutnya akan dijadikan sasaran pengembangan ternak unggas.

Program BSS menurutnya perlu dibuatkan program tandingan. Sebab untuk peternakan sapi, petani akan memperoleh hasil hanya setahun sekali, sementara untuk unggas ini, diperhitungkan bisa mendatangkan nilai ekonomis secara harian.

Indikator ini ia simpulkan berdasarkan kajiannya, jika dalam satu orang dapat memelihara 30 ekor sampai 50 ekor unggas, maka asumsi dari hasil telurnya akan didapatkan antara Rp 60.000 sampai Rp 90.000/hari.

“Ternak unggas bisa didapatkan hasil panen setiap hari.

Setidaknya, kalau tidak laku dijual, kebutuhan pangan sendiri sudah bisa terpenuhi secara mandiri,” terangnya di Mataram, Rabu (12/2).

Persoalan yang masih dilihatnya saat ini, masyarakat masih tersita waktunya untuk memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, di antaranya telur dan daging.

Pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, menurutnya tidak bisa hanya dengan menggunakan daging merah (Sapi, kuda, kerbau), tetapi harus dipenuhi dengan daging unggas, di antaranya ayam, itik dan telur, termasuk puyuh.

Septiani menyebutkan pihaknya menyiapkan tenaga pendampingan kepada masyarakat, termasuk bekerjasama dengan penyuluhan, bagaimana menyiapkan masyarakat untuk beternak unggas yang baik.

“Kita ingin secara bertahap mengurangi daging dari luar, termasuk telur. Bayangkan untuk telur kita datangkan sebanyak 33 juta butir per tahun. Ini yang secara bertahap kita akan kurangi,” katanya.

Pihaknya belum menyimpulkan ke mana arah bantuan yang akan diberikannya ini kepada kelompok masyarakat. Dikhawatirkan jangan sampai programnya akan salah sasaran, sehingga tujuan awal dari rancangan program pengembangan unggasnya ini akan tepat sasaran.

“Saya hanya ingin masyarakat kita jangan menjadi peminta-minta. Seapes-apesnya, ternak unggas ini bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar protein. Dengan demikian masyarakat bisa berusaha mandiri,” sebutnya.

Pasar unggas ini menurutnya cukup terbuka dengan pelaksanaan pasar bebas Asia.

Perkembangan pariwisata akan mendongkrak meningkatnya kebutuhan kuliner, ayam panggang (ayam Taliwang).

“Di satu sisi AEC memberi dampak negatif terhadap yang tidak mampu bersaing. Di satu sisi lainnya harus kita manfaatkan sebagai pasar,” Budi Septiani. (bul) Hj. Budi Septiani

MADU

Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah nampaknya harus mengantisipasi pelaksanaan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menjadi gagasan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2011 lalu. Mengingat tahun ini menjadi masa terakhir kepemimpinan SBY, banyak pihak yang memperhitungkan program ini akan berjalan setengah hati.

Puluhan bahkan ratusan triliun rupiah dihitung potensi per tahun yang dimunculkan setelah MP3EI ini efektif berjalan. NTB yang masuk koridor V bersama Bali dan NTT, fokusnya adalah pengembangan pariwisata dan pangan.

Dua pengamat dari Universitas Ekonomi Unram, Dr. M. Firmansyah, SE, M. Si dan Dr. Muh. Huzaini, M. Si kepada Suara NTB, Rabu (12/2) mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi program ini tidak sebatas pada pemerintahan SBY. Pemerintah daerah menurut Firmansyah, harus meletakkan dan menguatkan dasar program MP3EI ini mestinya jauh sebelumnya.

Menguatkan identifikasi potensi secara benar-benar dan bersungguh-sungguh.

“Kalau program SBY akan dilanjutkan nanti oleh pemerintahan yang baru, tentu itu bagus, tetapi kalau tidak, bagaimana?,” sebut Firman.

Dana-dana dari pemerintah pusat yang nilainya triliunan

(Suara NTB/bul)

KALAH BERSAING - Hadirnya berbagai macam mesin jahit modern yang menggunakan listrik membuat tukang jahit cukup kelimpungan, Para penjahit yang menggunakan mesin lama (manual) terpaksa harus banting stir mencari tempat di pelataran pasar-pasar tradisonal. Jika tak demikian, praktis penjahit dengan mesin manual ini kalah bersaing. Jemput bola ini dianggap cukup efektif, Penghasilan harian bisa mencapai Rp 50.000 hingga Rp 90.000. seperti yang tampak di salah satu sudut pasar tradisional Cemara, Mataram ini.

PENGOBATAN

TRAVEL

apakah mau dibuat jadi kawasan wisata, atau kawasan pertanian atau geologi.

Demikian juga dengan Tambora. Kedua kawasan tersebut harus direvitalisasi potensi yang bisa dikembangkan di sana, digarap total yang bisa dimanfaatkan,” sarannya..

Dengan peletakan dasar MP3EI ini, tambah Firman, seharusnya pemerintah harus melibatkan seluruh praktisi, akademisi dan stakeholders untuk duduk bersama menyampaikan dan membahas gagasan untuk melaksanakan program MP3EI ini. “Ini yang belum nampak, jangan sampai semuanya jalan sendirisendiri,” demikian Firman.

Bagi Dr. Muh. Huzaini, M. Si, jika provinsi NTB fokus pada pariwisata dan pangan, maka untuk pariwisata ia menyebut masih banyak yang harus dilakukan pembenahan. Sementara pada pangan, sejauh ini dinilainya daerah ini belumlah mandiri untuk memenuhi pasarnya sendiri.

Indikatornya disebutkan,

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Muh. Huzaini

M. Firmansyah

banyak produk pertanian dan hortikultura yang belum mampu menembus hotel dan restoran di dalam daerah. Terbatas pada belum sesuainya standar komoditi yang diinginkan pasar.

Sehingga, tak jarang banyak komoditi-komoditi yang didatangkan dari luar, tidak menutup kemungkinan impor.

Ia juga menyebut kawasan Sembalun, Lombok Timur dan beberapa kawasan pertanian dengan iklim sub tropis. Belum mampu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya hasil alam.

“Bawang, kentang dan sebagainya. Hotel masih menggunakan yang dari luar. Dulu kita pernah menjadi daerah yang terkenal bawang merah

dan bawang putihnya.

Sekarang untuk pasar dalam daerah saja kita tidak bisa menguasainya,” sebut Huzaini.

Harus dilibatkan semua pihak untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul dan mampu menjamin stok dalam daerah secara memadai. Baru dianggapnya akan berimbang antara pariwisata dan pengan yang tertuang dalam pelaksanaan MP3EI. “Mestinya, kalau memang MP3EI ini dilaksanakan, semuanya harus sudah siap dari sekarang. Pemerintah pusat, kerjasama dengan Dikti masih meminta pengajuan penelitian untuk potensi MP3EI,” demikian disebutkan. (bul)

Dua Menteri akan Resmikan Rumah Mutiara

KACAMATA

BATIK

untuk mengembangkan infrastruktur di daerah ini dianggap belum nampak.

Menurutnya, jumlah hutang luar negeri tidaklah kecil dan mungkin tak sebanding dengan program pemerintah pada MP3EI ini. Sebab untuk membayar hutang yang begitu besar, menurutnya masih berat, apalagi untuk mengucurkan dana yang tidak kecil pada setiap daerah.

Belum lagi anggaran yang harus disiapkan untuk remunerasi pegawai, termasuk anggaran pelaksanaan Pemilu.

Ia berharap, dua potensi besar yang sesungguhnya bisa dikembangkan dari dasar MP3EI ini adalah, geopark wisata Gunung Rinjani dan Tambora yang diharapkannya bisa go internasional.

Dua kawasan dengan segala potensi pertanian, perkebunan dan wisata itu diharapkan mulai ditata oleh pemerintah daerah.

“Kawasan Gunung Rinjani misalnya,

MOBIL

MOBIL

TOKO BANGUNAN

Mataram (Suara NTB) Dua Menteri dijadwalkan akan menghadiri sekaligus meresmikan pasar lelang mutiara atau yang biasa disebut Rumah Mutiara Indonesia (RMI), dengan lokasinya tak jauh dari pintu masuk Bandara Internasional Lombok.

Dua menteri tersebut masingmasing Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Sutarjo dan Menparekraf, Mari Elka Pangestu.

Dijadwalkan, Menterimenteri ini akan hadir sejak tanggal 18 Februari ini. Acara peresmian akan dilangsungkan tanggal 19 Februari. Kehadiran kedua menteri tersebut sekaligus dalam rangka mengikuti festival “Bau Nyale” yang waktunya hampir bertepatan.

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Subandono Diposaptono M. Eng hampir memastikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan RI didampingi Menparekraf sudah mengagendakan kedua even tersebut.

Peresmian ini sebenarnya sudah harus dilaksanakan sejak akhir tahun 2013 lalu.

Tetapi padatnya aktivitas di Kementerian menyebabkan agenda tersebut dimundurkan hingga 19 Februari ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Aminollah, M. Si di Mataram Rabu (12/2) menyebutkan, dengan beroperasinya pasar lelang mutiara terbesar di Indonesia ini, diharapkan akan mampu mene-

kan semakin banyak masuknya mutiara-mutiara palsu dari Cina.

“Kita tidak tau dari mana pintu masuknya mutiara-mutiara imitasi ini,” katanya.

Ia lebih mengkhawatirkan mutiara palsu ini akan membanjiri pasar lokal pada pelaksanaan pasar bebas Asean mendatang. Apalagi tidak ada alasan untuk menolak produk luar negeri masuk di negara manapun.

Yang paling ditakutkan adalah, Provinsi NTB dengan brand image sebagai penyedia mutiara laut selatannya, akan pudar pamornya dengan kehadiran mutiara-mutiara palsu yang kualitas dan harganya sangat jauh dari mutiara asli.

Di sanalah peran RMI ini menurut Aminollah, sebagai pusat penjualan mutiara asli yang bersertifikat. Sehingga masyarakat, wisatawan khususnya dapat mengetahui dan memilah mana mutiara palsu dan yang asli.

Pembudidaya mutiara di NTB ini sendiri menurutnya sudah banyak yang dirugikan dan protes. Sementara di satu sisi kita dituntut untuk menghasilkan mutiara dengan kualitas dunia.

Keberadaan RMI di Lombok Tengah diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk memaksimalkan pasar penjualan mutiara asli dari NTB, bahkan Indonesia. Sebab itulah, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan menggagas dan merealisasikan satusatunya rumah mutiara di Indonesia dan lima di antaranya yang ada di dunia ini. (bul)

LOWONGAN

RUPA-RUPA

MEBEL

OBESITAS

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

Gubernur Lantik Bupati Bima Definitif 19 Februari Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan melantik Bupati Bima definitif pada 19 Februari mendatang. Pascakeluarnya SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penetapan Bupati Bima definitif, minggu pertama Februari lalu, Gubernur telah menyurati DPRD Kabupaten Bima untuk mengagendakan sidang paripurna terkiat dengan pelantikan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (12/2) siang kemarin di Mataram. “Untuk bupati Bima definitif Insya Allah dilaksanakan pelantikan tanggal 19 Februari. Pak Gubernur rencananya akan melantik. DPRD Kabupaten Bima sudah disurati, supaya diagendakan,” ujarnya.

Menurut Mahdi, dengan telah disuratinya DPRD Kabupaten Bima itu, maka pihaknya tinggal mengatur keberangkatan Gubernur ke Bima untuk melantik Bupati Bima definitif yang telah ditetapkan berdasarkan SK Mendagri yakni Drs. H Syafrudin HM Nur, M.Pd, mengantikan Bupati Bima sebelumnya, almarhum Ferry Zulkarnain, ST yang meninggal dunia.

“Apakah beliau (Gubernur) nanti menginap di Bima sebelum hari H pelantikan atau berangkat menggunakan pesawat pagi (hari H) itu masih kita koordinasikan,” jelasnya.

Sebelum penetapan Bupati Bima defenitif oleh Mendagri, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengeluarkan Surat Keputusan penetapan Wakil Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur, M.Pd., sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bima menggantikan posisi almarhum Ferry Zulkarnain.

SK Gubernur mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013. Sejak saat itu, Wakil Bupati Bima sudah bisa menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas nama Bupati Bima. Penetapan Wakil Bupati Bima sebagai penyelenggara pemerintahan pasca meninggalnya Bupati Bima sesuai dengan surat pemberitahuan dari Pemda Bima bahwa Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST telah meninggal dunia.

Dalam UU no 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan UU 32/2004 pada pasal 26 dijelaskan, wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti/diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. (nas)

Balapan Liar

49 Sepeda Motor Diamankan Polsek Cakra Mataram (Suara NTB) Sebanyak 49 sepeda motor diamankan Polsek Cakra saat menggelar balapan liar di Wilayah Karang Taliwang Jalan Baru Tohpati Cakranegara. Dari 49 sepeda motor yang diamankan itu, diduga ada yang terindikasi barang curian, Rabu (12/2).

Kapolsek Cakranegara I Gede Sukma, mengungkapkan, penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat sekitar. Balapan liar yang dikepungnya kemarin itu bukan kejadian yang pertama kalinya. “Balap liar di daerah tersebut memang sudah sering terjadi, dengan kondisi jalan raya yang lurus, cukup berpotensi bagi mereka untuk melakukan balapan,” ungkapnya. “Dimana – mana yang namanya balap liar ini melanggar peraturan lalu lintas, dan mereka patut diamankan karena mengganggu kenyamanan masyarakat,” imbuhnya.

Saat penggerebekan berlangsung, polisi sempat menutup akses jalan raya di sekitar Nyangget, Selagalas karena para pebalap akan memilih jalur tersebut untuk melarikan diri.

“Akses jalan raya di Nyangget juga sempat kami tutup saat penggerebekan akan berlangsung, ditakutkan akan terjadinya hal – hal yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Beberapa kendaraan yang disita, diduga terindikasi adanya barang curian. Diantara puluhan unit sepeda motor tersebut ada yang tidak dilengkapi surat – surat bukti kepemilikan Sepeda Motor yakni STNK, ada pula sepeda motor yang tidak memiliki kunci kontak sehingga hal tersebut memaksa jajaran kepolisian harus menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan semua kendaraan itu.

Sebelumnya penggerebekan dilakukan Selasa (12/2) kemarin sekitar pukul 17.20 Wita. Jajaran Mapolsek cakra yang dibantu oleh jajaran Resort Mataram mengepung dari dua arah lalu lintas. Para terduga pelaku balap liar akhirnya tidak bisa berkutik, sebab sudah dikepung. Namun ada beberapa yang mencoba berlari ke tengah sawah.

Adapun para pemilik kendaraan yang disita belum dapat mengambil sepeda motor tersebut ke Polsek Cakra. Mereka diminta untuk menunggu sidang di pengadilan dalam beberapa waktu dekat. “Sepeda motor tersebut belum boleh diambil oleh para pemilik, semuanya akan kami tilang dan mereka harus menunggu sidang dulu baru bisa diambil,” katanya. (met)

POLHUKAM

Halaman 8

Tak Melalui Karantina

Polres Lotim Amankan Satu Truk Sapi Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) Rabu (12/2) kemarin mengamankan sebuah truk pengangkut 16 ekor sapi yang dibawa dari Sumbawa. Warga berinisial N ini diduga tidak melewati jalur karantina hewan ketika membawa sapi-sapi tersebut.

Dijelaskan Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu I Komang Samia kepada Suara NTB, pada hari Selasa (11/2) lalu, sekitar pukul 19.30 wita, sebanyak 23 ekor sapi diseberangkan dari Labuhan Pelabuhan Burung Desa Pelabuhan Burung, Kecamatan Buir Kabupaten Sumbawa Besar. Tiba di Pantai Rambang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lotim pada Rabu (12/2) sekitar pukul 02.00 wita.

Mengetahui jalur kedatangan sapi itu tidak sesuai, aparat kepolisian langsung mengambil sikap dan mengamankan sapi-sapi tersebut. Sebany-

ak tujuh ekor lari ketakutan.

Sapi-sapi tersebut rencana akan dimuat dengan menggunakan dua unit truk ke pasar hewan Masbagik untuk dijual.

Polisi menjerat pelaku ini dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan khususnya pasal 31 ayat 1 berbunyi, barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.

Dilihat dari sisi surat menyuratnya, diketahui seluruh sapi dibeli N secara legal. “N ini membeli sapi-sapi itu secara sah,” ungkapnya. Status N sejauh ini masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui, Sumbawa masih belum aman dari penyakit. Karenanya semua hewan yang masuk harus lewati karantina. Termaktub dalam pasal 5 UU 16 1992 itu menjelaskan, setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indone-

(Suara NTB/rus)

SAPI - Belasan ekor sapi yang diamankan polisi di Mapolres Lotim. sia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal

hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. (rus)

Terkait Laporan Dana Awal Kampanye

KPU Loteng Minta Parpol Konsekuen

(Suara NTB/kir)

ATRIBUT - Sejumlah atribut kampanye milik caleg peserta pemilih terpasang di depan kantor Bupati Loteng. Padahal jalur tersebut merukan jalur protokol yang merupakan daerah terlarang bagi pemasangan atribut kampanye.

Jalur Protokol Dibanjiri Atribut Kampanye

Panwaslu dan KPU Diminta Bersikap Praya (Suara NTB) Pemasang alat peraga kampanye (APK) milik para Calon Anggota Legislatif (Caleg) peserta Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) makin tidak terkontrol. Bagaimana tidak, di wilayah-wilayah yang seharusnya bebas dari berbaga jenis atribut kampanye, kini justru mulai dibanjir berbagai jenis atribut kampanye.

Baik baliho maupun spanduk. Termasuk di jalurjalur protokol dipusat Kota Praya.

Padahal, penertiban oleh aparat Satpol PP Loteng sudah berkali-kali dilakukan. Namun tampaknya penertiban yang dilakukan tidak begitu berpengaruh dan memberikan efek jera bagi caleg maupun partai politik (parpol) peserta pemilu. “Kita bukannya tidak pernah bertindak. Bahkan kita sudah sekitar 3 sampai 4 kali menerjunkan tim penertiban. Tetapi tetap saja masih ada caleg atau parpol yang membandel,” keluh Kepala Sat Pol PP Loteng, Murti, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (12/2) kemarin.

Ia mencontohkan di jalur utama Kota Praya misalnya, tim sudah turun beberapa kali. Namun begitu selesaikan dilakukan penertiban, keesokan harinya sudah ada lagi atribut kampanye milik caleg atau parpol yang terpasang di tempat yang sama. “Jadi malam kita tertibkan, paginya sudah muncul lagi,” ujarnya.

Murti pun mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Apalagi sampai memberikan teguran kepada caleg atau parpol yang membandel.

Karena ranah untuk itu merupakan kewenangan pihak Panswalu Loteng. Sementara Pol PP hanya menjalankan tugas melakukan penertiban.

Perkara bagaimana tindak lanjutnya, itu sudah menjadi kewenganan Panwaslu dan KPU Loteng.

Pihaknyapun berharap, Panwaslu Loteng bisa lebih tegas bersikap. Dengan memberikan teguran keras atau tindakan lainnya yang diharapkan bisa memberikan efek jera bagi caleg maupun parpol peserta pemilu. Supaya tidak lagi memasang atribut kampanye di tempat-tempat yang dilarang.

Panggil Parpol Dikonfirmasi terpisah terkait persoalan tersebut, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., mengaku pihaknya akan segera memanggil seluruh pengurus parpol yang ada di Loteng. Untuk diberikan penjelasan dan pemahana tentang zona-zona larangan pemasang atribut kampanye. Sehingga diharapkan nantinya, Pol PP tidak perlu repot melakukan penertiban. Tapi dilakukan oleh parpol atau caleg bersangkutan.

Dikatakannya, maraknya pemasang atribut kampanye di zona-zona terlarang di Loteng lebih dikarena tingkat kesadaran pengurus parpol terutama para caleg itu sendiri yang masih rendah. Untuk itu, pihaknya memandang perlu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pengurus parpol terutama lagi para caleg, terkait tata cara dan tempat pemasangan atribut kampanye yang benar.

Lebih-lebih KPU Loteng bersama dengan Pemkab Loteng sudah menandatangani Memorandum of Undestanding (MuO) tentang zonasi pemasangan atribut kampanye. Sebagai dasar dan pedoman bagi para parpol serta caleg untuk memasang atribut kampanyenye. (kir)

Praya (Suara NTB) Laporan dana awal kampanye sampai saat ini belum seluruhnya diserahkan oleh Partai Politik (Parpol) peserta pemilu legislatif bersama para calon anggota legislatif (Caleg) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Padahal laporan tersebut merupakan persyaratan utama bagi parpol dan caleg untuk bisa berkompetisi pada Pemilu legislatif, 9 April mendatang. Untuk itu, parpol dan caleg diminta konsekuen dengan aturan yang ada.

“Parpol bersama Calegnya kita berikan tenggat waktu sampai 2 Maret mendatang untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU Loteng. Dan, kita minta parpol konsekuen dengan waktu ada,” tegas Ketua KPU Loteng, Aris Wahyudi, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (12/2) kemarin.

Menurutnya, persyaratan tersebut bersifat wajib dan mengikat. Baik parpol maupun Caleg dan harus dipenuhi. Itu sebagai persyaratan untuk bisa tetap ikut pemilihan para Pileg mendatang. Karena jika tidak bisa memenuhi target waktu yang ada, maka konsekuensinya parpol dan caleg bersangkutan terpaksa harus dicoret sebagai peserta pemilu.

“Diaturan sudah jelas, kalau sampai batas waktu yang diberikan parpol bersama caleg tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, sanksinya sudah jelas pula. Parpol dan caleg tersebut dengan terpaksa akan dicoret sebagai peser-

ta pemilu,” ujarnya.

Saat ini belum seluruh parpol yang ada di Loteng yang sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye. Sehingga pihak mendesak supaya persyaratan tersebut bisa segera diserahkan ke KPU Loteng. Jangan sampai, hanya karena persoalan laporan awal dana kampanye, parpol dan calegnya harus dicoret sebagai peserta pemilu.

Ari menjelaskan, penyerahan laporan awal dana kampanye terebut merupakan tahap kedua dari tiga tahapan yang terkait dengan dana kampanye. Setelah sebelumnya, parpol dan caleg diminta menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Dan, persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh semua parpol. “Kalau untuk penyerahan rekening khusus kampanye, semua parpol sudah menyerahkan ke KPU Loteng. Tinggal sekarang tahap kedua, penyerahan laporan awal dana kampanye,” jelasnya.

Tahap ketiganya nantinya, laporan akhir dana kampanye. Berupa laporan secara keseluruhan terkait aliran dana yang masuk maupun keluar selama masa kampanye. Syarat itu juga wajib sifatnya. Karena kalau tidak diserahkan, caleg yang dinyatakan menang bisa dibatalkan.

“Tapi itu nanti setelah proses pemilihan selesai.

Sekarang fokusnya pada laporan awal dana kampanye,” terang mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini. (kir)

Atribut Partai di KLU Banyak Hilang Tanjung (Suara NTB) Momen sosialisasi Calon Legislatif sejumlah Partai Politik (Parpol) sedang marak-maraknya di masyarakat.

Mulai dari silaturahmi Caleg secara personal, hingga mempublikasikan atribut dalam bentuk pajangan atribut partai, maupun atribut Calon. Di Kecamatan Tanjung sendiri, dari sekian banyak eskalasi politik yang berkembang, diketahui Atribut Partai tertentu ada yang terpampang, namun ada pula yang diam-diam dicopot oleh oknum tertentu.

Jajaran Kader Partai Hati

Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Lombok Utara, misalnya, mengklaim sebagai korban karena sejumlah atribut parpol mulai dicopot satu per satu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, Hanura dari kejadian itu, menilai dari aspek positif bahwa Partai bentukan Capres, Wiranto ini, cukup populer di masyarakat.

“Bendera Hanura di Kecamatan Tanjung ini mulai banyak yang hilang. Kita sudah memasang sekitar 200-an bendera, yang tersisa beberapa bendera saja. Beberapa malam lalu kita pasang 100, tersisa cuma 6, kita pasang lagi 50 bendera, yang masih berdiri sekitar 20.

Jadi banyak yang dicabut oleh oknum yang senang,” kata Ardianto, SH., Kader Hanura

KLU, Rabu (12/2).

Ardianto yang Anggota DPRD KLU dan Caleg periode berikutnya di Dapil I - Kecamatan Pemenang dan Tanjung, tegas mengklaim fenomena raibnya atribut Parpol khususnya di kawasan Ibu Kota KLU merupakan bentuk kekhawatiran sejumlah oknum terhadap keberadaan Hanura. “Ngeliat benderanya saja takut, maen cabut, apalagi kalau liat Calonnya mencakmencak, saya paling senang itu.

Ini bukti bahwa Hanura dan Calon-calonnya diperhitungkan oleh publik,” sindirnya.

Ardianto menyikapi raibnya atribut Parpol mengakui masih berkoordinasi dengan jajaran Pengurus Parpol. Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui siapa oknum yang telah mengambil atribut Par-

pol, atau digunakan untuk apa.

Ia pun mencoba positive thinking, bahwa hilangnya bendera Hanura, dimungkinkan dibawa oleh simpatisan untuk dipromosikan ke sejumlah wilayah di KLU yang belum tercover atribut Partai.

Hanura sendiri dalam Pileg mendatang tidak menargetkan angka yang muluk. Menurut pertimbangan realistis dan melihat peluang yang dimiliki, Hanura secara kelembagaan (Parpol) menargetkan 6 kursi di DPRD mendatang. Jikapun meleset, setidak-tidaknya 5 kursi di DPRD sudah digenggam oleh Hanura. Meski demikian, untuk menempatkan salah satu Calegnya di level Pimpinan Dewan, Hanura belum dapat memberikan gambaran karena masih harus melihat hasil per-

olehan suara secara keseluruhan dari Partai lain.

Hanya saja, target 6 kursi itu oleh Ardianto, disikapinya secara optimis dan layak untuk Hanura. “Target 6 kursi itu layak, dan kami ibaratkan mimpi sambil jalan. Kalau mimpi sambil tidur, itu lain cerita,” guraunya.

Dimintai pendapatnya terhadap partisipasi masyarakat dalam Pileg mendatang, Ardianto optimis tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat dibanding Pilkada sebelumnya.

Analisanya, selain tingkat kerumitannya lebih rendah dengan sistem coblos, simpatisan Pileg memiliki antusiasme tinggi dengan dukungan langsung kepada person yang dipercaya mampu membawa aspirasi masyarakat ke level yang lebih tinggi. (ari)

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

Eksekutif - Legislatif Setuju Wacana Perda Nyongkolan Tanjung (Suara NTB) Aspirasi sejumlah pihak agar budaya nyongkolan mendapat kontrol pemerintah mendapat dukungan positif. Jajaran ekskutif dan legislatif Kabupaten Lombok Utara (KLU), menyetujui adanya wacana Peraturan Daerah (Perda) tentang Nyongkolan agar budaya Sasak tersebut kembali ke orisinalitas dan tidak terpengaruh oleh alkohol yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., Rabu (12/2), merasa ada yang hilang dalam budaya nyongkolan yang dilestarikan masyarakat saat ini.

Nyongkolan pengantin yang identik dengan iringiringan gamelan - kecimol dan gendang beleq, menggiring perubahan perilaku masyarakat.

Terlebih adanya pengaruh konsumsi alkohol, berdampak sangat buruk bagi etika dan kesopanan yang dijunjung tinggi masyarakat.

“Budaya malu, budaya sopan sudah rusak, hilang, karena yang bergoyang mengikuti Kecimol bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Perda Nyongkolan perlu diwacanakan, dan saya mendukung. Bahkan, teman saya yang tuan guru mengatakan, silahkan nyongkolan menggunakan kecimol, tapi lagu-lagunya diganti dengan Lagu bernuansa islami, atau shalawat,” kata Najmul.

Disadari atau tidak, Najmul menilai budaya nyongkolan - terutama yang berkembang di Lombok Utara, tumbuh di tengah masyarakat, tetapi dalam nuansa di luar kontrol dan nilai kewajaran. Oleh karenanya, Najmul mengajak agar dalam wacana Perda Nyongkolan ini, SKPD terkait segera membahas kembali persoalan ini dengan melibatkan semua stakeholders. Setidaknya dengan pemahaman dan pandangan yang sama, setiap elemen nantinya akan dapat ikut mengawal jalannya regulasi.

“Nyongkolan merupakan cara silaturahmi keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Bukan Nyongkolannya yang jelek, tapi perilaku di bawah saat proses itu berlangsung. Izin sudah diatur, tetapi mungkin sangat terbatas yang mempedulikan itu,” ucap Wabup.

Terpisah, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Komisi I DPRD KLU, Sopian, SIP., turut merasakan adanya pergeseran perilaku dalam budaya nyongkolan di era sekarang ini. Kehadiran alat-alat kesenian tradisional saat nyongkolan turut menghadirkan kegembiraan tersendiri, hanya saja, kegembiraan itu kerap di luar batas kewajaran. Joget, goyang, hingga terkadang terjadi perkelahian di tengah jalan menjadi tontonan yang seolah dianggap biasa.

“Di zaman saya dulu, namanya Menjojo, dan tidak ada nyongkolan digelar sore hari, tetapi malam hari, ba’da isya. Dan dulu, kesenian pengiringnya rebana, dengan lagu islami, bukan dengan gaya sekarang. Saya mendukung kalau dibuatkan Perda, dan sah-sah saja kalau ini jadi inisiatif yang diprioritaskan,” ujar Sopian.

Bagi Sopian, nyongkolan masa kini ia anggap sebagai tradisi baru, hasil kloning yang dikembangkan dari cara lama. Ia bahkan mengklaim, di Kecamatan Pemenang, Menjojo punah ketika terakhir kali diruwat saat dirinya menikah. Bahkan dulunya, etika, kesopanan dijunjung tinggi. Setiap peserta Menjojo, wajib menggunakan sarung, baju lengan panjang, dan atasan peci. “Silahkan diperdakan, dan kita dukung, karena nyongkolan, apalagi ada unsur alkohol di dalamnya riskan menimbulkan konflik sosial,” tandas Sopian. (ari)

Warner Bros Buat Tarzan 3D

(Suara NTB/ist)

New York Warner Bros telah menentukan 1 Juli 2016 sebagai tanggal peluncuran film action Tarzan dalam format 3D yang kemungkinan dibintangi Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Margot Robbie dan Christoph Waltz.

Studio tersebut kini dalam proses praproduksi untuk pengambilan gambar, sedangkan David Yates yang membesut Harry Potter akan menjadi sutradaranya, sementara Jerry Weintraub menjadi produser bersama David Barron dan Alan Riche.

“Tarzan telah menjadi sosok abadi nan misterius dalam baik litetatur maupun film selama lebih dari satu abad,” kata presiden pemasaran dan distribusi internasional Warners Sue Kroll seperti dikutip Hollywood Reporter.

“Petualangan seorang pria yang terkoyak di antara dua dunia telah menghibur dan mimikat kaum muda dan tua, dan kami senang membawa dia lagi ke layar lebar untuk satu generasi baru,” sambung dia. (ant/bali post)

Samuel L Jackson

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Ketua DPD ASITA NTB Terima Pengunduran Diri Empat Pengurus Mataram (Suara NTB) Ketua DPD ASITA NTB, Agus Mulyadi, SE menerima pengunduran diri empat pengurus DPD ASITA NTB. Ia mengatakan dalam organisasi, menjadi hal yang wajar ketika ada pengurus yang ingin mengundurkan diri.

“Persoalan ada yang mengundurkan diri dan tidak puas adalah hal biasa dalam organisasi. Saya sebagai Ketua mungkin sulit memberikan kepuasan kepada semua pihak,” ujar Agus Mulyadi, Rabu (12/2).

Agus menyayangkan pernyataan pengunduran diri tersebut tidak disampaikan langsung kepadanya melainkan melalui media massa.

Menurut Agus, selama

masa kepemimpinannnya sejak tahun 2012 lalu, organisasi yang menaungi usaha biro perjalanan wisata ini telah berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi perlu saya sampaikan selama ini ASITA ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. On the track,” klaimnya.

Terkait program yang disebutkan tidak ada, ia mengatakan sebagai Ketua DPD ASITA, dirinya juga memberikan job

description kepada semua pengurus dan meminta mereka menyerahkan usulan program kerja kepadanya. “Tapi selama ini tidak pernah memberikan.

Mereka juga jarang hadir dalam rapat ASITA,” ujarnya.

Selain itu menurut Agus mereka juga jarang mengikuti acara-acara ASITA, seperti rapat dan lainnya. “Bagaimana mungkin mereka akan membantu kegiatan-kegiatan

ASITA sementara dia tidak pernah aktif,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan alasan empat orang pengurus DPD ASITA NTB mengundurkan diri karena merasa kecewa dengan kepemimpinan Agus Mulyadi sebagai Ketua ASITA NTB periode 20122016. “Teman-teman pengurus mengundurkan diri karena tidak mendapat manfaat dari kepengurusan Ketua ASITA NTB periode 2012-2016.

Tidak ada manfaat sama sekali bagi kami,” terang Anggota Bidang Pemasaran dan Hubungan Luar Negeri DPD ASITA NTB, M. Basri pada

saat menggelar jumpa pers, Selasa (11/2).

Basri menilai Agus Mulyadi sebagai Ketua ASITA NTB kerap berseberangan dengan pengurus lainnya baik berkaitan dengan ide, pendapat dan lainnya. Konflik juga kerap terjadi antara Ketua ASITA dengan pengurus lainnya.

Ada beberapa pengurus ASITA yang mundur, yakni Wakil Ketua 1, JN Wirajagat, Wakil Sekretaris, Mujitahid Tohir, Kepala Bidang Tata Niaga, Badrun, dan dua anggota Bidang Pemasaran dan Hubungan Luar Negeri, M. Basri dan Alisyahbana. (yan)

200 Pelaku Wisata Indonesia akan Kunjungi NTB

(Suara NTB/ami)

PEMENTASAN - Suasana pementasan legenda Putri Mandalika oleh warga negara asing di Arena Budaya Unram, Selasa (11/2) malam.

WNA Pentaskan Drama Putri Mandalika daya kita,” ungkapnya pada Suara NTB usai acara.

Selain untuk ramah tamah, ujarnya, pementasan tersebut bertujuan melatih kemampuan para WNA dalam berbahasa Indonesia.

“Di sini juga kita bisa melihat sejauh mana mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia yang telah mereka pelajari di Pusat Bahasa Universitas Mataram,” tambah Arum nama akrabnya.

Sementara itu, Noona Auderset, salah satu WNA asal Australia, yang malam itu berperan sebagai Putri Mandalika, mengaku sangat menikmati perannya. Menurutnya,

Putri Mandalika adalah sosok legenda yang sangat terkenal di Lombok. “Aku senang karena peran yang saya dapat sebagai putri yang terkenal dan cantik,” ucapnya dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit terbata.

Selain itu, Noona juga menilai dalam pentas tersebut, bisa belajar pesan yang terkandung dari pementasan tersebut. “Kita bisa belajar tentang pengorbanan, karena sang putri tidak mau ada pertumpahan darah,” imbuhnya. Dia pun berjanji akan memperkenalkan legenda Putri Mandalika di negara asalnya. (ami)

Shirley Temple Meninggal

dalam 40 film termasuk “The Little Colonel,” “Poor Little Rich Girl,” “Heidi” dan “Rebecca of Sunnybrook Farm” dalam 10 tahun, tampil bersama bintang-bintang besar seperti Randolph Scott, Lionel Barrymore dan Jimmy Durante.

Karirnya sebagai bintang film anak berakhir pada usia 12 tahun. Dia mencoba beberapa peran sebagai remaja termasuk bermain bersama Ronald Reagan, yang kemudian menjadi presiden, dalam film “That Hagen Girl” tapi kemudian pensiun dari dunia film tahun 1949 pada usia 21 tahun.

Shirley Temple baru berumur 17 tahun ketika dia pertama menikah tahun 1945 dengan John Agar, yang sempat bersama dia dalam dua film. Pernikahan lima tahun mereka membuahkan satu anak perempuan.

Tahun 1950 dia menikah dengan Charles Black sampai suaminya meninggal dunia tahun 2005. Dia dan Black punya dua anak.

Ketertarikan Shirley Temple ke politik bermula pada awal 1950an ketika suamin-

Mataram, (Suara NTB) Beberapa Warga Negara Asing (WNA) , yang tergabung dalam “Ruili in Country Indonesian Language” mementaskan drama Putri Mandalika di Arena Budaya Universitas Mataram, Selasa (11/2) malam.

Koordinator Acara pementasan, Cahayani Agustiningrum, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan pihaknya mempromosikan sejarah dan budaya yang ada di Indonesia khususnya di Lombok kepada WNA. “Ini salah satu cara menyenangkan untuk promosi sejarah dan bu-

Shirley Temple Black, bintang film anak bermata cemerlang dengan lesung pipit yang mengangkat semangat Amerika selama Great Depression, meninggal dunia pada usia 85 tahun pada Senin (10/2) malam waktu setempat.

SHIRLEY Temple Black, yang menarik jutaan orang melihat film tahun 1930-an, “meninggal dunia dengan damai” di kediamannya di California sekitar pukul 10.57 malam karena sebab alami, di antara keluarga dan perawatnya, kata juru bicara keluarga pada Selasa.

“Kami memberikan penghormatan kepada dia atas pencapaian luar biasanya sebagai aktor, sebagai diplomat, dan yang terpenting sebagai ibu, nenek, buyut, dan istri tercinta selama 55 tahun,” kata keluarga seperti dikutip kantor berita Reuters.

Sebagai aktris Shirley Temple, dia adalah anak berambut keriting menggemaskan yang menari tap dengan lagu-lagu seperti “On The Good Ship Lollipop.”

Sebagai Duta Besar Shirley Temple Black, dia berbicara lembut dan sungguh-sungguh saat bertugas di Czechoslovakia dan Ghana. “Saya tidak punya masalah menjadi seorang perempuan dan seorang diplomat di sini,” kata Black setelah ditunjuk menjadi Duta Besar AS untuk Ghana pada 1974. “Masalah saya hanya dengan orang-orang Amerika yang pada awalnya menolak untuk percaya bahwa saya sudah tumbuh dari film-film saya,” tambahnya.

Shirley Temple lahir pada 23 April 1928. Dia memulai karir di dunia hiburan pada awal tahun 1930an dan menjadi terkenal pada usia enam tahun.

Dia menjadi perhatian nasional dan kepopulerannya melahirkan boneka, gaun, dan puluhan produk Shirley Tem-

ple baru lain yang menjadikannya sebagai bintang pertama yang menikmati buah pertumbuhan pasar.

Shirley Temple berusia tiga tahun ketika ibunya memasukkan dia ke sekolah menari, tempat pencari bakat menemukan dia dan memberikan peran di “Baby Burlesk”.

Eksekutif studio film melihat dia dan tahun 1934 dia muncul dalam film “Stand Up and Cheer” dan tarian serta lagunya “Baby Take a Bow” mencuri perhatian.

Tahun 1935 dia mendapat penghargaan Oscar khusus untuk sumbangan luar biasa ke dunia hiburan. Dia bermain

Mataram (Suara NTB) Sekitar 200 pelaku wisata dari berbagai daerah di Indonesia akan mengunjungi NTB, khususnya Pulau Lombok pada tanggal 14-16 Februari.

Kedatangan ratusan pelaku wisata ini dalam rangka mengikuti mega famtrip dan table top yang diselenggarakan DPP ASITA yang dipusatkan di Mataram.

Ketua DPD ASITA NTB, Agus Mulyadi, SE, mengatakan peserta mega famtrip dan table top ini tidak hanya dari kalangan travel agent, tapi juga akan dihadiri oleh media massa nasional maupun internasional dan juga para travel writer dari dalam dan luar negeri.

“Untuk mendatangkan semua ini tidak mudah, harus mengeluarkan biaya besar, tapi karena kami bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, maka kegiatan ini didukung oleh mitra-mitra kami dari PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), LHA (Lombok Hotel Association), Disbudpar NTB, Pemda Lombok Barat, HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), Museum Negeri NTB, serta beberapa mitra yang lain seperti art shop,” terangnya.

Ajang ini disebutkan Agus sebagai upaya mempromosikan pariwisata NTB secara langsung kepada seluruh pelaku wisata dari berbagai daerah. “Kita tidak pergi keluar untuk berpromosi tapi kita datangkan mereka untuk membuktikan inilah pariwisata NTB yang dikunjungi oleh

(Suara NTB/ist)

Shirley Temple

ya bertugas kembali di Angkatan Laut di Washington. Dia menjadi relawan yang bekerja untuk Partai Republik selagi berusaha kembali ke dunia hiburan dengan dua serial TV pendek, “Shirley Temple’s Storybook” tahun 1959 dan “The Shirley Temple Theater” setahun kemudian.

Tujuh tahun kemudian dia mencalonkan diri menjadi anggota kongres di California

wisatawan-wisatawan asing maupun domestik,” ujarnya.

Dalam acara table top, ditargetkan akan terjadi transaksi antara seller dan buyer sebesar Rp 4-5 miliar. Di mana dalam table top akan terjadi transaksi antara para travel agent dan juga pemilik hotel.

Sementara pada saat famtrip, para pelaku wisata dari luar daerah dan juga media nasional dan internasional beserta para travel writer akan diajak berkeliling ke berbagai objek wisata. Salah satunya city tour ke beberapa objek wisata di Kota Mataram seperti Museum Negeri NTB, Taman Mayura, Pasar Seni Sayang-Sayang, dan lainnya.

“Kami juga merencanakan trip ke Senggigi, Narmada, dan Gili Trawangan. Kalau waktunya memungkinkan, mereka akan kita ajak juga ke Pantai Pink di Lombok Timur,” ujarnya.

Agus mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan kedua setelah pada tahun 2013 lalu mendatangkan delegasi dari Hongkong ke Lombok. Dalam kesempatan ini pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan travel agent anggota DPD ASITA dari berbagai daerah di Indonesia yang belum menjalin kerjasama dengan pihaknya.

DPD ASITA NTB sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan DPD ASITA Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Yogyakarta. Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak akan saling mempromosikan dan menjual produk pariwisata masing-masing daerah. (yan) dan tidak berhasil tapi tetap aktif di politik, bahkan sempat membantu menggalang dana lebih dari dua juta dolar AS untuk kampanye pemilihan ulang Richard Nixon.

Dia kemudian masuk dalam utusan Amerika Serikat di PBB. Tahun 1989 dia menyatakan bahwa kontribusi 20 tahun dia dalam pemerintahan lebih lama dari waktu 19 tahun yang dia habiskan di Hollywood.

Tahun 1974, Ford menunjuk Shirley Temple Black menjadi Duta Besar untuk Ghana dan dua tahun kemudian menjadikan dia pimpinan protokol. Dekade setelahnya dia melatih para duta besar baru atas permintaan pemerintah.

Presiden George H.W. Bush menjadikan dia sebagai Duta Besar untuk Praha tahun 1989.

Tahun 1972, dia didiagnosa menderita kanker payudara dan menjalani operasi pengangkatan payudara. Dia membahas operasinya untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang penyakit itu kepada para perempuan. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

Halaman 10

Belum Dapat Sosialisasi UN Cegah Perbuatan Negatif PEMERINTAH Kota Mataram resmi mengeluarkan surat imbauan bagi para pelajar di Kota Mataram mengenai larangan memperingati hari valentine yang jatuh pada setiap 14 Februari. Surat imbauan dibuat sebagai upaya untuk mencegah hal-hal di luar ketentuan nilai agama dan budaya kearifan lokal Indonesia.

Dalam surat imbauan tersebut, Pemkot Mataram melarang segala sifat dan bentuk apapun pelaksanaan Hari Valentine di sekolahsekolah mulai dari tingkatan (Suara NTB/dys) taman kanak-kanak hingga H. Istiqlal sekolah menengah. Kepala SMKN 4 Mataram H. Istiqlal, SPd, mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh siswanya tidak memperingati Hari Valentine dalam bentuk apapun. Hal tersebut menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Pemkot Mataram terkait dengan imbauan larangan memperingati Hari Valentine.

“Larangan memperingati perayaan hari kasih sayang atau velentine day ini kami nyatakan dilarang bagi seluruh siswa untuk diperingati dalam bentuk apapun. Larangan ini untuk menindaklanjuti surat imbauan walikota,” ujarnya.

Menurut Istiqlal, sebagai hari kasih sayang, memperingati Hari Valentine lebih banyak negatifnya daripada manfaatnya. Negatif yang ditimbulkan oleh adanya perayaan ini adalah mampu mempengaruhi budaya lokal dan menciptakan budaya baru yang tentunya tidak sesuai dengan semangat budaya sebelumnya.

Selain itu, larangan ini disebabkan adanya pengalaman di beberapa tempat yang mengartikan Hari Valentine sebagai hari kasih sayang dan kebebasan, karena dianggap kasih sayang dan kebebasan. Apalagi pasangan muda-mudi yang memperingati Hari Valentine bebas melakukan apa saja, karena menganggapnya bagian dari kasih sayang.

“Oleh karena itu, siswa-siswi kita antisipasi jangan sampai ada yang merayakan Hari Valentine seperti di banyak tempat. Yang melanggar nanti pasti kita kasih sanksi. Sanksinya nanti tergantung dari poin-poin yang dilanggar,” tegasnya.

Istiqlal menyayangkan beberapa pihak seperti media massa yang turut memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk merayakan Hari Valentine. Bayangkan saja, ada sebagian media yang secara tidak langsung ikut mempromosi perayaan Hari Valentine kepada masyarakat. promosi lewat media tidak hanya oleh media cetak, namun juga elektronik seperti televisi.

Dalam hal ini, meminta media massa turut serta membantu untuk memberikan imbauan agar tidak terjadi halhal yang dapat merugikan semua pihak. (dys)

Kurikulum 2013

Guru Harus Siap Ubah Pola Pikir Bengkulu (Suara NTB) – Diterapkannya Kurikulum 2013 di semua sekolah pada Tahun Pelajaran 2014/2015, paraguruharussiapmengubah pola pikir dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dikarenakan Kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek pembentukan karakter, keterampilan,danilmupengetahuan.

“Selain mengubah pola pikir, dalam Kurikulum 2013 juga terdapat perubahan dalam sistem penilaian, dari (Suara NTB/ist) semula berupa angka menMohammad Nuh jadi uraian deskriptif,” demikian disampaikan Mendikbud, Mohammad Nuh dalam sosialisasi Kurikulum 2013 di Bengkulu sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (12/2)..

Dalam sosialisasi yang diikuti guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan anggota DPRD tersebut, Mendikbud menjelaskan, Kurikulum 2013 diperlukan untuk mengantisipasi tantangan ke depan. Tantangan tersebut meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kondisi sosial masyarakat. “Untuk mengantisipasi perubahan itu, maka diperlukan kurikulum baru,” ujar Mendikbud.

Berbagai kritikan terhadap kurikulum 2013, kata Mendikbud, merupakan cerminan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. “Kami terima semua kritikan terhadap kurikulum 2013 guna menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia,” tegas mantan Rektor ITS tersebut.

Ditambahkannya, dalam mengurus pendidikan selalu ada persoalan. Yang terpenting, kata dia, semua persoalan itu dapat diselesaikan. Ada tiga persoalan terkait pendidikan, yakni manusia, ilmu pengetahuan, dan masa depan. “Untuk maju harus berani menghadapi persoalan”, ujarnya.

Adapun tantangan terberat dari Kurikulum 2013, adalah pembangunan karakter siswa. Untuk itu, Mendikbud mengatakan, mata pelajaran agama ditambah dua kali lipat dari jumlah jam pelajaran sebelumnya atau menjadi 4 jam pelajaran perminggu.

Sebelum Kurikulum 2013 diterapkan pada tahun pelajaran 2014/2015, akan diselenggarakan pelatihan instruktur nasional pada bulan Maret dan guru sasaran pada bulan Juni. Pelatihan instruktur nasional akan berlangsung selama 72 jam dan guru sasaran selama 52 jam.

Guna mengantisipasi berbagai persoalan guru seperti kekurangan guru, Mendikbud mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi ini, antara lain, akan mengevaluasi tentang kewenangan pengelolaan guru.

Dengan direvisinya undang-undang tersebut maka ke depan akan ada pembagian yang jelas mengenai kewenangan penempatan dan pendistribusian guru antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Dengan demikian, diharapkan persoalan kekurangan dan distribusi guru yang belum merata dapat diatasi,” pungkas Mendikbud. (ham)

Dikpora Salahkan Sekolah Tidak Punya Internet Mataram (Suara NTB) Meski pelaksanaan ujian nasional (UN) tinggal sebentar lagi, ternyata tidak semua sekolah pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pelaksanaan UN. Padahal sosialisasi dibutuhkan sebagai bahan bagi sekolah-sekolah melaksanakan UN di setiap satuannya. Bahkan indikasi adanya tebang pilih perlakuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB terhadap sekolah-sekolah maju dan terbelakang kembali menyeruak.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Aswadi salah seorang guru salah satu sekolah di Lombok Tengah mengaku sampai detik ini, Dikpora kabupaten/kota atau pun Dikpora NTB sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan UN belum pernah sama sekali

(Suara NTB/ham)

HARUS DIAWASI - Banyak makanan ringan yang dijual di sekitar sekolah mengandung bahan berbahaya. Seperti disampaikan Wakil Presiden Boediono, Senin lalu, agar pengawasan terhadap bahan makanan yang dijual di sekolah banyak yang membahayakan kesehatan pada anak-anak. Tampak, sejumlah siswa di salah satu SD di Narmada Lombok Barat sedang membeli makanan ringan di luar sekolah.

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) Zain Darmat memandang Lobar perlu memiliki Badan Nasional Narkoba (BNN) Kabupaten. Dari hasil penelusurannya banyak kalangan pelajar mulai “terjangkit” obat-obatan terlarang. Indikasi penyalahgunaan obat-obatan, seperti mengkonsumsi narkoba.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan sekolah agar memprogramkan tes urine terhadap siswa dan siswi.

“Perlu ini untuk langkah pencegahan, bukan untuk keperluan publikasi,”ungkapnya, Rabu (12/2).

Politisi Demokrat ini menjelaskan indikasi penyalahgunaan obat-obatan pelajar itu sangat berkaitan dengan tingkah pelajar. Menurutnya, penyalahgunaan obat-obatan ini perlu diwaspadai. Adanya hasil penjaringan petugas Pol PP menjadi gambaran jika indikasi itu sangat kuat.

Penyalahgunaan ini, terangnya, terindikasi banyak ter-

jadi di daerah wisata.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya mengusulkan agar perlu ada sosialisasi ke sekolahsekolah. Bila perlu, tegasnya, ada pendekatan khusus dalam kurikulum anti narkoba. Selain itu, pihak dinas dan sekolah perlu memprogramkan tes urine terhadap pelajar. “Tes urine perlu dilakukan secara berkala, hal ini untuk pencegahan,” terangnya. Tes urine penting sebagai shock therapy bagi para pelajar agar tidak mendekati barang terlarang tersebut.

Menurutnya, ketegasan pihak sekolah juga menentukan langkah ini. Artinya, perlu ada tindakan tegas terhadap pelajar yang diduga atau terindikasi pengguna narkoba. .

Terkait upaya penertiban petugas Satuan Pol PP terhadap para pelajar, pihaknya mengapresiasi langkah pihak terkait menurutnya, langkah ini sangat positif dalam mencegah siswa yang keluyuran saat jam sekolah.

Namun hal ini perlu dilakukan secara terus menerus. (her)

Kewenangan Pengelolaan Sarjana Pendidikan Harus Tetap Ikut PPG Guru Jadi Urusan Bersama Bengkulu (Suara NTB) Direvisinya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kewenangan pengelolaan guru sebagai urusan bersama, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, persoalan kekurangan guru dan belum meratanya distribusi guru akan segera dapat diatasi.

Demikian disampaikan Mendikbud, Mohammad Nuh, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (12/2).

Dijelaskan Mendikbud, sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, maka sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke daerah, termasuk pengelolaan guru.

Tetapi dalam pelaksanaannya banyak keluhan dari daerah terkait dengan pengelolaan guru tersebut, antara lain, terdapatnya kesulitan melakukan perpindahan guru. ‘’Hal ini mengakibatkan banyak daerah yang kekurangan guru, tetapi di lain pihak ada daerah yang kelebihan guru. Selain itu, guru juga rentan terhadap intervensi politik,” jelasnya.

Mendikbud mengatakan, persoalan guru di Indonesia bukan hanya menyangkut ketersediaan guru, melainkan juga persoalan distribusi yang belum merata. Perbandingan atau rasio murid dan guru di Indonesia sebenarnya sudah cukup ideal, yakni 1:15-16. Belum meratanya distribusi guru bukan hanya menyangkut persoalan kewilayahan, tapi juga ketersediaan guru bidang studi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, Kemdagri, dan Kementerian PAN dan RB sepakat melakukan revisi terhadap UU Pemerintahan Daerah tersebut.

Siswa di Loteng Diminta Tidak Rayakan Valentine yang bisa diperoleh dari perayaan hari Valentine. Justru kesan yang selama ini ada terkait perayaan hari Valentine, lebih banyak mengarah ke hal-hal yang negatif. “Kalau manfaat yang positif dari perayaan ini (hari Valentine) tidak ada sama sekali. Jadi untuk apa dirayakan kalau tidak mendatangkan manfaat yang baik,” ujar Lendek via ponselnya.

Dalam hal ini, ujarnya, para siswa harus melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendatangkan manfaatkan positif. Ketimbang menggelar perayaan Valentine yang tidak ada manfaatnya. Lagi pula, yang namanya hari kasih sayang tidak hanya dirayakan hanya satu hari saja. Setiap hari dan

sisi teoritis maupun praktisnya. Aswadi menduga belum turunnya Dikpora memberikan sosialisasi ke sekolahnya disebabkan masih kuatnya sistem tebang pilih perlakuan Dikpora atas sekolah-sekolah maju dengan sekolah yang masih terbelakang. “Per-

Dikpora. “Sosialisasinya sudah lewat itu semua,” ungkapnya pada Suara NTB via ponselnya, Rabu (12/2).

Ketika wartawan koran ini menanyakan perihal belum semua sekolah mempunyai jaringan internet, Imhal malah menyalahkan sekolah yang belum memiliki jaringan internet. “Salah sekolah sendiri yang belum punya internet. Padahal jika sekolah sudah punya jaringan internet mereka bisa mengakses berbagai informasi baik seputar UN dan lain sebagainya,’’ ujarnya pendek. (dys)

Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

Dinilai Tidak Bermanfaat Praya (Suara NTB) Hari Valentine atau yang dikenal dengan istilah hari kasih sayang sudah bukan hal asing lagi bagi kalangan remaja khusus pelajar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Di mana hampir tiap tahun, banyak pelajar menggelar berbagai acara untuk merayakan Hari Valentine. Tapi karena dinilai tidak ada manfaatnya, seluruh siswa di Loteng pun diminta tidak menggelar perayaan hari kasih sayang tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Lendek Jayadi, Rabu (12/2). Lendek mengaku kalau dari sisi manfaat, tidak ada

mengunjungi sekolah tempatnya mengajar guna memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan UN. Sosialiasi mengenai pelaksanaan UN baginya sangat dibutuhkan mengingat ada perbedaan pelaksanaan dengan UN sebelumnya baik dari

lakuan istimewa Dikpora bagi sekolah kota dengan pedesaan masih terlihat. Yang kota lebih diperlakukan istimewa,” kritiknya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. H. Imhal membantah, jika ada perlakuan istimewa pihaknya atas sekolah maju dan terbelakang. Ia mengaku sosialisasi terkait dengan pelaksanaan UN sudah dilakukan pihaknya lewat berbagai cara seperti mengunjungi beberapa sekolah. Tidak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media masa dan website

waktu merupakan hari kasih sayang kepada orang-orang yang tercintai, terutama kepada kedua orang tua. “Masih banyak kegiatan lain yang lebih positif.

Dari pada hanya sekadar menggelar perayaan Valentine yang tidak jelas manfaatkanya dan tidak sejalan dengan ajaran agama,” pungkasnya.

Meski demikian, pihaknya juga tidak bisa melarang siswa untuk menggelar perayaan hari Valentine. Karena kalau sudah mengarah pada larangan, itu larinya ke kebijakan pemerintah secara umum. Tapi secara pribadi, kalau ada kebijakan pemerintah daerah yang melarang perayaan hari Valentine, pihaknya sangat mendukung. (kir)

Revisi tersebut antara lain terkait dengan pengaturan kembali kewenangan pengelolaan guru. ”Persoalan distribusi guru sulit diserahkan ke daerah, karena tidak ada unsur “pemaksanya”,” ujar Mendikbud.

Tapi kalau persoalan distribusi guru dijadikan kewenangan pusat maka akan lebih mudah mengaturnya.

Dijelaskan Mendikbud, proses tidak boleh tergantung kepada input karena apabila input-nya rendah dan prosesnya jelek maka output-nya akan jelek. “Ini yang harus dibenahi dengan menempatkan guru-guru yang bagus ke daerah-daerah yang kurang bagus”, tegas Mendikbud. (ham)

Bengkulu (Suara NTB) – Menjadi seorang guru profesional, lulusan fakultas keguruan dengan gelar sarjana pendidikan (S.Pd) tetap wajib mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Seperti halnya Sarjana Kedokteran (S.Ked), seorang S.Ked belum menunjukkan profesi dokter tetapi baru gelar akademik.

“Begitu juga halnya dengan sarjana farmasi, tidak identik dengan apoteker. Karena itu, seorang lulusan bergelar S.Pd baru dapat disebut sebagai guru setelah mereka mengikuti PPG,” demikian disampaikan Mendikbud, Mohammad Nuh, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (12/2).

Dengan berprofesi sebagai guru maka mereka akan mendapatkan tunjangan profesi. “Jadi jangan keliru, bukan S.Pd-nya yang dihapus”, ujar Mendikbud.

Untuk mencapai kondisi tersebut, dikatakannya, diperlukan masa transisi sampai 2015.

Mendikbud menambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan revisi ini, maka permasalahan yang terkait dengan pendidikan, termasuk pengelolaan guru yang selama ini menjadi bagianotonomidaerahdandikelolaoleh pemerintahdaerahkabupaten/kota akan ditinjau kembali.

Khusus permasalahan pendidikan, dalam revisi yang sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, diungkapkan Mendikbud, sudah disepakati di level pemerintah pusat, jika persoalan pendidikan tidak lagi diotonomikan tetapi menjadi menjadi urusan bersama, antara pemerintah kabupaten/ kota, provinsi dan pusat. “Ini dasar yang akan kita jadikan

payung, kalau sekarang kita tidak bisa serta merta menariknya ke pusat karena guru juga dalam komponen pendidikan’, ujar Mendikbud.

Ditambahkan Mendikbud, dari 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan), nanti akan dibagibagi mana yang menjadi urusan daerah, mana yang jadi urusan pusat dan mana yang menjadi urusan bersama. Sebagaimana diketahui SNP, meliputi delapan hal, yaitu, (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, (8) Standar Penilaian Penilaian. “Standar isi, proses, dan kompetensi lulusan merupakan bagian dari kurikulum sehingga tetap menjadi kewenangan pusat”, tegas Mendikbud. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014 (ant/bali post)

Latihan dan Kuliah DISIPLIN dan fokus dalam latihan sepertinya sudah melekat dalam diri Dita Juliana. Tak heran atlet kelahiran Kota Bima ini selalu disiplin dalam latihan hingga dia pun sukses menorehkan prestasi di sejumlah ajang kancah nasional hingga internasional. Prestasi tertinggi yang dicatatnya di kancah nasioal adalah meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIIdi Riau 2012 lalu, dia berpasangan dengan Ni Putu Dini Jasita.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (12/2) kemarin, Dita Juliana yang biasa dipanggil Dita ini mengatakan, selain pernah meraih medali emas di PON, dia bersama pasangannya, Putu Dini Jasita juga berhasil meraih medali perak di SEA Games Palembang 2011.

Sayangnya di SEA Games Myanmar 2013 lalu dia absen, lantaran tuan rumah tidak mempertandingkan cabor voli pantai.

Batal tampil di SEA Games tahun 2013 lalu membuat dirinya kecewa. Namun sebagai atlet yang cukup berpengalaman Dita tak ingin patah semangat. Pasalnya masih ada beberapa event tingkat nasional hingga internasional yang akan diikutinya tahun 2014. “Ada beberapa kejuaraan yang akan kita ikuti tahun ini, sehingga kita harus lebih siap lagi,” ucapnya seraya menambahkan ajang event tingkat internasional yang dihadapi adalah Asian Beach Games.

Menghadapi sejumlah kejuaraan tahun 214 ini Dita harus bekerja ekstra keras. Dia tidak hanya fokus latihan, namun dia juga fokus kuliah. Saat ini Dita fokus kuliah di dua perguruan tinggi, yakni di IKIP Mataram dan Unizar Mataram. Dita menginginkan dia bisa sukses di kuliah dan sukses mengukir prestasi olahraga. Diakuinya, saat ini dia merupakan mahasiswa semester 3 IKIP Mataram, dan semester 7 di Unizar Mataram.

Sebagai mahasiswa semester akhir di Unizar Mataram ini ingin sekali sukses di olahraga dan sukses di urusan kuliah, oleh karena itu saat ini Dita betul-betul disiplin latihan dan fokus dengan k e g i a t a n kuliah.(fan)

PENALTI Cristiano Ronaldo saat mengeksekusi tendangan penalti ke gawang Atletico Madrid. Dua penalti Ronaldo membawa Madrid lolos ke final Copa del Rey.

Madrid Cristiano Ronaldo mencetak dua gol dari titik penalti, namun juga dilempari kembang api oleh pendukung Atletico saat Real Madrid memastikan tempatnya pada final Copa del Rey atau Piala Raja dengan menang 2-0 (agregat 50) atas juara bertahan Atletico Madrid.

Upaya Atletico bangkit dari kekalahan 0-3 di Santiago Bernabeu pekan lalu hancur berantakan hanya pada tujuh menit laga setelah Ronaldo mencetak gol menyusul pelanggaran oleh Manquillo.

Bintang Portugal ini menggandakan golnya sembilan menit kemudian, juga dari ti-

tik penalti, setelah Gareth Bale dijatuhkan Emiliano Insua.

Setelah mendapatkan kartu kuning usai cekcok dengan Manquillo, Ronaldo dilempari kembang api oleh pendukung Atletico dan mengenai kepalanya selagi berjalan ke ruang ganti pemain usai babak pertama berakhir. Tapi per-

aih Ballon d’Or ini berlanjut main di babak kedua.

Bos Atletico Diego Simeone sepertinya akan menyerah, karena tak bisa menurunkan sejumlah pemain andalannya seperti Juanfran, Diego Godin, dan Arda Turan. Sedangkan sekitar empat pemain lainnya absen, karena cedera dan terke-

na larangan bermain.

Sebaliknya pelatih Real Carlo Ancelotti bisa menurunkan tim terkuatnya dan itu dibalas dengan gol tandang begitu Ronaldo mengonversi satu tendangan penalti setelah dia dilanggar Manquillo di kotak penalti.

Atletico berusaha bangkit lewat Raul Garcia beberapa saat kemudian, namun pada menit 16 kembali kebobolan menjadi 2-0 setelah kali ini Bale dijatuhkan Insua dan Ronaldo sukses melepaskan tendangan penalti yang men-

garah sudut kanan gawang Atletico yang dijaga Daniel Aranzubia.

Ronaldo tak bisa mengulangi sukses trigolnya pada pertandingan sebelumnya dan kemudian digantikan Jese Rodriguez pada 15 menit waktu terakhir, sedangkan upaya Bale dan Isco digagalkan Aranzubia ketika Real terus bernafsu menambah gol di babak kedua.

Sementara upaya Jose Sosa yang digagalkan Iker Casillas menjadi peluang terbaik Atletico pada pertandingan ini, demikian AFP. (ant/bali post)

Erwin Gagal Ikut Kejurnas Biliar

Dita Juliana

Popda NTB akan Digelar Mei

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Atlet biliar NTB, Erwin gagal tampil di Kejurnas Biliar di Pekalongan , Jawa Tengah (Jateng) 19-28 Februari mendatang. Atlet yang sebelumnya pernah memperkuat NTB di PON XVIII di Riau 2012 ini tidak dapat mewakili NTB di Kejurnas, karena tidak mengikuti Kejurda bulan Desember

Kejurda Biliar 2013 lalu. Sementara dirinya mengaku harus absen di event bergengsi tersebut lantaran tak mengikuti seleksi atlet Biliar tahun 2013 lalu.

Atlet peraih medali emas di Porprov NTB tahun 2010 ini mengatakan ketidak ikutsertaannya dalam kejurda Biliar 2013 lalu, karena tak ada dukungan dana pembinaan dari POPBSI Lobar,

Aubameyang Bawa Dortmund ke Semifinal Piala Jerman

Mataram (Suara NTB) Setelah dua tahun sebelumnya digelar, kini pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB kembali akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB yang akan berlangsung di Mataram 5-10 Mei mendatang. Kegiatan multi event pelajar dua tahunan ini merupakan ajang seleksi atlet yang akan perkuat kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) NTB tahun 2014.

Demikian disampaikan oleh Kasi Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB, Musa L. Jalalilham kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (12/2). “Event ini untuk menyeleksi atlet-atlet yang akan membela N T B di Popwil 2014,”ucapnya.

Dikatakannya, kegiatan ini merupakan gambaran pembinaan prestasi olahraga pelajar di kabupaten/kota dan sebagai salah satu media untuk evaluasi pembinaan olahraga pelajar di NTB. kegiatam ini merupakan agenda rutin dua tahunan pihak Dikpora NTB, karena sangat bermanfaat untuk pembibitan dan pembinaan atlet pelajar NTB. Tidak hanya itu, sekaligus sebagai ajang untuk mencari bakat-bakat atlet yang akan dibina lebih lanjut pada sentra-sentra pembinaan olahraga di NTB, baik PPLP atau di luar PPLP NTB, sehingga atlet-atlet tersebut menjadi atlet andalan di event nasional hingga internasional.

Pesta olahraga multi event pelajar ini rencananya akan mempertandingkan sebanyak tujuh cabang olahraga, yakni bola voli, bola basket, bulu tangkis, pencak silat, sepak bola, tenis meja dan tenis lapangan.

Menurut Musa , jenis cabang olahraga yang dipertandingkan di event ini disesuaikan dengan jumlah cabor yang akan dipertandingkan di Popwil 2014, pasalnya event tersebut merupakan ajang seleksi atlet Popwil. Diakuinya, jumlah cabor yang dipertadingkan di Popda NTB tahun ini lebih banyak dari Poda dua tahun sebelumnya yang hanya mempertandingkan enam cabor. “Popda tahun ini mempertandingkan sebanyak tujuh cabor, ada tambahan satu cabor bola basket,”ucapnya.

Sementara itu khusus cabang olahraga atletik, renang taekwondo, karate, sepak takraw, panahan dan voli pasir tidak dipertandingkan di Popda, karena sejumlah cabang olahraga ini langsung mengikuti pertandingan di Popnas.

Itu artinya sejumlah atlet cabor tersebut tidak perlu mengikuti pertandingan Popwil, karena cabor-cabor tersebut dinyatakan lolos Popnas.

Ditambahkannya, untuk menjamin dan ketertiban dalam penyelenggaraan event tersebut, pihak panitia mengingatkan seluruh peserta menyelesaikan persyaratan administrasi data peserta yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pertandingan. Pasalnya, pada Popda NTB tahun 2014 peserta harus melengkapi ijazah terakhir, raport terakhir , akte kelahiran dan lain-lain. (fan)

2013 lalu.

Erwin yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, mengatakan atlet yang akan mengikuti kejurnas biliar di Pekalongan, Jateng adalah atletatlet yang sukses mengukir prestasi di

Berlin Borussia Dortmund meraih tempat pada semifinal Piala Jerman setelah sundulan penyerang timnas Gabon PierreEmerick Aubameyang memastikan kemenangan 1-0 dalam laga Delapan Besar melawan Eintracht Frankfurt dini hari tadi.

Seperti sudah diprediksi pelatih Borussia Jurgen Klopp laga perempatfinal berlangsung sulit dan pemenangnya mendapatkan dorongan psikologis menjelang pertemuan mereka di Bundesliga Sabtu pekan ini.

Dortmund, juara Piala Jerman 2012, adalah tim pertama yang lolos ke semifinal setelah gol Aubameyang pada menit ketujuh membuat Dortmund unggul kendati tanpa diperkuat sejumlah pemain utamanya.

Dortmund tanpa diperkuat gelandang timnas Jerman Sven Bender dan Marco Reusyang keduanya cedera paha saat timnya menang 5-1 hari Sabtu lalu dari Werder Bremen dalam laga Bundesliga.

Bek tengah Mats Hummels juga absen, karena cedera, sedangkan gelandang Jakub Blaszczykowski dan bek Neven Subotic tak bisa turun musim ini karena cedera. Frankfurt juga kehilangan kaptennya Pirmin Schwegler.

Kedua tim mendapatkan sejumlah peluang bersih di mana gelandang serang Dortmund Henrikh Mkhitaryan melepaskan tembakan melebar pada babak pertama, sedangkan gelandang Jan Rosenthal dan Johannes Flum nyaris menciptakan gol untuk Frankfurt. Sementara Robert Lewandowski dikawal ketat oleh pemain asal Peru Carlos Zambrano.

Dortmund memecahkan kebuntuan ketika sepak pojok Mkhitaryan diteruskan kapten Sebastian Kehl ke arah Aubameyang untuk menyundulnya ke dalam gawang Frankfurt menjelang waktu tambahan.

Malam nanti pada babak 8 Besar juga, Bayer Leverkusen akan menjamu tim divisi dua Kaiserslautern, sedangkan Hoffenhem menjamu VfL Wolfsburg.

Juara bertahan Piala Jerman Bayern Munchen akan bertandang ke Hamburg yang telah menderita enam kali kalah berturut-turut di liga. (ant/bali post)

Adriano (ant/bali post)

akibatnya dia harus absen.

Meski harus absen di Kejurnas Bliar tahun 2014 Erwin mengaku tak harus berkecil hati. Tak ikutnya dia di Kejurnas Biliar tahun 2014 membuat dia harus bisa bersikap legowo, pasalnya dia ingin memberikan kesempatan buat atlet-atlet pendatang baru untuk tampil kejurnas, sehingga ke depannya akan

ada regenerasi atlet NTB. Ditanya soal persiapan mengikuti Porprov NTB Juni 2014 mendatang, Erwin mengaku belum ada persiapan khusus, pasalnya hingga saat ini belum ada pemanggilan dari POBSI Lobar untuk menjalani latihan persiapan Porprov NTB, sehingga ia pun dalam kondisi bebas (tidak dalam pemusatan latihan). (fan)

Absen Dua Tahun

Adriano Kembali Bermain Rio de Janeiro Mantan penyerang internasional Brazil Adriano kembali ke sepak bola pada Selasa setelah hampir dua tahun absen, ketika ia direkrut oleh Atletico Paranaense.

Kesepakatan terkait penampilan dengan pemain 31 tahun itu terjadi dua hari sebelum Paranaense berhadapan dengan The Strongest asal Bolivia di pertandingan fase grup Piala Libertadores.

Adriano telah berlatih bersama tim sejak Desember dan sekarang pemain yang sempat dijuluki “Bad Boy” ini berharap dapat kembali bangkit setelah mengakhiri fase tidak menyenangkan di Corinthians pada Maret 2012.

Upaya terakhirnya untuk memperbaiki karirnya dilakukan pada 2012 saat memperkuat Flamengo yang kemudian berakhir dengan kontroversi, akibat ketergantungannya pada kehidupan malam di Rio. Flamengo, klub tempat Adriano memulai karir sebagai pemain remaja, membatalkan kontraknya pada November 2012 bahkan sebelum ia sempat ber-

main dan ia sendiri menyebut dirinya telah menyia-nyiakan “kesempatan terakhirnya.”

Namun pada Selasa, ia menegaskan hal itu tidak akan terulang lagi. “Menyenangkan untuk dapat kembali, khususnya setelah sedemikian banyak kerja keras dan dedikasi,” ujarnya.

“Saya akan tetap bekerja keras agar bisa dimainkan dan melakukan hal-hal yang saya tahu merupakan hal terbaik, yakni mencetak gol demi gol,” ucapnya kepada situs resmi Atletico.

Masalah-masalah terkininya sangat jauh dari hari-hari ketika penyerang kekar ini meneror barisan pertahanan tim-tim Italia saat ia berjaya di Inter Milan, di mana ia tercatat ikut membawa klub itu empat kali menjuarai Liga Italia.

Setelah awalnya bergabung dengan Inter dari Brazil, ia dipinjamkan ke Fiorentina, kemudian Parma sebelum kembali ke San Siro pada 2004. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 13 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 13 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

COUNTER

LAUNDRY

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

FASHION

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

JALAN-JALAN

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

Provinsi NTB memiliki potensi sumber daya laut dan pesisir yang cukup besar.

Hutan Mangrove di Sekotong, Lombok Barat, adalah salah satu potensi yang menarik untuk dijadikan objek wisata alternatif.

EKOSISTEM terumbu karang, mangrove dan padang lamun yang beraneka ragam juga mendukung kegiatan wisata bahari, alur laut untuk pelayaran. Termasuk, potensi bahan tambang yang bermanfaat bagi penyediaan energi dan bahan baku industri tambang maupun manufaktur lainnya.

Desa Sekotong, Lombok Barat memiliki lahan penanaman mangrove yang paling luas di Lombok. Daerah tersebut memiliki dua spot pengembangan yang potensial, yaitu spot bagian selatan yang terdiri dari Teluk Sepi dan kawasan utara, mulai dari Lembar sampai dengan Bangko bangko. Selain itu mangrove juga tumbuh di pulau kecil yang ada di sekotong yaitu Gili Gede.

Lahan penanaman yang merupakan milik masyarakat merupakan kawasan yang dijadikan sebagai pengembangan hutan wisata mangrove tersebut.

Di lahan dengan luas sekitar 240 hektar tersebut kini telah tumbuh sebanyak 450 bibit mangrove yang telah tertanam.

Bibit mangrove tersebut didapatkan dari swasta yang kemudian ditanam oleh masyarakat sekitar area tersebut. Ada tiga desa yang menjadi target penanaman mangrove tersebut. Desa-desa tersebut

adalah Eat Mayang, Labuhan Tereng dan Lembar.

Lokasi yang strategis, sangat memudahkan kita untuk menemukan tempat yang mengedukasi ini. hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam perjalanan saja. Rute yang harus diambil adalah Mataram – Kediri – Gerung – Sekotong Bawah. Akses jalan yang mudah dan infrastruktur yang sangat memadai, memudahkan kita untuk menikmati perjalanan menuju lokasi hutan mangrove ini.

Sepanjang jalan anda akan dimanjakan dengan pemandangan laut dan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat sekitar. Jadi, siapkan amunisi perjalanan anda. Salah satunya tentu saja adalah kamera.

Penanaman mangrove tersebut didasarkan terhadap aspirasi masyarakat setempat yang memang menginginkannya.

Timbulnya kesadaran akan manfaat ekonomi dan ekologi dari mangrove tersebut membuat masyarakat antusias dalam hal mengumpulkan bibi-bibit mangrove dan mananamnya di lahan yang masih kosong tersebut.

Kesadaran masyarakat terlihat dari tahun 2011 dimana sudah tidak ada penebangan kembali.

Proposal pun kemudian diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk diberikan dukungan baik bibit maupun fasilitas di daerah pengembangan kawasan wisata hutan mangrove tersebut. Setelah penanaman, pemerintah diharapkan ikut andil dalam hal memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan manfaat mangrove tersebut.

Menurut Ketua Laboratorium Biologi Kelautan Fakultas Mipa Universitas Mataram (Unram)

Halaman 14

Hilman Ahyadi, hutan mangrove di Lombok, khususnya Lombok Barat (Lobar), sangat potensial untuk dikembangkan. Bukan hanya karena memiliki kawasan untuk menanam yang paling luas di Lombok, tetapi dari segi akses transportasi bisa menjadi salah satu area wisata yang menguntungkan di Lobar.

Dalam hal menanam mangrove tersebut harus sesuai dengan jenis mangrove dan substrat (Lingkungan) penanaman. Sehingga, apabila sudah ditanam mangrove di area tersebut, tidak akan merusak ekosistem yang dimiliki oleh daerah pesisir dan laut tersebut. Jenis mangrove yang dimiliki di daerah tersebut beraneka ragam diantaranya adalah Afisinia dan soniraksia, rizofora, gurguira, seriup dll.

Sayangnya, saat ini, mangrove yang hanya ditanam disana adalah mangrove jenis Rizofora.

Masih Perlu Dikembangkan Pengembangan mangrove tersebut harus didsarkan pada pendekatan manfaat ekologi dan ekonomi. Artinya adalah penanaman mangrove tersebut bermanfaat sebagai tempat untuk berkembangbiaknya binatang laut.

Selain itu, daerah sekotong merupakan daerah imigrasi burung, sehingga apabila sudah dikembangkan hutan wisata di tempat tersebut bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal burung tersebut. Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat penelitian jenis burung-burung (Bird watching). Sedangkan manfaat ekonominya adalah jenis mangrove buguira bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung, sabun dan bahan-bahan industri. Senyawa bioaktif darimangrove sangat banyak sekali.

Setelah itu mengajarkan mereka untuk mengolah dan membuat bahan baku tersebut tanpa harus menebang mangrove tersebut.

Selain itu, manfaat mangrove

(credit : Ziadah Ziad)

sangat besar, baik akar, batang dan daunnya. Akar dari mangrove bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan dan menahan jaring penangkapan ikan para nelayan sehingga tidak dibawa arus laut.

Kulit dari batang kayu mangrove tersebut bisa dijadikan sebagai pewarna alami yang memiliki manfaat buat masyarakat. Batang dari pohon mangrove diklaim sangat kokoh untuk membangun rumah dan lainnya. Selain itu, daun dari pohon mangrove bisa dijadikan sebagai pakan ternak dimana hal tersebut, sangat cocok dimanfaatkan di daerah sekotong yang merupakan

daerah yang perkebunan dan sering terkena musim paceklik.

Potensi lainnya bisa dimanfaatkan sebagai slah satu tempat wisata yang berbasis eco-tourism dan pendidikan. Apabila kawasan wisata mangrove tersebut sudah dikembangkan maka bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang sangat menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian di kawasan pengembangan hutan tersebut.

Selain itu, hutan wisata tersebut bisa dijadikan sebagai temapt belajar mengenai ekosistem dan ekologi lainnya. Sehingga menjadikan kawasan yang disebut dengan Integrated Tourism. Jadi, sebelum

meng-explore wisata pantai dan pulau-pulau kecil di Sekotong, tidak ada salahnya anda mampir di kawasan pengembangan Hutan Mangrove ini.

Dijamin, anda akan semakin sadar kalau pulau Lombok khususnya dan NTB pada umumnya sangat kaya. Selain tempat wisata seperti pantai dan pulau-pulau kecilnya, Lombok juga memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang menakjubkan dan perlu untuk dikembangkan. Tapi, perlu diingat kita harus menjaga anugerah Tuhan yang berlimpah ini agar bisa dinikmati generasi kita selanjutnya. (gus/kmb)

Bisa Jadi Penahan Tsunami

(sumber : wikipedia)

Pandangan di atas dan di bawah air, dekat perakaran pohon bakau, Rhizophora sp.

Bakau yang Pandai Beradaptasi ENGHADAPI lingkungan yang ekstrem di hutan bakau, tetumbuhan beradaptasi dengan berbagai cara. Secara fisik, kebanyakan vegetasi mangrove menumbuhkan organ khas untuk bertahan hidup. Seperti aneka bentuk akar dan kelenjar garam di daun. Namun ada pula bentuk-bentuk adaptasi fisiologis.

Pohon-pohon bakau (Rhizophora spp.), yang biasanya tumbuh di zona terluar, mengembangkan akar tunjang (stilt root) untuk bertahan dari ganasnya gelombang. Jenis-jenis api-api (Avicennia spp.) dan pidada (Sonneratia spp.) menumbuhkan akar napas (pneumatophore) yang muncul dari pekatnya lumpur untuk mengambil oksigen dari udara.

Pohon kendeka (Bruguiera spp.) mempunyai akar lutut (knee root), sementara pohon-pohon nirih (Xylocarpus spp.) berakar papan yang memanjang berkelok-kelok; keduanya untuk menunjang tegaknya pohon di atas lumpur, sambil pula mendapatkan udara bagi pernapasannya. Ditambah pula kebanyakan jenis-jenis vegetasi mangrove memiliki lentisel, lubang pori pada pepagan untuk bernapas.

Untuk mengatasi salinitas yang tinggi, api-api mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar di bawah daunnya. Sementara jenis yang lain, seperti Rhizophora mangle, mengembangkan sistem perakaran yang hampir tak tertembus air garam. Air yang terserap telah hampir-hampir tawar, sekitar 9097% dari kandungan garam di air laut tak mampu melewati saringan akar ini.

Garam yang sempat terkandung di tubuh tumbuhan, diakumulasikan di daun tua dan akan terbuang bersama gugurnya daun.

Pada pihak yang lain, mengingat sukarnya memperoleh air tawar, vegetasi mangrove harus berupaya mempertahankan kandungan air di dalam tubuhnya. Padahal lingkungan lautan tropika yang panas mendorong tingginya penguapan. Beberapa jenis tumbuhan hutan bakau mampu mengatur bukaan mulut daun (stomata) dan arah hadap permukaan daun di siang hari terik, sehingga mengurangi evaporasi dari daun. (berbagai sumber)

(Suara NTB/gus)

Sungguh banyak manfaat yang bisa diperoleh dari keberadaan hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove.

Selain memiliki fungsi vital dalam menjaga ekosistem pesisir, hutan bakau juga bisa menjadi penahan bencana seperti tsunami.

SEPERTI dikutip dari Wikipedia, hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasangsurut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik.

Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.

Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut.

(Suara NTB/gus)

Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi.

Salah satu fungsi utama hutan bakau atau mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami.

Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan memasang Green Belt atau sabuk hijau hutan mangrove atau hutan bakau. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah di Indonesia rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah banyak beralih fungsi menjadi tambak, kebun kelapa sawit dan alih fungsi lain.

Hutan-hutan bakau menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa di wilayah tropika dan sedikit di subtropika.

Luas hutan bakau Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove

yang terluas di dunia. Melebihi Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta ha) dan Australia (0,97 ha) (Spalding dkk, 1997 dalam Noor dkk, 1999).

Luas bakau di Indonesia mencapai 25 persen dari total luas mangrove dunia. Namun sebagian kondisinya kritis.

Di Indonesia, hutan-hutan mangrove yang luas terdapat di seputar Dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar. Yakni di pantai timur Sumatra, dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Di pantai utara Jawa, hutan-hutan ini telah l a m a terkikis

oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan.

Di bagian timur Indonesia, di tepi Dangkalan Sahul, hutanhutan mangrove yang masih baik terdapat di pantai barat daya Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Mangrove di Papua mencapai luas 1,3 juta ha, sekitar sepertiga dari luas hutan bakau Indonesia. (berbagai sumber)

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Muhammad Lutfi Jadi Menteri Perdagangan Baru Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan baru di Kabinet Indonesia Bersatu II, menggantikan Gita Wirjawan yang efektif mengundurkan diri per 1 Februari 2014.

“Saya memandang saudara Muhammad Lutfi cakap dan mampu menggantikan Gita Wirjawan sebagai menteri perdagangan,” kata Presiden dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Gita Wirjawan mengundurkan diri dari jabatan menteri perdagangan karena ingin fokus mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat untuk Pemilu 2014.

Penggantinya, Muhammad Lutfi, sebelumnya pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jepang serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Presiden memilih Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan baru di Kabinet Indonesia Bersatu II dengan prioritas untuk menstabilkan harga komoditas pangan serta tetap memajukan sektor perdagangan nasional sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.

“Saya memandang saudara Muhammad Lutfi cakap dan mampu menggantikan Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, salah satu prioritas yang harus dilakukan Mendag yang baru adalah harus aktif berupa menstabilisasi harga di dalam negeri yang merupakan salah satu aspek sangat penting dalam domain perdagangan.

Presiden juga mengemukakan meski ekonomi global belum pulih, tetapi Mendag yang baru juga mesti sekuat tenaga mengamankan ekspor dan membuka pasar baru.

Terkait kerja sama internasional, Yudhoyono menghendaki agar kerja sama seperti G20, ASEAN, dan APEC dapat terus berlangsung dengan baik agar kepentingan ekonomi Indonesia dapat terus dipelihara.

“Saya percaya kepada Saudara Lutfi dengan harapan agar perdagangan tetap menjadi pilar perekonomian Republik Indonesia,” ujarnya.

Presiden menyebutkan telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Muhammad Lutfi dengan didampingi Wakil Presiden Boediono.

Lutfi mengatakan bakal

Yusril: Pencekalan MS Kaban Normal Jakarta (Suara NTB) Pencekalan terhadap Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), di Kementerian Kehutanan, bagi Yusril Ihza Mahendra merupakan hal biasa dan normal.

“Kami memandang penetapan status cegah kepada (ant/bali post) Pak Kaban adalah normal MS Kaban dalam konteks penyidikan suatu perkara pidana oleh KPK. Pencegahan ini kami pandang semata-mata sebagai suatu prosedur hukum sehingga tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh di luar koridor hukum,” kata Ketua Majelis Syuro PBB tersebut kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Dirinya meyakini, KPK akan bekerja secara profesional dan proporsional semata-mata untuk menegakkan hukum, dalam mengungkap kasus SKRT. Bahkan dirinya meminta Kaban untuk selalu memenuhi dan taat terhadap panggilan KPK. Dalam perkara yang melibatkan Anggoro Widjojo ini, Kaban sudah pernah diperiksa oleh KPK sebanyak 8 kali dan selalu datang memenuhi panggilan.

“Pak Kaban akan mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan akan memberikan keterangan apapun yang diperlukan guna penegakan hukum. Karena status Pak Kaban adalah saksi yang dimintai keterangannya, maka sesuai KUHAP saksi tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum,” kata dia.

Sementara itu, terkait roda partai, Yusril menyatakan, pencekalan Kaban tak ada kaitannya dengan partai.

“Keluarga Besar PBB harus menunjukkan bahwa mereka taat pada prosedur hukum yang benar dan menghormati langkah penegakan hukum yang sah. Kegiatan para caleg PBB dalam menghadapi Pemilu 2014 tidak perlu terganggu dengan pencegahan Pak Kaban. Kegiatan harus berjalan terus,” himbau mantan Menteri Hukum dan HAM ini.

Menurutnya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk partai, haruslah dianggap sebagai cobaan yang harus disikapi dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang.

“Namun tetap dengan keteguhan pendirian, serta tetap sadar mana yang benar dan mana yang salah,” kata Yusril. (ant/bali post)

Sanksi Tegas untuk RSU yang Telantarkan Pasien Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyatakan, harus ada sanksi tegas terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr A Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung, yang diduga telah “membuang” seorang pasien karena tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan.

Okky Asokawati dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu mengemukakan, terkait informasi tentang pembuangan pasien atas nama Suparman alias Mbah Edy (63 tahun) oleh petugas RSUD tersebut, Komisi IX DPR pada Senin (10/2) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Kepala Dinkes Prov Lampung, Dirut RSUD Dr A Dadi Tjokrodipo Lampung.

“Saya sangat menyayangkan kasus pembuangan pasien atas nama Suparman alias Mbah Edy ini terjadi ketika BPJS Kesehatan sudah diluncurkan,” kata Okky yang juga mantan peragawati tersebut.

Dia juga menyatakan prihatin tindakan pembuangan itu menyebabkan Mbah Edy meninggal dunia.

Apalagi hal ini terjadi di RS pemerintah. Mengingat BPJS Kesehatan belum melakukan kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit atau klinik-klinik swasta, m a k a sudah seharusnya RS pemerintah berempati dan mengutamakan keselamatan pasien.

Karena itu, kalau investigasi yang dilakukan oleh Kemenkes sudah selesai dan bila ditemukan ada pelanggaran dalam pemberian pelayanan kesehatan, maka sanksi tegas kepada manajemen RS yang bersangkutan harus diberikan. “Karena ini sudah merupakan kejahatan kemanusiaan dan pemerintah harus meminta maaf kepada keluarga korban maupun masyarakat,” kata Okky. (ant/ bali post)

(ant/bali post)

Okky Asokawati

meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna menjalankan amanat Presiden guna menstabilkan harga komoditas pangan.

“Saya akan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain,” kata Muhammad Lutfi ketika ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut Lutfi, koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dinilai penting karena stabilitas harga bukanlah hanya menjadi persoalan Kementerian Perdagangan semata.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas harga juga dapat tercapai bila terwujud sistem distribusi dan logistik yang lebih baik di Tanah Air. Lutfi mengungkapkan, dirinya juga bakal berdiskusi, berkonsultasi dan belajar mengenai berbagai hal terkait sektor perdagangan dengan tim Kementerian Perdagangan apalagi mengingat waktu yang singkat yang harus diembannya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II ini. (ant/bali post)

(ant/bali post)

POSE BERSAMA - Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perdagangan RI yang baru, Muhammad Lutfi (kedua kiri) berpose bersama untuk wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).

DPR Perlu Panel Ahli Mendagri Lantik Soekarwo-Saifullah Yusuf Seleksi Calon Hakim Agung Surabaya (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melantik Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2014-2019 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu.

“Apakah saudara siap menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim?” tanya Gamawan Fauzi di sela pelantikan yang dijawab serentak oleh Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

Pengambilan sumpah jabatan diawali dengan pembacaan pemberhentian dari jabatan sebelumnya, lalu dibacakan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 135/P/2013 tertanggal 29 November 2013, terkait Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019.

“Berdasarkan Keputusan Presiden RI, saya percaya saudara-saudara bersedia mengemban jabatan sesuai yang telah diamanatkan,” kata Gamawan.

Setelah pelantikan, Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan salam dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus memuji kepemimpinan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada periode lima tahun lalu.

“Jawa Timur menjadi provinsi nomor satu di Tanah Air dalam sejumlah hal, seperti perekonomian dan insfrastruktur yang berkembang pesat. Ini yang harus dijaga, bahkan kalau bisa lebih baik,” katanya.

Sementara itu, pelantikan sempat tertunda sekitar dua jam karena pesawat yang ditumpangi Menteri Dalam Negeri mengalami keterlambatan.

“Saya minta maaf karena

(ant/bali post)

SAPA WARGA - Gubernur dan Wagub Jawa Timur terpilih, Soekarwo (dua kiri) dan Saifullah Yusuf (dua kanan) didampingi istri menyapa warga masyarakat usai menyampaikan orasi politik di Gedung Negara Grahadi Jatim, Surabaya, Rabu (12/2). terlambat datang, akibatnya pelantikan mundur, sebab meski Menteri Dalam Negeri, tetapi jadwal penerbangan saya tidak bisa dimajukan. Sekali lagi, saya mohon maaf,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah gubernur serta wali kota/bupati di Jatim. Selain itu, beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.

Ada pula, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat yang juga putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang terlihat hadir dan menyampaikan langsung ucapan selamat kepada Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Di luar gedung DPRD Jatim tampak ratusan orang dari elemen Poros Pemuda menggelar aksi mendukung pelaksanaan pelantikan. Massa juga membentangkan spanduk tentang

dukungan dan keoptimisan terhadap kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf ke depan.

Sebelumnya, mantan kandidat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan tidak bisa menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah GubernurWakil Gubernur Jawa Timur 2014-2019 karena masih memasuki masa berkabung setelah suaminya meninggal dunia beberapa waktu lalu.

“Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena masih memasuki masa iddah. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh NU yang juga pendukung Khofifah, KH Hasyim Muzadi, mengomentari pelantikan SoekarwoSaifullah Yusuf dengan pernyataan singkat, “Pemberantasan korupsi itu tidak ada kaitannya dengan pelantikan”. (ant/bali post)

Kegempaan Gunung Kelud Meningkat Kediri (Suara NTB) Kegempaan Gunung Kelud terus meningkat dan berpotensi terjadi erupsi, kata petugas pos pengamatan gunung api di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

“Kemungkinan erupsi sangat besar, gempa vulkanik dalam dan dangkal makin besar, yang artinya suplai magma dari dalam atau energi dari dalam besar. Namun, itu bukan kewenangan kami, dan kami hanya menyampaikan apa yang dicatat,” ujar petugas pos pengamatan, Khoirul Huda, di Kediri, Rabu.

Data seismik pada 00.00 WIB sampai 06.00 WIB pada Rabu ini, tercatat 43 kali gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal sampai 149 kali, dan terjadi kenaikan suhu yang mengalir dari kubah lava sampai 56,9 derajat celcius.

Sementara, pada 06.00 WIB sampai 12.00 WIB, terjadi gempa vulkanik dalam sampai 59 kali, vulkanik dangkal 88 kali, gempa tektonik jauh dengan low frequency 94 kali, dengan suhu air yang juga terus naik sampai 57,1 derajat celcius.

Ia mengatakan, dari koreksi yang dilakukan tim, terutama dengan tingginya frekuensi gempa vulkanik dangkal, terdapat aliran fluida yang berasal dari gas ataupun unsur lainnya.

Selain itu, muncul juga gempa hibrid, yang merupakan campuran dari gempa vulkanik dangkal dan dengan frekuensi tinggi serta rendah.

Pihaknya belum mengetahui dengan pasti apakah yang akan terjadi dengan terus naiknya kegempaan serta suhu gunung tersebut, serta dengan dominannya campuran kegempaan itu akan terjadi pembentukan kubah lava baru, sehingga tambah besar ataukah justru terjadi erupsi.

“Kami telah koreksi dan didominasi gempa vulkanik dangkal dengan frekuensi tinggi, yang artinya ada pembentukan rekahan-rekahan di gunung,” katanya.

Pihaknya terus berusaha keras dengan memantau kondisi gunung yang memiliki ketinggian 1.730 mdpl itu, yang saat ini statusnya

(ant/bali post)

AKTIVITAS KELUD - Pengecekan data aktivitas Gunung Kelud melalui getaran gempa (seismograf) Gunung Kelud di Pos Pengamatan Gunung Api Kelud, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

masih siaga. Kemudian berharap bisa menerjemahkan apa yang ingin disampaikan gunung itu. (ant/bali post)

Yogyakarta (Suara NTB) Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menyarankan, DPR di masa depan perlu membuat semacam panel ahli untuk turut berperan, serta menyeleksi calon hakim agung yang ideal.

“Kalau saya menyarankan mungkin DPR RI perlu juga membentuk semacam panel ahli, karena kami juga tidak mengerti selera mereka,” ujarnya seusai diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Hal itu dikatakanya menyusul penolakan Komisi III DPR atas usulan tiga nama calon hakim agung (CHA) hasil seleksi yang dilakukan KY, yakni Suhardjono, Maria Anna Samyati dan Sunarto. KY, menurut dia, kecewa atas penolakan komisi hukum DPR karena ketiga nama CHA itu telah diseleksi melalui mekanisme yang ketat dengan melibatkan berbagai pakar yang berkompeten.

“Kami telah melakukan seleksi secara ketat selama lima bulan melibatkan pihak luar, seperti ahli hukum, psikolog serta LSM untuk men-track mereka dari sisi integritas dan kemampuan sehingga dari 40 orang terseleksi tiga orang,” katanya.

Menurut Imam, penolakan DPR dengan alasan meragukan integritas ketiga calon hakim agung tersebut perlu dipertanyakan, dan harus memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(ant/bali post)

Imam Anshori Saleh “Ketika mereka meragukan integritas, maka kami tanyakan poin integritas yang mana? Nyatanya, ketika kami tanyakan itu, mereka tidak dapat menjawab,” katanya.

Menurut Imam, CHA sesungguhnya tidak perlu tangkas beretorika layaknya politisi, namun cukup memiliki keahlian hukum, tegas dan bijaksana dalam memutuskan kasus hukum.

“Saya menduga janganjangan selera kita berbeda, mereka menginginkan yang tangkas berbicara. Padahal, sesungguhnya hakim itu sendiri dilarang banyak berkomentar dalam kasusnya, yang penting punya integritas bagus, punya wawasan hukum yang matang, dan bisa memutus dengan bijak,” demikian Imam Anshori. (ant/bali post)

MK Tolak Pengujian UU Narkotika Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimohonkan seorang pengguna narkotika, Firman Ramang Putra.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, UUD 1945 telah melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang di hadapan hukum, yang berarti mengharuskan perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum mengatakan, ketiga pasal yang dimohonkan konstitusionalitas dalam UU Narkotika itu merupakan pasal yang berlaku untuk semua warga negara.

“Setiap orang yang tanpa hak ataumelawanhukummenyimpan, menggunakan, atau menyalurkan narkotika, khususnya narkotika golongan I akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika,” katanya.

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Yusuf Hasibuan mengapresiasi putusan MK ini sebagai putusan final, namun juga kecewa karena mahkamah tidak memberikan gambaran yang jelas serta memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pengguna narkoba.

“Selama ini yang terjadi penumpukan kasus pengguna narkotika di lapas-lapas, bukan pemiliknya, bukan bos-bos besarnya yang dipenjara,” kata Yusuf.

(ant/bali post)

Hamdan Zoelva

Dia mengatakan bahwa permohonan ini untuk meminta mahkamah bisa membedakan antara pengguna dan pengedar besarnya.

“Kami berharap adanya pengujian undang-undang ini untuk penanganan perkara narkotika ini lebih baik lagi,” harapnya.

Firman Ramang Putra menguji UU Narkotika yang mengatur ancaman hukuman bagi pemilik dan pengedar narkotika golongan I. Pemohon menilai ketentuan tersebut tidak membedakan ancaman hukuman yang adil bagi pelaku sesuai perannya masing-masing dalam peredaran gelap narkotika.

Pemohon dijatuhi hukuman maksimal dengan menggunakan ketiga pasal tersebut walaupun perannya sangat rendah.

Pemohon yang memiliki usaha bengkel motor mengakui memiliki kebiasaan buruk mengomsumsi narkotika jenis sabu, namun karena himpitan ekonomi membuat dirinya menerima ajakan temannya, Muhammad Yanamar Azzam, yang saat ini masih buronan polisi untuk menyimpan 15 karung berisikan 215 bungkus ganja seberat 214.600 gram. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 13 Februari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kecelakaan Pesawat Militer Tewaskan 103 Orang di Aljazair “Pesawat itu menabrak gunung dan meledak. Beberapa mayat dinyatakan terbakar dan telah menjadi abu sehingga tidak dapat diidentifikasi,” kata pejabat itu kepada kantor berita Reuters melalui telepon dari provinsi Oum El Bouaghi yang terletak sekitar 500 kilomater dari Aljir, ibu kota Aljazair.

Juru bicara militer Aljazair wilayah timur Kolonel Lahmadi Bouguern mengatakan kepada kantor berita Aljazair APS bahwa pesawat C130 Hercules tersebut membawa 99 penumpang dan empat awak tapi masih belum dapat menemukan korban tewas.

Dia menambahkan bahwa cuaca buruk dan angin kencang mungkin telah menjadi faktor utama dalam kecelakaan.

Stasiun TV Swasta Ennahar, yang mengutip dari sumber informasi terpercaya, melaporkan bahwa setidaknya 103 orang penumpang pesawat tersebut tewas.

Sedangkan pejabat lain sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa terdapat satu orang penyintas dari

kecelakaan itu dan 53 jenazah telah ditemukan sejauh ini.

Kementerian Pertahanan Aljazair mengatakan telah membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki kecelakaan penerbangan tersebut. “Informasi detail akan segera diberikan setelah informasi baru tersedia,” katanya dalam satu pernyataan yang disiarkan oleh APS. Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Menteri Pertahanan Ahmed Gaid Salah akan mengunjungi lokasi kecelakaan pesawat tersebut, tambahnya.

Pesawat pengangkut personel militer itu lepas landas dari Provinsi Tamanrasset di bagian Aljazair dan hendak menuju timur kota Constantine, seperti yang dilansir APS. Jika jumlah korban tewas dikonfirmasi sebanyak 103 orang maka kecelakaan tersebut merupakan yang terburuk di Aljazair sejak tahun 2003 ketika sebuah jet milik penerbangan Air Algerie jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandar Udara di Tamangrasset, yang menewaskan 102 orang. (ant/Bali Post)

Jasad Pendaki Inggris Ditemukan di Alpen Setelah 30 tahun Jenewa Jasad pendaki gunung asal Inggris, yang hilang sejak 1979, ditemukan di puncak Matterhorn di pegunungan Alpen, Swiss, muncul dari es, yang meleleh, kata polisi pada Selasa.

Keluarga mengenali jasad itu sebagai Jonathan Conville, mantan serdadu, yang hilang dalam tugas di pusat olahraga gunung dekat dataran tinggi Skotis, lapor AFP. “Jasad Jonathan ditemukan dan telah diperabukan dan abunya akan disemayamkan di Zermatt,” demikian tertulis pada laman Dana Kenangan Jonathan Conville, yayasan yang dibentuk oleh keluarganya untuk menyokong pendaki muda.

Zermatt adalah pusat bagi para pendaki puncak Matterhorn di pegunungan Alpen Swiss dengan ketinggian mendekati 4.478 meter yang berbentuk piramida dan sangat terkenal.

Berkat pemeriksaan DNA, para ahli berhasil mengenali jati diri jasad pendaki yang dilaporkan hilang pada 29 Desember 1979.

Polisi Swiss melaporkan, penemuan kerangka manusia oleh pilot helikopter penyelamat di sisi utara Matterhorn pada Agustus 2013.

Tim polisi penyelamat juga menemukan perlengkapan sang pendaki termasuk kapak es, pakaian dengan label “Conville”, menurut surat kabar Skotis, “The Herald”.

Harian itu menyebutkan bahwa tim patologi forensik Swiss mencari nama Conville melalui internet dan meng-

hubungi keluarganya setelah menemukan Jonathan Conville Memorial Trust, yayasan yang dibentuk untuk mengenangnya.

“Seketika saya melihat email dari laboratorium patologi Swiss, saya sadar bahwa mereka menemukan jasad Jonathan,” kata saudarinya, Melissa Conville, seperti dikutip The Herald.

Dia bersama saudarinya yang lain, Katrina Taee, kemudian menuju Swiss untuk memastikan kepemilikan peralatan saudara laki-laki mereka serta diambil contoh DNAnya.

“Sungguh menyedihkan.

Mumi tangan dengan kuku dan kulit, telapaknya melikuk seperti menanti digenggam,” kata Taee kepada “Herald”.

“Sudah 34 tahun dan saya menggenggam tangannya. Getir tetapi luar biasa. Perlu waktu untuk mendapat hasil pemeriksaan DNA tetapi mereka menegaskan sesuatu yang sudah kami ketahui,” katanya.

Berkat kemajuan teknologi kita bisa mempercepat operasi pencarian, kasus pendaki yang dilaporkan hilang selama bertahun-tahun masih banyak yang belum terpecahkan.

Namun ketika lapisan es di Alpen mencair akibat pemanasan global, banyak pendaki yang sudah lama hilang bisa ditemukan setelah terkubur di gunung es. Polisi di wilayah Valais, Swiss memiliki data sekitar 280 pendaki yang hilang sejak 1926. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

TURUN - Pangeran Charles (tengah) dibantu oleh polisi saat turun dari perahu saat tiba Mulcheney, Inggris, beberapa waktu lalu.

PM Inggris Peringatkan Krisis Memburuk Akibat Banjir London Perdana Menteri David Cameron memperingatkan pada Selasa bahwa banjir yang melanda sejumlah kawasan di negara itu sepertinya akan memburuk sebelum membaik.

Cameron membatalkan lawatan yang belum diumumkan ke Israel dan kawasan Palestina pekan depan karena harus tetap di dalam negeri untuk menangani banjir sementara pemerintah menghadapi kecaman karena dianggap tak siap.

Tentara dikerahkan membantu mengatasi banjir yang situasinya memburuk di bagian selatan Inggris sementara ratusan rumah terendam di sepanjang daerah aliran Sungai Thames dan layanan tarnsportasi kereta api terganggu akibat cuaca buruk.

Kota-kota dan desa di sepanjang sungai tersebut di sebelah barat London berubah jadi laguna.

Lebih 1.000 rumah telah dikosongkan di sepanjang Thames, di desa-desa dan kota seperti Wraysbury, Datchet dan Chertsey dan situasi diramalkan memburuk karena hujan lebat dan badai bergerak pada Jumat.

“Tak ada tanda ancaman ini akan berkurang, dan hujan serta angin kencang diramalkan masih terjadi pekan ini, keadaan memburuk sebelum membaik,” kata Cameron kepada wartawan di kantornya Downing Street.

“Dana bukan masalah dalam usaha pertolongan.

Berapapun yang diperlukan akan dikeluarkan. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata dia.

Terkait dengan rencana kunjungannya ke Timur Tengah, Cameron mengatakan dia akan terus “memimpin tanggap nasional” dengan memimpin komite COBRA yang dilakukan pemerintah.

Dia mengatakan bahwa dirinya telah mengirim permintaan maaf kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas, “tetapi yang lebih penting ialah menangani banjir”.

Lawatan Cameron ke Timur Tengah itu merupakan yang pertama sejak ia menjadi perdana menteri pada 2010.

Banjir untuk pertama kali melanda kawasan pedesaan Sommerset di bagian baratdaya tetapi sekarang meluas

ke kota-kota dan desa-desa sepajang Thames di bagian tenggara, dan mendekati London.

Sebanyak 1.600 tentara telah dikerahkan dan sebagian sudah mengisi karung-karung dengan pasir di Wraysbury, tempat seorang warga mengeritik Menteri Pertahanan Philipi Hammond.

Su Burrows, seorang sukarelawan pengawas banjir, mengatakan usaha bantuan telah diserahkan ke warga seperti dirinya dan meminta Hammond bantuan militer untuk membagi-bagikan karung-karung pasir.

“Maaf saya jadi emosional. Ada 100 orang di desa ini yang kerja bakti, tak seorangpun dari (badan lingkungan hidup),” kata dia dengan nada emosi kepada Menhan dalam percakapan di stasiun televisi Sky News.

Burrows mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP kemudian bahwa kecamannya tampak berbuah karena 2.000 karung pasir dikirim ke Wraysbury, yang kemudian disusul segera oleh 100 serdadu. Hammond sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat “mencegah alam.” (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Komisi Antikorupsi Nasional (NACC) akan segera mengajukan tuduhan resmi kepada Perdana Menteri Yingluck Shinawatra atas perannya pada skema beras, lapor harian The Bangkok Post dalam lamannya hari ini.

Deputi Sekretaris Jenderal NACC Witthaya Akhompitak mengatakan bahwa sebuah panel penyelidikan akan mengumpulkan bukti untuk mengajukan tuduhan kepada Yingluck.

NACC juga akan menghadirkan para petani beras yang tidak dibayar yang meminta KPK-nya Thailand itu menyelidiki perdana menteri dan pemerintahannya. Witthaya mengatakan jika panel ini mendapatkan cukup bukti maka Yingluck akan dikenai pasal 157 karena lalai dalam berwewenang.

Jika dia disidangkan maka sang PM akan mendapat kesempatan untuk membela diri di hadapan panel itu yang lalu akan menentukan tidak atau akan didakwanya Yingluck.

Jika panel utama NACC memutuskan untuk mendakwa Yingluck dan membawanya ke pengadilan, maka dia diharuskan dilucuti semua jabatan publiknya.

16 Januari lalu NACC sepakat melancarkan penyelidikan atas peran Yingluck keti-

ka sebuah panel memutuskan untuk mengajukan tuduhan kriminal resmi kepada 15 orang yang tersangkut dalam perjanjian beras pemerintah ke pemerintah.

Yang ikut tersandung kasus ini adalah mantan menteri perdagangan Boonsong Teriyapriom dan mantan deputi menteri perdagangan Poom Sarapol.

PM Yingluck bisa dituduh melakukan tindakan kriminal jika dalam investigasi ditemukan bukti bahwa dia melalaikan tugasnya sebagai ketua Komite Kebijakan Beras Nasional yang mengawasi skema beras itu.

Yingluck menyatakan pemerintah tidak melanggar dan berencana membayar para petani itu untuk beras yang sudah mereka janjikan tersebut.

Status fiskal pemerintah caretaker mampu mencari pinjaman dari institusi-institusi keuangan sehingga semua petani pasti akan mendapatkan uang pembayaran berasnya, kata Yingluck.

Dia membantah telah menolak bertemu dengan para petani, sebaliknya telah mengarahkan menteri-menteri terkait untuk menjelaskan segala situasi kepada petani karena mereka semua tahu rincian menyangkut implementasi skema beras tersebut. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Aljir – Satu pesawat angkut militer yang membawa personel angkatan bersenjata dan keluarga mereka dilaporkan menabrak sebuah gunung di bagian timur Aljazair pada Selasa, menewaskan lebih dari 100 orang, kata seorang pejabat lokal.

PM Yingluck Shinawatra Tersandung Kasus Beras

Yingluck Shinawatra

Serangan Granat di Bioskop Pakistan, 10 Orang Tewas Peshawar, Pakistan – Setidaknya 10 orang tewas dan 16 lagi cedera dalam serangan granat di bioskop di Peshawar, Pakistan baratlaut, pada Selasa, kata pejabat pemerintah.

Peristiwa di bioskop Shama itu, yang dikenal sering memutar film porno di salah satu auditoriumnya, terjadi 11 hari setelah serangan serupa di bioskop lain di kota tersebut.

“Untuk saat ini kami katakan bahwa dua ledakan di dalam salah satu ruangan di bioskop Shama dis-

ebabkan oleh granat tangan,” kata pejabat polisi senior Najib -ur-Rehman kepada AFP. Seorang petugas di rumah sakit Lady Reading Peshawar, Syed Jameel Shah membenarkan jumlah koran tewas tersebut.

Peshawar, ibukota provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang bergejolak dan berdekatan dengan kawasan yang dikuasai Taliban, menjadi lokasi berkembangnya pemberontakan yang telah menewaskan ribuan orang. (ant/Bali Post)