Snt13022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SABTU, 13 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 280 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

TAK SEREMPAK - Musim panen di Pulau Lombok tidak berlangsung serempak. Di Kota Mataram misalnya, saat ini baru berlangsung musim tanam.

Sementara di beberapa tempat di Lombok Barat, panen berlangsung sekitar satu sampai dua bulan ke depan. Tetapi di tempat yang lain, di wilayah Lombok Barat, justru sudah ada yang mulai panen seperti tampak dalam gambar.

BPKP Temukan Kerugian Negara Kasus BSPS KLU Mataram (Suara NTB) Salah satu kasus yang masuk desk audit kerugian negara adalah proyek program Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) atau proyek rehabilitasi rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari total nilai proyek Rp 14,7 miliar tahun 2013, auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah mengantongi kerugian negara.

Bonardo Hutauruk

Minimalisir Potensi Penyimpangan INSPEKTORAT NTB didorong lebih progresif dalam mengawal pelaksanaan proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan mengantongi data base, lebih mudah mengawal, bisa meminimalisir potensi penyimpangan.

Inspektorat NTB yang tugas fungsinya sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) didorong punya data lengkap di sekitar 46 SKPD lingkup Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Baru Mencapai 72,37 Persen

SAMPAI akhir 2015, tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB baru mencapai 72,37 persen. Dari target tingkat kemantapan sebesar 76,67 persen hanya tercapai 72,37 persen. Tak tercapainya realisasi target kemantapan jalan provinsi itu lantaran adanya perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional lebih dari 300 kilometer.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Bersambung ke hal 15

‘’Kasus ini sudah selesai kami audit. Kerugian negara sudah kami temukan,’’ kata Kepala BPKP NTB, Dr.Bonardo Hutauruk, AK, MM Jumat (12/2) kepada Suara NTB. Kerugian negara itu ditemukan atas dasar audit permintaan dari penyidik

Pidsus Kejaksaan Negeri Mataram. Klausul audit masuk kategori Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Meski sudah rampung perhitungan kerugian negara dimaksud, tapi angka pastinya belum bisa dia sampaikan

karena pertimbangan belum diserahkan ke Kejaksaan.

Karena audit atas permintaan, maka lembaga Adhiyaksa itu yang berhak menyampaikan. ‘’Kalau soal angka kerugian sudah ada. Tapi nanti Kejaksaan yang akan sampaikan,’’ sebutnya.

Mataram Diguncang Gempa Mataram (Suara NTB) Gempa tektonik berkekuatan 6,6 Skala Richter (SR) mengguncang wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (12/2) sore kemarin.

Guncangan gempa juga dirasakan cukup keras oleh masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya.

Catatan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Pusat gempa terletak pada koordinat 9,77 Lintang Selatan dan 119,34 Bujur Timur, tepatnya di lepas pantai pada jarak 14 Km arah barat daya Sumba Barat pada kedalaman hiposenter 10 kilometer.

Guncangan gempa ini dirasakan dalam skala intensitas V-VI MMI (Modified Mercalli Intensity) di Waingapu, III-IV di Bima, II-III Denpasar, Dompu dan Mataram III MMI. “Hinga saat ini belum ada laporan kerusakan sebagai dampak gempabumi,” kata Kepala BMG Stasiun Mataram, Agus Riyanto kepada Suara NTB, Jumat (12/2) petang.

Bersambung ke hal 15 Citra satelit titik gempa di Sumba Barat NTT yang guncangannya dirasakan hingga NTB.

rekanan yang melakukan pengadaan material rumah kumuh di KLU, atau disebut program tersebut.

Namun sebelum hitung kerugian negara resmi oleh BPKP, Kejaksaan Negeri Mataram sudah menaksir nilai kerugian mencapai Rp 1,6 miliar. Angka ini khusus untuk keterkaitan dengan tersangka RS, pemilik UD. A yang memborong pengadaan material untuk proyek rumah kumuh untuk dua desa di Kecamatan Bayan, KLU. Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Badan Musyawarah (Bamus) DPRD NTB akan segera 1234567890123456789012345678901212 memproses usulan pergantian Ketua DPRD NTB. Langkah 1234567890123456789012345678901212 ini diambil Banmus, setelah sebelumnya DPD Partai Golkar 1234567890123456789012345678901212 NTB secara resmi telah malayangkan surat usulan pergan1234567890123456789012345678901212 tian posisi Ketua DPRD NTB yang memang menjadi jatah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Partai Golkar. ‘’Banmus sudah menerima surat dari Partai 1234567890123456789012345678901212 Golkar yang isinya mengenai usulan pergantian Ketua DPRD 1234567890123456789012345678901212 NTB, dan ditandatangani oleh ketua umumnya,’’ ujar anggota 1234567890123456789012345678901212 Banmus, Drs. TGH. Hazmi Hamzar, SH, Jumat (13/2) kemarin.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Berdasarkan surat DPD Partai Golkar NTB nomor 17/ 1234567890123456789012345678901212 GOLKAR-NTB/2016, tertanggal 4 Februari 2016 prihal 1234567890123456789012345678901212 usulan pergantian Ketua DPRD NTB, menyebutkan, Ket1234567890123456789012345678901212 ua DPRD NTB yang kini dijabat oleh H. Umar Said, S.Ag 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan digantikan oleh rekannya Hj. Baiq Isvie Rupaeda, 1234567890123456789012345678901212 SH, MH yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi.

1234567890123456789012345678901212 Ditanya terkait apakah Banmus akan memproses su1234567890123456789012345678901212 rat usulan pergantian Ketua DPRD NTB dari Partai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Golkar tersebut?

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

Banmus akan Tindaklanjuti Usulan Pergantian Ketua DPRD NTB

(Suara NTB/bmg)

Soal Aset Cilinaya

Kejaksaan Temukan Pecahan 50 Sertifikat

Wedha Magma Ardi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dugaan penjualan aset di kompleks pertokoan Cilinaya Mataram berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. General Manager PT. Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF), Teddy Saputra dimintai keterangan Kamis (11/2) lalu. Temuan terbaru Kejaksaan, ada dugaan 50 sertifikat yang dipecah pecah.

Sedianya kejaksaan memanggil Presiden Direktur PT Pasific Cilinaya Fantasy (PCF) Markus Sunjoyo Kusumo. Namun berhalangan hadir karena sedang berada di luar daerah. ‘’Sehingga yang diutus Direktur PT.PCF, Tedi Saputra,’’ kata Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, berdasarkan informasi dari tim penyelidik Intelijen Kejati NTB.

Permintaan keterangan Tedi berlangsung pukul 09.30 Wita, sampai pukul 12.00 Wita, dengan membawa surat keterangan bahwa Markus berhalangan hadir.

Akhirnya penyelidik Intelijen pun meminta keterangan Tedi beberapa jam.

Dijelaskan, jaksa mengkonfrontir terkait 15 sertifikat pecahan yang sudah diatasnamakan orang lain alias berpindah tangan. Diklarifikasi juga ada 50 sertifikat yang dibagibagi dan sudah atas nama orang lain. ‘’Kami menemukan ada 50 sertifikat yang dipecahpecah, dan sudah atas nama orang lain,’’ jelas Sutapa.

Hanya saja dalam permintaan keterangan itu Tedi, kata Sutapa, tidak menjawab banyak karena tidak membawa dokumen lengkap. Sehingga

Tedi menjawab apa yang diketahui terkait lahan dan ruko yang dikelola dimaksud. Pihaknya meminta Tedi datang lagi ke Kejaksaan dalam rangka klarifikasi ulang dan lebih lengkap. Sehingga pihaknya bisa mendapat informasi lengkap untuk dua versi, yakni dari Pemkot Mataram yang mengklaim sebagai aset daerah dan pihak PCF yang sudah merasa berhak untuk memindahtangankan ke pihak lain.

Sementara Pihak PCF sebelumnya, memastikan berdasarkan pasal 7 ayat 3 perjanjian juga dijelaskan, dalam menjalankan operasionalnya PT PCF dapat menyewakan berjangka atau mengalihkan hak secara berjangka sesuai pasal 5 kepada orang atau badan hukum lainnya, dengan memakai perjanjian tersendiri setelah mendapat persetujuan dari pihak kedua. Ini

berdasarkan kontrak kerjasama antara Pemkot Mataram dan PT PCF tentang Pengelolaan APHM Cilinaya Nomor 8 Tahun 1996 dan Nomor 1.097/96 yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli 1996 silam.

Bersambung ke hal 15

Made Sutapa

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Proses terakhir, rencananya hasil audit itu akan dibuat resumenya dan ditanda tangani Bonardo sebagai petinggi lembaga audit tersebut. Sehingga benar-benar dinyatakan lengkap dan sudah bisa diserahkan ke Kejaksaan.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad Jumat (12/2) kemarin memastikan masih menunggu dari BPKP soal audit dimaksud. ‘’Sebab sampai hari ini kami belum terima,’’ katanya. Jika sudah diterima, akan dijadikan dasar melanjutkan penyidikan untuk tersangka RS,

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Harus Transparan

Bentuk LPTQ

(Suara NTB/ynt)

TAHUN ini, NTB akan jadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional. Pelaksanaan MTQ khususnya akan dipusatkan di Kota Mataram. Dalam rangka partisipasi Kota Mataram dalam kegiatan nasional tersebut, Kota Mataram mulai menjaring peserta dari tingkat kelurahan yang akan diikutsertakan dalam berbagai mata lomba.

Kelurahan Pagutan merupakan wilayah yang memiliki banyak bibit-bibit potensial yang bisa diikutsertakan dalam lomba karena ada empat pondok pesantren (Ponpes) di wilayah itu dimana banyak santri maupun santriwati yang memiliki bakat untuk mengikuti lomba. Untuk itulah di kelurahan itu telah dibentuk LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran).

Anggota LPTQ ini terdiri dari para tokoh agama atau tuan guru, tokoh masyarakat, dan staf KUA (Kantor Urusan Agama).

Demikian disampaikan Lurah Pagutan, Anuri kepada Suara NTB, Jumat (12/2).

Anuri mengatakan pihaknya bersama panitia LPTQ telah menggelar rapat dan pada awal pekan mendatang pihaknya akan mulai melakukan penjaringan peserta. “Berdasarkan hasil rapat, hari Senin nanti kita akan mulai penjaringan qariqariah melalui TPQ-TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran). Nanti dari sana kita cari selain dari ponpes-ponpes,” jelasnya. Anuri menyebutkan ada empat ponpes di wilayahnya yaitu Darul Falah, Nurul Quran, Nurul Iman, dan Darul Hikmah. Banyak juga santri maupun santriwati dari ponpes tersebut yang pernah mewakili kecamatan dalam berbagai lomba.

Para peserta yang terjaring kemudian akan dipilih melalui seleksi. Anuri mengatakan jika jumlah pesertanya banyak, maka seleksi akan dilaksanakan secara terbuka. Tapi jika sedikit, maka seleksi akan dilakukan secara tertutup. Sebelum seleksi dimulai, akan dilakukan juga pawai taaruf tingkat kecamatan yang rencananya akan dipusatkan di Kelurahan Pagutan.

Rencananya pelaksanaan seleksi di kelurahan akan dimulai pada tanggal 16-29 Februari mulai dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan. Anuri mengatakan pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut menyambut dan menyemarakkan MTQ nasional.

Sosialisasi akan dilakukan melalui masjidmasjid maupun pemasangan spanduk dan penyebaran pamflet. (ynt)

Anuri

(Suara NTB/ynt)

PEMINDANGAN - Proses pemindangan ikan tongkol yang dilakukan isteri nelayan di Pondok Prasi, Bintaro, Ampenan. Berita selengkapnya di halaman 12.

Selly Ancam Razia Pemuda Rayakan Valentine Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menegaskan akan merazia pemuda di Kota Mataram, jika ditemukan merayakan Hari Valentine 14 Februari besok. “Tidak ada perayaan valentine. Pol PP saya suruh razia mereka,” tegas Selly di ruang kerjanya, Jumat (12/2).

Menurutnya, perayaan valentine bukan budaya masyarakat Indonesia, sehingga tidak patut untuk ditiru oleh masyarakat. Kalaupun pemuda - pemudi berdalih menyebut sebagai hari kasih sayang, tiap detik dan menit adalah kasih sayang. “Tiap menit juga kasih sayang kok,” ujarnya.

Titik - titik dijadikan tempat berkumpul seperti taman, kafe maupun lokasi lainnya.

Satpol PP akan membubarkan perayaan tersebut. Ditekankan, pelajar di Mataram melakukan hal - hal positif bukan meniru perayaan orang barat. “Semua pelajar tidak boleh ada valentine. Lebih baik belajar saja,” terangnya.

Kepala Satpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar mengaku telah mendapat per-

intah dari Penjabat Walikota Mataram untuk membubarkan perayaan valentine.

Fokus pemantauan personel nantinya, di kafe, taman serta titik lainnya. “Kita bubarkan kalau ditemukan seperti itu,” kata Chaerul.

Senada dengan Penjabat Walikota mataram, Chaerul mengatakan bahwa valentine ini, bukan budaya masyarakat Indonesia, melainkan perayaan orang asing.

Artinya, tidak patut ditiru apalagi dirayakan. “Kenapa harus tiru seperti itu,” cetusnya.

Patroli nanti, pihaknya akan menerjunkan satu pleton personel Pol PP. Selain di taman

dan kafe, beberapa titik di sekolah juga jadi atensi petugas. Pihak sekolah diharapkan memberikan masukan ke peserta didik mereka, agar tidak merayakan secara berlebihan.

“Di beberapa titik sekolah agar tidak merayakan hari valentine, tidak sesuai dengan budaya di masyarakat,” terangnya.

Seperti diketahui, perayaan Valentine jatuh pada hari Minggu (14/2). Pemkot Mataram mengeluarkan imbauan, agar masyarakat tidak merayakan. (cem)

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyayangkan adanya dugaan pungli prona di tiga kelurahan di Kota Mataram. Kalau memang, apa yang diadukan masyarakat itu benar adanya, Ombudsman diharapkan dapat melihat persoalan ini dengan jeli. Sehingga ke depan, lurah-lurah yang ada di Kota Mataram ini, tidak melakukan hal itu lagi.

Menurut Parhan, masalah prona, memang ada juga itemitem yang harus dibayar oleh masyarakat. ‘’Mungkin terkait patok atau biaya-biaya lain yang memang legal sifatnya,’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (12/2). Kalaupun biaya-biaya itu mencapai Rp 2 juta, perlu dipertanyakan juga ke mana arah dana tersebut. ‘’Apakah itu merupakan kesepakatan masyarakat. Karena sering terjadi di bawah itu, asalkan dia dapat prona, untuk membiayai apa mereka siap. Walaupun kesepakatan itu sebetulnya di luar ketentuan yang berlaku,’’ terang Parhan. Kalau ada biaya yang dikenakan kepada peserta prona, harus disesuaikan dengan kebutuhan. ‘’Jangan diada-adakan pointer-pointer itu. Kalau memang itu harus dibayar dan tanpa itu prona itu ndak bisa jalan, ya harus dibayar,’’ ungkap politisi PKS ini.

Karena bisa saja, lanjut Parhan, karena gembira mendapatkan prona, masyarakat rela mengeluarkan biaya ini dan itu. Sebab masyarakat juga mengetahui bahwa biaya pembuatan sertifikat hak milik menggunakan jalur prona dengan program non prona, jauh berbeda. Untuk itu, mantan Kepala Lingkungan Karang Bata ini mengimbau agar pihak kelurahan lebih transparan terkait biaya dan lain sebagainya.

Menurut dia, kalau kesepakatan yang dibuat, dapat dibenarkan secara aturan, tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Sebaliknya, kalau kesepakatan tersebut melanggar aturan, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Terkait prona, Parhan berharap pihak kelurahan lebih bijaksana. Bila perlu di papan pengumuman kelurahan diumumkan secara transparan bahwa kelurahan bersangkutan mendapatkan jatah prona berapa, disertai dengan rincian biaya yang ditanggung oleh masyarakat yang mendapat prona itu. ‘’Jatah tiap kelurahan kan ndak banyak. Masing-masing kelurahan paling dua atau tiga,’’ sebutnya. Jangan sampai jatah yang terbatas ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab. (fit)

Parhan (Suara NTB/fit)

PEMBETULAN Pemuatan imbauan Walikota Mataram terkait larangan pelaksanaan kegiatan Valentine’s Day yang dimuat Suara NTB di halaman 2 edisi Jumat (12/2) terdapat kekeliruan. Seharusnya imbauan Walikota Mataram terkait larangan pelaksanaan kegiatan Valentine’s Day seperti dimuat hari ini di halaman yang sama. Demikian kekeliruan telah diperbaiki . (Bagian Iklan)

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) NTB tahun 2016 ini mendapat jatah elpiji subsidi sebesar 76.000 Metrix Ton (MTon). Jatah ini bertambah dari jatah yang diterima tahun lalu.

(Suara NTB/bul)

PELUNCURAN - Jajajaran Manajemen PT. Toyota Krida Dinamik Autonusa pada peluncuran All New Fortuner, Jumat.

’’All New Fortuner’’ Diburu Konsumen PT Krida Dinamik Autonusa selaku dealer resmi Toyota untuk wilayah NTB secara resmi meluncurukan All New Fortuner. Produk terbaru ini “mencuri”, bahkan mendapat respon yang luar biasa dari pasar lokal.

“Belum diluncurkan, sudah ada 30 SPK yang masuk,” kata Koesnadi, President Director PT Krida Dinamik Autonusa (Dealer Toyota di NTB) dalam peluncuran, Jumat (12/2) di Mataram.

All New Fortuner diluncurkan secara nasional oleh PT Toyota Astra Motor pada 22 Januari 2016 lalu.

Dengan memperkuat karakter, All New Fortuner yang mengusung tema Leading the World tampil lebih mempesona dengan desain terbaru yang menggabungkan unsur stylish & cool. Teknologi engine terbaru dari mesin GD dengan VN-Turbo Intercooler untuk diesel dan mesin New TR dengan Dual VVT-i Technology untuk bensin, performa All New Fortuner menjanjikan performa SUV yang jauh lebih tangguh dibandingkan pendahulunya.

All New Fortuner hadir dengan varian 4x2 2.7 SRZ A/T dengan mesin bensin, serta 4x2 diesel yang hadir pada 2.4 VRZ A/T dan 2.4 G baik manual maupun otomatis. Sementara, bagi konsumen yang menginginkan pengalaman lebih, dapat memilih varian 4x4.

Semua line-up didesain untuk pelanggan yang menginginkan aura sporty yang kuat pada mobil mereka.

Mesin tipe GD yang merupakan new super diesel engine dari Toyota tidak hanya menghasilkan performa yang lebih besar, namun juga akan menekan konsumsi bahan bakar. Sedangkan new gasoline engine, New TR menghasilkan akselerasi responsif dengan peningkatan tenaga dan mendukung efisiensi bahan bakar hingga titik optimal.

Dengan kedua jenis mesin terbaru ini, All New Fortuner memiliki karakter mesin yang menjadi lebih halus dan minim getaran.

Tampilan All New Fortuner berbeda dengan produk Fortuner terdahulu di mana performa yang ditampilkan semakin baik. All New Fortuner ini hadir dalam enam pilihan dengan 3 tipe utama, VRZ, SRZ sebagai grade terbaru, serta G. Enam tipe tersebut adalah 4x4 DSL 2,4 A/T (VRZ), 4x4 DSL 2,4 A/T (G), 4x3 bensin 2,7 A/T (SRZ), 4x2 DSL 2,4 A/T (VRZ), 4x2 DSL 2x4 A/T (G), dan 4x2 DSL 2,4 M/T (G). Semua mesin ini disandingkan dengan transmisi enam kecepatan.

All New Fortuner hadir dengan dua pilihan warna baru, avant-garde bronze Metallic dan Phantom Brown Metallic. Nuansa premium hadir melalui headlamp Bi-Beam LED dan Power Back Door.Dari sisi interior, beberapa desain baru hadir pada model ini, diantaranya adalah speedometer, steering wheel, dan sistem audio. Tersedia pula fitur keselamatan baru seperti SRS airbag, ISOFIX, vihecle stability control, ABS dan BED, serta hill start assist (khusus 4x4 VRZ).

“All New Fortuner ini adalah disempurnakan baik interior maupun eksteriornya. Harga antara Rp 500 juta sampai Rp 670 juta. Sebelumnya sebulan hanya masuk 5 permintaan untuk Fortuner, sekarang langsung 30 belum sebulan. Ini menandakan penerimaan pasarnya luar biasa,” demikian Koesnadi. (bul)

Kepala Bidang Produksi Daerah (Proda) Biro Perekonomian Setda NTB, Bambang Sugeng Ariadi, menyebutkan pemerintah daerah telah menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait jatah tahunan ini.

Jatah yang diterima tahun ini menurutnya di luar ekspektasi. Harapan pemerintah daerah, maksimal penambahannya sebesar 17 persen dari tahun lalu. Namun yang diterima justru di atas itu. “Ternyata bertambah 18,45 persen, cukup besar jatah yang diberikan tahun ini,” kata mantan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB ini dihubungi di Mataram,

Jumat (12/2).

Bambang Sugeng menambahkan, dengan meningkatnya kuota yang diberikan pemerintah pusat, artinya kelangkaan stok bisa diminimalisir, selama distribusi pasokan dari depo Manggis Bali tidak mengalami hambatan.

Kabar baik lainnya yang disampaikan Bambang, desakan pemerintah daerah selama ini untuk merealisaikan depo mini elpiji nampaknya akan segera terjawab. “Dokumennya sudah turun juga, kemungkinan depo mini akan dibangun di Pulau Sumbawa,” katanya kepada Suara NTB. Tahun ini dilakukan tahapan-tahapan pemban-

gunan depo mini elpiji. Bambang memastikan setelah depo dimaksud terbangun, maka konversi dari minyak tanah ke elpiji segera bisa dilakukan di Pulau Sumbawa. “2017 konversi di Pulau Sumbawa sudah bisa dilakukan,” demikian dipertegas.

Terkait kondisi stok, Junior Sales Executive PT. Pertamina Rayon IX Region V NTB, Firdaus Sustanto sebelumnya mengatakan, Pertamina mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan distribusi akibat perubahan cuaca. Stok di SPBE diperkuat dan pangkalan diperkuat.

Perubahan cuaca yang terjadi saat ini tak mempengaruhi distrubsi elpiji dari depo

(Suara NTB/ist)

BELUM DIMANFAATKAN - Kapal Camara Nusantara 1, kapal yang juga dijuluki tol laut untuk mengirimkan ternak dari NTB ke luar daerah. Namun pengusaha lokal belum memanfaatkan kapal ini, menyusul harga penawaran daging sapi potong di luar daerah dinilai belum menguntungkan.

Pengusaha Lokal Masih Enggan Harga Pakan Ikan Air Tawar Dinilai Masih Tinggi Manfaatkan Kapal Ternak Mataram (Suara NTB) Pengusaha ternak dalam daerah nampaknya masih enggan memanfaatkan keberadaan kapal ternak yang diresmikan Presiden Jokowi belum lama ini. Harga penawaran dari pengusaha luar belum begitu menggiurkan tampaknya merupakan salah satu penyebabnya.

Kapal ternak Camara Nusantara I adalah solusi tol laut untuk pengiriman ternak dari daerah-daerah populasi ternak sapi tertinggi, salah satunya NTB menuju daerah yang membutuhkan, terutama Jakarta.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj Budi Septiani ditanya mengenai hal ini menyebut, pengiriman sapi potong keluar daerah saat ini terkendala penawaran harga dari pembeli di luar daerah

yang masih relatif rendah.

Ia mengemukakan, harga sapi di pasar hewan di Pulau Lombok, sesuai laporan petugas informasi pasar per awal bulan Februari ini sebesar Rp 46.000/Kg hidup.

Sementara harga penawaran dari pengusaha luar daerah hanya Rp 35.000/Kg hidup.

“Soal ideal atau tidaknya penawaran harga dari pengusaha luar daerah ini tidak bisa disalahkan, karena ini menyangkut mekanisme pasar,” ungkap Hj. Budi ditemui baru-baru ini.

Mengetahui harga sapi yang relatif mahal di daerah, tentunya peternak lebih memilih menjual sapinya di daerah, apalagi permintaan selalu ada. Permintaan dari luar selalu masuk ke pemerintah daerah. Akan tetapi mengenai harga sepenuhnya diserahkan kepada pengusahanya. Bahkan pemerintah daerah juga tak bisa melakukan intervensi kepa-

da pengusaha untuk menjual atau tidak ternaknya.

Ditanya mengenai populasi ternak di NTB, Budi mengatakan, saat ini sudah mencapai lebih dari satu juta ekor. Sementara potensi sapi potong NTB mencapai 128.000 ekor per tahun, namun untuk memenuhi kebutuhan lokal hanya 76.000 ekor atau 60 persen dari potensi. Kemudian, sebanyak 24.000 ekor atau 40 persen dari sisa potensi sapi potong (52.000 ekor) untuk memenuhi permintaan dari luar NTB, seperti Jakarta.

Selain memiliki potensi sapi potong, Hj. Budi juga mengatakan potensi sapi bibit, namun untuk saat ini belum ada rencana dikirim ke daerah lain demi menjaga populasi.

Sejauh ini, pengiriman sapi bibit ke luar daerah belum ada surat keputusan dari gubernur sebagai rekomendasi wajib. (bul)

PKL Dasan Cermen Dibantu PT.HM Sampoerna Mataram (Suara NTB) PT. HM Sampoerna Area Mataram kembali menunjukkan kepedulian sosialnya kepada masyarakat. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT HM Sampoerna bersama dengan Lembaga Transform, sebanyak 56 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Dasan Cermen menerima bantuan.

Pimpinan PT HM Sampoer-

na Lombok, Moh. Ridwan Firdaus mengaku bahwa salah satu tujuan diberikannya bantuan kepada masyarakat ialah agar terjalin hubungan yang harmonis antara PT HM Sampoerna Lombok dengan warga sekitar.

Pemberdayaan para pedagang kios dan warung penting dilakukan agar warung dapat tertata dengan baik dalam rangka menambah daya tarik

Manggis Bali ke Mataram. Sejauh ini, 13 kapal kapal masih intens mengangkut tambahan pasokan untuk menjawab kebutuhan pengguna elpiji di Pulau Lombok.

“Sekali angkut ada 12 truk datang dari Bali, langsung didrop ke agen,” ujarnya.

Awal tahun ini menurutnya tingkat konsumsi masyarakat masih relatif normal.

Dalam sehari 220 Mton yang dihabiskan.

Untuk pembangunan depo mini elpiji, Firdaus katakan tahun ini lelang sedang on progress.

Tahun ini masih mungkin dilakukan pembangunan, hingga tuntas selama dua tahun kedepan. ‘“Untuk konversi di Pulau Sumbawa, keputusannya ada di tangan pemerintah cq ESDM, Pertamina hanya menjalankan perintah,” terangnya.

Bambang Sugeng Ariadi (bul)

masyarakat dalam berjualan.

Selain itu, bentuk kepedulian PT HM Sampoerna Lombok terhadap masyarakat ialah saat rekrutmen tenaga atau pegawai yang diambil dari masyarakat sekitar.

Sementara itu, Koordinator Program Lembaga Transform, Mukhtar Sakra Mukti, menyebut program ini dimaksud untuk mendukung keberlangsungan usaha sehingga secara ekonomi, pe-

Jumat, 1202/06

(Suara NTB/dys)

PENJELASAN - Mukhtar didampingi Lurah Dasan Cermen sedang memberikan penjelasan kepada para PKL yang akan menerima bantuan, Jumat. milik kios/warung lebih berkembang. Selain memberikan bantuan berupa gerobak dan dukungan modal, PT HM Sampoerna Lombok bersama Lembaga Transform juga akan memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan terhadap para PKL sampai bulan Maret mendatang dengan tujuan agar mereka memperoleh pengetahuan.

“Melalui program CSR sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan ekonomi masyarakat”, ujarnya.

Di antara kegiatan yang nantinya akan dilakukan ialah peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan penataan barang, pengelolaan keuangan sederhana dan penyuluhan kesehatan, melakukan pertemuan secara rutin sebagai bentuk pendampingan, memberikan dukungan modal dalam bentuk barang. Selain itu, dukungan lainnya ialah dalam ben-

tuk perlengkapan untuk display barang seperti etalase, meja box berbahan alumunium, pengecatan, rak barang, dan spanduk.

“Realisasinya akan diberikan secara bertahap,’’ terang Mukhtar.

Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih memberikan apresiasi atas bantuan yang diberikan PT HM Sampoerna Lombok bersama Lembaga Transform. Itu merupakan bentuk fungsi sosial perusahaan yang harus mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang. Hanya saja, Henny berharap agar PT HM Sampoerna Lombok kedepan dapat memberikan bantuan secara berkelanjutan. Hal itu lantaran masih banyak masyarakat Dasan Cermen yang membutuhkan bantuan serupa.

“Mudahan stimulan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat agar mereka dapat berkembang nantinya,” harapnya. (dys)

Praya (Suara NTB) Budidaya ikan air tawar telah menjadi trend bisnis. Mengingat, banyaknya permintaan dari waktu ke waktu. Hanya saja, persoalan yang digarisbawahi para pembudidaya yakni makin mahalnya harga pakan.

Kelompok budidaya ikan air tawar “Moga Mandiri”, di Dusun Mesorang,Aik Bukak Lombok Tengah, misalnya, mengungkapkan soal mahalnya harga pakan itu.

Kelompok yang beranggotakan 25 orang ini pada Rabu lalu dikunjungi pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah. Hajatannya, melihat langsung perkembangan para pembudidaya ikan air tawar di lapangan, sekaligus memotivasi kelompok.

Desa Aik Bukak memang memiliki ketersediaan air yang berkecukupan. Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian di situ memberi dukungan kelompok-kelompok masyarakat yang kreatif dan pandai memanfaatkan peluang.

“Anak-anak bisa sekolah, bisa beli sapi, bisa beli kendaraan, Insya Allah cukup,” kata para anggota kelompok, diwakili Ketuanya, Hairil Anwar kepada Suara NTB. Dengan pengelolaan manajemen kelompok yang baik inilah, Moga Mandiri dijadikan contoh.

Menurut HairilAnwar, kolamkolam tersebut berproduksi antara tiga sampai empat bulan (panen ikan). Kelompok ini menjadi salah satu produsen aktif ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Kelompok Moga Mandiri merupakan satu dari sekian kelompok pembudidaya ikan yang menghijrahkan diri dari bertani. “Budidaya ikan hasilnya lebih pasti dan tak perlu banyak perawatan,” timpal anggota kelompok lainnya.

Ikan hasil panen tak susah untuk dipasarkan karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Menurut Hairil Anwar, pola penjualannya tidak saja langsung ke pengepul. Bahkan bisa dijual langsung kepada kelompok-kelompok pemancing. ‘’Kalau tidak habis dipancing,

biasanya di situ kita dapat. Atau kita hitung-hitungan lagi, tergantung kesepakatan,” ujarnya.

Setiap panen, masing-masing anggota kelompok menyerahkan tambahan untuk kas. Kas yang terkumpul kemudian diperpinjamkan kembali kepada anggota kelompok yang membutuhkan biaya pakan dan kebutuhan lain.

Pinjaman tersebut dikembalikan lagi saat panen, dengan jumlah pengembalian tergantung kesepakatan. Dengan pola kelompok dan manajemen seperti inilah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah memberikan support sebesar Rp 60 juta melalui program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP).

Suntikan anggaran itulah yang kemudian dikelola terus oleh kelompok hingga Moga Mandiri berkembang besar seperti saat ini. hanya saja, yang menjadi kendala saat ini makin tingginya harga pakan ikan tanpa diimbangi kenaikan harga jual ikan.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, H. Maulana Razak mengatakan, pihaknya terus mendukung menggiatkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi air tawar, terutama di Lombok Tengah bagian utara. Terdapat sebanyak 6.000-an hektar potensi pengembangan ikan air tawar, yang dimanfaatkan sebesar 1.200 hektar.

“Potensi masyarakat harus terus dikembangkan, karena Lombok Tengah menjadi suplayer bagi kebutuhan ikan di kabupatan/kota lainnya, terutama Kota Mataram,” demikian dikatakan.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir.Aminollah, M. Si mengatakan terhadap kendala mahalnya harga pakan ikan, pemerintah juga tetap menawarkan kepada investor untuk membangun pabrik. Namun tetap saja, posisi pemerintah juga menunggu reaksi dari para investor.

“Di setiap tempat kita selalu menawarkan ada yang bangun pabrik pakan di NTB. Kita tetap mengusahakan mendekatkan produksi pakan ikan agar ada di NTB sehingga tidak terjadi selisih harga produksi yang tinggi,” demikian Aminollah. (bul)

(Suara NTB/bul)

UMPAN IKAN - Anggota kelompok budidaya ikan air tawar Moga Mandiri, sedang memberikan pakan kepada ikan yang dibudidayakan.

(Suara NTB/bul)

Bertambah, Jatah Elpiji Subsidi untuk NTB

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

Halaman 4

Hidupkan Pasar Soma

(Suara NTB/yon)

KANTOR Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lombok Timur (Lotim) terus berusaha untuk menciptakan Kota Selong yang bersih dan asri. Di tengah upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggir jalan ini, KKTK merencanakan menghidupkan Pasar Sore Malam (Soma) Selong.

Kepala KKTK Lotim, Mulki kepada Suara NTB menyatakan, Pasar Soma ini sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni di sekitar Gelanggang Olahraga Selaparang Selong. Di mana, respons masyarakat cukup bagus untuk menghidupkan kembali pasar ini. “Dulu ini sangat terkenal,” ucapnya, Jumat (12/2).

Namun, ujarnya, karena tidak ada yang memelihara, sehingga tidak berjalan sampai sekarang. Rencana menghidupkan kembali pasar ini tidak dengan adanya pembangunan baru atau tidak sampai merusak tatanan yang sudah ada.

Termasuk tidak menebang pohon ataupun lainnya.

Menurutnya, pedagang yang akan berjualan di pasar ini adalah pedagang-pedagang yang selama ini menempati trotoar jalan. Adanya pasar ini, setidaknya bisa menjadi solusi buat pedagang yang telah ditertibkan.

Dalam hal ini, pihaknya tidak ingin menyakiti masyarakat.

Sudah dicatat sebanyak 15 pedagang yang sudah siap berjualan di areal seluas 10 are ini. Diciptakannya lagi pasar ini dengan tujuan agar kegiatan transaksi jual beli tidak sampai menimbulkan kesan kumuh, sehingga transaksi pedagang bisa mulai sore hari hingga malam hari. Pagi harinya sudah bersih.

“Sekarang saya berusaha carikan dana untuk penataan buat spanduk dan lainnya di lokasi,” janj i n y a .

Mulki (rus)

BERSIHKAN LINGKUNGAN Dikes Lotim bersama masyarakat dan TNI/Polri melakukan gotong royong membersihkan lingkungan untuk mengantisipasi perkembangbiakan nyamuk di Kecamatan Terara, Jumat (12/2).

Tiga Penderita DBD di Lotim Meninggal Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim), gencar melakukan penyuluhan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di empat wilayah kerja puskesmas yang mendominasi terjadinya kasus demam berdarah dengue (DBD).

Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang terjangkit DBD mencapai 100 orang, tiga di antaranya sudah meninggal tanggal 11 Februari 2016.

Menurut Kepala Dikes Lotim, drg. Asrul Sani, kegiatan

(Suara NTB/dok)

Hujan Sepanjang Hari, KLU Makin Rawan Longsor Tanjung (Suara NTB) Intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari belakangan, cukup berdampak terhadap kondisi topografi tanah di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hujan yang terjadi sejak Rabu pagi lalu, mengakibatkan beberapa titik rawan longsor, hingga terjadi longsor serta pepohonan tumbang.

Diakui operator Pusdalop BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Araruna, Jumat (12/2), dua titik yang mengalami longsor terjadi di Deaa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, masing -masing Dusun Leong Timur dan Dusun Tebanyak.

Di Dusun Leong Timur, longsor terjadi Jumat dini hari atau sekitar pukul 04.00 Wita. Dari Pantauan BPBD, material longsor di antaranya mengenai sejumlah rumah, meski tidak menyebabkan kerusakan.

“Dari pendataan kami, di Leong Timur ada 12 KK yang terdampak dan sudah diberikan bantuan logistik. Syukurnya tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu,” ujar Araruna.

Sementata di Dusun Tebanyak, longsoran terjadi di areal sepi penduduk. Namun lokasi longsoran yang berada di bahu jalan, mengakibatkan timbunan material dan sempat mengganggu lalu lintas masyarakat pengguna jalan itu. Dampak longsoran, talud sepanjang 12 meter jebol. Tidak hanya itu, satu pohon juga tumbang akibat tanah labil dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi.

Araruna mencatat, hasil pantauan pihaknya menemukan pepohonan tumbang terjadi di sejumlah titik. Di wilayah Kecamatan Pemenang misalnya, pohon tumbang terdata tiga pohon di kawasan jalan raya Pusuk, 1 pohon di Dusun Nipah (Desa Malaka) dan 1 pohon lagi di Dusun Lokok Piko, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga.

Pohon tersebut rata-rata tumbang pada Kamis sore, dan telah ditangani sejak sore hingga Kamis tengah malam. Akibat pepohonan tumbang, mobilitas masyarakat menjadi terhambat untuk beberapa saat, namun kembali lancar pada Jumat pagi.

Araruna mengimbau, agar masyarakat yang tinggal di areal atau bawah perbukitan untuk senantiasa berhati-hati untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor, khususnya di wilayah yang memang pernah tercatat mengalami longsoran. Ia juga berharap, masyarakat yang menemukan adanya pohon tumbang segera melaporkannya ke aparat terdekat ataupun ke BPBD guna dilakukan penanganan. (ari)

penyuluhan dan PSN dilakukan secara serentak di empat wilayah kerja puskesmas, yakni Puskesmas Selong, Puskesmas Terara, Puskesmas Sakra dan Puskesmas Sikur. ‘’Empat puskesmas yang menjadi titik untuk dilaksanakannya PSN ini memiliki angka kasus DBD cukup tinggi jika dibandingkan dengan puskesmas-puskesmas yang lain dari 20 kecamatan di Lotim,’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat (12/2).

Seiring dengan meningkatnya kasus DBD di Kabupaten

Lotim, lanjut Asrul Sani, perhatian tidak harus dilakukan oleh pihak dari Dikes Lotim.

Melainkan, semua pihak harus ikut serta bersamasama dalam menumbuhkan semangat gotong royong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk DBD. Selain itu, pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat juga harus di-

dirasakan enam bulan ke depannya yang mana masyarakat akan mengalami demam, muntah-muntah dan beberapa gejala lainnya.

“Yang baru meninggal akibat terkena DBD tiga orang di Kecamatan Sakra, Aikmel dan Labuhan Haji. Lotim memang sudah termasuk rawan DBD namun belum masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB). Sehingga, DBD terus kita waspadai untuk dilakukan pencegahan dalam menekan adanya korban lagi,”tandasnya. (yon)

Asisten II Ditahan

Pemda Serahkan Sepenuhnya pada Proses Hukum Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menyerahkan pada proses hukum terkait penahanan Asisten II Setda Kabupaten Lotim, HSW oleh Polres Lotim, Kamis (11/2) lalu. Pemkab Lotim melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Muhammad Munir menyatakan saat ini jajaran Pemkab Lotim belum mengambil tindakan apapun pascapenahanan Asisten II Setda Lotim. ‘’Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu di Gili Kondo itu menjadi kewenangan penuh aparat penegak hukum untuk memprosesnya lebih lanjut. Status jabatan

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan yang diemban pun dipastikan tetap disandang sampai ada keputusan dari Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan,’’ terangnya menyikapi penahanan Asisten II

Setda Lotim, Jumat (12/2).

Sampai sekarang, ujarnya, pihaknya masih menunggu keputusan dan langkah selanjutnya yang akan diambil Pemkab Lotim. Di mana, kewenangan penuh terhadap ke-

bijakan apa yang selanjutnya diambil berada di tangan bupati selaku kepala daerah.

Sementara Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan sempat menjenguk HSW di tahanan Mapolres Lotim. Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu Mochammad Effendi, menjelaskan, kedatangan bupati saat Kapolres AKBP Karsiman bersama sejumlah perwira sedang menggelar teleconference dengan Polda NTB.

Saat itu, ujarnya, ajudan sempat masuk dan mengabarkan kepada kapolres mengenai kedatangan Bupati Lotim. “Sekitar tiga menit lah,” tuturnya.

Sesuai prosedur, lanjutnya, Kapolres meminta HSW dikawal menemui Bupati Lotim yang berada di ruang kerja kapolres. Kasubag Humas dan Protokol ini mengaku tidak tahu apa yang menjadi materi perbincangan bupati saat menemui HSW. (rus)

Komisi II Nilai KLU Belum Butuh BPR

Kawasan Pandanduri Sudah Mulai Kondusif Selong (Suara NTB) Adanya kasus pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kawasan Bendungan Pandanduri Desa Pandanduri Kecamatan Terara beberapa waktu lalu, situasi di bendungan ini sudah mulai dibilang aman. Kondisi itu bisa dipastikan setelah aparat kepolisian, BWS dan Satpol PP Lotim melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputar kawasan bendungan yang kerap dijadikan tempat oleh pelaku begal dalam mengincar mangsanya.

“Setelah kita evaluasi, ternyata lapak yang ada di sepanjang jalan bendungan kerap dijadikan oleh pelaku untuk melihat masyarakat yang akan menjadi korbannya. Mereka duduk-duduk di sana sambil ngopi, melihat ada masyarakat yang dinilainya asing. Itulah yang dibuntuti dan dirampas sepeda motornya,” terang Kapolsek Terara, AKP. I Komang Samia, dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/2).

Setelah dilakukan penertiban terhadap beberapa lapak itu, katanya, saat ini situasi dan kondisi di kawasan Bendungan Pandanduri sudah mulai aman dan kondusif. Selain itu, jarak pandang masyarakat dari ujung Mbung Raja sampai ujung batas timur bendungan sangat jelas tanpa adanya hambatan jarak pandang dalam memantau situasi keamanan. “Setelah kita tertibkan lapak itu, saat ini sudah tidak ada lagi terjadi kasus pembegalan khususnya yang terjadi di kawasan bendungan,” klaimnya.

Kendati demikian, lanjut mantan Kasubag Humas Polres Lotim ini, pihak aparat kepoisian baik dari Polsek Terara, Polsek Sikur dan Polsek Sakra tetap melakukan pemantauan pengamanan di kawasan itu. Patroli tetap digiatkan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (mamtibmas) di kawasan yang saat ini sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat. (yon)

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN - Aparat Polres Lotim menunjukkan barang bukti narkoba dan uang palsu yang berhasil diamankan dalam penggerebekan di Pringgasela, Jumat (12/2).

Diduga Pesta Narkoba, Satu Keluarga Digerebek

(Suara NTB/yon)

I Komang Samia

galakkan.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dikes Lotim, dr. Akmal. Menurutnya, nyamuk DBD biasa menggigit pada pagi hari mulai pukul 09.00-10.00 dan pada sore hari mulai pukul 16.00 Wita-17.00.

Setelah digigit nyamuk DBD, katanya, masyarakat tidak langsung merasakan efek dari virus yang masuk dalam tubuh seseorang itu. Akan tetapi, efek dari gigitan itu akan

Selong (Suara NTB) Satu keluarga di Dusun Sambik Elen Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela Lombok Timur (Lotim) digerebek aparat kepolisian, Kamis (11/ 2) pukul 16.00 Wita. Diduga, satu keluarga ini sedang pesta narkoba bersama tujuh rekannya. Pasangan suami istri dan anak beserta tujuh rekannya pun langsung digelandang ke Mapolres Lotim.

Kapolres Lotim, AKBP Karsiman melalui Kepala Satuan Reserse Narkoba, AKP Arjuna Wijaya kepada wartawan Jumat (12/2), menyebut pihaknya telah mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu 4,43 gram dan ganja berukuran 15,38 gram. Berikut alat hisap dua unit bong, alat timbangan digital, telepon seluler dan lainnya.

Menurutnya, satu tersangka utama berinisial S (45) merupakan seorang petani di Pringgasela. ‘’Sehari-harinya S dipanggil ustadz. Kemungkinan hanya untuk mengelabui,’’ ujar Arjuna.

Sementara istri tersangka berinisial S (27) dan anaknya berinisial AN (18) seorang pelajar yang beralamat di lingkungan Seruni Kecamatan Selong. Tujuh warga lain yang diamankan adalah N (37) warga Terara, Sr (31) warga Mataram, N (35) warga Gereneng, MM (18) warga Gereneng, IT (44) dan Sf dari Terara Selatan. ‘’Dari yang sempat diamankan itu tujuh orang di antaranya disebut hanya sebagai pemakai,’’ terangnya.

Dari hasil pemeriksaan, ujarnya, aparat Polres Lotim hanya menahan tersangka S guna proses hukum lebih lan-

jut. Tersangka ini diduga kuat sebagai pengedar sekaligus pengguna. Sedangkan tujuh pengguna lainnya telah diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional guna proses pembinaan.

Selain itu, ujarnya, pihaknya berhasil mengamankan uang palsu sebanyak 341 lembar pecahan Rp 100 ribu. uang yang diragukan keasliannya itu menurut pengakuan tersangka S dibeli seharga Rp 1,5 juta.

Uang tersebut, katanya, akan bisa berubah menjadi asli saat disimpan. Sejauh ini katanya belum pernah diedarkan.

Tersangka katanya membeli upal dari seorang berinisial S warga Aikmel. Uang tersebut, katanya sudah 44 hari disimpan oleh tersangka. Polisi siap akan mengembangkan kasus ini dan mengungkap kasus ini lebih jauh. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Kajian eksekutif untuk melakukan studi kelayakan bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disikapi pesimis oleh Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Menurut DPRD, KLU belum saatnya memiliki sebuah PT. dalam wujud lembaga perbankan.

“Keberadaan Bank BPR sebenarnya KLU belum butuhkan. Persoalannya untuk membentuk bank, cakupan modal sudah jelas dan itu sangat besar. Dalam Peraturan Bank lndonesia sudah jelas, dari sisi legalitas, manajemen dan permodalannya, akan sangat sulit untuk bisa dipenuhi,” nilai Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Jumat (12/2).

Tusen lebih mengedepankan efisiensi anggaran mengenai keberadaan Bank BPR KLU di tengah limitnya APBD KLU. Tahun 2016 ini saja, besaran APBD KLU lebih sedikit dari Rp 800 miliar. Sedangkan di sejumlah infrastruktur, baik sarana perkantoran (Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan lainnya), sarana jalan, maupun listrik dan air bersih, masih belum bisa ditangani.

Sebaliknya, untuk mengoperasionalkan sebuah BPR, mutlak memerlukan dukungan finansial yang besar. Antara lain, untuk modal inti BPR, tanah, kantor, rekrutmen manajemen, hingga kendaraan pendukung operasional. Ia bahkan melihat, di satu atau 2 tahun pertama, bank belum bisa memenuhi Break Event Point (pulang pokok) apalagi memberi PAD bagi daerah.

“Daripada mendirikan bank, baik lebih eksekutif memikirkan bagaimana mendorong kemajuan koperasi supaya menjadi gerakan di masyarakat. Karena kalau bicara kredit, kebutuhan masyarakat sudah terako-

modir oleh kredit KUR dan sebagainya,” terang Tusen.

Menurut Politisi PDIP Lombok Utara ini, selain mendorong perkoperasian pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memajukan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menyadari bahwa lembaga ini berada di desa, maka keberadaannya jelas bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. BUMDes bisa berperan sebagai lembaga yang memudahkan kebutuhan finansial masyarakat, sekaligus mampu menyumbang PAD bagi desa.

Demikian halnya dengan koperasi, baik eksekutif dan DPRD harus memiliki visi yang sama dalam mengembangkan lembaga perkoperasian dan membantu masyarakat anggota koperasi. Praktik yang kerap bisa disaksikan, tidak sedikit koperasi yang ada justru memberatkan masyarakat melalui pengenaan bunga yang yerlampau tinggi.

“Menjadi tugas kita untuk memberdayakan, agar jangan sampai ada koperasi yang melakukan praktik simpan pinjam di luar anggota, juga dengan bunga yang sangat tinggi. Padahal kalau kita amati lagi, yang banyak beredar ini justru dana pribadi yang mengatasnamakan koperasi,” cetus Tusen.

Ia berharap, lembaga perkoperasian lebih tertata pelaksanaannya mengacu pada regulasi yang diatur pemerintah.

Dengan demikian, koperasi sebagai usaha ekonomi yang dilakukan secara bersama, oleh anggota dan keunuptungannya untuk anggota, dapat dipraktikkan secara benar, sehingga tidak ada lagi oknum yang menjual koperasi tetapi perilakunya bisnisnya sama dengan rentenir. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK Diusulkan sebagai Bupati Definitif

Siapkan Penyambutan Khusus PEMERINTAH dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah bersiap menyambut pasangan kepala daerah yang baru, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 lalu. Kendati tidak ada penyambutan yang meriah, Pemkab Loteng telah menyiapkan penyambutan khusus.

Hal itu diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, kepada Suara NTB, Jumat (12/2).

(Suara NTB/dok) Menurutnya, acara pelanL. Herdan tikan pasangan kepala daerah kali ini dipusatkan di Mataram, maka seluruh agenda terkonsentrasi di lokasi pelantikan. Sementara untuk di daerah tidak ada perayaan yang meriah. “Tapi tetap ada kegiatan untuk menyambut kepala daerah yang baru nanti. Seperti apa kegiatan penyambutannya nanti, belum bisa dipastikan,” jelas Herdan.

Adapun untuk kegiatan pelantikannya, Pemkab Loteng menyiapkan sekitar 100 undangan sesuai permintaan dari pemerintah provinsi selaku pelaksana. Para undangan inilah yang nantinya diperbolehkan untuk ikut masuk ke arena pelantikan.

Sementara yang tidak dapat undangan, harus bersabar.

Herdan menjelaskan, karena seluruh urusan pelantikan ditangani oleh pemerintah provinsi maka pihaknya hanya mengikuti saja. Seperti apa aturan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi, itulah yang diikuti.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pelantikan pasangan Bupati dan Wabup Loteng terpilih, H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, bakal digelar pada hari Rabu (17/2) mendatang bersamaan dengan pelantikan enam pasangan kepala daerah lainnya di NTB yang pada tahun 2015 juga menggelar pilkada serentak. (kir)

Fauzan Serahkan Sepenuhnya ke Pemprov Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menunggu proses pengusulannya sebagai bupati definitif oleh Pemprov NTB ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dirinya belum tahu sejauh mana proses pengusulan dirinya di provinsi.

“Saya menunggu saja, terkait proses pengusulan diserahkan ke provinsi yang berwenang,” kata Fauzan Khalid pada Suara NTB di Giri Menang belum lama ini.

Dijelaskan, mekanisme pengusulan bupati definitif menunggu SK pemberhentian Zaini Arony terlebih dahulu.

Baru atas dasar SK pemberhentian ini, DPRD Lobar akan menjadwalkan menggelar paripurna penetapan bupati. Dari hasil paripurna itu akan ditetapkan pengusulan penetapan bupati definitif oleh dewan. Setelah ditetapkan di DPRD barulah DPRD mengusulkan ke

mendagri melalui gubernur.

Terkait SK pemberhentian, Fauzan mengaku belum tahu apakah sudah keluar atau belum. Menurutnya, pihak dewan yang lebih tahu, karena prosesnya ada di Dewan. Terkait kapan pelantikannya, Fauzan juga mengaku belum tahu, apakah bulan ini atau bersamaan dengan pelantikan serentak 7 kepala daerah hasil pilkada lalu atau bulan depan.

Ditanya terkait sejumlah nama yang masuk bursa calon wakilnya, ia mengaku semua nama-nama yang disebut di media menurutnya bagus-bagus. Namun ia sendiri belum

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid tahu siapa yang akan mendampinginya. Ia sendiri akan memilih yang paling baik di antara yang baik. Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan parpol pengusung, seperti Golkar, PDIP, Hanura, Demokrat dan PAN. Menurutnya, komunikasi berjalan terus dengan parpol tersebut. (her)

Menurun, Aksi Kejahatan di Kawasan Wisata Loteng Praya (Suara NTB) Selama tahun 2016 ini, aksi kejahatan di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya aksi kejahatan dengan sasaran wisatawan asing, menurun drastis. Kendati demikian, pengawalan dan pengawasan terhadap titik rawan kejahatan tetap diintensifkan.

Demikian ditegaskan Kasat Sabhara Polres Loteng, Iptu Antonius Dopo, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (12/2).

Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Februari tahun ini, aksi kejahatan di kawasan wisata tercatat nol kasus. Berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, selama tahun 2015 yang angka kejahatan cukup banyak. “Harapan kita kondisi ini bisa terus bertahan,” tegasnya.

Walaupun terjadi penurunan drastis, bukan berarti pihak kepolisian menurunkan intensitas kegiatan pengamanan dan pengawalan di kawasan wisata. Personel tetap disiapkan dan disiagakan, terutama di titik-titik rawan kejahatan yang sebelumnya telah diidentifikasi.

Pengamanan yang dilakukan terus diperketat. Anggota saat ini tidak hanya menggelar patroli dalam skala besar.

Kegiatan patroli skala kecil juga diintensifkan kuantitasnya. “Setiap harinya, ada 14 anggota yang mengelar patroli.

Itu di luar patroli skala besar,” tambahnya.

Tidak cukup patroli saja, personel kemudian ditempatkan di titik-titik rawan. Di sepanjang kawasan wisata mulai kawasan Selong Belanak sampai kawasan Kuta dan sekitarnya, sehingga sewaktu-waktu anggota bisa digerakkan, ketika ada aksi kejahatan yang muncul.

Selama kegiatan patroli dan pengamanan, seluruh personel dipersenjatai lengkap. Termasuk alat komunikasi, juga disiapkan di masing-masing tim. Seluruh kendaraan yang digunakan juga telah dipasangi alat pelacak posisi berupa GPS. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap personel yang bertugas. (kir)

Beraksi di Perairan Labuapi

Dua Pelaku Pengebom Ikan Diringkus Polisi Giri Menang (Suara NTB) Kepolisian Perairan (Polair) Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil meringkus dua pelaku diduga pengebom ikan. Dua pelaku inisial SU warga Ampenan dan HA nelayan Montong Buwuh Batulayar usai beraksi di perairan Kuranji Kecamatan Labuapi, Kamis (11/2) sekitar pukul 09.00 Wita. Dari tangan pelaku, diamankan sejumlah barang bukti berupa ikan seberat 15 kilogram, bahan peledak, detonator, sampan serta korek api. Kini keduanya mendekam di tahanan Mapolres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo dalam jumpa persnya di Mapolres Lobar, Jumat (12/2), menjelaskan, dua pelaku ditangkap ketika anggota Polair melakukan patroli rutin di wilayah perairan Batulayar menggunakan kapal Pol Air 1017. Tak lama, jelasnya, anggota Polair bertemu dengan nelayan di tengah laut melaporkan bahwa di seputaran perairan Kuranji Labuapi sampai laut Sekotong melihat adanya nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom ikan. “Setelah menerima laporan itu, kami menindaklanjuti dengan melakukan pengintaian dan penyelidikan di Perairan Kuranji menggunakan kapal nelayan. Begitu pelaku nyandar di daratan, lalu anggota melakukan penangkapan,” terang Kapolres.

Diterangkan, dalam proses penangkapan sempat terjadi aksi pengejaran. Pelaku pun ditangkap di perairan Ampenan. Anggota yang siaga di perairan lalu melakukan penangkapan terhadap pelaku. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik karena kedapatan barang bukti dibawa oleh para pelaku. Setelah diamankan, anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Dari tangan pelaku polisi menemukan barang bukti berupa ikan seberat 15 kilogram, 2 botol bahan peledak, satu buah sumbu detonator yang diduga untuk meledakkan. Diamankan juga peralatan kompresor lengkap dengan alat selam.

Sampan yang ditumpangi pelaku pun diamankan.

Setelah dilakukan penangkapan, pelaku berikut barang bukti pun diamankan ke Mapolres Lobar untuk diproses lebih lanjut. Menurut pengakuan pelaku, baru kali pertama melakukan tindakan tersebut. Namun aparat akan mengembangkan kasus ini, sebab kemungkinan pelaku memiliki jaringan lain. Pihaknya juga akan mengembangkan dari mana para pelaku memperoleh bahan peledak.(her)

(Suara NTB/her)

RINGKUS - Dua pelaku pengebom ikan di perairan Kuranji diringkus Pol Air Polres Lobar ditunjukkan pada wartawan di Mapolres Lobar, Jumat (12/2).

Halaman 5

Belum Pasti, Rencana Ekspose Bersama Kasus Bedah Desa Praya (Suara NTB) Rencana ekspose bersama kasus dugaan korupsi pada proyek bedah desa, antara Polres Lombok Tengah (Loteng) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, hingga kini belum ada kejelasan waktu. Pihak Polres Loteng selaku pemohon ekspose bersama, belum bisa memastikan kapan ekspose bersama akan digelar. “Kalau kami kapanpun, 24 jam siap,” tegas Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, melalui Kaur Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, Jumat (12/2).

Hanya saja, katanya, tinggal kesiapan dari pihak Kejari Praya. Dalam hal ini, tidak bisa hanya pihak kepolisian saja yang siap, sementara pihak kejaksaan belum siap.

“Jadi kita sekarang tinggal menunggu kesiapan dari pihak kejaksaan saja. Kapan dan dimana ekspose bersama tersebut, bisa digelar,” ujarnya.

Pihak kepolisian sudah menjalankan apa yang diminta pihak kejaksaan dengan melayangkan permintaan secara resmi. Hal itu ditandai dengan sudah dilayangkannya surat permintaan ekspose bersama dari Polres Loteng ke Kejari Praya.

Diharapkannya, dengan digelarnya ekspose bersama kendala yang menghambat

penyelesaian sisa berkas kasus dugaan korupsi bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2011, bisa segera terjawab. Sehingga berkas kasus bisa segera tuntas dan bisa dilanjutkan ke tahap pelimpahan.

“Ekspose bersama ini merupakan salah satu bagian dari upaya kita, pihak kepolisian menuntaskan berkas kasus bedah desa tersebut. Dari sekian opsi cara yang ada. Apalagi proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,04 miliar sudah cukup lama menggantung. Tanpa ada kepastian status,’’ ujarnya.

Sementara masih ada tiga tersangka lagi yang masih belum jelas statusnya dan butuh kejelasan. “Kita kasihan terhadap para tersangka, sampai saat ini statusnya masih mengambang,” ujar Ery. Dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan, 4 tersangka sebelumnya sudah dilimpahkan. Sisanya sebanyak 3 tersangka, termasuk mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditambah PPK proyek, berkasnya belum dinyatakan lengkap. Berkas ketiga tersangka itulah yang direncanakan untuk diekspose bersama. (kir)

Antisipasi Bencana, Polres Loteng Siagakan Satgas Khusus

(Suara NTB/kir)

SEMPAT DIAMANKAN - Sejumlah sepeda motor yang sempat diperiksa di Polres Loteng.

Namun, aparat menyatakan berkas dan dokumen kelengkapan kendaraan dinyatakan sah, sehingga dilepas kembali.

Angkut Sepeda Motor

Mobil ’’Pick Up’’ Diperiksa Polisi Praya (Suara NTB) Sebanyak enam sepeda motor dan dua mobil pick up diperiksa jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Jumat (12/2) pagi. Pihak kepolisian curiga, karena sepeda motor yang dibawa itu merupakan motor selundupan. Apalagi, sebagian besar plat motor itu adalah plat luar NTB, yakni dari Jakarta.

Kapolres Loteng, AKPB Nurodin, SIK.M.H., melalui Kaur. Bin Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, yang dikonfirmasi Jumat (12/2) menjelaskan, sepeda motor dan mobil pengangkut dibawa ke Polres Loteng sete-

lah diperiksa anggota Satlantas pada kegiatan rawan pagi di Perempatan Toyang Praya.

Sopir mobil pick up, ujarnya, mengaku hendak membawa sepeda motor tersebut ke Masbagik Lombok Timur (Lotim) dan sempat menunjukkan surat-surat kendaraan kepada aparat. Tapi untuk memastikan kebenaran berkas dan dokumen kendaraan, polisi langsung menggiring mobil pick up ke Polres Loteng.

Dalam pemeriksaan, sopir mengaku kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari kegiatan lelang dari sejumlah finance Jakarta. Di mana sepe-

da motor-sepeda motor tersebut merupakan hasil cabutan finance bersangkutan. “Dan, setelah kita melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen kendaraan, seluruh dokumen dinyatakan sah,” ujarnya.

Terhadap kendaraan ini sudah diserahkan kepada pemiliknya, karena tidak ada dasar bagi pihaknya menahan. “Kita amankan hanya untuk memastikan kebenaran dokumen kelengkapan kendaraan tersebut.

Guna memastikan tidak ada sepeda motor selundupan yang masuk ke wilayah Loteng,” timpal Ery. (kir)

Praya (Suara NTB) Memasuki musim penghujan, sejumlah daerah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam.

Untuk itu, guna mengantisipasi dan membantu mengatasi dampak bencana yang bisa muncul sewaktu-waktu, jajaran Polres Loteng pun telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya dengan menyiagakan Satuan Tugas (Satgas) khusus bencana.

“Total ada sekitar 150 personel yang disiapkan sebagai satgas khusus bencana ini,” ungkap Kasat Sabhara Polres Loteng, Iptu Antonius Dopo, kepada wartawan, Jumat (12/2). Tugas dan ruang lingkup kerja satgas khusus pun tidak terbatas pada bencana alam saja. Tetapi pada bencana secara lebih luas, baik bencana yang menimpa orang per orang maupun kelompok masyarakat tertentu. Termasuk kecelakaan pada umumnya maupun kecelakaan lalu lintas hingga pada bencana kebakaran.

Ia mencontohkan, Satgas Bencana beberapa hari yang lalu sudah diterjunkan membantu melakukan pencarian terhadap warga yang hilang tenggelam di kawasan Bendungan Batujai. Bahkan pada tahun 2015, satgas khusus ini juga sudah diterjunkan mem-

bantu masyarakat mengatasi persoalan kekeringan.

Mengingat, tugasnya yang lebih berkaitan dengan kebencanaan, personel dari satgas ini dibekali kemampuan khusus, berupa kemampuan penyelamatan dan pencarian layaknya tim SAR pada umumnya. Tapi memang masih pada tataran dasar saja. Tidak sampai begitu mendalam seperti tim SAR. Meski demikian, dalam bertugas satgas khusus tersebut tidak bekerja sendirian. Koordinasi dengan tim SAR, Tagana maupun dengan instansi terkait lainnya tetap dilakukan supaya penanganan dan antisipasi dampak bencana yang terjadi bisa maksimal dilakukan. “Untuk peralatan, kita juga sudah ada. Walaupun jumlahnya dan jenisnya masih terbatas. Seperti perahu karet, sudah ada dua unit yang tersedia. Termasuk gergaji mesin juga ada,’’ ujarnya.

Disinggung peta kerawanan bencana di Loteng, Antonius didamping Waka Satgas 9 (bencana) Polres Loteng, Ipda Samsul, mengaku ada beberapa daerah yang sudah dipetakkan. Menurut potensi bencana yang bisa terjadi. Misalnya, untuk wilayah Loteng utara seperti di Kecamatan Batukliang Utara dan Batukliang, teridentifikasi sebagai daerah rawan longsor. (kir)

Dilanjutkan, Pemeriksaan Kasus Gara-gara Status di Medsos, Kades Bagik Polak Pengadaan Seragam Satpol PP Giri Menang (Suara NTB) Penyidik Tipikor Polres Lombok Barat (Lobar) kembali memeriksa sejumlah anggota Satpol PP Lobar kaitan dengan kasus pengadaan seragam. Sejumlah anggota Satpol PP diperiksa di ruang penyidik Tipikor untuk menanyakan seputaran pengadaan seragam yang diduga dimark-up. Selain memeriksa saksi-saksi dari anggota Satpol PP, pihak polres juga melengkapi dokumen untuk berkoordinasi dengan BPKP kaitan dengan penghitungan kerugian negara.

Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo, kepada wartawan ditemui di Mapolres Lobar Jumat (12/2). Dijelaskan, pemeriksaan terhadap saksisaksi akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya lebih dulu menyasar anggota yang ada di Satpol PP yang termasuk dalam pengadaan seragam tersebut. Setelah memeriksa anggota Satpol PP, jika diperlu-

(Suara NTB/dok)

Joko Tamtomo kan Kepala Satpol PP selaku penanggung jawab juga akan diperiksa oleh tim penyidik.

Terkait kerugian negara dalam perkara ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit. Sejauh ini pihaknya perlu melengkapi dokumen yang diperlukan untuk audit, sebab BPKP perlu juga backup data dari Polres untuk melakukan penghitungan. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan peng-

hitungan. Namun menurutnya, penghitungan ini tidak bisa dijadikan dasar. Lembaga resmi yang dijadikan acuan adalah penghitungan BPKP. Setelah hasil penghitungan itu keluar dari BPKP, barulah pihaknya menindaklanjutinya.

Nantinya, jelas Joko, pemeriksaan Polres tergantung hasil di BPKP, jika diarahkan untuk mengembalikan kerugian negara maka pihaknya akan mengikuti. Sebaliknya jika ditindak pidana maka pihaknya akan memproses secara hukum.

“Besar atau kecil kerugian negara akan tetapi kami proses, namun itu juga nanti perlu menunggu hasil dari BPKP,” imbuhnya.

Diketahui, pengadaan 200 unit seragam Satpol PP tahun 2015 yang diduga menyimpang di laporkan masyarakat ke Polres Lobar. Dalam kasus ini Polres sudah memeriska sejumlah saksi Dari anggota Satpol PP dan pemborong seragam untuk dimintai keterangan. (her)

Plt Bupati Kritisi Perkembangan Kota Gerung Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengkritisi laju perkembangan Kota Gerung sebagai ibukota Kabupaten Lobar. Dinilainya, perkembangannya lambat. Semenjak pusat pemerintahan Kabupaten Lobar dipusatkan di Kecamatan Gerung selama 20 tahun belum ada perkembangan kemajuan sebagai ibukota kabupaten. Bahkan perkembangannya hanya 2,5 persen.

Menurutnya, kendala dihadapi Kota Gerung masalah infrastruktur drainase di wilayah ini yang buruk, sehing-

ga banyak genangan banjir.

Selain masalah infrastruktur pembangunan darinase, persolan sampah juga menjadi pemicu terjadinya genangan air dan banjir. Mengatasi persolan tersebut, dirinya meminta SKPD dan masyarakat ikut bersinergi. Ia mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan membuang sampah.

Masalah sampah juga masih banyak terlihat masyarakat yang kebiasaan membuang sampah di saluran air drainase, seperti sampah toko yang dibuang sembarangan. Diharapkan, masalah banjir dan sampah juga

menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Tata Kota.

Namun, menurutnya, persoalan sampah tidak bisa dilimpahkan semuanya ke SKPD akan tetapi perlu peran serta semua unsur yang ada serta dibutuhkan kesadaran bersama.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lobar, Sakri menerangkan, tahun ini pemkab akan menindaklanjuti pembangunan drainase dengan menggandeng pihak dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Dari 14 titik yang tersebar di Lobar ada 8 titik yang akan diprioritaskan pembangunannya. (her)

Dipanggil Polisi

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Bagik Polak Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) Amir Amraen Putra mendatangi Mapolres Lobar untuk mengklarifikasi terkait status yang dibuatnya di media sosial (medsos) facebook miliknya. Ia datang sekitar pukul 09.00 Wita untuk mengklarifikasi perihal statusnya tersebut, lantaran berbau menyudutkan korps Polri khususnya para Babinkamtimbaspol di desanya. Ia pun langsung bertemu Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo di ruang kerjanya.

Diketahui dalam laman facebook miliknya, dengan alamat Amir Amraen menulis status keberadaan Babinkamtibmaspol ditarik saja dari desa, karena dinilai tidak pernah bekerja.

Kapolres Lombok Barat, AKBP Wingky Adhitiya Kusumo didampingi Kasat Binmas AKP Burhanudin membenarkan terkait pemanggilan Kepala Desa Bagik Polak sekaligus pengurus dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) NTB tersebut. “Kami hanya meminta untuk klarifikasi persoalan status yang sembarangan di-upload oleh bersangkutan,”tegasnya.

Ia mengaku cukup kaget dengan tulisan status kepala desa.

Pihaknya sangat menyambut baik langkah kades mengklarifikasi ke Polres. Hal ini, jelasnya, tentu akan dibicarakan dengan baik-baik melalui komunikasi. Apakah mengarah ke pencemaran nama baik dan masuk ke ranah pidana? Pi-

haknya belum berani memastikan, karena perlu dilakukan pendalaman. Dalam hal ini tentunya, ada kriteria jika status itu termasuk dalam pencemaran baik atau perbuatan melanggar hukum dari sisi UU IT. Menurutnya, pihaknya bersama kades terkait akan menempuh upaya komunikasi sebab langkah ini sangat bagus.

Dalam status kepala desa itu mengkritik anggota Babinmaspol yang bertugas di desa setempat yang diduga tidak aktif dan kurang menjalin komunikasi dengan pemerintahan serta tidak pernah melakukan tugasnya dengan baik.

Atas kritikan ini, pihaknya perlu mengklarifikasi dan mendalami, apakah benar hal tersebut. Jika benar maka tentunya pihaknya akan mengevaluasi anggotanya yang bertugas di desa setempat. Sebaliknya jika tidak benar maka tentunya kades terkait harus juga meminta maaf.

Kepala Desa Bagik Polak, Amir Amraen Putra mengakui jika kedatangannya untuk mengklarifikasi status yang ditulis pada akun facebook miliknya. Ia mengaku, status yang ditulis dan di-upload keliru lantaran masyarakat mentafsirkan status itu juga salah. Ia berdalih, status itu dibuat untuk bahan kritikan kepada Polres supaya menjalin komunikasi kemitraan dengan jajaran pemerintahan desa. Sebab selama ini, petinggi Polres dengan pemerintahan desa kurang komunikasi. “Itu mengkritisi, dan saya sudah hapus. Saya juga sudah meminta maaf,” ujarnya.(her)

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pemkab Sambut Wacana Bangun Kereta Api di Pulau Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menyambut secara antusias wacana pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa. Namun pemkab Dompu tidak melihat ada hal urgen untuk pembangunan dimaksud.

tu dalam hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut. Artinya, kalau memang wacana tersebut serius dikembangkan, maka mulai sekarang mesti dilakukan studi kelayakan.

Seperti permintaan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Sumbawa (APMPS) Jakarta kepada Presiden Jokowi untuk membuka aksesibilitas sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur transportasi Lombok dan Sumbawa.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar, Jumat (12/2) menyatakan, wacana tersebut sangat mungkin direalisasikan. Apalagi teknologi saat ini sudah jauh berkembang. Artinya, untuk kebutuhan transportasi di Pulau Sumbawa, kereta api sangat layak dan dibutuhkan. Terutama untuk menjangkau wilayah terpencil.

“Misalnya ke wilayah selatan di Batulanteh, sangat me-

Belum Urgen Namun dari Dompu dilaporkan, wacana pembangunan jalur kereta api di pulau Sumbawa dinilai belum terlalu urgen. Angkutan yang ada saja banyak kosong dan jumlah penduduk serta komoditi yang diantardaerahkan tidak sebanyak Jawa.

Drs. H. Bambang M. Yasin, Bupati terpilih Dompu kepada Suara NTB menyatakan, tidak melihat ada alasan yang urgen untuk dibangunkan jalur kereta api di pulau Sumbawa. Selain membutuhkan anggaran yang cukup besar, pulau Sumbawa juga lebih banyak kawasan hutannya. Komoditi yang akan diangkut menggunakan kereta api karena jaraknya yang

mungkinkan jalur kereta api dibangun,” terangnya.

Segala jenis sarana perhubungan sangat dibutuhkan untuk menjangkau semua wilayah, termasuk kereta api.

Apalagi aksesibilitas di Pulau Sumbawa masih terbatas.

Dibutuhkan sarana alternatif seperti jalur kereta api untuk lebih cepat menjangkau antar wilayah di Pulau Sumbawa.

Termasuk untuk membawa hasil bumi, karena seperti dikenal Pulau Sumbawa kaya akan potensi alamnya.

Persoalannya sekarang, lanjut H. Iskandar, pertimbangan ekonomi dan efisiensi membangun jalur kereta api dimaksud, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan. Ten-

panjang, juga tidak ada. “Sumbawa ini masih sebagai daerah transit dan belum menjadi daerah tujuan. Penduduk di pulau Sumbawa tidak banyak. Ketika dibangunkan kereta api, biaya operasionalnya tidak sebanding,” katanya.

Untuk angkutan barang musiman seperti komoditi jagung dan lainnya, kata H. Bambang, sejauh ini masih bisa dipenuhi melalui angkutan laut dan darat. Karena daerah pengiriman barang Dompu dari Surabaya. Untuk meringankan pengiriman barang dari dan tujuan ke Dompu digunakan melalui jalur transportasi laut. “Untuk ke pelabuhan Bima hanya butuh waktu dua jam, jadi ndak butuh waktu yang lama,” jelasnya.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si berpendapat, daratan di pulau Sumbawa sekitar 60 persen berada dalam kawasan hutan. Kondi-

(Suara NTB/arn/ula)

(Suara NTB/arn/ula)

(Suara NTB/arn/ula)

H. Iskandar si ini akan sulit untuk pembangunan kereta. Selain itu, angkutan orang maupun angkutan barang ke Sumbawa sudah tersedia dengan angkutan antar daerah dalam provinsi (AKDP) maupun menggunakan travel. “Orang

H. Bambang M. Yasin sudah banyak yang bisa membawa mobil dan fasilitas mobil rent car juga banyak sebagai pilihan transportasi kalau ke Sumbawa,” katanya.

Bila pemerintah ingin membangun fasilitas kereta api di pulau Sumbawa, H.

Agus Bukhari Agus Bukhari mempersilakan.

Tentu pemerintah akan melakukan pengkajian lebih awal sebelum dibangun proyeknya. “Silakan saja, cuman nanti pasti akan ada kajian kelayakannya,” terangnya. (arn/ula)

Raskin untuk Lotim Didatangkan dari Sumbawa

KSB akan Batasi Cabai dari Luar Daerah Taliwang (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan membatasi masuknya cabai dari luar daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terserapnya seluruh produksi cabai dalam daerah dengan mempertahankan harganya agar petani tidak merugi.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) KSB, Ir. Lalu Azhar mengatakan, langkah pembatasan ini seiring rencana pemda yang pada tahun ini akan menggalakkan tanaman hortikultura khusus cabai. “Produksinya kan sedang digenjot. Jadi kita juga harus jamin harganya supaya petani tidak merugi,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (12/1).

Menurut dia, pembatasan masuknya cabai luar daerah akan diterbitkan dalam bentuk instruksi. Para pedagang cabai terutama pemasok sayuran yang selama ini banyak memanfaatkan produk luar daerah akan diarahkan untuk menyerap produksi cabai petani lokal. “Jadi kita arahkan pedagang untuk mendahulukan cabai lokal,” ujarnya.

Tidak saja untuk memenuhi kebutuhan lokal, produksi cabai petani dengan program hortikultura diproyeksikan untuk memasok ke daerah lain. Untuk penjualan ke luar daerah, Disperindagkop dan UMKM akan memfasilitasi petani untuk menembus pasar luar. “Jadi rencana kita selain proteksi harga di dalam daerah, kita juga akan buka keran pasar ke luar dengan bekerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan cabai sebagai bahan baku produksinya,” timpalnya.

Lalu Azhar mengatakan, untuk sampai pada rencana tersebut tentunya harus melalui sejumlah tahapan yang cukup panjang. Karena itu kepada para petani yang sudah siap menyukseskan program hortikultura tanaman cabai agar bersungguh-sungguh untuk mencapai target hasil panennya tahun ini.

“Saya kira tahun pertama ini kita lihat dulu berapa kemampuan produksi petani kita. Kalau memang bisa mencukupi kebutuhan dalam daerah, maka tidak menutup kemungkinan kita stop yang dari luar. Tapi kalau tidak, ya kita batasi supaya harga cabai petani kita tetap bersaing,” sambung Lalu Azhar.

Ia menyampaikan, pada dasarnya harga cabai di pasaran selama ini tidak pernah anjlok.

Sebagai bahan rempah paling dominan digunakan masyarakat, bahkan harga cabai setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Karena itu ia pun optimis, jika pun jumlah produksi petani nantinya meningkat drastis harganya tidak akan mengalami penurunan signifikan. “Kalau pun turun nilainya tidak terlalu banyak. Karena cabai sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” imbuhnya. (bug)

Lalu Azhar (Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan beras di gudang Bulog Sub Divre Sumbawa tahun 2015 mencapai 36 ribu ton. Dari capaian tersebut, dapat dilakukan Mobilisasi beras nasional (Mobnas) ke daerah lain seperti NTT dan Lombok. Termasuk tahun ini akan melakukan Mobnas ke kabupaten Lombok Timur.

Kepala Bulog Sub Divre Sumbawa, Drs. H. Muhammad SyaukanikepadaSuaraNTB,Jumat(12/ 2) mengakui dalam waktu dekat pihaknyaakanmelakukanMobnas ke Lotim sekitar 1.700 ton. Kebutuhan beras miskin (raskin) kabupaten tersebut akan dikirim bertahap.

“Insya Allah Senin besok sudah mulai dilakukan pengiriman. Sebenarnyahariini(Jumat)dikirim,tapi karenapengaruhcuacasehinggaditunda,”pungkasnya.

Sejauhinikebutuhanraskinbaik Kabupaten Sumbawa maupun Sumbawa Barat untuk dua bulan kedepan masih cukup. Syaukani engganmenyebutkanjumlahkebutuhan dari masyarakat Sumbawa akan beras. Yang jelas kebutuhannya tidak sebanyak kabupaten lain sepertiLombok.Ditigagudangyang ada, yakni gudang di Labuan, Alas danLopokjugasudahdipersiapkan kaitan persediaan beras. “Kebutuhan akan beras Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat tidak terlalu besar. Tidak sebesar kebutuhan yang di Pulau Lombok. Saat ini persediaandigudangcukupuntukdua bulan kedepan. Sehingga dapat mengirimkeluaruntukkebutuhan daerah lain,” jelas Syaukani.

Diceritakannya,2015lalutarget pengadaan berkisar sekitar 35 ribu sampai 40 ribu ton. Pengadaan bisa mencapai 36 ribu ton, melampaui tahun-tahunsebelumnya.Selainitu pihaknya juga melakukan Mobnas ke luar daerah seperti NTT dan dan Lombok. Hal ini tidak terlepas dari

(Suara NTB/arn)

PEMBANGUNAN BARU - Salah satu unit rumah BSPS kategori Pembangunan Baru (PB) rampung dibangun kondisi 100 persen di kecamatan Alas.

Tiga Desa di Sumbawa

Diusulkan Masuk Program Bedah Rumah Sumbawa Besar (Suara NTB) Program bedah rumah atau rehab rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016 di Sumbawa telah diusulkan untuk tiga desa ke pemerintah pusat. Dengan total rumah sekitar 658 unit baik Peningkatan Kualitas (PK) maupun Pembangunan Baru (PB).

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar, Jumat (12/ 2) mengatakan, untuk 2016 Satker BSPS berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB. Sehingga usulan BSPS disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Usulan dimaksud telah disampaikan Desember 2015 lalu untuk tiga desa yang menjadi lokasi BSPS 2016, yakni desa Lekong kecamatan Alas Barat, desa Emang Lestari dan desa Padasuka Kecamatan

Lunyuk dengan total sekitar 658 unit. “Pendataan sudah dilakukan by name by addres dan sudah disampaikan ke Kementerian PUPR melalui Dinas PU NTB,” terangnya, didampingi Kepala Dinas PU dan Kabid Sumber Daya dan TTG BPM LH. Usulan tersebut akan mulai dibahas pada 15-16 Februari mendatang dalam rapat pendahuluan konsultasi regional di Dinas PU NTB. Yang dihadiri seluruh Kabupaten/ Kota di NTB. Kabupaten akan membawa kembali usulan tersebut, tidak hanya usulan 2016 tetapi juga usulan tahun 2017 mendatang. Sebab selain BSPS, ada pula program lainnya, berupa rumah khusus, bantuan rusunawa dan prasarana umum. Untuk 2017, Sumbawa telah mengusulkan BSPS untuk kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Pelampang, sesuai ranking kemiskinan kecamatan. Berikutnya akan dibahas dalam rapat pra konsultasi regional di Bali.

Untuk program rumah khusus, lanjut Iskandar, Sumbawa telah mengusulkan lokasiya di Labuan Jambu.

Dalam hal ini, Pemkab pun telah mentiapkan lahan sesuai syarat yang diminta pusat. Sedangkan rusunawa untuk 2016 kelanjutan pembangunan di Pondok Pesantren Dea Malela Pemangong dan di UTS Batu Alang. Turut juga diusulkan pembangunan rusunawa di kampus Universitas Samawa (UNSA) dan STIKP Hamzanwadi Sumbawa.

Sedangkan terkait evaluasi program BSPS 2015, telah dilaksanakan di empat desa, Desa Dalam, desa Baru, desa Juran Alas, dan desa Labuan Alas di kecamatan Alas. Artinya, sampai saat ini, rehab rumah tidak layak huni yang memenuhi persyaratan tuntas di dua kecamatan, Sumbawa dan Alas. Meskipun ada yang rumah tidak layak huni yang masih tertinggal, namun akan ditalangi melalui dana APBD Kabupaten. (arn)

ini agenda kerja tahunan DPRD sudah mulai tersusun dan akan segera dijalankan.

“Termasuk agenda legislasi kita sudah jadwalkan. Nah harapan kami pemerintah sudah siap dengan draf Raperda mengenai desa itu supaya kita bisa prioritaskan dalam agenda legislasi kita,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB, Abdul Muis, S.Sos mengaku sudah menyiapkan lima draf Raperda mengenai desa yang akan diajukan di program legislasi tahun ini. Kelima Raperda itu masing-masing Raperda tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa; Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Raperda tentang Alokasi Dana Desa (ADD); Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan Raperda ten-

tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa. ”Kelima Raperda itu sudah kita sampaikan ke bagian hukum untuk selanjutnya diusulkan masuk dalam Program Pembuatan (Propem) Perda di tahun 2016 ini,” jelas Abdul Muis, S.Sos kepada media ini sebelumnya.

Ia mengatakan, kelima regulasi tersebut sangat penting untuk diselesaikan pada tahun ini. Pasalnya seluruh aturan sangat dibutuhkan bagi desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan program kerjanya berdasarkan ketentuan Undang

Undang (UU) Nomor 6 tentang Desa sebagai aturan terbaru. (bug)

Andi Laweng

(Suara NTB/dok)

pan yang memadai terutama soal kajian akademik. “Kita tidak mau seperti tahun lalu.

Kita akhirnya tidak bisa membahasnya karena sampai akhir tahun kita minta pemerintah melengkapinya, tapi tidak ada realisasinya,” sesalnya.

Dari informasi yang diperolehnya, Pemda KSB saat ini tengah menyiapkan lima Raperda berkaitan dengan desa. Draf regulasi tersebut ditargetkan harus selesai tahun ini juga mengingat penerapannya mendesak. “Terutama soal Perda pemilihan kepala desa (Kades) kan itu tidak boleh ditawar-tawar karena tahun ini ada 16 desa yang akan Pilkades. Tanpa landasan aturan, maka Pilkades tidak bisa diselenggarakan,” tandasnya.

Untuk memastikan seluruh Raperda mengenai desa tersebut telah disiapkan oleh pemerintah, Andi Laweng mengatakan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan bagian hukum Setda. Mengingat saat

dukungan semua pihak, termasuk instansi terkait. Di tahun 2016 target juga sama dengan tahun 2015 yakni berkisar sekitar 35 sampai 40 ribu ton. Tentunya tahun ini bisa saja lebih meningkat capaian pengadaan dari sebelumnya. “Target pengadaan tahun ini hampir sama dengantahun2015.Tapitargetbisa saja bertambah kalau nanti pengadaan berjalan dengan baik. Kita berdoa bersama-sama, mudahmudahan produksi gabah/beras Sumbawa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga nanti pengadaan gabah/beras oleh Bulog itu akan lebih baik,” tukasnya.

Terkait pengadaan tahun 2016 ini,pihaknyabelumbisaberkomentar, bahkan belum bisa menjelaskan jumlah dari pengadaan. Namun pihaknya optimis, tahun ini bisa melebihi target pengadaan.

Tentunya diharapkan saat panen nanti dalam kondsi cuaca yang baik. Mengingat apabila cuaca buruk, akan menyulitkan Bulog dalam pengadaan. “Mudah-mudahan panen nanti cuacanya baik. Sehingga proses panen berjalan lancar dan pengadaan semakin meningkat,” kata Syaukani. (ind)

Penanganan Kasus Utang Dana Pengamanan Pangan Jalan di Tempat

DPRD Berharap Draf Raperda tentang Desa Dilengkapi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk memastikan kelengkapan seluruh draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait desa yang akan diajukan pada tahun 2016 ini.

Permintaan tersebut disampaikan oleh ketua Badan Pembuat (Bapem) Perda DPRD KSB, Andi Laweng, SH mengingat seluruh Raperda yang akan mengatur soal tata kelola desa itu dapat diselesaikan tahun ini juga. “Jadi sebelum diajukan lengkapi seluruhnya baik terutama syarat administrasinya,” katanya kepada media ini, Jumat (12/2).

Permintaan Andi Laweng ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, berkaca pada tahun lalu puluhan Raperda yang diajukan pemerintah dan masuk dalam prorgam legislasi daerah (Prolegda) tidak bisa dilanjutkan pembahasannya.

Penyebabnya Raperda tersebut tidak memiliki kelengka-

(Suara NTB/ind)

H. Muhammad Syaukani

Taliwang (Suara NTB) Penanganan kasus kredit macet pengembalian dana pengamanan pangan atau Pengaman Harga Dasar Gabah (PHDG) hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera selesai. Kasus yang sebelumnya sudah dilimpahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) setempat itu faktanya hingga kini belum juga disidangkan.

Sebelumnya ada upaya MPTPTGR untuk mengembalikan penyelesaiannya ke Disperindagkop dan UMKM lagi. Alasannya MP-TPTGR meminta dinas teknis menempuh upaya sesuai kewenangannya agar para pihak ketiga yang menunggak pengembalian dana PHDG itu menuntaskan kewajibannya. Tetapi Disperidagkop dan UMKM “angkat tangan” dengan saran MP-TPTGR itu. Alasannya sebelum melimpahkan ke majelis seluruh langkah yang menjadi kewenangan dinas telah ditempuh termasuk memberi peringatan tegas kepada ke-9 pihak ketiga yang mengendapkan dana PHDG hampir senilai sekitar Rp 1,017 miliar itu.

Namun terbaru, seluruh kasus yang telah dilimpahkan ke MTTPTGR tidak bisa disidangkan karena keanggotaan lembaga MP-TPTGR yang belum di SKkan. Pasca pengunduran Dr. Ir. H.

W. Musyafirin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) KSB yang merangkap jabatan ketua tim belum ada yang mengisinya. Kondisi ini dibenarkan oleh kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan (BK-Diklat) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang juga anggota MP-TPTGR. “Perubahan komposisi anggota tim sudah diajukan ke (penjabat, red) bupati tapi belum juga di SK-kan. Mudah-mudahan bisa segera ditetapkan supaya tim bisa bekerja,” terang Abdul Malik kepada wartawan.

Ia berjanji, untuk seluruh kasus yang telah dilimpahkan ke MP-TPTGR akan segera dibahas setelah SK baru keanggotaan diterbitkan. Hanya saja ia tidak menjamin seluruh kasus akan langsung ditindaklanjuti ke meja persidangan termasuk dalam hal ini kasus PHDG. “Kita lihat prioritasnya yang mana akan didahulukan. Kita lihat juga kelengkapan berkasnya,” timpalnya.

Khusus untuk kasus PHDG, Abdul Malik mengaku, bisa saja tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Pasalnya kasus tersebut, para pihak ketiganya memiliki jaminan yang selama ini masih ada di tangan pemerintah. Karena itu kemungkinan besar penyelesaiannya akan dikembalikan ke dinas teknis sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Seharusnya bisa diselesaikan di dinas karena ada agunan pihak ketiga yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

Nelayan Diminta Waspadai Gelombang Tinggi Bima (Suara NTB) Warga pesisir di Sape dan laut Flores diminta untuk mewaspadai cuaca buruk, yang memicu terjadinya gelombang dengan ketinggian hingga mencapai dua meter. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Sultan Salahuddin Bima, Daryatno mengungungkapkan hal itu kepada Suara NTB, Jumat (12/2).

Kata dia, meski kondusif, namun cuaca buruk telah terjadi beberapa hari terakhir, yang menyebabkan terjadinya gelombang tinggi. “Nelayan dan warga diharap agar tetap mewaspadainya,” katanya.

Selain itu, menurut dia, di perairan selatan pulau Lombok dan Sumbawa, juga mengalami hal serupa, mewaspadai potensi angin kencang. Walaupun angin tersebut belum terdeteksi dan masih jauh dari prakiraan. “Namun saat ini terlihat ada peningkatan tekanan angin bagian selatan,” tuturnya.

Disamping itu, Daryatno menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya banjir dan tanah longsor, akibat curah hujan yang tinggi terutama wilayah Bima dan Sumbawa. “Diwaspadai juga curah hujan yang disertai angin kencang yang bisa membahayakan,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Lagi, Dua Desa di Tambora Diterjang Banjir Bima (Suara NTB) Dua desa di Kecamatan Tambora, yakni Kananga dan Kawinda Nae kembali diterjang banjir. Tingginya curah hujan sejak Kamis hingga Jumat (12/2) sore merupakan sebab utama genangan banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH, MH kepada Suara NTB, Jumat (12/ 2) mengatakan, ratusan rumah warga dan fasilitas umum terendam. Tidak hanya itu, dua unit rumah warga roboh. “Ada dua rumah yang roboh, saat ini anggota sudah berada di lokasi sejak pagi tadi,” katanya.

Menurut dia, banjir tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi. Hal itu juga diperparah kondisi gunung di wilayah Tambora yang saat ini telah gundul untuk dijadikan lahan produksi pertanian. “Pokoknya jika hujan turun, Tambora pasti akan banjir,” akunya.

Sumarsono berharap agar semua lintas sektor terkait baik di tingkat Provinsi dan Pusat secepatnya turun tangan untuk mengantisipasi, sehingga tidak terjadi bencana yang lebih besar. “Kami sudah menyampaikan tanggap darurat ke pemerintah Provinsi dan Pusat. Kami berharap cepat direspons,” harapnya.

Disamping itu, dia juga mengingatkan masyarakat setempat untuk tidak membabat hutan secara ilegal. (uki)

ROBOH – Rumah yang roboh diterjang banjir di Kecamatan Tambora, Bima, Jumat (12/2).

(Suara NTB/uki)

Sistem Peringatan Tunggakan Kasus di Kejaksaan Diupayakan Tuntas Mei Mendatang Dini Banjir Dibangun

(Suara NTB/uki)

BAGIKAN STIKER – Aparat Polres Bima saat membagikan pin dan stiker antinarkoba di salah satu ruas jalan di Bima, Jumat (12/2).

Polres Bima Bagikan Pin dan Stiker Antinarkoba

Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima membagikan stiker dan pin antinarkoba, sebagai upaya preemtif dan preventif bahaya laten penyalahgunaan narkoba. Pin dan stiker tersebut dibagikan kepada pengguna jalan di pertigaan Polres setempat, Jumat (12/2) pagi.

“Kegiatan ini salah satu rangkaian operasi antik tahun 2016, tahun2 016,dan penanggulanagn penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” ucap Kapolres Bima melalui KBO Resnarkoba, Ipda I Made Dimas W., S.Ik kepada Suara NTB. Kata dia, pihaknya membagikan sekitar 70 biji pin yang langsung disematkan ke pengguna jalan. Selain itu lanjutnya, juga menempelkan stiker antinarkoba kepada kendaraan roda dua dan empat yang melintas.

Kegiatan yang dibantu Sat Lantas dan Sat Sabhara Polres Bima tersebut, diharapkan agar masyarakat Bima terutama generasi muda dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. “Kami menghimbau agar warga tidak mendekati narkoba, terutama kawula muda,” harapnya.

Lebih lanjut Dimas mengatakan, pada saat operasi antik yang digelar beberapa hari yang lalu, pihaknya telah menangkap dan mengamankan belasan orang yang diduga Bandar, kurir, pengedar hingga pengguna narkoba.

Hanya saja, yang diproses secara hukum sebanyak enam orang. Sebab yang diamankan itu juga merupakan saksi.

“Totalnya ada enam orang. Saat ini masih diproses,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa masih menjadi tunggakan.

Tunggakan-tunggakan tersebut akan coba digenjot untuk dituntaskan. Sehingga diupayakan dapat dituntaskan pada Mei mendatang.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH kepada Suara NTB, Jumat (12/2) mengatakan tunggakan kasus untuk di pidana khusus sejauh ini sekitar 10 kasus dalam penyelidikan, dan 12 kasus dalam penyidikan. Pihaknya tetap berupaya untuk menuntaskannya. Termasuk akhir-akhir ini juga melakukan pemanggilan terhadap

saksi-saksi untuk mempercepat proses kasus tersebut.

“Kita tetap semuanya bergerak. Ini kita coba genjot, mudahmudahan kita targetkan bulan Mei sudah dapat dituntaskan,” imbuhnya.

Disebutkannya, tuntas tersebut dalam artian kasusnya terus maju atau ditingkatkan statusnya. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan kasus itu dihentikan manakala tidak cukup bukti-bukti.

Terkait kasus-kasus yang masih menjadi tunggakan, ada beberapa kendala. Ada beberapa kasus, salah satunya Bendung Sebewe kecamatan Moyo Utara. Di mana

dalam kasus ini belum ada kesepakatan, masih ada yang meragukan apakah ini termasuk karena bencana alam atau memang tidak sesuai spek. Selain itu beberapa kasus juga masih terkendala keterangan saksi. Beberapa saksi sulit dihubungi untuk dimintai keterangan. Meskipun demikian, pihaknya tengah berupaya untuk menuntaskan kasus-kasus ini. Mulai dari mempercepat penanganan dengan memanggil sejumlah saksi-saksi. “Kami juga tengah berupaya mempercepat penanganan. Sehingga tunggakan-tunggakan dapat cepat dituntaskan,” tukas Kajari. (ind)

Dikpora Seleksi Pertukaran Pemuda Antarnegara Bima (Suara NTB) Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) kembali dihelat.

Khusus di wilayah Kabupaten Bima, rencananya seleksi peserta PPAN akan dilaksanakan tanggal 7 hingga 8 Maret mendatang. Sementara untuk pendaftaran dibuka sejak tanggal 15 hingga 29 Februari 2016. Dengan negara tujuan Korea Selatan, Malaysia, Jepang dan Australia.

Kepala Dinas Dikpora melalui Kasi Pemuda Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olahraga (PNFPO) Dikpora Kabupaten Bima, Husnul Khotimah kepada Suara NTB, Jumat (12/2) mengatakan, formulir pendaftaran untuk calon peserta seleksi sudah disediakan. Untuk persyaratan

menjadi calon peserta usia minimal 19 tahun hingga 30 tahun. “Agar lebih jelas silakan hubungi PNFPO. Sebab persyaratan disesuaikan dengan negara tujuan,” ucapnya.

Kata dia, peserta yang telah mendaftarkan akan melewati tiga tes tahapan seleksi, yakni tes tertulis, wawancara dan bakat.

“Ada tiga tahapan yang akan dilewati peserta,” katanya.

Dia menjelaskan, tes tertulis terkait wawasan dan pengetahuan umum serta kemampuan berbahasa Inggris. Sedangkan tes wawancara terkait Personality and psychology, Youth dan Nationality, Knowledge dan International Issues serta Art dan Culture. Sementara untuk tes bakat, berkaitan dengan tarian daerah, lagu daerah serta mampu memain-

kan alat musik dan menguasai seni bela diri. “Inilah tiga materi yang akan dites kepada peserta,” jelasnya.

Husnul mengaku melalui kegiatan seleksi PPAN, mampu merangkul pemuda-pemuda yang memiliki kemampuan lebih baik di bidang akademik dan bidang kebudayaan. Sehingga Kabupaten Bima dapat mengirim perwakilan yang mengharumkan nama daerah.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan tersebut juga diharapkan mampu merangkul seluruh organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Bidang PNFPO. “Silakan siapapun yang ingin mendaftar. Tidak hanya untuk kalangan umum, bia dari sanggar dan juga organisasi kepemudaan yang lain juga,” pungkasnya. (uki)

secara Swadaya

Dompu (Suara NTB) Bencana banjir sudah menjadi langganan setiap kali musim hujan tiba di Kabupaten Dompu. Pemerintah sendiri belum memiliki sistem peringatan dini bencana banjir sebagai langkah antisipasi dampak banjir.

Kepala bidang (Kabid) Pengairan Dinas PU Dompu menginisiasi pembuatan sistem peringatan dini bencana banjir dalam kota dan berharap dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah (Pemda) untuk strukturisasinya.

“Kita sendiri yang bikin. Itu bukan proyek. Tapi inisiatif saya setelah melihat kejadian banjir Selasa (9/2). Saat itu, anak buah saya yang ditugaskan memantau kodisi banjir di bendung Katua meneriakkan banjir, tapi ia tidak terlalu paham membaca angka meteran permukaan banjir di daerah hulu. Walaupun demikian, warga di Soriwono langsung menyelamatkan diri setelah diberi pengatan,” kata Kepala bidang Pengairan Dinas PU Dompu, Aris Ansyari, ST, MT kepada Suara NTB, Jumat (12/2).

Sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana banjir di Kota Dompu merupakan usaha non struktural. Upaya ini paling memungkinkan dilakukan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun kendala Dompu hingga saat ini belum memiliki struktur perintah ketika banjir terjadi untuk mengetahui alur koordinasinya. “Kalau ada struktur

perintah, akan mudah berkoordinasi. Kalau seperti sekarang ini, kita agak sungkan menyampaikan karena kesannya diperintah,” harapnya.

Pada musim hujan 2016, sudah dua kali banjir terjadi di Dompu dan itu skalanya masih kecil. Berdasarkan perkiraan BMKG, puncak hujan terjadi pada pertengahan Februari 2016. Sistem peringatan dini yang dibangun, diharapkan bisa segera terstruktur. Berdasarkan sistem peringatan dini yang dibuat, dibagi warna putih skala banjirnya siaga dan tidak akan meluap dengan ukuran 1,5 meter di atas permukaan bendung. Warna kuning skalanya waspada pada ukuran 2 meter air di atas bendung dan masyarakat mulai persiapan.

Tapi kalau airnya sudah sampai di atas 2,5 meter di atas permukaan bendung, masuk kategori awas dengan warna merah dan harus dilakukan evakuasi warga.

Kedepan, lanjut Aris Ansyari, pihaknya berencana mengajukan agar ada penerangan berupa listrik tenaga surya di bendung Katua sebagai pusat pemantauan banjir dan HT sebagai alat komunikasi yang bisa dicopot saat musim kemarau. “Kita punya pengalaman saat banjir besar pada 6 Desember 2014. Saya langsung menghitung pergerakan airnya.

Dari bendung Katua sampai Rabalaju Potu membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Ke Karijawa sampai 52 menit dan sampai Wawonduru sekitar 2 jam,” ungkapnya. (ula)

Warga Tanju Laporkan Dugaan Penyelewengan ADD ke Kejari

(Suara NTB/ula)

LAPORKAN - Warga Desa Tanju Kecamatan Manggelewa usai menyampaikan laporan atas dugaan penyelewengan anggaran dana Desa ke Kejari Dompu, Jumat (12/2).

Dompu (Suara NTB) Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Desa yang mencapai Rp 1 miliar per Desa tahun 2015 lalu diduga banyak diselewengkan. Beberapa oknum Kepala Desa dilaporkan ke Kejaksaan atas dugaan penyelewengan dana Desa.

Desa Tanju Kecamatan Manggelewa yang memper-

oleh anggaran sekitar Rp 800 juta tahun 2015 menjadi salah satu Desa yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu atas dugaan penyelewengan anggaran hingga Rp 200 juta. “Kita sudah laporkan ke Kejaksaan, bahkan pihak kejaksaan sudah turun ke Desa untuk pengecekan awal,” kata Ismail Dani di Dompu,

Jumat (12/2).

Ismail mengaku, pihaknya baru kembali dari Kejari Dompu untuk menanyakan proses lanjutan kasus yang dilaporkan pihaknya. Pihak Kejari Dompu pekan depan direncanakan akan memanggil Kepala Desa untuk menindaklanjuti laporannya.

Buyung, tokoh masyarakat

Desa Tanju mengaku, oknum Kades Tanju dalam mengelola anggaran Desa diduga syarat penyelewengan. Beberapa kegiatan diduga fiktif dan hanya untuk kepentingan pribadi kepala Desa. “Dianggarkan untuk pemagaran lingkungan, tapi pagarnya hanya pada lahan milik kepala Desa. Di tempat lain justru tidak dipagari,” terangnya.

Selain itu, bangunan kantor Desa setiap tahunnya selalu dianggarkan renovasinya.

Sementara beberapa program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan pos ronda justru tidak dibangun dan dialihkan pada program lain. “Sejak anggaran dana Desa tahun 2011 lalu, sampai sekarang anggaran untuk kantor Desa selalu dianggarkan setiap tahunnya.

Kalau dikalkulasikan bisa sampai Rp 1 miliar anggaran yang masuk ke kantor Desa,” jelasnya. Praktik kesewenangan oknum Kepala Desa ini terjadi, kata Buyung, karena bendahara pengelola dana Desa merupakan adik kandungnya. Ketua BPD-nya merupakan sepupunya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH yang dihubungi terkait ka-

sus ini, mengaku kasus dugaan penyelewengan dana Desa yang dilaporkan ke Kejari Dompu belum ada yang sampai ke pihaknya. “Itu baru dilaporkan dan masih ada di Intel. Jadi saya tidak tahu,” katanya.

Kasus dugaan penyelewengan dana Desa sebagai dampak belum siapnya perangkat Desa mengelola anggaran yang besar. Selama ini Desa tidak pernah mengelola anggaran yang banyak, tapi diharuskan mengelola anggaran hingga miliaran. Sementara SDM-nya belum disiapkan secara maksimal untuk memahami aturan pengelolaan keuangan.

Sekretaris BPD Desa Mbawi, Suryadin mengatakan, sesuai undang – undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa diharuskan menyampaikan leporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD selambat – lambatnya Maret setelah tahun anggaran berakhir atas pengelolaan keuangan Desa. “Ini merupakan kewajiban Desa.

Bila tidak dilakukan, tentu ada konsekuensi hukumnya dan sampai saat ini kemungkinan semua Desa di Dompu belum ada yang menyampaikannya,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

PERINGATAN DINI - Sistem peringatan dini banjir yang dibuat Bidang Pengairan Dinas PU Dompu untuk kota Dompu, Jumat (12/2).

PEMBETULAN Berita berjudul ''Danrem Ajak Warga Dompu Jadi Tokoh bagi Diri Sendiri’’ edisi Jumat (12/2) di halaman 7 terdapat kekeliruan. Tertulis Letkol CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST., M.Si. Seharusnya Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, M.Si. Demikian kekeliruan telah diperbaiki. (Redaksi)

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Gerebek Kafe

Polisi Amankan Satpam dan Waiter

Siapkan SDM KALANGAN DPRD NTB memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam pembangunan infrastruktur yang belakangan ini cukup maju. Hal itu dinilai akan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Provinsi NTB. Sebut saja misalnya seperti pembangunan proyekproyek strategis daerah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang diyakini akan memberikan dampak pertumbuhann ekonomi yang sangat besar.

Akan tetapi, masih menjadi keprihatinan kalangan DPRD NTB terhadap geliat pembangunan daerah saat ini adalah, perhatian terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum dijadikan prioritas. Padahal SDM juga memegang peranan penting untuk memastikan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, kalangan DPRD NTB menyarankan pada pemerintah daerah agar disamping pembangunan infrastruktur, juga tidak melupakan pembangunan SDM. “Jangan hanya fokus membangun infrastruktur, tapi lupa bagaimana menyiapkan SDM. Contoh ketika Newmont akan beroperasi, baru kita sekolahkan anak kita. Sehingga siapa yang bekerja di sana jadinya ya orang luar. Begitu juga besok kalau KEK Mandalika sudah beroperasi, kita sudah siap secara SDM,” ujar Anggota Komisi II DPRD NTB, Drs. TGH. Hazmi Hamzar, SH Jumat (13/2).

Menurut Hazmi, bahwa ia tidak bisa meyalahkan perusahaan saja, kalau hanya mau menerima orang profesional. Sementara SDM NTB ternyata masih jauh dari kualitas yang dinginkan oleh pasar. “Betul kata perusahaan itu, bahwa mereka hanya menerima orang yang profesional. Nah kalau orang kita sudah profesional ya tentu orang kita yang masuk. Untuk itu SDM kita harus disipkan untuk siap berkompetisi. Dengan begitu mereka tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri besok,” ujarnya.

Salah satu men- jadi tantangan SDM NTB saat ini adalah dibahasa. SDM NTB perlu dibekali dengan penguasaan bahasa. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa memegang peranan penting untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

“Tantangan kita sekarang ini adalah di bahasa. Mulai sekarang harus disiapkan kemampuan bahasa di anak-anak kita. Makanya di yayasan saya, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, sudah mulai diajarkan dua bahasa asing yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris,” kata Hazmi, yang juga pengurus yayasan Marakit ini. (ndi) TGH. Hazmi Hamzar (Suara NTB/dok)

Cegah Potensi Konflik POLDA NTB melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang tersebar di seluruh wilayah NTB, diharapkan kesungguhannya untuk hadir di tengah masyarakat. Dalam menjaga kamtibmas khususnya pencegahan konflik sosial agar tidak membesar dan meluas, ribuan ‘mata telinga’ polisi itu didorong agar melakukan tindakan deteksi dini dan cegah dini.

Demikian disampaikan Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda NTB, Kombes Pol Suwarto, SH, menyebutkan, saat ini tersebar sebanyak 1.139 personel Bhabinkamtibmas yang setiap hari menyampaikan kondisi terkini di daerah tugas masing-masing secara real time. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan salah satu pesan instan berbasis nomor telepon, bekerjasama dengan salah satu operator seluler.

“Seluruh kegiatan yang terjadi di desa atau kelurahan dilaporkan langsung ke pimpinan. Sehingga penanganan terhadap segala potensi gangguan kamtibmas dapat segera diambil tindakan yang tepat,” jelasnya kepada Suara NTB. Presiden RI dalam rapat pimpinan TNI/Polri di Jakarta akhir Januari lalu memberikan arahan kepada aparat penegak hukum agar tidak hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran dalam penanganan suatu konflik sosial.

Dalam menjalankan tugas, kata Suwarto, Bhabinkamtibmas diamanatkan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada setiap masyarakat dengan menggandeng sejumlah perangkat desa atau lurah serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu sebagai bentuk inisiasi memberi rasa aman dalam setiap masalah sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan daerah NTB zero konflik.

“Ini adalah salah satu upaya, meskipun di beberapa daerah masih saja ada yang berkonflik. Tetapi, dulu yang beberapa desa di Lombok Tengah yang seolah tiada hari tanpa konflik, dua terakhir belakangan ini zero konflik,” ungkapnya.

Bahkan, Bhabinkamtibmas Desa Kawo, Lombok Tengah pada 2015 lalu diberi penghargaan satu unit sepeda motor oleh Kapolda NTB atas sumbangsihnya mewudujkan itu.

Demikian juga Bhabinkamtibmas Ampenan Tengah, Mataram, yang terus mengutamakan jalan mediasi dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan kemasyarakatan di daerah tempat tugasnya. (why)

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Polisi menggerebek sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Senggigi, Lombok Barat diduga menjadi tempat peredaran narkoba, Jumat (12/2) dini hari. Malam itu, dua orang target operasi diduga pengedar diamankan ke Mapolda NTB. Kepala Subdirektorat Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra, SH mengungkapkan, pihaknya berhasil menjaring dua orang diduga pengedar, yaitu D dan Y dari Kafe SC. “Mereka pegawai kafe, salah satu petugas sekuriti dan seorang waiter,” ungkapnya di Mapolda NTB, Jumat (12/2).

Satpam tersebut ditangkap saat sedang mengobrol dengan pengunjung yang baru hadir, sementara sang waiter ditangkap saat sedang melayani tamunya di ruangan utama yang malam itu disesaki pengunjung. Polisi kemudian bergerak menuju Kafe NS, namun hasilnya nihil.

Seluruh bagian kafe dilakukan penyisiran, mulai dari halaman parkir, bilik karaoke, dan ruang utama. Kedua kafe tersebut pada malam itu tengah dijejali puluhan pengunjung. Dalam penggerebekan yang berlangsung sejak pukul 22.00 Wita pada Kamis (11/2) itu.

Meski tidak ditemukan sejumlah barang bukti diduga narkoba, namun yang bersangkutan tetap digelandang ke Mapolda NTB untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan intensif. “Kita masih tunggu hasilnya. Mereka dikenakan wajib lapor,” terang Satra.

(Suara NTB/why)

PENYISIRAN – Polisi melakukan penyisiran di sejumlah kafe di kawasan Senggigi, Lombok Barat, Jumat (12/2) dini hari. narkoba salah satu kawasan pusat hiburan malam itu, terkait tujuan peredaran barang, asal barang, dan sasa-

Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terhadap keduanya.

Untuk menelisik dugaan peredaran

Polres Mataram Selidiki Dugaan Pungli Prona Mataram (Suara NTB) Terungkapnya dugaan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di sejumlah kelurahan oleh Ombudsman NTB, membuat Polres Mataram mengambil ancang-ancang melakukan pengusutan. Kordinasi sinergi akan segera dilakukan.

“Yang pasti kalau ada laporan akan ditindaklanjuti,” tegas Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto SIK, Jumat (12/2), di Mapolres Mataram. Ia menambahkan, temuan Ombudsman NTB itu pun dapat dijadikan dasar pihaknya untuk mulai melakukan pengusutan.

Tak hanya itu, banyak ruang bagi aparat penegak hukum untuk mulai bergerak mengusut pungli di tiga kelurahan di Mataram pada 2015 tersebut. Namun, karena hal itu adalah temuan lembaga lain, Polres Mataram akan mengintensifkan komunikasi terlebih dahulu.

Pihak kepolisian, lanjutnya, dalam melakukan pengusu-

tan berdasar laporan informasi dan atau pengaduan dari masyarakat.

Meski demikian, masih ada dasar lain bagi kepolisian untuk mengusut suatu dugaan kasus. “Bisa juga dari laporan informasi intelijen. Laporan informasi dibuat kemudian kita tuangkan dalam surat perintah penyelidikan,” jelas Kapolres.

Diberitakan sebelumnya (Suara NTB, Jumat 12/2), Ombudsman NTB merekomendasikan kepada Walikota Mataram untuk melakukan pembinaan terhadap tiga lurah di Mataram yang diduga melakukan pungutan liar pada pengurusan sertifikat Prona.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabuddin menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan masyarakat adanya indikasi pungutan liar oleh kelurahan terhadap pembuatan prona.

Adapun kelurahan tersebut diantaranya, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, dan Kelu-

rahan Bertais, Kecamatan Sandubaya.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara acak.

Pada bulan Desember pembuatan prona mendapatkan bukti administrasi terhadap pungli. “Dari investigasi itu kami menemukan indikasi pungli,” katanya.

Tarif prona ditarik dari masyarakat bervariasi yakni antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. Modusnya, para peserta Prona diminta langsung membayar sejumlah uang tersebut. Parahnya, salah satu kelurahan membentuk panitia prona tingkat kelurahan, padahal BPN sudah membentuk tim kepanitian prona.

Sahabudin menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Agraria, telah disiapkan anggaran dari APBN baik itu untuk membiayai penetapan penyuluhan, alas hak, pemeriksaan tanah dan penyerahan sertifikat. (why)

(Suara NTB/penrem)

ROXY WAR - Danrem 162/WB Lalu Rudy Irham Srigede menyampaikan ceramah wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintahan di Gedung Convention Hall Kota Bima, Jumat (2/12).

Bahaya ”Proxy War” Disampaikan di Bima Mataram (Suara NTB) Mengingat perang proxy atau Proxy War memiliki dampak berbahaya, Danrem 162/ WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T., M.Si, berkepentingan memberikan ceramah wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintahan yang ada di Kabupaten Bima. Ceramah berlangsung di Gedung Convention Hall Kacamatan Rasanae Kota Bima, Jumat (2/12).

Melalui kegiatan ceramah Proxy War ini, Danrem mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya aparat pemerintah yang ada di Bima agar selalu mewaspadai adanya gerakan ini. Proxy War bisa berasal dari negara-negara asing yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, serta memaksakan budaya mereka untuk masuk dan berkembang di Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Semua yang mereka lakukan karena ingin menguasai dan mengambil sumber kekayaan alam yang kita miliki,” ujar Danrem mengingatkan.

Sasaran mereka adalah para pemuda dan mahasiswa yang masih mudah untuk digoyahkan mental dan ideologinya. Sarananya bisa melalui peredaran narkoba, aksi tawuran dan perkelahian.

Disamping itu sasaran lainnya yaitu Ormas dan Organisasi politik, demo buruh dan pelunturan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi budaya liberal, radikalis dan komunis.

Dengan adanya kegiatan ceramah Proxy War, Danrem berharap dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya aparat pemerintahan di Kabupaten Bima untuk bersama-sama

mencegah dan menangkal.

Bulatkan tekad dan memegang teguh empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. “Mari kita buka mata, telinga, hati dan perhatian kita untuk melihat negeri yang kita cintai ini, dengan meningkatkan rasa cinta dan kesadaran akan nasionelisme sehingga nantinya kita semua akan mengalami perubahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik,” papar Danrem.

Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat Pemkab Bima, Pemkot Bima, Dandim 1608/Bima, Kapolres Kota Bima, Kapolres Kabupaten Bima, Ketua MUI Kota Bima, Ketua MUI Kabupaten Bima, Ketua DPRD Kabupaten Bima dan seluruh aparat pemerintahan serta Tokoh masyarakat, tokoh Agama se KabupatenBima. (r/ars/*)

ran penyalahguna narkoba. Sebab keduanya merupakan target operasi pihak kepolisian. (why)

Baru 75 Persen Temuan Auditor Ditindaklanjuti Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram mencatat dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baru 75 persen ditindaklanjuti oleh seluruh SKPD di Kota Mataram.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum menjelaskan, temuan BPK per tanggal 31 Desember 2015, setidaknya ada 88 persen temuan. Per tanggal 11 Februari, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram menindaklanjuti 90 persen temuan BPK. Sementara, temuan BPKP, Inspektorat NTB dan Kota Mataram relatif sedikit dibandingkan temuan BPK. “Temuan paling banyak itu BPK,” sebutnya Jumat (12/2).

Total temuan yang ditindaklanjuti Pemkot Mataram hanya 75 persen. Sedangkan, 25 persennya masih proses tapi delapan persen sedang diselesaikan. Temuan auditor negara klaim Makbul, lebih pada kesalahan administrasi saja.

Tidak dipungkiri ada temuan kerugian negara akibat kelalaian SKPD. “Kerugian ada tapi kecil dibandingkan kesalahan administrasi,” katanya.

Yang disyukuri Makbul, hasil audit BPK memberikan poin positif sehingga Kota Mataram mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Disamping persoalan administrasi, penataan aset juga diupayakan penyelesaian tindaklanjutnya.

Inspektorat tambahnya, terus bergerak menindaklanjuti temuan. Salah satunya melakukan pendampingan. Selain itu, pembinaan dilakukan

(Suara NTB/cem)

H. Makbul Ma’shum dengan review pengadaan barang dan jasa. Ditambahkan, Inspektorat sebagai aparatur pengawas internal pemerintah memiliki kewajiban melakukan pembinaan. “Kami tidak pernah berhenti melakukan pembinaan,” ujarnya.

Di tahun 2015 ujar Makbul, lebih banyak dilakukan pembinaan daripada pemeriksaan. Ini mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Prinsipnya, Inspektorat menghindari salah dulu kemudian melakukan pemeriksaan. Intensnya pembinaan sudah kelihatan dalam pemeriksaan kecenderungan penurunan kualitas maupun kuantitas pada laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.

Dia mengimbau pimpinan SKPD agar lebih banyak memanfaatkan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatannnya.

Diakui, tidak semua SKPD meminta pendampingan Inspektorat. “Inspektorat membuka diri, ada kegiatan lain dirasa meragukan bisa meminta pendampingan,” ujarnya. (cem)

Penyelidikan Dugaan Penjualan Aset Pemkot Mataram Jalan Terus Mataram (Suara NTB) Pengusutan dugaan penjualan aset Pemerintah Kota Mataram di kawasan bisnis Cilinaya oleh Polres Mataram terus bergulir. Meski saat ini tengah diperjelas terkait status subjek penanganannya, apakah akan diteruskan oleh Kejati NTB atau Polres Mataram.

Sembari menunggu surat balasan dari Kejati NTB, Polres Mataram tetap bekerja menelaah sejumlah dokumen.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK menerangkan, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Kejati NTB, yang diketahui juga mengusut belasan titik aset di kompleks pertokoan Mataram Mall tersebut. “(Dokumen) tetap ditelaah. Namanya juga sedang penyelidikan,” terangnya saat ditemui di Mapolres Mataram, Jumat (12/2).

Berdasarkan MoU, kata Kapolres, pengusutan suatu kasus tindak pidana korupsi dapat dilanjutkan berdasarkan hasil koordinasi antara beberapa aparat penegak hukum.

Untuk kelanjutan siapa yang menanganinya, tetap dilakukan oleh satu pihak agar tidak ada anggaran ganda dalam pen-

gusutan terhadap satu kasus.

Minggu lalu, Polres Mataram melayangkan surat resmi terkait kejelasan penanganan dugaan penjualan aset Pemkot Mataram yang dikerjasamakan hingga tahun 2026 dengan PT PCF tersebut.

Namun, hingga kini belum ada balasan dari Kejati NTB. Ia menambahkan, pada 2015 lalu pihaknya bersurat kepada Walikota -yang saat ini diisi oleh Penjabat- untuk mengumpulkan sejumlah dokumen alat bukti terkait kontrak kerjasama yang dimulai sejak tahun 1996 itu. Dokumen tersebut kini masih menjadi bahana telaah penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram untuk menelisik adanya dugaan penjualan aset yang dikerjasamakan dalam bentuk Hak Guna Bangunan itu.

“2015 lalu mulai penyelidikannya. Kita kirim surat untuk meminta dokumen-dokumen terkait,” terang Kapolres. Kini, Polres Mataram telah mengantongi nama-nama sejumlah pihak, untuk kemudian diklarifikasi. “Ini masih lidik. Ada lah siapa-siapa saja orangnya,” ujarnya meski enggan menyebut secara rinci. (why)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

Halaman 9

CERPEN

Selokan Bunga D. Prasasti Selepas maghrib, Mifta menemukan bapak duduk di kursi teras. Kepulan asap rokok dan asbak yang masih kosong menemaninya merenung. Tatapan matanya tidak kosong, hanya terpaku di suatu titik yang tidak benar-benar ia pandang. Tidak biasanya ia punya waktu untuk duduk bersarung dan bersantai di senja hari, sebagaimana bapak-bapak normal lainnya.

MIFTA memang pulang agak terlambat hari ini, tapi mama bilang, bapak sudah pulang sebelum jam setengah enam sore. Seisi rumah terlihat tidak terbiasa dengan cepat pulangnya bapak. Adik-adiknya yang semula bermain di rumah tetangga, langsung lari terbirit-birit pulang ke rumah begitu deru motor tua bapak terdengar dari ujung gang Baju-baju mereka masih tergeletak di depan kamar mandi. Pasti mereka sempat berebut mandi duluan. Mereka masih kecil, tapi mandinya selalu terlambat, seperti orang tua.

Tapi yang paling kalang kabut sepertinya Mama.

Saat ia berpapasan dengannya di dapur, Mama masih buru-buru menyiapkan segelas kopi sambil menggerutu.

“Mif, biasanya bapakmu kopinya berapa sendok, sih.

Lebih suka pakai gula yang banyak atau tidak? Ya ampun, airnya cepat sekali mendidih. Tolong matikan kompornya,” ujarnya, sambil menuang beberapa sendok kopi ke dalam gelas kaca kecil bercorak bunga kuning merah.

“Dua sendok. Gulanya satu saja,” Mifta geli dalam hati.

Mama bahkan tidak tahu kebiasaan ngopi bapak.

Mifta curiga, dia mungkin lebih hapal takaran kopi Pak Min. Mifta ingin sekali menyambar stoples kaca dengan tutup merah berisi kopi itu. Bapak lebih suka minum Kopi Aceh, kecuali saat ada banyak tamu. Tapi Mifta urung, siapa tahu kali ini bapak bisa menyadari ketidakpekaan Mama.

Gelas kopi itu segera diantar mama ke teras.

Mifta sengaja berlama-lama menata martabak dan acarnya di atas piring lebar, sebelum disuguhi ke bapak.

Dia tidak ingin mengganggu momen langka bapak bersama mama yang jarang sekali berbincang-bincang.

Adik-adik Mifta, ribut sekali menonton tv, sehingga suara bapak dan mama tidak bisa terdengar sampai ke dapur.

Takut martabaknya dingin, Mifta akhirnya menyerah sepuluh menit kemudian. Ia segera keluar dapur dan

menghampiri bapaknya— dengan bayangan, kehadirannya mungkin akan menyela pembicaraan seru bapak dan mama.

Tapi bapak hanya sendiri.

Dengan segelas kopi yang belum berkurang di sampingnya. Asbaknya mulai penuh.

“Lho, Mama kemana, Pak?” tanya Mifta, sambil meletakkan sepiring martabak di samping kopinya.

“Pergi. Minta tumbar ke rumah tetangga,” “Tidak bilang ke rumah siapa?”

“Kalau tidak salah, dia bilang ke rumah Bu Min…,” kata Bapak. Mifta ingin sekali bilang, kalau Bu Min sedang ada penataran guru di luar daerah selama satu minggu. Tapi ia tidak mau mengganggu keheningan bapak, yang sekarang sedang nikmat makan martabak.

Wajahnya tenang, seakan menyiratkan tidak terjadi apa-apa.

“Martabaknya enak, Mif. Acarnya lebih segar daripada yang dulu. Sudah lama Bapak tidak makan ini…

Kenapa baru kau bawa sekarang?” gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri.

“Aku baru bisa mengunjungi Ibu tadi siang, Pak.” Bapak meminta sepiring nasi, untuk dimakan bersama martabak. Mama belum juga kembali membawa ketumbar, dan tidak ada tanda-tanda ia hendak memasak di dapur. Nyatanya, mama memang jarang menyiapkan makan malam.

Kalau pulang lebih cepat, Mifta yang masak atau membeli lauk di jalan.

Bapak sebelumnya hanya ada di rumah di atas jam sembilan malam, ketika adik-adik dan mama sudah pulas. Mifta langganan jadi penunggu pintu setiap hari, menyiapkan Kopi Aceh panas sebelum bapak minta, seperti yang ibunya lakukan dulu. Sedangkan mama, tidak pernah menunggu bapak pulang. Meladeninya juga tidak. Permainan “rumah-rumahan” yang dilakoni anak-anak kecil di sekitaran gang kompleks ini masih jauh lebih baik dari rumah tangga mereka.

Walau hanya berpiring daun dengan gelas plastik bekas berisi pasir dan tanah.

(love by janpirnatphoto)

Mifta tidak pernah bilang kalau martabak itu buatan ibu; tapi bapak mengenalinya. Ia masih hafal rasa masakan ibu.

Satu jam kemudian, mama kembali. Ia menenteng serenteng ketumbar yang terbungkus plastik.

Bapak katakan padanya mereka semua sudah makan malam duluan. *** Besoknya, bapak tak pergi kerja. Pagi sekali, sebelum orang-orang terjaga, ia menyiram bunga bakung di sepetak tanah halaman rumah. Kemudian, ia menyiapkan sarapan pagi; mie kuah dengan telur.

Seingat Mifta, ibunya pernah bilang, mereka berdua dulu sering berbagi mangkuk mie sebelum menikah. Mereka juga menanam bakung di rumah yang dulu, yang sekarang didiami ibu sendirian.

Mifta tidak mengerti, bapak sedang bernostalgia kah? Menyesal? Rasanya tidak. Dia tetap bersikap baik dan lembut pada mama yang semakin keenakan tidak mengerjakan apapun.

Kalau saja mereka tidak

menghasilkan dua anak, ia ingin sudah kabur dari rumah penuh sandiwara ini.

“Sedang libur, Pak?” ia bertanya, sebelum berangkat ke kantor, ketika bapak lagilagi duduk di kursi teras.

“Iya, Mif. Sudah tua begini, jadi diliburkan selamanya, hahaha…,” ujarnya getir. Air mukanya lantas surut dan mendung, pipinya yang keriput tampak semakin kedodoran menggantung di bawah kantung mata. Mifta menyesal sekali bertanya.

“Tapi jangan khawatir, Bapak akan cari kerja lagi.

Ikut-ikut Kuntono nukang, mungkin,” Mifta segera pamit. Dia terlalu sering menonton drama di rumahnya sendiri, hingga bingung harus bersikap seperti apa.

Keluarga itu tidak terlalu terpuruk, tapi tidak membuat bahagia juga. Kalau memang Bapak harus berhenti kerja, sekarang mungkin saat yang tepat.

Mifta kira ia harus tahu bahwa nyaris setiap siang, semua orang melihat sandal jepit biru Mama di tempat Pak Min.

Mifta agak ragu bapaknya tidak tahu gosip itu. Rumahrumah di sana sangat berdekatan dan hampir tak berjarak— kabar angin pasti terdengar bahkan sebelum ditiup angin. Tinggal menunggu waktu sampai seseorang tahu siapa sang pemilik sandal, melapor ke ketua RT dan menggerebek mereka bersama-sama. Tapi toh tidak ada yang mencoba.

Bapak disalahkan, karena jarang di rumah dan tidak bisa menjaga istri sendiri.

Lamunan Mifta harus dibuyarkan datangnya angkot yang sudah ditunggu dari tadi. Di tempat biasa menunggu angkot itu, ada selokan yang bau sekali.

Ketika hujan deras, air kehijauan meluap darinya.

Saking terbiasanya dilanda bau busuk yang bersumber dari sana, orang-orang sudah tak terpengaruh. Mifta kira lebih baik kalau selokan itu dihilangkan saja. *** Sementara itu di rumah, bapak menunggu kedua anak-anaknya yang kecil pulang sekolah sambil membuat gasing kayu untuk mereka. Istrinya langsung

mengurung diri di dapur setibanya dari pasar. Dari tadi malam mereka tidak saling bertegur sapa, sejak ia memberitahu kalau majikannya yang pelit sudah tidak butuh supir lagi.

Hanya ketika Kuntono datang, istrinya keluar sekadar mengantar minum dan segera masuk lagi.

Matanya sembap, rambutnya berantakan.

Ketika Mifta sampai di rumah sore harinya, mereka masih membicarakan proyek yang akan melibatkan bapak sebagai tukang gali. Ternyata pembongkaran ulang selokan di jalan-jalan dekat lingkungan mereka, yang harus jadi dalam waktu satu minggu. Seusai perbincangan mereka petang itu, bapak memanggil Mifta ke teras.

“Kudengar proyeknya membuat selokan. Bapak kuat?”.

“Bapak tidak selemah itu, Mif,” ujar bapak.

“Untuk apa membuat selokan lagi? Bukannya sudah ada,” “Kau bisa lihat sendiri, selokan itu memang ada.

Tapi tidak berfungsi dengan baik. Selain karena sampah,

lebar dan kedalamannya kurang. Tidak ada yang mengurus. Kita kalang kabut kalau diguyur hujan. Banjir.

Maka mau ditata ulang, sebelum musim hujan tiba.”

“Mmm. Benar juga, jalan itu seperti tidak berselokan sama sekali. Hanya pelengkap jalan saja…,” “…,” “…,” “Mifta.. Kalau Bapak kembali ke rumah yang dulu, bagaimana?”

Yang ditanya tak menjawab. Mifta heran, segampang itukah bapak menceraikan ibunya dulu dan pergi meminang mama yang kembang kampung?

“Mama kemana, Pak?” “Entah. Mungkin pergi ke rumah Pak Min,” Seketika keduanya hening. Suara riang adikadik Mifta yang sedang main gasing di dalam rumah mengisi kecanggungan mereka.

Bunga D.Prasasti lahir di Mataram, 20 Oktober 1995. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram.

PUISI Kamil Dayasawa

Upacara Keberangkatan

Panorama Malam

Aku akan menjadi laron : Pemburu cahaya tepi pantai Gerai rambutmu biarkan rumbai Ke seberang laut harumnya biar sampai

Bintang-bintang bertebaran, cerlang cahaya piring bulan Taburkan kepingan uang logam Nun terlukis di pucuk pakis alif menyeka malam tua Kau tiba membawa bendera, aku bertanya: sunyi di mana?

Seribu perahu siap labuh Membawaku ke pulau jauh Di mana tidak ada lagi kebisingan yang merapat ke dermaga Bila malam bulan padam, aku khusuk sembahyang Kiblatku rumah moyang Gubuk kayu atap janur Diikat melintang, mengiris luka tahun 2015

Bumi bergumam pohon-pohon kibarkan selendang Wajah durja langit raib, waktu semakin kasip

Nelayan Malam goreskan luka waktu di pucuk ombak Angin lelah hinggap di lambung sampan Kau menerjang kelam, memantik angan

“Arahkan anak panahmu ke dadaku Kuberi kau satu pintu,” terdengar sebuah gema.

Tapi siapa antara kita masih hapal bacaan doa?

2015

Dengan tiang anjungan mengait bintang Bulan dijaring bagai ikan Senyummu rekah api pada arang Debur ombak menyapa relung, angin pantai mengirim harum Bayangan cemara melambai di kejauhan Menggertak panas kenangan pelabuhan ingatan

Sepasang Indarus Kelak kau akan tahu daun gugur sepanjang jalan kota Akan bangkit dan bicara pada kabut senja yang susut. Semakin susut Karena angin dari timur menghempas, membawa aroma hujan Langit kelam bergumam ketika gerimis turun perlahan Anak-anak layangan berteduh dalam gubuk bambu Memandangi burung-burung hitam yang sering datang ke dalam mimpimu Memberikan siulannya yang merdu

Laut lepas kau pandang, buncahan buih menghempas perih Bersandar pada angin malam, kerlip lampu di kejauhan Menjulurkan lidah cahaya, ke dalam matamu yang menyimpan jutaan jejak cuaca

Kelak kau akan tahu ada gema dalam kebisuan batu-batu Hanya tak ada kata atau nada, sanggup sampaikan pada cuaca

2015

Sedang kau dan aku Akan tetap seperti dua batang pohon tumbang Terlelap dalam tidur panjang

Kecuali tanah, akar-akar panjang kepadanya beri dekapan

2015 Kamil Dayasawa, mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam , Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Waspada Serangan DBD di Kalangan Siswa

Dikes Lotim Surati Dikpora dan Kemenag Selong (Suara NTB) Mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue (DBD) di kalangan siswa Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) telah bersurat ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Kementerian Agama (Kemenag). Dua SKPD ini diharapkan segera melakukan penyuluhan ke sekolah tentang bahayanya penyebaran DBD.

(Suara NTB/dok)

H. Sudenom

Panggil Orang Tua WALAUPUN bukan berasal dari budaya Timur atau budaya yang berkembang di Indonesia, perayaan hari kasih sayang atau Valentine sudah jamak dilakukan para pemuda-pemudi di Indonesia. Bahkan hari yang identik dirayakan oleh pasangan kekasih tersebut diduga banyak disalahgunakan dengan melakukan kegiatan negatif. Untuk itulah bagi pelajar di Kota Mataram yang kedapatan merayakan Valentine baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, orang tuanya akan dipanggil ke sekolah.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom kepada Suara NTB, Kamis (11/2) lalu. Sanksi itu patut diberikan bagi para pelajar yang melanggar ketertiban sekolah. “Panggil orang tuanya saja biar tahu bahwa anaknya telah melanggar aturan sekolah atau tata tertib,” cetusnya.

Dengan pemanggilan orang tua murid oleh kepala sekolah, orang tua dapat melakukan pembinaan secara intensif kepada anak-anaknya di rumah. Sudenom mengatakan pihaknya juga kerap kali mengimbau kepada para siswa untuk tidak ikut-ikutan merayakan Valentine layaknya masyarakat Barat.

Ia mengatakan Valentine itu tidak sesuai dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat, sehingga tak perlu dirayakan.

Selain kerap mengimbau secara lisan kepada seluruh pelajar Kota Mataram agar tidak merayakan Valentine, Sudenom mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan imbauan tertulis ke seluruh sekolah yang ada di Kota Mataram. Dalam imbauan tersebut ia meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk melarang siswa-siswinya merayakan Valentine.

“Pada saat pertemuan di SMKN 3 Mataram, saya telah mengimbau secara langsung kepada seluruh kepala sekolah agar melarang para siswa dan siswinya merayakan Valentine. Edaran tertulis kepada semua sekolah di Kota Mataram juga akan segera dikirim,” jelasnya. Valentine dirayakan saban tanggal 14 Februari setiap tahunnya. Sudenom mengatakan surat edaran sudah ditandatangani dan dikirim ke sekolah-sekolah Jumat (12/2) ini. (ynt)

SMAN 1 Masbagik Gratiskan SPP bagi Juara Kelas Selong (Suara NTB) Siswa-siswi yang ada di SMAN 1 Masbagik beberapa tahun terakhir ini mendapatkan angin segar.

Bagi siswa yang berhasil mendapatkan juara atau ranking satu di kelasnya, pihak sekolah membebaskan bayaran SPP bagi siswa yang bersangkutan selama satu semester. ‘’Langkah ini dilakukan untuk terus memacu semangat belajar siswa dan menga(Suara NTB/yon) rahkan siswa untuk terus giat Zainullah dalam bersaing,’’ ujar Kepala SMAN 1 Masbagik, Zainullah, S.Pd, belum lama ini.

Dijelaskannya, jika pada semester berikutnya siswa yang bersangkutan mendapatkan ranking dua, maka pada saat itu pihak sekolah akan menghentikan pembebasan iuran SPP selama satu semester. Secara otomatis, katanya, penghargaan itu akan berpindah kepada siswa yang mendapatkan juara pertama di kelasnya masing-masing. Dengan begitu, katanya, persaingan antarsiswa akan terus mengalami peningkatan, sehingga membuat siswa akan berkembang dengan baik dan secara positif.

“Bagi siswa yang berprestasi, kita bebaskan SPP selama satu semester. Langkah ini kita nilai lebih baik dalam memotivasi siswa dari pada harus memberikan uang tunai yang kadang digunakan oleh siswa kepada hal-hal yang tidak baik,” terangnya.

Sejak diterapkannya program ini sejak tahun 2010 lalu, lanjutnya, persaingan antarsiswa di masing-masing kelas cukup mengalami perubahan yang signifikan. Para siswa benar-benar menunjukkan kemampuannya untuk bisa mendapatkan penghargaan berupa bebas SPP satu semester. “Alhamdulillah, program ini sangat memacu semangat siswa,” tandasnya. (yon)

SMAN 1 Aikmel Optimis Meluluskan Siswa 100 Persen Selong (Suara NTB) Sebagai sekolah tingkat SMA yang menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016 di Lombok Timur (Lotim), SMAN 1 Aikmel mengaku optimis siswanya akan lulus 100 persen.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/2) la;u, Kepala SMAN 1 Aikmel, H. Kasbi, mengaku SMAN 1 Aikmel terus mematangkan persiapannya, baik dari segi mental siswa maupun prasarana yang ada. Dalam pelaksanaan UNBK itu, SMAN 1 (Suara NTB/yon) Aikmel akan membuatnya menH. Kasbi jadi tiga sesi sesuai dengan jumlah ruang yang dimiliki sebanyak tiga unit disertai dengan jumlah server yang sudah siap sebanyak tiga buah yang masingmasing server akan menampung 40 klien atau siswa.

“Saat ini kita terus matangkan persiapan baik dari segi sarana dan mental siswa. Yang jelas, kita optimis bisa lulus 100 persen dalam UNBK tahun 2016 ini,”jelasnya.

Untuk lebih mensukseskan segala persiapan dalam pelaksanaan UNBK, pihak sekolah juga meminta dukungan dari wali murid, terutama dalam meminta dukungan perangkat dalam pelaksanaan UNBK. Pasalnya, komputer yang dimiliki SMAN 1 Aikmel hanya 36 unit untuk mencover jumlah siswa kelas 12 yang akan mengikuti UNBK sebanyak 277 siswa.

Sementara, untuk kekurangan yang ada pihak sekolah mengkomunikasikan dengan wali murid berupa peminjaman laptop kepada siswa untuk disterilkan minimal 10 hari sebelum pelaksanaan UNBK itu dimulai.

“Nanti, siswa yang tidak memiliki laptop akan kita arahkan menggunakan menggunakan komputer yang sudah kita siapkan. Sementara, siswa lain menggunakan laptopnya yang terlebih dahulu disterilkan,” tandasnya. (yon)

Kepala Dikes Lotim, drg.

Asrul Sani, menegaskan, semakin cepat penanganan baik terhadap korban maupun penanganan lingkungan terhadap DBD itu. Maka langkah itu akan lebih cepat memutus rantai penularan DBD itu sendiri sebelumnya menular terhadap siswa yang lain.

Penanganan wabah DBD tidak cukup hanya mengandalkan Dikes, melainkan semua individu harus tanggap terhadap lingkungannya.

Termasuk Dinas Dikpora dan Kemenag Lotim harus memberikan perhatian penuh terhadap serangan DBD ini. ‘’DBD ini bisa menyerang

anak-anak dan orang dewasa.

Namun kita harapkan jangan sampai anak-anak terkena serangan DBD ini. Sehingga, kita terus melakukan pencegahan karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati,” terangnya.

Sementara, Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyeha-

tan Lingkungan pada Dikes Lotim, dr. Akmal, mengatakan, jika seorang siswa itu terkena DBD, tentunya kegiatan belajar mengajar di sekolah akan terusik dengan datangnya wabah DBD. Sebagai contoh, jika ada satu anak yang terinfeksi virus DBD, dalam kurun waktu 24 jam, nyamuk Aedes Aegypti dapat menularkan ke temantemannya mengakibatkan korban semakin bertambah.

“Penularan di lingkungan sekolah bisa saja terjadi. Di rumah terinfeksi, namun dibawa ke sekolah, sehingga keti-

ka beraktivitas di sekolah siswa yang lain akan terkena,”jelasnya.

Mengingat pola penularan virus DBD sangat cepat menjalar di lingkungan masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. Pemantauan jentik dan penyuluhan dalam mewaspadai serangan nyamuk DBD ke sekolah-sekolah sangat perlu dilakukan ke sekolahsekolah. Sehingga, gerakan pemberantasan sarang nyamuk tidak hanya dilakukan di lingkungan perumahan melainkan sangat perlu dilakukan di lingkungan sekolah. (yon)

HT Beri Kuliah Umum di IKIP

(Suara NTB/dys)

TANDA TANGAN - Rektor UNTB H. Mashur menandatangani MoU dengan Kepala SMKN 1 Lingsar terkait pengembangan teknologi tepat guna ke masyarakat, Jumat (12/2).

Atasi Masalah Listrik

UNTB Bangun Kemitraan dengan SMKN 1 Lingsar Giri Menang (Suara NTB) Listrik masih menjadi kebutuhan masyarakat NTB yang cukup tinggi, bahkan hingga kini, PLN belum mampu mencukupi kebutuhan listrik masyarakat NTB. Sadar akan kebutuhan ini, Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) menggandeng SMKN 1 Lingsar, melakukan penelitian dan berhasil menemukan mesin Turbin Ulir Head Rendah Berskala Rumah Tangga. Mesin tersebut mampu menghasilkan energi terbarukan sebagai pengganti alternatif PLN. Dalam penandatanganan MoU yang digelar di SMKN 1 Lingsar, Jumat (12/2), Rektor UNTB, Dr. Ir. H. Mashur, berharap agar melalui kerjasama ini ada semangat baru bagi kedua institusi dalam mengembangkan berbagai teknologi tepat guna ke tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, jika banyak teknologi terbarukan yang bisa dihasilkan kampus ke masyarakat, nantinya dapat menghidupkan ekonomi kreatif bagi masyarakat.

Sebagai contoh nyata adalah pada persoalan listrik yang sudah mencapai tahap paling kritis, di mana setiap

saat ada pemadaman bergilir yang dilakukan PLN. Dengan adanya temuan mesin Turbin Ulir Head Rendah Berskala Rumah Tangga oleh dosen UNTB dan guru SMKN 1 Lingsar, diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan temuan tersebut untuk mengatasi persoalan listrik di NTB. Selain itu, yang lebih menguntungkan lagi ialah mesin Turbin Ulir Head Rendah Berskala Rumah Tangga ini sangat terjangkau dan ekonomis, sehingga dengan potensi desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang kaya dengan sumber air memungkinkan problem listrik dapat teratasi jika mampu dimanfaatkan dengan baik terlebih sudah ada mesin hasil karya putra daerah.

Selain itu, Mou yang juga dihadiri oleh perwakilan Kepala Desa Se-Kecamatan Narmada dan Lingsar, Perwakilan Camat Lingsar, dan Ketua Asosiasi Kepala Desa Se-Kabupaten Lombok Barat juga diharapkan mampu memperkuat hubungan di masa mendatang.

“Kita nanti akan ada desa binaan untuk pemanfaatan mesin ini, desa ini sebagai con-

toh dan model untuk pemanfaatan potensi desa menuju desa mandiri energi,” ujar Mashur.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Lingsar, Juju Rahmat, memberikan apresiasi atas keterlibatan UNTB dalam hal menjalankan pengabdian ke tengah-tengah masyarakat, terlebih dilakukan di tengah warga sekolah.

“Di sekolah juga ingin seperti di perguruan tinggi, ingin punya desa binaan sebagai bentuk pengabdian,” ujarnya.

Selain itu, menindaklanjuti MoU dengan UNTB, ia berharap agar UNTB setiap tahunnya dapat menempatkan mahasiswanya saat PPL dengan harapan agar para siswa memperoleh pengetahuan lebih.

Tidak hanya itu, Rahmat mengemukakan bahwa MoU ini juga sejalan dengan rencana pihak sekolah yang tahun ini akan membuka satu Program Keahlian Energi Terbarukan, mengingat potensinya luar biasa, namun belum digali.

Tujuannya untuk pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat, karena banyak perusahaan swasta maupun BUMN yang membutuhkan karyawan. (dys)

Mataram ( Suara NTB) CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) memberi kuliah umum di Kampus IKIP Mataram, Selasa (9/2) lalu usai menghadiri puncak perayaan Hari Pers nasional (HPN) di Kuta Lombok Tengah.

Ratusan mahasiswa, pejabat kampus dan civitas akademika mengikuti kuliah umum hingga selesai. HT banyak berbicara mengenai upaya membangun ekonomi Indonesia menghadapi persaingan global.

Menurutnya bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya berdaulat di bidang pangan, berdaulat di bidang energi, ekonomi hingga kepastian penegakan keadilan, hukum dan sosial.

“Coba lihat bangsa yang besar, selalu berusaha swasembada pangan. Permasalahan di Indonesia itu adalah penduduknya terus meningkat, sementara lahan garapan kecil karena banyak generasi muda yang tidak mau lagi di pertanian, juga karena tanah pertaniannya banyak dijual,” katanya.

Dalam bidang energi, bangsa Indonesia harus berdaulat untuk mencapai kesejahteraan. Namun di bidang energi nampaknya Indonesia masih mundur, karena dulu Indonesia mengekspor energi, namun sekarang sebagian besar minyak didatangkan dari luar.

“Harus kita bangun alternatif energi,” ujarnya.

Sementara itu dalam bidang ekonomi khususnya pengelolaan keuangan Negara, dari dulu sampai sekarang tanpa disadari APBN banyak berasal dari utang.

“Yang jelas jika utang makin banyak, negara makin tergan-

tung. Ngutang boleh, asalkan bukan strategi baku dalam membangun ekonomi global. Karena itulah menurut saya membangun ekonomi yang kuat, hal yang terkait dengan kedaulatan harus diutamakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu HT menggambarkan peta pendidikan di Indonesia yang masih minim lulusan perguruan tinggi. Secara nasional menurutnya baru 9 persen masyarakat Indonesia yang sudah lulus perguruan tinggi, sementara 90 persen lebih atau sekitar 225 juta adalah lulusan SMA ke bawah, termasuk lulusan SD dengan persentase sekitar 49 persen. “Untuk itulah perlu keadilan sosial dan pendidikan agar kita maju. Di satu sisi kita produktif karena stamina yang muda, di sisi lain intelektualitas yang masih kurang, ini tantangan yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Dia mengajak para mahasiswa dan masyarakat tidak saja bekerja keras, namun juga bekerja cerdas. Karena strategi bekerja yang bagus akan meningkatkan produktivitas dan hasil. HT juga bercerita terkait profil dirinya yang pernah bekerja keras, namun tidak memiliki kemajuan apapun. Setelah itu, menemukan cara untuk bekerja lebih cerdas, perusahaan yang dikelolanya terus meningkat.

Di hari yang sama, HT sebagai ketua umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melantik pengurus DPC Partai Perindo sepulau Lombok. Kali ini kegiatan digelar di gedung AlIkhsan Mataram dan dihadiri sekitar 300 pengurus Perindo. Di Provinsi NTB sendiri, Ketua DPW Partai Perindo dijabat oleh HM Izzul Islam. (ris/kmb)

(Suara NTB/ist)

KULIAH UMUM - CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo sedang memberi kuliah umum di kampus IKIP Mataram beberapa waktu lalu.

Sekolah Swasta Sambut Baik Ikuti UNBK, Semestinya Pengelolaan SMA oleh Provinsi Semua Sekolah Bisa Mataram (Suara NTB) Peralihan pengelolaan SMA sederajat oleh provinsi menjadi angin segar bagi sekolah swasta.

Mereka menyambut baik peralihan pengelolaan tersebut dan berharap kebijakan penerimaan siswa baru dapat berubah di masa mendatang.

“Kami sekolah ingin sistem bina lingkungan (BL) di Mataram dihapus,” kata Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Abdul Majid, pada Suara NTB, Jumat (12/2).

Pihaknya menyambut baik pengelolaan SMA sederajat oleh provinsi lantaran selama ini khusus sekolah swasta diperlakukan tidak adil. Sebagai contoh adanya kebijakan Bina Lingkungan (BL) yang dampaknya dirasakan sekolah swasta.

“Jika ini diterapkan lagi provinsi maka dua tahun ke depan sekolah swasta gu-

lung tikar. Ini saja banyak sekolah swasta yang mau punah,” candanya.

Ia meminta kepada pemerintah provinsi untuk membuat regulasi baru dalam penerimaan siswa baru. Menurutnya, dengan adanya aturan baru memungkinkan semua sekolah swasta merasa nyaman. Harus ada penekanan kepada sekolah negeri untuk membatasi jumlah siswa yang masuk. “Jumlah siswa diterima sekolah negeri harus sesuai dengan fasilitas ruang kelas,” tegasnya.

Apa yang disampaikan Majid mendapat apresiasi dari Dewan Pendidikan NTB H. Syamsuddin. Dikatakan, SMA di NTB tidak bisa berbicara masalah mutu dan kualitas. Proses belajar mengajar diterapkan banyak yang tidak sesuai standar pelayanan maksimal (SPM).

“Jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri mencapai 40 lebih. Kalau mau pembelaja-

ran itu berkualitas maksimal satu rombel diisi 20 siswa,” katanya.

Pihaknya meminta provinsi mengkaji ulang kembali adanya sistem BL. Menurutnya, sistem BL diterapkan di Mataram membuat sekolah tidak maksimal dalam pembelajaran.

Selain itu, imbas dari BL ini juga kepada sekolah swasta. “Mungkin ini yang perlu dikaji ulang pihak provinsi,” katanya.

Sementara itu Kadis Dikpora NTB Dr. H. Rosiady Sayuti, MSc, mengatakan, akan membuat regulasi baru dalam tubuh Dikpora NTB dalam penerimaan siswa baru tahun depan. Bukan hanya BL saja yang akan dikaji ulang. Melainkan pihaknya akan memberlakukan sistem yang baru, yakni setiap sekolah negeri wajib menerima 10 siswa kurang mampu. “Ini harus gratis,” katanya. (dys)

Selong (Suara NTB) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) rencananya akan digear bulan April 2016 mendatang. Di NTB tercatat hanya 80 sekolah yang siap mengikuti kegiatan UN yang berlangsung secara online ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, MSi, mengatakan semestinya semua sekolah bisa.

Termasuk sekolah-sekolah yang ada di seluruh kabupaten. ‘’Tidak perlu takut alasan akan nilai anjlok. Sebaliknya, nilai ujian melalui UNBK ini justru akan lebih baik sesuai prediksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terpenting siswa peserta UN itu latihan terus,” katanya belum lama ini.

Hal ini dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan itu siswa tidak canggung, karena kali pertama menggelar UN dengan online. Tidak lagi secara manual dengan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Melalui UNBK, lanjutnya banyak kelebihan.

Proses menjawab soal akan lebih cepat dan banyak kemudahan untuk para siswa.

Kadis Dikpora NTB ini berharap semua sekolah yang ada di ibukota kabupaten bisa menggelar. Namun ternyata tidak bisa. Hanya sebagian kecil yang bisa melaksanakan, termasuk di Kota Selong, ibukota Kabupaten Lotim.

Mengikuti UNBK ini sebenarnya sangat sederhana.

Masalah komputer sebenarnya bisa dipinjamkan pakai dari luar. Begitupun sekolah swasata, bisa mengikuti menggelar kegiatan UNBK di sekolah negeri. “Peralatan komputer itu tidak ada spek khusus, memang ada spek minimal kalau sudah bisa dipenui bisa digelar,” urainya.

Menurut Rosiady, bukan alasan keterbatasan peralatan komputer atau jaringan internet, karena semua sekolah sudah memiliki akses layanan internet. Masalah utamanya hanya pada psikologis sekolah. Sekolah yang belum siap mengikuti pelaksanaan ujian secara online. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 13 Februari 2016 20:45 Sunderland vs Manchester United @beIn Sport 3 23:00 Everton vs West Bromwich Albion @beIn Sport 1 23:00 Swansea City vs Southampton @beIn Sport 3 23:00 Norwich City vs West Ham United @beIn Sport 2 Minggu, 14 Februari 2016 01:30 Chelsea vs Newcastle United @Indosiar 20:00 Arsenal vs Leicester City @beIn Sport 3 22:05 Aston Villa vs Liverpool @beIn Sport 3 Senin, 15 Februari 2016 00:15 Manchester City vs Tottenham Hotspur @SCTV

Fifit Latihan Tanpa Pelatih Mataram (Suara NTB) Hubungan pelatih dan atlet ternyata tidak sepenuhnya bisa berjalan mulus.

Buktinya atlet Pelatda Rinjani persiapan PON XIX di Jabar 2016, Fifit Marlena harus menjalani latihan tanpa pelatih. Penyebabnya, hubungannya Fifit dengan pelatih atletik NTB, I Gusti Bagus Wirasantana tidak lagi sejalan atau kurang harmonis.

Pantauan Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (12/2) kemarin, atlet spesilis nomor 400 gawang, Fifit Marlena tampak

tidak seperti biasanya. Bila beberapa hari lalu dia selalu didampingi oleh Pelatih Spesialis Gawang Atletiik, I Gusti Bagus Wirasantana setiap lati-

han, kini saat latihan kemarin dia latihan sendiri tanpa didampingi pelatih biasanya.

Ditanya soal pelatih yang menanganinya, Fifit malah

memilih diam. Dia tidak berani berkomentar lebih jauh mengenai pelatih yang menanganinya. “Untuk saat ini latihan sendiri dulu,” ucapnya singkat.

Namun Informasi dari rekan Fifit sesama atlet atletik, Fifit Marlena sudah cukup lama tidak dilatih oleh Bagus.

Belum tahu apa alasan Fifit tidak lagi dilatih oleh Bagus.

Namun informasi di lapangan

La Liga Spanyol Sabtu, 13 Februari 2016 23:00 Real Madrid vs Athletic Bilbao @Festival Orange TV Senin, 15 Februari 2016 01:15 Getafe vs Atletico Madrid @Festival Orange TV 03:30 Barcelona vs Celta Vigo @RCTI

Van Van Gaal Gaal Tantang tantang Leicester, Buktikan Bisa Atasi Tekanan

Serie A Italia Sabtu, 13 Februari 2016 03:45 Carpi vs Roma @beIn Sport 2 22:00 Empoli vs Frosinone @Quad Sports Orange TV Minggu, 14 Februari 2016 01:00 Chievo Verona vs Sassuolo @beIn Sport 2 03:45 Juventus vs Napoli @beIn Sport 1 19:30 Milan vs Genoa @beIn Sport 1 22:00 Sampdoria vs Atalanta @beIn Sport 1 Senin, 15 Februari 2016 03:45 Fiorentina vs Inter Milan @Festival Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Sevilla ke Final Copa del Rey Madrid Sevilla akan memainkan pertandingan final Piala Raja Spanyol melawan Barcelona dengan agregat 6-2 atas Celta Vigo dalam semifinal setelah bermain imbang 2-2 pada pertandingan leg kedua yang digelar Jumat dini hari kemarin.

Sevilla kemasukkan gol untuk pertama kalinya dalam kompetisi musim ini pada menit 35 ketika pemain Celta Vigo Iago Aspas menemui bola umpan si- lang Fabian Orellana ke tiang jauh dan meneruskannya melalui Sergio Rico.

Juara bertahan Liga Europa Sevilla, yang menang 4-0 pada pertandingan leg pertama di (Suara NTB/ist) kandang sendiri pekan lalu, TANTANGAN JUARA - Para punggawa Leicester City ditantang untuk tetap mempertahankan nyaris menyamakan kedudukan penampilan positif untuk menjuarai Liga Utama Inggris oleh Manchester United Louis van Gaal. tujuh menit kemudian namun tandukan gelandang Vicente Iborra mengenai tiang gawang.

Aspas kembali mencetak gol saat babak kedua berlangsung sepuluh menit, mencelatihan, karena kalau berhenti lati- masih menjadi pelari tercepat Mataram (Suara NTB) tak gol dari umpan silang han yang sudah dilakukan sebel- nasional. Dimisalkan Iswandi Hujan tidak menjadi alasan dari sayap kanan kiriman atlet dan pelatih untuk berhenti umnya akan sia-sia, makanya biar pernah menjadi atlet tercepat di Daniel Wass setelah upaya latihan. Meski hujan atlet tetap hujan atlet harus tetap latihan,” 100 meter PON Riau 2012 lalu, sapuan buruk dari Rico. latihan, begitu juga pelatih tetap ucap pelatih atletik NTB, Suba- begitu juga Fadlin peraih medali Bagaimanapun, dua melatih. Begitulah yang terlihat gio yang telah berpuluh tahun emas nomor 200 meter putra di menit kemudian gelandalam aktivitas Pemusatan Lati- menangani atlet atletik NTB men- PON XVIII di Riau 2012 lalu. dang Argentina Ever Namun dalam latihan di GOR han Daerah (Pelatda) Atletik di jawab Suara NTB. Banega memperkecil Subagio yang merupakan man- 17 Desember Turide Mataram, Lintasan Atletik GOR 17 Desemketertinggalan Sevilla ber Turide Mataram, Jumat (12/2) tan pelatih Pelatnas Program In- Jumat (12/2) kemarin, Subagio dengan upaya solonya, donesia Emas (PRIMA) itu me- tidak sedang melatih Iswandi kemarin. yang secara virtual telah Saat itu terlihat beberapa atlet mang tidak pernah setengah-set- dan Fadlin. Pasalnya kedua atmemastikan langkah timnya ke atletik NTB, Rostina, Endang, Ab- engah melatih atlet. Meski dalam let andalan NTB itu tengah final. dul Razak dan teman-temannya kondisi hujan dia tetap berada di mengikuti Pelatnas PRIMA perCelta semestinya dapat serius menjalani latihan. Mereka lapangan untuk melatih atlet. Ko- siapan mengikuti SEA Games merestorasi keunggulan dua gol tetap latihan meski saat itu situa- mitmennya untuk melahirkan at- 2017 dan ASIAN Games 2018. mereka melalui penalti pada Pantauan Suara NTB di lokasi hujan. Latihan dilakukan mulai let bukanlah hal yang baru. Namenit 60, namun John Guideti, si, saat itu Subagio tengah mun sebelumnya dia sudah berhapukul 16.00 hingga 18.30 wita. yang dilanggar Rico, mengek“Biar hujan atlet harus tetap sil melahirkan atlet-atlet NTB melatih atlet putri NTB, Rostisekusi bola yang kemudian na dan Endang. Kedua atlet yang berprestasi nasional. mengenai tiang gawang.

Khususnya atlet spesialis no- dilatih Subagio itu adalah atlet Sevilla menyamakan keduduGAGAL - Pemain Celta Vigo Iago Aspas mor lari jarak jauh menjadi spe- yang dipersiapkan menghadapi kan tiga menit menjelang merayakan gol yang dicetaknya messialis penanganannya. Belum PON Jabar 2016. Rostina akan pertandingan usai, ketika ki timnya akhirnya gagal mengalahkan lama ini dia juga pernah melatih dipersiapkan mengikuti nomor pemain sayap asal Ukraina Sevilla dalam perebutan tiket ke babeberapa sprinter terbaik NTB, estafet 4x100 dan nomor 100 dan Yevhen Konoplyanka mencetak bak final Copa Del Rey alias Piala Raja seperti Iswandi, Fadlin yang meru- 200 meter putri, begitu juga Engol dari bola pantul setelah Spanyol, Jumat kemarin. pakan salah satu sprinter terbaik dang dipersiapkan untuk nomor tembakan Vitolo dapat dibendasal NTB yang sampai saat ini jarak pendek. (fan) ung kiper Ruben Blanco. Barcelona menang agregat 8-1 atas Valencia pada pertandingan semifinal lainnya, demikian Reuters. (ant/bali post)

Hujan, Atlet Pelatda Tetap Latihan

HUT Ke-55, Korem/162 Gelar Kejuaraan Tinju di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT ke 55. Korem 162/ WB menggelar pertandingan tinju yunior dan youth Danrem Cup tahun 2016. Kejuaraan tinju tersebut langsung dibuka secara resmi oleh Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede S.T., M.Si, di lapangan Serasuba Kota Bima, Kamis malam (11/2).

Danrem yang juga Ketua Umum Pertina Prov NTB mengatakan, kejuaraan tinju yunior dan youth akan digelar mulai Kamis (11/2) hingga Minggu (14/2), yang memperebutkan piala Danrem 162/WB Cup tahun 2016. “Akan digelar selama tiga hari,” ucapnya.

Menurut dia, kejuaraan tersebut merupakan agenda rutin yang diadakan Pertina NTB setiap dua tahun sekali, dalam rangka meningkatkan kemampuan bertinju para atlet. Selain sebagai sarana pembinaan serta uji kemampuan atlet tinju.

Tidak hanya itu, lanjutnya, kejuaraan itu juga bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga tinju kepada masyarakat di wilayah tanah air, khususnya Provinsi NTB, sebagai wahana untuk mengukur dan mengukir prestasi.

“Sekaligus untuk mengetahui tingkat keberhasilan latihan yang telah dilaksanakan selama ini,” tuturnya.

Danrem berharap, dalam kejuaraan itu dapat melahirkan atlet tinju tangguh dan handal, yang mampu berkiprah dengan lebih baik pada even kejuaraan tinju tingkat nasional. “Mudah - mudahan melahirkan petinju yang profesional dan bisa bertanding ke level dunia,” harapnya Pada pembukaan tinju yunior dan youth tersebut dihadiri pula Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, FKPD Kota Bima, Dandim 1608/Bima dan Dandim 1614/ Dompu, Kajari Kab. Bima, Kapolres Kota Bima, Ketua Koni Prov NTB. (uki)

menjelaskan, hubungan Bagus dan Fifit kurang harmonis, sehingga sudah beberapa hari ini Fifit Marlena latihan sendiri.

I Gusti Bagus Wirasanta yang dikonfirmasi via ponsel belum bisa dihubungi. Namun demikian sebelumnya Bagus pernah mengatakan bahwa dirinya menargetkan Fifit Marlena untuk berprestasi di PON Jabar 2016. (fan)

London Pemuncak klasemen Liga Utama Inggris Leicester City bisa saja menjadi juara liga namun para pemainnya harus membuktikan diri bisa mengatasi tekanan mewujudkan harapan, kata manajer Manchester United Louis van Gaal.

“Mereka favorit karena mereka berselisih lima poin dari yang lainnya, namun momen bahwa mereka haru juara itu berbeda,” kata Van Gaal kepada koran The Independent.

“Mereka lebih kurang berada di tempatnya sekarang karena mereka ingin terus memimpin. Mungkinkah itu? Mengapa tidak?

Mungkin saja pemain-pemain mereka bisa mengatasinya, tetapi itu Anda tidak tahu dan itulah yang menjadi masalah yang harus dijawab baik oleh Leicester maupun Tottenham.”

Leicester berselisih lima poin di atas Spurs dan Arsenal dengan Manchester City dan Manchester United, tercecer pada urutan enam dengan masing-masing berselisih 12 poin. Pada Minggu, The Foxes bertandang ke Arsenal, sedangkan Tottenham menjamu Manchester City.

“Ini tidak membuktikan apa pun mengenai personalitas-personalitas pada kedua tim ini.

Saya tidak mengetahui mereka sehingga saya tidak bisa menghakimi. Namun akan ada momen ketika mereka harus menang,” kata Van Gaal.

“Untuk saat ini, segala sesuatunya oke dan baik-baik saja. Namun manajer (Leicester, Claudio Ranieri) telah berbicara soal menjadi juara, sehingga kini akan tergantung pada kepala mereka. Namun banyak pemain bisa mengatasi hal itu,” kata pelatih asal Belanda itu seperti dikutip Reuters.

Sebelumnya, Pelatih Leicester City, Claudio Ranieri, mengaku yakin timnya akan memboyong gelar juara Liga Utama Inggris usai menekuk tim kuat Manchester City 3-1 di Stadion Etihad.

Sebelumnya Ranieri memang tidak terlalu yakin timnya berpeluang meraih gelar, namun usai menjungkalkan Manchester City untuk menjauhkan selisih angka menjadi enam poin maka Ranieri yakin timnya bisa menyabet gelar juara.

“Ada banyak tim kuat sekarang. Kami akan mencoba. Mengapa tidak?” kata Ranieri yang akan membawa timnya menghadapi Arsenal pada pekan depan kepada BT Sport, dilansir dari AFP. “Banyak upaya yang dilakukan. Sekarang yang penting para pemain telah pulih karena kami menghabiskan banyak energi. Kami bermain di setiap laga seolah-olah pertandingan terakhir,” kata bekas pelatih AS Roma itu.

“Sekarang kami sangat percaya diri dan memikirkan Arsenal. Kami siap untuk melawan di sana,” kata Ranieri. Leicester yang menjadi kandidat tim degradasi pada 12 bulan yang lalu kini menjelma menjadi tim dengan kemenangan paling sensasional dalam sejarah olahraga Inggris.

Di lain pihak, manajer City Manuel Pellegrini yang akan digantikan oleh Pep Guardiola pada akhir musim, mengakui bahwa Leicester layak jadi pemenang namun ia juga yakin timnya tidak akan berkecil hati. “Tidak ada keluhan. Leicester bermain lebih baik dari kami,” kata Pellegrini. “ Belum ada yang selesai. Sangat penting bagi kami untuk memulihkan stamina pemain dan tidak menyerah kendati mendapatkan kekalahan tak terduga, tapi kami melanjutkan ini,” ujar Pellegrini. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 13 Februari 2016

Halaman 12

Kasus DBD Meningkat 100 Persen Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang Bulan Januari 2016, sebanyak 209 kasus. Namun selama Februari ini jumlahnya meningkat seratus persen, mencapai 427 penderita. Dari 10 kabupaten/kota, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima menjadi daerah dengan penderita terbanyak.

“Jumlahnya meningkat banyak bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya. Ada juga yang meninggal sebanyak enam orang, karena terlambat dibawa ke layanan kese-

hatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB drg.

Eka Junaedi kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (12/ 1) kemarin.

Meski demikian Dikes be-

lum menetapkan daerah-daerah itu sebagai daerah dengan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Eka menambahkan suatu kejadian disebut KLB jika jumlah kasusnya meningkat dua

Disbudpar NTB akan Beli Jetski Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB akan membeli sejumlah jetski. Rencananya jetski itu akan diberikan untuk digunakan di Kabupaten Bima. Informasi yang dihimpun Suara NTB, anggaran yang disediakan mencapai Rp 350 juta.

“Memang benar kita akan beli jetski. Ini menggunakan dana aspirasi dewan, tapi mengenai berapa besarnya masih belum tahu,” kata Kepala Disbudpar NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Ju-

mat (12/2) kemarin.

Perkembangan pariwisata NTB memang tengah berkembang pesat. Seiring perkembangan tersebut, muncul pula sejumlah peluang untuk mengembangkan pariwisata dan untuk membuat pengunjung semakin terkesan.

Salah satunya, bisnis olah raga air menggunakan jetski.

Jetski merupakan suatu permainan wisata air yang menggunakan boat bertenaga motor.

Pemerintah juga perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait penggunaan jetski di sejumlah pantai yang ada di NTB. Sebab

penggunaan jetski itu dapat memengaruhi pertumbuhan terumbu karang dan berbahaya bagi penyelam. Sehingga tidak semua pantai dapat menggunakan jetski, terutama bagi lokasi yang terkenal dengan terumbu karangnya. Sebab lokasi dengan terumbu karang yang cantik menjadi tempat favorit para penyelam.

“Itu rencananya akan digunakan di Bima, mengenai lokasi tepatnya kita lihat nanti. Karena Dipanya juga belum saya pegang,” kata Faozal.

Saat ditanya terkait besar pasti anggaran yang akan digunakan, Faozal mengaku masih belum tahu karena belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Meski demikian, informasi yang dihimpun Suara NTB, anggaran jetski itu diperkirakan mencapai Rp 350 juta. Begitupula saat ditanya terkait jumlah jetski yang akan dibeli, Faozal masih menunggu informasi lebih lanjut sembari menunggu Dipa. (lin)

kali lipat. Yang cukup meningkat awal tahun ini, kata Eka yakni Lombok Timur dan Kota Bima. Sementara untuk Kota Mataram memang selalu banyak tiap tahun. Untuk mencegah kasus DBD ini, peran serta masyarakat sangat penting.

Penderita terbanyak berasal dari Kota Mataram sebanyak 104 kasus. Disusul Kabupaten Lombok Timur 99 kasus. Kemudian Kabupaten

Bima 82 kasus. Sumbawa dan Dompu masing-maisng 39 dan 33 kasus. Lombok Barat dan Lombok Tengah masing-masing 25 dan 22 kasus. Lombok Utara 17 kasus, sementara Kota Bima dan Sumbawa Barat masing-masing 3 kasus.

“Terbanyak itu di Kota Mataram, Lombok Timur dan Kabupaten Bima. Kita sudah berupaya melakukan pencegahan, sekarang tugas masyarakat

Bahan Bakar Pemindangan Ikan akan Dikonversi Gas Mataram (Suara NTB) Proses pemindangan ikan yang dilakukan para isteri nelayan di pesisir Kota Mataram masih menggunakan pola tradisional, menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Agar proses pemindangan lebih ekonomis dan higienis, rencananya bahan bakar dari kayu bakar akan dikonversi menjadi gas. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Emir A. Rumair kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya ingin mengubah pola tradisional tersebut. Salah satunya dengan konversi bahan bakar.

“Pemindangan masih bersifat tradisional yang dilakoni isteri-isteri nelayan.

Kita ingin bagaimana mengubah pola pengolahan yang tadinya tradisional dengan menggunakan kayu bakar kita ganti dengan gas,” jelasnya. Dengan demikian, para isteri nelayan tak perlu lagi menggunakan tungku tapi akan diganti dengan kompor.

Selain konversi bahan bakar, Emir mengatakan pihaknya juga akan mengubah alat pengolahan yang biasa digunakan para isteri nelayan. Dari yang biasanya menggunakan panci ukuran pabrikan yang biasa, akan dimodifikasi dengan membuat panci model kotak. Ke depan Emir mengatakan pihaknya juga akan mencoba menata tempat produksi

atau proses pemindangan sehingga program pemindangan higienis bisa dilaksanakan oleh para isteri nelayan.

Persoalan higienitas menurutnya bukan hanya soal hasil akhir tapi juga bagaimana dalam memilih bahan baku, penanganan, tempat pengolahan dan lainnya. “Sehingga betulbetul menjadi higienis,” ujarnya. Namun kendala yang dihadapi para isteri nelayan adalah tidak mempunyai lahan khusus untuk pemindangan sehingga kerap dilakukan di tempat yang sederhana. “Sifatnya perorangan jadi tempat pengolahan di rumahnya masing-masing,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya akan berupaya memprogramkan perbaikan tempat atau dapur pemindangan para isteri nelayan. “Kita akan bantu untuk rehab dulu dapurnya sehingga layak untuk mengolah dan ini secara bertahap. Kebetulan pemindang juga berlokasi pada satu area dan ke depan barangkali arahnya itu ke sentra pengolahan pindang tradisional walaupun kita tidak menyiapkan satu gedung untuk semuanya,” jelasnya. Di perkampungan yang warganya rata-rata adalah pemindang tradisional akan dibuatkan sentra pemindangan yang higienis, dan rencananya akan dipusatkan di Pondok Prasi dan Kampung Bugis. (ynt)

untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih,” kata Eka. Eka memperkirakan jumlah itu akan terus bertambah hingga Maret mendatang. Masyarakat juga perlu megetahui gejala-gejala awal penderita terjangkit DBD. Sebab jika terlambat dapat menyebabkan kematian. Seperti yang terjadi pada seorang pasien di Kota Mataram, dua orang pasien di Lombok Barat dan tiga orang

pasien di Lombok Timur yang meninggal karena sudah dalam kondisi kritis.

“Kalau sudah demam dua hari tidak turun atau demamnya tiba-tiba tinggi dan tibatiba turun itu segera ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Enam orang yang meninggal itu karena mendatangi rumah sakit saat keadaannya sudah kritis,” katanya. (lin)

Dugaan Pungli Prona

Ombudsman Dinilai Mendiskreditkan Kelurahan Mataram (Suara NTB) Investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB, terhadap laporan dugaan pungli proyek operasi nasional agraria (Prona) di tiga kelurahan sangat disesalkan. Tindakan Ombudsman dinilai mendeskreditkan kelurahan. “Substansi pungli itu seperti apa. Kalau begini kelurahan didiskreditkan,” kata Ketua Forum Lurah Kota Mataram Muhammad Iswan Kamis (11/2).

Dia menjelaskan, namanya pungutan liar sifatnya memaksa dan mengikat. Apabila masyarakat tidak mengeluarkan pelayanan tidak akan dilaksanakan. Kasus prona di Kelurahan Karang Baru dimaklumi oleh masyarakat. Dalam konteks demikian, sebenarnya uang diberikan masyarakat bukan pungutan melainkan ucapan terimakasih warga.

Iswan menarik benang merah dari contoh pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB). Misalnya, pemohonan IMB dengan nilai miliaran kelurahan menyiapkan blangko ditandatangani lurah. Lurah memanggil pemiliki, mengecek lokasi serta menggelar rapat kemudian diperiksa. Sehingga, ini akan wajar bila pemohon memberikan ucapan terima kasih kepada kelurahan.

Kasus ini sama dengan prona. Prosesnya melalui rapat peserta prona. Hal lain dibeli oleh pemohon yakni pall, materai dan PBB. BPN tidak menanggung hal itu, sehingga dibebankan ke masyarakat. “Boleh dicek di BPN. Apakah warga yang aktif mengurus persyaratan. Semuanya itu petugas kelurahan. Ndak mungkin petugas kelurahan mau ngurus percuma,” terangnya.

Dia membenarkan bahwa prona tidak membutuhkan biaya. Kenyataannya, masih ada yang harus dibiayai masyarakat.

Investigasi Ombudsman di Kelurahan Karang Baru, dari hasil prona dapat memperbaiki kantor lurah. Itu disisipkan dari uang prona dikeluarkan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat mengetahui bahwa sisa uang mereka diperuntukan untuk pelayanan bukan masuk kantong pribadi. Renovasi kantor lurah lanjutnya, tidak ada dialokasikan di APBD Kota Mataram.

Semestinya, Ombudsman tidak cepat menjastifikasi bahwa itu merupakan pungli. Disamping itu, harus dicek siapa yang melaporkan. Apakah ada kepentingan atau tidak.

“Harus dicek juga siapa yang melapor. Jangan sampai oknum yang melaporkan itu dari luar Mataram dan punya kepentingan,” ujarnya.

Persoalan pelayanan masyarakat ini seharusnya dilihat secara cermat. Dan Ombudsman tidak serta merta melaporkan ke Walikota. Sehingga, ada kesan tugas dan mekanisme pelayanan di kelurahan tidak diberikan. Masih banyak kata Iswan, pelayanan publik di instansi vertikal perlu diawasi Ombudsman. Seperti halnya imigrasi diduga banyak praktik pungli dan calo pembuatan paspor. (cem)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 13 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

Kursi Panas Ketua DPRD NTB KURSI Ketua DPRD NTB kini mungkin sudah tak nyaman lagi untuk H. Umar Said, S.Ag. Sebuah surat masuk dari DPD Partai Golkar NTB yang berisi keputusan melengserkan dirinya dari kursi Ketua DPRD NTB membuat jabatannya kini di ujung tanduk.

Sejak dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi NTB pada Kamis, 16 Oktober 2014 lalu, Umar Said memang dihadapkan pada serangkaian situasi yang tidak mudah.

Meski sebelumnya ia sudah berpengalaman menjabat Ketua DPRD Lombok Barat, namun situasi di DPRD NTB memang tidak bisa disamakan. Tingkat kompleksitasnya lebih tinggi dan jika salah mengambil sikap, taruhannya akan cukup besar.

Sejak awal, Umar bahkan sudah langsung dihadapkan pada sebuah problem sulit : menenangkan kegaduhan yang timbul tenggelam di DPRD NTB sejak awal pelantikan mereka, 1 September 2014 lalu.

Sejak pelantikan, riak-riak perselisihan telah mulai terlihat di permukaan. Bahkan, rapat paripurna istimewa dengan agenda pelantikan Umar bersama tiga Wakil Ketua DPRD NTB sempat diwarnai adegan ribur-ribut interupsi Fraksi PDIP yang akhirnya berujung walk out mereka.

Dalam sebuah wawancara dengan Suara NTB di pelantikannya, Umar Said mengaku telah memaklumi bahwa riak-riak di internal DPRD NTB – khususnya di fraksinya sendiri memang bisa berkembang menjadi gejolak yang sulit dipadamkan jika ditangani dengan pendekatan yang sembrono.

Setelah mendapati surat berisi pergantian jabatan Ketua DPRD NTB itu, Umar pun mengakui bahwa upaya mendongkel dirinya ini merupakan perbuatan sekelompok pihak – yang ia sudah kenal wataknya. Jika demikian adanya, bisa dikatakan Umar memang telah berada dalam situasi terpojok dalam peta kekuatan di partainya sendiri.

Tampilnya H. M. Suhaili FT, SH sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTB memang membuat ia tidak lagi berada dalam lingkaran pengambilan keputusan di DPD Partai Golkar NTB. Berbeda halnya saat DPD Golkar NTB masih dipimpin Dr. H. Zaini Arony. Calon penggantinya, Hj. Baiq Isvie Rupaeda tampaknya mampu bersikap lebih fleksibel menyikapi perubahan kepemimpinan ini.

Meski arah angin sudah tidak berpihak padanya, Umar pun menegaskan masih akan melakukan perlawanan. Sikap Umar ini memperlihatkan bahwa kursi Ketua DPRD NTB memang menjadi sesuatu yang mengikat hati siapapun yang telah mendudukinya.

Selain menawarkan beragam fasilitas untuk pemiliknya, jabatan ini juga menawarkan begitu banyak ‘hal lain’ yang kerap kali lebih menggiurkan ketimbang yang ada di permukaan. Jangan tanya kalau soal penghormatan orang-orang. Ketua DPRD NTB adalah satu dari sedikit orang yang selalu dapat tempat terdepan, mendapatkan pelayanan kelas satu dalam berbagai acara resmi di daerah ini.

Sayangnya, dari politisi yang satu ke politisi yang lain, kursi Ketua DPRD NTB seringkali lebih dimaknai sebagai aksesoris semata. Ia dipandang sebagai barang mewah yang setelah diperoleh, harus sekuat tenaga dipertahankan – bahkan ketika parpol yang berwenang menginginkan pemiliknya hengkang. Padahal, tidak banyak prestasi dari orang-orang yang duduk di kursi ini, yang bisa dikenang oleh masyarakat banyak.

Umar Said seharusnya belajar dari pendahulunya.

Sayangnya, jika melihat kiprah singkatnya, kesempatan itu tampaknya tidak ia manfaatkan dengan baik.

Selama kepemimpinannya tersebut, tidak banyak perubahan yang terjadi di DPRD NTB. Sementara itu, Partai Golkar selaku ‘pemilik’ jatah kursi Ketua DPRD NTB kini mempertaruhkan reputasinya dengan mengusung Isvie sebagai Ketua DPRD NTB yang baru. Waktu akan menguji apakah pertaruhan ini bisa dimenangkan oleh partai beringin atau tidak. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Politik Pangan Lokal dan Pariwisata Halal BAGI masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), ada dua peristiwa penting di penghujung 2015.

Pertama melonjaknya harga daging sapi di tengah ketersediaan stok populasi jutaan ekor sapi.

Sedangkan yang kedua, dalam ajang kompetisi kelas dunia The World Halal Travel Summit and Exhibition 2015, Pulau Lombok dinobatkan sebagai “destinasi halal terbaik di dunia” sekaligus menyandang predikat “destinasi halal untuk berbulan madu terbaik di dunia”. Kedua peristiwa kontradiktif itu, satu memprihatinkan dan yang satu menggembirakan. Namun keduanya memiliki keterkaitan yang bisa saling melengkapi satu sama lain, yaitu antara: Pangan dan Pariwisata.

Melonjaknya harga daging sapi, seakan memberi isyarat bahwa pemerintah kehabisan akal dalam mengatur tatakelola komoditas pangan yang satu ini. Belum lagi kelangkaan dan gejolak harga komoditas pangan lainnya, seperti beras, kedelai, jagung bahkan bawang, yang memaksa pemerintah tidak mampu menutup kran impor. Di satu sisi kita berupaya mendatangkan para pelancong sebanyak-banyaknya, namun di sisi lain kita masih mengimpor komoditas pangan strategis, yang semestinya bisa kita sediakan secara mandiri. Akibatnya gengsi sosial masyarakat untuk mengonsumsi aneka makanan berbahan baku impor kian meluas, bahkan menjadi gaya hidup. Selera masyarakat ditundukkan oleh makanan bercitra modern yang diproduksi lewat aneka kuliner, mulai dari kaki lima hingga restoran dan hotel berkelas.

Suka tidak suka industri pariwisata ikut bertanggung jawab. Industri pariwisatalah yang menjadi gerbang utama menuju pembiasaan melahap aneka makanan berbahan baku impor, yang berdampingan erat dengan bahan pangan cita rasa mondial. Mulai dari keju, susu, roti, minuman, daging hingga sayuran.

Menu lokal memang ada, namun tidak seberapa.

Industri pariwisata memang sulit menghindar. Soal menu adalah tuntutan selera dan citarasa, sehingga mustahil dibelokkan oleh sekadar himbauan. Selezat apa pun makanan berbahan lokal, tak akan disentuh wisatawan jika tidak pas dengan selera. Berbagai penelitian, di antaranya dilakukan Gooding (1971) membenarkan bahwa wisatawan selalu mencoba makanan lokal, tetapi mereka tetap lebih loyal pada makanan yang biasa dikonsumsi. Begitu vitalnya unsur makanan ini, sehingga industri pariwisata berlombalomba menawarkan aneka hidan-

Oleh:

Badrul Munir

(Direktur Eksekutif Regional Institute 104) gan yang memenuhi selera. Pelaku industri pariwisata tahu persis bahwa kuliner adalah salah satu objek perburuan favorit wisatawan. Itulah sebabnya, kuliner acapkali diusung sebagai salah satu jargon promosi daya pikat destinasi.

Faktanya, hari-hari ini kita dihadapkan pada situasi bahan makanan lokal terus terdesak. Kedaulatan pangan lokal terkikis. Sebaliknya, restoran penyedia makanan asing kian menjamur. Kita sedang menghadapi gangguan kedaulatan pangan lokal yang serius, dan tentu masalah ini harus segera diatasi. Caranya melalui inovasi produk dan promosi makanan lokal. Karena itu, industri pariwisata perlu mengubah posisi dari penyalur makanan asing menjadi promotor makanan lokal. Ini hanya soal komitmen dan rekayasa, misalnya pembatasan 30 persen kandungan menu makanan dari bahan impor, sedangkan 70 persen wajib berbahan lokal.

Pariwisata Halal Sungguh membaggakan! Pada ajang The World Halal Travel Summit and Exhibition 2015, di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab, Pulau Lombok NTB dinobatkan menjadi “Destinasi halal terbaik di dunia” sekaligus “Destinasi halal untuk berbulan madu terbaik di dunia”.

Dalam kategori World Best Halal Tourism Destination, Lombok berhasil mengungguli Abu Dhabi, Turki, Mesir, Qatar dan Malaysia. Sementara dalam kategori World Best Honeymoon Destination, Lombok mengalahkan Abu Dhabi, Turki, Thailand dan Malaysia.

Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada even yang diselenggarakan pada 21 Oktober 2015 itu, salah satu faktor pendukung utama Lombok bisa unggul karena dikenal dengan julukan “pulau seribu masjid.” Hal inilah yang membuat para pelancong muslim baik domestik maupun mancanegara senang berlibur di Lombok, karena mudah beribadah. Label pariwisata halal, yang merujuk pada aturan-aturan Islam dan nilai-nilai Islami ini pula yang membuat wisatawan percaya bahwa Lombok merupakan destinasi yang ramah bagi orang muslim.

Tentu saja ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi NTB untuk berbenah, seraya memasivkan kesiapan aspek-aspek pendukung pariwisata halal. Pada 2016 pariwisata NTB mulai memperkenalkan branding “Pesona Lombok Sumbawa” dengan label Wisata

Halal sebagai daya tarik utama.

Tentu ini bukan pekerjaan mudah, apalagi ingin memperoleh hasil serba instan, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kata kuncinya: Komitmen dan Kerjasama. Sebagai bentuk komitmen politik pemerintah, akan membenahi dan memantapkan label tersebut melalui standar regulasi dalam peraturan daerah. Sedangkan kerjasama akan ditingkatkan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota serta organisasi pelaku pariwisat Politik Pangan Lokal Masyarakat umum mengenal ‘pangan lokal’ sebagai pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya wilayah dan budaya setempat. Berbeda dengan ‘pangan khas’ yang asal usulnya secara biologis hanya ditemukan di suatu daerah tertentu. Karena itu ‘pangan tradisional’ harus dipahami sebagai makanan yang diolah dengan cara dan cita rasa yang khas berkaitan dengan nilai-nilai etnis tertentu tanpa memperhatikan asal-usul bahan makanan. Dengan demikian maka setiap daerah memiliki makanan tradisional.

Demikian halnya dengan masyarakat Sasak di Lombok, Samawa dan Mbojo di pulau Sumbawa, sudah pasti memiliki makanan tradisional.

Sehubungan dengan itu, peranan ‘politik pangan lokal’ dalam mendukung pariwisata halal menjadi penting dan strategis. Politik pangan ini penting ditegaskan ke ruang publik karena selain pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling dasar, namun secara khusus bagi umat muslim harus dipastikan halal untuk dikonsumsi. Artinya, pangan lokal harus dijamin ketersediaannya, halal, bergizi dan mudah diakses.

Ke depan, pemerintah daerah sudah saatnya menghidupkan kembali sumber-sumber pangan lokal untuk menghentikan kemerosotan keragaman varietas jenis pangan. Secara khusus untuk mendukung pariwisata halal, ada lima langkah strategis yang perlu dilakukan: (1) Regulasi. Sebagai bentuk komitmen dan konsistensi kebijakan dalam pemanfaatan pangan lokal, termasuk penyediaan anggaran dalam APBN dan APBD, serta sumber-sumber pembiayaan dari pihak swasta, (2) Ketersediaan. Menjamin ketersediaan pangan lokal secara berkelanjutan, dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, (3) Keterjangkauan. Melakukan pe-

nataan sistem logistik sehingga bahan pangan lokal mudah diperoleh dengan harga terjangkau dan kompetitif, (4) Sertifikasi Halal.

Peningkatan konsumsi melalui diversifikasi, inovasi teknologi, kandungan gizi dan sertifikasi halal, (5) Kemitraan. Peningkatan peran masyarakat, kerjasama, penciptaan nilai tambah, peluang pasar, dan sosialisasi.

Lalu, bagaimana hubungan pangan dengan pariwisata? Jika NTB menargetkan kunjungan wisatawan pada 2016 sebanyak 3 juta orang, dan rata-rata lama tinggal 2,2 hari, serta setiap wisatawan mengonsumsi pangan rata-rata Rp 250 ribu/orang/hari.

Maka akan diperoleh angka sebesar Rp 1,65 triliun, suatu jumlah yang tidak kecil (setara dengan 47 persen dari APBD NTB 2016 sebesar Rp 3,5 triliun). Angka ini belum terhitung belanja-belanja lain di luar pangan. Semakin besar kandungan pangan lokal berarti semakin tinggi manfaat bagi masyarakat NTB. Akankah hal itu bisa kita capai?

Pangan lokal harus berjaya di rumah sendiri. Dan negara perlu hadir untuk menyejahterakan warganya (*)

Jatah elpiji subsidi untuk NTB bertambah

Antisipasi agar tidak disalahgunakan

*** Kasus DBD meningkat 100 persen

Antisipasi agar tidak sampai jatuh korban jiwa

***

Jalan Tekong TKI Lombok Timur (2 - Habis) IMING-iming kemudahan inilah yang dirasakan calon TKI. Sehingga, tekong tinggi pamornya di mata calon TKI, yang tak peduli apakah jalur itu legal atau ilegal.

Bagi calon TKI, yang penting bisa berangkat, jika perlu tanpa keluar biaya sedikit pun. Persiapan berangkat minimal tiga bulan.

Menurut dia, pendaftaran calon TKI kini menggunakan jaringan online. “Jika dari Malaysia sudah oke, saya segera registrasi, lalu kirim biodata secara online ke agen Malaysia. Nanti, agen yang akan mencari identitas calon TKI itu di Malaysia,” papar Satarudin.

Kepada yang berminat menjadi TKI, dia lebih awal mengingatkan soal pentingnya lulus tes kesehatan di klinik resmi. Selama ini dia bekerja sama dengan klinik yang ada di Selong Lombok Timur dan menghabiskan ongkos Rp 500 ribu per TKI. Setelah itu dibuatkan KTP dan KK. Seringkali di sinilah hambatannya.

Proses pembuatan KTP butuh waktu hingga dua pekan. Akan lebih lama jika ada kekeliruan satu huruf misalnya, beda nama yang ada di KTP dengan di KK. Tapi, bagi Satar, itu bukan kendala berarti.

“Kalau saya punya, saya urus sendiri. Langsung ke petugasnya.

Hari ini merekam (foto), besok pagi bisa dicetak. Bisa cepat karena memang ada orang yang bisa meloloskan di Dukcapil Lombok Timur,” katanya.

Dari proses yang mudah itu, tidak heran pada November lalu, turun visa untuk 16 orang calon TKI yang direkrutnya. Ongkos cek kesehatan 500 ribu. Di sinilah dia mencari untung. “Nanti dibayarkan ke klinik Rp 200 ribu. Dari satu orang (TKI) saya dapat keuntungan Rp 300 ribu. Itu hanya untuk medical check up saja,” sebutnya.

Bagaimana dengan di Kantor Imigrasi? Satarudin katam soal seluk beluk mempercepat proses di instansi ini. Tergantung keinginannya. Dia bisa meminta kepada seorang petugas untuk mempercepat pengurusan paspor.

Uang “tembakan” bisa Rp 1,8 juta hingga sampai Rp 2 juta per paspor. Padahal, menurut dia, biaya resmi per paspor Rp 400 ribu.

“Saya kadang melakukan itu (proses cepat). Tapi kalau tidak buruburu, bisa seminggu, bayar Rp 700 ribu. Dari sini saya untung Rp 300 ribu,’ katanya.

Satarudin termasuk senior dalam urusan perekrutan TKI, sehingga dia tidak perlu lagi banyak turun lapangan. Keluarga calon TKI cukup menghubungi Satarudin via ponsel, memerintahkan mereka untuk ambil dokumen di rumahnya. Uang “komisi” terus mengalir.

Dari uang itu, Satarudin bisa membiayai empat istrinya. Sebelumnya, Satarudin juga punya istri yang ia cerai. Satarudin mirip Semin, Kepala Desa Pijot Utara. Uang melimpah membuat Semin tergoda telah tiga kali menikah. Seorang istrinya, ia ceraikan. Kini, dia hidup dengan dua istrinya, yang sama-sama tinggal di RT 02 Dusun Pijot Utara.

Tekong juga menjangkau hingga kantor Imigrasi. Di sini, ada belasan alur yang harus dipatuhi pemohon paspor. Waktu yang dibutuhkan pun bisa hingga sepekan karena banyaknya syarat dan prosedur yang harus dilalui. Di Imigrasi, ada seorang bernama Bukri (50 tahun), yang menjadi bagian dari jaringan para tekong Lombok Timur.

Lewat Bukri, syarat dan prosedur di Imigrasi bisa lewat jalur potong kompas. “Kalau mau, bisa sehari jadi,” kata Bukri. Tentu, biaya jadi berlipat. Ongkos resmi Rp 280 ribu. Jika melalui jalur cepat sehari jadi, biaya Rp 1 juta.

Kasi Pengawasan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Mataram, Agung Wibowo mengatakan sejauh ini belum menemukan praktek percaloan di Imigrasi Mataram. Tapi jika ada laporan masyarakat, pihaknya akan menindak. Kalau pun ada calo, kata dia, bisa jadi di luar kompleks kantor, dan itu di luar tanggung jawabnya. Jika ditemukan calo di dalam

kantor, ia akan menindak tegas.

“Kami tidak tolerir sedikit pun,” kata Agung.

Perihal tekong ini, PPTKIS juga tak berdaya mencegahnya. MNS Kasdiono, komisaris utama PT. Jasatama Widiya Perkasa mengatakan, sulit menghindari tekong. Memang, kata dia, ada upaya “penyelamatan” oleh PPTKIS. Artinya, daripada mereka diberangkatkan oleh tekong melalui cara ilegal, lebih baik PPTKIS yang mengambilnya. “Kami berangkatkan mereka dengan baik-baik,” kata Kasdiono. Namun, Kasdiono menyatakan upaya itu kerap gagal.

Menurut dia, secara sadar PPTKIS juga memanfaatkan jasa tekong.

Calon TKI dibuat dalam situasi ketergantungan kepada tekong.

Petugas Perekrut Lapangan ia nilai tak berfungsi. “Keadaan sudah karut-marut,” kata Kasdiono. Kini, ia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB. Perekrut Lapangan, kata dia, seharusnya punya surat kontrak.

Tapi, tak semua Perekrut Lapangan mengantongi surat itu. Sehingga, kata Kasdiono, beda antara Perekrut Lapangan dengan tekong sangat tipis.

Direktur PT.Kijang Lombok, Petra Ezimo telah berapa kali berusaha dikonfirmasi dengan mendatangi kantornya di Jalan Selaparang 4 Cakranegara Mataram, mengirim pesan pendek dan meneleponnya. Petra menjawab panggilan telepon dengan ringkas, “Saya sibuk, ada rapat.” *** Ada dua model perekrutan TKI di NTB, legal dan ilegal. Tapi di antara dua pilihan itu, modus ilegal mendominasi. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berperan besar karena mengeruk keuntungan banyak namun sedikit modal. Menurut pegiat advokasi buruh migran NTB, Muhammad Shaleh, dalam alur legal perekrutan calon TKI, PPTKIS menggunakan jasa Perekrut Lapangan.

Dalam bekerja, Perekrut Lapan-

gan membawa persyaratan di antaranya surat pengantar rekrut PPTKIS dengan stempel dan tanda tangan basah, surat Disnaker kabupaten dan kota, serta kuota rekrutmen. “Di desa, Perekrut Lapangan berkoordinasi dengan aparat desa untuk proses perekrutan,” kata Shaleh.

Rupanya, model resmi kerap diacuhkan PPTKIS. Pertimbangannya, secara ekonomis PPTKIS tidak untung besar. Hal lainnya, jalur resmi beresiko tinggi jika di belakang hari si TKI mendapatkan masalah. “Semisal, keluarga TKI menggugat PPTKIS yang memberangkatkan,” kata Shaleh.

Menurut Shaleh, melalui jalur ilegal dengan mengandalkan fungsi calo, prosesnya lebih aman.

Sebab, tidak ada ikatan kontrak antara PPTKIS dengan calo. Sehingga, ketika ada masalah maka tidak ada gugatan ke PTKIS. “Karena semua beban akan ditanggung calo,” kata Shaleh.

Dua Jalur Perekrutan TKI legal dan nonprosedural Tekong menjamur di musim TKI juga menjadi catatan paling memusingkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur. Jumlah tekong yang menggurita, memberi kontribusi pada tingginya angka pengiriman TKI secara non prosedural dari daerah lumbung TKI ini.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur M. Aminullah mengakui pihaknya kalah jauh dengan gerakan tekong.

Disosnakertrans kesulitan menjerat tekong yang mengirim TKI non prosedural itu.

Sejauh ini, intansi pengurus TKI itu hanya bisa menyampaikan imbauan lewat sosialisasi agar masyarakat berangkat ke luar negeri tidak melalui jasa tekong. TKI itu biasanya diterbangkan ke Batam, lantas melanjutkan ke Malaysia.

Mereka masuk ke Malaysia dengan menggunakan paspor pelancong.

Resah dengan praktek itu, pihaknya sudah mencanangkan program “perang melawan tekong” dengan membentuk satuan tugas, mengawasi proses pengiriman TKI ilegal.

Jika berangkat secara legal, maka dipastikan pemerintah akan lebih cepat melacak dan mengetahui keberadaan TKI bersangkutan. Siapa TKI yang berangkat, dan dari PPTKIS mana yang memberangkatkan. Saat terjadi kasus dugaan penganiayaan dan semacamnya, pemerintah bisa menuntut PPTKIS untuk bertanggung jawab. “Kalau dia ilegal, kami tidak bisa menelusuri, karena kami tidak tahu jalurnya,” kata Aminullah. TKI legal memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan TKI. *** Lombok Timur adalah kabupaten terpadat yang dihuni hampir 1,2 juta jiwa, atau sekitar seperempat penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah ini tercatat sebagai kantong terbesar buruh migran asal NTB. Sumber Badan Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB menyatakan, 35-40 persen atau sekitar 480 ribu penduduknya adalah TKI atau pernah jadi TKI. Dari pendataan yang dilakukan ADBMI pada tahun 2009, 2010 dan 2012 memperlihatkan setiap tahunnya rata-rata 10-15 persen penduduk desa berada di luar Negeri menjadi buruh migran.

“Profil umumnya pun belum berubah, masih unskill dan bekerja di sektor 3D (dark, dirty, dangerous),” kata Roma Hidayat, dari ADBMI. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2012, ADBMI mendata di 10 desa. Lembaga ini mencatat total 4.950 orang menjadi buruh migran.

Mereka terdiri dari 4.272 pria dan 678 perempuan. Dari total TKI di atas, terdapat 474 orang yang bermigrasi dengan tidak berdokumen atau sekitar 9,5 persen. Dan TKI mandiri sebanyak 252 jiwa atau 5

persen. Ini menandakan bahwa warga yang menjadi TKI ilegal mendominasi.

Pendidikan mereka sangat rendah, yaitu tidak tamat SD 481 jiwa atau 9,7 persen. TKI yang hanya berpendidikan SD mendominasi 2.476 atau 50 persen. “Jadi kalau digabung antara tenaga lulusan SD dan yang tidak lulus SD dengan yang tidak sekolah, dapat dikatakan 60 persen tidak terdidik,” kata Roma Hidayat.

Ada 254 desa di Lombok Timur.

Sementara jangkauan advokasi pihaknya hanya sepuluh desa. Jauh dari asa ketika ingin menggerus peran calo yang bermanuver di 244 desa lainnya, bahkan termasuk di sepuluh desa yang mereka advokasi, masih ada juga calonya. Salah satu faktor pemicu migrasi dari Kabupaten Lombok Timur, adalah alasan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kabupaten Lombok Timur menempati ranking pertama penempatan TKI dari seluruh kabupaten di Indonesia. Pada tahun 2013, Lombok Timur mengirim 33.287 TKI. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan enempatan TKI asal Indramayu yang mencapai 28.410 orang.

Jumlah TKI asal Lombok Timur hampir lima puluh persen total TKI asal NTB yang mencapai 63.438 orang pada tahun 2013. Tren ini terus meningkat pada tahun 2014.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Syahabuddin mengatakan, pengiriman TKI tidak bisa dilarang. Saat ini, kata dia, tidak satu pun negara di dunia yang tidak mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Menurut dia, jumlah tenaga kerja migran di dunia mencapai 190 juta orang.

Menurut Syahbudin, peluang kerja sektor formal di luar negeri ada 90 persen mencapai sedangkan sektor rumah tangga hanya 10 persen. “Ironisnya kita lebih banyak mengisi sektor nonformal,” kata Syahabuddin. (ars)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Februari 2016

Valentine, Jangan Dirayakan dengan Cara Negatif Mataram (Suara NTB) Perasaan kasih sayang sebaiknya tidak dirayakan dengan cara-cara negatif. Rasa kasih sayang itu lebih baik diekspresikan dengan cara yang positif. Terutama bagi generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas, yang dikonfirmasi Jumat (12/2) terkait dengan adanya perdebatan di tengah masyarakat mengenai hari valentine.

“Lebih baik diarahkan kepada yang bermanfaat oleh muda-mudi. Daripada merayakannya dengan cara yang negatif,” katanya.

Hari valentine sendiri, menurutnya, lebih condong datang dari budaya barat. Di Indonesia yang merupakan negara Pancasila tidak dikenal istilah itu. Apalagi jika hari valentine dirayakan oleh generasi muda dengan cara negatif dalam mengekspresikan cinta kasih.

“Cinta kasih memang ada untuk membangun persaudaraan. Sebaiknya generasi muda mengekspresikannya dengan berkunjung ke orang

tua mereka. Dan menunjukkan kasih sayang ke mereka. Daripada dipakai untuk kegiatan yang negatif,” ujarnya.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, yang kelak akan menjadi pemimpin. Jika merayakannya kasih sayang dengan cara negatif, seperti pesta, dugem, dan sejenisnya, kata Syahdan Ilyas, malah akan merusak. Selain itu malah akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ia menyarankan, lebih baik generasi muda melakukan hal-hal yang bersifat positif, seperti diskusi atau kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat. Cinta kasih dapat diekspresikan setiap hari dengan cara-cara yang tepat. Juga dapat sebagai perekat kerukunan antar umat.

“Orang-orang muda ini kan calon pemimpin, lebih baik diarahkan ke hal-hal yang bermanfaat. Generasi muda lebih baik mengarahkan ke hal-hal positif.

Jadi tidak dihabiskan dengan hal-hal yang bersifat negatif,” ujarnya menekankan. (ron)

Halaman 15

Cabut Izin PT. AWB, Gubernur Surati Menteri Kehutanan dan LH Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengirim surat usulan pencabutan izin PT. Agro Wahana Bumi (PT. AWB) ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Perusahaan nasional pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di wilayah hutan Tambora diusulkan dicabut izinnya lantaran tidak memenuhi sejumlah kewajiban. ‘’Pak Gubernur sudah tandatangan surat usulan pencabutan izin itu. Sudah dikirim ke menteri. Pak Gubernur mengusulkan untuk pencabutan izin,’’ kata Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

PT. AWB memperoleh IUPHHK sejak tahun 2013 lalu. Dulu namanya izin yang diberikan Hak Pengelolaan

Hutan (HPH). PT. AWB diberikan IUPHHK seluas 28 ribu hektar di kawasan hutan Tambora. Namun, sampai sekarang ada sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi sebagaimana yang tertuang dalam izin.

Kewajiban yang belum dipenuhi perusahaan nasional itu adalah masalah tapal batas. Kemudian mereka diminta untuk membuat kori-

dor jika melakukan penebangan kayu. Dijelaskan, semua pemasukan dari PT AWB tersebut masuk ke negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Artinya, tak ada pemasukan ke daerah sepeserpun. Dalam setahun jumlah PNBP yang disetor sekitar Rp 150 juta.

“Yang mencabut izinnya nanti menteri. Alasan kita dari daerah dia sudah tak

Minimalisir Potensi Penyimpangan Dari Hal. 1 ‘’Ini sudah kami dorong. Dan sekarang Inspektorat sudah punya data semuanya,’’ kata Kepala BPKP NTB Dr.Bonardo Hutauruk, AK, MM menjawab Suara NTB Jumat (2/12).

Setelah memastikan Inspektorat mengantongi data ini, pihaknya tinggal mengecek sejauh mana proaktif instansi tersebut mengawal lelang proyek sampai dengan pelaksanaan. Karena dengan mengantongi data semua proyek, tim yang ditugaskan khusus untuk mengawasi itu, bisa mengecek lebih detail dari perencaaan sampai pelaksanaan. ‘’Mulai dari proses lelang, bahkan sampai perencanaan, termasuk pelaksanaan, bisa dikawal oleh tim ini,’’ kata Bonardo. Karena jika mengandalkan personel di internalnya dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan instansi, diakuinya tidak mampu. Sehingga dengan peran APIP membantu fungsi kontrol lebih dini.

Ada beberapa fungsi pendampingan langsung ini. Dian-

taranya, sebut Bonardo, serapan anggaran lebih maksimal. Kedua, tidak ada lagi proyek molor yang dikebut sampai diakhir tahun. ‘’Ketiga, tidak ada lagi penyimpangan volume proyek karena dikerjakan diujung tahun dan terkesan dipaksakan,” kata dia.

Sekali lagi dengan data itu, pihak Inspektorat bisa menekan semua SKPD, khususnya yang lelet dalam realisasi kegiatan yang berkaitan dengan proyek – proyek. Pada waktu tertentu, bisa juga dilakukan pengecekan berkala progres lelang, perencanaan, sampai pelaksanaan. ‘’Jadi kendalinya sekarang ada di Inspektorat,” tegasnya. Jika tim APIP bekerja baik dan tegas, maka penyimpangan pada proyek bisa diminimalisir. Tidak ada lagi proyek molor di tahun berikutnya. “Kesimpulan saya, ini bagian dari proses pencegahan tindak pidana korupsi,” pungkas Bonardo. (ars)

melakukan penebangan sejak dihentikan operasionalnya oleh Dinas Kehtanan NTB, dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh KPH Tambora. Jika mereka tetap beroperasi maka akan dilakukan penindakan.

Ditanya apakah Dishut siap digugat terkait dengan penghentian operasional PT. AWB ini? Andi menegaskan pihaknya tak takut. Pasalnya, secara faktual ada persyaratan yang tak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah tertuang dalam SK. ‘’Dalam SK izin, satu tahun sejak ditetapkan harus melakukan tapal batas. Ditetapkannya itu tanggal 7 Februari 2013,”tandasnya. (nas)

Kucurkan Hibah 10 Juta Euro

Uni Eropa-UNDP Dukung Reformasi Peradilan di Indonesia

Diprotes, Satu Desa Pemekaran Potensial Tak Definitif Tanjung (Suara NTB) Satu dari 10 desa persiapan potensial tak mencapai status desa definitif. Pasalnya, dari salah satu prasyarat menjadi desa pemekaran, desa-desa itu sedianya harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

Hal inilah yang dialami Desa Persiapan Gunjan Sari, Kecamatan Bayan. Semenjak diusulkan berpisah dari desa induk yakni Desa Akar-Akar, ternyata belakangan pemekaran desa itu mendapat penolakan dari masyarakat salah satu dusun, yaitu Dusun Timpas Timur. Masyarakat setempat menganggap, pemekaran desa terkesan dipaksakan. Apalagi, pada prosesnya, masyarakat mengklaim tidak ada musyawarah di tingkat desa yang berkaitan dengan penentuan batas - batas wilayah desa induk dan desa persiapan, pemetaan jumlah penduduk, maupun sarana prasarana desa. ‘’Itu bisa menjadi salah satu acuan, maka saya katakan kemungkinan hanya sembilan desa yang definitif,” ungkap Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, Jumat (12/2).

Kholidi menjelaskan, untuk mencapai status desa definitif, terdapat banyak penilaian yang dilakukan pemerintah. Salah satunya, ada tidaknya persetujuan masyarakat setempat. Sebab jika tidak semua masyarakat setuju atau masih ada yang menolak, maka hal itu bisa memengaruhi indikator penilaian. Sebab dengan adanya protes, dikhawatirkan mempengaruhi kondusivitas di desa tersebut.

Dalam penilaian lainnya, pemrakarsa desa juga seharusnya melihat potensi dari sebaran jumlah penduduk yang ada. Apabila jumlah penduduk dirasa memenuhi, maka idealnya desa persiapan tersebut layak diusulkan. Hal yang sama juga turut terpetakan menyangkut sumber ekonomi desa. Sebab pemekaran desa, memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan baik fisik, ekonomi maupun kualitas sumber daya manusia. “Intinya, yang menentukan masyarakat sendiri.

Kalau mereka ingin definitif, ya definitif, kalau tidak, ya tidak,” imbuh mantan Kadispenda KLU ini.

Terhadap sikap protes di tengah masyarakat, Kholidi juga khawatir karena hal itu justru menunjukkan di intern masyarakat masih belum mencapai kata sepakat untuk melakukan pemekaran desa. Meski demikian, ia berharap agar masyarakat di desa persiapan memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan desa definitif sebagaimana hal itu merupakan mimpi bersama. “Harapan kita, 10 desa itu bisa mekar, termasuk Desa Gunjan Sari, karena dengan pemekaran desa ini berpeluang untuk dilakukan pemekaran Kecamatan khususnya Bayan,” demikian Kholidi. (ari)

memenuhi pesyaratan. Ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Itu berdasarkan peraturan menteri juga,” terang Andi.

Dijelaskan, perusahaan tersebut mendapatkan izin pada 7 Februari 2013. Sesuai SK dalam izin tersebut, satu tahun sejak ditetapkannya izin tersebut maka perusahaan punya kewajiban untuk membuat tapal batas. Namun sampai sekarang tidak dibuat tapal batas. Andi menuturkan, pihaknya sudah menegur perusahaan tersebut sebanyak dua kali. Namun, teguran tersebut tak direspons.

Untuk mengawasi perusahan tersebut supaya tak

(Suara NTB/yon)

AMANKAN - Inilah bus Surya Kencana yang masih diamankan Polres Lotim, karena menabrak rumah warga.

Satlantas Amankan Bus

Seruduk Rumah Warga

Selong (Suara NTB) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih mengamankan satu unit bus Surya Kencana yang menabrak rumah warga di Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu.

Diduga, bus yang melaju kencang dari arah Mataram-Labuhan Lombok itu melaju kencang mengalami rem blong hingga menabrak rumah warga hingga rusak parah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (12/2), bus ini menabrak rumah warga pada hari

Senin (8/2) lalu sekitar pukul 17.00 Wita. Bus yang datang dari arah Mataram itu diduga mengalami rem blong ketika sampai di salah satu tikungan di desa setempat. Sopir yang diduga mengetahui rem blong itu tidak berani membanting setir ke arah kiri dan tetap mengarah lurus.

Akibatnya, bus yang diketahui berwarna hijau tua dengan Nopol EA7319 S itu menabrak salah satu rumah warga hingga mengalami rusak parah. Sementara, bus tersebut saat ini masih diamankan oleh aparat kepolisian dari Satlantas Polres Lotim yang juga mengalami rusak parah

di bagian depan. Sementara, sopir bus sudah diperiksa oleh Satlantas Polres Lotim.

Dihubungi terpisah, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto mengakui jika Satlantas Polres Lotim masih mengamankan satu unit bus Surya Kencana.

Menurutnya, sopir bus yang akan membawa penumpang ke Bima itu mengaku jika terjadinya rem blong saat melaju kencang dari arah Mataram menuju Kayangan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun satu salah rumah warga mengalami rusak parah dan bus juga rusak di bagian depan. (yon)

Kejaksaan Temukan Pecahan 50 Sertifikat Dari Hal. 1 Terkait penyelidikan ini pihaknya masih harus mendalami terus data-data yang sudah dikantongi. Keterangan pihak PCF itu tera-

mat penting bagi penyelidik untuk menelusuri sejauh mana kebenaran aset dimaksud, termasuk bagaimana proses pindah tangan.

Ini dimaksudnya untuk memastikan adakah unsur pi-

dana, khususnya pidana korupsi pada proses penjualan aset pemda tanpa sepengetahuan pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dalam hal ini Pemkot Mataram. (ars)

Mataram Diguncang Gempa Dari Hal. 1 Dijelaskan, gempa ini merupakan jenis interplate dengan hiposenter menengah akibat aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini dibangkitkan oleh sebuah aktivitas sesar naik (thrust fault). ‘’Jika kita tinjau hiposenter gempabumi ini pada peta tektonik setempat, tampak bahwa sumber gempa bumi ini

terletak di zona transisi antara zona Megathrust ke zona Benioff, dari zona penyusupan lempang landai menuju zona penyusupan lempeng curam di lepas pantai selatan Sumbawa Barat,’’ katanya.

Berdasarkan data parameter magnitudo dan kedalaman hiposenter gempabumi ini, serta modeling tsunami yang dilakukan, menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi menimbulkan tsunami. “Untuk itu, masyarakat pesisir Sumba dan Sumbawa, termasuk

Lombok diimbau agar tetap tenang,’’ sarannya.

Sementara pantauan di Mataram, gempa tidak sampai memicu kepanikan berlebihan. Hanya saja, aktivitas di perkantoran yang masih berlangsung sempat terganggu. Sejumlah karyawan Suara NTB pun sempat keluar ruangan. Warga yang tinggal di perumahan dan pemukiman penduduk juga dikabarkan sempat ke luar rumah meski sesaat. Sekitar pukul 18.30 Wita, aktivitas masyarakat normal kembali. (ars)

Baru Mencapai 72,37 Persen Dari Hal. 1 Total panjang jalan di NTB adalah 7.601,40 kilometer yang meliputi ruas jalan nasional 934,55 km, jalan provinsi 1.455,30 kilometer dan jalan kabupaten/kota sepanjang 5,196.96 kilometer. Dari seluruh panjang jalan tersebut, kondisi tingkat kemantapan jalan pada akhir tahun 2014 masing-masing adalah jalan nasional sudah mencapai 99,86 persen, jalan provinsi sudah mencapai 68,99 persen dan jalan kabupaten/kota mencapai 59,40 persen.

Sedangkan pada akhir tahun 2015 tingkat kemantapan jalan provinsi ditargetkan 76,67 persen, namun terealisasi sampai akhir tahun 2015 baru mencapai 72,37 persen. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebab-

kan adanya perubahann status jalan provinsi menjadi jalan nasional sepanjang 316,970 kilometer melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/2015.

Dengan telah ditetapkannya peraturan tersebut panjang jalan nasional dari 632,174 kilometer menjadi 934,55 kilometer. Yaitu pada ruas jalan Mataram-Penujak-SengkolKuta; Praya-Penujak; Ampenan-Pemenang-Bayan-Sembalun Bumbung; Dompu-Hu’u; dan Simpang Banggo-KempoLabuhan Kenanga. “Sedangkan 2016 tingkat kemantapan jalan provinsi ditargetkan 81,80 persen,”imbuhnya.

Tahun 2015, alokasi anggaran melalui APBN untuk penanganan ruas-ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional sekitar Rp.1,470 triliun

lebih. Sedangkan melalui APBD Provinsi NTB sebesar Rp. 435 miliar lebih. Diprioritaskan pada upaya percepatan penanganan ruas-ruas jalan menuju kawasan strategis, seperti pembangunan jalan bypass BIL Tahap II (Mataram-Gerung/Patung Sapi).

Kemudian peningkatan struktur jalan bypass BIL-I (Sulin-Penujak-BIL). Pembangunan jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit;pembangunan jalan kawasan Samota; pelebaran jalan Talabiu-Bima. Peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan melalui program PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance) dengan pola kerjasama Indonesia-Australia.

Serta penanganan ruas-ruas jalan provinsi yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun reguler. (nas)

Giri Menang (Suara NTB) Uni Eropa (UE) dan United Nations Development Programme (UNDP) mendukung percepatan reformasi peradilan di Indonesia. Mereka mengucurkan dana hibah sebesar 10 juta euro melalui proyek Sustain.

Sector Coordinator Project UE-UNDP Sustain, Fatahillah di sela-sela pertemuan Asia Pacific Mediation Forum (APMF) ke 7 di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat, Jumat (12/2) siang kemarin mengatakan proyek itu akan dilaksanakan selama lima tahun yang ditujukan untuk reformasi peradilan. Didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia.

Fatahillah mengatakan, UE-UNDP secara terus menerus akan memberikan dukungan terhadap Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor yudisial dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari para hakim.

“Dengan dukungannya dalam APMF ke 7 di Lombok, Susatain mendukung upaya Mahkamah Agung untuk membuka akses ke peradilan untuk masyarakat. Dengan menyediakan metode penyelesaian sengketa alternatif yang lebih sederhana, cepat dan terjangkau yaitu mediasi di peradilan,” ujarnya.

Dikatakan, dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata yang diadopsi dalam UU yang baru, kata Fatahillah me-

nekankan seluruh pihak yang memiliki sengketa atau masalah perlu melalui fase mediasi. ‘’Mereka dapat mengambil manfaat dari proses mediasi tersebut sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa yang berbiaya lebih terjangkau dan menghemat banyak waktu yang dihabiskan unutk proses hukum di pengadilan,”ujarnya.

Fatahillah menambahkan, demi mendukung upaya mempromosikan mediasi dalam pengadilan di Indonesia, UEUNDP melalui proyek Sustain mendanai 49 hakim dari 15 pengadilan percontohan di Indonesia. Untuk berpartisipasi dalam acara APMF ke 7 yang diselenggarakan di Lombok sejak tanggal 10-12 Februari 2016. Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Indonesia Institue for Conflict Transformation berkolaborasi dengan Mahkamah Agung Indonesia dan UE-UNDP melalui proyek Sustain itu untuk menjadi tuan rumah dari para akademisi serta pakar internasional dalam mediasi.

“Tujuan utamanya adalah agar para hakim dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dukungan proyek Sustain pada konferensi ini melengkapi dukungan lainnya pada pengadilan anak dan mediasi untuk menyelesaikan perkara terkait anak melalui proses restorative justice sebagaimana UU tentang peradilan, ”tandasnya. (nas)

BPKP Temukan Kerugian Negara Kasus BSPS KLU Dari Hal. 1 Disebutkan Herya, hitungan itu berdasarkan harga barang yang disalurkan oleh toko milik RS ke masyarakat di dua desa. Dari total dana Rp 5.002.500.000, ditemukan ada indikasi penyimpangan mencapai Rp 1,6 miliar. ‘’Kami menemukan kerugian negara dari sisi kekurangan harga pada material barang,’’ kata Herya, terkait kerugian sementara program itu.

Tapi itu menjadi hitungan awal alias temuan tim penyidiknya, didasarkan alat buk-

ti dan keterangansa saksi, termasuk hasil konfrontir dengan tersangka. Sehingga ditemukan kesimpulan kerugian negara mencapai miliaran.

Akan tetapi, angka itu menurut dia sifatnya sementara. Karena bagaimana pun juga, untuk penghitungan kerugian negara, menjadi kewenangan BPKP dan kini sedang berproses. ‘’Nanti kita lihat hitungan BPKP, bisa kurang atau bahkan bisa lebih besar dari temuan kami. Karena mereka akan hitung secara lengkap dan detail,’’ pungkasnya. (ars)

Banmus akan Tindaklanjuti Usulan Pergantian Ketua DPRD NTB Dari Hal. 1 Hazmi menjawab bahwa pihaknya akan tetap menindaklanjuti usulan dari Partai Golkar tersebut. Karena menurutnya, pergantian Ketua DPRD NTB dan alat kelengkapan lainnya murni menjadi kewenangan partai. ‘’Banmus akan tetap menindaklanjuti surat masuk itu, karena bagaimanapun pergantian posisi itu merupakan kewenangan partai. Tidak bisa ditolak, karena itu sudah menjadi haknya partai. Sedangkan kalau Pak Umar Said tidak terima, itu urusannya dengan internal partainya,’’ kata Hazmi.

Hazmi Hamzar mencontohkan dalam proses pergantian Ketua DPR RI. Ketua DPR RI yang menjadi jatah Partai Golkar itu, mengusulkan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR, harus tetap diterima meskipun banyak anggota menolaknya. Karena sekali lagi itu merupakan hak partai. Begitupun halnya dengan usulan pergantian Ketua DPRD NTB yang menjadi hak Partai golkar

sepenuhnya untuk melakukan pergantian kapanpun.

Untuk itu, Hazmi menegaskan bahwa Banmus akan tetap memproses usulan Partai Golkar tersebut dengan membacakannya dalam sidang paripurna. Kemudian akan dilanjutkan dengan sidang paripurna untuk mengambil sumpah Ketua DPRD NTB yang baru. ‘’Nanti akan kita selipkan dalam sidang paripurna untuk dibacakan, setelah itu, baru akan diagendakan untuk sidang paripurna pergantian ketua DPRD NTB. Banmus tetap akan menjalankan tugasnya. Tapi kita lihat dulu nanti seperti apa, karena kita belum bertemu ini sama anggota,’’ pungkasnya.

Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag pada Suara NTB mengatakan bahwa ia tidak akan gegabah untuk menindaklanjuti surat masuk tersebut. Ia akan mempelajari dan mengecek kebenaran surat tersebut. Setelah itu baru akan dimusyawarahkan dengan pimpinan lainnya. (ndi)

Sabtu, 13 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bulog Ambil Ancang-ancang Menyambut Panen Giri Menang (Suara NTB) Perum Bulog membuka ruang seluas-luasnya untuk menyerap beras dan gabah petani. Perusahaan milik negara ini telah mengambil ancang-ancang memaksimalkan serapannya saat panen raya sebelum pertengahan tahun ini.

Perum Bulog terus memantau wilayah mana saja yang memasuki masa panen. Harapannya, seluruh hasil produksi petani bisa diserapnya.

Pada Jumat (12/1) kemarin, tim dari Bulog bersama media kembali melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan titik-titik potensi-potensi panen. Selain mengecek langsung harga beras dan gabah di tingkat petani dan penggilingan.

Untuk Kota Mataram, usia tanaman padi petani bervariasi. Dominan berusia masih muda. Dari hasil pantauan dari hingga ke Lombok Barat, panen berlangsung sekitar

satu dua bulan ke depan. Namun di beberapa titik di wilayah Lombok Barat bagian utara, terdapat potensi panen padi memungkinkan diserap gabahnya.

Sayangnya, dari beberapa buruh tani yang dijumpai, ratarata mengakui hasil panen tersebut, kesepakatannya diserap langsung oleh pengusaha gabah dan beras, termasuk pengusaha penggilingan. ‘’Sudah diambil oleh pengusaha,’’ kata Abdurrahman, buruh tani di Marcapada, Nar-

(Suara NTB/bul)

Pemantauan titik panen, kualitas gabah, harga dan stok di penggilingan

mada ditanya akan dikemanakan hasil panennya tersebut.

Demikian juga pengakuan para buruh tadi di kawasan yang sama. Hasil panennya telah diambil oleh tuan pemilik penggilingan, tak jauh dari lokasi tersebut.

Harga gabah di lapangan relatif masih tinggi. Kisarannya antara Rp 4.200 sampai Rp 4.500/Kg. Tim dari Bulog sekaligus melakukan uji. Hasil pengecekan bersama menggunakan pengukur kadar air, terlihat angka kadar airnya antara 32 sampai 34 pada beberapa sampel hasil panen.

Harga gabah petani saat ini dan kadar air, belum memungkinkan jika dibeli oleh Bulog. Sebab mengacu pada Inpres yang masih berlaku saat ini, standar pembelian yang diperbolehkan oleh pemerintah Rp 3.700 untuk Gabah Kering Panen (GKP), dengan kadar air 25. ‘’Harganya masih tinggi, kalau kita membeli dengan harga di lapangan, dengan kadar air yang masih tinggi, itu melanggar ketentuan pemerintah,’’ kata Kasi Humas Perum Bulog Divisi Regional Wilayah NTB, Marlinda.

Berlanjut pemantauan ke penggilingan di wilayah Perampuan, Lombok Barat.

Pengakuan para buruh penggilingan, kondisi stok masih cukup tersedia. Gabah didatangkan dari Pulau Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan beberapa tempat lainnya. Hasil penggilingan oleh pengusahanya didrop langsung ke pedagang-pedagang besar di Kota Mataram Mengenai harga, di tingkat penggilingan harga berlaku Rp 9.800/Kg. Sementara di Inpres Nomor 5 tahun 2015, Bulog hanya boleh membeli berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 7.300/Kg. Dari hasil pemantauan, Bulog berada pada posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, jika Bulog membeli dengan harga pasar, tentu akan menyalahi aturan dan konsekuensinya adalah proses hukum.

Bahkan mengacu pada harga pasar ini, jika Bulog mengamininya, para spekulan justru akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Tentu dampaknya adalah harga beras di masyarakat semakin melambung, dan berpotensi menyulitkan konsumen. Lonjakan inflasi sudah barang tentu menjadi risikonya. Sementara di satu sisi, pemerintah daerah selalu siaga mengantisipasi ter-

jadinya lonjakan inflasi di tengah kondisi perekonamian masyarakat masih berat.

Terhadap rencana serapannya, Kepala Divre Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo mengatakan, tetap akan dilaksanakan semaksimal mungkin sejak awal tahun ini.

Apalagi Bulog ditarget menyerap sebanyak-banyaknya beras dan gabah dari petani. Asalkan, harga dan kualitasnya tidak melenceng dari Inpres.

Penyerapan melibatkan tiga Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) yang ada di Kota Mataram, Sumbawa dan Bima. Ketiganya menaungi seluruh kabupaten/kota di NTB. Berkontribusi mendukung 25 persen dari total serapan Bulog setahun. Selain itu, terdapat sebanyak 105 mitra yang juga bergerak di lapangan. Berkontribusi sebesar 75 persen terhadap total serapan Bulog.

Bulog juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah untuk menetapkan dua opsi yang diajukan. Yaitu harga dasar pembelian (batas harga pembelian terendah) dan harga pemerintah (harga

beli yang menyesuaikan dengan harga di lapangan). ‘’Ketentuan itu yang sedang kami tunggu untuk menyerap sebanyak-banyaknya saat panen nanti,’’ demikian Wiwin.(bul/*)

Kadivre Bulog NTB, Wiwin Kuswinhartomo (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Pemantauan titik panen, kualitas gabah, harga dan stok di penggilingan

Pemprov Minta Kontribusi dari LIA Minimal Rp 500 Juta Setahun Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta kontribusi minimal Rp 500 juta setahun dari PT. Angkasa Pura I Lombok Internasional Airport (LIA) atas pemanfaatan aset daerah yang ada di sana. Saat ini, akan dilakukan reappraisal atau penilaian kembali oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) nilai aset pemprov yang ada di LIA. ‘’Kami sedang menunggu hasil reappraisal ini. Berapapun hasil appraisal itu, itulah yang kita sepakati bersama. Kalau saya minimal Rp 500 juta setahun. Berapa kontribusi itu, appraisal yang menentukan. Patokan kami, minimal Rp 500 juta setahun kontribusinya,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM di Mataram, kemarin.

Pada Kamis (11/2) lalu, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan PT. AP I LIA, KPKNL Mataram, BPKP dan

instansi terkait membahas tentang rencana reappraisal tersebut. Manggaukang mengatakan, Pemprov telah bersurat ke KPKNL pada 9 Januari lalu dan berharap reappraisal bisa segera dilakukan.

Namun sampai awal Februari belum bisa dilakukan reappraisal oleh KPKNL. “Kita mempercepat, meminta supaya proses kontribusi itu bisa cepat. Kan kita minta KPKNL melakukan reappraisal. Makanya kita dengar bersama dalam rapat itu apa yang kita lakukan supaya

ini cepat,”terangnya.

Aset Pemprov NTB di LIA dalam bentuk investasi sebesar Rp 109 miliar untuk mempercepat pembangunan LIA pada waktu itu. Hasil appraisal, nilai wajar aset tersebut pada tahun 2013 lalu sebesar Rp 114 miliar lebih. Dengan rincian, apron seluas 48. 195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter

persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Pelaksanaan pembangunan aset Pemprov di areal LIA didasarkan atas kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura. Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan PT Angkasa Pura itu, ada kewajiban dari pihak pertama dalam hal ini Pemprov NTB untuk mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas LIA. (nas)

Sumbawa Lebih Membutuhkan Jaringan Irigasi ALIANSI Pemuda dan Mahasiswa Pulau SumbawaJakarta (APMPS – Jakarta) mendesak Pemerintahan Jokowi-JK membangun infrastruktur kereta api di Pulau Sumbawa. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah yang akan fokus untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur.

Menyikapi aspirasi ini, pimpinan DPRD NTB menilai pembangunan jalur kereta api dari Sumbawa Barat sampai Bima itu masih belum dibutuhkan.

Kalangan Dewan menilai, pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti waduk-waduk besar, jaringan irigasi pertanian dan jalan usaha tani lebih dibutuhkan. ‘’Kita terima kasih terhadap elemen masyarakat yang mendesak pembangunan rel kereta api itu di Pulau Sumbawa. Kita melihat pembangunan jalur rel kereta api dari Taliwang sampai Sape belum urgen,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/2) siang kemarin.

Mori berterima kasih terhadap adanya pandangan baik dan konstruktif dari el-

emen masyarakat yang menginginkan dibangunnya jalur kereta api di Pulau Sumbawa. Namun, pembangunan jalur real kereta api itu butuh anggaran yang besar ditambah kondisi geografis Pulau Sumbawa yang agak sulit.

Kemudian, idealnya pembangunan jalur kereta api pada daerah yang padat penduduknya. Sementara, saat ini ia melihat jumlah penduduk di Pulau Sumbawa sekitar 1 jutaan. Begitu juga dengan arus perputaran barang, lebih murah dibandingkan menggunakan truk.

Apalagi kondisi jalan nasional di Pulau Sumbawa cukup bagus.

“Kalau ada usulan kami lebih mengutamakan kepada pembangunan jaringan-jaringan infrastruktur dalam rangka peningkatan hasil pertanian dan usaha pertanian. Jaringan irigasi, waduk-waduk besar untuk mengairi ribuan hektar pertanian di Pulau Sumbawa. Ada juga yang dibutuhkan jalan-jalan usaha tani,” kata Mori.

Politisi yang berasal dari Dapil Bima-Dompu ini mengatakan lebih baik jika ada anggaran yang besar digunakan untuk membangun waduk-waduk, jaringan iriga-

si pertanian dan jalan-jalan menuju kawasan strategis seperti jalan usaha tani. “Kalau mau dibangun di Lombok mungkin lebih berguna. Itupun wacananya lebih diutamakan jalan by pass Lembar-Kayangan. Artinya Lombok yang lebih butuh saja lebih memilih jalan by pass,”tambahnya.

Mori mengatakan pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Justru yang dibutuhkan Pulau Sumbawa sebagai penghasil beras dan jagung adalah infrastruktur sumber daya air dan jalan usaha tani. Jika setiap kabupaten di Pulau Sumbawa dibangun waduk-waduk yang besar, kata Mori, maka produksi padi dan jagung pasti akan berlipat-lipat dari apa yang ada sekarang.

“Peningkatan produksinya bisa gila-gilaan. Pembangunan waduk dan jaringan irigasi itu sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi padi. Untuk jagung, butuh sarana prasaran produksi yang masih kurang. Lebih baik itu yang kita tingkatkan. Sehingga kalau kualitasnya bagus maka harganya lebih tinggi. Lebih baik fokus ke sana dulu untuk Pulau Sumbawa,”tandasnya. (nas)

Pers Berperan Merawat Kerukunan Umat Beragama Mataram (Suara NTB) Keriuhan dan gegap gempita Hari Pers Nasional (HPN) 2016 masih terasa sampai saat ini. Kedudukan pers sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dalam membangun kerukunan antar umat beragama.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas, Jumat (12/ 2) kemarin. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat di NTB. “Apalagi jika pers mendukung untuk kerukunan, dengan cara membangun kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Ia melihat sampai sejauh ini, pers di NTB masih minim memberitakan mengenai kerukunan.

Ilyas mendorong pers untuk terlibat aktif memberitakan mengenai kerukunan.

(Suara NTB/dok)

H. Syahdan Ilyas “Masih minim pemberitaan mengenai kerukunan.

Jadi ini perlu didorong. Terutama berkaitan dengan radikalisme, jangan sampai pers malah mendorong ke perilaku destruktif. Pers sebaikn-

ya mendorong pencegahan radikalisme dan terorisme,” sarannya.

Untuk mendorong terciptanya kerukunan di tengah masyarakat, perlu diperbanyak dan dioptimalisasi pemberitaan mengenai kerukunan. Sehingga, melalui dorongan pers, dapat terjadi perubahan di tengah masyarakat dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman.

Terlebih lagi, citra pembangunan setiap daerah dapat dilihat dari pemberitaan di media massa. Ketika pers hanya menulis hal negatif, kata Ilyas, citra daerah pun akan terkesan negatif.

“Kita harapkan pemberitaan dari pers, kerukunan dan kedamaian bisa tercipta. Sehingga masyarakat ada perubahan dengan adanya dorongan dari pers. Kedudukan pers itu sangat penting sekali. Image daerah terbangun dari pemberitaan,” pungkas Ilyas. (ron)