SUARA NTB 13 APRIL 2012

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SABTU, 13 APRIL 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 33 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pilkada Jadi Pertaruhan Lembaga Survei Lokal Mataram (Suara NTB) Pertanyaan paling besar yang akan terus dibahas dalam setiap Pilkada adalah siapa yang akan memenangkannya. Menjawab pertanyaan itulah, sejumlah lembaga survei lokal itu meramaikan bursa tebak – tebakan.

Akurasi hasil survei yang dihasilkan akan jadi pertaruhan reputasi mereka.

Sejumlah kalangan sebenarnya sudah berupaya menghadirkan jawaban atas pertanyaan soal siapa pemenang Pilkada NTB kali ini. Mulai dari tukang ramal yang memberikan hasil ramalan berbeda-beda, hingga lembaga survei nasional dan lokal yang meramal dengan menggunakan metode scientific.

Di kalangan lembaga survei lokal, jajak pendapat yang dilakukan pun memperlihatkan gambaran yang berbeda. Sebut saja dua lembaga survei lokal yaitu Larispa dan King Maker yang belum lama ini merilis surveinya dalam waktu yang berselisih beberapa hari.

Bersambung ke hal 5

Setelah lama menimbang, saya memutuskan mendukung Incumbent. TGB terbukti cukup berhasil melakukan sejumlah terobosan dan menorehkan prestasi yang membanggakan. BIL bisa beroperasi, pariwisata maju, prestasi olahraga membanggakan, jalan di Pulau Sumbawa menjadi mulus seperti di Lombok.

TGB harus diberi kesempatan sekali lagi untuk melanjutkan ikhtiar. Inilah alasan utama saya memutuskan mendukung TGB. Lalu Ranggalawe Tokoh masyarakat Lombok Tengah, pencetus Gerakan Independen Indonesia

TO K O H Bukan Hadiah

Zulfardi Junin

PASCAPENCOPOTAN Dandim 1606 Lobar, Letkol Inf. Hasnawi Siregar, jajaran Korem 162 / WB langsung melakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Letkol Inf Djarot Suharso menjabat Dandim baru. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Jenderal Sudirman, Jumat (12/4).

Selain Dandim Lobar, dilantik juga Mayor Kav Ali Syahputra Siregar, SH sebagai Pasi Intel Korem.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/arn)

MELINTASI SUNGAI - Sebuah mobil terbuka sarat penumpang melintasi sungai yang alirannya cukup deras.

Mobil-mobil terpaksa menyeberangi sungai ke wilayah Emang, Sumbawa, karena ketiadaan jembatan. Sementara jembatan darurat yang dibangun secara swadaya, hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki (atas).

Kendaraan Menyeberangi Sungai

Lunyuk Butuh Sejumlah Jembatan Penghubung Ironis, Kecamaan Lunyuk sebagai daerah yang subur dan kaya hasil bumi, namun miskin infrastruktur.

Selain rusak, ketiadaan infrastruktur jembatan yang menjadi penghubung antardesa di wilayah tersebut menyebabkan semua kendaraan roda empat terpaksa menyeberangi sungai yang airnya cukup deras.

Pasalnya, jembatan darurat yang dibangun masyarakat hanya kuat diseberangi pejalan kaki dan sepeda motor dalam jumlah terbatas.

PANTAUAN Suara NTB, Jumat (12/4) kemarin, salah satu desa yang sangat membutuhkan jembatan tersebut adalah Emang Lestari. Sebuah wilayah yang terdiri dari hamparan luas pertanian padi dan jagung. Selain potensi laut dipesisirnya. Tak heran,

kalau kendaraan truk yang mengangkut hasil bumi hilir mudik di wilayah tersebut.

Sebagai gambaran umum, Desa Emang, dilalui empat sungai besar, yakni Brang Emang, Brang Kalebir, Brang Molong dan Brang Lamar.

Bersambung ke hal 5

Semenanjung Korea Memanas

TKI NTB Siap Dievakuasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan nasib TKI NTB yang magang kerja di Korea Selatan (Korsel). Jika situasi di semenanjung Korea memanas maka pemerintah pusat melalui KBRI, Kementerian Luar Negeri dan BNP2 TKI akan segera mengevakuasi TKI tersebut.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Ir. H. Mokhlis, M.Si Jumat (12/4). Disnakertrans NTB katanya, intens melakukan komunikasi dengan atase tenaga kerja di luar negeri untuk melindungi TKI yang berada di daerah konflik itu. ‘’Insya Allah saya banyak diskusi dengan atase dan kalau ada sesuatu di tempat mereka bekerja akan dievakuasi ke KBRI. Bersambung ke hal 5

Naskah Soal Belum Tiba

Diduga Beredar Kunci Jawaban UN Mataram (Suara NTB) Hingga Jumat (12/4) sekitar pukul 20.00 Wita, belum ada kepastian naskah soal Ujian Nasional (UN) yang menurut rencana akan diangkut Hercules dari Bogor, tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL). Sementara, saat panitia UN NTB sedang harap-harap cemas menanti kedatangan soal, muncul informasi bahwa kunci jawaban UN justru sudah beredar lebih awal.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, kunci jawaban UN tingkat SMA sederajat beredar di Mataram dan dijual dengan harga Rp 250 ribu per satu kunci jawaban. Kunci jawaban ini, informasinya bersumber dari Lombok Tengah (Loteng) yang

beredar di Kota Mataram.

Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs.H.L.Syafi’i, MM yang dikonfirmasi Suara NTB semalam, meminta masyarakat khususnya para peserta UN untuk waspada dan jangan percaya dengan kunci jawaban UN yang beredar. ‘’Jika benar ada

kunci jawaban beredar, itu tidak benar, jangan percaya,’’ katanya mengingatkan. Syafi’i juga heran, kenapa ada kunci jawaban yang beredar? ‘’Padahal kami sekarang masih menunggu kedatangan soal untuk ,’’ tandasnya.

Bersambung ke hal 5

Kepala BPBD Dompu Tersangka Dompu (Suara NTB) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Ir E diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menyusul ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugan korupsi bantuan angin puting beliung. Pemeriksaan Ir E dilakukan sehari setelah dua orang bawahannya diperiksa sebagai tersangka, Selasa (9/

4) lalu. Namun Kejaksaan belum menahan para tersangka, karena masih menunggu hasil pemeriksaan BPKP NTB. Humas Kejari Dompu, M Junaidin HS, SH kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (12/4) kemarin, mengatakan, pemeriksaan terhadap tersangka Ir E dan M, S.Sos dilakukan pada setelah pemeriksaan terhadap Hd, S.Sos dan Am, S.Sos. Pemer-

iksaan terhadap Ir E dan M, S.Sos merupakan pertama kali dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka setelah sebelumnya dipanggil untuk menjelaskan hak-haknya sebagai tersangka. “Pemeriksaan terhadap Ir E dan M dilakukan sehari setelah pemeriksaan terhadap tersangka Hd, S.Sos dan Am, S.Sos,” katanya.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kasus Isu Penculikan

Wajib Lapor MEMILIKI lokasi strategis dan dekat dengan kampus-kampus besar di Mataram, menjadikan Kelurahan Kekalik Jaya sebagai ladang subur kos-kosan. Puluhan tempat kos dengan berbagai tipe dan fasilitas pun semakin menjamur.

Lurah Kekalik Jaya Arif Satriawan, S.STP, menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan keamanan di wilayahnya, pihak kelurahan bekerjasama dengan pejabat RT dan kepala lingkungan (Suara NTB/ist) melakukan penertiban dan Arif Satriawan memperketat pengamanan, terutama pada rumah-rumah penduduk yang memiliki tempat kos.

“Kita perketat dengan melakukan wajib lapor. Terutama pada penghuni baru kos, kita harapkan untuk melapor pada aparat baik RT atau kepala lingkungan setempat terhitung 1 x 24 jam,” tegasnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/4).

Tidak hanya pada penghuni kos, peraturan ini pun diwajibkan untuk para tamu yang datang menginap dan berkunjung ke tempat-tempat kos. Mereka yang bertamu lebih dari 1 x 24 jam diminta segera melapor kepada aparat desa baik RT maupun kepala lingkungan. Selain itu bagi para penghuni kos, dilarang menerima tamu berlawanan jenis di dalam kamar kos.

Selain memperketat kunjungan, Lurah Kekalik Jaya juga mengimbau pemilik kos menjamin keamanan penghuni kos dengan menyiapkan petugas keamanan atau minimal penjaga kos guna meminimalisir tindak kejahatan atau curanmor yang kerap menyasar rumah-rumah kos. (nia)

Berkas Terduga Provokator Ditelaah Kejaksaan

Mataram (Suara NTB) Setelah para tersangka pembunuhan dalam kasus dugaan isu penculikan dimejahijaukan, penegak hukum kini sedang memproses berkas terduga provokator, JB. Berkas JB sudah dilimpahkan Polda NTB dan kini sedang ditelaah Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ditemui Jumat kemarin, Aspidum Kejati NTB, Anwaruddin Sulistyono, SH, MH, membenarkan berkas itu sudah masuk ke mejanya.

Karena baru diterima pekan kemarin berkas masih diteliti timnya. “Berkasnya masih diteliti. Kalau ada yang kurang, tentu kita akan kembalikan ke penyidik dalam petunjuk P19,” kata Anwarudin kepada Suara NTB, Jumat (12/4).

Berkas itu diserahkan dari penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda NTB, tanggal 3 April lalu. Penyerahan berkas sete-

lah melalui telaah dugaan perbuatan pidana yang dilakukan JB, karena diduga menyebar SMS bernada provokasi terkait adanya isu penculikan. Lima korban tewas, diduga dipicu SMS ini. Penyidik berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mendalami kasus ini.

Sementara Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein membenarkan pihak penyidik Ditreskrimsus sudah mengirim berkas kasus itu. Sebaliknya pihaknya sedang menunggu petunjuk dari Kejaksaan. Sementara ini JB tidak

Berkasnya masih diteliti. Kalau ada yang kurang, tentu kita akan kembalikan ke penyidik dalam petunjuk P19, Anwaruddin Sulistyono ditahan pihaknya, karena dianggap kooperatif selama penyelidikan dan penyidikan. (ars)

Istigotsah Jelang UN UJIAN Nasional (UN) tinggal tunggu waktu. Dua hari lagi, siswa kelas IX SMA dan sederajat akan berkonsentrasi penuh menjawab soal UN. Mengikuti UN tidak hanya butuh kesiapan memahami pelajaran yang akan diujikan, tapi kesiapan mental perlu dilakukan.

Sebagai salah satu persiapan terakhir menjelang UN, Jumat (12/ 4) beberapa sekolah tingkat SMA/ SMK dan MA menggelar istigotsah dan doa bersama di masing-masing sekolah. Termasuk, SMA Hang (Suara NTB/nia) Tuah 3 Mataram.

Muhiddin Sebagai salah satu persiapan terakhir, sekolah menggelar istigotsah dan doa bersama di aula sekolah. Sebanyak 78 peserta UN beserta segenap guru dan jajaran sekolah melakukan doa bersama, memohon kelancaran pelaksanaan UN yang tinggal menghitung hari.

“Sudah kita cukupkan untuk berikhtiar, saat ini tinggal menunggu pelaksanaannya. Kita tetap berharap siswa kita lulus 100 persen,” ungkap Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram Muhiddin kemarin.

Selain doa bersama di sekolah, Muhiddin meminta kepada segenap siswa peserta UN meminta maaf dan memohon doa restu pada orang tua, sehingga pelaksanaan ujian bisa berjalan lancar.

Diakuinya, persiapan menghadapi UN telah dilakukan sekolah dengan baik. Bahkan, siswa telah pelaksanaan persiapan mulai dari try out, pengayaan dan pendalaman soal sejak awal semester. Sekolah berharap dengan ikhtiar yang telah dilakukan sekolah, nantinya bisa berbuah manis. (nia)

Mataram (Suara NTB) Pemilihan pimpinan atau Direktur Utama (Dirut) PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang baru menggantikan Zainul Aidi, SP, harus melibatkan DPRD, khususnya Komisi II. Misalnya dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan komitmen calon pimpinan BUMD tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk daerah.

“Saya kira DPRD juga bagian dari pemerintah dan punya komitmen mendorong GNE menjadi lembaga yang profesional paling tidak juga ikut dimintai pendapatnya mengenai direktur yang duduk di situ,” ujar anggota Komisi II DPRD NTB, H. Burhanuddin, S.Sos.,MM, kepada Suara NTB, Jumat (12/4).

Menurutnya setiap BUMD harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Kalau sebuah Perusda tidak memberikan keuntungan dari jumlah modal yang dikelola, ada hal yang harus diperbaiki dalam manajemen perusahaan tersebut. Ia pun sangat setuju dengan langkah pemerintah provinsi melakukan perbaikan terhadap manajemen PT GNE. GNE menurut politisi Partai Hanura adalah BUMD yang cukup lama keberadaannya. Tapi perjalanannya belum terlalu mem-

berikan kontribusi yang baik untuk daerah. “Oleh karena itu untuk perbaikan manajemen setidaknya kepemimpinan yang ada di sana harus betul-betul fokus terhadap orientasi bisnis. Karena ini berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan besar,” terangnya.

Selain pimpinan harus mempunyai orientasi bisnis, lanjutnya, juga harus mampu membangun karakter pegawai-pegawainya yang juga akan mengelola GNE. Sebelum pembahasan APBD Perubahan 2013 harus dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan sistem manajemen.

“Jangan hanya wacana, sehingga tidak bisa terealisasi menjadi seperti apa yang kita inginkan bersama,” ujarnya.

Pada APBD 2013, GNE diberikan penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar. Idealnya menurut Burhanuddin, dengan besarnya modal yang diberikan, keuntungan yang harus diberikan juga harus sesuai dengan besaran modal. “Kalau kita kembali kepada usaha sederhana saja, pendapatan itu tidak terlalu jauh dari misalnya nilai terendah dari bunga. Kalau misalnya bunga deposito dalam rentang satu tahun, maka harus melebihi bunga deposito. Kalau di bawah itu maka ada soal dari segi manajemen itu,” kritiknya. (yan)

Dugaan Maladministrasi Honorer

BKD NTB Minta Semua Pihak Terbuka Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh. Suruji meminta semua pihak saling terbuka dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer katagori (K) 2. Artinya, berbagai persoalan yang muncul, seperti dugaan maladministrasi harus segera diselesaikan.

“Kita ingin semuanya clear, oleh karena itu semua pihak harus saling terbuka. Jangan ada yang berbantah-bantahan dan saling menyalahkan,”katanya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/4).

Ia menjelaskan semua pihak harus duduk bersama, jika ditemukan kekeliruan dalam seleksi tenaga honorer tersebut maka bisa diperbaiki. Selain itu, jika ditemukan ada kekurangan bisa dilengkapi.”Kita perbaiki mana yang keliru dan kita lengkapi mana yang kurang. Apapun yang diperlukan kita lakukan,” sarannya.

Pansus Yakin Hibah Rp 11 Miliar Bisa Dilaksanakan Mataram (Suara NTB) – Ketua Pansus Penyertaan Modal pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya DPRD Kota Mataram, Lalu Suriyadi mengaku yakin hibah Rp 11 miliar dari pemerintah pusat untuk pemasangan sambungan baru PDAM di Kota Mataram, dapat dilaksanakan. ‘’Inikan dasarnya sudah jelas. Ada surat dari Mendagri No. S-707/MK.7/ 2012 tentang persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program air minum Pemkot Mataram. Masak kita ragu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (12/4) kemarin.

Ia tidak menampik jika tidak sedikit spekulasi yang berkembang terkait kemampuan mengeksekusi hibah tersebut. ‘’Saya tidak mau berandai-andai terhadap hal yang belum kita laksanakan,’’ cetusnya.

Yang jelas, lanjut politisi PAN ini, pihaknya menyayangkan jika hibah tersebut tidak secepatnya dieksekusi. Sebab, ada deadline terkait realisasi penggunaan dana hibah ini untuk sambungan baru PDAM, sampai 30 Juni tahun 2015 mendatang.

Pansus sangat mengapresiasi hibah sambungan baru ini.

Dengan adanya hibah ini, dapat membantu masyarakat miskin untuk bisa menikmati air bersih. Ia berharap, target memenuhi 80 ribu sambungan di Mataram dapat segera terwujud.

Dalam hal ini, Pansus menargetkan revisi Perda penyertaan modal tersebut rampung bulan ini. Pemasangan sambungan baru untuk warga miskin ini, sambung dia, dilakukan secara bertahap setiap tahun, mengingat pencairan dana hibah ini berbasis output. ‘’Berapa yang dipasang, segitu yang akan diganti dengan dana hibah itu,’’ tandasnya. Untuk satu sambungan baru dialokasikan sekitar Rp 2 juta. Sambungan ini untuk sementara dipergunakan dana APBD, setelah itu baru diganti.

Kendati demikian, setelah tersambung tidak serta merta langsung digantikan oleh dana hibah dimaksud. Dana hibah bisa dicairkan setelah pemasangan baru tersebut berjalan tiga bulan tanpa tunggakan. (fit)

Penentuan Dirut GNE, Dewan Perlu Dilibatkan

(Suara NTB/ham)

BERMAIN - Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Selagalas memberikan manfaat besar bagi warga Kota Mataram. Apalagi sudah dilengkapi jogging track, sarana main anak atau tempat bersantai. Seperti terlihat dalam gambar, sejumlah siswa Taman Kanak-Kanak sedang memanfaatkan fasilitas bermain yang ada di Ruang Terbuka Hijau Selagalas.

Dewan Minta Pemkot Mataram Tidak Langgar RTRW Mataram (Suara NTB) – Tingginya intensitas pembangunan fisik di Kota Mataram, menimbulkan kekhawatiran. Terutama hilangnya ruang terbuka hijau. Terkait hal ini, DPRD Kota Mataram meminta Pemkot Mataram dalam memberikan izin mendirikan bangunan tetap berpedoman pada Perda Kota Mataram tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, H. Wildan, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (12/4) kemarin menyampaikan, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan perlu melakukan antisipasi supaya deviasi (penyimpangan pembangunan) seperti yang disampaikan Walikota Mataram beberapa waktu lalu, tidak meluas. Bagaimana pun, lanjut politisi PPP ini, ruang terbuka hijau harus tetap dipertahankan. ‘’Jangan itu dilanggar. Itu saya kira yang penting.

Baik ruang terbuka hijau yang sifatnya privat maupun publik,’’ ujarnya mengingatkan.

Wildan mengaku, Dewan telah mengetok Perda Kota Mataram tentang RTRW tahun lalu. ‘’Belum setahun kita ketok,’’ kritiknya. Karenanya, setelah perda RTRW itu diketok, ia berharap ada gebrakan dari Pemkot Mataram

untuk menanam sejuta pohon di tingkat masyarakat. Bukan hanya di tempat-tempat umum saja. Idealnya setiap rumah harus menanam minimal satu atau dua pohon untuk menjawab ketersediaan ruang terbuka privat.

Gebrakan menanam sejuta pohon untuk menyiasati makin minimnya ruang terbuka hijau yang bersifat publik, lanjutnya, seharusnya segera dibuatkan regulasinya. Minimal berbentuk Peraturan Walikota. Selain itu, menjamurnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Mataram harus diperketat terkait penyediaan ruang terbuka hijau. ‘’Fasilitas sosial dan fasilitas umum harus jelas,’’ imbuhnya.

Ia mencontohkan, KPR dengan unit mencapai 1.000 rumah, selain harus menyediakan kuburan, fasilitas sekolah dan taman rekreasi.

Kendati demikian, tingginya penerbitan IMB untuk KPR, kata dia, tergantung situasi. Menurutnya, hadirnya KPR di Mataram hampir tidak terbendung. Mataram sebagai salah satu kota, pembangunan KPR harus di-backup. ‘’Nah di sinilah peran Walikota bagaimana menyeimbangkan kawasan yang sudah ada sesuai dengan RTRW,’’ katanya, seraya menambahkan, lahan pertanian yang tersisa di Mataram lambat laun

semakin menyusut.

Kota Mataram dalam hal ini sudah tidak bisa lagi melakukan ekstensifikasi pertanian. Meski begitu, ia berharap ada upaya peningkatan intensifikasi pertanian. Upaya intensifikasi lahan pertanian ini harus berjalan beriringan dengan kawasan-kawasan yang dibangun di Kota Mataram. Ia meminta kebijakan pembangunan jangan melampaui halhal yang telah diatur dalam Perda RTRW. (fit)

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan NTB menyimpulkan ada dugaan praktik maladministrasi dalam seleksi tenaga honorer. Dugaan itu terjadi di empat daerah yang menjadi wilayah investigasi. Pihak Ombudsman pun menggodok rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar persoalan tenaga honorer yang tercecer ini bisa diselesaikan.

Maladministrasi itu semakin melengkapi semakin kompleksnya seleksi honorer K 2, selain dugaan adanya nepotisme sebelumnya. Itu terjadi di wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Provinsi NTB. Pemicu terjadinya maladministrasi tersebut di antaranya, lemahnya pemahaman pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap PP No 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, dituding menjadi salah satu penyebab gagalnya pengusulan tenaga honorer K 2 ke pusat.(nas)

Santri Diduga Diperkosa Mataram (Suara NTB) Kasus pemerkosaan kali ini menimpa seorang santri salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah. Korban Melati (15) - bukan nama sebenarnya - diduga diperkosa SS, warga Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Aksi bejat pelaku berlangsung di salah satu tempat di Narmada Rabu lalu.

Dugaan pemerkosaan ini berlangsung usai korban pulang dari pondok sekolah. Pelaku menjemput korban di sekolah menggunakan sepeda motor untuk diantarkan pulang ke rumahnya.

Pikiran kotor pelaku membuatnya berubah pikiran. Bukannya mengantar pulang, namun pelaku membawa gadis berusia 15 tahun itu ke salah satu tempat di Narmada. Korban sempat berontak, namun pelaku memaksa sambil mengancam akan memanggil teman-temannya untuk meniduri korban.

Korban dipaksa masuk ke dalam kamar dan melayani nafsu bejatnya. Akibat aksi bejat pelaku, korban mengalami pendarahan di bagian alat kelaminnya.

Kasubag Humas Polres Mataram AKP Arief Yuswanto yang dikonfirmasi, Jumat (12/4) membenarkannya. Ia mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki dan mendalami dugaan pemerkosaan ini. Termasuk melakukan pengejaran pada pelaku. ‘’Dugaan pemerkosaan ini diketahui setelah korban bercerita kepada keluarganya,’’ kata Arief, pihaknya sudah melakukan visum korban dan sedang memproses laporan itu. (ars)

Menjambret, Kuli Bangunan Ditangkap Mataram (Suara NTB) Lagi-lagi soal kemiskinan menjadi alasan oknum masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan. Muk (28), warga Karang Seme, Sekarbela ini harus meringkuk di balik jeruji besi. Ia ditangkap Polisi, karena diduga menjambret Sunarti, warga Pagesangan, Jumat (12/4).

Aksi itu dilakukan pelaku sekitar pukul 06.30 Wita. Ia menyambar perhiasan berupa gelang di tangan kiri milik korban yang sedang berjalan di sekitar TKP. Namun apes, korban berteriak. Teriakannya didengar masyarakat yang kemudian mengejar pelaku.

“Masyarakat berhasil menghentikan pelaku dan sempat menjadi sasaran amuk. Un-

tungnya ada aparat yang melintas, kemudian mengamankannya dari aksi anarkis yang lebih sadis,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku tergolong nekad.

Saat melihat korban melintas, pelaku langsung mendekati korban dan menarik gelang di tangan korban.

Usaha pelaku mendapat perlawanan dari korban, sehingga sempat terjadi aksi saling tarik menarik. Mendapat perlawanan, pelaku dengan beringas memukul leher korban dan terus berusaha menarik gelang, meski korban sudah terkapar. Karena tak kunjung berhasil menguasai gelang seberat 8 gram itu, pel-

aku kembali menganiaya dengan menginjak perut korban.

Usai pelaku mengambil perhiasan, korban berteriak jambret. Warga di sekitar TKP yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku. ‘’Pelaku kabur dengan menyeberang sungai,’’ sebut Arief.

Usaha pelaku untuk melepaskan diri dari kejaran warga gagal. Langkah pelaku berhasil dihentikan, tepat di depan toko emas Mutiara Pagesangan.

Sementara, Muk berkelit, tidak ada niat dari rumah untuk menjambret. Namun, karena melihat ada kesempatan, dirinya nekat mengambil gelang korban. ‘’Rencananya uang itu akan digunakan untuk belanja,’’ akunya. (ars)

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

Ambulans Desa di KLU Terbatas Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH., MH., tak menyangkal masih banyak warganya yang terkendala akses pelayanan kesehatan. Najmul pun tak menampik, jika warganya masih banyak yang berobat ke dukun karena keterbatasan armada transportasi untuk menjangkau Pos Pelayanan Kesehatan di desa dan kecamatan.

“Kita tidak menapikan, desa/dusun masih banyak terpencil, selain karena faktor kebiasaan masyarakat. Sugesti berobat ke dukun membuat masyarakat merasa lebih tenang, nyaman, masih ada di masyarakat. Sehingga program kita sekarang di Dinas Kesehatan, bagaimana memeratakan mereka seluruhnya untuk berobat ke Pos Pelayanan Kesehatan yang disediakan Pemerintah,” aku Wabup, Jumat (12/4).

Dijelaskannya ambulan desa sebagai alternatif alat transportasi yang menjangkau daerah pedalaman, keberadaannya masih terbatas. Kemampuan APBD KLU untuk mengadakan anggaran tersebut juga sangat minim. Hingga hampir bisa dipastikan, Dikes KLU dalam pengadaan ambulan desa masih bersifat stimulus bagi desa-desa yang berprestasi. kepala desa yang dinilai berkinerja baik, akan disupport dengan ambulan desa.

Najmul menyatakan, untuk kondisi dusun/desa yang tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, akan dapat segera mendapat prioritas perbaikan. Sementara menyediakan ambulan desa, sebenarnya dapat dimasukkan sebagai alternatif kedua, namun juga penting mengingat kendaraan operasional akan sangat sulit menjangkau daerah terpencil.

Ia pun meminta agar desa/dusun yang daerahnya terpencil di mana masyarakatnya kesulitan menjangkau tempat pelayanan kesehatan, mendapat penanganan cepat dari Dikes KLU. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dusun Batu Tepak, Desa Sukadana, Keamatan Bayan, Niranom, mengklaim warganya masih menggunakan jasa dukun dalam proses persalinan (melahirkan). Kondisi tersebut disebabkan keterbelakangan ekonomi dan kekurangan pengetahuan, serta diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan lokasi ke Posyandu relatif jauh, 3 km.

“Ya, sebagian warga kami melahirkan ke dukun, karena jarak antar Polindes dan Puskesmas relatif jauh. Sekali sebulan mereka memeriksa kehamilannya ke Posyandu, tetapi sangat kasihan, ibu-ibu ini harus berjalan kaki sampai 3 km,” ujar Niranom.

Pihak dusun bukan tidak pernah mengusulkan pendirian Posyandu yang dekat dengan warga. Namun hingga kini usulan yang berkali-kali diajukan tersebut belum mendapat tanggapan dari Dinas maupun dari program PNPM. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Polres Loteng Jamin Keamanan Distribusi Soal UN Praya (Suara NTB) Keamanan dalam proses distribusi soal dan lembar jawaban pada pelaksaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi perhatian khusus. Polres Loteng telah menyiapkan satu tim pengamanan khusus untuk urusan distribusi soal tersebut. Polres Loteng menjamin keamanan soal UN dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam proses distribusi nantinya.

“Kita sudah bentuk satu tim khusus pengamanan untuk menjamin kelancaran dan keamanan distribusi soal UN tahun ini,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik., melalui Kasat Intel, AKP L. Sugiartha, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (12/4) kemarin.

Tim pengamanan khusus ini dikendalikan dan diawasi langsung oleh Kapolres Loteng. Karena memang pengamanan soal UN tidak bisa main-main.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima kiriman soal UN. Tetapi baru soal untuk UN bagi SMK. Berkas soal itupun sudah disimpan di tempat yang aman. Jauh dari kemungkinan terjadinya kebocoran dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Sementara soal UN untuk SMA/MA, belum diterima.

Status berkas UN tersebut, merupakan barang titipan dari Dikpora NTB. Sehingga yang bisa mengambil dan memindahkan tidak sembarang.

Termasuk oleh pihak Dikpora Loteng.

“Berkas baru boleh diambil hanya pihak Dikpora NTB saja. Selain itu, kami tidak akan perbolehkan berkasnya diambil,” tegasnya.

Rencananya, berkas soalnya baru akan didistribusikan Sabtu (13/4) hari ini. Setelah sebelumnya, pihak Dikpo-

ra NTB menyerahkan ke Dikpora Loteng. Kemudian naskah soal didistribusikan ke masing-masing kecamatan dibawah pengamanan aparat kepolisian. Naskah soal tidak boleh dititip di tempat lain, selain di kantor polisi.

“Jadi nanti, setelah provinsi menyerahkan ke kabupaten. Kabupaten kemudian menyalurkan ke kecamatan dan langsung diamankan di Polsek setempat,” pungkas L. Sugiartha. Baru setelah itu, sekolah mengambil di Polsek sesuai materi ujian yang akan dilaksanakan.

Terkait naskah soal yang belum diterima seluruhnya, Kabid Dikmen Dikpora Loteng, Lendek Jayadi, mengatakan kalau pihaknya belum bisa memastikan kapan soal secara menyeluruh bisa diterima. Karena memang urusan soal, bukan menjadi tanggung jawab kabupaten. Tetapi menjadi tanggung jawab dari provinsi. Pihaknya dalam hal ini hanya menerima saja. “Kapan soal secara menyuluruh kita terima belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti, paling lambat hari Minggu (14/4) besok,” tegasnya. Naskah soal itupun tidak boleh disimpan lama-lama. Karena begitu naskah soal diterima, maka saat itu juga akan langsung distribusikan ke semua kecamatan. (kir)

105 Ribu DPT Diduga Fiktif

H. Ali Bin Dachlan

Berkas soal UN untuk SMK di Loteng masih diamankan di Polres Loteng, Jumat (12/4) kemarin.

Dugaan Korupsi Bansos Ponpes

Alkhaer Polisikan KPU Lotim Selong (Suara NTB) Daftar Pemilih Tetap (DPT) 868.743 jiwa diduga masih amburadul. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya DPT yang diduga fiktif. Tim pemenangan pasangan Calon Bupati H. Ali Bin Dachlan dengan Calon Wakil Bupati H. Khaerul Warisin (Alkhaer) mengklaim sedikitnya 68-105 ribu DPT fiktif. Menyikapi hal itu, pasangan Cabup/Cawabup yang maju dari jalur perorangan ini melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait lainnya ke Polda NTB. Hal itu dikemukakan Cabup H. Ali Bin Dachlan menjawab wartawan saat di temui di posko pemenangannya, Kelayu, Jumat (12/4) kemarin. Ia menduga, ada praktik penggelembungan DPT yang dilakukan secara terstruktur dan masif. Laporan ke Polda, kata dia, sudah masuk. Ia berharap aparat penegak hukum itu bisa segera bersikap.

“Kita tunggu proses Polda,” terangnya. Temuan DPT fiktif tersebut kata Ali, dilakukan oleh tim Alkhaer. Dikatakan, data fiktif tersebut merupakan data palsu. Dari total DPT se Lotim, temuan adanya data pemilih palsu tersebut terbanyak di wilayah Kecamatan Pringgabaya. “Terbanyak di Pringgabaya sebanyak 15 ribu lebih, ini temuan tim IT kita,” ujarnya.

Kasus pembuatan data palsu ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Karena jelas, tidak dibenarkan secara hukum membuat data-data palsu. Ia menegaskan, perbuatan yang sudah menyangkut persoalan hukum tidak boleh ditotelir.

Anggota KPU Lotim, H. Hidayatullah yang dikonfirmasi menyangkut adanya laporan DPT fiktif itu mengatakan menghormati keputusan pasangan calon dan tim pemenangannya mengadukan ke aparat penegak hukum. Hanya saja, menurutnya langkah melapor dugaan DPT fiktif itu ke Polda tidak prosedural.

“Salah mekanismenya kalau ke Polda, ini kan bukan pidana umum,” ungkapnya. Hidayatullah pun mempertanyakan letak unsur pelanggaran pidananya dibalik pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU. “Kecuali ada unsur pidana umumnya baru polisi,” imbuhnya.

Kasus yang menyanggut pelanggaran proses pelaksanaan Pilkda ini semestinya diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panwaslu di tingkat kabupaten. Bawaslu selanjutnya memberikan rekomendasi kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan.

Sejauh ini, DPT pun masih ada ruang untuk perbaikan tinggal sekali lagi.

Jika ditemukan ada yang fiktif dipersilahkan untuk protes. Selama data yang diprotes setelah dikroscek kepastiannya pihak KPU siap akan merubah. (rus)

Halaman 3

Polres Lotim Segera Periksa Anggota DPRD NTB (Suara NTB/rus)

SILATURAHMI - Kapolres Lotim, AKBP Agus Nugroho bersama jajarannya saat menggelar silaturrahmi kamtibmas di posko Alkhaer Jumat (12/4) kemarin

Kapolres Lotim Datangi Pasangan Cabup-Cawabup Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP Agus Nugroho mulai Jumat (12/4) kemarin mendatangi posko-posko pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Lotim. Membawa serta jajarannya, Kapolres mengajak pasangan calon dan tim pemenangan untuk turut aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kesempatan pertama yang didatangi adalah Posko Pemenangan pasangan H. Ali Bin Dachlan dengan H. Haerul Warisin (Alkhaer). Rombongan Kapolres ini diterima langsung pasangan Alkhaer.

Agus Nugroho mengatakan, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 13 Mei 2013 mendatang semua pihak terutama pasangan calon beserta tim pemenangan turut menjaga keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan Pilkda harus bisa berjalan aman, tertib, lancar dan damai.

Menjawab wartawan, Kapolres mengatakan pihaknya sengaja mengagendakan kegiatan silaturahmi kamtibmas ke semua tokoh-tokoh. Diutamakan ke posko-posko pemenangan pasangan calon dan menemui langsung pasangan

calon. Polres Lotim ingin membangun komunikasi yang baik secara intensif dengan tim pasangan calon. Hal itu ditujukan dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat.

Setelah mendatangi Alkhaer, jajaran kapolres akan bergantian mendatangi satu persatu pasangan calon selama sepekan ke depan. Besok, katanya, tim akan mendatangi posko Waly (H. Abdul Wahab-Hj. Lale Yaqutunnafis). Berlanjut ke pasangan H.M. Sukiman Azmy dengan H. M. Syamsul Luthfi (Sufi) dan terakhir pasangan H. Usman Fauzi dan H. Ihwan Sutrisno. “Rencananya kita datangi sesuai nomor urut, namun nanti kita akan lihat perkembangan situasinya kesiapan dari pasangan calon yang menerima kita,” ucapnya.

Menyambut kedatangan aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat itu, Cabup Ali Bin Dachlan mengatakan ungkapan terima kasihnya. Pelaksanaan proses Pilkada yang tengah berlangsung diyakini akan berlangsung aman. Menurut mantan Bupati Lotim ini, Lotim sudah memiliki pengalaman pelaksanaan Pilkada. Sejauh ini belum pernah terjadi hal-hal negatif. Meski demikian, waspada terhadap kemungkinan buruk tersebut diakui penting dilakukan. (rus)

Selong (Suara NTB) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) terus mendalami penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) ke pondok pesantren (Ponpes) Nahdlatus Shaufiyah (NS) Wanasaba.

Dalam waktu dekat, Polres Lotim akan memeriksa salah satu anggota DPRD NTB, RM terkait kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SiK. Kepada wartawan di Selong, Jumat (12/5) kemarin, ia mengatakan pihaknya sudah menerima tembusan surat dari Mabes Polri yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 8

Maret 2013 lalu.

Surat tersebut mengabarkan soal telah dikirimnya surat untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota DPRD, RM sebagai saksi. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, anggota DPRD yang akan diperiksa harus ada izin dari Mendagri. Prosedur tersebut telah dilalui aparat Polres Lotim. Saat ini, RM dipastikan sudah bisa diperiksa.

Hingga Jumat kemarin, batas waktu 30 hari dari pengiriman surat sudah lewat.

Melihat batas waktu tersebut, sejatinya tanggal 8 April lalu, RM sudah bisa dipanggil untuk diperiksa. Hanya saja, Polres Lotim masih ada toler-

ansi. Yuyan memastikan, akhir April ini pihaknya sudah siap untuk meminta keterangan anggota DPRD NTB dapil Lotim itu.

Pemeriksaan terhadap RM ini karena diduga memiliki hubungan erat dengan dugaan kasus korupsi pemberian bansos ke Ponpes NS senilai Rp 100 juta. Dugaannya, dana tersebut sebagian besar tidak sampai ke Ponpes. Pimpinan Ponpes NS, KML tersebut sudah ditetapkan Polres Lotim sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Penetapan pimpinan Ponpes itu karena yang bersangkutan terlibat dalam praktik dugaan korupsi dana bansos dari APBD NTB itu. (rus)

Ditemukan Enam Balita Penderita Gizi Buruk di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kasus gizi buruk di Lombok Barat (Lobar) masih menjadi masalah serius.

Tercatat selama kurun waktu empat bulan (Januari-April) tercatat enam balita penderita gizi buruk yang ditemukan. Enam balita ini inipun baru diidentifikasi dari jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Tripat Gerung. Dari catatan rumah Sakit, jumlah pasien gizi buruk yang dirawat selama Januari, dua orang, Februari dan Maret dua orang serta Bulan April dua orang. Dari enam pasien itu, lima orang sudah diizinkan pulang.

Fauzul Azmi, adalah satu balita penderta gizi buruk yang dirawat di rumah RS Tripat. Ketika disambangi wartawan, Jumat (12/4) Fauzul Azmi tergolek lemah. Balita 18 bulan itu terlihat lelah menahan nafas akibat komplikasi penyakit kelainan paruparu yang diderita. Diusianya yang sudah 18 bulan itu, berat badannya hanya 7 kilogram. Ia bahkan merupakan pasien gizi buruk yang sering keluar masuk rumah sakit.

“Sudah empat kali saya bawa anak saya ini ke rumah sakit, tapi kondisinya nggak berubah,” ucap, Dumerah, ketika memangku anaknya Fauzul Azmi.

Dumerah mengaku, membawa anaknya ke rumah sakit sekitar seminggu setelah lahir. Awalnya, anaknya terlihat membiru pada tangannya dan tidak mau makan. Sehingga iapun membawa anaknya ke puskesmas terdekat lalu dirujuk ke RS Tripat. Selang dua minggu dirawat, anaknya kembali membaik

(Suara NTB/her)

GIZI BURUK - Fauzul Azmi tergolek lemah di pangkuan ibunya. Ia berkali kali keluar masuk rumah sakit karena menderita gizi buruk namun kembali drop.

Ibu paruh baya yang berdomisili di Bengkel Timur, mengaku sang suami Sanunir bekerja hanya sebagai tukang servis kompor. Penghasilan suaminya tidak seberapa, hanya Rp 25 ribu per hari terkadang sepi pelanggan. Akibatnya, ia tak mampu merujuk anaknya untuk dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Ia belum nendapatkan bantuan dari pemerintah untuk merawat anaknya. Fausul Azmi, anak bungsunya dari 11 bersudara. Ia mengaku kesulitan mengasuh dan merawat anaknya karena jarak.

RS telah menetapkan kalau Fauzul Azmi menderita gizi buruk sejak dilahirkan.

Indikatornya, berat badannya dibawah ratarata anak seusianya. Sementara itu Kabid Pelayan-

an RSUD Tripat, dr. Ahmad Taufiq Fathoni, menyatakan pasien ini selain menderita gizi buruk juga mengalami sindrom.

Kalainan pada paru-paru (pneumonia) menyebabkannya sulit bernafas.

Kondisi stabil tapi pola asuh orang tuanya menyebabkan ia tidak bisa sembuh dari gizi buruknya. “Karena masalah gizi buruk ini juga tergantung pola asuh,” tukasnya.

Sementara itu, kadis kesehatan Lobar, H. Rusman Sahnan Putra mengklaim, jumlah gizi buruk di Lobar menurun.

Tahun 2010 lalu mencapai empat persen. Tahun 2012 turun menjadi dua persen.

Upaya untuk penanganan gizi buruk ini, pihaknya melakukan penanggulanan melalui posyandu. (her)

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Panwaslu Rekomendasikan Ketua KPU Bima Diganti Kota Bima (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima merekomendasikan Ketua KPU Kota Bima, Dra Hj. Nurfarhati, MM untuk diganti. Pasalnya, Ketua KPU dinilai arogan dalam mengeluarkan produk aturan, yakni Surat Keputusan KPU Kota Bima No 26 yang memberi izin pemasangan baliho hingga tanggal 25 April. Artinya Ketua KPU dinilai sengaja membiarkan terjadinya kampanye di luar jadwal.

(Suara NTB/bug)

PENGGILINGAN PADI - Bupati KSB KH. Zulkifli Muhadli, didampingi Manager Comdev PT NNT H. Wagimin Hadisastra saat melihat mesin penggiling padi yang dibangun PT NNT di Desa Ai Kangkung, KSB.

Sukses Terapkan Metode SRI

Petani Diminta Ikuti Penyuluh Taliwang (Suara NTB) Metode System of Rice Intensification (SRI) yang diterapkan petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil meningkatkan produksi padi daerah secara umum. Berdasarkan hasil panen terbaru, jumlah maksimal yang dapat diperoleh petani dalam satu kali panen mencapai 8 ton/ha.

Meski sudah menunjukkan nilai maksimal, bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM menyatakan agar petani tak segera berpuas diri. Bahkan agar lebih dapat menghasilkan lagi, para petani diminta untuk tetap mengikuti setiap bentuk petunjuk yang disampaikan para penyuluh dalam membimbing petani setiap kegiatan musim tanamnya. “Bukti keberhasilan penerapan SRI itu sudah ada, tapi petani harus tetap patuh dengan arahan penyuluh, biar bisa lebih maksimal lagi hasilnya,” ujar bupati dalam sambutannya pada acara panen raya padi di desa Ai Kangkung kecamatan Sekongkang, Jum’at (12/4).

Keberadaan di tengah-tengah petani sangat penting. Menurut bupati selain sebagai perangkat penyalur informasi kepada petani, penyuluh sebaliknya juga menjadi corong petani dalam menyampaikan setiap aspirasi ke pemerintah.

“Jadi penting penyuluh itu bukan saja menunjang keberhasilan petani tapi juga pemerintah dalam melayani masyarakat,” timpalnya.

Terkait terus terjadinya peningkatan produksi padi petani, kata bupati telah memberikan banyak nilai plus bagi daerah dan pemerintah KSB. Bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini mengungkapkan, keberhasilan petani mempertahankan pertumbuhan produksi telah mengantarnya selaku kepala daerah (bupati, red) menerima dua kali penghargaan di bidang pangan dari pemerintah pusat.

“Terima kasih karena kerja keras semua petani dan pihak-pihak terkait, kita sudah dua kali menerima penghargaan di bidang pangan, karena peningkatan angka produksi padi kita di atas rata-rata target pusat. Di mana kita bisa mencapai peningkatan sampai 30 persen sementara target nasional hanya 5 persen per tahun,” paparnya.

Selanjutnya bupati meminta, sejumlah program penanaman tanaman pangan (khususnya padi) secara organik agar terus ditingkatkan. Sehingga ke depan secara umum KSB dapat menjadi lokasi kegiatan penelitian, studi dan acuan bagi daerah lain untuk belajar metode penanaman padi organik. “Terutama di Ai Kangkung ini. Mudah-mudahan bisa berkembang tanaman padi organiknya, biar nanti bisa kita jadikan wilayah percontohan di KSB atau kalau bisa lingkup NTB,” harap bupati dua periode ini.

Selain melakukan kegiatan panen raya, bupati dalam kesempatan itu meninjau sekaligus meresmikan pabrik penggilingan padi di desa Ai Kangkung. Pabrik yang dibangun PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB ) sangat diapresiasi bupati, sebab selain mengakomodir hasil panen petani, pabrik tersebut juga sekaligus memasarkan hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (bug/*)

(Suara NTB/arn)

SERAH TERIMA – Serah terima kunci gedung serba guna Lunyuk Agung secara simbolis oleh H. Kasan Mulyono kepada Lukmanuddin, Jumat (12/4).

Gedung Serba Guna Kecamatan Lunyuk Diserahterimakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Gedung Serba Guna Kecamatan Lunyuk, yang diberi nama Lunyuk Agung, diresmikan sekaligus serah terima dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) kepada masyarakat yang diwakili camat Lunyuk.

Dalam acara tersebut, Manager Sosial Responsibility PT NNT Sumbawa, H. Kasan Mulyono menjelaskan, pembangunan GSG ini merupakan program utama PT NNT di Lunyuk. Selain bantuan uang Rp 50 juta per desa per tahun.

Sebagai embrio pengembangan masyarakat untuk kedepannya. ”Kita berharap gedung ini, dapat digunakan dengan baik. Serta dipelihara dan dijaga secara bersamasama,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Kasan juga menyinggung kegiatan NNT yang masih melakukan eksplorasi di Dodo. Sambil terus berharap dukungan dari masyarakat.

Sementara itu, Camat Lunyuk, Lukmanuddin, S.Sos berharap GSG ini nantinya dapat diperluas, sebab ada tersisa lahan kosong di sampingnya. Seperti untuk kebutuhan panggung, agar penggunaannya oleh masyarakat dapat diperluas lagi. Meski demian, GSG yang telah ada saat ini, patut disyukuri. Sebab belum tentu dapat dibangun dengan menggunakan dana APBD. “Masyarakat bisa memanfaatkan gedung ini untuk kegiatan pemuda, olahraga, keagamaan, kesenian dan budaya,” jelasnya.

Ketua Panitia Kegiatan, M. Lutfi Makki menambahkan, pembangunan gedung ini dilakukan oleh pengusaha lokal, dengan dana sebesar Rp 650 juta, bantuan PT NNT. Dikerjakan selama 90 hari . Kemudian diberi nama Lunyuk Agung hasil dari sayembara terbuka. (arn/*)

Keluarnya rekomendasi penggantian Ketua KPU ini disampaikan oleh Ketua Panwaslu melalui Ketua Divisi Pengawasan, Ir M. Khairudin M. Ali, M.Ap yang ditemui di aula SMKN 3 Kota Bima, Kamis (11/ 4). Menurut Khairudin, pihaknya sudah mengirimkan rekomendasi tersebut ke Bawaslu Provinsi NTB untuk dilanjutkan ke KPU Provinsi NTB. Selanjutnya, mengenai siapa dan teknis pelaksanaan teknis tergantung dari internal Bawaslu.

Menurut Khairudin, penggantian ini direkomendasikan

lantaran Nurfarhati dinilai arogan dalam memimpin KPU Kota Bima. Indikatornya, Nurfarhati kerap membuat aturan yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya Pilkada yang tinggal beberapa hari lagi.

Salah satu contohnya, yakni keluarnya Surat Keputusan KPU No 26. Di mana dalam Surat Tersebut memberikan izin pemasangan baliho hingga tanggal 25 April. Yakni sehari sebelum dilakukannya masa kampanye. Itu artinya KPU Kota Bima telah membuat aturan yang bertentangan dengan atu-

ran di atasnya, yakni KPU Provinsi NTB. Di mana di KPU Provinsi NTB sejak ditetapkan pada tanggal 2 April yang dihadiri oleh masing-masing tim kampanye Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, batas pemasangan baliho hingga tanggal 3 April dan pada tanggal 4 April harus ditertibkan sendiri oleh tim.

Sementara di Kota Bima, jika mengacu pada Peraturan KPU No 26 tersebut tak ada penertiban. Karena sehari setelah itu yakni tanggal 26 adalah masa kampanye. “Implikasinya dari

aturan ini tak ada kampanye di luar jadwal dan tak ada penertiban atribut,” kata Khairudin.

Khawatir akan menjadi bom waktu dan di sisi lain sebagai tugas, pihaknya sebagai pengawas kemudian memanggil komisioner untuk meminta klarifikasi lantaran keluarnya aturan tersebut tak sesuai dengan prosedur maupun mekanisme seperti yang diatur dalam undang-undang. Bahkan, diindikasi peraturan tersebut dikeluarkan sendiri oleh Ketua KPU tanpa sepengetahuan komisioner yang lain. Setelah dilakukan koordinasi dan klarifikasi, KPU akhirnya menyadari kekeliruannya. Sehingga di hari yang sama KPU melakukan rapat yang kesepakatannya pemasangan atribut hingga tanggal 13 April dan penertiban atribut dimulai pada sehari setelahnya.

Menurut Khairudin, kekeliruan ini merupakan kekeliru-

an yang kedua yang dilakukan oleh Ketua KPU. Sebelumnya Ketua KPU juga mengeluarkan Surat Peraturan No 203 yang memperbolehkan tandatangan tempel dalam surat dukungan pencalonan paslon.

“Yang terakhir muncul lagi Peraturan non 26 ini,” terangnya.

Penggantian ini, tambahnya, tidak bermaksud apaapa melainkan untuk keberlangsungan jalannya Pilkada.

Jika KPU terus dipimpin oleh Nurfarhati maka pemilukada yang tinggal menghitung hari akan terganggu.

Mengenai adanya pernyataan Panwaslu tersebut, Ketua KPU belum bisa dikonfirmasi karena sudah tiga hari tak masuk kantor. Sementara komisioner lain, Fatmatulfitriah, SH belum berani memberikan komentar. “Kita belum berani memberikan komentar, kita tunggu dulu komisioner yang lain,” katanya. (use)

KORBAN PEMBACOKAN – Korban pembacokan dirawat di RSUD Bima, Jumat (12/4).

(Suara NTB/use)

Diduga Salah Sasaran

Seorang Mahasiswa Dibacok Kota Bima (Suara NTB) Sejak empat hari lalu, Andi, seorang pemuda warga Desa Cenggu Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terbaring lemas di ruang perawatan RSUD Bima. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) ini terbaring setelah menjadi korban pembacokan oleh sekelompok warga Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Tragisnya, belakangan Andi merupakan korban salah sasaran sebab yang memiliki masalah adalah teman satu kos. Lantaran menjadi korban sasaran, pihak Desa Cenggu pun meminta aparat Kepolisian segera menangkap para pelaku.

Sepupu korban, Ilham (22) yang ditemui di RSUD Bima mengisahkan peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada Rabu (9/4) malam. Sebenarnya yang bermasalah yakni teman satu kos berinisial Ar, warga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Saat itu memasuki tengah malam, Ar

keluar komplek BTN Sadia untuk membeli rokok dan mie instan. Namun sekembalinya dari membeli rokok, penjaga pintu pagar menegur Ar lantaran suara motornya yang nyaring karena menggunakan knalpot racing. Penjaga mengingatkan karena mengganggu kenyamanan warga.

Namun setelah diberitahu, Ar justru menyalakan sepeda motornya. Alasannya, jarak pintu pagar dan kos sangat jauh. Lantaran tersinggung, penjaga kemudian mengikutinya dan mendatangi Ar di lantai dua kos. Di situ, korban pun dipukul, namun beberapa saat kemudian Ar kembali dipanggil ke bawah dan dipukul untuk kedua kalinya.

Tak terima dipukul kedua kalinya, Ar yang juga merupakan mahasiswa STKIP Mbojo mengambil parang dan mengejar kawanan penjaga tersebut. Suasana pun mencekam, hingga akhirnya para penghuni kos berjaga-jaga dan menyelamatkan diri ke

Pemda KSB Jamin Harga Gabah di Tingkat Petani Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjamin harga gabah di tingkat petani yang saat ini tengah melakukan kegiatan panen akan sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

Janji ini dilontarkan langsung oleh bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM di hadapan para petani saat menghadiri acara panen raya padi di desa Ai Kangkung, kecamatan Sekongkang, Jum’at (12/4). “Insya Allah padi petani tidak akan dibeli di bawah standar harga yang sudah ditetapkan pemerintah,” cetusnya.

Jaminan yang diberikan bupati tersebut bukan tanpa alasan. Para petani saat diberikan kesempatan bertanya, rata-rata mengadukan terkait harga gabah mereka yang terus merosot. Bahkan berdasarkan pengakuan petani, saat ini padi mereka kini dihargai hingga Rp 2.800/kg.

Menurut bupati untuk mengantisipasi merosotnya harga gabah di tingkat petani itu, pemerintah KSB telah menyediakan dana pengamanan harga gabah. Anggaran tersebut akan segera dikucurkan pemerintah untuk menalangi pembelian gabah di tingkat petani. “Kalau tidak

salah kemarin pak Sekda sudah memimpin rapat membahas soal penyaluran dana pengaman harga itu dengan seluruh dinas terkait. Dan kalau tidak ada halangan, minggu depan dana itu sudah bisa digunakan untuk membeli hasil panen petani,” janjinya yang kemudian diiyakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. Musyafirin, MM yang turut hadir dalam acara kemarin.

Di wilayah kecamatan Sekongkang sendiri, persoalan merosotnya harga gabah ternyata bukan hanya semata disebabkan karena banyak produksi yang menyebabkan harga gabah turun di pasaran.

Persoalan non teknis berupa sulitnya akses transportasi akibat jalan yang rusak membuat padi petani di wilayah kecamatan paling selatan KSB itu tidak bisa memaksimalkan harga hasil panennya.

Untuk yang satu ini bupati mengatakan, pemerintah akan mencari solusi untuk menangani kendala non teknis tersebut. “Soal akses jalan menuju wilayah ini gawe-nya di provinsi, tapi tidak apa-apa kita akan mencari cara agar bagaimana jalan ini bisa segera baik dan akses distribusi hasil panen warga bisa lancar ke luar untuk diperjualbelikan,” timpalnya. (bug)

rumah Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE. Kebetulan, komplek kos dan rumah Wakil Walikota berhadapan. “Kita khawatir ada penyerangan, makanya kita lari ke rumah Wakil Walikota karena khawatir salah sasaran,” terang Ilham.

Sementara korban sendirian masih berada di halaman kos. Tak berapa lama, serangan yang dikhawatirkan akhirnya terjadi. Sekelompok penjaga tersebut datang membawa berbagai senjata tajam. Hingga akhirnya, korban yang terlambat menyelamatkan diri dibacok. “Awaln-

ya dibacok di bagian kaki tapi tidak apa-apa karena menggunakan celana jeans, baru pada bacokan kedua mengenai tangannya,” ujar Ilham. Baru kemudian, karena luka yang dialami korban dibawa ke RSUD Bima. Peristiwa yang dialami ini pun dilaporkan ke aparat Polres Bima Kota.

Dokter Jaga RSUD Bima, dr Aino yang ditemui menjelaskan korban memang mengalami luka robek pada lengan kanan dan mengalami putus bagian urat. Hanya saja, luka tersebut masih bisa dioperasi. “Masih bisa dijahit,” terangnya singkat.

Menyusul adanya peristiwa ini, keluarga dan aparat Desa pun menyesalkan adanya pembacokan terhadap korban.

Pasalnya, bukan korban yang memiliki masalah melainkan teman satu kosnya. Oleh karena itu, kita meminta agar aparat Polres Bima Kota segera menangkap para pelaku. “Kita minta Kapolres Bima Kota untuk segera memproses dan menangkap pelaku,” ujar Sekretaris Desa Cenggu Suhaimi M Ali yang ditemui di RSUD Bima, Jumat (12/4) sore. Sementara belum didapat keterangan resmi dari pihak Kepolisian terkait kasus ini. (use)

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun (HUT)

KOTA BIMA KE-11 Rabu, 10 April 2013

Semoga di usia yang ke-11, menjadi momentum baru bagi masyakarat Kota Bima untuk terus berinovasi melanjutkan pembangunan Kota Bima menjadi kota transit yang lebih maju.

Bupati Bima ttd H. Ferry Zulkarnain, ST

Wakil Bupati Bima TTD H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd

Sekda Ttd Drs. H. Wahab, SH

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

Pilkada Jadi Pertaruhan Lembaga Survei Lokal Dari Hal. 1 Dengan adanya hasil survei yang berbeda, dua lembaga survei lokal ini juga akan ikut mempertaruhkan reputasinya di Pilkada NTB. Ahmad Sirulhaq dari King Maker kepada Suara NTB menegaskan bahwa pihaknya menjamin akurasi dan independensi lembaganya dari intervensi kandidat manapun. Menurutnya, pihaknya juga menggalang pendanaan survei secara mandiri tanpa adanya dukungan dana dari kandidat yang tampil di Pilkada NTB. Karenanya, ia juga berani menjamin akan merilis hasil survei pada dua hari menjelang pemungutan suara dan menebak siapa yang akan jadi pemenang Pilkada NTB. Soal adanya tudingan – tudingan miring yang mempertanyakan akurasi data yang disajikan pihaknya, Sirulhaq menegaskan hal itu sudah menjadi risiko yang lazim dihadapi oleh setiap lembaga survei baik lokal maupun nasional.

Terpisah, Direktur Eksekutif Larispa NTB, Itratif Al Bayani yang dikonfirmasi

Suara NTB menegaskan bahwa pada dasarnya, baik lembaga survei lokal maupun nasional memiliki kesamaan dalam metodologi survei.

Itratif menambahkan, akurasi riset lembaga survei lokal belum tentu kalah dibandingkan lembaga survei nasional. Soal hasil surveinya yang baru – baru ini memperlihatkan keunggulan pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB – Amin), Itratif menegaskan bahwa itu memang benar – benar mencerminkan fakta di lapangan.

Bahkan, menurutnya, hasil survei itu menguntungkan semua pihak. “Semua diuntungkan. Dengan hasil survei, setiap tim tahu posisinya dan apa yang harus dilakukannya,” tegasnya.

Menurutnya, hasil survei tersebut memperlihatkan masih tingginya angka swing voters atau pemilih mengambang. “Sekarang tinggal bagaimana meyakinkan para swing voters,” tandasnya. (aan)

Lunyuk Butuh Sejumlah Jembatan Penghubung Dari Hal. 1 Itupun dari ke empat sungai tersebut, hanya ada satu jembatan darurat di Brang Emang yang dibangun swadaya masyarakat. Jembatan ini, hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Dengan kondisi hujan saat itu, maka jembatan menjadi licin. Sedangkan mobil terpaksa melewati sungai dengan air setinggi betis.

Sedangkan pada tiga desa lainnya, telah dibangun jembatan limpas. Namun, air sungai cukup deras, sehingga akses tetap sulit dan kendaraan seolah-olah tetap melewati sungai . Salah seorang warga Sampar Goal, Desa Emang, Sukarno, yang saban hari harus melewati sungai ketika ke Lunyuk, mengaku sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Bahkan, sepengetahuannya kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. “Kita berharap setidaknya empat jembatan penghubung bisa dibangun,”pintanya.

Camat Lunyuk, Lukmanuddin, S.Sos, juga mengakui hal ini sudah lama terjadi. Atas inisiatifnya pula

bersama Muspika dan masyarakat membangun jembatan darurat di Desa Emang. Setelah sebelumnya sempat dijanjikan oleh sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun jembatan di kawasan tersebut. Namun sayangnya hingga kini tak juga terealisasi.

Sementara usulan ke Pemkab Sumbawa juga belum dilakukan. Mengingat Lukmanuddin, yang baru saja dipindahkan menjadi menjadi Camat Lunyuk. Makanya, diusulkan ke pusat agar bisa ditalangi melalui dana APBN. Keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan. Apalagi ketika banjir datang, maka jembatan yang ada saat ini rentan hanyut terbawa banjir. Bahkan, terhitung sudah tiga kali jembatan darurat dibangun di wilayah tersebut. ‘’Kita berharap usulan ini dapat segera disikapi. Agar akses transportasi terutama kelancaran dalam membawa hasil bumi petani,’’ harap Lukmanuddin. (arn)

TKI NTB Siap Dievakuasi Dari Hal. 1 Karena kalau itu terjadi maka tidak lagi semata-mata tugas Kemenakertrans tetapi juga sudah menjadi tugas negara.

Kami juga bergerak disitu,’’ ujarnya.

Dikatakan, jumlah TKI NTB yang bekerja di Korea Selatan tidak terlalu banyak.

Sebab, pada umumnya TKI NTB yang bekerja disana dalam bentuk magang kerja.

TKI yang bisa bekerja di sana juga, tidak sembarangan karena harus melalui seleksi yang cukup ketat oleh BNP2TKI. Sebelum, diseleksi di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), para TKI tersebut di seleksi di provinsi oleh Disnakertrans dan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

Disebutkan, jumlah TKI NTB yang lulus untuk mengikuti magang kerja di Korea tahun 2012 lalu sebanyak 120 orang. Sementara, hingga Januari 2013 ini sebnayak 14 orang. TKI asal NTB yang akan magang kerja di Korea ini sebelumnya telah melalui tes dan seleksi dan mengikuti pelatihan di daerah selama dua bulan. Setelah selesai pelatihan dua bulan di daerah, selanjutnya akan mengikuti pelatihan lagi di BNP2TKI di Jakarta selama dua bulan 10 hari. ‘’Selanjutnya yang lulus pelatihan di Jakarta ini yang akan dikirim oleh BNP2TKI ke Korea. Sehingga, kita tidak

mengetahui berapa yang lulus dan diberangkatkan, yang lebih tahu BNP2TKI,’’ ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI NTB, H. Saleh mengatakan jumlah pasti TKI NTB yang magang kerja ke Korea tidak diketahui secara persis. Pasalnya, data terkait itu berada di BNP2TKI selaku pihak yang langsung mengirim TKI tersebut.

“Untuk tes bahasanya kita dilibatkan, berapa yang lulus, berapa yang dikirim itu tidak pernah diinformasikan kepada kita.

Datanya di pusat. Tetapi terkait ini pemerintah secara keseluruhan di Korea melindungi. Kita aktif berkoordinasi dengan pusat,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan siap mengevakuasi 30.000 tenaga kerja Indonesia yang ada di Korsel terkait ketegangan di semenanjung Korea. Namun masih menunggu perkembangan dari pihak-pihak lain termasuk dari pemerintah setempat. Saat ini, ketegangan di semenanjung Korea meningkat akibat ancaman dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un untuk melakukan persiapan bagi serangan roket strategis ke daratan dan pangkalanpangkalan militer AS di Korsel. (nas)

NTB Upayakan Kirim Daging Sapi Beku ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Tingginya permintaan daging sapi dari luar daerah merupakan kesempatan emas bagi NTB menambah pendapatan asli daerah (PAD). Jika selama ini, NTB masih mengirim sapi hidup ke luar daerah, maka tahun 2013 ini tidak lagi dilakukan. ‘’Permintaan sapi dari luar daerah cukup tinggi. Tapi kita akan upayakan tidak lagi mengirim sapi hidup tapi daging beku,’’ ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (12/4).

Untuk mengirim daging beku ke luar daerah, lanjut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB ini, fasilitas pendukung, seperti blast freezer dan cold

storage harus dilengkapi. Selama ini, kendala pengiriman daging beku dihadapkan rusaknya fasilitas pendukung yang dimiliki, sehingga NTB masih mengirim sapi hidup.

Terkait hal ini, ungkapnya, pihaknya sudah mendapat persetujuan menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk pengadaan dua fasilitas ini. Bahkan, pemerintah pusat menargetkan fasilitas ini bisa dioperasikan bulan Mei mendatang. ‘’Namun siapnya kita

Sementara Jumat siang dalam keterangan persnya, Syafi’i tidak menampik ada ketidaklaziman dalam pelaksanaan UN tahun 2013 ini.

Ketidaklaziman ini menurutnya karena terlambatnya soal UN tiba di NTB. Soal UN yang semestinya tiba H-4 atau Kamis (11/4) lalu, justru molor dan belum ada kepastian tiba di NTB. “Mestinya hari ini (kemarin—red) adalah hari pembagian soal pada seluruh kabupaten/kota untuk sekolah-sekolah penyelenggara, kemudian di simpan di titik akhir penyimpanan yaitu di Polsek. Lazimnya seperti itu,” katanya.

Namun faktanya, naskah soal UN masih berada di percetakan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Menurut Syafi’i keterlambatan distribusi soal ini tidak hanya dirasakan NTB, tetapi juga 11 provinsi lain yang mendapat jatah cetak di Bogor. Antara lain provinsi NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Bali.

Sementara itu seluruh tim ujian nasional yang bertugas menjemput naskah soal ujian telah disiagakan sejak Jumat malam. Rencananya beberapa tim dari Unram, Dinas Dikpora NTB dan Polda NTB turut

bulan Agustus. Sementara mereka (pusat, red) inginnya lebih cepat,’’ tandasnya.

Meski demikian, dengan fasilitas seadanya, NTB sudah mengirim bagian lain dari sapi yang dipotong di beberapa Rumah Potong Hewan (RPH), seperti jeroan, kulit, otak, paru dan bagian lain yang bernilai jual tinggi. Artinya, lanjutnya, jika blast freezer dan cold storage sudah siap, NTB tidak lagi mengirim sapi hidup dan isi dalam lainnya, tapi

berupa daging beku yang bernilai jual tinggi.

Diakuinya, permintaan sapi asal NTB dari luar daerah cukup tinggi. Dalam setahun, permintaan sapi, khususnya bibit sapi sekitar 70.000 ekor. Sementara yang baru bisa terpenuhi hanya 14.000 ekor. Meski demikian, pihaknya bisa mengirim 22.000 ekor dalam setahun asalkan ada persetujuan dari Gubernur NTB. ‘’Potensi sapi bibit NTB, lcukup tinggi, yakni 41.000 ekor. Ini tidak mengurangi populasi ternak kita, kalau dikirim ke luar daerah,’’ terangnya.

Sementara mengenai potensi sapi potong di tahun 2013, sebanyak 106.000 ekor dari jumlah 90.000 ekor lebih.

Dari jumlah ini, daerah hanya mengirim ke luar daerah sekitar 32.000 ekor sapi potong. ‘’Yang di dalam daerah persediaan untuk sapi potong sekitar 35.000 ekor,’’ terangnya.

Mengenai target 1 juta ekor sapi di tahun 2013, ia optimis bisa tercapai. Bahkan, melebihi dari target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2012, jumlah populasi sapi yang tercatat sebanyak 916.560 ekor dari 897.832 ekor target. Jumlah populasi tersebut, lanjutnya, akan terus bertambah hingga akhir tahun 2013. ‘’Kita optimis bisa tercapai. Kalau di tahun 2013 ini, kita belum tahu secara pasti, karena pendataan dilakukan setiap enam bulan sekali,’’ ujarnya. (ham)

”Illegal Logging” Marak

Polsek BKU Amankan Puluhan Kayu Gelodongan Praya (Suara NTB) Aksi pencurian kayu didalam kawasan hutan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini diakui masih marak terjadi. Terbukti, selama tahun 2013 ini saja, Polsek Batukliang Utara yang berada paling dekat dengan kawasan hutan, sudah berhasil mengamankan puluhan kayu gelondongan dari beberapa kali operasi. Kayu-kayu tersebut diduga kuat hasil illegal logging.

Kapolsek Batukliang Utara, AKP Sari Mukmin, seizing Kapolres Loteng, Jumat (12/4) kemarin, mengungkapkan, selama tahun 2013 ini, pihaknya sudah beberapa kali mengelar operasi khusus pengamanan kawasan hutan. Dari operasi yang digelar itu, beberapa kali diantaanya berhasil menemukan kayu dugaan hasil illegal logging. “Total sudah sekitar 40 kayu gelondongan yang kita amankan sejauh ini,” sebutnya.

Namun demikian, katanya, dari semua barang bukti yang ditemukan belum seluruhnya bisa dievakuasi ke Polsek.

Pasalnya, masih ada beberapa bukti yang tertinggal ditengah hutan. Karena pihaknya belum mampu membawanya keluar dari kawasan hutan. Mengingat ukuran yang cukup besar. Sehingga sulit untuk dievakusi.

“Beberapa memang masih ada di dalam kawasan hutan dan be-

lum bisa diangkut,” jelasnya. Terkait hasil operasi tersebut, pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun) Loteng. Untuk membantu mengevakuasi kayu-kayu yang berhasil ditemukan tersebut.

Tapi sampai sejauh ini, pihak Dishutbun Loteng sendiri belum memberi respon. Sehingga barang bukti kayu gelondongan masih diamankan di Polsek. “Kita tidak tahu mengapa sampai sekarang, barang bukti kayu gelondongan yang berhasil kita amankan belum ditindaklanjuti oleh Dishutbun. Jadi demi keamanan barang bukti, kayu-kayu tersebut masih kita yang amankan,” jelasnya.

Adapun terkait para pelaku illegal logging, pihaknya tetap melakukan penyelidikan. Hanya saja, masih kesulitan menyelidiki pelaku utamanya. Pasalnya, kayu-kayu tersebut kebanyakan ditemukan begitu saja di tengah hutan. Sementara pemilik sekaligus pelaku penebangannya, sampai sekarang belum ditemukan.

“Saat kita melakukan operasi, kayunya memang ada. Tapi pemiliknya, sudah kabur terlebih dahulu,” terangnya. Sehingga untuk bisa menemukan siapa pelaku sebenarnya, pihak kepolisian masih kesulitan. Karena petunjuk dan keterangan tidak ada.

Hanya ada barang bukti berupa kayu gelondongan saja. (kir)

KPK akan Sampaikan LHKPN Kandidat Mataram (Suara NTB) KPU NTB dan pihak KPK Kamis kemarin telah berkoordinasi untuk menyusun rencana penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kandidat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2013 – 2018. Diiringi dengan penandatanganan komitmen berintegritas dan ceramah anti politik uang.

Demikian disampaikan Anggota KPU NTB, L. Aktsar Anshori, yang dikonfirmasi Suara NTB. “Tadi kita membahas rencana penyampaian hasil evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Nanti KPK akan membacakan harta kekayaan para calon,” ujar Aktsar. Menurutnya, pembacaan LHKPN itu juga akan dihadiri oleh pimpinan KPK. “Setelah itu akan dirangkaikan dengan kampanye damai sekaligus pembacaan dan penandatanganan komitmen berintegritas,” ujar Aktsar.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, menjelas-

kan bahwa rencananya kegiatan tersebut akan digelar antara tanggal 24 atau 25 April 2013 mendatang. “Tapi kemungkinan besarnya tanggal 25 April,” ujarnya.

Menurut Fauzan, kegiatan itu akan diawali ceramah atau penyampaian materi oleh pimpinan KPK. KPU NTB sedianya meminta agar pimpinan KPK yang dihadirkan Busyro Muqqodas. Akan tetapi pihak KPK belum bisa memastikan siapa pimpinan KPK yang akan hadir nanti. ‘’Yang jelas, Pimpinan KPK akan hadir, siapa orangnya itu belum tahu,”ujar Fauzan.

Fauzan menambahkan, kegiatan tersebut direncanakan akan digelar pagi hari dan dirangkaikan dengan kegiatan kampanye damai pada sore harinya. Menurut Fauzan, bersama KPK, pihaknya juga akan menggelar sosialisasi kampanye anti politik uang. ‘’Nah, ini kegiatannya masih disinergikan antara KPU dengan KPK,” tandasnya. (aan)

Diduga Beredar Kunci Jawaban UN Dari Hal. 1

Halaman 5

serta dalam proses serah terima ini. Setelah dicek, soal yang sudah diserahterimakan di BIL ini kemudian didistribusikan langsung ke Pulau Sumbawa dengan menggunakan jasa PT.Pos dan kawalan ketat dari Polda NTB. Naskah soal untuk Pulau Sumbawa ini dijadwalkan sampai pada Sabtu (13/4).

Setelah dicek dan lengkap, soal baru akan disimpan di tempat penyimpanan akhir yaitu di polsek untuk selanjutnya diambil masing-masing sekolah pada hari H pelaksanaan UN Senin (15/4) mendatang.

Untuk naskah soal ujian Pulau Lombok, hingga Jumat siang pihaknya akan terus

melakukan pantauan dan belum bisa dipastikan kedatangannya. Namun meski mengalami keterlambatan, Dikpora optimis UN bisa berjalan sesuai jadwal yaitu tanggal 15-18 April 2013. Kalaupun nantinya masih ada kendala keterlambatan hingga mendekati pelaksanaan ujian, pihak Dinas Dikpora menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kemendikbud. Apakah akan ditunda atau tidak.

“Kalau sampai tertunda ini baru terjadi di republik ini. Karena persiapan sudah enam bulan. Ada apa? Tapi kita disini sifatnya hanya menunggu, semua keputusan tergantung pusat,’’ pungkasnya. (nia/049)

(Suara NTB/her)

PATAH - Mardilan Riwanto (20 hari)digendong ibunya Estiwulandaary (30), balita ini mengalami patah tulang lengan ketika persalinan.

Diduga Salah Penanganan Persalinan

Balita Alami Patah Tulang Lengan Giri Menang (Suara NTB) Orang tua dari Mardilan Riwanto, harus menghadapi kenyataan kalau lengan balita yang baru saja dilahirkan patah. Ketika disambangi di kediamannya di lingkungan BTN Mavila No. 126, Desa Bajur Kecamatan Labuapi, Jumat (12/4) kemarin. Orang tua balita ini tampak sedih melihat balitanya tergolek.

Mardilan, anak kedua dari dua bersaudara ini lahir Senin (25/4) lalu di rumah sakit Tripat Gerung. Namun naas, ketika sesaat ia dilahirkan lengannya mengalami patah tulang karena diduga salah penanganan persalinan.

Orang tua balita ini pun menuntut agar pihak rumah sakit bertanggungjawab untuk pengobatan balitanya. Dituturkan, Heri Sugiyarto (45) didampingi sang istri Estiwulandary (30) sambil menggendong balitanya, sesaat sebelum melahirkan ia membawa istrinya ke puskesmas Perampuan. Di puskesmas istrinya dirawat tidak lama, karena akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Tripat Gerung. Ia meru-

juk sang istri Senin (25/4), karena tak mampu ditangani di puskesmas setempat. “Di Rumah Sakit Tripat langsung ditangani,” tuturnya.

Ketika penanganan di Rumah Sakit, kondisi istrinya pada kondisi akan melahirkan.

Karena posisi anaknya, sungsang (kaki dibawah) maka kelahirannya pun kurang lancar. Karena khawatir terjadi sesuatu sama ibu dan balita, dokterpun mengambil keputusan mengoperasinya. Dokter pun menyiapkan peralatan operasi. Namun setelah di ruangan operasi satu kaki jabang bayipun keluar lagi. Sehingga, dokter urung melakukan operasi dan lantas melakukan persalinan tanpa melalui operasi. Jabang bayinya pun lahir sekitar pukul 08.00 Wita. Ia pun waktu itu tak melihat kejanggalan, kalau tulang lengan balitanya patah. “Barulah kami ditangani, anak saya dirontgen. Dari hasil rontgen itu, memang terlihat tulang lengan kiri anak saya patah,” ujarnya.

Kabid Pelayanan RSUD Tripat, dr. Ahmad Taufiq Fa-

thoni membenarkan kalau pihak RS menangani pasien persalinan bersangkutan. Dikatakan Fathoni, pasien itu rujukan dari Puskesmas Perampuan. Karena letak (posisi) bayinya sungsang maka dirujuk ke rumah sakit. Karena dari pengalaman persalinan sebelumnya dari pasien tersebut harus melalui operasi, sehingga disiapkanlah operasi.

Namun ketika akan dioperasi, kaki bayi keluar karena dorongan (ngeden) ibunya. “Lengannya patah, mungkin karena posisinya sungsang sehingga sulit keluar,” tukasnya.

Mengetahui bayi itu patah tulang, pihak rumah sakitpun menganjurkan dirujuk ke RSUP NTB. Kemudian, tanggal 26 April, orang tuanya membawa balitanya ke RSUP untuk ditangani lebih lanjut.

Balita itupun dibawa kembali ke Rumah Sakit Tripat, untuk dirawat selama 4 hari lalu setelah itu didbawa pulang ke rumah. Ia menampik adanya kesalahan dalam penanganan persalinan pasien, karena dalam hal ini pihak rumah sakit selalu berhati-hati. (her)

Bukan Hadiah Dari Hal. 1 Sebelumnya, pemberhentian mantan Dandim Lobar sempat mengejutkan, apalagi jabatannya belum genap satu tahun menggantikan Letkol Inf. Waris Ary Nugroho. Penggantian ini disebut sebut ada kaitan dengan pelanggaran berat.

Namun dalam sambutannya, Danrem 162 WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin menegaskan, serah terima jabatan di jajarannya itu suatu hal yang lumrah terjadi. Tradisi pergantian jabatan itu, menandai masuk dan keluarnya jajwan perwira di satuan Korem 162/WB, dilaksanakan untuk menghargai jasa

para personel yang telah pengabdikan dirinya dengan baik untuk satuan Korem 162/WB. “Tradisi ini juga bertujuan untuk menjaga tali silaturrahmi dan semangat jiwa korsa sesama anggota dan seluruh warga Korem 162/WB,” kata Danrem.

Pemberian tanggung jawab jabatan itu menurut Danrem merupakan salah satu pembinaan personel, dengan tujuan untuk memberikan penyegaran kepemimpinan yang senantiasa terus dilakukan oleh TNI Angkatan Darat secara terencana dan berlanjut. Tentunya penempatan dalam jabatan ini sudah melalui proses dan mekanisme yang berlaku di lingkungan TNI

AD, dalam rangka Tour Of Duty and Tour Of Area bagi para perwira untuk memelihara kesinambungan organisasi, sehingga selalu mampu memberikan karya nyata terbaik dalam pelaksanaan tugas organisasi.

“Jabatan yang kita sandang saat ini bukanlah hadiah, tetapi merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan TNI Angkatan Darat. Amanah ini hendaknya diterima dengan rasa syukur, disertai tekad untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan ini dengan semaksimal mungkin,” tegas Danrem. (ars)

Kepala BPBD Dompu Tersangka Dari Hal. 1 Junaidin mengaku, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan NTB. Ekspose kasus di Kantor Perwakilan BPKP telah dilakukan tim jaksa, namun hingga saat ini belum ada kepastian jad-

wal pemeriksaan lapangan.

“Kita masih menunggu jadwal dari BPKP untuk turun lapangan,” terangnya.

Hasil perhitungan BPKP ini akan dijadikan rujukan dalam menentukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung tahun 2012 ini. “Kalau untuk

berkasnya sudah hampir rampung, tinggal menunggu hasil pemeriksaan BPKP,” jelasnya.

Tetapi berdasarkan perhitungan awal pada tahap penyelidikan ditemukan dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 200 juta lebih dari total anggaran sekitar Rp.700 lebih juta. (ula)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

Antisipasi Dampak Ketegangan Korut-Korsel KRISIS di semenanjung Korea, makin hari kian memanas. Pasukan tentara ke dua negara sudah siap perang. Kondisi tersebut, tentu sangat berpengaruh terhadap Indonesia, mengingat sekitar 36.000 TKI asal negeri ini, khususnya yang berasal di NTB kini bekerja di Korea Selatan (Korsel). Mereka saat ini terancam jiwanya jika terjadi perang antara Korsel dengan Korea Utara (Korut).

Seperti disebutkan, Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah tenaga kerja asal Indonesia di Korsel berada di peringkat dua sesudah tenaga kerja asal Vietnam. Para TKI termasuk TKI asal NTB, penempatannya di Korsel, merupakan program kerja sama antara pemerintah Indonesia (BNP2TKI) dengan Korsel melalui Human Resources Development of Korea (HRD Korea).

Para TKI di Korsel bekerja pada sektor manufaktur dan industri, pertanian, perikanan, konstruksi, dan jasa. Negeri Ginseng sangat membutuhkan tenaga kerja dari luar dan TKI sangat dicari karena dikenal displin, ulet dan pekerja keras. TKI asal NTB yang bekerja di Korsel, banyak yang sukses dan mereka yang bekerja di Negeri Ginseng itu merupakan tenaga kerja pilihan.

Menyusul memanasnya kondisi dua Korea ini, pemerintah khususnya Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras), harus melakukan langkah antisipasi dini. Bercermin dari kemelut di Suriah, di mana sampai saat ini masih ada TKI asal NTB yang belum bisa ke luar dari negera tersebut, sementara konflik terus berkecamuk. Sehingga langkah-langkah taktis mengantisipasi terulangnya kasus Suriah, bisa diantisipasi sejak dini.

Mengantisipasi kejadian serupa, pendataan jumlah TKI asal NTB yang bekerja di Korsel termasuk di Korut (jika ada) harus sudah dilakukan. Setidaknya pemerintah daerah, sudah mengetahui, berapa jumlah warganya yang bekerja di negara yang sedang bersitegang itu. Untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Baik dengan Kemenakertrans, BP2TKI serta pihak-pihak terkait lainnya.

Kepala Disnakertrans NTB, Ir.H.Mokhlis M.Si, konon belum memperoleh data rinci soal berapa jumlah naker NTB yang kini bekerja di Korsel. Semestinya, hal itu tidak boleh terjadi. Sebagai leading sector bidang ketenagakerjaan, data warga daerah ini yang bekerja apalagi bekerja ke luar negeri, harus sudah dikantonginya. Terlepas, apakah seleksi naker ke Korea dilakukan pemerintah pusat, semestinya data yang lolos seleksi dan gagal pun harus terdata di NTB. Daerah-daerah lain di Indonesia yang menjadi kantong TKI yang bekerja di Korea, sudah sigap mengambil langkah-langkah antisipasi. Pemkab Sukabumi misalnya, telah mendata warganya yang menjadi naker di Korsel. Langkah-langkah serupa sudah seharusnya juga ditempuh Pemprov NTB, sehingga berbagai kemungkinan terburuk yang terjadi bisa diantisipasi sejak dini. (*)

Halaman 6

Zaman Getir Masyarakat Pesisir USARAN kesejahteraan dalam ukuran mutakhir telah berpusat di wilayah urban. Meskipun resiko yang kelihatan adalah kesenjangan tanpa ampun. Kesenjangan yang memisahkan kelas masyarakat sembari membungkusnya dengan retorika kapitalistik perihal kelaziman kerja dan rutinitas hidup. Bahwa homo homini lupus menghasilkan survival of the fittest memang kelihatan pada derap percepatan dan peningkatan ukuran kesejahteraan. Yang sekunder menjadi primer, apatah lagi yang primer seperti tak bisa hidup tanpanya.

Penghambaan yang berlebihan terhadap kehadiran alat tukar membuat hidup menjadi seratus prosen adalah aktifitas dagang. Di wilayah urban andaikan satu hari bisa lebih dari 24 jam barangkali belum cukup untuk mengejar ambisi kesejahteraan, meski siapapun bisa melihat bahwa secara kasat mata kesejahteraan bahkan takkan habis pada dirinya sampai tujuh turunan di depan.

Apabila pusaran kesejahteraan bisa berlaku merata barangkali kita akan sampai pada persoalan ruh dan esensi. Tetapi kenyataannya pusaran itu memusat dan tunggal. Di luar wilayah kota, kesejahteraan bisa jadi bahkan tak sempat mampir di dalam mimpi sekalipun. Suatu ironi yang menghakimi kenyataan sejarah, bahwa kota selalu terbentuk belakangan.

Bahwa sebelum lahirnya medan perang ekonomi dan citra sosial bernama kota itu, masyarakat telah memiliki kesadaran tentang keseimbangan dan harmoni antara yang materi dan spiritual, antara yang kongkrit dan yang abstrak. Aktifitas non-urban seperti proses bertani 窶電ari menanam, merawat sampai memanen-, lalu melaut bahkan berburu selalu diimbangi dengan ritual yang bersifat spitiual. Pada konteks itu alam adalah hamparan yang wajib ditakzimkan, agar tak rusak dan menunjukkan perangai terburuknya.

Di wilayah urban kesadaran tentang ketakziman pada alam memang kemudian datang, tetapi kasip dan artifisial saja sifatnya.

Bagaimana tidak, menumbuhkan kesadaran seperti itu di tengah badai individual dan ketidakpedulian hanya menghasilkan halusinasi yang utopis. Tersebab mengkerutnya eksistensi waktu, apa yang cepat, instan dan bisa didapat dengan segera menjadi pilihan utama. Pendeknya, di wilayah urban kita hanya tahu beres. Mau makan nasi tinggal beli, mau makan segala bentuk hewan laut tinggal cari di restoran sea food. Yang versi dalam kemasan

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon) juga banyak bertebaran di market.

Asal tentu saja uang di dompet mencukupi. Supaya uang mencukupi tentu harus lebih giat kerja, dan di kota persaingan kerja dan perebutan kesempatan tak jarang menghilangkan sifat-sifat empati.

Sementara itu ketika kita yang di kota hanya tahu beres saja. Mereka yang hidup di pesisir, yang notabene aktifitas mata pencahariannya berhubungan langsung dengan laut, hidup justru dalam bayang-bayang kemiskinan. Ini kenyataan yang luar biasa ironis, mereka punya kemampuan untuk mengekspor dari wilayah mereka apa yang di kota bisa jadi berharga mahal. Tapi mereka seperti tak bisa menikmati transaksi yang menyenangkan itu. Kota yang kemudian tak hanya menjadi pusat ekonomi tapi juga pusat pemerintahan mengimpor sistem ekonomi dan regulasi yang membalik logika sumber daya. Akibatnya, apa yang sebenarnya jauh dari sumber dan bakal lumpuh total apabila tak ada kiriman dari sumber justru hidup lebih sejahtera ketimbang masyarakat di sumber itu sendiri. Tak beda jauh pada akhirnya dengan kolonialisme, ketika pedagang eropa jadi kaya-raya karena sumber alam dari bumi nusantara yang rakyatnya sarat penderitaan.

Pada saat seperti itu yang kemudian cenderung disalahkan adalah sumber daya manusia. Padahal kalau sumber daya manusia lantas diparalelkan dengan produk dari sistem pendidikan kita maka bisa dijamin tak ada satupun yang kemudian berniat atau bercita-cita menjadi nelayan. Nelayan yang masih mempertahankan ketakzimannya pada laut sebagai bagian dari alam.

Jungkir Balik Sebab kota kemudian berupaya menjadi pusat dari segala-galanya, maka ukuran kesejahteraan berkiblat kesana pula. Upaya bantuan dari pemerintah pada masyarakat pesisir jadi terkesan seperti tanggapan dari jarak sedemikian jauh. Ada tapi dengan tingkat efektifitas yang rendah, bukan saja karena bakal munculnya perubahan mendasar pada aktifitas yang sudah berlangsung secara temurun, tapi juga pada akhirnya posisi tawar masyarakat pesisir begitu rendah di bawah citra urban yang serba gemerlap itu.

Padahal keuntungan yang bisa diambil dari kawasan pesisir semakin

luas. Bukan cuma hasil lautnya saja yang menjadi idola tapi juga kawasan fisik pesisir itu sendiri. Melalui reklame pariwisata kawasan pesisir dapat memancing wisatawan, tentu saja lengkap dengan uangnya, untuk datang dan menikmati eksotisme lokal.

Tapi hasil dari itu sebagian besar dilempar lagi ke kota setelah terlebih dahulu masuk ke kantong pengusaha besar yang sanggup berinvestasi. Sedangkan masyarakat asli pesisir sendiri hanya bakal mendapat secuil dari hasil tersebut. Itupun dengan bekerja keras dulu dengan posisi-posisi yang (dianggap) remeh. Hotel-hotel dibangun di kawasan mereka lalu mereka menjadi pelayan di sana. Menjadi pelayan di tanahnya sendiri. Investasi seolah-olah telah mengatrol pertumbuhan ekonomi, padahal ekonomi yang dikatrol itu hanya kepunyaan sebagian golongan saja. Itu kenyataan, sebab kalau tidak bagaimana mungkin 70 persen masyarakat pesisir di Lombok Barat, misalnya, adalah masyarakat miskin seperti yang diberitakan harian ini (Suara NTB, 5 April 2013).

Mungkin sudah begitu jenuh kita mengatakan bahwa sebagian besar dari fenomena ini adalah tanggung jawab pemerintah. Rasanya seperti berteriak pada dinding tebal yang lantas mengembalikan teriakan itu pada telinga kita sendiri. Tapi mau bilang apa, pemerintah diadakan memang untuk membuat sejahtera masyarakatnya. Kalau tidak untuk apa ada wakil rakyat di pemerintahan. Meski kenyataannya wakilwakil kita itu sibuk memperkaya diri, lalu tidur saat sidang dan bermimpi jalan-jalan menggunakan uang rakyat ke luar negeri sambil tertawa lepas tanpa beban.

Perhatian terhadap masyarakat pesisir semestinya juga berkait dengan peran besar mereka dalam konteks ekologi, sejarah dan kultural. Masyarakat pesisir adalah kekuatan identitas kawasan, pemelihara kesinambungan ekologi serta sumber catatan sejarah. Jangan lantas kemudian apa yang disebut pembangunan itu selalu dan sertamerta dengan menghancurkan apa yang sudah ada dan menggesernya ke paradigma urban semata. Kawasan pesisir (mungkin juga kawasan agraris) harus dikembalikan pada keberadaan aslinya, kalau bisa bahkan tetap dengan hubungan harmonisasinya dengan alam.

Usaha komoditi hasil laut memang mentransformasi sistem modern yang lebih teratur dan terukur.

Dengan begitu lalu-lintas ekonomi bisa lebih lancar. Tetapi jangan dilupakan bahwa menjadi nelayan adalah bagian dari menjaga keseimbangan sekaligus memelihara akar kultural. Jalan pintas untuk mengeruk hasil laut dengan cara cepat dan membawa hasil yang banyak seringkali melupakan dua hal itu. Penggunaan bom atau pengerukan habis-habisan oleh kapal besar adalah contohnya.

Termasuk pembangunan fasilitas pariwisata yang kerap mengabaikan unsur harmonisasi alam.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir bisa dicapai apabila posisi tawar mereka di hadapan superioritas urban dapat sejajar. Masyarakat pesisir mesti bisa sejahtera dari hasil kawasannya sendiri. Ini memang zaman getir bagi masyarakat pesisir. Dan apabila tak ada langkah yang benar-benar serius, bersungguh-sungguh dan tepat ke arah kesejahteraan itu, bukan tidak mungkin kelak tak ada lagi masyarakat pesisir dengan segala identitas kulturalnya. Sebab sedikit demi sedikit mereka akan berangkat ke kota dan menjadi bagian dari masyarakat urban, masyarakat tanpa identitas yang jelas.

Diduga beredar kunci jawaban UN Harus ditelisik kebenarannya

*** Kendaraan menyeberangi sungai, Lunyuk butuh sejumlah jembatan penghubung Mendesak dibangun jembatan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

Transaksi Produk Via Internet Mulai Marak

Tingkatkan Jumlah Pengecer

(Suara NTB/bul)

Untuk memperlancar distribusi pupuk hingga ke sasaran, ketersediaan pengecer menjadi bagian yang penting, khususnya pengecer yang memiliki izin resmi. Terdapat beberapa titik yang harus diperhatikan untuk ditingkatkan jumlah pengecernya, yakni pada wilayah-wilayah pelosok atau pada pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah NTB. “Daerah-daerah pelosok maupun pulau-pulau kecil yang ada di pulau Sumbawa khususnya, harus mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan jumlah pengecernya. Kalau tidak seperti itu, hasil pertanian kita tentunya tidak maksimal,” terang Kepala Staf Penjualan Pupuk Kaltim, Buliher Siagian, Jumat (12/4).

Diakuinya, tidak banyak jumlah pengecer yang tersebar di pulau Sumbawa. Hal ini berdampak pada meningkatnya harga penjualan pupuk, atau berbanding lebih besar dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Mengingat adanya kalkulasi biaya angkut ke tempat penggunaan.

Apalagi untuk distribusi ke pulau-pulau kecil, butuh proses yang lama dan beberapa kali pergantian alat angkut untuk sampai pada sasaran. Biasanya dari pelabuhan ke gudang, dari gudang lini satu ke lini selanjutnya. Meruntut ke pengecer resmi hingga ke petani langsung.

“Itu prosesnya panjang kalau dari pengecer ke petani di tempat jauh. Selain memakan waktu yang lama, tentu ada pembengkakan harga penjualan di luar HET. Proses-prose berantai itulah yang menyebabkan harganya tinggi. Lain halnya kalau ke gudang langsung ke pengecer di wilayah terdekat, harganya akan relatif stabil,” tambah pak Bul, demikian lelaki ramah ini biasa disapa.

Meski demikian, harus dilihat juga kuota kebutuhan bulanan oleh pengecer yang ingin membuat izin resmi, di mana idealnya satu pengecer bisa membawahi kebutuhan hingga 200 ton pupuk/bulan. Lebih kecil dari itu, menurutnya juga tidak efektif.

Lain halnya untuk pulau Lombok, jumlah pengecer sudah terlalu padat, tentu nilai ekonomisnya akan semakin kecil, karena akan terjadi persaingan penjualan antarpengecer. Bahkan efek lainnya, akan sulit dilakukaan koordinasi dan pemantauan langsung oleh pihak yang resmi. Jika tidak ada bantuan dan keterlibatan langsung masyarakat untuk memberikan informasi. Kalaupun akan dilakukan pengurangan jumlah pengecer di pulau Lombok, baginya cukup sulit karena proses dan biaya untuk membuat perizinan membutuhkan kesiapan yang matang.

Ditanya mengenai ketersediaan stok pupuk subsidi saat ini, Bul mengatakan tidak menjadi persoalan, karena kebutuhan pupuk masih pada daerah-daerah tertentu yang ketersediaan airnya cukup untuk penanaman ulang. Pasokan stok tetap lancar, kendati untuk bongkar kapal pupuk membutuhkan waktu berhari-hari menunggu jadwal, karena keterbatasan dermaga bongkarmuat di pelabuhan. (bul) Buliher Siagian

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

ALAT BERAT - Pemanfaatan alat berat dan mesin berteknologi tinggi untuk mempercepat pembangunan fisik proyek, kian mempersempit ruang gerak pekerja manusia. Tampak mesin pengolah material bangunan dan alat berat sedang melakukan proses pengecoran pelat beton gedung bertingkat di salah satu sudut Kota Mataram, Jumat (12/4).

Pemerintah Cabut Izin Ratusan PJTKI Nakal di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah mencabut ratusan izin operasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) nakal yang beroperasi di NTB. PJTKI yang dinilai nakal tersebut berangsur-angsur dicabut izinnya sejak tahun 2009 sampai 2013 ini.

Kepala Disnakertrans NTB, Ir. H. Mokhlis, MM didampingi Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan, H. Zaenal menyebutkan, berdasarkan data jumlah PJTKI yang beroperasi di NTB tahun 2009 lalu sebanyak 340 lebih. Jumlah itu berkurang pada tahun 2012 yang tinggal 138 PJTKI. ”Jumlah PJTKI di NTB turun karena ratusan sudah dicoret izinnya. Kalau ada yang nakal kita coret, karena hanya membuat repot saja. Dia yang untung, kita yang repot,” kata Mokhlis dikonfirmasi Jumat (12/4) di kantornya.

Ia menuturkan, jika ada PJTKI yang nakal maka pihaknya langsung mencoretnya, selanjutnya pemprov NTB melalui Disnakertrans bersurat ke Kemenakertrans untuk meninjau izin perusahaan

tersebut. Ditambahkan, hingga Maret 2013 ini secara nasional sebanyak 12 PJTKI yang sudah dicabut izinnya. Dari 12 PJTKI tersebut sebanyak 5 PJTKI beroperasi di NTB. “Malah pak Gubernur lebih keras lagi, kalau ada yang nakal, tanpa bersurat, cabut saja langsung. Data terakhir, sampai bulan Maret ini saja ada 12 PJTKI yang sudah dicabut SIUP-nya oleh Kementerian, sebanyak lima PJTKI yang beroperasi di NTB,” tuturnya.

Mokhlis mengatakan, dengan berkurangnya jumlah PJTKI yang beroperasi di daerah ini maka akan mempermudah dalam pengawasan. ”Informasi bulan ini ada tiga lagi PJTKI yang dicabut izinnya untuk tingkat pusat tetapi apakah itu ada yang beroperasi di sini, kita belum tahu,” jelasnya.

Seiring dengan berkurangnya jumlah PJTKI nakal yang dicabut izinnya, lanjut Mokhlis, jumlah TKI NTB yang dideportasi dari Malaysia juga mengalami penurunan tiap tahun. Tahun 2009, jumlah TKI NTB yang dideportasi dari Negeri Jiran tersebut mencapai 4.000 orang lebih, tahun 2010 turun menjadi 3.200 orang. Selanjutnya tahun 2011 turun lagi menjadi 2.200 orang dan tahun 2012 turun menjadi 1.148 orang.

Selain itu, katanya, standar gaji TKI NTB yang bekerja di Malaysia saat ini sudah jauh lebih baik. Dimana, gaji para TKI sudah di atas Upah Minimum sebesar 900 ringgit Malaysia. “Tetapi gaji para TKI itu sekarang sudah jauh di atas Upah Minimum sebesar 1.200-1.500 ringgit Malaysia per bulan,” sebutnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Berbagai strategi pemasaran kian marak diberlakukan, seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Penawaran produk yang biasanya secara manual, bahkan dari mulut ke mulut, lama kelamaan akan ditingggalkan, karena dianggap tak efektif lagi.

Belakangan, marak sistem pemasaran via internet. Tidak saja melalui jejaring sosial facebook, BBM, bahkan melalui website-website tertentu. Tentu lama-kelamaan, masyarakatpun mau tak mau ikut tergiring mengikuti perkembangan yang demikian.

Beberapa agen pemesan produk via internet, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (12/4), mengaku pemesanan produk melalui internet dianggap efektif. Hanya saja harus terlebih dahulu diketahui identitas pemilik produk yang dipesan.

M. Rasyid Rido misalnya, melihat menggeloranya kecintaan masyarakat pada olahraga sepakbola, dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis. Salah satu produk yang dipesan langsung dari agen di Bandung, Jawa Barat melalui internet adalah kostum dan jaket berlogo klubklub sepakbola dunia.

Dalam sebulan, setidaknya ia bisa mengakomodir pesanan jaket sebanyak 20 buah, dengan kisaran harga Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu.

“Hanya saja, kelemahannya memesan via internet, butuh waktu untuk menunggu kiriman dating. Setidaknya dua minggu sampai satu bulan,” terangnya.

Dan biasanya, pemesanan dari internet harus dengan mengirim uang sejumlah harga pesanan terlebih dahulu, melalui nomor rekening yang telah dicantumkan. Di sinilah menurutnya perlu keberhatihatian. Harus jelas orang dan perusahan yang dituju.

Pada awalnya, Rido menyebut sedikit merasa was-was untuk transaksi pertama kali, karena lamanya proses pengiriman sempat menjadi pertanyaan pihak yang memesan melalui jasa yang ditawarkannya. Tetapi setelah beberapa kali proses lancar, sistem ini dianggapnya benarbenar bermanfaat.

“Hanya saja, terkadang barang yang dipamerkan di internet tidak sesuai dengan yang dikirim. Itu sih kelemahannya,” akunya.

Sementara itu, salah satu pengusaha kain khas Lombok di Mataram yang tak mau disebutkan identitasnya menyebutkan, sudah memasarkan produksinya via internet selama enam bulan terakhir. Dari waktu ke waktu pesanan yang masukpun sudah mulai meningkat, tidak saja dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Tetapi sumber inipun tetap mengedepankan prinsip keberhati-hatian, dengan meminta terlebih dahulu uang muka dari jumlah harga pesan oleh konsumennya.

“Tapi cukup menguntungkan, saya tidak perlu menggunakan tenaga pemasaran. Tidak perlu keluar biaya untuk promosi, semuanya sudah saya cantumkan di website yang dibuatkan saya, dan sekarang masih lancar,” terang sumber tersebut.

Hanya saja, pada bagian lain, meski sistem ini sudah menjadi primadona, terkadang oleh oknum-oknum tertentu sering disalahgunakan.

Rizal misalnya, baru-baru ini menyatakan telah tertipu oleh pemasang produk di internet.

Rizal, pada awal tahun ini, sudah memesan satu set kamera, dengan harga Rp 5 juta rupiah. Tetapi setelah permintaan uang sebesar harga yang dicantumkan telah ditransfer, justru tidak ada kiriman produk yang dipesannya hingga sekarang.

Sehingga sangat perlu menurutnya untuk berhati-hati memesan produk dengan nilai jual yang tinggi. (bul)

(Suara NTB/bul)

ONLINE - Salah satu pemesan produk dengan sistem online, melihat-lihat produk yang akan dipesannya.

NTB Perketat Pendataan Barang Keluar dari Pelabuhan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB pada lintas instansi telah membentuk tim pemantau arus keluar masuk komoditi strategis dari delapan pelabuhan. Hasilnya, barang-barang yang dikirim keluar daerah tanpa kejelasan pendataan bisa ditekan. Pendataan arus keluar masuknya barang dari pelabuhan ini, sudah dilakukan sejak tiga bulan terakhir tahun 2012.

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB FINANCE

INTERAKTIF

ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * * * *

Beli Mobil Biaya Pendidikan Modal Usaha Renovasi Rumah, DLL

HUBUNGI : Intensife Multi Finance Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ACCESORIES

TRAVEL

TRUSS

BATIK

Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo NTB, Drs. Tumiran didampingi Kasi Angkutan Laut, Surya Musaddik menegaskan, pengetatan pendataan ini dilakukan sebagai langkah untuk mendeteksi kepastian berapa jumlah komoditi dalam daerah, yang selama ini dibawa keluar, menuju wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur.

Bahkan pada tiga pelabu-

han utama yang menjadi leading sector pendataan, pelabuhan Lembar, Bima dan Badas, petugas pendataan dilibatkan selama 24 jam nonstop.

“Dari sejak dilakukannya pendataan tiga bulan terakhir tahun 2012, terlihat ada peningkatan jumlah komoditi strategis yang keluar daerah.

Bahkan pada awal tahun ini jumlah kiriman terdata terus meningkat,” demikian Surya

dihubungi Suara NTB di kantornya, Jumat (12/4).

Ia mengatakan, sebenarnya masih banyak komoditi yang dibawa keluar daerah dengan surat keterangan yang berbeda. Artinya komoditi yang dibawa tidak sesuai dengan manifest yang diserahkan ke petugas. Misalnya saja, pada bagian atas truk ditampakkan tumpukan beras, tetapi di bawahnya terkadang diisi berbagai komoditi berharga lainnya. Tidak mungkin menurutnya petugas akan membongkar semua isi truk satu per satu. Namun hal ini

sudah mulai berkurang, karena terlibatnya semua pihak untuk melakukan pengawasan dan pendataan, di antaranya pihak Kepolisian yang bisa mengidentifikasi pengakuan pemilik kendaraan.

Dari delapan pelabuhan yang diawasi, seperti yang disebutkan, hanya tiga pelabuhan yang paling utama untuk melakukan pengawasan pendataan, tetapi pada lima pelabuhan lainnya, Pemenang, Labuhan Lombok, Benete, Calabay dan Sape pada jadwal tertentu tetap menyerahkan hasil pendataannya yang keluar. (bul)

Halaman 8

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

Felipe Massa

Felipe Massa Tercepat di Shanghai Shanghai Pembalap Ferrari Felipe Massa melewati Kimi Raikkonen dari Lotus untuk mencatat waktu terbaik dalam latihan Jumat ini di Grand Prix Cina di Shanghai,

sedangkan rekan satu tim Massa, Fernando Alonso, mencatat waktu tercepat ketiga.

Massa mencatat waktu satu menit 35,340 detik, atau 0,152 detik lebih cepat dari Raikkonen yang sebelumnya memenang-

kan balapan Melbourne.

Pembalap Mercedes Nico Rosberg yang menjuarai Grand Prix Cina tahun lalu dan tercepat pada latihan sebelumnya, hanya menempati urutan tercepat keempat.

Chelsea dan Basel Lolos Moskow Biarpun kalah 2-3 dari Rubin Kazan di Luzhniki Stadium, Jumat dini hari, Chelsea tetap lolos ke babak semifinal Liga Europa. Pasalnya jika dilihat dari agregat skor, maka Chelsea lebih unggul. Kemenangan Chelsea atas Rubin dengan skor 3-1 (agregat 5-4) pada leg pertama, nampaknya menjadi keuntungan tersendiri dalam hal banyaknya mencetak gol.

Sementara itu, sepan j a n g pertandingan leg

kedua kejar-mengejar angka berlangsung sengit. “The Blues” sukses mencetak gol lebih dulu lewat Fernando Torres menit 5', yang bertahan sampai babak pertama usai.

Belum enam menit babak kedua berjalan, Marcano menyamakan kedudukan lewat sundulannya. Rubin sementara menjadikan skor imbang 1-1.

Tak berselang lama, giliran Victor Moses yang membalik lagi keadaan. Dia melakukan kerjasama d e n g a n Ramires, kemudian mencungkil bola untuk melewati kiper Ryzhikov, 2-1 bagi keunggulan Chelsea.

Semangat juang tuan rumah nampaknya tidak pudar dengan gol Moses. Rubin bahkan

langsung mencetak dua gol dalam 15 menit selanjutnya.

Gol kedua dicetak oleh Karadeniz melalui sundulannya menit 62', lalu satu gol terakhir dijaringkan Natkho lewat titik putih menit 75'. Alhasil keadaan berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan Rubin sampai akhir pertandingan.

Pada pertandingan lain, Basel akhirnya berhak lolos ke semifinal Liga Europa setelah menang adu penalti 4-1 atas Tottenham Hotspur di leg kedua perempatfinal di St. Jakob-Park, Jum’at (12/4) dini hari WITA. Adu penalti harus dilakukan karena hingga babak perpanjangan waktu, kedua tim tetap bermain imbang 2-2 (agregat 4-4). Semua penendang penalti Basel berhasil menuntaskan tugasnya. Sementara ada dua penendang Spurs yang gagal, yakni Tom Huddlestone dan Emmanuel Adebayor. (ant/bali post)

Pembalap Red Bull Mark Webber menyisihkan rekan satu timnya yang juga juara dunia, Sebastian Vettel, untuk mencatat waktu terbaik kelima. Vettel yang secara kontroversial memenangi GP Malay-

Jakarta (Suara NTB) Indonesia kembali melorot ke peringkat 170 FIFA, berdasarkan situs resmi Badan Sepak Bola Internasional (FIFA), Kamis. Indonesia yang turun empat poin dari bulan sebelumnya ini harus puas berada di bawah Laos (168), Singapura (165), Malaysia (163), Myanmar (155), Filipina (143), Thailand (140) dan Vietnam (132).

Sementara macan Asia dipegang Jepang di peringkat 29 FIFA, Korsel (42), Australia (46), Iran (56), dan Uzbekistan (66).

Sedangkan pesaing Indonesia di kualifikasi Piala Asia yakni Irak berada di posisi 96 FIFA, Cina (98), dan Arab Saudi (108).

Fernando Torres

gat tangguh yaitu Barcelona. Sementara Real Madrid harus meladeni Borussia Dortmund untuk memperbesar peluang mereka menambah trofi Liga Champions di lemari mereka.

Leg pertama babak semi-final akan dimainkan pada 23 dan 24 April waktu setempat, dan leg kedua akan diadakan pada 31 April dan 1 Mei. Sementara itu, laga puncak Liga Champions akan dihelat pada 25 Mei di Wembley, London, Inggris. (ant/bali post)

vs vs

disusul rekan satu tim Raikkonen dari Lotus, Romain Grosjean, tercepat ke-12.

Grand Prix Cina yang merupakan GP ketiga musim ini, akan berlangsung Minggu besok. (ant/bali post)

Sepakbola Indonesia Tak Lebih Baik dari Afganistan

Duel Tim Antarnegara Tidak Terjadi

Bayern Munich Borussia Dortmund

di urutan tujuh.

Sedangkan dua pembalap Force India, yaitu Adrian Sutil dan Paul di Resta, menempati ke delapan dan ke sembilan.

Pembalap McLaren Sergio Perez menempati urutan 11,

Peringkat FIFA Melorot

Hasil Drawing Semifinal Liga Champions Zurich Hasil pengundian babak semi-final Liga Champions sudah dilakukan. Hasilnya, tidak terjadi duel antara tim yang senegara, karena perwakilan dari Bundesliga Jerman akan berhadapan dengan perwakilan Primera Liga Spanyol.

Finalis tahun lalu, Bayern Munich akan berusaha kembali menggapai puncak, namun mereka dihadang oleh lawan yang san-

sia bulan lalu hanya menjadi tercepat ke sepuluh.

Jenson Button dari McLaren berada di urutan enam, sedangkan mantan rekan satu timnya yang kini memperkuat Mercedes, Lewis Hamilton, berada

Barcelona Real Madrid

(Suara NTB/ist)

Untuk peringkat pertama dunia masih diduduki Spanyol yang disusul Jerman, Argentina, Kroasia, Portugal, Kolombia, Inggris, Italia, Belanda, dan Ekuador.

Sepak bola Indonesia ternyata tidak lebih baik dari Afganistan, negara sesama di Asia

yang hingga sekarang masih dilanda peperangan.

Ranking ini di bawah negara-negara seperti Palestina, Bangladesh, Myanmar, Kepulauan Solomon, bahkan Aruba, negara yang jarang “terdengar” namanya.

Prestasi Afganistan itu tidak lain karena kemajuannya dalam kancah kualifikasi AFC Challenge Cup 2014 baru-baru ini.

Afghanistan melompat jauh dari ranking 173 ke 141 setelah mengalahkan Sri Lanka 1-0 pada Maret lalu, dan naik lagi dua peringkat ke posisi 139 saat ini.

Sementara Indonesia dalam penampilan terakhir di kandang sendiri harus mengakui ketangguhan Arab Saudi yang mengalahkannya dengan skor 1-2. (ant/bali post)

Kejurnas Tinju Amatir, 200 Peserta Daftarkan Diri Mataram (Suara NTB) Jumlah peserta yang akan mengikuti Kejurnas Tinju Amatir Youth Junior dan Senior di GOR Selong, Lombok Timur (Lotim), 20 April mendatang terus bertambah. Hingga, Jumat (12/4) kemarin sudah tercatat sedikitnya 200 peserta, yakni 120 atlet dan 80 ofisiial.

Wakil Sekretaris Pertina NTB, Ir. Moh. Iqbal, MP, saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram,Jumat (12/4), menjelaskan, beberapa peserta dari kabupaten/kota yang sudah mendaftar adalah petinju dari Provinsi

Bali, seperti dari Denpasar, Singaraja,Tabanan dan Negara. Sementara dari peserta dari NTT, dari Kota Kupang, PPLP Kupang, Belu dan Timur Tengah Selatan. ‘’ Mereka dipastikan akan tiba di Mataram, 19 April untuk mengikuti technical meeting dan timbang pemain,’’ terangnya.

Sementara dari Pertina NTB, lanjutnya, menyiapkan sebanyak 21 petinju, jumlah tersebut belum ditambah dengan petinju pengcap kabupaten/kota di NTB yang akan mengirim lebih dari 20 atlet.

Itu artinya jumlah atlet yang disiapkan tuan rumah NTB bisa mencapai ratusan atlet.

Sementara pihak panitia akan melakukan penimbangan badan atau uji kelayakan atlet yang bermain dilakukan tanggal 19 April di Lotim. Tujuannya memastikan kelaskelas atlet yang akan mengikuti event tersebut. Sementara kelas-kelas yang dipertandingkan sebanyak 9 kelas putra dan 6 kelas putri. Event memperebutkan piala bergilir Gubernur NTB itu rencananya dibuka Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 270.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 13 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Sabtu, 13 April 2013

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Nama CV. Bina Cipta PT. Dabakir Putra Mandiri Agus Sofyan CV. Wahyu Pratama CV. Wisata Karya Zainal Abidin (UD.Bianglala) CV. Mitra Karya CV. Sentra Putra Perkasa CV. Sumber Alam CV. Utan Putri Nurwahidah (UD. Lahilla) PT. Harapan Putra (Dir.Hartono) CV. Bina Mahabbah Jaya Erlina Suzana (UD.Ariana) Permata Hijau Barujari CV. Sutra Mas CV. Cahaya Arasy PT. Mercusuar Sakti CV. Karya Putra Mandiri Irwansyah CV. Sulokambang Permai Wiwien Mustafa, SE.M.AB (UD.Window Raya) CV. Antasena CV. Satria Permana CV. Ragam Cipta Konsultan CV. Domas CV. Aimar Tegar Utama CV. Rahmat Putra PT. Mitra Infosys Utama PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Kupang CV. Angelica PT. Satria Indra Jaya CV. Mamanda CV. Salsa Jaya Mulya CV. Bunayya CV. Kusuma Karya Utama CV. Permata Adillah CV. Alila Electric CV. Batu Gading Muh. Sadri CV. K. Design CV. Arasy Teknika Kayun I Ketut (Toko Ria Jenaka) CV. Kurnia Sejati Utama PT. Muria Tirosa Desain CV. Griba Jaya CV. Putra Jaya CV. Adesuka Mediatama CV. Fortuna Jaya Sakti CV. Libra Kusuma hadi CV. Anjani Jaya Sentosa Fiscon Total Cnsultant Jaya Suryadi PT. Rinjani Jaya Konsulindo CV. Apotik Ampenan CV. Galang Bulan Jimmy Leonard CV. WM. Property Management CV. Ferdefi CV. Mitra Rinjani CV. Diagonal Engineering CV. Astra Karya CV. Karunia Romi CV. Sagifa Nazwa CV. Putra Perdana PT. Pusuk Indah Lestari CV. Artarini CV Atlanta Consultan CV. Cahaya Mentari CV. Alam Manik CV. Lombok Sehat Mandiri CV. Antas Manik PT. Niat Karya CV. Citra Manik CV. Bintang Rama CV. Marlis Karya CV Mitra Sejajar CV. Solagradsia

PKP 01.134.521.2-911.000 01.236.820.5-911.000 06.933.551.1-911.000 02.231.642.6-911.000 01.209.796.0-911.000 06.725.900.2-911.000 02.231.859.6-914.000 02.926.093.2-925.000 02.334.143.1-912.000 02.334.081.3-912.000 15.362.129.7-912.000 01.506.669.9-912.000 01.946.605.1-911.000 08.410.255.7-911.000 01.514.032.0-911.000 01.513.658.3-911.000 02.592.458.0-911.000 02.232.132.7-911.000 03.108.561.6-911.000 07.104.979.5-911.000 01.998.602.5-911.000 08.418.340.9-911.000

NPWP Nama KPP KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Atambua KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat

01.237.060.7-911.000 02.721.066.5-911.000 01.237.206.6-911.000 01.113.167.9-911.000 02.231.852.1-911.000 01.946.458.5-911.000 02.232.314.1-911.000 01.308.538.6-922.001

KPP Pratama Mataram KPP Pratama Mataram KPP Pratama Mataram KPP Pratama Mataram KPP Pratama Mataram KPP Pratama Mataram KPP Pratama Mataram KPP Pratama Kupang

02.427.642.0-922.000 01.787.876.0-922.000 01.461.719.5-911.000 02.965.009.0-911.000 03.108.605.1-911.000 01.461.693.2-911.000 02.720.752.1-911.000 03.108.772.9-911.000 01.946.872.7-911.000 06.672.475.8-911.000 02.720.646.5-911.000 02.720.403.1-911.000 06.042.440.5-911.000 02.069.197.8-922.000 01.720.219.3-922.000 01.946.946.9-914.000 02.332.682.0-922.000 02.965.280.7-911.000 02.965.204.7-911.000 01.461.489.5-911.000 08.409.858.1-911.000 02.720.933.7-911.000 01.513.487.7-911.000 07.105.214.6-911.000 01.475.260.4-911.000 01.112.554.9-911.000 01.226.126.9-911.000 08.422.394.0-911.000 02.965.060.3-911.000 01.144.779.4-912.000 02.720.469.2-914.000 01.600.730.4-922.000 01.988.237.0-922.000 01.787.504.8-922.000 03.108.627.5-911.000 01.784.400.2-911.000 01.220.098.6-911.000 02.231.377.9-911.000 01.784.185.9-911.000 01.945.267.1-911.000 02.720.168.0-911.000 02.231.943.8-911.000 01.946.629.1-911.000 01.112.822.0-915.000 02.231.884.4-911.000 01.658.688.5-911.000 02.163.699.8-926.000 01.787.700.2-926.000 02.926.592.3-926.000

KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Praya KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Waingapu KPP Pratama Waingapu KPP Pratama Waingapu

Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

CV. Tiga Permata CV. Donan CV. Fajar Karya I Nengah Sunartha CV. Benika Agus Satriawan (UD. Kuwasa) CV. Tanjung Jati CV. Selasa Putri Kop. Silva Karya Kpri CV. Tritunggal Abadi CV. Sinar Anthariksa CV. Setia Jaya CV. Sinar Bangun Mandiri CV. Sinar Bangunan CV. Tiara Timor CV. Ambers CV. Feron CV. Sinar Kencana CV. Timindo CV. Bintang Indah CV. Trimitra Binarasa CV. Renekona CV. Mizab Lothardy Muzhab Lalu, SP (UD. W&T) Saiful Arni Muhsyaf Suami Dari Isnawati Rahmat Hidayat Wahyudi Suami Dari Mazidah (UD. Ghali Djati) CV. Puspita Mandiri CV. Cipta Pratama CV. Karya Ribu Wakkal PT. Usaha Karya Buana PT. Ariesta Mandiri Kupang CV. Annanta Putra CV. Windra 4 CV. Prasetija Karya CV. Mahkota Alkan CV. Bimantara Graha PT. Sangkareang Engineering CV. Sigma Tirta Engineering CV. Rembun Elektronik Hikmat Hambali CV. Presisi CV. Geni Jaya Ahmad Junaedi Suami dari Sukmawati CV. Rangga Intan Sejati PT. Lombok Karya Wisata CV. Inaya Consultant I Made Wisuda Sari CV. Geo Nusa CV. Medyla Karya CV. Bali Tunas Jaya CV. Retro Advertising CV. Anugerah CV. Esa Aditama CV. Mentari Jaya CV. Dua Saudara CV. Ridho Ilhami CV. Rizki Abadi Utama CV. Agung Raya CV. Bangun Sabhapesona PT. Kuala Deli Kastuba CV. Bedadung Indah Lalu Purnama Asmara CV. Bina Mandiri PT. Nusa Tenggara Barat Cerdas CV. Biro Teknik Delta PT. Radio Vini Vidi Vici CV. Multi Sarana CV. Fadollah Ridho Putra CV. Dizal CV. Jaya Utama CV. Moresa CV. Sari Guna CV. Bina Pelangi CV. Dwi Tunggal Mitra Sehati CV. Delta Jaya CV. Yuliana CV. Adhisthana Mansyur CV. Ichwan Karya CV. Putra Mataram GK CV. Selaparang Jaya Indah CV. Heppy CV. Joricke CV. Surya Melati CV. Christin Karya CV. Jaya Permai CV. Suhita Indah PT. Teon Jaya CV. Ria Sanjaya CV. Berkat Usaha Murni PT. Florete CV. Dwi Saputra CV. Lelebo CV. Pranata Global CV. Bina Cipta Utama CV. Alfon CV. Graha Mandiri Pratama PT. Mumeng Jaya Abadi CV. Natalia CV. Baku Sarana CV. Bongkisang CV. Viarie CV. Iya Ate PT. Bougenvile Indah CV. Ankam Nazareth Abadi CV. Tiga Berlian CV. Putra Cirebon CV. Indo Mas CV. Galang Mitra Sejahtera CV. Krsna Jaya CV. Adi Rahayu CV. Generasi Pribumi CV. Kolega CV. Bhineka Teknik PT. Elfisk Boram Farma Jaya PT. Kupang Energybiz Indonesia PT. Bungker Service Indonesia CV. Dinamika Sejahtera Motor CV Al-Firman (Dir.Mulyono H. Abbas) CV Sunita Jaya Tehnik Habib Yuwono (UD Prima Niaga) Hulliyil Waridi CV Master Data Ni Made Hari Galungan CV Graha Annori CV Partikons PT Alexa Medika Hazairin Suami dari Nusratul Aeni CV Garis Estetika CV Bumi Hijau CV Dafal CV J Bosse Production CV Bintang Satelit CV Tri Wulinda CV Hidrolis CV Gema Madani PT Mentari Nusantara Indah CV Alexandria CV Wultom CV Indosoft CV Karya Teknik CV Maximilian CV Jaya Bahagia CV Murtam Sejagat CV Berkat CV Bareng Nunas CV Ujung Lima Perkasa PT Pinastika Mitra Utama PT. Fimakencana Kerthasari PT. Radio Suta Remaja

Halaman 10 03.137.814.4-922.000 01.720.561.8-922.000 02.743.245.9-922.000 15.664.779.4-914.000 01.945.051.9-915.000 08.410.691.3-911.000 01.946.672.1-911.000 02.720.660.6-911.000 02.743.237.6-922.000 01.787.752.3-922.000 02.743.976.9-922.000 02.536.211.2-922.000 02.536.892.9-922.000 01.475.338.8-922.000 02.536.285.6-922.000 02.536.539.6-922.000 02.685.274.9-922.000 02.332.462.7-922.000 01.720.471.0-922.000 01.998.306.3-922.000 03.029.661.0-922.000 02.970.475.6-922.000 01.959.755.8-912.000 06.835.463.8-914.000 08.415.770.0-914.000

KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Praya KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Mataram Timur

07.523.604.2-911.000 08.412.509.5-911.000

KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat

14.039.521.1-911.000 02.332.283.7-922.000 02.685.802.7-922.000 01.787.817.4-922.000 02.536.638.6-922.000 03.149.546.8-922.000 01.720.574.1-922.000 01.600.574.6-922.000 02.231.896.8-915.000 02.972.520.7-912.000 01.237.280.1-911.000 02.720.758.8-911.000 02.232.287.9-911.000 02.721.096.2-911.000 06.933.182.5-911.000 01.784.254.3-911.000 01.514.356.3-911.000

KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Praya KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat

08.412.558.2-911.000 01.945.299.4-911.000 01.658.917.8-911.000 02.965.118.9-911.000 08.413.403.0-914.000 02.720.826.3-911.000 03.108.957.6-911.000 03.108.730.7-911.000 03.108.510.3-911.000 01.512.630.3-911.000 02.427.561.2-922.000 02.537.202.0-922.000 02.536.485.2-922.000 02.592.505.8-915.000 01.946.559.0-915.000 01.946.736.4-911.000 01.890.503.4-911.000 01.226.078.2-911.000 01.513.752.4-911.000 07.104.900.1-911.000 01.945.217.6-911.000 02.965.313.6-911.000 01.209.778.8-911.000 02.965.082.7-911.000 02.720.236.5-911.000 02.592.681.7-911.000 01.998.373.3-922.000 02.536.553.7-922.000 01.144.852.9-922.000 01.209.745.7-911.000 01.946.819.8-911.000 02.536.893.7-922.000 03.137.798.9-922.000 01.226.091.5-911.000 01.513.897.7-911.000 08.413.275.2-911.000 01.150.401.6-911.000 02.720.896.6-911.000 02.720.427.0-911.000 02.743.299.6-922.000 03.029.502.6-922.000 02.069.267.9-922.000 03.148.079.1-922.000 02.509.263.6-922.000 01.470.805.1-922.000 02.743.308.5-922.000 02.069.097.0-922.000 02.743.668.2-922.000 02.427.816.0-922.000 01.600.847.6-922.000 01.600.786.6-922.000 03.149.473.5-922.000 01.720.241.7-922.000 02.743.966.0-922.000 02.537.180.8-922.000 02.427.824.4-922.000 01.787.890.1-922.000 01.471.229.3-922.000 01.600.454.1-922.000 01.787.756.4-922.000 01.237.597.8-922.000 01.415.473.6-922.000 02.427.734.5-922.000 02.924.153.6-914.000 01.946.600.2-914.000 01.720.454.6-922.000 02.068.896.6-922.000 03.029.682.6-922.000 02.427.720.4-922.000 01.998.485.5-922.000 03.137.804.5-922.000 01.415.500.6-922.000 02.537.009.9-922.000 02.743.701.1-922.000 02.092.111.0-922.000 03.137.729.4-922.000

KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Praya KPP Pratama Praya KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Mataram Timur KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang

02.030.083.6.912.000 01.946.570.7.911.000 08.412.799.2.911.000 07.523.581.2.911.000 02.231.576.6.911.000 08.423.406.7.911.000 01.946.889.1.911.000 01.237.229.8.911.000 02.295.810.2.911.000 08.410.816.6.911.000 01.946.843.8.911.000 02.743.485.1.922.000 02.743.322.6.922.000 02.536.581.8.922.000 03.029.738.6.922.000 01.720.417.3.922.000 02.332.426.2.922.000 02.743.265.7.922.000 02.427.960.6.922.222 02.537.077.6.922.000 02.536.587.5.922.000 02.536.512.3.922.000 02.537.042.0.922.000 03.149.497.4.922.000 03.004.365.7.915.000 01.784.010.9.915.000 01.112.780.8.915.000 01.998.902.9.915.000 01.461.400.2.911.000 02.231.828.1.911.000 01.513.691.4-911.000 01.126.568.3-911.000

KPP Pratama Raba Bima KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Kupang KPP Pratama Praya KPP Pratama Praya KPP Pratama Praya KPP Pratama Praya KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat KPP Pratama Mataram Barat

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Pembatasan BBM Hemat Kurang Rp 25 Triliun Jakarta (Suara NTB) Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi diperkirakan hanya akan menghemat anggaran di bawah Rp 25 triliun sepanjang tahun. Demikian disampaikan ahli ekonomi PT Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra.

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi tidak akan terlalu meningkatkan inflasi. “Karena ini sudah pertengahan tahun, anggaran yang dihemat akan di bawah angka itu,” kata Taloputra, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat kemarin.

Dia mengatakan pembatasan konsum-

si BBM bagi mobil pribadi, hanya akan menyumbangkan angka inflasi sebesar 0,8 persen. ”Tetapi itu dengan asumsi pembatasan konsumsi BBM hanya diberlakukan bagi mobil pribadi khusus di Jakarta,” ujar dia.

Dia mengatakan, sebaliknya apabila

pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, secara jangka pendek akan berkontribusi pada angka inflasi yang signifikan yaitu hingga 2,4 persen. Asumsinya, setiap kenaikan 10 persen harga BBM bersubsidi, akan meningkatkan 0,8 persen inflasi.

“Jika kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 1.500, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000, kenaikan sekitar 30 persen, sumbangan terhadap inflasi 2,4 persen di akhir tahun,” kata dia.

Aldian mengatakan secara jangka panjang opsi kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak lebih baik terhadap perekono-

mian, misalnya impor minyak yang akan menurun, serta penghematan anggaran subsidi hingga sebesar Rp65 triliun dalam perhitungan keseluruhan tahun.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp 80,9 triliun dan subsidi BBM Rp 193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter. Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya

semakin meningkat.

Pada sisi lain, penjualan mobil pribadi oleh banyak ATPM dan prinsipal juga terus digenjot; padahal pemakain kendaraan pribadi ini juga penyedot utama BBM bersubsidi, yang sejatinya untuk memberi nilai tambah sektor transportasi atau keperluan penggerak perekonomian nasional.

Sejumlah opsi yang muncul antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, serta kenaikan harga BBM bersubsidi dan penyediaan BBM jenis Premix RON 90 dengan harga Rp 7.000. (ant/bali post)

Surat Kuasa Boediono Bukan Hal Aneh dan Rahasia Jakarta (Suara NTB) Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI, Achsanul Qosasi mengatakan surat kuasa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono kepada tiga pejabat BI terkait pemberian dana talangan kepada Bank Century bukan hal aneh dan rahasia.

Ia melihat semangat dari anggota Timwas Bank Century DPR RI sangat berlebihan. “Surat kuasa Pak Boediono itu normal dilakukan di kalangan profesional maupun birokrat. Jadi normal. Begitu dewan gubernur mengambil keputusan, eksekusinya dilakukan di tingkat bawah. Artinya membutuhkan surat kuasa dan itu bukan sesuatu yang rahasia, bukan cacat hukum serta dahsyat seperti yang diberitakan,” kata Achsanul di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Jumat kemarin.

“Begitu keputusan diambil, eksekusinya macam-macam dan bisa dilakukan siapa saja,” sambungnya. Ia mencontohkan, seorang direktur bank yang memutuskan dan menyetujui sebuah kredit, maka bukan direktur yang melakukan dan mengikat kredit dan mendropping uangnya. Ia juga tak mempermasalahkan ada waktu yang bersamaan antara surat kuasa diberikan dengan Perubahan Bank Indonesia (PBI) yang dilakukan PBI. “Nah itu boleh ditelusuri. melanggar aturan atau tidak. Tapi kalau dilihat dari kewenangan BI, tidak melanggar aturan karena BI berwenang mengubah, menambah, mengurangi aturan di BI. Jadi antara surat kuasa dan perubahan PBI yang bersamaan tidak ada masalah.Itu kewena-

Achsanul Qosasi

ngan BI,” ungkap Achsanul.

Sebelumnya, Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menjelaskan Boediono, yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, memang menandatangani Surat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terkait pemberian dana talangan kepada Bank Century pada 2008.

“Saya jelaskan bahwa standar operasional alias aturan mainnya dan urut-urutannya memang begitu. Gubernur BI berhak mengeluarkan Surat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek atau SFPJP setelah rapat dewan,” kata Yopie kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang pada Rabu (10/4) menyatakan DPR RI akan memeriksa keabsahan “surat kuasa” tentang pemberian dana talangan kepada Bank Century pada 2008 dari Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) ketika itu.

Priyo mengaku baru Rabu sore mendapat foto kopi surat kuasa yang diberikan Boediono kepada tiga pejabat BI yang diperuntukan bagi Tim Pengawas DPR RI untuk Penuntasan Kasus Bank Century (Timwas Century). Dia juga mengaku kaget mengetahui isi surat kuasa yang sudah beredar itu.

“Saya terperanjat membaca poin-poin di situ, yang ada teken (tanda tangan) dari Pak Boediono, surat kuasa kepada beberapa orang pejabat BI,” katanya. Yopie mengatakan, surat yang beredar itu sebetulnya bukan hal yg baru sama sekali dan hendaknya masyarakat jangan diberi info yang seolah-olah barang bukti baru padahal sama sekali bukan barang baru.

Dia mengatakan, sebagai gubernur BI memang Boediono berhak mengeluarkan SFPJP setelah rapat dewan membuat keputusan.

“Jadi sebenarnya bukan hal baru dan jangan dilebih-lebihkan atau diplintir seolah-olah ditemukan bukti baru,” kata Yopie. Yopie juga menegaskan bahwa SFPJP hendaknya jangan menjadi komiditi untuk dipolitisir, karena memang gubernur BI berwenang mengeluarkan surat tersebut. (ant/bali post)

(ant/bali post)

(ant/bali post)

TOLAK RUU ORMAS - Pengunjukrasa yang berasal dari pelajar, mahasiswa dan pemuda Muhammadiyah melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/4).

Pengesahan RUU Ormas Ditunda Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan, Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) batal disahkan pada rapat paripurna yang berlangsung kemarin.

“RUU Organisasi Kemasyarakatan akhirnya disepakati untuk ditunda karena ada beberapa pasal yang mungkin perlu penyesuaianpenyesuaian,” kata Marzuki sebelum membuka rapat paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat kemarin. Penundaan pengesahan RUU Ormas itu dikarenakan adanya penola-

kan dari berbagai pihak dan hal itu dilaporkan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Ormas kepada pimpinan DPR RI. “Panja RUU Ormas beberapa waktu lalu sudah melaporkan kepada pimpinan DPR RI. Prinsipnya kita mendengarkan suara ormas, khususnya ormas-ormas yang punya sejarah panjang, seperti NU, Muhamaddiyah. Saya tegaskan, pada ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk komunikasi pada Muhamadnyah dan NU, apapun hasilnya kita ikuti,” kata Marzuki. Dia menegaskan, penundaan pengesahan hanya

satu masa sidang.

“Hanya satu masa sidang, kemarin tidak ada satu fraksi yang menolak, tapi kita akan sosialisasi dulu. Kan itu untuk kepentingan semua. Supaya ormas-ormas punya misi-misi tertentu yang mewakili asing tentu kita tidak mau. Insya Allah ditetapkan,” kata dia.

Hal yang sama dikatakan oleh Ketua Pansus RUU Ormas, Malik Haramain. “Bagi kita, masalah kapan mau disahkan adalah nomor dua.

Yang terpenting RUU itu bisa terima semua pihak,” kata Malik. Dia menambahkan, Pansus RUU Ormas siap

melakukan dialog, bertemu dengan pihak-pihak yang menolak RUU tersebut.

“Sejak awal RUU Ormas ini menyangkut eksistensi untuk berkumpul dan berserikat.

Kami terima masukan RUU dan tidak terburu, kami serius. Penolakan itu biasa. Kami membuka diri, asal jangan menolak, kami siap ketemu, siap berdialog. Mudah-mudahan bisa disahkan setelah reses,” kata Malik yang merupakan politisi PKB itu. Dalam agenda rapat paripurna DPR RI kemarin, salah satu agendanya adalah pengesahan RUU Ormas. (ant/bali post)

Jangan Rusak Kedamaian Aceh KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Jakarta (Suara NTB) Perdamaian yang telah dicapai Aceh jangan dirusak kepentingan politik sesaat dengan memunculkan simbol berupa bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie.

“Untuk mendukung perdamaian dan kedamaian di Aceh, maka keinginan sebagian masyarakat Aceh menggunakan simbol, bendera dan atribut GAM sebagai simbol Aceh, harus dievaluasi,” kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat kemarin. Dia meminta Pemerintah Provinsi Aceh mematuhi nota kesepahaman Helsinki yang melarang penggunaan simbol-simbol kelompok.

Pemerintah Provinsi Aceh bersama DPR Aceh sepakat menjadikan bendera GAM sebagai bendera resmi Provinsi Aceh dalam satu keputusan pada 22 Maret 2013.

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh terkait Qanun (Perda) lambang dan ben-

dera daerah. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan masih ada waktu sekitar sepekan dan pemerintah terus melakukan komunikasi.

“Dalam hal ini kita masih ada waktu dari pemerintah pusat. Mendagri sudah membicarakan dengan baik dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan terus dikomunikasikan untuk mencari jalan penyelesaian dan solusi yang paling tepat agar pada saatnya nanti, menerima solusi yang berlaku untuk semua. Dua minggu dari kemarin sehingga masih ada seminggu lagi,” kata Julian.

Posisi pemerintah pusat, kata Julian, sudah jelas yaitu mengembalikan pada peraturan perundangan yang ada, yaitu UndangUndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 terkait hal tersebut.

“Kami kira kita lihat pemerintah memandang perlu untuk mengembalikan semuanya ke peraturan yang berlaku. Karena ini kita tahu bahwa ada ketentuan perudang-undangan bukan hirarki perundangan. Ada undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh, UU nomor 11

Keluarga Korban Cebongan Minta Hentikan Labelisasi Premanisme Jakarta (Suara NTB) Keluarga korban penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta, meminta penghentian labelisasi premanisme yang kerap ditujukan kepada anggota keluarga mereka yang tewas dalam kejadian itu.

Yani Rohi Riwu, kakak kandung Gamaliel Y. Rohi Riwu, di Jakarta, Jumat, meminta labelisasi terhadap saudara serta ketiga rekan lainnya yang tewas di Lapas Cebongan dicabut.

“Jangan label tersebut membuat pengalihan isu. Kesannya cuma empat orang saja. Kalau

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

tahun 2006,” kata Julian.

Ia menambahkan,” peraturan pemerintah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 di mana pada pasal 6 ayat 4 disbeutkan bahwa bendera daerah yang dimaksud tidak mewakili atau tidak mencerminkan pada pokoknya atau sepenuhnya lambang organisasi perkumpulan dari gerakan separatis yang ada di NKRI.” Sementara itu, Julian belum dapat memastikan kapan Presiden Yudhoyono akan bertemu dengan Gubernur Aceh.

“Mungkin pada saat yang tepat nanti kita carikan waktunya,” kata Julian.

Sementara itu, dalam keterangan pers usai melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Rabu sore, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan DPD memandang lambang negara dan bendera Merah Putih memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan lambang dan bendera daerah.

“Lambang negara dan Bendera Merah Putih punya kedudukan tersendiri dan lambang daerah tidak mencerminkan hal-hal yang bisa menganggu NKRI,” tegasnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KORBAN CEBONGAN - Keluarga korban kasus penyerangan di LP Cebongan, Sleman usai memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta beberapa waktu lalu.

mereka (empat orang itu) preman, pelakunya disebut apa?,” katanya dalam pertemuan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh kerabat Adrianus Chandra Gajala, Johanes Lado, ia menuturkan dari empat korban penyerangan di Lapas itu, semuanya berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Akibatnya, kini orang-orang NTT mendapat labelisasi premanisme dari sejumlah masyarakat.

“Empat orang itu, kebetulan saja dari NTT, tapi kejahatan kemanusiaan tidak hanya kami, ada dimana-mana. Kematian ini jangan jadi sia-sia, ini merupakan momentum kembalikan kepercayaan masyarakat,” katanya. Victor Manbait selaku kakak dari Johanis Juan Manbait, juga mengatakan akibat labelisasi masyarakat, tak hanya keluarganya, tapi semua rakyat NTT juga ikut terkotak-kotak dengan label tersebut.

“Kami sedih saat saudara kami dilabeli sebagai preman.

Mahasiswa NTT (Nusa Tenggara Timur) yang kuliah di Jogja juga menerima labelisasi tersebut. Padahal kami yang hitam dan keriting ini juga bagian dari NKRI,” kata Victor.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Kompolnas Syafriadi Cut Ali mengajak masyarakat untuk berupaya keras meluruskan opini tersebut. Menurutnya, jika hal itu tidak dilakukan, opini tersebut akan menjerumuskan bangsa kita. “Jangan gentar, ayo luruskan opini masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengatakan stigmatisasi atau labelisasi dalam bentuk apapun dari tragedi Lapas Cebongan harus dihindari. “Jangan sampai stigmatisasi dan labelisasi itu menjadi pengalihan isu atas perbuatan keji yang dilakukan di Lapas Cebongan,” kata Denny di Kemenkumham Jakarta, Rabu (10/4) lalu. Apapun alasannya, premanisme dan pembunuhan sama-sama tidak dapat dibenarkan, katanya. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 13 April 2013

Malaysia Bebaskan 32 Warga Filipina Bersenjata

(ant/bali post)

RUDAL PATRIOT - Tentara Pasukan Bela Diri Jepang bersiap mengisi bahan bakar misil Patriot Advance Capability-3 (PAC-3) di Kementrian Pertahanan di Tokyo, Rabu (10/4).

Jepang akan Gelar Rudal Patriot di Okinawa

Tokyo Jepang Jumat mengatakan akan menggelar peluru kendali Patriot di Okinawa secara permanen sejak bulan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan di tengah kekhawatiran atas ancaman rudal Korea Utara.

Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengatakan kementeriannya akan menempatkan sistem Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) di dua pangkalan militer di pulau Jepang selatan itu “pada kesempatan pertama pada April”.

Kementerian itu sebelumnya berencana untuk menempatkan rudal-rudal tersebut pada Maret 2015 tetapi “kami mempertimbangkan memajukan rencana yang akan melin-

dungi kehidupan dan properti dari rudal balistik,” kata Onodera dalam konferensi pers sebagaimana dilaporkan AFP. Langkah itu muncul pada saat negara tetap siaga penuh menjelang diperkirakan peluncuran rudal jarak menengah oleh Korea Utara. Intelijen Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah menyiapkan dua rudal jarak menengah untuk segera diluncurkan dari pantai timurnya, meskipun

peringatan-peringatan dari sekutu Cina untuk menghindari provokatif pada saat ketegangan militer meningkat.

Masalah ini tampaknya semakin penting pada Jumat setelah pihaknya mengungkapkan laporan yang dikumpulkan oleh agen mata-mata militer AS yang mengisyaratkan bahwa Pyongyang berkemampuan untuk meluncurkan rudal balistik bersenjata nuklir.

Jepang, di mana angkatan

bersenjata telah diizinkan untuk menembak jatuh setiap rudal Korea Utara yang menuju wilayahnya, telah menempatkan PAC-3 di ibu kota untuk melindungi 30 juta orang yang tinggal di sana.

Selain baterai PAC-3, kapal perusak Aegis dilengkapi dengan pecegar rudal berbasis laut telah dikerahkan di Laut Jepang (Laut Timur).

Retorika yang sering dilakukan Pyongyang telah mencapai puncaknya dalam beberapa pekan terakhir, dengan hampir setiap hari terdapat ancaman serangan terhadap pangkalan militer AS, terma-

suk di Jepang dan Korea Selatan dalam menanggapi berlangsungnya pelatihan militer Korea Selatan-AS. Waktu peluncuran rudal Korea Utara masih tidak terduga, Onodera mengatakan, “kami akan terus waspada sehingga kita dapat mengambil tindakan setiap waktu “.

Para analis mengatakan, langkah Tokyo adalah murni pencegahan dan kesalahan target rudal yang mungkin akhirnya jatuh tak terkendali ke arah wilayah Jepang adalah kemungkinan besar apa yang sedang disiagakan Tokyo. (ant/bali post)

Kemampuan Nuklir Korut Masih Diperdebatkan Seoul Dari temuan-temuan dinas intelijen militer Amerika Serikat menunjukkan Korea Utara memiliki kemampuan meluncurkan peluru kendali berhulu ledak nuklir. Namun Pentagon dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan malah meragukannya karena kekaburan yang menyelimuti program nuklir rahasia Pyongyang.

Korut telah melakukan tiga kali uji coba senjata nuklir pada 2006, 2009 dan 2013. Uji coba bawah tanah pada 2013 sejauh ini adalah yang paling dahsyat. Namun kontaminasi radioaktifnya sangat terkendali sehingga para pengawas AS, Korsel dan Jepang frustrasi dalam mengetahui lebih jauh

mengenai bentuk detonasinya.

Sejumlah pakar meyakini itu mungkin bom uranium, bukan bom plutonium yang diledakkan dalam dua uji coba sebelumnya. Korut hanya sukses mengujicobakan satu peluru kendali jarak menengah, Rodong-1, yang berjangkauan 1.300 km.

Pada 1998 Korut meluncurkan Taepodong-1 (berjangkauan 2.500 km) di atas Jepang, namun uji coba yang ketiga meledak. Taepodong-2 (6.700 km) diujicoba pada 2006 namun meledak setelah 40 detik. Desember tahun lalu, Korut sukses menempatkan sebuah satelit ke orbitnya dengan meluncurkan roket jarak jauh Unha-3.

Militer Korut mengaku sudah me-

miliki kapasitas meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) dan bisa dengan akurat meluncurkan rudal berhulu ledak nuklir ke target-target tertentu sampai daratan Amerika Serikat.

Pyongyang mengatakan uji coba Februari 2013 adalah wahana miniatur dan mengaku kini telah menganekaragamkan kemampuan persenjataannya baik dengan bom uranium maupun plutonium.

Apa pandangan umum para pakar?

Hampir semua pakar setuju bahwa kendati sukses meluncurkan Unha-3, Korut masih perlu bertahun-tahun lagi untuk bisa disebut memiliki kemampuan meluncurkan ICBM. Isu miniaturisasi semakin diperde-

batkan. Sejumlah pakar meyakini Pyongyang memang jago dalam teknik ini, namun mayoritas pakar yakin kemampuan itu masih membutuhkan satu atau mungkin lebih dari dua kali uji coba senjata nuklir lagi sebelum bisa menempatkan kepala nuklir yang pas dengan peluru kendali.

Kemampuan Utara dalam sistem pengiriman sangat spekulatif. Bahkan pada peluru kendali jarak menengah, rekam jejak missil balistik Korut penuh tanda tanya. Peluncuran Unha3 menunjukkan kemampuan negeri itu dalam meluncurkan peluru kendali, namun ada keraguan besar mengenai akurasi dan keandalannya, demikian AFP. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Assange Yakin Pada Peluangnya di Pemilu Australia

Julian Assange

Washington Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, yang bersembunyi di Kedutaan Besar Ekuador di London, pada Kamis malam, menyatakan yakin akan peluangnya merebut kursi di Senat Australia.

Assange, yang berbicara melalui telepon dalam penayangan perdana di Amerika Serikat film Underground, film Australia mengenai harihari awalnya meretas, mengutip jajak pendapat, yang memberinya suara 27 persen menjelang pemilihan umum pada 14 September.

“Para pimpinan petaruh

yang menjalankan taruhan pada pemilihan umum mengatakan peluang saya lebih besar dari pemerintah Australia,” kata Assange kepada penonton pada pembukaan FilmFest tahunan di Washington.

“Itu menunjukkan, bahwa Pemerintah Australia tampaknya sangat buruk saat ini,” kata Assange, mengacu pada permasalahan politik Perdana Menteri Julia Gillard dan Partai Buruh-nya. WikiLeaks, situs aktivis whistleblowing yang didirikan oleh Assange, berencana untuk mencalonkan kandidat-kandidat pemilihan umum saat Assange berjuang melawan ekstradisi dari Inggris ke Swedia, tempat pihak berwenang ingin memeriksanya terkait tuduhan melakukan kejahatan seksual.

“Ini adalah cara untuk menarik

perhatian pada hal-hal yang kita pedulikan,” kata Assange mengenai rencana pemilihan umum. Assange telah tinggal di Kedutaan Besar Ekuador sejak Juni 2012 karena Inggris menolak untuk mengizinkannya melakukan perjalanan yang aman ke negara berhaluan kiri di Amerika Latin itu. Aktivis itu telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ingin mengadili dia.

WikiLeaks membuat marah pejabat Amerika Serikat dengan pembocoran besar-besaran korespondensi diplomatik yang sensitif serta materi di Irak dan Afghanistan. Laman itu pekan ini meluncurkan 1,7 juta arsip dari Dokumen Departemen Luar Negeri periode 1973-1976, demikian laporan AFP. (ant/bali post)

Kuala Lumpur Polisi Malaysia mengatakan mereka telah membebaskan 32 warga Filipina bersenjata yang ditangkap awal pekan ini atas tuduhan mencoba untuk bergabung dengan gerilyawan di negara bagian timur, kata laporan media, Jumat.

Kepala Kepolisian Negara Bagian Sabah Hamza Taib dikutip oleh media Malaysia mengatakan, 32 orang akan dideportasi kembali ke Filipina setelah para penyelidik menyimpulkan mereka tidak memiliki hubungan dengan serangan yang sedang berlangsung.

Lebih dari 200 pengikut bersenjata Sultan Sulu mendarat di negara bagian Sabah di pulau Kalimantan pada Februari, menghidupkan kembali klaim lahan berabadabad oleh Kesultanan Sulu yang lama mati, dan kini bermarkas di Filipina selatan.

Pertempuran antara gerilyawan dan pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 68 warga Filipina dan 10 personel keamanan Malaysia, kata pihak berwenang.

Tetapi Hamza mengatakan polisi menetapkan bahwa 32 orang, yang tertangkap dalam kapal motor kayu dari Sabah bersenjatakan senapan dan

parang, adalah bagian dari satu tim kampanye untuk pemilihan wali kota di Filipina selatan yang kapalnya telah menyimpang dari jalur.

“Mereka yang masuk secara ilegal ke Sabah membawa senjata akan ditahan dan diselidiki ... meskipun kita tahu bahwa di Filipina, orangorang itu bisa saja memiliki senjata dan dan senjata bisa kita miliki seperti telepon seluler,” kata Hamza dikutip oleh website surat kabar Malaysia The Star.

Pihak berwenang masih mencoba untuk menghalau keluar sisa-sisa gerilyawan yang tersebar dan simpatisan mereka untuk mengakhiri memburuknya krisis keamanan dalam beberapa tahun terakhir.

Selama berabad-abad, orang telah pindah bolak-balik melintasi perbatasan laut yang memisahkan Sabah dan bagian selatan yang berdekatan Filipina, dikenal dengan pelanggaran hukum dan pemberontakan.

Serbuan-serbuan Sabah telah menimbulkan sentimen memanas di kedua pihak, dengan Malaysia marah oleh pelanggaran wilayah, sementara banyak orang di Filipina yang menyuarakan dukungan kepada para gerilyawan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PATROLI - Tentara Malaysia berpatroli di wilayah Sungai Nyamuk, sebuah desa yang berbatasan dengan Kampung Tanduo dimana pasukan Malaysia menyerbu kamp kelompok bersenjata Filipina, di Lahad Datu, negara bagian Sabah, Malaysia.