Snt13052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

RABU, 13 MEI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 59 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jakarta (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H. Zaini Arony akan segera disidang dalam perkara dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata Meang, Sekotong, Lobar. Menyusul pelimpahan berkas ke tahap dua, penahanan orang nomor satu di Lobar itu juga dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan, Bali. ‘’Berkaitan dengan kelanjutan perkara dugaan penyalahgunaan kekuasaan selaku Bupati Lombok Barat dalam bidang perizinan memaksa investor yang berencana mengembangkan wisata dengan tersangka ZA (Zaini Arony) pada hari ini (kemarin—red) perkaranya dilimpahkan ke tahap dua yaitu penuntutan,” kata Kepala Bagian Pember-

itaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/5).

Pelimpahan ke tahap dua artinya berita acara pemeriksaan (BAP) Zaini dalam tahap penyidikan sudah lengkap dan diserahkan ke jaksa penuntut umum KPK untuk dibuat surat dakwaan dalam waktu 14 hari kerja.

Bersambung ke hal 15

(ant/Bali Post)

ZAINI ARONY DIPINDAHKAN KE DENPASAR - Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat, Zaini Arony berjalan menuju mobil tahanan seusai mendatangi gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/ 5). Zaini Arony dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan II A, Kerobokan, Denpasar, Bali, karena kasusnya dilimpahkan ke Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar.

TO K O H Dipangkas Rp 50 Miliar WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyatakan, kemungkinan pinjaman daerah yang direncanakan Rp 100 miliar dikurangi menjadi Rp 50 miliar.

Alasannya karena kalau tetap meminjam Rp 100 miliar, maka dikhawatirkan pengerjaan proyek tidak selesai. Dengan jumlah pinjaman Rp 50 miliar tersebut, Lobar hanya bisa membangun jalan.

Dijelaskan, proyek yang bisa didanai yang kira-kira tender mulai Juni dan dikerjakan akhir Juli, Bersambung ke hal 15

Tersangka Kasus IT Lobar Diperiksa Kejaksaan

BKPM Cabut 140 Izin Prinsip Perusahaan PMA di NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI telah mencabut izin prinsip sebanyak 140 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di NTB. Pencabutan itu dilakukan lantaran mereka tak melakukan aktivitas pembangunan, bahkan hanya terkesan menyandera potensi daerah.

Semenetara itu, Pemprov NTB juga sedang menyisir perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tak kunjung merealisasikan investasinya untuk dilakukan

pencabutan izin. ‘’Sebanyak 140 perusahaan PMA yang telah dicabut itu ada di seluruh kabupaten/kota di NTB,” ungkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BKPMPTSP) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP ditemui usai rapat koordinasi persiapan Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) Regional Nusa Tenggara dan Papua di Kantor Gubernur, Selasa (12/5) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Salah satu kasus yang menjadi tunggakan Kejaksaan Tinggi NTB, terkait proyek pengadaan peralatan Informasi dan Teknologi (IT) di Setda Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Guna melanjutkan proses hukum kasus itu, Kejaksaan memanggil tersangka, AS, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

AS datang ke gedung Pidsus Kejati NTB sekitar pukul 09.10 Wita. Ia diturunkan dari mobil tahanan Kejaksaan, setelah sebelumnya dijemput dari Lapas Mataram. Tersangka dijemput dari Lapas Mataram, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Tersangka AS (baju merah), saat dikawal sfat Kejati NTB ke ruang pemeriksaan Pidsus. Ia diperiksa dalam kasus IT Lobar.

Kasus SPPD DPRD NTB

Kejati dan Polda Persilakan Dipidanakan Mataram (Suara NTB) Menanggapi sorotan pegiat antikorupsi terkait penyelesaian dugaan kerugian negara Rp 4,99 miliar, pihak Kejaksaan Tinggi NTB tidak mempersoalkannya. Bahkan mereka mempersilakan Somasi NTB melaporkan kasus itu ke Kepolisian. Sementara pihak Polda NTB siap memproses jika memang ada laporan. ‘’Setiap warga negara berhak melapor, kami di Kepolisian siap menerima,’’ kata Kasubdit III Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, Selasa (12/5). Sepanjang laporan itu memuat fakta dan bukti pendukung, pihaknya tidak hanya menerima saja, tapi memproses laporan itu. ‘’Kami menunggu, siapapun dari masyarakat yang mau melapor, kami akan tindaklanjuti,’’ janjinya saat ditanya Suara NTB terkait keinginan

Somasi NTB menyerahkan data dugaan SPPD fiktif dan berbagai item penggunaan anggaran di DPRD NTB, Tahun 2003 - 2013.

Dihubungi terpisah, pihak Kejaksaan Tinggi NTB menanggapi santai kritik lamban penagihan kerugian negara sesuai temuan BPK itu.

Sebagaimana disampaikan Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH, MH melalui Kasi Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH, semua pihak berhak mengkritik. “Dan ini sebagai motivasi kerja buat kami,” kata Sutapa.

Mengenai rencana Somasi mendorong kasus SPPD dan sejumlah item penggunaan anggaran lainnya yang diduga menyimpang itu ke ranah pidana, jawaban Sutapa hampir sama. Dipersilakan kepada Somasi untuk membawa persoalan itu ke ranah pidana.

“Silakan lapor ke pidana,

tidak akan mempengarui proses Datun yang kami lakukan,” kata Sutapa. Antara perdata dengan pidana instrumennya berbeda, sehingga ia menganggap laporan itu adalah proses yang berbeda. Sementara pihaknya di Datun, juga sedang memproses di ranah berbeda, yakni penagihan melalui pola pendekatan kepada pemilik piutang.

Terlepas dari itu, adanya reaksi dari masyarakat terutama pegiat antikorupsi ini menurutnya menunjukkan perhatian publik terhadap kasus tertentu. Karena dia sadar, kasus ini sejak awal kemunculan sesuai temuan BPK NTB, sudah mengundang polemik.

Dia membenarkan, catatan terakhir Datun, nilai temuan yang sudah dikembalikan mantan anggota Dewan dan pegawai Setwan, sudah mencapai Rp 500 juta.

Bersambung ke hal 15

INSPEKTUR Inspektorat NTB, Dr.M. Agus Patria, SH, MH mengatakan kasus SPPD DPRD NTB yang mencuat selama ini bukan merupakan perjalanan dinas fiktif. Ia menyebut, hasil kajian yang dilakukan pihaknya, bahwa dalam kasus SPPD Dewan itu tak ada unsur pidana yang ditemukan.

“Kita Inspektorat sudah mendalami. Jadi bukan disebut perjalanan dinas fiktif.

Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan Kenaikan Yesus Kristus, SUARA NTB Kamis (14/5) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (15/5). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

Halaman 2

15 Kelurahan di Mataram Belum Bebas BABS

Data Ulang Wajib Pajak SERING ditemukannya objek pajak yang tidak bertuan, tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi petugas pungut di kelurahan. Sebab, selain dikejar target pencapaian, juga harus mencari tahu ke mana wajib pajak tinggal. Pendataan atau verifikasi wajib pajak, dinilai sangat penting untuk mengetahui besaran dan siapa pemilik pajak tersebut. Hal tersebut disampaikan Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana dikonfirmasi, Selasa (12/5).

(Suara NTB/dok) Memantau agar tidak terHj. Elya Hadiana jadinya kecolongan, dilibatkan enam petugas pungut untuk mendata kembali wajib pajak. Ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara target dan kondisi riil di lapangan. Banyaknya bangunan kosong tanpa penghuni, akan menjadi persoalan dihadapi oleh petugas pungut. Sebab, kepada siapa harus menagih pajak meskipun besaran tagihannya tidak sebanding dengan pengeluaran petugas pungut.

Dia menyebutkan, di tahun 2014 lalu, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, menargetkan realisasi pajak dari 1.800 lebih wajib pajak Rp 197 juta, tetapi pencapiannya hanya 97 persen. Sisa 3 persen itu, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak ada pemiliknya. “Kebanyakan tidak bertuan,” kata Elya.

Disamping itu, Barata dulunya dipajaknya ditarik oleh kelurahan, namun saat ini diambil alih oleh Pemkot Mataram. Padahal itu menjadi target tingginya serapan pajak. Di tahun 2015, Dispenda menargetkan realisasi pajak Rp 180 juta. “Bukan turun, karena itu pengaruhnya SPPT yang tidak bertuan,” paparnya.

Dikatakan, sebagian wajib pajak ada yang meminta keringanan untuk dikurangi jumlah pajak yang disetorkan kepada pemerintah. Alasannya, karena bekas – bekas ruko atau pabrik sudah tidak beroperasi lagi. Atas dasar itu, pihaknya mengkomunikasikan dengan Dispenda agar mendapatkan keringanan. Dengan pendataan ulang wajib pajak, dia mengharapkan realisasi di tahun 2015 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya serta masyarakat membayar tanpa menunggu waktu jatuh tempo. (cem)

Mataram (Suara NTB) Fakta mengejutkan diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Usman Hadi dalam hearing bersama Mampu (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) di DPRD Kota Mataram, Selasa (12/5). Dari 50 kelurahan di Kota Mataram, 35 kelurahan sudah bebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Artinya, masih ada 15 kelurahan lagi yang belum terbebas dari BABS. Penanganan kelurahan yang belum bebas BABS dilakukan secara bertahap. Terakhir, ada Sembilan kelurahan yang sudah berhasil keluar dari status BABS. ‘’Sehingga sampai sekarang jumlahnya baru 35 kelurahan,’’ akunya. Dari 15 kelurahan yang belum bebas BABS, tidak hanya kelurahan pinggi-

ran tapi ada juga kelurahan di tengah kota. Usman Hadi tidak menyangkal masih rendahnya rasa memiliki masyarakat membuat program BABS nol belum berjalan sesuai harapan.

Dikes sudah memfasilitasi pembangunan sarana MCK. Hanya saja, seperti diungkapkan forum aspirasi Kota Mat-

aram, di sejumlah tempat kondisi MCK itu justru memprihatinkan karena masyarakat tidak melakukan perawatan.

Sehingga, sekarang polanya Dikes tak lagi langsung melakukan pembangunan MCK. Dikes, lanjut Usman Hadi turun langsung ke kelurahan-kelurahan untuk mengkon-

firmasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana.

Kalau memang masyarakat di kelurahan tertentu membutuhkan MCK, Dikes akan membangunnya dengan komitmen masyarakat setempat mau merawatnya. Polanya bisa saja dengan menggalang sumbangan sukarela warga yang menggunakan untuk melakukan perawatan MCK. Sebelumnya Forum Aspirasi Kelurahan Dasan Agung, Hirsan Takdir mengatakan, bahwa MCK komunal yang dibangun Dikes Kota Mataram di Kelurahan Dasan Agung, sudah disegel warga. Warga terpaksa

menyegel MCK itu karena kondisinya yang bau dan jorok akibat tidak pernah dirawat. Kondisi ini jelas membutuhkan adanya pembinaan dari Dikes Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH mengatakan, program-program yang disampaikan forum aspirasi kalau memang belum terakomodir dalam program SKPD, akan dibicarakan pada anggaran 2016 mendatang. Bahkan, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram berjanji mengundang Mampu dalam pembahasan KUA PPAS mendatang. (fit)

RUSAK - Saluran irigasi rusak di Kota Mataram mencapai 55 kilometer.

Yang paling parah kerusakannya di sekitar Lingkar Selatan atau depan Asrama Haji NTB. Tampak saluran irigasi di depan gerbang Asrama Haji NTB yang rusak dan belum diperbaiki.

KOMISI IV DPRD Kota Mataram tidak terlalu risau meskipun Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Mataram menyatakan bahwa stok bantuan bencana alam di SKPD tersebut sudah habis. ‘’Masih ada DSP (dana siap pakai) di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram,’’ aku Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

DSP memang penggunaannya selektif agar ban(Suara NTB/fit) tuan kepada korban bencaH. Muhir na alam tidak tumpang tindih.

Sehingga arahnya jelas. Dalam penanganan bencana koordinasi mutlak dilakukan. Baik BPBD, Disosnakertrans, camat maupun lurah. ‘’Sehingga tidak dobel dapat bantuan,’’ cetusnya.

Pada bagian lain Muhir menegaskan bahwa DSP wajib ada di BPBD karena untuk penanggulangan bencana.

Muhir mengaku sudah turun meninjau langsung gudang Disosnakertrans. Kalaupun stok bantuan di Disosnakertrans Kota Mataram sudah habis, katanya, tidak masalah karena sudah ada DSP untuk menanggulangi nihilnya stok bantuan tersebut. ‘’Itupun tergantung pak Walikota dan Sekda,’’ cetusnya.

Artinya kalau memang sangat dibutuhkan anggaran itu, DSP atas persetujuan Walikota dan juga Sekda bisa dikeluarkan.

Muhir membantah stok bantuan di BPBD Kota Mataram kurang. ‘’Kan korban 1157. Dari BPBD 800, dari Disosnakertrans 300 lebih ditambah provinsi,’’ terangnya.

Terkait keluhan terhadap minimnya anggaran BPBD Kota Mataram, Muhir mengatakan peta anggaran sudah jelas.’’Karena pembebasan tanah khususnya di Kota Mataram untuk jalan-jalan termasuk perbaikan drainase. Disanalah dipergunakan,’’ terangnya. Semua masyarakat sudah melihat bagaimana drainase di Kota Mataram.

Namun demikian, dalam APBD perubahan nanti pihaknya berjanji akan mengakomodir kekurangan anggaran yang dihadapi BPBD Kota Mataram. Politisi Partai Golkar ini meminta BPBD Kota Mataram untuk segera membuat rancangan mengenai anggaran penanggulangan bencana. Sebelum itu, kalau misalnya ada bencana lain, DSP diyakini mampu mengcover semua kebutuhan bantuan untuk korban bencana. (fit)

Dispenda Kesulitan Data Sarang Burung Walet Mataram (Suara NTB) Selama ini Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram mengalami kesulitan dalam pendataan sarang burung walet yang dikembangkan di Kota Mataram. Karena menurut Kepala Seksi (Kasi) Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Dispenda Kota Mataram, Rian Andriandi, S.STP pada saat pihaknya mendatangi rumah toko (ruko) yang biasanya dijadikan tempat pengembangbiakan sarang burung walet, mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruko karena dianggap dapat mengganggu proses produksi.

“Ketika kami melakukan pendataan, yang paling berat itu kami dianggap mengganggu proses produksi kalau masuk ke dalam,” jelasnya. Rian menambahkan pada saat akan melakukan pemeriksaan, gudang atau ruko biasanya tertutup dan dikunci oleh pemiliknya.

Dengan kesulitan pendataan ini, pihaknya tidak bisa menetapkan berapa potensi pajak sarang burung walet yang ada di Kota Mataram. “Kami sejauh ini hanya bisa melaksanakan hal yang bersifat administrasi,” ujarnya.

Rian menyebutkan target pajak dari sarang burung walet sangat kecil, dimana tahun ini hanya ditargetkan Rp 5 juta.

“Targetnya Rp 5 juta karena kami berpikir potensinya masih kecil,” ujarnya. Selama ini yang diterapkan adalah para pengusaha sarang burung walet ini diminta menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. “Kalau kami lakukan pemeriksaan, kamu masuk nggak boleh,” imbuhnya.

Dari seluruh jenis pajak yang dikelola Dispenda Kota Mataram, pajak sarang burung walet yang paling rendah targetnya.

Di tahun 2014 lalu, target juga ditetapkan hanya Rp 5 juta. Beberapa waktu lalu, Kepala Dispenda Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi menyampaikan persoalan selama ini adalah izin dari pengelolaan sarang burung walet ini. Berdasarkan informasi dari Bagian Hukum Setda Kota Mataram, usaha sarang burung walet ini masih dinyatakan ilegal karena belum berizin. Yang berizin hanya ruko tempat sarang burung walet ini dikembangkan.

Memang sejauh ini pihaknya tetap melakukan pungutan dan dalam melakukan pungutan pajak sarang burung walet ini, Syakirin mengatakan pihaknya cukup kesulitan. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Akomodir Anggaran BPBD

Mataram (Suara NTB) Persoalan banjir di Kota Mataram tak ada habisnya.

Meski puluhan miliar anggaran telah digelontorkan oleh Pemkot Mataram maupun Provinsi NTB, untuk mengintervensi saluran. Namun sebaliknya, titik genangan semakin bertambah. “Ini bukan karena kualitas infrastruktur, tapi karena memang usia saluran kita sudah tua semua,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram,

Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui, Selasa (12/5).

Sebagian besar saluran berusia di atas 10 tahun berada di jalan – jalan protokol. Yang perlu dilakukan adalah, melebarkan dimensi saluran serta menormalisasi saluran. Rencananya Pemprov NTB melalui Satker PPLP, telah membangun komunikasi dengan Bappeda Kota Mataram untuk memperbaiki sejumlah saluran.

Faktor lain yang menyebabkan genangan bertambah yak-

ni, alih fungsi lahan. Dimana lahan produktif berubah menjadi perumahan. Pengembang perumahan pun terkadang membuat saluran, tapi tidak terkoneksi dengan saluran primer. Kedepan kata Mahmuddin, dilakukan pembenahan terhadap perbaikan saluran dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. “Drainase banyak penampangnya kecil, kemudian sumur resapan tidak ada. Ini jadi persoalan kita,” sebutnya.

Keterlibatan PU dalam

Kemensos Kucurkan Dana Rp 800 Juta untuk 40 KUBe Mataram (Suara NTB) Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengucurkan dana sebesar Rp 800 juta untuk 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Kota Mataram. Bantuan tersebut langsung diserahkan ke rekening kelompok penerima sebesar Rp 20 juta per kelompok dan tanpa pemotongan apapun pada Selasa (12/5) di Aula Kantor Camat Cakranegara. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik.

Khalik mengatakan kucuran dana dari pemerintah pusat ini dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram. Setelah bantuan diserahkan, Pemkot Mataram akan memberikan pendampingan kepada para kelompok usaha ini bagaimana agar bantuan dapat diman-

faatkan sesuai hajat awalnya.

Selain memberikan pendampingan, Disosnakertrans Kota Mataram juga akan memberikan pelatihan keterampilan beberapa bidang usaha beserta peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.

Kelompok usaha yang diberikan bantuan ini berasal dari berbagai jenis usaha seperti perbengkelan, usaha pembuatan kue, usaha kuliner, pedagang bakulan, dan lainnya. Meski demikian warga yang tergabung dalam KUBe ini dibebaskan untuk memilih jenis usaha apa yang ingin dikembangkan, terpenting ada laporan yang diserahkan setiap bulan kepada pendampingnya.

“Pendamping akan memberi laporan kepada kami,” ujarnya.

Para kelompok ini juga diarahkan untuk membentuk kelompok sosial sehingga nantinya bisa saling membantu. “Mere-

ka akan me-manage uang itu secara bersama-sama dan tidak dibagikan Rp 2 juta per orang.

Usaha boleh apa saja tapi uangnya tetap akan di-manage secara bersama,” jelasnya.

Khusus untuk Kecamatan Cakranegara bantuan diberikan untuk 20 KUBe karena kecamatan ini dijadikan proyek percontohan sehingga harus fokus ke satu kecamatan. Untuk 20 kelompok lainnya tersebar di beberapa kelurahan. Selain bantuan Rp 800 juta, ada juga bantuan reguler sebesar Rp 400 juta dan dari dana aspirasi Anggota DPR RI sebesar Rp 400 juta.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang langsung menyerahkan bantuan ini kepada 20 kelompok berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk mengembangkan usaha. (ynt)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan bantuan kepada 20 KUBe dimana masing-masing kelompok mendapatkan Rp 20 juta di Aula Kantor Camat Cakranegara, Selasa (12/5).

penerbitan izin bangun lanjutnya, dinilai sebagai formula baru dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Artinya, BPMP2T tidak akan menerbitkan izin sebelum PU memberikan rekomendasi.

Sehingga, pola seperti ini bisa memberikan peluang untuk meminimalisir pelanggaran.

Banyaknya ruko yang menutup saluran kata Mahmuddin, pihaknya terpaksa harus membongkar, karena petugas

tidak bisa mengontrol atau menormalisasi saluran.

Seperti diketahui, banjir yang terjadi tanggal 2 dan 4 Mei lalu, adalah air kiriman dari Lombok Barat. Program jangka pendek, diupayakan dengan mengerahkan petugas serta berkoordinasi dengan BPBD dan Disosnakertrans untuk pengerahan tenaga. Sedangkan, penanganan jangka panjang, membuat waduk di wilayah Mandalika atau Gerimax. (cem)

Walikota Tak Ingin Festival Mentaram Hanya Besar Gaungnya Mataram (Suara NTB) Mengulang kesuksesan Festival Keraton Asia Tenggara yang dilaksanakan pada tahun 2013 lalu, Pemkot Mataram akan kembali menggelar festival berskala internasional, Festival Mentaram pada tanggal 6-8 Agustus mendatang. Festival ini akan menampilkan kesenian rakyat dari beberapa negara dan daerah di Indonesia, namun menurut Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, festival ini jangan hanya besar gaungnya, tapi pada saat pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuan awal.

Walikota mengatakan banyak kegiatan serupa yang digadang berskala internasional tapi setelah disaksikan tidak seperti itu. Hal itulah yang tak diinginkan pihaknya. “Saya akan tetap menyemangati karena kita tidak ingin kegiatan ini hanya gaungnya yang internasional, tapi isinya tidak seperti itu,” terangnya pada saat memimpin rapat persiapan Festival Mentaram, Selasa (12/5) di Ruang Rapat Kenari Kantor Walikota Mataram.

Kekurangan pada saat penyelenggaraan Festival Keraton Asia Tenggara tahun 2013 lalu diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan perhatian yang sungguh-sungguh dari para panitia. “Saya tidak mau kegiatan seperti ini

(dipersiapkan) asal-asalan.

Karena apa? Ini biayanya tidak kecil dan itu uang rakyat, bukan uangnya siapa-siapa,” tegasnya.

Festival Mentaram ini juga ditegaskan Walikota harus dibuktikan bahwa berbagai susunan acara yang telah direncanakan harus dilaksanakan dan tidak sekadar omongan (wacana). “Saya paling takut kalau hanya ngomong saja. Kebanyakan kita hanya ngomongngomong saja. Kita harus tunjukkan kesungguhan kita,” cetusnya.

Ia juga menyampaikan bahwa tanggung jawab kegiatan besar ini tidak hanya ditumpukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama semua SKPD.”Saya ingatkan agar jadi perhatian bersama sehingga pelaksanaannya sukses dengan agenda-agenda yang jelas,” pintanya.

Penyelenggaraan kegiatan ini harus sukses dalam tiga hal; sukses pelaksanaan, sukses pencitraan, dan sukses ekonomi.

Agar sukses mencitrakan Kota Mataram, maka aksesoris-aksesoris kota juga harus dipersiapkan, begitu juga dengan hotel di Mataram agar mempersiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan para tamu undangan. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dewan Kaji Opsi Penjualan Aset di BIL Mataram (Suara NTB) DPRD NTB berencana akan melakukan pengkajian atas opsi penjualan aset di Bandara Internasional Lombok (BIL). Pengkajian ini kemungkinan akan dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin.

Rencana itu disampaikan menyusul adanya surat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang meminta persetujuan DPRD NTB untuk menjual aset milik Pemprov NTB di BIL. Sesuai dengan hasil penilaian (appraisal) tahun 2013 lalu, aset Pemprov NTB berupa appron, taxiway, service road dan helipad

itu bernilai Rp 114 miliar lebih.

Permintaan Gubernur mengenai persetujuan pelepasan aset di BIL itu telah dibacakan Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH dalam rapat paripurna di DPRD NTB beberapa waktu lalu.

Ashari menyebutkan, dalam surat tersebut Gubernur telah menyetujui pelepasan (penjualan)

aset itu melalui surat dengan No. 415/33/Setda tertanggal 8 Januari 2015. Kemudian ada juga Keputusan Gubernur NTB No. 553/131 tahun 2015 tentang pembentukan tim percepatan pemindahtanganan fasilitas fisik sisi udara BIL Lombok Tengah.

Total luas aset milik pemerintah provinsi di BIL itu seluas 69.401,34 meter persegi dengan nilai perolehan awal sebesar Rp 109 miliar lebih. Kemudian, pada tahun 2013, Pemprov NTB mengadakan appraisal bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra. Hasil appraisal, nilai wajar aset tersebut pada tahun 2013 lalu sebesar Rp 114 miliar lebih.

Rumaksi menegaskan, terhadap permintaan Gubernur tersebut, DPRD NTB tentu akan menimbang secara cermat, apakah akan memberikan persetujuannya ataukah tidak.

Sebab, ketentuan yang berlaku mewajibkan adanya persetujuan DPRD NTB jika ada proses pelepasan terhadap aset dalam nilai sebesar itu.

Namun, menurut Rumaksi, persetujuan dimaksud tentu tidak akan diberikan tanpa adanya kajian yang memadai. Karena itulah, pihaknya kemungkinan akan membentuk Pansus guna menindaklanjutinya. “Mungkin untuk aset itu akan dibuat pansus, paripurna yang digelar tanggal 18 Mei nanti mungkin untuk membentuk pansus itu.

Jadi tidak langsung mengambil keputusan,” tegasnya.

Setelah dibentuk, Pansus nantinya akan membahas apakah aset itu pelepasannya cukup layak mendapatkan persetujuan atau tidak.

Sejauh ini, Rumaksi mengaku bahwa opsi yang menguat di internal DPRD NTB kemungkinan adalah menyetujui penjualan aset tersebut. Hanya saja, ia mengaku pihaknya harus mencermati terlebih dulu sejumlah data, khususnya berkaitan dengan proses penilaian aset itu.

Sebab, hal ini akan berkaitan dengan kalkulasi untung rugi yang bisa diperoleh Pemprov

(Suara NTB/dok)

H. Rumaksi NTB jika aset tersebut dilepas.

“Tentu kita meminta penjelasan dari eksekutif kalau mau jual itu, sekarang apa keuntungannya, apa untung ruginya. Setelah membentuk pansus, tentu kita akan mengundang pihak eksekutif, apa untungnya kalau dijual. Kalau tidak, itu bagaimana, apakah tahun 2024, kalau 2024 bagaimana. Itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan pansus apakah mendukung atau menolak,” tegasnya.

Ia menegaskan, seiring dengan berjalanya waktu, nilai aset Pemprov NTB di BIL bisa saja mengalami pertambahan.

“Misalnya,kalau dulu harganya sekian miliar. Sekarang ini berapa, harus dilihat itu dong. Yang jelas nanti kita lihat proses appraisalnya seperti apa,” tegas politisi Hanura ini.

Untuk diketahui, aset di BIL yang berupa appron seluas 48.

195 meter persegi diperkirakan memiliki nilai wajar Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih sedangkan helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih. (aan)

Penjaminan Mutu di Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) TINGGINYA persaingan antar perguruan tinggi tak hanya menuntut pembenahan lebih maksimal, akan tetapi juga harus diikuti dengan langkah penjaminan mutu. Evaluasi peningkatan mutu dilakukan dengan pendekatan OBE (Outcome Based Education).yang diukur dari kinerja lulusan.

Sampai saat ini mutu pendidikan di Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) lebih bersifat proaktif, artinya, Kanjuruhan terus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial ekonomi secara dinamis.

Universitas Kanjuruhan membuka 6 Fakultas dan 20 program studi. Yang pertama yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Penerapan Undang-Undang Guru dan Dosen (UU GD) No. 14 tahun 2005 memberikan implikasi besar dengan membanjirnya peminat untuk semua prodi dibawahnya, seperti Prodi Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ekonomi ,Civics Hukum (PPKn), ), Pendidikan Geografi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Bahasa Inggris,Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, PAUD serta PGSD. Fakultas Bahasa dan Sastra melalui prodi Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang menonjol dengan indoor and outdoor activities seperi penyelenggaraan Unplugged nite, English Camp, Japanesse Week dan pelibatan tutor asing dalam kegiatan-kegiatan mereka. Fakultas Teknologi Informasi yang memiliki prodi Teknik Informatika, Sistem Informasi serta Manajemen Informatika Lewat tim research and developmentnyamampu menciptakan berbagai program dan inovasi IT yang hasilnya telah dapat diaplikasikan di berbagai lembaga dan instansi.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki prgram studi Akuntansi dan Manajemen menitik beratkan kepekaan pada lingkungan dan masyarakat khususnya yang menyangkut aspek-aspek pembangunan, perekonomian, manajemen, dan moneter dengan pembekalan dibidang komputerisasi dan bahasa Inggris.

Fakultas Hukum lewat prodi Ilmu Hukum berorientasi dan berdedikasi pada lulusan yang memiliki pemahaman dan pemecahan masalah hukum secara adil dan bijaksana.

Fakultas Peternakan lewat prodi Peternakan melaksanakan program link and match berupa kerjasama untuk melaksanakan praktik lapang dengan berbagai lembaga terkait dan memiliki tenaga edukatif berlatar belakang

akademik dan praktisi.

Unikama juga telah menanda tangani kerjasama Campus Agreement dengan Microsoftt. Kerjasama ini berupa penggunaan perangkat microsoft secara legal dan mahasiswa memperoleh sertifikasi microsoft bertaraf internasional. Program ini meliputi High Information Technologi Training (HIT) Program dan Desktop Application Training (DAT). Program. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki tidak hanya kecakapan akademik (academic qualification) tetapi juga keahlian praktis (practical skill).

Untuk penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun ini, Universitas Kanjuruhan membuka dua jalur yakni jalur Reguler dan jalur PMDK. Reguler dibuka mulai tanggal 1 April – 5 September 2015. Kelebihan seleksi PMB di kampus ini adalah menggunakan model “one day service” dimana calon mahasiswa bisa melakukan pendaftaran dan melakukan tes masuk sekaligus proses her-registrasi yang bisa dilayani pada hari itu juga. Setelah itu setiap calon mahasiswa mendapat fasilitas pelatihan komputer (remediasi) meliputi: pembuatan E-Mail, aplikasi internet sekaligus menyusun Kartu Rencana Studi (KRS) yang dapat dilaksanakan secara computerized sebagai implikasi E-Learning.

Informasi dan pendaftaran hubungi : UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Jl. S. Supriadi No. 48 Malang 65148 Telp. (0341) 801488 pes.222 fax. (0341) 831532 Web.site : http://www.unikama.ac.id E-mail : pmb@ukanjuruhan.ac.id

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pariwisata Lotim, Tidak Hanya Laut dan Gunung Masih Berupaya Keras JAJARAN Kepolisian Resort (Polres) Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini terus berupaya keras mengejar tiga sisa tahanan kabur. Kendati sampai sekarang ini, upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, ditemui di sela-sela coffee morning dengan jajaran media di Polres Loteng, Selasa (12/5).

Nurodin menegaskan, kalau pihaknya tidak berhenti melakukan pengejaran. Terhadap para tahanan yang kabur pada bulan Februari 2015 lalu.

Ia mengakui, pihaknya sedikit kesulitan untuk menangkap kembali tahanan kabur, karena minimnya informasi dari masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan menyurutkan upaya jajaran kepolisian untuk melakukan pengejaran sampai para tahanan berhasil ditangkap.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap adanya kerjasama yang baik dari masyarakat guna membantu proses penangkapan kembali para tahanan Mapolres Loteng yang kabur. “Kita sangat berharap bantuan dari masyarakat. Paling tidak bantuan informasi jika mengetahui keberadaan para tahanan yang kabur tersebut,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu (21/2/2015) lalu, empat orang tahanan Mapolres Loteng berhasil kabur. Setelah sebelumnya berhasil menjebol tembok sel tahanan Mapolres Loteng. Empat tahanan tersebut merupakan tersangka dengan kasus kejahatan yang berbeda.

Para tahanan tersebut Yudi Krisnawan, warga Merang Baru Kelurahan Prapen Praya terlibat kasus pembunuhan. Dia ditahan sejak tanggal 13 Januari 2013. Kemudian Usrah, asal Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), terkait kasus peredaran narkoba. Selanjutnya Rane, warga Desa Kuta Pujut ditahan atas dugaan sebagai penadah curanmor.

Rane ditahan sejak tanggal 9 Februari 2015. Terakhir serta Kamil alias Kambut, warga Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya. Kamil sendiri menjadi tahanan Mapolres Loteng terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 dan merupakan tahanan titipan Polsek Praya Barat Daya.

Adapun Usrah sendiri, berhasil ditangkap sekitar sepekan kabur ke wilayah Kabupaten Lombok Timur. (kir)

(Suara NTB/kir)

Nurodin

Kemajuan Pariwisata

Masyarakat Jangan Jadi Penonton Selong (Suara NTB) Kemajuan pariwisata suatu daerah diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat setidaknya bukan jadi penonton dari geliat kemajuan sektor jasa ini. ‘’Karenanya, masyarakat harus turut ambil bagian dalam pembangunan pariwisata,’’ ungkap pelaku wisata senior di Lombok Timur (Lotim), H. Radiah di Lendang Nangka, Selasa (12/5).

Pendiri pertama homestay untuk wisatawan sejak tahun 1983 silam ini sampai sekarang mencoba (Suara NTB/rus) tetap eksis di tengah perH. Radiah tumbuhan hotel. Dipilihnya homestay, karena masyararakat yang ada di kawasan wisata bisa menikmati langsung.

Menurutnya, semakin banyak homestay semakin bagus.

Itu menunjukkan perkembangan pariwisata sudah cukup bagus. Tidak hanya itu, rumah-rumah penduduk bisa disulap menjadi tempat menginap para wisatawan yang berkunjung ke Lotim. “Dari pada mendatangkan investor untuk bangun hotel, lebih baik dirikan homestay,” katanya.

Para wisatawan, utamanya dari mancanegara tidak menuntut harus sajian rumah mewah. Sebaliknya, keaslian dari kearifan lokal suatu daerah itulah yang banyak diburu wisatawan. Seperti kawasan yang dikembangkan Radiah, wilayah wisata Lendang Nangka, Tete Batu dan sekitarnya.

H. Radiah menuturkan, minat wisatawan datang ke Lotim ini cukup besar. Pada bulan April ini saja angka kunjungan wisatawan yang ditanganinya mencapai 140 orang. Ratarata per bulan dalam situasi law season seperti beberapa bulan terakhir ini saja mencapai 100 orang.

Paket wisata yang ditawarkan tidak hanya panorama pantai yang menawan. Sederetan kawasan pertanian dan perkebunan serta hutan yang ada di kawasan Lotim ini menjadi daya tarik sendiri. Wisatawan, katanya, sangat mengagumi keindahan alam dan sawah-sawah yang terhampar di sekitar kawasan Tete Batu, Lendang Nangka, Jeruk Manis, Kembang Kuning dan sekitarnya.

“Orang barat itu banyak bertanya-tanya bagaimana cara menaikkan air dari bawah ke atas pada sistem sawah terasering itu,” tuturnya. Bagi wisatawan, kearifan lokal masyarakat Lotim ini menjadi tontonan menarik. Termasuk melihat proses membajak sawah ala tradisional yang sangat dikagumi wisatawan.

Soal keberadaan homestay ini diakui pertumbuhannya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lotim. Pembangunan pariwisata memang sangat diharapkan bisa berdampak langsung.

Kepala Disbudpar Lotim melalui Kepala Seksi Bina Usaha Jasa Wisata Lotim, Ahyakmudin sebelumnya mengutarakan, sejumlah warga di desa wisata, seperti Tetebatu sudah banyak mendirikan homestay. Masyarakat yang melek peluang bisnis ini menyiapkan ruangan khusus untuk para wisatawan untuk menginap. Para pelaku wisata pun mencoba meramunya dengan gelaran paket-paket wisata menarik, seperti jalanjalan mengelilingi sawah, memanjat pohon kelapa, keliling menyisir pantai-pantai yang indah dan paket wisata lainnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) memiliki segudang potensi wisata yang bisa memancing para wisatawan untuk berdatangan. Pasalnya, pariwisata Lotim tidak saja lautan dengan deretan pantainya yangmenawan, serta gunung Rinjani dengan keasrian dan misterinya. Namun pertanian dan perkebunan serta kearifan lokal meliputi budaya yang melekat pada masyarakat Lotim juga menjadi bagian dari pariwisata.

Demikian diungkapkan Ketua Badan Peromosi Pariwisata Daerah Lotim, Widiyanto dalam pertemuan dengan jajaran Pen-

gurus BPPD di Lendang Nangka Kecamatan Sikur Kabupaten Lotim, Selasa (12/5).

Melalui BPPD, ujarnya, potensi ini menjadi bagian yang akan coba terus dipromosikan, sehingga mampu menggaet wisatawan. Termasuk investor-investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata.

Selain itu, ujarnya, Lotim memiliki sederetan pulau-pulau kecil yang sangat menawan. Disebut ada 35 gili ada di Lotim yang bisa membuat wisatawan tercengang.

Seperti Gili Kondo, Bidara, Lampu, Lawang dan gili lain yang ada di wilayah Lotim bagian utara dan selatan.

Bahkan, ujarnya, Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, secara khusus mengharapkan pengelolaan Gili Kondo tidak dimonopoli oleh satu investor. Untuk itu, konsep dan model pengembangan kawasan ini akan coba dibuat BPPD, sehingga bisa menjadi objek wisata dengan tetap mengedepankan keasrian lingkungan.

Diakuinya, beberapa waktu lalu sudah ada investor yang menyampaikan minat ingin berinvestasi di Gili Kondo.

Akan tetapi sampai sekarang tidak kunjung merealisasikan rencananya. Dari pengalaman selama ini, investor dari luar

ini agak lama untuk memulai rencana investasinya.

Anggota BPPD lainnya, Suyanto menambahkan, Lotim memiliki potensi wisata yang sangat lengkap dan layak jual.

Hanya saja untuk memulai pengembangan kawasan wisata itu diperlukan cara-cara promosi yang terarah.

Mengawali kegiatan promosi, diperlukan adanya yang lengkap mengenai objek wisata. Pasalnya, pemilik salah satu kawasan di sekitar Gili Lampu ini menyampaikan, banyak wisatawan yang datang ke Lotim namun tidak

punya tujuan yang jelas. Paling tidak, ujarnya, melalui sajian informasi berisi data objek wisata lengkap, maka kunjungan wisatawan bisa terarah.

Dalam pengembangan pariwisata di masa mendatang, BPPD akan coba membuat pusat-pusat informasi wisata di Lotim.

Pusat informasi itu berisi data-data objek wisata, kuliner, tempat-tempat menginap dan lainnya. Termasuk peta objek wisata juga dipandang perlu segera dibuat sebagai bahan promosi wisata. (rus)

(Suara NTB/dok)

ANDALAN LOTIM - Gili Kondo merupakan salah satu potensi yang menjadi andalan pariwisata Lotim. Pemkab Lotim menginginkan agar kawasan ini mampu mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar.

Agrobisnis di Lotim

Sidak Sambut Puasa

Sejumlah Toko Masih Jual Produk Kedaluwarsa Tanjung (Suara NTB) Tim gabungan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dikomandoi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko dan kios. Inspeksi yang digelar dalam rangka menyambut puasa ini, tim masih menemukan adanya makanan dan minuman berbahaya, seperti susu kaleng bermerk dalam kondisi kedaluwarsa (expired).

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Disperindagkop dan UMKM KLU, H. Mawardi, Selasa (12/5), menyebut tim yang diturunkan kali ini terdiri dari 3 bagian. Masing – masing tim turun ke Kecamatan Pemenang, Kecamatan Gangga dan Tanjung serta satu tim lainnya menyasar Kecamatan Bayan dan Kayangan.

“Sidak kali ini digelar untuk menghindari adanya peredaran makanan dan minuman saat momen bulan puasa. Harapan kita, toko tidak menjual barang kedaluwarsa dan masyarakat juga tidak salah membeli makanan dan minuman yang kedaluwarsa,” ujarnya.

Awak media yang turut dalam rombongan tim, menyisir sejumlah toko yang terlihat begitu ramai dikunjungi pembeli. Di sejumlah toko di Tanjung dan Gondang, tim rupanya masih menemukan adanya produk makanan dan minuman kedaluwarsa yang diperjualbe-

Komoditi Jagung Masih Terkendala Kualitas Selong (Suara NTB) Agrobisnis salah satu yang digadang bisa dikembangkan terus di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Seperti jagung Lotim sudah banyak yang melirik hingga perusahan besar sekelas iPasar.

Sejauh ini, penjualan jagung Lotim masih manual, karena kualitas jagung yang diproduksi petani di Lotim masih bermasalah.

(Suara NTB/ari)

SIDAK - Tim gabungan Pemda KLU saat melakukan sidak ke sejumlah toko di KLU. Tim gabungan menemukan banyak toko yang masih menjual produk yang sudah kedaluwarsa. likan. Sejumlah produk yang kadaluarsa seperti susu kaleng, teh, minuman suplemen serta teh kemasan, masih terpampang di etalase toko meskipun tanggal kedaluwarsanya tertera dengan jelas. Terhadap tindakan pemilik toko itu, tim sidak pun memberi peringatan agar produk kedaluwarsa tersebut ditarik dan tidak dijual ke konsumen.

Pemilik toko, Rahmat, mengakui produk kedaluwarsa tersebut tidak untuk dijual. Ia mengklaim, produk yang ditemukan tim sudah dipisah dengan produk lainnya. Produk itu pun sedianya akan diambil kembali oleh sales. Ia mengakui pula, dengan mengetahui kedaluwarsa, ia selalu menginformasikan ke pembeli bah-

wa jenis barang yang kedaluwarsa agar tidak diambil.

“Susu itu sudah dipisah dengan produk lain karena sudah kedaluwarsa. Nantinya produk ini akan diambil oleh salesnya,” kilahnya.

Usai sidak, Mawardi berkesimpulan, tim gabungan kali ini menemukan sejumlah produk yang dalam kondisi kedaluwarsa tersebut. Di beberapa toko yang ditemukan, pihaknya pun mengambil sikap dengan memberi teguran kepada pemilik toko agar tidak menjual makanan dan minuman kedaluwarsa. Sebab jika diindahkan, atau ketahuan menjual produk kedaluwarsa saat sidak berikutnya, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mencabut izin usaha (SIUP) yang dimiliki pemilik toko. (ari)

Demikian diungkapkan Direktur Umum Perusahaan Daerah Agro Selaparang, Hery Tamsanipada Suara NTB, Selasa (12/5). Diakuinya, jagung menjadi salah satu garapan utama lahan bisnis yang digerakan PD Agro Selaparang.

Sistem perdagangan yang dilakukan diakui masih belum bicara soal kualitas.

Transaksi jual beli dengan para pembeli di daerah Pulau Jawa itu masih menggunakan cara-cara tradisional. Di mana, jagung petani dibeli lalu dijual ke para pembeli dan belum ada upaya meningkatkan kualitas, seperti tingkat kadar air. “Ratarata yang kita jual yang kadar airnya 15-18,” tutur Tamsani.

Menurutnya, yang menjadi keluhan dari pembeli adalah tingkat kebersihan jagung.

Pipil kering yang dijual selama ini hanya digiling melalui cara-cara sederhana, karena proses pemisahan ampas dengan butiran jagungnya masih

belum sempurna dilakukan petani.

Sementara pihak PD Agro Selaparang belum berani melakukan pembinaan kepada petani. Diakuinya, pernah pada jajaran direksi sebelumnya melakukan kegiatan pembinaan kepada para petani.

Namun, kegiatan pembinaan bukan mendatangkan untung bagi perusahaan sebaliknya telah membuat buntung.

Diakui, sistem pembinaan dan sumber daya manusia yang akan melakukan proses pembinaan itu belum dimiliki PD Agro Selaparang. Keinginan besarnya, bisnis bidang pertanian ini bisa dikembangkan. Akan tetapi, kegiatan pembinaan yang dilakukan tahun 2011 silam itu menimbulkan kerugian besar.

Menurutnya, sistem kemitraan yang dijalin kurang bagus, nota kerjasama antara perusahaan dengan petani juga kurang jelas, sehingga membuat PD merugi. (rus)

Penghuni Kos di Lotim Mesti Urus Surat Domisili Selong (Suara NTB) – Tim Yustisi yang merupakan gabungan Satpol PP Lombok Timur (Lotim), kepolisian, TNI, kejaksaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melakukan razia kos-kosan, Selasa (12/5). Mereka melakukan razia di Lingkungan Kampung Lauk Masjid Kelurahan Pancor yang memiliki banyak kos-kosan. Dalam razia itu, petugas berhasil menemukan sejumlah penghuni kos yang berasal dari luar daerah tanpa memi-

liki surat domisili sebagai bukti berada di Gumi Selaparang.

Kepala Satpol PP Lotim Drs. Salmun Rahman, mengharapkan, penghuni kos yang didominasi pelajar dan mahasiswa itu membuat surat keterangan domisili dan administrasi lainnya. Alasannya, seorang warga negara yang berpindah tempat tinggalnya, baik sementara maupun selamanya harus mengurus dan memiliki surat keterangan domisili atau memegang surat

kependudukan di mana tempat tinggalnya.

“Bagi yang belum memiliki kartu domisili bagi penghuni kos yang berasal dari luar Lotim, kita harapkan mereka membuat kartu domisili. Selain itu, kita juga mengimbau kepada wali kos supaya menjaga dan mengontrol aktivitas para penghuni kost yang keluar masuk,” ujarnya.

Ria Hardani dari Dinas Dukcapil Lotim juga mengimbau kepada para penghuni kos yang terlibat dalam operasi

itu supaya secepatnya berurusan dengan kepala lingkungan, kelurahan dan Dinas Dukcapil Lotim untuk mengurus suratsurat kependudukannya. “Jangan sampai kita kembail lagi ke sini, mereka masih belum mengantongi kartu domisili itu,” tambahnya.

Sementara, Kepala Lingkungan Kampung Lauk Masjid Kelurahan Pancor, Humaidi mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dari para penghuni kos terkait dengan keberadaannya. “Baik

wali kos maupun yang ngekos dari dulu tidak pernah melapor ke saya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Hasriah, salah satu pemilik rumah kos, mengaku sudah membuatkan penghuni kosnya kartu domisili dan melaporkan keberadaan pelajar dan mahasiswa yang menyewa di rumahnya pada kepala lingkungan. “Saya sudah melaporkannya dan sudah berapa kali didata, memang secara lisan sudah saya laporkan, namun secara administrasi belum,” tutupnya. (yon)

Mobil Operasional Dipakai

Pasien Kritis Dibawa Pakai Angkutan Umum Selong (Suara NTB) – Gara-gara mobil puskesmas keliling dipakai rapat ke Selong, seorang pasien kritis akibat strok di Puskesmas Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun harus dibawa menggunakan angkutan umum.

Kondisi ini dikeluhkan keluarga pasien Hadi Zainur yang dirujuk ke salah satu rumah sakit di Selong, Selasa (12/5).

“Kita pakai angkutan umum, kan mobil ambulans dipakai untuk pergi rapat oleh pihak puskesmas di sana,” keluh Lalu Agil, salah satu keluarga pasien.

Seharusnya, kata dia, mobil operasional tetap disiagakan di puskesmas, bukan malah dipergunakan untuk

keperluan di luar penggunaan.

Sementara, Mulyadi Hasan, salah satu perawat di Puskesmas Sembalun Lawang yang ikut membawa pasien ke Rumah Sakit Risa membenarkan mobil puskesmas keliling yang ada di Puskesmas Sembalun dibawa pihak puskesmas untuk pergi rapat.

Diakuinya, dirinya sudah mengingatkan kepada pihak puskesmas supaya tidak memakai mobil puskesmas keliling untuk keperluan pribadi.

Alasannya, tidak menutup kemungkinan adanya pasien yang harus dirujuk pada saat itu seperti yang terjadi sekarang ini.

“Pernah saya ingatkan bahwa untuk keperluan pribadi mobil itu jangan dibawa, seperti

sekarang ini kan masyarakat sangat membutuhkan mobil itu untuk kita rujuk,” akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dr. Utun Supria membenarkan di kantornya ada rapat yang dihadiri unsur puskesmas. Sebelumnya, dirinya menegaskan mobil puskesmas keliling tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan lainnya, selain disiagakan untuk mengantisipasi pasien kritis yang membutuhkan mobil operasional tersebut.

Namun pada kenyataannya, kasus penggunaan mobil ambulan untuk kepentingan lain itu, masih saja terjadi di Lotim. (yon)

(Suara NTB/ist)

PAKAI PICK UP - Hadi Zuhair, salah satu pasien kritis saat dirujuk dari Puskesmas Lawang Sembalun ke Rumah Sakit Risa di Selong dengan menggunakan mobil umum jenis pick up.

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

Mutasi dan Promosi Pejabat

Wabup Pastikan Akomodir UU ASN Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyatakan dalam hal melakukan mutasi dan promosi pejabat di lingkup Pemda Lobar, ia memastikan akan mengakomodir 100 persen aturan yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia akan menerapkan sistem tender jabatan.

“Nanti dalam proses mutasi saya akan mengakomodir 100 persen UU ASN beserta peraturan di bawahnya dalam konteks mutasi dan promosi,” katanya, Selasa (12/5).

Dalam UU ASN itu, ada isitilah assessment yang hampir sama dengan lelang jabatan. Pola ini, katanya, akan diterapkan juga dalam memutasi dan promosi pejabat. Terkait hal ini ia belum membicarakan secara internal, sebab saat ini sendiri masih menunggu kewenangan untuk melakukan mutasi.

Seperti disampaikan sebelumnya oleh Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq, Pemkab Lobar mewacanakan akan melakukan lelang jabatan terhadap semua pejabat eselon II, khususnya kepala SKPD penghasil PAD. Hal ini untuk mendorong agar pejabat yang menempati posisi kepala dinas benar-benar berkualifikasi dan memiliki kreasi dan inovasi dalam menghasilkan PAD. Untuk penerapan pola ini, kata Taufiq akan dirancang, sebab ke depan hal ini sesuai dengan ketentuan UU ASN terkait penggunaan panitia seleksi (pansel) dalam memutasi pejabat. (her)

SUARA PULAU LOMBOK Proyek Bangunan Dihentikan

Polisi Periksa Panitia Pengadaan di Satpol PP Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Tim Polres Lombok Barat (Lobar) turun menelisik proyek di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar yang diduga dikerjakan tanpa ada dokumen kontrak, sehingga tim percepatan dan monev pembangunan Lobar menghentikan proyek ini. Tim polres memeriksa sejumlah pihak antara lain bendahara proyek Pos Linmas, Kepala Tata Usaha dan pejabat pengadaan serta PPK. Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Masyarakat

Ganti Tak Kunjung Dibayar

Warga Semparu Tuding Pemkab Loteng Ingkar Janji Praya (Suara NTB) Belasan warga korban relokasi Pasar Semparu Desa Semparu Kecamatan Kopang menuding Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah melakukan kebohongan publik. Lantaran janji untuk segera membayar ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak relokasi pasar, sampai saat ini tak kunjung terwujud. Padahal Pemkab Loteng sudah berjanji bakal membayar gantir rugi, awal tahun ini juga.

Menurut perwakilan warga, Ramdani, pada tahun 2014 lalu Pemkab Loteng sudah menjanjikan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak relokasi Pasar Semparu dengan total ganti rugi sebesar Rp 100 juta. Rumah yang harus diganti rugi adalah 9 rumah yang didiami 16 orang warga, termasuk anakanak dan orang tua jompo. Anggaran ganti rugi sudah dialokasikan pada APBD Loteng tahun 2015 ini, sebesar Rp 100 juta.

Namun anehnya, saat akan minta pembayaran, warga justru dipersulit oleh Pemkab Loteng, dalam hal ini Bagian Keuangan Setda Loteng. Beberapa kali meminta pencairan, pemerintah daerah selalu mengulur waktu dengan meminta berbagai persyaratan, termasuk warga diminta mengajukan proposal ganti rugi.

Tapi pada kenyataannya, proses pencairan ganti rugi belum juga dilakukan. Kendati persyaratan yang diminta sudah dipenuhi. Bahkan, warga sudah tiga kali mengganti proposal sesuai permintaan pemerintah daerah. “Ini pemerintah daerah terkesan sengaja mempersulit warga untuk memperoleh ganti rugi yang jadi haknya. Padahal itu janji pemerintah daerah sendiri,” terangnya.

Parahnya lagi, selain dipersulit warga juga terkesan dilempar ke sana kemari oleh pemerintah daerah. Dengan disuruh minta persetujuan ke beberapa dinas. “Bukan masalah kami harus minta persetujuan ke sejumlah dinas.

Tapi ganti ruginya dibayarkan. Tetapi yang terjadi justru, kita dilempar ke sana ke mari. Namun ganti rugi tidak kunjung dibayar oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk itu, warga menagih janji pemerintah daerah membayar ganti rugi kepada warga. Pasalnya, banyak di antara warga yang terkena dampak relokasi Pasar Semparu, yang sampai sekarang belum punya tempat tinggal yang layak.

Tempat tinggal sebelumnya sudah dirusak untuk keperluan pembangunan Pasar Semparu.

Warga pun mengancam bakal melaporkan pemerintah daerah ke aparat penegak hukum, karena telah melakukan perusakan atas rumah warga tanpa memberi ganti rugi yang layak.

“Kalau persoalannya tetap dibiarkan seperti ini, jangan salahkan warga kalau sampai melapor ke polisi,” tambah Ramdani.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Loteng, H. Amir Husein, menegaskan, ganti rugi bagi rumah warga yang terkena dampak relokasi Pasar Semparu pasti diberikan. Apalagi, anggarannya sudah disiapkan Pemkab Loteng. ‘’Tinggal persoalan waktu saja. Karena pencairan anggaran daerah tidak sembarang. Ada proses dan tahapan yang harus dilalui,’’ ujarnya.

Ia pun membantah kalau pemerintah daerah menghambat proses pencairan ganti rugi bagi warga. Tapi lebih pada persoalan prosedur saja. (kir)

Polres Loteng Amankan Kayu Diduga Hasil ’’Illegal Logging’’ Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil mengamankan belasan kayu gelondongan yang diduga hasil illegal logging di wilayah Desa Steling Batukliang Utara. Penangkapan tersebut menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir.

Setelah pada Kamis (7/5) lalu, puluhan kayu gelondongan juga berhasil diamankan Polsek Batukliang Utara.

Kali ini belasan kayu gelondongan jenis mahoni diamankan anggota Polsek Kopang. Penangkapan kayu hasil illegal logging tersebut, bermula saat anggota Polsek Kopang mendapat informasi dari masyarakat, jika akan ada kayu hasil illegal logging yang akan dikirim dari wilayah Kumbang Batukliang ke Lombok Timur.

Mendapat informasi tersebut, anggota Polsek Kopang kemudian melakukan penjagaan di jalur yang diperkirakan bakal dilalui, sejak Senin (11/5) sore. Namun pada kenyataanya, hingga Selasa pagi kayu yang dimaksud tidak kunjung lewat. Mengetahui, hal itu anggota polisi berinisiatif untuk melakukan penyisiran ke wilayah Dusun Kumbak.

Benar saja, di salah kebun milik salah seorang warga berinisial H. Ma, polisi mendapati sekitar 15 kayu mahoni dalam bentuk gelondongan. Saat ditemukan, kayu-kayu tersebut masih tergeletak di semak-semak. Polisi pun mencoba mencari pemilik kebun. Tetapi tidak berhasil ditemukan, karena sedang tidak berada di rumah.

“Panjang kayu tersebut mencapai 2,20 meter. Dengan diameter 4 meter. Sebanyak 15 glondongan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, saat dikonfirmasi wartawan.

Kayu-kayu tersebut kini sudah diamankan oleh anggota Polsek Kopang bersama dengan Polsek Batukliang untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Adapun tersangka sendiri, sejauh ini belum ada, karena saat ditemukan tidak ada satu orang pun berada di dekat kayukayu tersebut. “Pemilik kayu masih kita selidiki,” akunya.

Disinggung apakah ada kaitannya kasus penemuan kayu tersebut dengan kasus serupa sebelumnya, Tauhid mengaku belum bisa memastikan. Namun pihak kepolisian menaruh kecurigaan, jika antara kasus penemuan kayu yang pertama pertengahan pekan lalu dengan kasus tersebut ada keterkaitannya.

Indikasinya, panjang dan diameter kayu yang ditemukan itu, sama dengan panjang serta diameter kayu sebelumnya.

“Kita belum bisa pastikan apakah ada keterkaitannya. Tetapi indikasi ke arah itu ada,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya kini terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pemilik dari kayu-kayu tak bertuan tersebut. (kir)

Halaman 5

(Trantibum dan Tranmas) Satpol PP Lobar, I Ketut Rauh, Selasa (12/5).

Tim Polres Lobar, katanya, beberapa kali turun memeriksa sejumlah pihak, antara lain PPK, bendahara terkait proyek ini. Diakuinya, ia memperoleh informasi tim polres turun memeriksa sejumlah pihak tersebut. Namun dirinya tidak tahu persis, seperti apa hasilnya, sebab bukan bidang yang ia tangani.

Dikonfirmasi masalah ini, Wakil Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, terkait ada aparat turun menelusuri proyek di Satpol PP di luar kewenangan pemda. Namun demikian ia menegaskan, jika ada pelanggaran dalam proyek itu harus ditindak tegas sesuai ketentuan.

Terkait proyek di Satpol PP, ungkapnya, banyak informasi yang beredar, sehingga

ia meminta Asisten II Setda Lobar mengecek langsung kebenaran yang terjadi dalam proyek di Satpol PP. Dari laporan yang diterima, hasil pengawasan dan evaluasi internal diketahui ada persoalan di proyek ini.

Untuk itu, pihaknya telah menandatangani surat perintah kepada Inspektorat untuk turun mengaudit proyek bersangkutan. “Pemda tinggal tunggu hasil kerja Inspekrtorat itu. Hasil kerja Inspektorat itu kami tindaklanjuti,” katanya.

Sementara itu Asisten II Setda Lobar yang juga Ketua Tim Percepatan dan Monev Pembangunan Lobar, Robijono Prasetijanto menyatakan, saat ini pihaknya masih mengevaluasi administrasi proyek ini. “Untuk saat ini proyek itu dihentikan, sampai proses administrasi selesai,” kata Robi. (her)

SELIDIKI - Inilah proyek Satpol PP Lobar yang diselidiki Polres Lobar. Diduga dalam pengerjaan proyek ini ada penyimpangan.

Penanganan Kasus Korupsi Tetap Prioritas Polres Loteng Praya (Suara NTB) Kapolres Lombok Tengah (Loteng) AKBP Nurodin, SIK, MH, menegaskan kalau penanganan kasus dugaan korupsi tetap menjadi prioritas jajarannya. Dan, tidak ada istilah penyelidikan kasus korupsi yang dihentikan.

“Penanganan kasus korupsi tetap jalan. Tidak ada yang boleh dihentikan,” tegas Nurodin, Selasa (12/5).

Ia menegaskan, selama bukti dan keterangan pen-

dukung ada, maka semua kasus dugaan korupsi yang sudah masuk daftar Polres Loteng harus tetap berjalan dan tidak ada pembedaan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Artinya, semua kasus harus diperlakukan sama.

Hanya saja, lanjut Nurodin, penyelidikan kasus dugaan korupsi tidak sesederhana kasus kriminal pada umumnya, sehingga proses penyelidikannya butuh waktu dan

tahapan yang panjang. Apalagi, kasus korupsi butuh pembuktian yang benar-benar akurat. “Kenapa penyelidikan kasus korupsi, butuh waktu lama. Karena memang mengungkap kasus korupsi tidak mudah,” tegasnya.

Meski butuh waktu lalu, bukan berarti, pihaknya mundur. semua kasus-kasus korupsi pasti akan ditindaklanjuti.

Tetapi, karena terkendala banyak persoalan, maka penanganan kasus korupsi tidak

Dua Oknum Wartawan Diamankan Polisi

(Suara NTB/her)

INTEROGASI - Dua oknum yang mengaku anggota KPK diinterogasi di SMAN 2 Gerung sesaat sebelum diamankan ke Polsek Gerung, Selasa (12/5). sekolah, mereka juga memperlihatkan buku,” imbuhnya.

Setelah itu, dua orang ini meminta uang dengan alasan untuk biaya transportasi. Dua oknum ini lalu memperlihatkan nama sekolah yang sudah dikunjungi dan menyetor uang dengan nilai bervariasi. “Seperti SMAN 1 Gerung menyetorkan Rp 400 ribu,” imbuhnya.

Atas dasar itulah, ia pun berinsiatif untuk meminta bendahara untuk memberikan uang tersebut.

Karena curiga pihak sekolah pun melapor ke aparat polsek Gerung. Tak lama kemudian aparat polsek datang mengamankan dua oknum ini. “Anehnya, kepada aparat, baru mereka ngaku dari media,” ujarnya.

Kapolsek Gerung, AKP I Kadek Metria mengaku setelah memperoleh laporan ia langsung ke SMAN 2 Gerung. Untuk sementara dua oknum ini diamankan, sampai ada keterangan terkait status wartawan mereka apakah legal atau gadungan? “Kami perlu perjelas status mereka, karena jangan-

desa, berkasnya sedang pada tahap persiapan untuk dilimpahkan,” ujar Nurodin.

Setelah satu kasus bisa diselesaikan, baru kemudian pihaknya beralih ke kasus lain, sehingga semua kasus tertangani dan tidak ada kasus yang dilewatkan. “Prinsipnya kita, walaupun lama tetapi penyelidikan kasus korupsi selesai. Karena memang menangani kasus korupsi bukan pekerjaan mudah,” pungkasnya. (kir)

Mengkhawatirkan, Peredaran Narkoba di Loteng

Mengaku Anggota KPK

Giri Menang (Suara NTB) – Dua oknum yang mengaku dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangkap aparat Polsek Gerung, Selasa (12/5).

Kedua oknum ini ditangkap saat berada di SMAN 2 Gerung.

Mereka sempat meminta uang ke pihak sekolah dengan alasan untuk ongkos, karena mereka datang dari Jakarta.

Kedatangan kedua oknum ini sempat membuat heboh para guru dan pelajar di SMAN 2 Gerung, lantaran mengaku dari KPK. Sontak pihak sekolah pun geger, apalagi setelah dua oknum ini menanyakan perihal anggaran di sekolah.

Bendahara SMAN 2 Gerung, Haryatun, mengaku, dua oknum ini datang menggunakan kendaraan roda empat sekitar pukul 11.00 Wita lebih. Setelah itu, masuk ke sekolah menemui para guru. “Awalnya mereka perkenalkan diri dari KPK, bukan menyebut dari media KPK,” tuturnya.

Awalnya ia mengira jika dua orang ini penjual buku, karena mereka membawa buku. Ia pun mengarahkan agar bertemu Wakil Kepala Bidang Humas, H Rosidi. Tak lama dua oknum ini diterima oleh H. Rosidi.

H. Rosidi yang dikonfirmasi menjelaskan, kedua oknum ini tak mengaku dari media KPK, namun hanya menyebut KPK. Mereka menunjukkan identitas berupa kartu nama dan lembaran yang mempertegas bahwa mereka dari KPK. “Bukan menyebut dari media,” imbuhnya.

Dua oknum ini lalu bertanya soal anggaran sekolah, seperti DAK dan beasiswa serta anggaran lain. Ia pun menjelaskan sesuai pengetahuannya. “Mereka tanya masalah anggaran

bisa sekaligus. Dalam hal ini, ujarnya, penanganan dilakukan secara bertahap, satu demi satu agar hasilnya bisa lebih maksimal.

Saat ini, Polres Loteng masih fokus untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng. Berkas kasus tersebut pun kini tengah dipersiapkan untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

“Khusus untuk kasus bedah

jangan gadungan,” ujarnya.

Meski pihak sekolah tak mempersoalkan telah memberikan uang, namun pihak aparat tetap menahan keduanya untuk melakukan penyelidikan. Terkait KPK gadungan ia menyatakan belum bisa menyimpulkan.

Sementara itu, kedua oknum berinisial RS dan K mengaku baru seminggu berada di Lombok. “Saya ini wartawan KPK (Koran Pemberitaan Korupsi),” kilahnya.

Ia membantah jika ia menyebut diri dari KPK ke pihak sekolah. Ia mengaku dari Koran KPK, ia juga pernah ikut lembaga resmi media seperti PWI. Untuk mempertegas dirinya wartawan, ia pun menunjukkan kartu ID dan KTP yang dikeluarkan pihak kepolisian yang menyebut pekerjaannya wartawan. Selain itu, ia menunjukkan surat tugas dari pimpinan redaksi KPK. Ia mengaku datang ke SMAN 2 Gerung untuk liputan masalah anggaran, seperti dana BOS, DAK dan anggaran beasiswa. (her)

Praya (Suara NTB) Kasus peredaran narkoba di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini sudah semakin mengkhawatirkan. Itu bisa dilihat dari banyak kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap jajaran Polres Loteng. Untuk itu, masyarakat dan seluruh elemen di daerah ini diharapkan bisa terus meningkatkan kewaspadaan.

Demikian diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, saat coffee morning dengan awak media di Polres Loteng, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, selama tahun 2015 ini saja sudah ada 7 kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkapkan dengan 9 orang tersangka. “Jadi hampir tiap bulan ada saja, kasus peredaran narkoba yang berhasil kita ungkap,” klaimnya.

Artinya, dengan banyak kasus narkoba yang terungkap menandakan kalau peredaran narkoba di Loteng sudah sangat mengkhawatirkan, karena dari yang terungkap saja cukup banyak. Sementara yang belum terungkap, jauh lebih banyak lagi. Walaupun kalau dilihat dari barang bukti yang diamankan tidak terlalu banyak.

“Ini kan yang sudah terungkap saja. Yang belum terungkap jelas jauh lebih banyak lagi,” akunya, seraya menambahkan di Loteng tidak begitu banyak tempat hiburan seperti halnya di daerah lain.

Untuk itu, ujarnya, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dan kalangan di daerah ini agar bisa menekan peredaran narkoba di daerah ini.

‘’Jangan sampai, kondisi yang sudah memprihatikan seperti sekarang ini, justru semakin memprihatinkan,’’ ujarnya.

Masyarakat, ujarnya, memiliki peran vital dalam enekan peredaran narkoba. Jika tidak bisa ikut melakukan penindakan, paling dengan cara menjaga keluarga atau tetangga terdekat dari pengaruh narkoba. “Kalau satu orang saja sudah bisa menjaga keluarga dan tetangganya dari pengaruh narkoba, maka ruang gerak peredaran narkoba akan semakin sempit,” terangnya.

Diakuinya, tanpa peran serta aktif masyarakat, upaya menekan peredaran narkoba di daerah ini jelas tidak akan bisa maksimal. Jika, masyarakat hanya mengandalkan upaya dari pihak kepolisian saja, maka penekanan peredaran narkoba sulit dilakukan.

Apalagi di masa mendatang, semakin berkembangnya sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya, maka potensi peredaran narkoba di Loteng bakal semakin tinggi.

Jika tidak dibarengi dengan upaya antisipasi sejak dini, maka banyak generasi muda yang akan menjadi korban.

Sementara Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Citra Kurnia Sari, mengungkapkan dari 7 kasus yang terungkap dengan 9 orang tersangka, sudah ada 4 orang tersangka yang berkasnya sudah dilimpahkan. Sisanya sampai saat ini, masih dalam proses penyidikan. “Rata-rata narkoba yang beredar jenis sabusabu,” tambahnya. (kir)

Pemotongan PSKS Ambil Hak Rakyat Miskin Giri Menang (Suara NTB) – Dugaan pemotongan dana bantuan dari program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Desa Giri Tembesi mengundang keprihatinan dari Wakil Bupati (Wabup) Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Ia menyayangkan adanya tindakan yang dilakukan oknum di desa setempat.

Menurutnya, pemotongan bantuan yang diduga dilakukan oknum tertentu merupakan bentuk mengambil hak rakyat, khususnya warga miskin. “Itu tidak boleh karena melanggar hukum, itu kan mengambil hak rakyat,” te-

gasnya, Selasa (12/5). Ia mengaku, belum memperoleh laporan terkait dugaan pemotongan dana bantuan tersebut.

Ditegaskannya, apapun alasannya, siapapun tetap tidak boleh memotong dana bantuan PSKS ini, meski ada semacam kesepakatan antara penerima bantuan dengan pihak desa atau dusun untuk sekadar ongkos.

Terkait persoalan PSKS ini, pemda mengimbau kepada semua pihak, khususnya pemerintah desa hingga dusun tidak ada lagi terjadi pemotongan dana untuk masyarakat miskin itu. Selain itu, pengawasan terhadap penyalurannya harus

terus dilakukan, sehingga mampu menekan terjadinya penyelewengan.

Sebelumnya, puluhan warga dari tiga dusun di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Senin mendatangi kantor desa. Warga mempertanyakan pihak desa terkait dana PSKS yang diduga tak semua dicairkan ke masyarakat, padahal sudah ada data penerima bantuan tersebut.

Selain itu, banyak warga tak mampu di Giri Tembesi justru tak memperoleh PSKS, padahal sebelumnya warga memperoleh bantuan sejenis, seperti bantuan langsung tunai (BLT). (her)

(Suara NTB/kir)

BARANG BUKTI - Sejumlah barang bukti narkoba dan alat penghisap narkoba yang berhasil diamankan Polres Loteng dari beberapa kasus narkoba yang diungkap selama tahun 2015 ini.

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pengelola Wisata Kertasari

Ajukan Izin Pengelolaan Lingkungan Taliwang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah memeriksa berkas kelengkapan milik Whales & Waves. Perusahaan pengembang pariwisata yang berada di desa Kertasari itu, baru-baru ini telah mengajukan permohonan penerbitan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) terkait kegiatannya tersebut.

“Kita baru saja melakukan pertemuan dengan pihak Whales & Waves terkait pengajuan permohonan UKL-UPL mereka.

Dan kami periksa semua berkas yang mereka sampaikan sebagai persyaratan,” kata Sekretaris BLH KSB, Syafruddin, BE kepada wartawan, Selasa (12/5).

Syafruddin mengatakan, secara umum persyaratan yang diajukan oleh manajemen W&W terhitung lengkap. Hanya saja untuk beberapa perizinan, BLH meminta agar manajemen segera melakukan per-

panjangan mengingat masa berlakunya yang hampir habis.

“Ada beberapa dokumen izin mereka yang sudah mau berakhir masa berlakunya. Kami minta kepada mereka segera memperbaharui, karena kalau tidak, kami juga tidak bisa menerbitkan UKL-UPL yang mereka minta,” timpalnya.

Menurutnya, cepat atau lambatnya proses penerbitan UKLUPL milik W&W tergantung dari manajemen perusahaan sendiri. Jika nantinya seluruh persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan segera dipenuhi, secara otomatis BLH akan secepatnya menerbitkan dokumen UKL-UPL perusahaan asing itu. “Kalau normalnya, paling kita butuh waktu sebulan.

Nanti kita juga ada penelitian di lapangan untuk mengkroscek kebenaran dari data yang disampaikan perusahaan kepada kami,” papar Syafruddin.

Permohonan penerbitan dokumen izin UKL-UPL yang diajukan W&W ini sebenarnya terhitung telat. Pasalnya di lokasi saat

ini, perusahaan sudah melakukan pembangunan. Di atas lahan yang dikuasainya, perusahaan yang dimiliki bule Maxim Romanov ini sudah menempatkan beberapa unit bangunan penginapan berupa cottage. Padahal idealnya sebelum melakukan kegiatan pembangunan apa pun di lokasi, sebuah perusahaan terlebih dahulu seharusnya mengantongi segala bentuk perizinan yang dibutuhkannya.

Hal ini tak dipungkiri oleh Syafruddin. Menurutnya, secara normatif seluruh kegiatan investasi sebelum melakukan menjalankan kegiatan usahanya harus terlebih dahulu melengkapi seluruh izinnya. (bug)

AJUKAN IZIN - Salah satu bangunan milik W&W yang telah berdiri di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang, yang saat ini diajukan permohonan izin pengelolaan lingkungannya.

(Suara NTB/ist)

Pasangan Husni – BJS Belum Final Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumbawa yang juga Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, menegaskan, pasangan M. Husni Djibril yang diusung partainya dengan Burhanuddin J. Salam (Ketua DPD PAN Sumbawa) belum final. Artinya masih berproses dan kandidat lain masih memiliki peluang yang sama mendampingi Husni.

(Suara NTB/ind)

BERPRESTASI - Siswa SLBN berprestasi yang siap mewakili NTB ke tingkat nasional.

Siswa SLBN Sumbawa Tembus OSN Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Murid Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Sumbawa akan mewakili NTB ke Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk empat mata pelajaran. Siswa tersebut yaitu dari tingkat (dikdat) Mifta Hilmi Hafifah Olimpiade Matemataika, M. Alif Aldiansyah Olimpiade IT, Ikramansyah Olimpiade Sains dari SMPN 3 Inklusi, dan tingkat pendidikan menengah (dikmen) Aditya Haerani Olimpiade Karya Tulis Ilmiah. Keempat siswa ini akan mengikuti OSN Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) tingkat Nasional di Yogyakarta, 18 Mei mendatang.

Kepala SLBN Sumbawa, Atika H. Ali, S.Pd kepada Suara NTB mengatakan keberhasilan yang diperoleh siswanya tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi dengan upaya penuh perjuangan yang dilakukan sebelumnya. Mulai dari pembinaan siswa, persiapan dari segi pembelajaran yang diberikan serta mendatangkan pembina dari luar sekolah untuk membantu memberikan pembinaan terhadap siswa.

“Tidak mungkin datang keberhasilan seperti membalik telapak tangan, kami bina anak kami dari awal. Alhamdulillah keberhasilan ini dengan penuh perjuangan,” imbuhnya.

Sedangkan persiapan untuk menuju tingkat nasional, siswa-siswa yang berhasil lolos tersebut tetap diberikan bimbingan dan terus dilatih. Bahkan latihan-latihan rutin untuk siswa diberikan waktu tambahan untuk berlatih mengembangkan serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Hal ini tentunya dengan harapan dapat berbicara banyak di tingkat Nasional nantinya. Mengingat prestasi yang diperoleh bukan saja baru sekali ini ditorehkan.

Menurut Atika berkaca dari pengalaman sebelumnya, SLBN Sumbawa pernah mewakili NTB di tingkat Nasional dan mendapat juara III Nasional Mengarang pada 2002 silam. Bahkan tahun sebelumnya tiga siswa mewakili provinsi ke tingkat Nasional di Semarang. Meskipun belum memperoleh juara, namun kembali pada kemampuan serta persaingan yang banyak di tingkat Nasional. Hal ini kemudian menjadi motivasi dan semangat untuk lebih berusaha meningkatkan prestasi dari tahun sebelumnya yang pernah diperoleh. “Tahun ini ada empat yang akan ke Yogyakarta. Harapan kami pasti ingin memperoleh juara di Tingkat Nasional. Namun tergantung bagaimana persiapan yang sudah dilakukan, serta semangat dari siswa,” tukasnya seraya menambahkan persiapan siswa SLBN sudah optimal dilakukan, bahkan pihaknya terus memberikan pelatihan-pelatihan serta menambah waktu belajar siswa agar bisa memberikan yang terbaik di tingkat nasional. (ind)

“Proses rekrutmen pasangan calon di PDI Perjuangan itu sudah ada mekanisme yang mengatur tentang itu. Kami sudah mengalami tahapantahapan sesuai dengan ketentuan regulasi di dalam partai

kami,’’ katanya. Penjaringan dan penyaringan sudah dilakukan.

Bahkan sekarang sudah sampai pada tahapan melakukan verifikasi terhadap calon-calon yang sudah masuk ke DPC partai yang kemudian disampaikan

ke DPP partai melalui DPW partai di provinsi. ‘’Dan sampai saat ini tahapannya adalah proses verifikasi,” jelas Budi kepada wartawan, Selasa (12/5).

DPP partai nantinya akan merekomendasikan ke DPC

BPMPD Usulkan HAKI untuk Dua Temuan TTG Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa sedang mengupayakan keluarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Terhadap dua temuan Teknologi Tepat Guna (TTG) karya putra daerah.

Dua TTG dimaksud, yakni, Alat Perontok Modifikasi (Power Traiser Ai Nunuk Rampis) karya Mulyadi, warga Ai Nunuk desa Serading kecamatan Moyo Hilir dan Inbatron atau Infus Botol Air Teron karya Ketut Teron warga dusun Baremang desa Luk Kecamatan Rhee. Yang sebelumnya telah meraih Juara I pada seleksi penerima anugerah TTG bersaing tingkat Provinsi 2013 lalu. Serta Juara II TTG unggulan nasional Provinsi NTB oleh Kemendagri 2014 lalu.

Sedikit gambaran tentang

Power Traiser milik Mulyadi, dimensi alat, panjang 130 cm, lebar 115 cm dan tinggi 110 cm, kapasitas Produksi 1,5 Ton/ Jam, mesin 5,5 HP GX 160, bahan bakar bensin (6 liter/hari) dan berat, sekitar 100 Kg. Hasil rontokan jerami 99 pesen.

Keunggulan alat ini, hasil gabah bersih (90%), dudukan mesin dapat diubah (naik turun) dan dapat disesuaikan, kaki bisa dilipat, bentuk dan ukuran berbeda dengan produk lain (lebih menarik) lebih pendek sehingga memudahkan dalam menggunakan dan mebawa alat ini, Dapat diangkat oleh dua orang atau ditarik menggunakan sepeda motor karena alat perontok ini dilengkapi dengan roda. Biaya Produksi Pembuatan Alat , Biaya Produksi Pembuatan Alat tanpa mesin Rp 2.800.000.

Untuk Inbatron, cara kerjanya amat sederhana. Limbah botol air

(Suara NTB/arn)

ALAT PERONTOK - Alat perontok modifikasi karya Mulyadi.

(Suara NTB/arn)

Tarunawan

kemasan 1,5 liter diposisikan horizontal dan vertikal. Kemudian botol horizontal diberi lubang di tengah agar mulut botol vertikal bisa masuk. Pantat botol vertikal dipotong supaya air hujan bisa masuk dan diam tergenang pada botol horizontal. Di atas botol horizontal diberi lubang kecil sekitar dua sampai tiga lubang supaya akar pada tanaman pohon dapat menemukan kelembaban untuk bisa bertahan hidup di musim kemarau. Inbatron ditanam pada ¾ bagian di dalam tanah dekat pohon lebih kurang 1-2 jengkal.

Kepala BPMPD Sumbawa, Tarunawan, S.Sos, menyatakan kinipihaknyasedangmengusulkan HAKI atas dua temuan ini ke pusat. Harapnnya, agar temuan berharga karya anak bangsa ini memiliki legalitas dan bisa dimanfaatkan sekaligus membantu banyak orang. “Kami sedang proses ke pusat,”pungkasnya. (arn/*)

Kandidat Cabup dari Birokrat Mulai Bersosialisasi Taliwang (Suara NTB) Munculnya sejumlah figur kandidat calon bupati dan calon wakil bupati (Cabup dan Cawabup) dari kalangan birokrat atau PNS di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang memulai mensosialisasikan diri, membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat mengeluarkan ultimatum.

Panwaslu mengingatkan bagi para bakal calon yang hingga kini masih berstatus sebagai PNS aktif agar tidak melakukan sosialisasi diri terkait rencananya maju di Pilkada. Sebab sejauh ini tahapan Pilkada masih dalam proses persiapan di mana penyelenggara tengah menyusun perangkat, baik itu struktur, regulasi maupun anggaran. “Kita ini belum masuk dalam tahapan inti pelaksanaannya. Tapi kami melihat, terutama para calon dari birokrat (PNS) sudah terang-terangan mensosialisasikan diri,” ujar ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang.

Unang menjelaskan, birokrat sebagai bagian tak terpisahkan dari PNS dalam aturannya dilarang ikut terlibat dalam politik praktis. Artinya selama bersangkutan masih berstatus sebagai PNS maka tindakan menjalankan kegiatan politik praktis oleh para birokrat yang katanya telah bersiap maju sebagai calon di Pilkada tidak dibenarkan. “Setahu kami dari seluruh bakal calon (Balon) dari birokrat itu be-

lum ada yang benar-benar mundur dari jabatannya di birokrasi apalagi sebagi PNS,” katanya.

Panwaslu punya alasan stersendiri mengapa harus lebih awal mengeluarkan ultimatum terhadap para calon dari kalangan birokrat tersebut.

Menurut Unang, dengan statusnya sebagai PNS dan menduduki jabatan strategis di birokra-

si, bersangkutan akan sangat sulit memilah dirinya saat bersosialisasi secara politik. Antara dirinya sebagai birokrat yang secara tegas dilarang oleh Undang Undang (UU) untuk berpolitik praktis dan di sisi lain sebagai individu yang siap bertarung di Pilkada.

Kondisi ini lanjut dia, berpotensi terjadinya penyelewengan

kewenangan jabatan sebagai birokrasi. Bersangkutan akhirnya memanfaatkan fasilitas milik pemerintah yang melekat kepada dirinya untuk kepentingan politiknya. “Untuk menghindari hal seperti itu, makanya ada aturan yang melarang PNS berpolitik praktis. Kita tidak ingin fasilitas publik yang melekat pada dirinya dimanfaatkan un-

tuk kepentingan politik pribadinya,” papar Unang seraya menambahkan, agar para Balon yang akan maju untuk saling menahan diri dalam bersosialisasi secara massif. “Memang sekarang masih tahapan persiapan, tapi jangan kemudian para pihak memanfaatkan proses ini untuk curi start,” sambungnya.(bug)

dan pihaknya akan menggelar Rakercabsus yang menghadirkan seluruh komponen struktur partai yang ada di 24 kecamatan. Ada empat figur terbaik Sumbawa yang sudah mendaftar ke PDIP. Bahkan akan dilakukan pula survei terhadap pasangan-pasangan calon itu. Yang nanti itu akan menjadi nilai bagi pasangan calon yang akan diberikan rekomendasi oleh DPP partai. “Jadi saat ini kami masih dalam proses menunggu. Langkah selanjutnya

nanti kami akan mengundang kembali seluruh kader partai yang sudah melamar ke kami, untuk kemudian kami akan membicarakan langkah-langkah konkret kaitan dengan kesiapan kita menghadapi pilkada ini,” terangnya.

Budi menganggap isu Husni - BJS sebagai dinamika politik. Semuanya memiliki ruang dan peluang yang sama. Selama DPP partai belum menentukan. “Yang jelas ini belum final,” pungkasnya. (arn)

Maju sebagai Calon Independen

Kusmayadi Mundur dari PNS Taliwang (Suara NTB) Kusmayadi, PNS yang siap maju di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini mengakui, jika berkas permohonan yang diajukan dirinya ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) setempat bukanlah berkas permohonan pengunduran diri.

“Yang saya ajukan memang permohonan pensiun dini per 1 Oktober 2015 (bukan 1 November sebagaimana pemberitaan sebelumnya, red). Dan itu sudah saya sampaikan ke BKDiklat,” papar Kusmayadi kepada media ini, Selasa (12/5).

Ia mengaku sengaja hanya mengajukan satu berkas permohonan pensiun dini per 1 Oktober 2015, dan tidak mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Pasalnya berkas kedua pengajuan itu sama saja. “Tidak ada bedanya. Kan tinggal ganti kop saja kalau memang pengajuan pensiun dini saya tidak bisa diproses,” jelasnya.

Maju sebagai kandidat Bakal Calon (Balon) di Pilkada KSB Desember mendatang, Kusmayadi memang beresiko melepas status PNSnya bukan karena pensiun muda, tetapi diharuskan mengundurkan diri. Sesuai ketentuan Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negar (ASN), seorang PNS baru bisa mengajukan pensiun dini dan mendapatkan tunjangan pensiun, jika telah berumur 50 tahun dengan masa pengabdian minimal 20 tahun. Sementara Kusmayadi baru akan menginjak umur 50 tahun pada 8 Oktober mendatang.

Di sisi lain proses pendaftaran calon di Pilkada akan digelar pada bulan Juli mendatang.

Dalam ketentuannya, seorang PNS yang akan maju sebagai calon dipersyaratkan harus menyatakan mundur terhitung saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Kusmayadi, hal

(Suara NTB/bug)

Kusmayadi

tersebut telah dirinya pertimbangkan. Dengan demikian, jika nantinya persyaratan di KPU tetap mengharuskan dirinya tidak berstatus sebagai PNS lagi terhitung saat mendaftar. Maka dirinya akan memilih mundur sebagai PNS dengan konsekuensi tidak akan mendapatkan hak pensiunnya.

“Ini saya kira resiko dari perjuangan yang saya jalani. Jadi tidak ada masalah kalau pun saya akhirnya disyaratkan harus mundur, maka saya akan mundur,” tandasnya.

Perjuangan Kusmayadi untuk maju di bursa Pilkada KSB memang sejauh ini sudah cukup matang. Baru-baru ini ia bersama pasangannya, Khairuddin Karim telah mendeklarasikan diri siap maju melalui jalur independen. Bahkan PNS aktif dan saat ini menjabat sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB itu mengungkapkan, jika syarat dukungan untuk lolos dalam pencalonan sudah dimiliknya.

“Syarat dukungan untuk independen itu sekitar 13.250 (KTP). Sekarang kita sudah punya 13.500 dan terus bertambah. Target kita sampai pendaftaran nanti sudah terkumpul 20.000 KTP untuk memenuhi syarat dukungan kami,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Diduga Putus Cinta BPBD Bima Kekurangan Logistik Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri Bima (Suara NTB) – Logistik untuk penanganan bencana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima masih minim dan jauh dari harapan, padahal wilayah tersebut rawan bencana.

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh tim BPBD Provinsi NTB di kantor BPBD Kabupaten Bima, Selasa (12/5), menunjukkan bahwa kabupaten setempat kekurangan logistik untuk penanganan bencana alam. “Sejauh ini hanya logistik yang kurang nanti akan ditambah.’’ ucap salah seorang anggota Tim Monev BPBD Provinsi, Wawan Kurniawan.

Wawan mengatakan tim tersebut akan bekerja selama tiga hari dalam meninjau dan mengecek beberapa peralatan, masalah dan program BPBD Kabupaten Bima agar tetap sinkron dan sinergis dengan program BPBD provinsi.

“Kalau peralatan sarana dan prasarana seperti mobil operasional masih layak,” katanya.

Di tempat yng sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH, MH, membenarkan masalah logistik yang minim dan menjadi kendala dalam rangka membantu masyarakat yang terkena bencana alam yang terjadi saat musim hujan seperti bencana banjir dan longsor. Sedangkan di musim kemarau kebakaran dan kekeringan kerap terjadi.

BPBD Bima membutuhkan mobil pemadam kebakaran di masing-masing wilayah kecamatan, mengingat kabupaten Bima yang luas dan jangkauannya jauh. “Mobil pemadam sekarang di dua kecamatan hanya ditempatkan satu mobil saja, dan tidak heran ketika terjadi kebakaran, apinya sudah padam saat mobil pemadaman kebakaran tiba di lokasi,” tuturnya.

Selain itu potensi kekeringan dan kekurangan air juga dikhawatirkan, seperti di wilayah Kecamatan Wera, Donggo dan Langgudu. ‘’Mudah-mudahan BPBD Provinsi mengakomodir untuk meminta bantuan kepada pusat, bisa membantu distribusi air dan tidak lagi menyewa mobil lain,” pungkasnya. (uki)

H. Sumarsono (Suara NTB/uki)

Kerugian Kebakaran Pasar Tente Masih Didata Bima (Suara NTB) – Harapan para korban kebakaran pasar Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima untuk dibantu pemerintah, agaknya masih sulit direalisasikan. Pasalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima belum bisa memberikan bantuan lantaran belum menerima laporan dari pemerintah kecamatan setempat.

Kepala BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH, MH kepada Suara NTB, Selasa (12/5) mengatakan bantuan belum disalurkan karena belum menerima laporan soal kebakaran yang terjadi pada Rabu sore (6/5) lalu. ‘’Baru secara umum saja yang disampaikan oleh Pemerintah kecamatan kemarin, bantuan nanti akan disesuaikan dengan kriteria,” ucapnya.

Dikatakannya kriteria tersebut apabila kerugian mencapai Rp 1 sampai Rp 5 juta belum bisa ditindakanjuti namun apabila di atas Rp 10 juta akan dijadikan tanggap darurat. “Jumlah bantuannya nanti belum dipastikan berapa, kita tunggu laporan resmi dari pemerintah kecamatan,” katanya.

Yang jelas, lanjutnya, saat ini BPBD tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial karena memberikan bantuan tanggap darurat untuk korban kebakaran, karena logistik masih sedikit yang tersisa. “Hanya perlengkapan dapur saja, itu sisa dari anggaran tahun 2014 lalu,” katanya.

Sebelumnya, Camat Woha, Drs. Dahlan saat kebakaran langsung melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, dan menyebutkan kerugian akibat terbakarnya pasar tersebut sekitar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Bupati Bima, melalui Kasubid Pemberitaan dan informasi Humas dan Protokol Setda Bima, Suryadin, M.Si mengatakan pemerintah belum memberikan bantuan akibat Tim BPBD masih melakukan pendataan kerugian untuk dilaporkan ke Bupati Bima. (uki)

Dompu (Suara NTB) Diduga gara-gara cintanya diputus pacarnya, AI (17), pemuda warga Banggo kecamatan Manggelewa mencoba bunuh diri dengan menenggak pestisida. Namun gelagat korban cepat diketahui adik kandungnya.

Suryani, ibu kandung AI kepada Suara NTB, Selasa (12/5) mengatakan, percobaan bunuh diri putranya AI diduga karena putus cinta dengan kekasihnya, warga Lanci Menggelewa. Ia berusaha bunuh diri dengan menenggak pestisida sekitar setengah gelas. “Adiknya yang melihat, langsung berteriak minta tolong pada warga sekitar,” katanya.

Warga yang mengetahui kejadian itu langsung membawanya ke Puskesmas Siriutu Manggelewa dan dirujuk ke RSUD Dompu. “Kejadiannya sekitar pukul 17.00 wita saat saya sedang di ladang,” ungkapnya.

Suryani mengaku, cukup trauma dengan dua anaknya yang telah meninggal dunia. Apalagi AI merupakan anak laki-laki tertua.

Dr Rini Fatiatu yang menangani AI di ruang ICCU RSUD Dompu mengatakan, AI dirujuk ke RSUD Senin malam dan langsung mendapat penanganan intensif. “Sekarang kondisinya sudah membaik dan sudah bisa pindah ruangan,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

DIRAWAT – AI, pelaku percobaan bunuh diri dengan menenggak pestisida dirawat di ruang ICCU RSUD Dompu, Selasa (12/5).

Seorang Balita di Dompu Diduga Diperkosa Dompu (Suara NTB) Bocah perempuan usia di bawah lima tahun (balita) berinisial Jh (4) warga Bolonduru Desa Wawonduru, diduga diperkosa saat tidur. Kasus pada Senin (11/5) dini hari itu mengakibatkan trauma berat bagi korban.

Siti Sarah, ibu kandung Jh kepada Suara NTB di RSUD Dompu, Selasa (12/5) mengatakan, pelaku pemerkosaan diduga telah mengintai keluarganya dan diduga sasarannya pada anaknya yang sudah remaja. Tapi ternyata dugaan ibu ini salah. Yang jadi sasaran malah anak balitanya.

“Ketika pulang dari sungai, saya mau pingsan saat mendapati Jh menangis histeris dan penuh darah di sekitar kelaminnya,” jelas Sarah.

Jh, lanjut Siti Sarah, saat ditinggal ke sungai masih tidur

nyenyak. Ayahnya A Bakar masih melaut. Sementara kakaknya yang sudah SD mendengar teriakan adiknya minta tolong kesakitan. Tetangga juga mendengar rintihan kesakitan, tapi tidak ada yang menolong karena tidak tahu diperkosa.

“Pelaku tidak ada yang mengenali, karena cepat melarikan diri. Yang kenal paling dia (korban). Saat ditanya, ia hanya bilang baba na’e,” terangnya.

Kendati belum mengetahui pelakunya, namun Sarah mengatakan, pihaknya mencurigai warga dalam kampung sendiri

dan kini ia tidak ada di kampung. “Orang yang dicurigai ada.

Tapi kami masih butuh alat bukti untuk meyakinkan. Kalau kedapatan pelakunya sampai Senin sore kemarin sudah dibakar warga,” katanya.

Sarah mengaku cukup prihatin dengan kondisi putrinya.

Putrinya itu mengalami trauma hebat dan tidak berani melihat orang banyak atau laki-laki. Korban harus dioperasi sejak pukul 16.00 wita hingga pukul 18.00 wita, Senin kemarin dan baru sadar dari operasinya Selasa pagi ini. “Ka-

Dompu (Suara NTB) Panggilan polisi terhadap delapan orang warga Pajo untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengrusakan mobil truk pengangkut kayu di Tangga beberapa waktu lalu mendapat penolakan. Warga menilai tindakan pengrusakan dan pembakaran tersebut telah benar, karena mobil tersebut sering mengangkut kayu diduga hasil illegal logging.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Senin (11/5) mengungkapkan, warga Pajo melihat tindakan anarkis yang dilakukan sebagai langkah tidak keliru.

“Warga menuntut kasus ini tidak dilanjutkan,karena yang dilakukan warga benar. Tapi kami ingatkan karena ini negara hukum untuk taat pada proses hukum yang berlaku. Setelah diberi pemahaman, akhirnya mereka memakluminya,” ungkap Herman.

Delapan warga Tangga yang dipanggil sebagai saksi ini, lanjut Herman, sudah dua kali dipanggil. Karenanya, kepada warga juga diingatkan agar memenuhi panggilan polisi.

Bila tidak penuhi panggilan kedua, maka panggilan ketiga pasti akan dijemput paksa. “Sekarang kita panggil sebagai saksi, tidak tertutup kemungkinan ditingkatkan menjadi tersangka,” katanya.

Namun Herman mengaku, beberapa orang saksi telah dimintai keterangan terkait pengrusakan dan pembakaran mobil truk pengangkut kayu. Berdasarkan keterangan saksi dan dua alat bukti yang cukup, kedelapan orang warga Tangga ini mengarah pada pelaku. “Tapi kita panggil dulu mereka sebagai saksi,” jelasnya.

Selain menyelidiki kasus pengrusakan dan pembakaran truk, pihaknya juga memeriksa kasus dugaan illegal logging. Untuk kasus ini, penyidik telah meningkatkan ke tahap penyidikan dengan tersangka We, warga Rangga. “As bahkan sudah kami lakukan penahanan sejak sepekan lalu,” akunya. (ula)

lau dia bangun sekarang, dia akan nangis histeris melihat banyak orang ini. Untungnya dia lagi tidur,” ungkapnya.

Dokter H. Ahmad Faisal, Sp.A mengatakan, kasus ini ditangani spesialis kandun-

Makembo Data Kesenian Bima

Kasus Pengerusakan

Warga Pajo Tolak Panggilan Polisi

(Suara NTB/ula)

Herman

gan. Namun Faisal mengatakan, kondisi kejiwaan pasien pasca kasus pemerkosaan masih mengalami trauma berat. Pasien bahkan tidak berani ketemu orang laki dan langsung menangis. “Makanya saya minta ke perawat jaga agar penjaganya dibatasi, cukup satu orang saja,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi mengatakan, kasus ini telah dilaporkan pada pihaknya, namun belum bisa dikembangkan pada tersangka karena hanya korban yang mengenali pelaku.

“Sementara korban belum bisa diajak komunikasi. Tapi kami akan kirim penyidik perempuan untuk bicara dengan korban agar bisa cepat ditemukan pelakunya,” kata Herman. (ula)

(Suara NTB/use)

DIDATA – Dua terduga pasangan mesum (duduk di kursi) tengah didata di Mapolres Bima Kota, Selasa (12/5).

Polisi Ciduk Pasangan Mesum di Bima

Kota Bima (Suara NTB) Dua pasangan mesum yang tengah berada dalam satu hotel di Kota Bima diamankan aparat Polres Bima Kota, Senin (11/5) malam. Kedua pasangan ini diamankan dalam operasi memberantas penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan aparat Kepolisian khususnya Polres Bima Kota sejak Kamis (7/5).

Dua pasangan ini masingmasing And yang tercatat sebagai mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi (PT) dan ICE (20) asal Kabupaten Bima, sementara pasangan lainnya berinisial Sy (40) dan Fny (25) asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Kedua pasangan ini terjaring saat berada dalam kamar hotel Fav yang tak jauh dari Terminal Dara Kota Bima. Saat diamankan sekitar pukul 21.00

Wita, kedua pasangan ini tak mampu menunjukkan bukti nikah sehingga langsung digelandang ke kantor Sat Reskrim. Di tempat tersebut kedua pasangan ini kemudian diperiksa identitas dan diberi pembinaan.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Narkoba, AKP H. Taufik, SH yang memimpin jalannya operasi pekat malam itu menyebutkan dua pasangan ini diduga merupakan pasangan tidak sah.

Pasalnya, saat diamankan keduanya tidak bisa menunjukkan bukti-bukti nikah. Dari salah satu pasangan yakni Sy dan Fny, akunya, memang mengakui telah menikah di bawah tangan.

Namun pihaknya tidak percaya begitu saja dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sehingga, ter-

hadap kedua pasangan ini dilakukan pendataan dan diminta untuk memanggil orang tua baru bisa dipulangkan.

“Nanti kan kita cek siapa yang nikahkan, nikahnya di mana,” ujar Taufik yang didampingi Kasat Reskrim Iptu Yerry T Putra yang turut serta dalam operasi dimaksud.

Diterangkan, operasi pekat dilakukan melibatkan semua fungsi termasuk Sat Reskrim, Sat Narkoba, Intelkam serta staf. Beberapa hari sebelumnya pihaknya juga melakukan operasi yang sama dengan menyasar pasangan mesum. Dalam operasi itu, pihaknya berhasil mengamankan satu pasangan di luar nikah. Pasangan pria tercatat sebagai pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. “Sudah kita data dan kita beri pembinaan,” tutur Taufik. (use)

Bima (Suara NTB) Sejak bulan Januari, Majelis Kesenian Mbojo (Makembo) melakukan pendataan terhadap kesenian yang ada di Kabupaten Bima. Pendataan ini sebagai bagian melestarikan kesenian Bima yang kebanyakan hampir pudar.

Ketua Makembo, Alan Malingi yang dikonfirmasi, Selasa (12/5) menyebutkan, dalam pendataan ini, pihaknya mengunjungi kantong-kantong kesenian yang ada di Kabupaten Bima. “Di Kota Bima, sanggar kesenian sudah kita kunjungi, di Kabupaten Bima juga sudah,” terang Alan.

Salah satu kantong kesenian di Kabupaten Bima yakni di Kecamatan Wawo. Kecamatan yang berada di pegunungan tersebut masih melestarikan kesenian ‘Ntumbu Tuta’ (adu kepala, red) serta tari-tarian yang menggambarkan filosofi kehidupan.

Tidak hanya itu, di Kecamatan Wawo juga masih tersimpan situs budaya yakni Uma Lengge (tempat penyimpanan padi tradisional). Sementara di beberapa kecamatan juga ada yakni Mpa’a Gantao (adu ketangkasan menggunakan pedang diiringi musik tradisional, red) yang kerap disu-

guhkan ketika ada eventevent besar.

Namun, dari sejumlah kesenian yang ada, banyak juga yang sudah hampir punah karena minimnya minat generasi muda, Mpa’a Manca yakni adu ketangkasan menggunakan kayu tumpul.

Diterangkan Alan, selain melestarikan kesenian Bima, pemetaan ini dilakukan untuk menyusun Geo Kesenian di Bima. Sehingga ketika orang mengklik Kota maupun Kabupaten Bima di internet akan muncul kesenian-kesenian dimaksud sesuai dengan lokasi wilayah. Di samping itu, hasil pemetaan ini juga akan diserahkan ke Pemerintah agar Pemerintah lebih memperhatikan kesenian yang ada. “Jadi dalam rangka itu, kita kasi ke Pemerintah. Ini lho kesenian yang ada di wilayah anda,” ucap Alan.

Sehingga rasa memiliki dari Pemerintah pun akan tumbuh dan semakin kuat serta melakukan pembinaan agar kesenian-kesenian tersebut tetap eksis. “Kesenian yang kita data ini untuk terus menjaga eksistensi termasuk juga agar ada dana pembinaan khusus dari Pemerintah,” pungkasnya. (use)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Alan Malingi (kanan) berjabat tangan dengan pengurus salah satu Sanggar Kesenian yang dikunjungi.

Rabu, 13 Mei 2015

SUARA NTB

Halaman 8

SUARA NTB Senin, 13 Mei 2015

SUARA NTB

Halaman 9

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014

Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melakukan Advokasi dan Komunikasi dan Informasi dan Edukasi bagi 250 orang reaja dan pelajar tentang upaya pendewasaan usia perkawinan, penyuluhan kesehatan tentang kesehatan ibu, bayi dan anak bagi 140 orang ibu usia produktif, turut berpartisipasinya 200 orang anggota masyarakat dalam Bulan Bhakti dan Jambore Ikatan Penyuluh KB (Ipe-KB), terfasilitasinya 150 orang remaja/pelajar dalam pertemuan berkala dewan anak, terseleksinya 30 orang anak sebagai Duta Anak Tingkat Provinsi yang selanjutnya akan diseleksi untuk mewakili NTB di tingkat nasional, meningkatnya pengetahuan 35 orang pelajar setelah mengikuti penyuluhan HIV-AIDS, tersusunnya 10 kelompok model operasional BKB Posyandu PAUD, turut sertanya 30 orang dalam orientasi KHIBA 16) Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Perhubungan di Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.19.539.479.952,- atau 92,86% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.21.042.493.000,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10.653.217.500,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.563.501.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.3.169.036.800,- dan Belanja Modal Rp.6.656.737.700,- Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan telah melakukan Terlaksananya Pengerasan Jalan masuk jemabatan Timbang Poto Tano sepanjang 848,5 m, tersosialisasi 2 dokumen Perda Penyelenggaraan Kominfo dan Pergub Tatrawil; ii. Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ, telah terlaksana diperbaikinya 1 paket komputerisasi jembatan timbang, digantinya 1 paket peralatan jembatan timbang Poto Tano, terehabnya 1 unit traffic light di Kediri Lombok Barat; iii. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan : Tersedianya 1 laporan hasil pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas, terpilihnya 2 kabupaten tertib lalu lintas, terpilihnya 1 orang pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi yang mewakili NTB ke tingkat Nasional, tersedianya 1 dokumen hasil kajian Penataan Jaringan Trayek AKDP di NTB, terpilihnya 1 orang Awak Angkutan Umum Teladan yang mewakili NTB di Tingkat Nasional, meningkatnya pengetahuan 70 orang masyarakat dalam ketertiban lalu lintas angkutan umum; iv. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan telah melaksanakan pembangunan 1 mushola dan gudang, terbangunnya 1 unit fasilitas pendukung terminal haji BIL. Untuk program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas telah terpasang 275 buah rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan provinsi P.Lombok dan P.Sumbawa, terpasangnya 60 buah rambu pendahulu petunjuk jurusan di ruas jalan Provinsi di P.Lombok dan P.Sumbawa, terpasangnya 220 m marka jalan provinsi di Kota Mataram, terpasangnya 220 m pagar pengamanan jalan di P.Lombok dan P.Sumbawa dan terpasangnya 5 unit warning light; v. Program Pengembangan Transportasi Udara kegiatan yang telah dilaksanakan : tersedianya 3 dokumen laporan hasil pemantauan fasilitasi keselamatan penerbangan di 3 bandara, tersedianya 1 dokumen Review Master Plan Bandara Salahudin Bima, tersosialisasinya kepada 90 orang anggota masyarakat sekitas bandara tentang angkutan udara; vi. Program Pengembangan Transportasi Laut telah melakukan pemasangan 4 unit tiang penyangga navigasi dan tersosialisasinya kepada 120 orang anggota masyarakat tentang pelayanan angkutan laut.

17) Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Komunikasi dan Informatika. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.756.794.926,- atau 92,81% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.6.203.071.700,yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.1589.211.000,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.1.139.801.500,- Belanja Barang dan Jasa Rp.3.277.850.400,dan Belanja Modal Rp.196.208.800,- Hasil yang dicapai antara lain ; i. Pada Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi telah membina 120 orang pelaku usaha jasa titipan, tersedianya 1 dokumen hasil pengawasan layanan jasa telekomunikasi, terfasilitasinya 1 kali kegiatan Pameran Prangko, tersedianya 1 dokumen Data Informasi jenis dan Merk, Type Alat serta Perangkat Pos dan Informatika yang beredar atau dipasarkan yang dipergunakan di wilayah NTB, tersedianya 1 dokumen data pengawasan layanan tata kelola PLIK di wilayah NTB; ii. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang telah dilaksanan terlatih dan terdidiknya 4 orang aparat kominfo dalam hal teknologi informasi dan komputer, tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melalui media Pertunjukan Rakyat, Pemutaran Film dan Siaran Keliling, terfasilitasinya Peringatan hari Kebangkitan Nasional 2013, Temu kreatif 300 orang komunitas Kampung Media, berpartisipasinya 70 orang dalam Jambore Kampung Media, terlatihnya 80 orang masyarakat umum tentang manajemen IT dan Pengembangan Website, tersedinya 1 dokumen hasil pengelolaan informasi daerah menuju egovernment e-publik, terekomendasinya kelayakan sesuai Undang-Undang 5 lembaga penyiaran Radio dan TV, terdatanya 50 orang pemilik TV berjaringan, meningkatnya kemampuan 50 orang SDM penyiaran tentang peran media dalam pembangunan, 50 orang pelajar dan pemuda yang dilatih untuk memilih, memilah program siaran yang baik; iii. Program Kerjasama Informasi dengan mass Media telah melakukan tersebarnya informasi pembangunan melalui media Penerbitan Majalah 4 kali, pemasangan baliho 42 kali, pemasangan spanduk 5 kali, Media Cetak Lokal 49 kali, Media Cetak Nasional 1 kali, Media Elektronik Lokal 1 kali dan 1 kali melalui media elektronik Nasional.

18) Pertanahan Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang secara de jure menjadi kewenangan pemerintah daerah, secara de facto penanganannya dilaksanakan oleh kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB. Namun demikian, penyelenggaraan kesembilan sub bidang urusan pertanahan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Sebagai ilustrasi dapat diinformasikan, bahwa luas tanah yang terindikasi terlantar sampai dengan tahun 2014 seluas 20.386,83 ha pada 109 bidang tanah.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014 di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.26.921.727.839,- atau 95,47% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.28.199.510.400,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.800.782.300,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.3.395.456.800,- Belanja Barang dan Jasa Rp.8.573.591.300,- dan Belanja Modal Rp.429.680.000,- Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Kesbangpoldagri) telah melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan oleh aparat, terbinaya 225 orang masyarakat dalam pengendalian kemanan lingkungan, , berpartisipasinya 2.600 orang masyarakat dalam gelar pasukan Satlinmas; ii. Program Pemeliharaan Trantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal (Sat.Pol.PP) : Terselenggaranya 4 kali operasi terpadu penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat, terlatihnya 40 orang personil Pol.PP dalam keterampilan berkomunikasi, negosiasi dan media massa, bertambahnya keterampilan 40 orang Sat.Pol.PP dalam pengamanan, penjagaan obyek vital dan kemampuan dasar intelijen, terlaksananya 4 kali operasi yustisi penegakan produk hukum daerah; iii. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Kesbangpoldagri) : Terfasilitasinya dialog 250 orang antar umat beragama untuk peningkatan toleransi antar umat, bertemunya 165 orang Toga, Toma dan Todat forum pembauran kebangsaan, terfasilitasinya diskusi 250 orang dari ormas/LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat, terfasilitasinya 600 orang personil Sat.Pol.PP dalam gelar pasukan, iv. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat/Pekat (Sat.Pol.PP) : Operasi Wibawa untuk pemberantasan PEKAT (prostitusi, gepeng, Anjal, miras, perjudian, premanisme) 12 kali; v. Program Pendidikan Politik Masyarakat : tersuluhnya 250 orang toga, toma dan ormas dalam penyuluhan pendidikan politik, tersedianya 1 dokumen verifikasi partai politik, tersedianya 1 dokumen data base partai politik; vi. Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam telah melaksanakan : Terlatihnya 60 orang personil BPBD Provinsi/Kab/Kota dalam penanggulangan bencana, tersedianya 1 Peraturan Gubernur tentang Kebencanaan, terlatihnya 150 orang personil Satlinmas dalam penanggulangan bencana; vii. Program Penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana : tersedinya 7 dokumen data/rekomendasi yang akurat akibat dari suatu kejadian bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.377.796.245.160,92,- atau 91,13% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 1.511.958.295.104,80,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.322.315.647.014,80,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.27.692.172.900,- Belanja Barang dan Jasa Rp.129.471.883.140,- dan Belanja Modal Rp. 32.478.592.050,- Dana tersebut dikelola oleh seluruh SKPD lingkup Sekretariat Daerah dengan hasil yang dicapai antara lain : Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan di Provinsi NTB telah dilakukan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian dan telah dianggap lengkap serta dapat dipercaya oleh BPK sehingga Provinsi NTB mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Website resmi Pemerintah Provinsi NTB melalui domain ntbprov.go.id telah berhasil dikelola dan dikembangkan sebagai pusat layananan data dan informasi guna mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai wujud besarnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap keterbukaan informasi publik tersebut, pada tahun 2014 Gubernur NTB telah mewajibkan seluruh SKPD untuk mem-

Pada dasarnya berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi NTB terbagi dalam tiga kegiatan besar, yaitu penguatan pengorganisasian, sosial budaya masyarakat dan penguatan ekonomi masyarakat.

bangun website SKPD sebagai salah satu sarana mempublikasikan kegiatan dan program kerja SKPD, sekaligus media untuk menampung dan merespon berbagai pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Selama tahun 2014, masyarakat yang mengakses website NTB tercatat sebanyak 114.658 orang dan jumlah pengaduan masyarakat melalui NTB SMS Centre sebanyak 13.484 SMS. Kemajuan ini menghasilkan prestasi nasional yakni keberhasilan PPID Provinsi NTB meraih Juara I Nasional dalam Lomba Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014.

Dibidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), selama tahun 2014 telah melakukan pelelangan dengan lelang e-procurement sebanyak 344 paket, terdiri dari 70 paket kegiatan bersumber dari APBN dan 274 paket kegiatan dari APBD Provinsi NTB. Berfungsinya LPSE dan ULP NTB dalam melaksanakan proses lelang secara transparan dan akuntabel, telah menghasilkan prestasi nasional dengan keberhasilan Provinsi NTB meraih penghargaaan dari Presiden RI berupa : NATIONAL E-PROCUREMENT AWARD tahun 2014 Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB selaku salah satu SKPD penyelenggara urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Tahun 2014 hasil yang telah dicapai antara lain : Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Prov. NTB dan terlaksananya penayangan Teppa TV monitor, terkajinya 10 dokumen sanggahan banding dan dokumen pengaduan tindaklanjut terhadap permasalahan pengadaan barang dan jasa.

Biro Hukum untuk tahun 2014 hasil yang telah dicapai antara lain : tertanganinya kasus hukum 11 perkara, terselesaikannya 38 naskah perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Tersusunya 10 Naskah Perda, 30 Naskah Pergub dan 700 Surat Keputusan, terkajinya 100 Perbup/Perwal dan tersoialisasnya 3 Peraturan Daerah.

Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam hasil yang telah dicapai antara lain : terfasilitasinya 19 Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, terjalinnya 22 Perjanjian Kerja Sama dengan pihak non pemerintah dan terjalinnya 1 Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga internasional.

Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2014 yang telah dicapai antara Lain ternilainya 110 sekolah dalam Lomba Sekolah Sehat, terlaksananya MTQ Tingkat Provinsi di Kab. Sumbawa yang diikuti 130 orang peserta, turut sertanya 40 kafilah STQ tingkat Nasional di Pulau Batam Kepulauan Riau dan terselaksananya Tausiah bagi aparatur PNS di lingkup Setda Provinsi NTB Biro Keuangan Perkembangan APBD selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana tabel berikut :

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2014

Tabel tersebut menunjukkan peningkatan alokasi anggaran tahun 2013 ke tahun 2014 mencapai 27,22 persen untuk mendukung kegiatan bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang terakomodir dalam belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan total belanja pada APDB Provinsi NTB meningkat 12,04 persen pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2014 melalui Biro Administrasi Pemerintahan selaku salah satu eksekutor penyelenggaraan pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, telah melaksanakan delapan program pembangunan. Dalam upaya meningkatkan ketertiban administrasi pemerintah daerah, telah difasilitasi penyelesaian administrasi peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota se NTB sebanyak 2 orang.

Selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan secara baik, telah diselesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2013.

Sementara dalam upaya meningkatkan tertib administrasi batas wilayah, hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut : 1) Koreksi draft final Permendagri tentang batas daerah pada 5 segmen batas daerah kab/kota yaitu : a) Segmen batas Kab. Lombok Utara dengan Kab. Lombok Barat; b) Segmen batas Kab. Lombok Tengah dengan Kab. Lombok Timur; c) Segmen batas Kab. Dompu dengan Kab. Sumbawa; d) Segmen batas Kab. Dompu dengan Kab. Bima; e) Segmen batas Kab. Bima dengan Kota Bima 2) Yang belum mencapai kesepakatan dan sedang melanjutkan proses penyelesaian penegasan batas daerah serta penyampaian kronologis adalah : a) Kabupaten Lombok Barat dengan Lombok Tengah diareal Dusun Pengantap (Desa Buwun Mas dengan Desa Montong Ajan) b) Kabupaten Sumbawa dengan Sumbawa Barat di wilayah Batu Guring dan kepemilikan Pulau Kalong.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2014 telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 14 Raperda, antara lain : Perda RPJPD Provinsi NTB Tahun 2015 – 2025, RPJMD 2013 – 2018,Perda tentan Kawasan Tanpa Roko, Perda tentang Penyelenggara Komunikasi dan Informatika, Perda tentang Jasa Konstruksi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan program pembangunan melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Inspektorat selaku eksekutor program pengawasan telah melakukan pengawasan internal secara berkala terhadap 1.251 obyek pemeriksaan dan telah merekomendasi 753 laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti, dari pengawasan tersebut telah dihasilkan 52 kasus yang harus ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendapatan Daerah, dalam upaya meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB tahun 2014 mencapai Rp.1.115.060.397.173,45,- (107,10%) dari target sebesar Rp.1.194.261.581.800,- dan jika dibandingkan dengan PAD tahun 2013 sebesar Rp. 858.154.094.987,46,-, mengalami pertumbuhan sebesar 29,94 persen.

Pertumbuhan PAD Provinsi NTB tahun 2013-2014 sebagaimana tabel berikut.

Sumber: Dinas Pendapatan Daeran Provinsi NTB, 2014

Kontribusi PAD tahun 2014 mencapai 39,97 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp.2.789.427.241.814,45. Sedangkan penerimaan dari sektor pajak daerah tahun 2014 sebesar Rp.904.782.698.514,- memberikan kontribusi terbesar pada PAD mencapai 81,14 persen.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTB, dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan aparatur ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan : Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS telah terseleksi 200 formasi CPNS, terbitnya 250 SK perpindahan, diterbitkannya 131 SK pemberhentian PNS dan PTT dan 250 SK Penempatan dan Pembebasan dalam jabatan fungsional dan 250 orang PNS yang menerima SK jabatan struktural dan SK kenaikan pangkat periode 2014 lingkup provinsi/kabupaten/kota bagi 3.230 orang PNS. Selain itu telah diadakan uji kompetensi jabatan bagi eselon II, eselon III dan esselon IV lingkup Pemerintah Provinsi NTB bagi 348 orang, proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 136 kasus PNS, dan telah terseleksi 11 orang PNS yang akan mengikuti Pendidikan Kedinasan (siswa ikatan dinas). Untuk peningkatan keterampilan dan profesionalisme, telah diadakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi 163 orang PNS daerah, PNS yang mengikuti diklat teknis tugas pokok dan fungsi berjumlah 335 orang PNS dan PNS yang mengikuti pendidikan prajabatan berjumlah 163 orang CPNS. Seleksi Penerimaan Praja IPDN yang diikuti oleh 75 orang dan yang dinyatakan lulus 33 orang peserta.

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014 di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTB. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 9.465.385.097,- atau 92,25% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 10.259.424.500,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.289.453.700,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.722.858.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.105.262.800,- dan Belanja Modal Rp. 141.850.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Terlatihnya 48 orang perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, terlatihnya 40 orang kepala desa dalam menajemen aparatur pemerintahan, terlatihnya 25 orang masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.Untuk tahun 2014 ini ada 10 temuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dari masyarakat NTB yang di pamerkan pada Gelar TTG Tingkat Nasional.

Terevitalisasinya 10 posyandu untuk meningkatkan derajad kesehatan bagi ibu, bayi dan balita, terpilihnya 10 desa dan 5 kelurahan berprestasi tingkat provinsi, terbinanya 3 unit Lumbung Bersaing.

22) Sosial Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB selaku pelaksana Urusan Sosial, dapat merealisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 34.554.068.007,- atau 93,99% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 36.765.334.974,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.20.575.593.100,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.1.900.859.700,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.457.523.174,- dan Belanja Modal Rp. 831.359.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Terlatihnya 30 orang petugas logistic penanganan bencana, terlatihnya 30 orang petugas TaGaNa, tersalurnya bantuan air bersih bagi5 kabupaten yang terdampak bencana kekeringan, tersalurnya 124 paket bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat, terbinanya dan terlindunginya anakanak terlantar di Panti Sosial Anak-Anak (PSAA) yang ada di NTB, terlayaninya dan terlindunginya warga lanjut usia di panti jompo Puspa Karma Mataram dan Panti Meci Angi Bima, terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks PSK, Eks Napi, Eks Psikotik dan penyakit sosial lainnya) Sampai akhir tahun 2014 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara keseluruhan sebanyak 725.859, sebanyak 16.020 orang yang sudah tertangani atau 2.20%, 23) Kebudayaan Untuk Urusan Kebudayaan di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku eksekutor. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 26.299.217.472,- atau 93,49% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 28.131.745.900,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.736.889.500,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 916.472.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.500.126.150,- dan Belanja Modal Rp.978.258.250,- Hasil yang dicapai antara lain : Terselenggaranya 30 event-event budaya daerah, terlaksananya 8 event Festival Budaya Daerah, terlaksananya dialog kebudayaan dan Temu Budaya se Indonesia serta terlaksananya 5 kali Pameran Temporer Benda Cagar Budaya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan Kebudayaan di NTB, diantaranya pemeliharaan situs-situs peninggalan sejarah dan benda purbakala. Indikasi penanganan Urusan Kebudayaan dapat dilihat dari tingkat kunjungan ke Museum Negeri Provinsi NTB. Tahun 2013 jumlah pengunjung sebanyak 46.517 orang, pada tahun 2014 jumlah pengunjung sebanyak 77.788 orang.

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan sekitar 67,22%.

24) Statistik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Derah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain menegaskan bahwa Urusan Statistik secara de jure telah menjadi kewenangan daerah, namun secara defakto urusan Statistik tersebut masih ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan perlengstuk/perpanjangan tangan Pemerintah di Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Sebagai badan vertikal yang ada di daerah, BPS juga banyak melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD lingkup Provinsi NTB. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Bappeda Provinsi NTB antara lain: penyusunan buku NTB Dalam Angka, PDRB, Data Pokok Pembangunan Provinsi NTB, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

25) Kearsipan Urusan Kearsipan sebagai pelaksanan di Provinsi NTB adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 661.896.550,- atau 93,78% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 705.798.450,- yang dialokasikan di Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 32.566.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.635.432.450,- dan Belanja Modal Rp.37.800.000,Capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : kajian sistem administrasi kearsipan sebanyak 4 dokumen/400 eksemplar; penataan dokumen/arsip daerah, akuisisi arsip dan pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi 40 SKPD; penilaian arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi 5 SKPD, pengolahan dan pelayanan informasi khasanah arsip yang memiliki nilai sejarah 14 jenis; pengembangan model instansi pengelola kearsipan 30 SKP; pembinaan dan pengawasan kearsipan di 45 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB. 26) Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah selaku eksekutor Urusan Perpustakaan pada tahun 2014 dapat merealisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 20.995.680.201,- atau 95,01% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 22.098.272.850,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.509.895.300,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.589.362.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.10.367.535.550,- dan Belanja Modal Rp.1.631.480.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Bertambahnya jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah, sampai akhir tahun 2014 jumlah judul buku di perpustakaan daerah sekitar 93.632 judul (297.566 eksemplar) yang terdiri dari berbagai macam klasifikasi. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2014 (954.107 pengunjung). Untuk Peminjam buku sepanjang tahun 2014 sebanyak 57.217 orang, dengan jumlah buku yang dipinjam sebanyak 85.811 eksemplar. Selain itu tersalurnya 476 judul (39.165 eksemplar) bantuan bahan perpustakaan yang diperuntukan bagi Perpustakaan Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan Perpustakaan Desa dan terselenggaranya digitalisasi bahan pustaka dan otomasi perpustakaan bagi 54.956 acces.

B. Urusan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selaku eksekutor urusan kelautan dan perikanan. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 32.746.571.133,- atau 94,77% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 34.738.120.000,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.832.355.000,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.1.039.171.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.16.133.884.000,- dan Belanja Modal Rp.1.732.710.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Tahun 2014 total produksi perikanan mencapai 1.076.839,08 ton terdiri dari perikanan tangkap sebesar 186.062,40 ton, perikanan budidaya 887.207,70 ton serta produksi penangkapan di perairan umum 3.568,8 ton.

Konsumsi ikan yang meningkat rata-rata 7,28 persen pertahun, dimana tahun 2014 konsumsi ikan sebesar 30,50 kg/kapita/tahun meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 28,66 kg/kapita/tahun.

Produksi rumput laut tahun 2014 mencapai 770.374,30 ton (96,30%) dari target sebesar 800.000 ton dan meningkat 1,85 persen dibandingkan tahun 2013. Budidaya rumput laut di Provinsi NTB telah memberikan manfaat kepada 17.062 Rumah Tangga Perikanan (RTP), menumbuhkan 821 Wirausaha Baru dan menyerap 68.248 orang tenaga kerja.

Jumlah HC (Health Certificate) yang diterbitkan sebagai persyaratan ekspor produk perikanan konsumsi sebanyak delapan buah, sedangkan jumlah Sertifikat Mutu (SM) sebagai persyaratan ekspor produk perikanan non konsumsi seperti mutiara berjumlah 21 SM. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) di NTB tahun 2014 berjumlah 11 perusahaan. Jumlah ikan yang didaratkan di UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh pada tahun 2014 sebesar 91.379 ton.

Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Sekotong pada tahun 2014 realisasi benih yang yang diproduksi sebanyak 1.424.724 ekor yang terdiri dari benih udang, kerapu tikus serta jenis lainnya. BPBPP juga telah berhasil memproduksi ikan konsumsi sebesar 1.402,2 kg.

2. Pertanian Eksekutor Urusan Pertanian adalah : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesahatan Hewan dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh). Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 137.646.211.114,- atau 89,26% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp.154.210.015.600,- yang dialokasikan di belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 53.051.399.500,- Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai Rp.4.490.900.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.81.104.803.200,- dan Belanja Modal Rp.15.562.912.900,- Hasil yang dicapai antara lain : Produksi padi tahun 2014 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB sebesar 2.116.637 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 91,37% dari target sebesar 2.316.550 ton GKG. Produksi jagung tahun 2014 berdasarkan Angka Sementara BPS Provinsi NTB sebesar 785.864 ton (102,36%) melampaui target produksi sebesar 767.757 ton. Tersalurnya bantuan : Hand Traktor sebanyak 348 unit, Corn Seller Kecil dan Besar 12 unit, Power Threser 12 unit, Combine Kecil 6 unit, Pompa Air 125 unit, hand Sprayer 50 unit, Kendaraan Roda 3 sebanyak 32 unit, Alat Pengolah Ubi Jagung 8 unit.

Tersalurnya pupuk bersubsidi berupa : Urea 133.101,35 ton, Pupuk SP-36 sebanyak 14.210 ton, Pupuk ZA sebanyak 13.884 ton, Pupuk NPK sebanyak 41.040,25 ton Pupuk Organik sebanyak 7.706,38 ton.

Bersambung...

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

(Suara NTB/ist)

Minta Maaf pada Pengelola Madrasah MENTERI Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta maaf kepada madrasah yang hingga saat ini belum menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena alasan teknis di Kementerian Keuangan.

“Soal dana BOS, kami Kementerian Agama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada sekolah, kepala madrasah dan guru-guru karena hingga hari ini ada keterlambatan,” kata Lukman seusai membuka acara Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional (PPMN) 2015 di Magelang, Jawa Tengah, Selasa.

Menag juga meminta masyarakat memaklumi dan mengerti mengenai alasan keterlambatan penyaluran dana BOS. Menurut Menag, tertundanya bantuan itu karena erat kaitannya dengan kebijakan di Kementerian Keuangan yang menerapkan regulasi baru soal BOS. “Ini karena ada kebijakan Kemenkeu terkait BOS yang dulunya menggunakan akun 57 atau akun bantuan sosial. Sementara sekarang akun BOS itu adalah akun 52 atau untuk belanja barang,” kata Menag.

Dua akun itu, lanjut Menag, memiliki perbedaan mendasar yaitu terkait mekanisme penyaluran dana.

Akun 57 merupakan akun bansos yang tidak membolehkan penyaluran dana akun secara rutin. “Esensi bansos juga untuk bantuan sewaktu-waktu bukan untuk hal yang rutin,” kata dia.

BOS, kata Lukman, disalurkan secara rutin ke sekolah, termasuk madrasah yang ada di bawah naungan Kemenag.

Menag mengatakan BOS lewat akun 52 membuat penyalurannya membutuhkan proses yang relatif lama. “Prosesnya penyalurannya tidak sederhana tidak hanya terkait pembukuan, pencatatan tapi juga sumber daya manusianya, karena yang menindaklanjuti BOS itu harus PNS. Tidak semua madrasah punya PNS cukup,” kata dia.

Menag mengatakan pihaknya masih mengusahakan agar dana BOS tetap dapat dicairkan secepatnya. “Kami berupaya melakukan terobosoan. Beberapa sudah dicairkan dan pekan depan tentu akan semakin banyak,” kata dia. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Masih Standar, Kualitas Guru Bahasa Indonesia di NTB Mataram (Suara NTB) Rendahnya hasil Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia para siswa di NTB tahun lalu, berjalan beriringan dengan kualitas guru Bahasa Indonesia di NTB. Ditemui Suara NTB, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Dr. Syarifudin, M.Hum, mengaku selama ini, hampir di semua provinsi, mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi momok yang cukup menakutkan bagi para siswa.

Hal itu berarti sejalan dengan rata-rata kualitas guru Bahasa Indonesia yang juga masih sangat standar yakni berada pada posisi madya dan unggul.

“Siswa tidak terlepas dari kualitas guru, guru harus lebih pin-

tar dari siswa. Memang belum ada pemetaan kelemahan guru Bahasa Indonesia,” terang Syarifudin, Selasa (12/5).

Menurutnya, predikat madya dan unggul merupakan predikat berdasarkan

tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Berdasarkan rentang skor, predikat istimewa menempati predikat paling atas dengan rentang skor 816-900, disusul predikat sangat unggul 717-

Tiga MI di Bayan Dapat Akreditasi dari BAN Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 3 (tiga) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melewati verifikasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) Provinsi NTB. Ketiga MI yang diakreditasi itu masing-masing, MI Al-Istiqomah NW Dusun Pengadang Baru, MI Nurul Haq Batu Santek – Desa Sambik Elen dan MI Baiturrahmah NW Dusun Pawang Karya – Desa Senaru.

Kepala MI Nurul Haq, Mustiadi, S.Pd.I, Selasa (12/5), mengaku beruntung sekolah yang dibimbingnya memperoleh akreditasi dari BAN NTB. Setidaknya, akreditasi itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap keberadaan lembaga telah dijalankan dengan baik.

“Kami bersyukur MI Nurul Haq mendapat akreditasi dari BAN NTB. Selama kami melewati verifikasi, Tim BAN NTB melakukan tugasnya secara obyektif dan baik. Seperti apa nilai akreditasinya, tergantung hasil penilaian tim,” katanya.

Sementara itu, H. M. Yusuf, selaku Tim BAN NTB mengungkapkan, akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Akreditasi merupakan bagian rutin peningkatan kualitas madrasah sekaligus menilai (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif.

“Momen akreditasi bisa dikatakan sebagai momen terbaik untuk upgrading menyeluruh dari komponen sekolah atau madrasah.

Mafhum bagi kita, bahwa kebiasaan-kebiasaan kurang produktif sering acapkali masih menghinggapi komponen sekolah sampai saat ini, sehingga kadang-kadang perlu ada momen guna meningkatkan etos dan kreativitas kinerja komponen sekolah kita”, papar Yusuf.

Dalam akreditasi ini, beberapa yang dinilai mencakup kegiatan madrasah terkait kegiatan pembelajaran (mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), serta mencakup metode pembelajaran dan output yang dihasilkan. Berikutnya, dinilai pula kinerja administrasi, baik administrasi kepegawaian maupun administrasi keuangan madrasah. Secara keseluruhan ada 157 item yang dinilai terkait dengan administrasi sekolah.

Yusuf menyebut, yang berhak melakukan akreditasi tentunya assessor yang notabene telah mengantongi sertifikat nasional.

Di mana tenaga dimaksud, sebelumnya telah dibekali secara khusus terkait tata cara penilaian.

“Prinsip akuntabilitas juga dinilai, untuk melihat sejauhmana penyelenggara dapat mempertanggungjawabkan apakah fungsi pelayanan sekolah sesuai keinginan masyarakat, serta seperti apa pengembangan sekolah untuk meningkatkan kualitas lembaga dan outputnya,” ujarnya. (ari)

berdasarkan data tahun 2013.

“Kualitas guru Bahasa Indonesia msih standar, tapi perlu ditingkatkan terus. Kalau di rata-rata, mereka di level madya tidak ada yang di istimewa,” ujarnya.

Syafrudin pun menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi NTB yang akan melaunching gerakan membaca sastra bagi masyarakat NTB. Hal itu dinilainya sangat positif bagi perkembangan penggunaan Bahasa Indonesia di NTB. (dys)

Tingkatkan Kompetensi Berbahasa Indonesia

Kantor Bahasa NTB akan Gelar Pelatihan bagi Wartawan

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Puluhan mahasiswa Poltekes Mataram diterima secara resmi untuk menggelar PKL di KLU, Selasa (12/5).

Pramuka Benteng Pertahanan Puluhan Mahasiswa Poltekes PKL di KLU Virus Dekadensi Moral Remaja Magelang (Suara NTB) – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap gerakan pramuka madrasah dapat menjadi banteng pertahanan penyebaran virus dekadensi moral remaja. Menag mencontohkan, banyak dekadensi moral yang menimpa terjadi pada generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, seks bebas, tawuran pelajar dan radikalisme agama.

Harapan ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan sekaligus membuka Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional (PPMN) I di Lapangan Akmil Magelang Jawa Tengah, Selasa (12/5).

Di hadapan lebih dari seribu anggota Pramuka Madrasah Aliyah perwakilan setiap provinsi di Indonesia, Menag menyampaikan harapannya agar mereka dapat mengisi kegiatan pramuka dengan aktivitas yang bermanfaat untuk masa depan. “Saya berharap gerakan pramuka di madrasah dapat menjadi benteng pertahanan penyebaran virus dekadensi moral remaja,” tegasnya.

Dengan begitu, Menag yakin anak-anak madrasah, melalui gerakan pramuka akan tumbuh menjadi benteng pertahanan NKRI, serta banteng keislamanan dan keindonesiaan.

Selain itu, Menag juga mengajak anggota pramuka madrasah menjadikan kegiatan PPMN ini sebagai awal yang baik dalam berlatih kepemimpinan dan menjadi warga negara yang hebat, kuat dan berkarakter. “Percuma kita pintar dan mempunyai IQ tinggi, jika kita tidak bermanfaat bagi sesama,” tegasnya.

Selain itgu, anggota pramuka madrasah harus berkarakter dan berintegritas. Menurutnya, anggota pramuka dituntut tetap memegang nilai-nilai idealisme yang tinggi agar kiprahnya bisa bermanfaat bagi orang lain. “Ingat, anggota pramuka bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi apa yang bisa dilakukan untuk orang lain,” ujarnya mengingatkan.

PPMN I ini akan berlangsung dari 11- 15 Mei mendatang.

Kegiatan yang baru pertama kali ini diikuti 1.290 pramuka madrasah penegak dari seluruh provinsi di tanah air.

PPMN bertujuan menumbuhkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara di kalangan pramuka madrasah. Selain itu sebagai sarana silaturahmi dan meneguhkan ukhuwah islamiyah, wathaniyah dan basyariah dalam memperkuat gerakan pramuka di madrasah. Ternasuk menumbuhkan kesadaran disiplin hidup dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. (ant/bali post)

815, predikat unggul 593-716, predikat madya 466-592, predikat semenjana 346-465, predikat marginal 247-345 dan predikat terbatas dengan skor 162-246.

Meski demikian, ujarnya, belum ada guru Bahasa Indonesia di NTB yang memiliki predikat istimewa dan sangat unggul berdasarkan hasil Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) yang dilaksanakan terhadap 1.705 guru dari jumlah 1.984 guru Bahasa Indonesia

Tanjung (Suara NTB) Sejumlah 44 orang mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekes) Mataram, memilih Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai lokasi PKL kali ini. Dari jadwal, ke – 44 orang mahasiswa tersebut akan menggelar PKL di sejumlah sarana kesehatan selama 1,5 bulan mulai 11 Mei hingga 14 Juni mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, dr. Benny Nugroho S, melalui Sekretaris Dikes KLU, Suhardi, S.Km, menerima rombongan mahasiswa PKL, menyambut baik hadirnya para mahasiswa PKL di KLU. Kehadiran mahasiswa PKL secara tidak langsung akan menambah sumber daya pendukung dalam memberi pelayanan kesehatan dan sejumlah sarana yang ada.

Sampai saat ini, KLU memiliki sarana kesehatan berupa, 1 RSUD, 8 puskesmas di 5 kecamatan serta Polindes di masing-masing desa. Sebelum sarana ini dibangun, kondisi sarpras kesehatan di KLU diakuinya jauh dari kebutuhan ideal untuk memenuhi pelay-

anan yang memadai.

“Kondisi kesehatan di awal berdirinya KLU memang sangat kurang, sehingga perlu terus digenjot untuk bagaimana bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini. Oleh karena, berkat kerja keras semua pihak, maka dalam waktu 3 tahun kondisi itu bisa di minimalisir,” ungkap Suhardi.

Sementara itu, rombongan mahasiswa PKL yang dipimpin Pembantu Direktur (Pudir) I , Aladiana Cahyaningrum, A.Gk. S.Pm.Kes, mengutarakan dipilihnya KLU sebagai lokasi PKL bagi mahasiswa Poltekes Mataram didasari studi lapangan yang dilakukan lembaga. Bulan November 2014 lalu, Tim survei Poltekes menemukan sejumlah indikator kesehatan yang perlu diperbaiki untuk menunjang derajat kesehatan masyarakat.

“Studi lapangan kami menemukan bahwa di daerah Lombok Utara masih ada indikator berat badan (BB) dari masyarakatnya sangat tinggi, yakni 29,5 persen, lebih

tinggi dari tingkat Provinsi NTB,” katanya.

Ia mengatakan, Politeknik Kesehatan Mataram sebagai salah satu dari 34 Politeknik Kesehatan yang ada di Indonesia, cukup diperhitungkan keberadaannya. Poltekes Mataram memiliki 10 program pendidikan (prodi) dengan 4 jurusan masing-masing, DIII Kebidanan, DIII Analis Kesehatan, DIII Ilmu Gizi dan DIII Keperawatan. “Yang menggelar PKL di KLU saat ini adalah mahasiswa jurusan DIII Ilmu Gizi,” imbuhnya.

Pudir I menambahkan, program PKL mahasiswa Poltekes Mataram di KLU salah satunya diproyeksikan untuk memberikan penyuluhan gizi dan kesehatan, konsultasi gizi, hingga penanganan yang tepat terkait gizi buruk dan gizi kurang pada bayi dan balita yang ada. Implementasi dari program mahasiswa itu, pada akhir PKL akan digelar lomba balita sehat dan pameran gizi di tingkat desa untuk mengetahui sejauhmana tingkat penyerapan pengetahuan masyarakat. (ari)

Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu upaya melatih kemandirian para siswa, TK Aletheia menggelar kegiatan kids camp selama sehari penuh. Kegiatan berlangsung pada 25 April lalu bertempat di dalam kelas belajar TK Aletehia. Siswa yang ikut berasal dari TK A dan TK B yang ikut kids camp sebanyak 89 anak.

Mewakili TK Aletheia, Irene Wasti, S.Th, menerangkan jika kegiatan kids camp merupakan agenda tahunan yang rutin dilakukan pihak sekolah. Menurutnya, kegia-

tan kids camp dapat membuat para siswa mandiri. ‘’Mereka dilatih untuk hidup mandiri dengan mengerjakan segala kegiatan keseharian mereka secara mandiri tanpa didampingi oleh orang tua dan guru,’’ terangnya, Selasa (12/5).

Guru pada saat kegiatan kids camp berlangsung hanya memonitoring para siswa dari jauh, sehingga semua pekerjaan mulai dari menyiapkan perangkat belajar, masak, dan tidur dilaksanakan sendiri oleh para siswa tanpa bantuan para guru. “Semua pekerjaan di-

lakukan sendiri oleh siswa, ada kegiatan masak, makan dan lain sebagainya. Mereka sendiri yang siapkan,” ujarnya.

Khusus untuk TK B, kegiatan kids camp dihajatkan untuk mempersiapkan mereka agar siap masuk ke jenjang SD. Diakuinya, ada perbedaan penyelenggaraan. Jika tahun lalu, kegiatan serupa digelar di luar kelas dan memilih outdoor sebagai lokasi penyelenggaraan. Ia berharap, kegiatankegiatan seperti ini dapat menjadi modal utama bagi siswa untuk hidup mandiri di masa mendatang. (dys)

Mataram (Suara NTB) Guna meningkatkan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia bagi para pelaku media di Kota Mataram, Kantor Bahasa Provinsi NTB akan menggelar pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia pada akhir Mei mendatang.

Kepada Suara NTB, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Dr. Syarifudin, M.Hum, mengungkapkan, program pelatihan yang akan melibatkan 50 peserta tersebut merupakan bagian dari agenda pembinaan dan perlindungan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengahtengah masyarakat NTB. “Tulisan pers juga harus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena audiennya ialah para pembaca. Jadi memiliki pengaruh terhadap masyarakat,” jelasnya, Selasa (12/5).

Menurut Syarifudin, pelaku media dipilih sebagai sasaran pelatihan, karena mereka setiap hari bersentuhan langsung dengan dunia literasi dan penulisan berita

yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pembaca.

Sehingga mau tidak mau, apa yang mereka tulis harus menggunakan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya saja dari segi ejaan, tata tulis, bentukan kata dan kalimat dan lain sebagainya.

“Semuanya harus ditulis dengan benar menggunakan prinsip dan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Itulah yang kita akan berikan ke para wartawan sebagai sasaran. Editor dan layouter juga harus memahami penggunaan bahasa Indonesia,” terang Syarifudin menjelaskan.

Lebih jauh Syarifudin menyebut dari pengamatannya selama ini, hampir 80 persen pelaku media atau wartawan menulis berita dengan menggunakan bahasa Indonesia cukup baik. Untuk itu, Kantor Bahasa Provinsi NTB, ujarnya, terus berupaya agar masyarakat semakin memahami penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka. (dys)

(Suara NTB/dys)

JELASKAN - Kepala Kantor Bahasa NTB Syarifudin (kanan) saat menjelaskan soal rencana pelatihan yang melibatkan wartawan di kantornya, Selasa (12/5).

UNESCO akan Intervensi Program Pendidikan Latih Kemandirian, TK Aletheia Gelar ’’Kids Camp’’ Berkelanjutan di Mataram

(Suara NTB/ist)

KIDS CAMP - Siswa TK Aletheia saat mengikuti kids camp yang digelar pihak sekolah beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Salah satu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) akan mengintervensi program pendidikan berkelanjutan di Kota Mataram.

“Saya tadi menerima tamu dari UNESCO dan beberapa dari mereka adalah profesor. Mereka datang membawa program pendidikan berkelanjutan,” terang Walikota Mataram H. Ahyar Abduh ditemui di Kantor Camat Cakranegara, Selasa (12/5).

Program ini nantinya akan difokuskan untuk dua sekolah di Kota Mataram. Sekolah yang dipilih untuk intervensi program ini adalah sekolah dengan kriteria khusus yang telah ditetapkan UNESCO. “Ada kriteria-kriteria khususnya di mana dua sekolah ini diharapkan sekolah yang berada di tengah-tengah perkampungan,” jelasnya.

Sekolah yang akan diintervensi adalah tingkat sekolah dasar (SD) dan model program yang akan dilaksanakan adalah pendidikan berkelanjutan. Dipilihnya lokasi sekolah yang berada di tengah perkampungan, karena program pendidikan berkelanjutan ini juga akan melibatkan masyarakat.

“Dengan program ini nantinya akan diajak seluruh pihak untuk bersama-sama kita memperhatikan pendidikan,” jelasnya. Masyarakat tambah Walikota diajak untuk berbuat secara langsung dalam pembangunan bidang pendidikan.

Walikota mengatakan program ini rencananya akan dimulai tahun ini. Namun pihaknya belum mengetahui sekolah mana nantinya yang akan dipilih untuk program ini. Jika nanti telah berjalan, maka Kota Mataram akan dijadikan contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Menurut walikota, kunci terbentuknya generasi berkualitas serta berkarakter berada di pundak para pemangku pendidikan. Pemangku pendidikan tidak hanya guru, tetapi juga pengawas, orang tua dan siswa harus bersatu dan saling mendukung terwujudnya tujuan tersebut.

Salah satu tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk generasi yang berkualitas, berkarakter dan berperilaku baik. Dengan demikian peran para pemangku pendidikan mulai dari orang tua sampai para guru sangat penting.

Walikota menyebutkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mataram merupakan salah satu program unggulan Pemkot Mataram. Untuk itu setiap tahunnya dalam APBD Kota Mataram, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar. (ynt)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

Aksi Protes Penghentian Kompetisi

(Suara NTB/ist)

Ratusan Atlet Sepak Bola NTB akan Main di Jalan Raya Mataram (Suara NTB) Larangan Asosiasi PSSI menggelar kompetisi atau liga sepak bola di daerah menuai reaksi kecewa dari Asosiasi Provinsi (Asprov) PPSI NTB. Rencananya pihak PSSI NTB bersama sembilan klub sepak bola peserta Liga Nusantara NTB akan melakukan aksi bermain sepak bola di jalan raya.

Para pesepakbola yang dilibat aksi tersebut akan menempuh rute bermain atau menggiring bola dari Depan Lapangan Umum Sangkareang Mataram, menuju perem-

patan Bank Indonesia lalu ke Kantor DPRD NTB dan berakhir di Udayana Mataram, 20 Mei mendatang.

Demikian disampaikan Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam, SP saat dikonfir-

masi Suara NTB di Mataram, Selasa (12/5) kemarin.

“Kami akan melakukan aksi sepak bola di jalan raya, karena kemenpora telah melarang Asosiasi PSSI Pusat mengelar liga sepak bola

resmi atau kompetisi sepak bola PSSI. Itu artinya pemain sepak bola hanya bisa melakukan sepak bola di jalan-jalan atau di jalan raya,” ucap Muhazam.

Dikatakan Muhazam, aksi sepak bola di jalan raya nanti akan melibatkan sedikitnya 200 atlet dari sembilan klub sepak bola peserta Liga Nusantara NTB. Diakui Muhazam, para pelaku olahraga NTB kecewa atas turunnya surat dari PSSI terkait laran-

gan Asprov PSSI menggelar Liga Nusantara maupun Liga Suratin.

Diakuinya, terkait turunnya surat larangan PSSI pusat itu, pihak PSS NTB telah menghentikan Liga Nusantara yang sudah digulirkan oleh pihaknya di Pulau Sumbawa 18 April lalu. Kompetisi itu terpaksa dihentikan mengingat keluarnya surat larangan kompetisi sepak bola oleh PSSI Pusat, tertanggal 4 Mei lalu. (fan)

Pirlo Yakin MU Menyesal Lepas Pogba

James Jaga Optimisme Madrid James Rodriguez menegaskan bahwa Real Madrid tidak gentar dengan siapa pun dan tidak takut dengan klub manapun dalam melakoni ajang Liga Champions, utamanya manakala melawan Juventus.

“Saya mencintai Real Madrid sepenuh hati. Saya menyaksikan mereka ketika saya berada di Colombia,” katanya dengan penuh antusias sebagaimana dikutip dari laman Marca. Real Madrid akan ditantang Juventus dalam leg kedua semifinal Liga Champions pada Kamis dini hari.

Bicara mengenai laga antara Real Madrid melawan Juventus, ia menegaskan, “Real Madrid tidak takut dan tidak gentar dengan siapa pun.”

“Kami menaruh hormat kepada siapa saja di dunia ini. Kami tahu apa yang memang disukai timtim Italia. Mereka mampu menggalang pertahanan dengan baik dan kami tahu juga cara membongkarnya. Kami harus mencetak gol, jika kami tampil sepenuh hati dan sekuat tenaga, dengan begitu kami mampu melaju ke final.”

Ia juga bicara mengenai perannya sebagai jenderal lapangan. “Saya senantiasa berperan sebagai nomer sepuluh. Saya senantiasa bertanggungjawab atas tim.”

Mengenai kerjasama tim, “Saya terlibat dalam seluruh aspek yang digeluti tim secara keseluruhan. Alasannya saya berusaha setiap hari dengan sebaik mungkin, karena saya ingin belajar.”

Mengenai duet Messi dan Ronaldo, ia juga berkomentar lebih lanjut, “Messi pemain bertalenta yang tidak jarang mampu membawa tim meraih kemenangan. Hal serupa juga dimiliki oleh Cristiano Ronaldo.” (ant/bali post)

Atlet Putri NTB Dominasi Sirnas Voli Pantai Seri I Mataram (Suara NTB) Pembinaan atlet voli pantai putri di NTB terus menunjukan hasil positif. Dua Tim voli pantai putri unggulan NTB berhasil merebut gelar juara satu dan dua di Sirkuit Nasional (Sirnas) Voli Pantai Seri 1 yang berlangsung di Lapangan Bejai Baku Resort, Probolinggo 7-10 Mei 2015.

Juara pertama diraih pasangan tim voli pantai putri unggulan NTB, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana setelah menundukkan tim lapis kedua NTB binaan PPLP NTB, Alisa Mutakhara dan Desi Ratnasari 2-0 di pertandingan final Sirnas Seri I di Kota Probolinggo itu.

“Dua tim voli putri kita berhasil merebut juara satu dan dua.

Pasangan Putu Dini dan Jasita juara satu setelah mengalahkan tim voli pantai NTB dua binaan PPLP NTB di pertandingan final,” ucap Ketua Umum Pengprov Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia (PBVSI) NTB, H. Surya Bahari yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (12/5) kemarin.

Keberhasilan tim voli pantai putri NTB, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana memang sudah diprediksikan oleh PBVSI NTB. Namun, keberhasilan dua voli pantai itu tidak diikuti oleh dua tim putra. Pasangan tim voli pantai NTB Danangsyah-Thio Kusuma dan Dede Pradita-Edy gugur di babak penyisihan.

“Kedua tim putra kita berguguran. Mereka tidak ada yang masuk empat besar,” jelasnya.

Ditambahkan Surya, kontingen NTB menurunkan 10 atlet di event itu. Mereka dibagi menjadi tiga tim putri dan dua tim putra. Untuk pasangan putri Putu Dini Jasita dan Dita Juliana dan pasangan Danangsyah dan Thio Kusuma dikirim oleh KONI NTB. Sementara tiga tim lainnya dikirim oleh PPLP NTB. Sementara Sirnas itu diikuti oleh 16 tim putri dan 24 tim putra dari berbagai provinsi se-Indonesia. (fan)

(Suara NTB/ist)

James Rodriguez

Jakarta (Suara NTB) Playmaker Juventus Andrea Pirlo tak habis mengerti mengapa Manchester United membiarkan gelandang Paul Pogba bebas transfer pada musim panas 2012.

Manchester City, Paris Saint-Germain dan banyak lagi klub dikait-kaitkan dengan pemain Prancis berbanderol 70 juta poundsterling ini jika meninggalkan Juventus musim panas ini dan Pir-

lo masih tetap terkejut United malah membiarkan Pogba hengkang.

“Ketika dia tiba (di Juventus), kami sungguh tak tahu banyak soal dia sebagai pemain, namun segera menjadi jelas betapa spesialnya dia,” kata Pirlo seperti dikutip Daily Mirror.

“Kami tak habis mengerti klub seperti Manchester United membiarkan pergi pemain sebagus ini. Dia telah menjadi gelandang tengah muda terbaik di Eropa, saya takin mereka menyesalinya sepanjang masa.”

“Sir Alex Ferguson telah banyak menorehkan sukses sebagai manajer Manchester United dan membuat sedikit sekali keputusan yang buruk, dan membiarkan Pogba pergi adalah salah satunya,” kata Pirlo.

Pirlo sendiri pernah menolak pindah Real Madrid dan Chelsea yang kemudian menyatakan tidak menyesal menghabiskan sepanjang karirnya di Serie A. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

JUARA - Steven Gerrard ikut mengantarkan Liverpool menjadi juara Liga Champions tahun 2005 silam.

Liverpool Siapkan Perpisahan untuk Gerrard Jakarta (Suara NTB) Kapten Liverpool Steven Gerrard akan menerima upacara kehormatan ketika dia bermain terakhir kali di kandang Liverpool Sabtu pekan ini, kata sejumlah sumber kepada ESPN FC. Baik The Reds maupun lawannya Crystal Palace

akan turut dalam salam perpisahan kepada sang gelandang, kata sumber-sumber tadi.

Laga itu adalah pertandingan terakhir Gerrard di An-

Paul Pogba

field setelah selama 17 tahun membina karir di Liverpool.

Mantan kapten timnas Inggris itu akan meninggalkan Liverpool akhir musim ini guna bergabung dengan klub sepak bola profesional AS, LA Galaxy. Sebagai bagian dari salam penghormatan S a b t u

nanti, Liverpool akan menggelar mural prapertandingan di atas Kop yang terdiri dari ribuan kartu yang disiapkan para penggemar.

Gerrard sendiri menjadi bagian dari barisan kehorma-

tan Minggu lalu di Stamford Bridge ketika pemain-pemain Liverpool berjejer menyelamati juara baru liga Chelsea.

Setelah menciptakan gol penyama kedudukan saat seri 1-1, pemain berusia 34 tahun itu berkata usai pertandingan bahwa pemilik klub asal AS, Fenway Sports Group, ingin melakukan “galian mendalam” musim panas ini untuk mendukung rencana manager Brendan Rodgers membangun skuat.

Dalam kerangka itu The Reds telah menuntaskan kesepakatan dengan striker Burnley Danny Ings, selain mengincar gelandang James Milner yang habis kontrak dengan Manchester City Juni mendatang. (ant/bali post)

Indonesia Raih Lima Medali Kejuaraan Atletik Asia Jakarta (Suara NTB) Tim atletik remaja Indonesia berhasil membawa pulang lima medali dengan rincian satu perak dan empat perunggu dalam Kejuaraan Atletik Remaja Asia Pertama yang diselenggarakan pada 8-11 Mei 2015 di Doha, Qatar.

“Kami bersyukur, para atlet pelapis di level remaja ini, sudah bisa bersaing dengan atlet-atlet Asia lainnya,” kata Sekjen Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Tigor M Tanjung

seperti dilansir tim media PB PASI di Jakarta, Selasa.

Dalam kejuaraan Asia tersebut, medali perak diraih atlet putri asal Jawa Timur, Devi Ayu Febriana di nomor lompat galah putri dengan lompatan setinggi 3,40 meter. Di nomor ini, peringkat satu diraih atlet asal Kazhakstan, Anna Danilovskaya dengan lompatan setinggi 3,70 meter.

Sementara medali perunggu diraih atlet asal tuan rumah Qatar, yaitu Fatima Othman Al Absi dengan lompatan setinggi dua meter.

Raihan empat medali perunggu Indonesia didapat di antaranya dari Burhan Wardhani yang turun di nomor lari 100 meter.

Burhan mencatat waktu terbaik 10,81 detik atau kalah dari pelari Taiwan, Yu Sen Shen (10,48 detik) dan pelari Tiongkok, Tang Yao (10,60 detik) yang menduduki peringkat pertama dan kedua.

Selain Burhan, perunggu juga diraih pelari muda asal Jawa Timur Ogsa Agfreansa di nomor 200 meter, pelari Irwan Suadi (110 meter gawang) dan pelompat galah

Teuku Tegar Abadi. Indonesia yang hanya mengirimkan 13 atlet remaja yang terdiri dari delapan atlet putra dan lima atlet putri berhasil menduduki peringkat 17 dari 24 negara yang mengikuti kejuaraan tersebut.

Tiongkok bertengger di peringkat pertama dengan perolehan 16 medali emas, 11 perak, dan lima perunggu.

Peringkat kedua diduduki Taiwan dengan empat emas dan satu perunggu. Sementara peringkat ketiga diraih Kazakhstan dengan tiga emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Pada ajang yang baru pertama kali diselenggarakan ini, para atlet yang dikomandani pelatih nasional Alex Retraubun ini ikut di sembilan nomor pertandingan yaitu lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 110 meter gawang, 400 meter gawang, 1.500 meter, 2.000 meter “steeplechase”, lontar martil, dan lompat galah.

Rencananya, rombongan atlet remaja Indonesia ini akan kembali pada Rabu (13/5) pukul 14.30 WIB. (ant/bali post)

Klub Liburkan Semua Pemain Kudus (Suara NTB) Manajemen Klub Persiku

Kudus, Jawa Tengah, terpaksa meliburkan sementara se-

mua pemainnya menyusul ditundanya pelaksanaan Liga Nusantara 2015.

Menurut Pelatih Persiku Kudus Riono Asnan di Kudus, Selasa, sejak pekan lalu para pemain sudah tidak menjalani latihan rutin. Setelah ada pertemuan dengan manajemen, kata dia, pemain akhirnya diliburkan sementara dan boleh pulang sambil menunggu surat keputusan dari PSSI terkait pelaksanaan Liga Nusantara tersebut.

Terkait dengan tuntutan pemain agar gaji Mei 2015 dipenuhi, kata dia, pihak manajemen memang berencana memberikan uang transportasi kepada para pemain, terutama pemain dari luar kota. Pemain luar daerah yang masih bertahan di Kudus, yakni Doni,

Sugeng, Muhammad, Miftahul Huda, Fahkrudin, dan Dedi.

Sementara itu, Manajer Persiku Kudus Agus Imakudin ketika dihubungi lewat telepon belum bersedia berkomentar. Penjelasan sebelumnya, dia berharap, kompetisi tetap dijalankan karena sudah terlanjur mengeluarkan dana hingga sekitar Rp 400 juta guna mempersiapkan tim hingga kompetisi putaran pertama usai.

Manajemen juga merekrut pemain baru untuk menghadapi putaran kedua yang seharusnya digulirkan pada 29 April 2015 untuk memperkuat lini belakang. Hanya saja, Asosiasi PSSI Jateng mengeluarkan surat edaran tertanggal 25 April 2015 terkait adanya penundaan pelaksanaan

Liga Nusantara tentunya merugikan tim.

Salah seorang pemain Persiku Kudus Agus Santiko berharap, ada kepastian soal nasib pemain karena hingga kini juga belum ada kepastikan Liga Nusantara dilanjutkan.

“Pemain dari luar daerah juga berharap ada ketegasan dari pihak manajemen karena menunggu tanpa ada kejelasan juga tidak diinginkan mereka,” ujarnya.

Berdasarkan klasemen sementara Liga Nusantara, Persiku berada di peringkat pertama dengan poin sembilan dari empat kali laga dari lima tim yang ada di Grup B Jateng Liga Nusantara. Sementara urutan kedua, Persipa Pati dengan poin tujuh dari empat kali main. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 13 Mei 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 13 Mei 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

Festival Mentaram Jangan Jadi Ajang Proyek SEKITAR tiga bulan lagi, atau tepatnya tanggal 6 – 8 Agustus mendatang Pemkot Mataram akan mengadakan gawe besar, yakni Festival Mentaram. Menurut Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, ribuan orang akan terlibat dalam perhelatan akbar tersebut. Bahkan, dalam Festival Mentaram, tidak hanya tamu dari pusat yang diundang tapi juga negara tetangga.

Beberapa negara tetangga seperti Papua Nugini, Malaysia dan Srilanka telah menyatakan kesiapannya dalam ajang bergengsi tersebut. Sementara untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia, sedikitnya 12 kota juga akan ambil bagian dalam kegiatan berskala internasional itu. Kalau dilihat dari skala berikut format acara, Festival Mentaram bisa menjadi kesempatan emas bagi Kota Mataram untuk memperkenalkan diri kepada daerah lain dalam skup nasional maupun internasional.

Kegiatan Festival Mentaram cukup strategis untuk ’’menjual’’ pariwisata Kota Mataram. Meskipun Mataram tidak seperti Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah maupun Lombok Timur yang kaya akan destinasi wisata. Tetapi setidaknya Mataram bisa memperkuat brand image sebagai kota MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) maupun kota yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan.

Ibarat pepatah, kesempatan emas tidak datang dua kali. Untuk itu, mengingat pentingnya acara ini, pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam mempersiapkan Festival Mentaram, harus bekerja keras dan sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun, apalagi tahun ini merupakan tahun politik bagi Kota Mataram karena hanya berselang tiga bulan pascaFestival Mentaram itu nantinya, Kota Mataram akan menggelar Pilkada, akan menjadi pertaruhan nama besar Walikota Mataram H. Ahyar Abduh.

Karena seperti diketahui, Ahyar masih memiliki hasrat politik untuk kembali memimpin Kota Mataram pada periode 2015 – 2020 mendatang. Sehingga wajar kalau turun tangan langsung memantau sejauh mana persiapan yang telah dilakukan bawahannya. Pasalnya, Festival Mentaram menyedot anggaran yang cukup besar, yakni miliaran rupiah. Meski telah dianggarkan Rp 1,2 miliar, Disbudpar kabarnya akan meminta tambahan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar.

Kalau diakumulasikan, kegiatan Festival Mentaram menyedot anggaran yang fantastis. Namun demikian, anggaran tidak menjadi persoalan, asalkan hasilnya sebanding dengan banyaknya rupiah yang telah dikucurkan untuk acara itu. Jangan sampai, Festival Mentaram ditunggangi oleh kepentigan tertentu sehingga kegiatan tersebut hanya menjadi ajang proyek bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai FestivalMentaram itu adalah uang rakyat (APBD Kota Mataram, red).

Masyarakat juga akan mengawasi penggunaan anggaran dalam Festival Mentaram itu. Dengan anggaran fantastis dan kerja penuh kesungguhan dari pihak-pihak terkait, maka tiga sukses yang diinginkan Walikota, yakni sukses pelaksanaan, sukses pencitraan dan sukses ekonomi akan tercapai. (*)

Halaman Halaman 14 14

Instalasi untuk Bonus Demografi NDONESIA akan mendapat bonus demografi di tahun-tahun mendatang. Dimana penduduk usia produktif bertambah pesat jumlahnya. Bisa diperkirakan mereka akan bergerak ke kota, atau menumbuhkan kota-kota. Kota selalu tumbuh dengan risiko kepadatan. Kota memiliki tabiat gemar memancing, mengundang dan menggoda siapa saja untuk tinggal di dalamnya. Seakan-akan ia menjanjikan pendar kebahagiaan dan citacita hidup sejahtera. Akibatnya, semakin banyak yang mengejar semakin sulit apa yang dikejar itu tercapai. Lalu kita melihat sekian problema muncul tiba-tiba, bagaikan penyakit yang susah obatnya, bukan lantaran tidak tersedia tetapi karena kesadaran untuk lepas darinya dikalahkan oleh penyikapan yang seragam terhadap apa-apa yang menjadi penyebabnya.

Keramaian dan keriuhan menjadi ciri utama dari tumbuhnya kota. Kota besar bukan saja ditandai oleh keluasan wilayahnya tetapi juga sepadat apa aktifitas yang berlangsung di dalamnya. Untuk mencapai kepadatan itu mesti berlangsung pusaran kebutuhan. Antara kehadiran orang-orang dan tersedianya kebutuhan saling kejar-mengejar sehingga kemungkinan benturan semakin besar. Kita bisa melihat, Mataram, yang sebenarnya kota kecil, sedang bergerak menuju ke arah sana. Gejalanya tampak dari pendirian bangunanbangunan baru yang semakin marak. Kemana saja kita berjalan, bangunan-bangunan baru tak absen dari pandangan, seakan-akan menggantikan posisi pohon-pohon yang tumbuh dari tanah, tetapi dengan cara yang lebih bergegas.

Sejumlah lahan kosong yang semula dijadikan tempat pertanian, telah ditumbuhi bangunan ruko yang belum tentu nantinya ada yang menempati. Itu menandai suatu perubahan dimana kelengangan tak dibutuhkan lagi, menjelma keluhan ketika sepi terasa sampai ujung jari. Tempat yang sepi jadi menakutkan, tak hidup, dan kita bergerak mencari tempat yang lebih ramai. Sementara di tempattempat yang sudah ramai, pembangunan pusat-pusat keramaian dilakukan lagi seakan-akan itu benarbenar merupakan kebutuhan orang.

Tempat-tempat belanja yang besar didirikan, untuk memenuhi hasrat yang bisa jadi lebih kuat dari kemampuan sendiri. Kota jadi tampak menggelembung, seperti kelebihan asupan, mengalami obesitas dan rentan akan berbagai serangan.

Maka yang terjadi adalah pemadatan. Waktu menjadi sempit karena suatu gerakan terhalang oleh gerakan lain, dengan tujuan yang sama. Kita bisa melihat itu pada dua keadaan. Yang pertama keadaan di jalan. Pada jam-jam yang sama kepadatan arus lalu lintas membuat waktu produktif terbuang di jalan. Jalan kecil yang dulu lebih dari cukup untuk menampung jumlah kendaraan, seakan terasa terlalu sempit untuk melancarkan urusan. Sementara untuk melebarkan jalan, sudah terhalang oleh bangunan-bangunan pribadi yang berdiri sepanjang tepi. Keadaan yang tidak bergerak itu berbanding

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penyair)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

Kota kita yang sepertinya sudah memilih untuk menjadi seperti kota-kota lainnya, dimana yang fisik ditumbuhkan sebanyakbanyaknya sementara yang nonfisik ditinggalkan sejauh-jauhnya, perlu kiranya melakukan penandaan ulang, meng-instal ulang segala sesuatunya, untuk menghindar dari persoalanpersoalan yang lebih besar nantinya. Dan generasi-generasi yang akan datang dapat menghirup oksigen dengan lapang dan tenang.

terbalik dengan bergerak cepatnya jumlah pemakai kendaraan.

Masing-masing orang tua membutuhkan kendaraan pribadi (motor atau mobil) untuk bekerja, sementara anak-anak semakin besar juga membutuhkan hal yang sama. Tak ada solusi untuk itu, bukan hanya lantaran tak efektifnya angkutan umum tetapi juga lantaran pemikiran ekonomis, kendaraan sendiri lebih irit.

Yang kedua kondisi pemukiman.

Kasus-kasus rumah kumuh masih diberitakan ada di kota ini. Dan bisa jadi nantinya akan cenderung bertambah jumlahnya. Lingkungan dan rumah kumuh adalah simbol dari kalahnya suatu kaum dalam persaingan merebut kesempatan. Rumah dan lingkungan kumuh tersimpulkan lantaran ada komparasi, dengan kata lain suatu standar memang akan menciptakan kelaskelas. Lingkungan kumuh, padat dan sesak adalah akibat dari standar tersebut. Antara rumuh kumuh di tempat-tempat terpencil dengan rumah kumuh di tengah kota memiliki perbedaan yang signifikan.

Rumah kumuh di tempat terpencil diidentifikasi sebagai akibat dari tidak meratanya proyek pembangunan, terutama tidak terbukanya akses ekonomi secara intens dan terukur bagi penghasil-penghasil kebutuhan lokal. Sementara rumah kumuh di tengah kota menunjukkan gagapnya pola pembangunan terhadap kemungkinan yang terjadi dari penerapan sentralisasi basis ekonomi. Dan dari sana kita bisa

melihat persoalan pada hulu dan hilir itu menimbulkan masalahmasalah tambahan yang lantas setiap hari kita baca di koran: kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, tata kota yang semrawut, menumpuknya sampah, polusi berlebihan, matinya ruang publik, serta marjinalisasi kaum tak berkendara.

Semua itu adalah instalasi dari persoalan demografi. Lalu siapa yang akan menengok itu sebagai problem yang sebenarnya tidak parsial? Kita tidak perlu berharap pada pemerintah, karena sudah kewajiban bagi pemerintah untuk membereskan hal-hal tersebut. Tetapi yang mungkin lebih mendasar adalah apakah kita benar-benar menyadari bahwa kondisi tersebut adalah sebuah persoalan besar?

Menyadari suatu persoalan adalah langkah pertama dari solusi.

Kita perlu cermin untuk melihat setiap sisi dari kehadiran diri kita, sebagai personal atau sebagai bagian dari kerumunan sosial. Cermin itu terpacak, tergantung, dan terserak di sekitar kita sebagai tanda atau gejala. Yang patut kita lakukan adalah melakukan penandaan ulang terhadapnya. Lantas menginstal-nya kembali dengan nilai yang baru. Itulah proses instalasi.

Dan wilayah yang paling mungkin bagi proses itu adalah seni.

Kita lupakan dulu seni sebagai karya yang memiliki tingkat estetika tertentu. Sehingga kerap dianggap berdiri di atas menara gading.

Kita perlu memandang seni (hanya)

sebagai sifat. Sifat kreatif, sifat kritis, sifat progresif dan sifat terbuka. Harus disadari hanya di hadapan sifat seni, semua manusia bisa menjadi produsen. Bukan konsumen. Saya beruntung mendapat kesempatan untuk melihat (dan terlibat dalam) persoalan demografi lewat sifat seni dalam pameran seni rupa ‘Biografi Visual: Oksigen Jawa’ karya perupa Hanafi yang berlangsung di Galeri Soemardja Institut Teknologi Bandung (ITB) 17 April17 Mei 2015. Dari pameran itu ( yang diakui sendiri oleh Hanafi adalah satu instalasi) saya mengalami satu pertemuan untuk berbagi hal yang paling penting dalam kehidupan ini, yakni oksigen.

Oksigen adalah kebutuhan paling mutlak untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Dan proses pembangunan yang terjadi sekarang ini seperti melakukan monopoli atasnya. Oksigen yang merupakan milik semua makhluk hidup digerus dan direbut untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar atas kuasa modal. Dalam keadaan itu, melihat persoalan demografi seperti melihat perebutan mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya, tak peduli yang lain akan mati karena tak mendapat kesempatan untuk menghirupnya. Disanalah lalu pentingnya pertemuan dan kebutuhan berbagi. Kota kita yang sepertinya sudah memilih untuk menjadi seperti kota-kota lainnya, dimana yang fisik ditumbuhkan sebanyak-banyaknya sementara yang non-fisik ditinggalkan sejauh-jauhnya, perlu kiranya melakukan penandaan ulang, meng-instal ulang segala sesuatunya, untuk menghindar dari persoalan-persoalan yang lebih besar nantinya. Dan generasi-generasi yang akan datang dapat menghirup oksigen dengan lapang dan tenang.

BKPM cabut 140 izin prinsip perusahaan PMA di NTB Tindak tegas penghambat investasi

*** Pariwisata Lotim, tidak hanya laut dan gunung Potensi hebat belum digarap optimal

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 13 Mei 2015

Kiki Sulistyo Luncurkan ”Penangkar Bekisar” Mataram (Suara NTB) Kumpulan puisi karya Kiki Sulistyo yang berjudul Penangkar Bekisar telah terbit di Bandung awal Mei. Peluncuran buku ini digelar dalam rangkaian pameran Biografi Visual Oksigen Jawa karya Hanafi di Galeri Soemardja Institut Teknologi Bandung (ITB), awal Mei lalu.

“Awalnya antologi ini berjudul pembayun, namun setelah saya berdiskusi dengan teman – teman di Bandung terutama Mas Hanafi yang melukis sampul khusus untuk puisi saya, judulnya berubah menjadi Penangkar Bekisar,” tuturnya ketika ditemui Suara NTB, Senin (11/5) malam di Taman Budaya NTB. Buku yang diterbitkan Nuansa Cendekia ini memuat 55 puisi Kiki Sulistyo yang ditulis pada rentang 2009 hingga 2013.

Sejumlah puisi yang termuat dalam antologi itu juga telah diterbitkan oleh beberapa surat kabar di seluruh Indonesia.

Dalam pengantarnya, Kiki mengungkapkan, Hanafi dan istrinya, Adinda Luthvianti sebagai dua sosok yang berperan penting dalam terbitnya buku ini.

Sebagai seorang sastrawan, Kiki menolak dikotomi geografis dunia kesusastraan di negeri ini. Ia lebih senang menganggap bahwa dunia kesenian atau kesusastraan sebagai kekayaan budaya bangsa ini terikat dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam artian, tidak ada seni atau sastra khas NTB pun juga khas-khas dari daerah lain. Semuanya tergolong dan masuk dalam susastra nusantara.

Menurutnya, sastra merupakan tali pemersatu bangsa yang mengikat antara individu dengan individu tanpa memandang latar belakang suku, ras bahkan agama. Puisi yang dilahirkan dan dikumpulkan lewat buku itu merupakan wujud geliat penyair ini selama menggeluti dunia kesusatraan.

Para sastrawan dan seniman di daerah ini, khususnya di Taman Budaya NTB tengah berancang-ancang untuk menggelar kegiatan khusus guna mengulas buku kumpulan puisi yang masih hangat ini. Kendati demikian, belum dapat dipastikan kapan buku baru yang telah beredar di toko – toko buku ini akan dibedah di NTB. (met)

Bupati Lobar Segera Disidang Dari Hal. 1 Zaini juga akan dipindahkan ke rumah tahanan Kerobokan, Bali. ‘’Sekaligus kepada tersangka dipindahkan selanjutnya dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Denpasar Rutan Kerobokan.

Rencananya akan dilimpahkan ke pengadilakn tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar,’’ tambah Priharsa.

KPK menetapkan Zaini sebagai tersangka pada 5 Desember 2014 dengan sangkaan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undangundang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‘’Ia diduga memaksa seorang investor memberikan sejumlah barang dan uang,’’ tambah Priharsa.

KPK juga menyita sejumlah barang milik Zaini yaitu dua unit mobil Toyota Innova, jam tangan rolex, cincin permata mata kucing, uang Rp 400 juta, uang Rp 300 juta, uang Rp 2 miiliar dan dua bidang tanah di Kecamatan Sekotong dengan luas 9.889 meter persegi. ‘’Hari ini (kemarin) akan diberangkatkan, kemudian akan dilanjutkan penahanan kepada tersangka selama 20 hari sejak hari ini (kemarin) sampai 31 Mei 2015,” ungkap Priharsa.

KPK menduga Zaini melakukan perbuatan pemerasan terhadap PT Djaja Business Group

(DBG) yang berlokasi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupten Lombok Barat.

PT DBG diketahui mengurus izin pembukaan lapangan golf dan Zaini diduga meminta uang sekitar Rp1,5-2 miliar kepada perusahaan tersebut. Zaini bahkan mengancam bila uang tidak diberikan maka izin lapangan golf tidak akan keluar.

Salah seorang saksi yaitu Darmawan yang menjalani pemeriksaan di Mataram, 16 Januari 2015 lalu mengungkapkan Zaini bahkan meminta uang dan delapan unit mobil serta tanah seluas 3 hektar 80 are kepada investor.

Darmawan mengaku bahwa Zaini memintanya untuk mencarikan investor untuk kawasan seluas 700 hektar di Dusun Meang.

Ia pun membawa investor yang merencanakan pembangunan sebuah hotel berbintang, berupa resor terpadu berskala internasional dan lapangan golf dengan prioritas membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan baru. Untuk keluarnya izin, Zaini diduga meminta uang dan barang.

PT DBG, kata Darmawan, baru dapat memenuhi permintaan dua unit mobil dan uang senilai Rp 1 miliar dan tanah seluas 3 hektar 80 are.

Masih ada sejumlah barang berharga lain berupa dua jam tangan Rolex dan cincin permata senilai Rp 250 juta. (ant/ Bali Post)

Kejati dan Polda Persilakan Dipidanakan Dari Hal. 1 Tapi update April belum diperolehnya karena data itu masih di Setwan DPRD NTB yang membantu melakukan penagihan. Mekanisme pelaporannya, melalui Setwan, kepada Inspektorat, baru kemudian kepada pihaknya. ‘’Yang jelas, progresnya ada.

Tapi berapa jumlahnya, kami belum dapat data lengkap dari Setwan. Ini yang kami sedang tunggu,’’ terang Sutapa.

Proses yang lamban karena hingga awal tahun ini belum tuntas, dia meminta untuk dimaklumi. Karena sasaran mereka ini adalah para mantan politisi yang sudah purna tugas dalam kurun waktu lama.

Memperihatinkan baginya, banyak diantaranya yang tidak punya pekerjaan, termasuk yang sudah meninggal dunia.

Belum lagi pindah domisili, jadi kendala berbeda. Namun demikian, ini diakui sudah tercatat menjadi piutang kepada negara, sehingga apapun harus dilakukan untuk diselesaikan dengan proses penagihan yang dibebankan kepada para mantan politisi dan pegawai setwan ini.

Dia berkesimpulan, proses penagihan akan tetap dilakukan. Mengenai kemungkinan ini akan diseret ke ranah pidana, ia punya sudut pandang berbeda.

Bagaimana pun juga temuan BPK itu masih seputar kelebihan pembayaran atas berbagai kegiatan di Dewan, selain diduga dinikmati para mantan anggota Dewan saat itu, juga dinikmati oleh pegawai Setwan yang menjabat sebagai panitia kegiatan.

“Misalnya, ada rapat, masing masing anggota dibayar Rp 600.000 oleh bagian keuangan. Tapi ternyata yang seharusnya dibayar adalah Rp 500.000, ini artinya ada kelebihan Rp 100.000. Disinilah (Rp 100.000) yang jadi temuan itu,” katanya memberi ilustrasinya.

Akan tetapi ketika ada pihak lain yang memandang ada celah hukum untuk mempidanakan perkara ini, baginya tidak jadi soal, apalagi menghalang halangi. “Silakan (melapor), itu hak konstitusi masyarakat,” pungkasnya. (ars)

Dipangkas Rp 50 miliar Dari Hal. 1 sehingga bisa tuntas 4 bulan pengerjaan. Hasil analisa, proyek yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu itu maka tidak didanai, “yang jadi didanai itu pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu tiga-empat bulan, hampir semua pinjaman itu mengarah ke jalan,” terangnya saat ditemui di Kantor Bupati Lobar, Selasa (12/5).

Terkait perubahan nominal pinjaman ini, ungkapnya, tidak perlu persetujuan dewan, sebab persetujuan dewan dibutuhkan ketika nilai pinja-

man di atas Rp 100 miliar.

Akan tetapi pihaknya akan memberitahukan ke dewan terkait hal ini. Selain itu, ujarnya, dana pinjaman ini akan masuk dalam APBD P 2015.

Akibat pemangkasan ini, sejumlah proyek seperti pasar dan pembenahan destinasi wisata terancam tak terealisasi, karena dana dari pinjaman tersebut juga tak mencukupi.

Sedangkan proyek yang diperkirakan akan bisa danai hanya proyek bisa selesai tahun ini seperti jalan. (her)

Halaman 15

Tiga Jembatan Putus Lintas Dompu-Bima Butuh Rp 7,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Perbaikan tiga buah jembatan putus yang menghubungkan jalan provinsi lintas Dompu-Bima membutuhkan anggaran Rp 7,1 miliar. Perbaikan tiga jembatan itu akan diusulkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2015 ini.

“Tiga jembatan putus total itu sudah ditinjau dan ditangani darurat. Jembatan ruas jalan Kilo dan Wera. Setelah ditinjau.

Untuk tiga jembatan itu diperlukan sekitar Rp 7,1 miliar untuk memperbaiki jembatan yang putus total itu,” kata Sekretaris Dinas PU NTB, Ahmad Makhul di Kantor Gubernur,

Selasa (12/5) siang kemarin.

Dikatakannya, hujan lebat yang menerjang wilayah Dompu dan Bima beberapa waktu lalu mengakibatkan tujuh jembatan yang berada di jalan provinsi putus. Namun, dari tujuh jembatan itu, hanya tiga jembatan besar dengan panjang sekitar 15 meter yang

putus total. Sementara, empat jembatan lainnya juga putus namun termasuk jembatan yang kecil. Sehingga bisa langsung diperbaiki.

Mantan Kepala Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana Fisik Bappeda NTB ini menjelaskan meskipun sekarang sudah ada upaya dengan mem-

bangun jembatan darurat atau jalan alternatif namun, jembatan itu harus diperbaiki secara permanen supaya arus lalu lintas tak putus.

“Yang berat itu tiga ini, dua di Dompu dan satu jembatan di Bima, jembatan di Kilo sama di Wera. Panjang jembatannya sekitar 15 meter. Sudah ada persetujuan untuk bisa ditangani di APBD Perubahan. Karena sifatnya darurat, paling tidak tiga jembatan ini bisa ditangani secepatnya supaya tidak terganggu aktivitas perekonomian di

kedua wilayah,” tandasnya.

Ditanya kapan akan mulai dilakukan perbaikan, Makhul mengatakan hal itu tergantung pembahasan APBD perubahan.

Jika pada Juli nanti, APBD Perubahan 2015 sudah ditetapkan oleh DPRD NTB, maka pembangunan bisa dilakukan pada Agustus mendatang. Diperkirakan butuh waktu tiga bulan untuk melakukan perbaikan. Ia menyebut, rusaknya beberapa jembatan itu lantaran sungai mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi. (nas)

Pinang Empat Parpol Besar

Karim Siap Jadi Calon Walikota Mataram (Suara NTB) – Mendekati pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, suasana politik mulai memanas dengan munculnya figurfigur. Setelah paket Ahyar Abduh – Mohan Roliskana (AMAN) dan Wartiah mendaftarkan diri di partai politik. Kini giliran H. Abdul Karim mulai meminang empat partai besar yakni, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKS. Politisi Partai Gerindra ini hanya siap maju bila parpol

mengusungnya menjadi Calon Walikota. “Sudah saya sampaikan ke parpol, saya melamar jadi Walikota bukan Wakil Walikota. Jadi kalau diminta jadi wakil, iya wassalam,” pungkasnya usai menyerahkan formulir pendaftaran ke DPC PDI P, Selasa (12/5).

Dia berkeyakinan empat partai besar itu, akan mengusungnya untuk bersaing bahkan mematahkan laju rival politiknya tahun 2010 lalu.

Strategi politik yang akan di-

lakukan, dengan menjual program terutama program yang mencerdaskan masyarakat.

Maksudnya, kecerdasan bukan terbatas secara intelegensi, melainkan program yang memandirikan masyarakat.

Dianalogikan, masyarakat butuh makan harus bekerja kemudian mendapatkan uang.

Artinya, program itu akan berimplikasi terhadap persoalan kesehatan dan lain sebagainya.

“Masyarakat butuh makan, harus punya uang, dari mana

Tutup Diklatpim III Angkatan I

Sekda : Perempuan Lebih Cerdas dan Konsisten Sikapi Hidup Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menutup kegiatan Diklatpim III angkatan I 2015. Berdasarkan hasil evaluasi panitia penyelenggara, seluruh peserta yang berjumlah 40 orang dinyatakan lulus 100 persen.

Namun dari semua peserta ada lima orang yang dinyatakan sebagai peserta dengan peringkat teratas yang didominasi tiga peserta perempuan. Sekda mengatakan prestasi tiga perempuan itu menunjukkan kesungguhan mereka dalam mengikuti Diklat lebih menonjol jika dibanding laki-laki.

“Ini telah terjadi pergeseran besar terhadap perspektif memaknai potensi dan peluang.

Bisa jadi wanita lebih cerdas dan konsisten dalam menyikapi tujuan hidup sementara kaum laki laki sedikit men-

gendor,” ujarnya saat menutup kegiatan itu di Kantor BKD dan Diklat NTB, Selasa (12/ 5) siang kemarin.

Dari prestasi yang ditunjukkan kaum perempuan tersebut, Nur berharap supaya menjadi motivasi bagi kaum pria agar lebih semangat dan tetap konsisten mensetarakan potensi yang diraih kaum perempuan. ‘’Saya ingin menyemangati kaum laki laki jangan pernah surut dalam memegang tanggung jawab sebagai laki-laki dalam memastikan masa depan,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta peserta Diklat agar pengetahuan yang didapat dijadikan landasan meningkatkan kinerja pejabat eselon dan terus mengasah kemampuan teknis dan manajerialnya. Dengan cara menjadi figur yang tampil bisa menjadi contoh, disiplin dalam

bekerja dan menjadi figur yang bisa memberikan kontribusi pemahaman terkait seni berkomunikasi di dalam lingkup kerjanya.

Diklatpim III angkatan I tahun 2015 itu berlangsung tiga bulan. ParaPNS lingkup Pemprov NTB itu digembleng dengan materi-materi kepemimpinan seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur bagi Pejabat Eselon III yang terpilih untuk mengikuti Diklatpim.

Kegiatan Diklat tersebut dibagi dalam lima tahapan pembelajaran dengan sistem on kampus dan of kampus.

Dimana satu bulan di kampus dan dua bulan di SKPD masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan kompentisi kepemimpinan pejabat eselon III lingkup Pemprov NTB. (nas)

Inspektorat Sebut Kasus SPPD Dewan Tak Ada Unsur Pidana Dari Hal. 1 Tapi kelebihan pembayaran, sehingga kita minta dikembalikan. Jadi kita sudah mengkaji, baik dari pihak Kejaksanaan maupun pihak kita, indikasi pidana tak ada. Jadi kita menempuh upaya hukum melalui perdata, “ kata Agus dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (12/ 5) siang kemarin.

Ia mengatakan, upaya pengembalian yang dilakukan lantaran ada kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas. Ia menyebutkan, dari total Rp 4,5 miliar tersebut, hanya beberapa ratus juta yang merupakan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas anggota DPRD. Kemudian sisanya merupakan kelebihan pembayaran honor bagi anggota Dewan dan pegawai sekretariat

DPRD NTB. Temuan itu merupakan akumulasi sejak tahun 2003-2013. ‘’Sekitar Rp 400 juta lebih kalau SPPD. Yang paling banyak itu kelebihan pembayaran honor-honor anggota DPRD, karena beberapa peraturan perundang-undangan saat itu tumpang tindih, itu masalahnya. Supaya masyarakat clear melihat hal ini. Ini seolah-olah Rp 4,5 miliar digunakan DPRD, (itu) salah,” jelasnya.

Mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB menjelaskan, ditempuhnya jalur penagihan secara perdata dengan menggandeng Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi NTB itu karena sudah dipelajari sebelumnya. Ditanya rencana Somasi NTB yang akan melaporkan kasus itu ke Kepolisian, Agus mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak untuk melapor.

“Setiap orang punya hak untuk melapor. Kita juga sudah memberikan penilaian.

Ada data di kita, tak ada data di mereka bisa saja. Tapi berdasarkan hasil temuan yang kita pelajari bahwa memang penyelesaian yang tepat itu melalui Datun Kejaksaan.

Jaksa selaku pengacara negara,”tandasnya.

Soal jumlah kerugian yang sudah ditagih sampai saat ini, Agus mengatakan yang lebih mengetahui perkembangan jumlah pengembalian kerugian itu adalah Kejaksaan.

Saat ini, lanjutnya, Datun Kejaksaan Tinggi NTB terus melakukan upaya-upaya penagihan kepada orang-orang yang harus mengembalikan. Dikatakan, dari beberapa objek yang harus mengembalikan itu, banyak yang berada di luar daerah seperti Kalimantan. (nas)

punya uang harus bekerja. Jadi tidak cukup hanya posyandu dan lain sebagainya,” sindirnya.

Seluruh visi misi yang akan dirumuskan akan melibatkan partai pengusung. Artinya, ada kesepahaman, keserasian dan sumbangsih pemikiran partai politik lainnya. Adapun pengajuan melalui PDIP itu, karena melihat peluang politik ke depan. Disamping itu, aturan tidak memperbolehkan partai menerima uang dari kandidat yang diusung. “Kalau ket-

ahuan minta uang, iya saya akan kompalin,” ucapnya.

Ketua DPC PDI P, I Wayan Sugiartha mengatakan, sejauh ini masih belum mengambil keputusan untuk menutup penjaringan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota. Mengenai calon mana yang akan diusung, DPC tidak memiliki hak perkara itu karena diberikan kewenangan untuk mengurus administrasi saja. “Masalah siapa yang akan kita usung, itu urusan DPP,” ucapnya. (cem)

NTB Tuan Rumah HPN 2016 Mataram (Suara NTB) NTB telah ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2016. Kepercayaan kepada NTB sebagai penyelengara HPN tahun depan itu ditetapkan melalui rapat pleno yang dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan.

Selain itu, telah dilakukan peninjauan ke daerah sehingga NTB ditetapkan sebagai tuan rumah.

Penetapan NTB sebagai tuan rumah HPN 2016 dihadiri, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin,SH, M.Si yang didampingi Kepala Dishubkominfo NTB, Drs Agung Hartono M.STr, Kepala Biro Kesra H. Suhaimi SH, Kabag Humas dan Protokol, Drs. H. Fathul Gani M.Si, Ketua PWINTB H. Achmad Sukisman dan Sekretaris PWI Nasrullah Zein di Jakarta, 11 Mei 2015.

Mengenai penetapan NTB sebagai tuan rumah HPN itu, Wagub mengaku puas atas usaha selama ini, berjuang bersama. Sehingga kepercayaan nasional kepada NTB berbuah manis. “Saya sangat bersyukur NTB terpilih kembali sebagai tuan rumah pada event-event nasional, karena hal ini dampaknya sangat besar,” kata Amin dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Selasa (12/5) siang kemarin.

Dikatakan, dampak NTB menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional itu akan cukup

besar bagi pembangunan di daerah. “Tak lupa promosi pariwisata akan kita optimalkan, mudahmudahan semua dapat berjalan sesuai harapan dan tentunya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.

Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si menambahkan, NTB akan mampu menjadi tuan rumah yang baik.

Apalagi NTB didukung dengan akomodasi dan transportasi yang memadai. Seperti daerah lain yang sudah sukses menjadi tuan rumah. “NTB akan mampu menjadi tuan rumah yang lebih baik dengan melihat pengalamannya menjadi tuan rumah berbagai pertemuan-pertemuan nasional bahkan internasional,” katanya.

Dikatakan, berbagai indikator menjadi pertimbangan untuk memutuskan suatu daerah sebagai tuan rumah HPN 2016.

HPN memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah penyelenggara karena hajatan bertaraf nasional dan strategis sebagai ajang memperkenalkan potensi daerah kepada para duta PWI se-Indonesia. Disebutkan, pada Bulan Februari Hari Pers Nasional akan diselenggarakan di NTB. Rangkaian kegiatannya akan dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah pada September tahun ini hingga puncaknya bulan Februari 2016. (nas)

Tersangka Kasus IT Lobar Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 karena AS adalah terpidana dalam kasus Bansos Lobar Tahun 2009.

Diantar pegawai Kejaksaan, AS naik ke lantai dua dan menemui penyidik H. Usman, SH, MH. Di ruangan itu, AS yang datang tanpa didampingi pengacara, diperiksa sekitar dua jam.

Ia juga membawa serta dokumen – dokumen pendukung yang berkaitan dengan proyek senilai Rp 629 juta itu.

Sebelum diperiksa, AS kepada Suara NTB mengaku tidak adil ketika hanya dirinya yang dijadikan tersangka. Padahal terealisasinya proyek itu, tidak lepas dari peranan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang saat itu dijabat oleh H. Ranu.

“Tidak adil dong kalau hanya

saya yang diproses dan dijadikan tersangka,” protes mantan Sekertaris Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ini.

Pada dokumen yang disertakannya, terdapat data Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). dia menunjukkan, dalam dokumen pencairan dana Rp 629.836.900 itu, terdapat tanda tangan H. Ranu selaku KPA, tanggal 27 Desember 2010.

Artinya menurut dua, tanggung jawab penuh itu ada pada KPA. Sementara pihaknya hanya menerima laporan dari panitia bahwa pekerjaan rekanan saat itu sudah beres. ‘’Tugas saya memastikan apakah sudah beres atau belum. Nah dalam pekerjaan ini kan kerjaan saya sudah beres,’’ sesalnya. (ars)

BKPM Cabut 140 Izin Prinsip Perusahaan PMA di NTB Dari Hal. 1 Disebutkan, jumlah perusahaan PMA yang terdaftar di BKPMPTSP NTB sebanyak 552 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan PMDN sebanyak 66 perusahaan.

Berdasarkan surat Kepala BKPM RI No. 8123/A.9/2015, tanggal 10 Februaru 2015 perihal peringatan pertama dan terakhir. Serta surat dengan No. 18/B.4/A.9/2015, tanggal 12 Februari 2015 perihal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perusahaan untuk pencabutan perizinan penanaman modal. Dengan jumlah perusahaan yang akan dilakukan BAP sebanyak 168 perusahaan.

Ridwan mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan BAP telah dilakukan oleh BKPMPTSP NTB sebanyak 70 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang telah diterbitkan pembatalan

perizinan (pencabutan izin pinsip) penanaman modalnya oleh BKPM RI sebanyak 140 perusahaan yang semuanya merupakan PMA. Disebutkan, perusahaan PMA yang dicabut izinnya itu mulai dari yang memperoleh perizinan sejak 2007-2012.

Untuk perizinan yang diterbitkan tahun 2007 sebanyak 11 perusahaan PMA. Dengan rincian, Kota Mataram sebanyak 2 perusahaan, Lombok Barat 7 perusahaan dan Lombok Tengah 2 perusahaan. Perizinan yang diterbitkan tahun 2008 sebanyak 23 perusahaan PMA yang dicabut. Rinciannya, Kota Mataram satu perusahaan, Lombok Barat 14 perusahaan, Lombok Tengah 2 perusahaan, Lombok Timur 2 perusahaan, Sumbawa 3 perusahaan, Dompu satu perusahaan dan Bima satu perusahaan.

Kemudian, perizinan yang diterbitkan tahun 2009 yang

dilakukan pencabutan sebanyak 20 perusahaan PMA. Masing-masing, Kota Mataram satu perusahaan, Lombok Barat 9 perusahaan, Lombok tengah 3 perusahaan, Lombok Timur 2 perusahaan, Sumbawa 4 perusahaan dan Bima satu perusahaan. Perizinan yang diterbitkan tahun 2010, sebanyak 24 perusahaan PMA yang dicabut. Yakni, Kota Mataram 2 perusahaan, Lombok Barat 11 perusahaan, Lombok Tengah 7 perusahaan, Lombok Utara dan Sumbawa masing-masing 3 perusahaan dan satu perusahaan.

Selanjutnya, untuk perizinan yang diterbitkan tahun 2011, sebanyak 31 perusahaan PMA yang dicabut izin prinsipnya. Masing-masing, Kota Mataram 2 perusahaan, Lombok Barat 13 perusahaan, Lombok Tengah 5 perusahaan, Lombok Utara 7 perusahaan, Dompu dan Bima masing-

masing 2 perusahaan. Selanjutnya perizinan yang diterbitkan tahun 2012, sebanyak 31 perusahaan PMA dicabut izin prinsipnya. Masing-masing, Kota Mataram satu perusahaan, Lombok Barat 11 perusahaan, Lombok Tengah 7 perusahaan, Lombok Timur 4 perusahaan dan Lombok Utara 8 perusahaan.

Dijelaskan, kewenangan untuk pencabutan izin prinsip perusahaan PMA yang tak kunjung merealisasikan investasinya berada di BKPM RI. Sementara, untuk perusahaan PMDN merupakan kewenangan Gubernur. Untuk itu, setelah selesai penyisiran perusahaan PMA, kemudian akan dilanjutkan dengan penyisiran perusahaan PMDN yang tak kunjung merealisasikan investasinya.

“Setelah PMA ini, gilirannya PMDN. Mana yang tidak serius, tidak pernah melaporkan kegiatannya. Itu yang kita

buatkan BAP. Kita kirimi surat, teguran segala macam, kita kunjungi ndak ada, ya cabut saja,”terangnya.

Suatu perusahaan investasi dilakukan pencabutan izin prinsip, kata Ridwan jika mereka tak pernah melaporkan progres pembangunan.

Kemudian, jika dari hasil tinjauan BKPMPTSP NTB ke lapangan, tak ditemukan kantor maupun kegiatan yang dilakukan. Menurutnya, aset daerah yang potensial untuk investasi jangan sampai tersandera oleh investor yang tak serius atau investor “akan”.

Sesuai ketentuan, katanya, izin prinsip yang diberikan kepada investor berlaku selama tiga tahun. Namun bisa diperpanjang satu kali. Dari 140 izin prinsip PMA yang sudah dicabut itu, lanjutnya, sebagian besar bergerak dalam investasi jasa hotel dan restoran serta investasi perdagangan. (nas)

Rabu, 13 Mei 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pejabat Juga Pelanggan Germo RA

KEMBALI KELUARKAN AWAN PANAS - Gunung api Karangetang kembali mengeluarkan awan panas di Ulu Siau, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Selasa (12/5). Erupsi awan panas yang terjadi sekitar pukul 07.00 WITA itu masih dalam radius aman dari rumah penduduk.

Jakarta (Suara NTB) Pejabat-pejabat juga menjadi pelanggan jasa layanan seks prostitusi artis yang dikelola germo Robbie Abbas alias Obbie atau RA (32).

(ant/Bali Post)

Satu Pesantren Terbakar, Dua Santri Tewas Pekanbaru (Suara NTB) Kepolisian Resor Kabupaten Kampar, Riau, menyatakan kebakaran Pondok Pesantren Al Ihsan di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Selasa dini hari tadi, merenggut nyawa dua santri.

“Dari informasi anggota yang turun ke lokasi kejadian, ada dua santri meninggal dunia akibat peristiwa itu,” kata Kapolres Kampar Ajun Kombespol Ery Apriyono kepada pers lewat pesan singkat, Selasa (12/5) siang.

Warga sekitar lokasi kejadian menyebutkan, kebakaran berlangsung pukul 00.40 WIB saat para santri sedang beristirahat.

Api lalu menghanguskan sejumlah bangunan, termasuk gedung pemondokan di kompleks pendidikan Islam tersebut.

“Saat ini dua santri yang tewas terbakar sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau untuk kepentingan otopsi. Kemungkinan akibat luka bakar yang parah,” kata Ery. Kedua santri itu adalah Musa Ali Mulhab (16) dan Arsadi Rabbani (16). Mereka terjebak saat kebakaran berlangsung.

“Kemungkinan besar keduanya sedang tertidur pulas sehingga tidak menyadari api telah menghanguskan sebagian besar bangunan,” kata Ery. Menurut, kebakaran hebat ini telah menghabiskan dua asrama dengan 12 kamar dari bangunan semipermanen pondok pesantren itu.

Polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran ini.

“Penyebabnya masih dalam identifikasi. Akan ada tim forensik dari Medan yang turun melakukannya,” kata dia. (ant/Bali Post)

“Ada juga pejabat namun paling mahal tarifnya Rp100 juta,” kata RA, di Jakarta, Selasa (12/5).

RA enggan menyebutkan identitas pejabat maupun pengusaha yang kerap menyediakan perempuan untuk diajak berhubungan intim berbasis bayaran.

RA menceritakan awalnya berprofesi sebagai perias aktris sejak 1999-2012 dengan penghasilan Rp1 juta hingga Rp5 juta.

Namun RA banting setir menjadi germo pada 2012 dengan menawarkan pekerja seks dari kalangan aktirs dan model kepada sejumlah pelanggan dengan tarif kisaran Rp80 juta hingga Rp200 juta.

Dari hasil menawarkan prak-

tik prostitusi itu, RA menerima bayaran 30 persen atau sekitar Rp10 juta hingg Rp20 juta.

RA mengaku menggeluti “profesi” germo itu karena faktor ekonomi sehingga menuntut mendapatkan uang lebih banyak untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Sementara itu, Keplala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris P Audie Latuheru menegaskan terus menyelidiki pengakuan tersangka RA dan menelusuri mucikari lain.

Saat ini, menurut Audie penyidik masih mengklarifikasi sejumlah nama aktris dan model yang tercantum pada pecakapan BlackBerry Messenger (BBM) milik RA. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mempersilakan polisi mengusut anggota dewan yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi.

“Kalau ada oknum anggota DPR terlibat, silakan diusut tuntas,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia juga mempersilakan kepolisian mengungkap namanama anggota DPR yang terlibat prostitusi.

“Buka saja, ungkap saja,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Ia juga mengatakan bahwa selanjutnya Undang-Undang

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu direvisi.

“Kita lihat bukan tidak mungin UU ITE direvisi, masalah online dibatasi. Tujuannya untuk benteng moralitas,” kata dia.

Sebelumnya tersangka muncikari kelas kakap mengatakan bahwa salah satu pelanggan layanan adalah anggota DPR. “Anggota DPR, ya dari berbagai kelangan lah,” ujar muncikari Robby Abbas alias Obbie di Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Senin (11/5). (ant/Bali Post)

Menpan: Rapat Internal Tidak Boleh di Hotel DPR Persilakan Polisi Usut Anggota yang Terlibat Prostitusi

Batam (Suara NTB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan instansi pemerintah dilarang menggelar rapat internal di hotel dengan alasan efisiensi anggaran.

“Yang boleh dilaksanakan di hotel adalah rapat yang sifatnya koordinasi dengan berbagai pihak. Atau yang levelnya nasional dan internasional. Yang internal instansi pemerintah tidak boleh di hotel,” katanya di Batam, Senin malam.

Ia mengatakan, saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah sudah memiliki gedung sendiri dan ruang rapat yang bisa digunakan untuk internal instansi bersangkutan. Sehingga jika dilaksanakan rapat d hotel sifatnya pemborosan anggaran.

“Kalau rapat koordinasi antar lembaga ataupun sifatnya nasional dan internasional, tentu jumlah pesertanya banyak. Sehingga jika dilaksanakan di hotel, bisa jadi lebih murah dibandingkan harus menyewa tenda agar mampu menampung seluruh peserta,” kata dia.

Ia mengatakan, meskipun boleh rapat di hotel namun laporan harus lengkap mencakup anggaran, peserta, daftar hadir dengan tujuan menghindari pemborosan anggaran dan Yuddy Chrisnandi

penyimpangan.

“Efisiensi dan akuntabilitas menjadi hal utama yang harus menjadi pertimbangan. Kalaupun di hotel harus anggota Persatuan Hotel Seluruh Indonesia (PHRI) yang telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah untuk tidak memanipulasi biaya sewa,” kata Yuddy.

Khusus untuk Batam, kata dia, pembatasan tersebut diyakini tidak banyak berpengaruh terhadap operasional hotel yang biasanya ramai dengan acara pemerintah.

“Ini bukan hal urgen untuk dipersoalkan termasuk untuk Batam. Ini tidak akan banyak berpengaruh,” kata dia.

Seperti diketahui, dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, efisiensi anggaran menjadi hal yang ditekankan untuk menghindari berbagai masalah termasuk korupsi.

Larangan atau pembatasan kegiatan rapat pemerintah di hotel menjadi salah satu penekanan selain evaluasi terhadap sejumlah lembaga non struktural yang awalnya dibentuk untuk hal khusus.

“Untuk lembaga sudah 10 yang dilikuidasi. Masih banyak lagi yang dievaluasi berdasarkan kinerja dan hasil yang diberikan,” kata Yuddy. (ant/Bali Post) (ant/Bali Post)

Kesehatan

Kecukupan Gizi Anak Pengaruhi Kesejahteraan Saat Dewasa KECUKUPAN gizi pada masa kanak-kanak bisa mempengaruhi kesejahteraan hidup saat dewasa, salah satu komponennya dalam hal penghasilan.

Medical Affairs Manager salah satu produsen nutrisi ibu dan anak, dr. Tria Rosemiarti, mengatakan, anak-anak yang kebutuhan gizinya tercukupi lebih terjaga kesehatannya, sekitar 46 persen akan memiliki penghasilan lebih tinggi pada masa dewasanya. “..Ini karena saat dia dewasa, ia sehat sehingga mempunyai kesempatan mencari pekerjaan yang lebih luas,” kata dia di Jakarta.

Di samping itu, lanjut Tria, kecukupan nutrisi juga mengurangi risiko anak terkena penyakit jantung hingga 25 persen pada masa dewasanya.

“Lalu, menurunkan risiko 20 persen melahirkan keturunan dengan berat badan rendah,” kata dia.

Tria mengatakan, dibandingkan dewasa, anak-anak membutuhkan 5,5 kali lebih banyak zat gizi per kilogram berat badannya. Zat gizi ini mencakup makro dan mikro, misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, zat besi, zink, asam amino, kalsium, AA, DHA, kolin dan

asam Linoleat.

“Misalnya untuk kesehatan otak, anak membutuhkan AA, DHA, kolin, asam linoleat, protein dan zat besi.

Sementara untuk kesehatan saluran pencernaan seperti FOS, inulin dan zink,” kata Tria.

Kemudian untuk sistem imun agar anak terhindar dari infeksi, dibutuhkan vitamin A, vitamin C, selenium dan zink.

Lalu untuk pertumbuhan fisik, anak membutuhkan asupan kalsium dan vitamin D yang berguna untuk pertumbuhan tulang serta asam amino esensial agar pertumbuhan fisik optimal. (ant/Bali Post)

Nenek Asal Purwakarta akan Ikut Sayembara Manusia Tertua Purwakarta (Suara NTB) Seorang nenek berusia sekitar 140 tahun asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan mengikuti sayembara manusia tertua di dunia.

Anami, warga Kampung Bungur Sarang, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui usia pastinya guna mengikuti sayembara itu.

Rati, anak ketiga Anami dengan suami keduanya, mengatakan keluarga tidak akan memaksakan diri mengikuti sayembara itu.

“Semuanya akan diserahkan ke pemerintah daerah,” katanya di Purwakarta, Selasa.

Anami didampingi anak dan cucunya mendatangi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk meminta dukungan pemerintah daerah guna mengikuti sayembara itu.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan akan mendukung Anami mengikuti sayembara manusia tertua di dunia. Ia mengatakan Anami perlu menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan usianya sebelum mengikuti sayembara.

Jika usia Anami benar 140 tahun, maka nenek yang memiliki 12 anak itu bisa memenangkan sayembara yang digelar multijutawan Moldova, Dmitry Kaminsky, yang menjanjikan hadiah satu juta dolar AS (1 dolar AS = Rp13.198) kepada orang pertama yang mencapai umur 123 tahun.

Orang tertua yang pernah hidup adalah Jeanne Calment, yang meninggal dunia tahun 1997 pada usia 122,5 tahun. Orang tertua yang hidup saat ini adalah Jeralean Talley (115 tahun) dan Susannah Mushatt Jones (115). (ant/Bali Post)

Menkominfo Blokir 800.000 Situs Porno Jakarta (Suara NTB) Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya telah memblokir lebih dari 800.000 situs porno, meski masih saja terus bermunculan situs porno lainnya.

“Sudah lebih dari 800.000 situs pornografi ditutup,” kata Rudiantara di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut dia, permasalahannya, situs terkait pornografi yang diblokir ternyata selanjutnya akan muncul lagi situs pornografi lainnya.

Ia mencontohkan bila sekarang diblokir 100 situs maka besok dapat tumbuh 200 situs baru, begitu pula bila saat ini diblokir 500 situs maka bisa muncul 1.000 situs baru.

Menkominfo menyatakan masyarakat kini telah dapat mengadukan mengenai situssitus yang dianggap meresah-

kan seperti yang mengandung materi pornografi tersebut.

“Secara keseluruhan yang paling banyak diblok adalah situs pornografi,” katanya.

Sebelumnya, Menkominfo juga menyatakan maraknya praktik prostitusi secara online diduga kuat menggunakan media sosial sebagai sarana transaksi terselubung.

“Kalau yang situs porno sifatnya ada situs kemudian diblokir, tetapi orang masih bisa akses. Kalau prostitusi online itu kebanyakan di twitter dan ada juga facebook, dan BBM,” katanya di Makassar, Minggu (3/5).

Menurut dia, bila situs mudah ditemukan dalam jaringan dunia maya sehingga dapat diblokir keaktifannya di dunia internet. Namun media sosial kemungkinan agak sulit menemukannya.

Sementara itu, Asisten Deputi Kelembagaan Komisi

Penanggulangan AIDS Nasional Haliq Siddiq mengatakan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengakses situs porno.

“Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Google sebagai situs penyedia data dan pencari ini, ternyata Indonesia berada di peringkat ketiga yang paling banyak mengakses situs porno dan diperingkat pertama adalah India,” katanya di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (12/4).

Menurutnya, hasil survei yang dilakukan oleh Google ini sangat mengkhawatirkan pihaknya karena, salah satu penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual.

Dengan banyaknya pengakses situs porno di Indonesia, tidak menutup kemungkinan maraknya seks bebas yang berpotensi penularan HIV melului hubungan seksual. (ant/Bali Post)