Snt13062013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 13 JUNI 2013

12 HALAMAN NOMOR 82 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selong (Suara NTB) Kamis (13/6) hari ini, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil sidang sengketa Pilkada Lombok Timur (Lotim) antara KPULotim selaku termohon melawan tim pasangan calon H.M. Sukiman Azmy-H.M. Syamsul Luthfi (Sufi) selaku pemohon.

Ke dua pihak, merasa sama-sama yakin menang.

Dr. Umaiyah, Koordinator Pengacara Sufi selaku termohon saat dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (12/6) mengaku, hampir 100 persen tuntutan bisa dibuktikan.

Baik berupa surat maupun saksi.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah dilalui hingga empat kali, mekanisme Pilkada yang dilaksakan KPU katanya, tidak benar.

Salah satu tuntutan Sufi yakni digelar ulang pemungutan suara di 18 kecamatan. Fakta persidangan, pihak Sufi sudah mampu menjelaskan secara runut semua persoalan yang disertai data dan buk-

ti akurat. Diantara persoalan tersebut, adanya Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuka kotak suara sebelum pada waktunya.

Saksi terakhir yang diajukan Sufi, Kades Masbagik Utara Baru, sudah mengurai bukti dan membenarkan adanya praktik membuka kotak suara dini hari setelah pemungutan suara digelar. Terungkap juga, adanya indikasi keterlibatan PNS yang juga mampu dibuktikan para saksi pasangan calon urut 3 dalam Pilkada Lotim itu.

Selanjutnya, saksi-saksi yang tidak diberi form C1 KWK KPU yang merupakan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) sudah cukup kuat saksinya. Sufi katanya, juga mampu membuktikan adanya indikasi praktik money politics. ‘’Seluruh bukti tidak ada bantahan, dari 23 saksi semuanya bagus, karena hanya satu saksi yang terbantah kan,’’ ungkapnya.

Bersambung ke hal 5

KAWAT BERDURI - Di sepanjang jalan depan Kantor KPU Lotim masih diblokade dengan kawat berduri. Hal ini sebagai langkah antisipasi adanya aksi penolakan terhadap keputusan MK yang akan dibacakan Kamis hari ini.

(Suara NTB/rus)

Kasus Dermaga Labuhan Haji

Konsultan Proyek Diperiksa Empat Jam

TO K O H

Terancam Kena Imbas SEKITAR 898 orang Jemaah Calon Haji (JCH) NTB terancam kena imbas kebijakan pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Dimana kuota JCH NTB tahun 2013 ini mencapai 4.494 orang. Sehingga, jika kebijakan pemangkasan kuota sebesar 20 persen Maka sekitar 898 orang JCH NTB akan gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini.

Demikian dikatakan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Drs. H. Usman dikonfirmasi di kantornya, Rabu (12/6) kemarin.

Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Puldata Pulbaket kasus dugaan penyimpangan pada pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji Lotim, menunjukkan perkembangan.

Tim Kejati NTB mulai memanggil sejumlah pihak untuk diklarifikasi.

Rabu (12/6), pemanggilan terhadap konsultan perencana proyek senilai Rp 82 Miliar itu.

Konsultan proyek diperiksa di ruang Kabag TU Kejati NTB. Pemeriksaan sejak Pukul 09.00 Wita itu, berlangsung hingga pukul 12.00 Wita. Di ruangan yang sama, konsultan tersebut menunjukkan tumpukan dokumen terkait proyek tahun 2007 tersebut. Konsultan ini diperiksa penyidik La Kamis, SH,MH yang juga menjabat sebagai Kabag TU Kejati NTB. Bersambung ke hal 5

Suhardi Soud

Mataram (Suara NTB) Rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran kampanye dilakukan Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), H.Mahrip, ditindaklanjuti Polda NTB. Rabu (12/6) Wabup Lobar diperiksa selama 2,5 jam.

Wabup Lobar hadir sekitar pukul 13.00 wita, didampingi istrinya. Menggunakan mobil Fortuner DR 117 DM, Mahrip langsung masuk ke gedung CBT, kemudian menuju Subdit I Ditreskrimum, didampingi pengacarnya Kasman Jafar, SH. Tak hanya wabup, dari mobil yang sama keluar HL Syamsir, diketahui menjabat Wakil Ketua DPRD NTB. Selama sekitar 2,5 jam itu, Mahrip diperiksa sebagai terlapor dalam dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dimana saat kampanye Pilgub NTB beberapa waktu lalu, Mahrip bertindak sebagai jurkam untuk pasangan Zul - Ichsan.

Sementara Syamsir, diperiksa sebagai saksi un-

tuk mendukung Informasi dibutuhkan penyidik, terkait pelanggaran yang dilakukan Mahrip. Bahkan dikabarkan, pemeriksaan terhadap Wabup sudah berlangsung dua kali.

Usai pemeriksaan, baik Mahrip maupun Syamsir enggan berkomentar. Keduanya melenggang menuju mobil pribadi yang menunggunya.

Sementara penjelasan dari Kasman, wabup datang ke Polda untuk mengklarifikasi temuan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu tersebut. Dimana temuan itu terjadi saat wabup menjadi jurkam salah satu pasangan Cagub/Cawagub NTB di Lombok Barat. ‘’Cuma sebenarnya ini tidak ada masalah, karena beliau (wabup, red) sudah masuk dalam tim kampanye Zul Ichsan,’’ terangnya.

Ditanya terkait izin kampanye yang belum dikantongi wabup, diakuinya memang izin itu belum keluar.

Bersambung ke hal 5

Tiga Terdakwa Kasus Bansos Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara H. Usman (Suara NTB/dok)

Komposisi Berimbang

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Konsultan proyek Dermaga Labuhan Haji Lotim saat diperiksa di ruang TU Kejati NTB.

Wabup Lobar Diperiksa Penyidik Polda NTB

DAFTAR Caleg Sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2014, mulai diumumkan KPU Sumbawa, hari ini, Kamis 13 Juni – 17 Juni 2013. Dari sebanyak 538 caleg yang masuk dalam DCS, kompisisinya cukup berimbang baik dari sisi pendidikan ataupun usia. Setelah itu, diberikan waktu kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan saran, terkait caleg dimaksud.

Ketua KPU Sumbawa, Suhardi Soud SE, menyebutkan, dari hasil pendataan dan verifikasi oleh KPU, tingkat pendidikan para caleg merata.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Sidang kasus Bansos Lobar Tahun 2009 di Pengadilan Tipikor Mataram masuk babak akhir. Tiga terdakwa masingmasing, mantan Kepala DPPKAD, H. Ranu, SH, Sekretaris Ahmad Solihan dan Bendahara Juandi Setiawan divonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam sidang Rabu (12/6) kemarin.

Dipimpin Hakim Ketua Pastra Joseph Ziraluo, SH, MH, anggota Fathur Rauzi, SH dan Edward Samosir, SH, diawali dengan pembacaan putusan terhadap terdakwa Juandi Se-

tiawan. Dalam amar putusannya, terdakwa Juandi Setiawan diganjar dengan vonis 2 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa Juandi divonis melanggar dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta

subsider 2 bulan penjara. Selain itu terdakwa dibebani membayar uang pengganti Rp 103 Juta subsider 4 bulan penjara.

Dalam fakta persidangan yang terungkap, Hakim membeberkan kesalahan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai bendahara Bansos 2009. Dimana dana bansos sebesar Rp 69 miliar itu, direalisasikan Rp 4,7 miliar.

Bersambung ke hal 5

DIVONIS - Tiga terdakwa kasus Bansos Lobar 2009, dari kiri, Juandi Setiawan, Ahmad Solihan, H. Ranu saat mendengarkan vonis hakim, kemarin.

(Suara NTB/ars)

Divestasi 7 Persen Saham Newmont

Pemda akan Siapkan ”Beauty Contest” Mataram (Suara NTB) Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa mempersilahkan Pemda NTB mengambil 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara, (PTNNT) yang saat

ini masih belum jelas status kepemilikannya. Hatta mengharapkan dengan kepemilikan saham oleh pemda maka daerah memiliki kesempatan untuk membangun wilayahnya dengan lebih baik.

Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB), Andi Hadianto, SH, MM mengaku kebetulan sedang berada di Jakarta bersama Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muh-

kan. Adanya informasi itu, akan ditindaklanjuti ke kementerian terkait. ”Kalau diberikan kepada pemda kita akan ambil,”ujarnya dihubungi via Ponsel, Rabu (12/6) kemarin.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pendapatan Rp 3 Miliar Antisipasi Konflik KONFLIK yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kelurahan Cakranegara Utara sangat disayangkan oleh Lurah Cakranegra Utara, Ida Bagus Nyoman Harta. Tak ingin hal itu terulang lagi, pihaknya mulai memetakan potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik susulan, salah satunya adalah aktivitas balapan liar di wilayah kelurahan itu.

Ditemui di Kantor Walikota Mataram, Rabu (12/6) kemarin, Ida Bagus Nyoman Harta mengatakan, saat ini di wilayahnya sedang marak(Suara NTB/smd) Ida Bagus Nyoman Harta maraknya terjadi aktivitas balapan liar. Terkait itu, beberapa waktu lalu pihaknya bersama-sama seluruh Kepala Lingkungan, Babinsa, Bimaspol dan Polsek Cakranegara telah menggelar rapat koordinasi guna membahas persoalan itu.

Menurut dia, ajang balap liar yang kerap terjadi di jalan baru lingkungan Tohpati dikhawatirkan justru akan menjadi pemicu munculnya konflik baru. “Rapat koordinasi yang kita gelar itu untuk mencoba menghentikan aktivitas liar yang dilakukan di jalanan itu. Itu sangat mengganggu dan membahayakan orang lain. Intinya kita mencoba meminimalisir terjadinya konflik ulangan,” katanya.

Untuk mengantisipasi dan terus berlanjutnya aktivitas balap liar itu, Lurah Cakranegara Utara itu menghimbau kepada warganya untuk turut bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayahnya. Pasalnya, aktivitas balapan liar itu diduga menjadi ajang taruhan, dan tentunya berpotensi menimbulkan keributan. Dalam kesempatan itu, Ida Bagus Nyoman Harta juga berharap agar adanya tindkan dari aparat kepolisian untuk melakukan patroli setiap sorenya. “Masyarakat sekitar khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (smd)

Pengeluaran Dinas Kebersihan Capai Rp 7 Miliar Per Tahun Mataram (Suara NTB)Pengeluaran anggaran Dinas Kebersihan Kota Mataram terbilang cukup tinggi dalam setahun. Bayangkan saja, untuk operasional seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan upah buruh angkut sampah saja nilainya mencapai Rp 7 miliar.

Hal itu sangat bertolak belakang dengan target pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari jasa retribusi sampah yang hanya Rp 3 miliar dalam setahun.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi kepada Suara NTB, Rabu (12/ 6) kemarin mengakui, dalam setahun anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai angka Rp 7 miliar. Perinciannya, kata dia, untuk pembelian BBM saja bisa mencapai Rp 3 miliar, kemudian ditambah dengan pembayaran upah buruh angkut sampah yang juga sangat fantastis yakni Rp 4 miliar. “Pengeluaran kita lebih tinggi, jadi seperti ini kondisi kita,” katanya.

Dengan tingginya pengeluaran, tambahnya, sampai saat ini Dinas Kebersihan Kota Mataram tidak bisa berbuat apa-apa. “Karena anggaran terbatas, armada kita masih

sangat terbatas. Tapi kita pelan-pelan agar bisa tercapai semua,” katanya.

Mengenai target Rp 3 miliar itu, Dedi merasa sangat optimis jika itu akan tercapai tahun ini. Dengan besaran restribusi sampah yang dititip lewat rekening PDAM dengan besarannya mencapai Rp 5 ribu per bulan dirasa akan mampu menutupi target PAD itu.

“Apalagi ada penambahan pelanggan PDAM di Kota Mataram itu, jadi kami sangat optimis bisa tercapai,” imbuhnya.

Dedi Supriadi juga menambahkan, bahwa di tahun ini pihaknya akan mewujudkan pengadaan kendaraan operasional sebanyak empat unit dam truk. Kemudian, untuk

sembilan kontainer, saat ini masih dalam proses tender.

“Kemungkinan Agustus bisa terealisasi termasuk pengadaan kendaraan roda tiga,” ujarnya.

Terkait adanya keluhan warga pelanggan PDAM yang tidak terlayani pelayanan kebersihan, Dedi Supriadi membantah jika warga pelanggan PDAM tidak terlayani. Menurut dia, pihaknya melalui tim pengangkut sudah setiap hari mengangkut sampah di TPS untuk dibuang ke TPA. “Untuk sampah rumah tangga itu bukan kewenangan kami, karena kita hanya mengangkutnya di TPS,” tegasnya.

Namun demikian, dia merasa maklum atas keluhan

Usung Konsep Alam GREEN Yard School mewakili Provinsi NTB dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional. Selasa (11/6) beberapa tim dari pusat bertandang ke lokasi Green Yard School dan memberikan penilaian.

Kepala sekolah Green Yard School Ida Pusrawati S.Pd Selasa (11/6) kemarin menyebutkan sebagai salah satu sekolah yang mengusung konsep alam, Green Yard School akan mewakili NTB dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2013 jenjang TK. “Kita satu(Suara NTB/nia) satunya TK yang lolos di NTB Ida Pusrawati dan maju ke tingkat nasional,” jelas Ida. Sebelum maju di tingkat nasional, Green Yard School telah melampaui beberapa seleksi mulai dari lomba sekolah sehat tingkat kecamatan, lomba sekolah sehat tingkat Kota Mataram dan lomba sekolah sehat tingkat Provinsi NTB. Dalam seleksi nasional ini beberapa fasilitas masuk dalam penilaian seperti ruang UKS, kebersihan ruang kelas, kebersihan kantor dan keberadaan apotek hidup di lingkungan sekolah.

Ida melanjutkan Green Yard School yang dipimpinnya memang menerapkan konsep alam. Dengan beberapa fasilitas pendukung seperti kolam ikan, kolam Lumpur, kolam renang sarana outbond dan arena bermain anak sengaja dipersiapkan agar anak-anak betah berada di sekolah.

Berbeda dengan sekolah lain, sekolah berkonsep alam ini juga menerapkan kurikulum alam. Dimana 70 persen menggunakan kurikulum alam dan 30 persen megnggunakan kurikulum dinas. Jumlah siswanya pun dibatasi maksimal 20 siswa per kelas.

“Kita lebih banyak belajar di luar daripada di kelas, melalui pembelajaran di luar kelas inilah kita akan sisipi pelajaran-pelajaran seperti kemandirian, tutur kata yang baik dan melatih motorik halusnya,” terangnya.

Hingga saat ini Green Yard School memiliki 103 siswa TPA dan 44 siswa kelas TK A dan TK B. Pihaknya berharap, dengan adanya momentum lomba sekolah sehat ini, sekolah berharap dapat menjaring lebih banyak siswa baru. (nia)

Radius 60 Hektar akan Dipertahankan sebagai Kota Tua Ampenan Mataram (Suara NTB) – Pascaputusnya kontrak kerjasama PT. Gunung Lawoe Mercu Buana baru-baru ini, Pemkot Mataram nampaknya ingin serius menata ulang kawasan kota tua Ampenan. Bahkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang ditemui di Kantor Walikota Mataram, Rabu (11/6) kemarin mengaku, pihaknya telah meminta kepada jajarannya untuk membentuk tim.

Tim ini, menurut Ahyar akan fokus melakukan penataan kasawan Ampenan. ‘’Kita fokus pertahankan kota tua Ampenan,’’ tegasnya. Walikotapun telah memetakan kasawan yang akan dipertahankan sebagai kota tua yakni pada radius 60 hektar dari Jembatan Jangkuk hingga pesisir Pantai Ampenan.

Seperti diketahui, Ampenan sebagai kota tua di Mataram akan terus dikenang. Sebagai cikal bakal peradaban Kota Mataram, Ampenan bahkan diharapkan bisa menjadi jaringan kota tua di Indonesia sebagai upaya penyelamatan aset sosial budaya, fisik, dan aset ekonomi.

Sebelumnya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam rapat koordinasi penataan Kota Tua Ampenan mengatakan, upaya penyelamatan aset kota tua Ampenan dilakukan Pemkot Mataram dengan mempersiapkan berbagai rencana penataan. Namun, untuk mewujudkan semua itu, Pemkot Mataram harus melakukan intervensi secara menyeluruh dengan membangkitkan kesadaran masyarakat.

Sebagai upaya penataan kota tua Ampenan itu, secara khusus, di eks Pelabuhan Ampenan akan dibangun ruang publik yang dilengkapi berbagai fasilitas bermain, olahraga dan edukasi seperti halnya pada penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya di Kota Mataram. (fit)

(SuaraNTB/fit)

TINJAU - Walikota H. Ahyar Abduh dan wakil Walikota H. Mohan Roliskana meninjau stand peserta lomba cipta menu B2SA di Halaman kantor Walikota Mataram, Rabu kemarin. Penggunaan bahan lokal diharapkan dapat menunjang rencana Pemkot Mataram untuk mengembangkan potensi kuliner khas Kota Mataram sebagai pendukung terpilihnya Mataram sebagai pusat kegiatan nasional.

Upaya Galakkan Pariwisata PEMKOT Mataram mulai membidik pengembangan pasar kuliner sebagai salah satu upaya menggalakkan pariwisata Kota Mataram. Hal ini dikatakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang ditemui usai membuka Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di Halaman Kantor Walikota Mataram, Selasa (11/5) kemarin.

Menurut Ahyar, menciptakan kota yang membuat wisatawan betah berlama-lama di Mataram, selain kondisi daerah yang aman, nyaman dan asri, keberadaan pusat-pusat kuliner diyakini akan sangat mendukung pariwisata Kota Mataram. Apalagi, ke depan, Kota Mataram akan terus disibukkan dengan berbagai event bertaraf nasional.

Walikota memastikan Mataram bakal kebanjiran tamu. Ini tidak lepas dari telah ditetapkannya Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional. Bahkan sejak tahun lalu, kata dia, begitu banyak kegiatan-kegiatan nasional dan internasional digelar di Mataram. Sedangkan tahun 2013 ini, akan banyak sekali kegiatan serupa. Adapun event yang berturut-turut bakal mendatangkan tamu bagi ibukota Provinsi NTB iniadalahPeringatanHariPuncakKoperasiyang jatuh tanggal 12 Juli mendatang. Acaranya rencananya akan dihadiri Presiden.

Berikutnya, sambung Ahyar, akan ada pertemuan sekitar 200 kepala daerah Se-Indonesia yang juga dipusatkan di Kota Mataram. ‘’Ada juga Festival Keraton Se-Asia Tenggara dan pertemuan 1.500 guru besar pengkajian keislaman,’’sebutnya.KarenaMatarambanyakdikunjungi oleh tamu-tamu dari luar maka berbagai persiapan harus dilakukan. Salah satunya menonjolkan sisi-sisi pariwisata Kota Mataram.

Karenamautidakmau,yangnamanyatamu, selain menikmati keindahan kota yang bersih, warganya ramah-ramah juga pasti bakal memburu kuliner khas Mataram. Sejauh ini lanjut dia, sudah ada beberapa pusat kuliner. ‘’Ini yang harus terus kita benahi, termasuk infrastrukturnya di lingkungan itu,’’ ujarnya. Ahyar yakin, Mataram sangat potensial untuk pengembangan panganan khas, seperti ayam Taliwang.

Walikota ingin bagaimana pedagang kecil yang merupakan bagian dari pasar kuliner harus dapat mengambil manfaat langsung dari kunjungan para tamu. Ahyar ingin makanan daerah selalu tampil terdepan. Ia tidak risau kalau nantinya Mataram bakal ‘’dikepung’’ oleh PKL. ‘’Ya ndak apa-apa, ya artinya PKL itu kan juga menghidupkan perekonomian rakyat. Yang penting PKL ini kita tata dan jaga kebersihan dan tidak semrawut,’’ pungkasnya. (fit)

Ombudsman Bentuk Tim

Dikpora Tetapkan Penerimaan Siswa BL Satu Pintu Mataram (Suara NTB) – Setelah mendapat desakan berbagai pihak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram berjanji akan bertindak tegas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Salah satunya dengan menerapkan sistem penerimaan Bina Lingkungan (BL) satu pintu.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Ruslan Effendy dalam rapat pembahasan PPDB di SMAN 6 Mataram Rabu (12/6) kemarin. Menurut Ruslan pada penerimaan PPDB kali ini, BL akan dilayani melalui satu pintu agar gampang didistribusikan ke sekolah-sekolah. “Saya minta tidak ada menerima BL lewat sekolah, kita akan bentuk tim baru untuk itu,” tegasnya.

Dengan aturan satu pintu ini, Ruslan berharap penyebaran siswa di Mataram dapat terbagi secara adil. Sehingga tidak ada lagi siswa yang menumpuk di satu sekolah tertentu. Selama ini menurut Ruslan, Dikpora telah menerapkan aturan tegas namun yang terjadi di lapangan masih ada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki ribuan siswa, sementara di beberapa sekolah lain hanya memiliki 6-7 siswa.

Dalam kesempatan ini Ruslan meminta kepada sekolah untuk memperkecil jumlah kuota siswa baru tahun ini. Terutama pada untuk sekolah yang memiliki siswa melebihi jatah kuota. Untuk mensukseskan pelaksanaan PPDB, Ruslanjugamemintaketegasandarimasyarakat untuk tidak memaksakan kehendak.

“Ada siswa Nemnya 25 minta di SMA 1, Nem 17 minta di SMA 2 kan susah. Kalau kita tegastegas menindak masalah yang terjadi,” ungkapnyapasrah.PertemuankemarindiikutiseluruhKepala sekolah jenjang SMP dan SMA/SMK se-Kota

Mataram. Pada kesempatan itu Kepala SMAN 2 Mataram Drs. Hairuddin Ahmad mengaku mendukung 100 persen kebijakan Dinas Dikpora Kota Mataram yang meniadakan BL di sekolah. Namunpihaknyaberharapadaketegasanpenetapan kuota BL sebesar 15 persen. Jangan sampai sekolah menjadi bulan-bulanan masyarakat memaksa masuk ke SMAN 2 Mataram.

“Yang kita takut mereka datang ke sekolah, saya setiap tahun pakai Polisi yang kita harapkan ada ketegasan untuk ini,” pungkasnya. Sementara itu selain akan membentuk tim khusus PPDB, Dikpora juga telah telah menetapkan kuota BL sebesar 15 persen per sekolah dan kuota siswa luar kota sebesar 5 persen.

Ditempat berbeda, Ombudsman menggelar diskusi terbatas. Ombudsman akan membentuk tim khusus untuk mengawasi jalannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013. Tim ini akan mengawasi jalur BL yang kerap menjadi ajang titipan para pejabat.

Demikian diungkapkan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim S.H. usai menggelar diskusi terbatas Rabu (12/ 6) kemarin. Diskusi terbatas yang dihadiri berbagai pemangku kebijakan seperti Dikpora Kota Mataram dan Dikpora NTB, Dewan Pendidikan Kota/provinsi, LSM dan Komisi II DPRD Kota Mataram ini sepakat akan membenahi berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam PPDB. Adhar menyebutkan persoalan BL terjadi karena masih banyak praktik-praktik nota kuning yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan. Mirisnya makin maraknya calo dan berbagai pungutan di sekolah, sebagian besar dilakukan oleh pihak-pihak yang notabene memiliki power. (nia)

(Suara NTB/smd)

SAMPAH - Tingginya pengeluaran dari Dinas Kebersihan Kota Mataram besar kemungkinan ada kaitannya dengan tingginya volume sampah dibeberapa titik seperti di sungai. Untuk mengangkat sampah itu membutuhkan buruh yang tentunya harus dibayar dengan uang. masyarakat yang dimaksud.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan menjalankan program jemput bola ke masyarakat. “Kita

akan maksimalkan kendaraan roda tiga, tapi secara bertahap karena keterbatasan armada. Sabar dulu,” imbuhnya. (smd)

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diduga Bunuh Anak Kandung Siapkan Desain Perencanaan AKAR masalah lambannya realisasi proyek selama ini di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini disikapi Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben). Kepala Dinas PU Tamben, H. R. Nurjati, sudah meminta jajarannya menyiapkan desain perencanaan dalam skala besar.

“Selama ini perencanaan dalam skala besar kita belum ada, sehingga kerap menjadi masalah dan menimbulkan realisasi proyek lamban dikerjakan. Kita inginnya, peren(Suara NTB/ari) canaan skala besar ini jadi H. R. Nurjati acuan kita dalam proses pembangunan ke depan,” ungkap Nurjati di ruang kerjanya, Rabu (12/6).

Nurjati sendiri melihat, kinerja proyek di KLU selama ini masih jauh dari memuaskan. Untuk proyek aspal, misalnya, meski sudah selesai dikerjakan namun rentan kerusakan.

Dalam banyak hal, jalan-jalan yang mudah rusak itu akibat drainase yang belum dipermak.

Seharusnya kata Nurjati, drainase jalan ini lebih dulu dikerjakan disusul dengan badan jalan atau pengaspalan. Desain perencanaan dalam proyek jalan dengan skema lama inilah yang kerap membuat proyek jadi terkesan tidak berkualitas.

“Perencanaan skala besar ini kita agendakan akan dilaksanakan pada APBD Perubahan. Include dalam perencanaan itu mencakup ruas-ruas jalan mana yang akan ditetapkan ke dalam prioritas dan mana yang dikerjakan dalam tahap berikutnya,” jelas mantan Kabag Ekonomi Setda KLU ini.

Ia menjelaskan, di tahun anggaran 2013 ini orientasi proyek masih dominan mengarah ke proyek jalan. Dari yang sudah ditender belakangan ini, sedikitnya ada 9 paket, dan sisanya sedang dalam proses tender (LPSE).

Diakuinya, anggaran paling besar mengarah ke proyek jalan hotmix dan lebih banyak berada di Kecamatan Bayan dan Kayangan. Di Kecamatan Kayangan misalnya, terdapat 3 ruas jalan yang dihotmix sepanjang 7 km, dan di Bayan, dua ruas jalan sepanjang 3 km yang terdiri atas 2 ruas. “Total anggaran untuk ruas jalan mencapai Rp 15 miliar, termasuk ruas jalan yang ada di Torean,” katanya. (ari)

APBD Lotim Tidak Mampu Bayar

Program KK dan KTP Gratis Perlu Dikaji Ulang Selong (Suara NTB) Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur (Lotim) untuk mengganti biaya proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara gratis dinilai sangat besar. Bahkan, selama program ini Pemkab Lotim tidak pernah sanggup membayar insentif pengganti pembuatan surat pengantar pembuatan KTP/KK gratis di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Lotim, H. Lukmanul Hakim, S.Sos memandang perlunya dikaji ulang program pembuatan KTP dan KK gratis tersebut.

Menurutnya, semenjak program ini diluncurkan tahun 2010 lalu, utang Pemkab Lotim di desa-desa dan kelurahan mencapai Rp 4,5 miliar. Di mana, berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup), satu permohonan diganti Rp 5 ribu.

Tiap tahunnya, Dukcapil sebenarnya menganggarkan penggantian biaya pembuatan surat pengantar KTP/KK tersebut. Hanya saja, APBD Lotim tidak mampu memenuhi semua permintaan, karena dianggarkan Rp 400 juta dari Rp 2 miliar lebih yang dibutuhkan. “Dana setahun itu sangat tidak memadai, jadi anggaran selama ini habis hanya untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan,” ucapnya.

Selama tahun 2013 ini, Dukcapil juga sudah mengusulkan untuk pembayaran. Namun, alasan tidak adanya anggaran membuat kebutuhan dasar di desa dan kelurahan itu belum bisa terpenuhi. Awal tahun 2012 lalu, diakui ada yang dibayar sesuai dengan jumlah permohonan yang disampaikan dari desa/kelurahan.

Kajian ulang dimaksudkan Lukman, program KTP/KK gratis cukup digratiskan di tingkat kelurahan saja. Pengajuan pembuatan KTP/KK di desa dinilai tidak perlu digratiskan. Pasalnya, desa memiliki otonomi pengelolaan keuangan sendiri. Beda dengan kelurahan, kecamatan dan kabupaten, pengurusan administrasi syarat pembuatan KTP/KK dilakukan aparat pemerintah. “Kalau desa kan PNS-nya hanya sekdes,” sebutnya.

Tidak kunjung terealisasinya insentif pengganti pembuatan surat pengantar di desa/kelurahan itu dikeluhkan perangkat desa. Seperti disampaikan Kepala Urusan Pemerintahan, Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga, H. Farhan Fahrurrozi. Katanya, di desnya yang sudah dua tahun pemekaran ini hanya sekali diberikan dana pengganti itu.

Tepatnya pada awal tahun 2012 lalu. Itu pun hanya Rp 600 ribu, yang diperuntukkan untuk mengganti tiga bulan saja.

Sisanya sampai saat ini tidak pernah ada.

Menurutnya, tidak kunjung turunnya dana pengganti itu membuat pihak desa membebankan pembayaran kepada Alokasi Dana Desa (ADD) yang jelas tidak cukup. “Kita susah karena buat beli ATK darimana kita akan dapat uangnya,” keluhnya. (rus)

Warga Lebanon Ditangkap Polisi

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) menahan seorang warga negara asing (WNA) asal Lebanon, Rabu (12/6). Penahanan terhadap WNA bernama Badr Al Ghazal (27) tersebut, dilakukan lantaran pelaku diduga kuat membunuh anak kandungnya yang baru berusia dua hari. Polisi pun kini terus mengembangkan proses penyelidikan, guna memastikan keterlibatan pelaku yang mengaku masih berstatus sebagai mahasiswa tersebut.

Sebelumnya, pelaku yang belum genap seminggu berada di Loteng tersebut, ditangkap aparat polisi di salah satu hotel di Kota Praya, Selasa (11/6) malam. Sebelumnya, Badr diamankan warga, ketika hendak kabur dari hotel tempatnya menginap. “Sampai sejauh ini, sudah ada lima saksi yang kita mintai keterangan terkait kasus ini,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.IK., melalui Kaur Bin Ops Sat Reskrim, IPTU Didik Hariyanto, S.H., Rabu siang.

Ia menuturkan, awal mula kejadian dugaan pembunuhan yang dilakukan pelaku berlangsung sekitar pukul 17.30 wita. Waktu itu, pelaku bersama korban yang juga istrinya, Yunita asal Wakul Praya dan anaknya yang baru dua hari hari lahir, menginap di Aerotel Mandalika Praya.

Sebelum kejadian Yunita

(Suara NTB/kir)

DIPERIKSA - Badr Al Ghazal, warga Lebanon, menjalani pemeriksaan di Polres Loteng, terkait kasus dugaan pembunuhan, Rabu (12/6). pergi ke kamar mandi.

Sementara anaknya dijaga oleh pelaku. Saat tengah mandi, Yunita sempat keluar lantaran mendengar anaknya menangis. Namun balik lagi, begitu melihat anaknya ten-

gah digendong oleh pelaku.

Usai membersihkan diri, Yunita kemudian hendak memberikan ASI kepada anaknya.

Tapi Yunita kaget, lantaran anaknya justru tidak bergerak saat diberikan ASI.

Curiga dengan kondisi anaknya, Yunita lantas menanyakan kepada pelaku.

Tapi mulut Yunita justru dibungkam dengan tangan oleh korban dan meminta Yunita untuk tidak berteriak. Saat itulah, Yunita makin curiga.

Tidak kuat menahan perasaan, Yunita pun langsung berteriak minta tolong.

Melihat gelagat yang kurang baik, pelaku kemudian berusaha kabur meninggalkan kamar hotel tempatnya menginap. Teriakan Yunita nyatanya mengundang perhatian pelayan hotel dan warga sekitar. Dalam waktu singkat, warga sudah mulai berdatangan. Melihat pelaku melarikan diri, warga pun langsung mengejar.

Karena tidak tahu harus lari kemana, pelaku akhirnya berhasil dibekuk warga dan nyaris menjadi bulan-bulan warga kala itu. Beruntung, pelaku berhasil selamat setelah beberapa warga melakukan pengamanan untuk kemudian diserahkan ke aparat kepolisian. “Begitu mendapat laporan, kita langsung melakukan olah TKP sekaligus mengamankan pelaku,” jelas Didik.

Ia menjelaskan, saat diperiksa anak pelaku sudah tidak bernyawa lagi. Saat itu juga, polisi langsung membawa anak pelaku ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, untuk keperluan otopsi.

Usai dari RSUD Praya, korban dibawa ke RS Bhayangkara. “Korban saat ini sudah dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan otopsi lebih lanjut,” tambahnya.

Disinggung status pelaku, Didik menegaskan, sampai saat ini masih diamankan.

Polisi sendiri belum bisa menentukan status warga Lebanon tersebut. Karena masih harus menunggu hasil otopsi terhadap anak pelaku. Apakah ada indikasi pembunuhan atau tidak?. “Yang jelas kita masih melakukan penyelidikan. Bagaimana status pelaku, masih belum dipastikan,” tandasnya.

Untuk mempermudah proses penyelidikan pihak kepolisian sudah menunjuk penerjemah serta pengacara untuk pelaku. Tidaknya hanya itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi serta kedutaan negara asal pelaku. (kir)

Calon Pendamping Zaini Arony

Dari Non Parpol dan Masih Muda Mataram (Suara NTB) Meski belum diputuskan, sejumlah nama sedang digodok untuk menjadi pendamping Dr. H. Zaini Arony, M.Pd, di Pilkada Lombok Barat (Lobar). Dari sekian nama, indikasi pilihan Zaini Arony, tampaknya akan jatuh ke figur yang masih berusia muda dan berasal dari utara Lombok Barat dan kemungkinan berlatar belakang non parpol.

Koordinator Provinsi NTB, DPP Partai Golkar, Ir. Junaidi Elvis, M. Hum, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu menjelaskan, DPP Partai Golkar sudah resmi memutuskan dukungan untuk Zaini Arony sebagai bakal Cabup Lobar.

“Kita sudah putus dukung Pak Zaini. Mengenai wakil itu masuk empat nama,” ujar Elvis.

Meski demikian, dirinya masih merahasiakan namanama tersebut. Ketika didesak lebih jauh soal kriteria pen-

damping yang akan diduetkan dengan Zaini, Elvis menyebutkan sejumlah faktor.

Faktor pertama adalah perlunya ada keterwakilan secara geopolitik dari daerah utara Lobar, sehingga ada keseimbangan dalam faktor kepemimpinan politik di Lobar. Terlebih, beberapa waktu lalu sempat muncul keinginan dari sejumlah tokoh di daerah utara Lobar untuk memisahkan diri dan bergabung ke Kota Mataram. Digandengnya figur dari utara diharapkan bisa menekan stigma diskriminasi pembangunan utara-selatan yang sempat disorot.

Selain itu, sosok figur pendamping Zaini juga diharapkan masih merupakan figur muda, sehingga bisa melanjutkan regenerasi kepemimpinan di Lobar. Dan, indikasi terakhir yang juga disebutkan Elvis adalah adanya kemungkinan bahwa figur pendamping tersebut beras-

al dari kalangan non parpol. “Kriteria yang kita sepakati adalah perimbangan politik selatan – utara, tua muda dan persinggungan politik lokal,” sebut Elvis.

Ia tak menampik bahwa banyak parpol mitra koalisi yang mengambil posisi tawar dengan mengusulkan calon wakil bupati dari kalangan mereka. “Tapi kita lebih cenderung mencari kader yang bisa diterima semua kalangan. Selain itu, karena (keputusan menyangkut calon pendamping) ini domainnya Pak Zaini, itu tergantung pada faktor kenyamanan mereka,” ujar Elvis.

Menurut Elvis, penentuan siapa pendamping Zaini akan segera dilakukan. “Keputusannya besok malam (malam inired),” ujar Elvis. Setelah diputuskan, paket ini akan dideklarasikan pada 17 Juni 2013 dan didaftarkan ke KPU Lobar, di hari pertama pendaftaran pada 19 Juni 2013. (aan)

TKW KLU di Arab Saudi 16 Tahun Tak Digaji Majikan Tanjung (Suara NTB) Nafsimah, salah seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Telok Ombal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, diklaim hanya menerima sekali gaji selama 16 tahun bekerja di Arab Saudi. Hal itu diketahui pihak keluarga TKW, melalui pemberitahuan per telpon antara TKW dengan pihak keluarga, belum lama ini.

Zainudin, adik kandung TKW Nafsimah, kepada wartawan, Rabu (12/6) menuturkan, Nafsimah, melaporkan kondisinya kepada pihak keluarga di bawah tekanan majikan. Menghubungi keluarga di Lombok selama ini hanya 3 kali, itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

“Kalaupun nelpon ke kami, tanpa sepengetahuan majikan.

Pernah dulu kepergok, sampai handphonenya disita majikan,” kata Zainuddin.

Kejadian penyitaan HP oleh

majikan berlangsung dua kali menimpa Nafsimah. Hal ini pula yang membuat TKW tak mendapat celah berkomunikasi. Seolah dikurung majikan, membuat Nafsimah tak bisa keluar, apalagi sampai melaporkan nasibnya ke KBRI. Nafsimah seperti dituturkan keluarga, sangat tidak berani untuk menjadi TKW ilegal dengan sebab lari dari majikan.

Meski yang bersangkutan tidak mendapat hak berupa gaji.

Dalam 16 tahun di majikan, Nafsimah hanya menerima gaji bulan pertama saja, dan gajigaji bulan berikutnya sampai sekarang ditahan.

Diakuinya, Nafsimah pergi ke Arab Saudi tahun 1998 lalu melalui PT. Amestra Raya. Saat proses keberangkatan, Nafsimah diduga mengalami pemalsuan identitas. Di mana alamat yang bersangkutan bukan Dusun Telok Ombal, melainkan di Sandik, Gunung Sari, Lom-

bok Barat. Hal ini diketahui dari paspor yang bersangkutan. Di tanah Arab, Nafsimah menjadi PRT di kediaman majikan bernama Mashan Halaf Rhasid Al Al Sammeri Hafarbatin.

“Kami di rumah sangat cemas, lebih-lebih Paspornya tidak pernah diperpanjang oleh majikannya. Kami sangat mengharap ada bantuan pemerintah untuk memulangkan keluarga kami,” tutur Zain.

Pihak keluarga sudah melaporkan hal ini kepada Disosnakertrans KLU, demikian pula ke BP3TKI di Mataram. Hanya saja, semenjak dilaporkan, hingga kini belum ada permakluman dari Pemerintah.

Pemulangan besar-besaran oleh pemerintah, diharapkan dapat melibatkan keluarganya.

Namun melihat keributan yang terjadi di KJRI di Jeddah hingga menewaskan dua TKW asal Madura dan NTB, cukup membuat pihak keluarga resah. (ari)

Kisah Warga Lebanon yang Diduga Bunuh Anak Kandung

Sempat Dinikahkan dan Ingin Bangun Rumah Badr Al Ghazal, warga Lebanon, Selasa (11/6) malam, mendadak menjadi buah bibir masyarakat.

Bagaimana tidak, aksi nekatnya dengan menghabisi nyawa anaknya yang baru berumur beberapa hari, membuatnya kini harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

PRIA bertubuh kekar berusia 27 tahun ini pertama kali menginjakkan kakinya di Lombok Tengah (Loteng), Jumat (7/6) kemarin. Kedatangan Badr Al Ghazal sendiri bukan tanpa sebab. Ia datang ke Loteng setelah diminta datang oleh Yunita, sang istri warga Wakul Praya. Yunita sendiri meminta suaminya datang karena ingin diperkenalkan kepada keluarganya.

Maklum, Yunita yang balik kampung dari Saudi Arabia sekitar empat bulan lalu setelah dua tahun merantau se-

bagai tenaga kerja wanita (TKW), tengah hamil besar.

Oleh keluarganya, Yunita lantas meminta Badr Al Ghazal datang, untuk menjawab isu di tengah masyarakat kalau kehamilan Yunita buah dari hubungan gelap. Bahwa anak yang dikandung Yunita tersebut, bukanlah anak haram.

Sesampainya di Loteng, Badr Al Ghazal langsung disambut hangat keluarga Yunita. Keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu (8/6) malam oleh keluarganya, Yunita dan Badr Al Ghazal dinikahkan kembali secara adat dan agama Islam. Sehingga sah-lah Yunita dan Badr Al Ghazal sebagai pasangan suami istri dimata masyarakat. “Awalnya Yunita mengaku sudah menikah dengannya, tapi untuk meyakinkan keluarga dan masyarakat, maka pada Sabtu malam keduanya kembali kita nikahkan secara adat dan agama Islam,” aku keluarga Yunita, H. Tahrip Raiz.

Menurut Tahrip selama berada di rumah keluarga Yunita, Badr Al Ghazal memperlihatkan

sikap yang santun dan tidak ada hal-hal aneh yang ditunjukkan Badr. Bahkan Badr sempat berencana membelikan tanah sekaligus membangunkan rumah bagi orang tua Yunita sebelumnya kembali ke negaranya.

Karena mengaku akan tinggal cukup lama, oleh keluarga Yunita, Badr kemudian dicarikan rumah sewaan. Namun Badr bersama Yunita akhirnya memutuskan untuk menginap di Aerotel Mandalika Praya. Sehari setelah pindah, Yunita kemudian melahirkan anak buah cintanya dengan Badr di RSUD Praya.

Seperti ayah kebanyakan, Badr menunjukkan rasa sayangnya kepada sang buah hati. Namun siapa sangka, sikap santun dan rasa sayang kepada anaknya justru hanya sebuah topeng belaka.

Menurutnya, kalau memang Badr tidak menginginkan anaknya lahir tidak harus dengan jalan membunuh.

Pasalnya, pihaknya keluarga siap memikul beban tanggung jawab untuk membesarkan anaknya meski tanpa bantuan dari Badr sekalipun. (kir)

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Tumpukan sampah di Pasar Gerung yang dikeluhkan pedagang. Sampah ini harus menjadi perhatian dinas terkait di Lobar untuk menanganinya.

Tak Dapat Tempat Berjualan

Pedagang di Gerung Nyaris Baku Hantam Giri Menang (Suara NTB) Ratusan pedagang di Pasar Gerung Lombok Barat (Lobar) ribut dan nyaris baku hantam, karena tak mendapatkan tempat berjualan. Sementara pedagang lain menolak direlokasi, karena pasar yang baru saja selesai dibangun mulai rusak, lebih-lebih lokasinya dinilai tak strategis.

Selain itu, pedagang juga mengeluhkan tumpukan sampah yang mengganggu kesehatan.

Ditemui di Pasar Gerung, Selasa (11/6), Inaq Jamiah menuturkan keributan memperebutkan tempat berjualan terjadi sejak Rabu lalu. Awalnya, para pedagang menempati lokasi yang saat ini dibangun pasar baru. Berhubung pasar itu akan dibangun, maka pedagang direlokasi ke lokasi sebelah selatan. Namun, karena jumlah pedagang banyak, maka tempat relokasi itu tak cukup. Pedagang pun saling rebut lokasi, sehingga timbul kericuhan kecil.

Hal senada disampaikan Amaq Ham pedagang di pasar itu. Para pedagang mengeluhkan tidak ada tempat berjualan setelah direlokasi dari tempat berjualan semula, karena dibangun pasar baru. Pedagang sendiri menolak dipindahkan ke lokasi pasar baru dengan alasan belum diserahterimakan. Di samping itu, pasar itu sudah mulai rusak di beberapa titik, seperti atap, keramik dan jalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat, Joko Wiratno menyatakan kerusakan pada di Pasar Gerung

masih tanggungan kontraktor yang mengerjakan proyek itu, karena masih masa pemeliharaan selama enam bulan ke depan. Pembangunan Pasar Gerung, lanjutnya, dilakukan bertahap, tahap awal pembangunan pasar induk yang mengambil lokasi diterminal lama.

Anggaran yang dihabiskan tahap pertama sebanyak Rp 3 miliar, “tahap kedua ini kita bangun lagi dua zona (zona dua dan tiga) itu dialokasikan Rp 2 miliar,”ungkap Joko ditemui di kantornya, Rabu (12/6).

Diakuinya, relokasi pedagang menimbulkan pro dan kontra, karena banyak kepentingan.

Namun hal itu harus dilakukan sampai pembangunan pasar itu selesai akhir tahun ini. Ia meminta agar pedagang bersabar menunggu pembangunan pasar selesai. Terkait soal pedagang yang enggan menempati pasar itu karena rusak ia mengaku akan mencoba mengarahkan untuk menempatinya. Karena pasar itu dibangun untuk pedagang, tempat berjualan agar arus lalu lintas di daerah Rean tidak terganggu.

Terpisah Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Lobar I Ketut Sugiarta, menyatakan, persoalan sampah di Pasar Gerung menjadi perhatian pihaknya. Meski demikian, ujarnya, masalah sampah sudah diserahkan ke pihak kecamatan. Namun jika pengelolaan sampahnya tidak optimal, maka tentu dinas terkait akan turun tangan menurunkan armada. “Kami akan segera tangani,”ujarnya. (her)

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Pusat Hentikan Anggaran Pembangunan BLK Poto Tano

Diduga Gelapkan Motor

Seorang Ibu Dipolisikan Kota Bima (Suara NTB) Seorang ibu, Leli (40), digelandang ke Sat Reskrim Polres Bima Kota, Rabu (12/6). Wanita asal Surabaya ini digelandang karena diduga nekad menggadaikan sepeda motor milik sejumlah warga. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 17 unit.

Korbannya yang menjadi sasaran pun, mulai dari tukang ojek, guru, bahkan pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima.

Dalam prakteknya, pelaku menggunakan modus berpura-pura menyewa lalu menggadaikannya. Para korban yang terbuai pun percaya dan mau menggadaikan sepeda motor miliknya.

Salah seorang korban, Ardi (40) warga Kelurahan Ranggo, Kecamatan Mpunda, awalnya mengatakan korban mendatanginya dan mengatakan butuh sepeda motor untuk disewa. Motor-motor tersebut, katanya, akan digunakan karyawan pelaku untuk servis fotokopi. Sehari pelaku menyewa sepeda motor seharga Rp 50 ribu. Namun uang sewa selalu diberikan Rp 250 ribu untuk lima hari. “Karena ngomongnya enak, akhirnya kita kasi,” katanya.

Diakuinya, pemberian uang sewa terhadapnya selalu lancar.

Hanya saja, belakangan tepatnya Selasa malam, dia mendengar kabar jika wanita yang menyewa motornya tersebut ditangkap karena menggelapkan dan menggadai sepeda motor.

Hampir senada dengan Ardi, Nining (35), menceritakan hal yang sama. Ia didatangi oleh pelaku untuk meminta menyewa sepeda motornya. Awalnnya uang sewa selalu lancar hingga hari keduapuluh. Namun setelah hari ke-24, tak ada kabar dari pelaku. Hingga akhirnya ia menelepon pelaku dan meminta sepeda motornya dikembalikan. Awalnya, saat ditagih pelaku mengiyakan permintaan tersebut. Namun ditunggu kabarnya hingga pukul 22.00 Wita, tak ada kabar dari pelaku. Baru pada pukul 00.00 Wita, pelaku mengabarkan jika sepeda motornya tengah dipakai. “Maaf Mba Nining, motornya ada tapi sedang dipakai oleh karyawan saya,” tutur Nining menirukan kalimat pelaku.

Lantaran berbelit-belit, wanita berbadan subur ini pun curiga jika sepeda motornya telah digadai. Benar saja, sepeda motornya memang telah digadaikan. Hingga akhirnya pelaku pun digelandang ke Kepolisian dan diamankan. Setelah pelaku diamankan, sejumlah warga yang merasa menyewakan sepeda motornya ke pelaku berdatangan. Tak hanya tukang ojek dan ibu rumah tangga, rupanya yang menjadi korban adalah guru, pegawai kelurahan dan pegawai Kejari Raba Bima. Bahkan sepeda motor pegawai Kejari tersebut mencapai empat unit. “Sama juga, awalnya dia bilang butuh motor untuk dipakai karyawannya,” tuturnya.

Awalnya pembayaran sewa empat sepeda motornya itu juga lancar. Namun lima hari belakangan pembayaran macet. Dia pernah meminta kembali sepeda motornya namun tak dikasi oleh pelaku. Belakangan dia mendapat kabar jika, empat unit sepeda motornya masing-masing scopy, beat, supra 125 dan supra fit telah digadai pelaku. Hingga saat ini dia pun belum mendapat jejak ke mana empat unit sepeda motor digadai.

“Saya butuh motor tapi tidak dikasi, itu kan namannya penipuan dan penggelapan,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, AKP Agus Dwi Ananta, SH yang dikonfirmasi membenarkan adanya pengamanan wanita tersebut. Menurutnya, pelaku diamankan setelah mendapat laporan dari para korban. Hingga saat ini, pihaknya masih memeriksa pelaku guna menelusuri ke mana saja sepeda motor para korban digadai.

Namun berdasarkan laporan, jumlah sepeda motor yang digadaikan mencapai 17 unit. “Sampai sekarang belum ada sepeda motor yang kita amankan,” katanya. Hanya saja, diakuinya, dari hasil pemeriksaan pihaknya sudah memiliki data tempat pelaku mengadaikan. (use)

(Suara NTB/use)

PENGGELAPAN - Tersangka penggelapan (berjilbab, red) tengah diperiksa di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bima Kota, Rabu (12/6).

Caleg PKPI di Dompu Gugur karena Syarat Kesehatan Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu menetapkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Dompu untuk pemilu 2014 dan mulai mengumumkan untuk mendapat tanggapan publik.

Hasil penetapan KPU hanya satu orang yang dicoret dari DCS di PKPI daerah pemilihan (Dapil) 1. Sementara enam calon lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan diberi waktu untuk melengkapinya hingga 1 Agustus 2013.

Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, SE kepada Suara NTB, Rabu (12/6) mengatakan, hasil verifikasi tahap kedua ditemukan hanya satu calon yang tidak memenuhi syarat dan langsung dicoret dari DCS yang ditetapkan KPU Dompu yaitu calon dari PKPI dapil 1 untuk wilayah Kecamatan Dompu, Pajo dan Huu. Pencoretan ini tidak menggugurkannya sebagai peserta pemilu 2014, karena yang dicoret bukan dari perwakilan perempuan. “Yang tidak memenuhi syarat hanya satu orang dari PKPI, tapi tidak menggugurkan partai sebagai peserta pemilu untuk dapil 1,” katanya.

Sementara calon yang BMS dan masih diberi waktu untuk melengkapi berkasnya hingga 1 Agustus 2013 mendatang. Empat orang di antaranya anggota DPRD Dompu yang pindah partai karena belum diajukan pergantian antar waktu (PAW) oleh partainya yaitu Jauhar Arifin, S.Sos (PKB), Kurnia Ramadhan, SE (Partai Gerindra), H. Didy Wahyudin, SE (Partai Gerindra), dan Ilham Yahyu, S.Pd (PPD). Dua orang lainnya yaitu Jamaluddin Sekretaris Desa Tanju Kecamatan Manggelewa yang menjadi caleg di Partai Gerindra, dan kepala Desa Mumbu Kecamatan Woja, M Saleh yang menjadi caleg di PKB. Berdasarkan DSC yang ditetapkan KPU, tiga parpol yang tidak lengkap jumlah calegnya. Yaitu PKPI hanya 27 orang caleg dari 30 kursi yang tersedia, Partai Hanura hanya mengajukan 28 caleg dari awal, dan PDI Perjuangan hanya mengajukan 29 caleg dari awal. Sementara Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PBB 30 masing-masing caleg.

Dikatakan KPU, calon yang ditetapkan dalam DCS masih bisa berubah apabila ada masukan dari masyarakat yang bisa mengugurkannya. Namun tanggapan masyarakat hanya diterima apabila diajukan secara resmi dengan alamat yang jelas. “Kalau tidak memiliki alamat jelas, pasti tidak akan kita tanggapi,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Perwakilan dari partai politik (parpol) melakukan paraf pada DCS yang ditetapkan KPU sebagai bentuk persetujuannya dan tidak satupun parpol yang keberatan penetapan DCS pada rapat pleno KPU Dompu, Rabu (12/6).

Halaman 4

(Suara NTB/use)

GELAR PASUKAN - Anggota Polres Bima Kota saat gelar pasukan di Lapangan Pahlawan guna mengecek kesiapan pengamanan mengantisipasi hasil pengumuman putusan MK. Polres Bima melakukan pengamanan penuh dengan mendatangkan tambahan 600 hingga 700 personel BKO.

Antisipasi Putusan Sidang Gugatan Pilkada

Personel Pengamanan di Bima Ditambah Kota Bima (Suara NTB) Hasil sidang gugatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang saat ini masih dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta menjadi perhatian serius aparat Polres Bima Kota.

Sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, jumlah personel pengamanan di sana ditambah. Polres Bima Kota menambah kekuatan dengan mendatangkan pasukan 700 pasukan BKO dari Brimob Polda NTB dan empat Polres jajaran.

Guna mengecek kekuatan tersebut, Rabu (12/6), Polres Bima Kota menggelar apel kesiapan pengamanan di Lapangan Merdeka. “Ini hanya bentuk kesiapan pasca putusan MK,” terang Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK SH saat dikonfirmasi di Mapolres, Rabu. Selain untuk mengantisipasi hasil putusan yang dikhawatirkan akan

menimbulkan gejolak dari pihak-pihak tertentu, kedatangan pasukan BKO tambahan ini juga karena masih ada tahapan pemilukada, termasuk pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Dijelaskan Kumbul, pasukan tambahan tersebut berjumlah sekitar 600 hingga 700 personel. Pasukan tambahan ini berasal dari Brimob Polda NTB, Brimob Mabes Polri, Brimob Sumbawa, Dompu, Kompi Dalmas Polda, termasuk Polwan. Dengan adanya penambahan pasukan ini, maka total anggota pasukan pengamanan untuk Pilkada Kota Bima sekitar 1.800 personel. Sebelumnya pasukan pengamanan berjumlah 1.200

Kedubes Jepang Kunjungi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. Sirajuddin menyambut kedatangan Minister Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Shigeru Ushio beserta rombongan dalam rangka Peresmian Grassroots Human Project Pembangunan Infrastruktur Peternakan di Kabupaten Sumbawa yang ditandai dengan penandatanganan Prasasti oleh Wakil Kedutaan Besar Jepang. Acara diselenggarakan oleh Yayasan Bina Olah Alam Nasional (BOAN) yang bekerjasama juga dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, di Dusun Seminar Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, Sumbawa, Rabu (12/6).

Dalam Sambutannya, Ir. Sirajuddin menyampaikan, program ini telah dilaksanakan sejak 21 Maret 2012- 21 Maret 2013. Dirangkaikan dengan pencanangan registrasi ternak dan vaksinasi massal. Proyek Grassroot ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu air bersih, penghijauan, kandang, juga Balai Pertemuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk tumbuhkan keinginan peternakan, tumbuhkan iklim investasi serta mendorong alih teknologi. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah di antaranya melalui program revitalisasi LAR sebagai kearifan lokal, kerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui BOAN dan kerjasama dengan Negara lainnya, subsidi melalui kartu ternak.

Populasi ternak Kabupaten Sumbawa mampu mengurangi ketergantungan daging dari luar.

Peternak diharapkan agar ternaknya dibawa ke tempat yang telah ditentukan untuk diregistrasi dan divaksinasi, agar peternak berkoordinasi dengan Kepala Dusun, Kepala Desa agar menjadwal vaksinasi untuk ternak.

Minister Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Shigeru Ushio menyampaikan, Pemerintah Jepang memberi bantuan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunanan industri kecil bagi peternak yang merupakan kerjasama dengan Yayasan Bina Olah Alam (BOAN).

Upacara ini adalah peresmian “Proyek Pengentasan Kemiskinan bagi Kelompok Peternak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB” yang merupakan proyek bantuan hibah grassroot senilai USD 97.670 yang telah ditandatangani antara Pemerintah Jepang dengan Yayasan Bina Olah Alam Nasional pada bulan Maret 2012. Melaui proyek ini, telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur peternakan, seperti peralatan pasokan air, pengadaan lahan pengembalaan, retainer sapi dan kandang sapi, pembangunan gudang penyimpanan pakan dan balai pertemuan, serta pelatihan untuk kelompok peternak di lima desa di Kabupaten Sumbawa.

Shigeru Ushio berharap dengan adanya proyek tersebut, 7.709 penduduk di 5 desa Kabupaten Sumbawa dapat mengolah peternakan yang efektif dan efisien serta industri peternakan di wilayah tersebut menjadi lebih aktif. Serta dari pelatihan tersebut mendapatkan pengetahuan sehingga dapat mengolah lebih kreatif. (arn)

orang, termasuk dari Kelapa Dua, Polda DIY, Dalmas Polda dan satu SSK (Satuan setingkat kompi) Korem/162 WB. Para personel ini disebar ke sejumlah titik vital di Kota Bima.

Menurut Kumbul, pihaknya sendiri belum tahu kapan MK akan memutuskan sengketa pemilukada tersebut. Karena yang memiliki masalah yakni KPU Kota Bima dengan sejumlah tim pasangan calon.

Namun seperti yang telah disebutkan, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan, pihaknya pun menambah kekuatan pengamanan. “Ini hanya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” tuturnya. (use)

Taliwang (Suara NTB) Penyelesaian pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano menggunakan dana pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) nampaknya hanya akan menjadi anganangan semata.

Pasalnya Kemenakertrans terhitung tahun 2013 ini menghentikan seluruh program pembangunan BLK di daerah, menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas seluruh pelaksanaan program tersebut banyak ditemukan permasahan di lapangan.

“Jadi untuk BLK itu tidak bisa lagi didanai melalui program sebelumnya. Karena pusat memang menghentikannya menyusul banyaknya temuan oleh BPK,” terang bupati KSB Dr. KH Zulkifli Muhadli, SH., MM kepada wartawan.

Meski dihentikan, Pemda KSB nampaknya punya strategi baru agar pembangunan gedung BLK yang dirintis sejak tahun 2009 lalu itu dapat dilanjutkan. Bupati mengatakan, keberadaan BLK tersebut nantinya akan digabung dengan Akademi Komunitas . Akademi Komintas ini sendiri merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memiliki tujuan dan fungsi edukasi keterampilan kerja bagi masyarakat.

Menurutnya, dengan di-

gabungkannya program tersebut pembangunan gedung BLK dapat dilanjutkan. Nantinya dengan menggunakan dana program itu, proses pembanguan seluruh fasilitas BLK akan diselesaikan sesuai yang telah direncanakan Pemda KSB sebelumnya. “Kalau tidak ada halangan program tersebut akan dimulai tahun ini juga. Nantinya akan dibangun seluruh kebutuhan gedung BLK termasuk tambahan bangunan dari Akademi Komunitas itu, sehingga luas areal lahan yang dibutuhkan nanti sekitar 10 hektar,” timpal bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini.

Dalam Akademi Komunitas tersebut nantinya akan dibuat sistem pendidikan pelatihan kerja setaraf D1 dan D2 (diploma). Untuk bidang keterampilan kerja yang akan diajarkan pun disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah. Bupati menyebutkan program Akademi Komunitas ini tidak seluruh daerah mendapatkannya. Dari seluruh kabupaten di Indonesia, sementara ini hanya ada 40 kabupaten yang ditetapkan oleh Kemendikbud dijadikan lokasi progm tersebut.

“Kita (KSB) ini termasuk dari 40 kabupaten yang mendapatkan program itu. Karena model dan semangatnya sama yakni membangun skill (keterampilan) masyarakat, jadi kita di sini menggabungkannya dengan kegiatan BLK Poto Tano,” ujarnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

DIHENTIKAN - Kompleks bangunan BLK di kecamatan Poto Tano ini dihentikan proses pembangunannya sejak tahun 2011 silam, dan tahun ini pun pusat tidak lagi menganggarkannya.

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2013

Konsultan Proyek Diperiksa Empat Jam Dari Hal. 1 Apa yang menjadi hasil pemeriksaan, tak dijelaskan pihak Kejaksaan. Dengan alasan kasus ini masih dalam tahap Puldata Pulbaket. Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB I Made Sutapa SH yang dikonfirmasi, hanya membenarkan ada pemeriksaan. ‘’Ya memang benar ada pemeriksaan konsultan perencana proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur. Tapi ini masih dalam penyelidikan,

jadi kami belum bisa sampaikan semua,” beber Sutapa. Pihak- pihak yang dipanggil pun masih statusnya diklarifikasi, bukan sebagai saksi.

Selain konsultan, Selasa (11/6) lalu sejumlah orang juga dimintai keterangan. Mereka dari kalangan PNS yang terlibat dalam kepanitiaan pembangunan dermaga tersebut. Sama dengan konsultan, para PNS ini pun sifatnya klarifikasi. (ars)

Wabup Lobar Diperiksa Penyidik Polda NTB Dari Hal. 1 Tapi sebenarnya izin itu sudah diajukan. ‘’Tapi persetujuannya belum,’’ sebutnya. Sehingga tanpa izin itu pun, kampanye tetap dilakukan wabup, karena sudah memastikan masuk dalan tim jurkam. Namun kalaupun diproses, pihaknya yakin itu masuk kategori pelanggaran administrasi.

Sebaliknya, ia mengkritik Bawaslu yang mengklaim itu sebagai pelanggaran. Mestinya, saat temuan wabup se-

bagai jurkam saat itu, langsung saja mestinya dihentikan dan minta wabup turun panggung. Hanya saja protap itu tidak dilaksanakan Bawaslu.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda NTB AKBP Drs. Sukarman Husein membenarkan pemeriksaan Wabup Lobar itu. Disebutnya, status wabup masih sebagai saksi. ‘’Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh tim Gakkumdu,’’ tegasnya. (ars)

Terancam Kena Imbas Dari Hal. 1 Pemangkasan kuota haji yang berlaku secara global tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga pada Kamis (13/6) hari ini seluruh Kakanwil Kementerian Agama di Indonesia dipanggil langsung oleh Menteri Agama, Suryadarma Ali. Rencananya, pada tanggal 19 Juni mendatang, Menteri Agama akan menghadap raja kerajaan Arab Saudi untuk meminta pengecualian untuk Indonesia terkait kebijakan tersebut.

“Seluruh kakanwil dipangggil ke Jakarta terkait dengan penjelasan tentang kebijakan pengurangan kuota haji. Pemikiran kami dari NTB, nantinya yang akan kami sampaikan kepada pak Menteri Agama supaya provinsi yang mendapatkan kuota haji besar-besar itulah yang dipangkas kuotanya. Itu harapan kita, tetapi kalau semua Kakanwil ngotot supaya pengurangan kuota sebesar 20 persen dipukul rata, maka NTB akan kena imbas sekitar 898 orang JCH NTB yang terancam gagal berangkat tahun ini dari kuota 4.494 orang,”terangnya.

Selain itu, katanya, pihaknya akan mengusulkan supaya tidak ada perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahap kedua. BPIH untuk embarkasi haji Lombok tahun ini sebesar 3.782

dolar Amerika. Pelunasan BPIH untuk tahap pertama sampai tanggal 12 Juni 2013 dan untuk tahap kedua mulai tanggal 18-26 Juni 2013.“Sampai hari ini (Kemarin, Red) dari kuota 4.494 orang tersebut, tinggal 393 orang JCH yang belum melunasi BPIH,”sebutnya Usman menambahkan, pada tanggal 19 Juni mendatang akan menghadap langsung raja kerjaan Arab Saudi. Salah satu hal yang akan diminta diantaranya supaya kuota haji untuk Indonesia tetap seperti semula.

Saat ini kuota JCH Indonesia sebanyak 211 ribu orang. Kuota tersebut terbagi sebanyak 194 ribu orang JCH untuk haji regular dan 17 ribu orang JCH untuk haji khusus.

Akibat kebijakan pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen tersebut sekitar 42 ribu orang JCH seluruh Indonesia yang terpangkas.

Perkiraan terburuk jika permintaan tersebut mentok, kata Mantan Kepala Bidang Haji dan Umrah ini, JCH usia lanjut yang sudah melunasi BPIH akan diprioritaskan berangkat.

Sementara JCH yang masih usia muda dan berkali-kali melaksanakan ibadah haji akan dipertimbangkan untuk tidak berangkat. (nas)

Hari Ini, MK Putuskan Sengketa Pilkada Lotim Dari Hal. 1 Fakta lainnya, adanya ratusan pemilih ganda yang tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dikatakan, temuan pemilih tidak lagi ganda namanya. Pasalnya, satu nama ditemukan di sebuah tempat namanya sampai ratusan. Antara lain, nama Rahim, ditemukan sampai 200 orang. Ditemukan juga ada yang bernama Aminah dan lainnya. ‘’Kan tidak mungkin sebenarnya jumlah pemilih yang namanya sama dalam satu tempat itu banyak sekali,’’ paparnya.

Berangkat dari fakta itulah, tim Sufi ini merasa yakin tuntutannya bakal dikabulkan. Hanya saja, sejauh ini ia tidak berani memastikan kemenangan tersebut. Keputusan akhir, tetap menjadi kewenangan hakim. ‘’Tapi kita tidak berani memastikan menang. Yang jelas, kita sudah bisa buktikan 18 kecamatan melanggar semua. Jadi, kita

tunggu putusan hakim saja,’’ katanya.

Terpisah, pengacara negara untuk membela KPU Lotim selaku termohon, Fajar Alamsyah Malo yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selong membenarkan adanya jadwal sidang terakhir pada Kamis hari ini. Disebut sebelumnya, pada hari Rabu kemarin pihaknya sudah menyerahkan kesimpulan ke majelis hakim.

Mengenai keputusan yang akan dibacakan hari ini, semua menjadi kewenangan mutlak dari hakim.

Tim KPU Lotim ini diketahui hanya mendatangkan empat orang saksi melawan 23 saksi yang dihadirkan Sufi. Meski jumlah saksi KPUD ini jauh lebih kecil dibandingkan Sufi, diyakininya bisa menang menghadapi gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati incumbent itu. (rus)

RAGAM Sepekan, KUR HMS Rambah 32 Desa

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) Dalam sepekan terakhir, program Kursi Untuk Rakyat dari H. M. Syafrudin, ST, MM (KUR - HMS) telah merambah 32 desa di tiga kecamatan dan dua kabupaten di NTB. Demikian disampaikan HMS di sela kunjungannya ke sejumlah desa, Senin (10/6).

Pekan sebelumnya, HMS telah mengunjungi 40 desa di Kecamatan Gunung Sari, Narmada, Sekotong dan Pringgarata. Ditambah dengan 32 desa yang dikunjunginya kemarin, maka total 72 desa telah didatangi HMS untuk menyampaikan bantuan 25 kursi di tiap desa tersebut.

HMS bertekad mendatangi langsung seluruh desa yang belum ia datangi di NTB. Kebanyakan desa sudah ia datangi.

Bahkan, seluruh desa/kelurahan di sejumlah kabupaten kota, sudah ia sambangi. ‘’Dan saya

tidak pernah nitip-nitip. Saya pasti datang langsung menyerahkan meskipun sampai ke pelosok desa, ataupun nyebrang ke desa di pulau terpencil. Karena saya ingin bersilaturahmi langsung,” ujarnya.

Saat berkunjung ke Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lobar, kemarin, HMS mendapat sambutan hangat dari Kades Golong, H. M. Zainuddin, SE. Zainuddin mengaku baru kali ini mendapat kunjungan dari Anggota DPR RI. ‘’Kita merasa sangat tersanjung karena ada anggota DPR RI yang mau berbuat untuk kita. Meskipun hanya 25 kursi, tapi sangat berarti,” ujarnya sembari menegaskan bahwa ia dan masyarakat Golong berharap HMS bisa terpilih kembali untuk periode berikutnya. ‘’Insya Allah kita akan mengkondisikan masyarakat kita,” tandasnya.

Kepada HMS, Zainuddin

juga menyampaikan sejumlah aspirasinya, antara lain kebutuhan infrastruktur seperti kantor desa yang kini sedang dibangun serta adanya warga yang kesulitan air bersih di tiga dusun di Golong. Ia juga berharap desa Golong memperoleh bantuan PPIP dari pemerintah pusat melalui perjuangan dari HMS selaku anggota DPR RI. HMS sendiri menegaskan adalah kewajiban pihaknya untuk membantu memperjuangkan apa aspirasi masyarakat yang tidak bisa terpenuhi oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. Bahkan, baru – baru ini ia juga telah menyerahkan bantuan satu unit traktor dan satu mesin air di Desa Gerisak, Kecamatan Sakra Barat, Lotim.

“Insya Allah akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi tentu semuanya akan bergantung pada

(Suara NTB/aan)

KUR HMS – HM. Syafrudin, tengah menyampaikan bantuan uang tunai kepada seorang ibu yang baru selesai bersalin di Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lobar.

Bantuan itu disampaikannya di sela penyampaian program KUR HMS di desa tersebut. alokasi keuangan negara,” ujarnya. Di Golong, HMS juga berkesempatan menjenguk salah seorang ibu yang kebetulan baru selesai bersalin di daer-

ah tersebut. Kepada ibu tersebut, ia memberikan bantuan uang tunai dan mendoakan kebaikan untuk anak yang dilahirkannya. (aan/*)

Tinjau Lokasi Penyelenggaraan Festival Keraton Asia Tenggara

Kerabat Raja Selangor Berkunjung ke Lombok Mataram (Suara NTB) NTB khususnya Kota Mataram akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Keraton Asia Tenggara pada bulan September mendatang. Untuk melihat lokasi penyelenggaraan gawe besar tersebut, Kerabat Raja Selangor Malaysia, Dato’ Seri

Saripah Murliani berkunjung ke Lombok. Perempuan ramah yang dipanggi Bunda Ratu ini menyampaikan kedatangannya ke Lombok selain untuk meninjau lokasi penyelenggaraan festival, juga untuk bertemu dengan Kahrul Zaman, Putera Mahkota Kesultanan Dompu untuk membahas per-

Tiga Terdakwa Kasus Bansos Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara Dari Hal. 1 Dalam realisasi itu, terdakwa tidak menerapkan prosedur pencairan sesuai dengan aturan pengelolaan dana bansos dan Perbup Nomor 10 Tahun 2009. ‘’Terdakwa juga membuat 200 stempel palsu untuk membuat laporan keuangan, sehingga seolah-olah dana itu sudah disalurkan,” kata Pastra.

Namun hakim juga mempertimbangkan, bahwa perbuatan terdakwa tidak lepas dari tekanan anggota Dewan, bahkan mengancam jiwanya.

Dana bansos itu pun didominasi mengalir ke anggota Dewan Lobar.

Ahmad Solihan, terdakwa dalam kasus Bansos Lobar 2009 yang mendapat giliran kedua dalam vonis Rabu malam kemarin, mendapat ganjaran lama hukuman yang sama dengan terdakwa Juandi Setiawan. Terdakwa Solihan, divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Denda kerugian negara pun sama, Rp 50 juta, subsider 2 bulan kurungan. Hanya perbedaannya, terdakwa Ahmad Solihan diganjar denda kerugian negara lebih ringan, Rp 70 juta, subsider tiga bulan kurungan. ‘’Jika dalam satu bulan setelah perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka seluruh hartanya disita oleh negara,” kata hakim ketua Pastra.

Dalam konteks kasus ini,

terdakwa Ahmad Solihan kapasitasnya sebagai sekretaris. Posisinya tersebut disalahgunakan dengan meminta pencairan dana bansos kepada orang yang harusnya tidak menerima dana itu, yakni anggota DPRD Lobar. Bahkan Ahmad Solihan menekan Bendahara Bansos, Juandi Setiawan untuk mencairkan dana tersebut sesuai permintaan anggota Dewan.

Agenda berikutnya, pembacaan vonis untuk terdakwa Ranu. Dalam kasus ini Ranu kapasitasnya sebagai Kepala DPPKAD. Vonis untuk terdakwa Ranu juga sama, 2 tahun dan 6 bulan penjara. Ranu juga ditetapkan membayar denda kerugian negara sebesar Rp 50 juta, subsider dua bulan penjara. Hanya saja, Ranu diuntungkan karena tidak dibebankan membayar ganti kerugian negara. Menurut hakim, dalam fakta persidangan dan keterangan ahli, terdakwa tidak menikmati dana bansos tersebut.

Atas putusan ini, JPU Budi Tridadi, SH menyatakan akan menentukan sikap tujuh hari setelah putusan itu. ‘’Kami menyatakan piker-pikir,” ujar Budi, didampingi Siti Salmiah, SH, dan Nuramin, SH. Demikian juga dengan pengacara terdakwa, Dr. Zarman Hadi, SH, MH dan Baharudin, SH juga menyatakan pikir pikir. Rangkaian persidangan akhirnya ditutup pukul 20.25 Wita. (ars)

Komposisi Berimbang Dari Hal. 1 Untuk pendidikan tingkat S1 sebanyak 200 orang atau 43 persen, pendidikan D3 sebanyak 17 orang atau 4 persen, tamatan SMA 229 orang atau 49 persen. Ada pula caleg dengan pendidikan Paket C sebanyak 10 orang atau 2 persen.

Sementara pendidikan S2 sebanyak 12 orang atau 2,1 persen. “Tingkat pendidikan antara sarjana dan SMA cukup berimbang. Hingga diharapkan anggota Dewan yang masuk nantinya bisa memberikan warna bagi kapasitas DPRD Sumbawa,” katanya.

Sementara dari sisi usia, rata-rata caleg yang terdaftar di DCS berada pada usia yang mapan. Umur 21-30 tahun sebanyak 99 orang atau 21 pers-

en, umur 31-40 tahun sebanyak 146 orang atau 31 persen, umur 41-50 tahun sebanyak 208 orang atau 43 persen dan umur 50 tahun keatas sebanyak 85 orang atau 5 persen. ‘’Ini cukup menggambarkan para caleg ini kebenayakan berada pada usia yang mapan,”jelas mantan aktivis HMI Mataram ini.

Dengan diumumkannya DCS ini, KPU berharap masyarakat bisa memberikan masukan dan saran terkait caleg dimaksud. Kalau misalnya ada caleg yang terdaftar tersebut tidak memenuhi syarat misalnya dari pendidikan ataupun kesehatan fisik maupun rohani. ‘’Kita berharap mendapat masukan dari masyarakat,”demikian Suhardi. (arn)

siapan acara.

“Apa misi dan tujuan kita dalam pertemuan ini. Supaya dalam Forum Silaturhami Keraton Nusantara (FKSN) itu kita tidak bicara pribadi tapi bagaimana membangkitkan adat budaya komunitas kesultanan seluruh nusantara,” terangnya kepada Suara NTB ditemui di Narmada Convention Hall, Rabu (12/6).

Nusantara menurutnya bukan hanya di wilayah Indonesia, tapi kesultanan yang ada di semenanjung Asia Tenggara termasuk Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipinan, Burma (Myanmar), Sabah, Sarawak, dan lainnya.

“Tujuan FSKN ini bukan hanya berbicara masalah kesultanan masing-masing.

Tapi mengumpulkan bagaimana intinya untuk membangkitkan kembali apa yang telah terbenam,” ujarnya dalam logat Melayu.

Kedatangannya ke Lombok selain membahas persiapan festival, Dato’ Saripah Murliani juga ingin bertemu dengan keturunan terakhir Kesultanan Aceh, Sulthanah Teungku Putro Safiatuddin Cahya Nur Alam.

Saat ini Sulthanah Teungku Putro Safiatuddin Cahya Nur Alam tinggal di Mataram bersama anaknya. Teungku Putro Safiatuddin Cahya Nur Alam adalah keturunan terakhir Sultan Iskandar Muda Aceh Darussalam.

“Saya juga datang kemari untuk menjumpai kakanda saya Teungku Putro dari Kesultanan Aceh Darussalam karena ada rencana kami untuk membangkitkan kembali Kesultanan Aceh Darussalam pada bulan 10 (Oktober). Tanggalnya belum tepat karena akan ada musyawarah. Alhamdulillah kami sudah disetujui oleh semua aparat di

Nanggroe Aceh Darussalam baik itu gubernur, bupati dan sebagainya,” jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan Kahrul Zaman, wanita keturunan Kesultanan Jambi ini juga membuat daftar siapa saja sultan ataupun raja-raja di Asia Tenggara yang akan diundang dalam Festival Keraton Asia Tenggara. Mengundang sultan atau raja dari negara lain disebutkannya memerlukan waktu sekitar dua bulan.

“Karena kita mengundang negara-negara luar otomatis kita memerlukan waktu sekurang-kurangnya dua bulan untuk menjemput Yang MuliaYang Mulia ini melalui pemangku adat dan budaya mereka masing-masing. Kalau mereka tak dapat hadir pada acara itu mungkin mereka akan mengantarkan duta-dutanya untuk hadir,” terangnya. Dato’ Saripah Murliani mengatakan selepas dari Lombok, ia akan langsung menjumpai sultan dan raja-

raja yang ada di beberapa negara. Kedatangannya ke Lombok juga untuk membicarakan masalah pendanaan. Menurutnya dalam menyelenggarakan satu acara, tidak hanya kesiapan tempat namun juga pendanaan sangat diperlukan.

Ia menilai Lombok cukup layak untuk menjadi tuan rumah acara besar tersebut. Panitia yang terlibat juga diminta untuk mempersiapkan bagaimana agar para tamu dari luar negeri merasa nyaman berada disini. “Kelayakan bukan pada cantiknya pemandangan, besar atau mewahnya mobil yang digunakan tapi bagaimana adat kita sendiri menyambut mereka datang,” terangnya. Ia pun berharap hotel-hotel di Kota Mataram bisa lebih menonjolkan budaya lokal. Mengingat titik fokus yang akan ditinjolkan dalam festival nanti adalah mengembalikan dan membangkitkan adat budaya Indonesia. (yan)

(Suara NTB/yan)

Kerabat Raja Selangor Malaysia, Dato’ Seri Saripah Murliani (kedua dari kanan) bersama Putera Mahkota Kesultanan Dompu Kahrul Zaman, (paling kanan), keturunan terakhir Sultan Iskandar Muda Aceh Darussalam, Sulthanah Teungku Putro Safiatuddin Cahya Nur Alam (ketiga dari kanan) dan Dato’ Seri Nazatul Asyraf Bin Md. Dom (paling kiri).

Pemda akan Siapkan ”Beauty Contest” Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, jika nantinya pemerintah pusat sudah memberikan pemerintah daerah untuk membeli sisa 7 persen saham Newmont tersebut, maka dalam waktu yang sudah ditentukan pihaknya akan segera melakukan beauty contest untuk menjaring investor yang menjadi mitra pemda untuk membeli saham tersebut. ‘’Nanti kita akan lakukan beauty contest secara transparan, siapa yang menjadi pemenang terbaik akan kita berikan,”ujarnya.

Andi menyebutkan, nilai saham 7 persen tersebut sesuai dengan nilai tukar rupiah saat ini mencapai Rp 2 triliun lebih. Untuk itu, jika pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk memilikinya, maka segera akan dilakukan beauty contest.

Diketahui, sejak kesepakatan divestasi 7 persen saham

ditandatangani antara Kementerian Keuangan dengan perwakilan Nusa Tenggara Partnership BV pada Mei 2011, hingga kini perjanjian tersebut belum dieksekusi.

Hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyatakan dana pembelian divestasi itu harus melalui perizinan DPR. Kondisi itu membuat pemerintah pusat kemudian meminta perpanjangan waktu Sales Purchase Agreement (SPA) selama 6 bulan pada November 2011 hingga Mei 2012. Setelah masa perpanjangan waktu tersebut berakhir, pemerintah pusat kembali meminta perpanjangan waktu selama 6 bulan hingga November 2012.

Pemerintah pusat kemudian mengajukan masalah itu kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dan menunggu keputusan MK terkait sengketa ke-

wenangan keharusan meminta izin DPR dalam divestasi tersebut. Namun, MK kemudian memutuskan bahwa pemerintah pusat harus meminta izin DPR sebelum mengeksekusi divestasi 7 persen saham senilai 246,8 juta dolar Amerika atau Rp 2 trilun lebih tersebut.

Dengan demikian, masa perpanjangan SPA kembali dilakukan hingga saat ini. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 TRAVEL

PELATIHAN

PETS SHOP

TRUSS

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

EKSPEDISI

Kamis, 13 Juni 2013

SUARA NTB

Halaman 6

Kamis, 13 Juni 2013

SUARA NTB

Halaman 7

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2013

Kualifikasi Piala Dunia

Korsel Janji ’’Sakiti’’ Iran Kang Hee berbicara setelah semifinalis Piala Dunia 2002 itu mengalahkan Uzbekistan 10 untuk unggul satu angka di puncak klasemen Grup A atas Iran yang akan melawat ke Ulsan untuk pertandingan terakhir mereka Selasa mendatang.

Korsel menderita berbagai masalah dari urusan visa sampai buruknya fasilitas latihan. Termasuk tekel-tekel berbahaya saat melawat ke Teheran Oktober silam dan kalah 0-1 pada pertandingan yang berlangsung sengit.

Choi mengatakan kenangan-kenangan buruk itu masih segar dalam benak para pemain, sehingga mereka berjanji membalasnya. Mereka juga bertekad bisa lolos delapan kali berturut-turut di Piala Dunia. “Para pemain kami semuanya mengingat betapa buruknya perlakuan yang mereka dapatkan (di Teheran),” kata Choi.

Kabarnya, visa bagi para pemain, pelatih dan media

Korsel baru didapat sehari sebelum mereka berangkat pada tahun lalu, dan tim itu kemudian mendapat lapangan latihan yang buruk.

Ketika mereka meminta lapangan latihan yang lain, fasilitas lapangan kedua tidak memiliki penerangan, sehingga mereka tidak dapat berlatih pada malam hari. Mereka juga tidak dapat menggunakan pusat latihan nasional, karena masih direnovasi.

Tak hanya di situ, pertandingan juga berlangsung buruk.

Di mana Masoud Shohaei diusir keluar lapangan menyusul tekel dua kaki terhadap Oh Beom Seok dan pelatih Iran Carlos Queiroz diusir ke tribun, karena mendebat wasit.

Saat itu, Choi mengatakan Iran semestinya berlatih di taman publik di samping sungai utama Seoul ketika melawat ke Korsel.

Pekan depan Korsel dapat membalasnya dengan menang,

(ant/bali post)

Seoul Pelatih Korea Selatan (Korsel) Shoi Kang Hee memanaskan pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia pekan depan dengan sesama raksasa Asia Iran. Dirinya berjanji “memberikan rasa sakit” kepada tim tamu.

(Suara NTB/ist)

Timnas Korea Selatan

sehingga membuat Iran gagal menempati posisi dua besar.

Jika Korsel menang akan dapat lolos Piala Dunia ke Piala Dunia di Brazil.

Uzbekistan, hanya tertinggal dua angka dari Iran dan bermain melawan Qatar yang sudah pasti tersingkir di kandang sendiri pekan depan, juga membuntuti Korsel.

“Saya berharap Korea Selatan memainkan pertandingan bagus melawan Iran, maka kami berdua dapat melaju ke Piala Dunia,” kata pelatih Mirjalol Kasimov.

Di Grup B, Australia mem-

perbesar peluang untuk lolos menyusul kemenangan 4-0 mereka atas Lebanon. Mereka dapat mengunci tiket ke Piala Dunia keempatnya, dan ketiga berturut-turut, ketika mereka menghadapi Irak yang sudah tidak berpeluang lagi di Sydney pekan depan.

Australia berada di peringkat kedua grup, di belakang Jepang yang sudah pasti lolos dan unggul satu angka atas Oman. Oman akan memainkan pertandingan terakhirnya melawan Yordania, yang saat ini tertinggal dua angka di peringkat ke empat. (ant/bali post)

Anggar Siapkan Lima Atlet ke Kejurnas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga (cabor) anggar menyiapkan lima atlet untuk mengikuti Kejurnas Anggar yang akan berlangsung di Jakarta akhir 22-30 Juni mendatang. Mereka adalah atlet-atlet muda yang sudah berpengalaman berlaga di tingkat nasional.

Pelatih Anggar NTB, Ady Harianto yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (12/6), menjelaskan, kelima atlet tersebut ditangani khusus pelatih senior Nico H. Walian. Setiap hari, mereka menjalani latihan teknik dan fisik di kediaman Nico H. Walian di Mataram.

Kelima atlet yang dipersiapkan itu, lanjutnya, merupakan atlet muda yang pernah mengikuti Kejurnas, seperti Aditya merupakan atlet yang pernah meraih peringkat 16 besar nasional di kejurnas anggar di Kaltim tahun lalu.

Terkait soal persiapan, Nico H. Walian, mengaku masih ada kendala dana. Alasannya, bantuan dana dari KONI NTB yang belum cair. Meski terkendala dana, namun atletnya tetap menjalani latihan meski dengan sarana dan peralatan latihan yang belum berstandar nasional. (fan)

Percasi NTB Kesulitan Biaya Kirim Atlet Mataram (Suara NTB) Akibat persoalan biaya, Pengprov Percasi NTB tidak mampu mengirim atlet hasil kejuaraan daerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhir Mei lalu. Ketua Harian Percasi NTB, Abdullah Djais, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (12/6), menjelaskan, seluruh atlet yang terjaring sudah mereka persiapkan.Bahkan mereka telah mendatangkan pelatih nasional, Nurdin Abubakar asal Banten, untuk melatih atlet-atlet tersebut.

“Seluruh atlet yang juara satu di kejurda khususnya di kelas A hingga kelas G, sudah kita persiapkan. Namun kita masih usahakan untuk biaya pengiriman,” ucapnya.

Sampai saat ini, katanya, mereka belum dapat memastikan jumlah atlet yang akan diberangkatkan di kejurnas, karena pihaknya masih kesulitan dana untuk biaya pemberangkatan atlet. “Saat ini kami sedang berupaya mencari dana keberangkatan atlet. Kami masih koordinasi dengan pemerintah daerah soal biaya pemberangkatan atlet. Berapapun dana yang kami terima dari gubernur, segitulah jumlah yang akan kita kirim,” ungkapnya.

Ditambahkannya, hasil Kejurda di KLU Mei lalu menghasilkan sejumlah atlet yang berprestasi. Sebanyak 14 atlet yang terjaring, yakni terdiri dari atlet junior dan senior. Rencananya pihak Percasi NTB akan mengirim sejumlah atet yang terjaring di kejurda tersebut, pasalnya mereka adalah atlet-atlet yang menjuarai sejumlah kelas yang dipertandingkan di event bergengsi tersebut. (fan)

CETAK POIN - Gary Neal saat mencetak poin bagi San Antonio Spurs pada game tiga final NBA, Selasa malam waktu setempat.

Bungkam Heat, Spurs Memimpin San Antonio Gary Neal mencetak poin tertingginya selama playoff dengan 24 poin, sementara Danny Green menciptakan poin tertinggi game ini dengan 27 poin ketika San Antonio Spurs menaklukan Miami Heat 113-77 pada game tiga final NBA. Setelah kalah 84-103 pada game dua di Miami sehingga kedudukan menjadi imbang 11, Spurs kembali memimpin dengan kedudukan 2-1 atas Miami Heat. “Tak perlu kaget jika inilah dua tim terakhir yang tersisa di musim ini pada final NBA,” kata pelatih Spurs Gregg Popovich seperti dikutip AFP. Kawhi Leonard menuntaskan 14 poin, 12 rebound dan empat steal manakala San 1ntonio bangkit untuk men-

galahkan Heat di depan 18.581 penggemarnya di arena AT&T Center Selasa waktu setempat atau Rabu WIB ini.

Green mencetak tujuh dari sembilan tembakan tiga angka Spurs yang masuk, sehingga timnya dua kali memimpin dengan marjin sangat besar pada paruh kedua pertandinga, yaitu 23-8 pada awal kuarter ketiga dan 13-0 pada awal kuarter keempat. Neal dan Green membuat Spurs melewati Miami dengan 63-33 pada paruh pertama.

“Kedua orang ini menembak dengan luar biasa,” kata bintang Spurs Tim Duncan merujuk Green dan Neal. “Mereka telah membuat kami lega di ruang ganti di saat kami memang memerlukannya.”

Duncan mencetak 12 poin

dan 14 rebound, sedangkan Manu Ginobili menciptakan enam assist untuk Spurs yang tengah berjuang memenangi gelar NBA kelimanya dan yang pertama sejak 2007 saat mereka mengunci Cleveland Cavaliers yang dihuni para pemain muda dan saat itu dipimpin LeBron James yang kini memperkuat Heat.

Spurs juga kehilangan Tony Parker, karena menderita cedera hamstring sebelum mulainya kuarter ketiga. Sejarah tengah berpihak kepada Spurs karena pemenang tiga game pada seri final NBA yang sebelumnya sempat ditahan 1-1, biasanya menang pada 12 dari 13 final NBA terakhir. Game empat akan dilangsungkan Kamis malam waktu setempat di San Antonio. (ant/bali post)

Lee Chong Wei Termotivasi Taufik Hidayat Jakarta (Suara NTB) Bintang bulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei menyebut Taufik Hidayat sebagai salah pemain yang memotivasinya untuk lebih lebik.

Hal ini diungkapkan Chong Wei terkait rencana pengunduran diri Taufik dari dunia bulu tangkis.

Turnamen Djarum Indonesia Terbuka yang saat ini tengah berlangsung. Turnamen ini akan menjadi turnamen terakhir Taufik dan ajang perpisahan salah satu pemain terbaik Indonesia itu.

“Saya menjadi lebih rajin karena dia,” kata pemain nomor satu dunia itu, usai bertanding pada putaran pertama Djarum Indonesia Terbuka 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu.

Taufik Hidayat, peraih medali emas Olimpiade Athena 2004, pernah menjadi saingan utama Lee Lee Chong Chong Wei selain pemain Cina Wei Lin Dan yang merupakan

(ant/bali post)

peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 dan Olimpiade London 2012.

Namun, Chong Wei menyebut persaingannya hanya terjadi di lapangan.

Di luar itu, kata dia, mereka adalah sahabat. “Dia ikon saya, kami memang fighting di lapangan, tetapi di luar itu dia adalah sahabat saya,” ujar pemain berusia 30 tahun itu.

Pada turnamen berhadiah total 700 ribu dolar itu, Chong Wei berpeluang bertemu Taufik jika Taufik mampu melewati hadangan dari pemain India, Sai Praneeth B pada pertandingan yang akan berlangsung Rabu malam nanti.

“Ini turnamen terakhir Taufik semoga dia menutupnya dengan baik. Tetapi saya juga akan melakukan perlawanan, saya akan tampil yang terbaik,” kata Chong Wei. Chong Wei juga mengatakan sudah mengantisipasi dukungan dari penonton yang pasti akan memberi motivasi habishabisan pada Taufik. “Saya tidak pikir gimana-gimana, memang sudah lawan dia karena ini tempatnya sendiri. Tetapi saya akan berusaha yang terbaik,” tambahnya. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 13 Juni 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Kamis, 13 Juni 2013

Halaman 10

Kerjasama Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional

Tim Penilai Pusat Nilai SDN 6 Sumbawa Besar Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim penilai dari pemerintah pusat, meninjau sekaligus menilai SD Negeri 6 Sumbawa Besar yang mewakili Provinsi NTB ke tingkat nasional dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS), Rabu (12/6) kemarin. Diharapkan SDN 6 Sumbawa masuk nominasi 3 besar nasional. Apalagi dari hasil penilaian sementara tim penilai, SDN 6 telah memenuhi semua syarat dan kriteria penilaian.

Tim pusat yang beranggotakan lima orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disambut dengan tarian dan kalungan bunga oleh para siswa. Dalam laporannya, Kepala Sekolah SDN 6 Sumbawa, Nuryanti, S.Pd, menjelaskan gambaran singkat SDN 6 yang berdiri sejak 1954 dan mendapat akreditas A pada 2007 lalu. Dengan jumlah siswa, 199 Laki-laki dan 185 perempuan yang memenuhi 10 ruang kelas.

Pada setiap depan kelas, telah tersedia tempat cuci tangan. Para siswa juga membuat kelompok pengolahan sampah dan telah memiliki alat pencacah untuk kompos. Serta mengembangkan apotek hidup oleh kelompok siswa peduli lingkungan. Selain itu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilengkapi dokter kecil yang langsung dibina Puskesmas Seketeng. “Selain

ingin meraih hasil, tujuan utamanya, tentu untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS),”ujar Nuryanti.

Bupati Sumbawa, yang diwakili Staf Ahli Bupati, Tri Karyati, menyatakan, terpilihnya SD Negeri 6 Sumbawa Besar untuk mewakili NTB telah melalui proses penilaian atau seleksi dari tingkat bawah.

Selain jerih payah dari jajaran sekolah, juga tidak lepas dari dukungan para pemuka masyarakat, orang tua murid, dan masyarakat umumnya. Bahkan dalam lomba ini, penilaian tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga terhadap tim pembinanya, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Semua ini, katanya, mencerminkan pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam setiap program pembangunan. Dengan kebersamaan itu, cukup banyak prestasi yang diraih meskipun banyak hal yang perlu terus dibenahi. Bahkan pada lomba sekolah sehat, 2011 lalu TK Negeri Pembina Kecamatan Alas berhasil meraih peringkat 4 nasional. Hingga pihaknya optimis, hasil kali ini akan lebih baik dari sebelumnya.

Melalui lomba sekolah sehat ini diharapkan memotivasi para pendidik dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan derajat kesehatan anak-anak didik, mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, sehingga dapat menunjang tumbuh

Hj. Rahma Jamaluddin Malik

kembang anak-anak kita secara harmonis, dalam rangka membentuk SDM yang handal. Sedangkan untuk aspek perilaku hidup yang sehat antara lain meliputi kesehatan mulut dan gigi, tidak merokok, berpakaian yang bersih dan rapi, tidak bermewah-mewah, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan lain sebagainya. “Mudahmudahan lomba sekolah sehat ini bisa lebih memotivasi semua pihak dan masyarakat, sehingga benar-benar dapat memberikan kontribusi positif dalam pembinaan dan pengembangan perilaku hidup sehat anak-anak didik kita dan juga berdampak positif kepada masyarakat luas,” harapnya.

Usai acara penyambutan, Tim Penilai kemudian melihat langsung aktivitas dan ruang belajar di sekolah tersebut. Melihat ruang UKS, kelayakan kantin, halaman dan lainnya. Tim juga mengunjungi Sekretariat Tim Pembina (TP) UKS Kabupaten di Kantor Bupati dan TP UKS di kantor camat.

Disela-sela kunjungan, Ketua Tim Penilai, Isyam Yuni Astuti dari Kemendikbud, terkesan dengan penyambutannya di Sumbawa.

Sekaligus mengapresiasi usaha dan kerja keras yang dilakukan SDN 6 termasuk dukungan pemerintahnya. Tentu apa yang telah dilakukan, menjadi nilai tambah dalam penilaian ini. “Hasil kunjungan bagus.

Siswanya kreatif, ada kantin sekolah, pengolahan sampah ada sendiri. SDN 6 Sumbawa mungkin sangat lengkap. Bahkan bisa

bersinergi dengan TP UKS di Kabupaten ataupun kecamatan didukung oleh Ibu PKK. Aktif sekali,” katanya, ketika dimintai komentarnya oleh Suara NTB. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan, apakah SDN 6 yang terbaik nantinya di tingkat nasional. Sebab, pihaknya juga harus mengunjungi sekolah lainnya di 20 provinsi. Semuanya memliki proses dan hasilnya akan diumumkan sebelum 17 Agustus mendatang. Penilaian senada juga disampaikan anggota Tim Penilai lainnya, Nadia Muhlisa yang melihat semuanya sempurna di Sumbawa. Tim menilai seobjektif mungkin, dari semua sarana UKS. Berdasarkan data yang diambil sesuai parameter yang ada. Beberapa kriteria dimaksud, seperti rasio kamar mandi untuk laki-laki 1 : 40 dan perempuan 1 : 25. Pemilahan tempat sampah, ruang UKS dengan alat yang tersedia, ruang kelas, kantin dan lainnya. “SDN 6 Sumbawa sudah memenuhi syarat dan semuanya oke. Cuma kita masih bandingkan nanti dengan SD di provinsi lainnya. Mudahmudahan hasilnya sesuai yang diharapkan,” jelas Nadia.

Ketua Tim Penggerak PKK Sumbawa yang juga Pembina UKS Kabupaten, Hj. Rahma Jamaluddin Malik, mengakui telah melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan di SDN 6 Sumbawa. Diharapkan upaya yang sudah dilakukan, bisa

meraih hasil maksimal. Apalagi prestasi Sumbawa selama ini di bidang kesehatan sekolah cukup sukses. Tahuntahun sebelumnya, sekolah di Sumbawa selalu mendapatkan nominasi di tingkat nasional, bahkan pernah masuk tiga besar. Sekolah dimaksud di antaranya, SDN 4 Sumbawa, SMP Negeri 2 Empang, SMP Kerato, SMA Alas dan SDN Bale Brang dan TK Pembina juga pernah mewakili provinsi di tingkat nasional. “Mudahan SDN ini juga dapat penghargaan. Saya opimis sekali, apalagi melihat antusias kepala sekolah dan guru bersama siswa dalam membenahi sekolahnya. Serta dukungan dari pihak swasta, BUMN/BUMD. Jadi Saya rasa ada harapan minimal masuk 3 besar nasional,” tandas Ibu JM. Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Burhanuddin M.TP dan Camat Sumbawa, Mulyadi, S.Sos., menambahkan, lomba ini untuk menanamkan kesadaran bersama akan pentingnya kesehatan dan lingkungan yang sehat. Berdampak luas kepada sekolah yang lain dan masyarakat sekitar. Diharapkan kebersamaaan untuk terus melakukan pembinaan melalui UKS, dan hal-hal lain yang terkait dan diharapkan partisipasi masyarakat. “Penilain secara objektif dan Insya Allah kita harapkan yang terbaik,” tukasnya. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Tri Karyati, Ketua Tim Penilai, dan tampak pula, Ketua DPRD Sumbawa, Farhan Bulkiyah

(Suara NTB/arn)

Ketua Tim Penilai bersama Kepala Sekolah SDN 6

Hasil Kreasi siswa SDN 6

Dokter cilik dan apotik hidup SDN 6

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Tim penilai disambut tarian dalam acara pembukaan di SDN 6

Anggota tim penilai melihat kondisi belajar

Melihat kantin sekolah

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Pertemuan dengan Kabag Pemerintahan, Burhanuddin

Ketua Tim sedang mencoba mencicipi buah

Tampak SDN 6 dari depan

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Anggota tim penilai berbincang dengan pegawai camat Sumbawa

Kamis, 13 Juni 2013

SUARA NTB

Halaman 11

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 13 Juni 2013

Pemotongan Kuota

Pemerintah akan Lobi Saudi

Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama (Menag), Suryadarma Ali mengimbau agar Calon Jemaah Haji (CJH) bersabar menunggu hasil pembicaraan pemerintah dengan pemerintah Arab Saudi. Imbauan itu disampaikan menyusul keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengurangi kuota jemaah haji Indonesia 2013 sebesar 20 persen atau 42.200 orang.

Akibat kebijakan mengejutkan itu, jemaah haji yang bisa berangkat ke tanah suci pada 2013 turun dari 211.000 jemaah menjadi 168.800 jemaah. “Kami mengimbau kepada calon jemaah haji yang telah melunasi dan mendapat porsi haji 2013 yang berjumlah 180.000 orang bersabar menunggu kebijakan Kemenag setelah pembahasan dengan pihak pemerintah Saudi, beri kami waktu dua minggu,” kata Menag Suryadarma Ali, di Jakarta, Rabu kemarin.

Namun kepada calon jamaah haji yang kemungkinan akan terkena kebijakan Pemerintah Saudi sehingga tak jadi berangkat, pihaknya menjamin kepastian mereka untuk mendapat alokasi kota keberangkatannya pada 2014 tanpa dikenakan biaya tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bila terjadi selisih lebih.

“Menteri Agama atas nama pemerintah Indonesia akan segera membahas langsung dan upaya diplomasi dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, khususnya dengan Menteri Hajinya dan pihak terkait mengenai kebijakan ini serta memohon dispensasi,” katanya.

Kebijakan pemerintah Arab Saudi itu berdasarkan surat Kementerian Haji Arab Saudi pada Kamis 6 Juni 2013 yang menyebut penyebab pengurangan itu adalah keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram dan demi menjamin keselamatan jemaah haji.

Pemerintah Arab Saudi tidak hanya mengurangi kuota jemaah haji Indonesia saja, ujarnya, tetapi kuota haji seluruh negara pengirim jemaah haji di dunia, yakni sebesar 20 persen dari kuota dasar sesuai kesepakatan

negara Organisasi Konferensi Islam (OKI).

“Keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf yang semula dapat menampung jemaah sebanyak 48.000 jemaah per jam jadi tinggal 22.000 jemaah per jam,” katanya.

Menteri mengatakan, pengurangan kuota haji akan diberlakukan secara proporsional untuk semua provinsi namun lebih diutamakan kepada jamaah yang masih muda agar memberi kesempatan kepada jemaah yang sudah berusia lanjut lebih dulu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hazrul Azwar meminta pemerintah Saudi Arabia untuk tidak mengurangi jumlah jemaah haji Indonesia. “Kita minta pengertian dari Pemerintah Saudi Arabia untuk memberikan perhatian khusus supaya jemaah haji ini, kalau bisa jangan dikurangi. Ada perlakuan khusus karena jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar dibanding negara lain,” kata Hazrul di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, kalau jumlah jemaah haji dari negara lain dikurangi sebesar 20 persen, tentu tidak menjadi masalah. “Jemaah haji Indonesia paling besar dibanding negara lain, kalau dikurangi, mungkin tak terasa. Kalau jemaah haji Indonesia dikurangi, 20 persen, sangat amat terasa dan memberatkan,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

“Pemerintah Indonesia diminta segera melakukan lobi-lobi,” tambahnya. Ia juga meminta calon jemaah haji untuk bersabar meski sudah masuk daftar tunggu. “Tidak kata lain kecuali bersabar,” ungkap Hazrul. (ant/bali post)

(ant/bali post)

MELEMAH - Pialang mengamati tabel pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Mandiri Sekuritas, Jakarta, Rabu (12/6). IHSG jatuh 44,855 poin (0,97 persen) ke level 4.856.054, indeks LQ45 turun 11,610 poin (1,53 persen) ke level 745,533, disebabkan tekanan jual masih berada lantai bursa, seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah pada Rp 10.000 per dolar AS.

BI : Pelemahan Rupiah Bersifat Sementara Jakarta (Suara NTB) Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan tertekannya rupiah adalah karena faktor kombinasi perkembangan kondisi dunia dan permintaan dana dari korporasi dalam negeri untuk memenuhi membayar utang serta pembahasan APBN-P yang belum final sehingga penurunan kurs rupiah itu sementara saja.

PKS Tunggu Gertakan Istana Jakarta (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan sudah dikeluarkan dari koalisi menyusul ketetapan mereka untuk menolak kenaikan harga BBM yang akan diputuskan pemerintah. In-

” Fahri Hamzah

formasi itu sudah disampaikan secara lisan kepada salah seorang menteri dari PKS. “Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di Gedung

Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab

MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

FahrimengemukakanPKSsedang menunggukelanjutandaripemberitahuan secara lisan oleh pihak istana tersebut.

“Tentu ini info valid dan serius. Karena itu kita menunggu.

PKS akan segera merespon dan memutuskan dengan surat dan ada pertanggungjawaban secara hitam di atas putih supaya tidak hanya obrolan informal di ruang publik,” kata Fahri.

Di samping itu, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS akan bertemu dengan Majelis Syuro yang harusnya dilaksanakan hari guna melaporkan infor-

Kecelakaan El Tari Rugikan Merpati Rp 100 Miliar Kupang (Suara NTB) Manajemen Merpati Nusantara Airlines (MNA) mengaku mengalami kerugian sekitar Rp100 miliar terkait insiden jatuhnya pesawat MA-60 dalam penerbangan dari Bandara Turelelo So‘a Bajawa menuju Bandara El Tari Kupang, Senin (10/6).

“Manajemen Merpati mengalami kerugian 10 juta sampai 20 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 100 miliar se-

bagai akibat dari insiden tersebut,” kata Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines (MNA), Rudy Setyopurnomo, kepada wartawan di Kupang, Rabu.

Dia mengatakan terhadap kejadian tersebut, Manajemen Merpati juga telah menyediakan asuransi bagi 46 penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut dan mengalami insiden. Rudy mengakui insiden yang terja-

Kasus Antasari Diduga Direkayasa Jakarta (Suara NTB) Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang praperadilan Antasari Azhar, Muchtar Pakpahan, menduga ada rekayasa untuk menjatuhkan mantan Ketua KPK Antasari saat tengah mengusut kasus IT di KPU dan Century.

“Saya waktu itu jadi aktivis untuk dorong KPK dalam kasus IT di KPU dan juga Century, sehingga saya menduga ada rekayasa untuk menjatuhkan Antasari agar tidak melanjutkan kasus besar itu,” kata Muchtar pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Dia menengarai tiga motif yang bisa menjerat Antasari dalam kasus itu, yaitu untuk merusak karakter seseorang, untuk melindungi seseorang, dan bentuk pengalihan isu. Menurut Muchtar, laporan SMS gelap bernada ancaman yang dikirim Antasari kepada Nasruddin sebenarnya bisa diungkap mudah. Hanya saja, polisi tidak serius menindaklanjutinya.

“Polisi selaku penegak hukum harusnya komitmen bahwa penegakan hukum pasti terungkap,” katanya. Selain Muchtar Pakpahan, sidang kali ini juga menghadirkan dua saksi fakta, yaitu Budhi Yuwono (sahabat Nasruddin) dan Boyamin Saiman (mantan tim advokasi keluarga Nasruddin).

Antasari Azhar mengajukan praperadilan kepada Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait laporan mantan Ketua KPK itu mengenai sms gelap yang diterima almarhum Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, yang belum juga ditindaklanjuti Polri. Antasari sendiri mengaku tidak pernah mengirim sms itu, namun hingga kini sms itu belum juga bisa dibuktikan, padahal ini bisa menjadi bukti baru dalam kasus yang menjerat Antasari. (ant/bali post)

di tersebut merupakan musibah yang tidak bisa dihindari. Menurut dia, pesawat MA-60 yang mengalami insiden itu merupakan pesawat tangguh dan canggih yang semua suku cadangnya merupakan produksi Amerika dan Eropa dan dirakit di China.

“Jadi sesungguhnya pesawat Merpati MA-60 itu memiliki suku cadang canggih dari Amerika dan Eropa. China

hanya merakitnya,” katanya.

Kendatipun demikian, ia mengemukakan, insiden itu merupakan musibah yang tidak bisa dihindari, meskipun itu pesawat tercanggih buatan negara manapun. “Tak ada perusahaan pesawat yang membuat pesawat untuk celaka, dan tak ada pilot yang menerbangkan pesawat yang mudah jatuh. Itu prinsipnya, karena itu merupakan musibah alam,” katanya. (ant/bali post)

Karena Jabatan Gubernur, KPK Belum Tahan Rusli Pekanbaru (Suara NTB) KPK menyatakan jabatan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau menjadi suatu pertimbangan mengapa yang bersangkutan tidak ditahan hingga saat ini.

“Kalau sempat RZ (Rusli Zainal) ditahan, hal itu akan berdampak pada daerah dan masyarakat di Riau.

Hal ini tentu menjadi pertimbangan kami di KPK,” kata pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, Rabu siang.

Rusli Zainal sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi suap dan penerimaan upeti dari kontraktor pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII/2012 dan korupsi kehutanan di Kabupaten Pelalawan serta Siak tahun 2006.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus-kasus tersebut pada

awal Februari 2013, Rusli telah menjalani dua kali pemeriksaan sebagai tersangka, namun sejauh ini belum dilakukan penahanan.

“Kami mengharapkan publik tidak memandang negatif untuk kasus RZ ini, karena KPK sebenarnya juga memandang berbagai sisi untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka,” kata Busyro.

Dia menjelaskan, selama ini Rusli Zainal juga dikenal sebagai tersangka yang kooperatif, di mana dia selalu hadir tepat waktu ketika dipanggil untuk diperiksa di Jakarta. Pertimbangan lainnya yang menjadi alasan kuat penyidik tidak menahan Rusli, demikian Busyro, juga karena yang bersangkutan kemungkinan telah membatu penyidik dalam melancarkan pengungkapan kasus tersebut. (ant/bali post)

“Seandainya rupiah melemah itu kami meyakini hanya bersifat sementara,” kata Agus kepada wartawan di DPR, Rabu kemarin. Dia meyakini jika pembahasan APBN-P selesai dan penyesuaian harga BBM dilakukan maka kondisi perekonomian nasional pada kuartal tiga akan lebih baik dari sekarang.

“Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa akan ada suatu

fluktuasi, yang penting fluktuasi itu dalam batasan-batasan yang wajar,” kata dia. Dia juga mengatakan akan membahas lengkap respons bank sentral atas kondisi pasar saat ini setelah hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, esok Kamis.

Pernyataan Agus mengindikasikan kemungkinan ada instrumen lain yang digunakan BI, setelah sebelumnya me-

naikkan bunga Fasilitas Simpanan BI (Fasbi rate) sebesar 25 basis poin, dari empat persen menjadi 4,25 persen.

Agus melihat kenaikan Fasbi rate ini menunjukkan BI siap merespons kelebihan likuiditas akibat permintaan beli valuta asing sehingga rupiah tertekan yang pada Selasa lalu sempat menyentuh Rp 9.830 per dolar AS. (ant/bali post)

masi tersebut. “Karena diberitahukan bahwa Presiden SBY akan mengeluarkan surat resmi kepada PKS. Mereka janjinya kasih surat pengeluaran itu pada Sabtu (8/6) tapi sampai Senin malam (10/6) surat itu tidak kami terima dari yang bersangkutan,” kata anggota Komisi III DPR RI itu. “Barusan saya bicara dengan Presiden PKS, belum ada pemberitahuan,” tambahnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan Partai Demokrat sebaiknya tidak berinisiatif mengeluarkan PKS dari koalisi, sebaliknya menyerahkannya kepada PKS sendiri. “Soal mundur atau tidaknya PKS dari koalisi jangan diserahkan pada Partai

Demokrat, serahkan pada PKS sendiri,” kata Achsanul di Jakarta, Rabu kemarin.

Ia beralasan, bila Demokrat berinisiatif mendepak PKS, maka akan timbul kesan partainya menzalimi PKS. “Silakan PKS yang menjawab. Keluar dari koalisi sama derajatnya dengan menolak kenaikan BBM. Kita tidak mungkin mengeluarkan PKS. PKS itu datang bertamu, tidak mungkin kita usir,” kata Achsanul.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengaku masih menunggu surat resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan atau koalisi.

“Lagi nunggu surat pengeluaran,

kita nothing to lose. Infonya dari Jumat mau dikirim, tapi sampai sekarang belum menerima surat resminya,” kata Mahfudz.

PKS menganggap tidak tepat menaikan BBM yang disertai dengan pemberian BLSM. “Buat PKS di DPR RI berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi ada kajian objektif dari Bank Indonesia bahwa bila BBM dinaikkan, maka terjadi inflasi besar-besaran.

Buat apa PKS mengiyakan kenaikan BBM karena harus mengikuti koalisi. Seharusnya koalisi mengikuti dan tunduk pada objektivitas,” pungkas Mahfudz. (ant/bali post)