Snt13062014

LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 13 JUNI 2014

Selong (Suara NTB) Pada musim tanam tembakau 2014 ini, diprediksi akan menghadapi ancaman kekeringan. Analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun 2014 ini dihadang

16 HALAMAN NOMOR 82 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

elnino alis musim kering.

Risiko kekeringan sangat tinggi dan mengancam tembakau gagal tanam hingga gagal produksi.

Menjawab Suara NTB, Rabu sore lalu, Head of Growing PT Export Leaf Indone-

sia (ELI) Marihot Jimmy Tampubolon didampingi Leaf Regional Manager PT ELI Suwandy Hasbi mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan BMKG terkait iklim tersebut.

Bersambung ke hal 5

Usut Dugaan Korupsi Proyek BWS

TANAM TEMBAKAU - Sejumlah buruh menanam tembakau di Desa Prubanyar Kecamatan Terara, Lombok Timur, Rabu (11/6) lalu.

(Suara NTB/rus)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Kejari Praya Serahkan ke Kepolisian Praya (Suara NTB) Sementara itu, Kejari Praya menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat berat di BWS (Balai Wilayah Sungai) Lombok Tengah (Loteng). Langkah itu diambil untuk memberikan kesempatan bagi pihak kepolisian untuk menuntaskan proses penyelidikan kasus tersebut. Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/6) kemarin.

Kajati Sempat Tegur Subri

Bangun NTB yang Bersih

Mataram (Suara NTB) Keberanian mantan Kajari Praya, Subri, SH.MH memproses kasus Sugiharta alias Along hingga tahap penuntutan, sebenarnya sudah pernah diketahui Kajati NTB yang waktu itu dijabat Sugeng Pudjianto, SH,MH. Bahkan Sugeng sempat menegur bekas Kajari Praya itu agar tidak meneruskan kasus tersebut Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan kualitas penegakan hukum akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik pusat dan daerah. Untuk itu, seluruh aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian dan pemerintah daerah perlu bersinergi untuk bersama-sama membangun NTB yang bersih dari penyelewengan dan penyimpangan.

Bersambung ke hal 5

TGH. M. Zainul Majdi

(Suara NTB/ars)

Mantan Wabup Diperiksa Kejaksaan

Sebagai Saksi untuk Tersangka IM

2.000 Hektar Terancam AKIBAT musim kemarau yang melanda NTB sejak April lalu, ribuan hektar tanaman padi di daerah ini terancam kekeringan. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya debit air irigasi. Untuk mencegah terjadinya gagal panen, perlunya pendistribusian air irigasi yang merata.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husni Fahri, MM di Mataram kemarin. Disebutkan, pihaknya sudah menerima laporan dari dua kabupaten di NTB masing-masing Lombok tengah (Loteng) dan Kabupaten Sumbawa.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Mantan Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar) H. Mahrip memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Mataram, Kamis (12/6) kemarin. Ia diperiksa untuk tersangka IM, dalam kasus pembebasan lahan hutan Kedaro Sekotong. IM tidak lain adalah istri Mahrip.

Dalam kasus tanah Kedaro ini, Kejaksaan Negeri Mataram harus

(Suara NTB/ars)

Lotim dan Loteng Kekurangan Air Bersih Mataram (Suara NTB) Wilayah Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan mulai terkena dampak kekeringan. Akibatnya, warga di wilayah selatan Pulau Lombok itu mulai kekurangan air bersih. Pemprov NTB melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) telah mengerahkan seluruh armada atau mobil tangki air bersih yang dimiliki.

Bersambung ke hal 5

SAKSI - Mantan Kajati NTB, Sugeng Pudjianto diperiksa sebagai saksi dalam sidang Tipikor dengan terdakwa mantan bawahannya, Subri, Kamis kemarin.

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

mutuskan untuk menghentikan sementara proses penyelidikan. Mengingat kasus tersebut ternyata sudah ditangani lebih dulu oleh pihak Kepolisian.

Bersambung ke hal 5

Sidang Kasus Suap

TO K O H

Husni Fahri

pun sempat akan dipanggil dan dimintai keterangan terkait pelaksaan proyek pengadaan alat berat di BWS Loteng tersebut.

Namun dalam prosesnya, pihak Kejari akhirnya me-

(Suara NTB/dok)

Ia menjelaskan, sebelumnya pihak Kejari Praya sudah mulai melakukan langkahlangkah penyelidikan. Diawali dengan melakukan pengumpulan, bahan dan keterangan (pulbaket). Beberapa pihak

melibatkan tim dari bidang lain dalam penyidikan. Selain tim Pidsus dan Intel, dilibatkan juga tim Datun. Pemeriksaan Mahrip kemarin dilakukan Kasi Datun, Herya Sakti Saad, SH. Mahrip diketahui hadir sekitar pukul 10.00 Wita, datang seorang diri menggunakan mobil sedan DR 117 DM. Di ruang pemeriksaan itu, Herya menanyakan Mahrip seputar apa saja yang diketahui dari peroses penerbitan sertifikat atas hutan lindung di Kedaro tersebut.

DIPERIKSA - Mahrip menuju Khusus terkait dengan kepemiruang pemeriksaan lantai II Kejari Mataram, untuk didengar likan atas nama istrinya IM, Bersambung ke hal 5 keterangannya sebagai saksi.

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sekda Bantah Berpindah Tangan

Jadi Klinik Kesadaran PENYULUHAN reproduksi kesehatan dan pencegahan kematian ibu melahirkan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Mataram, di lingkungan Bangsal Kelurahan Tanjung Karang, diapresiasi oleh pihak kecamatan. Pasalnya, ada nilai edukasi dan pembelajaran yang dapat diambil oleh masyarakat, sehingga diharapkan bisa menjadi klinik kesadaran bagi masyarakat. Demikian dikatakan Camat Sekarbela, Hariadi ketika dikonfir(Suara NTB/dok) masi Suara NTB , Kamis Hariadi (12/6).

Menurutnya, pengaturan jarak kelahiran anak, sebenarnya menjadi hal penting dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, potensi kematian ibu dan anak saat melahirkan, bisa terjadi karena jarak kelahiran terlalu dekat dan belum normalnya kondisi rahim atau alat reproduksi. “Masyarakat jangan baru setahun melahirkan lagi, paling tidak ada jeda,” harapnya.

Selain itu, masyarakat juga harus bisa menunda usia perkawinan. Khusus perempuan maksimal usia perkawinan rata – rata 20 tahun. Artinya, ada kesiapan baik secara mental, psikis dan kesehatan reprodukis. Kalaupun dipaksakan menikah usia dini, dampaknya kesehatan reproduksi terganggu dan dampak lainnya akan timbul. “Paling tidak perempuan nikah 25 tahun,” ujarnya.

Dikatakan, kegiatan penyuluhan tersebut dinilai cukup membantu mengedukasi serta menjadi klinik kesadaran masyarakat. Disamping, masih minimnya kesadaran dan rendahnya pendidikan masyarakat yang berada di pesisir.

“Harapan kami ini bisa jadi klinik kesadaran,” katanya. Terkait angka kematian ibu dan anak saat melahirkan, Hariadi mengakui, bisa dikatakan nihil. Kendati demikian, di tahun 2014 ada satu bayi meninggal dunia, karena memiliki kelainan. “Tahun 2014, cuma satu anak. Itupun, karena ada kelainan,” klaimnya.

Hariadi meminta, adanya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh BPPKB, Bidan dan Kader – Kader Posyandu, masyarakat bisa mencegah atau menunda usia perkawinan serta ada jarak kelahiran anak. (cem)

Dewan Desak Aset di Selatan Loang Baloq Diusut Tuntas

Mataram (Suara NTB) – Mencuatnya kasus aset Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar di selatan Makam Loang Baloq membuat geram Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini. Bukan semata-mata karena adanya dugaan bahwa aset milik dua daerah itu telah berpindah tangan, tapi santer terdengar kabar dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Mataram.

Meski tetap mengedepankan azaz praduga tidak bersalah, namun Zaini juga mendesak pihak-pihak terkait mengusut tuntas aset milik Kota Mataram dan Pemkab Lobar itu, berikut dugaan keterlibatan oknumoknum tertentu. ‘’Ini harus jelas dulu, apakah benar oknum Dewan atau oknum yang mengatasnamakan Dewan,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, di Mataram, Kamis (12/6).

Siapapun orangnya, menurut Zaini, tidak memindahtan-

gankan aset milik daerah. Ia mengingatkan, ada akibat hukum yang mungkin terjadi.

Yang jelas, pihaknya mendorong kasus aset Kota Mataram dan Pemkot Mataram seluas sekitar 10 hektar segera diusut tuntas. Selain itu, BPKAD juga diminta bekerja keras melakukan pendataan secermat mungkin sehingga keberadaan aset Kota Mataram menjadi jelas. ‘’Baik jumlahnya maupun kepemilikannya,’’ tegas Zaini.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., membantah aset yang dua hari lalu baru dipasangi plang, telah berpindah tangan, meskipun SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) telah terbit atas nama Arifin asal Bima yang berdomisili di Jakarta. ‘’Belum berpindah tangan.

Kalau SPPT itu kan yang membayar pajak.,’’ kilahnya.

Ia menyatakan, SPPT bukan bukti kepemilikan melainkan

(Suara NTB/fit)

TINGGINYA angka pengangguran di Kota Mataram yang tercatat mencapai 2.000 lebih mengundang keprihatinan DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib kepada Suara NTB Kamis (12/6) kemarin mengatakan, persoalan pengangguran memang menjadi salah satu masalah krusial yang dihadapi Kota Mataram.

Mengatasi persoalan pengangguran ini, menurut dia, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) saja, melainkan oleh beberapa SKPD secara terpadu. Seperti Disosnakertrans, Bagian Umum dan Dinas Dikpora Kota Mataram. Seperti diketahui, angka pengangguran di Kota Mataram didominasi pengangguran terdidik.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah pengangguran ini, tidak bisa sebatas memberikan pelatihan keterampilan ataupun pemberian bantuan modal usaha. Mengantisipasi bertambahnya jumlah pengangguran terdidik, Dinas Dikpora diminta melakukan langkah-langkah untuk mengupayakan siswa masuk ke perusahaan-perusahaan yang mereka inginkan.

Bermunculannya hotel di Kota Mataram, menurut Abdul Malik Thalib bisa menjadi alternatif bagi Disosnakertrans Kota Mataram guna mengurangi angka pengangguran. Kerjasama dengan hotel-hotel di Mataram dalam rekrutmen tenaga kerja, dipandang sebagai langkah yang cukup baik.

Hotel-hotel yang ada di Kota Mataram harus mengutamakan tenaga kerja lokal. ‘’Makanya lowongan kerja itu harus dibuka secara luas kepada publik,’’ cetusnya. Jangan sampai posisi-posisi tertentu sudah didimiliki orang lain. Masih tingginya angka pengangguran di Kota Mataram, sambung politisi PKS ini, selain karena minimnya kesempatan kerja, juga tidak terlepas dari karakter masyarakat.

Selama ini, kata Abdul Malik Thalib memang ada program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Namun masyarakat terkadang menunggu bantuan modal pascadiberikan pelatihan. ‘’Sebenarnya pelatihan itu bisa jadi modal untuk menciptakan lapangan kerja,’’ imbuhnya. Sayangnya, karakter masyarakat masih suka mengharapkan bantuan modal.

Pada bagian lain, Abdul Malik Thalib mengharapkan pendataan tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Mataram tidak sekadar catatan di atas kertas.

Tetapi, harus ada tindaklanjut yang jelas. Jangan sampai lapangan kerja yang ada di Kota Mataram justru ‘’dikuasai’’ tenaga kerja asing. Yang jelas, katanya, masalah tenaga kerja harus ditangani secara terpadu dan serius supaya angka pengangguran di Kota Mataram tidak terkesan jalan di tempat. (fit) Abdul Malik Thalib

dan mana aset Lobar karena memang aset Lobar di Mataram cukup banyak,’’ katanya. Makmur Said membantah dugaan kalangan Dewan terhadap aset lain yang bernasib sama. ‘’Kalau tahun 1993 itu kan sudah jelas daftarnya dari pak Mudjitahid ke pak Lalu Mas’ud.

Mulai dari kantor, tanah dan lain-lain sangat detail,’’ ujarnya. Makmur Said memastikan aset Kota Mataram yang telah tercatat tidak mungkin berpindah tangan. ‘’Kalau benar itu aset milik Lobar dan kota tapi tidak diserahkan dalam berita acara ya memang tidak bisa masuk aset kita. Tapi barangkali kalau ada haknya Kota Mataram, kita telusuri. Itu bukan tercecer, cuma tidak tercatat saja,’’ ucapnya. (fit)

Razia Tim Non-Yustisi Diprotes Kaling

(Suara NTB/yan)

PERIKSA IZIN - Tim Non-Yustisi Pemkot Mataram memeriksa perizinan salah satu spa yang ada di kawasan Cakranegara, Kamis (12/6). Bagi usaha spa maupun klinik kecantikan yang belum memiliki izin diminta untuk segera mengurus izinnya.

Tim Non-Yustisi Gelar Razia

Tiga Klinik dan Spa Diduga Belum Kantongi Izin

Harus Kreatif

bukti pembayaran pajak.

Terkait keterlibatan oknum anggota Dewan dalam kasus aset itu, Makmur Said mengaku, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. ‘’Saya cek dulu ya supaya saya ndak salah ngomong. Nanti kalau sudah ada hasilnya, saya informasikan,’’ janjinya.

Menurut dia, perpindahan kepemilikan aset tidak mudah. Ia menduga yang terjadi saat ini adalah ada aset yang tidak tercatat dalam data aset Pemkot Mataram.

Ia tidak mempermasalahkan kalau nantinya aparat akan menelisik dugaan penjualan aset daerah ini. Namun demikian, Sekda memastikan, ia akan menelusuri aset tersebut di lapangan. ‘’Mana yang aset kota

Mataram (Suara NTB) Tim Non-Yustisi Pemkot Mataram menggelar razia di tiga tempat khususnya klinik kecantikan dan spa, Kamis (12/6).

Dua klinik kecantikan yang dirazia berada di Jalan Bung Karno dan satu spa berada di Cakranegara Barat. Tim yang terdiri dari Satpol PP Kota Mataram, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram menemukan dalam razia tersebut ketiga usaha yang didatangi belum mengantongi izin. Bahkan dari salah satu klinik kecantikan itu diamankan beberapa sampel kosmetik yang diduga tidak memiliki izin dari BPOM. Ketua Tim Non-Yustisi, Lalu Muhammad Zakir mengatakan dari razia kali ini pihaknya sengaja menyisir tempat usaha seperti spa dan klinik kecantikan untuk melihat izin operasional, izin pendirian usaha, maupun untuk melihat obat maupun kosmetik yang digunakan. Ia menyampaikan dari ketiga tempat tersebut, pengurusan izinnya masih dalam proses. “Tapi belum

bisa dikatakan berizin karena harus ada syarat-syarat materil yang harus dia penuhi dalam pengurusan izin itu,” ujarnya.

Salah satu klinik kecantikan yang beberapa sampel kosmetiknya juga ikut diamanakan disebutkan bahwa pihak Dikes Kota Mataram telah dua kali melakukan teguran ke klinik tersebut. Namun tak direspon.

Untuk itu pihaknya turun langsung melakukan pengawasan dan pembinaan.

“Kita kasih kesempatan mereka dulu untuk melengkapi persyaratan pengurusan izinnya itu. Mereka sudah ada iktikad baik dengan menunjukkan berkas permohonannya,” ujarnya.

Zakir mengatakan dengan turunnya melakukan pembinaan dan pengawasan bukan berarti klinik kecantikan maupu spa tersebut tak diberikan izin. Menurutnya sejauh ini Pemkot Mataram sangat terbuka dengan jenis kegiatan usaha asalkan sesuai prosedur.

“Dengan banyaknya usaha salon dan spa ini berarti Kota Mataram perkembangannya cukup pesat. Ke depan perlu

kita koordinasi dengan pihakpihak lain seperti BPOM yang punya kewenangan dalam pembinaan pemakaian obatobatan,” terangnya.

Pemilik spa yang berada di kawasan Cakranegara Barat, Anak Agung Ngurah Satria Wijaya Putra mengatakan dirinya sudah mengurus perizinan spa miliknya. Usaha spa tersebut baru berdiri sekitar sebulan lalu. Ia mengatakan saat ini pengurusan perizinan tersebut sedang dalam proses. Belum rampungnya pengurusan perizinan karena masih kekurangan berkas yaitu IMB dan PBB terakhir. “IMB-nya sedang jadi agunan di bank. Saya harapkan minggu ini atau minggu depan bisa keluar,” terangnya.

Sementara itu pemilik klinik kecantikan yang sampel kosmetiknya diamankan mengatakan perizinan usahanya sedang dalam proses. Pihaknya sudah mengurus perizinan tersebut ke BPMP2T Kota Mataram. Ia menyampaikan bahwa saran dari Dikes Kota Mataram untuk segera mengurus perizinan telah diproses. (yan)

Mataram (Suara NTB) Razia Tim Non-Yustisi Pemkot Mataram di salah satu spa di Lingkungan Jeruk Manis, Cakranegara Barat diprotes Kepala Lingkungan (Kaling) setempat. Kaling Jeruk Manis, Gede Warge mengatakan seharusnya sebelum dilakukan razia ada pemberitahuan dulu ke pihak lingkungan.

Hal itu disampaikan setelah Tim Non-Yustisi selesai melakukan razia di sebuah usaha spa di sekitar lingkungannya. “Kami mohon hanya buat permakluman. Supaya jangan ribut seperti ini. Itu yang kami inginkan,” ujarnya.

Menurut Warge, Kaling adalah ujung tombak keamanan dan ketertiban. Setiap ada razia, ia berharap ada koordinasi sebelumnya sehingga warganya tidak menjadi resah. “Kami inginkan kerjasama yang baik,” ujarnya.

Warge menambahkan apapun yang menjadi program pemerintah dalam hal pengawasan usaha-usaha yang ada di Kota Mataram sangat didukung pihaknya. “Supaya jangan nanti masyarakat kami yang tidak tahu tidak bertanya-tanya ada apa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Non-Yustisi, Lalu Muhammad Zakir menyampaikan sebelum melakukan razia pihaknya sudah meminta izin kepada pemilik spa bahwa pihaknya turun untuk melakukan pengawasan terkait perizinan usahanya. Anggota tim lainnya, Putu Sudarsana menjelaskan program pengawasan dan pembinaan izin usaha yang dilakukan pihaknya adalah pekerjaan rutin.

“Kebetulan saja pekerjaan rutin ini diturunkan tim. Pak Camat dan Pak Lurah itu sudah tahu itu pekerjaan rutin yang namanya pembinaan, pengawasan, dan penertiban,” ujarnya. Jika ada operasi yang bersifat khusus, baru kemudian pihak lingkungan bisa dilibatkan.

Tim Non-Yustisi pada Kamis (12/6) kemarin melakukan razia ke tiga tempat khususnya ke usaha yang bergerak di bidang spa dan klinik kecantikan. Tim yang terdiri dari Satpol PP Kota Mataram, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini turun ke lapangan untuk memeriksa izin operasional tempat-tempat usaha tersebut. Bagi yang belum melengkapi izinnya diminta untuk segera mengurus. (yan)

(Suara NTB/yan)

PROTES - Kepala Lingkungan Jeruk Manis, Cakranegara Barat, Gede Warge (tengah) memprotes razia yang dilakukan Tim Non-Yustisi Pemkot Mataram di salah satu usaha spa yang berlokasi di sekitar lingkungannya. Protes disampaikan kepada Ketua Tim Non-Yustisi, Lalu Muhammad Zakir (kanan) dan Anggota Tim, Putu Sudarsana (kiri).

Bazda akan Salurkan Zakat Rp 1,6 Miliar di Bulan Puasa Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Mataram pada bulan puasa akan menyalurkan zakat sebesar Rp 1,6 miliar.

Jumlah ini disebutkan Ketua Bazda Kota Mataram, H. Mahsar Malacca, SH sengaja disalurkan khusus di bulan puasa ini. “Tidak mesti setiap bulan puasa dianggarkan sekian (jumlahnya), tergantung kita. Kita sengaja menahan bantuan yang telah lalu dan kita salurkan puasa ini, kurang lebih Rp 1,6 miliar,” terangnya, Kamis (12/6).

Mahsar mengatakan biasanya dalam menyalurkan zakat dan infak, dilakukan dalam kurun waktu satu atau tiga bulan sekali. Tapi khusus di bulan puasa nanti disalurkan secara serentak jumlah Rp 1,6 miliar tersebut. Zakat tersebut rencananya akan disalurkan pada bulan Juli mendatang, menjelang perayaan Idul Fitri.

Penyaluran zakat di bulan puasa ini akan diberikan kepada setiap warga miskin di semua kelurahan di Kota Mataram. Zakat juga akan diberikan untuk marbot masjid, penjaga sekolah, madrasah, dan lainnya. Khusus untuk marbot akan diberikan Rp 500 ribu per orang. Jumlah ini termasuk akumulasi dari pembayaran zakat dalam lima bulan terakhir.

Setiap marbot di Kota Mataram mendapatkan bantuan sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Jumlah masjid di Kota Mataram yaitu 230 masjid dan masing-masing memiliki satu marbot.

“Per bulan Rp 100 ribu, setahun Rp 1 juta dan akan kita salurkan Rp 500 ribu pada bulan puasa ini.

Mendekati lebaran haji kita akan berikan,” ujarnya.

Mahsar mengatakan potensi zakat di bulan puasa tidak berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Karena zakat yang dihimpun Bazda Kota Mataram hanya dari para PNS lingkup Pemkot Mataram. “Potensi zakat di bulan puasa ini tidak beda dengan bulan-bulan yang lain. Kita punya potensi zakat dari pegawai. Kapan dia terima gaji disitu dia dipotong. Jadi potensi zakat ya tetap,” jelasnya.

Bazda Kota Mataram tidak menerima zakat fitrah di bulan puasa dari warga di luar PNS. Menurut Mahsar hal itu cukup merepotkan karena selama ini Bazda hanya mengelola pembayaran zakat maal PNS lingkup Pemkot Mataram yang dipotong langsung dari gaji setiap bulannya. “Kalau ada warga yang mau menyalurkan lewat Bazda kami yang tolak karena beda zakat yang umum dengan zakat fitrah. Zakat fitrah harus disalurkan sebelum lebaran. Kalau ndak kita yang salah. Makanya kita ndak mau, ribet. Kalau zakat maal itu kan kapan-kapan kita salurkan bisa,” terangnya.

Tahun ini Bazda menargetkan perolehan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) dari PNS lingkup Pemkot Mataram sebesar Rp 3,8 miliar. Target tersebut meningkat dari perolehan tahun lalu yang mencapai Rp 3,2 miliar. (yan)

SUARA NTB

Jumat, 13 Juni 2014

Halaman 3

NTB Expo Ke-XII Resmi Digelar Mataram (Suara NTB) Agenda tahunan pameran terbesar NTB Expo ke-XII resmi digelar di Kompleks GOR 17 Desember Mataram, Kamis (12/6). Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Kegiatan ini menghadirkan seluruh produk unggulan UMKM masingmasing kabupaten/kota di NTB. Tak ketinggalan produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.

Sekda NTB, Muhammad Nur, dalam sambutannya, menjelaskan, NTB Expo tahun 2014 ini ditargetkan akan mampu menggulirkan transaksi jual beli hingga melebihi

nominal Rp 2,5 miliar. Apalagi, selain diikuti oleh para UMKM dalam dan luar daerah, sebanyak 95 unit stand pameran ini juga menghadirkan produk-produk handicraft maupun garmen BUMN dan BUMD. Menurutnya, NTB fokus pada pengembangan produk berbasis UMKM. NTB Expo dianggap relevan dengan program pemerintah daerah dalam menumbuhkan wirausaha baru. NTB Expo diharapkannya dapat dijadikan ajang promosi besar-besaran bagi seluruh pelaku UMKM dan stakeholders yang ada di dalamnya. “Semoga tahun ini lebih sukses dari

tahun sebelumnya, guna memberikan dampak terhadap perekonomian di NTB,” harap Sekda.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Drs. H. Supran, dalam laporannya mengaku optimis angka transaksinya akan mampu melebihi dari Rp 2,5 miliar. Alasannya, tahun lalu transaksinya melebihi target.

Supran menyebut kegiatan tersebut dihajatkan sebagai ajang kompetisi bagi para pelaku UMKM dan pelaku koperasi di tataran daerah dan nasional. Selain itu, diharapkan NTB Expo ini dapat memfasilitasi penyediaan produk yang terjangkau bagi masyarakat luas.

NTB Expo yang berlangsung hingga 16 Juni ini diharapkan juga sebagai ajang pesta dan penawaran produk bagi prdusen dan konsumen unggulan.

Direktur Solindo yang menjadi mitra kerjasama kegiatan tersebut, Khoirul juga menyatakan optimis kegiatan tahunan ini akan menyerap transaksi lebih besar dari tahun 2013 lalu. Indikatornya disebutkan tingkat daya beli masyarakat (konsumen) di NTB ini sudah cukup tinggi.

Harapannya kegiatan itu juga akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di daerah ini guna memperbanyak kegiatan wisata yang bersifat MICE. (bul/*)

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Husni Fahri (kiri) meninjau stand Dinas Pertanian di NTB Expo 2014.

Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH

Direktur Solindo, Khoirul

Kadis Koperasi dan UMKM NTB Drs. H. Supran, MM

(Suara NTB/bul)

Sekda H. Muhammad Nur didampingi beberapa Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB mengunjungi stand pameran.

Stand-stand pameran NTB Expo ke-XII.

Sekda NTB, H. Muhammad Nur memukul gendang beleq sebagai tanda dibukanya NTB Expo ke-XII.

Siswa Ganesa Operation Raih Nilai UN Tertinggi di NTB Wakili NTB di Ajang O2SN FATMAWATI (13), siswi SMPN 2 Kuripan Lombok Barat (Lobar) mewakili NTB di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta dalam waktu dekat ini. Fatmawati akan turun di cabang olahraga pencak silat.

Fatmawati yang duduk di bangku kelas VIII SMP di Kecamatan Kuripan telah lolos mengikuti perlombaan olimpiade 02SN tingkat Lobar belum lama ini, termasuk di tingkat provinsi, sehingga berhak mewakili NTB di tingkat nasional.

Kepala SMPN 2 Kuripan Lobar Darsiah ,S.Pd, mengaku, Fatmawati memiliki bakat dalam olahraga pencak silat, karena dari hasil pelatihan yang dilaksanakan di sekolahnya tiap hari di waktu luar jam belajar, dia yang paling menonjol di antara ratusan siswi/siswa lainnya. “Latihannya kontinyu, selain berbakat di cabor pencak silat, Fatmawati juga berprestasi di cabor bola basket,” katanya belum lama ini.

Dikatakan, untuk merekrut bibit–bibit (Suara NTB/her) unggul di bidang cabor pencak silat Fatmawati khususnya siswa SMPN 2 Kuripan, pihaknya mengundang seorang pelatih senior guna merekrut siswa -siswa yang memiliki bakat ke arah itu untuk dibina sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, untuk ditampilkan ketika dibutuhkan pada event-event olahraga pencak silat, baik tingkat lokal maupun nasional.

SMPN 2 Kuripan terletak di perbatasan Lobar-Loteng, meskipun sekolah yang berada dipinggir Kabupaten Lobar ini, kini sudah mampu mengembangkan diri hingga menjadi sekolah Berstatus Akreditasi Tipe B di Lobar. Sekolah bertaraf tipe B ini juga sedang bersiap untuk mengikuti lomba sekolah sehat. (her)

Mataram (Suara NTB) Lembaga bimbingan belajar (bimbel) Ganesa Operation (GO) membuktikan kualitasnya dalam hal mendidik generasi. Hasil didikan lembaga ini berhasil menduduki nilai tertinggi untuk nilai Ujian Nasional (UN) se NTB. Dua siswi terbaik lembaga yang beralamat di Jalan Pejanggik Mataram ini, adalah Arie Ibrahim Saputra sebagai juara I tingkat NTB dan Ervin Melcianto juara III. Keduanya tidak hanya berhasil membuat bangga kedua orang tua, terlebih tim pembimbing di GO. Bagaimana kunci sukses program bimbel GO? Menurut Kepala Cabang GO Mataram, Noto Raharjo,S.Pd, ada yang disebutnya program revolusi belajar. “Ini produk bimbelnya GO, sehingga siswa siswi menjadi berhasil. Bukti outputnya, bisa raih tertinggi se-NTB, nomor 1 dan nomor 3,” kata Noto Raharjo kepada Suara NTB, Kamis (12/6).

Secara simbolis, pihaknya menyerahkan hadiah uang jutaan rupiah kepada kedua siswa tersebut, dirangkai dengan testimoni dari siswa dan orang tua. Sukses yang diraih dua siswa itu, diyakini Noto, terkait tiga hal, yakni orang tua, sekolah dan ketiga GO sebagai mitra belajar. “Maka acara hari ini sebagai bentuk penghargaan orang tua yang sudah mempercayakan GO tempat menjalani bimbingan luar biasa, serta sekolah yang sudah memberikan standard kompetensi belajar,” terangnya.

Apa saja yang menjadi produk

(Suara NTB/ars)

POSE - Kepala Cabang Ganesa Kota Mataram Noto Raharjo (paling kiri) pose bersama orang tua dan siswa dengan nilai UN tertinggi se-NTB. konsep belajar GO? Disebutnya ada tiga hal, produk konsep belajar, yakni konsep the king, metoda asosiasi, serta TST (tutorial service time), bimbel tambahan gratis yang membuat siswa meraih nilai tertinggi.

“Dalam program ini bisa memperdalam materi yang belum dipahami, latihan soal dengan fasilitas yang ada, sehingga soal-soal UN bisa dikerjakan,” terangnya.

GO berdiri sejak 2 Mei 1984. Sementara di NTB, mereka membuka cabang tahun 2009. “Se-Indonesia kami 4 tahun juara UN. Di NTB dapat tahun 2014 ini,” ujarnya bangga.

Pada kesempatan itu, Arie Ibrahim S menyampaikan, favoritnya dalam metoda belajar di GO adalah TST. Disebutnya program ini pengaruhnya besar, karena ia lebih fokus belajar serasa model private dengan

pembimbing. “Teknisnya, saya memilih jam kosong, setelah sepakat dengan guru, saya bentuk kelompok lima orang, kadang sendiri supaya lebih fokus.,” terang anak dari pasangan Gunardi dan Sri Nurnaeni ini.

Disebutnya, bimbel di GO dimulai sejak kelas 1 SMA. Tiap minggu menekuni setiap materi, berhadapan dengan guru yang bisa memahami karaternya dan semua peserta didik lain, sehingga suasana tercipta kenyamanan. “Interaksi kami dengan guru sangat bagus, seperti sahabat, sehingga kami nyaman,” terangnya. Hasilnya, selain nilai tertinggi UN, dia juga berhasil mendapat beasiswa kuliah di President University Jakarta.

Sementara testimoni Gunardi sebagai orang tua siswa, mengaku sangat terbantu dengan program bimbingan GO. Karyawan PT.NNT ini mengaku, schedule jam kerja 5 : 2, membuatnya kurang memilki kesempatan membimbing anak belajar. “Sehingga saya percayakan pendidikan anak ke GO,” terangnya.

Tanpa tendensi apapun, dia mengaku merasakan langsung manfaatnya setelah melihat anaknya berhasil menjadi lulusan terbaik. “Anak saya ini punya motivasi tinggi, kemauan belajar tinggi, sehingga untuk menyalurkan itu, saya masukkan ke GO. Saya rasakan disini siswa dibuat nyaman, komunikasi bagus, karyawan lain sangat aktif,” tuturnya. Bentuk kepercayaannya itu dengan mendaftarkan anak keduanya Agni Amelia Putri di GO. Ervin Melcianto, siswa yang mendapat juara 3 mengaku mendapat bimbingan dari guru-guru yang sabar. “Ada siswa yang susah mengerti, ada yang cepat mengerti tapi nyolot, ada yang rajin. Nah dari beragam sifat ini, guru-guru ini bisa menyatukan dan memberi porsi yang sama dalam pendidikan,” terang Ervin.

Dari beberapa program GO, dia merasa terbantu dengan TST. Selain itu program try out yang paling membantu. “Ini yang motivasi untuk belajar,” akunya. Try out terjadwal sebulan sekali. Hasilnya pun terbaik ketiga. “Saya bangga karena merasa tidak sia-sia perjuangan selama belajar,” terang pelajar yang lulus di Pendidikan Dokter UGM yang bercita-cita menjadi Menteri Kesehatan ini.

Sebenarnya Ervin punya kebiasaan main game sampai lupa waktu belajar. Orang tuanya, Richie Andrianto pun mendaftarkan ke GO, setelah sebelumnya mendaftarkan anaknya di lembaga lain.

Ervin berpesan, tidak jadi soal jika waktu diisi dengan main game, namun harus terkontrol dan ada waktunya. Hal paling penting menurutnya adalah belajar, agar suatu saat menjadi orang hebat. “Setelah besar kita harus berguna bagi masyarakat. Kalau tidak begitu, apakah kita mati begitusaja tanpa berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain?,” pungkasnya. (ars)

Guru Harus Berperan dalam Pilpres Mataram (Suara NTB) Menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli nanti, guru diharapkan bisa berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya memilih saat pemilu berlangsung. Namun, pencerahan yang dimaksud bukan berarti mendorong masyarakat untuk memilih salah satu calon.

“Sebagai jurkam (juru kampanye) memang tidak dibenarkan, akan tetapi dalam eksistensinya di masyarakat.

Guru diharapkan bisa menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memilih,” ujar Ketua PGRI NTB, Drs. H.

Ali A.Rahim, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/6).

Dalam hal politik, guru harus tetap dalam posisi netral. Semntara masalah pilihan, Ali menilai guru-guru di NTB sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihan calon presiden.

Visi dan misi kedua calon dalam bidang pendidikan haruslah menjadi pertimbangan guru dalam memilih calon presiden. “Karena kita bergerak dalam pendidikan, ya tentu kita lihat visi dan misi kedua calon di bidang pendidikan sebagai bahan pertimbangan,” tambahnya.

Sebagian besar individu yang bergelut di dalam dunia

pendidikan pastilah mengharapkan kejelasan arah pendidikan saat ini.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD NTB Bajuri, SH, mengatakan guru tidak boleh memberikan sikap dukungan politik secara kelembagaan.

“Artinya dikembalikan ke pribadi saja. Jadi, hak pilihnya digunakan sesuai pilihan sendiri, bukan karena kelompok atau golongan,” tuturnya.

Menurutnya, pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih saat pemilu, tidak bermasalah, asalkan tidak dalam posisi mendorong masyarakat untuk memilih salah satu calon. (ami)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

Halaman 4

Catatan dari Penas XIV Malang (1)

Ajang Belajar Petani dan Nelayan Sumbawa

(Suara NTB/arn)

H. Arasy Muhkan, H. Rasyidi, Hj. Masdalifah, H. Junaidi, dan pejabat lainnya di depan stand Kabupaten Sumbawa di pameran Penas.

Pekan Nasional (Penas) XIV Malang 7-12 Juni yang dibuka Presiden SBY telah berakhir.

Para petani dan nelayan se-Indonesia berkumpul, belajar dan saling tukar pengalaman. Termasuk, petani dan nelayan dari Sumbawa yang masih ketinggalan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Baik soal produksi, alih teknologi dan lainnya.

Dari pantauan dan catatan Suara NTB di arena Penas sta-

dion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, lebih dari 50 ribu petani dan nelayan, termasuk penyuluh dan pendamping dari setiap daerah berkumpul pada agenda akbar tersebut. Sumbawa saja yang mengirimkan sekitar 129 orang dari 600 lebih peserta dari NTB. Peserta dari Sumbawa mengikutiberagamkegiatan,mulaidaripembukaan, temu wicara dengan MenteriKelautandanPerikanan,temuwic-

ara, dengan DPD RI dan Bappenas, MenteriPertanian,MenkoPerekonomian dan Menteri lainnya. Selain itu juga ada, temu Profesi masyarakat perbenihan dan pembibitan Indonesia, temu usaha bidang perkebunan, usaha perikanan. Kemudian pameran pembangunan pertanian, Ekspo Aquakultur, Agroforestry, jaringan agribisnis, gelar teknologi. Ada pula asa terampil, unjuk tangkas temu teknologi,magangdanlainnya.

Semua daerah tak terkecuali NTB dan khususnya Sumbawa juga memiliki stand pameran yang menampilkan produk unggulan masing-masing. Usai acara pembukaan, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan bersama Istri Dra. Hj. Masdhalifah, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, Asisten II Setda Sumbawa, Drs. H. Muhammading didampingi sejumlah KepalaSKPD“rumpunhijau”,juga langsungmengunjungistandKabupaten Sumbawa yang cukup ramai dikunjungi para peserta Penas.

Stand Sumbawa sendiri menampilkan produk seperti susu kuda liar permen susu kerbau, minyak Sumbawa, hasil olahan rumput laut, kerupuk hasil olahan jagung dan banyak lainnya.

Serta informasi dalam bentuk booklet buku seputar potensi dan produk unggulan Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Wabup, H. An, panggilan akrabnya, menyatakan, acara seperti Penas ini bisa dimanfaatkan oleh petani dan nelayan ataupun peserta lainnya seperti penyuluh untuk saling belajar menimba ilmu terutama soal alih teknologi pertanian yang makin berkembang. Agar Sumbawa tidak terlalu ketinggalan dengan daerah lainnya. “Bisa saling belajarlah, menambah wawasan dan pengetahuan serta perkembangan teknologi bidang rumpun hijau,” katanya.

SelakuPenanggungJawabKegiatan, Kepala Badan Penyuluh Pertanian,Perternakan,Perikanandan Kehutanan (BP4K) Sumbawa, Tarunawan S.P, juga menjelaskan, kegiatan ini diibaratkan sebagai MajelisIlmu.DiawalidenganPekan Daerah (Pekan) daerah yang diikuti 10 Kabupaten/Kota se NTB sebelumnya di Mataram sebelum bertolakkePenas. KompetisilokaldiPeda baikdarisisiwawasan,teknologidan lainnya cukup merata. “Setelah itu Penas, saya yakin apa yang kita temui jauh lebih baik dan beragam,

baikdarisisiteknologi,prokduksidan lainnya,”terangnya.

Para peserta dari Pulau Sumetara,Sulawesidandaerahlainnyaterutama Pulau Jawa, sudah jauh lebih majudalamhalteknologidanproduksi pertanian. Sebagai contoh saja, perkembanganpupukorganic,Sumbawa baru mulai, daerah lain sudah menggunakandanmengembangkannyasejak8tahunlalu.Merekasudah masuk dalam jaringan Petani Pembuat dan Pemakai Pupuk Organik.

Penggunaan pupuk organic tersebut mampumenghasilkanproduksiratarata setiap tahun, 12,5 ton. Sementara Sumbawa bahkan NTB yang masihmenggunakanUrea,NTBdan pupukkimialainnyatingkatproduksi rata-ratanya hanya 4,8 ton perhektar.“Darihalkecilitusaja,sudahbanyakhalyangkitaperoleh.Itubarupadi, belumhortikultura,peternakan,perikanan dan kelautan,”cetusnya.

Hal tersebut, lanjut Tarunawan, bisa sedikit demi sedikit diterapkan di Sumbawa. Baik dari produksi maupun system pengelolaan usaha petani. Ada falsafah dalam penyuluhan, belajar sambil berbuat yang kemudian dilanjutkan dengan nilai melihat baru percaya. Nantinya, para

(Suara NTB/arn)

H. Muhammading, Tarunawan dan Surya Darmasya saat mengikuti kegiatan temu wicara dengan Menteri Pertanian di Penas. penyuluh yang mengikuti kegiatan ini juga bisa disosialisaiskan di masing-masing kecamatan.

Kepala Badan Ketahanan PanganSumbawa,Ir.SuryaDarmasya, menambahkan, pada kegiatan Penas ini, masing-masing daerah menampilkan kekhasannya sendiri.

Terutama produk olahan yang bisa menghasilkan nilai tambah. Sumbawa seperti madu, olahan jagung dan lainnya. Konsepnya tak jauh beda dengan Hari Pangan Sedunia

(HPS) Kehatanan Pangan, namun Penas lebih luas dan menyeluruh.

Begitu pula dengan teknologi yang ditampilkan bisa saling mempelajari satu sama lain. Namun, untuk produk olahan, pihaknya meihat apa yang ditampilkan Sumbawa belum menonjol. Makanya dibutuhkan kreatifitas dan inovasi, terutamadalamhalkemasan.“Kitaperlu tampilkan kemasan yang lebih menarik. Meski dari segi rasa kita sudah bagus,”tukasnya. (arn/*)

(Suara NTB/bug)

Bangunan RPH Poto Tano

Diduga Berbuat Mesum

Oknum Anggota Dewan Terjaring Razia Satpol PP Kota Bima (Suara NTB) Oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, Sum, Kamis (12/6), terjaring oleh aparat Sat Pol PP Kota Bima saat tengah berduaan dengan seorang wanita, Em, yang berprofesi sebagai perawat di Kota Bima di dalam kamar hotel. Saat diminta menunjukkan surat keabsahan termasuk buku nikah, baik Sum maupun Em tak mampu menunjukkannya.

Taliwang (Suara NTB)Lama tak terdengar kabarnya, operasi Rumah Potong Hewan (RPH) Poto Tano ternyata sudah semakin mapan. Di bawah manajemen perusahaan asal Bekasi, produksi RPH bertaraf internasional itu saat ini telah menembus pasar nasional.

Pengelolaan RPH Poto Tano saat ini di bawah kendali PT Darma Raya Hutama Jaya. Setiap bulannya sekitar 40 ton produksi RPH dalam bentuk daging beku dikirimkan ke wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

“Jadi produksi RPH Tano sekarang bisa dibilang tembus pasar nasional. Karena tujuan pengiriman daging menyasar pasar ibu kota kita (Indonesia),” terang kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Parlementaria

(DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Ir. H Abbas kepada wartawan, Kamis (12/6).

Kemampuan menembus pasar nasional kata Abbas, bukan semata karena RPH Poto Tano dikendalikan oleh investor asal ibu kota. Hal itu juga terutama didukung dengan kualitas daging dan kemampuan jumlah produksi RPH setiap bulannya. “Secara kualitas sudah bagus, buktinya sudah sampai Jakarta. Nah kalau jumlah produksi sejauh ini memang belum bisa maksimal,” katanya.

Untuk memenuhi bahan baku operasional RPH Poto Tano, Abbas menyebutkan, perusahaan pengelola menargetkan suplay dari ternak yang ada di pulau Sumbawa. Sebab jika hanya mengandalkan ternak di wilayah KSB, jumlah-

nya terbatas serta akan mengganggu stabilitas populasi khususnya ternak Sapi di daerah. “Makanya harapan kita seluruh peternak yang ada di pulau Sumbawa bisa memasok ternak ke RPH Poto Tano,” paparnya seraya menyatakan, harapan ke depan akan semakin banyak kelompok peternak yang konsen dengan kegiatan penggemukan untuk menopang aktivitas produksi RPH Poto Tano.

“Kita sudah ada beberapa kelompok untuk dibina. Ke depan harapan kita akan semakin banyak kelompok peternak untuk penggemukan agar bisa menopang RPH,” sambungnya.

Selanjutnya Abbas menjelaskan, pengelolaan RPH Poto Tano di bawah kendali PT Darma Raya Hutama Jaya den-

gan sistem sewa selama 5 tahun. Kontrak kerjasamanya sendiri sudah dimulai sejak awal tahun 2013 lalu dan kini telah memasuki tahun keduanya. Dari kerjasama itu Pemda KSB sendiri memperoleh kontribusi Rp 37.000 per ekor ternak. Dengan rincian RP 26.000 komisi per ternak dan Rp 15.000 reitribusi sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Menurutnya dari pengelolaan RPH Poto Tano Pemda KSB belum bisa menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Ini disebabkan untuk mengoperasikan RPH Poto Tano perusahaan pengelola membutuhkan biaya yang sangat besar. “Kita sementara ini berharap RPH bisa terus beroperasi untuk menghindari kerusakan komponennya,” pungkasnya. (bug)

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Pemerintah Serahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013 Dompu (Suara NTB) APBD Kabupaten Dompu tahun 2013 yang telah diaudit BPK disampaikan ke DPRD sebagai evaluasi akhir pelaksanaan APBD. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kembali diperoleh Dompu dari BPK atas laporan keuangannya.Raperdapertanggungjawaban APBD ini ditargetkan rampung Juni 2014 sebagai pengabdian di akhir masa jabatan Dewan periode 2009-2014.

Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Dompu tahun 2013 oleh Wakil Bupati Dompu, Ir H Syamsuddin H Yasin, MM dalam paripurna DPRD Dompu, Kamis (12/6) kemarin dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE dan didampingi Wakil Ketua DPRD Dompu, Drs H Hidayat Ali. Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE mengatakan, raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 ini akan langsung dibahas bersama di tingkat badan anggaran (Banggar) Dewan pada Jumat (13/6) hari ini. Sehingga pada 23 Juni 2014 mendatang, Banggar diharapkan bisa menyampaikan laporan hasil pembahasannya

pada paripurna Dewan dan pada 24 Juni penyampaian jawaban pemerintah.

“Beberapa raperda inisiatif Dewan dan yang diajukan pemerintah dapat diselesaikan juga sebagai bentuk pengabdian di akhir masa jabatan kita,” kata Rafiuddin.

Sementara Wakil Bupati Dompu, Ir H Syamsuddin H Yasin, MM dalam laporannya mengatakan, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2013 oleh BPK RI telah memberikan opini WDP bagi Kabupaten Dompu. Sementara rancangan Perda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 merupakan gambaran hasil maksimal kegiatan pemerintah serta jangkauan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran dan sebagai evelauasi akhir secara tuntas pelaksanaan APBD. Adapun pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 709.954 M dan terealisasi hanya Rp 683,877 M atau 96,33 persen. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 720,446 M, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 581,590 M, belanja modal Rp 132,152 M dan belanja tak

(Suara NTB/ula)

PERTANGGUNGJAWABAN - Wakil Bupati Dompu, Ir H Syamsuddin H Yasin, MM menyerahkan raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 kepada Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE untuk dibahas bersama dalam rapat paripurna Dewan, Kamis (12/6) kemarin. terduga Rp 6,703 M. Namun realisasinya, belanja operasi Rp 556,763 M (93.64 persen), belanja modal Rp 127,886 M (96,09 persen) dan belanja tak terduga Rp 486,435 juta (7,26 persen). “Dalam pelaksanaan APBD tahun 2013, Pemkab Dompu mengalami devisit Rp 1,258 M yang telah ditetapkan dengan dibebankan pada anggaran pembiayaan netto,” ungkap H Syamsuddin.

H Syamsuddin juga menyampaikan beberapa catatan BPK RI atas LKPD Kabupaten Dompu tahun 2013 diantaranya masih ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan antara lain pengelolaan persediaan pada tiga SKPD dan RSUD belum dilakukan secara tertib, piutang di neraca Pemda Dompu per 31 Desember 2013 tidak

disajikan menurut nilai bersih yang dapat direalisasikan dan saldo piutang pajak, retribusi tidak dapat ditelusuri, penatausahaan aset tetap dan dana bergulir belum tertib.

BPK juga menemukan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah, kekurangan volume pekerjaan pada 2 SKPD dan pekerjaan pengadaan barang bio gas pada dinas Koperindag tamben tidak dapat diselesaikan. “Sebagai upaya yang baik dan bermanfaat bagi kita semua dan dengan keterangan penjelasan ini, Dewan dapat menilai segala kesungguhan pemerintah daerah dengan jajarannya di dalam melaksanakannya,” tutup H Syamsuddin. (ula/*)

Peristiwa terjaringnya oknum anggota dewan dan oknum perawat ini terjadi sekitar pukul 10.30 Wita. Saat itu, aparat Sat Pol PP tengah menyasar Hotel Asakota yang juga merupakan milik salah satu anggota dewan. Saat itu, keduanya tengah berada dalam satu kamar yang tertutup rapat. Saat terjaring, baik Sum dan Em Nampak kaget.

Namun keduanya tak bisa berbuat banyak karena tertangkap basah.

Saat ditanyai keberadaan-

ya dengan wanita tersebut, Sum mengaku jika dia dan Em sudah menikah. Namun saat diminta menunjukkan surat pendukung, Sum tak dapat menujukkannya. “Alasannya dia dan pasangannya ini menikah di bawah tangan,” terang Kasat Pol PP Kota Bima Mahfud M.pd saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis siang.

Lantaran tak bisa menunjukkan bukti, pihaknya pun membawa keduanya ke Kantor Sat Pol PP untuk proses lebih lanjut serta diberi pembinaan.

Dijelaskan Mahfud, pasangan oknum anggota Dewan dan oknum Perawat tersebut diamankan dalam razia pengamanan wilayah yang dilakukan pihaknya. Selain pasangan tersebut, pihaknya juga mengamankan dua pasangan lain masing-masing SJ warga Desa Ntori Kecamatan Wawo (25) dan Rst (24) asal Bandung yang bersomisili Kecamatan Bolo.

Pasangan tersebut diamankan saat pihaknya menyisir Hotel Dewi Sri di Kecamatan Rasa NaE Barat. Saat ditanyai, mereka mengaku tengah berpacaran dan akan menikah pada tahun 2015. Meskipun demikian alasan tersebut tak bisa diterima pihaknya, karena belum resmi menjadi suami istri. “Untuk lebih jelasnya, kita akan memanggil orang tua mereka,” tandas Mahfud. (use)

Pengirim Aduan Misterius

Tim Verifikasi Honorer K2 Tidak akan Proses Temuan Baru Dompu (Suara NTB) Tim verifikasi dokumen honorer kategori 2 yang diketuai Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu tidak akan memverifikasi kembali temuan sekitar 37 orang honorer yang dinyatakan memenuhi syarat. Penolakan verifikasi karena pengadu yang mengirimkan temuan tidak jelas identitasnya dan keputusan tim menyatakan 256 orang dari 390 orang honorer yang lulus ada dasar hukumnya.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Tajuddin HIR, SH, MSI kepada Suara NTB di kantor DPRD Dompu, Kamis (12/6) kemarin, mengaku telah menerima pengaduan adanya tenaga honorer kategori 2 (THK 2) yang telah dinyatakan memenuhi syarat diangkat menjadi CPNS tahun 2013. Tetapi surat pengaduan tersebut tidak jelas pengirim-

nya dan hanya menulis pengirimnya dari forum pemerhati tenaga honorer. “Tidak ada pengirimnya,” kata Tajuddin.

Tim verifikasi memutuskan hanya 256 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dari 390 orang yang dinyatakan lulus hasil tes 2013 lalu, ditegaskan Tajuddin, bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ada yang menyebutkan masih ada 37 orang dari 256 orang yang memenuhi syarat justru seharusnya tidak memenuhi syarat. “Mereka (yang menyatakan tidak memenuhi syarat) memiliki data, kami juga memiliki data sehingga menyatakan mereka memenuhi syarat,” tegas Tajuddin.

Sebelumnya, forum tenaga honorer yang didampingi Ir Muttakun melakukan hearing dengan Bupati. Forum yang terdiri dari 134 orang tenaga honorer yang dinyatakan tidak

memenuhi syarat hasil verifikasi tim ini menuding masih ada sekitar 37 orang yang dinyatakan memenuhi syarat justru tidak memenuhi syarat.

“Bupati mempersilahkan untuk menyampaikan temuan ke tim,” kata Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH. Sementara Kepala BKD Dompu, H Adil Paradi, MSI mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan entry data THK 2 untuk diuruskan NIP-nya di BKN. Entri dilakukan terhadap semua dokumen tenaga honorer sesuai komitmen Bupati untuk menyampaikan semua berkas THK 2 ke BKN, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat. Tetapi hasil verifikasi tetap menjadi bahan pertimbangan. “Saat ini kita masih melakukan entri data,” katanya. (ula)

DKPP KSB Uji Sampel Rumput Laut Kertasari Taliwang (Suara NTB) Laporan serangan penyakit terhadap tanaman rumput laut petani di desa Kertasari kecamatan Taliwang akhirnya ditindaklanjuti Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Usai menerima laporan dinas terkait langsung melakukan turun lapangan melakukan pengambilan sampel untuk diteliti.

“Kemarin (Rabu, red) sudah datang perwakilan petani (rumput laut) Kertasari melapor ke kami. Dan dari laporan itu petugas kami langsung turun lapangan mengambil sampel untuk diteliti,” klaim kepala DKPP KSB Ir. H Abbas kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/6).

Sampel tanaman rumput laut yang terjangkit penyakit tersebut saat ini telah dikirim ke laboratorium kelautan di Mataram. Abbas mengatakan, penelitian terhadap jenis penyakit yang menyerang tanaman

rumput laut di Kertasari itu akan membutuhkan waktu. Ini dikarenakan pengujian sampel tidak bisa dilakukan di daerah disebabkan ketiadaan faslitas laboratorium.

“Mungkin akan butuh waktu sampai satu minggu baru kita bisa ketahui apa sebenarnya jenis penyakit yang menyerang tanaman rumput laut di Kertasari itu,” timpalnya.

Meski masih menunggu hasil uji laboratorium, sementara ini dinas melalui petugas lapangannya tetap mencari penyebab mewabahnya penyakit dengan tanda khas bercak hitam itu. Pengecekan terhadap kondisi air serta gejala alam terutama musim pun dijalankan DKPP yang biasanya dapat memicu tumbuhnya virus hama baru terhadap tanaman rumput laut.

“Kami harap selain hasil uji lab kita bisa komparasi hasilnya dengan pengecekan lapangan petugas sehingga bisa diketahui apa jensi penyakit-

nya,” urai Abbas.

Kabid Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan DKPP KSB Zainal Arifin, SP mengatakan, serangan penyakit yang belum diketahui jenis dan namanya itu masih belum termasuk kejadian luar biasa. Karena berdasarkan laporan yang diterima, belum semua tanaman rumput laut petani di Kertasari terjangkiti.

“Dari hasil panen sementara ini kita lihat juga belum menurun drastis karena penyakit itu.

Artinya penyakit itu belum berpengaruh signifikan kepada ekonomi petani,” cetusnya.

Walau begitu DKPP tetap akan mengambil langkah strategis untuk segera mengatasinya. Termasuk juga akan memberikan bantuan kepada petani terutama bantuan bibit, karena biasanya pasca serangan penyakit, petani akan kesulitan memperoleh bibit untuk musim tanam berikutnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

Kejari Praya Serahkan ke Kepolisian Dari Hal. 1 ‘’Pihak kepolisian (Polres Loteng,red) sudah sampai tahap pemanggilan kepada saksi-saksi. Sedangkan kita baru melakukan Pulbaket. Atas dasar itulah, kita memutuskan untuk menunda dulu proses penyelidikannya. Sembari menunggu selesainya penyelidikan oleh pihak Kepolisian,’’ terang Zulkarnaen.

Kendati demikian, bukan berarti pihak Kejari Praya berhenti begitu saja. Pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kepolisian. Agar bagaimana proses penyelidikan kasus tersebut bisa segera tuntas. ‘’Kalau penyelidikan oleh pihak Kepolisian selesai, pasti (proses berikutnya) akan masuk ke kita,’’ tegasnya.

Sehingga supaya proses penyelidikan bisa lebih fokus, pihak Kejari Praya memilih untuk mengalah. Untuk memberikan ruang bagi pihak Kepolisian dalam menuntaskan kasus tersebut. Dengan begitu, Kejari Praya bisa fokus untuk menuntaskan kasuskasus lainnya. Pasalnya, masih banyak kasus yang harus diselesaikan.

Disinggung besaran kerugian negara dalam kasus pengadaan alat berat senilai Rp 1,5 miliar tersebut, Zulkarnaen kembali menegaskan itu sudah menjadi ranah pihak Kepolisian. Sehingga pihaknya tidak berhak menyampaikan ke publik. Karena penyelidikan sudah diserahkan sepenuhnya ke aparat Kepolisian.

Lagi pula untuk besaran kerugian negara masih belum ada. Karena memang perhitungan kerugian negara belum dilakukan. ‘’Untuk detail berapa nilai proyek dan dugaan kerugian negara, itu nanti jelasnya di Kepolisian,’’ ujar Zulkarnaen.

Cek Alat Berat Proyek BWS Sementara penyelidikan kasus pengadaan alat berat pemecah eceng gondok di BWS Loteng, sudah melewati beberapa tahapan. Selain pemeriksaan saksi – saksi, sempat berlanjut

ke pengecekan fisik proyek. ‘’Kami sudah cek fisik alat beratnya,’’ kata Kapolres Loteng AKBP Supriadi, SIK usai menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (12/6). Kapolres menyebut, pengecekan fisik oleh tim Sat Reskrim dilakukan beberapa waktu lalu, untuk mendukung bukti dokumen yang diperoleh. Sementara apa yang menjadi kesimpulan pengecekan fisik berupa alat berat penghancur eceng gondok itu, belum diklarifikasinya ke tim.

“Nanti saya akan minta tim ekspose untuk menanyakan perkembangan kasusnya sejauh mana,” kata Kapolres. Dalam kasus pengadaan alat berat oleh BWS Lombok Tengah itu, pihaknya juga sudah meminta keterangan saksi- saksi dari kalangan panitia pengadaan. Keterangan itu, dipastikan seputar bagaimana proses pengadaan alat seharga Rp 1,5 miliar tersebut.

Apakah sudah ada pemanggilan Kepala BWS? Ia belum mendapat laporan apakah Kepala BWS sudah dipanggil atau belum. “Secara detail saya belum dapat laporan,” terangnya. Namun pada dasarnya perkembangan sekecil apapun terkait proses itu, ia akan meminta laporan kepada Sat Reskrim, sehingga bisa dievaluasi apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan data berikutnya.

Kapolres juga meyakinkan, kasus ini sama dengan perkara lain yang ditangani pihaknya, meski terkait proyek BWS tersebut sempat mendapat perhatian publik, khususnya dari kalangan media. ‘’Semua kasus kami prioritaskan, demikian juga dalam kasus ini. ada targetnya juga dalam hal penyelesaian,’’ terangnya.

Soal kemungkinan ada intervensi, dia meyakinkan kepada publik, timnya bekerja secara independen dan terukur, tanpa ada intervensi dari siapapun. (kir/ars)

Bangun NTB yang Bersih Dari Hal. 1 ‘’Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk melihat sejuah mana tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah kualitas di dalam penegakan hukum. Saya meyakini, kalau ada penegakan hukum yang baik maka tanpa usaha-usaha yang lain, tanpa kampanye dengan sendirinya masyarakat pasti akan percaya kepada pemerintah,” ujarnya pada acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB di Pendopo Gubernur, Rabu (11/6) malam lalu.

Acara dihadiri Kajati NTB yang baru, Fadil Zumhanna, SH, MH yang menggantikan pejabat lama, Sugeng Pujianto, SH, MH. Hadir juga Kapolda NTB, Brigjen Pol Moechgiyarto, anggota FKPD dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Gubernur yang biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menambahkan, kualitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukum. Untuk itu, sinergi antara seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pembangunan. ‘’Mudah-mudahan dengan semangat gotong royong, ber-

sama-sama membangun kebaikan, maka insya Allah dengan kebersamaan kita bisa membnagun NTB lebih baik lagi,’’ harapnya.

Pada kesempatan itu, TGB mengucapkan terima kasih kepada Kajati NTB yang lama, Sugeng Pujianto, SH, MH yang dipercaya menjabat Inspektur pada Jamwas Kejagung. Ia mengatakan, selama setahun menjadi Kajati NTB, jarang dijumpai demodemo masyarakat di Kejaksaan tinggi NTB. ‘’Itu suatu ukuran yang sangat sederhana yang mungkin tidak bsia mencerminkan secara keseluruhan. Beliau adalah partner yang baik,’’ puji gubernur.

Sementara itu, untuk Kajati NTB yang baru, Fadil Zumhanna yang sebelumnya adalah Wakajati Sumatera Utara, gubernur mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar warga NTB. “Pada usia yang relatif sangat muda dan memiliki prestasi yang baik dan diberi kepercayaan menjadi Kajati NTB. Alhamdulillah orangorang berprestasi itulah harapan kita. Seperti Pak Kapolda dan teman-teman FKPD yang lain, beliau adalah orang-orang yang berprestasi di bidangnya,’’ pungkasnya. (nas)

2.000 Hektar Terancam Dari Hal. 1 Dimana, laporan yang diterima dari Loteng, seluas 2.132 hektar tanaman padi terancan kekeringan. ‘’Sekarang ini ada yang terancam kering 2.132 hektar di Lombok Tengah. Namun tanamannya kemarin saya ke sana masih kelihatan hijau,” ujarnya.

Husni mengatakan sejak beberapa hari lalu dirinya terus memantau ke lapangan untuk melakukan crosscheck.

Dan memang katanya, sudah ada air irigasi yang masuk untuk mengairi ribuan hektar tanaman padi yang terancam kekeringan itu.

Ia mengatakan, untuk mencegah terjadinya gagal panen maka yang perlu dikawal saat ini adalah pendistribusian air ke sawah-sawah petani secara merata. Dengan debit air yang mulai defisit maka perlu pergiliran jadwal pengairan sawah irigasi. Selain itu, beberapa langkah sudah dilakukan yakni melalui sistem pompanisasi dan pergiliran tanaman.

Sementara itu, dari Kabupaten Sumbawa sudah didapatkan laporan terkait dengan padi yang gagal panen sekitar

200 hektar. Daerah-daerah yang kering itu katanya merupakan daerah tadah hujan, bukan daerah irigasi. Daerah tadah hujan, mestinya pada muism tanam kedua ini sudah tidak boleh menanam padi. Namun, katanya, hal itu sudah ditangani di lapangan.

Ditanya apakah kekeringan ini akan berpengaruh terhadap pencapaian target produksi gabah/beras tahun ini, Husni mengatakan hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh.

Pasalnya, pada musim tanam pertama periode Oktober 2013 sampai Maret 2014 lalu, penanaman padi sudah dilakukan pada 72 persen lahan. ‘’Tinggal sekarang 28 persen sisanya di daerah irigasi. Sehingga kalau sekarang misalnya 10002000 hektar yang terancan kekeringan kemudian puso misalnya nanti masih belum begitu mempengaruhi target produksi. Walaupun secara nasional, setiap target daerah itu dikoreksi secara nasional. Kami memanfaatkan musim hujan lalu itu semaksimal mungkin,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 5

Kajati Ekspose Kasus Dermaga Doremi HDS PMI Targetkan 100 Kantong Darah Labuhan Haji ke Kejagung Mataram (Suara NTB) Mendapat PR kasus Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur ( Lotim), Kajati NTB yang baru Fadil Jumhanna, SH, MH langsung tancap gas.

Meski kasus ini di ambang tahap pelimpahan ke Pengadilan Tipikor, namun Kajati lebih hati – hati dengan membawa berkas kasus kakap itu ke Kejaksaan Agung RI untuk diekspose.

Kajati berangkat ke Kejagung membawa serta Aspidsus Suprianto Irianto, SH,MH, Kasi Penyidikan Yonnie E Malakka, SH, dan Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH yang masuk dalam tim penyidik kasus ini.

Rombongan berangkat Kamis (12/6) pagi kemarin, menuju gedung bundar membawa berkas kasus Dermaga Labuhan Haji senilai Rp 71 miliar.

Tujuan Kajati ekspose kasus itu ke Jampidsus Kejagung, sebagai evaluasi sekaligus untuk mendapat arahan dari pihak Kejagung terkait penanganan kasus dimaksud. “Agar berkasnya benar-benar matang ketika dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Made Sutapa SH menjawab Suara NTB petang kemarin.

Tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah akan ada kemungkinan perubahan arah penyidikan kasus tersebut. Termasuk kaitan dengan kerugian negara, serta sitaan yang mencapai Rp 8,9 miliar dari tangan tersangka IS, Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA).

Setelah ekspose nanti, setidaknya sudah ada gambaran, bagaimana kebijakan Kajati selanjutnya, untuk tindak lanjut kasus itu, setelah mendapat petunjuk dari Kejagung.

Gagal Dilimpahkan Pada hari yang sama, sedianya menjadi agenda pelimpahan tahap kedua untuk tiga tersangka, IS sebagai Direktur PT. CGA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), GA, Manajemen Konsultan MZ. Berdasarkan agenda pelimpahan tahap dua alias P21, sedianya ketiga tersangka sudah ada di gedung Kejaksaan Tinggi sekitar pukul 14.00 Wita. Namun hingga menjelang sore, tidak ada tanda tanda mereka akan datang.

Sementara Kasi Penuntutan Budi Tridadi, SH bersama jaksa penuntut Nuramin, SH sudah siap dengan berkas dan berita acara pelimpahan. Namun beberapa saat kemudian, mereka menerima kabar dari tim pengacara para tersangka, khususnya pengacara PT. CGA, mereka meminta penundaan pelimpahan. (ars)

Pasar Amerika Selatan dan Karibia Belum Digarap

Pengusaha di Mataram Diminta Bisa Baca Peluang Mataram (Suara NTB) Belum maksimal digarapnya pasar Amerika Selatan dan Karibia, sebenarnya bisa menjadi peluang bagi pengusaha untuk menampilkan produk – produk andalannya. Terlebih dengan banyaknya produk NTB yang dipasarkan. Pengusaha di Mataram pun, diminta bisa membaca peluang, sehingga mampu mengekspor produk ke luar negeri.

Pihak Kementerian Luar Negeri, Musthofa Taufik Abdul Malik mengakui, pasar Amerika Selatan dan Karibia, adalah negara yang memiliki potensi dari segi perdagangan. Akan

tetapi, secara menyeluruh belum bisa digarap dengan maksimal. Peluang inilah sambungnya, harus dimaksimalkan oleh pengusaha di Kota Mataram, untuk mampu membaca peluang untuk bisa tembus ke pasar internasional.

Diharapkan, pengusaha mau terbuka dengan potensi yang ada di daerah khususnya di Mataram. Serta, termotivasi untuk mengekspor barang ke luar negeri baik Asia maupun Eropa. “Saya harapkan dari diskusi ini, para pengusaha di Mataram bisa terbuka dan termotivasi untuk melakukan ekspor,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Makmur Said mengaku, keberadaan pasar di kawasan Amerika Selatan dan Karibia, memiliki potensi yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia termasuk Kota Mataram.

Selain itu, Amerika Selatan dan Karibia merupakan pasar non tradisional yang bisa menjadi pasar alternatif bagi peningkatan kerjasama di bidang ekonomi. Hal tersebut terbukti, dengan indikator yang dapat dimanfaatkan dalam menarik masyarakat Amerika latin yang tinggi. (cem)

Sebagai Saksi untuk Tersangka IM Dari Hal. 1 untuk lahan seluas 4,4 hektar dengan empat sertifikat. Pertanyaan lebih khusus, terkait dengan dugaan keterlibatan Mahrip saat menjadi Wabup Lobar, ketika datang langsung ke Desa Kedaro, bertemu dengan Kepala Desa Mustafa sampai dengan terbitnya sporadic tanah. Mahrip juga diperiksa soal keterkaitannya dengan pihak BPN Lobar sehingga sertifikat tanah bisa terbit.

Pemeriksaan cukup melelahkan itu bahkan berlangsung hingga sore. Mahrip sempat diberi kesempatan istirahat Shalat Ashar. Usai Shalat Ashar, Mahrip enggan memberi komentar, ketioka ditanya wartawan. ‘’Nanti saja set-

elah selesai ini (pemeriksaan) ya?,’’ ujarnya memberi pengertian kepada wartawan.

Hingga berita ini ditulis pukul 17.00 Wita sore kemarin, pemeriksaan terhadap Mahrip masih berlangsung.

Kajari Mataram Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Intel Mawardi, SH mengatakan, status Mahrip sebagai saksi untuk memperdalam bukti kaitan dengan status tersangka IM. Dari keterangan saksi, Mawardi sedikit mengurai, Mahrip lebih banyak tidak tahu tentang proses penerbitan sertifikat itu. ‘’Dia hanya menyebut nama Muksan, staf di BPN Lobar. Jadi dia tidak terlibat langsung dalam proses penerbitan sertifikat,’’ terang Mawardi.

Tapi baginya, saksi boleh saja menyangkal bukti dan keterangan saksi sebelumnya.

Namun patokannya tetap pada keterangan saksi – saksi lain sebelumnya.

Penyidik juga menanyakan identitas Nunuk, pemilik tanah di areal yang sama seluas 5 hektar lebih. Karena penyidik curiga, pembuatan sertifikat itu secara bersamaan. Namun demikian Mahrip menyebut, tidak tahu persis bagaimana kegiatan Nunuk untuk penerbitan sertifikat dimaksud. ‘’Keterangan ini kita jadikan bahan untuk mendalami siapa sebenarnya Nunuk dan sejauh mana dia bisa mendapatkan lima sertifikat untuk tanah Kedaro 5 seluas hektar lebih itu,” tegas Mawardi. (ars)

Musim Tembakau 2014 Hadapi Ancaman Kekeringan Dari Hal. 1 Mengetahui elnino salah satu perusahaan terbesar yang mengembangkan tembakau virginia Lombok ini meminta seluruh petaninya untuk segera menanam.

Akhir Juni ini, sebanyak 1.500 petani dibawah mitra PT ELI diminta sudah selesai menanam. Tahun 2014 ini, budidaya tembakau dimulai sejak April 2014.

Para petani diminta lebih awal menanam karena khawatir akan ketemu dengan kekeringan yang dapat menimbulkan risiko tinggi berupa kegagalan. Pasalnya, pada saat ini masih terbilang air cukup banyak tersedia.

Hal senada disampaikan Station Manager PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi yang dikonfirmasi secara terpisah di gudangnya Kamis

(12/6) kemarin. Ia katakan, terjadinya kekeringan pada musim tanam 2014 ini menjadi tantangan.

Kuswanto mengakui bahwa kekeringan ini bisa mengancam keberlangsungngan bisnis tembakau. Risiko terjadi gagal tanam karena tidak ada air. Namun ia yakini bisa dilewati karena tanaman tembakau tidak seperti tanaman padi yang membutuhkan air. Kebutuhan air tembakau hanya seperempat saja dibandingkan padi.

Musim tanam pada saat kekeringan lanjutnya bisa berakibat pada risiko penurunan produksi, penurunan mutu hingga risiko menimbulkan kerugian bisnis. Diyakini Kuswanto, menghadapi musim kekeringan, petani tembakau dinilai cukup gigih untuk menyelamatkan tananam tembakaunya.

Bagi petani yang menaman hanya 1-2 hektar saja, diyakini

akan bisa mengatasi persoalan kekeringan. Beda dengan petani yang menanam sampai 10 hektar ke atas dikatakan akan cukup mengalami kesulitan.

Kuswanto menambahkan, pada musim tanam 2014 ini ia prediksi akan terjadi penurunan target produksi. “Estimasi 10 persen turun,” sebutnya. Selain kekeringan, jumlah yang membeli tembakau juga diprediksi akan mengalami penurunan. “Jumlah yang beli ini sedikit,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Budidaya Tanaman Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lotim, Muhrim menyebut target produksi pada musim tanam 2014 di Lotim mencapai 23 ribu ton. Dari 21 jumlah perusahaan yang beroperasi di Lotim, sebanyak 19 perusahaan sudah menyampaikan rencana produksi dan pembeliannya. (rus)

Lotim dan Loteng Kekurangan Air Bersih Dari Hal. 1 Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd mengatakan sejak bulan lalu pihaknya sudah menyalurkan air bersih pada 14 titik daerah yang kekurangan air bersih di wilayah Kecamatan Jerowaru, Lotim. Sementara untuk wilayah Loteng sebagian wilayah juga sudah mengalami defisit air bersih namun saat ini masih bisa ditangani kabupaten setempat. Jika mereka kewalahan biasanya, kata Bachruddin mereka akan minta bantuan dari provinsi.

Disebutkan, sejak bulan lalu petugas dari Disosdukcapil NTB telah mendrop air kepada 14 titik di wilayah Lotim bagian selatan itu. Mekanismenya, tiga hari petugas mendrop air bersih, satu hari libur. Bachruddin menuturkan, medan yang dilalui untuk mendrop air ke 14 titik tersebut cukup berat. ‘’Medannya cukup berat, empat mobil tangki yang digunakan untuk mendrop air ke wilayah itu dengan kapasitas

5.000 liter. Ada yang 7.500 liter kapasitasnya tetapi untuk daerah Jerowaru ndak berani dia karena medannya cukup berat,’’ jelasnya.

Untuk penanganan kekeringan yang berulang setiap tahun di wilayah tersebut, lanjut Bachruddin, Pemprov NTB telah menetapkan penanganan terpadu. Dimana seluruh SKPD terkait bersama-sama menangani dampak kekeringan tersebut. Ia mencontohkan, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) akan membangun sumur bor pada daerah-daerah yang potensial. ‘’Untuk pembangunan sumur bor pada daerah-daerah yang potensial. Ndak bisa semua titik di Jerowaru itu dibuat sumur bor karena ndak ada sumber-sumber mata air.

Ada titik-titik yang dibuatkan kita dengan tujuannya nanti Dinas Sosial ngambil air disitu untuk diditribusikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, katanya, dalam APBD perubahan 2014 ini akan dialokasikan anggaran

sebesar Rp 180 juta untuk pembelian tandon-tandon air dengan kapsaitas 2.200 liter.

Keberadaan tandon-tandon air ini sangat dibutuhkan, pasalnya selma ini petugas yang menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki terpaksa menunggu berjam-jam untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang antri membawa jeriken.

Jika tandon-tandon air ini sudah ada maka akan cukup efektif dan efisien karena petugas tinggal mengisi tandon tersebut dan masyarakat tinggal mengambilnya. Selanjutnya petugas bisa langsung mengambil air bersih lagi menggunakan mobil tangki itu. ‘’ Saya mau belikan 30 tangki pabrikan (tandon) isinya 2.200 liter. Dalam APBD Perubahan dikasi anggaran Rp 180 juta.

Nanti itu akan kita tempatkan di 14 titik kekeringan itu. Ada yang 14 titik itu tidak bisa dua tandon saja tetapi lebih dari itu, tergantung jumlah penduduknya. Itu yang akan diisi oleh mobil tangki,’’ pungkasnya. (nas)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Peringatan Hari Donor Darah Sedunia (HDS) PMI Sumbawa melalui kegiatan Doremi (Donor Ramai-Ramai sambil Bermain) menargetkan 100 kantong darah. Selain akan dilakukan penandatangan MoU dengan SKPD. Sebagaimana disampaikan Ketua PMI Cabang Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, Kamis (12/6) kemarin. Aksi donor darah memperingati HDS dirangkaian dengan penandatangan MoU dari setiap SKPD. Untuk kelanjutan donor darah yang secara simbolis akan diwakili oleh Kasat Pol PP dengan Ketua PMI Sumbawa. MoU ini dijalin karena PMI sangat kesulitan mendapatkan darah untuk memenuhi permintaan dari RSUD Sumbawa dalam melayani pasien.

Kegiatan tersebut juga diramaikan dengan permainan tradisional anak. Seperti main Longga, main Serpok dan Bakiak.

Jumat (13/6) dilakukan senam sehat bersama, yang dilanjutkan dengan donor darah yang menargetkan 100 kantong darah.

“Kegiatan ini sebenarnya untuk mengimbau masyarakat betapa pentingnya, kita saling membangun terutama dalam memberikan darah bagi orang yang sangat membutuhkan,” terangnya.

Sebelumnya, PMI juga telah menjalin MoU dengan sejumlah institusi seperti Kodim, Polres, Pertamina, dan Perbankan.

Meski demikian belum mampu mencukupi kebutuhan darah tersebut. Untuk itu, digagas kerjasama dengan seluruh SKPD untuk menjadi peserta donor darah. (arn)

Pemkot Mataram Bantah Menunggak Raskin Mataram (Suara NTB) Sedikitnya tujuh kabupaten/kota menunggak pembayaran beras miskin (raskin) kepada Perum Bulog, sehingga menghambat pendistribusian beras menjelang puasa dan lebaran. Salah satu dari tujuh kota yang menunggak adalah Pemkot Mataram, tercatat tunggakan mencapai Rp 300 juta.

Hal itu dibantah oleh Pemkot Mataram. Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said membantah data – data tunggakan yang diberikan oleh Perum Bolug. Pasalnya, selama ini Pemkot Mataram telah membayar semua tagihan raskin yang dibagikan kepada masyarakat. “Sudah saya cek tidak ada tunggakan,” kilahnya saat ditemui Suara NTB, di Hotel Santika, Kamis (12/6).

Menurutnya, laporan yang didapatkan dari Bagian Ekonomi, tidak ada tunggakan tagihan yang akan dibayarkan kepada Bulog. Kalaupun ada, sambungnya, pihaknya akan mengecek kembali, apakah benar masih ada tunggakan dan akan segera diselesaikan. “Makanya nanti saya coba cek di bagian ekonomi, apakah masih ada atau tidak,” sebutnya.

Terkait dugaan pembayaran raskin tersebut diendapkan oleh Lurah? Makmur Said mengatakan, tidak mungkin ada keberanian Lurah atau staf kelurahan tidak menyetorkan kepada pemerintah.

Namun diakui, ada tunggakan di Lingkungan Karang Tapen, Cakranegara sebesar Rp 12 juta. “Saya rasa tidak berani, cuma yang ada di Karang Tapen masih nunggak Rp 12 juta,” akunya.

Sebelumnya, data yang dihimpun Suara NTB dari Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, bahwa Mataram menduduki posisi keenam dari kabupaten/kota yang belum membayar tunggakan raskin. Besar tunggakan pembayaran tersebut yakni Rp 301. 327. 000 tercatat dari bulan Mei 2014. (cem)

Tekan Kerugian, PT Pelni Jual Tiga Kapal Jakarta (Suara NTB) Direktur Utama PT Pelni (Persero), Sulistyo Hardjito, mengatakan, maskapai pelayaran terbesar di Indonesia itu akan menjual tiga dari 32 kapalnya, agar mampu menekan kerugian perusahaan.

Di antara kapal penumpang yang akan dijual itu KM Kerinci, yang pernah menjadi kebanggaan PT Pelni pada dasawarsa ’80-an. Kapal penumpang kelas Kerinci (sekitar 3.700 ton bobot mati) itu dibeli dalam keadaan “gress” alias baru sama sekali dari galangan kapal di Hamburg, Jerman.

Sebelum ketiga kapal penumpang itu, PT Pelni juga telah menghibahkan kapal-kapal penumpang-kargo kelas Kerinci ini kepada TNI AL, yaitu KM Kambuna (menjadi KRI Tanjung Nusanive-973) dan KM Rinjani (KRI Tanjung Fatagar-974). Keduanya diubah menjadi kapal militer kelas angkut personel.

Hadjito, setelah rapat pimpinan BUMN di Jakarta, Kamis (12/6), mengatakan, tiga kapal yang dijual itu sudah tidak beroperasi sejak setahun lalu. ”Perseroan menjadi inefisien karena masih harus mengeluarkan biaya perawatan dan beban gaji pegawai jika mempertahankan tiga kapal itu,” ujarnya.

Langkah meningkatkan efisiensi menjadi prioritas masa kepemimpinan Hardjito, yang enggan merinci lebih jauh berapa harga jual kapal-kapal itu. Untuk menggantikan ketiga kapal penumpang yang akan dijual itu, PT Pelni sedang mengkaji bentuk dan spesifikasi kapal baru.(ant/Bali Post)

Kajati Sempat Tegur Subri Dari Hal. 1 karena pembuktian untuk pidana umumnya masih sumir.

Teguran Sugeng itu terungkap saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram pada siding dengan terdakwa Subri, Kamis (12/6) kemarin. Sugeng dihadirkan Jaksa KPK Ali Fikri, SH,MH dalam kaitan penyelidikan dan pemberkasan kasus tersebut, sekaligus kapasitasnya sebagai atasan langsung Subri.

JPU menanyakan sejauh mana pengetahuan saksi terkait kinerja bawahannya dalam menangani perkara Along.

Dijelaskan Sugeng, dia memang sempat mendapat laporan langsung dari terdakwa tentang penanganan perkara itu. Sugeng pun sempat menganalisa. ‘’Menurut pendapat saya saat itu, kasus ini (Along) sebenarnya tidak bisa lanjut,’’ kata Sugeng. Berdasarkan analisanya ketika kasus itu disampaikan Subri, sudah tergambar bahwa kasus tersebut masuk ranah perdata, sebab kaitan dengan sengketa tanah antara Along dengan pihak PT. Pantai Aan. Tapi toh apa yang disampaikannya tidak diindahkan Subri. Belakangan dia tahu ternyata Subri bersama timnya tetap melanjutkan kasus itu ke tahap penunututan, tanpa ada upaya mengembalikan berkas ke penyidik kepolisian dengan petunjuk P19. ‘’Menurut pribadi saya, bahwa kasus itu tidak memenuhi unsur karena buktinya kurang, seharusnya tidak lanjut,’’ tandas Sugeng.

Pada giliran hakim Sutarno SH MH, menyakan apa sikap Kajati ketika mengetahui Subri ditangkap KPK. Dengan wajah lesu namun tetap bernada tinggi, Kajati mengaku kecewa berat. Karena ketika saat itu

baru paruh waktu menakhodai Kejati NTB, dia sedang gencar menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Citra Kejaksaan terdongkrak. Tapi ketika Subri ditangkap KPK, psikologisnya terganggu. Citra Kejaksaan menjadi buruk di mata masyarakat. ‘’Saat itu saya sangat kecewa, saya sedang gencargencarnya menangani kasus korupsi. Tiba tiba dia ditangkap KPK,’’ katanya.

Setelah peristiwa itu, pihaknya tidak ingin terus terpuruk. Saat itu juga langsung turun ke Kejari Praya, memberi semangat, motivasi kepada jajaran di Kejari Praya agar tidak larut dengan peristiwa itu. “Saya saat itu beri semangat anak buah saya di Praya, dan alhamdulillah tidak lama kemudian pulih,” terangnya.

Satu hal lagi yang diingat Sugeng, kritik tentang kinerja jajaran Kejaksaan Negeri termasuk Kejari Praya yang memble juga datang langsung dari awak media. ‘’Bahkan saya dikritik wartawan, bapak (Kajati) menggebu gebu, tapi anak buah memble. Wartawan sampaikan itu ke saya,’’ ungkap Kejati, dan setelah kritik itu diterimanya, Subri ditangkap.

Sekali lagi, setelah kejadian itu, dia berusaha melakukan rehabilitasi nama institusi dengan meningkatkan kinerja. Berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan disyukurinya, kepercayaan semakin baik dan meningkat terhadap institusi Kejaksaan.

Dalam sidang kemarin, selain Sugeng, dimintai keterangan juga Kapolres Lombok Tengah AKBP, Supriadi SIK. Materi pemeriksaan masih seputar indikasi indikasi intervensi Bambang W. Soeharto dalam perkara Along ke jajaran Polres Loteng, baik terkait kasus jilid I dan jilid II. (ars)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

Harus Fokus Tangani Pertanian KEKERINGAN sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di NTB. Ribuan hektar lahan pertanian terancam kekeringan. Bahkan, petani di beberapa daerah harus membeli air menggunakan mobil tangki untuk mengairi sawahnya agar tidak rugi.

Tidak hanya itu, petani yang menanam tanaman dan membutuhkan banyak air di salah satu kecamatan di Lombok Barat harus berebutan hingga terjadi perkelahian untuk mengairi tanamannya. Sementara, pasokan dari saluran air atau bendungan semakin menyusut. Di satu sisi, petani sudah mengeluarkan dana tidak sedikit untuk membiayai tanamannya.

Penderitaan petani di NTB sepertinya semakin bertambah.

Apalagi, petani di NTB beberapa waktu lalu mengeluhkan langka dan mahalnya harga di tingkat pengecer. Kini, dengan minimnya pasokan air, petani harus mengeluarkan biaya cukup besar, yakni beli pupuk, beli air hingga obat-obatan. Sementara harga gabah atau beras di tingkat petani tidak sebanding dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Di sinilah diperlukan kepekaan pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang dihadapi petani. Pemerintah jangan hanya berdiam diri dengan kondisi yang dialami petani. Kita tentu tidak menginginkan petani yang sudah menanam padi di lahan yang cukup luas gagal panen dan mempengaruhi stok pangan di daerah ini.

Meski pemerintah melalui Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan SKPD terkait agar petani tidak menanam padi setelah panen beberapa waktu lalu, bukan hanya sampai sebatas itu. Pemerintah harus menggerakkan semua potensi yang dimiliki, seperti mengairi tanaman padi melalui jaringan irigasi yang ada. Paling tidak, jaringan irigasi ke kawasan yang masih tidak terlalu parah tingkat kekeringannya bisa dialihkan.

Atau pemerintah menggunakan cara lain, sehingga kerugian petani tidak terlalu besar.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husni Fahri, MM, menyebut dari dua kabupaten di NTB yang sudah melaporkan masalah kekeringan, yakni Sumbawa seluas 200 hektar dan 2.132 hektar lahan pertanian di Lombok Tengah. Meski dari hasil pantauan pihaknya di lapangan tanaman padi masih menghijau, namun antisipasi harus terus dilakukan.

Dinas Pertanian bersama pemerintah kabupaten/kota harus mengawal proses distribusi air ke sawah petani. Tidak menutup kemungkinan, adanya air irigasi bagi sawah petani yang dilanda kekeringan bisa menjadi bahan pertikaian antar-petani, karena mereka ngotot untuk mengairi sawahnya.

Dalam kasus ini, pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat target capaian produksi. Pemerintah daerah harus melihat kesusahan yang dialami petani pada musim tanam ini, yakni mulai dari kelangkaan pupuk hingga kesulitan air. Pemerintah daerah yang menjadikan sektor pertanian sejak Indonesia merdeka masih belum begitu serius memperhatikan kebutuhan petani, khususnya berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Sebagai salah satu program unggulan, kita tentu tidak menginginkan agar persoalan yang menimpa petani, seperti kelangkaan pupuk, ketersediaan air hingga harga pasca-panen selalu terjadi. Untuk itu, pemerintah harus fokus mengelola pertanian dan tidak boleh setengah-setengah, sehingga petani tidak selalu menjerit setiap musim tanam. Semoga! (*)

Halaman 6

Pilpres, Perang Media dan Mortalitas Pemilih IA hanya seorang kawan sepertemuan, bisa dibilang demikian—sebab saya bertemu singkat saja di loby hotel kecil di Surabaya, akhir tahun lalu. Saya tak ingat betul namanya; perkenalan itu hanya basa-basi, untuk memecah jarak psikologis pada meja makan yang sama. Begitu melihat sebuah gambar, atau logo, di bajunya, saya langsung meyakini ia seorang jurnalis—jelasnya juranalis senior Trans World Radio. Entah kenapa, kemudian, saya merasa dituntun untuk mendalami percakapan, tak cuma memecah jarak. Yang menarik adalah tentang kata-katanya yang saya ingat betul: media adalah agama baru hari ini.

Media adalah agama baru, pernyataan ini sebetulnya tidak terlampau mengejutkan, tapi karena itu terlontar dari ucapan seorang jurnalis senior, ceritanya menjadi lain. Sebab, ada semacam pengakuan atas eksistensi media sebagai semacam otoritas kebenaran yang disadari oleh media (baca: awak media). Jika demikian, manarik untuk kita simak, sebagai pemegang ororitas kebenaran, bagaimana media hari ini mampu mengantarkan pembaca, pemirsa—massa, rakyat Indonesia— dalam suatu kondisi mortalitas.

Polarisasi Media Pertengahan Januari 2014, Majalah TEMPO sebenarnya sudah curiga, ada siasat politik stasiun televisi Indonesia menjelang pilpres. Hasil investigasi TEMPO menunjukkan, punggawa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diseleksi secara serampangan. Di samping bercerita tentang seleksi serampangan para punggawa penyiaran, sempat diceritakan juga oleh TEMPO bahwa serangan udara telah terjadi di layar kaca. Terbukti, misalnya, pada acara-acara televisi saat itu: Mewujudkan Mimpi Indonesia, Kuis Kebangsaan, di RCTI, terlihat membawa kepentingan WIN-HT; ARB makin gencar keluar (beriklan) di TV One; Surya Paloh pun begitu, makin sering muncul di Metro TV. Menjelang deklarasi kandidat Pilpres 2014, berangsur-angsur media mulai terpolarisasi dalam kubu yang saling berhadap-hadapan, kubu Prabowo-Hatta dan kubu Jokowi-JK. Kalau mengacu pada Undang-Undang Penyiaan No 32 Tahun 2002— yang mengatur tentang siaran televisi dan radio, frekuensi publik seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan politik, kelompok, atau golongan—berarti hari ini, sejatinya, yang berperang adalah media.

Berdasarkan catatan KPI, sebagaimana yang dirilis Kompas.com 4 Juni 2014, pasangan Prabowo-Hatta

Oleh :

Ahmad Sirulhaq

Direktur LITERASI (Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi) diwartakan oleh TV One sebanyak 36.561 detik, MNC TV sebanyak 5.116 detik, ANTV sebanyak 3.223 detik, RCTI sebanyak 4.714 detik, dan Global TV sebanyak 2.690 detik. Sementara pasangan Jokowi-JK lebih banyak disiarkan oleh Metro TV sebanyak 37.577 detik, SCTV sebanyak 6.089 detik dan Indosiar sebanyak 3.354 detik. Rilis KPI tdak membahas tentang bagaimana konten penampilan masing-masing pasangan tersebut. KPI, yang serampangan tadi, tentu juga, tidak hendak menunjukkan perang media hari ini.

Kata perang, mungkin juga kurang tepat, tapi kata ini pun saya pinjam dari TEMPO, kalau boleh beralasan.

Belakangan, di luar konteks media, kita ketahui Amin Rais sempat melontarkan kata perang, perang badar katanya. Tak lama berselang, kata-kata amin Rais dikritik oleh kubu Jokowi-JK. Mereka munuduh Amin Rais menyama-nyamakan kontestasi demokrasi dengan perang badar, perang sesungguhnya. Entah kebetulan atau tidak, entah berhubunga atau tidak, tiba-tiba di kota Yogyakarta, terjadi aksi penganiayaan atas seorang pendeta oleh sekelompok tak di kenal. Adalah Akbar Faisal, dari partai Nasdem dan juga pengusung pasangan kandidat Jokowi-JK menghubung-hubungkan perang badar Amin Rais dengan penyerangan yang terjadi di Yogyakarta.

Metro TV menyiarkan pernyataan Akbar Faisal pada momen pencabutan nomur urut pasangan capres di KPU. Pendek kata, perang badar Amin Rais di Yogyakarta bisa jadi (bagi saya pun) biasa, tapi perang badar Amin Rais versi Metro TV (baca: media) itulah perang sesungguhnya.

Perang media ini pun berlangsung di dunia maya. Hasil pantauan Vcomm dari 30 Mei sampai 5 Juni, sebagaimana dirilis Tribunnewa.com, menunjukkan bahwa kubu Jokowi-JK menguasai 59,81 persen percakapan dan Prabowo-Hatta 40,19 persen sebaran percakapan. Rupa-rupanya, masing-masing kubu menyadari betul bahwa perang media adalah salah satu cara untuk merebut perhatian publik, dalam hal ini rakyat Indonesia. Barangkali, itu pula yang menyebabkan adanya pernyataan provokatif yang muncul dari Fahri Hamzah, politisi PKS dan juga pengusung kubu Prabowo-Hatta. Katanya ia mengaku memiliki ratusan ribuan pasukan tempur di media jejaring sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan, menurut artikel di Merdeka.com pada 6 Juni lalu, pasukan ini beroperasi jauh sebelum pelaksanaan pilpres berlangsung.

Mortalitas Pemilih Saat perang media berlangsung, dimanakah rakyat berada? Sebagian ikut perang di media maya, sebagian ikut perang (opini) di kehidupan nyata, sebagaian lagi menonton perang di media maya dan kehidupan nyata.

Sekurang-kurangnya demikian yang kita amati sehari-hari. Dalam perang di media maya maupun di media nyata, korbannya bukan media, bukan pula elit politik, melainkan massa pemilih, yakni rakyat Indonedia.

Dalam perang antarmedia, yang tampak bukanlah keunggulan masingmasing kandidat, melainkan citra unggul. Media, pada titik ini, tidak sedang mengartikulaiskan gagasan-garasan menarik dari masing-masing caprescawapres dalam upaya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Media, pada titik ini, tak henti-hentinya untuk memburu keburukan kandidat yang menjadi lawannya sembari tak henti-hentinya menampilkan kebaikan kandidat yang diusungnya. Tidak penting apakah keburukan dan kebaikan itu datang dari suatu verifikasi data yang standar menurut kaidahkaidah jurnalistik yang berlaku. Dan, kebaikan dan keburukan itu terus diumbar dan diulang-ulang.

Debat capres dan cawapres yang digelar 7 Juni lalu, yang disiarkan SCTV, seharusnya bisa menjadi titik tumpu keberpihakan massa pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan gagasan dan ide-ide segar masing-masing pasangan dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Namun, debat kali ini membuktikan bahwa sejauh ini gagasan masingmasing capres dan cawapres masih mengawang-awang, pembicarannya masih normatif. Lagi-lagi, dalam hal ini, rakyat Indoensia menjadi korban, tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok kandidat yang tengah digadanggadang oleh media selama ini.

Kian hari pandangan masyarakat kian kabur, dibutakan oleh media, nalarnya ditumpulkan oleh media.

Masyarakat Indoensia, secara tidak sadar, pun ikut larut dalam perang media. Di dunia maya, mereka saling mencaci-maki. Rasa sentimental mereka terus dipupuk setiap hari.

Psikologi mereka bergerak ke arah situasi dimana mereka juga, diamdiam, menyimpan hasrat untuk saling merendahkan satu sama lain.

Mereka pun tidak perang gagasan, melainkan ikut andil dalam mereproduksi pesan-pesa media yang sudah diproduksi sejak awal.

Kian-harimasyakatmakintidakpeduli, apakah sosok pasangan kandidat ca-

pres hari ini sudah menyampaikan gagasan yang cermerlang atau tidak.

Masyarakat disibukkan dengan dendam masing-mgasing untuk mengalahkan lawan masing-masing, tidak berdasarkan rasionalitas pilihan, melainkan berdasarkan rasa haus akan menang, yang harus segera dibayarkan dalam kotak TPS nanti. Bila perlu, mereka akan pasang taruhan, harga diri mereka adalah harga untuk membela martabat dirinya yang setia dan fanatik itu.

Pembelajaran apa yang mampu kita petik dalam perhelatan politik pilpres di era transisi demokrasi kita hari ini? Salah satunya, tiada lain ialah, bahawa demokrasi kita telah ditunggangi oleh media untuk kepentingan ekonomi politik mereka. Media tidak kuasa untuk menahan gejolak keberpihakan mereka pada salah satu pasangan kandidat. Media tiba-tiba tergerus ke dalam arus politik yang menempatkan mereka pada posisi yang siap untuk berperang setiap saat. Peperangan mereka begitu tajam dan amat kentara walaupun di satu sisi turut mewarnai euforia demokrasi kali ini. Gejolak media kali ini memang disadari mampu menghidupakan suasana demokrasi yang tengah berlangsung sebegitu rupa sembari, di lain sisi, secara diam-diam mengantarkan massa pimilih (rakyat Indonesia) pada posisi di ambang tubir kematian.

Usut dugaan korupsi proyek BWS, Kejari Praya serahkan ke Kepolisian Masyarakat menanti kinerja Polres Loteng

*** Daya serap rendah, bupati ‘’warning’’ sembilan SKPD “raport merah’’ Kinerja Pimpinan SKPD juga harus dievaluasi

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

Rubrik Konsultasi Pajak, dibuat sebagai sarana untuk berkomunikasi / berkonsultasi tentang berbagai permasalahan wajib pajak kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, selain rubrik itu juga bertujuan untuk mempublikasikan berbagai peraturan perpajakan yang baru yang perlu disosialisasikan. Kepada masyarakat umum / wajib pajak dapat mengirimkan pertanyaan ke dalam bentuk surat langsung kekantor Harian SUARA NTB di Jl. Bangau No.15 Cakranegara Mataram, atau ke Bidang P2 Humas Kanwil DJP Nusra, di Jl. Sudirman Rembiga, atau melalui email : hariansuarantb@gmail.com.

Pertanyaan Anda akan dijawab langsung oleh Bidang P2 Humas Kanwil DJP Nusra.

Pertanyaan : Salam sejahtera Kanwil DJP...

Saya mau bertanya tentang NPWP. Orang tua saya baru - baru ini meninggal dunia.beliau memiliki No. NPWP. nah bagaimana cara menonaktifkan No. NPWP beliau?sedangkan NPWP ini di pakai untuk membuat usaha?apakah bisa balik nama??terima kasih.

Jawab : Apa kabar ibu hartini apriliana? Sebaiknya NPWP yang dipergunakan untuk melakukan usaha, menggunakan NPWP baru atas nama yang bersangkutankarenasemuayangtelahmemenuhipersyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor DirektoratJenderalPajakuntukdicatatsebagaiWajibPajakdan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Sedangkan untuk surat permohonan penghapusan NPWP seseorang yang sudah meninggal dapat diajukan oleh ahli warisnya ke Kantor

Harus Diremajakan MENIMBANG faktor keselamatan dan kenyamanan penumpang, Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB meminta kendaraan angkutan umum yang sudah tua harus diremajakan. Hal ini menurut Wakil Ketua Organda Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal kewenangan dari pihak Dinas Perhunbungan untuk melakukan penertiban terhadap angkutanangkutan umum tua yang masih beroperasi.

“Kita juga tidak memungkiri banyaknya ken(Suara NTB/dok) daraan tua yang beroperaAntonius Zaremba si untuk angkutan umum, Mustafa Kamal ini bisa saja menjadi ancaman keselamatan penumpang,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (12/6) kemarin. Beroperasinya Angkutan Umum Antar Provinsi (Akap), Angkutan Kota (Angkot) dan Angkutan Pedesaan (Angdes) dengan jam operasional yang sudah lama ini, mendesak untuk dilakukan peremajaan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota. Karena disebutnya, KIR yang dilakukan untuk mengecek langsung kondisi kendaraan dianggap tak begitu efektif.

“Jangan ada sesuatu kemudian angkutan tua ini diloloskan saja, bila perlu cabut saja izinnya kendaraan-kendaraan umum yang sudah uzur ini,’’ tambahnya. Faktor lain yang menambah kekhawatirkan kemungkinan banyaknya kecelakaan angkutan umum karena kondisi ruas jalan di provinsi ini rata-rata tidak bagus. Pengaspalan hanya dilakukan pada jalan-jalan tertentu, sementara di sebagian besar ruas jalan hanya dilakukan tambal sulam dan bergelombang.

Faktor tersebut akan mempengaruhi operasional angkutan tua. Antonius menyebutkan peran semua pihak diperlukan dalam hal mendukung kelancaran dan keselamatan dalam berkendara ini. Berkembangnya pariwisata di NTB mestinya disikapi dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Artinya keberadaan angkutan tua ini akan mempengaruhi penilaian wisatawan terhadap daerah.

Ia sangat mendukung para investor yang bergerak di bidang jasa transportasi umum ini lebih banyak di NTB. Hal ini dimaksudkan untuk memberi fasilitas keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang menggunakan pilihan transportasi darat. “Kalau perusahaan penyewaan misalnya, mereka akan melakukan uji berkala secara professional terhadap kendaraan yang disewakannya. Kalau angkutan umum, biasanya jarang dilakukan service berkala ini yang kita hawatirkan akan memberi dampak bagi banyak orang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya. (bul)

Pelayanan Pajak dimana terdaftar dengan menyertakan foto copy surat kematian dari yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketetentuan Umum Perpajakan dalam Pasal 2 ayat 6 disebutkan bahwa, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau d. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Mataram (Suara NTB) Lima tokoh yang dianggap telah berkontribusi besar terhadap perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di NTB diusulkan oleh masing-masing perwakilan kabupaten kota untuk menerima penghargaan Upakarti yang disiapkan Kementerian Perindustrian.

Kelimanya, selanjutnya akan diseleksi dan mengerucut menjadi satu orang pilihan yang akan diajukan ke Kementerian untuk menerima penghargaan bergengsi dua tahun sekali itu.

Rapat tim seleksi dari kelima kandidat tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Kamis (12/6) kemarin. Meli-

batkan para pakar dan akademisi, media massa dan tim seleksi dari Disperindag NTB dipimpin langsung ketua tim seleksi, Kabid Agro Kimia dan Industri Disperindag NTB, Drs. Bambang Sugeng Ariadi, MM. Dalam pembahasan tersebut, lima kandidat penerima Upakarti yang masuk dari masing-masing kabupaten/ kota diantaranya Ir. Bing Gi-

Mataram (Suara NTB) Kebijakan PTNNT merumahkan sekitar 3.200 karyawan sebagai buntut berhentinya proses kegiatan penambangan sejak 6 Juni 2014, dinilai sebagai bentuk penyanderaan terhadap karyawan. Pasalnya karyawan dijadikan sebagai daya tawar oleh perusahaan ketika pemerintah berupaya mener-

apkan UU minerba.

Demikian dikatakan juru bicara Fraksi Golkar Baiq Indah Puspitasari saat Rapat Paripurna DPRD NTB Tentang Pemandangan Fraksifraksi Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 di ruang sidang DPRD NTB, Kamis (12/6) kemarin. “Saat pemerintah berupaya menerapkan UU nomor 4 tahun 2009, nasib karyawan menjadi nilai tawar tersendiri,” ujarnya.

Pihaknya beranggapan bahwa di satu sisi, pemerintah dihadapkan kepada dilema besar yakni nasib karyawan ketika perusahaan berhenti beroprasi.

“Namun di sisi lainnya, pemerintah harus menerapkan kedaulatan UU sebagai dasar hukum yang berlaku,” paparnya.

Ditambahkannya, sebenarnya pemerintah tidak hanya serta merta ingin menerapkan UU tersebut tanpa adanya toleransi.

“Wakt u Baiq Indah Puspitasari

SULAM BIBIR

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Diberi Pelatihan Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, kembali memberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada perempuan rawan sosial dan ekonomi di Kota Mataram. Kelompok tersebut akan terus dipantau serta pendampingan secara berkala.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menyebutkan, sedikitnya ada tiga kelompok yang terdiri dari 10 orang yang mendap-

atkan pelatihan dan bantuan peralatan dari pihaknya. Pelatihan dan bantuan tersebut, sambungnya, pada dasarnya memberikan bekal serta keterampilan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi, sehingga masyarakat mampu membuka usaha sendiri.

“Ini dari tiga kelurahan, Dasan Cermen, Dayan Peken dan Monjok, masing – masing kita minta mengirim 10 perwakilan,” sebut Khalik ketika dikonfirmasi di ruangannya, Kamis (12/6).

Kelanjutan dari program tersebut, katanya, akan terus

dilakukan dengan menggunakan pola pendampingan dan pengawasan. Artinya, ketika masyarakat mencoba berusaha dan ada perkembangan signifikan dari hasil usahanya, akan diberikan bantuan modal. Disebutkan, masing – masing orang akan mendapatkan satu paket peralatan yang berisikan enam jenis alat. Yakni, penggiling mie, oven, backing fun, mixer dan dua alat lainnya. Adapun, anggaran bantuan peralatan tersebut berasal dari APBD Kota Mataram sebesar Rp 36 juta. (cem)

anto pelaku industri kerajinan akar gambol jati, di Ampenan, Hj. Nurul Aini pembina perajin gerabah di Banyumulek, Lombok Barat, Hj. Zainab pelaku industri olahan rumput laut dan Sunarti penggerak pengembangan industri mete di Dompu. Keempatnya masuk katagori Kepeloporan karena telah berperan aktif dalam pengembangan IKM melalui kerjasama kemitraan.

Sementara satu kandidat lainnya, yakni Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. KH. Zulkifli Mahadli, SH, MM., yang dianggap berperan mendorong berkembangnya industri kecil dengan dukungan kebijakannya. Bupati ini masuk pada ka-

tagori Kepedulian karena dianggap telah berperan nyata dalam pengembangan industri ini. Selanjutnya untuk katagori jasa Pengabdian (pelestarian industri kecil) tidak ada tokoh yang diajukan oleh masing-masing kabupetan/kota.

Kelima kandidat ini oleh tim penilai dari daerah akan diseleksi kembali. Dengan mempertimbangkan trend perkembangan usaha dan binaannya minimal dari lima tahun sebelumnya. Penghargaan-penghargaan yang sudah diterima serta eksistensinya hingga saat ini. Dari seleksi awal, tiga yang paling dikuatkan untuk diseleksi kembali, yakni Bing Gianto, Hj. Nurul Aini dan Zulkifli Mahadli

mengacu pada kelengkapan data-data pengajuannya.

“Kita sudah lama tidak mendapatkan Upakarti, mudah-mudahan ada yang lolos seleksi tim pusat nanti mewakili nama NTB menerima penghargaan,” terang Bambang. Ia mengulas NTB terakhir menerima penghargaan yang tak jauh beda dengan Kalpataru ini pada masa kepemimpinan mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan karena dianggap telah berhasil mendesain pusat pasar mutiara di Mataram Craft Center (MCC) di Sekarbela.

Upakarti tersebut simbolnya kini dipasang di simpang empat Sweta, Cakranegera. (bul)

Masalah PTNNT Dinilai Bentuk Penyanderaan Karyawan

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

(Suara NTB/cem)

BERBINCANG - Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H. Ahsanul Khalik berbincang dengan salah satu peserta dan memperlihatkan bantuan peralatan yang akan diserahkan.

Lima Tokoh Penggerak Industri NTB Diusulkan Terima Upakarti

KECANTIKAN Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

Halaman 7

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

yang diberikan pemerintah kepada perusahaan cukup lama supaya perusahaan bisa beroprasi sesuai dengan UU yang berlaku,” tambahnya.

Amanat yang tercantum dalam UU minerba tersebut sebagai hukum negara harus ditegakkan oleh pemerintah.

“Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan menegakkan kedaulatan UU agar bisa diterapkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Dengan keadaan sekarang ini, pihaknya mengaku prihatin terhadap apa yang sedang terjadi tentang polemik PT NNT. Pasalnya, masalah tersebut terkait dengan nasib masyarakat yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Kedepan, pihaknya berharap permasalahan PT NNT bisa diselesaikan secepatnya dengan tidak merugikan pihak manapun. “Selain itu, tentu dengan tidak menghilangkan

nilai kedaulatan UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba dan tidak merugikan rakyat,” tutupnya. (ami)

SHOWROOM

RUPA-RUPA

COUNTER

12

(Suara NTB/dok)

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

FURNITURE

SHOWROOM

TRAVEL

12

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

Jadi Tim Pemenangan Presiden, Kepala Daerah Harus Cuti Mataram (Suara NTB) Berdasarkan SK dua tim pemenangan pasangan calon presiden yang ada di NTB, terdapat beberapa kepala daerah yang dipercayakan sebagai tim pemenangan calon presiden yang akan bertarung 9 Juli nanti. Terkait dengan hal itu, jika kepala daerah akan melakukan kegiatan kampanye, maka harus ada surat izin cuti yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/6) kemarin, mengatakan semua kepala daerah yang akan berkampanye terbuka untuk memenangkan salah satu calon presiden haruslah memiliki surat izin cuti. “Itu harus. Kecuali jika hari libur, kepala daerah bisa kampanye tanpa izin cuti,” ujarnya.

Disebutkannya, sejauh ini dari beberapa kepala daerah yang menjadi tim pemenangan calon presiden, baru Gubernur saja yang telah mengajukan surat permohonan izin cuti. “Sejauh ini baru Gubernur. Beliau melakukan permohonan izinnya ke pusat, akan tetapi ditembuskan juga ke KPU,” sebutnya.

Ditambahkannya, dalam kampanye Pilpres, jadwal tidak ditentukan secara khusus layaknya ketika Pileg. “Dari tanggal 4 Juni sampai 5 Juli itu tidak ada jadwal khusus. Peserta bisa menggunakan waktu tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB, M. Khwailid, mengatakan pihaknya kini tengah mempersiapkan surat kepada beberapa kepala daerah yang menjadi tim kampanye yang isinya mengingatkan jika kepala daerah tersebut akan melakukan kampanye, persyaratan administrasi haruslah diselesaikan. “Termasuk di sana mengenai surat izin cuti,” tuturnya.

Selain itu, Bawaslu juga dalam tahap antisipasi dan mengingatkan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses kampanye. “Beberapa hal untuk antisipasi juga kita ingatkan, seperti tidak berkampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan lainnya,” pungkasnya. (ami)

POLHUKAM

Dinas Dikbud Diduga ”Sunat” Anggaran Proyek Alat Peraga Giri Menang (Suara NTB) – Dana proyek pengadaan alat peraga senilai Rp 2 miliar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diduga disunat oleh dinas terkait. Dewan menemukan, pada tender proyek ini justru yang naik Rp 1,4 miliar bukan Rp 2 miliar.

Dewan pun akan mempertanyakan ke Dikbud kemana anggaran sekitar Rp 600 juta yang diduga disunat tersebut.

Anggota Komisi II Indra Jaya Usman menerangkan, awalnya Dikbud mengajukan anggaran untuk pengadaan alat peraga ke Dewan. Menurut dinas, alat peraga masih kurang sehingga perlu ditambah dan diperbanyak. Atas dasar itulah Dewan menyetujui usulan Dikbud dengan menganggarkan Rp 2 miliar pada DPA. Namun pada tender justru anggaran yang naik justru Rp 1,4 miliar. Jika alasan dinas untuk perencanaan dan biaya tender, malah menurutnya tidak benar.

Karena sebelum dianggarkan untuk pengadaan alat peraga sudah ada perencanaan jauh se-

belumnya sehingga anggaran tender pada DPA Rp 2 miliar tidak diganggu gugat. “Bisa mengarah ke pidana kalau SKPD mengubah atau memotong anggaran di tengah jalan sebelum dibahas di APBDP,” terangnya.

Dugan pemotongan dana ini diketahui pada saat rapat gabungan komisi dengan SKPD, terkait evaluasi serapan. Terutama persoalan rendahnya realisasi fisik dan keuangan sejumlah SKPD menjadi perhatian khusus dewan. Pasalnya tidak kali ini saja SKPD tak mampu mencapai target realisasi, akan tetapi hampir berulang hampir tiap

tahun. Sejumlah SKPD yang serapannya di bawah 5 persen antara lain, Dikbud, Pariwisata dan Kantor Aset Daerah.

Menurutnya, fenomena ini malah oleh SKPD dinilai sebagai kebiasaan yang dianggap hal lumrah. Padahal rendahnya realisasi menandakan kalau knerjanya SKPD tidak beres. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan ini terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pimpinan. Hal ini menyebabkan SKPD menganggap hal biasa jika tak mampu mencapai target realisasi. Seharusnya, terhadap SKPD ini diberlakukan

Diduga Bunuh Tetangga, Jack Serahkan Diri ke Polisi Giri Menang (Suara NTB) Seorang pria berinisial NS alias Jack (35) Warga Dusun Gunjan Sari, Desa Agar- Agar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Pria tersebut sebelumnya diduga melakukan penganiayaan terhadap tetangganya yang bernama Marsanem. NS akhirnya mendekam di tahanan Polres Lombok Barat (Lobar), Kamis (12/6).

“Awalnya warga sekitar tidak mengetahui tentang adanya peristiwa pembunuhan. Si korban ini menghilang pada tanggal 4 Juni 2014. Nah dari situ warga mulai melakukan pencarian. Hingga pada akhirnya ditemukanlah mayat yang dikubur di dekat sungai yang tidak jauh dari rumah korban.

Penemuan itu pada hari selasa 10 Juni 2014 yaitu sekitar setelah seminggu sang korban menghilang,” jelas Kasat Reskrim Polres Lobar, Sidik Priamursita.

Keterangan yang disampaikan Mursita, korban tewas setelah dianiaya oleh Jack. Sementara motif pembunuhan yakni berupa dugaan terkait adanya dendam masalalu yang dipendam oleh pelaku sendiri. NS memberikan keterangan kepada polisi bahwa dirinya masih tidak menerima lantaran anaknya yang meninggal. Lantas ia menuding Marsanem sebagai pelaku yang membunuh anaknya. “Pelaku mengatakan bahwa dirinya kesal karena ia menduga bahwa anaknya yang meninggal lantaran pernah disantet oleh Marsanem,” kata Kasat Reskrim tersebut.

Sebelumnya dikatakan peristiwa pembunuhan itu terjadi sekitar pukul 00.00 Wita. Korban tengah berjalan pulang seusai bertamu ke rumah tetangganya yang berjarak sekitar 100 meter.

Korban sempat melintasi sebuah berugak dimana tempat sang pelaku sedang duduk – duduk bersama rekan – rekannya. Marsanem terus berjalan tanpa menghiraukan siapa saja yang berkumpul di Berugak tersebut. Pelaku akhirnya membuntuti korban dari belakang. Pelaku mengambil potongan batang kayu bakar sebagai alat untuk memukul korban. Marsanem akhirnya terkapar tak berdaya setelah dianiaya sang pelaku. NS lalu membungkus pelaku dengan sebuah karung dan menguburnya di pinggir kali sekitaran permukiman warga.

“Salah satu saksi yang kami dapatkan keterangannya mengatakan demikian. Saksi tengah mencabit rumput dan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Saksi memperkirakan bahwa hal itu merupakan bau bangkai anjing dan sebagainya. Namun tak menutup rasa penasaran, saksi ini terus mencari sumber bau yang busuk tersebut, hingga pada akhirnya ia menemukan mayat yang terkubur dan membentuk gundukan tanah,” katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, korban mengalami luka memar di bagian dada, bahu, punggung, pundak dan tangan.

Sementara saat ada penemuan mayat tersebut, pelaku langsung kabur dan melarikan diri ke rumah mertuanya. Takut diahimi massa, kemudian pelaku melapor melalui via telephone kepada kepala lingkungannya. Tak lama kemudian ia juga menyerahkan diri ke markas kepolisian terdekat. “Pelaku mengaku bersalah, dia sudah menyerahkan diri kepada kami, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan serta pelaku akan diproses secara hukum yang berlaku,” ujarnya.

Pelaku terancam akan dikenakan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan serta pasal 340 KUHP. “Pelaku terancam mendapatkan sanksi kurungan penjara hingga seumur hidup” pungkas Mursita. (met)

Polres Mataram akan Gelar Gema Tertib Ramadhan Mataram (Suara NTB) Menjelang bulan suci ramadhan, Polres Mataram akan menggelar Gema Tertib Ramadhan. Kegiatan itu berupa pembukaan pos – pos pelayanan terhadap masyarakat yang akan di berlakukan sepanjang arus lalu lintas, khususnya jalan wilayah Kota Mataram.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah penertiban untuk mengurangi pelanggaran, menampung keluhan masyarakat pengguna jalan, dan menekan angka kecelakaan. “Selaku petugas kami akan selalu mengawasi ketertiban para pengendara.

Kami akan memperketat memantau arus lalu lintas pada saat ramadhan nanti, khususnya menjelang buka puasa,” kata Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Indra Agung Perdana Putra.

Ia menyadari belakangan ini telah terjadi peningkatan angka kecelakaan. Korban kecelakaan didominasi oleh pengguna jalan yang tidak mentaati peraturan lalu lintas serta tidak menggunakan kelengkapan dalam berkendara. “Dari catatan angka kecelakaan terbesar selalu pada momen bulan ramadhan, mengingat kenyataan di jalan selalu dipadati kendaraan yang di dominasi roda dua. Terlebih lagi kendaraan yang menggunakan knalpot racing sangat mengganggu kenyamanan” jelas kasat lantas tersebut.

“Menjelang Puasa kami juga punya program yakni pemusnahan kenalpot bising (racing), mengapa demikian, bahwasanya knalpot racing yang banyak di gunakan sangat bising dan mengganggu kenyamanan masyarakat lebih – lebih masyarakat yang hendak menjalani puasa, bisa – bisa emosi warga tidak dapat dikendalikan ketika mendengar knalpot yang sangat bising,” katanya.

Dijelaskannya, dalam kegiatan gema tertib ramadhan nantinya, Satlantas Polres Mataram akan memberlakukan sistim praktis sidang di tempat, pada setiap razia tilang kelengkapan surat kendaraan. Tentunya hal ini melibatkan Jaksa Pengadilan sebagai petugas sidang, langsung pada tempat operasi bagi pelanggar tilang.

“Gema tertib ramadhan, akan berlakukan sidang langsung di tempat operasi razia surat kendaraan itu. Jadi akan lebih praktis dan tertib, sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalani puasa,” tegasnya. (met)

Halaman 8

(Suara NTB/dok)

Ispan Junaidi sanksi tegas sebagai pemicu kinerja mereka.

Ditempat terpisah, Kadi Dikbud Lobar Ispan Junaidi menampik jika ada pemotongan anggaran pada proyek pengadaan alat peraga. Ia mengaku kurang tahu proyek pengadaan

(Suara NTB/dok)

Indra Jaya Usman yang dimaksud dewan. “Namun kemungkinan itu salah ketik di ULP, makanya munncul angka tender yang dimaksud,” terang Ispan. Katanya, Dinas Dikbud Lobar menganggarkan untuk pengadaan alat peraga, melalui DAK. (her)

SISPAMKOT - Aparat keamanan dari Polres Lotim menggelar gladi Sispamkot di depan kantor KPU Lotim, Kamis (12/6) kemarin.

Selong (Suara NTB) Kamis (12/6) kemarin, aparat keamanan yang terdiri dari TNI-Polri dan dibantu aparat keamanan lainnya menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkot). Dalam rangka menjaga kepastian keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden, aparat keamanan ini menggelar Gladi bersih

Sispamkot langsung di depan kantor KPU Lotim yang melibatkan 523 personel.

Kabag Ops, Polres Lotim Kompol Arief Hidayat, SiK kepada media menjelaskan, dalam rangka membentuk sistem keamanan yang memadai pada pelaksanaan Pilpres 2014 ini khusus di pusat Kota Selong dilakukan sistem pengamanan ekstra.

Tempat-tempat strategis yang biasanya menjadi sasaran pada masa aksi yang melakukan penolakan terhadap hasil Pilpres, maupun tahapan pilpres lainnya. Seperti kantor KPU, Kantor Panwaslu Lotim, Pendopo Bupati dan Wakil Bupati serta Kantor Bupati dan DPRD Lotim.

Dari aparat Kepolisian, sambungnya diterjunkan 223 per-

sonel. Sisanya dari aparat TNI , Pol PP dan Brimob dan LLAJ. Pada pelaksanaan Pilpres, diakui ada massa yang merasa tidak puas terhadap hasil.

Dalam simulasi pengamanan terlihat, lebih awal disiagakan dari aparat Dalmas Polres Lotim. Jika ada kemungkinan Dalmas tidak mampu menghalau, langsung dari tim pengamanan Brimob diterjun-

kan. Dilakukan sistem pengamanan berantai menjamin pelaksanaan pengawasan pengamanan tercipta dengan baik.

Seperti pelaksanaan pengamanan aksi anarkis lainnya, polisi siap memberikan tindakan tegas untuk menghalau jalanya aksi. Tembakan gas air mata siap dilepas guna mengusir para massa aksi yang bersikap brutal. (rus)

Warga Tuntut Kades Kejaksaan Kembalikan Berkas Menemeng Diberhentikan Kasus Dugaan Penipuan Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat telah melimpahkan berkas kasus dugaan penipuan yang melibatkan warga Dasan Geres HZ ke Kejaksaan. Namun berkas itu dikembalikan (P19) lantaran belum lengkap, sehingga Polres perlu melengkapinya.

“Kami akan kirim lagi ke Kejaksaan setelah dilengkapi,” ungkap Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita, Kamis kemarin. Dikatakan, terhadap kasus ini pihaknya telah melakukan gelar perkara. Pihaknya juga telah memanggil pelapor dan terlapor.

Setelah itu, pihaknya melimpahkan berkas ke Kejak-

saan untuk dikaji. Hasilnya, berkas itu dikembalikan karena Polres perlu melengkapi kekurangannya. Dalam waktu dekat, berkas itu akan kembali dilimpahkan setelah dilengkapi kekurangannya.

Ia mengaku sebelumnya ada kesepakatan akan damai, pelaku perlu waktu untuk mengembalikan uang korban.

Namun jika pelaku melanggar kesepakatan maka tentu akan dicek kembali parkara ini.

Sebelumnya korban, Zaenuri Ihsan mengeluhkan kinerja Polres yang terkesan lamban tangani kasus ini. Pasalnya sudah sebulan lebih kasus penipuan yang menimpanya

ditangani Polres Lombok Barat, namun penanganan kasus ini tak kunjug jelas. Lantas ia pun mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus yang terkesan mandek di Polres Lombok Barat.

Ia mengaku sebulan memasukkan laporan penipuan yang diduga dilakukan pelaku inisial HZ ke Polres, namun tanggapan dari Polres tidak ada yang memuaskan. Polres beralasan berkas kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun setelah dicek di Kejaksaan ternyata tidak ada.

Hal ini membuatnya bingung, apa penyebab kasus ini mandek di Polres. (her)

Panwaslu Lotim Pertanyakan Akurasi DPT Pilpres Selong (Suara NTB) Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim) mempertanyakan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diplenokan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim beberapa waktu lalu. Sebanyak 832.211 DPT Pemilihan Presiden (Piplres) dituding masih banyak yang tidak valid. Ada sejumlah nama yang tidak memenuhi syarat masih tercatat dalam DPT. Hal ini dikemukakan Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Lotim, Miftahurrahman di Selong, Kamis (12/6) kemarin. Ia mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Pemilihan Legislatif (Pileg) seharusnya menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres. Faktanya, hal ini dinilai tidak dimasukkan KPU. Disebut sebanyak 17.100 DPKTB Pileg, yakni para pemilih yang menggunakan hak pilihnya

dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) informasinya masih dalam kotak. Semestinya DPKTB ini sudah masuk dalam catatan DPS Pilpres.

Selain itu, sejumlah rekomendasi yang telah disampaikan panitia pemilihan umum (Panwaslu) tingkat kecamatan saat proses pemutakhiran data setelah sampai data tersebut di KPU tidak kunjung ada perbaikan. Masih banyak tertuang nama yang seharusnya sudah tidak ada lagi. “Ada pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia dan atau yang pindah domisili masih tertuang,” ucapnya. Ditemukan juga sejumlah nama yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dikemukakan, pada saat Pileg diketahui proses pendataan dilakukan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Sedangkan dalam tahapan Pilpres ini panitia pemutakhir data pemilih sudah tidak ada lagi. PPS dipaksa

bekerja ekstra. Akibatnya, data yang tersaji memiliki potensi ketidakakuratan data sangat besar.

Persoalan data ini, lanjutnya siap akan dicermati lebih dalam oleh Panwaslu Lotim.

Disadari, data pemilih ini menjadi penyebab utama munculnya seabrek persoalan dalam kegiatan pesta demokrasi ini.

Validasi data, lanjutnya dilihat dari akurasi, mutakhir dan komprehensif. “Akurat itu kan tidak boleh salah, mutakhir berarti yang terbaru sedangkan komprehensif cakupannya luas dan semua yang memilih ini dinyatakan memenuhi syarat,” demikian Miftah.

Divisi Hukum KPU Lotim, Taharudin yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan data manapun memang pantas dipertanyakan. Siapapun, tidak saja Panwaslu sebutnya berhak memberikan masukan.

Komisioner KPU ini pun mempertanyakan dimana letak ketidakakuratan DPT. (rus)

Praya (Suara NTB) Desakan supaya Kepala Desa Menemeng Jonggat Lombok Tengah (Loteng), MS, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) tahun 2011, diberhentikan, disuarakan sejumlah warga desa setempat.

Desakan tersebut, disampaikan warga saat bertemu dengan Asisten III Sekda Loteng, H.Nursiah, S.Sos.M.Si., di Kantor Bupati Loteng, Kamis (12/6) kemarin.

Menurut Murdhani, koordinator warga, masih aktifnya MS sebagai Kades Menemeng kendati sudah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi raskin, telah memicu konflik di tengah masyarakat. Dimana masyarakat saat ini mulai tidak nyaman dengan keberadaan Kades Menemeng tersebut.

Bagaimana tidak, banyak masyarakat yang dulunya mendukung proses hukum atas MS mendapat pelayanan yang kurang baik ketika akan mengurus administrasi di desa.

Bahkan tidak sedikit yang mendapat perlakuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Kades yang notabenenya pelayanan masyarakat dalam kondisi apapun.

Untuk itu, tegas Murdhani, warga menuntut Pemda segera menonaktifkan Kades Mene-

meng, untuk sementara waktu.

Sampai menunggu selesainya proses hukum yang tengah menjerat yang bersangkutan. Dan, segera menunjuk Plt. Kades Menemeng yang benar-benar netral yang bisa memberikan pelayanan yang sama bagi semua masyarakat Desa Menemeng.

Menanggapi desakan tersebut, Asisten III Sekda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengaku ada mekanisme yang harus dilakukan untuk bisa memberhentikan sementara seorang Kades.

Syarat-syarat untuk bisa menonaktifkan Kades juga ada. “Jadi pemerintah daerah membuat keputusan untuk memberhentikan Kades ada mekanisme dan persyaratannya. Tidak bisa sembarang begitu saja,” terangnya.

Dalam hal ini pihaknya akan mengkaji dulu persyaratan yang ada. Apakah bisa pemerintah daerah menon-aktifkan Kades Menemeng. Berdasarkan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Bagian Hukum serta BPMD Loteng. Untuk memutuskan kebijakan seperti apa yang akan diambil. Apapun keputusannya nanti, pemerintah daerah akan menyampaikan kepada masyarakat pada hari Senin besok. (kir)

(Suara NTB/kir)

DESAK - Sejumlah warga Desa Menemeng Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Kamis kemarin bertemu Asisten III Sekda Loteng, H.Nursiah, di Kantor Bupati Loteng. Mereka mendesak Kades Menemeng diberhentikan karena diduga tersangkut dugaan korupsi raskin.

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

Kunjungan ke Museum Meningkat 400 Persen Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun 2014 ini, tingkat kunjungan ke Museum NTB meningkat mencapai 400 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pihak museum untuk melakukan promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Terlebih tahun 2014 ini sebagai tahun kunjungan ke museum dengan target kunjungan mencapai 100.000 pengunjung.

Kepala Museum Negeri NTB, L. Muhammad Faozal, S.Sos, MSi, menjelasklan, peningkatan secara kuantitas kunjungan tersebut tidak terlepas dari promosi gencar yang dilakukan pihaknya ke sejumlah pihak, seperti instansi-instansi milik pemerintah dan swasta seperti ke sekolah-sekolah dan travel-travel.

Promosi tersebut akunya terbukti sangat efektif untuk menarik minat para pengunjung agar tertarik datang ke museum.

Diakuinya, tingkat kunjungan selama bulan Mei mencapai angka 14.000 pengunjung. Sementara per 1 Juni ini sudah mencapai angka 8.000 pengunjung. Tidak kurang dari 800 sampai 1000 orang pengunjung pada hari-hari libur seperti sekarang ini datang ke museum. Para pengunjung tersebut masih didominasi para pelajar dari berbagai sekolah di NTB baik SD, SMP dan SMA. Menurutnya, ada trend positif atas kunjungan para pelajar ke museum saat ini. Jika sebelumnya museum dijadikan sebagai tempat berkunjung alternatif pada saat libur, tapi sekarang sudah bergeser menjadi tampat kunjungan utama. Hal tersebut, akunya, tidak terlepas dari surat imbauan Gubernur NTB ke sekolah-sekolah yang kemudian diperkuat dengan surat imbauan Dikpora agar pada saat berlibur peserta didik diarahkan untuk ke museum.

Menyambut antusiasme masyarakat berkunjung ke museum, Faozal mengaku pihaknya kini sudah berbenah dengan me-recovery seluruh koleksi museum yang mencapai 7.800 koleksi. Recovery sebutnya akan dilaksanakan minimal dua kali setahun, hal itu agar pengunjung tidak jenuh dengan koleksi yang sama.

“Karena koleksi yang kita tampilkan di saat ini baru 10 persen dari keseluruhan jumlah koleksi yang kita miliki karena keterbatasan tempat. Selain recovery, perbaikan di sejumlah titik juga dilakukan seperti perawatan di dalam museum, perbaikan instalasi AC dan listrik serta pencahayaan atas setiap koleksi museum. Itu semua untuk menyambut antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung jadi kita benahi semua” tandasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

MENINGKAT - Kunjungan ke Museum Negeri NTB terus meningkat. Peningkatan kunjungan ini lebih didominasi dari kalangan pelajar.

Operasi Cipta Kondisi Giri Menang (Suara NTB) Waka Polres Lobar, Kompol MD. Nasution mengatakan bahwa jelang Ramadan pihaknya melakukan beberapa operasi untuk cipta kondisi serta untuk melakukan antisipasi melalui beberapa operasi seperti oprasi penyakit masyarakat (pekat) judi, prostitusi dan lainnya serta melakukan oprasi Jaran untuk mendeteksi dini aksi pencurian baik pencurian motor dan lainnya.”Ini untuk cipta (Suara NTB/her) kondisi jelang puasa,” teKompol MD. Nasution rangnya.

Terkait masalah opersional THM, Wakapolres menerangkan, masalah pengaturan waktu oprasional THM bukan kebijakan kepolisian namun merupakan kebijakan pemda. “ Soal buka tidaknya THM itu kebijakan pemda setempat,” paparnya. Dikatakannya sesuai dengan instruksi kapolri bahwa pihaknya diminta untuk melakukan sinergi dengan pemda setempat, sehingga menyangkut masalah keamanan dan ketertiban selalu dikoordinasikan dengan pemda setempat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. (her)

BUDAYA DAN HIBURAN Konser Rock The Vote

Cegah Golput Lewat Musik Jakarta (Suara NTB) Dalam rangka menyambut Pilpres 2014,

tim RTV Indonesia menggelar konser Rock The Vote: Melawan Lupa hari Rabu (11/6) di

Rolling Stone Cafe, Jakarta.

Konser swadaya ini dimeriahkan /rif, Koil, Payung Teduh, dan Trio Lestari. Melalui musik, mereka menghimbau agar masyarakat dapat menggunakan suaranya dan memilih pasangan presiden yang tepat. Pelelangan foto, pembacaan puisi, stand-up comedy hingga testimoni oleh dua mantan aktivis ’98 pun melengkapi acara.

Halaman 9

“Sikap tidak netral atau golput dan tegas menetapkan pilihan muncul dari kekhawatiran kami akan kembalinya sosok cacat sejarah yang potensial bakal memimpin kehidupan bernegara,” tertulis dalam siaran pers konser Rock the Vote: Melawan Lupa, tulis traxmagz.com.

Rock the Vote sendiri dikenal sebagai sebuah organisasi nirlaba, non-partisan yang

tidak asing bagi kaum muda di Amerika Serikat.

Sederet nama yang berpartisipasi untuk Rock the Vote di Amerika Serikat seperti Chris Cornell ‘Soundgarden’, Miley Cyrus, Leonardo DiCaprio, Megadeth, The Ramones, Paul Van Dyk, dan masih banyak lagi. (berbagai sumber)

Hiburan Malam Saat Ramadhan

Bupati Izinkan, Dewan Minta Tutup Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat, Dr H Zaini Arony mengeluarkan kebijakan, tetap memberi izin oprasional Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar selama bulan suci Ramadhan. Namun kebijakan bupati tersebut disertai sejumlah catatan bagi para pengusaha tempat hiburan. Dilain pihak, Fraksi PKS jusru menginginkan agar THM ini ditutup total selama puasa. Alasannya, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi ummat Islam melaksanakan ibadah puasa malam maupn siang hari.

“Operasional THM di kawasan Senggigi saya beri izin dibuka namun dengan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pengusaha hiburan,”tegas Bupati, Kamis kemarin.

Dijelaskannya, terkait operasional THM di Senggigi akan diatur pertama masalah waktu operasional. Baik SPA, karaoke, live music , diskotik, paling cepat mulai dibuka Pukul 22.00 sampai Pukul 01.00 malam. Artinya hanya diberikan izin beroperasi 2-3

jam.

Ada pula sejumlah ketentuan yang perlu menjadi perhatian pegusaha hiburan, bagi karoke dan klub malam yang dentuman suaranya keluar, harus melakukan peredaman ekstra. “Entah itu dengan memperbaiki ruangannya, atau apa, supaya tidak mengganggu warga sekitar kafe,” pinta Bupati.

Untuk memberikan izin operasional ini, terang Bupati, pihakya sudah mengundang seluruh kades di kawasan

Senggigi dan Batulayar termasuk camat dan tokoh masyarakat untuk meminta pendapat. Pada umumnya mereka berpendapat setuju dibuka THM selama puasa, namun dengan catatan dimasksud.

Alasannya, karena banyak masyarakat disana yang akan kehilangan pekerjaan jika THM ditutup. “Saya akan secara ketat mengawasi terutama masalah kebisingan dan administrasi kependudukan,” terangnya. Selain itu Bupati

memberi perhatian terhadap beberapa Café masuk catatan pemda, pasalnya beberapa kali di café terkait ditangkap pelaku narkoba.

Terkait hal ini juga, pihaknya sudah melapor ke pihak Polda NTB bersama Polres Lobar beberapa waktu lalu.

Pada prinsipnya, apapun kebijakan yang akan diambil Pemda katakanlah memberikan izin THM dibuka maka Kapolda akan mengamankan kebijakan itu. Bupati menjamin tidak ada tumpang tindih izin seperti tahun lalu.

Karena kekhawatiran itulah, sehingga ia buru-buru berkoordinasi dengan Polisi. Bupati menjamin tidak akan terjadi duplikasi izin.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ia akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke semua pengusaha hiburan dan masyarakat perihal kebi-

jakan ini.

Terpisah Fraksi PKS DPRD Lobar, H.Lalu Patimura Farhan meminta agar THM ditutup selama puasa. “ Fraksi PKS setuju jika ditutup total, bahkan jika dibutuhkan rekomendasi Fraksi PKS akan merekomendasikan untuk penutupan total,” tegas Patimura Farhan.

Menurut Patimura, penutupan THM selama sebulan penuh ini jangan dikaitkan dengan hal lain termasuk urusan pendapatan. Pasalnya beribadah itu butuh ketenangan dan kenyamanan. “Bagaimana akan beribadah terutama saudara kita yang berada di kawasan wisata, kalau masih ada hiburan seperti ada suara musik, ada yang mabuk dan perempuan yang menggunakan pakaian dari batas kewajaran,” tandasnya. (her)

Festival Senggigi Diundur Setelah Ramadhan Giri Menang (suara NTB) Pelaksanaan Festival Senggigi yang biasa dilaksanakan bulan Juni, diundur setelah Ramadhan sekitar Agustus mendatang. Diundurnya festival tahunan ini, merupakan masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat di Lobar serta mengingat waktunya mepet dengan bulan Ramadhan.

“Festival Senggigi ini perlu persiapan suasana mendukung, karena mendekati Bulan Ramadhan maka festival diudur setelah puasa (sekitar Agustus),” terang Bupati Lobar Dr H Zaini Arony, Kamis (12/6).

Menurutnya, tidak jadi soal pelaksanaan festival Senggigi diundur karena waktu yang mepet dengan Bulan Ramadhan. Karena itu, pihakn-

ya sudah memberikan permakluman kepada semua pihak terkait pengunduran pelaksanaan festival tersebut.

Permakluman itu disampaikan melalui surat.

Namun kegiatan lain seperti Senggigi Fair tetap dilaksanakan, karena sudah dilaksanakan sejak jauh sebelumnya. Senggigi Fair ini diikuti sekitar 24 kabupaten dan kota, dimana tahun lalu dilaksanakan bersamaan dengan Festival Senggigi.

Senggigi Fair sendiri kegia-

tan baru, pihak promotor acara meminta Lobar sebagai lokasi. Sehingga, Pemkab Lobar pun siap melaksanakan even yang dikuti oleh daerah luar ini. Setelah even ini tentu ada even yang bersambung.

Antara lain lebaran topat, perang topat. Selain itu terus diisi dengan kegiatan wisata baik berkoordinasi dengan Asita dan PHR. Diketahui, festival senggigi merupakan event promosi yang telah telah ditetapkan sebagai event tahunan kabu-

paten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Tahun lalu, Event ini di desain melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, agar misi promosi kepariwisataan mampu menyentuh semua lapisan masyarakat baik nusantara maupun mancanegara. Pembukaan festival ini tahun lalu diawali dengan pawai sweni dan budaya melibatkan semua kecamatan dengan tema masing-masing. (her)

PAB Ke- 4

Cegah Budaya Kapitalis Geser Kearifan Lokal Pekan Apresiasi Budaya (PAB) ke empat kalinya digelar Pemda KLU. Tercatat 20 kontingen dari 5 Kecamatan di KLU ambil bagian, dengan keterwakilan peserta masingmasing 40 orang.

BUPATI KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., Kamis (12/6), menyambut PAB di Terminal Bangsal Pemenang, mengutarakan PAB yang digelar bertujuan untuk memberi pemahaman akan nilai budaya.

Arus modernisasi yang sangat kuat khususnya di lingkungan yang berkembang di sektor pariwisata, harus diantisipasi agar tidak menggeser kearifan lokal yang telah terbangun.

“Jangan sampai budaya kapitalis, menggeser kearifan lokal yang kita bangun.

Modernisasi miliki pengaruh sangat kuat, berimplikasi terhadap perbuahan pola pikir dan cara hidup masyarakat,” ujar Djohan Sjamsu.

Bupati mengingatkan, Pemda dan masyarakat bukan tidak menginginkan tidak hadirnya wisatawan mancanegara. Namun masuknya pengaruh barat di

(Suara NTB/ari)

PAB - Suasana meriah di pawai Pekan Apresiasi Budaya ke 4 di KLU. lingkungan masyarakat sedianya difilter dengan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri, serta tetap mempertahankan budayanya.

Kepala Bidang Kebudayaan, pada Dikbudpora KLU, Drs. Rianom, mengatakan PAB sebagai instrumen pemda dalam melestarikan budaya identitas diri daerah.

Pada PAB kali ini, beberapa yang ditampilkan mencakup sebagian besar ritual yang masih dilestarikan seperti Roah Bangket Bayan, Menyowok (ritual pembayaran denda karena melanggar aturan) Desa Bentek, Peresean, Ritual maulid adat Sesait, tak ketinggalan pula partisipasi siswa SD dan kesenian tradisional dalam bentuk March-

ing Band dan Gendang Beleq.

“Aspek pelestarian budaya agak sedikit belum banyak tersentuh. PAB inilah salah satu instrumen kita mensosialisasikan dan mempertahankan kearifan lokal,” ujarnya.

Rianom mengatakan, untuk penyelenggaraan keempat ini, PAB ditempatkan di Pemenang dengan harapan gelarannya dapat disaksikan oleh wisatawan. “Kami sudah berkoordinasi dengan (Bidang) Pariwisata (pada Dishubparkominfo) karena mereka yang bersentuhan langsung dengan wisatawan dan pelaku wisata (hotel),” ujarnya menjawab minimnya kehadiran hotel maupun wisman. (ari)

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Daya Serap Rendah Harus Diberi Sanksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendesak pemerintah daerah menindak tegas oknum kepala desa (kades) yang diketahui menunggak pembayaran beras miskin (raskin). Bahkan bila perlu, ada sanksi keras yang dijatuhkan kepada oknum kades-kades nakal tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., menanggapi besarnya tunggakan raskin di Loteng, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/6).

Ditemui di DPRD Loteng, (Suara NTB/dok) Kelan mengaku prihatin H. L. Kelan dengan besarnya tunggakan pembayaran raskin di Loteng. Karena bagaimanapun juga, hal itu akan membawa dampak langsung bagi masyarakat.

Di mana masyarakat tidak akan bisa menerima jatah raskin lagi tepat waktu. “Ujung-ujungnya yang rugi pasti masyarakat.

Karena raskin belum dibayar, jatah raskin untuk selanjutnya menjadi tertunda,” ujarnya.

Di satu sisi, keberadaan raskin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengurangi beban kebutuhan di tengah tingginya harga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sehingga Pemkab Loteng dalam hal ini harus tegas menindak para kades nakal yang menunggak pembayaran raskin. Apalagi itu sampai berlangsung lama. Jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya penyelesaian segera. “Segera panggil mereka (kades nakal,red).

Jika tidak ada kemauan baik, beri sanksi saja,” ancamnya.

Bila perlu, sarannya, sebagai shock therapy bagi para kades tersebut, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) desa bersangkutan ditahan sampai kades menyelesaikan pembayaran raskin. Dengan begitu diharapkan bisa memberikan efek jera, sehingga kasus serupa tidak diulangi kembali. (kir)

Bupati ’’Warning’’ Sembilan SKPD ”Raport Merah” Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, kembali mengeluarkan peringatan tegas terhadap jajarannya yang dinilai lamban dalam mencapai target daya serap. Bupati menyebut, delapan SKPD hasil evaluasi dalam rapat pimpinan (rapim) beberapa waktu lalu termasuk rendah daya serapnya. Sembilan SKPD ini diminta agar lebih proaktif dalam menjalankan programnya.

Bupati terus mengingatkan SKPD agar berupaya ekstra keras dalam rangka audit BPK untuk lapor a n keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2 0 1 3 yang sedang berlangs u n g .

Dalam hal ini, bupati sangat keras terh a d a p SKPD yang tak mampu menyelesaikan tugasnya berkaitan

H. Zaini Arony

dengan audit BPK, maka SKPD harus menerima konsekuensi yang dibuat sendiri yakni bersedia mundur sukarela. “Hasil evaluasi pada rapim lalu ada sembilan SKPD yang daya serapnya rendah. Mereka harus lebih proaktif,” tegas bupati, Kamis (12/6).

Pihaknya sudah melakukan evaluasi pertama mengenai upaya secara sungguhsungguh dari SKPD dalam rangka audit BPK tahun 2014, karena audit BPK untuk laporan keuangan pemda tahun 2013 sedang dilakukan.

Diharapkan kepada semua SKPD, karena persiapan WTP sudah dilakukan dua tahun berturut-turut. Namun, Lobar be-

DAK, harus ada petunjuk teknis (juknis) baru bisa dilaksanakan. Jika, juknis tidak keluar maka tentu tidak bisa keluar dananya. Namun tentu SKPD ini tetap harus proaktif.

Terhadap SKPD ini, pihaknya memberi deadline sampai pemeriksaan BPK akhir Juni. Setelah itu akan dievaluasi SKPD mana yang tidak menjalankan tugasnya sesuai target. Terlebih adanya delapan SKPD yang realisasi fisik dan keuangannya rendah di bawah 15 persen.

Menurut Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq, sampai dengan 31 Mei, realisasi keuangan untuk belanja langsung di bawah 15 persen ada, yakni RSUD Tripat, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Kantor Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum. (her)

(Suara NTB/dok)

Tuntut Pembayaran Sertifikasi

Puluhan Guru MTs Datangi Kantor Bupati dan Kemenag

Sikapi Ribuan Anak Telantar, BPMD Sinkronkan Data Tanjung (Suara NTB) Tingginya angka anak telantar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi perhatian Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD), Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak (PP PA) dan Pemerintahan Desa (Pemdes) KLU. BPMD akan berupaya mensinkronkan data lebih dulu dengan instansi terkait guna mencari bentuk persoalan dan solusinya.

“Kita akan sinkronkan data dulu dengan BPS, Dinas Sosial, Dukcapil, agar tercapai kesepahaman. Anak telantar versi Dinas Sosial, versi BPS, dan BPMD seperti apa, sehingga bisa kita temukan langkah konkrit acuan pembinaannya,” ungkap Kepala Bidang PP PA dan KB BPMD PP PA KB KLU Evi Winarni, M.Si., Kamis (12/6).

Evi menjelaskan, jumlah data anak telantar tersebut perlu diidentifikasi lebih lanjut terkait lokasi (dusun/desa), penyebab penelantaran apakah terkait ekonomi atau konflik rumah tangga orang tua. Dengan mengetahui penyebabnya, dapat ditarik satu kesimpulan cara penanganan jangka panjang.

Menurut Evi, anak telantar memerlukan kualitas peningkatan hidup. Paling penting keberadaan anak-anak pada katagori itu memperoleh hak-hak dasar menyangkut hak pendidikan. Apabila pada katagori anak tersebut terdapat anak-anak cacat, maka hak pendidikannya diarahkan ke sekolah penyandang cacat.

Evi berjanji, pihaknya akan mengkaji permasalahan tersebut. Namun demikian, pihaknya belum didukung anggaran. Mencontoh anggaran tahun 2014 ini, anggaran Bidang PP KB PA sebesar Rp 282 juta habis pada program yang dilaksanakan periode 17 - 19 Juni. Praktis setelah periode itu, tidak ada anggaran yang diandalkan untuk mengantisipasinya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KLU mencatat angka penelantaran pada katagori anakanak di KLU cukup tinggi. Data secara umum se-KLU tercatat jumlah anak balita telantar 118 orang, anak telantar 1.545 orang , anak nakal 116 orang , anak jalanan 5 orang, penyandang cacat 816 orang, eks penyakit kronik 87 orang, eks narapidana 57 orang. Lanjut usia yang telantar 3.352 orang, keluarga fakir miskin 16.652 KK dan keluarga yang menghuni rumah tidak layak huni 10.814. (ari)

lum memperoleh opini WTP. Untuk itu, tahun ini Pemda menargetkan predikat WTP bisa diperoleh. Tentu dengan catatan, SKPD harus ekstra keras melakukan upaya, terutama Kantor Aset Daerah.

Bupati menegaskan, bukan punishment yang diberikan ke SKPD, melainkan seluruh SKPD sudah membuat pernyataan pengunduran diri, jika tidak bisa menyelesaikan tugas dalam rangka audit BPK tahun 2014 ini. “Jadi mereka harus mundur sukarela jika tak mampu menyelesaikan tugas dalam audit BPK ini,” ujarnya mengingatkan.

Evaluasi kedua, kata bupati, terkait daya serap SKPD, pihaknya sudah mengevaluasi pada rapim beberapa waktu lalu. Alhasil, ada sembilan SKPD yang tidak melampaui daya serap di atas 15 persen seperti yang ditargetkan. Setelah dicek, banyak SKPD mengalami hambatan terkait dengan kebijakan nasional. Contoh

(Suara NTB/kir)

HEARING - Warga Desa Loang Make Janapria hearing dengan Komisi I DPRD Loteng, untuk menuntut adanya penunjukan Plt. Kades, Kamis (12/6).

Usulan Pelaksana Tugas Kades Belum Direspons

Warga Loang Make Protes Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Protes keras dilayangkan warga Desa Loang Make Kecamatan Janapria kepada Pemkab Lombok Tengah (Loteng) terkait lambannya penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Loang Make untuk menggantikan kades sebelumnya Akhmad Zauini yang meninggal dunia.

Padahal usulan Plt. Kades sudah dilayangkan sebulan yang lalu oleh BPD Loang Make.

Saat hearing dengan Komisi I DPRD Loteng, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPED) Loang Make tersebut, mengungkapkan, sejak meninggalnya Kades lama sekitar dua bulan yang lalu, kondisi pemerintahan di Desa Loang Make praktis lowong. Kondisi tersebut nyatanya berlangsung hingga saat ini. Akibatnya, banyak program desa yang tidak bisa berjalan.

Ironisnya, Pemkab Loteng selaku pembinaan pemerintahan yang seharus tanggap, just-

ru terkesan membiarkan kekosongan pemerintahan di Desa Loang Make tersebut. Terbukti, kendati sudah ada usulan Plt. Kades dari BPD setempat, Pemkab Loteng belum juga menunjuk Plt. Padahal keberadaan Plt. sangat penting, dalam menunjang kelancaran pembangunan di desa.

“BPD sudah menunjuk dan mengusulkan H.M. Mahrim sebagai Plt Kades Loang Make, tapi sampai sekarang belum juga dilantik oleh pemerintah daerah,” jelas Nursam, perwakilan warga. Atas dasar itulah, warga bersama BPD dan lembaga desa lainnya meminta kepada Pemkab Loteng segera melantik Plt. Kades Loang Make yang sudah ditunjuk. Bukan pejabat lain yang tidak pernah diusulkan oleh BPD Loang Make. “Kalau bukan penjabat yang diusulkan oleh BPD, kami masyarakat tidak akan menerima,” tegasnya.

Atas desakan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, L. Haris Munandar, saat menemui warga, mengaku kalau proses penetapan Plt. Kades Loang Make, agak lamban. Namun itu semua bukan karena disengaja, tapi karena persoalan aturan. Dalam penggantian kades harus disesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa menggantikan UU Nomor 9 tahun 2006. Sementara UU No 6/2014 belum bisa dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah (PP) selaku petunjuk teknis pelaksanaan UU tersebut belum keluar.

Merujuk penyataan Kepala BPMD Loteng tersebut, Ketua Komisi I DPRD Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., yang memimpin pertemuan, mengaku Pemkab Loteng sebenarnya bisa tidak merujuk kepada UU Nomor 6/2014, dalam melakukan penunjukan Plt. Kades Loang Make. Karena memang dalam UU tersebut menyatakan, harus ada PP dulu baru bisa diterapkan, walau UUnya sudah disahkan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan guru yang tergabung dalam guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) mendatangi Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Aksi demo ini dilakukan sebagai bentuk protes para guru ini terhadap pemda dan pihak Kemenag yang tak peduli dengan nasib mereka. Pasalnya, sampai saat ini gaji sertifikasi yang dijanjikan belum juga keluar, padahal di daerah lain sudah dibagikan.

Koordinator aksi, Hariadi Rahman menyatakan Pemda harus peduli terhadap nasib guru, terutama guru MTs yang sampai saat ini belum jelas dana sertifikasinya. “Dua tahun kami belum memperoleh sertifikasi. Ke mana anggarannya? Di daerah lain guru sudah dibagikan, tapi kok di Lobar ini belum,” kata Hariadi dalam orasinya.

Menurutnya, bupati selaku insan yang peduli terhadap pendidikan harusnya peduli terhadap nasib guru yang masih banyak terabaikan.

Karena ketika memilih bupati semua guru yakin kalau bupati yang dipilih mampu membantu mereka jika ada masalah.

Massa pun sangat ingin bertemu bupati, namun saat

bersamaan Bupati tengah menerima tamu dari pengusaha hiburan malam di Senggigi membahas perihal kebijakan operasional tempat hiburan malam di kawasan tersebut.

Setelah berapa lama orasi, massa belum juga ditemui bupati sehingga mereka pun pergi dengan kecewa.

Mereka kemudian melanjutkan orasinya di Kantor DPRD Lobar. Di sini mereka ingin difasilitasi pihak Dewan untuk bertemu Kemenag guna membahas persoalan ini. Pada kesempatan itu, Sekwan H L Saswadi berkesempatan menerima pendemo. Ia berjanji akan memfasilitasi para pendemo untuk bertemu dewan. “Ajukan saja surat ke kami nanti kami sampaikan ke Dewan soal masalah ini,”kata Sekwan.

Massa selanjutnya beralih ke Kantor Kemenag. Di sini massa diterima langsung Kepala Kemenag Lobar, H Muslim. Muslim menjelaskan pihaknya telah berupaya melaksanakan tugas selaku pelayan guru untuk mengusulkan apa yang mejadi hak para guru. “Namun harus diketahui, Kemenag instansi vertikal, sehingga mekanisme melalui usulan ke pusat, baru dipenuhi,”katanya. (her)

(Suara NTB/her)

AKSI - Puluhan guru madrasah melakukan aksi di Kantor Bupati Lobar. Mereka menuntut dana sertifikasi yang belum dibayar selama dua tahun.

Lotim Diminta Rekonsiliasi Data Selong (Suara NTB) Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Hasni mengatakan masalah yang harus segera diselesaikan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah persoalan data dengan

fakta. Di mana, dua hal ini pada aspek fakta aset dengan data anggaran yang belum terkoordinasi. Pemkab Lotim pun diminta untuk rekonsiliasi data.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Hasni menegaskan, Pemkab Lotim siap melakukan rekonsiliasi data terse-

but. Salah satunya dengan mencatat keberadaan aset di masing-masing SKPD. Di mana, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyebut ada sejumlah realita jumlah aset dengan catatan yang tidak sinkron.

Laporannya, ada sejumlah data yang masih tercatat

dalam dokumen anggaran, namun faktanya barangnya sudah tidak ada. Menghadapi hal ini, ada usulan pascaverifikasi ini akan coba dilakukan usulan penghapusan aset.

Rekonsiliasi data dilakukan dengan mencatat masingmasing aset tersebut di masing-masing SKPD. Dari reko-

mendasi BPK tersebut, jika Pemkab Lotim tidak segera melakukan rekonsiliasi data tersebut maka tidak mungkin Lotim bisa meraih opini LHP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ‘’Terbanyak dari temuan BPK, sambungnya ada pada alat-alat perkantoran,’’ terangnya. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

Jadwal Piala Dunia 2014 Siaran Langsung TVOne dan ANTV

Dendam Lima Tahun Lalu

Jumat, 13 Juni 2014 Brasil vs Kroasia 04.00 Wita Sabtu, 14 Juni 2014 Meksiko vs Kamerun 00.00 Wita Spanyol vs Belanda 04.00 Wita Cili vs Australia 06.00 Wita

Salvador Para pemain Belanda dipastikan akan turun ke lapangan menghadapi Spanyol dengan memendam kenangan pahit atas kekalahan di laga final Piala Dunia 2010 silam. Sebagian pemain Belanda mengaku belum bisa melupakan kekalahan itu dan akan menjadikan kesempatan ini sebagai laga balas dendam.

Minggu, 15 Juni 2014 Kolombia vs Yunani 00.00 Wita

STIE 45 Gelar Kejuaraan Futsal Rektor Cup I Mataram (Suara NTB) – STIE 45 Mataram akan menggelar kejuaraan futsal Rektor Cup I STIE 45 di Lapangan Futsal STIE 45, Mataram.

Kejuaraan yang memperebutkan total hadiah puluhan juta ini akan diikuti oleh sejumlah klub futsal papan atas di NTB. Ketua Panitia Kejuaraan Futsal Rektor Cup I, Fendy Admaja, kepada Suara NTB, Kamis kemarin menjelaskan bahwa kejuaraan ini akan dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 27 Juni 2014. Kejuaraan se-Pulau Lombok ini akan memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah beserta trophy.

Menurut Fendy, sejauh ini sudah ada 10 klub futsal yang sudah memastikan keikutsertaan mereka dengan mendaftarkan diri kepada panitia. Dari 10 pendaftar itu, terdapat sejumlah klub yang sudah memiliki reputasi di kalangan penggemar olahraga futsal. Mereka antara lain, Baker’s, Alcatraz, Anker A dan B, Exocet, Leader serta 45 United A dan B. Fendy menegaskan, jumlah peserta yang akan mengikuti kejuaraan ini rencananya akan dibatasi. Namun, pihaknya masih membuka kesempatan bagi klub lain yang ingin menjajal ketangguhan nama - nama besar tersebut. Karenanya, ia mempersilakan klub yang berminat untuk unjuk kebolehan di kejuaraan ini mengingat pendaftaran peserta hingga tanggal 17 Juni 2014. Untuk klub yang berminat mendaftar, menurutnya bisa menghubungi Anto di nomor kontak 087864731135.

Menurut Fendy, kejuaraan ini nantinya akan menggunakan pola home and away pada babak penyisihan. Untuk tim – tim yang berlaga di babak penyisihan, akan bermain dua kali, satu pertandingan di lapangan interlock dan pertandingan lainnya di lapangan rumput sintetis dengan ukuran lapangan yang lebih besar. “Babak selanjutnya, sistim gugur,” sebut Fendy melalui SMS-nya.

Fendy menegaskan pihaknya berharap kegiatan ini akan berlangsung lancar dan bisa menjadi ajang kompetisi yang sehat untuk para pecinta futsal di Pulau Lombok. (aan)

Sirkuit BMX Masih dalam Pengerjaan Mataram (Suara NTB) Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tinggal dua hari lagi. Namun sirkuit balap sepeda BMX yang ditargetkan siap untuk menjadi lokasi penyelenggaraan ternyata belum rampung. Namun demikian panitia Porprov NTB menyakinkan pembangunan sirkuit balap sepeda tersebut akan rampung dalam waktu dua hari lagi, sebelum pertandingan cross sepeda BMX. Pantauan Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (12/6) kemarin sirkuit BMX masih dalam tahap pengerjaan, beberapa ruas jalan sedang dirapikan dengan menggunakan alat berat sejenis buldozer. Beberapa gundukan tanah untuk jumping peserta balap sudah dibentuk menyerupai sirkuit untuk pertandingan BMX. Koordinator Bidang Pertandingan, Wibowo yang dikonfirmasi membenarkan bila sirkuit BMX masih dalam penyelesaian. Namun demikian Dosen IKIP Mataram ini mengatakan bahwa sirkuit BMX akan segera rampung dan dapat digunakan untuk pertandingan. “Dua hari lagi pembangunan sirkuit itu akan selesai. Dan kita pastikan dapat digunakan untuk arena pertandingan caor balap sepeda BMX,” ucapnya.

Dijelaskannya, sirkuit yang dibangun di Lahan GOR 17 Desember Turide Mataram itu sudah lama digarap oleh pengurus BMX. Namun minimnya anggaran mengakibatkan sirkuit dengan panjang 400 meter itu harus memakan waktu lama. Saat ini pihak Panitia Porprov NTB telah mengambil alih pembangunan sirkuit itu dan dipastikan akan rampung dalam waktu dua hari lagi. Itu artinya sirkuit BMX itu dapat digunakan untuk pertandingan BMX yang akan dilaksanakan, Minggu(12/6) mendatang.

Untuk diketahui, sebelumnya pembangunan sikuit BMX itu menggunakan anggaran dari urunan Pengurus KONI NTB hingga nilainya mencapai Rp 30 juta, namun anggaran itu tidak cukup sehingga pembangunan sirkuit itu terhambat. Saat ini sirkuit itu dalam pengerjaan dan akan dirampungkan secepatnya, karena akan digunakan untuk pertandingan Porprov NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

ALAT BERAT - Tampak alat berat sedang merapikan sirkuit BMX di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (12/6) kemarin.

Andres Iniesta

Sabtu (14/6) dini hari nanti, juara bertahan Spanyol akan memulai kampanye Piala Dunia 2014 melawan Belanda, sebagai ulangan atas final Piala Dunia 2010, alias balas dendam Belanda kepada Spanyol.

Saat itu di Johannesburg, pada final Piala Dunia 2010, tendangan Andres Iniesta empat menit sebelum perpanjangan waktu berakhir, mengubah segala perjuanWesley Sneijder gan Belanda. Spanyol menjadi juara dunia

untuk pertama kalinya.

Belanda pun kembali gagal mencicipi gelar juara dunia pertaPelatih: Vicente del Bosque

ma mereka yang sudah di depan mata.

Lima tahun berselang, pada Piala Dunia 2014 kedua tim raksasa Eropa itu akan bertemu lagi di Stadion Arena Fonte Nova, di Salvador, dalam laga pembukaan Grup B. Selain itu, ada juga pertandingan antara tim kuda hitam Amerika Selatan, Cili, dengan Australia.

Kapten Timnas Belanda, Robin van Persie, bersama Arjen Robben, Wesley Sneijder, Nigel De Jong dan Dirk Kuyt, adalah lima pemain yang lolos masuk ke skuad Belanda di Piala Dunia 2014. Terang-terangan Belanda menegaskan ingin balas dendam pada Spanyol.

Stadion: Arena Fonte Nova, Salvador

Pelatih: Louis van Gaal

“Saat itu (2010) adalah kesempatan besar bagi kami untuk memenangkan Piala Dunia dan kami hampir saja mendapatkannya,” kata bek Belanda, Ron Vlaar.

“Selalu ada perasaan membara untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Dengan bermain melawan Spanyol sekarang pada pertandingan pertama merupakan suatu tantangan besar,” ujarnya.

Sementara gelandang veteran timnas Belanda, Wesley Sneijder, mengatakan, luka karena kekalahan terhadap Spanyol masih terasa.

“Kekalahan itu seperti bekas luka yang belum sembuh. Hal itu selalu membuat saya kecewa setiap kali saya mengingatnya,” kata bintang Galatasaray tersebut.

Pelatih Belanda, Louis van Gaal, telah bereksperimen dengan formasi 5-3-2 yang dirancang menutup serangan ampuh dan serangan balasan Spanyol.

Namun ia menggunakan formasi 4-4-2 ketika melawan Welsh untuk mencegah Spanyol menebak sistem yang akan digunakan dalam pertandingan di Salvador. Belanda banyak bergantung pada tiga serangkai penyerangnya, yaitu Van Persie, Robben dan Sneijder, sementara sistem pertahanan Belanda dinilai sebagai kelemahan dari tim tersebut. (ant/ bali post)

Teknologi Canggih, Tapi Rumput Bermasalah Rio De Janeiro Teknis persiapan Piala Dunia Brazil 2014 masih saja memunculkan polemik. Meski telah mengadopsi sejumlah terobosan seperti teknologi garis gawang yang canggih.

Sayangnya, sejumlah persiapan lain, seperti rumput di Stadion Estadio Amazonia di Manaus justru masih bermasalah.

Teknologi garis gawang akan digunakan untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia di Brazil, dan dijamin oleh perusahaan penyedianya sebagai sistem yang 100 persen akurat dan tidak bisa diretas.

GoalControl, perusahaan penyedia teknologi garis gawang tersebut, menguji ulang teknologi tersebut April lalu di Stadion Maracana di Rio De Janeiro, tempat akan dilangsungkannya babak final Piala Dunia.

“Teknologi ini 100 persen akurat. Sistem ini akan bekerja,” kata direktur pelaksana GoalControl, Dirk Broichhausen, saat presentasi di Maracana, belum lama ini.

Hal itu merupakan kabar bagus bagi Frank Lampard

yang golnya dianulir, padahal jelas bola melewati garis gawang, ketika melawan Jerman pada pertandingan kedua melawan Jerman di Piala Dunia Afrika Selatan 2010 lalu.

Induk sepakbola dunia FIFA memberikan kontrak kepada perusahaan Jerman tersebut 16 bulan yang lalu.

Sebanyak 14 kamera berkecepatan tinggi akan dipasang pada masing-masing 12 stadion Piala Dunia untuk mendeteksi apakah bola melintas garis gawang atau tidak.

Presiden dari GoalControl, Bjoern Lindner, menjelaskan bahwa setiap gawang akan disorot oleh tujuh kamera yang mampu mengambil gambar 500 frame tiap detiknya, dan mengirim sinyal “Goal” kepada wasit jika kamera mendeteksi bola melintas garis gawang.

Namun dia menekankan, “Wasit lah yang mempunyai keputusan akhir. Dia bisa saja tak mengindahkan sistem kapan saja. Tapi dia tahu jika sistem itu dapat diandalkan.”

FIFA telah menguji sistem tersebut ketika Piala Konfederasi, latihan penutup untuk

Piala Dunia di Brazil, di mana sistem tersebut secara akurat mendeteksi setiap gol yang tercipta. Jika bola tidak melintas garis gawang maka pertandingan akan dilanjutkan.

Kamera-kamera yang dilengkapi dengan sensor teknologi paling mutakhir dipasang pada bagian catwalk di sekeliling stadion. Mereka mengukur posisi bola setiap dua milidetik dengan tingkat akurasi mencapai 0,5cm (0,2 inci).

Data dari kamera tersebut dikirimkan melalui sistem yang terenkripsi dan tidak bisa diretas, kata Broichhausen. “Sistem tersebut offline... tidak mungkin bisa dimanipulasi. Kami telah melakukan banyak uji internal dan eksternal, saya kira lebih dari 10.000 pengambilan gambar,” kata dia.

Juru bicara FIFA Johannes Holzmueller mengatakan “kami sangat bisa mempercayai” sistem tersebut berfungsi dengan baik.” Sistem itu dirancang untuk mendukung dan menghindarkan wasit dari kontroversi seperti ketika menganulir gol Lam-

(Suara NTB/ist)

KERING – Rumput di lapangan Estadio Amazonia di Manaus yang terlihat masih dalam kondisi kering meski sebentar lagi lapangan itu akan digunakan untuk laga antara Inggris dan Italia. pard, yang memantul dari tiang gawang dan melewati garis gawang, saat melawan Jerman.

Ketika Lampard melesakkan tendangan tersebut, skor pertandingan 2-1 untuk keunggulan Jerman. Gol yang dianulir tersebut seakan pertanda bagi kekalahan telak Inggris 1-4 dari Jerman di akhir pertandingan itu.

Sayangnya, meski mengadopsi teknologi canggih, sejumlah persiapan teknis

jelang pertandingan di Brazil justru masih dihantui permasalahan. Misalnya, rumput di lapangan Estadio Amazonia di Manaus yang terlihat masih dalam kondisi buruk hingga Rabu (11/6) lalu.

Padahal, stadion itu akan menjadi tempat berlangsungnya big match penyisihan Grup D Piala Dunia 2014 antara Inggris dan Italia.

Meskipun demikian, FIFA tetap yakin rumput akan siap tepat waktu. (ant/bali post)

Messi dan Ronaldo Berebut Panggung Rio de Janeiro Yang satu menjadi pemain bola paling dikenal, dan yang satu lagi menjadi pemain paling bernilai.

Mereka mengoleksi jumlah gol yang sama di Liga Champions dan segudang gelar.

Keduanya, baik Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi belum pernah mencicipi gelar piala dunia.

Keduanya, Messi dan Ronaldo memonopoli enam kali penghargaan player of the year. Keduanya juga menjadi peserta di dua edisi piala dunia terakhir tetapi gagal untuk merengkuh tropi. Messi hanya mencetak satu gol pada putaran final, sedangkan Ronaldo dua.

Sekarang harapan Argentina berada pada pundak Messi. Sementara Portugal berharap gol Ronaldo bisa menjadi penyelamat untuk keluar dari grup sulit.

Piala dunia Brasil kali ini bisa saja menjadi penentu antara Messi atau Ronaldo yang namanya akan disejajarkan bersama legenda Pele dan Diego Maradona serta Zinedine Zidane. Kompetisi ini akan mengubah reputasi keduanya.

Messi berumur 26 tahun dengan tinggi 1.67 meter (5ft 7inch) dan berat 67 kg (148 pound). Rekor jumlah gol Messi dan kecemerlangannya sama dengan Ronaldo yang berumur 29 tahun dengan tinggi 1.85 (6ft 1inch) meter dan berat 80 kg (176 pounds) yang bergaya hidup glamor.

Messi sudah tiga kali mengangkat tropi Liga Champion dengan Barcelona, sedangkan Ronaldo menambah satu tropi untuk Real Madrid bulan lalu yang sebelumnya juga sukses dengan Manchester United.

Keduanya rata-rata menc-

etak lebih dari 50 gol selama setahun di semua kompetisi bersama klubnya masingmasing. Ronaldo menjadi pemain yang paling dikenali dan paling laku menurut Repucom, sebuah perusahaan peneliti pemasaran olahraga.

Messi menjadi pemain bola paling bernilai berdasarkan observatorium sepak bola, CIES, yang terletak di Swiss.

Pemain Argentina itu bernilai 216 juta euro atau 294 juta dolar, sedangkan di umurnya yang sekarang Ronaldo hanya bernilai 114 juta euro.

“Keduanya merupakan atlet bagus dan keduanya mempunyai kualitas luar biasa. Kedunya bisa memenangi pertandingan bersama klub atau timnas mereka dengan kemampun mereka sendiri,” kata pelatih asal Jerman yang akan menangani Swiss di piala dunia 2014 Ottmar Hitzfeld.

Sementara sebulan lalu Maradona pernah mengatakan, “Messi tidak perlu memenangkan piala dunia untuk menjadi yang terbaik di dunia.” Menurut pemenang piala dunia 1986 itu, “Satu gelar dunia lagi atau kurang tidak bisa menghilangkan penghargaan yang telah diraih Messi.”

Musim ini Messi harus melihat Ronaldo mengangkat piala FIFA Ballon d’Or, penghargaan untuk pemain terbaik dunia yang musim lalu dimenangkan Messi. Piala dunia kali ini merupakan kesempatannya untuk menambah tropi di karirnya.

Sedangkan Ronaldo datang ke piala dunia setelah memenangi tropi pertama Liga Champions sejak 12 tahun, dan harus berjuang dengan masalah paha dan lutut. Menilai pemain dari era yang berbeda memang mustahil, tetapi Pele mengatakan dia bisa

tampil lebih baik karena wasit memberikan penyerang semacam perlindungan.

“Pada era saya, kami tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti sekarang.

Saya kira dengan peraturan seperti saat ini sama bisa mencetak lebih dari 1000 gol,” kata Pele beropini. Siapapun, Messi atau Ronaldo yang akan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia tidak akan pernah mengakhiri perdebatan.

Dua tahun lalu Ronaldo pernah mengatakan, “Kamu tidak bisa membandingkan Ferrari dengan Porsche karena keduanya memiliki mesin yang berbeda.” Namun, jika salah satunya bisa menjadi juara piala dunia akan menghapus pendapat yang mengatakan sebelum mereka mendapatkan tropi piala dunia, mereka tidak akan bisa disejajarkan dengan Pele dan Maradona. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 13 Juni 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

RUPA-RUPA

SHOWROOM

BANK

SUARA NTB

Jumat, 13 Juni 2014

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN MEBEL

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA EKSPEDISI

BOUTIQUE

TENUN LOMBOK

ADVERTISING

TELEVISI

JUAL MOBIL

KURSUS

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

TERASI

TANAH

SERVIS MOTOR

COUNTER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

Jendela SUARA Sastra NTB

Jumat, 13 Juni 2014

Halaman 14

Rapat Paripurna DPRD NTB

Dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 FRAKSI – fraksi di DPRD NTB, Kamis kemarin menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang baru saja disampaikan oleh Gubernur NTB. Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama kantor DPRD NTB itu itu diikuti oleh para anggota DPRD NTB dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. Moh. Syamsir, SH bersama Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman.

Dalam agenda penting tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si juga hadir dan menyimak dengan serius saran, masukan serta kritik – kritik yang disampaikan melalui para juru bicara fraksi masing – masing.

Penyampaian pemandangan umum fraksi dimulai dari Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Baiq Indah Puspitasari, SE. Lalu, berlanjut dengan Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya M. Intihan, S.Sos, Fraksi PKS dengan juru bicaranya Johan Rosihan, ST, Fraksi PBB dengan juru bicaranya, H. Busyairi, Fraksi PPP melalui juru bicaranya

Nurdin Ranggabarani, SH, MH, Fraksi PAN melalui juru bicaranya, H. Edy Muchtar, S.Sos, Fraksi NBR dengan juru bicaranya H. Najamuddin Musatafa dan Fraksi PGI dengan juru bicaranya, Parhan, ST. Sejumlah fraksi memberikan catatan kritis, mereka memaparkan berbagai persoalan yang mencuat, khususnya yang termuat dalam temuan - temuan BPK. Salah satu contohnya adalah terkait penghapusan aset yang jika diakumulasi nilainya mencapai miliaran rupiah.

Persoalan ini mencuat dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan Johan Rosihan.

Menurutnya, dalam penjelasan atas neraca juga terdapat keterangan

pengurangan/koreksi aset berupa penghapusan aset selama tahun anggaran 2013 sebesar Rp 943,679,400.00 untuk peralatan dan mesin, juga 290,950,000.00 untuk aset tetap lainnya.

“Berhubung dalam laporan tidak kami jumpai keterangan yang cukup memadai, kami meminta penjelasan lebih lanjut dari

saudara Gubernur terkait dengan penghapusan aset tersebut.”

Selain persoalan itu, fraksi – fraksi lain juga menyampaikan berbagai masukan, kritik dan apresiasi, khususnya atas keberhasilan Pemprov NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun anggaran 2013. Fraksi – fraksi DPRD NTB berharap, keberhasilan ini akan terus berlanjut dan memunculkan motivasi untuk meraih hasil lebih baik lagi di masa yang akan datang. (aan/*)

Pimpinan DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman dan H. L. Moh. Syamsir, SH

H. Muh. Amin, SH, M.Si (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Baiq Indah Puspitasari, SE

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PPP Nurdin Ranggabarani, SH, MH

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat M. Intihan, S.Sos

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PAN H. Edy Muchtar, S.Sos

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PKS Johan Rosihan, ST

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PGI Parhan, ST

(Suatra NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi PBB H. Busyairi

(Suara NTB/aan)

Juru Bicara Fraksi NBR H. Najamuddin Musatafa

(Suara NTB/aan)

Sejumlah Pejabat SKPD di lingkup Pemprov NTB menyimak jalannya rapat paripurna.

Jajaran fraksi – fraksi di DPRD NTB tampak serius menyimak jalannya rapat paripurna.

(Suara NTB/aan)

Sekretaris DPRD NTB Ashari, SH, MH dan jajarannya.

(Suara NTB/aan)

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Pendaftaran CPNS 2014 Diundur Minggu Ketiga Juli Jakarta (Suara NTB) Dengan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan persiapan, pemerintah mengundurkan masa pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dari rencana semula Juni menjadi minggu ketiga dan keempat Juli tahun ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, saat ini tim Panitia Selek-

si Nasional (Panselnas) masih melakukan penetapan formasi untuk setiap instansi.

“Pada awal Juli, akan diumumkan formasi tiap masingmasing instansi. Untuk pendaftaran online, rencananya akan

mulai dibuka pada minggu ketiga dan keempat bulan Juli,” ujar Herman di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, Herman memperkirakan, tes seleksi CPNS 2014 akan mulai digelar serentak, baik pusat mau-

pun daerah, pada Minggu pertama di bulan Agustus.

Menurut Herman, untuk pengadaan tes pada Agustus mendatang, secara keseluruhan akan dilakukan dengan menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Bagi daerah yang masih belum memadai infrastrukturnya, lanjut Herman, Kementerian PAN-RB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan

Budaya (Kemdikbud) untuk meminjam laboratorium dinas pendidikan dan kebudayaan (Dispendik) daerah.

Namun, untuk antisipasi, pihaknya tetap akan menyiapkan lembar jawaban komputer (LJK) saat ujian berlangsung. “Tentu semuanya harus ada plan B, harus ada antisipasi,” tutupnya.

100 Ribu Formasi Dalam kesempatan itu, Ke-

pala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Herman Suryatman mengemukakan, tahun ini ada 100 ribu kursi yang telah dialokasikan untuk CPNS pemerintah pusat dan daerah. Formasinya, 60 ribu untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya, 40 ribu, untuk jatah pegawai pemerintah

dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia juga menyebutkan, pada tes CPNS tahun ini, Pemerintah memberikan jatah 5 persen atau 5 ribu kursi dari 100 ribu kursi tersebut untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu.

“Selama ini kan pengisiannya (kursi CPNS) sangat kaku.

Hanya terpaku pada disiplin ilmu yang ada di ijazah. Ini reformasi birokrasi,” tuturnya. (ant/Bali Post)

Syarat Sebaran Perolehan Suara Wajib Dipenuhi Capres-Cawapres Jakarta (Suara NTB) Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti di Jakarta, Kamis (12/6), mengatakan syarat perolehan suara di lebih dari separuh jumlah provinsi wajib dipenuhi oleh pasangan caprescawapres untuk memenangi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

“Dasarnya ada UUD 1945 yang mengatakan syarat keterpilihan itu ada dua, yaitu suara terbanyak atau popular vote lebih dari 50 persen dan perolehan dukungan di sebaran lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia,” kata Ramlan ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta, Kamis.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden disebutkan bahwa untuk menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, pasangan calon peserta Pemilu harus memperoleh sedikitnya 50 persen ditambah satu

suara sah dan 20 persen suara sah di minimal separuh dari total provinsi di Tanah Air. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6a juga menyertakan syarat pasangan calon menang dalam Pemilu adalah mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah, termasuk juga sedikitnya 20 persen suara sah di lebih dari separuh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan itu, jika pasangan calon peserta Pilpres tidak memenuhi syarat perolehan suara seperti pada dua klausul tersebut, maka dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kembali bertarung di putaran kedua.

“Pembuat UUD itu menyadari betul dua kriteria itu paling tepat untuk kondisi Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Sehingga tidak hanya yang memperoleh suara terbanyak saja, tetapi juga sebaran perolehan suara di daerah itu diperhatikan,” jelas mantan anggota KPU itu.

Sementara itu, KPU belum memutuskan apakah akan menggelar pelaksanaan Pilpres dua putaran atau cukup hanya dengan satu putaran saja.

Komisioner Hadar Nafis Gumay menjelaskan jika pada saat penghitungan perolehan suara capres-cawapres nanti tidak ada satu pun pasangan yang memenuhi syarat perolehan suara sedikitnya 20 persen di lebih dari separuh jumlah provinsi, maka syarat ketentuan pasangan calon dengan suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih untuk periode 2014-2019.

“Untuk saat ini, kalau melihat perjalanan konstitusi di Negara kita, dua syarat ketentuan UU itu harus dipenuhi, idealnya seperti itu. Kalau tidak dapat dipenuhi duaduanya, baru kami turunkan yaitu yang syarat perolehan suara terbanyak saja yang menang, sehingga tidak perlu dua putaran,” ujar Hadar. (ant/Bali Post)

Akil Akui Bertemu Ratu Atut di Singapura

(ant/Bali Post)

KAMPANYE JOKOWI DAN PRABOWO - Calon Presiden nomor urut dua Joko Widodo (tengah) melambaikan tangan ke arah wartawan usai menghadiri acara Silahturahim Kiai Kampung di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6) (atas). Sedangkan Capres nomor urut satu Prabowo Subianto memberikan sambutan pada silaturahmi ke tokoh masyarakat Palembang H Abdul Halim di Palembang, Sumsel, kemarin.

Jokowi Kunjungi Ponpes Bustanul Ulum, Prabowo Temui Toma Sumsel Tasikmalaya (Suara NTB) Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (12/6) menghadiri acara Silaturrahim Kiai Kampung untuk Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Saya ingin mencoba memberi pemahaman dan klarifikasi mengenai isu-isu yang banyak sekali beredar selama pencapresan saya. Ini penting supaya masyarakat bisa memilah-milah, mana yg benar, yang salah, yang isu dan bukan isu,” kata Jokowi.

Dia mengatakan selama melakukan kampanye, ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan warga seputar pencalonan dirinya sebagai presiden.

“Pertama, mengenai isu penghapusan tunjangan sertifikasi guru. Itu tidak mungkin saya hilangkan, kalau ditambah pasti. Kalau dihapus ya bagaimana. Masa percaya dengan isu begitu. Logikanya kan gak masuk,” ujarnya.

Dia juga menyebut penyebaran isu bahwa namanya Herbertus Joko Widodo dan ayahnya warga negara Singapura sebagai fitnah. “Banyak memang yang mencari-cari kesalahan saya. Karena tidak berhasil menemukannya, akhirnya membuat fitnah, dan yang paling cepat menyebar pasti fitnah yang berkaitan dengan SARA,” tutur Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta itu juga mengklarifikasi isu yang beredar terkait penghapusan beras subsidi untuk warga miskin dan keterlibatannya dalam kasus pengadaan bus Transjakarta yang berkarat.

“Logikanya tidak masuk lah.

Pengadaan bus-bus itu tanggung jawab pengguna anggaran,

yaitu dinas terkait. Sedangkan, saya bertindak sebagai pihak yang hanya memerintahkan dinas untuk melakukan pembelian bus Transjakarta,” katanya. Ia juga memberikan penjelasan soal sebutan “presiden boneka” yang kerap ditujukan kepadanya.

Dia mengatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensiil sehingga wewenang sebagai presiden itu akan dimanfaatkan dengan baik untuk menentukan menteri-menteri, ketua lembaga dan lain-lain.

“Kalau mau kasih usul, silahkan, siapa saja boleh. Tapi, nanti yang memutuskan adalah presiden sebagai pemimpin negara.

Pemimpin itu harus tegas. Artinya, berani membuat keputusan dan berani mengambil resiko. Itulah artinya tegas,” katanya.

Jokowi dan Jusuf Kalla mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun ini dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Pesaing mereka, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, maju dengan dukungan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang.

ARTSHOP

SERVICE AC

Prabowo di Sumsel Sementara, calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Selatan saat mengunjungi Kota Palembang untuk kampanye pada Kamis (12/6).

Ia datang bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Dewan Pertimbangan Partai

Golkar Akbar Tandjung, dan Gubernur Sumatera Selatan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Usai melakukan pertemuan secara tertutup, Prabowo keluar rumah mengenakan tanjak rumpak, pakaian khas Sumatera Selatan.

“Saya mendapat kehormatan besar, karena diberi pakaian kebesaran khas Sumatera Selatan yang langsung dipakaikan sendiri oleh Kemas H Halim. Ini tandanya, saya diterima sebagai keluarga besar Beliau,” kata Prabowo.

Setelah melakukan pertemuan di kediaman Kemas H Halim Capres, Prabowo melanjutkan kampanye di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang.

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini dengan dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang.

Sementara pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB)Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengakui telah bertemu Ratu Atut Chosiyah di kantor imigrasi di Bandara Singapura dan bukan di Hotel JW Marriot Singapura.

Pengakuan itu disampaikan Akil dalam persidangan dengan terdakwa Gubernur Banten Non-aktif, Ratu Atut, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/6). ‘’Hanya saat itu saja waktu bertemu di konter imigrasi itu,’’ kata Akil menjawab pertanyaan Tim Penasehat Hukum Ratu Atut.

Akil menyangkal pertemuannya dengan Atut di Bandara Singapura itu membicarakan tentang janji pemberian uang untuk mengurus perkara sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi pada 2013.

Akil mengatakan pembicaraan dengan Ratu Atut hanya terkait pengurusan pemangku jabatan di Kabupaten Lebak saat sengketa Pilkada Lebak karena Ratu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten.

“Saya sudah katakan saya berobat. Saya sudah konsultasi tiga kali. Dalam rangka itu ketemu, kebetulan bertemu,” kata Akil tentang pertemuannya dengan Ratu Atut di Singapura.

Dalam persidangan itu, Atut yang menjadi terdakwa juga bertanya apakah dirinya pernah berjanji memberikan uang kepada Akil. Tapi, Akil membantah ada janji itu.

Pada persidangan 6 Maret, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Ratu Atut dan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias Wawan bertemu dengan Akil Mochtar di Singapura untuk meminta bantuan pemenangan perkara sengketa Pilkada Lebak.

Jaksa Penuntut Umum KPK Edy Hartoyo mengatakan bahwa terdakwa Wawan bersama Ratu Atut bertemu dengan Akil pada 22 September 2013 di lobi Hotel JW Marriot Singapura.

“Dalam pertemuan tersebut Ratu Atut meminta Akil Mochtar untuk membantu memenangkan Amir Hamzah dan Kasmin

dalam perkara terkait Pilkada Lebak dan akan menyediakan uang untuk pengurusan perkaranya melalui terdakwa,” kata Edy. Dalam perkara itu jaksa KPK menjerat Atut dengan pasal 6 ayat 1 huruf a subsider pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur mengenai perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

AKIL BERSAKSI - Mantan Ketua MK, Akil Mochtar (kanan) bersaksi dalam sidang untuk terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, Atut Chosiyah (kiri) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (12/6).

SABLON & KONVEKSI

ADVERTISING

BAKERY

GORDEN

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4935AZ NOKA/NOSIN: MH1UABC16YK004238/ UABCE1004249AN.IR. DAWAM. MP HILANG DISEKITAR JL.PEJANGGIK MATARAM

DIJUAL RUMAH DIJUAL

RUPA - RUPA

HOTEL

DIJUAL RUMAH MINIMALIS MODERN, LOKASI STRATEGIS BELAKANG KANTOR BPK RI UDAYANA MATARAM, BISA CASH/KREDIT HUB.65 PROPERTY LOMBOK, 081999978 919, 08533336660 DIJUAL RMH DI MONJOK LT.2,25 ARE, 2KT, 2 KM, 1RT, 1RK, LB 9X16 M, LISTRIK, SERTIFIKAT ADA, HARGA 475 JT, BS NEGO. HUB. 081805732203

SUARA NTB Jumat, 13 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bom Bunuh Diri

Empat Tentara Mali Tewas Bamako Seorang pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya empat tentara Mali dan Chad di satu kamp militer di Mali timur laut yang dipenuhi pemberontak, Rabu, kata sumber militer kepada AFP. Pembom itu menyerang dengan satu mobil sarat dengan bahan peledak di pintu masuk ke kamp, yang menampung tentara Mali serta pasukan internasional dari MINUSMA, pasukan penjaga perdamaian PBB. “Ada serangan dengan menggunakan bom mobil. Pembom bunuh diri tewas dan setidaknya empat tentara Chad dan Mali tewas di Aguelhok,” kata sumber militer Mali.

Satu sumber militer Afrika di Aguelhok, sebuah kota berpenduduk 8.000 di pegunungan Ifoghas, mengatakan beberapa tentara juga terluka. Ini adalah serangan besar pertama di wilayah Kidal sejak pemerintah dan tiga kelompok pemberontak utama menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada Mei, untuk mengakhiri hari kekerasan di gurun utara.

Kidal adalah tempat lahir gerakan separatis Tuareg Mali, yang ingin kemerdekaan bagi wilayah besar gurun utara yang mereka sebut “Azawad” dan telah meluncurkan beberapa pemberontakan sejak 1960-an.

Negara ini terperosok ke dalam krisis pada Januari 2012, ketika pemberontak Tuareg dari Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad meluncurkan pemberontakan terbaru. Sebuah kudeta berikutnya di Bamako menyebabkan kekacauan, dan militan yang terkait dengan Al-Qaeda dikuasai Tuareg untuk menguasai gurun utara Mali.

Satu operasi militer yang dipimpin Prancis diluncurkan pada Januari 2013 untuk menggulingkan kelompok garis keras, namun serangan-serangan sporadis oleh kelompok Islam bersenjata terus berlangsung, dan permintaan otonomi Tuareg belum diselesaikan.

Dua penjaga perdamaian Senegal tewas enam bulan lalu ketika sebuah mobil diisi dengan bahan peledak menabrak sebuah bank di ibu kota wilayah Kidal yang juga bernama Kidal—yang sedang dijaga oleh pasukan MINUSMA. Seorang pelaku jihad Mali, Sultan Ould Badi, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, dan menyebutnya itu adalah balasan bagi negara-negara Afrika yang mendukung operasi-operasi Prancis di benua tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutuk serangan mematikan terhadap misi pemelihara perdamaian di Mali. “Sekretaris jenderal mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan bom mobil hari ini terhadap kamp MINUSMA (Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali) di Aguelhok, Mali, sehingga menewaskan empat prajurit pemelihara perdamaian PBB dari Chad dan melukai enam lagi prajurit pemelihara perdamaian PBB,” demikian satu pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York.

Sejumlah prajurit dari Angkatan Bersenjata Mali juga dilaporkan cedera dalam serangan tersebut. Pemimpin PBB tersebut menyampaikan belasungkawa terdalamnya kepada keluarga korban dan pemerintah serta rakyat Chad dan Mali, dan mengharapkan kesembuhan cepat dan sepenuhnya bagi korban cedera.

“Serangan ini takkan menghilangkan tekad PBB untuk mendukung rakyat Mali dalam upaya mereka mewujudkan perdamaian dan kestabilan buat semua rakyat Mali,” kata pernyataan itu, sebagaimana dikutip Xinhua. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KAWASAN GAZA - Seorang warga Palestina sedang berkendaraan menyusuri jalan di sepanjang perbatasan antara Mesir dan selatan Jalur Gaza beberapa waktu lalu. Kawasan ini sering terjadi pertempuran antara Israel dan gerilyawan Palestina.

Balas Serangan Gerilyawan

Israel Lakukan Serangan Udara di Gaza Jerusalem Para gerilyawan di Jalur Gaza menembakkan roket ke Israel, Rabu lalu.

Serangan ini untuk pertama kalinya dilakukan sejak pemerintah persatuan Palestina dibentuk. Beberapa jam kemudian Israel melancarkan serangan udara mematikan di wilayah pesisir.

Militer mengatakan telah menargetkan gerilyawan di Jalur Gaza yang merencanakan serangan terhadap Israel. Seorang gerilyawan tewas dan dua orang lainnya terluka.

Tidak ada yang mengaku

bertanggung jawab untuk tembakan roket ke Israel dan tidak menyebabkan kerusakan atau cedera.

Setelah serangan roket terakhir, Israel mengatakan pihaknya menghubungi Hamas yang telah memer-

intah Jalur Gaza sejak tahun 2007.

Tetapi saat ini Israel juga mengkritik Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang kewenangannya telah terbatas pada Tepi Barat.

Kantor Berita resmi Pal-

estina WAFA mengatakan Abbas mengutuk serangan itu dan meminta semua faksi Palestina untuk menahan diri dari melakukan penembakan dan tidak memberi Israel alasan apapun menyerang Jalur Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam satu pernyataan, jika Hamas terus merencanakan serangan teror terhadap warga Israel.

Dia mengatakan Abbas

Musharraf Diizinkan Tinggalkan Pakistan

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Dua petugas medis di Sierra Leone sedang memeriksa warga yang terkena virus Ebola. Di negara itu, sebanyak 16 orang meninggal akibat terkena Ebola.

Hentikan Penyebaran Ebola, Sierra Leone Tutup Perbatasan Freetown Sierra Leone menutup perbatasannya untuk perdagangan dengan Guinea dan Liberia, Rabu, dalam upaya menghentikan penyebaran virus Ebola.

Sekolah-sekolah, bioskop, dan klub-klub malam di wilayah perbatasan juga ditutup. Menurut Departemen Kesehatan, 16 orang telah meninggal karena Ebola di Sierra Leone. Angka yang meningkat dua kali lipat dalam pekan lalu.

Pihak berwenang juga akan meningkatkan pos pemeriksaan kesehatan di distrik timur Kailahun dan memeritahkan semua kematian harus dilaporkan sebelum penguburan.

Siapa pun yang meninggal karena virus harus dikubur di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Keputusan untuk menutup sekolah-sekolah distrik datang setelah seorang anak berusia sembilan tahun yang orang tuanya meninggal karena Ebola, dinyatakan positif terinfeksi virus itu, kata Wakil Menteri Informasi Theo Nicol kepada Reuters.

“Ada lebih banyak kontak antara anak-anak sekolah yang sedang berlangsung daripada orang-orang dewasa, maka penutupan sekolah dilakukan di distrik yang paling terpengaruh,” katanya.

Larangan dikecualikan pada gereja-gereja dan masjidmasjid, tetapi para pemimpin agama harus mendorong siapa pun yang sedang demam untuk pergi ke klinik.

Kelompok-kelompok lokal menyambut langkah-langkah yang memberikan perhatian publik atas virus itu, yang dapat ditularkan oleh sentuhan korban atau cairan tubuh mereka.

Virus ini awalnya menyebabkan demam, sakit kepala, rasa sakit pada otot dan konjungtivitis, sebelum berlanjut ke tahap parah yang mengakibatkan penderita muntah, diare dan pendarahan internal serta eksternal.

Sekitar 328 kasus dan 208 kematian terkait dengan Ebola terjadi di Guinea, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, membuat wabah ini salah satu yang paling mematikan selama bertahun-tahun.

Lebih dari separuh kematian baru di Guinea berada di selatan wilayah Gueckedou, episentrum wabah yang dimulai pada Februari, dekat Sierra Leone dan perbatasan Liberia. (ant/bali post)

Karachi Pengadilan di Karachi, kota wilayah selatan Pakistan, Kamis, memerintahkan pencabutan pencekalan atas mantan penguasa militer Pervez Musharraf dalam tempo 15 hari.

Pengadilan meluluskan banding kami dan memerintahkan untuk mencoret nama Musharraf dari daftar cekal.

Perintah itu akan dijalankan setelah 15 hari,” kata Farogh Naseem, kuasa hukum Pervez Musharraf.

Tempo yang diberikan untuk melaksanakan perintah itu “akan memberi waktu bagi pemerintah untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi jika mereka menghendakinya,” ujarnya menambahkan.

Musharraf (70) terbang ke Karachi pada April untuk menjalani pemeriksaan kese-

hatan. Ia mengungkapkan keinginannya agar pencekalan itu dicabut, sehingga ia bisa mengunjungi ibunya yang sakit di Dubai.

Namun banyak pihak di Pakistan melihatnya sebagai taktik untuk lari dari negara tersebut dan menghindari hukuman atas kasus kriminal yang dituduhkan kepadanya sepanjang masa kepemimpinannya pada 1999-2008.

Musharraf didakwa melakukan pengkhianatan pada Maret terkait pemberlakuan darurat militer pada 2007 —sebuah kasus yang dilihat sebagai ujian bagi otoritas sipil di negara yang lama dipimpin oleh militer.

Ia juga menghadapi beberapa kasus pembunuhan, demikian laporan AFP. (ant/bali post)

DIKAWAL Mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf (tengah) dikawal aparat keamanan saat meninggalkan pengadilan anti terorisme di Islamabad beberapa waktu lalu.

perlu melucuti senjata faksi Gaza mereka. Setelah pemerintah persatuan dibentuk pekan lalu, Abbas menyatakan untuk terus berkomitmen pada perdamaian sementara dengan Israel.

Israel mengatakan pemerintahnya berhadapan dengan Hamas, kelompok yang menganjurkan kehancuran Israel, dan menangguhkan perundingan perdamaian dengan kepemimpinan Palestina. (ant/bali post)