Snt13062015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SUARA NTB

SABTU, 13 JUNI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 83 TAHUN KE 11

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rapat Kerja dengan Dikpora

Dewan Evaluasi UN dan Konfirmasi Persiapan PPDB

(Suara NTB/fit)

EVALUASI - Suasana rapat kerja antara DPRD Kota Mataram dengan jajaran Dinas Dikpora Kota Mataram dalam rangka evaluasi hasil UN dan persiapan PPDB.

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Jumat (12/6) kemarin, melaksanakan rapat kerja dengan jajaran Dinas Dikpora Kota Mataram berikut Forum Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kota Mataram. Rapat itu hajatannya untuk mengevaluasi pelaksanaan UN (Ujian Nasional) di Kota Mataram sekaligus mengkonfirmasi persiapan pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang akan dilaksanakan 1 Juli mendatang.

Rapat kerja itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH dan dihadiri hampir semua anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram. Didi Sumardi yang dikon-

firmasi lebih lanjut, meminta kepada pihak-pihak terkait, hendaknya meninjau timing pelaksanaan UN. Meskipun UN ini alat untuk mengukur kualitas, kalau dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, yakni di semester ganjil akhir, bagi kelas akhir, persepsinya tidak akan berubah.

Bersambung ke hal 15

H. Didi Sumardi (Suara NTB/fit)

Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pimpinan SKPD Dievaluasi

Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si terkait minimnya kehadiran pimpinan SKPD dalam rapat paripurna DPRD NTB, beberapa hari lalu. Ia mengatakan, akan meminta BKD dan Diklat untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna. ‘’Kalau sudah ada ‘’order’’ pimpinan ya kita laksanakan.

Kan kerja pegawai itu sami’na wa’atoqna, bekerjalah sesuai sistim, bekerjalah sesuai ketentuan, sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan,’’ kata Sekda ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/6) siang kemarin.

Dikatakan, dirinya baru pulang dari Jakarta bersama Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji menghadiri kegiatan rapat koordinasi aparatur sipil negara yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan adanya perintah wagub tersebut, maka akan dilakukan pengece-

TO K O H

PNS Disertifikasi DALAM waktu dekat pemerintah akan mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki sertifikasi. Sertifikasi ini bertujuan agar PNS menjadi lebih profesional. Sehingga, diharapkan birokrasi pemerintahan bisa lebih profesional, karena aparatur bekerja dengan benar sesuai kompetensi dan kapasitas masing-masing ‘’Ke depan itu PNS harus disertifikasi, itu baru arahan kebijakannya. Tapi belum dituangkan secara formal. Bahwa setiap dinas teknis, saya pikir benar juga dikatakan Wapres bahwa sertifikasi masing-masing itu menjadi sesuatu yang terukur,’’ Bersambung ke hal 15

H. Muhammad Nur (Suara NTB/dok)

”

Kita akan cek alasan ketidakhadiran pimpinan SKPD ini. Saya tak akan berandai-andai, saya akan minta kepegawaian untuk mengevaluasi ketidakhadiran itu karena apa?

H.Muhammad Nur

kan kepada masing-masing pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna. ‘’Kita akan cek alasan ketidakhadiran pimpinan SKPD ini. Saya tak akan berandai-andai, saya akan min-

ta kepegawaian untuk mengevaluasi ketidakhadiran itu karena apa? Harus dipastikan bahwa segala sesuatu itu bukan karena sebuah kesengajaan tidak hadir,’’ imbuhnya.

Bersambung ke hal 15

Fraksi Dewan Merasa Tak Lagi Diperhatikan SEJAK bergantinya mekanisme rapat paripurna pengambilan keputusan di DPRD NTB, agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terkesan menjadi acara seremonial semata. Pimpinan SKPD pun dianggap kerap mengabaikan kajian, masukan dan saran dari fraksi-fraksi tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet, yang dikonfirmasi Suara NTB Jumat (12/6) kemarin. Slamet menyesalkan minimnya kehadiran pimpinan SKPD setiap kali rapat paripurna tidak dihadiri oleh gubernur. Padahal, meski tidak dihadiri oleh gubernur, rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi itu juga adalah sebuah agenda yang harusnya menjadi perhatian pimpinan SKPD. ‘’Di sanalah tempat fraksi-fraksi menyampaikan saran, uneg-uneg. Kalau dari fraksi saya, yang saya ungkapkan dalam pemandangan umum itu melalui kajian hukum dan data yang kami sodorkan. Tapi jawaban pemerintah kadang-kadang kan hanya terima kasih saja.

Bersambung ke hal 15

Kapolda NTB Resmi Diganti Mataram (Suara NTB) Jabatan Kapolda NTB resmi berpindah. Pejabat sebelumnya, Brigjen Pol. Drs. Sriyono, M.Si, dimutasi ke jabatan barunya di Mabes Polri sebagai Karojan Bagian Lemdikpol Polri. Sementara penggantinya, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH. Prosesi sertijab berlangsung di ruang rapat utama Mabes Polri, Jumat (12/6). “Hari ini Pak Kapolda NTB yang lama dengan yang baru sertijab di Mabes Polri,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tribudi Pangastuti kepada Suara NTB, Jumat kemarin.

Dalam catatan, jabatan Brigjen Pol. Sriyono sebagai orang nomor satu di korps Bhayangkara NTB relatif singkat. Ia sebelumnya dilantik 1 September 2014, menggantikan Kapolda sebelumnya Brigjen Pol. Moechgiyarto, yang juga jabatannya seumur jagung.

Turunnya surat telegram pergantian Kapolda NTB ini cukup mengejutkan, hanya sepekan setelah peristiwa bentrok antara anggota Brimob Denma A Bima dengan anggota Sat Lantas Polres Bima Kota. Tidak hanya pejabat tinggi (pati) yang terjadi, penggeseran jabatan ini juga dialami Kapolres Bima Kota, Andy Syahril, SIK, yang juga dihubung-hubungkan dengan ketidakmampuannya mengurus anggota sehingga bentrok pecah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SERTIJAB - Proses sertijab Kapolda NTB yang lama, Brigjen Pol. Drs. Sriyono, M.Si, kepada pejabat baru Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH di Mabes Polri.

Temuan BPKP Langgar Tata Ruang

Rekanan Bertanggung Jawab Pemprov Rekomendasikan PLTG 150 MW Dipindah Atas Kerugian Negara

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) merekomendasikan lokasi pembangunan (Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Karang dengan kapasitas 150 MW dipindah ke dekat PLTD Tanjung Karang.

Pasalnya, lokasi pembangunan yang ada saat ini dinilai tak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan tata ruang.

Hal tersebut disampaikan, anggota Kelompok Kerja (Pokja) BKPRD NTB,Ir. Ahmad Mackhul, M.Si dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Ia menjelaskan, BKPRD bukannya menghambat proses pemban-

gunan PLTG tersebut, namun karena lokasi yang ada saat ini sesuai RTRW adalah kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). ‘’Keputusannya itu tetap di BKPRD, kita tetap meminta untuk dipindah ke lokasi yang bukan sekarang ini. Lokasi yang sekarang ini dalam tata ruang sebagai RTH. Artinya, kalau tetap dipaksakan, tetap dibangun di sana maka jelas tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Konsekuensinya kalau melanggar tata ruang ada sanksi-sanksi,”ujarnya.

Dikatakan, rekomendasi yang ditawarkan BKPRD merupakan solusi kepada PLN. Pasalnya, sesuai dengan

kajian PLN bahwa lokasi yang ideal untuk pembangunan PLTG itu bersebelahan dengan PLTD Tanjung Karang. Di lokasi yang direkomendasikan BKPRD, lanjut Sekretaris Dinas PU NTB ini, tanahnya masih kosong dan sesuai dengan tata ruang sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik.

“Ini menghambat karena ada aturan-aturan yang harus ditaati, yakni Perda RTRW. Kalau dari sisi kebutuhan memang kita sangat butuh listrik. Ini apakah menghambat apa tidak? Menurut saya solusinya yang paling pas adalah PLN sebelum aktivitas dimulai, sebelum membangun, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD dr.Soedjono, Selong, Lombok Timur (Lotim) sudah bergulir di Pengadilan Negeri Mataram. Fakta yang terungkap, terkait kerugian negara yang jadi temuan auditor. Versi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beban kerugian negara juga menjadi tanggung jawab rekanan.

Keterangan auditor BPKP Sotar Duga Hutabarat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi, bahwa rekanan pelaksana ikut bertanggung jawab atas beban kerugian

negara dalam kasus pengadaan alkes tahun 2008 itu.

Dalam petikan penjelasannya, auditor memastikan nilai kerugian negara mencapai Rp 1.095.124.3010. ‘’Pendapat saya selaku auditor bahwa secara normatif dari sudut pandang sistem pengendalian sebagai bagian dari keahlian saya, yang terindikasi sebagai pihak bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.095.124.3010 pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada program UKP RSUD dr. Soedjono Selong tahun 2008 tersebut adalah panitia pengadaan, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

MOS dengan Kreasi Sampah KELURAHAN Banjar, Kecamatan Ampenan menjadi salah satu kelurahan di Kota Mataram yang ikut mengembangkan produk kreasi sampah. Di Kelurahan Banjar terdapat kelompok kerja (Pokja) yang memproduksi berbagai jenis produk dari sampah plastik yang bernama Kardus (Kelompok Daur Ulang Sampah) yang ada di Lingkungan Banjar.

Untuk menghidupkan produk-produk daur ulang sampah ini dan mengenalkannya ke para generasi muda, Lurah Banjar, Muzak(Suara NTB/dok) kir Walad berharap dalam Muzakkir Walad kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) para pelajar diwajibkan untuk membawa produk kreasi sampah. Misalnya dengan menggunakan tas dari sampah plastik.

Menurut Muzakkir hal itu bisa terealisasi jika ada kerjasama dengan Dinas Dikpora (Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga). Selain sebagai media pembelajaran, penggunaan tas dari sampah plastik pada saat MOS juga bisa menjadi kenangan dan dimanfaatkan seterusnya oleh para siswa. “Saya yakin dengan begitu pasar barang kreasi sampah ini bisa berjalan, karena banyak siswa yang terlibat dalam penerimaan siswa baru bahkan sampai ribuan. Ada harapan dari kami (dengan kebijakan ini) dan kelurahan lain juga bisa ikut terlibat,” jelasnya.

Agar pasar barang kreasi sampah ini juga semakin luas, Muzakkir mengatakan pentingnya keterlibatan semua instansi di Kota Mataram. Misalnya di setiap kantor menggunakan beberapa produk hasil kreasi sampah. Ia mengatakan telah mengusulkan hal ini dan untuk mendorong agar usulan ini bisa terlaksana, harus dilakukan bersama-sama dengan semua pihak. “Ini harus dilakukan secara bersama-sama dan sinkronisasi itu harus ada antar dinas,” ujarnya.

Kepada warga, Muzakkir mengatakan pihaknya terus berupaya menanamkan bahwa sampah tidak hanya bisa membawa masalah. Tetapi jika dikelola dengan kreativitas, sampah juga bisa menjadi komoditi yang bisa bermanfaat untuk warga. Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang ada di Karang Buyuk, Ampenan Selatan juga diharapkan menjadi pusat edukasi untuk pengolahan sampah. Ia berharap di UPS ada ruang pamer untuk barang kreasi sampah. Selain itu, UPS juga bisa menjadi tempat pembelajaran bagi para pelajar terkait pengolahan sampah, khususnya sampah organik. (ynt)

Pembinaan Belum Maksimal RENCANA Pemkot Mataram mendirikan pos pantau anjal saat Bulan Ramadhan nanti, dipandang sebagai langkah yang cukup positif dalam mengatasi menjamurnya anjal, gepeng dan pengemis. ‘’Itu memang kita apresiasi. Tapi harapan kami di Dewan, itu tidak hanya sebatas seremonial,’’ tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd kepada Suara NTB di ruang kerjanya Jumat (12/6).

Keberadaan pos pantau itu diharapkan benar-benar dimanfaatkan secara mak(Suara NTB/fit) simal. Begitu pula dengan Herman lokasi pendirian posko anjal, lanjut Herman, hendaknya tidak hanya di titik yang itu-itu saja. Karena, beberapa gepeng maupun anjal sudah masuk sampai ke kampung-kampung. ‘’Yang masuk ke kampungkampung ini seperti yang kita ketahui, mengatasnamakan hol,’’ ujarnya. Selain itu, ia juga mengingatkan, soal pendirian posko pantau anjal. ‘’Jangan hanya tendanya saja yang ada di setiap titik, tetapi petugasnya tidak ada,’’ ucap Herman.

Untuk itu, Satgas sosial agar memaksimalkan patrolinya. ‘’Satgas itu kan anggotanya banyak, tinggal bagaimana supaya patrolinya ditingkatkan,’’ pintanya. Politisi Partai Gerindra ini menyarankan, dalam melakukan penertiban anjal, gepeng dan pengemis, Satgas Sosial diminta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kelurahan maupun kepala lingkungan. Apalagi di tiap kelurahan terdapat Linmas.

Nihilnya gepeng, anjal dan pengemis yang terlihat meminta-minta di sejumlah lampu merah di Kota Mataram, kata Herman, bukan berarti keberadaan mereka benar-benar sudah tidak ada. Justru, anjal, gepeng dan pengemis yang takut terjaring razia di lampu merah, tidak sedikit yang eksodus ke kampung-kampung untuk tujuan yang sama.

Belum bebasnya Kota Mataram dari anjal, gepeng dan pengemis, mau tidak mau, membuat Satgas Sosial harus beradu strategi dengan anjal, gepeng dan pengemis. Herman mengatakan, fenomena kemunculan gepeng, anjal dan pengemis ini merupakan penyakit tahunan. Terutama saat Bulan Ramadhan.

Sejauh ini, berkurangnya gepeng, anjal dan pengemis karena ada pos pantau. Sebetulnya, tegas Herman, kalau pembinaan yang dilakukan terhadap gepeng, anjal dan pengemis maksimal, tentu saat ramadhan nanti, mereka tidak akan muncul kembali. Sehingga Kota Mataram benar-benar menjadi kota yang bebas anjal, gepeng dan pengemis. (fit)

SUARA MATARAM

Diskoperindag Temukan Makanan Kedaluwarsa dan SPBU Diduga Kurangi Takaran Mataram (Suara NTB) Sidak yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, menemukan makanan dalam kemasan sudah kedaluwarsa. Selain menyasar pasar retail, petugas juga menemukan salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sayang–Sayang diduga mengurangi takaran.

Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Diskoperindag Kota Mataram, Taufiqqurahman mengungkapkan, dari razia itu pihaknya menemukan makanan kedaluwarsa masih diperjualbelikan secara bebas, di salah satu pasar modern di Kota Mataram. Selain itu, beberapa kemasan dari makanan siap saji sudah rusak. Tujuh item makanan kedaluwarsa serta kemasan rusak itu langsung diamankan. “Barangnya tadi sudah kita sita,” kata Taufiq Jumat (12/6).

Makanan diberikan tanda silang merah lanjutnya, diminta untuk dimusnahkan dan tidak diizinkan dijual kembali kepada konsumen. Tidak hanya itu, pihaknya juga menyasar dua SPBU yakni SPBU di Karang Jangkong dan Say-

ang–Sayang. Pengecekan petugas, SPBU di Sayang– Sayang terindikasi mengurangi jatah pengisian bahan bakar yang dibeli konsumen. Sebab, dari standar tera yang tetapkan ambang batas 0,5 persen, tetapi SPBU Sayang–Sayang lebih dari ambang batas.

Laporan pengawasan ini kata Taufiq, akan disampaikan langsung ke Metrologi pada Diskoperindag Provinsi NTB, untuk melakukan tera ulang terhadap SPBU yang mengurangi jatah pengisian bahan bakar. Sebab, laporan petugas SPBU tera ulang dilakukan pada awal tahun 2015 lalu. Apakah ada unsur kesengajaan dari pemilik SPBU sehingga melebihi ambang batas pengisian? Ia menjelaskan, ambang batas itu bisa berubah akibat sering di-

Usman menambahkan saat ini proyek pembangunan tersebut sedang dalam persiapan tender di ULP. Saat ini Puskesmas Dasan Cermen yang lokasinya berdekatan dengan RSUP NTB telah mulai digusur secara perlahan.

Penggusuran disampaikan Usman dilakukan secara bertahap. Untuk pelayanan sementara dialihkan ke Pustu Cakranegara Selatan. “Sementara ini pelayanan pindah ke Pustu Cakranegara Selatan.

Walaupun demikian pelayanan tidak terganggu dan berjalan maksimal, kegiatan Posyandu disana juga tetap dilaksanakan dengan fasilitas yang ada,” jelasnya, Jumat (12/6).

(Suara NTB/cem)

MENGECEK - Petugas dari Diskoperindag saat mengecek kondisi barang di salah satu pasar modern di Kota Mataram. operasionalkan.

Kedua, mesinnya rusak atau tidak bisa difungsikan. Terakhir, ada unsur kelalaian atau kesengajaan dari petugas SPBU.

Menjelang ramadhan, pihaknya bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, juga akan menyisir

pasar–pasar tradisional dan retail modern. “Insya Allah, hari Senin kita akan turun bersama BBPOM,” demikian Taufiq. (cem)

KASN Tagih Evaluasi Warga Diminta Tingkatkan Kesadaran Terkait Kompetensi Rudi dan Sudenom Lingkungan Hidup Mataram (Suara NTB) Warga Kota Mataram diminta meningkatkan kesadaran dan perhatian terkait persoalan lingkungan hidup karena persoalan ini belakangan telah menjadi perhatian semua pihak dan menjadi isu global. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (12/ 6) saat pembukaan pameran Green and Clean 2015 sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dengan adanya kegiatan ini Mohan juga berharap dapat membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dan kegiatan ini menurutnya sebagai bukti komitmen dan keseriusan bersama dalam menjaga dan menyelamatkan lingkungan.

“Ini dibangun atas dasar kesadaran bahwa isu lingkungan hidup merupakan isu yang tidak bisa ditunda lagi upaya penyelamatannya.

Sekecil apapun langkah yang kita ambil, pasti akan berdampak pada generasi kita yang akan datang,” terangnya.

Mohan menyampaikan persoalan lingkungan hidup ini tidak hanya hal yang berkaitan dengan faktor alam. Isu lingkungan hidup yang sangat dekat dengan Kota Mataram adalah

persoalan penanganan sampah dan pengelolaan limbah. Untuk menyelesaikan persoalan ini diperlukan motivasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan secara bersama-sama. “Karena menjaga kelestarian dan keseimbangannya merupakan tanggung jawab moral bersama semua pihak,” ujarnya.

Manusia dengan segala kompleksitasnya diterangkan Mohan selalu menyisakan persoalan yang harus segera diambil langkah perbaikannya. Untuk itulah pentingnya komitmen bersama untuk menjaga lingkungan demi menjamin generasi yang akan datang dapat merasakan kondisi yang sama baiknya atau bahkan lebih baik lagi dari saat ini. Jika tidak, kerusakan alam dan lingkungan di masa yang akan datang adalah bentuk ketidakadilan yang bisa dirasakan para penerus. “Sangat tidak adil apabila kecerobohan dan keegoisan yang kita lakukan, anak-anak kita yang mendapatkan kondisi tidak layak di kemudian hari,” demikian Mohan Roliskana.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh berharap kegiatan ini mampu membuka lebih banyak mata untuk ikut menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Pameran ini diikuti oleh 30 kelompok kerja LISAN yang ada di Kota Mataram. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Persoalan yang masih dihadapi Kota Mataram adalah sampah dimana warga masih memiliki kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Seperti yang ada di pinggir Pantai Muara Jangkuk ini.

Molor, Pembangunan Pengganti Puskesmas Dasan Cermen Mataram (Suara NTB) Pembangunan Puskesmas Babakan sebagai pengganti Puskesmas yang ada di Dasan Cermen terlambat. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, keterlambatan pembangunan ini karena ada perubahan konstruksi dari teknis pembangunan Puskesmas tersebut.

Namun pembangunan Puskesmas Babakan ini telah masuk dalam perencanaan.

Usman mengatakan dalam desain pembangunan Puskesmas tersebut digunakan baja ringan, tetapi setelah diperiksa konsultan secara teknis harus menggunakan baja sehingga konstruksi harus diubah.

Halaman 2

Pembangunan Pustu Babakan menjadi Puskesmas diperkirakan akan memakan waktu tiga sampai empat bulan. Status Pustu Babakan setelah pembangunan rampung akan berubah menjadi Puskesmas Babakan. Anggaran untuk pembangunan Puskesmas pengganti ini sebesar Rp 1,9 miliar untuk tahap pertama. Puskesmas akan dibuat dua lantai dimana lantai atas untuk kantor sementara di bagian bawah untuk pelayanan kesehatan baik UGD maupun ruang perawatan.

Sedangkan untuk pembangunan tahap dua akan dilaksanakan tahun 2016 mendatang. “Untuk pembangunan ta-

hap pertama kita mulai dari lantai bawah dan bagian depan, yang penting ruang untuk pelayanan dulu. Nanti di bagian belakang juga akan ada ruang bersalin,” terangnya.

Luas lahan di Pustu Babakan ini sekitar lima are. Menurut Usman luas lahan ini mencukupi, apalagi bagian belakang akan dibongkar sehingga bisa lebih luas. Meski demikian, lokasi Puskeskas Dasan Cermen jauh lebih luas. Lokasi Pustu Babakan ini juga cukup mudah dijangkau masyarakat karena berada di pinggir jalan.

Pembiayaan pembangunan tahap kedua rencananya akan dianggarkan dalam APBD Kota Mataram. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Setelah lama kabar mutasi tidak lagi terdengar, pascadipanggilnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram Bulan April lalu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), akhirnya menagih rekomendasi yang diberikan untuk mengevaluasi kompetensi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rudi Suryawan dan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom.

Komisioner ASN pada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. I Made Swandi mengatakan, pihaknya akan mengecek apakah Pemkot Mataram dalam hal ini Ketua Baperjakat telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Sebab, setelah pemeriksaan Sekda Kota Mataram, Ir.HL.Makmur Said serta Asisten III, Hj. Evi Ganevia dan Ke-

pala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany, April lalu, KASN meminta kedua pejabat eselon II yang dipromosikan itu dievaluasi apakah sesuai dengan kompetensi serta masa jabatannya atau tidak.

Serta harus membentuk tim panitia seleksi.

Komisioner lainnya, Dr. Waluyo membeberkan, pihaknya telah memanggil serta melakukan penyelidikan terhadap Baperjakat Kota Mataram, terkait alasan menonjobkan pejabat eselon II sebelum masa pensiun berakhir. Saat itu, Kepala BKD menunjukan berkas aplikasi pensiun yang diajukan oleh H. Ibrahim. Pernyataan Baperjakat lanjut mantan Deputi KPK ini, dikonfrontir dengan meminta keterangan kepada H. Ibrahim. “Saya langsung telepone bersangkutan dan menawarkan Pak Ibrahim

kembali mengisi jabatannya.

Tapi, dia tidak mau dan berpesan ini jadi pelajaran Pemkot Mataram supaya pejabat lain tidak kena,” kata Dr. Waluyo.

Terhadap dua pejabat yang dipromosikan menjadi eselon II itu, KASN meminta Pemkot Mataram mengevaluasi kesesuaian persyaratan jabatan serta membentuk tim Pansel.

Pihaknya kata Waluyo, akan mengecek sejauhmana rekomendasi itu dijalankan atau tidak. Jika tidak ada perkembangan, maka pihaknya akan melayangkan surat secara resmi ke Pemkot Mataram.

Ia menegaskan, tidak pernah ada permainan antara KASN dengan Pemkot Mataram maupun daerah lain. Perlu diketahui lanjutnya, KASN hanya memiliki tujuh komisioner dan tidak ada staf, sementara ratusan pengaduan yang diterima dari seluruh Indonesia. (cem)

LEM akan Tutup Akses Jalan Warga di Punia Mataram (Suara NTB) Pihak Lombok Epicentrum Mall (LEM) tetap bersikukuh menutup akses jalan warga di Kelurahan Punia. Sebab, tanah itu diklaim sebagai lahan miliknya dan rencananya akan dibangun untuk memperlebar lahan parkir.

Pantauan Suara NTB, Pemkot Mataram mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh perwakilan Manajemen LEM atas lahan yang diperkarakan oleh masyarakat. Pertemuan itu sempat dimajukan 30 menit dari jadwal pukul 09.00 Wita dan rapat dipimpin oleh Sekda Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said dihadiri Asisten I, Kasat Pol PP, Bagian Hukum, Camat Mataram, Lurah Punia serta pihak dari LEM. Perwakilan managjemen LEM yang dinahkodai oleh Kusnadi, terlihat membawa berkas atas bukti pemilikan lahan yang telah dibeli dari Pemkab Lombok Barat (Lobar). Kusnadi menggambarkan denah tanah yang diklaim sebagai miliknya di hadapan para pejabat lingkup Kota Mataram.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengungkapkan, pada prinsipnya Pemkot Mataram, hanya memfasilitasi serta berusa-

(Suara NTB/cem)

RAPAT TERTUTUP - Pemkot Mataram melakukan rapat tertutup dengan Perwakilan LEM untuk meminta kejelasan terhadap tanah yang dipersoalkan warga. ha memediasi kedua belah pihak yang mempersoalkan tanah tersebut.

“Jarak tanah yang dimiliki ternyata menjadi bagian dari hak milik mereka,” kata Indra ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/6).

Keterangan dari Dinas PU kata Indra, jalan sebelah timur itu bukan jalan umum, melainkan jalan penghubung eks kantor Bupati Lobar dengan kantor– kantor yang berada di belakang.

Sehingga, LEM bersikukuh menutup akses jalan itu untuk keper-

luan perlebaran lahan parkir.

Tidak ingin mendengarkan satu pihak saja, pemerintah akan mendengarkan keterangan serta melihat bukti atau berkas–berkas tanah yang menjadi gugatan masyarakat yang menolak penutupan jalan itu. “Insya Allah, hari Senin, kita akan panggil tiga warga yang keberatan,” ujarnya.

Dari pertemuan serta penjelasan kedua belah pihak, diharapkan ada solusi terbaik yang dihasilkan dari mediasi tersebut, sehingga tidak merugikan satu sama lainnya. (cem)

Antisipasi Anjal, Disosnakertrans Pantau Beberapa Titik Mataram (Suara NTB) Ada beberapa titik yang menjadi pantauan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram untuk antisipasi kemunculan anak jalanan (anjal) beserta gelandangan dan pengemis (gepeng) di bulan puasa nanti.

Beberapa titik ini disebutkan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik diantaranya komplek kuburan Karang Medain, Mataram Mall, dan di beberapa masjid yang ada di Kota Mataram.

Khusus untuk pemantauan di masjid, Khalik mengatakan pihaknya khusus turun pada hari Jumat atau seusai pelaksanaan salat Jumat. “Di lokasilokasi tersebut sudah mulai diawasi oleh Satgas Sosial,” ujarnya, Jumat (12/6). Beberapa waktu lalu Satgas Sosial juga men-

ertibkan tiga orang pengemis di Masjid Raya At-Taqwa. Disosnakertrans Kota Mataram mendapat banyak laporan dari masyarakat bahwa beberapa pengemis kerap beraksi di beberapa masjid, khususnya pada saat selesai salat Jumat. Untuk itulah Satgas Sosial mulai diturunkan di masjid-masjid.

Khalik mengatakan pihaknya juga sudah mendapatkan laporan dari warga bahwa di kuburan Karang Medain beberapa anjal sudah mulai beroperasi.

Karena biasanya menjelang puasa sampai pada Idul Fitri, kuburan Karang Medain ramai didatangi para peziarah. “Dari laporan yang kita dapatkan di Karang Medain sudah mulai ada anjal, khususnya pada pagi dan sore hari,” jelasnya.

Disosnakertrans Kota Mataram juga telah menyebarkan

surat imbauan Walikota Mataram kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada anjal dan gepeng yang memintaminta di jalan maupun di tempat lainnya. Karena biasanya bulan puasa dimanfaatkan para anjal dan gepeng untuk meminta belas kasihan dari para pengendara maupun warga yang melintas di kawasan pertokoan.

Selain gepeng dan anjal, warga juga diimbau untuk tidak memberikan uang atau dalam bentuk apapun terhadap anak punk yang biasanya beroperasi di traffic light. “Hal ini sebagai langkah antisipasi karena masuknya bulan puasa biasanya muncul anjal dan pengemis jalanan. Terlebih anak-anak sedang libur sekolah maka ada kemungkinan orang tua atau oknum tertentu mengeksploitasi anak-anak,” jelasnya. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Tolak Sapi Impor Pembudidaya Perikanan Belum Sejahtera PEMBUDIDAYA perikanan belum sejahtera. Salah satu persoalannya adalah masih banyaknya pembudidaya perikanan yang berstatus kelas pemula. Mereka masih perlu dibimbing. Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM melalui Kabid Perikanan, Suniri, M. Si, ada 1.700 kelompok pembudidaya perikanan di Provinsi NTB. 85 persen dari kelompok tersebut kelasnya masih pemula, 15 persen kelas madya dan 0,0 sekian persen kelompok utama. Dengan gambaran ini, tentu menurutnya langkah yang dilakukan adalah mendorong para kelompok dominan ini agar naik kelas.

Salah satunya dengan pelatihan pembudidaya dan penerapan teknologi. “Kita latih mereka cara membudidaya agar kapasitas mereka meningkat. Tahun ini sudah kita magangkan sebanyak 75 orang, terdiri dari pengurus kelompok dan 15 penyuluhnya,” kata Suniri di kantor Bakorluh, Jumat (12/6).

85 persen ini merupakan jumlah yang tidak kecil, terlepas dari apa yang sudah dilakukan selama ini dan seberapa besar dampak bantuan-bantuan yang telah diberikan, Suniri menyebut peningkatan kapasitas pembudidaya ini menjadi salah satu perioritas. Untuk tahun ini, dianggarkan Rp 2 miliar untuk pelatihan tersebut. “Selama ini mereka belum punya kemampuan yang memadai untuk melakukan pembudidayaan,” tegasnya. Diakui pembudidaya selama ini kurang sekali sentuhan penyuluhan. Hal tersebut disebabkan minimnya jumlah penyuluh.

Dari 116 kecamatan di NTB, penyuluh perikanan yang menangani hanya sebanyak 95 orang. Idealnya, satu kecamatan dipegang oleh tiga penyuluh. “Lebih parah lagi, di Kabupaten Bima hanya satu saja penyuluhnya,” demikian Suniri. Keterbatasan ini juga menyebabkan beratnya mengembangkan budidaya perikanan di Provinsi NTB. Mengacu lagi pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pada rilis 1 Juni lalu, Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 100,69.

NTNP dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 105,47 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 92,96. Artinya perikanan budidaya masih merugi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan yang diterima. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB bersikukuh menolak sapisapi luar masuk ke Provinsi NTB. Alasannya, sapi impor rawan mendatangkan penyakit.

Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menyatakan, akhir-akhir ini cukup banyak pengusaha luar yang ingin memasukkan sapi-sapi ke pulau Sumbawa, tetapi tegas itu ditolak. Dinas terkait di Kabupaten/Kota-pun diminta melakukan pengawasan secara ketat agar sapisapi luar tak masuk ke NTB. Budi Septiani pada pembukaan pelatihan Petugas Teknik Reproduksi di Mataram, Jumat (12/6) menyebut, ternak di NTB sudah terbebas dari berbagai macam penyakit. Sebab itulah, ada 20 provinsi yang meminta bibit-bibit jenis sapi Bali dari NTB. “Untuk bebas dari penyakit itu butuh biaya besar dan waktu yang lama. Kita tidak ingin sapi luar bawa penyakit dan menjadi beban bagi nama baik kita,” ujarnya.

Hj. Budi didampingi Kabidnya, Ir. Hj. Bq. Haidar Indiana, kemudian membeberkan salah satu jenisnya yang ditolak masuk ke NTB yakni, sapi Exotik.

Dimana sapi jenis ini merupa-

kan sapi ras besar (Limousin, Simental, Brahman, FH).

Indonesia mendatangkan sapi jenis ini dengan tujuan tertentu, misalnya perbaikan genetis sebagai ternak potong/ pekerja maupun ternak perah.

Demikian juga beberapa sapi exotik yang ada disebarkan ke beberapa kabupaten untuk perkawinan secara alami malah menimbulkan permasalahan karena tingkat birahinya rendah. Dan jenis induk sapi yang ada (jenis sapi Bali) tidak mampu menahan berat badan sapi jantan exotik sehingga perkawinan secara alami mengalami kegagalan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pada tahun 1992/1993 pernah dicoba memasukkan Sapi Ras Besar (Brahman Cross) dari Australia melalui Dana Banpres, tetapi mengalami kegagalan karena sistem pemeliharaan yang berbeda. Daya adaptasi sapi ras besar sangat rendah dan hal – hal yang terkait dengan performen reproduksinya sehingga pro-

gram Banpres itu gagal.

NTB merupakan salah satu sumber ternak nasional khususnya sapi Bali untuk potong maupun bibit bagi beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan perhitungan permintaan dan penawaran, tahun 2015 sampai saat ini masih tersedia potensi pengeluaran ternak potong sebesar 45.984 ekor dan dialokasikan pengeluaran ternak potong sebesar 37.800 ekor, untuk ternak bibit potensi pengeluaran ternak bibit sebesar 37.573 ekor dan dialokasikan pengeluaran ternak bibit sebesar 10.000 ekor sehingga bila memasukkan ternak dari daerah lain dapat menurunkan citra Provinsi NTB. “Ada satu penyakit yaitu penyakit paratuberculosis banyak terjadi di Australia dan belum pernah ditemukan kasus di Provinsi NTB. Ini kita harapkan tidak masuk,” sebut Hj. Budi.

Lebih detail, NTB adalah provinsi yang bebas dari beberapa penyakit hewan menular strategis antara lain Penyakit Brucellosis (kandungan lemah) (P. Lombok tahun 2002 , SK Mentan Nomor : 444/Kpts/ TN.540/7/2002 dan P. Sumba-

wa tahun 2006, SK Mentan Nomor : 97/Kpts/PD/660/2/ 2006) dan Pulau Lombok juga bebas penyakit SE sejak tahun 1997 (SK.Mentan Nomor : 889/ Kpts TM.560/9/1997) dan penyakit Anthrax sejak tahun 1988 tidak ditemukan kasus penyakit di lapangan.

UU No 18 Tahun 2009 dan UU No.41 Tahun 2014 (perubahan UU No.18 Tahun 2009) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur pelarangan mengeluarkan dan /atau memasukkan hewan dari daerah tertular atau terduga ke daerah bebas suatu penyakit (Ps.46 ayat 5) dan bila melanggar ada ketentuan pidananya.

Bila memasukkan ternak sapi exotik (ras besar) terkait dengan bantuan pusat maupun pemanfaat a n dana CSR

tetap mempunyai resiko menularkan agen penyakit pada wilayah yang dilewati atau wilayah tujuan.

“Sebagai contoh Provinsi Bali sampai saat ini tidak mengizinkan ternak dari provinsi NTB dan NTT melewati provinsi Bali. Karena khawatir ternak yang masuk membawa gen penyebab penyakit anthrax,” demikian disebutkan. (bul)

Hj. Budi Septiani (Suara NTB/bul)

Suniri (Suara NTB/bul)

Tak Berkelompok, Petani Tak Dibantu Mataram (Suara NTB) Petani yang tak masuk dalam daftar kelompok tak akan mendapatkan pupuk dengan subsidi pemerintah. Demikian Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin,MM. didampingi Kepala Bidang Pertanian, Ir. Hj. Ulayati Ali, MM. Dikatakan, hanya yang masuk dalam kelompoklah yang mendapat jatah pupuk subsidi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pupuk subsidi tidak dapat didistribusikan begitu saja, harus melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Baru-baru ini pihaknya telah melakukan pertemuan di Kementerian Pertanian. Pertemuan tersebut membahas kebutuhan pupuk petani untuk tahun 2016 mendatang.

Pemprov NTB melalui Bakorluh mengajukan jatah untuk seluas 448.489 hektar lahan tanam padi. Dengan kebutuhan rata-rata 175 Kg pupuk jenis Urea/hektar, sementara untuk pupuk jenis NPK rata-rata 200 Kg/hektar.

Usulan bantuan pupuk subsidi untuk lahan jagung di 2016 mendatang, sebanyak 141.591 hektar lahan tanam. Dengan kebutuhan 200 Kg/Ha untuk pupuk jenis Urea dan 200 Kg/ Ha untuk jenis pupuk NPK. Sementara untuk pengajuan lahan tanam kedelai, diusulkan sebanyak 93.144 hektar lahan tanam. Dengan kebutuhan pupuk sebanyak 200 Kg/Ha. “Jumlah yang kita usulkan itu karena melihat kebutuhan pupuk melalui RDKK yang diajukan ke Dinas Pertanian, yang kemudian diverifikasi oleh Bakorluh,” sebut Ulayati di Mataram, Jumat (12/6).

Husnanidiaty Nurdin kemudian mempertegas, melihat kondisi sebelumnya, petani banyak yang kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga standar yang ditentukan oleh pemerintah. Dampaknya, petani sudah mulai sadar akan pentingnya berkelompok.

Dari sebanyak 26.000 potensi kelompok tani di NTB, menurut Husnanidiaty, hanya 16.000 yang sudah masuk dalam kelompok. Sisanya itulah yang menurutnya harus diajak dan perduli untuk berkelompok. “Cuma saya melihat sudah berbondong-bondong petani ini berkelompok, setidaknya mereka minta dibimbing oleh penyuluh,” ujarnya. Soal mengapa terjadi kelangkaan pupuk dan harga jual yang tinggi seperti yang dikeluhkan banyak petani, Eny menyebut hal itu menjadi bagian tugas dari Disperindag untuk melakukan pengawasan. (bul)

(Suara NTB/bul)

BEBAS PENYAKIT - Seorang peternak di Lombok Tengah sedang menggiring anak sapi ke kandang ternak milik kelompoknya. NTB sejak lama bebas dari beragam jenis penyakit, sehingga ternak impor dikhawatirkan akan membawa virus yang dapat menyebar ke ternak peliharaan masyarakat.

Wabup Loteng Khawatirkan Keamanan Mandalika Resort Mataram (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah, Normal Suzana tidak memungkiri adanya indikasi dampak sosial yang muncul akibat dari kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan melarang penangkapan benih lobster. Selama ini, menangkap benih lobster telah menjadi tumpuan perekonomian hampir sebagian besar masyarakat pesisir di daerah yang sedang berkembang itu.

“Terasa dampaknya memang, tadinya kerawanan kita bisa ditekan. Sekarang ada indikasinya lagi,” kata Wakil Bupati ditemui di kegiatan NTB Expo, kemarin.

Pelarangan ini menurutnya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin dan pengangguran. Dari menangkap benih lobster, menurutnya besar sekali dampaknya bagi masyarakat pesisir. Misalnya untuk biaya sekolah, dan kehidupan seharihari, banyak yang menggantungkan hidup dari menangkap benih lobster tersebut.

Akibatnya, ada rasa kekhawatiran terhadap sektor-sektor potensial yang saat ini sudah dan akan dibangun, salah satunya Mandalika Resort. Kendati demikian, Normal Suzana tetap meyakini masyarakatnya tidak akan sejauh itu.

“Mandalika Resot adalah

milik kita bersama, bukan milik perusahaan, bukan milik Lombok Tengah, tetapi miliki kita di NTB,” katanya memberikan imbauan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengharapkan agar Kementerian Kelautan Perikanan merevisi Permen terbaru tersebut.

“Mereka menangkap tanpa menggunakan alat, jadi tidak merusak lingkungan juga. Kalau dibilang akan menghabiskan potensi kita, toh juga selama ini sudah banyak diambil dan tidak berpengaruh. Itu proses alami sebenarnya,” demikian Wabup.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti melakukan percepatan terhadap perlindungan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, salah satu yang terbaru adalah membuat aturan pelarangan penangkapan ter-

hadap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) yang sedang bertelur dan benih dari komoditi ekonomi tinggi ini dengan ukuran yang jelas. (bul)

Peserta Pasar Lelang Diharap Bantu Petani Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB meminta para pengusaha dari berbagai daerah yang menjadi pasar lelang “forward” komoditas agro membantu petani agar mereka menikmati hasil produksinya dengan harga layak.”Saya minta transaksi pasar lelang hari ini jangan hanya di atas kertas, supaya masyarakatbisa terbantu,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB Ibnu Fiqhi di acara pasar lelang “forward” komoditas agro I/2015 di Mataram, Kamis.

Menurut dia, dengan penyerahan komoditas setelah proses transaksi di pasar lelang, maka akan semakin banyak komoditas hasil pertanian yang diperdagangkan, baik antarpengusaha lokal maupun pengusaha antarpulau.

“Jangan seperti yang sudahsudah, nilai transaksi tinggi, tapi realisasi serah terima barang rendah. Jadi saya minta agar para pengusaha yang hadir saat ini untuk membantu petani,” ujarnya.

Fiqhi juga mengajak para pengusaha dari Bali, Jawa Timur dan NTB yang hadir pada acara pasar lelang “forward” komoditas agro I/2015, untuk bisa membina para petani agar mampu mengembangkan usahanya, sehingga kesejahteraannya meningkat. Ia juga meminta para pengusaha bisa berbagi keuntungan yang sepadan dengan para petani. Jangan sampai terjadi perbedaan keuntungan antara pengusaha dengan para petani sebagai produsen.

“Beberapa hari lalu saya survei di Kabupaten Sumbawa, har-

ga bawang merah di tingkat petani Rp10.000/kilogram, tapi ketika sudah sampai di pasar Mandalika Mataram, harganya Rp25.000/kg. Disparitas harga yang sangat mencolok,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Fiqhi, melalui kegiatan pasar lelang semacam ini, diharapkan bisa memberikan ruang bagi petani dan pengusaha untuk sama-sama berbagi keuntungan yang seimbang.

Kegiatan pasar lelang “forward” komoditas agro didanai oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sebagai upaya efisiensi perdagangan dengan memperpendek rantai pemasaran dan mendukung perekonomian daerah serta membentuk harga referensi.

Dengan pasar lelang tersebut para petani juga bisa merencanakan pola tanam yang baik, sehingga harga yang akan diterima diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani.

Para petani yang ikut dalam kegiatan pasar lelang komoditas agroitumemperolehmanfaatberupa adanya kepastian pasar hanya dengan membawa sampel barang yangakandijual.Transaksijualbeli dapat dilakukan meskipun barang belum diproduksi.

Sementara manfaat untuk kalangan pengusaha, adanya kepastian untuk mendapatkan komoditas yang diinginkan baik dari segi kualitas maikaupun kuantitas.

“Manfaat lain, pengusaha dapat mengatur persediaan barang sesuai dengan permintaan pasar serta harga komoditas yang dibeli bisa lebih kompetitif,” kata Fiqhi. (Ant/Bali Post)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

Pengendara di Bawah Umur

Proyek Telat

Inspektorat Kejar Denda Rekanan

Dana Transfer Dibagi Rata TAHAP awal transfer dana pusat untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang digelontorkan ke desadesa mencapai Rp 73,25 miliar lebih. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Pemkab Lotim melakukan pembagian sebagian besar dana (Suara NTB/rus) tersebut secara merata Khaerul Amri ke seluruh desa di Lotim.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemeirntahan Desa (BPMPD) Khaerul Amri kepada wartawan di Selong, Jumat (12/6) mengatakan, sebelumnya Lotim mendpat Rp 43 miliar lebih. Ada tambahan sebesar Rp 29 miliar, sehingga akumulasinya mencapai Rp 73 miliar lebih.

Ketentuan dalam Pasal 29 PP terbaru tersebut, seluruh dana transfer pusat itu dikalikan 90 persen baru kemudian dibagi merata ke seluruh desa. Diakumulasi, total Rp 73,250 miliar dikali 90 persen dibagi 239 desa, sehingga rata-rata desa memperoleh dana Rp 239 juta. Sisanya 10 persen disesuaikan berdasarkan variabel, kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk dan Indeks kesulitan geografis. ‘’Tidak hanya itu termasuk persentase, luas wilayah 10 persen, angka kemiskinan 30 persen, indeks kesulitas geografis 20 persen dan jumlah penduduk 25 persen,’’ ujarnya.

Aturan yang lama, PP 60 2015 menyebut pembagian mengedepankan variabel. Adanya aturan pusat yang baru itu memaksa Lotim merubah semua hitungan. Akibatnya, terjadi penambahan dan pengurangan alokasi masing-masing desa. ‘’Terkecil Desa Karang Baru Timur yang dapat alokasi hanya Rp 290 juta dan terbesar Rp 359 juta di Pringgabaya,’’ akunya.

Menurutnya, ada 24 desa yang berkurang jumlahnya dan sebagian besar bertambah. Saat ini dana tersebut sedang dalam proses pencairan.

Untuk bisa menggunakan dana tambahan pusat tersebut, masing-masing desa harus melengkapi berkas dan menyusun dokumen APBDes Perubahan dan proposal perubahan penggunaan anggaran. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini tengah berupaya menyelesaikan hasil audit BPK RI di tingkat rekanan maupun SKPD Pemda KLU. Di rekanan, Inspektorat mencatat sedikitnya Rp 400 juta yang harus ditagih dari rekanan yang berasal dari denda keterlambatan proyek dan kekurangan volume proyek.

“Dari data laporan kami, terdapat sekitar Rp 400 juta nilai denda yang harus dikembalikan oleh rekanan.

Kebanyakan diakibatkan karena rekanan terlambat menyelesaikan proyek tepat waktu,” ungkap Kepala Inspektorat KLU, H. Zainal Idrus, SH, Jumat (12/6).

Dikatakannya, nilai RP 400 juta tersebut relatif lebih rendah dibandingkan nominal yang harus ditagih pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, sampai saat diterimanya LHP BPK RI beberapa waktu lalu, masih banyak rekanan atau kontraktor yang belum menyelesaikan denda proyek.

Inspektorat dalam hal ini, diberi waktu terbatas oleh BPK untuk menyelesaikan

denda ini, sehingga bagi Zainal Idrus, denda ini pun ditargetkan selesai tahun 2015 ini.

Dalam proses penagihan, pihaknya akan menempuh proses yang biasa dilakukan yakni melalui Majelis TPTGR yang dibentuk. Majelis ini nantinya akan memproses, termasuk menyidangkan kontraktor.

“Rekanan yang kita kejar untuk membayar denda itu semuanya berasal dari Lombok Utara. Kita targetkan tahun 2015 ini semuanya sudah membayar, kemudian disetorkan ke kas daerah,” tandasnya.

Idrus dalam hal ini, enggan menyebut jumlah kontraktor yang wajib ditagih tersebut.

Hanya saja, ia tidak menutup jika semua kontraktor

yang wajib membayar denda proyek itu berasal dari KLU. Pihaknya pun mengharapkan, agar SKPD terkait lebih teliti dalam memberikan pekerjaan kepada kontraktor.

Di mana, kontraktor yang diketahui lalai dan berkinerja kurang baik agar di-blacklist. Tentunya, tidak diharapkan dari rekanan-rekanan yang kerap bermasalah itu kembali memperoleh jatah proyek dan melakukan masalah yang sama untuk ke sekian kalinya.

“Pada prinsipnya, jumlah denda itu tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun, harus tetap dibayarkan sesuai dengan komitmen awal pada saat kontrak kerja dilakukan,” demikian Zainal. (ari)

Polsek Tanjung Keluarkan 104 Surat Tilang Tanjung (Suara NTB) Jajaran Kepolisian Lombok Utara (KLU), salah satunya Polsek Tanjung, tetap melakukan operasi/razia intensif kendaraan bermotor. Termasuk dalam Operasi Patuh Gatarin yang berlangsung 27 Mei – 9 Juni lalu, Polsek mengeluarkan sedikitnya 104 surat tilang.

Kepada wartawan, Jumat (12/6), Kanitlantas Polsek Tanjung, Iptu I Nyoman Diada, mengungkapkan, di antara 104 surat tilang itu umumnya didominasi tidak lengkapnya surat-surat berkendara, antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tidak dibisa ditunjukkan pengendara. “Ada juga pengendara yang masih lalai dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm atau tidak menyalakan lampu di siang hari,” katanya.

Diada menyebut, operasi patuh gatarin dilaksanakan di seluruh wilayah di KLU. Operasi tidak hanya digelar di Tanjung, tetapi juga kecamatan lain di KLU. Operasi ini dilakukan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas menyambut bulan Ramadhan serta dalam upaya menekan pelanggaran lalu lintas yang bisa

berakibat fatal bagi para pengendara.

Diada mengutarakan, dari catatan 104 surat tilang yang dikeluarkan itu, pengendara yang tidak memiliki SIM lebih banyak dari jenis pelanggar lain sebanyak 60 persen, 38 persen lainnya tidak membawa STNK, serta 6 persen lainnya tidak membawa alat kelangkapan berkendara lainnya. “Sejumlah pelanggar yang kita tilang, masih ada yang temukan pelajar tanpa SIM dan anak di bawah umur. Persentasenya cukup tinggi, mencapai 30 persen,” ucapnya miris.

Ia berharap, kalangan orang tua pelajar dan anak di bawah umur dapat memberikan teguran atau peringatan untuk tidak berkendara di usia yang relatif masih belia, karena sangat berbahaya. Selain itu, bagi pelajar yang sudah memenuhi syarat kepemilikan SIM agar segera membuat SIM dalam berkendara.

Sementara itu, menyinggung balap liar yang kerap terjadi saat puasa, Diada mengakui akan tetap melakukan patroli. Sesuai dengan hasil rapat dengan Pemda KLU beberapa waktu lalu, telah diidentifikasi sejumlah titik yang rawan dijadikan arena balap liar oleh masyarakat. (ari)

Kelola Otak Kokok Joben

PT JEG Sanggup Bayar Retribusi Rp 800 Juta Selong (Suara NTB) Polemik perebutan pengelolaan kawasan wisata Otak Kokok Joben diharap sudah tidak lagi terjadi. Hal ini ditandai dengan penandatangan nota perjanjian kerjasama pengelolaan yang diserahkan sepenuhnya oleh Pemkab Lombok Timur kepada PT Joben Ever Green (JEG) yang berlangsung di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jumat (12/6). Pihak JEG ini menyanggupi memberikan retribusi Rp 800 juta pada tahun pertama ini.

Kepala Disbudpar Lotim, H. Khaerul Anwar Mahdi, menjelaskan, JEG diberikan batas waktu sampai setahun ke depan. Ratusan juta sesuai perjanjian sudah disetorkan pihak JEG ke kas daerah Kabupaten Lotim langsung. “Senin lalu sudah ditransfer ke rekening daerah oleh JEG,” ucapnya.

Sementara, ujarnya, Disbudpar Lotim memiliki kewajiban memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang ada di lokasi objek wisata air terjun. Di mana, dalam klausul perjanjian terungkap fasilitas umum seperti kamar mandi, kolam renang, mushala dan lainnya dinilai dalam kondisi tidak baik.

“Perbaikan fasilitas-fasilitas itu memang menjadi kewajiban kita pemerintah.

Tapi untuk sekarang kita belum punya dana, mudahan tahun depan kita bisa perbaiki,” janjinya.

Ditegaskannya, pariwisata adalah industri, sehingga PT JEG diharap bisa mengelola Joben dengan baik.

Sebelum perjanjian ditandatangani Joben sebelumnya di bawah kendali Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA). Tidak hanya itu, JEG diharap bisa m e m b e r d a y a k a n masyarakat sekitar.

Dirinya mengharapkan

Terkait Pemotongan Gaji TKW

Disosnakertrans Segera Panggil PL dan Perusahaan Tanjung (Suara NTB) Pengaduan seorang TKW, Ramenah, asal Dusun Santong, Kecamatan Kayangan, beberapa waktu lalu menjadi atensi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnaertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pihak dinas dalam waktu dekat akan menghadirkan Petugas Lapangan (PL) dan perusahaan untuk mendalami kasus tersebut.

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi KLU, Musripin, S.Sos, kepada wartawan, Jumat (12/6) mengakui telah menerima pengaduan TKW tersebut. Guna melengkapi berkas aduan tersebut, pihaknya menghimpun keterangan dan kelengkapan berkas lain TKW dengan memanggil PL dan perusahaan yang memberangkatkannya pada 2011 lalu itu.

“Kita berencana memanggil PL yang memberangkatkan Ramenah. Begitu melapor, kita sarankan yang bersangkutan membuat surat pengaduan resmi kepada BP3TKI dan perusahaan tempatnya berangkat agar persoalan ini bisa segera selesai,” kata Musripin.

Dalam kasus pemotongan gaji ini, diakui Musripin, merupakan kasus pertama yang dialami TKW di KLU. Pihaknya mensinyalir ada kasus serupa, namun tidak dilaporkan oleh korban ke Pemda KLU. Dalam proses penyelesaian gaji ini, dinas akan melakukan mediasi penyelesaian antara PL yang disebutkan, H. Sawal, dengan Ramenah. Langkah ini disertai surat resmi Pemda KLU ke pihak perusahaan yang memberangkatkan.

Menurutnya, bila benar terjadi pemotongan gaji oleh Ramenah, maka tindak lanjut kasus ini tentu akan diarahkan ke tingkat pusat.

Diberitakan sebelumnya, Rumenah (38), TKW asal Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Kayangan, mengadu ke Pemda KLU, Rabu (10/6). Hal ini ia lakukan karena selama 4 tahun bekerja di Arab Saudi, ia hanya menerima gaji sebesar 5.000 Riyal. Padahal gajinya dalam setahun mencapai 9.600 Riyal atau 800 Riyal per bulan.

Di hadapan Komisi I DPRD KLU yang menerimanya, Rumenah mengakui berangkat dari kampung halamannya secara resmi pada bulan Juli 2011 melalui PT. Bin Hasan Maju Sejahtera. PPTKIS itu diketahui beralamat di Jl. Asem Baris Raya, Nomor 2 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.

TKW yang memiliki Paspor Nomor AR 019670 tersebut mengakui, akan bekerja di majikannya selama kontrak yakni 2 tahun. Namun oleh majikan, ia hanya diiming-imingi dipulangkan sampai masa kerjanya diperpanjang 2 tahun lagi.

Baru pada 20 Mei 2015 lalu, Rumenah tiba di Indonesia.

Terkait gajinya selama 4 tahun bekerja, Rumenang mengakui tidak pernah memperoleh gaji bulanan seperti yang tertera dalam kontrak. Hanya pada saat akan kembali ke Indonesia, majikan memberikan gaji, itu pun sebesar 5.000 Riyal dari potensi gaji 48 bulan sebesar 38.400 Riyal. (ari)

(Suara NTB/rus)

SERAH TERIMA - Serah terima naskah penandatanganan kerjasama antara PT JEG dengan Disbudpar Lotim untuk pengelolaan kawasan wisata Otak Kokok Joben, Kamis (12/6). agar setelah penandatanganan kerjasama ini tidak ada lagi persoalan yang muncul di lapangan. “Jangan lagi ada keributan.Tanggalkan emosional. Jangan terjadi adu fisik lagi,” ujarnya mengingatkan.

Sementara Direktur PT JEG, Baiq Aenul Fatiwi, menegaskan, jika retribusi Rp 800 juta sudah sanggup dis-

erahkan dan diharapkan bisa tertutupi dari kegiatan pengembangan usaha yang dijalankan. JEG menjanjikan akan mengembangkan kawasan wisata Joben yang tidak saja dikenal di tingkat lokal, namun juga internasional.

Diakuinya, Joben merupakan daerah yang luar bisa.

TGH. Gunawan Ruslan

Berjuang di Tengah Keterbatasan

(Suara NTB/rus)

TGH. Gunawan Ruslan, lahir di Gubuk Buik Desa Santong yang sekarang menjadi Desa Embung Raja Kecamatan Terara, 31 Desember 1981 silam. Tuan guru muda ini lahir dari lingkungan keluarga kurang mampu dari pasangan Ruslan dan Aminah. Kedua orang tua Tuan Guru Ruslan ini bekerja serabutan sebagai buruh tani kasar. Sudah pasti penghasilannya tidak seberapa, apalagi untuk memenuhi biaya sekolah yang tinggi.

TGH. Gunawan Ruslan

Halaman 4

KARENA persoalan ekonomi, Gunawan kecil ini terpaksa ditinggal pergi bapaknya merantau ke Malaysia. Tepatnya di usia 9 tahun, saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar, ia diasuh pamannya, Amaq Uman seorang tokoh agama di Desa Sukarara. Belitan ekonomi yang melilit, di tengah kondisi sang ibu yang terus sakit-sakitan membuat Gunawan sempat berhenti sekolah.

“Saya pernah menganggur 4 tahun tidak bisa sekolah, karena faktor biaya,” tutur Gunawan Ruslan pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Selama masa menganggur itu Gunawan hanya beternak sapi, bertani dan bergaul selayaknya anak-anak kampung sekitarnya. Ia tumbuh di tengah lingkungan yang jauh dari pe-

mahaman agama. Ia keturunan dari keluarga yang menganut faham waktu Tiga (Wetu Telu) dari bapak. Pendidikan agama pun dirasakan sangat terbatas. Hal ini membuatnya tidak betah.

Timbul semangat untuk sekolah. Mantan aktivis remaja mushala ini mulai saat itu ingin menjadi Tuan Guru.

Tahun 1997/1998 mulai ia minta izin ke orang tuanya masuk Madrasah Tsanawiyah di kampungnya. Tapi ia tidak diizinkan. Ia pun memutuskan untuk pergi menjadi buruh tukang cangkul buat membeli perlengkapan sekolah. Sebulan jadi buruh, ia bisa mengumpulkan Rp 150 ribu dan dihitung cukup membeli seragam.

Gunawan pun akhirnya bisa masuk di Madrasah

Tsanawiyah NW di kampungnya itu. Gunawan tercatat sebagai santri berprestasi, karena selalu juara umum. Jiwa leadership-nya semakin kelihatan tatkala diberi amanah menjadi Ketua OSIS di madrasah tempat ia sekolah selama 3 periode.

Tamat dari MTs tahun 2000, Gunawan memutuskan masuk di pondok pesantren dengan niat ingin lebih fokus mempersiapkan diri 3 tahun ke depan sebagai persiapan masuk ke Universitas Al Azhar Mesir. Masuklah ia di Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) NW di Pancor Selong. Dipilihnya MAK dengan harapan bisa memuluskan niat ke Kairo Mesir.

Namun, upaya menuju Mesir ternyata tidak mudah. Selama 3 tahun dirinya fokus bela-

Harapannya sapta pesona yang dikedepankan dalam kawasan tersebut tetap tercipta. Apalagi Joben menjual kesejukan dan airnya. Dalam perencanaannya, JEG ini akan membangun sejumlah fasilitas pendukung, salah satunya penginapan. ‘’Izin dari Kementerian Kehutanan sudah dikantongi untuk

membangun penginapan di kawasan tersebut,’’ klaimnya.

Melihat kondisinya saat ini, Joben katanya perlu penataan yang lebih baik. Kepada jajaran Pemkab Lotim bisa memperbaiki fasilitas yang kondisinya kurang baik saat ini. “Kita pengin ciptakan Joben menjadi daerah yang nyaman,” harapnya. (rus)

jar Bahasa Arab, membaca Kitab Kuning dan hafalan Al Qur;an 15 juz. Fase ini sangat menentukan cita-cita nya. Tapi Allah berkehendak Lain.

Gunawan tidak Lulus tes yang diadakan Departemen Agama.

Namun, karena semangat yang membaja dia tidak menyerah.

Dia memutuskan berangkat sendiri ke Mesir. Hasil beternak selama menganggur dulu menjadi biaya perjalanannya mewujudkan cita-citanya.

“Air mata saya tak tahan menetes saat itu, saya bisa masuk Universitas terbesar di Kairo dengan beasiswa,” tuturnya.

Gelar LC pun kini berhasil disandangnya. Selesai dari Al Azhar Gunawan memilih untuk pulang kampung membina umat dengan mendirikan pondok pesantren (ponpes).

Akhirnya berdirilah Ponpes Dhiaul Fikri. Dalam prosesnya, tidak lepas dari cobaan yang mendalam. Saat pembukaan jenjang pendidikan mulai tingkat TK sampai SMA. Awal-awalnya, cukup sulit meyakinkan masyarakat agar bisa masuk sekolahnya. Hal ini disebabkan terpaan isu dan fitnah terhadapnya yang membuat sekolahnya kurang laku. Akan tetapi, bermodal semangat, tiap tahun ia tetap membuka Pendaftaran ke 4

lembaga pendidikan tersebut.

Pada tahun ajaran 2012/ 2013 yang bertahan hanya SMP Islam Terpadu (IT). Adapun SMA IT masih tertatih-tatih.

Sampai saat ini lembaga pendidikan yang eksis adalah SMP IT dan SMA IT dengan jumlah santri sekitar 75 orang yang berasal dari NTT, Bima, Sumbawa dan Pulau Lombok. ‘’Siswa SMA sekitar 15 orang.

Alhamdulillah saat ini gedung sekolah berlantai 2 juga sudah berdiri, asrama putri berlantai III dan sedang dalam pengerjaan. Asrama putra masih menempati tempat bekas kandang sapi, masjid juga sudah berdiri,’’ ujarnya.

Program unggulan yang diterapkan adalah menghafal Al Qur’an. Santri hanya belajar yang diujikan secara nasional belajar nya pun sekitar 3 jam mulai jam 9 hingga jam 12.00. pihaknya membuat program Kelas Khusus (Takhassus) untuk Tahfiz Al Qur’an. Guru dan karyawan ada 25 orang yang tinggal di asrama sebagai Pembina. Termasuk 8 hafiz dan 2 hafizah. “Kami optimis Mahad Tahfiz Dhiaul Fikri Islamic Boarding School akan menjadi mercusuar pesantren yang menjadi dambaan dan kebanggaan umat ke depan,” ujarnya penuh harap. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Penyelidikan Proyek Dermaga Diintensifkan Tak Ingin Disalahkan SEKDA Lombok Barat (Lobar), Drs. H. M. Uzair tak ingin disalahkan pada persoalan kisruh di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar. ia selaku pimpinan tertinggi birokrasi, tidak serta merta menangani operasional semua SKPD. “Ketika tidak beres di SKPD (Satpol PP , red) jangan dilempar ke saya,” ujarnya pada Suara NTB, Jumat (12/6) Menurutnya, pihaknya sudah mengambil langkah sesuai ketentuan dalam menyelesaikan persoalan di Satpol PP. “Sudah kami ambil langkah sesuai ketentuan berlaku, kami turunkan Inspektorat ke Pol PP untuk melihat kondisi di sana,” kilahnya.

Persoalan adanya kisruh, penolakan anggota terhadap Kepala Satpol PP itu, ujarnya, merupakan persoalan internal Satpol PP dan bukan menyangkut Sekda.

Terkait adanya keinginan Wakil Bupati (Wabup) Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, melakukan evaluasi terhadap dirinya, Sekda menyatakan itu normatif sebagai pimpinan. (her)

(Suara NTB/dok)

Kejari Praya Amankan Dokumen Pendukung

Praya (Suara NTB) Penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Dermaga Kelongkong Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, nyatanya bukan gertak sambal. Sejumlah dokumen pendukung proyek senilai lebih dari Rp 3 miliar tersebut, kini sudah diamankan tim penyidik Kejari Praya.

Demikian ditegaskan Kasi Intel Kejari Praya, Andre Dwi Subianto, SH, MH, di ruang kerjanya, Jumat (12/6).

Dokumen-dokumen tersebut diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Loteng, selaku pemilik proyek. Salah satunya dokumen kontrak dan beberapa dokumen pendukung lainnya. “Sejumlah dokumen proyek Dermaga Kelongkong sudah kita amankan,” akunya.

Kendati demikian, pihaknya masih akan terus mengum-

pulkan dokumen-dokumen pendukung lain, karena dokumen yang sudah diperoleh masih belum lengkap seluruhnya. Meski untuk memperoleh dokumen-dokumen pendukung proyek yang lain cukup sulit. “Terakhir kemarin, kita sudah minta lagi dokumen tambahan. Tapi pihak Dishubkominfo Loteng, mengaku belum bisa memenuhi permintaan tersebut,” tambah Andre.

Alasanya, pihak Dishubkominfo masih melakukan pembenahan setelah pindah dari gedung lama ke gedung baru,

sehingga banyak dokumen yang belum bisa dirapikan.

Termasuk dokumen proyek pembangunan Dermaga Kelongkong.

Tidak hanya, pihaknya juga sudah menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi proyek. Pemeriksaan awal ini sebagai bahan pembanding untuk menyesuaikan keterangan yang ada dalam dokumen proyek tersebut dengan kondisi di lapangan. “Dari hasil dokumentasi yang sudah kita lakukan, kita akan cocokkan dengan keterangan proyek yang

ada pada dokumen proyek bersangkutan,” ungkapnya.

Setelah seluruh dokumen dan berkas pendukung lainnya terkumpul, pihaknya akan mengkaji, apakah ada indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut atau tidak.

Setelah itu akan dilakukan pemanggilan terhadap pihakpihak yang terkait.

Namun sebelumnya, pihaknya akan meminta bantuan tim teknis untuk melakukan uji fisik terhadap proyek bersangkutan, karena tidak cukup hanya dengan peninjauan lapangan saja. “Untuk uji fisik, jelas akan melibatkan ahlinya,” tandasnya.

Pembangunan Dermaga Kelongkong merupakan proyek Dishubkominfo Loteng yang dikerjakan dalam dua tahap, yakni tahun 2012 dengan ang-

garan Rp 1,3 miliar. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran lebih besar, yakni mencapai Rp 2,5 miliar, sehingga total keseluruhan anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 3 miliar lebih. Pembangunan Dermaga Kelongkong tersebut dibangun sebagai tambatan perahu bagi nelayan setempat.

Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo Loteng, L. Purnama Agung, mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki proyek tersebut. Namun ia berkeyakinan, kalau pengerjaan proyek tersebut sudah sesuai aturan yang ada. Alasannya, dari hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat maupun BPK, tidak ditemukan penyimpangan. “Silakan saja diselidiki,” ujarnya. (kir)

Sekda Lobar Ingatkan Pimpinan SKPD Lamban Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), Drs. H. M. Uzair mengingatkan kepada jajaran SKPD yang lamban mengajukan tender agar meningkatkan kinerjanya. Ia memaklumi, lambannya SKPD mengajukan dokumen tender disebabkan masalah teknis, yakni sumber pendanaan dari pusat, sehingga perlu penyesuaian.

Menurutnya, hasil pra rapat pimpinan (rapim) ada beberapa SKPD yang belum mengajukan dokumen tender disebabkan persoalan sumber dana. Ada yang bersumber dari DAK, sehingga perlu ada penyesuaian juklak dan juknis pelaksanaaannya. Selain itu, ada dari dana pinjaman yang berkurang, sehingga batal dikerjakan.

Ia mengaku terkait kinerja SKPD, pada evaluasi rapim pertama lalu merosot. Namun hal itu dimakluminya, karena baru triwulan pertama, sehingga masih berputar di perencanaan. Meski demikian, saat ini, progresnya akan jauh lebih progresif.

Diakuinya, hasil evaluasi Bagian Pembangunan Setda Lobar, bahwa tender proyek yang telah dinyatakan tuntas pelelangan sampai saat ini hampir 70 persen atau 93 paket dari total 135 paket proyek di atas Rp 200 juta. Sedangkan, sisanya sebanyak 42 paket proyek belum rampung yang tersebar di enam SKPD. Ke 42 paket proyek ini belum ditender, lantaran SKPD terkait lamban mengajukan dokumen tender ke ULP. Alasan SKPD, karena juklak dan juknis dari pusat belum turun ke SKPD, sehingga tendernya tidak bisa diajukan. (her)

Beroperasi Setahun Lebih

Bangunan Kantor Bupati Lobar Sudah Mulai Rusak Giri Menang (Suara NTB) Bangunan gedung kembar Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 7 miliar lebih yang selesai dibangun 2013 lalu, mulai rusak di beberapa bagian. Seperti pada bagian tembok, ada yang retak. Bahkan, beberapa bagian atap serta lis plang, plafon bocor dan terlepas.

Seperti kondisi di ruang kerja Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, tampak kurang perawatan, setelah lama tak ditempati. Khusus pada bagian pintu masuk ke ruang kerja bupati, tembok ruangan megah itu retak hampir beberapa meter. Selain itu, kondisi lis plang plafon ruangan terlepas.

Pantauan Suara NTB, ruang kerja bupati yang terletak di lantai II bagian tengah gedung putih tampak sepi. Semua pintu terlihat tertutup rapat. Untuk bisa ke ruang kerja bupati itu, bisa melalui pintu sayap bagian kiri dan kanan.

Di luar ruang kerja Bupati, terdapat ruang tunggu. Di ruangan ini, berjejer foto prestasi yang pernah diraih Lobar dari masa ke masa. Ruang kerja bupati ini bersebelahan langsung dengan ruang kerja Sekda Lobar.

Persis pada pintu masuk paling kanan ke ruang kerja bupati, tembok ruangannya mulai retak. Retakannya tampak memanjang, bahkan hingga ke dasar tembok. Selain temboknya retak, lis plang plafon ruangan itu terpelas. Lis plang yang terlepas, lumayan panjang sekitar empat sampai lima meter.

Menanggapi kondisi bangunan itu, Sekda Lobar, Drs. H. M. Uzair mengakui ada lis plang ruangan pada bagian ruang kerja bupati terlepas. Namun, kerusakan itu segera diperbaiki. Menurutnya, selama tidak ditempati, ruang kerja bupati tetap dibersihkan.

Diakuinya, bangunan Kantor Bupati Lobar mempunyai dana pemeliharaan yang melekat di Sub Bagian Rumah Tangga (Bagian Umum). Setiap tahun, bangunan itu tetap dipelihara.

Gedung kembar ini dibangun dari APBD Lobar secara bertahap 2 tahun berturut-turut, yakni APBD tahun 20112012. Proyek ini dikerjakan PT Waskita Karya. (her)

(Suara NTB/her)

RUSAK - Inilah bagian dari Kantor Bupati Lobar, khususnya di dekat ruang kerja bupati temboknya retak dan lis plangnya jatuh. Sekda Lobar berjanji segera memperbaiki bagian yang rusak itu.

(Suara NTB/kir)

MUSNAHKAN - Kapolres Loteng, Nurodin memimpin pemusnahan miras hasil operasi di halaman Mapolres Loteng, Jumat (12/6).

Sambut Ramadhan

Polres Loteng Musnahkan 3.889 Liter Miras Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) melakukan pemusnahan ribuan liter minuman keras (miras) berbagai jenis, Jumat (12/6). Pemusnahan dipimpin langsung Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, di halaman Mapolres Loteng.

Miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil Operasi Patuh yang sebelumnya digelar jajaran Polres Loteng sejak dua pekan yang lalu. Rinciannya, miras jenis tuak se-

banyak 154 jeriken atau sekitar 3.889 liter ditambah 90 liter lagi dalam kemasan botol besar. Selain itu sebanyak 360 liter brem atau 12 jeriken serta 55 liter dalam kemasan botol. Pihaknya juga memusnahkan miras jenis arak sebanyak 250 liter dan beberapa botol miras dengan kadar alkohol tinggi serta empat dus Angker Bir. Menurut Nurodin, pemusnahan barang bukti miras hasil operasi tersebut merupa-

kan salah satu upaya jajaran kepolisian dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan Ramadhan. Harapannya, kondisi keamanan di wilayah Loteng selama Ramadhan benar-benar aman dan nyaman serta terbebas dari peredaran miras.

Ia mengaku, untuk memberantas habis peredaran miras bukan pekerjaan mudah. Untuk itu, butuh dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini supaya peredaran miras be-

nar-benar bisa ditekan.

Selain itu, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap peredaran miras di wilayah Loteng. Bahkan, selama bulan Ramadhan pengawasan bakal jauh lebih ketat.

“Jadi dengan adanya pemusnahan miras kali ini, bukan berarti kita tidak lakukan pengawasan lagi di bawah,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan peran serta seluruh elemen masyarakat, yakni

dengan memberikan informasi terkait peredaran miras, sehingga aparat kepolisian bisa segera bertindak. “Menjaga stailitas keamanan wilayah, terutama selama bulan puasa nantinya menjadi tanggung jawab kita semua.

Dengan memberikan informasi terkait peredaran miras juga bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyaman selama bulan puasa nanti,” terangnya. (kir)

Kemiskinan Belum Tertangani

DPRD Lobar Beli Randis Baru Senilai Rp 2,4 Miliar Lebih DI TENGAH upaya Pemda Lombok Barat (Lobar) mengentaskan kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini, masih belum didukung dengan alokasi anggaran memadai. Malahan, jajaran pemda dan kalangan wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada rakyat miskin.

Seperti membeli kendaraan dinas (randis) bagi operasional anggota DPRD senilai Rp 2,4 miliar lebih.

Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi di ruang kerjanya, Jumat (12/6), membenarkan unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Lobar memperoleh randis baru. Menurutnya, dari tujuh randis itu, satu mobil sedan Altis untuk Wakil Ketua I, Multazam yang belum memperoleh randis karena dilelang senilai Rp 410 juta.

Sedangkan enam randis jenis Toyota Rush untuk alat kelenkapan DPRD, seperti ketua komisi, BK dan Banleg masing-masing diberikan satu unit. ‘’Total anggaran untuk pengadaan enam kendaraan Rush tersebut mencapai Rp 1,3 miliar, rata-rata harganya Rp 217 juta per unit dan telah, melalui proses tender di ULP,’’ ungkapnya.

Pihaknya merencanakan penyerahan randis akan dilakukan Senin depan dari Sekretariat DPRD ke masing-

masing alat kelengkapan dewan.

Selain randis bagi alat kelengkapan dewan, anggota DPRD juga akan diberikan randis roda dua jenis Vario dengan nilai pengadaan mencapai Rp 697 juta. Masing-masing unit senilai Rp 17 juta.

Saswadi menegaskan, semua randis bagi anggota DPRD dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat.

Terkait kinerja Dewan yang sering dikeluhkan kurang disiplin, menurutnya sejauh ini semua program kegiatan di Dewan berjalan dengan baik. ‘’Kalau ada persoalan paripurna yang kerap tidak tepat waktu karena tidak kuorum, maka itu tentu internal dewan yang akan mengevaluasi,’’ ujarnya.

Di sisi lain, anggaran untuk pengadaan randis itu sangat bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.

Pasalnya masih banyak ditemukan warga miskin di daerah ini belum tersentuh. Seperti dialami Inaq Munilah, warga Dusun Embung Desa Kuripan Selatan yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. Pihaknya mengharapkan pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan nasib warga miskin dan tidak hanya fokus

(Suara NTB/her)

RANDIS - Inilah randis untuk anggota DPRD Lobar yang menghabiskan dana Rp 2,4 miliar. Sementara kondisi di lapangan banyak warga miskin belum tersentuh bantuan pemerintah. membeli randis.

Kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. Inaq Munilah mengaku, tak pernah tersentuh program bantuan rumah kumuh, meski telah berpuluh tahun tinggal di gubuknya itu. Ia sendiri sa-

ban hari berharap agar bantuan datang, namun tak kunjung ada. Ia dan keluarganya tak banyak menuntut pemerintah dan wakilnya di DPRD, ia hanya menginginkan bantuan rumah layak. Ia berharap agar kondisinya dilirik. (her)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Implementasi 12 Perda Baru Harus Dikawal Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa baru saja menyetujui 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk disahkan menjadi Perda.

Baik Ranperda yang menjadi usulan DPRD maupun usulan eksekutif. Perda-Perda tersebut perlu dikawal dalam pelaksanaannya di lapangan. Agar nantinya tidak hanya menjadi tumpukan kertas.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, sebanyak 12 Perda ini siap disosialisasikan dan diimplementasikan. Sebagai acuan dan pemandu arah pembangunan di daerah ini. Namun dalam implementasinya oleh eksekutif mesti dikawal secara baik oleh semua pihak, termasuk media. “Mari kita pantau pelaksanaannya di lapangan, agar tidak hanya menjadi tumpukan kertas belaka,” tukasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam sidang paripurna penetapan Ranperda, sebelum disahkan, masing-masing Pansus Ranperda melaporkan hasil kajiannya terhadap Ranperda yang dibahas bersama pihak terkait. Sehingga diketahui, ada beberapa Ranperda yang digabung, dan ada pula yang ditunda penetapannya.

Setelah seluruh Pansus membacakan laporannya, Ketua DPRD Sumbawa Budi Suryata menyatakan kesimpulannya. Dimana untuk Pansus I yang membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Ranperda tentang Lembaga Adat Tana Samawa, Ranperda tentang Kepala Desa, Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Ranperda tentang Perangkat Desa, dan Ranperda tentang Pencabutan enam Perda Kabupaten Sumbawa. Dinilai men-

(Suara NTB/bug)

Alfamart Seteluk dan Maluk Resmi Kantongi Izin Taliwang (Suara NTB) Gerai toko Alfamart yang berada di kecamatan Seteluk dan Maluk akhirnya dinyatakan resmi beroperasi. Kedua gerai toko modern itu sudah mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) KSB, Ir. Lalu Azhar mengatakan, IUTM kedua gerai toko Alfamart itu telah pihaknya terbitkan terhitung 10 Juni lalu. Setelah sebelumnya seluruh persyaratan yang disyaratkan dilengkapi. “Semua syaratnya sudah dilengkapi termasuk syarat kemitraan dengan UMKM sekitarnya,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (12/6).

Selain Seteluk dan Maluk, pihak manajemen Alfamart secara bersamaan juga mengajukan permohonan IUTM untuk gerai toko di kecamatan Taliwang dan Poto Tano. Ditanya soal itu Azhar menyebutkan, untuk dua gerai itu masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. Salah satunya soal syarat kemitraan dengan UMKM yang tak kunjung bisa diserahkan oleh pihak manajemen. “Jadi kita tidak terbitkan untuk dua toko lainnya karena memang syaratnya belum bisa dipenuhi,” tegasnya.

Meski belum menerbitkan IUTM untuk toko Alfamart wilayah kecamatan Taliwang dan Poto Tano, Disperindagkop dan UMKM tak juga melakukan penyegelan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Pihaknya telah mendesak manajemen Alfamart untuk segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. “Kami tidak berikan mereka batas waktu. Hanya saja kami meminta sebelum masuk puasa, mereka sudah harus mengantongi IUTM, dan cara untuk memperolehnya yakni dengan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhan,” tandasnya.

Terkait dukungan kemitraan dengan UMKM, Azhar menjelaskan, persyaratan tersebut harus tetap dipenuhi oleh manajemen Alfamart. Pasalnya ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 Tahun 2013 di mana seluruh toko modern diharuskan untuk menjalin kemitraan dengan UMKM di mana mereka berada. (bug) Lalu Azhar

Sumbawa Bentuk Pengawas Keamanan Laut Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan keamanan laut. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kegiatan yang dapat merusak habitat laut. Sebagaimana disampaikan Kabid Pengawasan, Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPKP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, H. Burhanuddin, S.Pi, kepada Suara NTB, Jumat (12/6), pihaknya sudah mencanangkan observasi supaya lebih intensif pengawasan. Dalam hal ini sudah dibentuk tim Keamanan laut terpadu (Kamladu) yang melibatkan pihak Dislutkan sendiri, Polairud, dan TNI AL. Tim yang dibentuk tersebut rutin melakukan pengawasan dengan tempo sepuluh kali dalam satu tahun. “Itu tim yang dilibatkan. Kita tetap melakukan pengawasan. Ada beberapa oknum memang yang sudah kita identifikasi terutama desa-desa yang ada oknum-oknum, pemetaan potensi untuk pengeboman,” imbuhnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penyuluhan hukum, serta mengaktifkan Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dari warga sekitar. Dimana ketika ada terjadi aktivitas pengeboman dan lain sebagainya yang dapat merusak habitat laut, Pokmaswas tersebut dengan intens melaporkan hal tersebut ke pihak Dislutkan. Sehingga pihaknya menindaklanjuti hal tersebut untuk turun ke lapangan untuk melakukan penangkapan. Pihaknya juga tetap melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan pihak Kecamatan setempat. Bahkan baru-baru ini sudah berkoordinasi dengan Provinsi kaitan dengan dukungan dalam penguatan di perairan Sumbawa. Dari upaya yang dilakukan, pihaknya sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa oknum warga yang melakukan kegiatan pengeboman dan lainnya.

Cuma meskipun beberapa upaya yang dilakukan, masih saja ada oknum yang melakukan kegiatan tersebut. Diakui saat turun langsung ke lapangan tidak terjadi apa-apa di lokasi. Namun pada saat tim sudah tidak di lokasi, kegiatan tersebut tetap terjadi. Diduga saat hendak melakukan pengawasan, informasi tersebut selalu bocor. “Memang biasanya kita melakukan pengawasan ada saja informasi yang bocor, jadi kita mau turun tetapi mereka tidak turun. Lewat kegiatan itu paling tidak meskipun tidak bisa seratus persen, setidaknya bisa meminimalisir. Selama ada tim tetap berkurang. Harapannya personel pengawasan paling tidak di Sumbawa sudah ada satker pengawasan. Jadi hanya bertugas sebagai pengawasan saja di lapangan yang dibawahi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena melihat wilayah kabupaten Sumbawa lebih besar dari kabupaten lain,” tukas H. Bur. (ind)

(Suara NTB/arn)

Budi Suryata

erima dan menyetujui seluruh Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.

Untuk Pansus II ada beberapa perubahan yang dilakukan.

Seperti melakukan proses peng-

gabugnan terhadap dua Ranperda baik itu yang berasal dari eksekutif maupun DPRD, yakni Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian terkait Ranperda tentang pengelolaan LAR, Pansus II berpendapat bahwa perlu dilakukan pengkajian yang lebih konprehensif dan aspiratif, terkait Ranperda tersebut. Untuk itu, Pansus II berpendapat untuk menunda penetapan Ranperda dimaksud. ‘’Pansus II juga telah menyelesaikan dan menetapkan tiga Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, yakni Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum,’’ terangnya.

Untuk Pansus III, secara tegas telah menyatakan persetujuannya dalam menetapkan tiga Ranperda yang telah diba-

(Suara NTB/arn)

Syamsul Fikri

has. Yakni Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Ranperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Ranperda tentang Pelayan-

an Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Kabupaten Sumbawa yang Bekerja di Luar Negeri. Dengan catatan, semua penyempurnaan yang telah disampakan dalam sidang paripurna tersebut, akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ranperda dimaksud.

Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri menambahkan, pada sejumlah Ranperda sebelumnya telah dilakukan singkronisasi. Khususnya, Ranperda tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Pansus bersama tim eksekutif ditambah dengan beberapa unsul terkait lainnya seperti pengurus LATS dan keluarga Sultan Sumbawa, telah dilakukan diskusi yang panjang. Adapun beberapa hal penting berkaitan posisi LATS terhadap NKRI, kemudian wilayah hukum LATS, hubungan LATS dengan pemerintah dan menyangkut penganggaran atau

pembiayaan. Semangat dari Perda LATS harus mengakomodir Tau dan Tana Samawa yang secara historis meliputi dari Tarano di kabupaten Sumbawa dan Sekongkang di kabupaten Sumbawa Barat. Penegasan terkait dengan wilayah hukum LATS tersebut menurut pengurus LATS sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus mengikat Tau dan Tana Samawa secara legal formal.

Pansus bersama dengan pengurus LATS juga melakukan diskusi terkait pembiayaan LATS. Dengan harapan adanya pengaturan secara tegas presentase pembiayaan dalam APBD. Hal itu penting dicantumkan untuk memberikan penekanan kepada pemerintah agar alokasi anggaran LATS itu diberikan secara layak setiap tahun anggaran dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. (arn/*)

Kejari Sumbawa akan Panggil Dua ’’Provider’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sebelumnya mangkir dari panggilan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa akan kembali melayangkan pemanggilan terhadap dua provider jaringan Telekomunikasi yang belum melunasi pembayaran retribusinya.

Kasi Datun Kejari Sumbawa, Benny Daniel P, S.H kepada wartawan, Jumat (12/6) mengatakan, sebelumnya sudah datang dua provider dari jaringan telekomunikasi yaitu Telkomsel dan XL. Namun dua lainnya tidak memenuhi panggilan yaitu Indosat dan Daya Mitra. Cuma Telkomsel sebagai Kordinator Assosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia mewakili kedua Provider tersebut.

“Sekarang sudah dikeluarkan surat kuasa khusus dari Bupati, tidak seperti yang pertama,’’ tuturnya. Sebelumnya satu surat kuasa khusus untuk provider. Jadinya kuasa khusus dinyatakan selesai sudah ada pembayaran. Kalau seperti sebelumnya, satu surat kuasa khusus untuk provider saja, yang satu bayar, kalau yang tiga belum bayar, berarti belum selesai untuk surat kuasa khusus. Kalau ini

kan jelas satu surat kuasa khusus untuk satu provider.

Jadi penerima kuasa berhak untuk memanggil penyedia menara telekomunikasi, menandatangi surat-surat dan pembuatan berita acara.

Memberikan teguran dan atau peringatan kepada penyedia menara telekomunikasi, menerima setoran yang selanjutnya disetor ke rekening umum kas daerah. Juga melakukan tindakan hukum lain untuk

kepentingan pemilik kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ‘’Kalau mereka mau membayar tidak langsung kepada Dinas Perhubungan, bisa kami langsung yang menerima, langsung kami 24 jam menyetorkan ke kas daerah,” imbuhnya.

Sebelumnya provider tersebut meminta pengurangan untuk pembayaran, dan ditanyakan atas pembayaran yang terlalu tinggi. Namun jika mengurangi dari ketentuan yang berlaku, tentunya Dishub yang akan disalahkan, padahal Dishub hanya melakukan eksekusi.

Nilai jumlah syarat retri-

busi itu berdasarkan 2 persen dari NJOP. Dalam Perda tentang retribusi jelas diatur, besar retribusi berdasarkan NJOP, dibawah dari itu tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara NJOP nya Dishub menetapkan tagihan retribusi daerah, dan hanya mengalihkan saja. “Kalau NJOP nya bukan Dishub yang menentukan, KPP Pratama. Tidak mungkin Dishub menurunkan retribusinya dibawah yang sudah ditetapkan. Nanti malah Dishub yang salah. ‘’Kita akan mengundang mereka lagi. Kalau memang tidak bisa, ya kita lakukan upaya hukum,” tukas Benny. (ind)

Panwascam KSB Segera Difinalkan

(Suara NTB/bug)

RENOVASI - Proses pengerjaan renovasi tugu Syukur di Komuter Telu Center, Taliwang, KSB.

Renovasi Tugu Syukur Tak Gunakan APBD Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM menyatakan pembiayaan renovasi tugu Syukur tidak menggunakan anggaran daerah sepeser pun.

Pernyataan ini nampaknya sengaja disampaikan, mengingat sejak dimulainya kembali pekerjaan renovasi tugu yang menjadi bangunan epicentrum (pusat) di Kemutar Telu Center (KTC) itu banyak pihak yang mempertanyakan asal sumber anggarannya. “Kita tidak sepeserpun menggunakan anggaran daerah untuk penyelesaian renovasinya,” ujarnya, Jumat (12/6).

Ia mengatakan, pekerjaan renovasi tugu Syukur itu menjadi tanggung jawabnya.

Karenanya ia menginginkan agar penyelesaiannya dapat

tuntas sebeulum dirinya memasuki purna tugas pada Agustus mendatang. “Kita targetkan selesai sebelum Lebaran. Supaya nanti pas Lebaran kita sudah bisa menyaksikan keindahan air mancur yang akan kita tempatkan di tugu itu,” ujarnya.

Renovasi tugu Syukur sebenarnya di awal menjadi tanggung jawab Forum Perusahaan Peduli KSB (FPP-KSB). Forum yang beranggotakan sejumlah perusahaan yang beroperasi di KSB ini sepakat untuk merenovasi untuk memperindah air mancur tugu pada pertengahan tahun 2014 silam. Namun sayang hingga kini upaya itu tak kunjung tuntas hingga kini.

Menurut bupati, pekerjaan renovasi tugu tetap menjadi bagian dari tanggung jawab dari forum tersebut. Hanya saja selama ini forum masih

terus mencari anggaran namun di sisi lain penyelesaian tugu itu tidak bisa terus menunggu waktu yang semakin sempit. “Mereka (FPPKSB) tetap ikut mendanai.

Tapi kita tidak bisa terus menunggu mereka,” timpal bupati dua periode ini.

Karena itu bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini menyebutkan, untuk mempercepat proses penyelesaiannya pemerintah juga akan mencari sumber anggaran lainnya.

“Saya akan minta bantuan masyarakat, kita akan buka kesempatan bagi siapa saja yang mau menyumbang,” ujarnya, seraya menambahkan jika tugu tersebut merupakan milik bersama masyarakat KSB. “Semoga bisa selesai secepatnya karena bangunan itu adalah kebanggan kita bersama,” tukasnya. (bug)

Sumbawa Desak Pusat Tetapkan HPP Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa bersama SKPD terkait, seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta lainnya akan menemui Kementerian Pertanian dan DPR RI. Untuk mendesak pusat menenttukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung. Di tengah anjloknya harga jagung saat ini.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi, harga jagung kering kadar 17 persen saat ini di tingkat pengusaha hanya Rp 2.400/kg. Sementara petani berharap harga jagung

setidaknya Rp 2.500/kg di tingkat petani. “Kondisi harga saat ini yang jatuh sangat jauh di bawah harapan petani,” cetusnya.

Untuk itu, pihaknya bersama SKPD dimaksud akan menemui Kementerian Pertanian dan DPR RI untuk mendesak ditetapkannya HPP jagung yang saat ini belum ada. Serta menghentikan impor jagung di musim-musim tertentu, terutama pada saat panen seperti sekarang ini. Agar ada proteksi harga jagung lokal. Selain itu, keberadaan investasi jagung juga sangat diharapkan, mengingat pembelian jagung di Sumbawa saat ini hanya dilakukan oleh PT Segar. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Saat ini seluruh tahapan proses seleksi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah selesai.

Dari seleksi tersebut pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat menyatakan akan segera menetapkan para anggota pengawas tingkat kecamatan itu dalam waktu dekat.

“Terakhir para peserta sudah mengikuti tes wawancara. Nah sekarang tinggal kita plenokan untuk menetapkan masing-masing tiga anggota per kecamatan,” jelas ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang, S.Kom kepada media ini, Jumat (12/6).

Hingga tahapan seleksi wawancara, jumlah calon anggota Panwascam yang bertahan sebanyak 43 orang. Unang mengatakan, terdapat beberapa kecamatan yang calonnya hanya berjumlah lima karena dalam proses seleksi sebelumnya telah dinyatakan gugur.

“Sebenarnya kan sebelum

ditetapkan tiga minimal ada enam calon per kecamatan. Tapi karena ada yang gugur, beberapa kecamatan ada yang jumlahnya calonnya sekarang hanya lima orang saja,” urainya.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera memfinalkan tiga nama anggota Panwascam untuk tiap kecamatan. Jika tidak ada halangan, pleno penetapan anggota Panwascam itu paling lambat akan dilaksakan pada Minggu, 14 Juni mendatang. “Kalau bisa di hari penetapan itu sekaligus akan kita lantik mereka,” timpalnya.

Panwaslu KSB memang harus segera menyelesaikan seluruh perangkatnya hingga ke bawah. Pasalnya tahapan Pilkada sendiri saat ini sudah mulai berjalan. Unang bahkan mengakui sendiri kondisi tersebut. “Iya, kita memang harus bergerak cepat untuk menyelesaikan seluruh perangkat kita sampai ke bawahnya karena kita dikejar-kejar pekerjaan di mana tahapan Pilkada sudah dimulai,” tukasnya. (bug)

Selama Ramadhan

Pemkab Sumbawa Sesuaikan Jam Kerja PNS

(Suara NTB/bug)

Unang Silatang

Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk menjaga kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1436 H serta tetap terpeliharanya disiplin kerja/jam kerja pegawai pada instansi, Pemkab Sumbawa melakukan penyesuaian atau pengurangan waktu kerja bagi ASN, TNI dan Polri berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015.

Sebagaiamana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, RachmanAnsori, M.SE, diatur ketentuan jam kerja sebagai berikut,

pada lingkup Pemkab yaitu Hari Senin- Kamis, Pukul 08.00- 15.15 Wita. Istirahat Pukul 12.00-12.30 Wita, Hari Jum’at Pukul 08.0015.30 Wita. Istirahat Pukul 11.3013.30 Wita, Imtaq dilaksanakan pada hari Jumat dari Pukul 08.00 Wita- 09.00 Wita. Ketentuan jam kerja bagi SKPD yang melaksanakan enam hari kerja, yaitu Hari SeninKamis, Pukul 08.00- 14.00 Wita, Hari Jum’at 08.00- 11.30 Wita, Imtaq Pukul 08.00- 09.00 Wita, Sabtu Pukul 08.00- 13.00 Wita.

Upacara hari Senin dan senam pagi setiap hari Jumat selama bulan Ramadhan 1436 H ditiadakan.Apel pagi, apel siang atau apel sore dilaksanakan di instansi/kantor masing – masing. Sedangkan waktunya disesuaikan dengan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi instansi yang mempunyai jam kerja khusus/tersendiri yang sifatnya pelayanan umum dan kepada setiap kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja/Satuan Organisasi yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Setelah berakhirnya Bulan Ramadhan 1436 H, maka jam kerja kembali seperti semula. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Motor Calon Mahasiswa UNSA Raib di Kampus Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi maling di Sumbawa sudah semakin nekad. Tak hanya melakukan aksinya di lokasi yang sepi, namun dilokasi kampus yang terbilang ramai dengan aktivitas mahasiswa juga di jadikan incaran. Seperti yang terjadi pada Kamis (11/6) di Universitas Samawa (UNSA).

Dimana pada hari itu motor salah satu calon mahasiswa baru UNSA yang diparkir di depan lapangan Voly raib dibawa maling.

Korbannya, Riski (19) warga dusun Tatede Dalam RT 02 RW 01, desa Tatede kecamatan Lopok yang kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi EA 5673 DC. Kronologisnya, saat itu pelapor memarkir sepeda motor miliknya tersebut di depan lapangan Volly UNSA sekitar pukul 08.00 Wita dalam keadaan stang motor terkunci. Kemudian pelapor masuk ke dalam kampus untuk beberapa jam. Tak disangka saat pelapor hendak mengambil sepeda motornya sekitar pukul 13.00 Wita, motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula. Akibat dari kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian Rp 9 juta. Sehingga hal tersebut dilaporkan ke Polres Sumbawa.

Kasubag Humas Polres Sumbawa, Iptu Waluyo kepada Suara NTB, Jumat (12/6) membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya. (ind)

Festival Sangiang Api Dikoordinasikan ke Pemprov Bima (Suara NTB) Festival Sangiang Api yang digelar Pemkab Bima, Agustus mendatang, tetap dikoordinasikan dengan pemprov NTB. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bima mendapat bantuan dana penyelenggaraan dari Disbudpar Provinsi sebesar Rp 300 juta.

“Kami sudah melakukan konsultasi dengan Disbudpar Provinsi di Mataram, dan hasilnyapun Positif. Mereka akan membantu kegiatan festival ini,’’ ucap Kepala Disbudpar Kabupaten Bima, Drs. Syafruddin H. A, kepada Suara NTB, Jumat (12/6).

Dikatakannya, anggaran tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan APBDP NTB tahun ini. Beberapa acara di festival Sangiang Api, seperti pacuan kuda, dayung sampan, dan kontes Budaya. “Insya Allah kita akan sesuaikan dan padukan dengan program Pemkab sendiri nanti,” lanjutnya.

Ketua Karang Taruna Desa Sangiang, kecamatan Wera, kabupaten Bima, yang juga Manajer Tim Festival gunung Sangiang Api, Saifullah S.Pd, berterima kasih karena semua pihak telah membantu untuk bersama menyukseskan kegiatan tersebut, setelah sebelumnya, Pemkab Bima menyatakan mendukung dan akan memberikan anggaran, juga pemprov NTB. “Artinya ada keterlibatan semua pihak terutama pemerintahan Daerah dan Provinsi,” ujarnya.

Dikatakannya, setelah ada sinyal yang baik dari Pemerintah, dirinya optimis, bahwa festival ini akan menjadi ikon terbaru dari beberapa event-event tahunan yang biasanya diadakan di Kota dan Kabupaten Bima, untuk menarik para wisatawan nusantara dan mancanegara, serta merupakan upaya membangkitkan kembali semangat kemaritiman, melestarikan tradisi zaman dahulu. Apalagi festival ini nanti, bersamaan dengan momentum peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bima bulan Juli dan hari ulang tahun negara RI, sebagai tonggak untuk menancapkan kebangkitan semangat bahari, kearifan lokal. Serta upaya untuk revitalisasi budaya dan tradisi.

Dirinya menambahkan Selain panitia dan pemerintah, festival ini digelar juga berkerjasama dengan beberapa komunitas kreatif dan pemerhati seni budaya Mbojo, baik yang ada di Kabupaten maupun Kota Bima, maupun di Provinsi NTB. “Saya meyakini bahwa rangkaian kegiatan ini, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan pemerhati seni budaya lokal dan komunitas kreatif. Untuk ikut serta berperan aktif menyukseskan kegiatan ini,” pungkasnya.(uki)

Kejari Sumbawa Evaluasi Kasus Dana Kapitasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana kapitasi masih terus bergulir. Sejauh ini maish dilakukan evaluasi pasca pemeriksaan Ketua dan Sekretaris Tim Panitia Pengelola Dana Kapitasi, yang juga pejabat Dikes. Untuk selanjutnya menunggu penjadwalan pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa.

Sebagaimana disampai(Suara NTB/arn) kan Kasi Intel Kejari SumEka Sabana bawa, Eka Sabana Putra, S.H, Jumat (12/6). Ketua Tim Pengelola Dana Kapitasi yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dikes, Junaidi dan mantan PPK Dikes yang kini menjabat di SKPD lain, A. Malik, telah diminta klarifikasi. “Kita evaluasi dulu sambil lihat perkembangan,” terangnya.

Lalu kapan Kepala Dikes akan diminta klarifikasi?

Menurut Eka semuanya sudah terjadwal. Tinggal menunggu waktunya saja. Yang jelas saat ini masih dilakukan evaluasi. Intinya, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan.

Mengingat baru tahap pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejauh ini sudah dilakukan klarifikasi terhadap bendahara serta enam anggota tim pengelola dana kapitasi yang juga staf dari Dikes. Sementara itu beberapa puskesmas juga sudah dilakukan klarifikasi. Untuk selanjutnya akan tetap dilakukan klarifikasi dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya. (arn)

Pemkab Bima Sidak ke Bulog Bima (Suara NTB) Pemkab Bima turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog Bima guna mengecek kualitas beras yang ada.

Kepala Bagian Administrasi Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE mengungkapkan sidak tersebut dilakukan pada Kamis (11/6). Sidak tersebut dilakukan, guna memeriksa kualitas beras yang ada, mulai dari warna, bau hingga pada kerusakan beras. Dari hasil sidak tersebut, Iwan memastikan tak ditemukan lagi beras-beras yang tak berkualitas, kecuali raskin yang disistribusikan ke Desa Rabakodo Kecamatan Woha. Itu pun, lanjutnya, sudah ditarik dan diganti dengan yang baru secara total. “Kita ganti hari itu juga,” tutur Iwan saat dikonfirmasi Jumat (12/6) .

Khusus untuk raskin jatah bulan Juli, Bupati Bima telah memerintahkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan. Selain itu, Bupati juga telah memerintahkan Diskoperindag untuk turun ke pasar-pasar guna mengawasi harga-harga beras dan harga kebutuhan pokok lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bulog Sub Divre Bima memastikan jika stok beras Bima mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Per Selasa (9/6), stok beras yang ada mencapai angka 12.000 ton, sebab setiap harinya Bulog mengadakan beras antara 100 ton hingga 200 ton. (use)

(Suara NTB/bul)

SEMPROT BAWANG - Seorang petani di Alas, Kabupaten Sumbawa, sedang menyemprot tanaman bawangnya yang akan dipanen dalam dua pekan mendatang. Petani berharap harga bawang naik, dan sama sekali tidak berharap kebijakan impor bawang akan membuat pendapatan mereka makin menurun.

Perkelahian Antarpemuda di Kempo Kembali Terjadi Dompu (Suara NTB) Kelompok pemuda Dusun Madiya dan Dusun Padamara Desa Kempo kembali terlibat perkelahian, dipicu salah paham pada acara pagelaran organ tunggal di Dusun Madiya. Kedua kelompok terlibat saling lempar di jalan hingga merusak kaca rumah warga yang ada di Dusun Kalate dan Padamara. Karena tidak ada yang melapor, kasus ini hanya akan didamaikan di tingkat Desa.

Kapolsek Kempo, Iptu Jablek kepada Suara NTB, Jumat (12/6) mengatakan, insiden perkelahian di Kempo pada Jumat dini hari berawal dari kesalahpahaman antarkelompok pemuda Dusun Padamara dan kelompok pemuda Dusun Madiya Desa Kempo di lokasi acara hiburan malam di kediaman Adnan, warga Dusun Madiya yang baru

melaksanakan syukuran setelah melakukan khitanan anaknya. Saat organ tunggal masih berlangsung Jumat dini hari, terdengar ada suara lemparan. “Menurut kelompok pemuda Dusun Madiya, pelakunya berasal dari pemuda Padamara. Tapi menurut kelompok pemuda Padamara, anak muda Madiya yang memulai lebih awal,” jelas Jablek.

Kesalahpahaman ini kemudian berlanjut dengan aksi saling lempar menggunakan batu di jalanan. Beberapa rumah warga yang rusak kaca jendela dan gentengnya. “Tapi H. Ismail tidak persoalkan, selama anak – anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya,” katanya.

Dikatakan Jablek, Kepala Desa Kempo sudah berjanji akan menyurati para orang tua

anak muda yang diduga terlibat dalam aksi saling lempar antarkedua kelompok pemuda.

Selain itu, larangan melakukan organ tunggal di malam hari sebagai pemicu akan semakin diperketat. “Karena tidak ada yang melapor, cukup diselesaikan oleh Desa (untuk proses perdamaian),” katanya.

Perkelahian antaranak muda di dua dusun ini sudah berulang kali terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu, keduanya sempat didamaikan di kantor Desa. Pemicunya akibat ketersinggungan saat joget pada acara organ tunggal di malam hari dan berlanjut dengan aksi saling lempar di jalan. Beberapa ru-

mah warga pun terkena lemparan baru, sehingga kaca jendela dan genteng beberapa rumah pecah. “Kita minta Polisi tegas, karena ini terus berulang kali dan pemicunya karena orgen tunggal di malam hari,” kata salah seorang warga.

Saat perkelahian antar kedua kelompok pemuda, Jumat dini hari, diduga juga beredar senjata rakitan dan sejata peluru kelereng. Namun saat pengamanan oleh aparat Polsek Kempok, tidak ditemukan ada senjata peluru kelereng atau senjata api rakitan. “Tidak ada kita temukan, tapi kita akan tetap selidiki,” kata Jablek. (ula)

Tukang Ojek Diduga Rampas Ponsel Calon Penumpang

(Suara NTB/ula)

HARI ANTINARKOBA - Dalam rangka memperingati hari antinarkoba internasional di Kabupaten Dompu, jajaran pemerintah daerah menggelar senam bersama di taman kota Dompu, Jumat (12/6). (Insert) H. Dzulkifli Lubis

Kota Bima (Suara NTB) Uang dan telepon seluler (ponsel) milik Alimuddin (40), diduga dirampas oleh seorang tukang ojek yang hendak ditumpanginya. Warga Kelurahan Dodu yang bekerja di pabrik penggilingan padi itu menuturkan, pada Kamis (11/6) itu dia didekati seorang pengendara motor dan berpura-pura menawarkan tumpangan ojek. Saat itu dia hendak pulang ke kediamannya di Dusun Oimbani Desa Pesa Kecamatann Wawo.

“Kejadiannya sekitar pukul 09.00 Wita,” ucapnya. Tapi tukang ojek yang menghampirinya itu tiba-tiba merampas uang senilai Rp 2,5 juta yang disimpan dalam saku depan baju kerahnya dan ponsel yang digenggamannya. Ia tidak sempat melawan, karena pelaku langsung bertindak dan kabur menggunakan motor Vario, berpakain celana jeans pendek dan helm tertutup. “Pelaku kabur menuju arah barat Kota Bima,” ungkapnya, Jumat (12/6).

Ia yang kaget lanjutnya, langsung berteriak maling sembari menghentikan pengguna jalan lain yang melintas untuk dimintai bantuan mengejar pelaku.”Saya sudah melaporkannya ke Polsek Rasanae Timur,” ujarnya.

Saksi mata Jery, mengaku dimintai korban untuk membantu mengejar pelaku. Saat itu, korban menghentikan kendaraannya yang sedang melintas menuju Kota. Sebenarnya, pelaku dapat dikejar, tapi saat di tikungan masjid Dodu kondisi jalan macet karena banyak kendaraan.

Pelaku akhirnya lolos tetapi masih dijangkau mata. “Karena macet, pelaku hilang jejak,” katanya. Kapolsek Rasanae Timur Kota Bima, Ipda Hasbun membenarkan adanya peristiwa tersebut. Laporan korbantelah diterima dan sekarang kasus ini tengah diselidiki. “Laporannya sudah kami terima, kami juga tengah mengejar pelaku sesuai ciri-ciri yang diberikan korban,” pungkasnya singkat. (uki)

Kasus Narkoba di Dompu Berkas Perkara Aborsi Mengkhawatirkan Dompu (Suara NTB) Peredaran narkoba di Kabupaten Dompu sudah cukup mengkhawatirkan dan diibaratkan seperti gunung es.

Akses peredaran narkoba yang cukup mudah masuk di Dompu diduga salah satu menjadi pemicunya. Selama 2014, sebanyak 35 kasus narkoba yang ditangani Polres dengan 44 tersangka.

Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin Yasin, MM pada acara peringatan hari anti narkoba Internasional (HANI) usai senam bersama di taman kota Dompu, Jumat (12/6) mengungkapkan, Indonesia dinyatkan darurat narkoba karena masuk menjadi tujuan peredaran narkoba internasional. Hasil survei BNNP sejak 2009 – 2012 sebanyak 59.350 warga NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Seribu orang diant-

aranya sudah menjadi pecandu dan sebanyak 19.000 orang terindikasi menjadi pemakai teratur. “Di Dompu sendiri berdasarkan data Sat Narkoba Polres Dompu hingga 2014 sebanyak 35 kasus penyalahgunaan narkoba dan 44 orang tersangka,” kata H. Syamsuddin.

Upaya pengungkapan terhadap produsen dan jaringan peredaran gelap narkoba terus diupayakan aparat, namun masih relatif sedkit dibandingkan yang beredar. “Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ibarat fenomena gunung es. Ini disebabkan oleh akses masyarakat yang mudah memperoleh narkoba serta terindikasi adanya keterlibatan pihak oknum penegak hukum,” katanya.

Wakil Bupati mengatakan, upaya memerangi narkoba diperlukan kerjasama, komit-

men dan konsistensi pada setiap tatanan elemen bangsa secara personal maupun lembaga. “Kita harus menghentikan penyalahgunaan narkoba guna mencapai masa depan yang baik dan jauh dari narkoba.

Kepada penegak hukum dan kita semua, terus lakukan segala upaya demi menyelamatkan bangsa dan daerah ini dari bahaya narkoba,” harapnya.

Sementara Sekretaris BNN Kabupaten Dompu, H. Dzulkifli, S.Sos mengingatkan bahaya narkoba bagi masa depan generasi bangsa.

Apalagi Dompu kini sudah menjadi daerah tujuan peredaran narkoba dari luar dan dibutuhkan kerjasama semua elemen untuk mencegahnya. “Bila kita tidak peduli terhadap ancaman narkoba, ini menjadi awal kehancuran generasi bangsa kedepan,” ingatnya. (ula)

Dinyatakan Lengkap

Kota Bima (Suara NTB) Berkas berita acara pemeriksaan (BAP) oknum mahasiswi pelaku aborsi, Fit (22), dinyatakan lengkap oleh penyidik. Rencananya berkas dan tersangka, berikut barang buktinya akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Tidak hanya berkas Fit, berkas pacarnya, AW alias Udin juga telah dinyatakan lengkap.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Yerry T Putra, Jumat (12/6) menyebutkan, berkas tersebut juga dinyatakan P-21 oleh peneliti Kejaksaan setelah pada Rabu (10/ 6) sebelumnya diteliti.

Rencananya pelimpahan berkas akan dilakukan secara bersamaan. Saat ini, AW sendiri tengah dalam masa penahanan. Keduanya dikenakan Pasal 347, 345 KUHP dengan

ancaman penjara paling lama 12 tahun penjara.

Sementara itu saat menggugurkan kandungan Fit dan AW rupanya tak sendirian. Pembunuhan tersebut melibatkan dukun beranak berinisial Mr. Terkait keterlibatannya, dukun yang membantu menggugurkan janin dimaksud telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Dukunnya sudah kita masukkan sebagai DPO,” terang Yerry.

Fit sendiri ditangkap pada Kamis (21/4) sekitar pukul 16.15 Wita saat yang bersangkutan tengah berada di depan kampus. Saat itu juga, Fit yang baru saja selesai mengikuti proses perkuliahan langsung diamankan ke Sat Reskrim guna menjalani proses lebih lanjut. (use)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Dibongkar, Sindikat Pencurian Mobil Diduga Libatkan Oknum Pengacara Praya (Suara NTB) Sindikat pencurian mobil di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), berhasil dibongkar Polres Loteng. Menariknya, sindikat tersebut diduga melibatkan seorang oknum pengacara berinisial Mu alias Erwin. Yang bersangkutan pun kini sudah diamankan di Mapolres Loteng.

Terbongkarnya sindikat pencurian mobil tersebut, berawal dari kasus pencurian mobil yang dialami Nasipudin, warga Desa Kopang Rembiga, Kamis (11/6). Korban mengaku kepada temannya, Ade, mobil pick up miliknya telah hilang dicuri dengan cara pelaku memotong kabel bodi mobil tersebut.

Ia meminta bantuan temannya tersebut, untuk mencari keberadaan mobilnya. Tidak lama berselang, Ade mendapat informasi kalau Erwin mengetahui keberadaan mobil milik korban. Namun mobil tersebut bisa diambil kalau korban bersedia menebus Rp 20 juta. Mendapat kabar tersebut dari temannya, korban pun menyanggupinya.

Setelah uang siap, korban diarahkan ke RSUD Praya.

Disana, korban didatangi orang tak dikenal dan meminta menyerahkan uang tebusan tersebut. Namun korban mengaku belum percaya sebelum melihat mobil miliknya.

Ia pun diarahkan ke wilayah Desa Batunyale Praya Tengah untuk mengam-

bil mobil miliknya. Setelah percaya mobil miliknya ada, korban lantas menyerahkan uang tebusan tersebut. Kala itu, korban langsung pulang.

Sementara orang yang belum dikenal tersebut, pergi ke arah berlawanan.

Sesampainya di rumah, korban baru mengetahui kalau surat mobilnya tidak ada. Ia pun menghubungi perantara dan mengaku masih memegang surat mobil. Tapi untuk mengambilnya, korban harus menyerahkan uang tebusan sebesar Rp 700 ribu.

Lagi-lagi korban menyanggupi. Setelah semua urusan selesai, korban kemudian melapor ke Polres Loteng.

Mendapat informasi tersebut, polisi langsung bergerak ke rumah Erwin di Desa Mantang. Disana, tim Buser Polres Loteng langsung melakukan penggerebekan. Dan, menemukan empat unit mobil.

Masing-masing Honda Jazz, Toyota Kijang serta dua unit Dump Truk. Tiga mobil kemudian diamankan di Mapolres Loteng. Sementara satu dump truk ditinggal karena rusak dan tidak bisa jalan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Praya (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 rusakan bangunan Hotel Lombok Baru Kute Pu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 jut, bisa saja mengunakan opsi jemput paksa ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 hadap Bupati Lombok Tengah (Loteng). Jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kembali mangkir dari panggilan PN Praya, selaku 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 saksi dalam kasus yang menjerat Kepala Dinas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 H.L. Putrie tersebut, Kamis mendatang, opsi terse1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 but bisa saja dilakukan. Kemungkinan tersebut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 disampaikan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Praya, Muslim, SH., saat dikonfirmasi Suara NTB, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 di ruang kerjanya, Jumat (12/6) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Loteng, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 H.M. Suhaili FT kembali tidak menghadiri per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sidangan kasus dugaan perusakan bangunan Ho1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tel Lombok Baru yang menjerat salah satu peja1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 batnya di PN Praya, Kamis (11/6). Padahal, pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tersebut, Bupati Loteng menjadai salah satu sak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 si dari tiga saksi yang akan diperiksa. Selain Ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pala Dinas PU dan ESDM yang juga tidak hadir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 serta saksi ahli dari Unram.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Akibatnya, persidangan pun harus ditunda se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pekan lagi. Kejadian itupun sempat memicu emo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 si warga yang merupakan keluarga terdakwa, H.L. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Putrie. Lantaran tidak puas dengan sikap Bupati 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Loteng yang terkesan tidak peduli dengan kasus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tersebut. “Sebelum sidang digelar, kedua saksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 (Bupati Loteng dan Kadis PU dan ESDM) sempat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kita hubungi. Tapi katanya sedang ada tugas di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 luar daerah. Sehingga tidak bisa hadir memberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan saksi,” sebut Muslim.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Lantaran sudah dua kali tidak bisa hadir, pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 haknya pun sudah menyiapkan panggilan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ketiga. Kalaupun pada pemanggilan yang ketiga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kalinya nanti, baik Bupati Loteng maupun Kadis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 PU dan ESDM Loteng tetap tidak hadir, maka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pihaknya akan meminta pertimbangan majelis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 hakim PN Praya. Untuk menggunakan opsi jem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 put paksa kepada yang bersangkutan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Muslim mengatakan, kesaksian Bupati Loteng dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Kadis PU dan ESDM Loteng, sangat penting. Bahkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pihak majelis hakim mengharuskan untuk memerik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sa keduanya sebagai saksi dalam persidangan. Teru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tama Bupati Loteng, selaku saksi fakta. Sehingga mau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tidak mau, bagaimanapun caranya, Bupati Loteng 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 harus bisa dihadirkan pada persidangan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 “Kehadiran Bupati Loteng sebagai saksi, harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sifatnya. Jadi memang harus datang,” timpalnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Beda dengan saksi-saksi lain yang belum diperik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sa. Bisa saja tidak dipanggil. Cukup dengan mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 bacakan kembali kesaksiannya sesuai isi berkas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 penyidikan. Tetapi khusus untuk Bupati Loteng, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 memang harus diperiksa langsung di persidangan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Selain itu, pemeriksaan saksi lain tidak bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dilakukan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 “Jadi sesuai tahapan pemeriksaan saksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 yang sudah disusun, saksi lain tidak akan di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 periksa sebelumnya Bupati Loteng memberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan keterangan. Dan, ini sesuai permintaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 majelis hakim,” tambah Muslim.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2013 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tersebut, total sudah ada sekitar 12 saksi yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 diminta keterangan di persidangan. Dari total 301234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 an saksi yang bakal diperiksa. Termasuk di dalam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 nya Bupati Loteng. Tapi kemungkinan besar, tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 seluruh saksi bakal dihadirkan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Pasalnya, dari keterangan saksi yang sudah di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 periksa, JPU memandang keterangan sudah ham1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pir cukup. Tinggal menyelesaikan pemeriksaan Bu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pati Loteng, Kadis PU dan ESDM Loteng serta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 saksi ahli.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Disinggung target penyelesaian proses persidan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 gan, Muslim mengaku belum bisa memastikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 karena proses persidangan masih panjang. Akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tetapi, kalau proses persidangan bisa berjalan lan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 car. Dimana para pihak yang dipanggil tetap had1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ir, paling tidak sebelum lebaran sudah putusan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pengadilan. (kir) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Jika Mangkir Lagi

Jaksa Siap Jemput Paksa Bupati Loteng

Saat penggerebekan berlangsung, dua anggota Buser Polres Loteng sempat disandera warga. Pasalnya, Erwin kala itu sempat berteriak maling. Sehingga warga mengira anggota Buser Polres Loteng sebagai kolektor yang tengah mencabut mobil kreditan. Tapi setelah menunjukkan surat tugas, kedua anggota polisi bersangkutan akhirnya dilepas.

“Mobil-mobil ini kita amankan, karena setelah diperiksa ternyata pemilik tidak bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan yang resmi,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, kepada wartawan, Jumat (12/6) kemarin.

Bersama mobil-mobil tersebut, polisi juga mengamankan Erwin. Namun sampai saat ini, Erwin belum mau buka mulut. Sehingga pihak kepolisian belum bisa mengetahui posisi Erwin dalam sindikat tersebut.

Pihaknya juga sampai saat ini masih menelurusi keberdaan Mr.X yang bertindak sebagai perantara. “Kasusnya masih terus kita kembang-

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Salah satu mobil yang diduga hasil curian, diamankan di Mapolres Loteng, Jumat (12/6) kemarin. kan,” ujarnya.

Disinggung status Erwin sebagai seorang pengacara,

Tauhid mengaku saat ini juga masih ditelusuri kebenarannya. Pasalnya, surat izin pen-

gacara yang bersangkutan belum ada. Tapi memang informasi yang diperoleh polisi,

yang bersangkutan katanya memang berprofesi sebagai pengacara. (kir)

Koramil Gerung Ungkap Pengiriman Tinggi, Tingkat Fatalitas Pupuk Ilegal Modus Baru Lakalantas di Lotim Giri Menang (Suara NTB) Aparat TNI dari Koramil Gerung kembali berhasil menangkap pupuk diduga illegal. Kasus pengiriman pupuk ilegal kali ini terbilang modus baru. Modusnya, pelaku diduga menggunakan ojek dengan jasa seorang anak sekolah. Namun aparat TNI berhasil menciduk pelaku saat mengangkut pupuk tersebut.

Demikian ditegaskan, Komandan Koramil 1606-04 Gerung, Kapten Inf Marito kepada wartawan Jumat (12/6). Ia menjelaskan, penangkapan pupuk ilegal ini dilakukan di Dusun Pelepok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung sekitar pukul 20.00 Wita, Kamis (11/6).

Aparatnya, berhasil mengamankan pupuk bersubsidi diduga ilegal sebanyak 10 sak jenis NPK Phonska. Pelaku mengaku ada sekitar 1,5 ton yang akan dibawa termasuk yang ditangkap. Sedangkan, yang belum tertangkap ada 13 karung.

Dalam penangkapan ini pelaku mengangkut pupuk menggunakan kendaraan roda dua, agar tidak terlalu kentara pelaku pun menggunakan jasa anak remaja yang masih bersekolah untuk mengangkut pupuk ini.

Para pelaku ini masingmasing Wawan, Mahmud,

(Suara NTB/her)

MENUNJUKKAN - Danramil Gerung, Kapten Inf Marito menunjukkan pupuk yang diamankan di Mesanggok Gerung dan Odi. Ketiga remaja ini disuruh oleh pelaku pemilik pupuk bernama Ani yang tinggal di Dusun Puyahan Gunung Sari Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar. Ketiga pelaku menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Satria F dan vario. Dalam proses pengantaran, sekali berangkat mereka membawa pupuk 2-3 sak di motornya, mereka diupah Rp 100 ribu.

Mereka berhasil tertangkap ketika pelaku ini kebingungan

mencari alamat rumah yang dituju di Desa Mesanggok tersebut, lalu aparat TNI yang sedang beroperasi menaruh curiga sehingga anggota pun membuntuti para pelaku.

Setelah dilakukan interogasi anggotanya pun akhirnya menangkap para pelaku dan dibawa ke Koramil Gerung untuk dimintai keterangan dan memeriksa surat-surat. “Setelah diperiksa mereka tidak bisa menunjukan surat-surat,” tukasnya. (her)

Diduga Dibuang

Bayi Baru Lahir Ditemukan Warga Praya (Suara NTB) Warga Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Jumat (12/6) kemarin, digegerkan penemuan seorang bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan di pinggir jalan Dusun Dasan Makmur dalam kondisi masih bernyawa. Saat

ini, bayi malang tersebut masih dirawat di puskesmas.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, bayi yang diperkirakan baru lahir beberapa jam tersebut pertama kali ditemukan oleh Jafar, warga Dasan Makmur.

Bermula saat Jafar yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang bangunan tersebut,

(Suara NTB/kir)

BAYI DITEMUKAN - Bayi malang yang ditemukan di Desa Aik Darek Batukliang, Jumat (12/6) kemarin.

hendak pergi ke kuburan untuk ziarah Jumat.

Ditengah perjalanan, sekitar pukul 06.00 Wita, Jafar menemukan sebuah kardus di bawah tugu, tepatnya di pinggir jalan. Penasaran, Jafar lantas mendekati kardus tersebut. Begitu melihat isi kardus, Jafar kaget bukan main. Pasalnya, di dalam kardus tersebut ada seorang bayi.

Begitu diperiksa, bayi tersebut ternyata masih hidup.

Jafar membawa pulang bayi tersebut. Prihal penemuan bayi itu pun dengan cepat menyebar ke warga lainnya. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan bayi tersebut, warga lantas membawa bayi dengan panjang 47 cm dan berat 3 kg tersebut ke Puskesmas Aik Darek.

“Saat ditemukan, bayi masih terbungkus kain serta handuk,” sebut Kasubag. Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta. Di sekujur tubuh bayi juga masih ada noda darah serta ari-ari. Sehingga menguatkan dugaan kalau, bayi tersebut dibuang hanya beberapa saat setelah dilahirkan.

Kasus penemuan bayi tersebut pun kini masih diselidiki aparat kepolisian. Untuk mencari tahu pelaku maupun orang tua bayi malang tersebut. “Kita masih selidiki kasusnya,” pungkas mantan Kapolsek Batukliang ini. (kir)

semakin rajinnya melakukan Selong (Suara NTB) Tingkat fatalitas kecela- pengawasan di tengah jalan, kaan lalu lintas di Kabupaten sebagai langkah sosialisasi Lombok Timur (Lotim) dinya- juga harapannya angka laka takan sangat tinggi. Lakalan- lantas ini menurun.

Dari semua kasus yang ditas yang terjadi kerap berujung maut. Hal ini menjadi at- catat Mapolres Lotim, sebagian besar yang mengalami laka ensi jajaran Polres Lotim.

Hal ini diungkapkan Kapol- lantas adalah pengedara seperes Lotim, AKBD Heri da motor. Pengedara sepeda Prihanto, SiK. Ditemui war- motor inilah yang disebut paltawan di Mapolres Lotim, Ju- ing rawan terkena lakalantas mat (12/6) kemarin, ia menye- dan paling fatal akibatnya kabutkan salah satu penyebab lau tidak menggunakan helm.

Diketahui di Kabupaten tingginya fatalitas lakalantas ini karena masih banyaknya Lotim, pengguna jalan raya cukmasyarakat yang kurang men- up tinggi. Mobilitas masyarakat pengguna jalan sangat besar. taati aturan lalu lintas.

Tergambar dalam hasil ge- Lotim juga dilintasi jalan prolaran Operasi Patuh Gatarin tokol. Dipandang perlu untuk yang berakhir 9 Juni lalu. Dis- meningkatkan pengetahuan ebut sebanyak 2.000 pengen- dan kesadaran masyarakat terdara terpaksa diberikan buk- hadap arti penting mentaati ti pelanggaran (tilang). Sebagi- aturan lalu lintas. (rus) an besar tidak menggunakan helm, tidak membawa surat menyurat dan bentuk pelanggaran lainnya.

“Lotim ini terbesar kedua setelah Kota Mataram,” ucapnya. Dalam gelaran operasi patuh itu, aparat kepolisian lebih mengedepankan upaya persuasif. Mengajak masyarakat pengendara untuk taat aturan lalu lintas.

Semua semata demi keselamatan.

Dilakukan tilang, lanjutnya semata untuk mengurangi angka laka lantas.

Diklaim, dengan AKBD Heri Prihanto (Suara NTB/rus)

Selama Ramadhan

Satpol PP akan Awasi Pedagang Petasan dan Kembang Api Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram, berjanji akan menyasar pedagang petasan dan kembang api yang nekat berjualan selama bulan suci ramadhan. Sebab, ledakan petasan dinilai mengganggu ibadah masyarakat.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Satpol PP NTB, untuk melakukan operasi rutin terhadap petasan dan kembang api. Rencananya, tim akan turun secara terpadu dibantu dari Polres Mataram serta TNI. “Kita akan rutin turun bersama Pol PP Provinsi,” kata Chaerul di kantornya, Kamis (11/6).

Kepastian menyasar pedagang petasan itu enggan disebutkan. Tetapi, pemetaan wilayah penjualan petasan itu telah dilakukan. Setiap tahun lokasi penjualan petasan berada di wilayah Cakranegara dan Ampenan. Tidak menutup kemungkinan kata Chaerul, jumlah pedagang petasan akan bertam-

bah. “Paling banyak itu biasa di Ampenan dan Cakra,” sebutnya.

Tindak tegas diberikan nanti, barang bukti akan disita kemudian dimusnahkan oleh petugas.

Kepala Bidang Trantibum Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, agar tidak menjual petasan dengan daya ledak tinggi dan suara keras, sehingga dapat menjaga suasana ramadhan yang tertib dan khusyuk. Apabila nanti ditemukan, pihaknya langsung mengamankan bahkan memusnahkan petasan tersebut.

“Karena aturan sudah jelas, kalau kedapatan menjual akan kita amankan,” katanya.

Selain menyisir secara langsung, pihaknya juga akan melakukan patroli di tiap– tiap kecamatan. Namun demikian, pihaknya juga meminta peran serta dari Camat dan Lurah untuk membantu menjaga kondusivitas wilayah masing–masing selama bulan ramadhan. (cem)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

Halaman 9

Ma(ria)ti dan Kisah Lainnya Sawaluddin Sembiring Semakin hari jumlah kucing-kucing di rumah Mariati semakin bertambah. Ada saja orang yang membuang kucing mereka di depan rumahnya. Mariati bukanlah perempuan muda yang jelita lagi, kini usianya sudah hampir tujuhpuluh tahun dan dia masih hidup sendiri. Mariati memang mencintai kucing, sampai ia sering kali membidani kucingkucing yang akan melahirkan. Perempuan renta ini sudah terbiasa memelihara kucing, bahkan jauh sebelum dia remaja kucing-kucing itu sudah menemani kesendiriannya.

Mariati tidak pernah menikah dan selalu menganggap jika kucing-kucing itu adalah anak-anaknya.

WARGA kampung menganggap Mariati sebagai jelmaan dari siluman kucing. Betapa tidak, saat malam hari perempuan renta ini selalu menyusui kucing-kucing yang terus mengeong di rumahnya.

Suaranya riuh sekali, para tetanggga merasa terganggu dengan suara kucing-kucing itu. Suatu malam beberapa tetangga memutuskan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di rumah Mariati saat malam tiba, mereka penasaran dengan suara keributan kucing-kucing itu. Para tetangga merasa terkejut melihat kucing-kucing itu berubah menjadi bayi yang baru pandai merangkak, mereka semua sedang menunggu antrian untuk menyusu kepada Mariati. Salah seorang warga pun melempar genteng rumahnya hingga terdengar suara yang keras dan segera meninggalkan rumah Mariati.

Keesokan harinya, seorang tetangga yang melempar seng rumah Mariati didatangi perempuan renta itu. Mariati datang dengan rambut panjang yang sudah memutih, dibiarkannya tergerai begitu saja.

Dan dia membawa anak kucing yang sudah mati.

“Lihat anak kucing ini. Batu yang kau lempar malam tadi sudah mengenai kepalanya.

Dan sekarang kucingku sudah mati karena ulahmu,” ucap Mariati dengan sangat marah. Kematian kucingnya benar-benar membuatnya ingin membunuh lelaki yang berdiri tepat di hadapannya. Lelaki itu merasa heran, bagaimana bisa Mariati tahu jika batu itu ia yang melemparnya atau jangan-jangan Mariati juga tahu jika mereka sedang mengintipnya malam itu. Lelaki itu berdiri mematung dan dia pun terlihat pucat. Mariati memintanya untuk segera menguburkan kucing itu dengan baju yang sedang ia pakai dan juga membeli beberapa bungkus garam untuk dibagikan ke beberapa tetangga. Sungguh aneh!

“Mengapa harus seperti itu, Nek?” “Biar dia tidak mencakar wajahmu,” ucap Mariati dengan sangat ketus. Dia pun kembali ke rumahnya.

Mendengarnya lelaki itu terlihat bergidik. Pernah suatu ketika salah seorang warga menabrak kucing hingga mati dan dia tidak mau menguburkannya dengan bajunya. Mariati langsung menyumpahinya, jika kurang dari tiga hari dia akan kecelakaan dan kaki kanannya akan patah tiga. Sempat tidak ada yang percaya, sampai akhirnya apa yang diucapkan Mariati benar-benar terjadi.

Setelah kucing itu selesai dikuburkan, Mariati terlihat sangat lelah sekali. Mendadak dia kehilangan banyak darah. Belasan kucing itu juga mulai tertidur di kakinya dan Mariati mulai merasakan sesak di dadanya. Dia tertidur di kursi malasnya, sebab esok akan ada cerita baru yang dimulai dari kematiannya. *** Ini bukan gelas atau pun piring pertama yang pecah meng-

hantam lantai. Ini sudah yang kesekian kalinya. Desau napas Surti terdengar sangat merintih, dia sudah merasa lelah sekali.

Berulangkali Surti merasa kesepian dan dia ingin anak-anaknya kembali ke rumah ini.

Tidak ada lagi yang menata pot-pot bunga di teras rumah, daun-daun kering juga sudah berserakan di pekarangan rumah. Barangkali Surti akan seperti daundaun kering itu, mati tanpa pernah melihat anaknya kembali.

Surti menangis. Dan airmata ini juga sudah yang kesekian kalinya.

Seringkali ia mencoba tidak menangis dan menahan semua rasa sakit itu. Berulangkali kakinya memijaki pecahan kaca yang berserakan di lantai rumah. Tidak ada yang membereskannya, dia masih saja sendiri.

Tubuhnya yang membungkuk juga benar-benar membuatnya ingin terjatuh. Tidak pernah ia membayangkan akan menghabiskan masa tuanya dengan keadaan seperti ini.

Ini sudah masuk musim penghujan. Surti kerap kali kedinginan saat malam hari (dikala hujan turun sangat deras), tidak ada yang memberikannya baju hangat, menyelimutinya dengan selimut tebal. Dia menggigil, menyebuti nama suaminya yang terlebih dahulu berpulang. Kalau saja bunuh diri itu tidak berdosa mungkin Surti sudah melakukannya. Perempuan renta itu ingin melihat wajah anakanaknya, cucunya, dia merindukan semuanya. Ketiga anak Surti tidak ingin kembali ke rumah ini, karena menganggap ibunya terlalu kejam pada mereka saat kecil dulu. Surti sering sekali memukuli anakanaknya, dia terlalu keras mendidik anak-anaknya.

Betapa nelangsa hatinya. Bukan hal seperti ini yang diinginkannya dulu. Dia sudah berulang kali meminta maaf, namun anak-anaknya tidak memperdulikannya. Sampai akhirnya Surti berharap, entah esok atau pun lusa ia sudah dapat membayangkan seperti apa kematiannya. Dia sudah memastikan jika tubuhnya akan membusuk di rumah yang tuli dan membisu ini tanpa ada yang menangis untuknya. Dan Surti pun merasa lemas di seluruh tubuhnya. *** Salimar, perempuan itu sedang menembang di rumahnya. Dia juga sedang menari, gemulai sekali. Sebelumnya perempuan renta itu membakar menyan di mangkuk

yang terbuat dari tanah liat. Di dinding rumahnya terdapat banyak cermin, dia dapat kapan saja memandangi wajah dan tubuhnya di cermin-cermin yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Dia bukan lagi perempuan muda yang masih ranum, melainkan seorang neneknenek dengan usia yang sudah memasuki kepala enampuluhan. Salimar tidak seperti nenek-nenek seusianya, dia tidak terlihat layu sama sekali. Tubuhnya masih montok, wajahnya masih segar dan dia suka mengunyah daun muda.

Salimar masih menari, meliukliukan tubuhnya, terlebih pantatnya yang seksi. Dia terlihat sangat cantik, entah apa rahasianya hingga dia masih terlihat sangat mempesona. Banyak cibiran yang ditujukan padanya, namun Salimar tetap saja tidak perduli. Salimar tetap percaya diri saat melintasi kerumunan ibu-ibu penggosip.

Terlebih dia mengenakan baju kebaya Kartini, lipstik merah, sanggul jawa, dan juga sepatu berhak tinggi. Sungguh menawan bukan?

“Lihat Nek Salimar… ayu tenan ya.”

basah yang sudah diasini olehnya. Nek Rabiah benar-benar menikmati hari-hari tuanya yang hidup sendiri di pesisir pantai.

Nek Rabiah dalah pensiunan guru dan almarhum suaminya adalah pensiunan tentara.

Perempuan renta itu menikmati uang pensiunnya dengan banyakbanyak bersedekah pada anak-anak yatim dan beberapa panti asuhan.

Yang disukai dari nek Rabiah adalah beliau suka sekali bercerita tentang masa penjajahan kepada anak-anak kampung. Sengaja ia bercerita mengenai hal itu, ia ingin anak-anak itu ditanamkan semangat nasionalisme yang besar agar dapat membela negaranya. Tidak hanya itu, nek Rabiah adalah satu-satunya warga kampung yang mengibarkan bendera setiap hari.

Dia mengibarkan bendera dari pukul enam pagi dan menurunkan bendera itu lagi nanti setelah pukul enam sore.

Di teras rumahnya, beberapa anak-anak sudah duduk menunggunya.

Mereka baru saja selesai mengaji. Kedatangan mereka selalu membuat nek Rabiah menjadi terhibur. Setidaknya masih ada orang yang mau menemaninya di saat malam seperti ini. Nek Rabiah sangat menyukai anak kecil, namun sayang cucu-cucunya tidak mau mendekati nek Rabiah.

Bahkan mereka selalu (John Hiltunen’s ‘Untitled’ 2013 - tmagazine.blogs.nytimes.com) menolak jika nek Rabiah “Mungkin dia pakai susuk. Kan ingin memeluk, menggendong, apa biasa orang dulu.” lagi mencium mereka para cucu-cu“Kebanyakan menelan daun cunya. muda kali. Hihhii….”

“Nenek bau balsam.”

“Aku pernah dengar loh ibu-ibu, “Nenek gak pernah mandi.” katanya Nek Salimar itu suka “Napas nenek bau naga.” menghisap aura pengantin.”

“Nenek jorok, suka meludah Begitulah yang mereka obrolkan sembarangan.” jika melihat nek Salimar melintas di hadapan mereka.

Rabiah mulai bercerita. Kali ini Di ujung gang, Salimar masuk ke bukan cerita tentang perjuangan di dalam taksi berwarna biru. Di masa penjajahan. Tetapi tentang dalamnya sudah duduk seorang le- hikayat Malin Kundang. Anaklaki dengan seragam putih abu-abu. anak itu mendengarkan dengan Mereka melepas rindu, saling tekun walau sepertinya mereka mengecup, lalu berpelukan. Kemu- sudah mengantuk. Ada beberapa dian menyatukan sepasang bibir anak juga terlihat ketakutan kareyang menggoda. Salimar menyedot na mendengar jika si Malin telah air liur lelaki muda itu hingga tidak menjadi batu. berdaya. Setelahnya, lelaki itu terSetelah selesai bercerita, di lihat sangat buruk. Taksi pun dalam kamarnya nek Rabiah mengkembali melaju, tanpa ada nek Sal- gosok kedua kakinya dengan balsem. Rasa nyeri di kakinya terkimar di dalamnya. adang membuat dia tidak dapat *** Bulan sedang purnama. Nek Ra- berjalan. Jemarinya merogoh banbiah sedang menyusun ikan asin di tal, ia mengambil HP yang ditarulima nampan bambu yang ia dapat hnya di bawah bantal lalu medari seorang nelayan yang tidak nelpon satu-satunya nomor yang habis dagangannya. Sudah seming- ada disana.

“Ibu…” ucap suara lelaki di ujung gu ini dia terus menjemur ikan-ikan

telepon.

“Besok, pulanglah Nak.’ “Ibu kenapa, sakit?”

“Ibu ingin dicium cucu-cucu Ibu.” “Ibu…” “Setidaknya sebelum mata Ibu tertutup.” “….”

“Ibu merasa ayahmu ada disini.

Ibu merasa ayahmu akan menjemput ibu.”

“Ibu. Ibu mengapa berbicara seperti itu?”

“Pulanglah, Nak. Bawa anakanakmu dan pintalah mereka untuk mencium dahi Ibu, tanpa airmata.”

“Ibu.” *** Di hadapan nek Encut, buku-buku dengan judul yang menggetarkan sudah siap untuk dibacanya. Bukan buku motivasi atau pun novel. Nek Encut sedang membaca buku; Hidup Setelah Mati. Tidak ada habisnya nek Encut menangis saat membaca buku itu. Dia mengingat semua dosa-dosanya dan kematian itu terasa begitu dekat dengan dirinya.

“Ada apa, Bu?” Tanya suaminya yang sedang terbaring di tempat tidur. Separuh tubuhnya sudah tidak dapat bergerak lagi karena serangan stroke beberapa bulan lalu.

“Waktu berputar cepat ya, Pak. Sepertinya kematian itu sudah berdiri di depan pintu kamar ini.”

“Kita harus perbanyak ibadah, Bu. Memohon ampun kepada sang pencipta. Perbanyak shalat malam dan berdoa agar Allah mendengar doa-doa kita.”

“Bagaimana jika Ibu dulu yang dipanggil Tuhan, Pak?” “Bapak akan sedih pastinya, Bu. Tetapi Bapak akan terus berdoa, agar Tuhan menempatkan Ibu di sisinya dan mempertemukan kita di akhirat nanti.”

Nek Encut memeluk suaminya.

Ia berbaring tepat di sebelah suaminya. Mereka berdua kembali bercerita tentang masa muda, tentang suka dan duka, sampai mereka tertidur dengan pulas.

Pukul dua pagi. Nek Encut terbangun dari tidurnya. Suaminya masih memejamkan mata. Segera ia mengambil wudhu dan shalat tahajud. Selepas shalat tahajud, nek Encut membaca Al-qur’an. Dia mengaji di malam yang teduh. Perempuan itu kembali menangis saat membaca sebuah Surat AnNisa ayat 78.

Nek Encut menyudahi mengajinya. Dia merasa ada sebuah cahaya yang menghampiri suaminya.

Lalu ia bangkit dan mencari cahaya itu, namun nek Encut tidak menemukannya. Lalu dia melanjutkan tangisannya sambil memeluk tubuh beku suaminya. Sebab, suaminya sudah tidak lagi menikmati desau napasnya. Dan malam adalah ruang bisu untuk mencekam sepasang mata. Hanya semu yang tersisa. (*)

Sawaluddin Sembiring tinggal di Medan, Sumatera Utara. Aktif di Forum Lingkar Pena (FLP).

Mohamad Baihaqi Alkawy Percakapan Kemodong Aur

Musim Nyale

Pertempuran Temending

burung-burung mengepakkan sayap tergesa dari arah selatan membawa alasan di tangan kiri ditusuk pada pelatuk yang terberkati

tapi tak ada pilihan tanpa pengorbanan pesan mandalike pada rakyat sebelum mengakhiri hayat

tertancap janji perang dimulai seusai magrib seorang pangeran temending yang enggan mati menitipkan petuah pada pemilik tanah:

burung kemodong ingin mendiskusikan perihal apa manunggal, siapa paling kuasa atas nama wikala yang tercukupi nikmatnya musyawarah burung dimulai, mukaddimah dibuka oleh burung pandu yang mendarat pertama kali huddud memancar dari tangan faridudin attar kemodong aur berzikir di jari leluhur kami yang tergetar

jamur mulai tumbuh tunas bambu muncul langit menangis angin terasing petir mengilat memanggil sebut aku nyale. mandalike menancapkan pusake jika ia kembali ke muka bumi tunggu di selatan bersama kekasihmu yang kedinginan akan muncul rupaku paling perawan mandalike menjelma cacing menggeliat seperti rindu yang tertahan di pikiran

hudud menghimbau, o attar, tinggalkan pembicaraan yang penuh amsal dan muasal kembalilah pada keesaan.

jabut bulu, jabut bulu subuh menarikku berkerumun menjaring berkah mandalike di pesisir

antar klan memuji-merahmati sedang kemodong aur berdiri menjangkau pucuk lembah kelima lantas menguzlahkan diri di kangi yang sepi.

sembek nyale di kening supaya puteri memberkahi ucap balian di samping dan aku merasakan hati puteri yang dingin

2014

2015

akan aku lempar musuh dengan tiga butir pasir di bawah mata kaki tapi jika aku mati di ladang ini tanam aku diam-diam. demi waktu dan tanah ini pertempuran paling menentukan siapa kalah siapa salah temending mematahkan sebilah kayu ketapang yang darinya dikeluarkan berambut lipan dan semut tak mampu berjalan

Golok yang Ditusukkan ke Batun Galog batun galog tengadah bermadah mantra air dihamburkan ke wajah malam yang diturunkan diam-diam akan datang balian dan seorang yang ingin tubuhnya membatu membawa penginang kuning diletakkan di pangkuan batun galog tusuk batun galog maka batu melunak tanah mengkilat langit keperak-perakan aku menyaksikan darah batun galog mengucur dari cekungan tubuhnya yang menguning bercampur air.

2015

sebelum musuh mengepung seperti udara pangeran lebih utama menyaksikan rakyat dan tanah yang tiba-tiba berubah muram sewarna darah 2014

Mohamad Baihaqi Alkawy lahir di Toro Penujak, Lombok Tengah, 9 Mei 1991.

Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

Halaman 10

Seminar Internasional

Unram Datangkan Peneliti dari Tujuh Negara

Infrastruktur Sekolah di Lobar Penuhi Standar

Kwarcab Lotim Teraktif di NTB GERAKAN Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini merupakan gerakan pramuka terbesar dan teraktif di NTB. Itu terlihat jelas dari kepatuhan dan rutinitas gerakan pramuka Lotim dalam menggelar latihan setiap hari Sabtu dan Minggu di semua jenjang sekolah bahkan sampai perguruan tinggi.

Pujian ini disampaikan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, Kamis (11/6) sore lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB mengatakan, roh gerakan pramuka yang ada di Lotim sampai saat ini masih terjaga utuh. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada anggota gerakan pramuka Kwarcab Lotim terus menjaga dan mempertahankan keaktifan gerakan pramuka di Lotim.

Pasalnya, pendidikan kepramukaan merupakan suatu proses pendidikan non formal yang membentuk kegiatankegiatan menarik, menyenangkan dan sehat, serta teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Menurutnya, dengan prinsip kepramukaan yang sama, maka pembentukan watak dan karakter generasi muda akan mudah dilakukan. “Pramuka memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam peningkatan karakter dan memiliki jiwa kepemimpinan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, untuk lebih mengaktifkan dan menggalakkan kegiatan pramuka di Lotim yang merupakan gerakan pramuka terbesar di NTB. Ia mengimbau kepada pengurus Kwarcab Lotim untuk tetap semangat tanpa mengenal rasa lelah dalam menghadiri setiap kegiatan yang ada di Lotim, melainkan harus tetap memberikan motivasi kepada anggota gerakan pramuka lainnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada gerakan pramuka Kwarcab Lotim untuk tetap menjaga dan mempertahankan gerakan pramuka yang begitu aktif di Lotim. “Draf langkah gerakan pramuka harus tetap digencarkan dari ujung ke ujung, mudah-mudahan gerakan pramuka di Lotim ke depannya dari tahun ke tahun semakin baik dan prestasinya terus mengalami peningkatan,” harapnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar seminar internasional dengan tajuk International Seminar on The Tropical Resources 2015. Dalam seminar yang berlangsung dari tanggal 11-13 Juni 2015 di Gedung Auditorium Unram tersebut, sebanyak 10 peneliti dari berbagai perguruan tinggi ternama di dunia dan berasal dari tujuh negara di dunia dihadirkan sebagai narasumber.

Rektor Unram, Prof. Ir H. Sunarpi di sela-sela pembukaan International Seminar on The Tropical Resources 2015 mengatakan, Provinsi NTB sebagai daerah kepulauan yang kekayaan alamnya melimpah ruah, baik di daratan maupun di laut. Namun, potensi itu belum bisa digarap secara makismal. “Para peneliti dunia yang sudah kaliber ini

(Suara NTB/dys)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) berjanji akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar, terutama fasilitas pendidikan. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Meski demikian, kualitas serta kesejahteraan guru akan tetap diperhatikan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Ilham, SPd, MPd, pada Suara NTB belum lama ini. Pihaknya mengklaim, pembangunan Infrastrukturseperti gedung pendidikan di Lobar saat ini sudah mencapai 75 persen dan sudah memenuhi standar sesuai yang diharapkan Lobar.

Tahun ini, ujarnya, untuk dana sektor pendidikan ada Rp 60 miliar. Dari jumlah dana ini sebagian besar diarahkan ke Sekotong.

Menurutnya, masalah infrastruktur sekolah tinggal sedikit yang membutuhkan pembenahan. Pemkab hanya merehap yang belum sesuai agar menjadi lebih layak ditempati, baik secara fisik maupun penunjang sarana prasarananya.

Untuk pembangunan tahun ini, dana yang bersumber dari APBD murni dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 60 miliar, anggaran ini dialokasikan kepada dua bidang, yakni bidang pendidikan dasar tingkat SD dan SMP dan bidang pendidikan menengah tingkat SMA sederajat sebesar Rp 30 miliar. “APBD Rp 35 miliar dan DAK Rp 25 miliar, anggaran ini merupakan sumber pembiayaan, perbaikan, dan penambahan,” jelasnya.

Meski demikian, ujarnya, anggaran ini bukan hanya infrastruktur, tapi untuk persiapan UN. Selain itu, dari anggaran, pemerintah daerah bisa membangun 50 ruang kelas baru (RKB) yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang kekurangan lokal di sepuluh kecamatan. ‘’Masing-masing sekolah ada yang dikasih dua lokal dan ada juga tiga lokal. Tentu harus melihat sekolah-sekolah yang membutuhkan,” ungkapnya Ia menyebutkan, tahun ini Kecamatan Sekotong akan menjadi prioritas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Karena di kecamatan ini banyak sekolah sudah definitif beberapa tahun lalu dan banyak sekolah yang masih mengalami kerusakan dan kekurangan lokal belajar mengajar. Tahun ini, ujarnya, akan memberikan penambahan fasilitas, ada yang rehab, revitalisasi ada tiga dan ada lanjutan revitalisasi tahun lalu.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Lobar, H. Bahrul fahmi mengakui kebutuhan pendidikan banyak di Sekotong.

Selain itu, pihaknya mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan dengan membangun perpustakaan dan laboratorium, sehingga tidak ketinggalan teknologi. ‘’Kepala dinas juga harus mempertanggungjawabkan kesejahteraan guru. Jangan hanya banyak infrastruktur saja. Seharusnya seimbang,” sarannya. (her)

bisa share tentang konsep penelitian kepada peneliti dari Unram, agar nantinya hasil penelitian itu bisa diaplikasikan ke daerah,” kata Sunarpi.

Pada seminar internasional itu, Unram mendatangkan 10 orang peneliti kaliber dunia di antaranya dari Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Filipina, India, Singapura dan New Zealand. Para peneliti

dari berbagai negara ini akan memberikan informasi tentang hasil penelitian terbaru mereka dalam bidang sains dan teknologi.

Sunarpi mengatakan, para peneliti dari sejumlah negara itu akan memaparkan hasil karya penelitian terbaru mereka tentang sains dan teknologi. Hal itu memiliki kaitan erat dengan keberadaan Provinsi NTB yang memiliki sumber daya tropis begitu kaya. Namun belum secara maksimal dikelola dengan baik. Karena itu, perlu upaya sungguh-sungguh untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi NTB demi kemasla-

hatan dan kesejahteraan masyarakatnya. “Para peneliti kita bisa belajar dari penelitian dunia ini dan kemudian diterapkan di NTB,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, pada tahun 2015 ini, Unram telah mengagendakan untuk menggelar dua kali seminar internasional, yang pertama itu adalah seminar berkaitan tentang sains dan teknologi seperti yang dilaksanakan sekarang ini dan pada awal Oktober 2015 nanti akan menggelar seminar internasional terkait penelitian sosial, seperti ekonomi, pariwisata dan lainnya. “Share dari peniliti dunia ini bisa jadi acuan para peneliti asal Unram,” harap Sunarpi. (dys)

Pengurus Mabicab dan Kwarcab Lotim Dilantik Selong (Suara NTB) – Jajaran pengurus Majelis Pembimbing Cabang (mabicab) dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Lombok Timur, Kamis, (11/6) sore resmi dilantik. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan langsung Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Provinsi NTB, Dr. Ir. H.Rosiadi Sayuti, MSc, di Aula Sekretariat Kwarcab Lotim.

Dalam kesempatan itu, Ketua Kwarda Provinsi NTB, H. Rosiady Sayuti, mengungkapkan, jika gerakan pramuka sudah terbukti telah menjadi lembaga pendidikan nor formal yang telah berhasil memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda.

Menurutnya, pendidikan karakter itu muncul sebagai jawaban atas belum berhasilnya sistem pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki keseimbangan kompetensi antara kemampuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (apektif) yang sebenarnya telah menjadi philosophy dalam ranah pendidikan di Indonesia, termasuk di NTB. Melalui gerakan pramuka, ujarnya, penumbuhan karakter dan kepribadian generasi muda untuk menjadi seorang pemimpin dapat terdidik dengan baik, mulai dari kejujuran, kedisiplinan dan lain sebagainya. “Gerakan pramuka mampu mendidik karakter generasi muda, sehingga gerakan pramuka harus tetap digalakkan supaya jangan sampai akhlak dan karakter generasi muda hilang,” imbaunya mengingatkan.

Sementara, Dirut PT Energi Selaparang, Drs.H.Lalu Mahsun, MAP, menyambut

baik pelantikan pengurus gerakan pramuka Kwarcab Lotim masa bakti 2015-2020.

Pasalnya, gerakan pramuka merupakan suatu wadah pendidikan non formal yang tidak bisa terpisahkan dengan pendidikan formal yang bertujuan menumbuhkan tunas bangsa yang cerdas, cinta bangsa dan cinta kesantunan.

“Gerakan pramuka itu harus dibarengi dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, sehingga gerakan pramuka ke depannya bisa berkembang dan maju,” pintanya.

Selain itu, katanya, saat ini banyak sekali perilaku generasi muda yang menyimpang dari ajaran agama yang membuat akhlak generasi muda memudar. Dengan demikian, kondisi tersebut merupakan tugas dan tantangan gerakan pramuka ke depannya untuk membawa dan mendidik akhlak dan karakter generasi muda ke arah yang lebih baik.

Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lotim, Drs. H. Gufranuddin, tetap optimis akan membawa gerakan pramuka Lotim ke arah perubahan yang lebih baik. Terutama dalam menjadikan gerakan pramuka sebagai wadah untuk melakukan pembinaan karakter dan kedisiplinan maupun yang lainnya. “Pembinaan akan makin ditingkatkan termasuk dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk menjadikan anggota gerakan pramuka memiliki jiwa bela negara. Selain itu, kita akan lebih mantapkan organisasi kepramukaan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tangkas dan peduli terhadap masyarakat,” tegasnya. (yon)

(Suara NTB/dys)

TAMPIL - Siswa-siswi SMPN 14 Mataram sedang tampil pada Pensi 2015 yang digelar Jumat (12/6).

Penyegaran Usai Semester, SMPN 14 Gelar Pensi Mataram (Suara NTB) Pasca melewati aktivitas akademik berupa keiatan belajar mengajar sampai dengan menggelar semester beberapa waktu lalu, SMPN 14 Mataram menggelar pentas seni (pensi). Pensi digelar selama tiga hari mulai dari tanggal 1113 Juni tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni dan kreativitas siswa.

Kepada Suara NTB, Jumat (12/6), Kepala SMPN 14 Mataram Abdul Khalik menuturkan pensi yang diikuti oleh seluruh siswa kelas VII dan VIII itu merupakan upaya penyegaran yang dilakukan pihak sekolah usai menggelar semester. Ke depan. Kegiatan pensi ini akan terus dipertahankan setiap usai semester. “Kegia-

tan ini nanti akan rutin kita gelar selesai semesteran,” kata Khalik menjanjikan.

Selain bertujuan me-refresh otak dan pikiran seluruh warga sekolah, tujuan utama digelarnya pensi untuk memantik potensi para siswa yang selama ini masih tersembunyi.

Hal itu terbukti dari penyelenggaraan pensi hingga memasuki hari kedua pelaksanaan. Banyak siswa yang selama ini mempunyai bakat terpendam menampilkan bakat yang luar biasa dalam berbagai bidang yang dilombakan seperti menyanyi, membaca puisi, kreasi barang bekas, lomba Bahasa Inggris, tari tradisional dan modern.

Sedang kreasi siswa dalam katagori unjuk prestasi di ant-

aranya drum band, taekwondo, pencak silat dan gendang beleq.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pensi Widie Widayanti, SE, mengaku dengan digelarnya pensi ini, potensi siswa mulai terlihat muncul ke permukaan. “Potensi siswa itu sudah mulai muncul, sebelumnya kita belum tahu potensi siswa. ini bagian dari cara menggali potensi anak,” terangnya.

Dikatakannya, puncak pelaksanaan pensi akan digelar Sabtu (13/6) dengan menggelar jalan sehat disertai demonstrasi berbagai kemampuan siswa. Tujuannya yaitu agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan sekolah sekaligus sebagai upaya promosi menjelang pelaksanaan PPDB 2015. (dys)

Lima Siswa SMPN 14 Dapat Nilai UN 100

(Suara NTB/yon)

LANTIK - Ketua Kwarda NTB H. Rosiady Sayuti melantik pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lotim di aula Sekretariat Kwarcab Lotim, Kamis (11/6) sore.

Mataram (Suara NTB) Hasil ujian nasional (UN) jenjang SMP di SMPN 14 Mataram yang telah diumumkan beberapa waktu lalu cukup membuat warga sekolah tersenyum. Selain karena berhasil meluluskan siswa dengan persentase 100 persen, lima orang siswa tercatat memperoleh nilai 100 pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika.

“Tentu dengan raihan itu, kita sangat bangga sekali,” ujar Kepala SMPN 14 Mataram Abdul Khalik di Mataram, Jumat (12/6). Di antara siswa-siswi yang memperoleh hasil UN 100, yaitu M. Isna W, Qutrul Nada Anisa, Merlin Arista, Ida Ayu Dina Parwati untuk mata pelajaran (mapel) Bahasa Inggris dan Abdul Sani untuk mapel Matematika.

Mereka semua ujar Khalik, mampu membuat pihak sekolah bangga meski dari aspek rata-rata, nilai mereka tidak masuk dalam 10 besar peraih hasil UN tinggi di Kota Mataram.

Ditambahkan Khalik, ke depan ia berharap agar jumlah siswa yang mempeproleh hasil UN tinggi tidak hanya lima orang, tapi lebih banyak lagi. Tentu dengan nilai rata-rata tinggi agar bisa masuk dalam 10 besar. (dys)

Kemdikbud akan Sertifikasi Lulusan SMK Jakarta (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan ke depan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) akan disertifikasi.

“Kami ingin lulusan SMK memiliki keahlian yang diakui melalui sertifikasi,” ujar Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemdikbud M Mustaghfirin Amin di Jakarta.

Sertifikasi, sambung Mustaghfirin, memiliki tiga makna yakni proses belajar-mengajar harus benar, penguji yang kompeten dan tempat pengujiannya.

Pihaknya akan menyiapkan skema sertifikasi. “Kami akan manfaatkan SMK rujukan dan juga BLKI untuk proses sertifikasi,” katanya.

Dia menargetkan bisa melakukan sertifikasi setidaknya 1,2 juta lulusan

SMK setiap tahunnya.

Secara umum, serapan industri terhadap lulusan SMK sudah mencapai 85 persen.

“Lulusan SMK diakui oleh industri. Mereka sadar, lulusan SMK mempunyai keahlian,” jelas dia.

Bahkan banyak perusahaan yang membina sebelum siswa SMK lulus, setelah lulus baru kemudian direkrut. “Peralatanperalatan yang ada di SMK harus dibenahi dan diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan industri,” cetus dia.

Disinggung mengenai gaji ideal bagi lulusan SMK, dia menyebut idealnya adalah dua kali dari Upah Minimum Regional (UMR). (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

Andrian Sumbang Perunggu di SEA Games Mataram (Suara NTB) – Atlet asal NTB, Andrian mempersembahkan medali perunggu di SEA Games yang berlangsung di Singapore, Kamis (11/6) lalu. Medali perunggu tersebut diraih oleh atlet asal Kabupaten Bima itu setelah berhasil meraih juara tiga di pertandingan nomor lari gawang 400 meter putra.

(Suara NTB/ist)

LAWAN SINGAPURA - Pemain Timnas Indonesia U-16 saat berlaga melawan Singapura U-16.

Timnas U-16 dan U-19 Resmi Dibubarkan Jakarta (Suara NTB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) secara resmi membubarkan timnas sepak bola Indonesia U-16 dan U-19 asuhan pelatih Fakhri Husaini terhitung mulai Jumat (12/6) kemarin.

“Hari ini, kami diundang PSSI dalam rangka mendapat kejelasan soal timnas U-16 dan U-19. Mulai hari ini, timnas U-16 dan U-19 secara resmi dibubarkan karena tidak ada kompetisi yang bisa diikuti,” kata Fakhri saat melakukan konferensi pers di Kantor PSSI, Jakarta, Jumat kemarin.

Tahun ini, timnas U-16 seharusnya akan mengikuti kejuaraan AFF Cup U-16 yang digelar di Solo pada 27 Juli sampai 7 Agustus. Sementara timnas U-19 mengikuti kejuaraan AFF Cup U-19 yang dihelat di Sidoarjo pada 22 Agustus sampai 4 September.

Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah mencoret keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut mengacu pada sanksi FIFA yang diberikan kepada PSSI pada Sabtu (30/5) lalu. “Sejak menerima tugas sebagai pelatih U-16 dan U-19, saya tidak pernah menyangka tugas saya berakhir dengan cara seperti ini,” kata mantan pemain timnas era 90-an itu.

Ia mengharapkan para pemain timnas U-16 dan U-19 tidak kehilangan semangat dan terus berlatih walaupun sudah tidak ada kompetisi lagi. “Kami akan coba pendekatan. Semoga mereka tetap cinta sepak bola karena suatu saat mereka akan menjadi pemain-pemain yang hebat,” katanya.

Sebelumnya, Sekjen PSSI Azwan Karim menyatakan bahwa status Indonesia sebagai tuan rumah AFF Cup U-16, U-19, dan AFF Futsal 2015 telah dicabut oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF).

Hal ini setelah Sekjen AFF Dato Azzudin Ahmad menyurati PSSI pada Kamis (4/6). AFF menjelaskan bahwa tidak punya pilihan lain selain mencabut hak tuan rumah bagi Indonesia mengacu pada sanksi FIFA yang diberikan kepada PSSI pada Sabtu (30/5) lalu.

“Surat dikirimkan AFF kepada PSSI pada Kamis (4/6) dan Indonesia sudah pasti status tuan rumahnya dicabut.

Kami masih ingin tetap menjadi tuan rumah, namun situasinya belum jelas karena belum tahu kapan persoalan selesai dengan pemerintah dan sanksi FIFA dicabut,” kata Azwan seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Jumat (5/6) lalu. (ant/bali post)

“Juara pertama diraih oleh atlet dari Filipina, selanjutnya juara dua diraih atlet Vietnam,” ucap Pelatih Atletik, Subagio menjawab Suara NTB via ponselnya, Jumat (12/6) kemarin.

Subagio mengatakan Andrian mencatat waktu 51.30 detik. Catatan waktu tersebut diakuinya merupakan catatan waktu terbaik Andrian dari beberapa catatan waktu yang pernah ditorehkan oleh Andrian di be-

berapa kejuaraan nasional.

“Saya rasa catatan waktu yang dicatat Andrian sangat bagus. Karena limit waktu itu melampui limit yang pernah dicatat oleh Andrian di PON Riau 2012 lalu,” jelasnya.

Subagio menambahkan bahwa keberhasilan Andrian di event itu tidak dibarengi oleh dua rekannya Fadlin dan Safwaturrahman. Atlet NTB lainnya Fadlin yang turun di nomor 200

meter atletik hanya mampu bertahan di peringkat lima. Sementara Safwaturrahman tersingkir di babak penyisihan.

Untuk sementara ini atlet NTB berhasil menyumbang dua medali perunggu di SEA Games 2015. Satu medali perunggu lainnya disumbang oleh Iswandi di 100 meter putra dan satunya lagi dari Andrian. Namun demikian masih ada dua nomor atletik lagi yang akan diikuti oleh atlet NTB yakni nomor jarak menengah dan estafet 4x100 meter putra. (fan)

TC Tim Futsal Pra-PON NTB di Bandung Berakhir Mataram (Suara NTB) Program training center (TC) tim Futsal Pra-PON NTB di Bandung telah berakhir. Tim Futsal Pra-PON NTB telah kembali ke markasnya di Mataram Futsal Center untuk menjalani pemusatan latihan menghadapi Pra-PON Futsal yang akan berlangsung bukan Oktober 2015.

Sekum Asosiasi Futsal Indonesia (NTB), Agus Sukmayadi yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (12/ 6) kemarin mengatakan tim futsal Pra-PON NTB kembali ke NTB sejak awal Juni lalu. Rencananya tim futsal Pra-PON NTB akan latihan di Mataram hinggga menjelang pertandingan Pra-PON bulan Oktober 2015.

“Tim futsal Pra-PON NTB sudah kembali latihan di Mataram. Mereka akan TC di Mataram hingga menjelang

mengikuti Pra- PON Futsal bulan Oktober,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya tim futsal NTB telah menjalani TC di Bandung yang dimulai sejak bulan Januari lalu. Selama latihan di Bandung tim futsal Pra-PON NTB dilatih oleh Pelatih Bonsu Hasibuan. Selain menjalani TC, mereka kata Agus juga ambil bagian di beberapa turnamen lokal hingga turnamen nasional. Hasilnya tim futsalnya berhasil menempati peringkat delapan besar nasional.

Pengprov AFI NTB berharap hasil pengalaman tanding itu dapat menjadi modal tim futsal NTB agar bisa tampil maksimal di Pra PON hingga PON Jabar 2016.

Dalam hal ini Agus berharap tim futsal NTB bisa lolos PON dengan prestasi yang memuaskan. (fan)

(ant/bali post)

SKI AIR - Atlet ski air Indonesia, Febrianto melakukan lompatan dalam pertandingan final ski air nomor tricks putra Sea Games ke-28 di Bedok Reservoir Singapura, Jumat (12/6). Febrianto menang dengan total poin 4280 dan meraih medali emas.

Febrianto Persembahkan Emas dari Ski Air

Piala Amerika 2015

Cili Bungkam Ekuador di Laga Perdana Jakarta (Suara NTB) Tuan rumah Cili berhasil membungkam Ekuador 2-0 pada laga pertama fase grup A Piala Amerika di Stadion Nasional Santiago Cili, Jumat kemarin.

Gol kemenangan Cili dibukukan gelandang serang Juventus Arturo Vidal dan penyerang Napoli Eduardo Vargas di babak kedua.

Pada jalannya laga babak pertama kedua tim masih meraba kekuatan lawan sehingga tidak ada gol yang tercipta kendati permainan kombinasi lini tengah Cili yang diperkuat Isla, Vidal, dan Sanchez kerap merepotkan Ekuador.

Cili membuka angka melalui titik penalti akibat pelanggaran pemain Ekuador, Bolanos, yang menjatuhkan Vidal di kotak penalti di menit 67. Vidal yang menjadi eksekutor tendangan itu berhasil membawa timnya unggul 1-0.

Tuan rumah menggandakan kedudukan menjadi 2-0 ketika umpan Sanchez berhasil dimaksimalkan Eduardo Vargas di menit 84. Tendangan kaki kanan Vargas menghujam tepat ke sudut bawah gawang yang tidak mampu ditepis Dominguez, penjaga gawang Ekuador.

Gelandang Cili Matias Fernandez diganjar kartu merah akibat melanggar pemain Ekuador, Paredes, di menit 90. Hingga laga usai skor tetap 2-0 untuk kemenangan Cili. Mengutip data statistik Conmebol, Cili unggul penguasaan bola dangen 59 berbanding 41 persen atas Ekuador. Tuan rumah juga melepaskan delapan tendangan sementara Ekuador hanya tiga.

Hasil ini membuat Cili menjadi pimpinan grup sementara karena laga grup A lainnya antara Meksico versus Bolivia baru akan digelar besok. (ant/bali post)

ski air dan wakeboard SEA Games 2015 dengan satu emas dan tiga perak.

Cabang ski air dan wakeboard SEA Games 2015 masih akan melombakan nomor slalom putra, slalom putri, jumping putra, dan jumping putri pada Sabtu (13/6). Sebelumnya, Kepala Pelatih Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PSAWI) Rusdi Amir menargetkan tim Indonesia mampu merebut empat medali emas dalam SEA Games 2015.

Empat medali emas itu masing-masing diraih pada nomor jumping putra, jumping putri, slalom putra, dan trick riding putra.

Hattrick Rini Rini Budiarti mencetak hattrick di SEA Games setelah kembali mencetak medali

emas pada nomor 3.000 meter halang rintang pada kejuaraan dua tahunan tersebut di lintasan lari Stadion Nasional, Singapura, Jumat kemarin.

Atlet asal DKI Jakarta itu sebelumnya meraih medali emas nomor yang sama pada SEA Games 2011 di Palembang dan SEA Games 2013 di Myanmar. Meski mencetak hattrick, Rini belum mampu mencetak rekor seperti yang diharapkan sebelum berangkat ke Singapura.

“Ya. Memang sudah tiga kali berturut-turut. Tapi yang di sini penuh perjuangan karena sempat jatuh. Setelah itu saya sempat goyang,” kata Rini Budiarti usai menyelesaikan perlombaan.

Pelari kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta , 22 Januari 1983 itu sejak start langsung berada di depan. Hanya saja saat memasuki putaran keempat sempat terjadi in-

siden karena harus terjatuh.

Beruntung jarak dengan atlet di belakangnya cukup jauh.

Rini yang merupakan atlet senior Indonesia tetap tenang meski sempat terjatuh dan terus berlari mengitari lintasan lari stadion terbesar di Singapura sebanyak tujuh putaran dan finis dengan catatan waktu 10 menit 20,40 detik dan berhak mendapatkan medali emas.

Untuk medali perak diraih oleh atlet asal Vietnam, Nguyen Thi Phuong dengan catatan waktu 10 menit 32,61 detik dan medali perunggu untuk atlet asal Filipina, Jessica Lunn Barnard dengan catatan waktu 10 menit 36,90 menit.

“Target pribadi memang belum tercapai karena ada kejadian yang tidak diinginkan. Tapi saya telah berusaha memberikan yang terbaik,” kata atlet berusia 32 tahun itu.

Rekor SEA Games untuk nomor 3.000 ribu halang rintang memang masih dipegang oleh Rini Budiarti dengan catatan waktu 10 menit 0,58 detik yang diciptakan pada SEA Games 2011 di Palembang.

Dengan demikian, catatan rekor hingga saat ini belum berubah.

Hasil terbaik Rini Budiarti ternyata tidak diikuti oleh atlet putra Indonesia yang turun di nomor yang sama yaitu Atjong Tio Purwanto. Atlet kelahiran 17 Oktober 1991 hanya mampu meraih perunggu setelah membukukan catatan waktu 9 menit 6,41 detik.

Untuk medali emas direbut oleh atlet asal Filipina, Christopher Jr Ulboc dengan catatan waktu 8 menit 59,07 detik dan medali perak direbut oleh Pham Tien San asal Vietnam dengan catatan waktu 8 menit 59,90 detik. (ant/bali post)

Tiket Semifinal Buah Mourinho Ingin Kembalikan Kerja Keras Pemain Ketajaman Falcao Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti menilai tiket ke babak semifinal di cabang olahraga sepak bola adalah buah kerja keras para pemain. Ia mengharapkan pertandingan timnas sepak bola Indonesia U-23 melawan Thailand di babak semifinal SEA Games 2015 Singapura jangan dijadikan sebagai beban dan lawan yang momok.

“Tetapi sebaliknya semifinal adalah buah kerja keras dan lawan yang baik akan meningkatkan kualitas timnas U-23,” kata La Nyalla seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Jumat.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke babak semifinal SEA Games 2015 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 1-0 melalui gol Evan Dimas di Stadion Jalan Besar, Singapura, Kamis (11/6).

“Saya merasa terharu dan bangga atas perjuangan se-

luruh tim, baik pemain dan ofisial. Kemenangan ini mewujudkan langkah demi langkah untuk maju ke depan,” kata La Nyalla. Ia mengatakan percaya penampilan timnas akan semakin menunjukkan penampilan terbaiknya dan memberikan yang terbaik juga bagi bangsa dan Tanah Air Indonesia serta keluarga besar sepak bola Indonesia.

“Kita harus yakin kalau Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk kita semua khususnya timnas U-23,” tuturnya. Dalam klasemen akhir, Garuda Muda berada di posisi kedua Grup A dengan meraih sembilan poin dari tiga kali kemenangan.

Evan Dimas dan kawankawan menemani Myanmar yang lolos sebagai juara Grup A dan akan bertemu Thailand di babak semifinal pada Sabtu (13/6) mendatang. (ant/bali post)

London Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengatakan siap mengembalikan ketajaman dan potensi maksimal yang dimiliki penyerang asal Kolombia, Radamel Falcao.

“Menyedihkan jika pemain berkualitas seperti ini hanya dianggap biasa saja seperti yang orang-orang pikirkan tentang Falcao di Manchester United,” kata Mourinho dilansir dari AFP, Jumat.

“Ini menyakitkan kendati saya tidak mengenalnya secara pribadi. Dia pemain hebat, jika cara saya bisa membantu masyarakat Inggris untuk mengenal potensi dia, itu akan menjadi kebahagiaan saya,” tambahnya.

Dalam wawancara itu, Mourinho mengatakan belum mampu memutuskan apakah akan merekrut Falcao yang bermain di Manchester United pada musim lalu itu.

“Saya katakan bahwa pe-

Jose Mourinho main itu memang menarik minat saya. Tapi apakah (Falcao) untuk Chelsea atau klub lain, saya sangat senang jika orang ini (Falcao) menunjukkan apa yang bisa dilakukannya,” imbuhnya.

Mourinho berkomentar

tentang kabar kepindahan Juan Cuadrado yang baru didatangkan Chelsea pada Januari 2015. “Dia aman. Dalam empat atau lima bulan ia telah beradaptasi dan menjadi juara,” kata pelatih asal Portugal itu. (ant/bali post)

(ant/bali post)

(ant/bali post)

RAYAKAN GOL - Arturo Vidal, yang baru saja kalah di laga final Liga Champions bersama Juventus beberapa waktu lalu, merayakan golnya ke gawang Ekuador di laga perdana Piala Amerika 2015, kemarin.

Singapura Tim ski air dan wakeboard Indonesia meraih satu medali emas pada nomor trik putra atas nama Febrianto dalam perlombaan ski air SEA Games 2015 di Waduk Bedok Singapura, Jumat (12/6).

Febrianto meraih poin 4280 dan memimpin peringkat di atas rekan satu tim Indonesia Dimas Ridho Suprihono yang menempati peringkat kedua dengan poin 4130.

Dimas Ridho yang menempati peringkat kedua pada nomor perlombaan trik putra itu meraih medali perak.

Selain perak dari Dimas Ridho, tim Indonesia juga menambah dua perak masingmasing diraih Galuh Mutiara Maulidina pada nomor wakeboard putri dan Nur Alimah Prambodo pada nomor trik putri. Tim Indonesia memimpin perolehan medali pada cabang

SUARA NTB

Sabtu, 13 Juni 2015

Halaman 12

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 13 Juni 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

TRAVEL

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

Halaman Halaman 14 14

Tantangan ’’Good Governance’’ di Provinsi NTB Wacana Sertifikasi PNS WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan kebijakan kewajiban sertifikasi bagi PNS di semua instansi. Hal tersebeut disampaikan wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Sipil Negara Kepegawaian tahun 2015 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/6). Sehingga, diharapkan birokrasi pemerintahan di Indonesia juga bisa lebih profesional, karena aparatur bekerja dengan benar sesuai kompetensi dan kapasitas masing-masing.

JK menekankan pentingnya sertifikasi, misalnya, bagi PNS yang dipromosikan menduduki jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pegawai itu harus memenuhi standar kompetensi pada jabatan yang akan diamanatkan kepadanya, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, atau kepentingan politis tertentu.

Sertifikasi penting, misalnya, bagi PNS yang dipromosikan menduduki jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pegawai itu harus memenuhi standar kompetensi pada jabatan yang akan diamanatkan kepadanya, bukan berdasarkan suka atau tidak suka atau kepentingan politis tertentu. ‘’Misalnya, kalau mau ke Dishub (Dinas Perhubungan) harus sertifikasi Dishub. Jangan kepala pasar, karena ikut kampanye (calon kepala daerah), jadi Kepala Dinas Perhubungan. Karena tidak disukai, jadi kepala Dinas Pemakaman,” kata wapres.

Menurut wapres, pegawai pemerintah tidak boleh kalah dengan profesi guru yang sudah sejak lama diwajibkan menjalani sertifikasi. Karena, peran pegawai negeri sangat vital. Dengan jumlah lebih dari empat juta, mereka yang sesungguhnya mengendalikan negara.

Wacana PNS disertifikasi patut disambut gembira. Pasalnya, dalam praktiknya sekarang masih banyak Pemda termasuk di NTB yang cenderung menempatkan pejabatnya terindikasi tidak sesuai dengan kompetensinya. Ada indikasi penempatan pejabat seperti yang disampaikan wapres kental dengan unsur atau kepentingan politis tertentu.

Langkah menempatkan pejabat (Pimpinan SKPD) karena kepentingan politis mungkin sah-sah saja. Tetapi yang paling penting adalah sesuai dengan kompetensinya. Menempatkan seorang penanggung jawab di sebuah dinas (kepala dinas) sesuai dengan kompetensinya mutlak dibutuhkan. Karena ini akan sangat terkait dengan keberlangsung pelaksanaan dan hasil dari program-program yang dilaksanakan di institusi tersebut.

Dari kompetensi, kinerja atau kualitas pelayanan akan dihasilkan. Kemudian dari kinerja atau kualitas pelayanan maka menghasilkan prestasi kerja dan terwujudnya efektivitas dan efisiensi.

Jadi kompetensi merupakan faktor yang penting dan berpengaruh pada pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan atau program dalam suatu organisasi. Dengan demikian, untuk mewujudkan keberhasilan program-program yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, maka setiap pegawai didalamnya diharuskan memiliki standar kompetensi yang diperlukan.

Nah jika kompetensi diabaikan, maka jangan heran jika tidak sedikit program-program di sebuah dinas pelaksanaannya mandeg. Atau kalaupun programnya berjalan, hasilnya minim alias tidak maksimal.

Karena itu, tampaknya wacana Wapres Jusuf Kalla mengharusnya PNS khususnya yang menempatkan jabatan penting (kepala dinas), mutlak mengantongi predikat sudah disertifikasi. (*)

RADIO

Oleh: bandingkan dengan rata-rata na(Tata Kelola Pemerintahan Zulhadi S.IP M.IP sional (7,51). Rasio anggaran beProvinsi Nusa Tenggara Barat lanja pegawai (langsung dan tidak masuk dalam kategori sedang, (Universitas 45 Mataram) langsung) terhadap total APBD kondisi tersebut dapat dilihat cenderung buruk (4,72). Tingkat dari indeks komposit tata kelola pemerintahannya adalah 5,74 dan berada pada urutan ke-19 efektivitas cenderung buruk (4,96), lebih rendah bila dibandingkan ratarata nasional (5,49). Rendahnya efektivitas di sebabkan masih tingdari 33 provinsi di Indonesia) ginya indeks gini, sangat lebarnya disparitis pendapatan antar KabuTB merupakan salah satu Provinsi yang memiliki banyak keung- paten dalam provinsi dan rendahnya persentase perempuan di parlegulan terutama terkait dengan seni budaya, pariwisata maupun men. Selain itu , tingkat penganguran terbuka masih dalam kategori sektor pertanian dan perkebunan merupakan satu bentuk keung- cenderung buruk (4,44) dibawah rata-rata nasional (5,52). gulan tersendiri, Namun karena masih minimnya sumber daya manusia, mengakibatkan, sumber daya Alam yang ada banyak di 2. Birokrasi kelola oleh pihak luar dan bahkan pihak dari luar negeri. Kondisi ini sangat memperihatinkan, ditenggah berbagai macam gejolak yang dihadapi oleh pemerintah, terutama terkait dengan tantangan tata kelola pemerintahan yang sampai saat ini masih belum menunjukan capaian yang maksimal.

Dalam pelaksanaan pemerintahan modern seperti sekarang ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, meskipun selama ini kita melihat kinerja dari para birokrator kita, ada banyak yang sudah Prinsip menunjukan performance yang positif, namun lebih di dominasi oleh kinerja yang kurang baik (negarif). Sistem tata kelola pemerintaha baik, sepeti era sekarang ini adalah melibatkan berbagai unsur dalam pelaksanaan pemerintahan, mulai dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil/NGO. Suatu pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance menurut Yudhoyono, 2002, yaitu: Competence Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan Prinsip partisipasi, akuntabilitas, tranparansi dan efisiensi Arena Birokramengedepankan profesionalitas dan kompetensi birokrasi. Transparancy artinya setiap proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh fungsi si di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat memiliki nilai yang lebih tinggi pemerintahan harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keter- dibanding rata-rata nasional. Nilai akuntabilitas (7,73) cenderung baik dan bukaan. .Accountability artinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab pe- efisiensi tergolong cenderung baik (7,17). Nilai keadilan sedang (4,90) sedanmerintahan harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik dengan pemanfaa- gkan nilai efektivitas masuk dalam kategori buruk (2,96). Kinerja birokrasi tan sumber daya yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. dalam prinsip partisipasi secara umum menunjukan nilai cenderung baik Participation artinya dengan adanya otonomi, maka magnitude dan intensitas 6,94, jauh di atas rata-rata nasional 3,96. Untuk prinsip keadilan, walaupun kegiatan pada masing-masing menjadi sedemikian besar. Rule of Law artinya masuk dalam kategori cukup namun mendekati kategori cenderung buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus disandarkan pada hukum dan per- 4,90 lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata nasional 5,91. Penyebab aturan perundang-undangan yang jelas. Social Justice artinya penyelenggaraan keprihatinan ini adalah rendahnya skor rasoio lama sekolah anak laki-laki pemerintahan dalam implementasinya harus menjamin penerapan prinsip keset- dan perempuan (mean years of schooling) yang tergolong sangat buruk 2,22 jauh di bawah skor nasional 5,98. Selain itu persentase perempuan yang araan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Good governance memiliki tiga pilar dimana fungsi governance eksis dan beker- menduduki jabatan eselon dua juga tergolong cukup buruk.

Akuntabilitas menunjukan nilai baik 7,73, lebih tinggi daripada rataja didalamnya. Ketiga pilar tersebut saling terkait, saling melengkapi dan saling mempengaruhi dalam membentuk good governance. UNDP membagi tiga pilar rata nasional 6,17. Transparansi tergolong cukup 5,50, di atas rata-rata tersebut kedalam ranah negara, ranah privat, dan ranah civil society. Adapun nasional 5,04 di mana akses terhadap dokumen keuangan SKPD cukup fungsi dari setiap ranah/pilar tersebut adalah: Pertama state/negara Dalam mudah 5,50 dibandingkan rata-rata nasional 3,86. Kinerja terkait efisiensi setiap perkembangan demokrasi yang terjadi di suatu negara, berkurangnya per- cenderung baik 7,17 sedikit di atas rata-rata nasional 6,98 dengan ndikaan negara adalah suatu hal yang tidak dapat diingkari. Namun ini bukan berarti tor yang perlu dibenahi adalah rasio anggaran belanja pegawai langsung meniadakan sama sekali peran negara, justru proses demokrasi semakin mem- dan tidak langsung terhadap APBD sedang 5,67. Nilai burukd alam hal bawa negara pada peran strategis untuk menciptakan kondisi lingkungan politik efektivitas 2,96 jauh di bawah rata-rata nasional 5, 38. Rendahnya indeks yang kondusif bagi warga negara dan pemerintah dalam memposisikan diri dalam efektivitas di sebabkan oleh buruknya kinerja indicator Indeks Pembanproses integrasi sosial, pembangunan ekonomi politik, proses demokratisasi, de- gunan Manusia dan Kualitas Lingkungan Hidup, selain itu pertumbuhan sentralisasi, serta pemberdayaan warga negara. Kedua Civil Society. Civil investasi antara tahun 2010-2011 memproleh skor sangat buruk 1,0. society seringkali didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generat- 3. Masyarakat Sipil ing), dan keswadayaan ( self-supporting), kemandirian yang tinggi terhadap negera, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Termasuk dalam civil society adalah rumahtangga (household), parpol, LSM, organisasi sosial, organisasi keagamaan, paguyuban-paguyuban, dan juga kelompok kepentingan (interest group). Ketiga Sektor Usaha. Sektor usaha, tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa menciptakan lapangan kerja.

Prinsip Sektor usaha dan pasar memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Peran sektor usaha yang dapat dikembangkan diantaranya: Penyediaan kesempatan kerja dan lapangan kerja, Pengembangan investasi, Pengembangan pasar kerja dan pasar modal, dan Menggerakkan ekonomi rakyat.

Sebagai sebuah konsekuensi dari wilayah NKRI maka Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menerapkan perinsip-perisip yang ada dalam Good GoverArena masyarakat sipil mencatat nilai yang sama untuk keenam perinsip nance, mulai dari, Competence, Transparansi, Akuntabilitas, partisipatif, Rule yakni (6,40) dan masuk dalam kategori cenderung baik. Partisipasi dan efektiviof law, social justice. Meskipun dalam proses pelaksanaanya banyak mengalami persoalan-persoalan, baik itu datang dari tubuh birokrasi, pemerintah, tas rata-rata nasional tercatat lebih baik bila di bandingkan NTB yakni masingmasing mencapai (6,53) dan (6,48) sementara keadilan (6,28), akuntabilitas (6,17, masyarakat sipil, maupun masyarakat ekonomi/NGO. Berdasarkan hasil analisis data dari berbagai sumber menunjukan bahwa transparansi (6,28), dan efisiensi (6,22) menunjukan kinerja NTB di atas rataindeks rata-rata Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index, 2012), rata nasional. Kinerja masyarakat sipil terhadap perinsip secara umum menunProvinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori sedang, kondisi tersebut jukan nilai cenderung baik 6,40, sedikit di atas rata-rata nasional 6,33. Semua dapat dilihat dari indeks komposit tata kelola pemerintahannya adalah 5,74 indicator untuk kesemua arena menunjukan skor yang sama 6,40 yang disebabdan berada pada urutan ke-19 dari 33 provinsi. Angka ini sedikit diatas rata- kan karena pemilihan nilai median dalam menghitung skor di mana secara rata nasional 5,70 dengan tergolong kategori sedang. Peringkat NTB lebih umum narasumber (well-informed person/WIP) memberikan nilai yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan Bali 6,23 namun lebih tinggi bila dibanding- baik. Empat prinsip memiliki nilai rata-rata nasional yakni: keadilan, akuntabilkan dengan provinsi lainnya di kawasan Indonesia Timur seperti NTT 4,48, itas, transparansi, dan efisiensi, sementara efisiensi efektivitas menunjukan nilai di bawah rata-rata nasional. Sebagai catatan, seluruh indicator untuk menMaluku 4,95, Papua 4,88, Papua Barat 4,48, dan Maluku Utara 4,45. gukur kinerja masyarakat sipil didasarkan sepenuhnya atas pilihan WIP terhadap indicator-indikator keenam penyusun perinsip tesebut.

1. Pemerintah Sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam pembangunan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seharusnya lebih banyak menjadi 4. Masyarakat Ekonomi pengendali dan pelaksana kerja dari kebijakan-kebijakan bukan hanya menjadi tim yang merumuskan kebijakan, melainkan harus terjun langsung ke lapangan dalam rangka mengetahui persoalan-persoalan yang di hadapi secara real oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat dicarikan solusi untuk permasalahan-permasalahan masyarakat di daerah.

Prinsip Good Governance/Tata Kelola Pemerintahan menurut arena, bahPrinsip wa provinsi Nusa tenggara Barat, termasuk dalam kategori cukup yakni memproleh skor 5,75, yang bearti masuk dalam golongan menengah kebawah dari 32 Provinsi yang ada di Indonesia. Hasil capaian tersebut bukan lantas penerapan proses Good Governance di NTB sudah masuk dalam kategori baik bila dibandingkan dengan 13 Provinsi yang berada dibawahnya, namun kondisi tersebut harus menjadi motivasi dan lecutan semangat dalam rangka Sebagaimana halnya Arena Masyarakat Sipil, Masyarakat Ekonomi meningkatkan kinerja, pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Berikut dapat dilihat table tata kelola pemerintahan mencatat nilai yang sama untuk lima perinsip yakni (6,40) dan masuk dalam kategori cenderung baik. Di sisi lain, efektivitas yang cenderung menurut arena di Provinsi Nusa Tenggara Barat. buruk (2,34) jauh di bawah angka rata-rata nasional (4,89). Buruknya kinerja Masyarakat Ekonomi, terkait dengan efektivitas disebutkan karena rendahnya penyerapan tenaga kerja atau terbatasanya kemampuan membuka kesempatan kerja baru di arena ini. Kinerja masyarakat ekonomi terhadap perinsip partisipasi menunjukan cenderung baik Prinsip 6,40 sedikit di atas rata-rata nasional 6,16. Nilai keadilan juga lebih Malas hadiri rapat tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni 6,40 berbanding 5,83. paripurna, Pimpinan Demikian juga halnya dengan prinSKPD dievaluasi sip akuntabilitas 6,40 berbanding 6,18, transparansi 6,40 berbanding Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memproleh nilai sedang 5,80 dan efisiensi 6,40 berbanding untuk partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Efisiensi 5,40. Di lain pihak prinsip efektivimasuk dalam kategori cenderung baik sedangkan keadilan masuk kattas mencatat nilai buruk, jauh lebegori butuk (2,37). Akuntabilitas dan transparansi menunjukan nilai Mudah-mudahan tidak ih rendah dibandingkan rata-rata di atas rata-rata nasional sementara empat perinsip lainnya menunsekadar menggertak nasional 2,34 berbanding 4,89. Bujukan nilai di bawah rata-rata nasional. Kinerja pemerintah dalam ruknya kinerja masyarakat perinsip secara umum menunjukan nilai sedang (5,75), sedikit dibawah ekonomi terhadap prinsip efektivirata-rata nasional (5,87). Dari enam indicator partisipasi, empat inditas disebabkan rendahnya kemamcator menunjukan kinerja yang cenderung baik dan dua indicator menunpuan dalam menyerap tenaga kerja jukan kinerja cenderung buruk yakni kualitas saluran pengaduan masyarakat dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD dan insiatermasuk kemampuan membuka Diskoperindag temutif DPRD dalam melibatkan masarakat ketika menjalankan fungsi lapangan pekerjaan. kan makanan kedalupengawasan masing-masing mendapatkan skor (4,60). Kinerja buruk Data di atas menunjukan bahwa warsa dan SPBU ditunjukan oleh rendahnya tingkat keadilan (2,34) lebih rendah dibandindeks rata-rata Tata Kelola Pemeringkan rata-rata nasional (3,89). Penyebab keperihatinan ini adalah intahan Provinsi Nusa Tenggara diduga kurangi takaran sangat rendahnya alokasi anggaran per kapita untuk bidang pendidiBarat masuk dalam kategori sedang, kan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. kondisi tersebut dapat dilihat dari Akuntabilitas pemerintah menunjukan nilai yang cukup (5,60) indeks komposit tata kelola pemerHarus ditindak tegas sedikit lebih tingi bila dibandingkan dengan rata-rata nasional (5,45). intahannya adalah 5,74 dan berada Indicator yang perlu dibenahi adalah tingkat tingkat realisasi pengepada urutan ke-19 dari 33 provinsi. sahan perda di mana data yang ada skor rasio realisasi pengesahan Angka ini sedikit diatas rata-rata perda di bandingkan dengan jumlah rencana legislasi daerah cennasional 5,70 dengan tergolong katderung buruk (3,98). Transparansi tergolong sedang (6,04), di atas egori sedang. Peringkat NTB lebih rata-rata nasional (4,49). Akses terhadap pertanggungjawaban APBD rendah bila dibandingkan dengan provinsi tergolong baik (7,75) dan halnya sejalan dengan status NTB provinsi Bali 6,23 namun lebih tingyang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selagi bila dibandingkan dengan provinma dua tahun berturut-turut. Yang perlu ditingkatkan adalah akses si lainnya di kawasan Indonesia pengunaan dana aspirasi DPRD provinsi, laporan kegiatan pengatimur seperti NTT 4,48, Maluku 4,95, wasan DPRD, akses terhadap perda dan peraturan lainnya. Kinerja Papua 4,88, Papua Barat 4,48, dan terkait perinsip efisiensi tergolong cukup (6,97) lebih rendah diMaluku Utara 4,45. (*)

***

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 13 Juni 2015

Kapolda NTB Resmi Diganti Dari Hal. 1 Dalam karirnya, Sriyono memimpin jajarannya di NTB, ada banyak langkah tegas dari segi penegakan hukum. Dalam beberapa kali kasus rusuh massa di Bima dan Dompu, termasuk terakhir Sumbawa, semua tersangka ditangkap dan dibawa ke Mapolda NTB, sehingga tidak ada penangguhan penahanan demi memberi

efek jera. Sriyono juga dikenal sebagai motivator untuk misi merubah mental, agar tercapai cita cita korps seragam cokelat bisa diterima baik masyarakat.

Program ini dijalankannya melalui kegiatan wisata nurani.

Sementara rencana pisah sambut akan digelar Senin (15/6) mendatang, bertempat di Mapolda NTB. (ars)

Pemprov Rekomendasikan PLTG 150 MW Dipindah Dari Hal. 1 sebelum mengeluarkan biaya yang cukup besar harus melakukan pemindahan lokasi. Di banding merevisi tata ruang.

Kalau sudah mau pindah lokasi, ya sudah jalan,”imbuhnya.

Ditanya respons PLN terkait dengan rekoemndasi BKPRD itu, Mackhul mengatakan sejauh ini belum ada keputusan dari PLN. ‘’Karena lanjutpun ndak boleh. Kalau tetap lanjut (membangun) maka dia melanggar tata ruang. Kalau tetap berlanjut, solusinya adalah dihentikan dulu sambil menunggu revisi RTRW Kota Mataram,”terangnya.

Jikapun dilakukan revisi Perda RTRW, harus ada halhal yang mempengaruhi dari

peruntukan ruang akibat kebijakan nasional yang berubah atau kebijakan yang sifatnya strategis.

Dijelaskan, revisi tata ruang itu tak bisa dilakukan dengan alasan pemutihan.

PLTG Tanjung Karang ini rencananya dibangun dengan kapasitas 150 MW. Tahap pertama yang akan dikerjakan 90 MW dan 60 MW akan dikerjakan di tahap selanjutnya.

Selain untuk menambah pasokan daya, PLTG ini nantinya juga untuk menambah beban puncak di NTB. PLN mengatakan, jika pembangunan 150 MW ini selesai, maka bisa memenuhi kebutuhan listrik se-Pulau Lombok. (nas)

Fraksi Dewan Merasa Tak Lagi Diperhatikan Dari Hal. 1 Karena SKPD itu tidak hadir di sana, terutama yang memegang kendali itu,’’ keluh Made Slamet.

Menurutnya, kalaupun hadir, unsur SKPD yang datang hanya mereka yang tidak memiliki kewenangan yang besar.

“Walaupun hadir, staf saja yang dihadirkan,” ujarnya.

Made Slamet menegaskan, ketidakhadiran pimpinan SKPD dalam agenda-agenda tersebut membawa implikasi yang cukup luas. Misalnya, dalam agenda pemandangan umum fraksi, disampaikan masukan penting yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD. “Tapi karena mereka tidak pernah datang, jadi tidak pernah ditindaklanjuti ini. Kita sering menyampaikan suatu masalah itu berkali-kali. Misalnya, audit investigasi aset. Itu sudah disampaikan berkali-kali. Tapi karena SKPD terkait tidak hadir, tidak dijawab, tidak pernah tuntas persoalan ini,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pemandangan umum yang disampaikan, pihaknya selalu menyelipkan solusi apa yang harus ditempuh dalam menyikapi sejumlah persoalan – semisal temuan BPK RI terkait aset. Namun, untuk bisa menindaklanjuti masukan tersebut, tentu pimpinan SKPD sebaiknya hadir di sana.

“Saya minta gubernur

memperhatikan betul masalah ini. Karena gubernur, kalau tidak hadir mereka juga tidak hadir,” ujarnya. Made Slamet juga membenarkan adanya anggapan bahwa selama ini Wakil Gubernur NTB kerap dipandang sebelah mata oleh para pimpinan SKPD. “Kalau wagub, apalagi sekda, yang datang staf-staf saja itu. Kadang-kadang kan tidak. Justru orang-orang yang di ‘ring satu’ gubernur itu tidak pernah hadir dia. Mereka hadir begitu penyampaian oleh gubernur. Begitu mereka tahu yang akan hadir adalah wakil gubernur, ndak ada mereka muncul,” sindirnya.

Ia menyayangkan karena saat ini pengambilan keputusan di DPRD NTB tidak lagi ditempuh melalui pendapat akhir fraksi yang menjadi penentu. Jika model tersebut kembali diberlakukan, ia yakin pimpinan SKPD akan lebih menghormati sikap fraksi-fraksi di DPRD NTB. “Sayangnya fraksi hanya menyampaikan pemandangan umumnya, tidak seperti dulu, membuat pendapat akhir. Kalau ada pendapat akhir, mungkin bisa kami adakan penolakan-penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemda ini,” tegasnya. (aan)

Rekanan Bertanggung Jawab Atas Kerugian Negara Dari Hal. 1 KPA yang bertindak selaku PPK dan penyedia barang dan jasa (rekanan),” kata Sotar dalam keterangannya, sebagaimana diulas DA Malik, SH, tim kuasa hukum empat terdakwa kasus alkes ini.

Pada bagian yang sama dalam BAP itu, ahli juga ditanya seputar sejauh mana pertanggung jawaban PT. CMM selaku penyedia barang dan jasa pada proyek tersebut.

Jawaban ahli, dari sistem pengendalian kegiatan pengadaan dimaksud, secara normatif, PT. CMM turut bertanggung jawab atas penyimpangan pekerjaan pada pengadaan Alkes RSUD dr. Soedjono Selong. ‘’Karena PT. CMM wajib patuh terhadap Kepres 80 tahun 2003 sebagai ketentuan yang mengatur sistem pengendalian kegiatan pengadaan tersebut,’’ kata DA Malik, masih mengutip dari BAP pemeriksaan ahli BPKP. Rangkaian pernyataan ini juga sudah dituangkan dalam materi eksepsi DA Malik dan Basri Mulyani, untuk empat terdakwa panitia alkes yang didampingi.

Ditambahkan Basri, dalam konteks kasus ini, ia mengaku heran dengan perlakuan aparat penegak hukum (APH). Sejauh ini, yang hanya dijadikan tersangka dan disodorkan JPU ke Pengadilan Tipikor adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Utun Supria dan empat panitia lainnya. Sementara rekanan tidak disentuh. ‘’Lantas siapa yang akan mengganti kerugian negara kalau bukan rekanan,’’ tanya Basri.

Bagi auditor, apapun yang menjadi temuan dan besarnya kerugian negara, akan tetap dipertahankan. Besarnya nilai kerugian negara Rp 1.095 miliar, sebagaimana hasil perhitungan sebelumnya adalah final. Sehingga menurut Kepala BPKP Darius, AK, nilai kerugian negara tersebut

sudah melalui perhitungan yang detail dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam konteks kasus alkes ini, menurut Darius, menjadi suatu kebiasaan penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap hasil temuan lembaganya. “Kalau dalam kasus ini, silakan Polda NTB atau Kejaksaan menindaklanjuti, karena hasil perhitungan kerugian negara tersebut sudah valid,” tegasnya. Dalam narasi temuan BPKP yang menyatakan rekanan bertanggung jawab atas kerugian negara, juga bisa dijadikan dasar penyidik untuk menindaklanjuti.

Karena bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, maka auditor akan tetap mempertahankan sampai ke pengadilan, ketika dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Tipikor. “ Tentu Pak Sotar nanti akan dihadirkan sebagai saksi. Disanalah dia akan berargumentasi berdasarkan bukti, untuk mempertahankan hasil temuannya,” kata Darius.

Namun dalam konteks ini ia tidak ingin berkomentar lebih banyak, karena kewenangan sepenuhnya pada auditor lain, sementara pihaknya sebagai fasilitator saja.

Bagaimana tanggapan pihak PT. CMMM? Hingga saat ini, pimpinan perusahaan pengadaan alat alat kesehatan yang berkantor di Jalan Panjitilar Negara, Mataram ini, belum mau angkat bicara. Dihubungi Suara NTB pagi kemarin, Bangsawan selaku Direktur PT. CMM, tidak ingin berkomentar di media agar persoalan ini tidak bias. “Nanti silahkan pantau di persidangan. Di sana kan saya nanti akan dijadikan saksi, silahkan bisa dikutip pernyataan saya,” ujarnya singkat. (ars)

Halaman 15

Putusan Sela Bupati Lobar

PH Terima Apapun Putusan Hakim

Mataram (Suara NTB) Putusan sela dalam perkara dugaan pemerasan oleh Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H. Zaini Arony, akan dibacakan hakim PN Tipikor Denpasar, Senin (15/6) mendatang. Kubu Zaini melalui kuasa hukumnya, siap menerima apapun putusan itu. ‘’Kalau putusan hakim menolak dakwaan JPU dan menerima eksepsi kami, berarti perkara berhenti. Tapi kalau putusannya menyatakan perkara itu layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, kami juga sudah siap,” kata salah satu anggota tim PH Zaini Arony, Dr. Zarman Hadi, SH,MH, Jumat (12/6) kemarin.

Dalam perkara ini, tahapan yang sudah dilalui adalah pembacaan dakwaan oleh JPU dari KPK. Dilanjutkan eksepsi dan tanggapan JPU

atas eksepsi kliennya.

Pada dasarnya Zarman berharap perkara itu tidak dilanjutkan, dengan dalil bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Salah satu alasannya, dijelaskan Zarman, bahwa locus (tempat) dan tempus (waktu) terjadi di Lombok, atau setidak tidaknya wilayah hukum PN Mataram. Selain pertimbangan itu, jumlah saksi sebenarnya di dominasi di

KUA PPAS Belum Masuk

APBD Perubahan 2015 Ditarget Tuntas Juli Mataram (Suara NTB) Kebijakam Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan hingga saat ini belum diserahkan Pemprov NTB ke DPRD NTB. Sementara, sesuai dengan schedule, APBD Perubahan 2015 harus sudah tuntas akhir Juli mendatang. “Belum masuk. Itu kan lagi proses segera. Muaranya untuk pengusulan APBDP itu paling cepat Juli kelar APBD Perubahan,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM dikonfirmasi, kemarin.

Dikatakan, untuk KUA PPAS Perubahan ditargetkan akan tuntas dibahas pada 24 Juni ini.

Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2015. Saat ini, kata Politisi PKS ini, sedang dalam proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014.

“KU PPAS Perubahan itu sebenarnya masih dalam proses pembahasan antara Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Yang penting Juli itu paling cepat kita menetapkan APBD Perubahan.

Sekarang ini lagi pembahasan APBD perhitungan (Raperda

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014),”terangnya.

Hadi mengatakan penetapan APBD Perubahan pada Juli mendatang termasuk yang cepat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ditanya adanya kekhawatiran proyek fisik yang akan molor jika penetapan APBD Perubahan juga molor atau melewati bulan Juli. Hadi mengatakan bahwa memang proyek fisik yang dianggarkan dalam APBD Perubahan agak beresiko, kecuali jika dianggarkan dalam APBD murni.

“Sehingga lebih optimal pelaksanaannya proyeknya. Tetapi kalau sifatnya kelanjutan silahkan saja, tapi kita juga akan hitung juga. Nanti akan dikaji khusus oleh Komisi IV yang membidangi masalah fisik,”pungkasnya.

Seperti diketahui, kelanjutan dua buah gedung RSUP NTB Dasan Cermen yang tak tuntas tahun lalu akan dilanjutkan tahun ini. Pemprov menargetkan RSUP Dasan Cermen bisa operasi tahun ini. Sementara, anggaran untuk kelanjutan pembangunannya harus dibahas dalam RAPBD Perubahan 2015 baru bisa dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). (nas)

Lombok, mencapai 18 orang.

Selebihnya 14 saksi ada di Denpasar, sisanya Surabaya tiga orang dan satu orang dari Banten.

“Sehingga sebenarnya beralasan sidang ini berlangsung di PN Mataram,” sebut Zarman. Argumentasi ini disampaikan juga dalam materi eksepsi yang dilontarkan sebelumnya.

Alasan pihak JPU KPK yang menyatakan meragukan keamanan jika perkara ini disidangkan di PN Mataram,

kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH di Mataram, Jumat (12/6) siang.

Pada Rabu (10/6) lalu, Sekda bersama Kepala BKD dan Diklat NTB menghadiri rapat koordinasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta. Acara tersebut dibuka Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Dalam kegiatan tersebut, Wapres mengatakan PNS akan disertifikasi seperti halnya para guru.

Muhammad Nur menjelaskan, nantinya semua PNS sampai pimpinan SKPD akan dilihat sertifikatnya.

Sertifikasi PNS itu salah satu persyaratan dalam penempatan pejabat. ‘’Misalnya komandan (Kepala) Satpol PP harus ada sertifikatnya. Jangan karena besar badan (Jadi Kasatpol PP) ndak bisa begitu, harus ada ukuranukuran, kemampuan apa, keterampilan apa. Dengan ini saya kira lebih terukur kinerja PNS ke depan,’’ jelasnya.

Namun, katanya, aturan pelaksanaan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN itu masih banyak yang belum keluar, termasuk mengenai sertifikasi PNS ini.

Dari 20 buah Peraturan Pemerintah (PP) mengenai aturan pelaksanaan UU ASN itu, saat ini

Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mendukung fatwa Masail Asasiyyah Wathaniyyah tentang hukum berdosa bagi pemimpin negara yang tidak menepati janji yang diucapkan saat kampanye.

“Ya menguatkan tentu. Tapi memang begitu memakai Al Quran, semua pejabat yang dilantik itu kan semua pakai Al Quran atau Injil untuk yang Kristen, disumpah itu,” kata Kalla ditemui di Kantor Wapres Jakarta pada Jumat (12/6).

‘’Siswa itu pada posisi ada pengaruh psikologis. Itu saya usulkan, UN bisa dilaksanakan dalam tahun terakhir. Kalau di semester ganjil, kalau SMP begitu naik kelas III dilakukan UN di situ,’’ usulnya.

Ini sejalan dengan pernyataan Mendiknas Anies Baswedan bahwa ke depan UN akan dilaksanakan di akhir semester ganjil. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Pemda mem-follow up hasil pemetaan sebagai langkah evaluasi untuk mengukur capaian pelayanan menggunakan delapan standar. ‘’Problemnya dimana, apakah di guru, siswa, sarana, proses dan seterusnya,’’ cetusnya. Tindaklanjut seperti itu menjadi hal yang lebih urgen untuk bagaimana pemerintah secara sungguh-sungguh menjawab problem dasar soal pendidikan. Untuk itu, pihaknya harus berbicara mendalam dengan semua pihak. Khususnya sekolah-sekolah. ‘’Kita betul-betul bedah masalah itu.

Termasuk bagaimana kepsek dan semua guru-guru bisa memahami posisinya seperti apa,’’ tambah politisi Golkar ini.

Kalaupun dari persepktif yang telah terlaksana, bisa dijadikan catatan baik buruknya seperti apa. Termasuk bagaimana menentukan perbaikan ke depan. ‘’Diantara hal yang kita cermati adalah lebih dominan mengisukan soal bocor,’’ sebutnya. Isunya, sambung orang nomor satu di DPRD Kota Mataram, jangan terhenti sampai di sana. Pihak-pihak terkait seperti Ombudsman, maupun Dikpora harus mendorong pihak-pihak yang mengatakan kunci jawaban UN bocor.

Isu itu harus ditindaklanjuti dan ditangani oleh pihak kepolisian sebagai cara menentukan masalah secara benar. Jangan sampai isu itu diputarbalikkan. Seolah-olah menjadi masalah siswa dan sekolah. Padahal, menurut Didi Sumardi, sekolah dan juga siswa pada posisi sebagai korban. ‘’Bisa saja orang-orang yang tidak punya tujuan baik, melakukan hal-hal seperti itu,’’ tandasnya. Terkait hasil UN, Dewan mengapresiasi.

Hasilnya, aku Didi Sumardi, cukup membanggakan.

Ia berharap ke depan, hasil UN ini bisa lebih baik lagi.

Didi Sumardi menegaskan, kecurigaan pihak tertentu indikasi kecurangan dalam bentuk bocornya kunci jawaban, tidak korelatif dengan fakta hasil UN. ‘’Kalau benar kunci jawaban itu bocor, saya kira rata-rata mereka akan dapat nilai 9 atau 10. Tapi faktanya di satu sekolah itu variatif.

Saya sudah cek,’’ tandasnya.

Sedangkan terkait PPDB, Didi Sumardi menyambut baik dikembalikannya PPDB kepada sekolah. Karena bagaimanapun, sekolah yang paling tahu kapasitas sekolahnya berapa. Termasuk kalau berbicara BL (Bina Lingkungan), sekolah yang paling tahu siapa-siapa yang berada di sekitar sekolah itu.

Meskipun dalam penerimaan siswa melalui jalur BL tetap selektif dengan pendekatan kewilayahan dan semangat. ‘’Yang terpenting bagaimana kita menjamin tidak ada seorangpun anak kita yang tidak sekolah,’’ tuturnya. Problem lain, adalah masih antusiasnya masyarakat mengharapkan sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Untuk meminimalisir itu, ada dua

Menurut Kalla, saat mengucapkan sumpah pemimpin, pada pejabat negara mengatakan dengan jelas untuk taat kepada konstitusi dan undang-undang guna berupaya memajukan negara.

“Ya kalau kita tidak penuhi itu memang dosa, bersumpah ada Al Quran,” ujar Wapres.

Fatwa tersebut merupakan salah satu poin pembahasan dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tingkat nasional V di Tegal pada 7-10 Juni 2015.

Terhadap pemimpin yang in-

gkar janji, MUI mengimbau umat untuk tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum periode selanjutnya.

Fatwa yang telah disetujui oleh mayoritas ulama MUI itu juga menyoroti masalah suap di saat kampanye. Diputuskan, calon pemimpin yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya maka hukumnya haram karena termasuk dalam kategori “risywah” atau suap. (ant/Bali Post)

Dikes Kota Mataram Buka LKB di Lima Puskesmas Mataram (Suara NTB) Sejak beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram telah membuka lima unit Layanan Komprehensif Berkelanjutan (LKB) di lima Puskesmas yang ada di kota Mataram. LKB tersebut berada di Puskesmas Mataram, Pagesangan, Ampenan, Cakranegara, dan Dasan Agung. LKB ini disampaikan

baru satu PP yang keluar. ‘’Ini semua PNS disertifikasi, bagaimana manajemennya, rekrutmennya, pendidikan, pra jabatannya.

Misalnya Dinas PU. Sertifikasi apa yang dia perlukan.

Jangan terjadi usulan sarjana apa jadi Kepala Dinas Kesehatan,’’ imbuhnya.

Pemda dalam posisi menunggu aturan pelaksanaan mengenai sertifikasi PNS tersebut. ‘’Kita tunggu aturan itu. Tinggal tunggu aturan pelaksanaan sertifikasi itu saja.

Nanti akan dilihat, jabatan ini harus ada sertifikasi, misalnya dia ikut seleksi terbuka,’’pungkasnya. (nas)

Dewan Evaluasi UN dan Konfirmasi Persiapan PPDB Dari Hal. 1

Sekotong Lombok Barat yang mencapai Rp 2 miliar. Di dalam dakwaan menurutnya, itu tidak bisa dibuktikan. Termasuk hubungannya pemerasan itu dengan dua mobil yang disita, ada juga jam tangan Rolex dan cincin mata kucing seharga total Rp 700 juta, itu juga buktinya masih sumir.

Satu hal yang paling disorotinya, penyidik dalam kasus kliennya ini merupakan pegawai KPK, bukan dari unsur Polri dan Kejaksaan. Padahal ketentuan KUHAP, yang bisa menyidik adalah mereka dengan kompetensi, seperti jaksa dan polisi, termasuk penyidik PPNS. “Sementara tiga orang penyidik ini adalah pegawai KPK, bukan dari unsur polisi dan jaksa,” pungkasnya. (ars)

Wapres Dukung Fatwa Berdosa Pejabat Ingkar Janji

PNS Disertifikasi Dari Hal. 1

menurutnya tidak masuk kategori alasan yuridis. Alasan KPK, mengkhawatirkan keamanan saksi pelapor, karena diprediksi banyaknya massa pendukung dari terdakwa Zaini Arony. Jika soal keamanan, bagi Zarman sebenarnya sudah ada jaminan dari aparat. “Disini kan ada Polres Mataram, ada Polda NTB, mereka sudah memastikan bisa mengamankan jalannya sidang,” katanya.

Tapi jika pun kasus ini berlanjut, pihaknya siap untuk meladeni dakwaan JPU. Apalagi ada beberapa poin yang akan menjadi “senjatanya” menyampaikan pembelaan. Yaitu terkait tuduhan dugaan suap oleh investor lahan pariwisata di Dusun Meang

hal yang dapat dilakukan.

Pertama sosialisasi Dikpora dan sekolah secara massif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan secara menyeluruh terkait hal itu. Paralel dengan itu, bagaimana menekan disparitas kualitas antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. ‘’Supaya antara sekolah yang satu dengan yang lain, kualitasnya beda-beda tipislah,’’ imbuhnya. Pasalnya, tidak seluruh calon anak didik bisa tertampung di sekolah negeri.

Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom mengatakan hasil UN cukup memuaskan. Sedangkan untuk PPDB, mulai tahun ini mekanismenya akan diserahkan ke masing-masing sekolah. Ketua Forum Kepala Sekolah Kota Mataram, L. Fatwir Uzali mengatakan, nilai rata-rata UN SMA tahun ini adalah B, sedangkan sebelumnya A. ‘’Kenapa B? Karena UN tahun ini hanyalah merupakan pemetaan, bukan penentu kelulusan. Anak-anak kita jadi kurang bersemangat, sehingga nilainya berkurang,’’ katanya.

Namun demikian, aku Kepala SMA 1 Mataram ini, Mataram masih menjadi barometer pendidikan di NTB. Ini terlihat dari peringkat nilai UN se-NTB. Sekretaris Pengawas Sekolah se-Kota Mataram, Edi Susilo, menegaskan, fokus pengawasan pihaknya kepada SMK. Ia berujar, untuk mendapatkan suasana belajar yang nyaman, dalam satu kelas idealnya diisi dengan 32 siswa. Itupun disebutnya jumlah paling banyak.

Jika itu bisa terwujud, Edi meyakini bahwa SMK bisa menjadi solusi pengentasan masalah pengangguran. (fit/*)

Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi tidak hanya khusus untuk melayani ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) tapi juga untuk melayani pasien yang terkena penyakit jenis lainnya.

Usman mengatakan sebelumnya LKB ini hanya ada di Puskesmas Karang Taliwang yang membuka pelayanan VCT (Voluntary Counseling Test) sejak tahun 2007. Namun fasilitas ini ditambah untuk mempermudah akses pelayanan bagi warga Kota Mataram yang menjadi ODHA. Pelayanan di LKB ini sama dengan pelayanan VCT. Untuk melayani penderita HIV/AIDS, RSUD Kota Mataram juga telah membuka pelayanan CST (Care, Support, and Treatment) untuk para ODHA. Sebelumnya pelayanan CST ini hanya ada di RSUP NTB. Beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan untuk beberapa orang dokter dan tenaga medis untuk pelayanan CST ini.

Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Mataram sampai tahun 2014, jumlah warga yang terinfeksi HIV sebanyak 154 orang, se-

mentara yang terkena AIDS sebanyak 137 orang. Sedangkan sebanyak 94 orang penderita HIV/AIDS di Kota Mataram meninggal dunia. Usman mengatakan salah satu media penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik yang digunakan pengguna narkoba.

Dan biasanya para pengguna narkoba tidak mengetahui dirinya terkontaminasi virus mematikan tersebut. “Misalnya dia mempunyai isteri dan itu ditularkan ke isterinya melalui hubungan suami isteri, padahal isterinya juga tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

Berdasarkan data pihaknya, para pengidap HIV/AIDS ini juga ada beberapa yang merupakan ibu rumah tangga.

Tapi tetap yang terbanyak adalah para pengguna narkoba dan pelaku seks bebas.

“Kalau ibu-ibu tidak banyak.

Itu karena terkontaminasi oleh suaminya karena kalau berhubungan suami isteri tanpa pengaman bisa terkena,” jelasnya. Untuk mengantisipasi penularan HIV/AIDS ia mengimbau kepada warga untuk rutin memeriksanakan kesehatan. (ynt)

Pimpinan SKPD Dievaluasi Dari Hal. 1 Sekda menambahkan, puluhan pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, beberapa hari lalu itu harus bisa membuktikan alasan-alasan mereka. ‘’Harus bisa dibuktikan bahwa ketidakhadiran itu berdasarkan alasan-alasan yang sah. Jadi, memang tugas sekarang dalam perspektif pelaksanaan itu cukup tinggi. Seperti saya, baru datang akan pergi lagi ini. Mau diapain karena memang itu tugas,’’ terangnya.

Ditanya adanya kecenderungan pimpinan SKPD yang malas menghadiri rapat paripurna jika itu adalah pemandangan umum fraksi-fraksi karena waktunya yang cukup lama? Muhammad Nur menepis tudingan itu. Ia mengatakan, semua agenda rapat paripurna harus diikuti dan dipatuhi oleh SKPD. ‘’Saya kira tidak begitu pimpinan SKPD malas kalau pemandangan umum fraksifraksi. Itu kan mekanisme sidang yang harus dipatuhi.

Persoalannya ketidakhadiran itu, kalau disengaja kita harus cek,’’ tandasnya.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengaku geram dengan ketidakhadiran puluhan pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (10/6). Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksifraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 itu, hanya dihadiri tiga pimpinan SKPD dari 33 SKPD yang ada. Selebihnya,

pimpinan SKPD hanya mengutus pejabat eselon III. Selain ketidakhadiran pimpinan SKPD yang sangat minim, sebagian anggota DPRD NTB juga tak menghadiri rapat paripurna. Dari 65 anggota DPRD NTB, yang hadir mengikuti rapat paripurna sebanyak 35 orang anggota dewan sesuai dengan daftar hadir.

Tiga pimpinan SKPD Pemprov NTB yang Nampak hadir dalam rapat paripurna itu antara lain Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, MPPM, Kepala Biro Kesra, H. Suhaimi, SH dan Kepala Diskop UMKM, Drs. H. Supran, MM. ‘’Semestinya mereka (para pimpinan SKPD) hadir (mengikuti rapat paripurna).

Besok kita tegur keras mereka karena ini pandangan umum fraksi-fraksi. Saya akan tegur keras, saya akan memberikan somasi,’’ kata wagub.

Wagub mengatakan, sebagai seorang pimpinan ia mengaku sangat kecewa dengan para pimpinan SKPD yang malas mneghadiri rapat paripurna tersebut. Untuk paripurna yang akan datang, kata Amin, dirinya akan meminta supaya pimpinan SKPD juga diabsen. Ditegaskan, dirinya akan segera memanggil Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH terkait hal tersebut.

Sekda akan diminta menegur seluruh pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna tersebut. ‘’Ini soalnya pandangan fraksi-fraksi, sangat penting. Mending kalau penjelasan gubernur, itu dari kita. Ini kan pandangan lembaga dewan yang harus mereka cermati, yang harus mereka berikan tanggapan, yang harus diberikan penjelasan. Karena ini pandangan umum fraksifraksi mewakili kekuatan politik rakyat,”terangnya. (nas)

Sabtu, 13 Juni 2015

Mensos: Adopsi Angeline Tidak Sesuai Prosedur Bantul (Suara NTB) Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan terhadap bocah perempuan asal Bali, Angeline (8), tidak sesuai prosedur dalam undang-undang yang berlaku.

“Yang terjadi pada kasus Angeline ini, ternyata tidak melalui prosedur seperti dalam undang-undang,” ujarnya saat pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial Napza di Yogyakarta, Jumat (12/6).

Menurut dia, sesuai dengan perangkat UU yang ada, adopsi anak yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI) dengan WNI atau WNI dengan warga negara asing (WNA) harus melalui prosedur yang dilaporkan ke Kementerian Sosial (Kemsos).

Namun demikian, menurut dia, orang tua angkat Angeline tidak mengajukan permohonan pengangkatan anak ke kementeriannya, begitu juga ketika dilakukan pengecekan ke Dinas Sosial di Bali tidak ada proses permohonan.

“Kalau memang bapak angkatnya adalah WNA, maka permohonannya harus diajukan ke Kemsos, namun ternyata tidak. Ketika kami koordinasi ke Dinas Sosial di Bali juga permohonan tidak dilakukan, sehingga ini tidak sah sesuai regulasi,” katanya.

Khofifah mengatakan, prosedur dalam adopsi anak memang sangat detil dan terlihat rumit, karena prosedur tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan menteri, sebab adopsi harus dilihat sebagai proses perlindungan anak.

Menurut dia, rumitnya proses adopsi anak tersebut juga diakuinya menyebabkan masyarakat maupun pihaknya yang ingin mengangkat anak tidak mau mematuhi prosedur yang ada.

“Padahal, ini penting untuk perlindungan. Ini harus menjadi menjadi perhatian kita semua termasuk masyarakat, agar yang terjadi tidak pada penelantaran anak, seperti dalam kasus yang pernah terjadi,” katanya.

Ia pun mengatakan, untuk memperbaiki kondisi yang ada, diperlukan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat.

“Kemudian juga adanya perubahan sudut pandang terkait adopsi anak, yang tidak lagi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang belum memiliki anak, akan tetapi kebutuhan anak untuk mendapat perlindungan,” demikian Khofifah. (ant/Bali Post)

KPAI Harapkan Polisi Usut Tuntas Kasus Angeline Denpasar (Suara NTB) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengharapkan Kepolisian Daerah Bali mengusut tuntas kasus pembunuhan Angeline (8), bocah yang ditemukan tewas terkubur di halaman rumahnya, Jalan Sedap Malam, Denpasar, Rabu (10/6) lalu.

“Kasus ini belum final dan saya menduga masih ada pelaku lainya yang masih ada hubungan dekat dengan korban,” kata Ketua KPAI, Arist Merdeka Sirait, di Denpasar, Jumat (12/6).

Menurut dia, upaya itu (ant/Bali Post) Arist Merdeka Sirait harus dilakuakan mengingat pada hasil otopsi jenazah Angeline, Rabu (10/6) lalu ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul dan luka sulutan rokok pada bahu kanan jenazah.

KPAI menduga adanya pelaku lainnya selain tersangka Agus. Keluarga terdekat korban juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polresta Denpasar.

Namun, tidak menutup kemungkinan keluarga terdekat korban (ibu angkat Angeline) juga kembali diperiksa terkait kasus tersebut.

“Upaya penyidikan, kami dukung penuh dari pihak kepolisian agar keluarga terdekat korban juga wajib dimintai pertanggungjawabannya terkait kematian Angeline karena kondisi tewasnya bocah itu masih berada di lingkungan rumahnya,” ujarnya.

Ia mengakui kedatangannya ke Instalasi kamar Jenazah RSUP Sanglah Denpasar untuk mengetahui hasil otopsi.

“Kami juga akan datang Polresta Denpasar hari ini untuk mengetahui hasil pra-rekrontuksi penyebab meninggalnya Angeline,” ujarnya.

Ia berharap Polresta Denpasar memfasilitasi KPAI untuk bertemu langsung dengan tersangka, Agus. Selain itu, kami masih menunggu kedatangan Ibu Kandung Angeline, Hamidah. (ant/Bali Post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wacana Rp 20 Miliar per Anggota DPR Salahi Aturan Jakarta (Suara NTB) Anggota Badan Legislatif DPR RI, KRH Henry Yosodingrat, menegaskan bahwa wacana mengenai setiap anggota DPR mendapat jatah Rp 20 miliar per tahun untuk mengusulkan program menyalahi aturan.

“Kita memang perlu warning terlebih dahulu, karena kekhawatiran saya akan ada tumpang tindih anggaran. Kalau setiap anggota misalnya mendapat jatah Rp 20 miliar untuk usulkan

program, itu sudah menyimpang,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (12/6).

Anggota DPR RI, menurut dia, kewenangannya bukan mengurus program, melainkan

memiliki wewenang pengawasan, anggaran (budgeting) dan legislasi.

“Karena kita bicara program, maka ujung-ujungnya proyek. Nah, itu yang saya gak

suka,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

Selain itu, Henry mengemukakan, wacana program bagi anggota DPR itu akan membuat ketimpangan dalam pembangunan, misalnya pembangunan di Papua akan berbeda dan masih jauh tertinggal dibanding Jawa.

“Seharusnya, di Papua yang

banyak desa tertinggal yang butuh pembangunan fisik. Sementara untuk daerah Jawa, irigasi ‘gak’ ada lagi perlu irigasi baru,” katanya.

Ia pun menambahkan, “Dalam teknisnya, saya khawatir bila ada kesalahan dalam pelaksanaan, nanti banyak anggota DPR RI yang masuk penjara. Ini perlu kajian yang mendalam.” (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

AWAN PANAS GUNUNG SINABUNG - Petani beraktivitas di ladang kol dengan latar belakang Gunung Sinabung kembali mengeluarkan awan panas guguran kubah lava di kawasan Tiga Serangkai, Karo, Sumatera Utara, Jumat (12/6). Pemerintah Kabupaten Karo tetap mengimbau pada seluruh warga di lingkaran Gunung Sinabung untuk waspada dan tidak beraktivitas di radius 7 km arah selatan dan tenggara gunung itu.

Enam Tewas Diduga Keracunan Miras Pontianak (Suara NTB) Sedikitnya enam warga di Dusun Serosat, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, meninggal dunia pada Kamis (11/6), diduga karena keracunan minuman keras jenis arak.

“Ya, dugaan sementara keracunan miras. Untuk dari Serosat itu ada 12 orang warga. Nah, enam di antaranya meninggal dunia, lalu sisanya masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sanggau,” terang Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP Dharma Siregar melalui Kaur Bin Ops, Ipda Sapja di RSUD Sanggau, pada Jumat (12/6).

Dari keenam korban itu, dua diantaranya sempat dilarikan ke RSUD Sanggau namun nyawa mereka tak tertolong lagi.

Sementara empat lainnya meninggal di rumah masing-masing yang be-

rada di dusun tersebut.

Menurut Sapja, hingga saat ini, Polres Sanggau terus mendalami dan melakukan penyelidikan serta penyidikan atas kejadian itu.

Selain enam orang diketahui meninggal, terdapat enam orang warga lainnya harus menjalani perawatan intensif di RSUD Sanggau serta belasan lainnya mendapatkan penanganan rawat jalan.

“Ada sekitar 12 orang datang, untuk cek kesehatan mereka. Setelah itu mereka pulang, kondisinya masih terlihat sehat,” timpalnya.

Sementara Khatarini (42) isteri salah seorang korban berinisial AA, 39, yang meninggal menceritakan pada Rabu (10/6) suaminya AA bersama rekan-rekan lainnya seperti bi-

asa berkumpul ramai. Mereka tampak ngobrol sambil menenggak arak.

Lalu, usai menenggak miras itu, pada Kamis (11/6) sejak pagi, suaminya AA itu hanya tidur di rumah sampai dengan sore menjelang malam.

Dirinya menurut Khatarina saat itu berada di rumah orang tuanya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tak lama kemudian, ayahnya meminta untuk memanggil suaminya AA, agar berkumpul ke rumah orang tuanya tersebut.

Lalu Ia kemudian bergegas untuk memanggil suaminya, sesampai dirumah, Ia membangunkan suaminya dan kemudian berangkat secara bersama-sama dengan suaminya itu ke rumah orang tuanya.

“Sesampai di rumah orang tua saya itu. Lalu suami duduk, saat duduk itulah

suami saya lalu muntah-muntah. Kemudian, karena terlihat cukup parah, maka kami memanggil perawat dan diperiksa, disarankan harus dirujuk. Makanya, kami bawa ke RSUD Sanggau ini,” kenangnya.

Namun, setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sanggau beberapa jam, wajah AA terlihat pucat dan menunjukan mengidap rasa sakit yang luar biasa.

AA, akhirnya tidak tertolong oleh tim medis dan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 22.50 WIB. Menurut data di Polres Sanggau, adapun nama-nama korban yang meninggal yakni Dus (50), meninggal sekitar 09. 00 WIB, Kyg (53) meninggal 12.00 WIB, Ags (40) meninggal 18.00 WIB, Jsy (25) meninggal 17.00 WIB, Stj (59) meninggal 19.00 WIB dan AA, (39), meninggal 22.50 WIB. (ant/Bali Post)

ISIS di Indonesia Gabungan Kelompok Radikal Lama Jakarta (Suara NTB) ISIS di Indonesia merupakan gabungan dari beberapa kelompok radikalisme sebelumnya yaitu Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, Mujahidin Indonesia Timur, dan lain-lain, kata kandidat doktor dari Universitas Deakin, Melbourne, Badrus Sholeh.

“Fakta itulah yang membuat ISIS cukup mudah menyusup ke masyarakat sampai mereka berhasil memberangkatkan ratusan orang ke Suriah dengan dalih jihad,” katanya dalam Seminar Nasional “Radikalisme Agama Dalam Perspektif Global dan Nasional” di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Saat ini, lanjut Badrus Sholeh, peta ISIS di Indonesia sangat luas, mulai dari Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Lamon-

gan Network, Link Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jabodetabek.

Untuk itu, ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk terus bergerak bersama berbagai lapisan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar, menjalankan program pencegahan meluasnya paham ISIS. “Harus ada sinergi kuat untuk membendung paham radikalisme itu, baik di masyarakat maupun di jalur pendidikan. Lebih penting lagi, pemerintah harus memperkuat Undang Undang Antiteror,” kata Badrus.

Pendapat senada dikemukakan Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Dr Irfan Idris.

Ia mengungkapkan bahwa ISIS di Indonesia hanyalah chasing atau

bungkus baru dari gerakan-gerakan radikalisme terdahulu.

“Kita tidak boleh lemah menghadapi mereka karena radikalisme itu sangat berbahaya. Ada banyak jalan menuju Roma yang mereka lakukan untuk mencapai tujuannya,” katanya.

BNPT sendiri terus menggalakkan upaya untuk meredam gerakan kelompok itu dengan program kontraideologi, kontranarasi, kontraradikalisme, dan kontrapropaganda.

Irfan menegaskan bahwa ISIS bukanlah negara. Ia mengibaratkan ISIS dengan ideologi radikalismenya yang menjual agama ibarat penyakit yang akan membuat negara yang dijangkitinya menjadi chaos dan rusak.

“Sama dengan penyakit, kalau kita drop, akan masuk. Kalau negara kita kuat,

masyarakat kuat, kampus kuat, saya kira kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama tidak bisa masuk,” katanya.

Ketua Kajian Islam dan Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) Muhammad Lutfi menyatakan bahwa ISIS adalah produk rekayasa yang dikendalikan oleh kekuatan tertentu yang bertujuan merusak umat Islam.

“Itu akal-akalan saja dan konspirasi besar pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam. Islam itu tidak kenal kekerasan, apalagi saling membunuh dan saling menghancurkan,” kata dia.

Sebenarnya, kata Lufi, ISIS tidak memiliki jaringan tertentu di Indonesia, mereka hanya punya ideologi dan memegang kunci negara Islam dan hijrah.

“Kunci itulah yang dijadi-

kan senjata untuk menarik pengikut untuk hijrah ke suatu negara, di mana kaidah-kaidah hukum Islam dilakukan.

Padahal itu semua tidak benar,” katanya.

Untuk mencegah penyebaran ISIS di Indonesia, lanjut Lutfi, pemerintah harus memiliki program, terutama untuk memperketat WNI pergi ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah.

Selain itu, para ulama di Indonesia diberi wawasan tentang aktivitias gerakan radikalisme atau ISIS di dunia internasional. Pemerintah, dalam hal ini BNPT, harus mengajak seluruh komponen dan organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis sebagai ujung tombak dalam pencegahan masuknya paham radikalisme di tengah masyarakat. (ant/Bali Post)

Kesehatan

Satu Setengah Genggam Kacang untuk Perpanjang Harapan Hidup KONSUMSI satu setengah genggaman tangan kacang-kacangan atau 15 gram per hari dapat meminimalkan risiko kematian karena sejumlah penyakit, menurut sebuah studi. Temuan studi yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology itu mengemuka setelah para peneliti melakukan penelitian pada 120 ribu orang laki-laki dan perempuan di Belanda, berusia 55 hingga 69 tahun.

Mereka menemukan, kematian akibat berbagai berbagai penyakit seperti penyakit pernafasan, diabetes, kanker dan penyakit

kardiovaskular, lebih rendah pada partisipan yang mengonsumsi kacang-kacangan dan kacang.

“Angka kematian yang rendah ditemukan pada mereka yang mengonsumsi 15 gram atau satu setengah genggam kacang dan kacang-kacangan per hari,” kata ketua studi, Professor Piet van den Brandt.

Brandt mengatakan, asupan kacang-kacangan dan kacang melebihi 15 gram per hari tak berhubungan dengan pengurangan lebih banyak risiko kematian.

Kacang-kacangan dan kacang mengandung senyawa yang beragam seperti asam lemak tak jenuh, berbagai je-

nis vitamin, serat, antioksidan dan senyawa bioaktif lainnya. Semua senyawa ini berkontribusi menurunkan risiko kematian akibat berbagai penyakit.

Kendati begitu, selai kacang tak ditemukan memiliki efek positif ini.

Selai kacang mengandung komponen tambahan seperti garam dan minyak sayur.

Selain itu juga mengandung asam lemak trans. Komponen ini (garam dan asam lemak trans) diketahui dapat menghambat efek perlindungan kacang.

Demikian seperti dilansir Telegraph. (ant/Bali Post)