Snt13072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SABTU, 13 JULI 2013

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 108 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Minta Dukungan Pusat Lanjutkan Proyek Strategis di NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali meminta komitmen dan dukungan penuh pemerintah pusat terkait dengan kelanjutan pembangunan proyekproyek strategis yang belum tuntas di NTB. Beberapa proyek-proyek strategis yang belum tuntas tersebut seperti peningkatan kapasitas Bandara Internasional Lombok (BIL), Bandara Sultan Salahuddin Bima, kawasan terpadu Mandalika Resort, pengembangan kawasan Teluk Bima dan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa. ‘’Perkembangan dan kemajuan NTB tentunya disertai harapan adanya dukungan yang lebih kuat lagi bagi percepatan pembangunan di daerah kami,’’ kata Zainul Majdi dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara peringatan puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66 di halaman Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7) sore kemarin.

Hadir dalam acara tersebut lima menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yakni Menteri Agama, Suryadarma Ali, Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarif Cicip Sutarjo, Menteri Koperasi dan UMKM, Syarief Hasan, Menteri Pertanian, Suswono dan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.

Gubernur mengatakan, berbagai ikhtiar pembangunan yang dilaksanakan lima tahun terakhir di NTB telah mengantarkan NTB menuju perubahan dan perkembangan jika dibandingkan sebelumnya. Lima tahun terakhir, katanya, pemerintah daerah secara konsisten mengembangkan agribisnis PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/bul)

HARKOPNAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, didampingi Menteri Koperasi Syarief Hasan (ke tiga dari kiri), Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi (ke dua dari kiri) dan Ketua Dekopin Pusat, Nurdin Halid (paling kiri) menghadiri puncak Harkopnas ke 66 di Mataram, kemarin. Presiden juga berkesempatan menyerahkan penghargaaan kepada para tokoh yang berperan penting di bidang perkoperasian (bawah).

892 JCH NTB Tak Bisa Berangkat Tahun Ini

TO K O H Puji NTB PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memuji perkembangan pembangunan NTB sejak ia diangkat menjadi presiden.

Diakuinya, sejak memimpin Indonesia, presiden beberapa kali berkunjung ke NTB, baik ke Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. ‘’ Setiap kali saya datang, saya selalu melihat kemajuan. Saya selalu melihat hasil yang nyata dari hasil pembangunan yang saudara lakukan.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pascapemangkasan kuota Jemaah Calon Haji (JCH) secara nasional dan global, sebanyak 892 JCH NTB gagal berangkat dari kuota sebelumnya sebanyak 4.494 orang JCH. Artinya, jumlah JCH asal NTB yang bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji

hanya sebanyak 3.596 orang.

Demikian disebutkan, Kepala Kantor Kementerian Agama NTB melalui Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Drs. H. Maad Umar dikonfirmasi Jumat (12/7) di Mataram. ‘’Dari kuota sebelumnya, sebanyak 4.464 JCH ini ada pemotongan 892 JCH. Sehingga jumlahnya 3.596 orang masing-masing 3.572

orang JCH dan 24 orang Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD),’’sebutnya.

Maad menyebutkan, sebelumnya sebanyak 30 TPHD yang akan mendampingi JCH asal NTB tersebut tetapi dengan adanya pemangkasan/pemotongan kuota sebesar 20 persen maka TPHD yang bisa berangkat hanya 24 orang.

Ditambahkan, dari jumlah JCH yang

Diduga Fenomena Gunung Es

Dewan akan Telusuri Program Lain di DKP Mataram (Suara NTB) Komisi II (Bidang Kelautan dan Perikanan) DPRD NTB menduga temuan awal dugaan penyimpangan dana dan program di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB hanya fenomena gunung es. Kuat dugaan, program – program lain juga terindikasi diselewengkan. Karenanya, mereka akan melakukan penelusuran terhadap seluruh program yang ada di DKP NTB. Rencana itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/7) kemarin.

Bersambung ke hal 5

Jawabannya siap – siap terus.

Makanya, lebih baik diproses hukumlah.

H.M.Husni Djibril

akan berangkat berhaji tahun ini, sebanyak 12 orang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Seperti karena meninggal dunia sebnayak lima orang, sakit akut sebanyak tiga orang, menunggu mahrom sebanyak satu orang dan sisanya lunas tunda atau menunda keberangkatan untuk musim haji tahun mendatang.

Bersambung ke hal 5

Dugaan Proyek Bermasalah di DKP

Polda Teliti Informasi, Kejaksaan Siap Tindaklanjuti PENEGAK hukum memberi sinyal ketertarikan untuk mengusut dugaan penyimpangan pada proyek bermasalah di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB.Terkait adanya informasi ini, Kejaksaan Tinggi NTB akan meneliti informasi tersebut untuk didalami kepastian penyimpangannya. Sementara pihak Polda NTB, akanmengedepankan fungsi Reserse Kriminal Khusus.

Seperti diketahui, ada dana DKP yang seharusnya dialirkan ke kelompok tani rumput laut yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) ‘’Mina Algae Bersaing’’, di Desa Labuan Mapin , Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Dana sebesar Rp 500 juta, diperuntukkan bagi 10 kelompok tani. Namun dana yang turun tidak sampai utuh ke kelompok penerima. Bahkan per kelompok hanya menerima Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Ini belum termasuk sembilan kelompok lainnya.

Bersambung ke hal 5

Tower Bandara Salahuddin Bima Disegel

Penerbangan Tertunda, Penumpang Telantar Bima (Suara NTB) Sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima sejak Jumat (12/7) pagi tertunda.

Akibatnya, puluhan penumpang telantar dan gagal berangkat ke seluruh tujuan (Mataram dan Makassar).

Insiden ini dipicu setelah tower pengontrol otomatis bandara disegel oleh H Mansyur yang memenangkan perkara gugatan tanah seluas 1,74 hektar beberapa waktu lalu. H Mansyur menyegel tower lantaran hingga jatuh tempo sesuai kesepakatan, pihak bandara belum mem(Suara NTB/use) berikan ganti rugi.

DISEGEL - Tower yang disegel H.Mansyur dan penumpang yang Bersambung ke hal 5 telantar di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

05:01

05:11

12:23

15:44

18:14

19:27

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kasus Ahmadiyah NTB

Klaim Tersisa Enam Tak Ada SKPD Anak Tiri ADANYA keluhan beberapa SKPD terkait minimnya perolehan anggaran mendapat jawaban dari Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, Jumat (12/7) kemarin. Menurut dia, tidak ada istilah SKPD yang dianaktirikan dalam hal penganggaran.

Ditemui di ruangannya, Martawang juga membantah adanya pemangkasan anggaran di salah satu SKPD. Menurutnya, pemangkasan itu tidak mungkin terjadi karena sudah diatur dalam APBD murni. “Kalau dalam APBD Perubahan, kita hanya menyisipkan anggaran SKPD yang diang(Suara NTB/smd) gap kurang. Jadi tidak ada peLalu Martawang mangkasan,” ujarnya.

Bahkan untuk Satpol PP Kota Mataram, tim TAPD Kota Mataram justru memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 50 juta untuk melakukan pengawalan dan pengamanan revitalisasi Kota Tua Ampenan. “Jadi bukan kita pangkas, justru kita tambah,” cetusnya.

Lebih jauh disampaikan Lalu Martawang, APBD Perubahan yang disusun oleh TAPD Kota Mataram, ada beberapa fokus penganggaran yang dilakukan, yakni anggaran pendidikan, kesehatan, restorasi kali Jangkuk serta revitalisasi Kota Tua Ampenan. “Itu semua akan kita bahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Mataram,” imbuhnya.

Mantan Sekretaris Bappeda Kota Mataram ini juga menegaskan, dalam APBD Perubahan ini, pihaknya yang tergabung dalam TAPD Pemkot Mataram menganut sistem efisiensi dan efektivitas anggaran. (smd)

Dinas PU Bantah Titik Banjir Bertambah Mataram (Suara NTB) – Hujan yang mengguyur Kota mataram dan sekitarnya, Rabu dan Kamis sore, mengakibatkan genangan di sejumlah titik di Mataram. Kendati begitu, Dinas PU Kota Mataram membantah, terjadi penambahan titik banjir di Mataram.

Kepala Dinas PU Kota Mataram yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (12/7) kemarin menegaskan, tidak ada penambahan titik banjir ataupun genangan di Mataram. Bahkan, lanjut dia, dengan berbagai ikhtiar yang dilakukan Pemkot Mataram, saat ini titik genangan sudah jauh berkurang.

Data dari Dinas PU Kota Mataram menyebutkan, titik genangan yang tersisa saat ini adalah sekitar enam titik.

Masing-masing di bundaran Udayana, Jalan Imam Bonjol, Jalan Airlangga tepatnya di traffic light (Dekat De-

pot Timbul Rezeki, red) Gomong, Jalan Jaya Lengkara (depan RSUP Provinsi NTB yang baru), Jalan R. Sudjono (depan kantor DPRD Kota Mataram) dan Lingkungan Dasan Cermen. Sedangkan, terkait genangan yang terjadi di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan dipicu pekerjaan jembatan I di Jembatan Gajahmada dan Sungai Unus. Terjadi pendangkan di Sungai Unus akibat meningkatnya volome sedimen. ‘’Tidak ada penambahan, hujan kemarin itu cukup lama dan merata di Kota Mataram,

(Suara NTB/dok)

H. Mahmuddin Tura sehingga Sungai Unus meluap,’’ terangnya. Dalam waktu dekat, Sungai Unus akan dinormalisasi. Saat ini, proyek normalisasiSungai Unus masih dalam proses tender. (fit)

PEMBETULAN Pada Rubrik Pojok Mentaram edisi Jumat (12/7) terdapat kekeliruan foto.

Foto yang tercantum pada rubrik tersebut adalah foto I Wayan Sumertha. Seharusnya foto yang termuat adalah foto I Dewa Mertha Yasa. Dengan demikian kekeliruan telah diperbaiki. (Redaksi) I Dewa Mertha Yasa

Mataram (Suara NTB) Empat lembaga independen melakukan penelusuran terkait keberadaan pengungsi Ahmadiyah dan Salafi di Lombok.Mereka menemukan banyak fakta terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), juga diskriminasi atas hak hak dasar seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Resmue temuan lembaga ini kemudian akan dilaporkan ke Presiden SBY dan DPR RI. Empat lembaga itu diantaranya Komnas HAM, diwakili Imdaduddin yang menjabat Wakil Ketua, dariOmbudsmanRIdiwakili Dominicus Dalu yang menjabat Koordinator Bidang Penanganan Laporan,KomnasPerempuanyang diwakili Masruchah dan Komisioner LPSK Lili Pantuli.

Selama dua hari, Kamis (11/7) dan Jumat (12/7) kemarin mendatangi Kantor Gubernur NTB dan Mapolda NTB untuk mempertanyakan nasib pada pengungsi Ahmadiyah dan Salafi, di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

“Masalah yang menjadi temuan kami ini akan kami sampaikan ke Presiden, juga DPR, untuk ditindaklanjuti. Bahwa ada warga Negara Indonesia, yang hak hak dasarnya tak terpenuhi,” tegas Im-

daduddin dalam keterangan persnya di Kantor Ombudsnam NTB, Jumat sore kemarin.

Masalah yang mereka temukan di lapangan kemudian diklarifikasi ke Sekda NTB, H.M Nur adalah, hak-hak warga Ahmadiyah di pengungsian, terkait KTP dan KK. “Sudah bertahun tahun mereka hidup di pengungsian, tapi sampai sekarang belum juga ada solusinya,” kata Imdadudin. Klarifikasi lanjutan mereka ke pihak Polda NTB. Mereka ditemui Direskrimsus Kombes Pol. Reynhard Silitonga. Mereka mengaku kaget, sebab hingga saat ini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan terkait penyerahan dan penganiayaan di Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Barat. “Tapi kami apresiasi apa yang disampaikan Dirreskrimsus, kasus ini akan menjadi tantangan untuk dibuka kembali,” tuturnya.

Pihaknya kemudian menyodorkan data data terkait kasus pengerusakan rumah warga ahmadiyah di empat daerah itu.

Yang paling membuat Masrucah prihatin adalah, para pengungsi yang bertahun tahun tinggal dalam kondisi tidak layak, justru tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah, baik daerah maupun Provinsi. (ars)

Gagal Dekati Ring I, Mahasiswa Bakar Keranda Mayat

Aktifkan Pesantren Kilat SELAMA Ramadhan, sekolah memiliki jadwal khusus mengisi kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Tidak seperti hari-hari biasa, sekolah dianjurkan mengisi KBM dengan kegiatan keagamaan. Begitu pula di SMPN 17 Mataram, selama Ramadhan ini sekolah mengaktifkan pesantren kilat bagi seluruh siswanya.

Kepala SMPN 17 Mataram Lalu Sidiq Jumat (12/7) kemarin menyebutkan, saat ini sekolah tengah melaksanakan kegiatan pesantren kilat, yang diselenggarakan sekolah selama bulan Ramadhan. Diakui Sidiq, kegiatan pesantren kilat ini merupakan fokus (Suara NTB/nia) kegiatan yang dilakukan sekolah Lalu Sidiq selama mengisi bulan ramadhan.

“Kita lakukan pesantren kilat ini untuk menghidupkan nuansa religi di sekolah, terutama bagi anak-anak didik,” terangnya.

Di SMPN 17 Matarami, pelaksanaan pesantren kilat akan dilaksanakan bergilir antara kelas VII, VIII dan IX. Minggu pertama ini diikuti oleh kelas VIII dan IX, sementara di minggu kedua akan diikuti oleh siswa-siswi kelas VII. Semua sudah diatur sesuai jadwal. Selain memberikan materi-materi imtaq pada siswa, dalam pelaksanaan pesantren kilat ini sekolah juga mendatangkan beberapa narasumber dari luar sekolah sebagai pemateri. Para siswa juga diajak untuk berlatih membayar zakat fitrah yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Termasuk berbagi kepada siswa di lingkungan sekolah yang tergolong kurang mampu.

Sekolah berharap dengan pelaksanaan pesantren kilat ini, selain mengisi dengan kegiatan-kegiatan imtaq peserta didik dapat belajar untuk berbagi sesama. (nia)

Empat Lembaga akan Lapor ke Presiden

(Suara NTB/ars)

MEMERIKSA - Kasat Sabhara bersama anggotanya memeriksa lapak pedagang kembang api dan petasan di wilayah Ampenan.

Polisi Sita Petasan ”Berkedok” Kembang Api Mataram (Suara NTB) Aparat Polres Mataram akhirnya turun menyisir pedagang kembang api yang menjamur di Kota Mataram.

Lapak pada pedagang ini dirazia. Hasilnya, puluhan petasan yang “berkedok” kembang api disita.

Operasi yang dipimpin Kasat Sabhara Polres Mataram, AKP Taufik berlangsung dua hari, Sejak Kamis (11/7) berlanjut Jumat (12/7) kemarin.

Razia hari pertama berlangsung mulai dari Ampenan.

Aparat menyisir sejumlah pedagang di pinggir jalan komplek pertokoan tua disana.

Berbagai jenis petasan, ada yang berbentuk kotak, stik, dan lonjong hingga ukuran tongkat disita. “Ini jenis kembang api, tapi kalau dibakar, bisa menhasilkan ledakan yang membahayakan,” kata Taufik usai razia.

Operasi melibatkan Sat Reskrim itu berlanjut Kamis sore kemarin. Sasarannya berlajut ke wilayah Cakra, sepanjang Jalan Pejanggik, AA

Gede Ngurah, sampai Jalan Panca Usaha. Dari operasi ini nihil temuan, karena hamper tidak ada pedagang yang membuka lapaknya.

Operasi berlanjut ke Jalan Airlangga Gomong Mataram.

Di lokasi ini polisi berhasil menyita beberapa jenis petasan. Barang yang disita kemudian dibawa ke Polres Mataram. Sementara jenis jenis kembang api berkedok petasan yang disita, diantaranya merk “tikus”, “top CB”, heavy Army. (ars)

Pengembangan Eks Bandara Selaparang

Pemkot Mataram Minta Imbalan Jalur Bawah Tanah Mataram (Suara NTB) Datangnya surat dari PT. Angkasa Pura (AP) I untuk meminta persetujuanterkaitpengembangan eks Bandara Selaparang dijawab Pemkot Mataram. Dalam balasan surat yang rencananya akan segera dikirim, Pemkot Mataram meminta imbal balik dari PT. AP yakni tentang pembangunan jalan under pass atau jalur bawah tanah di eks Bandara Selaparang.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang yang dikonfirmasi diruangannya, Jumat (12/7) kemarin mengatakan, pihaknya memang sudah menerima surat dari PT. AP sejak beberapa waktu lalu. “Saya baru membuat surat balasannya, kita juga ada kepentingan dalam pengembangan eks Bandara Selaparang tersebut,” katanya.

Kepentingan Pemkot Mataram dalam pengembangan eks Bandara Selaparang selain untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga ada keinginan dari Pemkot Mataram untuk memperlancar aksesbilitas ke daerah destinasi wisata. “Jalan Udayana adalah akses utama ke Bandara International Lombok (BIL) sehingga dianggap penting,” ungkapnya.

Dalam surat balasan itu, Martawang mengatakan, keinginan Walikota Mataram untuk memiliki jalur bawah tanah di eks Bandara tersebut. Menurut dia, jika jalan yang diusulkan Pemkot Ma-

taram dianggap akan mengganggu manuver pesawat dalam flying school dan juga global navigation, maka jalan yang pas adalah semacam lorong atau jalan bawah tanah. “Kita minta sedikit space untuk membuat jalan. Kami kira PT. Angkasa Pura mengerti tehnologi, karena itu tidak akan menganggu aktivitas di eks Bandara tersebut,” pungkasnya.

Apakah persetujuan pembangunan under pas itu sebagai barter atas permintaan persetujuan Pemkot Mataram untuk pengembangan eks bandara Selaparang itu? Lalu Martawang membantah jika wacana itu dianggap sebagai barter. “Ada ranah diskusi yang akan kita tempuh. Yang jelas, kalau mereka butuh jawaban kita segera, kita juga butuh jawaban dengan segera,” tambahnya.

Sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan keseriusan PT. AP dalam upaya pengembangan eks Bandara Selaparang tersebut. Namun, setelah menerima surat tersebut, Walikota bersama jajarannya melakukan pembahasan secara komprehensif terkait isi surat tersebut. Atas permintaan persetujuan itu pula, Pemkot Mataram menurut Walikota juga meminta untuk diberikan akses pembangunan jalan bawah tanah. “Diatas kan akan di aktifkan lagi, jadi kita meminta yang dibawah untuk membuat semacam lorong jalan,” tandasnya. (smd)

Mataram (Suara NTB) Belasan mahasiswa berunjuk rasa di simpang empat Bank Indonesia (BI), Jumat (12/7) pagi kemarin. Mereka memanfaatkan momentum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Mataram, dengan menyampaikan aksi protes, salah satunya terkait kebijakan kenaikan BBM. Namun niat mahasiswa mendekati Ring I pendopo Kantor Gubernur NTB dihalangi aparat. Mahasiswa pun melampiaskan aksinya dengan membakar keranda mayat di simpang tersebut.

Aksi mahasiswa yang merupakan gabungan BEM Unram dan KAMMI NTB ini, memfokuskan protesnya terkait dicabutnya subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sementara solusi mengurangi beban masyarakat miskin melalui BLSM justru dinilai amburadul dan menjadi beban baru bagi masyarakat. “Kenaikan harga BBMinisemakinmencekikrakyat, dan ini ketiga kalinya pemerintah menaikkan harga BBM,” kata kordum aksi, Ahmad Dahlan.

Dalam aksi, selain membawa spanduk dan poster berisi kritik ke SBY, mahasiswa juga membawa keranda jenazah berbahan

bambu dan kain. Mereka berusaha beranjak dari titik aksinya hendakmenujuRingIPendopoGubernur NTB. Sebagaimana diketahui pendopo menjadi pusat kegiatan HUT Koperasi ke 66 yang dihadiri SBY. Meski saat itu waktu menunjukkan pukul 11.30 Wita dan SBY bersama rombongan belum tiba di Mataram, mereka berusaha mendekati lokasi.

Keinginan mahasiswa itu kemudian mendapat reaksi aparat.

Satu pleton pasukan Dalmas membuat barikade untuk menghalangi mahasiswa bergeser terus ke arah timur. Sempat terjadi negosiasi korlap aksi dengan Kasat Sabhara, AKP Taufik. Namun keinginan mahasiswa untuk bergerakkependopotetapdihalangi.Karena gagal ke lokasi acara, mahasiswa memutuskan tetap di simpang empat. Mereka membentuk lingkaran kemudian membakar keranda jenazah tersebut, berikut poster dan spanduk aksi.

Diantara kobaran api tersebut, mahasiswa terus berorasi menyuarakan protes ke SBY dan pemerintahannya. Sesaat kemudian aparat, memadamkan kobaran api yang disulut mahasiswa. Aksi mereka kemudian berakhir, mahasiswa bubar dengan tertib. (ars)

SUARA NTB

Sabtu, 13 Juli 2013

Halaman 3

Sukses, Pelaksanaan Hari Koperasi Nasional Ke-66 di NTB Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66 bertema “Sejahtera Bersama Koperasi” yang dipusatkan di Provinsi NTB, telah usai. Berbagai rangkaian kegiatan yang digelar sejak sebelumnya hingga puncak acara Jumat (12/7) kemarin berjalan sukses.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah ini telah berhasil menyedot perhatian masyarakat di Provinsi NTB khususnya dan tentu secara nasional pada umumnya. Karena kegiatan berskala besar yang melibatkan kepanitian pusat, provinsi dan kabupaten/kota ini melibatkan seluruh stake holder gerakan

koperasi di Indonesia.

Jauh sebelum puncak perayaan Harkopnas digelar, berbagai kegiatan sudah dilaksanakan.

Diantaranya, fun bike, cerdas cermat, expo, pameran dan bazar, seminar nasional. Terbilang sukses karena selain mendatangkan manfaat yang besar terhadap ekonomi dan pelaku UMKM. Keuntungan lain tentu didapatkan pemerintah daerah, karena puncak kegiatannya dihadiri langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa Menteri. Serta dihadiri

langsung oleh ratusan tamu undangan dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pada puncak acara yang berlangsung di Halaman Kantor Gu-bernur Provinsi NTB ini, berbagai penghargaanpun diberikan kepada gerakan koperasi, pelaku UMKM, serta beberapa pejabat pemerintahan di beberap a provinsi

di Indonesia, karena peran dan keaktifannya langsung dalam perekonomian dan pembangunan. Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si usai pelaksanaan puncak Harkopnas memastikan pelaksanaan kegiatan Harkopnas ke-66 di NTB berjalan sesuai yang direncakan dan cukup sukses.

Apalagi dengan hadirnya Presiden langsung, beserta menteri terkait pada puncak acara, diharapkan akan menjadi penyemangat gerakan koperasi di NTB dan Indonesia dalam tumbuh kembangnya untuk mendukung peningkatkan perekonomian. “Kita harapkan sukses kegiatan

Harkopnas ini akan menjadi momen besar bagi perkembangan gerakan koperasi kita khususnya di Provinsi NTB,” katanya.

Tumbuh kembangnya gerakan koperasi yang diharapkan ini akan berjalan berbarengan antara kualitas dan kuantitas koperasi. Selain itu, gerakan penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) yang menjadi program nasional dan daerah akan semakin terpacu. Sehingga mampu menguatkan ekonomi dalam segala situasi.

“Kita patut bersyukur, karena semuanya sudah berjalan sesuai yang direncanakan,” terangnya. (bul/*)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan pada puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

(Suara NTB/bul)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai menyerahkan penghargaan satya lencana pembangunan kepada puluhan kepala daerah dan kepala dinas dan pelaku usaha.

(Suara NTB/bul)

Ketua Dekopin, Nurdin Halid memberikan sambutan pada puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

(Suara NTB/bul)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat akan meninggalkan lokasi puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Menteri Koperasi Syarief Hasan memberikan sambutan pada puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

Gubernur NTB memberikan sambutan pada puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

(Suara NTB/bul)

Menteri Koperasi Syarief Hasan bersama istri saat akan meninggalkan lokasi puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

(Suara NTB/bul)

Gubernur NTB dan sejumlah menteri saat akan meninggalkan lokasi puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Para menteri dan tamu undangan tampak bercengkrama usai acara.

(Suara NTB/bul)

Gubernur NTB diapit oleh Ketua Dekopin, Nurdin Halid dan Menteri Koperasi Syarief Hasan tampak akrab saat menghadiri puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

(Suara NTB/bul)

Sejumlah bupati se NTB tampak menghadiri puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

(Suara NTB/bul)

Sejumlah kepala dinas lingkup Pemprov NTB menghadiri puncak peringatan Harkopnas ke-66 di Lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/7).

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Petunjuk Teknis BOSDA dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sumbawa Besar (Suara NTB) Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa Nomor 5 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu, secara rinci telah dijelaskan petunjuk teknis penggunaan BOSDA dimaksud.

Kepala Seksi Manajemen dan Pelayanan Pendidikan Bidang Dikdas Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Badron, memaparkan pembiayaan pendidikan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Disebutkan, pembiayaan pendidikan terdiri dari tiga jenis meliputi biaya satuan

pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan dimaksud, meliputi biaya investasi lahan dan non lahan pendidikan, biaya operasional personalia dan non personalia, bantuan biaya pendidikan, dan pemberian beasiswa. “Pendanaan terhadap ketiga komponen biaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat yaitu orang tua murid atau masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan,” jelasnya.

Dalam hal ini, tanggung jawab pendanaan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya dilakukan melalui pemberian

Penerimaan Calon Praja IPDN

Warga Diminta Waspadai Calo Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDiklat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengimbau warga agar mewaspadai oknum calo yang akan memanfaatkan momen penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang saat ini tengah berlangsung.

Kepala BK-Diklat KSB, A. Malik Nurdin, S.Sos mengatakan, tidak menutup ke(Suara NTB/bug) mungkinan proses peneriMalik Nurdin maan calon praja IPDN yang sekarang ini tengah berjalan akan banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Dengan mengiming-imingi calon praja atau orang tua calon praja dengan dapat diterima sebagai mahasiswa IPDN, mereka meminta uang sebagai imbalannya. “Kalau ada yang minta uang dengan dalih akan diluluskan menjadi praja IPDN, laporkan saja ke pihak berwajib. Itu penipuan,” tandasnya kepada wartawan, Jum’at (12/7).

Menurutnya, proses penerimaan calon praja IPDN tidak memungut biaya sepeser pun. Seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka di mana para peminat mendaftarkan diri melalui Badan Kepegawaian di daerah masing-masing.

“Kami pun yang menerima syarat administrasi pelamar, kami pastikan tidak akan ada pungutan. Karena memang seperti itu aturannya,” timpal Malik.

Kegiatan seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun ini, disebutkan Malik berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebab selain ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut dilibatkan. KPK mengawasi jalannya proses penerimaan, juga sekaligus ikut melakukan seleksi pada para calon Praja di bagian tes kejujuran dan integritas.

“Untuk masuk menjadi praja IPDN sangat ketat sekarang ini karena KPK ikut ambil bagian. Nah artinya dengan seleksi seketat itu tidak mungkin ada para calon praja yang akan lolos karena melalui tangan calo,” cetusnya.

Pendaftaran untuk menjadi calon praja IPDN ini sendiri sesuai jadwal akan ditutup pada tanggal 13 Juli (hari ini, red). Malik memaparkan, di KSB sendiri sejauh ini sebanyak 18 orang telah mendaftarkan diri. Nantinya pada tanggal 15 hingga Juli, BKDiklat KSB akan melakukan seleksi administrasi dan para calon yang dinyatakan lulus selanjutnya akan mengikuti serangkaian tes lanjutan yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi. “Di provinsi pun hanya kebagian melaksanakan, sementara soal dan yang menguji para calon praja ditangani langsung oleh pusat (BKN, Kemenpan RB dan Kemendagri, red),” urai mantan Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini. (bug)

hibah atau grant kepada sekolah sesuai tujuan pengelolaan pendidikan. Yaitu menjamin akses masyarakat atas layanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau. Kemudian menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat, dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Dalam hal ini, Pemkab harus mengalokasikan sebagian anggaran untuk hibah kepada sekolah dan pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh pihak sekolah.

Melihat jumlah dana, dan sekolah yang akan menerima hibah cukup banyak, maka diperlukan adanya sebuah mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Opera-

Badron

(Suara NTB/arn)

sional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. “Pedoman pelaksanaan teknis tersebut, dapat menjadi acuan bagi Dinas, DPPK, PPKD dan sekolah penerima dana hibah dalam rangka penyaluran dan penggunaan dana,” terang Badron.

ajat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Diperuntukkan membantu sekolah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, di antaranya Pembelian bahan habis pakai, peralatan, bahan praktek, media pembelajaran, alat tulis kantor (ATK) dan sejenisnya yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Pembayaran jasa telepon, air dan listrik, biaya pembelian bahan pangan khusus untuk SLB dan Alat Permainan Edukatif (APE) khusus untuk TK dan TK satu atap.

Dalam pertanggung jawaban keuangan, jelasnya, kegiatan yang dibiayai oleh dana BOSDA dan BOMM tidak boleh

tumpang tindih dengan pembiayaan kegiatan sejenis yang bersumber dari dana BOS, Komite sekolah dan atau dana lain. Oleh karena itu, peruntukan dana BOSDA dan BOMM harus dimasukkan ke dalam uraian program atau kegiatan sekolah dengan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), termasuk peruntukan dana, rincian biaya dan jumlah total dana Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang diterima sekolah. Sementara terkait dengan sasaran dan anggaran, yang akan diterima oleh sekolah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati,” demikian Badron. (arn/*)

Warga Akhirnya Lepas Randis Ketua DPRD Dompu (Suara NTB) Kendaraan dinas (Randis) Ketua DPRD Kabupaten Dompu yang disandera warga Wawonduru sejak Senin (8/7) lalu, akhirnya dilepas warga. Kesediaan Nasar, pemilik lahan yang akan dijadikan lapangan sepak bola membuat warga bersedia melepas Randis EA 2 R dan membuka akses jalan setempat. Tuntutan lapangan ini disuarakan warga untuk menagih janji Bupati di masa kampanyenya.

Kesepakatan melepas hak kepemilikan lahan oleh Nasar untuk lapangan bola Wawonduru ini diputuskan di kantor Polsek Woja yang dihadiri oleh perwakilan pemuda, Nasar bersama perwakilannya dan Kepala Desa Wawonduru. Setelah kesepakatan ditandatangani, warga bersama aparat Kepolisian melepas mobil Fortuner EA 2 R yang diparkir di halaman masjid raya Wawonduru, Jumat (12/7) siang.

Kompresor angin pun didatangkan untuk mengisi kembali angin ban mobil yang sudah dikempeskan warga. Sementara pelat nomor mobil yang sempat dicopot tidak langsung dipasang. Tapi kendaraan dinas ini diamankan dulu ke Polres Dompu oleh Kanit Buser sebelum diserahkan kembali kepada Ketua DPRD. Karena Ketua Dewan sempat membuat laporan polisi terkait perbuatan membuat perasaan tidak enak atas kasus penyanderaan Randis ini. Sementara akses jalan yang sem-

pat diblokir warga juga dibuka aparat Kepolisian.

Syarifuddin, S.Pd salah seorang tokoh pemuda Wawonduru kepada Suara NTB mengatakan, pihaknya melepas mobil dinas Ketua DPRD setelah ada kesepakatan terkait tuntutan warga soal lapangan sepak bola. Nasar pemilik lahan bersedia melepaskan lahannya setelah uang ganti rugi diserahkan Bupati.

“H. Ichtiar mewakili Bupati sudah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan ganti rugi kepada Nasar,” terangnya. Adapun jumlah uang ganti ruginya sekitar Rp 70 juta.

Kapolsek Woja, AKP Herman mengatakan, ada perbedaan persepsi soal lahan yang diinginkan warga menjadi lapangan. Berdasarkan bukti sertifikat tanah, lahan tersebut merupakan milik Nasar. Namun Nasar akhirnya bersedia melepaskan hak kepemilikan lahan tersebut apabila telah mendapat uang ganti rugi. “Setelah ada kesepakatan inilah sehingga warga bersedia melepas mobil Ketua DPRD dan membuka akses jalan,” terangnya.

Warga Wawonduru yang mendapat informasi akan adanya lapangan baru di Desanya, disambut dengan gembira. Apalagi letak lapangan ini berada di pinggir jalan di sekitar perkampungan warga. Sementara selama ini, anak muda yang olahraga harus melewati sawah orang bila ingin main bola. (ula)

Dilaporkan Kasus Penipuan

Caleg PBB Diperiksa Polisi (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Srd, SH warga Baka Jaya Kecamatan Woja yang juga calon anggota legislatif (Caleg) dari PBB untuk DPRD Dompu dilaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Harga jagung petani sebesar Rp 64 juta dari pengusaha tidak disampaikan Sdr sehingga jagungnya dihadang warga. Namun Sdr yang hendak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka diduga kabur dari Polsek Woja.

Kapolsek Woja, AKP Herman kepada Suara NTB di Dompu, Jumat (12/7) membantah ada tahanannya yang kabur dari Polsek. Namun Srd yang dilaporkan kasus penipuan atau penggelapan oleh Herianto asal Jawa yang baru diperiksa sebagai tersangka, Kamis (11/7) sore meminta izin untuk berbuka di rumahnya. “Tapi setelah berbuka sampai saat ini belum juga kembali (ke Polsek),” kata Herman.

Diakui Herman, Srd hendak ditahan pihaknya terkait kasus penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp 64 juta milik pelapor. Karena adanya beberapa kasus yang sedang ditangani pihaknya seperti pemblokiran jalan di Desa Madaprama dan kasus penyanderaan mobil dinas Ketua DPRD serta penutupan jalan di Wawonduru, sehingga pihaknya masih memfokuskan penyelesaian kasus masyarakat yang ada. “Setelah pemeriksaan sebagai tersangka kemarin, memang kita mau menahan. Karena belum kembali (kabur), kita belum menahan. Sementara hari ini kita masih fokus menyelesaikan masalah yang ada, tidak tahu habis ini,” kata Herman.

Kasus dugaan penipuan atau penggelapan yang dilaporkan terhadap Srd berawal dari uang hasil jagung yang diserahkan pelapor untuk diserahkan kepada petani di Desa Madaprama. Namun uang itu tidak sampai ke petani. Ketika pelapor hendak mengangkut jagung dua pekan lalu, ia digagalkan oleh warga lantaran belum diserahkan uang.

“Mobil dan jagung yang diangkut ditahan warga sekitar dua pekan lalu karena belum diserahkan uangnya. Karena merasa ditipu, pelapor melaporkan Srd ke Polsek,” jelas Herman.

Srd akan dikenakan pasal 372 jo 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun kurungan. (ula)

Tujuan BOSDA Secara umum BOSDA dan BOMM ditujukan untuk mendorong peningkatan mutu di sekolah dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan (SPN). Sedangkan secara khusus program BOSDA untuk membantu biaya operasional yang berkaitan dengan usaha sekolah untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, membantu sekolah melaksanakan kegiatan inovasi pembelajaran dan mengurangi beban biaya pendidikan orang tua siswa, khususnya dari keluarga miskin atau tidak mampu Sekolah penerima BOSDA diperuntukkan bagi SD dan SMP sementara untuk Bantuan Operasional Manajemen Mutu diperuntukan bagi SMA/seder-

DILEPAS - Randis Ketua DPRD Dompu EA 2 R jenis Fortuner yang disandera warga Wawonduru sebagai jaminan akhirnya dilepas warga setelah tuntutan lapangan yang disuarakan warga mendapatkan kepastian.

Petasan Marak

Polisi Berharap Dibantu Masyarakat Kota Bima (Suara NTB) Bunyi petasan baik di siang hari maupun malam Ramadhan masih kerap terdengar. Penertiban petasan, bukan hanya tugas Kepolisian melainkan semua pihak.

Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Agus Dwi Ananta, SH saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/7). Menurut Agus, pihaknya terus melakukan razia terhadap petasan. Hanya saja, petasan bukan saja tugas Kepolisian melainkan semua pihak. “Tak selamanya Kepolisian mengurus anak-anak yang membawa dan meledakkan petasan,” tandasnya.

Yang terutama yakni orang tua, karena yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tua. Selain itu, peran tokoh

masyarakat juga sangat penting untuk memberi pemahaman dan pengertian kepada warganya bahwa petasan itu dilarang karena akan mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan umat muslim yang berpuasa.

Hingga saat ini, katanya, pihaknya sudah beberapa kali melakukan razia serta mengamankan kembang api dan petasan dalam jumlah besar.

Bahkan, dalam razia-razia yang dilakukan pihaknya juga berhasil mengamankan dua orang yang membawa panah.

Saat ini pihaknya tengah mempertajam untuk menyelidiki di mana anak-anak atau remaja membeli petasan dimaksud.

Sebab, kadang-kadang pengecer petasan tersebut tidak diam melainkan berkeliling mencari pembeli. (use)

(Suara NTB/ula)

BLOKIR JALAN - Warga Madaprama, Dompu, melakukan aksi blokir jalan menuntut perbaikan data penerima BLSM, Jumat (12/7).

Tuntut Perbaikan Pendistribusian BLSM

Warga Madaprama Blokir Jalan Dompu (Suara NTB) Puluhan warga Desa Madaprama, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu, melakukan aksi blokir jalan negara di depan kantor desanya, menuntut perbaikan pendistribusian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Penerima BLSM yang sudah ada banyak berekonomi mampu.

Warga menuding ada permainan data dari aparat Desa bersama BPS sehingga muncul data yang keliru.

Koordinator aksi, Sukardin kepada Suara NTB di Madaprama, Jumat (12/7) mengatakan, bila merujuk pada surat edaran Menteri Sosial RI tertanggal 20 Juni 2013 yang memerintahkan pendataan warga miskin penerima jaminan sosial, maka tidak mungkin diperoleh data yang valid. Apalagi pendataan warga dibutuhkan waktu yang lama, karena harus mendatangi warga satu per satu.

“Ada indikasi data yang digunakan, data yang diperoleh dari balik meja. Mereka (petugas) tidak turun langsung ke masyarakat, sehingga banyak orang kaya memperoleh BLSM,” katanya.

Sukardin menduga, data BLSM ini menggunakan data tahun 2011 lalu. Saat itu, petugas BPS turun melakukan pendataan di Desa dengan berkoodinasi dengan aparat Desa.

Namun mereka tidak menemui masyarakat. “Kalau mereka menggunakan data lama, penerima BLT (bantuan langsung tunai) lalu pasti akan menerima juga bantuan saat ini. tapi ini tidak,” katanya.

Karena Sukardin bersama warga Madaprama lainnya menuntut pemerintah daerah (Pemda) Dompu bersapa pihak BPS dapat menemui mereka dan memberikan jaminan untuk perbaikan data sehingga penerima BLSM sesuai yang berhak. “Kita tidak akan buka jalan ini hingga pihak pemerintah daerah turun ke Madaprama untuk berdialog,” tegasnya.

Kepala BPM PD Kabupaten Dompu, H Supardin, S.Sos yang menemui warga bersama Camat Woja, Nasaruddin, SH mengatakan, hasil rapat koordinasi yang dipimpin wakil Bupati bersama Sekda Dompu me-

mutuskan untuk pembentukan tim yang diketuai Sekretaris Desa (Sekdes) untuk menerima pengaduan warga soal BLSM. Hasil pengaduan ini akan dilaporkan ke Camat, Bupati hingga ke Menteri untuk dilakukan perbaikan. “Bagi mereka yang mampu penerima kartu jaminan sosial, kita himbau untuk mengembalikan ke tim pengaduan Desa,” himbau Supardin.

Setelah mendapat jaminan perbaikan data dari Pemda, warga Madaprama yang melakukan aksi penutupan jalan sejak Jumat pagi itu akhirnya membuka akses jalan sekitar pukul 11.00 wita.

Aksi ini berlangsung damai, walaupun massa menutup jalan Negara. Karena pengendara roda dua maupun roda empat dialihkan ke jalan ekonomi dan jalan H Abubakar. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

Gubernur Minta Dukungan Pusat Lanjutkan Proyek Strategis di NTB Dari Hal. 1 “Komoditas yang sangat potensial dikembangkan dan secara nyata telah memberikan kemanfaatan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat NB,”ucapnya.

Ia mengatakan berbagai infrastruktur startegis mulai tertata dengan baik dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi, harus diakui, tambahnya, masih banyak infrastruktur strategis yang belum tuntas perlu menjadi perhatian.

Terkait dengan permintaan dukungan dan perhatian penuh pemerintah pusat terhadap penyelesaian beberapa proyek strategis di NTB ini, sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan gubernur kepada pemerintah pusat. Seperti pada acara puncak peringatan Hari Nusantara Nasional di Labuan Haji Lombok Timur yang dihadiri Wapres Boediono tahun lalu.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan koperasi di NTB, Zainul Majdi menyebutkan berdasarkan data hingga semester I 2013, jumlah koperasi di NTB telah mencapai 3.354 unit dengan jumlah anggota 66.766 orang.”Atau 23 persen dari jumlah penduduk produkif dengan volume usaha Rp 1,4 triliun dan pencapaian sisa hasil usaha lebih dari Rp 57 miliar,’’ sebutnya.

Dikatakan, pembangunan koperasi di NTB dihajatkan untuk mendukung perekonomian daerah sekaligus menjadi lokomotif sektor riil. Disebutkan, dari target 2000 koperasi berkualitas sesuai dengan RPJMD NTB 2009-2013, telah tercapai 1.633 koperasi berkualitas. Sedangkan dari target 100 ribu wirausaha baru selama lima tahun terakhir telah tercapai 88.186 wirausaha baru.

Dorong Majukan Koperasi Sementara, Presiden SBY dalam sambutannya, meminta pimpinan daerah mulai dari gubernur dan bupati/walikota untuk rajin turun ke lapangan melihat kondisi riil masyarakat. Sehingga diketahui permasalahan dan solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat kecil utamanya yang kurang mampu atau miskin.

Menurut presiden, gubernur dan bupati/walikota merupakan ujung tombak pembangunan yang paling depan di daerah. ‘’Kalau saudara punya waktu lima hari kerja, dari lima hari kerja itu tolong satu hari digunakan untuk memikirkan rakyat kecil.

Koperasi dan UMKM pencipta lapangan kerja, pengurangan ke-

miskinann, infrastruktur yang ada di pesedesaan.

Tolong satu hari pikirkan dengan seksama, tinjau di lapangan, bicarakan dengan yang lain,’’ ujarnya.

Dengan demikian katanya, maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan lebih cepat.

Menurut presiden, pendirian koperasi dan penciptaan UMKM baru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, katanya, pemerintah pusat akan terus mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi di seluruh Indonesia. ‘’Koperasi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan, penicptaan lapangan kerja, dan peningkatan kehidupan masyarakat. Peran koperasi sangat penting, dengan koperasi ekonomi akan tumbuh secara berkeadilan dan merata,”jelasnya.

Apalagi kata SBY, dalam era globalisasi seperti saat ini peran koperasi menjadi sangat penting. Pasalnya, dalam ekonomi modern (globalisasi) secara global ekonomi akan terus tumbuh. Tetapi, dari pertumbuhan ekonomi itu hanya memberikan peluang kepada usaha-usaha besar. ‘’Kalau diserahkan pada dinamika pasar yang berlaku dalam perekonomian dunia, maka yang saya khawatirkan adalah kurang adil dan kurang merata. Kalau itu terjadi maka kesenjangan antara yang kuat dengan yang lemah , kaya dengan miskin, antara maju dengan yang kurang maju akan semakin melebar,’’ tandasnya.

Untuk itu jangan biarkan hukum-hukum perekonomian global berjalan tanpa koreksi. ‘’Kita sendiri yang harus melakukan segala sesuatunya demi keadilan dan pemerataan ekonomi di negeri kita sendiri. Kalau koperasi tumbuh baik, kita gerakkan koperasi dan UMKM agar distribusi pertumbuhan ekonomi bisa menjangkau celah-celah dan pelosok-pelosok Indonesia.

Itulah pentingnya koperasi dan UMKM,”tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM, Syarief Hasan mengatakan dari target 200 ribu jumlah koperasi di Indonesia tahun 2014 mendatang, telah tercapai pada tahun 2013.

Bahkan jumlahnya melampaui 200 ribu unit dengan jumlah anggota sebanyak 34,6 juta orang. (nas)

892 JCH NTB Tak Bisa Berangkat Tahun Ini Dari Hal. 1 JCH yang mengundurkan diri, masing-masing dari Mataram sebanyak empat orang, Lombok Timur lima orang, Kabupaten Sumbawa Barat satu orang dan Kabupaten Sumbawa dua orang.

Maad menambahkan, sebelumnya dengan kuota 4.494 or-

ang JCH asal NTB tahun lalu maka jumlah kloter JCH asal NTB sebanyak 14 kloter. Tetapi dengan adanya pemangkasan menjadi 3.596 JCH maka jumlahnya menjadi 11 kloter lebih. Pemberangkatan perdana JCH asal NTB akan dilaksanakan pada tanggal 10 September mendatang. (nas)

Dewan akan Telusuri Program Lain di DKP Dari Hal. 1 Husni yang didampingi Sekretaris Komisi II, Mori Hanafi, SE, M.Comm, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berulangkali mengundang Kepala DKP NTB untuk mengklarifikasi temuan – temuan awal yang sudah terungkap. ‘’Jawabannya siap – siap terus. Makanya lebih baik diproses hukumlah,’’ tandasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Mori Hanafi, setidaknya sudah ada dua kasus pengadaan kapal bantuan di DKP NTB yang diketahui diduga bermasalah. Persoalan ini bisa terungkap karena kebetulan pengadaan kapal itu adalah bagian dari program aspirasi yang usulannya disampaikan melalui dua anggota DPRD NTB, yaitu Zulkarnain, SE, MM dan Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST. Zulkarnain, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut membenarkan persoalan itu.

Menurutnya, kapal yang diusulkan memang sudah dibuat, namun kapal tersebut justru hendak diminta kembali oleh pembuatnya karena ternyata belum dibayarkan.

Padahal, anggarannya sudah dicairkan pada 2011 lalu.

Menurut Zul, kapal yang dibuat di Karumbu, Kecamatan Langgudu, Bima tersebut kini mangkrak. Nelayan tidak berani menggunakannya karena spesifikasi mesin yang dipakai untuk perahu tersebut tidak sesuai. ‘’Kalau dipakai bisa tenggelam,’’ sebutnya.

Mori menyebutkan, berdasarkan hasil penelusuran mereka, kapal tersebut ternyata hanya bernilai Rp 13 juta tanpa mesin dan alat tangkap.

Padahal, pagu anggaran pengadaan dua unit kapal tersebut mencapai Rp 200 juta dan sudah dicairkan.

Persoalan serupa juga terjadi dengan dua unit kapal yang pengadaannya diusulkan melalui program aspirasi Suryadi Jaya Purnama. ‘’Ada indikasi perahu yang dibeli itu bekas. Dan belum diserahterimakan.

Tapi, uangnya sudah cair dua tahun yang lalu. Sampai sekarang kapal itu tidak bisa dipakai,’’ ujar Mori.

Husni Djibril sendiri mengaku sempat ditegur oleh Suryadi karena membiarkan adanya persoalan ini di mitra kerja komisinya. ‘’Saya malu karena persoalan ini kami ditegur oleh wakil ketua yang program aspirasinya terhambat karena persoalan ini,’’ tandasnya.

Husni menduga, persoalan ini hanya sebagian kecil temuan yang terungkap karena kebetulan bersinggungan dengan program aspirasi anggota DPRD NTB. Menurutnya, program – program lain kemungkinan juga bisa diselewengkan. ‘’Ini kan ibaratnya di depan mata kita saja berani main – main, apalagi kalau program – program lain yang tidak bersinggungan dengan anggota Dewan. Makanya kita minta kepada gubernur supaya semua program di DKP ini diawasi. Sekaligus Inspektorat harus turun ini,’’ ujar Husni.

Komisi II DPRD NTB, menurutnya akan melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan program – program tahun 2011, 2012 dan 2013 di DKP NTB. (aan)

RAGAM STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sumbawa

Halaman 5

Suara NTB/smd

I Wayan Wirata

Mataram (Suara NTB) Selain menggelar pengabdian masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Desa Sajang, Sembalun Kabupaten Lombok Timur, STAHN Gde Pudja Mataram juga menggelar kegiatan serupa di Kabupaten Sumbawa.

Daerah yang menjadi tujuan pengabdian masyarakat perguruan tinggi Hindu itu adalah Labangka 1 dan Labangka 5 Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kabupaten Sumbawa, Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma,

SE, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (12/7) kemarin menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat di daerah itu antara lain, Dharma Wacana, Dharma Tula, Sarati, penyuluhan hukum dan kewirausahaan.

Acara pengabdian masyarakat tersebut diikuti sekitar 26 orang yang dimulai pada tanggal 6 Juli hingga 9 Juli lalu.

Wirata menyatakan, tujuan digelarnya pengabdian masyarakat di Kabupaten Sumbawa adalah untuk meningkatkan sumber daya Hin-

Meningkat, Kasus Malaria di Brang Rea Taliwang (Suara NTB) Kasus penyakit malaria mengalami peningkatan di kecamatan Brang Rea. Berdasarkan data yang dilansir oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di kecamatan yang berada di wilayah timur ini peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh nyamuk tersebut mencapai 61 persen antara bulan April hingga Juni.

“Kalau secara umum KSB kasus malaria tidak terjadi peningkatan. Namun dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, Kecamatan Brang Rea yang menunjukkan tren peningkatan kasus,” jelas Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dikes KSB, Ruslan Effendy, SAP kepada wartawan, Jumat (12/7).

Tanpa merinci jumlah pasti kasusnya, Ruslan mengungkapkan, berdasarkan hasil penanganan pihaknya ternyata sebagaian besar warga yang terkena penyakit malaria adalah mereka yang sela-

ma ini berprofesi sebagai penambang. Sehingga kemungkinan warga yang terjangkit tersebut terkena saat melakukan aktivitasnya di lokasi penambangan. “Hampir bisa dibilang semuanya yang kita tangani adalah warga yang selama ini menjalankan kegiatan penambangan (PETI, red),” ungkapnya.

Menurut dia, saat ini seluruh kasus malaria yang terjadi di kecamatan Brang Rea itu telah tertangani dan warga yang menjadi korban dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Namun demikian, pihak Dikes melalui fasilitas kesehatan terdekat (puskesmas, red) telah mengimbau kepada warga yang telah terkena virus malaria agar segera memeriksakan kesehatannya jika kembali mengalami gejala pemicu malaria.

“Karena kita tidak bisa melarang aktivitasnya (menambang, red) secara langsung. Jadi kami tekankan jika

mereka mengalami demam tinggi, pusing dan menggigil agar segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat.

Sebab jangan-jangan penyakit malaria mereka kambuh lagi,” pungkas Ruslan.

Aktivitas menambang yang dilakukan warga selama ini memang tak dapat dipungkiri menjadi salah satu sumber penyakit di masyarakat. Seperti misalnya kasus malaria yang menyerang warga Brang Rea yang notabene didominasi oleh warga yang berprofesi sebagai penambang itu, kemungkinan besar bisa dipastikan endemiknya berasal dari lokasi mereka menambang. Pasalnya lokasi tempat warga menambang berada di pegunungan dan hutan belantara di mana berbagai spesies nyamuk yang menjadi sumber penularan penyakit malaria berdiam diri. Dan hal ini terbukti dimana peningkatan penyakit malaria di kecamatan Brang Rea didominasi oleh warga pekerja tambang. (bug)

Hari Ini, LSP2M Gelar Dialog Publik Islam dan Demokrasi Mataram (Suara NTB) Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M), Sabtu (13/7) ini, menggelar Dialog Public bertema “Revitalisasi Peran Umat Islam dalam Proses Demokrasi Indonesia”. Dialog Publik yang digelar di Narmada Convention Hall Mataram ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok-kelompok Islam tentang pentingnya partisipasi politik dalam Pemilu 2014.

Menyusul ada kecenderungan angka golput tinggi saat pemilu berlangsung. “ Diperlukan upaya sinergis untuk membangun persepsi bahwa demokrasi masih perlu di Indonesia.

Umat islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara didorong untuk turut berperan aktif.

Salah satunya, menanggalkan pemahaman golput,” kata Ketua LSP2M NTB, Widiyanto, ditemani Sekretarisnya, Rusliadi, kepada wartawan di Mataram, Jumat (12/7).

Widiyanto menjelaskan, umat Islam harus mengambil peran lebih staregis dalam mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.

Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka tunggal Ika harus pula menjadi pijakan masyarakat. Sama halnya saat bagaimana umat Islam hidup berbangsa dan bernegara di zaman kejayaan Islam di masa lalu.

Dialog Publik ini menghadirkan nara sumber, seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) NTB, Drs. H.

Usman, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Nasibun, SH, MTP, Akademisi IAIN Mataram, Dr. Kadri, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. Drs. H. Saiful Muslim dan Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) NTB, Ustad Sulaeman. ‘’Acara akan dibuka Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, atau pejabat yang mewakili,’’ jelasnya.

Dialog akan diikuti peserta dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa universitas di Kota Mataram, ormas, pemuda Islam, ormas Islam, pemuda Remaja Masjid (Remas) dan kalangan pers. Diharapakn dengan adanya Dialog Publik ini akan menjadi satu lompatan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan nilai-nilai yang arif dan hidup damai di tengah perbedaan. (ozi/kmb)

du. Caranya, kata dia, dengan memberikan pemahaman tentang agama dan juga kearifan lokal guna meluruskan pemahaman yang menyimpang dari konsep Hindu yang sebenarnya. “Selain itu juga, kita berupaya meningkatkan komunikasi terkait program lembaga dengan masyarakat dan juga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan diantara umat Hindu,” jelasnya.

Dia menambahkan, sambutan masyarakat Sumbawa terhadap kegiatan STAHN Gde Pudja Mataram sangat antu-

Kasus Tanah Pecatu Rampung

Kejaksaan Segera Limpahkan ke Tahap Dua Mataram (Suara NTB) Setelah memeriksa dua tersangka kasus tanah pecatu Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), penyidik Kejaksaan akhirnya merampungkanberkas penyidikan. Dalam waktu dekat, berkas dan tersangka akan dilimpahkan ke tahap kedua.

Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH mengatakan, berkas para tersangka Bahrul Fahmi, anggota DPRD Lobar dan Burhanuddin yang menjabat Kepala Kantor Aset Negara, sudah dirampungkan penyidik. Untuk itu, dalam waktu dekat tersangka berikut berkasnya akan dilimpahkan ke tahap dua, agar segera disidangkan. ‘’Berkasnya sudah siap, tinggal dilimpahkan saja,’’ kata Wakajati, menjawab Suara NTB, Jumat (12/7).

Dari Hal. 1 Terkait informasi ini, Wakajati NTB I Gede Sudiatmaja, SH, MH menyatakan keterbukaan pihaknya untuk menerima segala informasi terkait indikasi tindak pidana korupsi.Meskipun sifatnya informasi termuat di media, pihaknya membuka peluang untuk menindaklanjuti ke penelusuran dokumen. ‘’Kalau ini masih sifatnya informasi, tapi kami akan menindaklanjuti.Setidaknya informasi dari media ini akan kita teliti,’’ tegasnya. Tindak lan-

kasus tindak pidana korupsi.

Sebab bisa jadi, kasus ini sudah masuk puldata dan pulbaket di Krimsus. ‘’Bisa jadi kasus ini sudah ditangani Ditreskrimsus. Kalau memang ada, saya akan cek, sampai di mana perkembangan kasusnya,’’ kata Kabid Humas.

Disisi lain, jika memang kasus ini belum ditangani Krimsus, pihaknyaakan terbuka menerima masukan informasi dari masyarakat. Bahkan jika ada laporan tertulis, pihaknya akan berkoordinasi dengan Krimsus yang akan menelusuri secara teknis. (ars)

Tahapan yang dilalui sebelumnya, pemeriksaan atas dua tersangka Bahrul Fahmi dan Burhanuddin, oleh penyidik Pidsus.Pemeriksaan dua tersangka ini mengakhiri rangkaian penyidikan kasus itu.Sebelumnya sudah dilakukan juga penyitaan atas lahan seluas 4.717 M2 di Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Lobar. Asset Pemda Lobar senilai Rp 300 juta itu sudah disita dari pembeli atas nama Abdul Kabir.

Semua dokumen yang terkait penyidikan, termasuk penyitaan tanah itu sudah dirampugkan tim penyidik. ‘’Sudah ada belasan saksi kita mintai keterangan.Mulai dari kepala dusunnya, kepala desa, camat, staf camat, sampai dengan pihak BPN,’’ terangnya. (ars)

Sengketa Lahan Gili Air, Sejumlah Pejabat Pemprov NTB Diperiksa Polisi Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat Pemprov diperiksa Polda NTB terkait dengan sengketa lahan seluas 70 are di Gili Air Lombok Utara. Pemeriksaan para pejabat tersebut sesuai dengan kapasitasnya sebagai pelapor dalam kasus sengketa lahan seluas 70 are dengan salah seorang warga, H. Ibrahim yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya.

“Sudah kita dipanggil Polda untuk memberikan keterangan,”kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH dikonfirmasi Jumat (12/7) kemarin.

Ia menyebutkan, beberapa pejabat Pemprov NTB yang sudah dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangannya terkait dengan sengketa lahan tersebut yakni Sekda NTB, Kepala Biro Hukum, kepala Biro Umum dan Kabag Perlengkapan Biro Umum Setda NTB. “Kita tinggal menunggu pemeriksaan H. Ibrahim se-

bagai pihak terlapor dan menunggu pasal-pasal yang akan dikenakan polisi kepada H. Ibrahim,”tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah melaporkan H. Ibrahim ke Polda NTB terkait dengan sengketa lahan seluas 70 are di Gili Air Kabupaten Lombok Utara (KLU). H. Ibrahim dilaporkan ke aparat Kepolisian karena menguasai tanah (lahan) milik pemerintah daerah.

Aset tanah milik Pemprov NTB di kawasan Gili Air seluas 2,75 hektar dengan tiga bukti kepemilikan sertifikat hak pakai. Sertifikat hak pakai pertama aset Pemprov NTB berupa tanah seluas 1000 meter persegi dengan nilai Rp 599,474 juta. Kemudian sertifikat kedua dengan luas tanah 16.000 meter persegi dengan nilai Rp 20,426 miliar lebih. Serta aset tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat ketiga aset tanah seluas 15.550 meter persegi dengan nilai Rp 18,193 miliar lebih. (nas)

Puji NTB

Polda Teliti Informasi, Kejaksaan Siap Tindaklanjuti jut akan dilakukan dengan pendalaman kearah dokumen. ‘’Kalau ada masyarakat yang punya dokumen terkait kasus ini, kami tunggu laporannya,’’ kata Wakajati.

Sementara pihak Polda NTB juga menyatakan hal sama. Informasi adanya indikasi bermasalahnya proyek di DKP NTB, dinilainya bagian dari data penting untuk ditelusuri. Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK memastikan akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus, sebagai satker yang punya leading sector menangani

sias dan apresiatif. “Mereka bangga karena ada lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang pendalaman agama, tradisi dan peningkatan kebersamaan,” imbuhnya.

Dengan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan STAHN Gde Pudja Mataram, Wirata mengharapkan adanya perubahan perilaku yang lebih baik sesuai dengan konsep susastra tanpa mengurangi kearifan lokal. Selain itu, dia juga berharap nilai-nilai luhur yang sudah diterima dari nenek moyang bisa dipertahankan dengan baik. (smd/*)

Dari Hal. 1 Antara lain saya masih ingat ketika meresmikan bandar udara internasional. Sekian tahun sebelumnya saya meresmikan proyek air bersih untuk saudara yang tinggal di tempat yang kesulitan air dan banyak lagi yang saya saksikan gerak pembangunan di NTB ini,’’ puji presiden dalam sambutannya pada puncak Hari Koperasi Nasional ke 66 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jumat (12/ 7) sore.

Terkait dengan hal ini, presiden memberikan penghar-

gaan kepada gubernur, bupati/ walikota dan seluruh masyarakat NTB dengan prestasi yang berhasil diraih.

Presiden juga mengingatkan, agar masyarakat NTB tidak pernah berhenti membangun.

Bahkan, mereka harus menjemput masa depan yang baik dengan cara berpikir cerdas dan bekerja keras.

Dalam hal ini, katanya, pemerintah pusat akan terus mendorong dan membantu gerak pembangunan di daerah ini, sehingga mampu bersaing dan memberikan kesejahteraan besar bagi masyarakat di NTB. (ham)

Penerbangan Tertunda, Penumpang Telantar Dari Hal. 1 Aksi penyegelan itu dilakukan oleh H Mansyur beserta keluarga dan pendukungnya sekitar pukul 07.00 Wita. Sejak pagi, H Mansyur dan pendukung membawa bambu, tali dan spanduk yang bertuliskan bahwa tanah tersebut kini menjadi miliknya secara sah. Akibat aksi tersebut, petugas pengawas pun tak berani masuk. H Mansyur berani melakukan penyegelan, karena secara hukum tower tersebut kini berada di atas tanah miliknya.

Aksi penyegelan ini juga mendapat pengawalan dari aparat Samapta Polres Bima serta aparat TNI. Bahkan Dandim 1608/Bima turun langsung melihat aksi penyegelan. Namun aparat Kepolisian dan TNI tak dapat berbuat banyak.

Pasalnya lahan tempat tower dibangun, memang telah sah milik H Mansyur.

Upaya mediasi yang dilakukan pihak bandara dengan H Mansyur melalui PH M Lubis

SH terus dilakukan. Namun H Mansyur yang merasa dirugikan, lantaran belasan tahun tanahnya dikuasai sehingga tak memberikan celah. H Mansyur tetap ngotot, segel akan dibukanya setelah ganti rugi dibayar pihak bandara.

Bahkan H.Mansyur mengancam, jika tak ada respon dari pihak bandara, ia akan menempuh alternatif lain yakni mulai membuka peluang menjual tanah tersebut. ‘’Yah terpaksa akan kami jual perkapling, kalau pihak bandara tak segera membayar ganti rugi,’’ ujar H Mansyur ditemui di lokasi.

Menurut H Mansyur, sebenarnya pihaknya sudah memberikan surat pemberitahuan terkait batas akhir pembayaran ganti rugi. Pemberitahuan disampaikan mulai dari Kepala Desa Belo, Camat Palibelo, Dirjen Perhubungan Udara termasuk pihak bandara sendiri. ‘’Bahkan dengan isi yang sama, surat pemberitahuan juga dikirim ke SBY selaku Presiden,’’ ujar H Mansyur.

Ditanyai mengenai terganggunya penerbangan dan telantarnya penumpang akibat ulahnya, H Mansyur menyadarinya.

Hanya saja, H Mansyur tetap berpegang bahwa pihaknya sudah memberikan surat pemberitahuan. Jika tidak ada respon itu merupakan tanggung jawab pihak bandara.

Di sisi lain, sejumlah petinggi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin seperti sudah kehabisan akal. Pihak bandara terus saja melakukan rapat tertutup.

Bahkan pihak bandara berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Hanya saja, hingga menjelang ibadah salat Jumat upaya pihak bandara tak membuahkan hasil.

Kepala Bandara Sultan Muhammad Salahuddin melalui Kepala Tata Usaha Zainal A yang ditemui mengatakan , sedikitnya tujuh penerbangan ke sejumlah daerah yakni Mataram dan Makassar dibatalkan. ‘’Sekarang ada tujuh flight kita close,’’ ujarnya, seraya menambahkan satu pesawat dari

Makassar tujuan Bima tidak bisa mendarat dan terpaksa harus kembali.

Untuk sementara pihaknya menunggu jika penyegelan masih dilakukan maka pihaknya akan membuka alvis. Pihaknya akan menginformasikan ke pusat kemudian pusat yang menginformasikan ke pilot. Selanjutnya pilot yang akan memutuskan apakah mereka akan terbang atau tidak. ‘’Penerbangan terserah pilot, pilot berani gak mendarat artinya tanpa visual,’’ tandas Zainal.

Saat ini pihaknya tengah menyusun surat tentang kondisi untuk dikirim ke pusat.

Ditanyai mengenai masalah sengketa hingga berbuntut pada penyegelan ini? Zainal menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah menghadap Bupati Bima namun jawaban Bupati Bima menyerahkan sepenuhnya ke bandara. ‘’Sehingga salah kalau H Mansyur bilang kita diam saja,’’ akunya.

Sementara itu, akibat penyegelan dan terganggunya

penerbangan, para penumpang pun kecewa. Bahkan tak sedikit yang emosi lantaran harus segera berada di tempat tujuan untuk suatu urusan mendesak.

Sejak pagi hingga siang hari penunpang terus berdatangan untuk chek in. Namun tiba di bandara mereka terlihat kecewa dan kebingungan lantaran pihak bandara pun tak menjelaskan sebab musabab pembatalan penerbangan.

Icha salah seorang penumpang mengaku kecewa. Pasalnya dia harus kembali ke Mataram kemarin juga setelah mengurus passport haji costumernya. Dia terpaksa meminta kembali uang tiketnya dan memilih ke Mataram menggunakan bus malam. ‘’Kita datang sudah satu jam yang lalu, tapi katanya penerbangan batal, ndak tahu kenapa,’’ katanya kecewa.

Sementara pihak bandara hingga kemarin belum juga memberikan tanggapan apakah akan member ganti rugi seperti yang diperintahkan oleh Pengadilan. (use)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

Penegak Hukum Harus Turun Tangan ADANYA sejumlah proyek diduga bermasalah di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, rupanya juga sudah lama menjadi buah bibir di DPRD NTB. Bahkan DPRD NTB sempat membentuk tim khusus guna menelusuri proyek – proyek bantuan pemda yang diduga bermasalah tersebut.

Ketua Tim yang melakukan penelusuran terhadap proyek – proyek tersebut, Mori Hanafi, SE, M.comm membeberkan sejumlah temuannya kepada Suara NTB. Menurutnya, temuan seperti yang dimuat Suara NTB Kamis (11/7), memang sudah banyak mereka dengar. ‘’Ada kelompok minapolitan yang melapor ke kita,’’ ujarnya.

Laporan yang diterima DPRD NTB modusnya hampir sama dengan yang kasus yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mina Algae Bersaing”. Kelompok tersebut sudah menjalankan prosedur pembentukan kelompok seperti yang diminta oleh pihak DKP. Namun, setelah dana cair, mereka ternyata diminta untuk membuat surat kuasa pencairan dana kepada oknum – oknum di DKP. ‘’Setelah itu, mereka ternyata nggak terima apa – apa dari uang itu, padahal dana sebesar Rp 50 juta itu kan untuk bantuan modal usaha,’’ beber Mori.

Temuan menyangkut adanya kelompok minapolitan yang dana bantuannya diduga ditilep ini sudah mereka klarifikasi ke pihak DKP NTB sendiri. Mori selaku Ketua Tim juga melakukan penelusuran di Pulau Bungin, di Sumbawa dan Labuhan Lombok. Ia juga menelusuri perahu bantuan yang di Kabupaten Bima. Setelah menelusuri bantuan perahu di dua titik tersebut, diketahui bahwa bantuan perahu di Pulau Bungin cukup memenuhi syarat. Hanya saja, perahu – perahu tersebut rupanya tidak kunjung diberikan karena belum dilunasi ke pemiliknya. Sementara, perahu yang di Labuhan Lombok berada dalam kondisi karam.

Mori juga mengungkapkan bahwa pengadaan perahu tersebut memang bermasalah. Perahu yang dibuat tidak saja jauh lebih murah dibanding pagu anggarannya. Lebih dari itu, menurut pengusaha yang mengerjakan pembuatannya, perahu – perahu tersebut ternyata belum dibayarkan, padahal dananya sudah lebih dulu dicairkan di DKP. ‘’Saat itu kami ingatkan, tolong laporan yang kami terima ini diselesaikan baik – baik, karena ini bisa berpotensi pidana,’’ saran Mori. Rupanya saran wakil rakyat dianggap angin lalu. Buktinya, tindakan-tindakan yang mengarah ke pelanggaran hukum dalam penanganan proyek-proyek di institusi ini diduga masih kerap terjadi.

Nah, data dan informasi telah mencuat ke publik. Apa sikap penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian? Mudah-mudahan informasi yang telah menjadi konsumsi publik ini, tidak dianggap angin lalu. Besar harapan masyarakat agar penegak hukum segera meresponsnya. Bila perlu lembaga penegak hukum menjemput bola, turun ke lapangan tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Atau harus menunggu laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). (*)

Halaman 6

Guru dan Dilema Kepangkatan Oleh AHUN 2013 agaknya seperti “hantu” bagi para guru.

Bagaimana tidak, pada tahun itulah akan mulai diberlakukan peraturan baru tentang jabatan fungsional dan angka kredit guru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 16 Tahun 2009.

Dari logika waktu, peraturan menteri itu sebenarnya sudah siap dilaksanakan karena terbit tiga tahun lalu, namun ternyata banyak guru yang belum pernah membacanya. Memang bagaimana memahami dan siap melaksanakan jika membaca saja belum.

Dalam Permenpan itu disebutkan, agar menjadi profesional maka guru harus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), antara lain dengan mengembangkan diri, membuat publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Para guru tidak akan bisa naik pangkat kalau tidak melakukan PKB. Lalu mengapa 2013 bakal menjadi “tahun hantu”, ditandai dengan banyaknya guru yang resah karena Permenpan tersebut.

Umumnya, mereka tidak biasa mendokumentasikan semua kegiatan pembelajaran, padahal sebenarnya hal itu merupakan bagian dari pengembangan profesinya.

Banyak guru yang “malas” menuliskan kegiatan pembelajaran, sehingga karya-karya ilmiah dan publikasi ilmiahnya tidak terdokumentasikan.

Logika Terbalik Dari cerita pengalaman seorang kawan yang memberi pelatihan dan pembimbingan teknis tentang angka kredit jabatan fungional guru, lebih dari 90 persen guru berpikir dengan logika terbalik. Mereka baru tergerak untuk membuat publikasi ilmiah ketika “merasa butuh naik pangkat”, padahal mestinya publikasi itu disiapkan setiap saat dalam kapasitas mereka sebagai guru profesional. Kemudian hasil publikasi tersebut didokumentasikan, ditulis sebagai karya ilmiah, dan baru diberi penghargaan angka kredit untuk naik pangkat.

Pola pikir “membuat karya ilmiah atau publikasi ilmiah kalau mau naik pangkat” itulah yang rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa guru-guru kita belum profesional. Logika terbalik inilah yang membuat banyak guru berhenti di golongan ruang kepangkatan IV-A, kare-

M. Yasin Castro ( Peminat Wacana SosDem )

Mulailah keluar dari zona nyaman. Marilah kita menjadi guru yang haus informasi, selalu tergerak untuk berpikir out of the box. Guru harus mau dan rajin membuka internet, karena berkat kemajuan teknologi akses ini menjangkau ke seluruh pelosok wilayah. na peraturan lama untuk naik pangkat dari III-A ke atas tidak mensyaratkan guru harus membuat karya ilmiah atau publikasi ilmiah.

Dengan peraturan yang baru, yakni Permenpan & RB Nomor 16 Tahun 2009, untuk kenaikan pangkat mulai III-B ke atas guru harus membuat karya ilmiah dan karya inovatif. Penulis khawatir, jangan-jangan ke depan para guru banyak yang berhenti di golongan ruang pangkat III-B karena “malas” membuat karya ilmiah. Kalau itu yang terjadi, maka gagallah tujuan pemerintah untuk mendorong guru menjadi lebih profesional. Selama pola pikir dengan logika terbalik ini belum diluruskan, tentu sulit mencetak guru yang profesional.

Malas Menulis Lebih dari 80 persen guru yang saya tanya di setiap pelatihan menjawab, “malas menuliskan kegiatan pembelajran yang dilakukan”.

Selebihnya menjawab “belum pernah tahu cara membuat karya ilmiah,” ungkap salah satu kawan. Lebih jauh dijelaskan sebenarnya banyak guru yang sudah melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran, entah itu pada metode, media, atau model pembelajaran interaktif lain. Hanya persoalannya, mereka tidak menuliskan langkah-lang-

kah, persiapan, dan pelaksanaannya, sehingga tidak ada dokumentasinya.

Padahal jika mau menuliskan, para guru akan mempunyai karya ilmiah yang bagus, dan itu bisa dihargai dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Ketika merasa “dikoyak-koyak” untuk naik pangkat, barulah banyak yang “kelabakan” untuk menulis karya ilmiah.

Tak jarang penulis juga menemukan berbagai hasil karya ilmiah guru yang dibuat dengan sistem SKS alias “Sistem Kebut Semalam” yang barang tentu hasilnya tidak maksimal. Malah banyak penulis temukan hasil karya ilmiah guru “hanya copy paste” dari karya ilmiah guru yang lain. Polapola demikian merebak, karena para guru masih berpikir dengan logika “membuat karya ilmiah kalau mau naik pangkat”. Akibatnya, seperti kata orang Lombok, “pinakpinak wah berembe-rembe entan sok ne jari”.

Zona Nyaman Apakah pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan secara intensif? Tentu saja sudah, mulai dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, dari kabupat-

en ke kabupaten, kota ke kota, dalam rentang waktu dan intensitas yang memadai. Namun harus disadari kemampuan guru memang sangat heterogen. Wilayah geografis, infrastruktur di berbagai daerah, termasuk kondisi keamanan juga menjadi kendala.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh guru? Mulailah keluar dari zona nyaman. Marilah kita menjadi guru yang haus informasi, selalu tergerak untuk berpikir out of the box. Guru harus mau dan rajin membuka internet, karena berkat kemajuan teknologi akses ini menjangkau ke seluruh pelosok wilayah.

Mengapa harus internet? Karena semua peraturan dan materi tentang pengembangan guru, kepala sekolah, dan pengawas sudah diunggah dalam website yang bisa diunduh kapan saja dimana saja. Termasuk Permenpan & RB Nomor 16 Tahun 2009 yang lengkap dengan petunjuk, cara membuat, dan sistematika masing-masing karya ilmiah untuk guru. Persoalannya hanya tinggal mau, atau tidakkah guru keluar dari zona nyaman.

Gubernur minta dukungan pusat lanjutkan proyek strategis di NTB Janji presiden harus direalisasikan

*** Dinas PU bantah titik banjir bertambah Yang pasti Mataram belum bebas banjir

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

Persempit Praktik Kolusi Selong (Suara NTB) Setelah mengoperasikan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bisa mempersempit ruang gerak praktik kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tender pengadaan barang dan jasa. Pemerintah di tanah Gumi Selaparang ini juga telah mampu berhemat anggaran. Pada awal beroperasi 2012 lalu, dihemat anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Ahmad Dewanto Hadi. Menjawab media, ia menyatakan sejak berlaku LPSE tatap muka langsung antara kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa dengan rekanan tidak ada. Hal ini jelas menutup kemungkinan praktek KKN dalam penentuan pemenang.

Meski demikian, tidak ditampik Dedi-panggilan akrab Kabag Adpem Lotim ini, ada ruang gerak lain yang terkadang dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun, berlakunya LPSE jauh lebih aman dan ada penghalang dari praktek KKN tersebut. Salah satunya yang sedikit memberi ruang, katanya, masih berlakunya sistem semi manual dalam LPSE ketika melakukan evaluasi dan verifikasi penentuan pemenang atas rekanan-rekanan yang masuk memberikan tawaran.

“Evaluasi kita masih semi online. Apa saja yang dianggap memenuhi persyaratan itu kita centang, jika tidak ada sistem yang mengolah dan menolaknya,” sebutnya. Kegiatan semi sistem komputer inilah Itu yang menjadi ruang karena masih ada keterlibatan manusia. “Secanggih apapun sistemnya, ada aja cara orang mensiasatinya,” imbuhnya.

Mengenai penghematan, sejauh ini kertas dokumen sudah tidak digunakan lagi. Baik oleh rekanan sendiri maupun Pokja pengadaan atau panitia pengadaan barang dan jasa seperti istilah yang dipakai sebelumnya. Sebelum LPSE, semua panitia ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Jumlahnya pun cukup banyak yang secara otomatis memerlukan anggaran.

Hadirnya LPSE bisa mempersempit jumlah tenaga yang dilibatkan. Saat ini saja, pokja yang ada hanya 21. Jumlah itupun masih berdasar SKPD. Karenanya, menurut Dedi ke depan, ia akan batasi lagi menjadi 10 pokja. “Kita mau perkecil pokja lagi,” ucapnya. Mengenai kualifikasi tenaga pokja, diyakinkan Lotim tidak kekurangan. Semua yang dilibatkan merupakan tenaga yang sudah bersertifikasi.

Disampaikan pengadaan LPSE hanya berlaku bagi nilai anggaran di atas Rp 200 juta. Baik itu untuk pengadaan barang, konstruksi, dan jasa konsultasi. Di bawah dana itu masih menjadi kewenangan SKPD masing-masing.

Selanjutnya disampaikan, pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tahun 2013 ini terdapat 57 paket yang dilelang. Nilainya mencapai Rp 48 miliar. Dari jumlah itu, ada yang 42 paket dinyatakan sudah selesai dan tanda tangan kontrak pengadaannya. Sisanya, sebanyak 15 paket masih dalam proses. (rus)

(Suara NTB/rus)

LPSE - Ahmad Dewanto Hadi menunjukkan Sistem LPSE Lotim yang bisa diakses banyak pihak di kantornya, Jumat kemarin.

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pemerintah akan Berlakukan Impor Kebutuhan Pokok Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan membuka peluang impor untuk mengimbangi kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok yang saat ini melambung di dalam negeri.

Mengingat, beberapa di antara komoditi pertanian dan hortikultura harganya disebut naik signifikan.

Rencana impor ini disebut Menteri Pertanian Ir. H. Suswono, MMA saat memantau harga di pasar Mandalika Mataram, Jumat (12/7). Beberapa komoditi di antaranya yang disorot, bawang merah yang harganya sudah mencapai Rp 45 ribu sampai Rp 50 ribu/Kg. cabai rawit di pasar percontohan tersebut mencapai Rp 95 ribu sampai Rp 100/Kg. Demikian pula harga daging yang sudah mencapai harga Rp 95 ribu hingga Rp 100 ribu/Kg. Rencana impor beberapa kebutuhan yang harganya melambung tersebut, menurut Suswono akan disesuaikan dengan kondisi stok dan perkembangan harga selanjutnya. Untuk saat ini disebut harga yang berkembang masih fluktuatif.

“Salah satu yang bisa kita lakukan dengan mengimpor dari negara Cina dan Thailand,” katanya. Selain itu, kel-

ompok tani harus mampu meningkatkan produksi dalam jumlah besar. Dengan demikian ketersediaan stok bisa dikendalikan yang secara otomatis akan menekan kenaikan harga.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahan Pangan, Hj. Husnanidiaty Nurdin secara terpisah mengatakan, pemerintah daerah sedang mengupayakan peningkatan produksi kelompok-kelompok masyarakat untuk dua jenis komoditi penyumbang inflasi terbesar, yakni cabai dan tomat.

Terdapat 40 desa yang akan diberikan bantuan kepada kelompok sebesar Rp 47 juta untuk masing-masing desa. Dimana alokasi dana tersebut dalam hal pengembangan pembibitan dan pningkatan produksi.

Kemudian untuk efisiensi anggaran, tahun ini dialokasikan bantun kepada 10 kelom-

(ant/bali post)

PANTAU - Menteri Pertanian Ir. H. Suswono, MMA saat memantau harga di pasar Mandalika Mataram, Jumat (12/7). pok di Perumnas. Anggaran tersebut diberikan sebesar Rp 5 juta kepada masing-masing komplek untuk pemanfaatan pekarangan.

“Dana-dana yang kita siap-

kan itu hanya sebagai stimulan untuk memancing minat masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan. Kalau sudah pekarangan dimanfaatkan untuk menanam kebutu-

han-kebutuhan yang memberi sumbangan inflasi dua kali lipat maka kebutuhan sendiri sudah bisa dipenuhi untuk tidak membeli,” katanya kepada Suara NTB. (bul)

Produsen Makanan Mengandung Zat Berbahaya Harus Diberi Sanksi Tegas Mataram (Suara NTB) Pada saat bulan puasa seperti sekarang ini, banyak dijual makanan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti makanan yang mengandung bahan pengawet tidak untuk makanan, boraks, zat pewarna berbahaya, dan zat berbahaya lainnya. Hal ini tentu sangat membahayakn masyarakat yang menjadi konsumen. Untuk itu pemerintah dan pihak terkait diminta menindak tegas produsen makanan terse-

but.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc.,MH, banyaknya makanan yang mengandung zat-zat berbahaya beredar di pasaran merupakan cerita lama. Untuk itu pemerintah diminta lebih sigap dalam mengatasi persoalan ini.

“Masyarakat harus mendapatkan jaminan makanan yang dikonsumsi itu sehat. Bagaimana caranya? Tentu BPOM pengawasannya lebih intensif,” ujarnya. Tidak hanya banyak beredar di bulan puasa,

makanan yang mengandung zat berbahaya juga banyak dijual sebagai jajanan anak-anak sekolah.

Hal ini akan dapat merusak generasi muda.

Menurutnya peran pihak terkait tidak hanya sebatas mengimbau mengenai zat-zat berbahaya dalama makanan, tetapi juga harus memberikan sanksi tegas kepada produsen makanan tersebut. “Pemerintah harus punya langkah pasti bagaimana memberikan sanksi kepada produsen.

Jangan sampai mereka dibiarkan

memproduksi makanan-makanan yang dapat merusak generasi bangsa,” tegasnya.

Dalam menindak produsen tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa digunakan. Saat ini yang diperlukan hanyalah ketegasan dari pihak terkait dalam menghentikan hal tersebut. “Pemerintah harus bekerja keras dengan lembaga yang ada bagaimana melindungi masyarakat dari makanan-makanan berbahaya sepert itu,” ujarnya.

Pihak terkait juga lanjutnya harus lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai zat-zat berbahaya yang tidak boleh dicampur dalam makanan. Sosialisasi melalui media juga harus lebih massif dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui dan menyadari zat-zat yang tidak boleh dicampurkan dalam makanan beserta resikonya bagi kesehatan. Disamping pendampingan secara intensif untuk produsen makanan juga diperlukan. (yan)

Banyak Investasi di Sumbawa Sebatas Wacana Sumbawa Besar (Suara NTB) Dengung investasi di daerah ini kian kencang. Makin banyak pula terdengar para investor yang kabarnya mengincar sejumlah wilayah di daerah ini.Namun ternyata, itu hanya sebatas wacana dan investor “akan” dengan segudang rencana. Namun realitasnya di Sumbawa, investasi riel yang ada

DANA TUNAI KERJASAMA DENGAN INVESTOR ASING DAN PINJAMAN SEGALA PROJEK SEINDONESIA SDAI JKT HUB: DANIE 081219610974,ANTO 081380089145

masih minim.

“Belum ada yang riel, sebatas omongan dan rencana.

Sebab, kami berpatokan pada pengurusan ini para investor.

Nyatanya sejauh ini, hanya ada beberapa yang mengurus izin ke kami,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH) Sumbawa, Ir. Dirmawan, menanggapi geliat investasi di daerah yang tampaknya cukup marak, namun minim realisasi.

Katakanlah, informasi wilayah pesisir di kecamatan Tarano yang diincar investor.

Begitu pula, isu jual beli lahan di Pulau Moyo untuk pembangunan villa maupun ho-

tel. Ataupun lokasi-lokasi lainnya di Sumbawa. Secara umum, para investor tersebut terkendala masalah lahan. Isu-isu liar mengenai investasi ini, kerapkali dimanfaatkan para spekulan tanah, yang menbuat harga tanah melonjak. “Ini yang justru menghambat investasi. Melihat harga tanah yang tinggi, investor jadi balik kanan,” tandas Dirmawan, seraya meminta masyarakat untuk tidak gampang terprovokasi menjual tanahnya ke spekulan.

Sepengetahuannya, pada tahun ini, baru ada beberapa investor yang menurus izin ke BPM LH. Seperti investor si-

sal di Lunyuk dan Pelampang.

Serta usaha garam di sejumlah lokasi. Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa sudah sangat terbuka dengan in-

vestasi dengan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan. “Kita sudah sangat welcome dengan investor,” pungkas Dirmawan. (arn)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

MEMBANGUN olahraga tak hanya bicara tentang teori dan program pelatihan saja, namun membangunan prestasi olahraga juga harus dilakukan dengan hati. Dalam hal ini pelatih dan pengurus harus membangun komunikasi dengan atlet dengan pendekatan hati.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, kepada Suara NTB di GOR 17 Desember Turude Mataram, Jumat (12/7) kemarin.

“Kalau ingin membangun prestasi olahraga, kita tidak boleh bicara soal (Suara NTBfan) teori dan program latihan saja. Kita H. MNS. Kasdiono harus bisa menyentuh hati para atlet juga, dan insya Allah pembinaan akan berjalan lancar,” ucapnya.

Menurut Kasdiono, bila hati atlet sudah disentuh maka akan memudahkan langkah cabor untuk membina atlet. Karena para atlet yang tersentuh hatinya akan merasa nyaman dan setelah itu akan termotivasi berlatih guna mencapai prestasi yang ditargetkan.

Dalam artian, bila cabor biasa menyentuh hati atlet maka semua hal bisa teratasi, dalam hal ini atlet tak akan menuntut hal yang macam-macam.

Lanjut Kasdiono, membina atlet merupakan tugas cabor, itu artinya cabor harus mampu mempertahankan prestasi atlet. Namun yang lebih penting dalam membina atlet itu bagaimana cabor memberikan kenyamanan kepada atlet.

Dalam hal ini atlet itu harus dirangkul hatinya, sehingga atlet itu merasa ada yang melindungi dan memperhatikan mereka.

Soal adanya beberapa atlet yang tidak disiplin memang merupakan sikap yang sulit diterima oleh pelatih dan cabor. Namun demikian Kasdiono berharap pada pelatih dan cabor agar tetap berupaya membimbing atlet yang kurang disiplin, agar bisa disiplin. Tentunya dengan pendekatan hati, begitu juga dengan atlet harus memahami tugas pelatih dan pengurus cabor.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Kasdiono setelah mendengar beberapa atlet unggulan NTB yang dicoret dari cabor karena dinilai kurang disiplin. Salah satunya atlet peraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012, Rissa Septiyarini yang dicoret dari atlet tarung derajat NTB. Menanggapi soal pencoretan Rissa dari atlet tarung derajat, Kasdiono selaku ketua umum KONI NTB mengaku tidak bisa berbuat banyak. Dalam hal ini dirinya tak bisa mengintervensi terlalu jauh mengenai keputusan cabor. Ia berharap kedepannya tidak lagi terjadi pencoretan atlet oleh cabor. (fan)

Muenchen Thiago Alcantara kini dibekap ngambek, karena ia terus dibangkucadangkan oleh Barcelona. Dan mantan pelatih Barcelona yang kini menukangi Bayern Muenchen, Pep Guardiola seakan memancing di air keruh.

Thiago membulatkan hati hengkang dari Blaugrana karena di klub itu telah bercokol Xavi Hernandez yang dianggap piawai menempati posisi lini tengah.

Gayung bersambut. Guardiola datang dan senang bak mendapat durian runtuh mendengar warta bahwa mantan anak asuhannya itu tidak betah berlama-lama berada di klub elite La Liga itu, sebagaimana dikutip dari situs Marca.

Asa Thiago menambatkan bahtera di Bayern Muenchen sebenarnya bukan tanpa kendala. Ia masih harus bersaing dengan dua punggawa “FC Hollywood”, yakni Mario Goetze dan Toni Kroos. Nilai kontrak Thiago ditaksir sekitar 22 juta euro. Guardiola dalam sebuah konferensi pers mengutarakan minat mendatangkan Thiago.

“Ya, kami ingin mengontrak dia. Saya telah berbicara dengan Rummenigge -CEO Bayern Muenchen- dan Sammer, meski itu bukan berita. Kami masih harus menanti dan melihat perkembangan lebih lanjut.”

“Tidak ada yang sebenarnya ingin meninggalkan Barca, tapi soalnya mereka ingin terjun bermain. Thiago ingin tampil bertanding. Karena itu, kami menyodorkan tawaran.”

“Kami akan melakoni banyak pertandingan dan memerlukan rotasi pemain. Thi-

Neville Dukung Rooney di MU

(ant/bali post)

Manchester Gary Neville mengatakan para pendukung akan berada di belakang Wayne Rooney bila ia membela panji Manchester United (MU) di awal musim kompetisi 2013/2014.

Pasukan David Moyes akan melakoni laga perdana melawan Swansea City yang digelar pada 17 Agustus.

Spekulasi mengenai m a s a depan striker timnas Inggris itu terus merebak, se-

Wayne Rooney

bagaimana dikutip dari situs SkySports.

Rooney banyak disebut-sebut telah diminati sejumlah klub, sebut saja Chelsea, Arsenal, dan Paris St.Germain (PSG), meskipun pelatih MU David Moyes telah menegaskan bahwa Roo -panggilan akrab buat Rooney - tidak bakal dijual.

Warta teranyar menyebutkan bahwa Rooney dipulangkan dari tur pra-musim MU ke Asia karena ia mengalami cedera hamstring.

Mantan pemain MU, Neville yakin bahwa Rooney senantiasa memegang teguh komitmen, terlebih dengan adanya dukungan dari fans.

“Ketika seseorang sudah melewati karier selama 10 atau 15 tahun, maka keraguan bukan pada tempatnya lagi, meski dalam sepak bola segala sesuatunya dapat saja terjadi, utamanya berkaitan dengan Wayne, Manchester United atau pemain timnas Innggris.”

“Tidak dapat diragukan bahwa dalam beberapa pekan, saya sungguh yakin bahwa fans akan mendukung dia.

Ia pemain hebat. Manchester United dan fans bakal menerima hal tersebut,” katanya. “Saya yakin Wayne Rooney dan Man United dapat menjalin kerjasama,” kata Neville. (ant/bali post)

ago dapat tampil dengan mengenakan nomor punggung 6, 8, 10, 11, bahkan 7,” kata Guardiola.

Guardiola memuji Thiago.

Katanya, “Thiago dapat bermain di tiga atau empat posisi. Ia bahkan gemilang dalam duel satu lawan satu. Saya tahu betul ia pemain potensial.

Ia pemain hebat. Thiago demikian penting. Sammer dan Rummenigge tahu alasan saya merekrut Thiago. Ia pemain istimewa.”

Pep Guardiola tanpa tedeng aling-aling memuntahkan rasa amarah dan meluapkan rasa kecewa kepada para direktur Barcelona dalam sebuah konferensi pers.

“Saya telah melakukan perjalanan sejauh 6.000 kilometer dan meminta kepada para pejabat di Barcelona untuk tidak mengganggu saya lagi. Sayangnya mereka tidak dapat memenuhi janjinya itu,” kata bos anyar Bayern Muenchen sebagaimana dikutip dari situs Marca.

“Ada terlalu banyak hal yang telah kelewat batas. Saya sungguh kecewa dengan penggunaan isu berkaitan dengan kondisi sakit Tito Vilanova.

(Suara NTB/ist)

REUNI – Momen kebersamaan Pep Guardiola dan Thiago Alcantara saat sama – sama masih di Barcelona. Keduanya dimungkinkan untuk reuni di Bayern Muenchen menyusul kemungkinan hengkangnya Thiago dari Barcelona.

Saya tidak akan pernah melupakannya,” katanya menambahkan.

“Saya menjenguk Tito Vilanova di New York dan jika saya tidak menemui dia, ini karena saya sedang terkendala dengan sejumlah komitmen,” katanya. Berkaitan dengan Neymar, ia mengatakan, “Saya pernah berbicara dengan Neymar tiga tahun lalu lewat telepon. Itu pun karena

presiden Rossell meminta saya untuk membujuk dia bergabung ke Barca. Itu kalau memang dia bersedia.”

“Nah, ketika saya menjadi manajer Bayern, silakan melihat bahwa situasinya telah berubah. Saya bertemu dengan dia dan ayahnya di New York. Lima menit kemudian, saya tahu ia ingin bergabung ke Barca,” katanya.

Guardiola meneruskan

penjelasannya, “Saya sendiri yang memutuskan pindah.

Saya putuskan sendiri waktunya. Saya berkata kepada mereka agar senang dengan pekerjaannya. Saya berharap mereka memperoleh sukses.

Klub itu ada di hati saya.”

Barca mengumumkan maklumat pengangkatan Tito Vilanova sebagai pelatih Barca ketika Guardiola menyatakan mundur. (ant/bali post)

Pellegrini Ingin Berhemat Manchester Manajer anyar Manchester City, Manuel Pellegrini mengisyaratkan bakal mengobarkan revolusi dengan berhemat soal kebijakan transfer pemain dalam 24 jam ke depan.

Pellegrini menyertai skuat City dalam tur pra-musim klub itu ke Afrika Selatan. Pelatih asal Chile itu akan mendampingi The Citizens manakala menghadapi Supersport United di Pretoria pada Minggu, disusul laga selanjutnya di Durban pada Kamis depan.

“Kami coba membawa sejumlah pemain terbaik dalam skuat ini.

Saya senantiasa terbuka dengan para pemain muda, dan tentu para pemain yang tampil baik,” katanya sebagaimana dikutip dari situs SkySports.

Pellegrini juga menggarisbawahi tekadnya terus memperkokoh skuat City dengan melakukan transfer sejumlah pemain baru. Ia tidak merinci lebih lanjut mengenai target pemain yang ia akan bidik.

Ia menyatakan, “Kami tidak tahu saatnya, siapa (pemain) yang bakal datang ke sini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum kami meninggalkan Afrika Selatan. Mungkin kami akan mewartakan warta baru,” kata Pellegrini.

Pellegrini belakangan akan merombak kebijakan soal transfer pemain. Ini lantaran City dikenal sebagai tim yang jor-joran membeli pemain-pemain baru dengan harga yang relatif tinggi.

Pada Mei 2012, City telah merogoh kocek dalam-dalam dengan menggelontorkan dana sebanyak 600 juta pound (Rp 9 triliun) untuk membiayai transfer pemain, termasuk mendatangkan pemain bintang, seperti Robinho, Sergio Aguero, Yaya Toure, dan Samir Nasri. (ant/bali post) Manuel Pellegrini

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

(ant/bali post)

Pendekatan Hati

Thiago Ngambek, Guardiola Senang

SUARA NTB

Sabtu, 13 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

‘’Barangsiapa muntah secara tidak sengaja dan ia sedang berpuasa maka yang bersangkutan tidak diminta mengganti. Namun, barangsiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti puasanya’’ (H. R. Ashabus Sunan)

Bahayanya Tidur Setelah Sahur TIDUR setelah sahur memang tidak haram. Namun, dari sisi ilmu gizi dan kesehatan tidur setelah makan sangat tidak dianjurkan, bahkan dalam kategori dilarang karena dampak buruknya sangat banyak.

Dikutip dari Tribunnews.com, dampak tidur setelah sahur perut akan jadi buncit, karena saat tidur tubuh jadi hemat energi dan secara otomatis lemak akan mudah tertimbun di perut kita. Selain itu akan terjadi refluks, karena makanan belum dicerna maka bisa berbalik dari lambung ke kerongkongan karena pengaruh gravitasi akibat kita tidur. Jika terjadi refluks maka asam lambung akan naik dan melukai kerongkongan. Karena mengalami luka, kerongkongan akan terasa panas seperti terbakar, dan mulut pun terasa pahit.

Normalnya isi lambung/maag akan kosong kembali sekitar dua jam setelah kita makan, tapi kalau posisi tubuh kita berada pada posisi baring, maka proses pengosongan lambung/maag akan terhambat/terlambat. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya gangguan pencernaan, seperti mencret atau sembelit tergantung bahan makanan yang kita makan.

Meningkatnya resiko terkena stroke juga bisa saja terjadi kalau kita tidur setelah sahur. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa orang yang memiliki jeda paling lama antara makan dan tidur mempunyai risiko terendah untuk mengalami stroke.

Jika seandainya kita masih ingin tidur setelah makan sahur atur saja minimal 2 jam setelah makan sahur baru tidur. Tak heran jika banyak ulama berpendapat bahwa tidur setelah makan sahur sebaiknya tidak di lakukan .

Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan bahwa makan sahur jangan ditinggalkan dan dianjurkan untuk diakhirkan waktunya jadi sampai menjelang Subuh atau waktu imsyak, sehingga secara logika maka setelah sahur maka langsung dilanjutkan ibadah Shalat Subuh dan jika setelah Shalat Subuh dilanjutkan dengan wirid sampai matahari terbit. (berbagai sumber)

Bebalung

Berbuka atau sahur dengan bebalung sungguh nikmat. Apalagi, jika disajikan bersama dengan nasi yang masih panas. Berbuka atau sahur akan semakin nikmat, bila ada sambal limau. Berikut ini cara membuat bebalung, makanan khas tradisional Lombok.

Bahan : · 1 kilogram tulang iga sapi atau kerbau yang masih ada dagingnya Bumbu : · 10 biji bawang putih · 10 biji bawang merah · 3 ruas jari laos · Daun asam muda (romot) Cara Pembuatan : Bawang merah dan bawang putih ditumbuk kasar atau ada yang suka dihaluskan. Rebus bumbu dan laos yang telah digeprek, daun asam jawa direbus bersama tulang iga sapi sampai dagingnya empuk. Perkembangan sekarang, daun asam kadang tidak terlihat waktu penyajian. (sumber BKP NTB)

(Suara NTB/ham)

MASJID BERSEJARAH - Masjid Jami’ Praya yang terletak di Kelurahan Prapen merupakan salah satu masjid bersejarah di Pulau Lombok. Beberapa arsitektur bangunan ini masih dipertahankan sejak zaman Belanda. (insert) Masjid ini pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam, khususnya di Lombok Tengah. Bahkan, setiap sore menjelang berbuka puasa, masjid ini selalu ramai didatangi ribuan jemaah di Kota Praya untuk mendengarkan pengajian dari tokoh-tokoh agama yang memberikan tausyiah secara bergiliran. Kondisi Masjid Jami’ Praya saat sekarang ini.

Selama Ramadhan

Diperketat, Pengawasan Disiplin PNS di Loteng

Praya (Suara NTB) Pengawasan atas disiplin dan kinerja pegawai di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) selama bulan Ramadhan tahun ini akan lebih diperketat. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga kinerja pegawai. Mengingat ada kencenderungan kinerja dan disiplin pegawai menurun selama Ramadhan.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Setda Loteng, H.Nursiah, S.Sos. M.Si., ketika ditemui di kantornya, Jumat (12/7). Menurutnya, jika ada pegawai yang ketahuan malas-malasan kerja selama Ramadhan, maka tidak akan ada toleransi dan langsung ditindak tegas. Namun, pemberian sanksi akan diberikan sesuai jenjang yang ada, yakni melalui atasan masing-masing.

“Sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 sudah jelas mengatur pembinaan dan pemberian sanksi secara berjenjang. Dan, itu yang patokan kita,” jelas Nursiah.

Meski demikan, ia mengakui kalau sejauh ini tingkat disipiln pegawai lingkup Pemkab Loteng masih cukup bagus. Artinya, belum ada yang terlalu mencolok. Dalam beberapa kali koordinasi dengan dinas-dinas terkait, tingkat disiplin pegawai masih cukup baik.

Tetapi dengan begitu, bukan berarti pihaknya tidak melakukan pengawasan.

Diakuinya, ada beberapa laporan yang masuk terkait disiplin beberapa pegawai di beberapa SKPD lingkup Pemkab Loteng. Namun, setelah ditelusuri masih pada kategori wajarwajar saja. “Tapi yang jelas pengawasan dan pemantauan atas disiplin pegawai tetap dilakukan,” tegas mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini. (kir) H.Nursiah

zakat ini, merupakan program rutin dari Baznas Provinsi setiap 4 bulan terhadap orang yang membutuhkan bantuan.

Diakuinya, untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April pihaknya sudah menyalurkan zakat sebesar Rp 1 miliar beberapa waktu lalu.

Setelah itu disusul dengan penyaluran zakat sebesar Rp 1 miliar periode kedua bulan Agustus mendatang. ‘’Untuk berikutnya, kita akan salurkan akhir tahun dengan jumlah yang sama,’’ ujarnya. (ham)

Mataram (Suara NTB) Puasa baru beberapa hari.

Di Kota Mataram, beberapa warung makan mulai berjualan secara diam-diam, begitu juga gelandangan dan pengemis (gepeng) mulai menyebar.

Namun sayangnya, hal itu seolah tak terlihat oleh Satpol PP Kota Mataram yang terkesan tutup mata.

Pantauan Suara NTB, Jumat (12/7) di beberapa warung makan seperti di Jalan Ismail Marzuki depan kampus STMIK Bumi Gora dan Jalan Perisaian depan RSUP NTB, beberapa warung makanan nampak mulai beraktivitas. Hanya saja, sistem yang dijalankan beberapa pedagang masih terkesan sembunyi-sembunyi dengan memasang penutup di barang dagangannya.

Kendati masih terkesan tertutup, para pembeli nampaknya sudah hafal dengan gerakan isyarat yang ditunjukkan para pedagang yang duduk di depan

Masjid Harus Siapkan Takjil Berbuka

(Suara NTB/ham)

ES BUAH - Bagian sebagian besar umat Islam berbuka puasa dengan es tidak bisa dipisahkan. Bahkan, minuman ini selalu laris manis dan tetap dicari. Seperti di Karang Jangkong Cakranegara ini, seorang penjual es buah sedang melayani pembeli untuk keperluan berbuka puasa.

SELAMA bulan Ramadhan, seluruh pengurus masjid di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diimbau mempersiapkan takjil berbuka puasa di masjid masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar ibadah shalat Magrib tidak sepi di masjid.

“Jangan sampai ada kesan, selama Magrib jemaah sepi di masjid karena sebagian besar berbuka di rumah,” ungkap Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Lotim, H. Mahsun Faesal kepada Suara NTB, Kamis (11/7).

Masjid sebagai simbol aga-

ma Islam di bulan Ramadhan menjadi tempat menjalankan ibadah. “Kita imbau semua pengurus masjid dulu yang melakukan,” paparnya. Selama ini di masjid-masjid raya di kecamatan sudah banyak yang melakukan. Tinggal masjid di pelosokpelosok desa yang belum.

Takjil yang dipersiapkan dipandang cukup dengan kurma dan air mineral. Acara buka bersama diyakini akan lebih semarak dan dilanjutkan dengan menunaikan shalat Magrib secara berjamaah.

Diakuinya, pertumbuhan

penyembuhan khusus untuk itu perlu ditingkatkan daya tahan tubuh, dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan banyak minum air hangat,” terangnya.

Bagi yang tetap menjalankan ibadah puasa meski sedang sakit. Saat berbuka, penderita dianjurkan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, kaya serat dan vitamin.

Selain itu penderita juga disarankan untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih, sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang selama menjalankan ibadah puasa.

Tidak hanya mengkonsumsi lebih banyak air putih, hindari pula makanan atau minuman dingin saat berbuka puasa. Terutama makanan atau minuman yang terlalu manis, karena makanan manis dapat merangsang batuk penderita ISPA semakin parah. (nia)

Satpol PP Terkesan Tutup Mata

Baznas Provinsi Siap Salurkan Zakat Senilai Rp 1 Miliar siap menerima. Tapi untuk menyalurkan zakat adalah ranahnya Baznas kabupaten/ kota,’’ ungkap Ketua Harian Baznas Provinsi NTB TGKH. Muhammad Anwar MZ, kepada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/7) lalu.

Meski demikian, lanjut pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah Duman Lingsar Lombok Barat ini, Baznas provinsi akan menyalurkan zakat sebesar Rp 1 miliar lebih pada bulan Agustus atau menjelang Idul Fitri. Penyaluran

Mataram (Suara NTB) Meski sakit tidak menjadi halangan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa. Apalagi saat sekarang ini, penyebaran penyakit seperti inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) meningkat. Selain karena faktor cuaca yang tak menentu, daya tahan tubuh yang lemah menjadi pemicu utama seseorang mudah terserang penyakit. Namun, sakit tidak menjadi alasan kaum Muslimin Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi kepada Suara NTB Jumat (12/ 7), menjelaskan, meningkatnya jumlah penderita penyakit ISPA di Kota Mataram ratarata disebabkan oleh virus. Untuk itu agar puasa tetap lancar dan tidak terganggu sakit, dapat diminimaisir dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. “virus itu tidak ada

Warung Buka Diam-diam

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB mengharapkan orang yang memiliki harta lebih menyalurkan sebagian kecil harta yang dimiliki pada Baznas yang ada di kabupaten/ kota di NTB. Nantinya, bagian dari harta itu akan disalurkan pada orang yang membutuhkannya. Apalagi pada bulan puasa ini, mengeluarkan zakat fitrah adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan kaum Muslimin. ‘’Kalau ada yang menyalurkan ke Baznas Provinsi kami

Sakit, Tidak Jadi Halangan Berpuasa

masjid di Lotim ini cukup pesat.

Data terakhir, April 2013 lalu jumlah masjid di Lotim mencapai 1.499 unit. Minat membangun masjid cukup tinggi. Jumlah masjid yang ada bahkan jauh lebih banyak dari jumlah dusun yang ada. Ribuan masjid tersebut tersebar di 254 desa dan ratusan dusun. Jumlah masjid jauh melebihi dusun, karena banyak ditemukan dalam satu dusun jumlah masjid lebih dari satu.

Pembangunan masjid sebagian besar menggunakan swadaya masyarakat. Campur tangan pemerintah terbilang

tidaklah seberapa dibandingkan swadaya masyarakat.

“Kita beryukur, masyarakat bangun masjid tidak terlalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah,” ucapnya.

Banyaknya masjid di Lotim ini tidak lepas dari aktivitas pemekaran desa yang dilakukan pemerintah. Satu desa sudah terasa diwajibkan ada masjid raya. Dilihat dari segi bentuk, masjid-masjid di Lotim ini pun sebagian besar bertingkat.

“Masyarakat sekarang sudah mikir ke atas semua ketika membangun masjid,” ujarnya. (rus)

warung dagangannya. Bahkan di Jalan Perisaian, para pedagang dengan terang-terangan menawarkan kepada para pengguna jalan untuk istirahat makan siang. “Mau makan Mas, ayo masuk saja,” ujar salah seorang pedagang.

Sementara itu, beberapa gepeng juga terlihat di beberapa titik seperti di lampu merah perempatan Karang Jangkong dan perumahan warga. Untuk di Perempatan Karang Jangkong, ada beberapa perempuan berjilbab dan anak-anak yang membawa kotak amal. Ketika wartawan mencoba mengabadikan gambarnya, para pembawa kotak amal itu nampak kalang kabut bahkan hingga meloncati pagar sebuah kantor.

Tak hanya itu, di beberapa perumahan juga nampak ibu-ibu tua berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Bahkan, ada seorang ibu tua yang nampaknya kelelahan hingga tertidur di depan pagar rumah di wilayah Kelurahan Mataram Barat.

Terkait hal itu, pihak Satpol PP Kota Mataram yang mencoba dimintai konfirmasi seolah tak memberi tanggapan. Beberapa pejabat di aparat milik Pemkot Mataram itu juga sulit dihubungi. Padahal, beberapa waktu lalu, pihak Satpol PP merencanakan akan menggiatkan operasi, namun nyatanya hal itu tidak dilakukan. Bahkan di pos penjagaan, hanya ada beberapa anggota yang terlihat.

Salah seorang pejabat di Satpol PP yang enggan disebut namanya mengatakan, anggotanya saat ini sangat minim mengingat banyak yang puasa. Lagi pula, kata sumber ini, anggaran operasional Satpol PP sejauh ini sangat minim, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan operasi semacam itu. (smd)

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 11

Hujan Lebat, Rumah Warga Rata dengan Tanah

(Suara NTB/ari)

BERSIHKAN RUMAH - Sejumlah warga sedang membersihkan rumah Surianem di Dusun Teres Genit Bayan, Jumat (12/7). Rumah Surianem rata dengan tanah setelah hujan lebat mengguyur Kamis sore lalu.

Tanjung (Suara NTB) Apes dialami Surianem (30 tahun), hujan lebat yang berlangsung Kamis (12/7) sore hingga menjelang Magrib, menyebabkan rumahnya rata dengan tanah. Kediaman Surianem dan dua anaknya ini tertimpa reruntuhan tembok sekolah SDN 4 Bayan, yang jebol akibat tak mampu menahan beban air. Akibat kejadian itu, harta benda di dalam rumah milik perempuan yang ditinggal suaminya ke Malaysia ini tidak dapat diselamatkan.

Kronologi kejadian, sekitar pukul 15.00 wita atau Ba’da Ashar, hujan lebat mengguyur Lombok Utara. Di Desa Bayan, tepatnya Dusun Teres Genit, hujan justru memakan korban rumah Surianem. Jelang berbuka, tembok keliling SDN 4 Bayan setinggi 1,5 m tibatiba ambruk sepanjang 12 meter, salah satunya menimpa rumah Surianem. Topografi berbukit di mana letak sekolah lebih tinggi 1 meter di banding letak rumah, mengakibatkan ketinggian ideal tembok untuk menimbun rumah dari atap-atapnya.

Sukrati, Staf Desa Bayan yang tetangga Surianem, Jumat (12/7) mengatakan, di lokasi kejadian hanya ada 3

rumah yang berdekatan dengan Surianem. Namun letaknya tidak bersinggungan, sehingga reruntuhan tembok sekolah hanya menimpa kediaman Surianem seorang. Sukrati menyebutkan, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pasalnya Surianem sesaat sebelum runtuhnya tembok, berinisiatif pindah ke berugak tetangga bersama dua orang anaknya. Di berugak itulah, Surianem berbuka puasa.

“Kasihan sekali, perabot rumahnya tak satupun yang bisa diselamatkan, semua pakaiannya basah,” ungkap Sukrati.

Staf Desa Bayan ini menceritakan, rumah Surianem berukuran 5 x 6 m, pagar bedek, dan beratap seng. Pascakejadian itu, Surianem yang memiliki dua orang anak, masing-masing masih sekolah di bangku SD kelas 1 dan SD Kelas 4, tinggal menumpang di rumah tetangga.

Sukrati menambahkan, selain rumah warga Dusun Teres Genit tersebut, salah satu saluran irigasi Gading Datu, Desa Bayan juga jebol sepanjang 6 meter. Akibatnya saluran irigasi ini tidak efektif lagi untuk mendukung aktivitas pertanian warga. (ari)

Kasus Pengadaan Perahu

Distribusi Raskin Molor DISTRIBUSI beras miskin (raskin) kompensasi kenaikan hargaBahanBakarMinyak(BBM) molor dari jadwal. Molornya distribusi ini diduga adanya keharusan penerima kompensasi sebanyak 137.973 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)diLombokTimur(Lotim) tersebut sudah memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

“Jadi distribusi kita terhambat, karena harus pakai KPS itu,” ungkap Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Suara NTB/rus) (Setda) Kabupaten Lotim, AhAhmad Darmawan mad Darmawan di Selong, Jumat (12/7).

Dijelaskannya, distribusi raskin 13 seharusnya memang bulan Juni lalu. Raskin 14 pada bulan Juli dan ke 15 pada bulan September mendatang. Sementara, hingga pertengahan bulan Juli ini distribusi tidak kunjung dilaksanakan.

Pihaknya berharap, semua kartu miskin itu sudah 100 persen dipegang RTSPM. Setelah itu, dijanjikan pekan ini jatah raskin siap untuk didistribusikan. Prinsipnya, antara raskin Kompensasi dengan yang reguler tidak jauh beda.

Menurutnya, ada keharusan membayar Rp 1600/kg. Jatah masing-masing RTSPM pun 15 kg. Bedanya yang lain lagi, harus ada ketentuan bayar di depan. Mengenai hal itu, Pemkab Lotim sudah melakukan sosialisasi. (rus)

Penyaluran ADD Ditahan DUA desa di Lombok Tengah (Loteng) masing-masing Desa Serage Praya Barat Daya serta Desa Langko Janapria, sampai saat ini belum memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD). Tersendatnya penyaluran ADD bagi kedua desa tersebut lantaran masih ditahan Pemkab Loteng. Pasalnya, kedua desa tersebut masih bermasalah di internal pemerintahannya masing-masing. “Khusus untuk Desa Langko dan Serage, ADD-nya masih kita tahan,” ungkap Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Moh. Amim, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (12/7). Ia menjelaskan, kedua desa tersebut sampai sejauh masih bermasalah. Di mana banyak ditemukan dugan penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh kadesnya. Bukan hanya penyimpangan anggaran desa termasuk juga pada beberapa program yang dilaksanakan di desa bersangkutan. Demi keamanan, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk menahan sementara waktu anggaran desa milik kedua desa. Termasuk anggaran-anggaran lain yang berkaitan dengan desa. Sampai semua dugaan penyimpangan bisa diselesaikan. (kir)

TKI Tak Lagi Masuk Daftar KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Legislatif (Pileg) tanggal 9 April 2014. Tercatat 837.883 pemilih, dominasi perempuan sebanyak 438.318 dan 399.565 laki-laki.

Jumlah DPS Pileg ini jauh lebih kecil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu yang diketahui 868.083 pemilih. Berkurangnya jumlah pemilih di Lotim itu, karena para TKI tidak masuk catatan. Ketua KPU Lotim, Khaerul Anwar, Jumat (12/7) mengatakan TKI tidak dicatat, karena ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipersiapkan di luar negeri.

Beda dengan Pilkada, tidak ada TPS luar negerinya. ‘’Di Kabupaten Lotim, dari 254 desa yang tersebar di 20 kecamatan dipersiapkan 3.077 jumlah TPS,’’ ujarnya. Jumlah perbedaan relatif besar, karena Lotim merupakan kantong TKI. Puluhan ribu TKI asal NTB ini ada di luar negeri. Terbanyak di Malaysia. “Pileg ini kan siapkan tempat milih di luar negeri,” imbuhnya. Dari jumlah DPS yang telah diumumkan di tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan diyakinkan Khaerul tetap akan bertambah. “Sudah diumumkan di desa-desa. Saat ini kita menunggu masukkan dari masyarakat yang bisa langsung lapor ke PPS,” imbuhnya. (rus)

Mantan Kepala Diskanlut Loteng Divonis 1,6 Tahun Penjara

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskalnlut) Lombok Tengah, Ir. Winata Sikir akhirnya diganjar vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Ia terlibat tindak pidana korupsi pengadaan perahu bersama tiga orang lainnya, PPK Mardin yang divonis sama dan rekanan Ervina Handayani yang hanya diganjar satu tahun penjara.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Soegiarti SH, MH dan anggota Kayat, SH, MH, M. Idris M. Amin, SH kemarin, para terdakwa terbukti melanggar

dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tenang tindak Pidana

TKD Sudah Sesuai Beban Kerja Praya (Suara NTB) Desakan dari kalangan DPRD Lombok Tengah (Loteng) supaya besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi PNS dan pejabat ditinjau ulang, ditanggapi dingin pemerintah daerah. Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, L. Herdan, menegaskan, pemerintah daerah tidak akan meninjau ulang besaran TKD dan akan tetap berlaku untuk tahun 2013 ini.

Dikatakannya, besaran TKD yang diberikan bagi PNS dan pejabat yang berlaku saat ini sudah disesuaikan dengan tingkat beban kerja masingmasing PNS. Termasuk tingkat risiko kerja serta tanggung jawab yang dipikul PNS dan pejabat bersangkutan. “Jadi tidak benar kalau penentuan besaran TKD tidak adil. Karena semua faktor sudah diperhitungkan dalam menentukan besaran TKD yang diberikan,” jelasnya, Jumat (12/7).

Menurutnya, jika yang dipermasalahkan TKD bagi pegawai dan pejabat di Bagian Keuangan Setda Loteng yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang lain, hal itu wajar.

Mengingat jika dilihat dari be-

(Suara NTB/kir)

L. Herdan

ban kerja, kemudian risiko kerja serta tanggung jawab yang dipikul di Bagian Keuangan Setda Loteng jauh lebih berat.

Apalagi, Bagian Keuangan Setda Loteng yang mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan daerah secara menyeluruh.

“Jika di salah satu dinas, pengelolaan keuangannya bermasalah atau sampai diproses hukum Bagian Keuangan Setda Loteng pasti ikut kena imbas.

Paling tidak ikut sebagai saksi.

Karena arus keluar masuk keuangan daerah secara menyeluruh, kendalinya ada di Bagian Keuangan Setda Loteng,” jelasnya.

Melihat besarnya beban yang dipikul tersebut, maka wajar jika kemudian pegawai dan pejabat yang ada di Bagian Keuangan Setda Loteng, memperoleh TKD yang sedikit lebih tinggi dari yang lain. Justru yang jadi masalah kalau kemudian besaran TKD yang diberikan kepada pegawai dan pejabat di Bagian Keuangan Setda Loteng sama dengan yang lain.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, besaran TKD disesuai dengan tingkatan golongan dan eselon pegawai dan pejabat bersangkutan. Untuk staf besaran TKD yang diperoleh sebesar Rp 250 per bulan, pejabat eselon IV b, Rp 400 ribu dan pejabat eselon IV a Rp 500 ribu.

Sementara pejabat eselon III b Rp 750 ribu, eselon III a Rp 1 juta serta eselon II b Rp 1,5 juta.

Sementara pejabat eselon II a, dalam hal ini Sekda sebesar Rp 5 juta. Sedangkan khusus untuk Camat, kendati eselon jabatannya setingkat IIIa, besaran TKD yang diterima lebih besar Rp 2,5 juta. “Karena itu tadi, tanggung jawab dan serta beban kerjanya berbeda. Walaupun sama-sama jabatan eselon IIIa,” pungkas Herdan. (kir)

Jika Gagal, Sanksi Tegas Menanti PT. Dinamika Praya (Suara NTB) Nasib PT. Dinamika Alam Raya (DAR) selaku rekanan proyek pembangunan ruas jalan Sengkol-Mangkung dan Keling-Batujangkih, kini tengah kritis. Sanksi tegas pun sudah menanti rekanan bersangkutan. Setelah batas waktu peringatan tahap kedua yang dilayangkan Pemkab Lombok Tengah (Loteng), habis. “Sekarang kita tinggal menunggu laporan

hasil kerja pihak rekanan bersangkutan,” sebut Asisten II Sekda Loteng, Ir. Nasrun, saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

Jika dari hasil laporan yang ada, rekanan ternyata gagal memenuhi target capai pekerjaan seperti yang telah disepakati, maka sanksi tegas akan diberikan. Tentunya dengan melihat dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Namun demikian, untuk saat

Diduga Pesta Sabu

Empat Ditahan, Satu Orang Dibebaskan

Giri Menang (Suara NTB) Lima orang yang ditangkap, saat pesta sabu-sabu di sebuah room salah satu kafe di wilayah Senggigi pada Jumat (5/7) malam lalu. Empat orang sudah resmi menjadi tahanan Polres Lombok Barat, sedangkan satu orang lainnya dibebaskan. ‘’Satu orang yakni Dahlia alias Alda, yang berprofesi sebagai Partner Song ditangkap bersama empat tersangka dalam room yang sama sudah dibebaskan, dan dikenai wajib lapor. Karena dari tes urine terbukti dia tidak menggunakan sabu-sabu,’’ ujar Kaur Bin Ops Satreskrim Narkoba Polres Lobar Ipda Agus Setiawan pada wartawan Jumat (12/7).

Dijelaskannya, AS alias YY, NY alias TP, AR alias NN dan H alias GM saat ini, sudah mendekam di ruang tahanan Polres Lobar. Dan untuk YY dan TP dikenakan pasal 112, 114, 127 dan 132 Undang-undang Narkotika, sedangkan dua lainnya, yakni AR dan GM akan dikenakan pasal 127 dan 132

Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Masing masing terdakwa juga diganjar denda dengan nilai sama, Rp 75 juta.

Sementara ganti kerugian negara tidak diterapkan hakim,

dengan ancaman kurungan penjara minimal empat tahun.

Saat ini Polres Lobar, terus melakukan penyelidikan, terhadap empat tersangka ini. Dalam penangkapan yang dilakukan Satnarkoba di salah satu kafe di Senggigi, Polres menemukan kotek permen warna hijau, merk Happydent Xylitol berisi dua buah jarum suntik serta satu plastik transparan berisi empat poket sabu-sabu.

Selain itu polisi juga mengamankan satu plastik klip transparan berisi 10 butir pil ekstasi warna kuning, satu botol air mineral sebagai bong, tujuh korek api gas, dua pipet plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan, satu gunting besar, satu pipet kaca yang ujungnya ditutup tisu putih, dua kapsul warna merah putih. Dari pengakuan tersangka sendiri ada obat kuat, enam handphone, dua blackberry, satu tas pinggang hitam, satu tas pinggang biru, dua dompet warna biru, serta uang tunai Rp 12.183.000. (her)

ini kata Nasrun, pihaknya belum bisa menentukan sanksi seperti apa yang diberikan, mengingat laporan hasil pekerjaan rekanan bersangkutan belum diterima.

“Laporan pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM, belum saya terima dan baca. Nanti kita lihat dulu baru tindakan apa yang akan dilakukan,” tegasnya.

Jika masih ada kesempatan, akan diupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan yang ketiga kalinya. Tetapi jika memang dinilai tidak akan mampu, sesuai hasil analisas sebelumnya, tentunya akan ada langkah lain yang diambil. Bahkan bisa saja sampai pemutusan kontrak. Dengan kata lain, langkah seperti yang akan diambil tergantung dari capaian kinerja rekanan bersangkutan.

Sebelumnya diberitakan, PT. DAR sudah mendapat peringatan kedua dari Pemkab Loteng. Lantaran tidak mampu mencapai pekerjaan sesuai target dan jadwal yang sudah disepakati. Pihak rekanan diberikan pun waktu selama dua pekan untuk bisa mengejar target pekerjaan yang belum tercapai. (kir)

karena para terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara ke kas daerah dengan total Rp 313 juta.

Pengadaan perahutTahun 2011 itu diketahui bermasalah, karena tidak sesuai spesifikasi.Bantuan perahu yang diterima para nelayan itu akhirnya mangkrak.Kejaksaan pun mengangkat kasus ini dan menemukan kerugian negara Rp 300 juta lebih.Namun ada perbedaan

persepsi terkait kerugian negara ini. Sebab menurut tim kuasa hukum para terdakwa, secara fisik sudah ada realisasi 30 unit perahu tersebut, juga sudah memenuhi ketentuan spesifikasi.

Terkait putuan hakim ini, JPU Iwan Kurniawan, SH dari Kejari Praya menyatakan pikir pikir. Salah seorang pengacara terdakwa, Burhanuddin, SH pun menyampaikan hal sama. (ars)

KPU Lobar Siap Bekerja Profesional Mataram (Suara NTB) Dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada Lombok Barat(Lobar), KPU Lobar siap bekerja secara profesional dan menjaga independensi. Hal ini untuk menepis anggapan masyarakat, jika KPU Lobar dikhawatirkan tidak profesional dan independen, mengingat salah satu bakal calon dalam pilkada adalah mantan Ketua KPU NTB. “KPU itu harus imparsial, netral, dan independen. Apakah itu calonnya Amaq Kangkung, seorang profesor, incumbent kita perlakukan sama. Apakah dia mantan KPU, bupati ataupun wakil bupati. Karena KPU itu modal dasarnya independensi,” tegas anggota KPU Lobar, Suhardi di kantor KPU NTB, Jumat (12/7).

Adanya bakal calon dari mantan komisioner KPU, Suhardi mengatakan justru pihaknya akan lebih kritis terhadap yang bersangkutan.

Apalagi, jika yang bersangkutan melanggar aturan. “Karena sebagai seorang mantan komisioner KPU pastinya dia lebih memahami aturan,” ujarnya.

Suhardi mengatakan pihakn-

ya tetap akan tegas terhadap calon manapun jika ada yang melakukan pelanggaran. Namun ia juga mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses pelaksaan pilkada yang akan digelar bulan September mendatang. “Tolong kami diawasi. Kalau kami salah, bawakan bukti atau dokumen apapun yang menyatakan kami salah, sehingga bisa kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Peran masyarakat, lanjutnya, sangat dibutuhkan dalam pengawasan proses pilkada. Mengingat personel KPU Lobar juga sangat terbatas. “Peran penyelenggara itu di 10 kecamatan.

Anggota KPU Lobar itu lima orang, tentu tidak bisa mengawal secara utuh. Di sanalah peran masyarakat,” jelasnya. Ia juga meminta masyarakat mengawasi kinerja PPK dan PPS. Tahapan pilkada Lobar saat ini sedang berlangsung proses perbaikan syarat bakal calon dari tanggal 10-16 Juli. Dari hasil verifikasi tahap pertama persyaratan calon, KPU Lobar menyatakan lima pasangan calon telah memenuhi persyaratan dari sisi syarat pencalonan. (yan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 13 Juli 2013

(ant/bali post)

UNJUK RASA - Narapidana membawa poster ketika menggelar unjuk rasa pasca terjadinya kerusuhan di lapangan Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumut, Jumat (12/7).

Rusuh LP Tanjung Gusta

Lima Tewas, 240 Napi Kabur, 61 Ditangkap Lagi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 240 orang narapidana kabur ketika terjadi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Kamis malam. Sebanyak 61 orang napi yang kabur berhasil ditangkap kembali. Selain itu, Kepolisian mencatat ada lima orang yang tewas dalam insiden tersebut.

“Tadi pagi pukul 04.00 WIB dilakukan apel. Laporan yang diterima 2.360 napi hadir, sementara 240 orang tidak ada. Namun, yang sudah melapor kembali atau ditangkap sebanyak 64 orang,” kata Menko Polhukam saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Djoko mengakui kerusuhan itu dipicu padamnya arus listrik dan bermasalahnya saluran air di wilayah LP Tanjung Gusta. Petugas LP Tanjung Gusta sudah melakukan berbagai upaya seperti menyalakan generator.

Tetapi sayang, kapasitas genset itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 2.600 lebih napi.

“Inilah yang kemudian menyebabkan pompa air tidak menyala, sehingga persediaan air berkurang. Para napi marah, kemudian terjadi perusakan,” ujar mantan Panglima TNI itu.

Djoko Suyanto menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan agar dilakukan investigasi terkait kerusuhan di LP tersebut.

“Bapak presiden memerintahkan investigasi yang mendalam terhadap latar belakang motif kejadian yang terjadi di LP Tanjung Gusta. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo pun telah menunjuk para perwiranya untuk

melakukan investigasi yang mendalam,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Polri telah berhasil menangkap 61 orang narapidana yang kabur dari Lapas Tanjung Gusta. “Hingga saat ini yang berhasil diamankan 61 orang, update dari sebelumnya 55 orang,” kata Kepala Bagian Produksi dan Dokumentasi (Kabag Proddok) Kombes Pol Hilman Thayib di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dari sebanyak 61 orang napi tersebut, lima diantaranya adalah tahanan terorisme. Kelimanya berinisial AN, AA, JM, GM, BK. “Ada sembilan napi terorisme yang kabur, sudah diamankan lima orang, yang lainnya masih dicari,” katanya.

Selain bekerja sama dengan TNI, kepolisian juga memperkuat koordinasi dengan polsek dan polres antarwilayah guna melokalisir keberadaan para napi yang belum tertangkap. Kepolisian menyatakan bahwa terdapat lima orang yang dinyatakan meninggal pada insiden pembakaran dan larinya napi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan pada Kamis (11/ 7) malam.

“Korban yang meninggal lima orang terdiri dari dua petugas lapas dan tiga napi yang sedang dibina dan membantu tugas petugas lapas,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat

(Kadiv Humas) Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie. Saat ini, lima korban yang meninggal, jasadnya di Rumah Sakit Pringadi, Medan, ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsy tak sependapat bila Peraturan Presiden (PP) 99 tentang remisi jadi alasan penyebab kerusuhan di LP Tanjung Gusta. Ia menilai, soal PP 99 itu merupakan perkembangan tuntutan dari situasi di sana, sama saat para napi minta diamankan oleh tentara, mereka minta bukan polisi yang turun, itu semua dinamisasi.

“Bila motifnya soal remisi terkait PP 99, sepertinya alasannya kurang kuat karena tidak semua napi memiliki kepentingan dengan PP tersebut.

Bila memang ada suara dari napi yang ingin ketemu dengan Wamenkumham dengan alasan PP tersebut, kita tunggu saja perkembangannya,” kata Aboe Bakar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat kemarin.

Adapun penyebab awal dari persoalan ini adalah suplai listrik dan suplai air, seperti yang disampaikan oleh Wamenkum HAM. “Hal itu yang menjadi penyebab utama terjadinya insiden di Lapas Tanjung Gusta kemarin,” katanya. Ia bahkan menduga, kebakaran di LP Tanjung Gusta dimanfaatkan narapidana untuk menyampaikan aspirasi soal remisi.

“Bisa saja insiden tersebut dimanfaatkan oleh para napi untuk sekalian memberikan aspirasi kepada Wamenkumham, mungkin ini sekalian dilakukan karena besarnya perhatian publik pada insiden Tanjung Gusta.

Soal remisi tersebut,” kata politisi PKS itu. (ant/bali post)

Dipicu Soal Listrik dan Air Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyampaikan kronologis kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (11/7).

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Jakarta, Jumat, ia menjelaskan bahwa Kamis (11/ 7) lalu ada pemadaman arus listrik di wilayah sekitar Tanjung Gusta.

Petugas LP, menurut dia, sebenarnya sudah berupaya mengatasi

masalah itu dengan menyalakan generator listrik. “Namun laporan yang saya terima dari Kemenkumham kapasitas Genset itu memang tidak bisa memenuhi keseluruhan LP,” katanya.

“Inilah yang kemudian menyebabkan kekurangan persediaan air karena pompa air tidak menyala lantaran genset yang ada tidak dapat memenuhi seluruhnya,” tambah dia. Para narapidana, ia menjelaskan, kemudian marah dan merusak serta membakar kantor LP dan sel tahanan, lalu melarikan diri.

Menurut Polri, lima orang men-

inggal dunia akibat pembakaran dan kerusuhan di LP itu. “Korban yang meninggal lima orang terdiri dari dua petugas lapas dan tiga napi yang sedang dibina dan membantu tugas petugas Lapas,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie.

Menurut dia, saat ini api sudah dipadamkan, sepuluh petugas LP sudah dievakuasi dan 55 narapidana yang lari sudah ditangkap serta dititipkan ke Polres Binjai, Langkat dan Belawan. (ant/bali post)

KPPU Turunkan Tim Awasi Kartel Pangan PDIP Tanggapi Penahanan Emir Moeis

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurunkan tim pengawas untuk meneliti dan menginvestigasi dugaan kartel di balik kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti daging, telur ayam ras, bawang merah dan cabe rawit.

“Di tengah penjelasan pemerintah yang menyatakan bahwa ketersediaan komoditas pokok mencukupi, maka wajar jika kami mencurigai ada tindakan kartel di balik kenaikan harga ini,” kata Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan, dalam siaran pers KPPU Jakarta, Jumat.

Kenaikan harga beberapa bahan pangan telah mencapai di atas lima persen dibandingkan dengan harga pada Juni dengan harga cabai rawit naik 63 persen, bawang merah 49 persen, daging ayam ras 19,5 persen dan telur ayam ras 9,32 persen, dan daging sapi naik hingga 41 persen.

Menurut KPPU, dalam pasar persaingan yang sehat, harga suatu komoditas akan naik ketika permintaan lebih tinggi dari ketersedian. Ketika ketersediaan dinyatakan cukup maka amat tidak wajar jika kemudian harga masih naik hingga mencapai 63 persen, demikian menurut KPPU. Oleh karena itu KPPU menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan

praktik kartel dibalik kenaikan harga yang tidak wajar tersebut.

Kartel adalah tindakan perjanjian atau kesepakatan para pelaku usaha yang dapat berupa pengaturan harga, pengaturan wilayah pemasaran dan pengaturan suplai.

Perilaku kartel dengan menahan atau menimbun barang ini menjadi perhatian dan kewaspadaan KPPU khususnya saat bulan puasa dan menjelang Lebaran, saat tingkat permintaan masyarakat amat tinggi. “Kami akan bertindak dan menjatuhkan sanksi jika dari hasil penyelidikan kami ternyata terbukti bahwa kenaikan harga ini terjadi karena perilaku kartel ini,” kata Saidah.

“KPPU memandang penting untuk mengingatkan Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dan Pertanian untuk mengawasi realisasi impor komoditas yang telah disetujui SPI dan RPP-nya, agar sesuai dengan time frame yang telah ditetapkan,” tambah dia.

Ia mengatakan khawatir jika realisasi impor tidak sesuai kerangka waktu yang ditetapkan maka kestabilan ketersediaan barang di pasar dalam enam bulan ke depan akan terganggu.

Ketua Fraksi Hanura, Syarifudding Sudding meminta pemerintah serius mengontrol harga serta

menyediakan pasokan daging yang cukup selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Menurut Sudding, jika pasokan daging di pasar terbatas, harga daging makin melambung hingga sulit dijangkau oleh masyarakat bawah.

Kelangkaan pasokan dan melonjaknya harga daging jika tidak segera disikapi pemerintah dapat memicu keresahan masyarakat.

Kelangkaan dan tingginya harga daging harus segera disikapi oleh pemerintah dengan langkah nyata.

Saat ini harga daging sapi sudah mencapai Rp 100 ribu lebih per kilogram. Jangan sampai kelangkaan daging ini memicu keresahan masyarakat. Apalagi selama bulan Ramadhan seperti ini dan menjelang lebaran, kebutuhan daging pasti akan meningkat tajam,” kata Sudding di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Sudding, seharusnya pemerintah sudah bisa memprediksi melonjaknya kebutuhan daging pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Namun nyatanya, pemerintah malah kewalahan.

“Keadaan seperti ini seharusnya sudah bisa diprediksi oleh Pemerintah SBY. Jika bulan Ramadhan, kebutuhan daging naik, maka stok harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari,” ujarnya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Penahanan tersangka kasus PLTU Tarahan, Izedrik Emir Moeis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menganggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Bagi kita ini tidak mengganggu. Bu Megawati kan selalu mengingatkan kepada kita, pilihan politik selalu punya resiko. Kami memang harus siap, walaupun kita percaya KPK bukan lembaga yang bisa didikte,” kata Trimedya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat kemarin.

Ia mengaku terkejut dengan penahanan Emir. Terlebih, penahanan itu diduga didasarkan atas penyelidikan FBI. “Kita sejak awal agak kaget Bang Emir ditahan. Itu kan dari FBI, bukan hasil penyelidikan KPK. Mungkin ada kerjasama antara FBI dan KPK. Penahanan Emir karena KPK lebih memilih dan mengadopsi laporan FBI,” katanya. Trimedya menyebutkan, bila memang atas penyelidikan FBI, sangat disayangkan.

“Tapi kan seharusnya tidak boleh mengganggu proses hukum yang ada di Indonesia. Jangan kesannya kita didikte oleh asing. Kita menyesalkan kenapa hasil penyelidikan negara lain itu langsung diadopsi oleh KPK. Ini yang kita sesalkan, sejauh mana proses di Indnesia, KPK kan kesulitan katanya selama setahun,” katanya.

Ia mempertanyakan penahanan Emir yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun lalu, tiba-tiba ditahan. “Kok dalam waktu setahun lebih jaraknya baru ditahan. Kita gak nyangka biasanya setelah pemeriksaan beberapa kali baru dilakukan penahanan. Bang

Emir ini kan baru diperiksa sekali, walaupun ditetapkan sebagai tersangka tahun lalu,” kata Trimedya. (ant/ bali post)