Snt13092013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 158 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

C.01.08.13

(Suara NTB/kir)

SEBAR OBAT- Petani bersama petugas di Praya Barat Daya tengah menyebar obatobatan pengendali hama tikus, Kamis (12/9) kemarin.

Hama Tikus Mengganas di Lima Kecamatan di Loteng Praya (Suara NTB) Para petani di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah dipusingkan dengan serangan hama tikus yang makin mengganas dalam beberapa pekan terakhir. Akibatnya, banyak tanaman kedelai yang rusak dan terancam tidak bisa maksimal ber-

produksi. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Ibrahim, kepada Suara NTB, Kamis (12/ 9) kemarin.

Ibrahim mengatakan hingga saat ini tercatat sudah sekitar 127 hektar lahan petani yang terserang hama tikus.

Yang tersebar di Kecamatan

Praya Timur, Janapria, Pujut, Praya Barat serta Praya Barat Daya. Dengan sebaran hampir merata disemua wilayah di kecamatan tersebut. Pola serangan hama tikus itu bersifat sporadik. Tidak secara menyeluruh di semua lahan pertanian, tetapi terpencar di beberapa titik.

Bersambung ke hal 5

Kejaksaan Bentuk Tim Khusus

“Keberhasilan pembangunan di dunia usaha khusus pariwisata semenjak Pak Bupati (Zaini Arony) mempimpin Lombok Barat mulai menggeliat dibanding sebelumnya. Secara prinsip Pak Zaini telah berbuat, mengembangkan dunia usaha (wisata) karena sudah on the treck. Infrastruktur juga memadai. Namun ke depan perlu pembenahan terus menerus, khususnya kerjasama dengan pihak swasta perlu dilibatkan. Karena kalau satu saja berbuat maka pariwisata sulit maju, I Ketut Sugiarta Ketua Apindo Lobar namun kalau seiring (kompak) antara pemerintah, swasta dan masyarakat maka speed pengembangan wisata di Lobar akan lebih cepat. Intinya, pengusaha khususnya pelaku wisata mendukung AZAN melanjutkan lima tahun ke depan supaya pengembangan dunia usaha berkesinambungan”

Usut Proyek Mangkrak dan Cetak Sawah Baru Mataram (Suara NTB)Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, akhirnya membentuk tim untuk mengusut dugaan terjadinya penyimpangan pada pembangunan sejumlah proyek nasional di NTB yang kondisinya kini mangkrak. Tim yang sama juga akan mengusut proyek cetak sawah baru yang terindikasi menyimpang.

TO K O H

Sugeng Pudjianto

MEMPERCEPAT proses penyidikan pada kasus proyek PAUD senilai Rp 2,9 miliar, menjadi upaya Kejati NTB saat ini. Namun usaha itu sedikit terkendala dengan mangkirnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rony Gunarso.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH,MH berdiskusi dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino saat bersilaturahmi ke Kejati NTB, Kamis (12/9).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 warga setempat yang menuduhnya sebagai pelDompu (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Ratusan warga Calabai diduga membakar aku tindak pencurian yang terjadi di daerah se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 10 unit rumah semi permanen milik Su dan tempat. Apalagi keluarga Amak Su ini menolak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 anak-anaknya di Dusun Jonggat Calabai Pekat, prosesi adat minum air tanah (garap).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kabupaten Dompu. Aksi itu dipicu kemarahan Bersambung ke hal 5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Sepuluh Unit Rumah Warga Calabai Dibakar Massa

Mataram (Suara NTB) Secara resmi pihak Kepolisian akhirnya mengeluarkan pernyataan, bahwa drag race yang berlangsung di eks Bandara Selaparang Mataram, tanpa mengantongi izin. Karena balap itu berlangsung tanpa izin, maka dipastikan ilegal. Kapolda NTB, Brigjen Pol. Muhammad Suryo Saputro

sama ditengarai mangkrak.

Termasuk cetak sawah baru. ‘’Informasinya cetak sawah baru diduga bermasalah juga ada di sana,” kata Kajati.

Proyek mangkrak senilai sekitar Rp 3 miliar dari Kemenakertrans RI ini, sebenarnya sudah dibidik sejak beberapa bulan lalu oleh Kejati.

Bersambung ke hal 5

PESAN GUBERNUR UNTUK PENGGUNA JALAN Para pengguna jalan di Provinsi NTB yang saya cintai; Sudah banyak korban meninggal dunia di jalan akibat kecelakaan lalu lintas.

Sudah banyak keluarga terlantar dan mengalami kemiskinan akibat kecelakaan lalu lintas. Karena itu saya menghimbau untuk peduli terhadap keselamatan berlalu lintas di jalan dengan berperilaku tertib dan sopan di jalan serta berupaya menghindari kecelakaan lalu lintas.

Ayooo….!!! Kita wujudkan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi tertib lalu lintas menuju zero accident…!!!

Kapolda Perintahkan Usut Tuntas

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Ancam Panggil Paksa

Kepastian dibentuknya tim itu disampaikan langsung Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH,MH Kamis (12/9) kemarin di sela-sela silaturrahmi dengan jajaran Redaksi Suara NTB. Menurutnya, sejak kasus ini mencuat melalui publikasi media, pihaknya sudah mengatensinya. ‘’Baru saja (kemarin—red) kami selesai membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini (cetak sawah baru dan proyek mangkrak di NTB),” jelas Sugeng.

Ditegaskan Kajati, bahwa terkait dengan penanganan proyek mangkrak dan cetak sawah baru tim khusus yang baru dibentuk akan segera turun ke lapangan. Tim khusus

yang diturunkan akan memulainya dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kenapa KSB? Karena menurutnya, ada proyek nasional yang dibangun di KSB yang mangkrak. Kajati menyebut Balai Latihan Kerja (BLK) Pototano dan pembangunan rumah potong hewan, dua proyek besar di wilayah yang

Drs. Mochammad Iriawan, SH,MM, MH pun mengatensi kasus ini dan memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas.

Atensi Kapolda itu disampaikan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK dalam keterangan pers, Kamis (12/9) siang kemarin. Kasus itu menjadi salah satu analisa dan evaluasi (anev) Kapolda bersama jajaran Direktur serta Kapolres.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemprov Diminta Tegas pada BTDC Bentuk Forum Pembinaan Etnis HILANGNYA rasa kebersamaan dan budaya gotong royong menjadi penyebab harmonisasi masyarakat terkikis.

Polemik serta tidak adanya sinergisitas antarpejabat dan masyarakat akan menjadi momok dalam lingkungan bermasyarakat. Banyak upaya yang harus terus dibenahi dan diperbaiki dalam sistem dan mekanisme birokrasi pemerintah, terlebih dalam upaya menyatukan masyarakat dan kelompok etnis tertentu di lingkup birokrasi dan lingkungan masyarakat Program Sabtu Bersih dan membentuk Forum Pembinaan (Suara NTB/cem) Etnis yang menjadi terobosan KeM.Amin camatan Mataram untuk merangkul seluruh elemen masyarakat. Menurut Camat Mataram Amran M. Amin, Program Sabtu Bersih adalah cerminan dari nilai-nilai kebersamaan, yakni nilai gotong royong yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. ‘’Sementara itu, pembinaan Forum Etnis adalah salah satu langkah kongkrit untuk menyatukan semua etnis agama di Kecamatan Mataram,’’ ungkapnya saat dikonfirmasi Suara NTB, usai mengikuti penyuluhan hukum di aula Kantor Walikota Mataram, Kamis (12/9).

Menurutnya, kegiatan Sabtu Bersih merupakan refleksi nilai kebersamaan dan gotong royong yang mulai terkikis di masyarakat. Secara harfiah kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi pemerintah dengan masyarakat. Amran mengaku program Sabtu Bersih yang telah berjalan tiga tahun, melibatkan semua elemen, baik itu, camat, lurah hingga pelajar. Tidak hanya itu, program tersebut juga nantinya menjadi output dari gerakan Lisan yang dicanangkan Walikota Mataram H.Ahyar Abduh.

Sementara Program Pembinaan Forum Etnis yang sudah mendapat SK dari Walikota Mataram bertujuan merangkul seluruh pemuda se-Kecamatan Mataram, untuk bersatu dan berbaur bersama. Amran menyebutkan pembentukan forum etnis tersebut bertujuan meminimalisir konflik antarsesama umat beragama.

Ia mencontohkan maraknya keributan di masyarakat, karena faktor kesalahpahaman atau kurangnya koordinasi antaretnis.

Menurutnya, bila sudah terbentuk kelompok etnis di setiap kelurahan, diharapkan bisa menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, pemerintah hanya sebagai fasilitator “Nantinya gampang sudah terbentuk, kelompok etnis yang menyelesaikan masalah, apabila terjadi bersitegang antarwarga,” ungkapnya Kedua program tersebut, diharapkan masyarakat dapat memilliki rasa kepedulian dan kebersamaan, sehingga konflik internal di tengah masyarakat dapat diminimalisir. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pimpinan DPRD NTB meminta kepada Pemprov NTB agar tegas terhadap Bali Tourism Development Corporation (BTDC) sebagai pengelola pengembangan kawasan Mandalika Resort. Sejak ground breaking pada bulan Oktober tahun 2011 lalu, belum ada progres pembangunan yang terlihat di kawasan tersebut. Pemprov pun diminta untuk mengambilalih hak pengelolaan Mandalika Resort dari BTDC. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Lalu Moh. Syamsir, SH, Kamis (12/9). Syamsir menyatakan keraguannya jika persoalan lahan yang belum terang dan jelas (clean and clear) menjadi kendala BTDC bersama investor memulai pembangunan di kawasan dengan luas ribuan hektar itu. Ia menye-

but BTDC tidak serius ingin membangun kawasan yang dinantikan masyarakat NTB. “Kalau kita mau tegas, stop sudah. Itulah yang harus dituntaskan benar tidak masalah lahan itu, itu kan harus ditelusuri. Ada yang terakhir katanya belum dibayar-bayar. Saya malah melihat itu drama,

sesuatu yang dibuat antara mereka,” ujarnya.

Politisi PBB ini mengatakan masyarakat NTB hanya dihibur dengan pelaksanaan ground breaking dua tahun lalu. Begitu juga dengan janji-janji beberapa investor besar untuk membangun kawasan itu. Namun hingga saat ini belum ada pembangunan.

Pemerintah juga dinilai Syamsir tidak ada daya untuk mendesak BTDC untuk segera merealisasikan pembangunannya. “Pemerintah ini dalam mengambil sikap tidak ada daya. Malahan ikut bohong juga di sini. Kita kan belum tahu sedetail-detailnya yang telah dilakukan. Di depan ada ekspose, namun di belakang kita

”

Kalau kita mau tegas, stop sudah.

Itulah yang harus dituntaskan benar tidak masalah lahan itu, itu kan harus ditelusuri. Ada yang terakhir katanya belum dibayar-bayar. Saya malah melihat itu drama, sesuatu yang dibuat antara mereka H. L. Moh. Syamsir tidak tahu,” ujarnya.

Sebelumnya nggota Komisi II DPRD NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi juga mendesak pemprov meminta kepada pemerintah pusat untuk

menghibahkan kawasan Mandalika Resort ke daerah. Nanti daerah yang akan mengelola dan mencari investor untuk membangun di kawasan tersebut. (yan)

JARING SAMPAH Menyambut aksi revitalisasi Sungai Jangkuk, jajaran Pemkot Mataram berusaha menemukan pola tepat untuk membersihkan sungai terbesar di Mataram itu. Salah satunya metode membersihkan sampah dengan alat jaring yang dibentangkan di bawah Jembatan Ampenan. Setiap hari banyak sampah yang terjaring, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah

Efektifkan Penerapan Perda Miras PRAKTIK mesum sudah tidak lagi memandang tempat atau lokasi dalam memuaskan nafsu birahi. Tidak hanya di kamar kos, losmen bahkan taman rekreasi pun menjadi lokasi praktik yang tidak terpuji yang dilakukan oknum remaja. Taman Udayana, notabene dihajatkan sebagai tempat rekreasi dan olahraga, sekarang seolah-olah sudah beralih fungsi sebagai ajang mesum. Faktanya ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram melakukan operasi.

Pasangan muda-mudi banyak yang kedapatan melakukan (Suara NTB/dok) perbuatan amoral tersebut.

I Nyoman Yogantara Tentunya kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk terus mengoptimalkan pengamanan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Persoalan tersebut tidak hanya menjadi polemik di tengah masyarakat, akan tetapi degradasi moral kaum intelek, yakni pelajar dan mahasiswa patut dipertanyakan.

Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi I DPRD Mataram, I Nyoman Yogantara ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/9) mengaku sangat prihatin dengan kondisi moral remaja saat ini. Pasalnya, oknum pemuda yang diharapkan sebagai agent of change dan agent of control bangsa, sudah tidak mampu lagi menunjukkan eksistensinya sebagai kaum intelektual yang cerdas.

Menurutnya, praktik musem diduga ada sindikat–sindikat tertentu yang memanfaatkan kesempatan atau celah-celah tersebut. “Pasti ada sindikat yang memanfaatkan kesempatan,” ungkapnya Maraknya perbuatan mesum dan tindak kejahatan tersebut, lanjut Yoga diduga karena oknum tertentu mengkonsumsi minuman keras (miras) berlebihan. Namun kenyataannya penegakan hukum bagi pelaku pengkonsumsi miras dinilai masih belum optimal. Ia menyebutkan Perda Miras harus dilaksanakan Pemkot Mataram, sehingga tidak hanya terkesan tidak mubazir. Pemerintah dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku pengkonsumsi miras tersebut, sehingga katanya oknum tersebut mendapatkan efek jera dari perbuatannya.

Yoga mencontohkan beberapa kasus tindak kriminal yang marak terjadi beberapa waktu lalu, berujung dari mengkonsumsi miras dan berdampak pada tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Yoga berharap kepada pemerintah yang memiliki kewenangan, agar mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat serta dapat menegaskan pemberian sanksi kepada oknum bersangkutan. Dalam arti, tidak hanya itu, penegak hukum yang harus berupaya melakukan operasi meminimalisir tindak kejahatan. (cem)

pada tempatnya.

(Suara NTB/ars)

Pelantikan Gubernur NTB

Sosialisasi Korupsi

Mendagri Tiba di NTB Sehari Sebelum Acara

Kepala SKPD Harus Hati-hati Gunakan Anggaran

Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi beserta rombongan akan tiba di Mataram, NTB tanggal 16 September 2013 atau sehari sebelum acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 20132018 dilaksanakan.

Sesuai dengan informasi terakhir, Mendagri Gamawan Fauzi juga akan didampingi pejabat teras Kemendagri seperti Sekjen Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Kesbangpoldagri saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode lima tahun mendatang pada 17 September 2013.

“Satu jam yang lalu saya ditelepon oleh salah satu staf protokol Kemendagri yang menyampaikan jadwal kedatangan Pak Menteri dan rombongan pada Senin 16 September mendatang,”kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/9).

Ditegaskannya, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si, dipastikan digelar 17 September mendatang pukul 09.00 wita di kantor DPRD NTB. Bahkan, Rabu (11/9), Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, SH dan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH telah diundang ke Kemendagri terkait dengan persiapan pelantikan tersebut.

“Tentunya ketika kemarin ada pertemuan antara Sekjen Kemendagri dengan Pak Sekda, Sekwan dan Kepala Biro Pemerintahan sudah dipastikan, sudah clear pelaksanaan pelantikan pada tanggal 17 tersebut,”ujarnya.

Terkait dengan persiapan saat ini, kata Tri sudah disebar undangan kepada 5000 tamu undangan. Sekretariat DPRD juga, lanjutnya sudah mulai menata lokasi penyelenggaraan rapat paripurna

istimewa dalam rangka persiapan pelantikan tersebut.”Besok (hari ini, Red) pukul 14.00 wita akan ada lagi rapat evaluasi persiapan pelantikan tersebut,”tandasnya.

Di Pendopo Wakil Gubernur di Jalan Panji Tilar Negara, sejumlah pekerja sedang melakukan renovasi terhadap calon penghuni baru yang akan menempatinya dalam waktu dekat.

Begitu juga di ruang kerja Wakil Gubernur di Kantor Gubernur NTB sudah mulai dibenahi. Gorden-gorden ruangan semasa Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM, sudah diturunkan dan diganti sesuai dengan selera sang penghuni. Sementara, H. Badrul Munir setelah namanya lolos dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan NTB sudah meninggalkan ruang kerjanya sudah lama. Sejumlah foto-fotonya dalam ukuran besar sudah diturunkan, kecuali foto-foto mantan wakil gubernur masih tetap dipajang. (nas)

KPU NTB Koordinasi dengan Bakesbangpoldagri dan BIN Mataram (Suara NTB)Untuk menghindari munculnya potensi permasalahan yang disebabkan oleh pemasangan alat peraga kampanye, KPU NTB berkoordinasi dengan Bakesbangpoldagri Provinsi. Selain dengan Bakesbangpoldagri, secara informal KPU NTB juga bertemu dengan BIN. “Tadi secara informal kami sudah bertemu dengan Bakesbangpoldagri, BIN juga. Karena ini terkait dengan adanya potensi-potensi kerawanan juga terkait dengan pemasangan alat peraga,” terang Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si, Kamis (12/9).

Di samping itu, KPU juga akan menghubungi Bawaslu dan pemda untuk menyikapi PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peraturan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Darmansyah menyampaikan, pihaknya juga akan segera menggelar

rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait bagaimana menyatukan persepsi terkait peraturan baru tersebut. Rencananya rapat koordinasi akan dilaksanakan setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur NTB terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 17 September mendatang.

“Di antara tanggal 18, 19, dan 20 September nanti kita akan rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu penting untuk menyamakan pemahaman kita terkait pengaturan (alat peraga) ini,” ujarnya. Di samping itu juga akan dibahas mengenai potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 khususnya mengenai pemasangan alat peraga.

KPU bersama pemda dan pihak terkait lainnya juga akan membahas mengenai zonasi kampanye. “Jadi ada pengaturan mengenai wilayah atau tempat dimana alat peraga tidak boleh dipasang,” ujar Darmansyah.

Selain itu akan dibahas

juga berkaitan dengan jumlah alat peraga yang boleh dipasang caleg maupun parpol. Tidak dibolehkan bagi caleg maupun parpol untuk memasang alat peraga dalam jumlah yang cukup banyak. “Ini menyangkut aspek keadilan juga,” ujarnya.

Setelah menyamakan persepsi dalam rapat koordinasi bersama Bawaslu, pemda, dan pihak keamanan, KPU kemudian akan melakukan sosialisasi kepada parpol.

PKPU Nomor 15 Tahun 2013 telah secara resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku efektif tanggal 28 September.

Mengenai penertiban alat peraga yang sekarang sudah mulai bertebaran di berbagai tempat, akan dibahas juga pada saat KPU menggelar rapat koordinasi. Sehingga nantinya tidak ada saling lempar tanggung jawab antara pihak terkait. (yan)

Mataram, ( Suara NTB ) – Pentingnya pengetahuan hukum dan penanganan korupsi terus digencarkan oleh aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan untuk memberikan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum oleh Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice ke tataran SKPD Kota Mataram digelar, Kamis(12/9) di Aula Kantor Walikota Mataram.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Widiyoko, SH, Sekda Kota Mataram Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Kota Mataram.

Sekda Kota Mataram H. L. Makmur Said yang mewakili Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah memilih Mataram sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ke depan kegiatan semacam itu, lanjutnya, dapat terus digalakkan kepada seluruh elemen. Artinya, masalah korupsi tidak hanya kepala dinas yang mengetahui, tetapi masyarakat di tataran bawah dapat mengakses informasi mengenai pencegahan hukum di Indonesia, khususnya di

Mataram.

Kegiatan yang gelar selama kurang lebih 2 jam tersebut, memberikan pengetahuan kepada Kepala SKPD tentang praktik-praktik korupsi yang marak terjadi di Indonesia.

Tidak hanya itu, kepala dinas diingatkan agar hati-hati menggunakan anggaran di SKPD masing-masing.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung Widiyoko, SH, menjelaskan dipilihnya Kota Mataram sebagai lokasi acara, tidak ada sangkut pautnya dengan tingkat korupsi atau kriminalitas di Mataram. ‘’Mataram hanya sebagai barometer dan mewakili Nusa Tenggara,’’ terangnya.

Dalam penyelenggaraan tersebut, ujarnya, pihaknya menggunakan dua metode untuk memberikan pemahaman kepada peserta, yakni wawancara dan menyuguhkan permainan kepada peserta.

Penggunaan kedua metode tersebut, katanya mempermudah peserta memahami dan menyerap materi yang disuguhkan. Widiyoko berharap dengan adanya penyuluhan dan penerangan hukum, kepala dinas dapat berhati-hati menggunakan anggaran, sehingga jangan sampai terjerat kasus korupsi. (cem)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Sosialisasi penyuluhan dan penerangan hukum yang digelar Kejaksaan Agung dengan pihak Pemkot Mataram di Aula Kantor Walikota Mataram, Kamis (12/9).

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Terbesar di NTB BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., mengingatkan partisipasi masyarakat pemilih dalam setiap pemilihan umum terus merosot. Dalam berbagai penelitian dan informasi, angka partisipasi pemilih maksimal 60 persen dari DPT. Hal ini juga berlaku di KLU. Sebagai gambaran untuk Pileg 2014, jumlah kontestan DPRD KLU sebanyak 343 orang yang akan merebut 30 kursi DPRD. Artinya akan ada 313 orang nantinya yang terjegal (Suara NTB/dok) dalam proses pemilihan caleg.

H. Djohan Sjamsu “Banyak data dan informasi yang saya terima, partisipasi pemilih paling banyak hanya 60 persen.

Partisipasi yang rendah ini, mengharuskan para caleg untuk bekerja keras,” ungkapnya, Kamis (12/9).

Bupati tidak melihat ada hukum kausalitas yang berlaku dalam tingkat partisipasi calon konstituen dengan perhatian langsung dari calon DPRD maupun anggota DPRD yang masih menjabat.

Kendati demikian, ia mengingatkan pula bahwa DPRD yang masih menjabat sedianya harus sering turun ke konstituennya.

“Jadi (DPRD) pun harus ingat masyarakat. Program di DPRD itu banyak, mulai dari Reses yang mengharuskan mereka turun ke konstituen. Masyarakat pemilih bukan mendorong motor, ketika motor jalan, masyarakat hanya dapat debunya saja,” tandasnya. (ari)

Izin Kafe

Pemkab Loteng Janji Bakal Mempermudah Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berjanji tidak akan mempersulit bahkan bakal mempermudah proses pengurusan izin-izin sejumlah kafe yang ada di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya. Hal itu dilakukan sebagai dorongan bagi para pemilik kafe yang belum memiliki izin agar segera mengurus izin yang diperlukan.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/9) kemarin. “Jadi para pemilik kafe tidak perlu khawatir mengurus izin. Kalau memang persyaratannya sudah lengkap, prosesnya akan kita permudah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, khusus untuk pengurusan izin kafe akan difasilitas langsung oleh Disbudpar Loteng sendiri. Tapi tentunya bagi pemilik kafe yang ingin terus menjalankan usahanya supaya proses pengurusannya bisa lebih cepat dan mudah, sehingga para pemilik kafe tidak perlu khawatir akan mengalami kesulitan saat mengurus izin.

Diakuinya, keberadaan kafe-kafe di kawasan wisata khususnya di Pantai Kuta memiliki andil besar dalam upaya mendorong perkembangan pariwisata. Meski demikian, bukan berarti kafe bisa berdiri sembarang tanpa mengantongi izin yang ditentukan. “Kita paham, keberadaan kafe turut berperan dalam mendorong perkembangan pariwisata. Tapi aturan juga harus tetap dijalankan. Karena kita berusaha juga ada aturan yang mengatur,” timpalnya.

Sampai saat ini sudah terdata sekitar 11 kafe yang belum mengantongi izin operasional. Semua kafe itu pun saat ini sudah ditutup sementara sambil menunggu proses izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku. “Sampai kapan kafe-kafe tersebut kita tutup belum bisa tentukan. Yang jelas, kalau memang izinnya sudah dikantongi maka akan langsung kita buka,” tandasnya. (kir)

Kasus Gizi Buruk di Lotim Selong (Suara NTB) Data tahun 2013 terhitung Januari-Juli jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dicatat sebanyak 163 kasus dua di antaranya dinyatakan meninggal. Temuan kasus tahun ini mengalami tren peningkatan dibandingkan tahun 2012 lalu. Catatan setahun sebanyak 200 orang dan hanya satu orang yang meninggal. Berdasarkan data tersebut, Lotim tercatat masih terbesar se-NTB. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim dr. Utun Supria saat dikonfirmasi di Selong, Kamis (12/9), menjelaskan, dari penanganan yang dilakukan, sebanyak 53 kasus bisa diturunkan statusnya menjadi gizi kurang, 50 kasus kembali normal dan sisanya 58 kasus masih dalam status gizi buruk. ‘’Sementara tahun 2012 lalu, dari 200 kasus berhasil dinormalkan sebanyak 94 kasus dan diturunkan statusnya menjadi gizi kurang sebanyak 50 kasus dan masih tetap

dalam statusnya penyandang gizi buruk sebanyak 51 kasus,’’ terangnya.

Meski demikian, ujarnya, dari persentase, jumlah kasus gizi buruk di Lotim relatif kecil, jika dilihat minimal 3 persen dari total jumlah penduduk suatu daerah. “Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk ini kan kita kecil,” katanya.

Hanya saja dikarenakan Lotim penduduknya terbesar di NTB, kondisi tersebut tampaknya berbanding lurus dengan jumlah temuan kasusnya. Di

Belum Usulkan Perubahan Jamkesmas

Bupati Loteng ’’Warning’’ Kades Nakal Praya (Suara NTB) Banyaknya desa yang sampai sekarang ini belum menyerahkan usulan perubahan data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), tampaknya membuat Bupati Lombok Tengah (Loteng) sedikit kesal. Orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasna ini pun memberikan warning (peringatan keras) kepada oknum kepala desa (kades) yang belum mengusulkan perubahan penerima Jamkesmas.

Bagaimana tidak, kendati sudah diminta secara resmi melalui surat nyatanya masih banyak desa yang belum menyerahkan perubahan daftar nama penerima Jamkesmas. Sementara batas waktu usulan perubahan nama penerima Jamkesmas baru, sudah makin mepet.

“Kita sangat sayangkan banyak kades yang belum mengajukan perubahan nama penerima Jamkesmas sampai sejauh ini,” ujarnya dengan nada kesal, kepada Suara NTB, Rabu (11/9).

Padahal usulan perubahan nama penerima Jamkesmas tersebut sangat penting bagi perbaikan program Jamkesmas sendiri ke depan. Di mana adanya usulan perubahan penerima

Jamkesmas tersebut, paling tidak bisa meminimalisir konflik di tengah masyarakat. Karena diakui atau tidak, masih banyak data penerima Jamkesmas yang dinilai salah sasaran.

“Jadi kita sangat mengharapkan pengertian para kades. Supaya segera menyerahkan perubahan penerima Jamkesmas jika memang ada yang dinilai keliru. Karena bagaimanapun juga pula usulan perbaikan penerima Jamkesmas ini penting demi kepentingan masyarakat umum,” terangnya.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dari total 127 desa yang ada, jumlah desa yang sudah menyerahkan usulan perubahan nama penerima Jamkesmas baru sekitar 48 desa. Sementara sisanya sampai sekarang belum mengusulkan.

Dari jumlah desa yang mengusulkan perubahan nama penerima Jamkesmas, total sudah lebih dari 2.000 penerima baru yang diusulkan. Oleh pemerintah pusat sendiri, usulan perbaikan nama penerima Jamkesmas dipatok sampai akhir bulan September 2013 ini. (kir)

samping itu, tingginya temuan kasus karena tim survai yang mencari data di bawah terlihat bekerja. ‘’Beda ketika tim survai tidak bekerja, maka terbilang akan sangat minim temuan kasusnya,’’ ujarnya.

Penanganan kasus gizi buruk tersentral di puskesmaspuskesmas. Dari 29 puskesmas se- Lotim, hanya tiga puskesmas yang tidak ada laporan gizi buruknya, yakni Puskesmas Montong Betok, Kalijaga dan Masbagik. Temuan kasus tertinggi di puskes-

mas Batuyang 17 kasus, Denggen 15 kasus dan Lendang Nangka 12 kasus.

Koordinator penanganan kasus Gizi Buruk Lotim, Hj. Sri Utami Afianti yang diwawancara secara terpisah mengatakan tahun 2013 ini terjadi tren peningkatan temuan kasus gizi buruk dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan terjadi dikarenakan beberapa waktu lalu telah dilakukan pekan penimbangan balita langsung di desa-desa.

Bertambahnya kasus yang banyak menyedot perhatian pemerintah ini, karena minimnya tingkat kehadiran masyarakat untuk hadir di kegiatan Posyandu. Dilakukannya pekan penimbangan, karena dilakukan dengan ter-

jun langsung mencari dan menimbang balita. “Jadi yang terdeteksi ini banyak dari orang yang datang pernah datang ke posyandu,” katanya.

Selain itu, kegiatan survai dengan terjun langsung ke rumah-rumah penduduk juga dilakukan. Masih minimnya tingkat kehadiran warga ke posyandu bermula dari masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk pergi memeriksakan anaknya ke posyandu.

Fakta lainnya, ungkapnya , masih belum ada daya tarik yang dibuat tim posyandu, antara lain tidak ada Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT ini dipandang bisa menjadi daya tarik. ‘’Pemkab Lotim pun ke depan siap akan mencanangkan PMT,’’ janjinya. (rus)

PLENO - Rapat pleno KPU Loteng, dengan agenda penetapan DPT Pemilu Legislatif digelar Kamis (12/9).

(Suara NTB/kir)

Konstituen Sering Dilupakan

DPT Loteng Ditetapkan

KPU Temukan Ribuan Pemilih Ganda Praya (Suara NTB) Sebanyak 719.435 penduduk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi telah ditetapkan sebagai pemilih pada Pemilu legislatif tahun 2014 mendatang. Penetapan pemilih tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Loteng, Kamis (12/9) kemarin.

“Data pemilih ini sudah melalui proses pemutahiran.

Sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan validasinya,” sebut Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos.M.Si. Ia mengungkapkan dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih, pihaknya berhasil menemukan sebanyak 5.734 pemilih ganda. Namun oleh sistem yang ada, semua seluruh pemilih ganda tersebut sudah berhasil dihapus.

Agus menerangkan, proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dalam empat tahap.

Dimulai dari penerima DP4 dari Pemkab Loteng sebanyak 819.117 orang. Data tersebut kemudian dimutakhirkan di masing-masing dusun berbasis TPS, sehingga bisa menghasil-

kan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 722.584 orang. “Proses pemutakhiran kali ini sedikit berbeda dengan proses sebelumnya. Karena dibantu dengan adanya stiker sebagai penanda,” jelasnya.

Data yang ada pada DPS tersebut selanjutnya diumumkan di masing-masing desa untuk mendapat tanggapan.

Baik itu dari masyarakat, partai politik maupun dari Panwaslu, sehingga menghasilkan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 725.169 pemilik. Pada tahap akhir, data DPS-HP kembali dimutakhirkan, sehingga menjadi DPT. Meski demikian, data pada DPT masih bisa berubah.

Pasalnya, pihaknya masih memberikan waktu sampai tanggal 11 Oktober mendatang untuk memasukkan penduduk yang belum masuk dalam DPT. Sampai KPU Provinsi menggelar pleno penetapan DPT pada tanggal 16 Oktober mendatang.

“Jadi bagi penduduk yang belum masuk dalam DPT, masih ada kesempatan untuk masuk dalam DPT,” tegasnya.

Di Kabupaten Lombok Ut-

ara (KLU), KPU menetapkan DPT sebanyak 161.303 orang.

Angka ini berkurang 3 sampai 4 persen dibandingkan dengan data pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur Mei lalu sebanyak 164.156 orang pemilih.

Ketua Divisi Teknis, KPUD Lombok Utara, Burhan Ekwanto, di Kantor KPU KLU, Kamis (12/9) mengungkapkan, jumlah DPT yang tercatat tersebut diperoleh dari sinkronisasi data yang berasal dari DPT awal dan dari DP4 Pemilihan Gubernur beberapa waktu lalu. Data ini untuk selanjutnya masih akan disinkronkan lagi sesuai dengan Surat Edaran KPU. “Berdasarkan SE 619 yang baru keluar, setelah penetapan DPT paling lambat hari ini, diberi kesempatan untuk membersihkan data ganda, di mana kita diberi ruang sampai 12 Oktober. Untuk diketahui, DPT ini berasal dari DPT awal, yang disingkronisasi dengan DP Pilgub, sebagai bahan pencocokan, pendataan sehingga gabungan DPT dan DP4, jika ada data ganda dihapus, menghasilkan angka ini,” papar Burhan. (kir/ari)

Perayaan HUT Loteng Tetap Sesuai Jadwal Praya (Suara NTB) Rencana perayaan puncak HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2013 ini dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal. Kendati mendapat protes dari kalangan DPRD Loteng, karena waktunya yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Penegasan tersebut disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, Kamis (12/9) kemarin.

Kepada Suara NTB, Herdan mengatakan kalau sampai saat ini belum ada perubahan jadwal terkait perayaan HUT Loteng, khususnya untuk keg-

iatan puncak tanggal 15 Oktober mendatang. “Sementara untuk jadwal HUT tidak ada perubahan. Semua tetap sesuai jadwal semula,” tegasnya.

Kalau pun kemudian ada permintaan supaya jadwal perayaan HUT ditinjau ulang, karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, tetap akan dipertimbangkan. Apalagi perayaannya sendiri masih cukup panjang waktunya. Dan, semua kemungkinan bisa saja terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan ke depan.

“Kita akan lihat perkembangan yang ada. Jika memang harus berubah, bisa saja. apakah

itu dimajukan atau dimundurkan. Tergantung kondisi nantinya. Tapi untuk saat ini kita masih berpedoman pada jadwal yang sudah ada,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini.

Permintaan agar jadwal perayaan HUT Loteng tahun ini, sebelumnya disuarakan sejumlah anggota Dewan Loteng dengan pertimbangan, perayaan HUT Loteng dengan hari Raya Idul Adha bisa sama-sama maksimal, karena dirayakan pada hari yang berbeda. Pasalnya, kalau tetap dirayakan pada hari yang sama, dikhawatirkan perayaan kedua hari besar tersebut tidak maksimal. (kir)

Entaskan Kemiskinan

Lotim Masih Terbentur Persoalan Sistem Data Selong (Suara NTB) Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak pernah mencapai target penurunan 2 persen per tahun sesuai komitmennya bersama Pemprov NTB. Persoalan sistem data yang masih tidak sinkron dianggap menjadi penyebab utama.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ir. Subagio kepada Suara NTB di Selong, Kamis (12/9). Diakuinya, ada kesepakatan yang ditetapkan antara provinsi dan kabupaten. Namun, target 2 persen bagi Lotim disadari masih cukup berat.

Sistem data yang dipersalahkan adalah sejauh ini masih ada ketidakpahaman masyarakat terhadap proses pendataan yang dilakukan. Di mana, ada sejumlah pertanyaan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik

(BPS) tidak dimengerti sebagian masyarakat. Akibatnya hasil data yang disajikan berbanding terbalik dengan kenyataan sesungguhnya.

Mantan Sekretaris Bappeda ini mencontohkan, pertanyaan BPS mengenai apakah sudah makan daging dalam satu minggu? Banyak yang menjawab tidak pernah. Hasil analisa data pun menyimpulkan salah satu indikator kemiskinan di Lotim , tingkat keparahan kemiskinan masih cukup tinggi. Sementara jika dilihat faktanya, tidak mungkin masyarakat Lotim tidak pernah makan daging.

Ditanya mengenai keberpihakan anggaran, Subagio mengaku tidaklah terlalu berpengaruh secara signifikan. Pasalnya, pengentasan kemiskinan ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan ansih dari pemerintah. Masyarakat harapannya turut ambil bagian.

Menyadari masih tingginya angka kemiskinan, 21 persen

lebih yang rata-rata jauh di atas provinsi dan nasional Kabupaten Lotim memiliki perhatian serius. Di era kepemimpinan bupati sekarang, lanjutnya mengedepankan ideologi pembangunan pro rakyat sudah memiliki komitmen besar untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini.

Tahun 2014 mendatang, akan dialokasikan dana untuk stimulan rumah kumuh sebanyak 4.000 unit dari APBD Lotim. Belum lagi ditambah dengan dana dari APBN dan APBD Provinsi. Dianggarkan khusus dana sebesar RP 25 miliar hanya untuk mengatasi rumah kumuh setahun.

Rehab rumah tidak layak huni terus akan dilakukan hingga 57 ribu rumah tidak layak huni yang masih tersisa di Lotim saat ini bisa segera teratasi. “Kita dorong pusat dan melalui program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) PNPM untuk rehab juga,” ucapnya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Sidang Paripurna APBD Perubahan 2013

Badan Anggaran Berikan Sejumlah Catatan Penting Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa, memberikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian dalam sidang paripurna pembahasan APBD Perubahan 2013, Kamis (12/9).

Melalui juru bicaranya, Ahmad Yamin, S.H, M.H, Banggar melihat dari proporsi belanja maka peningkatan perubahan justru lebih besar pada belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Oleh karena itu, penetapan belanja tidak langsung perlu ditekan. Sedangkan belanja langsung dapat langsung pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, persentase

belanja langsung dapat terus ditingkatkan dengan mengedepankan azas manfaat sesuai alokasi APBD. Terkait penganggaran belanja modal pada beberapa SKPD, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Nasional diharapkan dapat segera dirampungkan semua kegiatannya. Mengingat waktu yang ada sangat terbatas, sementara banyak pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Seharusnya pula, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang pada penataan tata ruang dinas Pekerjaan Umum (PU) yang belum dimanfaatkan, sudah dilaksanakan.

Mengingat masih banyak pi-

hak yang belum mengetahui tentang Peraturan Perundangundangan tentang tata ruang dimaksud. Hingga banyak ditemukan bangunan yang berdiri di sembarang tempat. “Makanya perlu memperhatikan penataan tata ruang secara komprehensif. Agar terjadi keselarasan dan keserasian fungsi lahan dengan peruntukkannya,” terang Yamin.

Selanjutnya, terkait perekaman E-KTP, diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar segera menyelesaikan perekaman E-KTP. Sebab masih banyak penduduk wajib KTP yang belum terekam. Mengingat pemberlakuan E-KTP per 1 Januari 2014 akan berimplika-

si pada pelayanan dan pemberian hak pemegang E-KTP. Banggar juga mengharapkan pengelolaan aset daerah seperti gelanggang olahraga “Mampis Rungan” dapat dipihakketigakan. Agar bisa dikelola secara optimal dan profesional.

Terhadap Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dapat menambah buku referensi bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Diharapkan pula peran serta dari seluruh komponen masyarakat untuk menyumbang buku. “Sebagai contoh dan teladan bisa diawali dari pejabat dan aparatur daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Untuk memberikan sumbangan buku, di saat pulang dari berkunjung ke luar

daerah,” harap Yamin.

Dalam poin berikutnya, Banggar juga mencatat penganggaran di bidang pendidikan yang diharapkan tidak hanya memperhatikan sekolah negeri. Namun, perlu diperhatikan pula keberadaan sekolah swasta dan pondok pesantren yang juga berkontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia.

Pada kesempatan yang sama, Banggar seperti disampaikan Ahmad Yamin, juga menyinggung soa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan, tidak disebabkan oleh optimalisasi kinerja aparatur daerah. Melainkan implikasi dari perubahan regulasi. Pola pengangga-

ran APBDP tahun ini, agar memperhatikan aspek potensi unggulan daerah. Agar semua potensi tersebut bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan peningkatan fiskal daerah.

Terkait dengan BPMLH, pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yang penganggarannya meningkat setiap tahun. Namun, kinerja yang ada masih jauh dari harapan. Untuk itu, Pemkab diharapkan menjaga kebersihan lokasi dan objek vital seperti pasar, jalan umum dan lainnya. Begitu pula dengan perawatan lampu jalan yang ada di perkotaan maupun di kecamatan agar dilakukan secara berkala. Untuk pengelolaan aset

daerah, Banggar menyarankan agar dilakukan secara terpadu.

Sehingga semua aset daerah memiliki sertifikat dan dapat difungsikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik sebagaimana yang dilakukan daerah lainnya seperti Kabupaten Goa yang tertib dan asetnya terkelola dengan baik.

Kemudian terkait rencana pembangunan dan rehab beberapa kantor Kelurahan, Badan Anggaran meminta kepada pemerintah daerah, segera diselesaikan sebagaimana agenda kerja atau DED yang telah dibuat.

Mengingat pentingnya keberadaan kantor tersebut dalam melayani masyarakat. Seperti kantor Kelurahan Pekat dan Kelurahan Samapuin. (arn)

Diduga Semua Proyek Mengarah ke ’’Asi Mbojo’’ (Suara NTB/use)

CCTV - Aksi pelaku menggunakan jilbab yang tertangkap CCTV tengah mendekati korban, lalu mengambil dompet korban.

Diduga Copet Perempuan Merajalela di Pertokoan Kota Bima (Suara NTB) Sejak beberapa minggu belakangan, para pembeli di sejumlah toko maupun swalayan di pusat perbelanjaan Kota Bima resah. Pasalnya, di pusat pertokoan ini ‘bergentayangan’ copet yang dilakukan oleh kaum perempuan.

Aksi pencopet wanita ini pun sempat tertangkap oleh CCTV saat melakukan aksinya di toko grosir UD Bumi Jaya Jalan Sultan Kaharudin, Rabu (12/9).

Dalam rekaman tersebut, penjambret yang diperkirakan berusia 40 tahun ke atas terlihat profesional meski toko dalam keadaan ramai. Awalnya korban yang diketahui bernama Murni warga Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima tengah sibuk memilih barang belanjaan. Tak berapa lama, pelaku yang mengenakan jilbab warna pink (merah muda, red) muncul. Aksinya ini terbilang nekad, meski suasana toko terbilang ramai.

Saat korban tak sadar, pelaku melancarkan aksinya. Agar tidak mencolok, sebelum menjulurkan tangannya ke tas korban yang dalam keadaan terbuka, pelaku menurunkan jilbabnya. Barulah ketika benar-benar aman, korban mengambil dompet dan buru-buru meninggalkan toko.

Pemilik toko, Nona Lido, yang ditemui mengatakan korban baru sadar ketika korban hendak membayar belanjaan yang nilainya sebesar Rp 400 ribu. Saat hendak membayar, korban kaget lantaran dompetnya sudah tidak ada dalam tas. Lantaran panik, korban sempat mencurigai seorang pria yang tengah berdiri di sampingnya. “Dia sadar pas mau bayar ke kita, dia (korban, red) sempat curiga ke pria yang berdiri di dekatnya,” kata Nona Lido seraya menambahkan peristiwa tersebut terjadi pukul 10.00 Wita.

Sementara itu, sebelum peristiwa ini salah seorang karyawannya sempat mengingatkan agar korban berhatihati. Karena saat itu, tas korban dalam keadaan terbuka.

Namun korban yang tengah sibuk tak mengindahkan.

Untuk itu, saat dikonfirmasi, wanita keturunan ini mengingatkan kepada pembeli khususnya wanita untuk lebih berhati-hati ketika membawa tas terbuka. Terlebih ibu-ibu yang suka menyandang tas di belakang badan. “Jangan sampai jadi incaran pencopet,” tandasnya. Peristiwa ini, tambahnya, tidak saja terjadi di tokonya. Sejumlah swalayan di sekitar pusat perbelanjaan di Kota Bima ini diketahui juga pernah terjadi aksi pencopetan.

Rupanya, pernyataan Nona Lido juga diamini oleh korban lain yang siang kemarin berbelanja di toko setempat. Sumarni warga Lingkungan Tolo Tangga Kelurahan Jatiwangi mengaku dia juga pernah menjadi korban pencopetan di Toko SMA. Peristiwa tersebut terjadi sebelum lebaran Idul Fitri. Saat itu, Sumarni tengah membeli kain, namun saat hendak membayar tiba-tiba dompetnya yang berisi uang sebesar Rp 2,8 juta sudah raib. “Kainnya sudah saya gunting, pas periksa tas uang sudah tidak ada,” kisah Sumarni. Dia juga menduga jika saat itu pelakunya juga mengenakan jilbab. (use)

Diduga Dukun Santet

Dua Warga Sawe Nyaris Dihakimi Massa Dompu (Suara NTB) Warga Desa Sawe, Kecamatan Hu’u, nyaris menghakimi Am (55) dan Iy (50) warga setempat karena diduga menyantet warga setempat. Untungnya, kedua warga ini cepat diamankan ke Polsek Hu’u dan langsung dilakukan mediasi.

Kedua warga yang diduga dukun santet kini telah kembali ke masyarakat setelah mengaku siap mengobati Mawardin (19) yang diduga korban dukun santet.

Kapolsek Hu’u, Ipda Remmy Beladona, SH kepada Suara NTB saat dihubungi, Kamis (12/9) mengungkapkan, bahwa Am dan Iy diamankan pihaknya ke Polsek setelah munculnya desas – desus dari warga keduanya sebagai dukun santet yang menyebabkan Mawardin menderita sakit selama ini.

Mawardin diduga menderita sakit non medis setelah diperiksa di petugas kesehatan. “Tadi malam yang diduga sebagai pelaku dukun santet kita amankan ke Polsek untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Setelah Am dan Iy diamankan, lanjut Remmy, pihaknya bersama anggota Koramil Hu’u dan tokoh masyarakat setempat melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak bertindak anarkis. Apalagi tuduhan bahwa Am dan Iy sebagai dukun santet sulit dibuktikan.

Remmy mengaku telah melakukan mediasi antara yang diduga dukun santet dengan keluarga yang diduga korban dukun santet, dan aparat Desa Sawe menghasilkan kesepakatan bahwa Mawardin akan ditanggung pengobatannya oleh Am dan Iy. “Karena sakit yang diderita Mawardi bukan penyakit medis, maka pengobatannya juga dengan cara doa-doa,” tutur Remmy.

Am dan Iy akhirnya bisa pulang ke rumahnya setelah ada kesepakatan dengan keluarga Mawardi untuk mengobati anaknya. “Pelaku yang diduga dukun santet tadi sore sudah kita izinkan pulang setelah ada kesepakatan akan mengobati Mawardi,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Setelah namanya disebut-sebut sebagai salah satu pemilik perusahaan kontraktor pengadaan sampan Fiber Glass dalam proyek DAK tahun 2012, oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, Ferdiansyah Fajar Islam yang merupakan adik kandung Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, ST, akhirnya mengaku. Hanya saja, CV Lewamori Putra Pratama tersebut sudah lama tidak digunakannya.

Hal tersebut diakui oleh Ferdiansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/9) magrib. Terkait hal ini Ferdiansyah pun bersedia untuk dipanggil oleh Badan Kehormatan (BK) untuk memberikan klarifikasi. “Tunggu saja klarifikasi saya ke BK,” katanya. Dalam kesempatan itu, dia juga menyesalkan wartawan yang tidak mengkonfirmasi dirinya. Untuk itu dia sempat mengancam akan menuntut wartawan karena dinilai mencermarkan nama baik. “Kalau saya tuntut pencemaran nama baik, teman-teman media siap ndak ?,” ungkapnya.

Sementara itu, munculnya

nama Ferdiansyah sebagai salah satu pemilik perusahaan kontraktor pengadaan mengindikasikan adanya monopoli keluarga istana dalam masalah proyek. Nama Ferdiansyah sendiri mencuat saat nama perusahaannya tertera jelas dalam laporan pengadaan sampan fiber glass di Dinas PU Kabupaten Bima. Perusahaan milik Ferdiansyah yakni CV Lamanggila yang mendapatkan nilai Rp 200 juta, sama dengan empat perusahaan lainnya. Sementara beberapa dari empat CV lainnya masing-masing CV Lamanggila dengan direktur A Rafik, CV

Sinar Rinjani milik Ny Ratna, CV Bima Putra Pratama atas nama Jubaedah dan CV Wadah Bahagia milik Ketua Gapensi Kabupaten Bima, Ardan Mataranda juga terindikasi ke keluarga istana.

Hal ini diketahui dari dua CV yang dipinjam oleh kader partai berlambang pohon beringin yang kini juga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan, Drs Abdul Haris atau yang akrab disapa Haris Bintang.

Di mana Haris Bintang sendiri dikenal dekat dengan keluarga istana ‘’Asi Mbojo’’. Dua CV yang dipinjam tersebut masing-masing CV Sinar Rin-

jani dan CV Wadah Bahagia di mana sejatinya dua CV ini milik Ketua Gapensi.

Hal ini diakui oleh Ketua Gapensi, Ardan Mataranda saat ditemui, Kamis pagi.

Menurut Ardan, dia memang meminjamkan dua CV-nya kepada Haris Bintang untuk membantu mengerjakan proyek pengadaan sampan. “Tapi saya juga mengawal pengerjaannya.

Khusus saya yang punya bendera,” akunya. Pengawalan itu, dilakukan sampai proses akhir. Hanya saja, mengenai bagaimana pengerjaan itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa paket, dia mengaku tak tahu menahu. Yang memutuskan yakni Dinas PU. Sementara itu, satu CV Lamanggila juga terindikasi kuat kembali mengarah ke keluarga pejabat penting di Bima.

Pasalnya, melihat alamat CV Lamanggila yang mengerjakan

proyek tersebut beralamat di Jalan Sulawesi No 5. Sementara berdasarkan penelusuran, No tersebut tidak tertera pasti melainkan merujuk ke Pendopo. Pasalnya, berdasarkan urutan nomor setelah Minimarket dengan nomor 3 (deretan komplek dengan nomor ganjil, red) mengarah ke Pendopo.

Seperti diberitakan sebelumnya, adanya dugaan keterlibatan Ferdiansyah yang diduga ‘bermain’ proyek ini diduga menyalahi tupoksinya sebagai wakil rakyat. Jika benar Ferdiansyah terlibat dalam pengadaan sampan, maka yang bersangkutan telah merangkap jabatan. Padahal seperti yang diungkapkan Ketua BK Kabupaten Bima, Ahmad Yani Umar, SEI, MPd bahwa Undang-undang (UU) 32 Tahun 2004 dengan tegas melarang pejabat Negara merangkap jabatan. (use)

Lagi, Warga Temukan Mayat di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Penemuan mayat kembali terjadi di Sumbawa. Kali ini, warga Jalan Baru Kelurahan Uma Sima yang digegerkan sosok mayat yang tergantung di dalam kamarnya, Kamis (12/9).

Informasi yang diperoleh menyebutkan, mayat tersebut ditemukan dalam sebuah rumah yang beralamat di RT 10 RW 03 kelurahan Uma Sima.

Mayat pertama kali ditemukan dalam posisi tergantung dengan sebuah selendang di dalam kamar. Mayat tersebut teridentifikasi atas nama Kadek Dharma (31), penghuni salah satu rumah dimaksud yang diketahui meninggal sekitar pukul 10.30 wita oleh warga setempat, setelah kamarnya didobrak. ”Istrinya berteriak dan meminta tolong.

Langsung kami datang dan pintu kamarnya kami dobrak dan sudah tidak bernyawa,’’

(Suara NTB/arn)

DEMO PILKADES – Kelompok massa saat menggelar aksi demo Pilkades di Kantor BPMPD Sumbawa, Kamis (12/9).

Protes Pilkades

Massa Tiga Desa Demo Pemkab Sumbawa Besar (Suara NTB) Massa dari tiga desa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Sumbawa (KMPS) menggelar aksi demo, Kamis (12/9). Protes Pilkades yang meminta Pemkab Sumbawa menunda pelantikan tiga Kepala Desa (Kades) terpilih yang dianggap masih bermasalah.

Tiga desa dimaksud, yakni, SP 3 Prode Pelampang, Bantulante Taran dan desa Labuan kecamatan Labuan Badas dengan kasus yang berbeda. Di desa Bantu Lante Tarano, massa menduga telah terjadi praktik money politik oleh oknum Kades terpilih. Kasus di desa SP 3 Prode Plampang, massa keberatan dengan terpilihnya kembali calon kades incumbent, karena dianggap sudah tiga periode menjabat. Sementara di desa Labuhan kecamatan Labuhan Badas, massa kembali mempersoalkan kasus raskin oleh oknum Kades saat itu, yang kini kembali terpilih. “Kami minta pelantikan Kades ter-

pilih di tiga desa itu ditunda, sampai masalahnya selesai,’’tandas Koordinator Umum KMPS, Febrian Anandita.

Ketika diterima Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, massa aksi juga meminta Pemkab Sumbawa membentuk panitia kerja (Panja) dalam menyikapi persoalan dimaksud.

Menanggapi hal ini, Sekretaris BPMPD, Pincun Nurhinsyah menjelaskan kasus ini satu persatu. Untuk SP 3 Prode, sesuai Perda nomor 29 tahun 2010 tentang Kepala Desa, masa jabatan Kades hanya dua periode. Dan memang dibenarkan pula, Kades terpilih ini sudah pernah menjabat selama dua periode.

Namun, sebelum 2007, Kades dimaksud menjabat di bawah kewenangan Disnakertrans mengingat SP 3 ini adalah wilayah transmigrasi. Baru kemudian dipilih langsung pada periode keduanya, tahun 2007 hingga 2013. “Itulah dasar yang digunakan Panitia Pilkades, sehingga Kades bisa

nyalon kembali,” sebutnya.

Sedangkan kasus Bantu Lante, masih menunggu tindak lanjut dari Panwas di desa, terkait kebenaran dugaan money politik. Sementara untuk Labuhan, itu sudah menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Sehingga selama belum ada putusan tetap, pihaknya tidak dapat mengintervensi yang bersangkutan untuk tidak mencalonkan diri.

Hasil Pilkades ini sebagian besarnya sudah diajukan ke Bupati untuk penetapan SK termasuk tiga desa ini.

Massa juga berdemo di kantor Bupati dan DPRD Sumbawa yang diterima Komisi I DPRD Sumbawa. Ketua Komisi I, Syamsul Fikri menegaskan, akan mengecek terlebih dahulu kasus tersebut ke BPMPD. Sedangkan untuk kasus money politik, kalau memang terbukti tertangkap tangan, maka bisa diproses. Tetapi agar persoalan ini lebih komprehensif pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk membahas persoalan ini Senin mendatang. (arn)

sebut Nyoman Suwarta, salah satu warga setempat.

Diketahui, Kadek Dharma bekerja sebagai sales di salah satu distributor makanan di Sumbawa. Dari informasi warga setempat, Kadek sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali.

Dokter yang memeriksa keadaan korban, dr. Putu Purnama, memperkirakan jenazah sudah meninggal selama dua jam setelah ditemukan. Dari hasil pemeriksaan luar, bagian kepala hingga dada sudah dingin walaupun belum kaku, dan bagian perut ke bawah masih hangat.

Dugaan awali gantung diri, karena selendang yang digunakan untuk bunuh diri itu melilit di leher korban. Jarak antara kaki ke lantai sekitar 15 cm. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu. Erwan Yudha Perkasa, SH, yang dikonfirmasi menyatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP. (arn)

Rampung, Pekerjaan Perbaikan Tambak Tano Taliwang (Suara NTB) PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) mengklaim saat ini pekerjaan perbaikan areal tambak Tano khusunya blok A dalam rangka pengoperasian kembali tambak bersangkutan saat ini telah rampung.

Seluruh peralatan seperti pemasangan terpal di petakpetak tambak, jaringan distribusi air serta kincir saat ini telah terpasang di blok A sesuai janji perusahaan tersebut. “Secara teknis memang masih ada pekerjaan kecil yang belum dirampungkan.

Tapi dengan melihat rencana penaburan benur pada 1 Oktober mendatang, saya yakin kekurangan itu bisa terkejar,” jelas juru bicara PT BHJ Iman Susila kepada wartawan, Kamis (12/9).

Tak hanya mengklaim telah merampungkan persiapan petak-petak tambak yang akan dioperasikan. Kendala utama yakni listrik yang selama ini sempat dikeluhkan PT BHJ pun sudah tak lagi dipersoalkan. Menurut Iman Susila, di lokasi sekarang ini perusahaan telah menempatkan unit pembangkit listrik yang akan difungsikan untuk memasok kebutuhan listrik selama operasional tambak blok A nantinya. “Untuk pengoperasian blok A itu sementara

ini akan memanfaatkan pembangkit listrik yang disediakan perusahaan. Jadi tidak perlu tunggu PLN lagi,” timpalnya.

Dijelaskannya, areal tambak yang akan dipergunakan nanti hanya sebanyak 15 petak dan rencananya akan dipergunakan untuk budidaya udang jenis Vaname dan bukan udang Windu. Pasalnya berdasarkan hitungan ekonomis jika udang Windu hanya bisa diproduksi maksimal 2,5 ton tiap petak, sementara udang Vaname bisa diproduksi hingga kisaran 8-10 ton tiap petak,” ujarnya.

Untuk tenaga kerja, Iman mengungkapkan, saat ini perusahaan sedang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama yang tercatat sebagai warga lokal kecamatan Poto Tano. “Perusahaan sudah mulai memerlukan tenaga kerja karena setelah pelepasan benur nantinya, harus sudah ada tenaga kerja yang siap memelihara benurbenur tadi,” urainya seraya menambahkan pada proses penerimaan tenaga kerja itu perusahaan akan melakukan seleksi. “Prioritas tenaga kerja lokal. Tapi harus juga dilakukan seleksi terlebih dahulu, tidak langsung terima begitu saja,” sambungnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

Ancam Panggil Paksa Jika pada panggilan ketiga yang bersangkutan tidak hadir, maka Kejaksaan akan melakukan upaya paksa.

Seperti diketahui, Rony Gunarso yang juga Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) seharusnya memenuhi panggilan Selasa lalu sebagai saksi. Pemanggilan Rony bersamaan dengan para saksi lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara dan pejabat pembuat Surat Perintah Membayar (SPM). Namun hingga Kamis (12/9) kemarin, panggilan di tingkat penyidikan ini belum juga dipenuhi Rony dengan alasan sedang tugas luar.

Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH mengakui adanya kendala kelancaran penyidikan kasus itu, oleh sebab saksi yang belum hadir, khususnya KPA. Tapi itu justru tidak akan jadi kendala, karena mekanisme menghadirkan saksi yang sulit, sudah jelas. ‘’Mekanismenya sudah jelas, kalau panggilan pertama dia tak hadir, panggilan kedua juga tidak hadir sampai panggilan ketiga, ya kami lakukan upaya paksa,” tegas Kajati menjawab Suara NTB di ruangannya, Kamis (12/9).

Sulitnya menghadirkan saksi karena alasan subjektif saksi itu sendiri, justru membuka peluang pihaknya menempuh upaya represif. Apalagi kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Sehingga sebagaimana diungkap sebelumnya, memungkinkan untuk upaya paksa.

Kajati memaparkan, kasus ini sedang digenjot untuk terus dipercepat. Kasus ini sama dengan beberapa perkara lainnya karena diperkirakan membutuhkan waktu lama, sebab melibatkan pihak ketiga. Pihak dimaksud Kejati, ahli konstruksi dan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Catatan Suara NTB, sebelumnya, jika ditotal sejak kasus ini ditingkatkan ke penyidikan awal pekan lalu, sudah 12 saksi dimintai keterangan. Mereka diantaranya, PPK untuk proyek tahun 2011, Khairudin, PPK untuk proyek 2012, Hariyanto. Pejabat SPM, Ahmad Bawazir, Bendahara Pengeluaran Farida.

Pemeriksaan 12 saksi itu dipastikan akan masih berlanjut karena sejak ditingkatkan ke penyidikan, informasinya kasus ini terus berkembang. Salah satu saksi yang sebenarnya sudah dipanggil adalah KPA, Rony Gunarso. Rony yang juga Kepala BPPNFI sebelumnya sudah dilayangkan panggilan, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Panggilan di tingkat penyelidikan sebelumnya, juga sudah dilayangkan namun tidak hadir dengan alasan tugas dinas ke Jakarta. (ars)

Dari Hal. 1

Sepuluh Unit Rumah Warga Calabai Dibakar Massa Kapolsek Pekat, Iptu Sarbini kepada Suara NTB, Kamis (12/9) kemarin, mengatakan, warga Dusun Jonggat Desa Calabai resah akibat seringnya terjadi aksi pencurian. Warga mencurigai pelakunya berasal dari dusun setempat sehingga diputuskan untuk melakukan prosesi garap, dimana pelakunya akan mendapatkan kesialan hingga 7 keturunan. ‘’Pada 28 Agustus lalu diputuskan untuk melakukan prosesi garap. Tapi dari sekitar 400 orang warga Jonggat terdapat sembilan orang yang tidak melakukan garap. Mereka adalah Su bersama anak-anaknya dengan alasan tidak berada di rumah,’’ katanya.

Tetapi pada 31 Agustus, Amak Su bersama anak-anaknya kembali ke Jonggat Calabai dan dipanggil ke Kantor Desa Calabai untuk member klarifikasi. Su bersama anak-anaknya menolak minum air tanah, sehingga dipanggillah Ketua Adat di Pekat, H. L.Mukri. Hasil perundingan dengan ketua adat, diputuskan bahwa Su harus membayar uang tebusan sebesar Rp 10 juta dan dibuatkan surat pernyataan menolak garap.

Surat pernyataan Su ini, lanjut Sarbini dibacakan di hadapan warga, Kamis (12/9) kemarin. Mendengar kasus ini, beberapa warga emosi dan berusaha mencari Su serta anakanaknya karena Su ini diduga sebagai pelaku pencurian ternak dan serangkaian aksi pencurian selama ini. “Warga yang terbakar omosi langsung menyerang dan merusak 10 unit rumah semi permanen milik Su serta anak-anaknya,’’ terang Sarbini.

Aksi pembakaran ini, dikatakan Sarbini, tidak sampai menyebar ke perumahan warga lainnya dan tidak sampai menimbulkan keributan lain. Namun pihaknya tidak bisa menghalau aksi pembakaran rumah milik keluarga Su karena keterbatasan anggota. ‘’ Su dan anak-anaknya hingga saat ini masih melarikan diri,’’ katanya.

Namun Sarbini mengaku, pihaknya akan menyelidiki kasus pengerusakan dan pembakaran rumah milik Su. Karena aksi dilakukan oleh massa, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan penyelidikan. Begitu juga dengan dugaan bahwa Su serta anak-anaknya sebagai pelaku pencurian selama ini juga diselidiki. ‘’Kita tidak bisa bertindak tanpa didukung alat bukti. Untuk pembakaran rumah kita juga tengah menyelidiki pelaku utamanya,’’ terang Sarbini. (ula)

Dari Hal. 1

Ilegal, ”Drag Race” Maut di Eks Bandara Selaparang “Pada anev tadi, Kapolda sangat atensi kasus ini dan meminta penyidik mengusut tuntas jika memang ada unsur kelalain dari penyelenggara. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres Mataram,” kata Suryo.

Terkait polemik soal izin penyelenggaraan, di kesempatan itu Suryo akhirnya membeberkan gamblang. Bahwa benar menurutnya, izin itu dikeluarkan oleh Polda NTB, sebagaimana disebutkan beberapa kali oleh pengurus organisasi otomotif, Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB sebelumnya. ‘’Karena kegiatan drag race itu melibatkan pembalap antarkabupaten dan kota, sehingga izinnya memang dari kami Polda NTB,” terang Suryo.

Akan tetapi, ada mekanismenya. Sambung Suryo, sebelum izin itu keluar dari Kapolda NTB, ada rekomendasi yang harus terbit dari Polres Mataram. Karena kegiatan drag race yang dihelat serangkaian dengan HUT Kota Mataram itu, berada di wilayah hukum Polres Mataram.

Rekomendasi itu isinya hasil analisis Intelijen, terkait pengamatan situasi di lokasi, sampai dengan analisis kemungkinan yang akan terjadi, baik sebelum penyelenggaraan kegiatan sampai sesudah kegiatan. ‘’Nah dari hasil analisis itu, kalau memang intelijen merekomendasikan memungkinkan dilaksanakan, maka akan menjadi dasar penyelenggara untuk meminta izin ke Polda NTB,” terang pengganti AKBP Sukarman Husein ini.

Namun diyakinkannya, penyelenggara tidak melalui rangkaian tahapan wajib sebelum balap dihelat. Kabid Humas memperkirakan, panitia penyelenggara tidak sabar karena jadwal pertandingan sudah ditentukan, sehingga balap dipaksakan digelar. ‘’Karena secara administrasi dia tidak terpenuhi, sehingga izinnya tidak keluar. Maka dari itu, kegiatan balap itu ilegal secara administrasi,” tegasnya.

Jika tanpa izin,mengapa ada aparat dari Polres Mataram di lokasi acara? Inilah yang juga jadi persoalan menurut Suryo. Seharusnya sebagai aparat keamanan, jika sudah tahu bahwa kegiatan itu ilegal secara administasi, maka diantisipasi dengan cara dibubarkan. Akan tetapi, bela Suryo, bahwa aparat yang bertugas saat itu juga ada pada kondisi dilematis. “Jadi dalam konteks ini aparat sebenarnya dilema. Jika aparat yang bertugas itu dari Sat Sabhara, berarti dari Kasatnya punya pertimbangan, bahwa apabila tidak dijaga sama sekali kegiatan itu karena belum mengantongi izin, maka kemungkinan terburuk bisa saja terjadi, aparat juga akhirnya akan disalahkan. Sehingga diambil lah langkah antisipasi, dengan melakukan penjagaan agar kegiatan itu benar benar safety.

“Kalau pun sekarang kejadian dua korban meninggal, berarti itu sudah di luar kemampuan aparat. Tapi catatannya, bahwa kasus ini tetap akan diusut. Kalau memang disini ada unsur kelalaian dan memenuhi unsur pidana, berarti akan ada tersangkanya yang harus diproses,” tegasnya lagi. (ars)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Dibuka, Pendaftaran Calon Prajurit Perwira Karir TNI Mataram (Suara NTB) Untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI, dibutuhkan prajurit-prajurit yang profesional dan tangguh disegala bidang, Oleh sebab itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengajak para pemuda Indonesia untuk bergabung menjadi prajurit Perwira Karier (PA PK) Pria TNI AD TA 2013. Apabila para pemuda Indonesia ingin bergabung menjadi anggota TNI segera daftarkan diri kalian ke Kantor Ajenrem 162/WB. Untuk menjadi calon prajurit ada beberapa persyaratan umum dan khusus yang harus di penuhi. “Diantaranya WNI, jenis kelamin pria, memiliki tinggi badan minimal 163 cm,” kata Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Sofian Chandra dalam rilis yang

diterima Suara NTB. Untuk batas usia, jelasnya, bagi calon yang memiliki ijazah D.3 maksimal berusia 26 tahun, kemudian bagi para calon yang memiliki ijazah S.1 maksimal berusia 30 tahun dan bagi calon yang memiliki ijazah S.1 Profesi maksimal berusia 32 Tahun.

Sementara untuk nilai IPK jurusan/program study Akredasi “A” tidak kurang dari, 2,80 untuk Sarjana S.1 (umum) maupun S.1 (profesi) dan 2,70 untuk program D.3 serta untuk Akreditasi “B” ditambah 0,20.

Selain persyaratan tersebut, sambungnya, hal yang paling penting untuk diketahui yaitu pendaftaran sudah mulai dibuka dari tanggal 09 September sampai dengan 11 Oktober 2013.

“Dengan persyaratan yang

telah ada, para pemuda Indonesia khususnya yang ada di NTB dapat segera mendaftarkan diri di Kantor Ajenrem 162/WB yang beralamat di JL. Malomba Ampenan Mataram, atau dapat juga mendaftar secara online di: http/ /rekrutmen.tni.ilmci.com serta untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi ke layanan telp (0370) 621273, selain mendaftar di kantor Ajenrem 162/WB bagi calon yang berdomisili diluar Mataram dapat juga mendaftar di Kodim-Kodim terdekat, kantor Lanal Mataram dan Kantor Lanud Rembiga.

Kami menunggu para pemuda Indonesia khususnya pemuda NTB untuk bergabung menjadi anggota TNI, demi menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. (ars/*)

58 JCH KLU Siap Diberangkatkan Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 58 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) siap diberangkatkan, Rabu (18/9) pekan depan. Rombongan JCH KLU akan dilepas Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., serta Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH, berikut KBIH Az Zam-Zam, dari Masjid Jamiq Baiturrahan, Tanjung.

Kepada wartawan, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama, KLU, H. Sulhi Akbar, mengungkapkan keberangkatan JCH menggunakan armada bus dari Tanjung ke Asrama Haji di Mataram akan bergabung dengan rombongan dari Lombok Barat dan Lombok Tengah. ‘’Mereka digabung ke

dalam Kloter (kelompok terbang) LOP 07,” ungkap Sulhi.

Ia mempermaklumkan, rombongan JCH tahun ini tidak didampingi ketua rombongan yang berasal dari pemerintah daerah dengan alasan kuota haji yang terbatas. Meski demikian, pihaknya memastikan pendampingan JCH KLU berasal dari Kantor Kemenag KLU. Sekretaris Daerah KLU, H. Suardi, SH., yang sebelumnya ditunjuk menjadi Amirul Haj pada rombongan kali ini batal berangkat. Sementara berdasarkan kuota daftar keberangkatan JCH, dua pegawai dari Kemenag yang memperoleh kuota haji akan dibebankan tanggung jawab untuk mendampingi rombongan.

Ia berharap, perjalanan ke tanah suci hingga kepulangan-

nya kembali ke kampung halaman, rombongan haji KLU tidak menemui hambatan dan kendala berarti, sebagaimana catatan keberangkatan dan kepulangan haji tahun-tahun sebelumnya. Ia pun berpesan agar dua pegawai Kemenag selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada rombongan.

Terpisah, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., berpesan agar rombongan JCH senantiasa memelihara kesehatan selama dalam perjalanan maupun saat menunaikan ibadah haji. Keberadaan 58 orang dari KLU itu pun diharapkan senantiasa menyelipkan doa-doa bagi daerah (KLU) agar tetap dalam nuansa aman, nyaman, agar ikhtiarnya menuju daerah yang maju dan beradab tercapai. (ari)

Pemilu 2014, Pemilih Lotim 830.362 Orang Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) Kamis (12/9) kemarin menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 mendatang. Ditetapkan total pemilih se Kabupaten Lotim 830 362 orang.

DPT tersebut terbilang jauh lebih rendah dibandingkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dicatat dan diumumkan sebanyak 838.124 orang. Dibandingkan dengan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 837.092, terdapat selisih 6.730 orang.

Ketua KPU Lotim, Khaerul Anwar menyampaikan, persiapan pemutakhiran data pemilih dilakukan jauh sebelumnya. Mulai dari Pemutakhiran kembali data pemilih potensial pemilih pemilu (DP4) sebanyak 901.525. “Kita mulai kerja itu bulan Maret lalu,” katanya.

Untuk melahirkan data pemilih ini, katanya pihak KPU sudah melakukan sejumlah proses yang sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya.

Dimana, telah diberikan waktu kepada masyarakat agar ada tanggapan. Lalu proses

perbaikan pasca pengumuman DPS 10 Juni lalu.

Pasca pengumuman, dilanjutkan dengan proses perbaikan DPS HP. Sebelum kemudian lahir DPT sesuai dengan kesepakatan bersama dalam sidang pleno terbuka KPU Lotim bersama dengan jajaran pimpinan partai politik, Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan unsur terkait lainnya.

Selama proses perbaikan dan kesempatan terbuka untuk masyarakat memberikan masukan, terbilang kurang dimanfaatkan oleh dari masyarakat. Faktanya, tanggapan dari masyarakat sangatlah minim.

Bahkan harapannya dari Parpol ada kritikan dan masukan dalam proses perbaikan DPT sama sekali tidak ada yang menyampaikan. “Sebagian besar dari Panwaslu kalau dari Parpol nihil,” ucapnya.

Meski sudah ditetapkan, lanjut Khaerul, warga yang tidak masuk dalam DPT katanya masih diberikan ruang masuk menjadi DPT khusus. Begitupun terhadap pemilih yang pindah memilih dipastikan akan diumumkan. “Ada waktu tiga hari sebelum memilih tapi harus diumumkan,” demikian. (rus)

Tak Laporkan Dana Kampanye, Caleg Terpilih Bisa Dianulir Mataram (Suara NTB) Setiap parpol diwajibkan untuk melaporkan rekening dana kampanye, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta menyampaikannya ke KPU. Jika hal itu tidak dilakukan, parpol bersangkutan terancam akan dianulir caleg terpilihnya.

Penegasan soal sanksi tersebut disampaikan oleh Anggota KPU NTB, L. Aksar Anshori, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis kemarin.

Aksar menjelaskan, dalam peraturan KPU nomor 17 tahun 2013, setiap parpol diwajibkan untuk membuat rekening khusus dana kampanye. Rekening ini berbeda dengan rekening yang sudah dimiliki oleh parpol sebelumnya. “Tetap atas nama parpol itu, tapi ini rekening khusus untuk dana kampanye,” jelasnya.

Aksar menambahkan bahwa rekening khusus ini nantinya diharapkan menjadi tempat menampung seluruh penerimaan dana kampanye parpol tersebut.

“Diharapkan semua dana kam-

panye parpol, masuk dulu ke rekening khusus itu. Dana awal di rekening khusus inilah yang nanti harus dilaporkan ke KPU,” tandas Aksar.

Laporan pun dibuat tidak hanya di awal. Nantinya, setelah pelaksanaan kampanye, parpol juga menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk diserahkan ke KPU. Setelah menerima LPPDK itu, KPU akan meminta Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit.

Selain parpol, caleg yang diajukan oleh parpol juga diwajibkan untuk membuat laporan serupa.

“Setiap caleg juga harus membuat laporan itu,” tandasnya.

Aksar menegaskan, jika parpol – parpol yang tampil di Pemilu 2014 tidak membuat laporan dana kampanye mereka, maka sanksi yang menunggu sudah cukup berat. Sanksi tersebut adalah adanya pembatalan calon terpilih.

Meski KPU sudah mengeluarkan regulasi untuk membuka pintu pengawasan atas munculnya praktik pengelolaan dana

kampanye yang menyimpang, namun sikap banyak parpol yang terkesan tertutup dalam pengelolaan keuangan mereka tetap saja memunculkan kekhawatiran dari publik.

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, dalam kegiatan redaktur meeting belum lama ini mengungkapkan bahwa parpol – parpol di NTB yang mereka mintai informasi menyangkut pengelolaan dana kampanye juga belum ada yang memberikan respon.

Padahal, ujar Ervyn, menurut UU Kebebasan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) dan UU No. 2 Tahun 2008 junto UU No. 2 Tahun 2011, Partai politik adalah Badan Publik yang memiliki kewajiban untuk setiap saat menyediakan informasi mengenai laporan keuangan dan program kegiatannya untuk diakses publik.

Atas respon partai yang cenderung masih tertutup ini, ia mengajak publik untuk ikut mengawasinya. “Publik bisa menilai, mana partai kita yang masih tertutup, dan mana yang mau terbuka,” katanya. (aan)

(Suara NTB/ist)

SELEKSI - Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra saat memeriksa langsung kondisi kesehatan peserta seleksi.

KPU KSB Tetapkan DPT Pemilu 2014 Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 mendatang. Dihadiri oleh sejumlah perwakilan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, pleno penetapan DPT tersebut dilaksanakan di aula pertemuan Hotel Andi Graha Taliwang, Kamis (12/9).

Setelah melalui sejumlah tahapan perbaikan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU KSB pun menetapkan jumlah DPT KSB untuk Pemilu 2014 sebanyak 89.151 pemilih. Jumlah itu mengalami penambahan sebanyak 1.620 pemilih dimana pada DPS sebelumnya jumlah pemilih hanya sebanyak 87.531 orang. “Jadi ada tambahan setelah dilakukan perbaikan data sesuai tahapan yang ditentukan,” jelas ketua KPU KSB Khaeruddin, SE dihadapan para perwakilan Parpol saat menetapkan jumlah DPT. Dari 89.151 DPT, sebanyak 44.494 pemilih laki-laki dan 44.657 pemilih perempuan.

Berdasarkan perwilayah kecamatan, Taliwang memiliki jumlah pemilih terbanyak dengan DPT sebesar 32.980.

Selanjutnya secara berturutturut kecamatan Seteluk 11.982 pemilih, Maluk 10.485 pemilih, Brang Rea 9.993 pemilih, Poto Tano 6.999 pemilih, Sekongkang 6.681 pemilih, Jereweh 6.133 pemilih dan terakhir kecamatan Brang Ene sebanyak 3.898 pemilih.

Menurut Khaeruddin penambahan pemilih dari DPS ke DPT terhadi merata di seluruh wilayah kecamatan. Penambahan itu pun terjadi karena berbagai faktor yang ditemukan selama masa perbaikan berlangsung. “Kebanyakan memang karena pemilih sebelumnya belum terakomodir dalam DPS. Nah di masa perbaikan kemudian kita masukkan mereka,” timpalnya.

Tak hanya terjadi penambahan, pihak KPU juga

menyampaikan sejumlah temuan selama masa perbaikan kepada perwakilan Parpol yang hadir. Diantaranya temuan pemilih ganda dalam sistem Sidalih (sistem informasi data pemilih. “Ada yang semuanya ganda dalam data, ada yang hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya ada juga yang ganda datanya di wilayah berbeda. Ini semua kita temukan dan kita perbaiki sebelum penetapan DPT hari ini (kemarin, red),” cetus Khaeruddin.

Selain mengumumkan jumlah DPT, dalam kesempatan itu KPU KSB juga menyampaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan pada Pemilu 2014 mendatang. Dan untuk mengakomodir seluruh pemilih KPU KSB menetapkan sebanyak 322 TPS yang tersebar di 64 desa/kelurahan di seluruh kecamatan. “Tentu yang paling banyak TPS di kecamatan Taliwang. Di wilayah kota ini, kita akan menetapkan menempatkan sebanyak 123 TPS,” papar Khaeruddin.

Dalam rapat pleno terbuka penetapan DPT Pemilu 2014 kemarin, sejumlah pertanyaan sempat disampaikan beberapa perwakilan Parpol. Salah satu pertanyaan mecuat adalah terkait penurunan jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pemilu 2014 mendatang dibanding dengan DPT Pilkada NTB tahun 2013 ini. Untuk pertanyaan ini, KPU KSB menyampaikan jika penurunan jumlah terjadi karena untuk DPT Pemilu 2014, DPT tidak lagi mengakomodir pemilih yang saat ini berada di luar negeri. Termasuk juga pemilih yang memiliki KTP (kartu tanda penduduk) dari luar daerah yang diakomodir pada Pilkada NTB, tetapi pada DPT Pemilu 2014 dikeluarkan. “Ini yang menyebabkan terjadi penurunan jumlah pemilih dari Pilkada dengan Pemilu nanti. Dan keputusan mengeluarkan para pemilih tadi, sesuai dengan instruksi KPU pusat,” imbuh Khaerudddin. (bug)

(Suara NTB/bug)

PLENO - Suasana rapat pleno penetapan DPT oleh KPU KSB, Kamis (12/9) kemarin.

Usut Proyek Mangkrak dan Cetak Sawah Baru Dari Hal. 1 Menurut Kajati, ini dalam rangka efisiensi waktu dan bi-

aya penyelidikan. ‘’Jadi kami usut kasus ini sekalian saja, biar efektif,” jelasnya.

Tim khusus yang diturun-

kan Kajati, baru untuk tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). ‘’Kita tu-

runkan tim untuk melakukan puldata dan pulbaket. Dari puldata dan pulbaket ini, akan kita evaluasi untuk

mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak dalam proyek tersebut,” jelasnya. (ars)

Hama Tikus Mengganas di Lima Kecamatan di Loteng Dari Hal. 1 ‘’Walaupun berada di satu wilayah, ada juga lahan petanian yang tidak terserang hama tikus,” jelasnya.

Akibat serangan hama tersebut, sejak awal pihaknya pun sudah melakukan upaya penanggulangan dan pengendalian. Baik itu dengan cara penyebaran obat serta pengasapan di lahan-lahan yang terkena serangan hama.

Tapi memang dengan luas lahan yang terserang, obat

yang tersedia tampaknya tidak akan mencukupi. Sehingga polanya, pengendalian dilakukan di lokasi-lokasi yang memang dinilai paling parah tingkat serangannya. ‘’Kalau yang tingkat serangannya tidak begitu parah tetap dibantu obat-obatan, tetapi diupayakan juga dengan pola swadaya,” katanya.

Dikatakannya, pengendalian serangan hama tersebut mau tidak mau harus dilakukan, untuk menyelamatkan tanaman kedelai. Sekali-

gus mengamankan target produksi kedelai Loteng tahun ini. ‘’Kendati terkendala ketersediaan obat yang terbatas, kita akan tetap berupaya maksimal. Supaya tanaman kedelai bisa diselamatkan,” harap Ibrahim.

Sementara itu, untuk mengendalikan serangan hama, petugas di UPT BKP3 Praya Barat Daya, Kamis kemarin, turun langsung ke sawah. Disana petugas menyebar racun tikus di beberapa lokasi lahan yang

terserang hama. “Di Praya Barat Daya sendiri, ada tiga desa yang lahan pertanian terserang hama tikus. Masing Desa Darek, Ungga serta Plambik,” ungkap Kepala UPT BKP3 Praya Barat Daya, H. Hasanudin.

Untuk melakukan pengendalian hama di tiga desa tersebut, pihaknya sudah menerjukan tim pengendali. Tim sendiri dibekali obat-obatan pengendali tikus. Namun ia mengakui, terbatasnya persiapan obat-obatan menjadi

kendala utama pihaknya dalam melakukan pengendalian. Pengendalian hama sendiri akan terus dilakukan sampai kondisi serangan bisa diminimalisir.

Dengan kondisi obat-obatan yang terbatas ini, lanjut Hasanudin, pihaknya juga sangat berharap peran serta masyarakat. Terutama petani pemilik lahan, untuk bisa bersama-sama secara swadaya melakukan pendalian agar serangan hama tikus tidak semakin meluas. (kir)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

Halaman 6

Pemilu dan (’’Plus or Minus’’) ’’Incumbent’’

Atasi Kemacetan dengan Bus Sekolah ARUS lalu lintas di Kota Mataram tidak jauh beda dengan di kotakota besar. Apalagi pada saat masuk kerja atau pulang anak sekolah yang berbarengan jam pulang kantor, arus lalu lintas di Kota Mataram macet. Meski belum parah, antisipasi terhadap kemacetan arus lalu lintas di ibukota Provinsi NTB ini harus dilakukan.

Pemkot Mataram perlu memikirkan langkah antisipasi di masa mendatang, sehingga kemacetan arus lalu lintas tidak semakin parah. Perlu ada upaya-upaya kongkrit yang harus dilakukan dengan harapan, kemacetan yang selama ini terjadi pada jam-jam tertentu bisa ditekan.

Termasuk, mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas), khususnya yang berasal dari kalangan pelajar.

Usulan Kepala SMAN 1 Mataram Drs. L. Fatwir Uzali, MPd, agar Pemkot Mataram menyediakan alternatif transportasi khusus bagi siswa perlu disikapi. Dalam hal ini, Pemkot Mataram perlu berkoordinasi dengan Pemprov NTB atau Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang diambil. Terutama dalam penyediaan alat transportasi khusus untuk mengurangi kemacetan dan lakalantas dari kalangan pelajar. Paling tidak, ada bantuan bus sekolah dengan rute yang sudah ditentukan.

Sekarang ini, banyak siswa menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Mereka terpaksa menggunakan sepeda motor, karena harus datang tepat waktu dan lokasi rumah yang cukup jauh dari sekolah.

Namun yang menjadi permasalahan, banyak di antara mereka masih berusia 17 tahun dan belum waktunya memperoleh SIM dari kepolisian. Tak heran, banyak lakalantas di jalan yang merupakan korbannya anak-anak sekolah dan belum memiliki SIM. Meski demikian, semuanya tergantung dari kebijakan dari Pemkot Mataram dalam upaya menyediakan bus sekolah bagi siswa. Harus diakui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan telah memberikan bantuan bus sekolah bagi beberapa pemerintah daerah di NTB, seperti Lombok Tengah dan Kota Mataram.

Sayangnya, keberadaan bus ini masih dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Penggunaan bus-bus sekolah tersebut justru untuk keperluan lain, bukan untuk tujuan semestinya.

Di sinilah diperlukan keseriusan dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan dengan masalah penyediaan bus sekolah. Jika pemerintah masih belum memiliki kebijakan serius dalam menyikapi apa yang ada di lapangan, maka selamanya masalah kemacetan saat pulang sekolah dan pelanggaran lalu lintas di kalangan siswa yang belum memiliki SIM terus terjadi.

Keberadaan bus sekolah perlu dipertimbangkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Mataram dan kota-kota lain di NTB. Nantinya, bus-bus sekolah ini bisa ditempatkan di sekolah yang lokasinya berdekatan, sehingga mampu mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi. Sebagai contoh di depan SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram dan SMPN 15 Mataram bisa ditempatkan beberapa bus sekolah dengan beberapa rute. Begitu juga di Jalan Pendidikan, Pemkot Mataram bisa menempatkan beberapa bus sekolah, karena di sini ada ribuan siswa dari berbagai daerah menuntut ilmu. Meski demikian, kebijakan penempatan bus sekolah harus memikirkan keberadaan angkutan kota yang selama ini mengandalkan pendapatan dari anak-anak sekolah. Hal ini penting dilakukan, terutama dalam mengatasi masalah gejolak atau gelombang protes ketika pemerintah betul-betul mengalokasikan bus sekolah di beberapa titik. Tapi semua itu, kembali lagi pada pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan di daerahnya. (*)

ENYUSUL, Pemilu calon anggota legislatif (caleg) hingga pelaksanaan Pilpres pada 2014, khusus untuk September tahun ini, buah bibir “hingar bingar” akan dihelatnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lobar penting untuk diikuti perkembangannya.

Sebelumnya, telah sukses dilaksanakan kegiatan serupa di beberapa tempat (di NTB) meski ada saja riak atau gelombang yang sempat membuat riuh keadaan. Termasuk ketika berita dilantiknya Ali BD secara sah, itu pertanda, untuk lima tahun ke depan ia menjadi Bupati Lotim. Terpilihnya TGBAmin dalam Pilgub (tinggal menunggu dilantik) juga mengisyaratkan kesuksesan pelaksanaan demokrasi lokal. Demokrasi lokal merupakan praktik demokrasi yang urutannya berada lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu negara. Para ahli banyak mengemukakan bahwa demokrasi tingkat lokal penting untuk mengukur sejauh mana partisipasi publik. Artinya, untuk mengukur sesuatu yang lebih besar, bagian terkecil yang ada di dalamnya besar pengaruhnya. Dalam konteks itulah, maka, pelaksanaan demokrasi lokal cocok. Tepat dijadikan ukuran menyongsong suksesnya demokrasi nasional. Pendek kata, isu Pemilu (pemilu apa saja) membuka mata-telinga. Sejenak “menarik” untuk kita alihkan pandangan; baik untuk sekedar diperbincang-diskusikan atau yang lainnya.

Di satu pihak, Pilkada juga sebagai momentum berharga untuk menghasilkan pemimpin. Seorang leader yang ke depannya setelah terpilih mau dibawa ke mana masa depan suatu wilayah/kabupaten yang dipimpinnya. Sementara pada pihak lain, memilih anggota legislatif jadi the sign point (tanda titik akhir dari proses) bahwa orang yang dipilihnya diharapkan benar-benar menjadi desiminator aspirasi masyarakat ke tingkat pusat. Atas nama masyarakat, ia pun nanti tak menyurutkan hatinya untuk berkata ya atau tidak. Kemudian—ketika incumbent maju mencalonkan diri pada posisi sama sebagai orang “no wahid”—ini juga hal menarik. Ke situ pula perhatian publik hampir tertuju.

Jadi, kecendrungan sama dengan negara lain penganut sistem “demokrasi” di republik ini, Pemilu mengimplementasikan nilai dan proses berdemokrasi. Secara menyeluruh dan relevan bagi bangsa. Yang beda mungkin pengembangan nilai-nilai demokrasi satu negara dengan negara lainnya. Sebab

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Oleh :

Masyhur

( Pendidik dan Pengelola Yayasan Miftahussalam) demokrasi yang baik konon dikatakan berakar pada kultur masyarakat negara demokrasi itu hendak ditumbuh-kembangkan.

Jika di Indonesia, berdasar pada pesan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua kitab bangsa itu satu sama lain saling melengkapi. Lantaran itu pula, maka harus diwujudkan semaksimal mungkin.

Berdasar usainya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar, menetapkan empat pasangan calon bupatiwakil bupati kabupaten Lobar, sebagaimana dilansir Suara NTB (5/ 8), berarti pemimpin Lobar ke depan, bisa diterawang seperti lembaran uang kertas. Sebab, semakin jelas terlihat figurnya seperti apa?

Baik dari sisi track record terutama yang secara khusus berkaitan dengan pengalaman politik. Empat pasangan calon, siap bertarung memperebutkan tampuk kekuasaan menjadi pemimpin untuk priode jabatan Bupati priode 20132018. Mereka itu antara lain; Pasangan incumbent Zaini AroniFauzan Khalid dengan nomor urut 1. Zahrul Maliki-Irwan Iskandar memperoleh nomor urut 2. Pasangan Mahrip-Munajib mendapat nomor urut 3. Adapun pasangan Ridwan-Syaiful Akhyar kebagian nomor urut terakhir, 4.

Pasca ditetapkannya secara sah kondidat Bupati dan Wabup, secara otomatis keempat calon siap bergerilya meraih simpati publik secara besar-besaran melalui kampanye. Mahrip, yang wakil bupati harus berjuang keras menyaingi rekannya: Zaini.

Tentang incumbent caleg atau petahana yang maju kembali mencalonkan diri, di beberapa daerah banyak terjadi. Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, menemukan sebanyak 507 anggota priode 2009-2014 mendaftar kembali menjadi caleg dalam pemilu 2014.

Jumlah itu setara dengan 90,5 persen dari total anggota DPR saat ini yang sebanyak 560 orang. Dari segi presentase, kata Salang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi parpol yang paling banyak memakai petahana.

Persaingan parpol untuk merebut suara terus semakin sengit. Sebagian caleg pilih mundur (sebagai calon), sebagian lagi lebih banyak maju kembali mencari suara publik.

Muka lama pada pemilu 2009 masih menghiasi nomor urut atas daftar caleg. Kasus di Jatim misalkan. Hal serupa juga terjadi di NTB. Ada beberapa calon “haus” kembali, mengincar posisi nikmatnya duduk manis di kursi legislative (Kuleg). Sementara yang tersisih, harus menerima lapang dada. Ikhtiar perjuangan Badrul Munir (mantan Wagub) memperjuangkan karir politiknya untuk bisa lolos verivikasi KPU sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), salah satu contoh.

aneh yang seharusnya tidak ditunjukkan ke publik sebagai wakil rakyat. Seturut dengan itu, bila lurus berjalan sebanding dengan idealitas yang ingin diwujudkan, jelas akan membawa kemajuan bagi daerah/kabupaten. Namun, tidak sepenuhnya benar jika setelah satu priode seorang pemimpin maju sebagai “incumbent” mutlak lalu meraup kemenangan mutlak, mencapai tujuan untuk itu, apalagi dengan reason kualitas demokrasi digadang-gadang untuk semakin membaik. Boleh jadi, kualitas demokrasi drastis menurun jika tak dianggap cenderung memburuk.

Analisis yang dimaksud di atas pernah dikemukakan oleh Yana Syafriana Hijri. Menurut dia, dalam Pilkada langsung yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah, salah satu yang mengancam Pilkada demokratis adalah perilaku curang sang pemegang kekuasaan (incumbent) yang kembali mencalonkan diri diri dalam pemilihan (Kebijakan Elitis Politik Indonesia, 2006:179).

Harian nasional Kompas pernah memberitakan kekhawatiran semacam ini, bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat incumbent. Dasar prioritas potensi tersebut, berdasar pada perhelatan Pilkada di beberapa daerah. Atas dasar itu pula, Yana, S. Hijri, mengemukakan, beberapa keuntungan incumbent dalam Pilkada yang dapat digunakan secara etis. 1) Kepala daerah yang sedang berkuasa dapat memanfaatkan program-program anggaran pemerintah. Kemungkinan ini, tiada lain dihajatkan untuk mengkapitalisasi popularitasnya. Kapitalisasi sejenis ini, meminjam kalimat Sosiolog UGM Adji Sujito—sebagai kapitalisasi fasilitas negara untuk upaya memenangkan Pilkada.

Penyebabnya, paling tidak karena kesadaran elite politik masih sangat kurang dan dipastikan mereka akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya. Oleh sebagian ahli disebut, self egoism pemimpin dalam hal yang dimaksud senentiasa masih kuat dan cenderung berkembang manakala jabatan menjadi yang utama; 2) Memanfaatkan berbagai relasi, baik dengan pejabat pusat dan daerah serta aparat birokrasi di bawah jajarannya. Antara lain misalnya, meliputi kepala dinas, camat, hingga lurah; 3) potensi penyimpangan menjadi lebih terbuka lagi, karena tidak tegasnya ketentuan mengenai kampanye (terutama kampanye sebelum waktunya) serta transaksi bagi pelanggarnya; 4) keuntungan sang incumbent kepala daerah atas saingannya akan kian besar jika komisi pemilihan umum daerah (KPUD) dan pengawas Pilkada, pengawas pemilu larut dalam irama politik secara tidak sah yang dimainkan incumbent.

Plus Minus Incumbent Tentu masuk di akal, ketika incumbent maju dalam Pemilu dan ketika menang dapat melanjutkkan estafet kepemimpinannya dengan sangat mudah tanpa perlu relatif lama mengkondisikan diri menggerakkan roda kepemerintahannya.

Tinggal melanjutkan.

Pun anggota legislatif. Namun sungguh disayangkan, stempel kinerja buruk sebagian anggota legislatif yang berasal dari sejumlah parpol tak urung membuat pihak parpol jera mencalonkan kadernya.

Padahal jelas-jelas kadernya sering membuat kekacauan di Senayan.

Terlibat korupsi dan tingkah laku

Kekhawatiran dan Pelanggaran Kode Etik Berbagai pelanggaran kode etik yang sedianya mencemaskan meski—tidak mungkin diingkari, di beberapa daerah atau kabupaten fenomena tersebut secara fakta benar adanya terjadi, sebagaimana juga dikemukakan Yana dalam judul buku (sebagaimana disebut), untuk di NTB, kita tetap optimis— berharap tidak demikian.

Unsur atau kelompok lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyambut Pemilu memiliki peran tak kalah penting. Mereka itu antara lain, misalnya; tokoh agama, pendidik, masyarakat para

STASIUN RADIO

cerdik pandai dan lainnya untuk tetap konsisten dan mengedepankan sikap yang baik terhadap pilihan orang personal.

Selanjutnya, jika dalam konteks pelanggaran, ini sangat jelas sebagai bukti, bahwa publik tidak optimal berperan dalam mengawal Pilkada langsung yang demokratis, luber jujur dan adil. Adapun kinerja pelaksana dan pengawas Pilkada yang independen dan tidak tegas tak banyak berperan. Padahal independensi penting perannya untuk menghindari semaksimal mungkin kesepakatan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Trust of Public yang diwenangkan kepada penyelanggara pemilu (KPU) jelas sekali diharapkan untuk tetap menjaga integritas dan otoritasnya dalam pemilu, sehingga, tidak menambah beban kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena banyaknya penyelenggara pemilu kepala daerah yang dicopot oleh DKPP terutama karena melakukan pelanggaran pidana pilihan umum (Suara Pembaruan, 25/7). Penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu dipecat. Meningkat tajam dari yang semula berjumlah 31 menjadi lebih dari 60. Jimly Asshidiqqie selaku Ketua DKPP mengatakan, penyelenggara pemilu yang dipecat tetap secara sadar terbukti melanggar kode etik dengan berpihak pada salah satu pasangan calon kepala daerah.

Fenomena dipecat banyaknya komisioner KPU daerah disebabkan antara lain latar belakang komisioner di daerah rata-rata di usia masih belia dan mantan aktivis. Selain itu, gaji penyelenggara pemilu di daerah terbilang minim. Tak diingkari kemudian, sejumlah komisioner KPU dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. DKPP menemukan banyak fakta tersebut di meja hijau. Apalagi jika itu hubungannya dengan incumbent. Kultur daerah yang kuat membuat politisasi penyelenggaraan pemilu di daerah berpengaruh kepada penyelenggara. DKPP tidak asal memberikan vonis atas pelanggaran kode etik yang terjadi. Kita harus punya persepsi positif terhadap realitas ketimpangan itu. Mengatasinya, bahwa lembaga DKPP ini berusaha semaksimal mungkin tidak gegabah dalam mengambil sikap untuk membuat kebijakan (policy).

Kejaksaan bentuk tim khusus, usut proyek mangkrak dan cetak sawah baru Ditunggu keseriusan Kejaksaan

***

Hama tikus mengganas di lima kecamatan di Loteng Bisa mengancam produksi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Memulai Usaha Tanpa Modal Ala Bob Sadino Keadaan, seperti apapun itu, jangan disalahkan. Keadaan kamu sekarang itu memang begitu adanya. Itu hasil kerja dari rangkaian keadaan dan pikiran yang kamu buat sebelumnya.

Jadi,” Jangan Mengeluhkan Keadaan”!!!

Bagaimana dan apapun kata orang, seorang Bob Sadino adalah contoh unik dari seorang pengusaha sukses, sekaligus ‘agak’ gila. Saya banyak terinspirasi dari perkataan, cerita dan motivasi yang om Bob sampaikan. Kali ini kita akan coba mengulas sedikit soal bagaimana memulai sebuah usaha tanpa modal sama sekali. Modal yang disini tentu modal uang, ya…

Pernah sekali waktu, om Bob bercerita, dulu ketika dia belum sesukses sekarang, dia mencari peluang dari menjual kue keliling milik tetangganya. Biasa aja ya? Sabar, yang luar biasa adalah ide dan dialognya. Mari kita simak, yuk!

SUATU hari, om Bob bingung mau punya usaha, tapi dia gak ‘gablek’ duit. maka dia datangi tetangganya yang dia lihat menjual kue buatan sendiri. Dia datang dengan penawaran, bukan meminta pekerjaan.

Perhatikan dialognya kira-kira seperti ini: Bob: Wah, sepertinya ibu rajin bikin kue ya? Laris, Bu? Tetangga: Ya Alhamdulillah, dek. Banyak pesenan. (Waktu itu om Bob masih muda, ceritanya…)

Bob: Apa gak capek bu, bikin kue banyak begitu, terus harus jualan lagi?

Tetangga: Ya capeklah, namanya juga usaha.

Bob: Hmm…saya punya ide. Gimana kalau Ibu sekarang gak usah jualan lagi. Biar saya saja yang jualin. Biar saya saja yang keliling bawa kue ibu untuk ditawar-tawarkan. Jadi ibu di rumah aja, bikin kue terus. Soal bagian saya, bisa diaturlah. Gimana ide saya?

Tetangga: Ide bagus! Tapi kalau ntar lakunya dikit, saya malah tekor bayar dek Bob. Maaf dek, saya gak mau…

Bob: Gini, Bu. selama ini, Ibu kan hanya

punya waktu menjual kue sedikit. Waktunya malah banyak dihabiskan untuk bikin kue terus. Gimana kalau kita bagi-bagi tugas aja.

Kalau saya yang jualin kuenya, saya punya lebih banyak waktu dibanding ibu. Karena waktu saya lebih panjang, lakunya mestinya lebih banyak, kan Bu. Lagi pula, selain itu, Ibu jadi punya waktu yang lebih longgar untuk bikin kue lebih banyak lagi.

Oke deh, kalau Ibu khawatir soal bayaran saya, gini aja, kita coba aja seminggu ini. Ntar, kalau hasilnya gak bagus, Ibu gak usah bayar saya deh…Keuntungan semua untuk ibu.

Beneran, kalau seminggu ini hasilnya tidak bagus, saya gak usah dapet bagian.

Tetangga: Hmmmm….. (mulai mikir dia!

Hehehehe) Oke deh, mulai besok ya??!!

Nah, hebatkan…tiba-tiba seorang Bob Sadino muda punya bisnis jualan kue, tanpa modal, tanpa perlu punya keahlian bikin kue.

Cara bepikir dan bertindak seperti inilah yang harus kita pupuk terus, agar sukses. Ambillah resiko, ambil juga sebagian resiko mitra yang diajak kerja sama menjadi resiko kita sendiri.

Tawarkan sesuatu, bukan meminta sesuatu!

Satu lagi, suatu saat Bob Sadino telah sukses. Lalu datanglah seorang pemuda padanya mengeluhkan keadaan yang serba sulit. Intinya dia minta dibantu.

Pemuda: Ampun om Bob, gimana ini, saya selalu gagal.

Bob: Kok bisa gagal?

Pemuda: Lamaran kerja ditolak dimanamana…termasuk di perusahaan Om Bob. Bob: Gak diterima kerja, ya bikin usaha dong!

Pemuda: Bikin usaha? Modalnya dari mana??

Bob: Hmmm….gitu ya. Gimana kalau kamu saya pinjemin modal untuk usaha. Biar jadi sukses seperti saya. Berapa modal yang kamu butuhkan?

Pemuda: Berapa ya? Terus untuk usaha apa ya? saya

gak punya ide, nih Om. Bob: Aku sih ada ide buat bisnismu. Ini ada ide bagus. Mau gak?

Pemuda: Wah, makasih sekali om. Tapi gimana kalau idenya ntar gak cocok buat saya?

Bob: Ya, dicoba aja dulu…( sambil mengambil kertas dan alat tulis, menerangkan ide usahanya) Pemuda: Wah, keren Om. saya coba deh.

Tapi Om, maaf nih, gimana nanti kalau gagal?

Bob: Mau berhasil kok takut gagal! Kuno!

Pemuda: Oke, baiklah Om, saya terima dan akan saya coba. Tapi nanti kalau gagal, saya dapet keringanan dalam pengembalian modalnya, kan??

Bob: ……….. #%$#@ Lihat, keadaan apapun, selalu saja bisa dijadikan keluhan bagi seorang yang tidak percaya diri. Masih seperti itu anda?

Semoga tidak ya……..

(Sambil menyelesaikan tulisan ini, saya mbatin dan mikir, kek nya, pasti nanti ada yang minta diperlakukan ‘istimewa’ seperti si pemuda…hehehehehe). (berbagai sumber)

NTB Perlu Anggaran untuk Promosi Pariwisata di TMII Mataram (Suara NTB) Kantor Penghubung NTB di Jakarta akan melakukan promosi pariwisata yang saban tahun dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam kesempatan tersebut akan ditampilkan atraksi kesenian dari masing-masing kabupaten/kota di masing-masing anjungan provinsi dari seluruh Indonesia.

Untuk itu Perwakilan Kantor Penghubung NTB mengharapkan alokasi anggaran untuk promosi pariwisata tersebut dianggarkan dalam APBD Perubahan (APBDP) 2013.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Penghubung NTB, Baiq Zuhar Farhi usai bertemu Komisi I DPRD NTB. Farhi mengatakan setiap tahunnya TMII menggelar kegiatan dengan menampilkan atraksi budaya masing-masing provinsi.

NTB setiap tahun selalu mengikuti kegiatan tersebut yang diwakili oleh kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang mewakili berbeda-beda setiap tahunnya.

“Tahun ini seharusnya Lombok Barat. Tapi kami menerima surat beberapa waktu yang lalu dari Bupati bahwa Lombok Barat tidak dapat mengikuti,” ujarnya, Kamis (11/9). Kegiatan tersebut akan berlangsung bulan Oktober mendatang.

Farhi mengatakan karena Lombok Barat tidak bisa dan kegiatan di anjungan NTB tidak boleh kosong, maka perwakilan Kantor Penghubung NTB yang mengambil alih mewakili NTB dalam kegiatan tersebut. Namun ia mengakui yang menjadi kendala adalah persoalan anggaran yang tidak ada di Kantor Penghubung NTB. “Oleh karena itu kami laporkan persoalan tersebut agar diberikan anggaran untuk kegiatan itu karena kita mendatangkan dari daerah kan tidak mungkin,” tandasnya. (yan)

BPR Lobar dan Loteng Nunggak Dividen Rp 2,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah masing-masing PD. BPR NTB Lombok Barat (Lobar) dan PD. BPR NTB Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih menunggak atau belum menyetor dividen tahun 2012 sebesar Rp 2, 285 miliar. Sementara PD. BPR NTB Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak dapat menyetor dividen tahun 2012 karena digunakan untuk menutupi kerugian tahun sebelumnya. Total dividen tahun 2012 yang disetor seluruh BPR ke pemprov NTB sebesar Rp 5,463 miliar.

“Kita akan kunjungi, sambangi yang belum menyetor ini,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, MM, Kamis (12/9).

Dikatakan, tenggat waktu penyetoran dividen tersebut selama waktu tahun berjalan. Setelah dilakukan RUPS yang biasanya bulan April-Mei maka Juni Agustus semestinya sudah harus disetor ke pemerintah provinsi. “Afdalnya, akhir tahun anggaran ini sudah selesai disetor,” tambahnya.

Hendro menyebutkan dari Rp 5,463 miliar dividen 2012 yang diperoleh pemprov NTB, baru enam BPR yang sudah menyetor dengan jumlah Rp 3,178 miliar lebih. Masingmasing PD. BPR NTB Mataram telah menyetor dividen sebesar Rp 384 juta lebih, Lombok Timur sebesar Rp 693 juta lebih, Sumbawa Rp 780 juta lebih, Dompu Rp 391 juta lebih, Bima Rp 928 juta lebih.

Sementara yang belum menyetor PD. BPR NTB Lombok Barat sebesar Rp 1,354 miliar dan Lombok Tengah sebesar Rp 931 juta lebih. “Total dividen yang belum disetor sebesar Rp 2,285 miliar lebih. Sementara BPR NTB KSB tidak menyetor dividen tahun ini karena digunakan untuk membayar kerugian. Total dividen PD BPR NTB tahun 2012 sebesar Rp 5,463 miliar lebih,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kabag Sarana Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda NTB, Abdul Aziz menambahkan setoran dividen tersebut paling telat diterima pemprov NTB akhir tahun ini. Jika melewati Desember atau akhir tahun anggaran maka tidak akan diberikan penyertaan modal.

Sementara terkait dengan kerugian yang dialami PD. BPR NTB yang tidak dapat menyetor dividen 2012 karena mereka gunakan untuk melunasi kerugian tahun sebelumnya.

Disebutkan, kerugian tersebut disebabkan karena ulah lima orang pegawai, sehingga kelima pegawai tersebut saat ini sudah diberhentikan. Selain itu, untuk masalah hukum telah diserahkan ke aparat hukum untuk diproses. (nas)

PROYEK Seorang mandor mengarahkan operator Excavator pada proses pemadatan area parkir Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Proyek revitalisasi area terminal Pelabuhan Lembar ini, dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan bongkar muat.

(Suara NTB/ars)

Kapal Pesiar Peserta Sail Komodo Singgahi KLU Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir menyebutkan sekitar 100 kapal pesiar kecil (yacht) peserta Sail Komodo 2013 akan singgah di Pantai Medana, Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 15 September mendatang. Para wisatawan yang singgah di KLU tersebut nantinya akan disuguhkan kesenian dan tarian lokal NTB .

“Kapal yacht yang akan singgah di KLU itu sudah disiapkan aneka atraksi budaya oleh pemda KLU,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (12/9).

Puncak acara Sail Komodo 2013 akan berlangsung pada September ini di Labuan Bajo, NTT. Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari 20 negara di dunia, dan akan melintasi sejumlah titik destinasi wisata di Indonesia,

termasuk NTB. Ajang ini bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan semua potensi wisata dan potensi lainnya yang ada di wilayah NTB, khususnya KLU. Harapan NTB menjadi tuan rumah pada tahun 2015 juga untuk mendukung angka kunjungan dua juta wisatawan tahun 2015 yang sudah diprogramkan pemerintah daerah.

Pada tahun sebelumnya,

pada pelaksanaan Sail Morotai, para peserta juga singgah di KLU dan para wisatawan peserta Sail Morotai 2012 disuguhi kuliner khas daerah Tanjung.

Dari 133 yacht dari 18 negara peserta Sail Morotai 2012 berlabuh di Pantai Medana sejak 25 Agustus 2012. Kapal pesiar kecil yang dilengkapi layar itu membawa lebih dari 100 wisatawan dari berbagai negara. (nas)

Alfamart Alfamidi Bangun Jembatan di Pelosok Desa KEINGINAN masyarakat sekitar Kampung Kawung Ngaluwuk dan Kampung Binong untuk memiliki jembatan yang melintasi Sungai Cimalur akhirnya terwujud. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bekerja sama dengan Yayasan Relawan Kampung Indonesia menyalurkan bantuan untuk pembangunan jembatan gelagar besi. Pembangunan yang dimulai pada akhir Agustus lalu hari ini diresmikan penggunaannya.

Jembatan Alfamidi diresmikan oleh oleh Operation General Manager Alfamidi, Heru Sarwono dan dihadiri oleh Nur Rachman, Corporate Communication General Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, (11/9).

Sebelum jembatan gelagar besi dibangun, masyarakat harus menggunakan jembatan sederhana yang hanya terbuat dari batang bambu. Struktur jembatan yang rapuh sangat membahayakan karena saat hujan turun jembatan menjadi sangat licin sehingga menyulitkan masyarakat untuk melintas. Padahal akses jembatan tersebut bagi roda perekomian sangat penting karena menghubungkan antar kampung. Selain itu, akses tersebut digunakan anakanak kampung seberang untuk jalan menuju sekolahnya.

Nur Rachman, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan dipelosok desa merupakan kegiatan sosial PT Sumber Alfaria Trijaya,

(Suara NTB/ist)

Tbk yang akan terus kami jalankan untuk membantu desa terpencil di Indonesia.

Anak-anak Lebih Mudah Berangkat ke Sekolah Jembatan yang sudah berdiri kokoh tersebut, disambut gembira oleh warga apalagi anak-anak. Mengingat selama ini, mereka menggunakan jembatan lama yang dapat ambruk setiap saat, padahal setiap mereka berangkat ke sekolah memanfaatkan jembatan tersebut.

Menurut Jumli (53), salah satu warga Kampung Kawung Ngaluwuk, masyarakat merasa senang dengan adanya pembangunan jembatan, “Sekarang masyarakat merasa lega, karena tidak takut jatuh atau terpeleset jika hujan turun, sekarang kan ada Jembatan Alfamidi yang sudah bagus bangunan-

nya, jadi aman untuk dipakai.” tandasnya. Selain itu, masyarakat merasa semakin mudah beraktifitas karena dengan adanya jembatan jarak yang harus ditempuh menjadi lebih dekat. “Anakanak sekolah juga merasa senang, karena mereka dapat melintasi jembatan yang baru dengan aman,” tambah Jumli.

Jembatan Alfamidi adalah jembatan pertama yang dibangun oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, “Dalam menjalankan kegiatan sosial kami tentunya akan mengutamakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, oleh karena itu kedepannya kami bersama Yayasan Relawan Kampung Indonesia berencana membangun jembatan di daerah lainnya,” papar Nur Rachman. (049/*)

HET Segera Disesuaikan PEMPROV NTB segera menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah (mitan) di Pulau Sumbawa dan HET Elpiji 3 kg di Pulau Lombok. Penyesuaian HET tersebut sesuai dengan usulan dari Hiswana Migas NTB. Namun pemprov NTB masih mengkaji usulan tersebut agar tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pengusaha sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, MM mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat bersama terkait dengan itu dengan berbagai pihak terkait seperti Hiswana Migas, Pertamina, Dinas Pertambangan dan Energi, Disperindag, Polda NTB dan Biro Hukum Setda NTB. “Ada usulan dari Hiswana Migas untuk HET minyak tanah di Pulau Sumbawa tertanggal 1 Juli 2013 dan HET Elpiji di Pulau Lombok tertanggal 2 September 2013. Saat rapat itu mereka sepakat untuk penyesuaian HET, tetapi baru sebatas sependapat,” ujarnya, Kamis (12/9).

Dikatakan, untuk HET Mitan di NTB memang sejak 2008 sampai dengan saat ini belum terjadi perubahan/penyesuaian. Begitu juga HET Elpiji sejak 2010 belum dilakukan penyesuaian. Alasan pengusaha atau Hiswana Migas mengajukan usulan penyesuain HET tersebut antara lain setiap tahun terjadi peningkatan biaya komponen seperti sparepart mobil angkutan yang dipakai mengakut mitan dan Elpiji tersebut. Kemudian, Upah Minimum Provinsi (UMP) dari para pekerja/sopir juga setiap tahun mengalami peningkatan. Selain itu, adanya kenaikan harga BBM premium dan solar akhir Juni 2013 lalu.

Hendro menjelaskan HET mitan yang berlaku saat ini masih berlaku HET mitan sesuai SK Gubernur No. 15 tahun 2008. Di mana dalam SK tersebut diatur HET mitan sesuai dengan radiusnya dari pangkalan mitan.

Dalam radius 0-40 km HET Mitan sebesar Rp 2.785, radius 40-90 km sebesar Rp 2.835, 90 -130 km sebesar Rp 2.895 dan radius 130 km ke atas sebesar Rp 2.915. Kemudian Hiswana Migas mengusulkan penyesuaian atau kenaikan untuk radius 0-40 km sebesar Rp 3.000, radius 40-90 km sebesar Rp 3.060, radius 90-130 km sebesar Rp 3. 120 dan radius 130 km ke atas sebesar Rp 3.180.

Sementara HET Elpiji sesuai dengan SK Gubernur No. 542 tahun 2010, menetapkan HET Elpiji untuk kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur sebesar Rp 12.750. Kemudian Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebesar Rp 13.150. Kemudian HET tersebut diminta disesuaikan oleh Hiswana Migas untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur menjadi Rp 14.970 dan KLU sebesar Rp 15.780.

“Penetapan Usulan ini masih belum final karena masih harus dikaji oleh pak Gubernur.

Kita hanya mengakomodir permintaan dari Hiswana Migas dan di belakang kita juga ada masyarakat banyak.

Jangan sampai nanti kita naikk a n nanti masyarakat teriak sehingga perlu dikaji lebih lanj u t , ” pungkas Hendro. (nas)

Hendro Kartiko

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Antisipasi Tragedi ”Dul”

Sat Lantas Razia Pengendara Pelajar

Banyak Belanja, Sedikit Pendapatan

H. Farhan Bulkiyah

(Suara NTB/arn)

BERDASARKAN pengalamannya selama menjadi Ketua DPRD Sumbawa Periode 2009-2014, H. Farhan Bulkiyah S.P, menilai sangat sedikit pejabat baik di eksekutif maupun di legislatif yang berfikir bagaimana mencari dana untuk mewujudkan program. Tetapi setiap kali pembahasan anggaran, hanya berfikir bagaimana membelanjakan anggaran. Sementara pendapatan sangat sedikit.

“Ada pandangan yang keliru. Selama ini, ketika masuk ke pembahasan anggaran, selalu terfikir apa yang dikerjakan, apa yang dibangun Yang banyak belanja, sedikit pendapatan.

Seharusnya bagaimana mencari dana untuk mewujudkan program,” tandas Politisi Golkar Sumbawa ini, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Kamis (12/9) kemarin.

Untuk itu, pihaknya sudah memerintahkan Staf Ahli DPRD untuk bekerjasama dengan Bappeda. Mengkaji ulang potensi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak bertebaran di berbagai wilayah. Seperti pasar, rumah makan, hotel dan lainnya. Sebab target PAD saat ini masih jauh dari potensi riil.

Hal ini, lanjut H. Farhan yang selama 15 tahun terakhir duduk di DPRD Sumbawa ini, sebagai bentuk pengawasan kepada eksekutif yang selama ini telah berjalan cukup baik. Termasuk persoalan aset yang masih menjadi catatan catatan BPK untuk diselesaikan.

Dalam hal ini, koordinasi dengan Bupati bagaimana mendorong persoalan aset bisa diselesaikan dengan cepat. Walaupun tidak mudah.

Makanya, langkah awal, dengan mengunjungi Kabupaten Goa Sulsel, sebagai Kabupaten terbaik pengelolaan aset di Indonesia.

“Kita akan rapat mencoba mengkaji kembali, karena tidak persis sama persoalan aset kita dengan goa. Tetapi paling tidak pengalaman Goa bisa dijadikan pegangan dan tolak ukur di Sumbawa,” tukasnya. Dalam memantapkan penilaian BPK terhadap Sumbawa yang mendapatkan WTP pada tahun ini. Buah dari MoU DPRD dengan BPK Perwakilan Mataram, untuk mengevaluasi kinerja eksekutif setiap berakhirnya tahun anggaran.

Dibidang budgeting, sebagai Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan juga telah melakukan sejumlah terobosan. Dengan menyediakan dana aspirasi sebesar hampir Rp 1 miliar pada tahun 2013 kepada setiap anggota dewan.

Agar anggaran yang ada juga merata dinikmati masyarakat.

Sebab pengalaman sebelumnya, bertahun-tahun aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakilnya di DPRD jarang terakomodir. Namun sekarang, apa yang diusulkan masyarakat melalui Dapilnya masing-masing bisa dijamin oleh wakilnya.

“Masyarakat mendapatkan aspirasnya, yang kadang terabaikan eksekutif. Saya rasakan sendiri, contohnya saja , di desa Selante, bertahun-tahun beronjong diusulkan, namun tidak pernah direalisasikan eksekutif. Tetapi dengan dana aspirasi, saya turun langsung bersama Dinas PU,” tandasnya.

Begitu pula dibidang legislasi, beberapa Perda inisiatif juga telah dihasilkan. Meski belum memuaskan masyarakat, makanya ada evaluasi. Untuk dari tahun ketahun terus dilakukan penyempurnaan.

Sekarang ini, H. Farhan menjadi Caleg DPRD NTB dari Dapil Sumbawa dan KSB melalui partai Golkar.

Ia berharap bisa menggunakan pengalamannya selama 15 tahun sebagai wakil rakyat di Sumbaw a . (arn)

Senpi Ilegal Marak Mataram (Suara NTB) Analisis intelijen mengarah ke fakta, bahwa di NTB termasuk lumbung peredaran senjata api (senpi) ilegal. Tidak hanya senpi rakitan, bahkan pabrikan. Karena rawan disalahgunakan, polisi memberi deadline kepada pemilik senpi untuk sukarela menyerahkan ke aparat.

Indikasi ini menurut Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK, didasarkan analisis sejumlah aksi kejahatan menggunakan senpi. Selain itu, dari pengamatan berbeda, senpi juga beredar di kalangan masyarakat, meski pun itu masih dengan cara tertutup.

“Kami tidak ingin menjustifikasi bahwa NTB ini menjadi peredaran senpi ilegal, tapi memang faktanya demikian.

Bahwa peredaran itu memang ada,” kata Suryo.

Karena dianggap berbahaya jika digunakan orang tanpa mengantongi izin resmi, pihaknya melakukan antisipasi.

Terlebih aksi teror berupa penembakan terhadap aparat kepolisian marak terjadi. Lagkah antisipasi itu, dengan meminta warga sipil menyerahkan senpinya.

“Dalam beberapa pekan kedepan, Kapolda menginstruksikan kepada siapapun masyarakat sipil yang menggunakan senpi tanpa izin, agar segera menyerahkan secara sukarela,” katanya. Jika ada pihak mana pun mau menyerahkan senpi dalam tenggat waktu ini, maka pihaknya memberi jaminan pemiliknya tidak akan dijerat dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang itu, pemilik senpi tanpa izin, akan diancam 20 tahun penjara.

“Tapi ada kebijakan Kapolda, jika ada yang mau menyerahkan, maka tidak akan dijerat undang undang ini, kami jamin,” terangnya. Tapi tenggat waktu untuk penyerahan sukarela itu ada batasannya, akan ditentukan setelah melihat antusiasme masyarakat yang secara terbuka mendatangi pihaknya untuk menyerahkan senjata yang diminta.

Jika sampai batas waktu yang diminta itu tidak diserahkan, maka pihaknya akan melakukan tindakan.

“Apakah itu bentuknya razia, atau model lain, nanti Kapolda akan putuskan. Yang jelas, jika sampai tenggat waktu ini belum ada yang menyerahkan senpi, maka siapapun yang kedapatan memiliki, akan ditindak,” tegasnya.

Tembak di Tempat Sementara itu, penembakan terhadap personel Provost di depan Gedung KPK, disimpulkan sebagai aksi teror, tidak hanya bertujuan meresahkan polisi, juga masyarakat. Terhadap jajaran kepolisian di Polda NTB diminta waspada. Bahkan ada instruksi tembak ditempat jika menemukan pelaku teror di jalan. “Instruksi tembak ditempat itu sebagai bentuk tindakan tegas aparat di lapangan, ketika menemukan pelaku teror,” demikian Kapolda, yang disampaikan melalui Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK. Antisipasi dan tindakan tegas itu, agar tidak jatuh korban susulan dari aparat. Namun itu pun ada ketentuan mengatur. Dijelaskan Suryo, aparat yang sedang bertugas di lapangan, juga dilengkapi senjata api. Tembak di tempat diberlakukan apabila pelaku teror menggunakan senjata api.

“Apabila ada perlawanan dari pelaku teror menggunakan senpi, maka polisi itu bisa melakukan tindakan diskresi, yakni tembak di tempat,” terangnya. Tapi ia berharap kejadian di Jakarta dan beberapa daerah lain tidak ada di NTB. Hanya saja, antisipasi harus tetap dilakukan, yakni dengan waspada dari polisi secara personal. Minimal, ketika terjun ke masyarakat untuk tugas, tidak sendirian. “Minimal dua personel,” terangnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Instruksi secara nasional oleh Mabes Polri terkait antisipasi kecelakaan pengendara dibawah umur, mulai ditindaklanjuti di daerah. Sat Lantas Polres Mataram pun turun menjaring pelajar pengendara sepeda motor yang belum cukup umur. Penindakan ini sebagai antisipasi, belajar dari kasus kecelakaan yang dialami anak musisi Ahmad Dhani, AQJ alias Dul (14).

Kamis (12/9) pagi kemarin, tim Sat Lantas menggelar operasi di Jalan Catur Warga, beberapa meter dari Puskesmas Mataram.

Personel menjegat semua pengendara pelajar, baik yang berseragam SMP sampai SMA. Surat penting kelengkapan kendaraan, seperti STNK dan SIM diperiksa. Kontan, sebagian besar dari pengendara itu tidak bisa menunjukkan surat yang diminta.

“Pelajar yang tidak bisa menunjukkanSTNKdanSIMkhususnya, langsung kami tilang. Kendaraannya kami sita sebagai barang bukti,” kata Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Arif Harsono.

Hasil razia itu, sedikitnya 47 kendaraan disita. Sepeda motor

kemudian dibawa ke area parkir barang bukti Sat Lantas.

Menurut Arif, sasaran khusus razia itu adalah pengendara usia pelajar. Karena ia mengindikasikan, banyak diantara mereka yang memaksakan menggunakan motor,padahalusia16tahunkebawah dan belum memiliki SIM. “Terbukti, banyak kendaraan yang disita ada pelajar SMA dan SMP yang belum memiliki SIM,” tegasnya.

Pelajar yang terjaring razia, diminta datang bersama orang tuanya ke Sat Lantas. Dengan harapan, pihaknya bisa memberi pencerahanlangsungkepada orangtua,agar tidak mudah memberikan kendaraan kepada anaknya.

“Jadi orang tua harus memper-

(Suara NTB/ars)

MOTOR PELAJAR - Aiptu Sugiono, petugas penjaga barang bukti menunjukkan puluhan sepeda motor pelajar hasil razia. timbangkan jika ingin memberikan anaknya menggunakan motor ke sekolah,” sarannya. Pertimbangannya, pelajar yang belum cukup umur untuk membuat SIM tentusaja masih labil di jalan raya.

Karena ukuran dianggap layak menggunakan kendaraan, apabila sudah memiliki SIM. Justru jika dibiarkan berken-

dara tanpa lolos uji SIM, ia prihatin karena pelajar bisa jadi korban atau pelaku dalam kecelakaan.

“Kasihan pelajar, mereka ini kan generasi yang masih panjang masa depannya. Kalau mereka cacat, hilang lah harapan masa depannya,” imbuh lulusan Akpol 1999 ini.

Jika alasan orang tua sibuk karena harus bekerja, sehing-

ga solusinya memberikan kendaraan untuk memudahkan anaknya sekolah, bagi Arif alasan itu masih klise. “Bagaimana jika kecelakaan? Kan ini lebih fatal,” tegasnya.

Sementara terkait barang bukti, ia dengan tegas memastikan akan memberlakukan sidang. (ars)

Polisi : Penembakan Sukardi Direncanakan Jakarta (Suara NTB) Penembakan terhadap anggota Provost Aipda Anumerta Sukardi pada Selasa malam (10/9) merupakan pembunuhan berencana, kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Irjen Pol Ronny F. Sompie, di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, fakta dan bukti yang diperoleh penyidik di lokasi kejadian serta hasil autopsi menunjukkan bahwa sebelum kejadian pelaku menghadang korban yang tengah mengawal enam truk bermuatan komponen material berat.

Setelah menembak korban, lanjut dia, pelaku juga tidak merampas barang muatan truk dan hanya mengambil senjata api milik korban. “Kalau tidak direncanakan, bagaimana mereka melakukan penghadangan dan penembakan?” katanya.

“Sementara ini pasal yang co-

cok kami terapkan adalah pasal pembunuhan dengan perencanaan,” kata Ronny. Ia menambahkan, polisi akan menggunakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam kasus tersebut.

Selain itu polisi juga akan menggunakan Pasal 365 Ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian. Ia menjelaskan pula bahwa meski masih mengategorikan kasus itu sebagai tindak pidana, polisi tidak menutup kemungkinan kasus tersebut berkaitan dengan terorisme.

“Jadi setelah kami tangkap tersangkanya baru kami bisa ungkap apa terkait dengan teror atau pembunuhan,” katanya. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa

petugas satuan pengamanan KPK terkait peristiwa penembakan terhadap anggota Provost Direktorat Kepolisian Perairan Mabes Polri, Aipda (Anumerta) Sukardi.

“Saat ini, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi ditambah satu orang menjadi 15 orang, dan yang terakhir petugas keamanan KPK,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Kamis. Rikwanto mengatakan saksi petugas satpam KPK tersebut berada cukup dekat di lokasi kejadian saat terjadi penembakan terhadap Sukardi.

Penyidik kepolisian membutuhkan keterangan petugas satpam KPK untuk menambah data dan informasi penyelidikan pelaku penembakan. Rikwanto mengungkapkan polisi juga sedang menganalisa kamera pen-

gitai (CCTV) milik KPK yang merekam peristiwa penembakan oleh orang tidak dikenal itu.

Sejauh ini, polisi telah menemukan tiga butir selongsong di lokasi kejadian dan proyektil pada tubuh korban saat dilakukan visum. Rencananya, penyidik akan menggelar rekonstruksi pada pekan depan, guna melihat dan menggambarkan peristiwa penembakan Aipda Sukardi.

Rikwanto menuturkan Polri membentuk beberapa tim termasukmenelusuridanmenganalisadi lapangan, kemungkinan penembakan terkait pembunuhan murni atau aksi teror dari jaringan teroris.

Berdasarkan informasi sementara dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, Rikwanto menyebutkan pelaku menggunakan senjata api jenis pistol dengan kaliber peluru ukuran 45 milimeter

“Namun spesifikasi teknis lagi dianalisa di Labfor, mudahmudahan pekan depan sudah keluar,” ucap Rikwanto. Analisa sementara kamera pengintai dan keterangan saksi, Rikwanto menambahkan terdapat dua sepeda motor di belakang korban. Satu sepeda motor menyalip, sedangkan satu sepeda motor lainnya yang ditumpangi dua orang tersebut memotong jalur korban dari arah kanan.

Pelaku yang dibonceng turun dari motor dan melepaskan tembakan, kemudian korban terjatuh.

Selanjutnya, pelaku yang mengendarai sepeda motor turun untuk mengambil senjata api milik korban. “Dan motor satu lagi di depan mengawasi dari jauh untuk bersiap, jika ada kejadian tidak diinginkan pada kelompok mereka,” ungkap Rikwanto. (ant/bali post)

Anggota KPU NTB Pantau Finalisasi Daftar Pemilih

(Suara NTB/aan)

SIDALIH - Anggota KPU NTB, L. Aksar Anshori, mendengarkan penjelasan dari Koordinator Divisi Teknis KPU Loteng, Sansuri, S.PT, yang didampingi oleh Operator Sidalih KPU Loteng, L. M. Alwin A. Hadi, menjelang penetapan DPT Pemilu 2014 di KPU Loteng, Kamis kemarin.

Mataram (Suara NTB) Anggota KPU NTB, L. Aksar Anshori, Kamis kemarin melakukan pemantauan proses finalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Lombok Tengah (Loteng), Kamis kemarin. Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) oleh operator KPU Loteng terbukti membawa banyak kemudahan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih tersebut.

Koordinator Divisi Teknis KPU Loteng, Sansuri, S.PT, yang didampingi Operator Sidalih KPU Loteng, L. M. Alwin A. Hadi, menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mengkombinasikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) DP4 dan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang dimiliki KPU Loteng.

Selanjutnya, bahan tersebut disodorkan ke PPS untuk dimutakhirkan. PPS nantinya akan menunjuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Bahan yang telah dimutakhirkan inilah yang kemudian dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

DPS yang juga disebut sebagai A1 ini kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Pemilih yang belum terdaftar namanya, atau yang mengetahui adanya orang yang tidak berhak masuk dalam daftar pemilih ada dalam daftar tersebut bisa melakukan koreksi dengan segera.

Pada proses koreksi atau pemutakhiran inilah, peng-

gunaan Sidalih beserta operator yang mahir dalam penggunaannya akan sangat membantu. Sidalih, menurut Sansuri, memungkinkan perbaikan daftar pemilih dilakukan secara real time. Proses pemutakhiran yang selama ini terkesan njlimet, kini bisa berlangsung sangat mudah. Hal ini pula yang membuat KPU Loteng, sudah bisa melakukan penetapan DPT pada Kamis kemarin.

Sebelum menetapkan DPT, KPU Loteng terlebih dulu meminta masyarakat untuk kembali mengecek adanya persoalan dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP atau A2).

Dari seluruh proses tersebut, KPU Loteng berhasil ‘membersihkan’ ribuan pemilih yang masih bermasalah.

Misalnya, pemilih yang belum terdeteksi tanggal lahirnya, ataupun belum diketahui status kawin atau tidaknya.

Awalnya, jumlah pemilih dalam DP4 Loteng mencapai 819.234. Angka ini menyusut menjadi 722.589 pemili pada DPS. Lalu, pada DPSHP terdapat 725.169 pemilih dan hingga Kamis siang kemarin, jumlah DPT Loteng yang tercatat di Sidalih menunjukkan angka 719.382 pemilih.

Aksar menambahkan, penggunaan Sidalih ini juga memastikan tidak adanya proses manipulasi dalam penyusunan data pemilih. “Karena ini tidak bisa dibohongi, langsung kelihatan dia,” ujarnya. Dalam

Pembatasan APK

KPU Dituding Terlalu Intervensi Selong (Suara NTB) Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi tempat dan jumlah alat peraga kampanye (APK) kepada para calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung pada Pileg 2014 mendatang dinilai menyalahi nilai-nilai demokratis. KPU Dituding terlalu intervensi mengatur pembatasan APK sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Kampanye.

Tudingan ini dikemukakan Ketua DPC Partai Demokrat H.M. Syamsul Luthfi. Menjawab Suara NTB via ponselnya, Rabu (11/9) ia mengatakan pelaksanaan aturan baru KPU yang merupakan revisi dari aturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sebelumnya dirasakan akan sangat sulit pelaksanaannya di lapangan.

Kegiatan pesta demokrasi sejatinya tidak perlu ada pembatasan secara khusus seperti pembatasan jumlah APK. Pasalnya, dalam ber-

demokrasi semua diperbolehkan memperkenalkan diri sebanyak-banyaknya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat.

Masyarakat ketika memilih caleg sebagai wakilnya di dewan tidak seperti ibarat membeli kucing dalam karung.

Menurut Luthfi, pembatasan tersebut sebaiknya hanya dilakukan di sejumlah tempat saja. “Cukup batasi tidak boleh ditempat-tempat fasilitas umum seperti sekolah dan tempat-tempat ibadah. Jadi tidak perlu batasi sampai jumlah yang akan dipasang,” terangnya.

Aturan-aturan yang dikeluarkan KPU dinilainya semakin tidak jelas. Terkesan ada pembatasan ruang bagi caleg untuk berdemokrasi. Menurutnya, pembatasannya disarankan lebih baik mengarah kepada jumlah dana kampanye.

Ketua KPU Lotim, ketika dikonfirmasi mengenai keluhan pimpinan parpol tersebut mengatakan ketentuan tersebut dibuat oleh KPU pusat.

Pihaknya sebagai pelaksana saja di daerah.

Ditambahkan, dalam aturan baru tersebut memang ada ketentuan pembatasan. Antara lain tidak boleh ada baliho yang ada gambar caleg. Selain itu, diberlakukan sistem zonasi pemasangan APK. Larangan tegas, APK di pohon-pohon dan tempat-tempat umum.

Secara prinsip, aturan dikeluarkan KPU dimaksudkan agar pemasangan APK tertib, bersih dan berazaskan keadilan. Pemasangan di areal-areal umum menjadi lebih terkendali. Seperti di perkotaan menjadi lebih baik. Azas keadilannya, tidak diinginkan ada monopoli satu parpol dalam suatu wilayah.

“Apakah 12 parpol ada di semua desa?” tanyanya. Lahirnya aturan ini menurut Khaerul, sejatinya sama sekali tidak membatasi pesta demokrasi.

Ia meyakini, pesta demokrasi 2014 mendatang tetap akan berjalan meriah. (rus)

Rapat Pleno Penetapan DPT, parpol yang diundang juga bisa memberikan koreksi langsung jika menemukan adanya pendukung mereka yang seharusnya sudah berhak memilih tidak tercantum dalam DPT.

“Tapi koreksi seperti ini juga harus disertai data. Jangan sampai komplain, lalu tidak jelas, pemilih yang mana.

Sebab kita tidak bisa input kalau tidak jelas siapa pemilihnya,” ujarnya. (aan)

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Museum Radya Pustaka Ditutup Sementara Solo (Suara NTB) Museum Radya Pustaka dibangun tahun 1890 yang bereda di kompleks Taman Sriwedari Solo, sementara ini ditutup selama dua bulan untuk pengunjung, karena sedang menjalani renovasi.

Renovasi itu telah dimulai beberapa hari lalu, kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkot Surakarta Widdi Srihanto di Solo, Kamis.

Ia mengatakan lamanya penutupan ini dikarenakan dalam melaksanakan renovasi harus berhati-hati karena bangunan tersebut sudah masuk dalam cagar budaya. “Kita tidak bisa melakukan pemugaran itu buru-buru karena bangunan itu merupakan cagar budaya, maka juga harus hati-hati,” katanya.

Dikatakan, dengan dipugarnya bangunan museum tersebut diharapkan akan bisa menghilangkan kesan citra suram yang melekat pada museum tertua di Indonesia tersebut.

“Bangunan yang digunakan untuk menyimpan peninggalan sejarah, seperti keris, tombak, gamelan, buku-buku kuno dan peninggalan lainnya itu dinilai menyeramkan oleh sebagian masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, disamping melakukan renovasi bangunan, juga melakukan penambahan bangunan baru di belakang museum. Pasalnya, museum yang dibangun dengan luas tanah 523,24 meter persegi tidak mampu menampung ribuan koleksi pusaka dan arca peninggalan sejarah. Museum baru ini dibangun satu lantai.

“Selama ini banyak koleksi yang penempatan tidak sesuai. Maka dari itu kita lakukan pembangunan museum baru.

Semoga museum yang baru kita bangun ini nantinya mampu menampung semua koleksi Radya Pustaka,” katanya.

Pembangunan ini, akan dikonsep lebih akrab dengan pengunjung. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan citra museum yang saat ini terkesan bangunannya tua dan koleksinya kusam.

Kepala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Pemkot Surakarta, Endah Sitaresmi mengatakan selama revitalisasi Museum Radya Pustaka terpaksa menutup akses kunjungan bagi wisatawan. Hal ini agar selama dilakukan pemugaran steril dari pengunjung.

Ia mengatakan, pemugaran ini menggunakan anggaran dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) senilai Rp2,3 miliar.

“Dana ini untuk merenovasi museum dan penataan interior serta mendesain ulang pemajangan koleksi,” Endah sambil menambahkan katanya disamping itu juga untuk pembangunan kantor komite museum.

Selama dilakukan renovasi dan pembangunan, akan melibatkan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

KRITIK - Pengunjung mengamati karya gambar stensil yang dipamerkan di Sangkring Art Space, Nitiprayan, Bantul, Yogyakarta, Kamis (12/9).

Pameran tunggal gambar stensil oleh Digie Sigit bertema “tes.ti.mo.ni” yang berisi tentang kritik sosial negeri ini tersebut berlangsung hingga tanggal 21 September 2013.

Soal Wisata Budaya

Pemerintah Daerah Harus Sediakan Ruang Atraksi Mataram (Suara NTB) Pengembangan wisata budaya di NTB ini dinilai belum maksimal, karena yang lebih menonjol saat ini adalah wisata alam. Padahal kekayaan khasanah budaya yang beragam di NTB ini sangat potensial untuk ditunjukkan kepada wisatawan sehingga dapat memberikan dampak ekonomis bagi pelakunya.

Terhadap itu, pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten/kota harus menyediakan ruang atraksi bagi pelaku kesenian yang diatur dengan sebaik mungkin.

Pemerintah juga harus menggandeng para pelaku wisata sehingga atraksi tersebut dapat menjadi sebuah produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.

Demikian dikemukakan pemerhati pariwisata NTB, H.

TV Timor Leste Minati Sinetron Indonesia Dili (Suara NTB) Radio Televisi Timor Leste (RTTL) tertarik membeli produk sinetron dari stasiun televisi swasta Indonesia untuk memperkaya tayangan hiburannya, kata seorang pejabat RTTL. “Kami ingin membelinya dari RCTI,” kata Ketua Dewan Administrasi RTTL Expedito Dias Ximenes saat menerima delegasi wartawan Indonesia yang mengikuti kunjungan jurnalistik yang difasilitasi Kementerian Kominfo RI di Dili, Selasa.

Selama ini, RTTL yang menyandang status BUMN sejak 2011 ini menghabiskan dana sebesar Rp30 miliar untuk membeli produk telenovela dari Brazil untuk mendukung konten hiburan, katanya.

Ximenes mengatakan, pihaknya tertarik membeli produk sinetron dari stasiun TV Indonesia karena hampir seluruh rakyat Timor Leste masih memahami bahasa Indonesia.

“Sembilan puluh sembilan persen rakyat Timor Leste bisa berbahasa Indonesia dan ibu-ibu sangat suka sinetron Indonesia,” katanya.

Didukung 211 orang karyawan, termasuk mereka yang pernah bekerja untuk RRI dan TVRI saat negara itu masih menjadi bagian dari NKRI sebelum jajak pendapat tahun 1999, RTTL terus berkembang dengan jangkauan siaran yang luas, katanya.

“Siaran kita menjangkau wilayah Asia Pasifik,” kata Ximenes dalam bahasa Indonesia yang lancar.

Dalam bagian lain penjelasannya, ia menyinggung tentang keinginan kuat pihaknya untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kominfo RI serta stasiun radio dan televisi publik dan swasta di Indonesia.

Stasiun Radio Timor Leste bersiaran selama 18 jam per hari sedangkan Stasiun Televisi Timor Leste bersiaran sekitar tujuh sampai delapan jam sehari, katanya. (ant/balipost)

Teks&Foto : Rosa Panggabean

Jalan Buntu Jendela Sastra

Lalu Fatwir Uzali, M.Pd, menyambut pernyataan budayawan NTB H. Zalaludin Arzaki dan Kepala Dinas Pariwisata NTB Drs. M. Nasir sebelumnya. “NTB ini mempunyai kekayaan budaya yang berkaitan dengan kesenian. Namun banyak hal yang belum digali dan ditonjolkan sehingga dapat dinikmati secara langsung oleh wisatawan seperti tari-tarian, musik tradisional dan berbagai atraksi kesenian

lainnya,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (11/9) lalu.

Berbagai atraksi kesenian lanjutnya tidak dapat ditemukan setiap hari oleh wisatawan pada saat mereka berkunjung.

Namun atraksi-atraksi tersebut hanya ditampilkan dalam kesempatan-kesempatan khusus atau hari-hari penting.

“Inilah akibatnya tidak bisa dikembangkan,” ujarnya.

Kepala SMAN 1 Mataram ini memaparkan ada bebera-

pa kendala berkembangnya wisata budaya di daerah ini.

Diantaranya adalah belum adanya konsep yang jelas mengenai wisata budaya. Selain itu walaupun budayawan dan pelaku budaya banyak di daerah ini, bagaimana menonjolkan budaya sebagai produk wisata itu belum disepakati.

Pemerintah belum mencoba menggali bagaimana atraksi budaya bagaimana bisa ditampilkan dengan konsep yaang baik sehingga memberikan dampak ekonomis bagi pelakunya.

“Kita belum bisa menggerakkan masyarakat budaya di tiap-tiap desa dan belum bisa digali dan dimaksimalkan,” terangnya.

Selama ini menurutnya, bu-

dayawan sering berbicara di hulu, sementara masyarakat budaya atau pelaku seni berbicara di hilir. Sehingga keduanya tidak pernah bertemu.

“Untuk itu pemerintah perlu menjadi fasilitator antara keduanya sehingga dapat disepakati berbagai hal yang berkaitan dengan wisata budaya.

Sehingga tercipta sinkronisasi antara kedua belah pihak yang dapat dilibatkan dalam pengemasan produk wisata budaya,” harapnya. Terkait dengan rencana pembentukan Dewan Kebudayaan, ia menyarankan agar nantinya lembaga tersebut dapat menghubungkan antara kebudayaan dan pariwisata. (yan)

Konser Suling Bambu ”Hipnotis” Wisman Australia Ambon (Suara NTB) Konser suling bambu yang dilakukan kelompok “Molucca Bamboowind Orchestra” (MBO) di Ambon, Rabu malam, menghipnotis puluhan wisatawan asal Australia.

Konser yang melibatkan 125 peniup suling bambu berkolaborasi dengan musik tradisional khas Maluku “totobuang” dan “hawaiian” di Lapangan Merdeka tersebut, merupakan yang ke delapan kalinya digelar sejak grup orkestra itu terbentuk 1995.

Konser yang dibuka MBO dengan memainkan komposisi musik “St Elmo`s Fire” karya komponis dunia David Foster tersebut, mampu membuat puluhan wisatawan asal Australia yang diundang khusus oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku, berdecak kagum.

“Luar biasa konsernya.

Kami baru pertama kali menyaksikan konser musik tradisional dengan aransemen musik yang apik dan berkelas,” ujar salah seorang wisatawan Australia, Des O`Brien.

Des O‘Brien yang adalah Presiden organisasi veteran tentara persemakmuran (Gull Force) Australia menegaskan, konser suling bambu yang di-

Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB. Jassin saat ini bukan lagi berada dipersimpangan jalan melainkan nyaris menemui jalan buntu. Pasalnya dana hibah dari pemprov DKI kini tinggal Rp50 juta saja per tahun, padahal tahuntahun sebelumnya bisa menerima hingga Rp500 juta. Tentu saja tak cukup untuk membiayai operasional perpustakaan, apalagi memenuhi kesejahteraan 14 orang pegawainya..

mainkan ratusan peniup suling dari berbagai generasi tersebut, layaknya sebuah orkestra berkelas dunia.

“Kami tidak menyangka akan menyaksikan konser musik tradisional yang sangat luar biasa. Jarang ditemukan kelompok musik tradisional seperti ini,” ujarnya.

Wisatawan Australia lainnya Irene Schrien mengaku sangat senang dan bergembira dapat menyaksikan konser suling bambu kelompok MBO pimpinan Maynart Reinold Nathaniel “rentje” Alfons tersebut.

“Konsernya luar biasa.

Awalnya kami pikir hanya konser biasa saja. Ternyata kemampuan musikalitasnya luar biasa, tidak kalah dengan opera atau konser musik modern lainnya,” ujarnya.

Para wisatawan pun dibuat berdecak kagum dengan kolaborasi ratusan peniup suling bambu mengiringi sejumlah penyanyi yang berbeda aliran musiknya.

Para wisatawan Australia yang ikut berbaur dengan ribuan penonton yang memenuhi Lapangan Merdeka tersebut, awalnya tidak menyangka jika alat musik yang dimainkan benar-benar alat musik tradision-

SESUNGGUHNYA PDS. HB Jassin berpotensi menjadi jendela sastra Indonesia dengan koleksi ribuan dokumentasi sastra sejak 1932 termasuk nama-nama besar seperti Chairil Anwar, Motinggo Busye, serta Sutardji Calzoum Bachri. Namun akibat seretnya dana, kini , PDS. HB Jassin mengalami kesulitan dalam mengelola koleksinya.

Meski pernah menerima bantuan dari sebuah perusahaan minuman ringan untuk memindai koleksi sastra ke dalam bentuk digital, namun saat bantuan berakhir pada 2004, berhenti pula kegiatan pengolahan koleksi perpustakaan..

Menurut Endo Senggono, Pengelola yang sudah 20 tahun lebih berkutat di PDS. HB. Jassin, mesti bantuan dari sejumlah institusi masih mengalir, dalam bentuk komputer serta alat pemindai, na-

al yang terbuat dari bambu.

Setelah diberikan kesempatan usai konser untuk melihat sendiri berbagai jenis suling yang dibuat sendiri dan ditiup ratusan pemain saat konser, puluhan wisatawan Australia tersebut menjadi kagum.

Para wisatawan tersebut mengaku akan berbagi cerita “langka” yang disaksikan dan dinikmati tersebut kepada sanak saudara dan wisatawan lainnya, sekembalinya mereka ke negara asalnya.

Pesta Teluk Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Vera Tomasoa mengatakan konser Molucca Bamboowind Orchestra merupakan salah satu atraksi seni dan budaya yang ditampilkan pada even “Pesta Teluk Ambon” tahun 2013.

“Konser suling bambu Molucca Bamboowind Orchestra ini merupakan bagian dari event Pesta Teluk Ambon yang digelar setiap tahun menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri berkunjung ke Maluku,” katanya.

Sejumlah kegiatan mengisi Pesta Teluk tersebut, diharapkan menjadi “lokomotif” untuk memperkenalkan dan memperkuat upaya menjadi-

(ant/balipost)

ORKESTRA - 125 peniup seruling bambu yang tergabung dalam Molucca Bamboowind Orchestra (MBO), tampil dalam konser suling bambu di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Rabu (11/9). kan Maluku sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di tanah air.

Vera Tomasoa, mengaku mengundang khusus puluhan wisatawan Australia yang juga merupakan anggota keluarga veteran tentara Negara Kanguru yang sedang berkunjung ke Ambon untuk memperingati 68 tahun pembebasan keluarganya dari tahanan Jepang tahun 1945 tersebut,

mun masih belum mencukupi jika mengacu pada cita-cita digitalisasi koleksi sastra.

Digitalisasi koleksi sastra memang sebuah keharusan untuk menyelamatkan koleksi yang tak ternilai itu, apalagi sekarang makin banyak koleksi yang rusak akibat proses penggandaan baik melalui mesin fotokopi maupun disalin secara manual oleh para mengguna. Dengan digitalisasi koleksi sastra tersebut nantinya akan memudahkan orang yang membutuhkan serta menjaga kualitas dokumen sastra sebagai artefak sejarah.

Dana, teknologi, serta sumber daya manusia memang dibutuhkan untuk menyelamatkan aset sejarah ini. Namun sebelum tiga hal tersebut, satu hal yang dapat menjadi jalan baru bagi PDS. HB. Jassin, yaitu kepedulian. (ant/balipost)

untuk menyaksikannya.

“Kehadiran mereka menyaksikan konser musik tradisional ini diharapkan menjadi ajang promosi bagi wisatawan lainnya,” ujarnya.

Molucca Bamboowind Orchestra dibentuk bersamaan dengan HUT ke-430 Kota Ambon pada 7 September 2005 dan saat ini berada di bawah binaan Taman Budaya Maluku. (ant/balipost)

PENDIDIKAN

Jumat, 13 September 2013

Belajar ke Kanada MIA Rosmayanti, mahasiswi semester III pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini bisa disebut sebagai salah satu mahasiswi yang berprestasi. Mia adalah satu-satunya mahasiswa yang beruntung, karena menjadi perwakilan NTB dalam pertukaran antarnegara tahun 2013 ini.

Setelah mengikuti seleksi panjang, mulai dari tes wawancara, tes tulis dan performing art di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mia akhirnya lolos seleksi. Pada kesempatan ini Mia akan berangkat ke Kanada untuk belajar community development. “Kita akan dikirim selama tiga bulan di Kanada,” tuturnya pada Suara NTB dengan bangga, Kamis (12/9).

Selama di Kanada, anak bungsu dari tiga bersaudara ini juga akan mendapat penempatan kerja serta akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pertukaran pelajar di Malaysia atau Australia, karena selain berkunjung ke kantor pemerintahan, mereka juga akan diajak langsung terjun di masyarakat. “Justru dengan terjun langsung ke masyarakat kita akan belajar langsung bagaimana adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari warga Kanada,” katanya.

Mia berharap dengan kesempatan dan pengalaman di Kanada ini, ia bisa menjaring lebih banyak koneksi, tidak hanya dengan mahasiswamahasiswi lain di seluruh Indonesia tetapi juga koneksi dengan mahasiswa di Kanada. (nia) Mia Rosmayanti (Suara NTB/nia)

Jakarta Kaji Jam Malam bagi Pelajar Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera memberlakukan jam malam khusus bagi pelajar di seluruh ibukota agar tidak ada lagi yang berkeliaran pada tengah malam.

“Pelajar itu kan anak-anak di bawah umur, dan anak-anak yang masih di bawah umur itu seharusnya tidak boleh berkeliaran pada malam hari apalagi tengah malam atau dini hari.

Makanya, kita akan coba terapkan jam malam,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pada malam hari ada banyak sekali kegiatan yang bersifat negatif, terutama jika dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. “Maka dari itu, harus ada peraturan yang melarang anak-anak di bawah umur berkeliaran pada malam hari. Sehingga, anak-anak juga bisa terhindar dari berbagai kegiatan negatif,” ujar Ahok.

Saat ini, Wakil Gubernur menuturkan rencana pemberlakuan jam malam bagi siswa-siswi masih dalam proses pengkajian dan pembahasan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Kita sudah minta Dinas Pendidikan DKI untuk mematangkan rencana tersebut. Selain itu, kita juga akan mengajak pakar atau ahli untuk berdiskusi mengenai jam malam bagi pelajar,” tutur Ahok.

Sembari menunggu kelanjutan dari rencana penerapan jam malam itu, dia meminta agar para orang tua turut mengawasi kegiatan anak-anaknya, terutama jika kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari.

“Peran orang tua jelas sangat dibutuhkan, yakni untuk mengawasi kegiatan anak-anaknya, apalagi di malam hari. Jangan sampai anak-anak melakukan kegiatan yang negatif, seperti kebut-kebutan, berkeliaran di hotel, pinggir jalan, dan sebagainya,” ujarnya.

Ahok menerangkan rencana pemberlakuan jam malam tersebut tidak ada kaitannya dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan anak dari pasangan selebriti Ahmad Dhani dan Maia Estianty pada Minggu (9/9) lalu. “Bukan, peraturan ini tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Peraturan ini justru dibuat supaya segala kegiatan para siswa di ibukota bisa terawasi dengan baik,” tambah Ahok. (ant/bali post)

Komunitas Kajian Pendidikan 68

Keluarga Harus Fokus Urus Pendidkan Anak PENTINGNYA penguatan pendidikan anak-anak di tengah keluarga harusnya menjadi perhatian serius semua pihak.

Hal itu mengingat anak-anak merupakan investasi masa depan sebagai pelanjut estafet pembangunan negeri ini. Pada masa anak-anak inilah, peran orang tua sebagai pendidik pertama sangat penting dan utama. Karena lewat didikan merekalah, akan terlihat seperti apa cerminan mereka di masa dewasa.

Sayangnya, perhatian terhadap pendidikan di tingkat keluarga terasa masih belum menjadi perhatian para orang tua. Mereka para orang tua menganggap, hanya dengan memasukkan anak-anak mereka ke bangku sekolah, dalam arti yang formal, maka tugas dan tanggung jawab pendidikan sebagai orang tua sudah selesai.

Padahal pendidikan bukan hanya soal sekolah secara formal atau non formal, tetapi lebih luas lagi menjangkau seluruh ruang dan waktu. Paradigma inilah yang masih menjadi pijakan para orang tua melihat pendidikan anak dewasa ini. Hal tersebut terkuak dalam diskusi mingguan yang diadakan oleh Komunitas Pendidikan 68, sebuah komunitas yang konsen terhadap isu-isu pendidikan, sosial, politik dan kebudayaan.

Dalam diskusi yang berlangsung di Jalan Pendidikan Nomor 68, Kamis (12/9), Oni Sya’roni salah seorang pendiri Komunitas 68 memberikan kritikan pedas terhadap para orang tua yang selama ini terkesan mengabaikan soal pendidikan anak-anak mereka. Hal itu dilakukannya atas nama karir dan kebutuhan materi si anak. Padahal menurutnya, anak pada usia-usia sebelum masa akil baligh hanya membutuhkan pendidikan bukan materi. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik di tengah-tengah lingkungan keluarga si anak, sehingga ketika sudah memasuki masa akil baligh, si anak bisa berpikir mandiri untuk menyelesaikan problemnya sendiri.

Secara luas, katanya, proses pendidikan yang dijalani sekarang ini masih terdapat kesalahan, pasalnya belum jelasnya arah dan tujuan pendidikan menyebabkan terkadang pendidik tidak mampu membedakan mana tujuan pendidikan dan mana alat pendidikan. “Kadang alat dijadikannya tujuan, dan tujuan dijadikannya alat. Akibatnya potret mentalitas anak-anak kita akibat salahnya proses pendidikan. Ya seperti ini,” kritiknya.

Sebagai contoh sederhana ialah ketika seorang ibu yang lebih memilih menitipkan anak-anaknya kepada pembantu hanya untuk urusan pekerjaan, yang jika dipersempit akan mendapatkan materi daripada berkonsentrasi mengurus anak-anaknya.

Akibatnya, anak secara tidak langsung akan mendapatkan pendidikan dari si pembantu. Pertanyaannya, bagaimana kualitas si pembantu tersebut? Bayangkan saja jika perangai pembantu tersebut buruk, sudah pasti anak dalam hal ini anak-akan menjadi korban. Kondisi inilah yang membuat pendidikan kita menjadi tidak bermutu. Padahal anak-anak ini merupakan tunastunas calon pemimpin masa depan. “Jika cara mengurusnya sekarang benar, hasilnya nanti juga akan benar,” terangnya.

Dirinya juga mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih serius dan berkonsentrasi mengurus pendidikan untuk anakanak ini, terutama di lingkungan keluarga. “Harus ada upaya sistematis dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua betapa pentingnya pendidikan untuk anak di tengah-tengah keluarga jika masih mengharapkan ada perubahan untuk generasi mendatang,” ujarnya. (dys)

Halaman 10

BELI MAKANAN - Keberadaan Pedagang Kaki Lima di luar sekolah yang menjajakan berbagai jenis produk makanan ringan cukup membantu para pelajar atau siswa untuk membeli cemilan atau makanan ringan. Namun, guru-guru di sekolah dan orang tua harus mengingatkan siswa agar hati-hati membeli makanan di luar sekolah, karena banyak makanan yang dijual tidak higienis. Seperti terlihat dalam gambar, sejumlah siswa SMP di Lapangan Narmada Lombok Barat sedang membeli makanan di salah satu PKL beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ham)

SUARA NTB

184 Ribu Anak Berkebutuhan Khusus Belum Nikmati Pendidikan Trenggalek (Suara NTB) Sekitar 184.000 anak berkebutuhan khusus di Indonesia belum menikmati indahnya pendidikan layaknya anak dengan kondisi mental dan fisik normal.

Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud), Mudjito, Rabu lalu.

“Saat ini jumlah anak berkebutuhan khusus yang yang telah tertangani dan masuk dalam pendidikan inklusif baru 116.000 anak dari total 300.000 anak, selebihnya masih di bawah asuhan orang tua masing-masing,” katanya saat menghadiri deklarasi pendidikan inklusif di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Ia memastikan, permasalahan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus akan diselesaikan secara bertahap, salah satunya melalui gerakan pendidikan inklusif

yang digulirkan di berbagai daerah se-Indonesia.

Mudjito mengaku optimistis permasalahan tersebut akan berkurang seiring peluncuran gerakan tersebut, mengingat masing-masing daerah memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama untuk memecahkan permasalahan tersebut. “Perkembangannya cukup bagus, dengan model (gerakan) seperti ini, yang oleh dinas pendidikan kemudian disapu, sekolah-sekolah semua melayani, dalam satu tahun itu perkembangannya

bisa sampai 11 ribu anak yang sekolah,” katanya.

Dijelaskan, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus memiliki problem yang cukup rumit, mulai dari tingkat keluarga, lingkungan hingga sekolah.

Orang tua sering merasa minder dengan kondisi anaknya yang tidak sempurna, seperti layaknya anak-anak yang lain. Di sisi lain lingkungan sekitar rumah cenderung mendiskreditkan anak berkebutuhan khusus tersebut dan menganggap sebagai hal yang

aneh.

“Sudut pandang semacam inilah yang harus kita hapus bersama-sama, makanya gerakan untuk memberikan pendidikan inklusif ini adalah salah satu caranya,” tandasnya.

Mudjito mengatakan, Kemendikbud tahun ini memberikan alokasi anggaran sebesar Rp900 juta untuk setiap daerah yang siap meluncurkan program pendidikan inklusi.

Anggaran tersebut, lanjut dia, digunakan untuk peningkatan kemampuan pendidik serta edukasi masyarakat.

Mudjito menambahkan, dengan dana itu dinas pendidikan di masing-masing daerah bakal melakukan sosialisasi kepada keluarga, masyarakat maupun sekolah dengan memberikan pemahaman bahwa semua anak me-

miliki hak serta posisi yang sama dalam dunia pendidikan.

Ke depan diharapkan tidak ada lagi diskriminasi, anakanak kebutuhan khusus mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan yang layak.

Sebagaimana data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga kini terdapat sedikitnya 25 kabupaten/kota yang telah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan masalah pendidikan inklusif. Setiap kabupaten tersebut mewajibkan beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menerima siswa dengan kebutuhan khusus.

Mudjito mengklaim, tahun ini telah ada 40 kabupaten/ kota yang siap untuk mengikuti program pengentasan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. (ant/bali post)

Karang Pamitran Ajang Membentuk Karakter Pemimpin Berkualitas Selong (Suara NTB) Sebanyak 160 Pembina Pramuka se-Lombok Timur (Lotim) mengikuti pertemuan antarpembina pramuka atau Karang Pamitran di Lapangan SMK 1 Pringgasela akhir pekan lalu.

Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi Pembina Pramuka dalam melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler Pramuka di sekolah.

Salah satu peserta Dwi Ratnasari asal Kwartir Ranting Pringgabaya mengaku pertemuan tersebut memberikan nilai positif bagi dirinya, khususnya para pembina pramuka dalam melaksanakan pembinaan di sekolah. ‘’Kita berharap kegiatan ini mampu mewujudkan Pembina berkarakter,seperti tema yang diusung panitia, yakni wahana pembentukan pembina berkarakter sebagai pemimpin masa depan berkualitas,’’ ujarnya pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, pertemuan yang dilakukan pembina-pembina pramuka tanggal 6-8 September lalu banyak memberikan pengetahuan bagi dirinya dan pembina yang lain. Dwi – panggilan akrabnya mengaku, kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini sangat baik bagi para pembina pramuka, karena mendapatkan banyak pengetahuan dan menambah pengalaman selain tentunya mempererat hubungan dengan pengurus kwartir

ranting lainnya.

Dirinya juga mengaku, selain sebagai pembina pramuka, rata-rata mereka juga sebagai guru mata pelajaran di sekolah, sehingga guru yang ikut diharapkan mampu memberikan pembelajaran kepada peserta didik menuju pendidikan berkarakter meski belum sempurna seperti yang diharapkan.

Sementara itu, H. Muhammad Qiyamuddin Saman, MM, salah satu pengurus cabang di Lotim menegaskan, Karang Pamitran yang dilaksanakan selama 3 hari ini akan menjadi awal yang baik bagi para pembina yang aktif di berbagai kwartir ranting ataupun di Gudep (Gugus Depan) masing-masing.

Hal ini, ujarnya, pramuka bukanlah kegiatan sembarangan yang hanya menimbulkan lelah, tapi mampu menerapkan sistem pendidikan berkarakter. Padahal, lanjutnya, pramuka sering dianggap tidak berguna bagi sebagian orang lain. Padahal pramuka memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan non formal lainnya.

“Jika sekarang pemerintah sedang menggembar gemborkan pendidikan berkarakter yang masuk Kurikulum 2013, di pramuka sendiri sudah sejak awal menerapkan sistem pendidikan berkarakter,” terangnya.

Menurutnya, sistem pendidikan yang dianut sekarang adalah sistem pendidikan yang hanya mengedepankan pendidikan yang hanya berbasis

(Suara NTB/ist)

POSE - Para pembina pramuka berpose bersama usai mengikuti Karang Pamitran di Lapangan SMKN 1 Pringgasela Lotim beberapa waktu lalu. pada kekuatan intelektual (IQ) dan tidak menyentuh pada pemenuhan kecerdasan emosional dan spiritual. Pada Kurikulum 2013 ini diharapkan ketiga aspek tersebut dapat terpenuhi.

Terkait hal ini, orang-orang yang bergelut di pramuka merasa berbangga hati, karena sejak awal mereka sudah menerapkan model pendidikan yang tidak hanya mengacu pada kemampuan

intelektual semata, melainkan pendidikan yang mengajarkan untuk bersikap cerdas, jujur, terampil, menyayangi antarsesama, peduli terhadap lingkungan. ‘’Bahkan mengingatkan kita kepada Tuhan. Semua ajaran-ajaran tersebut telah terkandung langsung dalam Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya yang menjadi kiblat segala bentuk kegiatan pramuka,’’ terangnya. (dys)

Gejolak Rupiah Tak Surutkan Minat Belajar ke Cina

Proporsi Anggaran Wajib Belajar 9 Tahun Harus Ditambah RENDAHNYA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB merupakan tanggung jawab bersama yang harus dituntaskan. Bahkan pemerintah daerah sudah menjadikan masalah IPM ini sebagai program unggulan, terutama dalam meningkatkan jumlah anak yang masuk sekolah. Ironis, program unggulan pemerintah ini, khususnya wajib belajar 9 tahun masih belum dibarengi masalah anggaran. Bahkan, NTB merupakan daerah dengan anggaran terkecil untuk wajib belajar 9 tahun. Apa pendapat mahasiswa tentang masalah ini?

Anggaran Lebih Besar Jika pemerintah konsisten terhadap dunia pendidikan, harusnya proporsi anggarannya lebih besar lagi, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini.

Nanang Misnawati (Mahasiswi Semester VII IKIP Mataram)

Butuh Perhatian Serius Ini kan urusan pendidikan. Butuh perhatian serius. Terlebih anggaran untuk pendidikan wajib belajar 9 tahun masih kecil. Paling tidak dalam meningkatkan IPM anggaran pendidikan harus besar, karena mereka merupakan generasi penerus harapan bangsa.

Uswatun Hasanah (Mahasiswi Semester VII Fakultas Syari’ah IAIN Mataram)

Jakarta (Suara NTB) Gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, tidak menyurutkan minat pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk meneruskan pendidikan ke Cina.

Hal itu terlihat dari keberangkatan ratusan pelajar dan mahasiswa melalui Beijing Language & Culture Institute (BLCI) Mangga Dua Square, ke Cina, sejak akhir Agustus (26/8) dan awal September ini (6/9).

Direktur BLCI Samuel Wiyono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, mengungkapkan pelajar dan mahasiswa yang berangkat itu tetap menilai Cina sebagai tempat terbaik untuk menimba ilmu di luar negeri dengan biaya terjangkau.

“Bahkan karena banyaknya siswa yang diberangkatkan, kami membagi dalam beberapa kelompok penerbangan,” kata Samuel yang mengatur keberangkatan pelajar dan mahasiswa Indonesia itu dalam beberapa kloter. Tiap kloter rata-rata terdiri dari sekitar 50—60-an pelajar dan mahasiswa.

Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sep-

erti Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, Makassar dan Medan. Kloter terakhir akan berangkat akhir September ini.

Selain bahasa Mandarin, pelajar dan mahasiswa dari Indonesia itu juga akan menempuh pendidikan Strata 1 (S1) maupun S2, di kota-kota besar Cina seperti Guangzhou, Nanning, Nanchang, Wuhan, Ningbo, Hangzhou, Chengdu, Chongqing, Shanghai, Beijing, Nanjing, Qingdao, Beijing, Shenyang, bahkan Jinzhou dan Harbin.

“Untuk memberi kenyamanan kepada mereka, sejak sembilan tahun lalu kami mengantar dan mendampingi para pelajar dan mahasiswa Indonesia sampai ke kampus dan asrama masing-masing di Cina,” kata Samuel.

Universitas-universitas yang menjadi tujuan para pelajar pada kloter kedua (6/ 9) adalah Harbin Institute Technology, Shanghai University Finance Economics, Hongkong University SPACE di kota Suzhou, Northeast Normal University di kota Changchun, Xian Jiaotong Liverpool University di Kota Suzhou. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

Formasi CPNS Jalur Olahragawan

KONI NTB Usulkan Delapan Atlet Berprestasi

Jackson F Tiago

(Suara NTB/ist)

Persipura Uji Coba Lawan Klub Santos Brazil

Mataram (Suara NTB) Pada penerimaan CPNS tahun 2013 ini, KONI NTB mengusulkan 8 nama atlet berprestasi mengisi formasi CPNS di lingkup Pemprov NTB. Nama yang diusulkan tersebut adalah peraih medali emas yang mengharumkan nama NTB di tingkat nasional dan internasional.

Delapan atlet yang akan mengisi formasi CPNS lewat jalur olahraga tahun 2013 ini adalah, Rissa Septiyarini dari Tarung Derajat dan

Putu Dini Jasita. Dita Juliana dari Voli Pantai. Selain itu, lima atlet lainnya dari cabang olahraga (cabor) Atletik, yakni Iswandi, Safwatur-

rahman, Nurul Imaniar, Neli Susanti dan Kadek Wati.

“Nama nama inilah yang kami usulkan di Formasi CPNS lewat jalur olahraga,

karena mereka mengharumkan nama NTB,” kata Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, dihubungi Suara NTB di kediamannya di Lingsar, Lombok Barat, Rabu (11/9) malam lalu. Khusus untuk Kadek Wati diakomodir masuk CPNS tahun ini lewat jalur pelatih, karena mantan peraih medali perak di es-

Sesi Latihan Pertama Gareth Bale di Madrid

Jayapura (Suara NTB) Ketua umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan pada 3 Oktober 2013, Boas Salossa dan kawankawan akan menghadapi klub Santos asal Brazil dalam laga uji coba atau persahabatan di Yogyakarta.

“Tanggal 3 Oktober 2013 Persipura akan menghadapi tim Santos-U23 dalam laga uji coba atau persahabatan di Jogja,” kata Benhur Tommy Mano di Jayapura, Papua, Kamis.

Menurutnya, laga uji coba dengan salah satu klub asal Brazil yang terkenal itu merupakan suatu kesempatan besar bagi skuad “Mutiara Hitam” untuk menimba ilmu. “Saya kira ini merupakan kesempatan bagi anak-anak Persipura untuk dapat ilmu langsung dari klub Brazil,” katanya.

Untuk itu, Benhur Tommy Mano berharap rencana uji coba tersebut bisa dilaksanakan. “Harapan saya uji coba ini bisa dilakukan. Sebagai ajang pemanasan bagi skuad Persipura dan juga menimba ilmu,” katanya.

Pada pertandingan semalam, saat Persipura menjamu Persib Bandung di stadion Mandala Jayapura. Anak asuh Jackson F Tiago itu berhasil mengalahkan Sergio Van Dijk dan kawan-kawan dengan skor tipis 1-0 lewat gol Yustinus Pae di menit kesembilan babak kedua.

Dengan hasil tersebut, Persipura tetap pimpin klasemen sementara Liga Super Indonesia dengan poin 76. Dan pada pertandingan terkahir nanti, Persipura akan menjamu Persita Tanggerang di Mandala Jayapura. (ant/balipost)

Madrid Gareth Bale berlatih bersama Real Madrid Rabu untuk pertama kalinya sejak ia pindah dari Tottenham Hotspur.

Bale (24) bergabung dengan Madrid dengan jumlah bayaran yang tidak diumumkan, tapi banyak laporan menyatakan bahwa bayarannya merupakan tertinggi di dunia, lebih besar dari 94 juta euro (125 juta dolar AS) yang dibayarkan klub itu ke Manchester United untuk mendapatkan Ronaldo pada 2009.

Bale bermain pada setengah jam terakhir saat Wales kalah 0-3 atas Serbia di Cardiff pada babak penyisihan Piala Dunia, Selasa.

Ia kelihatannya akan melakukan debut di klub barunya Sabtu saat berkunjung ke Vilareal untuk melakoni pertandingan kompetisi La Liga. (ant/balipost)

Kasdiono Prihatin Atlet Ancam Hengkang Mataram (Suara NTB) Soal ancaman kepindahan atlet berprestasi keluar daerah, mendapat reaksi prihatin dari pihak KONI NTB. Apalagi ada atlet yang mengacam ingin hengkang keluar daerah lantaran mengklaim tidak diperhatikan.

“Saya sangat sedih sekali bila ada oknum atlet maupun pelatih yang menekan pemerintah dengan alasan ingin hengkang keluar daerah, dengan alasan tidak diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, kepada Suara NTB di sela-sela acara pertemuan KONI NTB dengan atlet, pelatih dan pengurus cabor di kediamannya, Rabu (11/9) malam .

Dia mengaku sangat kecewa bila ada pihak yang mengatakan KONI dan pemerintah daerah tidak memperhatikan atlet berprestasi. Menurutnya, pemerintah sangat peduli dan memberikan apresiasi atas prestasi yang diukir sejumlah atlet NTB di kancah nasional. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah telah ditunjukkan lewat penganggaran dana alokasi khusus untuk empat cabor unggulan dan tiga cabor potensial yang dialokasikan lewat APBD Provinsi NTB. “Tolong atlet ini masih sangat muda. Ajarkan mereka dengan selalu cinta kedaerahan,” ujarnya mengingatkan.

Kedepan ia tak ingin ada lagi atlet NTB hengkang keluar daerah. Soal minimnya bantuan anggaran yang dipersoalkan oleh sejumlah atlet berprestasi itu sedang diperjuangkan. “Kami minta atlet dan pelatih untuk bersabar. Saat ini kita sedang berusaha mencarikan anggaran untuk mereka,” janjinya.

Sementara khusus untuk cabang olahraga BMX, pihaknya sedang memperjuangkan pembangunan sirkut di GOR 17 Desember. Begitu juga dengan atlet menembak tetap mendapat perhatian pemerintah dan KONI NTB. (fan)

(ant/balipost)

12 Orang Ditahan Terkait Pengaturan Pertandingan di Ceko Praha Polisi Ceko mengatakan pada Kamis bahwa pihaknya telah menanyai dan menahan 12 mantan pesepak bola atau pesepak bola aktif yang diduga terlibat pengaturan pertandingan dalam sejumlah kompetisi.

“12 orang telah ditahan...dalam kaitannya dengan dugaan korupsi di sep-

ak bola, kemungkinan pengaturan pertandingan di kompetisi-kompetisi yang berbeda dan terkait dengan aktifitas-aktifitas sepak bola,” kata juru bicara tim anti korupsi Jaroslav Ibehej dalam pernyataannya yang dilansir AFP. Sebanyak 12 orang telah dimintai keterangan dan polisi juga menggeledah 15 rumah, tambahnya.

“Mereka ditahan dengan dakwaan kejahatan-kejahatan korupsi (menyuap dan menerima suap),” kata Ibehej.

Kepolisian Ceko bekerja sama dengan sejawat-sejawatnya di Slovakia untuk menyelidiki kasus ini.

Media Ceko mengatakan dua klub divisi teratas FK Teplice dan FK Jablonec terlibat masalah ini. (ant/balipost)

Tim Davis Indonesia Berharap Cetak Angka di Hari Pertama Jakarta (Suara NTB) Tim Piala Davis Indonesia berharap bisa mencetak angka dari pertandingan di nomor tunggal saat menghadapi Taiwan di turnamen play-off Grup I Asia/Oceania Piala Davis yang berlangsung di lapangan tenis Kaohsiung Yangming, kota Kaohsiung, Taiwan, Jumat (13/9) nanti.

“Mudah-mudahan pada hari pertama kami bisa mengambil angka,” kata Kapten Tim Piala Davis Indonesia, Febi Widianto, dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Kamis.

Tim Piala Davis Indonesia diperkuat oleh Christopher Rungkat, Elbert Sie, David Agung Susanto, dan Wisnu Adi Nugroho.

Indonesia masih mengandalkan petenis putra terbaik Christopher Rungkat yang baru bergabung dengan tim pada Selasa (10/9) lalu setelah petenis berusia 23 tahun itu melakukan tur Eropa.

Christopher yang saat ini memegang peringkat 505 dunia akan menghadapi tunggal kedua Taiwan, Chen Ti, pemain ranking 239 dunia, Jumat (13/9) besok. Sementara tunggal kedua Indonesia, Wisnu Adi Nugroho (ranking 1787) akan melawan tunggal unggulan Taiwan, Huang Liang-Chi yang merupakan pemain peringkat 228 dunia.

“Christo mulai latihan bersama pada Selasa kemarin,” tambah Febi, mantan atlet nasional itu.

Tim Piala Davis Indonesia telah menjalani pemusatan latihan sejak Juli lalu namun selain Christopher, Elbert Sie, juga latihan terpisah karena mengikuti pertandingan di Kejuaraan Nasional Malaysia.

Selama di Taiwan, Tim Indonesia yang tiba di Taiwan sejak Senin (9/9) lalu menjalani latihan pagi dan sore di tempat arena pertandingan nanti, lapangan tenis Kaohsiung Yangming, kota Kaohsiung dengan cuaca yang menurut Febi tidak berbeda jauh dengan cuaca di Jakarta.

Indonesia harus memenangi pertandingan jika tidak ingin terlempar di Grup II karena pertandingan ini akan menjadi kesempatan terakhir Indonesia untuk bertahan di Grup I. Dalam lima rekor pertemuan sebelumnya melawan Taiwan, Indonesia unggul 5-0 atas Taiwan. Indonesia mengalahkan Tim Taiwan pada tahun 1978 (di Jakarta), 1981 (di Taiwan), 1995 (di Jakarta), 1996 (di Taiwan), dan 2000 (di Jakarta).

Dalam sejarah, Tim Piala Davis Indonesia telah dua kali merengkuh Grup Dunia pada tahun 1983 dan 1989 dan pernah mencicipi putaran play-off Grup Dunia yahun 1994. (ant/balipost)

tafet 4 x 100 meter putri itu telah berprofesi sebagai pelatih atletik.

Selain lima nama atlet atletik itu, nama atlet peraih medali perak di nomor 400 meter putra, Arif Rahman juga sempat diakomodir masuk CPNS tahun 2013 ini, namun batal karena Arif Rahman memilih berprofesi anggota TNI (fan).

(Suara NTB/fan)

DUKUNGAN - Ketua Umum, H. MNS. Kasdiono SH (kanan) menyerahkan surat dukungan kepada ketua rombongan KONI Papua, Pieter ELL di aula Kantor Dikpora NTB, Kamis (12/ 9) kemarin. Kunjungan KONI Papua diterima oleh Kadispora NTB, Drs. H. Imhal.

Jadi Tuan Rumah PON, Papua Minta Dukungan NTB Mataram (Suara NTB) Provinsi Papua berambisi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasioal (PON) XX tahun 2020 mendatang. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua melobi ke seluruh provinsi se – Indonesia, termasuk ke NTB. Dalam kunjungannya di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kamis (12/9), Ketua Bidang Hukum KONI Papua, Pieter ELL SH, yang didampingi beberapa pengurus lainnya meminta dukungan pengurus KONI NTB agar Papua bisa menjadi tuan rumah PON XX tahun 2020 mendatang.

Kepada wartawan, Pieter menjelaskan, Provinsi NTB adalah provinsi yang ke 22, dari 21 provinsi yang mengatakan

secara tertulis mendukung Papua menjadi tuan rumah PON 2020. Setelah NTB, rencananya KONI Papua akan kembali mengunjungi 10 provinsi lain guna menggalang dukungan.

Sebab untuk menjadi tuan rumah PON Papua harus bersaing dengan provinsi lainnya, seperti Aceh, Bali, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini, ujarnya, Pemprov Papua telah menyiapkan anggaran sebasar Rp 18 triliun untuk kegiatan pesta puncak olahraga nasional itu. Bila Papua terpilih sebagai tuan rumah PON, berjanji akan membebaskan kontingen PON dari biaya akomodasi dan transportasi. Selain itu pihaknya juga menjamin keamanan untuk para kontingen yang ikut serta di PON 2020.

“Soal biaya penyelenggaraan sudah disiapkan oleh Gubernur

Papua. Provinsi Papua siap menanggung biaya akomodasi dan trasnportasi seluruh peserta PON,” janjinya.

Motivasi Papua untuk menyelanggarakan event bergengsi dengan menelan anggaran Triliunan tersebut untuk membuktikan diri bahwa Papua merupakan bagian dari Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai sarana pertadingan sudah siap 23 persen, sisanya 77 persen sedang dalam pengerjaan. Target KONI Papua sebelum tahun 2020 semua venue sudah rampung dibangun.

Kedatangan rombongan pengurus KONI Papua itu diterima oleh Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono bersama Kadispora NTB, Drs. H.Imhal didampingi jajaran pengurus KONI NTB. (fan)

Meksiko di Ujung Tanduk

Mexico City Meksiko bergulat dengan prospek menyakitkan bisa tersingkir dari putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam seperempat abad terakhir dengan dua pertandingan Pra Piala Dunia tersisa untuk dijalani negeri ini guna membalikkan peruntungan.

Krisis ini begitu buruk sampai-sampai federasi sepakbola Meksiko perlu menunjuk pelatih tim nasional ketiga kalinya dalam jangka waktu hanya empat hari.

Media sendiri menunjukkan kekurangsukaannya kepada para pemain setelah “El Tri” kalah 0-2 dari pesaing kerasnya Amerika Serikat di Columbus, Ohio, Selasa lalu.

“Tritanic” menjadi headline koran Excelsior, sedangkan halaman olahraga koran Cancha menyebut timnas Meksiko kini membutuhkan mukjizat untuk meraih satu tiket ke Piala Dunia di Brazil tahun depan.

Sedangkan harian olahraga Record meratapi hasil menyakitkan timnas di Ohio.

“Gengsi sepakbola Meksiko hancur berkeping-keping dan impian ke Piala Dunia digantung oleh seutas tali,” kata koran ini.

Kekalahan dari Amerika Serikat yang terjadi setelah kekalahan menyakitkan di kandang sendiri sewaktu melawan Honduras Jumat pekan lalu, menempatkan Meksiko pada urutan kelima klasemen Zona CONCACAF yang dihuni enam negara.

Dengan hanya tiga teratas yang mendapat jatah ke Brazil, peringkat keempat diwajibkan menjalani play-off melawan Selandia Baru, Meksiko akan tersingkir kecuali bangkit pada dua pertandingan terakhirnya.

AS memimpin grup beranggotakan enam timnas ini dengan selisih satu poin dari peringkat kedua Costa Rica. Kedua negara ini sudah pasti lolos ke Brazil.

Untuk sementara posisi ketiga diduduki Honduras dengan 11 poin. Panama berada di posisi empat dengan delapan poin, sama dengan Meksiko, namun lebih baik dalam selisih gol.

Andres Guardado, salah seorang pemain utama Meksiko yang membintangi klub Spanyol Valencia, mengatakan dia dapat memahami jika para pendukung Meksiko tak mengidentifikasi apa yang mereka sedang

saksikan.

“Saya ingin memberi tahu mereka bahwa kami malu,” kata sang gelandang usai kekalahan di Ohio.

Guardado dan rekan-rekan setimnya yang berbasis di Eropa, seperi Javier “Chicharito” Hernandez dari Manchester United dan Giovani dos Santos dari Villareal, menjadi sasaran kritik selama hampir setahun setelah rakyat Meksiko merayakan medali emasnya yang bersejarah pada Olimpiade London 2012.

Luis Garcia yang memperkuat Meksiko pada Piala Dunia 1994, mengatakan peluang-peluang dari timnas saat ini kelihatan kering.

“Orang harus mempertimbangkan kemungkinan besar Meksiko tidak akan lolos ke Piala Dunia. Kita bisa menatap semua skenario dan tetap berharap, namun sepakbola bijak Meksiko telah hilang dan secara matematis pupus (untuk saat ini),” kata Garcia kepada AFP. Federasi sepakbola Meksiko telah memecat Jose Manuel “Chepo” de la Torre Sebtu pekan lalu, sehari setelah kekalahan dari Honduras di Stadion Azteca, Mexico City.

Dia telah digantikan oleh asistennnya Luis Fernando Tena yang melatih tim yang meraih emas Olimpiade lalu, namun pelatih sementara ini mengatakan setelah kekalahan dari AS tersebut, masa depannya akan menjadi bahan diskusi federasi.

Dibandingkan negara-negara seperti Panama dan Jamaika, Meksiko diperkirakan banyak orang bakal lolos ke Brazil pada 2014.

Namun Meksiko hanya menang satu kali dari delapan pertandingan yang dijalaninya, seri lima kali, dan hanya mencetak empat gol.

Mereka kini dihadapkan pada pertandingan hidup mati melawan Panama di Azteca pada 11 Oktober nanti sebelum menjalani laga terakhir di Costa Rica 15 Oktober.

Kegagal-lolosan terakhir Meksiko ke putaran final Piala Dunia terjadi pada 1990 ketika federasi sepakbola negeri ini dilarang tampil pada setiap ajang internasional akibat menggunakan pemain-pemain lebih tua dalam kejuaraan dunia U-20, demikian AFP. (ant/balipost)

SUARA NTB

Jumat, 13 September 2013

DISTRIBUTOR

DIJUAL

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH,ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL PANTHER GRANDTOURING 2009 PLAT DR WARNA HITAM MULUS HUB : 08175777919

Halaman 12

Rumah Dihuni Enam Dokter Magang Dibobol Pencuri Bima (Suara NTB) Sebuah rumah yang ditempati oleh enam dokter magang dari Universitas Indonesia (UI) disatroni pencuri, Kamis (12/9).

Dalam peristiwa ini, sejumlah barang berharga milik para korban dengan total Rp 92 juta raib digondol. Saat ini, aparat Ke-

polisian Polsek Madapangga pun tengah melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku.

Keenam korban ini masingmasing M Alvin S Pohan (24) asal Tangerang Selatan, Antonius Rio Nugraha (24), Kasih Rahardjo Djarot (24), Galuh Anindya Tiagitha (25), Fitri Azizah

(23) asal Jakarta. Sementara seorang lainnya tengah pulang kampung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 05.00 WITA. Saat itu, rumah yang merupakan milik Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bima, dr H Adi Winarko

RUPA-RUPA

PERSYARATAN: • Usia maksimal 35 tahun • Pengalaman minimal 1 tahun di bagian ketok dan las mobil SEGERA BAWA/KIRIM BERKAS LAMARAN KE Bagian PERSONALIA Lombok Taksi Jl. Koperasi No 102 Mataram Tlp. 087865493799 (cantumkan no telp di berkas lamaran Anda) Paling lambat tanggal 14 September 2013

yang terletak di Jalan Lintas Bima-Sumbawa hanya dihuni tiga orang korban. Sementara dua korban termasuk Alvin tengah mengantar pasien ke RSUD Bima.

Kapolsek Madapangga, Ipda M Nur yang dikonfirmasi membenarkan aksi pencurian ini.

Menurut Nur, peristiwa tersebut terjadi antara pukul 04.00 WITA hingga pukul 05.00 WITA. Diduga, pelaku berhasil masuk ke rumah dengan cara menaiki tembok kemudian mencongkel jendela. Namun peristiwa tersebut tak langsung diketahui oleh para korban.

Para korban baru tahu pada pagi hari ketika baru bangun tidur.

Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku. (use)

JUAL BELI MOBIL

C.01.08.13

TRAVEL

RUPA-RUPA

EKSPEDISI

ADVERTISING

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

C.05.08.13

C.06.08.13

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU TOKO MAINAN

LAUNDRY

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya : PETS SHOP

BATIK

C.04.08.13

TANAH KAPLING

D.02.08.13

PELATIHAN

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 13 September 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

PERNIK

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

Halaman 14

Tumbuhkan Pondasi Karakter Lewat PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama ini seringkali diabaikan para orang tua. Padahal, tahukah anda bahwa menyekolahkan anak sejak usia dini dapat berpengaruh pada karakter anak saat dewasa? tua. Sehingga ada keberlanjutan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah.

“Dengan dibenahinya kekokohan keluarga dan guru, maka Insya Allah bisa kita saksikan nanti 20 tahun ke depan.

Mereka akan menjadi generasi yang lebih santun dan lebih baik kedepannya,” terangnya.

Namun makin tumbuh suburnya jumlah PAUD di tingkat desa sendiri tidak dibarengi dengan bantuan anggaran dari pemerintah.

Padahal sebagian besar dana operasional dan pendirian PAUD ini, seluruhnya ditanggung secara swadaya oleh masyarakat. Berbeda dengan SD yang telah mendapatkan perhatian khusus melalui penyaluran dana BOS. Sampai saat ini pendidikan gratis yang didengung-dengungkan untuk pendidikan dasar masih belum sampai menyentuh ke PAUD. Untuk itulah pihaknya sama-sama mendorong kebijakan pemerintah untuk menyamaratakan pendidikan dasar itu dimulai dari usia PAUD, bukan SD seperti sekarang ini.

Pihaknya berharap, wacana pendidikan dasar yang dimulai usia 3 tahun bisa segera terwujud melalui PAUD. Yaitu, usia 02 tahun untuk TPA dan posyandu, usia 3-4 kelompok bermain dan usia 5-6 jenjang TK. Payung Hukum Saat ini dalam rangka mendukung program 1 desa 1 PAUD seperti yang tengah digalakkan pemerintah, Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki paying hukum berupa Pergub PAUD. Dalam pergub ini akan dititikberatkan pada Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI).

Berkaca pada payung hukum ini, maka tanggungjawab PAUD ke depan tidak semata-mata

(Suara NTB/nia)

Anak – anak bermain di PAUD

pada akan ditangani oleh Dikpora saja, namun juga lintas sektor. Seperti dengan Dinas Kesehatan, BP3AKB, PNPM, serta pertanian dan ketahanan pangan. PAUD HI ini akan difokuskan kepada masyarakat miskin, sehingga pelayanan kepada masyarakat ini dapat lebih menyentuh dan paripurna.

“Kita targetkan, akan ada kunjungan rutin dari puskesmas di beberapa PAUD binaan. Jadi

tidak lagi ada PAUD yang merasa tidak diperhatikan,” terangnya.

Dengan adanya payung hukum ini maka masyarakat miskin yang berusia 0-6 tahun bisa terakomodir melalui PAUD. Tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga pemberian makanan tambahan dan makanan pendamping ASI. Hal inilah yang nantinya akan diterapkan pada masyarakat. (nia)

Nuryanti

(Suara NTB/nia)

KEPALA Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Nuryanti SE.ME. Kamis (12/9) kemarin menyebutkan, menyekolahkan anak sejak usia dini, sangat penting salah satunya untuk menanamkan pondasi karakter pada anak. Sehingga dapat meminimalisir berbagai masalah sosial dan masalah akhlak anak bangsa, di masa yang akan datang.

“Melalui pendidikan usia dini inilah karakter anak akan dibentuk dan diperkuat,” terangnya.

Begitu pula dengan penanganan putus sekolah dan buta aksara. Melalui PAUD, maka permasalahan buta aksara dan angka putus sekolah yang selama ini masih menjadi permasalahan dunia pendidikan NTB, dapat segera ditangani melalui penanganan pada tingkat hilir. Dari sinilah, embrio buta aksara dapat diputus mata rantainya.

Saat ini keberadaan PAUD di masyarakat sudah cukup berkembang pesat. Apalagi dengan adanya program pemerintah untuk 1 desa 1 PAUD. Dengan keberadaan program ini, semakin banyak tumbuh PAUD baru yang dikelola oleh swasta maupun dari swadaya masyarakat.

“Saat ini hampir di sebagian besar desa di NTB memiliki PAUD, kecuali daerah terpencil dan desa-desa pemekaran,” terangnya.

Kesadaran masyarakat pun sudah mulai tumbuh. Dengan mulai dinobatkannya bunda PAUD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

Sosialisasi akan pentingan pendidikan anak usia dini sudah mulai bergaung di masyarakat.

Namun hal ini harus disertai dengan makin sering diadakannya parenting bagi para orang

Beragam Konsep, Satu Tujuan SAAT ini, para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di PAUD sudah memiliki banyak sekali pilihan. Mulai dari yang PAUD dengan konsep pendidikan yang menyatu dengan alam, hingga PAUD yang mengusung nuansa pendidikan Islami.

Meski beragam konsep, pada dasarnya, semua PAUD bertujuan untuk membangun karakter dan mengasah potensi anak sejak dini.

Tawarkan Konsep Alam Green Yard School Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menawarkan konsep alam ini memang berbeda dengan PAUD lainnya. Bukan hanya suasana lingkungan sekolah yang menonjolkan nuansa alam, sekolah yang berada di kawasan Majeluk Kota Mataram ini juga menawarkan kurikulum alam.

Beberapa pelajaran seperti berkebun, outbond, berenang atau beternak yang bersentuhan langsung dengan alam akan diajarkan kepada anak. Disana anak-anak akan diajarkan langsung bagaimana cara memberi makan hewan atau ternak peliharaan, menyiram tanaman saat pelajaran berkebun, bahkan mengajarkan sains pada anak dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah.

“Disini 70 persen kegiatan belajar anak dilakukan di luar kelas,” terang kepala Green Yard School Eka Widyaningsih.

Melalui kegiatan market day, setiap sebulan sekali anak-anak akan diajak untuk memanen hasil yang telah ditanam baik sayuran atau ikan, dan dijual kepada para orang

tua. Disanalah anak akan diajarkan untuk melatih komunikasi, mengenalkan mata uang, serta menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini.

Dengan konsep alam yang ditawarkan, anak-anak bisa lebih cepat menerima apa yang diajarkan.

Apalagi dengan suasana sekolah yang desain sedemikian rupa, anak-anak bisa lebih kreatif dan bersahabat dengan alam.

Cermat Memilih PAUD

Konsep Pendidikan Islami Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Bangsa menawarkan konsep berbeda. PAUD yang berada di kawasan Jempong Kota Mataram ini menawarkan konsep pendidikan islami dengan misi menanamkan pendidikan karakter berbasis keluarga ramah otak.

Dengan konsep yang ditawarkan ini, sejak berusia dini, anakanak akan diajarkan kebiasaankebiasaan baik sesuai dengan konsep Islami. Seperti membaca doa sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan, beribadah, seni/ sains, balok, peran dan cooking class.

“Kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan baik melalui bermain. Jadi secara tidak langsung mereka akan belajar mana yang baik dan mana yang buruk,” terang Amelia Ningrum.

Melalui komunikasi terbuka antara guru dan siswa, pembelajaran karakter yang ditanamkan di PAUD yang satu ini menggunakan system central. Dimana proses pembelajaran yang dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. (nia)

MEMILIH PAUD yang baik sangat membutuhkan kecermatan.

Sebelum menentukan pilihan, luangkan waktu anda untuk mengobservasi beberapa hal berikut, seperti dikutip dari mendidikanakanak.blogspot.com : 1. Pilih sekolah yang terdekat dengan rumah. Jangan sampai anak kelelahan sebelum sampai di sekolah karena harus menempuh perjalanan jauh dan macet.

2. Perbandingan jumlah murid dengan guru, setidaknya lima anak banding satu guru. Tanyakan juga sampai usia berapa anak boleh didamping oleh orang tua di dalam kelas.

3. Agar anak tidak bosan, pilih waktu belajar tidak lebih dari 4 jam dan frekuensi berselang 1-3 hari, atau 2 jam per hari.

4. Banyak kurikulum yang ditawarkan setiap sekolah, mulai dari yang nasional hingga international. Tentu saja sistem international memakan biaya lebih mahal. Tanyakan pada diri Anda sendiri, sejauh mana anak membutuhkan apa yang ditawarkan oleh masingmasing sistem pengajaran.

5. Jika Anda ingin mempersiapkan anak untuk menguasai bahasa asing, Anda bisa memilih sekolah dengan bahasa pengantar asing atau bilingual. Pilihan dengan pengajar native speaker lebih ideal agar anak dapat berlatih pengucapan bahasa asing.

Setiap anak memiliki tingkat adaptasi yang berbeda. Pelajari karakter anak Anda agar Anda bisa menyesuaikan masa transisi ini dengan kebutuhannya. Intinya, Anda perlu memperkenalkan dan membiasakan anak Anda dengan tiga hal baru, yaitu: temanteman, guru dan peraturan.

Trial, Try Out, Take Off Mengajak anak – anak untuk mau mengikuti kegiatan prasekolah tentu membutuhkan persiapan yang ekstra. Sebab, anak – anak seringkali masih membutuhkan waktu atau bahkan takut untuk masuk dalam dunia prasekolah atau PAUD tempatnya menimba ilmu.

Ikuti tiga tahap berikut ini pada waktu kita mempersiapkan si kecil menuju kelas pertamannya : Trial Ajak anak melihat-lihat dulu apa yang akan dihadapinya. Dan ikuti sesi trialnya yang biasanya dibuka oleh pihak sekolah sebelum anak terdaftar sebagai murid disana. Kenalkan pada guru, lingkungan sekolah mulai dari kelas-kelas, playground sampai toiletnya.

Try Out Latih kemandiriannya sejak di rumah. Seperti bangun pagi, sarapan, mempersiapan perlengkapan. Dukung aktivitas hariannya yang baru.

(Suara NTB/nia)

MAKAN- Siswa Permata Bangsa tengah menerapkan tata cara makan sesuai kaidah Islam

(Suara NTB/nia)

MENYIRAM TANAMAN - Siswa Green Yard School tengah menyiram tanaman.

Take off Perkenalkan lingkungan kelasnya selama seminggu pertama.

Lalu ucapkan selamat tinggal dengan penuh kasih sayang dan tinggalkan anak dengan cepat. Jika acara ‘perpisahan’ terlalu lama anak malah akan semakin berlama-lama dengan Anda dan Anda juga semakin sulit meninggalkannya. (aan)

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Kemenperin Buka Lowongan 340 CPNS Jakarta (Suara NTB) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan mengisi 340 formasi dengan 45 jabatan prioritas.

Menurut siaran pers dari Pusat Komunikasi Publik Kemenperin yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis, rekrutmen terbuka untuk lulusan Strata 3 (S3), S2, S1 atau setingkat Diploma IV (D.IV), D.III atau Sarjana Muda, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kementerian Perindustrian membutuhkan anak-anak muda yang memiliki kompetensi sekaligus berintegritas tinggi untuk membangun negara dan bangsa serta melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan,” kata Kepala Biro Kepegawaian Agus Mundiyono.

Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, antara lain teknik industri, hubungan internasional, hukum, ekonomi/ manajemen, desain/seni rupa, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik tekstil, teknik sipil, komunikasi, kimia analis, farmasi, fisika, matematika, psikologi, dan akuntasi. Pelamar harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik dengan nilai TOEFL minimal 475 khusus jenjang pendidikan D.IV, S1, S2, dan S3. Batas usia pelamar untuk tingkat SMK maksimal 22 tahun, D.III/Sarjana Muda maksimal 25 tahun, D.IV atau S1 maksimal 28 tahun, S2 maksimal 30 tahun, dan S3 maksimal 35 tahun.

Persyaratan Indeks Prestasi Jenjang Pendidikan untuk S2 minimal IPK 3,25, S1/D.IV/D III minimal IPK 2,75, dan untuk SMK minimal nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN) 7,0.

Jenjang Pendidikan S3, S2, S1 dan D.IV harus Akreditasi A, kecuali untuk bidang studi yang belum ada Akreditasi A di seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia minimal Akreditasi B. Sedangkan, Minimal Akreditasi B bagi Perguruan Tinggi Negeri di luar Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk jenjang pendidikan D.III minimal Akreditasi B atau minimal terakreditasi untuk bidang teknologi industri kulit. Dan, jenjang Pendidikan SMK harus Akreditasi A. (ant/Bali Post)

KPAI Rekomendasikan Kasus AQJ di Luar Hukum Jakarta (Suara NTB) Komisi Perlindungan Anak Indonesia merekomendasikan penyelesaian kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ (13), putra musisi Ahmad Dhani, dapat diselesaikan di luar jalur hukum jika ada kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

“Jika keluarga korban setuju, polisi dapat menggunakan deskresi dan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur hukum formal, mengesampingkan proses hukum,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Kamis.

Asrorun mengatakan, penyelesaian di luar jalur hukum dapat dilakukan, namun tidak boleh mengingkari rasa keadilan korban, karena perlu ada kerelaan dari pihak korban.

Menurut Asrorun, beberapa keluarga korban yang telah dikunjungi oleh KPAI mengaku telah mendapatkan kompensasi dari keluarga pelaku dan mengatakan bahwa mereka telah memaafkan pihak pelaku.

Asrorun mengemukakan, yang terpenting dari penyelesaian kasus tersebut adalah anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku mendapatkan hak-hak dasar mereka kembali pascakecelakaan yang terjadi.

“Ini adalah prinsip keadilan restoratif justice untuk memulihkan kondisi anak-anak dari pihak korban maupun pelaku sendiri. Mereka kembali mendapatkan hak kesehatan, hak agama dan hak pendidikan,” kata Asrorun.

Terkait hukum yang harus ditegakkan, lanjut Asrorun, hukum di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan hukum lain, yaitu dalam kasus ini terdapat hukum lalu lintas yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dan hukum pengadilan anak.

“Sehingga hukum-hukum yang berkaitan tersebut harus berjalan seiring dengan mekanisme yang ada dan saling terikat,” ujar Asrorun.

Asrorun mengatakan, terkait penyelesaian di luar hukum, KPAI siap menjadi bagian untuk melakukan mediasi antara pelaku dan korban, dengan senantiasa mengutamakan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak dari kedua belah pihak.

Tak Lepas Tangan Maia Artis ternama Indonesia, Titiek Pupa mengaku kagum dengan ketegaran Maia Estianti, ibu dari tersangka AQJ atau Dul yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi, Minggu (8/9) lalu.

“Saya sudah lama telepon Maia, dan saya kagum dengan ketegarannya,” kata Titiek Puspa di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan, Kamis.

Dia menyebutkan bahwa Maia tidak pernah meninggalkan sisi anaknya yang masih dirawat di RSPI. Bahkan, Dul sendiri tidak pernah melepaskan tangan Maia.

Menurutnya, yang dilakukan Dul dengan tidak pernah melepas genggaman tangan ibu tersebut merupakan bentuk rindu sang anak kepada ibunya.

“Jadi saya pikir ini kerinduan anak kepada ibunya, bagaimana dia bisa bertemu dengan ibunya,” kata Dhani di RSPI, Kamis.

Sementara itu, sang ayah, Ahmad Dhani mengakui bahwa Dul sedang dalam masa syok sehingga tidak mau berjauhan dengan orang tuanya.

“Dul kan belum bisa dianggap remaja, jadi masih syok dan maunya dipegangin orang tuanya terus,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PESAWAT LATIH JATUH - Tiga orang berada di dekat pesawat latih Cessna yang jatuh di Perairan Pulau Ngenang, Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (12/9). Dua penumpang pesawat yang merupakan instruktur dan siswa selamat dalam kejadian tersebut.

Pesawat Latih Jatuh di Perairan Lobam Tanjungpinang (Suara NTB) Pesawat latih jenis Cessna jatuh di perairan Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Kamis pagi sekitar pukul 07.45 WIB. Siswa dan instruktur pesawat itu selamat, kata anggota Tim Basarnas Tanjungpinang, Saleh, yang dihubungi dari Tanjungpinang.

Dia mengatakan siswa penerbang bernama Nabil (19) dan instrukturnya, Lydia (39), diselamatkan oleh nelayan Tanjung Uban, Bintan. Tim Basarnas Tanjungpinang, saat ini menuju ke lokasi jatuhnya pesawat yaitu titik koordinat 01.01N-104.11E. Bagian depan atau balingbaling pesawat latih jenis Cessna 152 yang jatuh di perairan Pulau Ngenang, Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan

Riau, rusak berat karena menabrak karang. “Pesawat jatuh pada perairan dangkal sekitar satu meter di Pulau Ngenang, sehingga bagian depan atau baling-baling pesawat langsung `nancap` ke karang,” kata anggot Tim Basarnas Tanjungpinang, Saleh, yang berada di lokasi kejadian.

Ia mengatakan pesawat latih warna dasar putih itu saat ini dalam posisi terbalik dengan roda pesawat berada di atas.

Struktur Ekonomi Sebabkan Lemahnya Nilai Rupiah Padang (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI bidang Ekonomi dan Keuangan M. Shohibul Iman mengatakan bahwa belum tuntasnya persoalan struktural ekonomi Indonesia menjadi salah satu penyebab lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Selain adanya intervensi ekonomi global, lemahnya nilai tukar rupiah juga lebih dikarenakan buruknya struktural ekonomi di Indonesia,” katanya saat acara dialog ekonomi kebangsaan di Kampus universitas Andalas (Unand) Padang, kemarin.

Dia menambahakan, masalah utama yang dihadapi Indonesia pada saat ini yakni meningkatnya impor barang dibanding ekspor ke luar negeri.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang menjadi penyebab meningkatnya impor barang ini, antara lain tidak adanya diversifikasi tujuan ekspor, Statisnya industri bahan mentah, tidak adanya pendalaman kajian teknologi, serta tingginya ketergantungan terhadap barang modal luar negeri.

Dia menambahkan bahwa sejauh ini tujuan ekspor barang

(ant/Bali Post)

M. Shohibul Iman

Indonesia masih secara tradisional yakni mengirim kepada negara Jepang, Amerika Serikat dan Eropa.

“Secara keseluruhan ada indikator utama yang menyebabkan lemahnya ekonomi Indonesia ini, yakni kebiasaan dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang telah lebih mendukung ekonomi barat sehingga ketergantungan terhadap barang yang berasal dari luar negeri sulit dibendung,” paparnya. (ant/Bali Post)

Malaysia Usir 223 TKI ke Tanjungpinang Tanjungpinang (Suara NTB) Pemerintah Malaysia mengusir sebanyak 223 orang tenaga kerja Indonesia bermasalah serta lima orang anak-anak ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau, untuk kemudian dipulangkan ke masing-masing daerah asal.

Mereka, terdiri atas 177 orang laki-laki dan 46 orang perempuan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjungpinang pada Rabu malam

dengan menumpang kapal feri Telaga Express dari Stulang Laut, Johor, Malaysia.

“Mereka langsung kami bawa ke penampungan sementara sebelum dipulangkan ke kampung halaman masingmasing melalui Tanjung Priok, Jakarta,” kata Koordinator Lapangan Satgas TKI Bermasalah Tanjungpinang, Sony.

Sony mengatakan, para TKI bermasalah yang tidak memiliki dokumen lengkap sebagai tenaga kerja asing di Malaysia tersebut ditampung di penampungan Wisma

Transito untuk laki-laki dan di Rumah Perlindungan Trauma Center untuk perempuan dan anak-anak.

Selain menerima kedatangan TKI bermasalah yang diusir Malaysia itu, Satgas TKI Tanjungpinang juga memulangkan sebanyak 176 orang TKI bermasalah yang diusir Malaysia pada Kamis (5/9).

“Mereka dipulangkan menuju kampung halamannya melalui Tanjung Priok dengan menumpang kapal Pelni KM Kelud yang berangkat dari Batam,” kata Sony.

Pemulangan TKI bermasalah melalui Batam tersebut terpaksa dilakukan karena sebagian kapal Pelni yang berangkat dari Kijang, Bintan dalam masa pemeliharaan.

TKI bermasalah usiran Malaysia menuju Tanjungpinang, diperkirakan akan bertambah banyak setiap pekannya, mengingat razia besar-besaran yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap warga asing yang bekerja tidak resmi di negara jiran itu. (ant/Bali Post)

“Posisinya terbalik dan tidak tenggelam, saat ini pasang mulai naik dengan ketinggian air sekitar dua meter,” katanya.

Ia mengatakan personel berasal dari sejumlah unsur sudah di lokasi pesawat jatuh milik PT Aviasi Solusi Prima yang digunakan untuk melatih siswa penerbangan “fly best” Flaying Batam School itu.

“Kami menunggu pihak perusahaan atau sekolah, apakah pesawat ini segera ditar-

ik atau bagaimana. Yang jelas dua penumpangnya selamat dan dikabarkan sudah berada di perusahaan atau sekolah penerbangan,” ujar Saleh.

Sementara, evakuasi bangkai pesawat, menunggu tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Kami masih di lokasi jatuhnya pesawat, menunggu tim KNKT yang sudah terbang dari Jakarta menuju Batam untuk penyelidikan sebelum dievakuasi,” kata Saleh.

Pihak Basarnas dan sejumlah unsur lainnya masih menunggu di sekitar lokasi pesawat latih naas yang diawaki Lydia (39) sebagai instruktur penerbangan dan

Nabil (19) sebagai siswa penerbangan yang selamat dari musibah itu. “Kami masih tunggu, meski korban sudah berhasil diselamatkan nelayan,” ujarnya.

Pesawat milik PT Aviasi Solusi Prima yang digunakan untuk melatih siswa penerbangan “fly best” Flaying Batam School itu hilang kontak sekitar pukul 07.01 WIB setelah lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 06.44 WIB. Pesawat jatuh di perairan dangkal Pulau Ngenang hingga bagian moncong pesawat menabrak karang di kedalaman satu meter di koordinat 01.01N104.11E. (ant/Bali Post)

RUU Desa Atur Keberadaan Desa Adat Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan UndangUndang Desa, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dalam RUU Desa, telah diatur tentang keberadaan desa adat.

“Dalam RUU Desa, pengakuan tentang desa adat diatur keberadaanya dan tidak ada kendala,” kata Umam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Dalam RUU Desa, desa adat merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan hak asal usul dan sejarah perkembangan masyarakat

yang bersangkutan itu sendiri.

Desa adat memiliki batasbatas wilayah dan susunan pemerintahan yang mengurus pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kepentingan dan prakarsa masyarakat yang bersangkutan dalam sistem NKRI Ia menyebutkan, secara umum perbedaan desa adat dan desa praja (desa pada umumnya atau desa dinas) ada di mekanisme pemilihan kepala desa.

Pemilihan langsung dan mekanisme adat setempat, jenis kekayaan atau aset, tanah kas desa atau bengkok dan tanah ulayat, “Dasar pembentukan desa adat dibentuk

berdasarkan perundang-undangan dan desa adat dibentuk berdasarkan hukum adat yang setelah disesuaikan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Umam.

Dalam pelaksaan atau menjalankan pemerintahan oleh desa adat, Umam menyebutkan, bahwa harus menggunakan hukum adat. ‘’Asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan RI. Pengaturan lebih teknis dan rinci, masih dalam pembahasan,” katanya. Ia mengatakan, RUU Desa harus selesai diakhir masa periode 2014. (ant/Bali Post)

OJK: Pelemahan Rupiah Bukan Pertanda Krisis Parah Yogyakarta (Suara NTB) kan implementasi yang baik di lapangan, agar Nilai tukar rupiah yang melemah dua bu- direspons positif oleh pasar. lan terakhir bukan pertanda Indonesia menghNamun, pengalaman menghadapi goncanadapi krisis ekonomi yang parah, kata Ketua gan krisis ekonomi 1998 dan 2008, banyak pelOtoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad. aku ekonomi terutama dari kalangan industri “Meskipun dampak yang ditimbulkan juga jasa keuangan mampu menghadapi krisis tersetidak kecil, krisis tersebut mengingatkan pen- but dengan baik. gambil kebijakan ekonomi agar selalu mem“Saya berharap industri keuangan kita persiapkan diri dalam menghadapi dinamika masih bisa bekerja. Ibarat naik pesawat kita kondisi ekonomi global,” katanya di Yogyakar- sedang kena turbulensi, sehingga perlu pakai ta, Kamis (12/9). sabuk pengaman,” katanya.

Saat memberikan kuliah umum di FakulMenurut dia, kondisi dunia perbankan dan tas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Univerindustri jasa keuangan itu masih cukup baik, sitas Gadjah Mada (UGM), ia menterutama dalam likuiditas dan pergatakan krisis ekonomi itu memmodalan. buat pengambil kebijakan ingat “Masih berjalan cukup baik. Kalau pun bahwa kerentanan selalu ada, ada potensi shock akan direspons segdan harus mempersiapkan diri era, karena terus dipantau oleh Otorisebaik-baiknya. tas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.

“Dinamika krisis ekonomi gloIa mengatakan, hingga saat ini OJK bal memiliki dampak kepada semenerima ribuan pengaduan dari mua negara. Di Indonesia, magnimasyarakat. Pada umumnya aduan tertude cukup besar, karena adanya kait klaim asuransi yang tidak dibadefisit neraca pembayaran yar atau dicurangi oleh agen ekspor impor,” katanya. asuransinya. karenanya Ia mengatakan, masyarakat harus meskipun pemerinberhati-hati agar tah telah mengelutidak tertipu oleh arkan paket kebiiklan investasi jakan ekonomi bodong dari d a l a m perusahaan mengatasi yang tidak krisis tersejelas. (ant/ Muliaman Hadad but, dibutuhBali Post) (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 13 September 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bentrokan Renggut Hampir 100 Nyawa di Republik Afrika Tengah

(ant/bali post)

TERLUKA - Seorang pria membawa seorang anak laki yang terluka akibat serangan pasukan Suriah menurut Tentara Pembebasan Suriah di distrik Duma, dekat Damaskus, belum lama ini.

Anggota DK PBB Bahas Krisis Suriah New York Para utusan dari Inggris, Cina, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat - anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pemegang hak veto - Rabu bertemu membahas sekitar krisis senjata kimia Suriah.

“Semua orang menetapkan posisi mereka, namun tidak ada perundingan nyata,” kata seorang diplomat PBB setelah pembicaraan tertutup selama 45 menit, yang diadakan di misi PBB Rusia.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah mengatakan sebelumnya bahwa kegagalan untuk menghentikan kekejaman di Suriah menodai reputasi badan dunia itu maupun kekuasaan Dewan Keamanan.

Pada Selasa, Prancis, Inggris dan Amerika Serikat telah mendesakkan resolusi Dewan yang akan menjatuhkan konsekuensi terhadap Damaskus jika gagal menyerahkan kontrol senjata kimia.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tidak dapat menerima jika ke15 negara anggota Dewan meloloskan teks resolusi yang

menyalahkan Presiden Bashar al-Assad untuk serangan 21 Agustus di pinggiran Kota Damaskus.

Pertemuan Dewan yang dijadwalkan Selasa dibatalkan pada menit-menit terakhir atas permintaan Moskow.

AS juga dikabarkan mulai menyalurkan senjata-senjata dan peralatan teknis kepada pejuang pemberontak di Suriah, demikian kata harian Washington Post, Rabu malam.

Mengutip sumber-sumber AS dan Suriah, harian AS itu menulis bahwa CIA telah mulai melakukan pengiriman bantuan mematikan dalam dua pekan terakhir.

Surat kabar itu melaporkan pada situsnya bahwa Departemen Luar Negeri AS telah mengirimkan secara terpisah kendaraan-kendaraan dan bahanbahan lainnya, termasuk jenis

baru peralatan non-mematikan, peralatan komunikasi canggih, dan kotak-kotak medis tempur canggih.

CIA dihubungi oleh AFP Rabu malam, mengatakan pihaknya tidak memiliki komentar mengenai laporan Washington Post itu.

Pengiriman-pengiriman senjata—yang kata harian itu terbatas pada senjata ringan dan amunisi lain yang bisa dilacak—tiba pada saat yang genting ketika terjadi kebuntuan berdarah antara pemberontak dan pemerintah Damaskus.

Post mengutip para pejabat AS yang mengatakan, tujuan dari bantuan non-mematikan itu adalah untuk membantu mempercepat kohesi di antara unit-unit oposisi bersenjata Suriah yang tidak bergabung.

Presiden AS Barack Obama,

Selasa, mengaku akan memberikan peluang diplomasi internasional untuk menyelesaikan konflik sebelum melepaskan serangan militer.

Bantuan militer itu datang sehari setelah Presiden AS mengatakan kepada rakyat Amerika dalam pidato yang disiarkan secara nasional, bahwa ia menunda mengambil kebijakan tindakan militer di Suriah dalam rangka mempelajari prakarsa Rusia yang akan melihat Damaskus melepaskan senjata kimianya.

Pemimpin Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Rabu (11/9), menyerukan upaya gabungan dari masyarakat internasional untuk memastikan bantuan yang diberikan menjangkau orang-orang yang memerlukan di Suriah.

Peter Maurer, Presiden ICRC mengatakan di markas organisasi tersebut di Jenewa bahwa perang yang berkecamuk di Suriah dan dampak tak terkendali dari konflik bersenjata itu atas rakyat sipil Suri-

ah menjadi keprihatinan besar.

Ia menyerukan perhatian mendesak pada situasi menyedihkan rakyat Suriah yang tak mendapatkan di antaranya makanan yang diperlukan, barang kebutuhan rumah tangga, air, fasilitas kebersihan, dan bahkan fasilitas serta perawatan medis.

“Apa yang kita lihat ialah peningkatan penderitaan rakyat Suriah dari dampak perang ini,” kata Maurer.

Ia menambahkan konflik itu telah mengakibatkan banyak kematian dan pengungsian, dan membuat banyak orang jadi pengungsi di dalam negeri mereka.

Maurer kembali menyeru para pelaku utama yang memiliki pengaruh pada semua pihak atau kelompok dalam konflik Suriah agar menggunakan pengaruh politik dan diplomatik mereka serta saluran komunikasi, sehingga “para aktor kemanusiaan di lapangan dapat melakukan pekerjaan yang mesti mereka lakukan”. (ant/bali post)

Pemboman di Masjid Syiah Baghdad Tewaskan 33 Orang

Topan Tropis Humberto

(Suara NTB/ist)

Topan Tropis Humberto Berubah jadi Badai Havana Topan Tropis Humberto mencapai kekuatan badai pada Rabu pagi (11/9), dengan kecepatan maksimal angin hingga 120 kilometer per jam, kata Lembaga Meteorologi Kuba (Ismet).

Menurut Pusat Ramalan Ismet, pada pukul 06.00 waktu setempat (17.00WIB), pusat topan berada 515 kilometer di sebelah barat-baratlaut kepulauan selatan Cape Verde di Atlantik.

Topan tersebut bergerak ke arah utara-baratlaut dengan kecepatan 13 kilometer per jam.

Petugas meteorologi Kuba meramalkan dalam 24 sam-

pai 48 jam ke depan, Humberto bergerak ke arah utara, dan menambah kecepatan gerakannya, meskipun badai tersebut mungkin kehilangan kekuatan anginnya pada Kamis, demikian laporan.

Humberto adalah topan tropis kedelapan pada musim badai 2013 di Atlantik Utara, Karibia dan Teluk Meksiko.

Petugas meteorologi menduga musim badai saat ini, yang berakhir pada 30 November, akan sangat aktif. Sebanyak 13 sampai 30 topan diperkirakan terjadi, dan tujuh sampai 11 diramalkan mencapai kekuatan badai. (ant/bali post)

Baghdad Serangan-serangan bom mobil dan bunuh diri yang terkoordinasi di sebuah masjid Syiah di Baghdad pada Rabu malam menewaskan sedikitnya 33 orang, kata beberapa sumber kepolisian dan medis.

Warga Syiah sedang meninggalkan masjid setelah sholat Isya ketika bom mobil meledak, dan pada saat orang berdatangan untuk membantu mereka yang terluka, seorang penyerang bunuh diri meledakkan bomnya di tengahtengah mereka, lapor Reuters dan AFP. Polisi melihat seorang pria kedua yang bersiap-siap meledakkan sabuk bomya dan berhasil mencegahnya, namun massa yang marah datang dan menikam hingga tewas calon penyerang bom bunuh diri itu.

Sebanyak 55 orang lain cedera, beberapa dalam keadaan kritis, akibat pemboman itu, yang terjadi di daerah Kasra di Baghdad baratlaut.

Belum jelas siapa yang melancarkan serangan tersebut, namun militan Sunni, termasuk anggota Al Qaida, sering menyerang orang Syiah yang mereka anggap menyimpang dari ajaran Islam.

Sementara itu, kekerasan di penjuru lain Irak menewaskan enam orang, Rabu, termasuk seorang kepala sekolah yang te-

was dalam serangan penembakan di wilayah utara, kata sejumlah pejabat, seperti dilaporkan Kantor Berita AFP. Dalam tiga serangan di provinsi Nineveh, Irak utara, orang-orang bersenjata membunuh tiga orang, termasuk seorang kepala sekolah yang ditembak mati di rumahnya.

Di ibu kota provinsi itu, Mosul, bom tempel magnetis yang dipasang di sebuah mobil menewaskan satu orang lain.

Di Baghdad selatan, ledakan bom tempel menewaskan satu orang, sementara orang bersenjata yang naik sepedamotor membunuh seorang imam Sunni di dekat kota pelabuhan Basra, Irak selatan, kata para pejabat.

Kekerasan Rabu itu merupakan yang terakhir dari gelombang pemboman dan serangan bunuh diri di tengah krisis politik antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan mitra-mitra pemerintahnya dan pawai protes selama beberapa pekan yang menuntut pengunduran dirinya.

Lebih dari 800 orang tewas dalam serangan-serangan selama Agustus, yang telah menjadi salah satu bulan paling mematikan di Irak.

Berdasarkan data yang dihimpun PBB dan pemerintah Irak, Juli merupakan bulan paling mematikan dalam lima tahun dengan jumlah korban

tewas lebih dari 1.000 orang.

Jumlah kematian akibat serangan-serangan di Irak telah melampaui 4.000 orang sejak awal tahun ini.

Gelombang serangan di Irak meningkat sejak awal tahun ini, dan menurut laporan PBB, lebih dari 2.500 orang tewas dari April hingga Juni saja, jumlah tertinggi sejak 2008.

Jumlah kematian pada Maret mencapai 271, sementara sepanjang Februari, 220 orang tewas dalam kekerasan di Irak, menurut data AFP yang berdasarkan atas keterangan dari sumber-sumber keamanan dan medis.

Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.

Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.

Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak.

Keduanya adalah pemimpin Sunni. (ant/bali post)

Bangui Hampir 100 orang tewas pekan ini dalam bentrokan dua hari antara pasukan presiden baru Republik Afrika Tengah dan mereka yang setia pada pemimpin terguling Francois Bozize, kata kantor presiden, Rabu.

“Kami yakin jumlah korban tewas saat ini hampir 100 orang dan sekitar 50 cedera” setelah bentrokan di daerah-daerah barat Bossangoa dan Bouca pada Minggu dan Senin, kata juru bicara presiden Guy-Simplice Kodegue di radio nasional, lapor AFP. Menurut Kodegue, jumlah kematian masih bisa naik dan ia memuji kelompok-kelompok bantuan internasional karena merawat korban-korban yang terluka.

Bentrokan meletus Minggu di dekat Bossangoa, sekitar 250 kilometer sebelah utara Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah, yang merupakan daerah kampung halaman Bozize.

Bozize memerintah negara Afrika itu selama 10 tahun sampai ia digulingkan pada 24 Maret oleh koalisi pemberontak Seleka yang dipimpin presiden saat ini, Michel Djotodia.

Jumlah korban baru itu diumumkan setelah organisasi bantuan Dokter Tanpa Batas (MSF) mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang bersaing kubu Bozize dan Djotodia melakukan kekejaman terhadap warga sipil dalam gelombang baru bentrokan yang melanda daerah itu.

MSF mengatakan, kelompok-kelompok itu membunuh sejumlah orang, melakukan eksekusi tanpa persidangan dan membakar rumah-rumah warga selama kekerasan Senin di desa Bouca.

Tidak ada laporan mengenai bentrokan baru pada Rabu di daerah itu, dan menurut sejumlah sumber militer, pendukung Bozize telah menguasai beberapa desa.

Koalisi pemberontak Seleka merebut kekuasaan di Republik Afrika Tengah dalam kudeta yang menggulingkan Presiden Francois Bozize setelah perjanjian perdamaian gagal.

Seleka, yang berarti “aliansi”, menandatangani sebuah pakta perdamaian pada 11 Januari dengan pemerintah Presiden Francois Bozize di ibu kota Gabon, Libreville.

Perjanjian yang ditengahi oleh para pemimpin regional itu menetapkan pemerintah baru persatuan nasional, yang telah dibentuk dan dipimpin oleh seorang anggota oposisi, Nicolas Tiangaye, dan mencakup anggota-anggota Seleka.

Perjanjian itu mengakhiri ofensif sebulan Seleka yang dengan cepat menguasai wilayah utara dan berhenti antara lain berkat intervensi militer Chad sebelum pemberontak itu menyerbu Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah.

Seleka, sebuah aliansi dari tiga kelompok bersenjata, memulai aksi bersenjata mereka pada 10 Desember dan menuduh Presiden Francois Bozize tidak menghormati sebuah perjanjian 2007 yang menetapkan bahwa anggota-anggota yang meletakkan senjata mereka akan dibayar. (ant/bali post)

Oposisi Mogok, Nepal Nyaris Lumpuh Kathmandu Aktivitas normal di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan bagian timur negeri itu pada Kamis masih terhenti akibat pemogokan yang dilakukan oleh aliansi 33 partai yang dipimpin oleh CPN-Maois guna menuntut pembatalan pemilihan umum 19 November, kata polisi.

Angkutan umum dan pribadi tidak beroperasi di jalan akibat pemogokan tersebut. Toko, lembaga akademis, industri dan kantor-kantor juga menurunkan penutup mereka karena khawatir terhadap aksi pembalasan.

Hanya ambulans dan kendaraan milik Palang Merah, pers, misi diplomatik, dan dinas pariwisata yang diperkenankan jalan, demikian seperti dilansir kantor berita Xinhua..

Protes tersebut dilancarkan guna menentang pemerintah dan persiapan partai untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Aliansi itu menekan pemerintah supaya membatalkan tanggal pemilihan umum, dan mengatakan hanya menyelenggarakan pemilihan anggota Majelis Konstituante tidak akan menjamin undang-undang dasar.

Aliansi 33 partai tersebut menyampaikan pernyataan terbuka yang menyatakan bahwa hanya konferensi meja bundar yang akan bisa mengakhiri kebuntuan politik di negeri itu.

“Kami mendesak masyarakat agar secara aktif mendukung pemogokan guna memastikan pelaksanaan konferensi meja bundar,” kata aliansi 33 partai tersebut di dalam satu pernyataan. (ant/bali post)