Snt13112013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 13 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

C.01.08.13

16 HALAMAN NOMOR 206 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PASUKAN Puluhan pasukan Dinas PU Kota Mataram berjubel di bak dump truk, melintas di Jalan Langko, Selasa (12/ 11). Tak peduli menerobos derasnya hujan, mereka mencari titik - titik banjir dan drainase yang macet akibat sampah, demi tugas mengatasi banjir yang saban hujan terjadi di Kota Mataram.

(Suara NTB/ars)

BPK Siapkan Data

Kejaksaan Isyaratkan Usut Raibnya DAK KSB Mataram (Suara NTB) Meski belum ada kepastian bahwa itu penyimpangan, namun penegak hukum melirik kasus raibnya DAK Pemda KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) Rp 14 miliar layak untuk diusut. Sementara BPK yang menyatakan kasus itu berpotensi korupsi, juga siap mendukung penegak hukum dengan data hasil auditnya.

Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB terkait temuan BPK itu, memang belum memberikan jawaban pasti. Hanya saja, isyarat darinya, kasus semacam itu pernah ditangani di daerah lain. ‘’Saya pernah tangani kasus sama, dananya bersumber dari DAK, tapi di daerah lain,” ujarnya.

Ditanya kemungkinan kasus ini akan masuk puldata pulbaket Kejaksaan, Kajati hanya memberi isyarat akan mempelajari. ‘’Saya baru saja membaca di Koran (baca Suara NTB). Saya pelajari dulu,” ujar Kajati singkat.

Raibnya DAK KSB tahun

Prioritaskan Balita WARGA Negara Indonesia (WNI) pelanggar batas izin tinggal (overstay) yang telah mendapatkan amnesti dari Arab Saudi, tiba di Tanah Air. Mereka terdiri atas 404 perempuan dewasa dan 80 anak-anak serta bayi, Moh Jumhur Hidayat Bersambung ke hal 5 (ant/Bali Post)

syaratkan akan siap membantu penegak hukum yang membutuhkan data. “Mekanismenya, Kejaksaan atau Kepolisian bersurat kepada kami sesuai permintaan data, tentu akan kami berikan untuk mendukung penegakan hukum,” jawab Jayusman.

Ada dua model dukungan pihaknya nanti. Selain dukungan dalam bentuk pemberian data setelah Aparat Penegak Hukum (APH) bersurat, dalam kasus yang sama ketika sudah ditingkatkan ke penyidikan pun, bantuan disiapkan sebagai auditor. “Kami akan dimintai bantuan untuk menghitung kerugian negara,” pungkasnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Ada indikasi mengejutkan di balik terbongkarnya penyelundupan ribuan Blackberry dan iPhone, yang sudah menetapkan lima tersangka petugas Ditjen Bea dan Cukai Mataram. Terungkap, istri salah seorang tersangka diduga menerima aliran dana suap penyelundupan alat komunikasi canggih tersebut, senilai ratusan juta.

Informasi itu terungkap dari berkas yang dilimpahkan penyidik Ditreskrimsus

Polda NTB kepada Kejaksaan Tinggi NTB. Dalam berkas yang baru dilimpahkan tahap satu itu, penyidik menemukan keterlibatan DS, istri dari MA. diketahui, MA adalah salah satu dari penyidik Bea dan Cukai yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, saat ini DS sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Bersambung ke hal 5

3.700 TKI Asal Dukung Pemulangan, NTB Dipulangkan Ciptakan Lapangan Kerja Baru dari Arab Saudi Mataram (Suara NTB) Pemerintah Arab Saudi sudah mengambil langkah tegas untuk melakukan pembersihan tenaga kerja asing yang tidak memiliki dokumenlengkapdanoverstay.Secara nasional, sebanyak 37 ribu TKI sudah didata untuk segera dipulangkan. Dari jumlah itu, 3.700 TKI diantaranya berasal dari NTB. ‘’Kloter pertama sudah dipulangkan dari Arab Saudi, jumlah-

nya sebanyak 484 orang. Kami belum data persis berapa yang dari NTB. Tetapi sebelum kloter pertama ini tiba, sudah ada sebanyak 75 orang yang lebih dulu tiba di NTB,” terang Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) NTB, Zainal di ruang kerjanya, Selasa (12/11).

Bersambung ke hal 5

PEMULANGAN TKI asal NTB yang sudah berakhir izin kerjanya (overstay) di Arab Saudi mendapat dukungan dari kalangan DPRD NTB. Pemulangan itu dinilai menjadi solusi yang lebih baik. Namun, pemerintah daerah di NTB dinilai harus mulai memikirkan solusi agar persoalan ini tidak menimbulkan pembengkakan pada angka pengangguran.

“Menurut saya, pemulangan itu lebih baik untuk saat ini,” ujar Ketua Komisi IV DPRD

NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/11) kemarin.

Patompo menjelaskan,

Tingkatkan Pelayanan Publik

Razia Satpol PP Beri Efek Jera Pegawai Keluyuran Giri Menang (Suara NTB) Razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, berdampak positif terhadap disiplin pegawai negeri. Khususnya, mampu

menekan jumlah PNS yang keluyuran saat jam kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang berhasil terjaring saat razia jauh semakin menurun jumlahnya. Hal ini tentu-

nya diinginkan Gubernur bahwa PNS harus terus meningkatkan pelayanannya terhadap publik. Karena jika pelayanan publik baik, maka tentu akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berdampak pada citra Pemda sendiri.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/her)

RAZIA - Satpol PP menggelar razia PNS yang keluyuran saat jam kerja.

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

C.03.08.13

TO K O H

anggaran 2011 – 2012 itu memang menimbulkan beragam spekulasi. Anggota DPD RI Prof. Farouk Muhammad mengindikasikan, dana itu raib karena dipakai untuk menutupi kegiatan lain. Sehingga terkesan, ada pengelolaan keuangan yang buruk, karena pos anggaran yang sudah jelas kegiatannya, justru di comot untuk kegiatan lain.

Bahkan BPK menyebut kasus ini sebagai pelanggaran administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara, jika Pemda setempat tak bisa mempertanggungjawabkan.

Humas BPK, Jayusman, SH yang dikonfirmasi Suara NTB sebelumnya, mengi-

Istri Penyidik Bea Cukai Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang

permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di Arab Saudi memang sangat rumit.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dikeluhkan Masyarakat Sebagai Ikon Wisata PENGEMBANGANdestinasi wisata, menjadi perhatian Pemkot Mataram. Keberadaan tempat rekreasi masyarakat tersebut, sangat menjanjikan dan mengundang kekaguman pengujung. Sayangnya, sampah terus menjadi ancaman pudarnya keindahan tersebut.

Tetapi, dengan realisasi program pembersihan sampah, Pantai Ampenan dapat dijadikan sebagai ikon wisata.

Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus mengatakan, program pembersihan sampah di Pantai Ampenan, telah masuk dalam rencana pengembangan wisata di Kota Mataram sebagai pantai dan laut (Suara NTB/cem) lestari. Kebersihannya, kata Ki Ki Agus M. Idrus Agus, sudah mulai dilakukan bersama kelompok pemuda, sementara penataan infrastruktur telah mulai dilakukan oleh Pemkot Mataram. “Insya Allah tahun 2014 penataan bangunan telah clear,” ungkapnya baru–baru ini.

Banyak penumpukkan sampah di pesisir pantai. Penyebabnya kata Ki Agus, sampah tersebut terbawa oleh air sungai menuju pantai dan gelombang kembali membawa ke pesisir pantai. Sehingga kecamatan dan kelurahan kesulitan melakukan gotong royong. Pihaknya telah melakukan koordinasi untuk mengatasi kendala tersebut. Pihaknya telah menjalin koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga yang telah siap membantu. “Yang telah mulai bekerja adalah lembaga di Kelurahan Bintaro,” sebutnya.

Ia menyebutkan kelompok dan atau lembaga yang telah menjalin kerjasama adalah Kelompok Lestari Alam (KLA) yang siap membantu membersihkan sampah. Berikutnya telah dibentuk lembaga masyarakat mengatasnamakan gerakan masyarakat Ampenan (Gempar). Menurutnya inisiasi melakukan pembersihan, adalah sebagai bentuk atau dukungan terhadap rencana pemerintah menjadikan Ampenan sebagai kota tua. Seluruh program tersebut, katanya, akan dilakukan pada tahun 2014. Sementara program tahun 2013 hanya bersifat isidentil. “Bagaimana kita bisa menjadikan kota tua Ampenan sebagai wisata kalau sampah masih ada,” cetusnya.

Persiapan menuju pantai dan laut asri pada tahun 2014 sarana dan prasarana akan dipersiapkan. Ia menyebutkan setiap kelurahan akan disiapkan akan pengangkut sampah, tetapi pengadaan tersebut tidak hanya fokus pada pembersihan pantai saja. (cem)

Ada Unsur Kesengajaan KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST., angkat bicara terkait makin semrawutnya tata ruang di Kota Mataram. Menurut dia, pengamat dari manapun yang menilai tata ruang di Mataram ini, Kepala Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram tetap berkilah tidak ada penyimpangan tata ruang. ‘’Karena memang apa yang menjadi tolak ukur, barulah sebatas Perda Tata Ruang Kota Mataram,’’ cetusnya. Sementara rencana detail (RD) belum ada sampai sekarang. Sahram yakin kalau RD tata ruang Kota Mataram sudah ada, maka su(Suara NTB/dok) lit bagi Dinas Takowasbang Sahram untuk berapologi ini dan itu.

Karena RD itu, merupakan pengaturan yang dilakukan per kelurahan.

Belum adanya RD tata ruang Kota Mataram menjadi celah yang kerap dimanfaatkan untuk ‘’menghalalkan’’ terjadinya penyimpangan di Kota Mataram. Bahkan Sahram menilai ada kesengajaan dari dinas terkait untuk melama-lamakan lahirnya RD tersebut. Namun demikian, komisi yang membidangi masalah pembangunan ini menekankan supaya RD ini bisa diuji publik selambat-lambatnya akhir tahun 2013. ‘’Karena anggarannya juga sudah ada,’’ imbuhnya.

Sahram membantah kalau RD ini bakal menyesuaikan dengan kondisi tata ruang Kota mataram yang terbilang sudah karut marut seperti sekarang ini. ‘’Ndak bisa, RD ini merupakan turunan dari Perda Tata Ruang Kota Mataram,’’ demikian politisi Partai Amanat Nasional ini. Dengan adanya RD nantinya, akan memudahkan Pemkot Mataram untuk mengawasi terjadinya penyimpangan.

Apalagi, kajian Unram sebelumnya, sambung Sahram telah menemukan adanya penyimpangan tata ruang sebesar 20 persen. ‘’Sementara yang ditolerir waktu itu hanya 12 persen, makanya Perda Tata Ruang kita (Mataram, red) sudah direvisi,’’ katanya. Sayangnya, implementasi dari Perda Tata Ruang Kota Mataram tersebut belum ditindaklanjuti dengan RD. ‘’Dan ini berlama-lama, sangat kita sayangkan,’’ pungkasnya.

Sahram melihat ada unsur kesengajaan untuk menundanunda lahirnya RD. Seharusnya, begitu Perda Tata Ruang ditetapkan, harus selalu diikuti RD. Sedangkan di Mataram, RD baru dianggarkan tahun 2013. ‘’Kitapun belum tahu progresnya sampai mana dari anggaran yang sudah kita berikan itu, tapi kita harapkan tahun ini tuntas,’’ ujarnya. (fit)

Sepanjang 2013

Dikes Temukan 400 Kasus DBD Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun 2013, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram menemukan sekitar 400 kasus dari masyarakat yang diduga terkena penyakit deman berdarah dengue (DBD). “Kalau sampai saat ini ada 400 (kasus) yang diduga deman berdarah,” ujar Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Selasa (12/11). Jika ada indikasi warga yang terkena DBD, dilakukan pemeriksaan intensif sehingga bisa disimpulkan apakah benar terkena DBD atau tidak. Jumlah tersebut disebutkan terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Mataram.

Setiaptahun,Usmanmengatakanpihaknyamemangselalumelakukan pendataan mengenai penyakit apa saja yang banyak terjadi di masyarakat, salah satunya yang kerap menyerang adalah DBD. Terkait daerah rawan yang rentan terkena penyakit ini, ia mengatakan hampir semua wilayah di Kota Mataram rentan terkena penyakit akibat gigitan nyamuk aedes aegypti ini. “Hampir semua ada titik rawan, dulu ada di Sayang-Sayang , sekarang hampir merata di tiap wilayah,” ujarnya.

Dengan mulainya musim hujan saat ini, Usman mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai serangan penyakit yang kerap terjadi di musim hujan. Kadang dengan cuaca yang tidak menentu belakangan ini yang tiba-tiba panas dan tiba-tiba hujan deras, penyakit-penyakit yang harus diwaspadai adalah Infeksi Saluran Napas Atas (ISPA) dan DBD. Untuk mencegah berbagai penyakit yang rentan menyerang di musim penghujan, disarankan bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Disamping itu perlu juga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal.

Khusus untuk mencegah penyakit DBD, masyarakat perlu menerapkan anjuran 3M plus yaitu menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat semua tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar atau di luar rumah. (yan)

Dikes Cabut Izin Klinik Pengobatan Tradisional Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram menutup izin operasi salah satu klinik pengobatan tradisional di Mataram. Alasan penutupan karena pihak Dikes menerima keluhan dari masyarakat dimana klinik tersebut menarik biaya yang cukup mahal dan masyarakat yang berobat disana tak kunjung sembuh. Hal ini diungkapkan Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, ditemui di ruang kerjanya Selasa (12/11) kemarin.

Klinik pengobatan yang ditutup tersebut adalah klinik khusus pengobatan mata. Disamping karena keluhan masyarakat, pihak Dikes juga menemukan dalam operasionalnya klinik tersebut menggunaka obat kimia.

“Kenapa ditutup karena dari hasil pemeriksaan kami terbukti menggunakan obat-obatan kimia. Masyarakat juga mengeluh, bayarnya mahal sekali dan tidak sembuh-sembuh,” terangnya.

Dalam temuannya, tim Dikes Kota Mataram menemukan di klinik tersebut menggunakan obat tetes mata yang tidak memiliki label BPOM sehingga pihak Dikes menyita obat tersebut karena dikhawatirkan dapat membahayakan pasiennya. Hal itu juga menjadi dasar kuat untuk menutup klinik yang berlokasi di sekitar Cakranegara itu.

Saat ini Dikes mencatat terdapat sekitar 30 lebih klinik pengobatan tradisional di

Kota Mataram yang sudah terdaftar. Sementara klinik yang belum terdaftar belum diketahui pasti. Usman mengatakan klinik yang sudah terdaftar akan memegang ada Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT). Bagi yang sudah terdaftar, Dikes akan melakukan pembinaan secara berkala. Tidak hanya pembinaan tetapi juga melakukan pengawasan secara intensif.

Dalam pengawasan, hal yang paling diperhatikan apakah

klinik tersebut memanfaatkan obat-obatan kimia atau tidak. “Jangan sampai mereka menggunakan obat-obatan yang sifatnya kimia. Itu tidak boleh, (izinnya) hanya sebagai pengobatan tradisional,” tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Kota Mataram, drg. Dianita mengatakan pihaknya kerap turun ke lapangan mendatangi klinik-klinik pengobatan tradisional yang belum terdaftar. Pihak Dikes meminta kepada pemilik klinik untuk mendaftarkan kliniknya ke Dikes. Terkait pembinaan, hal yang dilakukan oleh Dikes adalah memeriksa berbagai hal terkait operasional klinik seperti petugas, obat-obatan dan

(Suara NTB/yan)

dr. Usman Hadi

lain sebagainya apakah memenuhi standar sesuai ketentuan atau tidak. (yan)

Perilaku Anak Mataram Tak Jauh Beda dengan di Kota Besar Mataram (Suara NTB) Perilaku anak-anak di Kota Mataram dinilai tak jauh berbeda dengan anak-anak muda yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi di dunia anak-anak, temuan di Kota Mataram ini jauh lebih mencengangkan. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Badaruddin Nur ditemui disela acara Pemetaan Permasalahan dan Aksi Penanganan Pencegahan Trafficking Khususnya Eksploitasi Seksual Anak di kantor Walikota Mataram, Selasa (12/11) kemarin.

Terkait temuan jenis kasus yang ada, Badaruddin menyatakan cukup banyak. Tapi ia menyebutkan beberapa seperti misalnya seks bebas, praktik ‘jual diri’ dan bahkan ada yang ‘dijual’ oleh pacar sendiri. Hal yang mendorong terjadinya praktik ‘jual diri’ ini menurutnya akibat tuntutan gaya hidup. Bukan semata-mata akibat himpitan kemiskinan.

“Kemudian anak-anak kita sekarang ini keadaannya itu jauh

lebih maju. Mereka disamping dengan teman (pacar)nya, kemudian berkembang dengan orang lain (jual diri). Pengalamannya biasanya disampaikan kepada orang lain dan kemudian diikuti. Ini bukan semata-mata karena kemisikinan, tapi gaya hidup. Itu nanti saling mengikuti dan bisa bergulir terus,” terangnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Badaruddin menyebutkan perlunya membangun kesadaran semua pihak untuk ikut terlibat menyelamatkan anak-anak dari perilaku negatif ini. Terkait kegiatan pemetaan ini, pihaknya ingin mengetahui bagaimana kondisi anak-anak di Kota Mataram. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak menjadi

terbuka untuk memberikan informasi terkait pengalaman dirinya ataupun temannya khususnya masalah pelecehan seksual yang pernah dialami.

Menurut Badaruddin, anak-anak tidak bisa terbuka kepada orang tua maupun gurunya atau orang yang jauh lebih dewasa darinya. Tetapi anak-anak bisa lebih terbuka kepada teman sebayanya.

“Oleh karena itu kami tidak bisa melakukan wawancara dengan mereka, tetapi kita suruh mereka curhat dengan temannya sendiri. Dan hasilnya akan kami jadikan sebagai acuan. Potret bagaimana sebenarnya keadaan anak di Kota Mataram ini khususnya,” terangnya. (yan) (Suara NTB/yan)

MAPPING - Para pelajar sedang melakukan body mapping untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap anak pada saat kegiatan Pemetaan Permasalahan dan Aksi Penanganan Pencegahan Trafficking Khususnya Eksploitasi Seksual Anak (ESA) yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram bekerja sama dengan LPA NTB, Selasa (12/11) bertempat di aula kantor Walikota Mataram.

Lurah Se-Kota Mataram Studi Banding ke Kupang Mataram (Suara NTB) Seluruh Lurah se-Kota Mataram yang berjumlah 50 orang pergi studi banding ke Kupang, NTT. Studi banding tersebut sekaligus untuk mengikuti pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung di ibukota provinsi NTT tersebut. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM., mengatakan para lurah dan juga beberapa camat yang mengikuti studi banding tersebut diberikan kesempatan untuk untuk melihat juga bagaimana sistem administrasi kelurahan yang ada di sana.

Mengenai anggaran perjalanan ini ditanggung oleh APBD Kota Mataram. Namun Sekda enggan menyebutkan berapa anggaran untuk satu orang Lurah. “Kalau itu standar (anggaran). Transport dibayarkan, hotel dibayarkan hanya lunsumnya saja yang Rp 500 ribu per orang. Kalau dua hari ya Rp 1 juta (per orang),” terangnya ditemui usai

menghadiri sidang paripurna di Kantor DPRD Kota Mataram, Selasa (12/11).

Sekda menyebutkan total perwakilan Kota Mataram yang mengikuti pertemuan Apeksi sekaligus studi banding itu sebanyak 56 orang. Mereka berada di Kupang dijadwalkan selama tiga hari.

Hal apa saja nantinya yang akan diterapkan pascakunjungan itu,SekdamengatakanparaLurah harus menerapkan ilmu-ilmu baru yang didapatkan di sana yangtentunyadiharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat di Kota Mataram. “Tentu se-

PNS Pemkot Bolos Kerja Hanya Dapat Teguran Mataram (Suara NTB) – PNS bolos pada jam kerja kembali terjadi di lingkup Pemkot Mataram. Satpol PP Provinsi NTB menjaring sedikitnya tujuh PNS Pemkot Mataram yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari atasannya. Hal ini membuat Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana geram.

Dikonfirmasi, Selasa (12/11) kemarin, Mohan meminta, pegawai lingkup Pemkot Mataram agar tidak meninggalkan waktu kedinasan dengan melakukan aktivitas saat jam kerja. “Saya ingatkan agar para pegawai tidak meninggalkan jam kerja,” ungkapnya. Mohan berjanji menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang keluyuran saat jam kerja.

Sayangnya, sanksi ini begitu lunak. Kata Mohan, bentuk sanksi bagi PNS bolos kerja mulai dari teguran secara lisan hingga tertulis. “Kita akan sesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya. Ditemui terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, Hj. Evi Ganevia, mengatakan belum menerima laporan terkait adanya PNS di lingkup Pemkot Mataram yang terjaring razia.

Penindakan pun katanya, BKD tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi, “Kita tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi, semuanya itu tergantung dari pimpinan masing– masing,” akunya. Ia menyebutkan pemberian sanksi kepada PNS, diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Bentuk sanksinya sambung Evi, tergantung dari tingkat kesalahan oknum tersebut.

Ada yang mulai teguran lisan dan tertulis. (cem)

bagaimana yang mereka dapat di sanakhususnyayangbaik-baikbisa diterapkan di sini,” tandasnya.

Sebelumnya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan pihaknya memang

mengutus semua Lurah seKota Mataram untuk mengikuti pertemuan Apeksi di Kupang, NTT sekaligus melakukan studi banding disana. Diharapkan dari hasil kunjungan

itu dapat membawa sesuatu yang bermanfaat untuk diterapkan di sini. “Kita tidak ingin kunjungan hanya ke (bagian) barat saja. Ke timur juga penting,” ujarnya. (yan)

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Ditahan Kejaksaan

Khawatir LPJ KRITIK Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lombok Utara (KLU) Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu diklarifikasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PPKB dan Pemdes KLU, Ir. Heriyanto. Menurutnya, intervensi dana ke PKK desa minim disebabkan adanya kekhawatiran terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang mungkin akan diberikan pemerintah desa kepada TP PKK di desa masing-masing.

“Ada kekhawatiran LPJ dana PKK tidak bisa diselesaikan oleh (Suara NTB/ari) PKK. Kita maklum, ibu-ibu PKK di Heryanto desa belum betul-betul bisa, pertama dari perencanaan program, pengajuan, hingga ke tahap eksekusi dan pertanggungjawaban,” ujar Heryanto, usai melakukan sosialisasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kantor Camat Gangga, Selasa (12/11).

Dalam hal ini, ujarnya, dirinya telah memberi masukan langsung kepada Ketua TP PKK Kabupaten, agar intensif melakukan pembinaan hingga ke tingkat bawah. BPMD PPKB dan Pemdes selaku mitra kerja PKK tak menyangkal pelaksanaan pembinaan oleh PKK Kecamatan ke tingkat desa sangat minim. Hal ini turut mempengaruhi jalannya program PKK di tingkat desa.

Heryanto juga meminta agar PKK kabupaten mengintervensi langsung program pembinaan di desa. Mengingat keberadaan struktur organisasi PKK dapat dipastikan hanya bertahan selama 5 tahun atau mengikuti periode jabatan kepala desa. Periode itu bisa lebih lama apabila kepala desa bersangkutan terpilih kembali sebagai kepala desa.

Mengacu pada kekhawatiran LPJ PKK Desa atas penggunaan dana program, Heryanto menyatakan besar kemungkinan PKK Desa akan melimpahkan pertanggungjawaban, minimal membuat dokumen LPJ kepada UPKD atau kepala desa. Hal ini otomatis akan menghambat program yang akan berjalan di tingkat desa.

Intervensi dan dukungan dana untuk PKK di tingkat desa, ia menegaskan sudah diatur, yaitu, sebanyak 3 persen dari 30 persen porsi anggaran di desa harus dialokasikan ke PKK. Hanya saja, terkesan sebagian desa belum menyalurkan ke PKK disebabkan kurang aktifnya pengurus PKK untuk merencanakan program di desanya. (ari)

Kepala Disdukcapil Lobar Dinonaktifkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, menonaktifkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lobar, HZ yang diduga tersangkut kasus GOR Mini Gunungsari tahun 2011. Bupati mempercayakan posisi HZ pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, H. Syukron.

“Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil saya tunjuk Kepala BKD,” ungkapnya menanggapi di-

tahannya salah satu kepala dinas di lingkup Pemkab Lobar, Selasa (12/11).

Menurutnya, Kepala BKD

saat ini di samping bertugas sebagai Kepala BKD juga menjalankan tugas sebagai Kepala Disdukcapil sampai

ada pejabat definitif. ‘’Syukron harus menyelesaikan tugastugas yang belum diselesaikan Kadis Dukcapil sebelumnya,’’ pesannya.

Kondisi ini, lanjutnya, mengharuskan mengisi jabatan kosong, karena dalam birokrasi posisi jabatan tidak boleh dibiarkan kosong, karena akan menggang-

gu keseimbangannya. Atas dasar itulah, ujarnya, ditunjuk pengganti HZ. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya akan melihat perkembangan di ranah hukum untuk mengambil sikap, apakah akan mengganti permanen atau tidak. “Kita lihat perkembangan di ranah hukum,”ujarnya. (her)

RSUD Praya Terus Berbenah Praya (Suara NTB) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya diakui masih belum optimal.

Terbukti sampai saat ini masih banyak keluhan yang masuk dari masyarakat terkait belum maksimalnya pelayanan yang diberikan. Untuk itu, pihak RSUD Praya berkomitmen terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.

Demikian ditegaskan Direktur RSUD Praya, dr. Sayuti Hasbi, kepada Suara NTB, di sela-sela peresmian penggunaan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Praya yang baru, Selasa (12/11). Ia mengungkapkan, dari sisi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan pihaknya terus berupaya ditambah. Baik itu secara kuantitas maupun kualitas fasilitasnya pendukungnya.

“Dan, penambahan IGD yang baru ini salah satu upaya untuk itu. Di mana jika dibandingkan dengan IGD yang lalu, IGD baru yang dimiliki RSUD Praya ini jauh lebih lengkap,” jelasnya.

Tidak hanya itu, dari sisi pelayanan pada IGD baru ini juga jauh lebih nyaman dan representatif, karena fasilitas pendukung kesehatan memang lebih lengkap. Bahkan, katanya, di IGD baru ini bisa dilakukan pelayanan terpadu satu atap, mulai dari penangananan gawat darurat, bedah minor (ringan) sampai bedah mayor (berat) hingga pelayanan terpadu bagi persalinan. “Dengan adanya IGD baru ini, pelayanan bagi pasien gawat bisa maksimal. Sehingga ketika keluar IGD untuk masuk ruang inap kondisinya sudah benar-benar stabil,” tandasnya.

Tidak hanya itu pembinaan perilaku yang baik kepada petugas kesehatan juga dilakukan. Supaya ke depan bisa memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat. “Selama ini kita juga sering dengar keluhan dari mayarakat dan pasien terkait kualitas pelayanan oleh petugas kesehatan. Itulah yang akan terus kita perbaiki,” pungkas Sayuti Hasbi. (kir)

(Suara NTB/kir)

SAPA - Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, menyapa salah satu pasien di ruang IGD RSUD Praya yang baru diresmikan, Selasa (12/11).

13 Persen Balita di Loteng Alami Gizi Kurang Praya (Suara NTB) Jumlah balita yang masuk katagori gizi kurang yang merupakan awal gizi buruk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih cukup tinggi. Di mana ada sekitar 13 persen dari total jumlah balita di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini saat ini terdeteksi mengalami gizi kurang. Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi. Sp.A., Selasa (12/11).

Eka mengungkapkan dari total penderita gizi kurang tersebut tidak jarang yang akhirnya masuk katagori gizi buruk, akibat pola penanganannya yang tidak maksimal. “Saat ini jumlah balita yang ada di Loteng mencapai sekitar 95 ribu orang. Nah dari jumlah tersebut 13 persen di antaranya mengalami gizi kurang,” jelasnya.

Walaupun belum masuk katagori gizi buruk, tingginya jumlah balita yang mengalami gizi kurang jelas merupakan persoalan tersendiri. Karena baik itu gizi buruk maupun gizi kurang merupakan muara dari persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. “Tingginya angka gizi buruk dan gizi kurang bisa menandakan ada persoalan sosial yang terjadi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sama halnya dengan penderita gizi buruk, munculnya gizi kurang juga dipicu beberapa faktor. Di antaranya kesalahan dalam pola asuh anak serta mininya konsumsi pangan. Terutama pangan yang bergizi oleh balita bersangkutan. ‘’Tapi memang dari kedua faktor tersebut, pola asuh anak yang salah sering kali paling dominan,’’ katanya.

Terbukti dibeberapa daerah yang bisa dikatakan kondisi ekonomi masyarakat cukup baik, angka balita gizi kurang justru lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan daerah yang masyarakatnya lebih banyak sebagai buruh tani dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Tidak hanya itu, penanganan penderita gizi kurang dan gizi buruk di daerah tersebut dengan daerah yang kondisi ekonomi masyarakatnya lebih baik, justru lebih cepat.

Hal itu terjadi karena didaerah yang ekonominya lebih baik, pola asuh anaknya tidak maksimal dilakukan, karena orang tua balita bersangkutan banyak yang bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sehingga pengasuhan anak diserahkan ke orang lain atau neneknya. (kir)

(Suara NTB/her)

SIDAK - Bupati Lobar H. Zaini Arony saat sidak ke salah satu proyek di Lobar. Dalam sidak ini, bupati kecewa dengan progres pembangunan proyek.

Bupati Ragu Proyek Strategis Selesai Tepat Waktu Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, meragukan empat proyek strategis di Lobar selesai tepat waktu, lantaran perkembangannya sangat rendah dan mengkhawatirkan. Dari empat proyek itu, masih menyisakan sisa pekerjaan sekitar 30 sampai 50 persen, sementara target waktu sudah mepet.

Imbas dari itu, empat kepala dinas yang menangani proyek ini pun rawan mundur dari jabatannya sesuai kontrak komitmen yang telah dibuat bersama Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony dengan semua kepala SKPD, khususnya yang menangani proyek fisik. Empat kepala SKPD itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Drs. H. Fathurrahim, Ke-

pala Dinas Pekerjaan Umum, Robijono, Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan H. Dahrum dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Joko Wiratno.

Rendahnya progres proyek ini terlihat dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Lobar ke sejumlah lokasi proyek tersebut. Bupati didampingi Kabag Humas dan Protokoler Setda Lobar, Ispan Junaidi bersama staf lain mengawali sidak ke SMAN 1 Gerung. Di sini, Bupati sempat kecewa melihat pekerjaan kontraktor. Ia ragu dengan perkembangan pembangunan proyek yang dinyatakan sudah sampai 70 persen. “Hitungannya, kalau tanggal 30 November selesai, tinggal 19 hari lagi.

Jadi harus mampu mengejar 1,5 persen setiap hari. Bisa

tidak mengejar itu,” tanyanya di hadapan Kepala Dinas Dikbud Drs. Fathurrahim yang ikut mendampingi.

Ia pun menegaskan kepada kontraktor, Pemda tidak lagi memberlakukan denda atau semacam toleransi. Namun jika proyek tak selesai pada waktunya akan diputus kontrak atau wanprestasi.

Karena merasa ragu, bupati pun meminta pengawas tidak memanipulasi target. Bupati meminta tambah tenaga kerja dan jumlah jam kerja, sehingga proyek yang ditangani PT. Jayaraharja senilai Rp 2,7 miliar cepat tuntas.

Sidak dilanjutkan ke proyek bangunan Baznas dan Perpusda yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Lagilagi, bupati kecewa, karena progres proyek ini hanya 78

71 Persen Rumah Kumuh Belum Tertangani Tanjung (Suara NTB) Masalah rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi perhatian Pemerintah KLU. Sejak diintervensi pada tahun 2011 lalu, jumlah rumah kumuh yang sudah tertangani baru mencapai 5.206 unit atau 29 persen dari 18 ribu rumah kumuh yang ada.

Artinya 12.704 unit memerlukan komitmen penanganan, baik dari Pemerintah KLU, pemprov hingga pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), PPKB dan Pemdes KLU, Ir. Heryanto, kepada wartawan di sela-sela melakukan Sosialisasi RTLH Program Rehab di Kantor Camat Gangga, Selasa (12/11).

Menurutnya, database awal rumah kumuh mengacu pada statistik BPS tahun 2010, angka RTLH yang diajukan sebanyak 18 ribu. Berangsur-angsur angka tersebut berkurang, sebanyak 450 unit tahun 2011 yang programnya dilaksanakan oleh Bappeda KLU, serta berturut-turut 2 tahun terakhir dengan angka signifikan.

BPMD sendiri hingga tahun ini tercatat telah menangani 3.306 unit, sementara sisanya melalui Dinas Sosial Nakertrans KLU. Sokongan dana dari Pemprov NTB dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memberi andil besar dalam mengintervensi penurunan statistik tersebut.

Hanya saja, yang masih menjadi perbedaan khususnya pada program rehab rumah kumuh adalah besaran dana kepada penerima. Melalui Kemenpera, besaran dana rehab sebesar Rp 7,5 juta per KK sasaran, sementara APBD Provinsi, sebesar Rp 5 juta. Perbedaan angka itu oleh Pemda KLU diharapkan agar Pemprov NTB bersedia untuk disesuaikan atau dinaikkan sesuai besaran dari Kemenpera.

Ia menambahkan, untuk tahun ini saja intervensi RTLH cukup besar berasal dari Kemenpera. Tahun ini jumlah bantuan yang teralokasi khusus di Kecamatan Bayan saja bertambah menjadi 5 desa dari sebelumnya 4 desa, sehingga di Bayan, menyisakan 4 desa yang akan diintervensi sampai tuntas.

Dalam sosialisasi itu, Kabid Sosial pada BPMPD NTB, Chairil Chalidyanto,

menekankan besaran anggaran sudah diatur peruntukannya. Di mana, dari Rp 5 juta yang diterima, hanya 10 persen atau Rp 500 ribu yang dikeluarkan untuk biaya administrasi dan ongkos tukang. Dari 10 persen itu pun, anggaran untuk biaya administrasi tidak boleh melebihi dari ongkos tukang.

“Perbaikan RTLH ini menjadi salah satu indikator turunnya angka kemiskinan. Data kami di provinsi, jumlah rumah kumuh tercatat sebanyak 17.038 unit, nanti akan kita sesuaikan lagi dengan data di Kabupaten,” kata Chairil.

Ia mengakui, dari 26 kelompok sasaran di KLU yang dibantu oleh provinsi, sudah terealisasi 20 kelompok. Sisanya 6 kelompok, masih akan melengkapi berkas pengajuan. “Ada beberapa kesalahan yang berproses dan sedang kita perbaiki. Paling lambat, minggu depan akan cair.

Kami harapkan setelah cair, kelompok segera konsultasi dengan Kabupaten karena pencairan anggaran menunggu rekomendasi dari BPMD Kabupaten,” demikian Chairil. (ari)

persen. Namun, dengan limit waktu yang kurang dari sebulan, bupati pesimis bisa tercapai. Dalam hal ini, bupati menegaskan, tidak ada toleransi bagi kontraktor. Bahkan ia mengancam akan memblacklist jika kontraktor bekerja tak beres.

Untuk mengejar target, pihak kontraktor menambah jam kerja sampai jam 10 malam. Konsultan PT Trikarya Bintang Mataram, Ongko wibowo menargetkan tanggal 8 Desember proyek ini selesai. Ia optimis pekerjaan proyek senilai Rp 5 miliar tepat waktu.

Begitu juga di Dinas Tata

Kota Pertamanan dan Kebersihan, bupati meminta agar kontraktor segera menuntaskan pekerjaan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, H. Dahrum menyatakan, pihaknya sudah meminta agar pihak kontraktor menambah tenaga dan jam kerja. Ia optimis proyek ini tepat waktu.

Sidak terakhir ke pasar Keru.

Proyek ini justru hanya mencapai progres 50 persen. Ia sangat kecewa karena Kadis Perindag, Joko Wiratno justru tak meminta kontraktor menambah tenaga kerja dan jam kerja, sehingga pekerjaan lamban. (her)

Terkait Hotel Lombok Baru

Masyarakat Diminta Menahan Diri Praya (Suara NTB) Pembongkaran paksa yang dilakukan warga atas bangunan milik hotel Lombok Baru Desa Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) cukup disayangkan, walaupun bisa dimaklumi oleh pemerintah daerah setempat. Namun langkah tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh warga, karena bangunan hotel tersebut pasti akan dibongkar dengan sendiri. Untuk itu, warga diharapkan bisa menahan diri dan mengikuti prosedur yang ada.

“Pasti akan kita bongkar.

Tapi kan ada mekanisme dan prosedur yang haru dilalui. Tidak bisa kemudian langsung dibongkar begitu saja. Tanpa melihat aturan yang berlaku,” ungkap Wabup Loteng, Drs. H. L. Normal Suzana, kepada Suara NTB, Selasa (12/11) kemarin.

Dikatakannya, pemerintah daerah sudah melayangkan surat peringatan kepada pemilik hotel bersangkutan agar segera melakukan pembongkaran paling lambat selama 14 hari.

Dan, saat ini batas waktu tersebut belum habis. Jika kemudian peringatan tersebut tidak diindahkan sesuai deadline waktu yang ada, barulah ditentukan seperti apa sikap yang akan diambil.

Pemerintah daerah sendiri bisa memaklumi keinginan dan aspirasi warga. Tapi karena ada prosedur yang harus diikuti, maka semua pihaknya harus menghormati prosedur tersebut.

Menurutnya, bangunan hotel

Lombok Baru tersebut harus dibongkar. Tapi kapan, jelas masih butuh waktu dan proses. Karena memang lokasinya berada di area roi pantai yang harus bebas dari bangunan milik perseorangan. Mengingat status kawasan roi pantai sebagai area publik yang tidak boleh dimiliki oleh orang per orang.

Disinggung terkait sertifikat tanah yang sudah dipegang oleh pemilik hotel, Wabup menegaskan kalau pemerintah daerah mempertanyakan keabsahaannya. “Kawan roi pantai kan area publik. Jadi bagaimana bisa ada sertifikat, itu tidak mungkin,” ujarnya penuh tanda tanya.

Sebelumnya, terkait pembongkaran yang dilakukan oleh tim dari Pemkab Loteng beberapa waktu lalu, pemilik Hotel Lombok Baru Winarni, pun melakukan perlawanan.

Dengan melaporkan pemerintah daerah ke Polda NTB. Laporan tersebut dilayangkan sebagai bentuk keberatan kepada langkah pemerintah daerah yang melakukan pembongkaran. Padahal pihaknya mengaku mengantongi sertifikat di lahan tersebut.

Terkait laporan tersebut, Wabup Loteng, mengaku belum mendapat laporan resmi dari pihak kepolisian. Pihaknya sejauh ini juga belum melihat laporan yang dilayangkan seperti apa. “Khusus masalah ini, saya tidak mau komentar dulu. Karena memang belum ada laporan resmi,” pungkas Normal. (kir)

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Dana Bergulir PNPM Diduga Didominasi Ketua Kelompok Bima (Suara NTB) Dana bergulir PNPM di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima diduga didominasi oleh oknum Ketua Kelompok. Pasalnya, saat penyaluran hanya sebagian dari anggota yang diberikan pinjaman. Bahkan, dana tersebut digunakan oleh oknum Ketua Kelompok, Rostina, untuk membayar hutang.

Tak disalurkannya dana ini pun dikeluhkan. Kepada Suara NTB, Zarvia (25), warga RT 5 RW 8 menuturkan dia menjadi salah satu anggota yang tidak dapat pinjaman dana bergulir dimaksud. Sebelumnya dia mendengar informasi jika dana untuk kelompok termasuk Kelompok Teratai telah turun sebesar Rp 30 juta. Namun oleh Ketua Kelompok, dana itu kemudian dibagikan hanya kepada sebagian anggota. Sementara sebagian lainnya termasuk dirinya tak diberikan. Masingmasing anggota tersebut ada yang mendapat Rp 1 juta dan ada yang Rp 1,5 juta, tergantung dari kemampuan anggota.

“Waktu itu semuanya dipanggil ke rumah Ketua Kelompok untuk penyerahan uang, hanya kita saja yang tidak,” akunya.

Setelah pembagian tersebut, lanjutnya, dia dan sejumlah anggota yang tak dapat pernah mendatangi kediaman Rostina untuk meminta. Hanya saja, saat itu Rostina tak memberikan. Dia beralasan jika dana bergulir tersebut sudah habis. “Dia juga bilang kalau dana tersebut habis untuk bayar hutang,” katanya. Bukan hanya sekali, dia juga pernah datang meminta untuk kesekian kalinya pada Selasa (12/ 11) siang, namun jawabannya tetap sama.

Menurut Zarvia, dana ini merupakan dana bantuan bergulir ketiga yang didapat kelompoknya. Sebelumnya, dana juga dicairkan oleh Ketua kelompok. Lantaran melihat tindakan ketua kelompok yang terkesan mendominasi dana tersebut, dia dan kawan-kawannya meminta pemerintah desa maupun Kecamatan untuk turun tangan memperhatikan penyaluran dana dimaksud. Pasalnya, bagaimana pun juga dana tersebut untuk seluruh anggota.

Sementara itu, Ketua Kelompok Rostina, yang dikonfirmasi terpisah menuturkan jika sebagian anggota tersebut memang tak diberikan. Pasalnya, sudah ada komitmen dengan sejumlah anggota tersebut. Bahkan, dia mengaku jika dia meminta KTP sebagai syarat pengajuan proposal hanya dengan traktiran bakso dan baju baru. “Coba dari awal mereka bilang mau dana bergulir juga,” katanya.

Menurut Rostina, dana ini diterima langsung dari Kecamatan Belo. Masing-masing anggota ada yang mendapat Rp 1 juta dan Rp 1,5 juta. Waktu pembayaran sendiri berjalan selama 10 bulan. Namun dia tak menyebutkan berapa bunga dana bergulir dimaksud. Selama ini, akunya, kredit selalu lancar sehingga dipercaya mendapatkan dana untuk ketiga kalinya.

“Kita selalu lancar makanya kita dikasi lagi,” pungkasnya. (use)

Gangguan Listrik

Warga Lenangguar Ngadu ke Dewan Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga kecamatan Lenangguar datang mengadu ke DPRD Sumbawa, Selasa (12/11). Mereka kesal atas gangguan pemadaman listrik yang secara tiba-tiba sealama sepekan terakhir ini di wilayah setempat. Kinerja PLN Sumbawa pun dipertanyakan.

Ketua Aliansi Masyarakat dan Rakyat Lenangguar, Indra Utama, dalam dialog dengan Komisi II, menyatakan, pemadaman listrik tiba-tiba ini telah meresahkan. Imbasnya, banyak perabotan elektronik milik warga yang rusak akibat pemadaman mendadak tersebut. Laporan warga soal gangguan pun tidak ditindaklanjuti. “Harus ditempatkan tenaga atau petugas di sana. Jangan sampai listrik mati terus,” ketusnya.

Camat Lenangguar, Tajuddin, S.H, pun mempertanyakan pemadaman listrik secara mendadak ini. Begitu pula soal petugas yang jarang ada saat dibutuhkan. Mengingat sampai minggu kemarin, listrik kembali padam. “Ada apa ini.

Harus ada solusi,” tandasnya.

Terkait hal ini, Penjabat Harian PT PLN Area Sumbawa, H. Hendro menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru terhadap segala kegiatan PLN. Diperkirakan dalam bulan ini akan tuntas. Sementara untuk tenaga, sudah empat bulan ini dimutasi ke Lenangguar untuk melayani gangguan kecil, administrasi dan lainnya. Ada juga dua tenaga bantu. “Sementara untuk gangguan besar, kami sendiri dari PLN Area yang akan turun lapangan,’’ tandasnya.

Solusi menggunakan mesin bantu bagi Lenangguar dinilainya pun kurang tepat. Sebab mesin yang ada hanya mampu bekerja 12 jam. Biayanya besar karena penggunaan bahan bakar juga besar. Sementara saat ini tidak bisa menggunakan BBM yang banyak, karena ada batasan penggunaan.

Atas persoalan tersebut, Komisi II DPRD Sumbawa, melalui Ketuanya, Budi Suryata, S.P, merekomendasikan pihak PLN diharap segera mengatasi itu dengan pembuatan SOP yang bagus dalam jangka waktu satu bulan ini, agar gangguan dapat segera teratasi. Kepada Manajer PLN juga diminta menambah dan menempatkan SDM yang memadai dan kompeten diwilayah Lenangguar. Serta mendorong Pemkab merealisasikan rencana penambahan sumber tenaga listrik baru di kabupaten Sumbawa seperti PLTD di Desa Boak dengan kekuatan 3 X 7 MW dan PLTS sebesar 3 MW, untuk membantu suplay listrik PLN. Terakhir, mendorong komunikasi melalui penyediaan layanan 24 jam yang siap menerima pengaduan masyarakat. (arn)

Tertibkan Kafe Batu Guring Butuh Tim Terpadu Sumbawa Besar (Suara NTB) Persoalan kafe di Sumbawa tidak hanya soal Batu Gong yang kini sudah bergeser ke Sampar Maras kecamatan Labuan Badas. Namun, juga keberadaan kafe di Batu Guring kecamatan Alas Barat, gerbang masuk Kabupaten ini.

Masalahnya, lokasi batu Guring masih dalam sengketa Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga menyulitkan penertiban. Untuk itu, diperlukan tim terpadu antara dua kabupaten dan Provinsi untuk menertibkan aktivitas hiburan malam di wilayah tersebut.

Sebagaimana disampaikan Camat Alas Barat, M. Saleh Amin, S.Sos, kepada Suara NTB, Selasa (12/11), pihaknya tidak tinggal diam melihat Batu Guring. Melakukan pendataan dan sudah memanggil para pemlik kafe, agar tidak lagi menjalankan aktivitasnya. Bahkan pihaknya sempat mengamankan sejumlah waitres kafe dimaksud. Namun, ketika dikoordinasikan dengan Pol PP Kabupaten, terkendala biaya pemulangan, karena tidak ada anggaran.

Persoalannya, lokasi tersebut masuk tanah sengketa, sehingga ada yang mengklaim dan lari masuk wilayah KSB. Padahal apapun bentuk aktivitas fisik maupun non fisik di wilayah sengketa (Status quo) dilarang, termasuk keberadaan kafe. Untuk itu, perlu ada koordinasi Pol PP Sumbawa dengan KSB serta provinsi untuk menertibkan Batu Guring. Harus turun tangan secara bersama, agar kafe tersebut tidak lagi beraktivitas. Sekarang ini, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk aksi bersama menghentikan kafe Batu Guring. Sebab selain tak berizin, keberadaan kafe di batu Guring yang berada di gerbang Kabupaten Sumbawa juga sangat menganggu. “Kita panggil pemilik, dan tidak akan ada rekomendasi dari camat,’’ tandasnya.

Dalam hal ini, pihaknya tetap mengamankan kebijakan Bupati Sumbawa. Tidak ada alasan, kafe harus hilang di Batu Guring. Pihaknya pun tetap komit dengan hal itu. (arn)

(Suara NTB/bug)

TAMBANG LIAR - Salah satu penyumbang perusakan hutan di wilayah KSB adalah penambangan liar, seperti tampak dalam gambar.

Kerusakan Hutan di KSB Makin Meluas Taliwang (Suara NTB) Kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa tahun terakhir makin meluas. Berdasarkan data terbaru Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) setempat, hingga akhir tahun 2013 ini, luas kerusakan hutan mencapai 816 hektar.

“Ini data terbaru kami soal kerusakan hutan kita. Mencapai 816 hektar luasnya,” terang Kepala Dishutbuntan KSB melalui Kasi Pengamanan Hutan Idrus, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/11).

Total kerusakan tersebut tersebar di tiga titik berbeda.

Kerusakan terparah terjadi di kelompok hutan Selalu Legini RTK 59. Di kelompok hutan yang berada di wilayah selatan dan berbatasan dengan kabupaten Sumbawa ini (kecamatan Lunyuk, red) total kerusakan hutannya tercatat seluas 476 hektar. Titik kedua berada di kelompok hutan Puncak Ngegas RTK 60. Di sini kerusakan telah merambah areal

hutan seluas 187 hektar. Dan ketiga di kelompok hutan Olat Lamusung RTK 91. Di mana pada wilayah ini kerusakan hutan mencapai 135 hektar.

Idrus memaparkan, penyebab kerusakan hutan di wilayah KSB terjadi karena dua faktor. Faktor pertama disebabkan aktivitas pembalakan liar baik oleh masyarakat KSB dan warga dari luar. Sementara penyebab kedua yakni kegiatan pertambangan liar yang dalam empat tahun terakhir kegiatannya terus meningkat.

“Di hutan Selalu Legini dan Puncak Ngengas banyak akibat pembalakan liar. Kalau di Olat Lamusung karena aktivitas tambang liar,” urainya.

Untuk mengurangi tingkat

perusakan hutan di wilayah KSB, Dishutbuntan KSB selama ini terus melakukan pengawasan. Tetapi minimnya personel pengawas dan tidak sebanding dengan luas hutan yang diawasi, membuat pengawasan oleh Dishutbuntan tidak maksimal. Idrus mengungkapkan, personel polisi hutan pada Dishutbuntan sekarang ini bisa dikatakan tidak ada. Petugas hanya berupa tenaga pembantu yang berasal dari tenaga honorer dan pegawai sukarela di lingkup Dishutbuntan. “Kalau petugas asli polisi hutan kita tidak punya. Yang ada kita hanya andalkan tenaga pembantu saja,” tandasnya.

Dengan kondisi tersebut diakuinya, proses pengawasan

Bupati Dompu Apresiasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin memberiikan apresiasi program pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan sayur dan buah bag warga. Program yang dimotori tenaga penyuluh lapangan ini diharap dapat memberii dampak bagi warga sekitar, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur keluarga.

“Ini memberi contoh bagi kita bahwa apapun kita tanam di Dompu ini bisa tumbuh.

Kita harus mendorong masyarakat sekitar agar bisa mengikuti jejak pemanfaatan lahan pekarangan ini, sehingga dapat mengurungi pengeluaran bagi rumah tangga dan bahkan bisa bernilai ekonomis untuk menambah penghasilan keluarga,” ungkap Drs H. Bambang M. Yasin setelah melakukan panen perdana sayur dan buah di lahan pekarangan milik warga Karamabura Dompu, Selasa (12/11).

Pada lahan pekarangan milik warga di Karamabura, selain ditanami sayur – sayuran berupa cabai, tomat, terong, labu dan lainnya, juga ditanami buah-buahan seperti mangga, sawo dan lainnya.

Bahkan di sepanjang parit di Karamabura juga disemaikan

(Suara NTB/ula)

PANEN - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin saat melakukan panen perdana tanaman di lahan pekarangan warga Karamabura, Selasa (12/11). dan ditanami sayur-sayuran di atasnya. “Nanti saya suruh orang untuk taburkan bibit ikan di parit ini. Tapi saya minta, jangan diracun. Kalau mau, ditangkap menggunakan pancing saja,” kata H Bambang.

Sementara peneliti dari BPTP NTB, Dr H Muhammad Nazam pada acara temu lapang pemanfaatan lahan pekarangan, mengungkapkan,

pihaknya sengaja memilih pekarangan milik PPL untuk dijadikan percontohan. Karena PPL memiliki pengetahuan dasar dan diharapkan bisa ditiru dan dikembangkan oleh warga di desa setempat. “Kita mengajar warga Desa lain keKaramabura sekaligus belajar cara pengembangan dan pemanfaatannya,”ungkap Nazam. (ula/*)

DPRD KSB Desak Pembayaran Dividen Saham PT DMB Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak pemkab untuk lebih agresif mempertanyakan belum direalisasikannya pembayaran dividen saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Dewan mendorong mendorong Pemda KSB agar melakukan berbagai upaya sehingga hak dividen tersebut dapat segera diserahkan oleh PT DMB. “Soal ini (dividen) ini juga disampaikan bupati dalam rapat kerja (Raker) Senin kemarin. Dan kami dari DPRD mendorong pemerintah mengejarnya,” tandas wakil ketua DPRD KSB Abidin Nasar, SP kepada media ini, Selasa (12/11).

DPRD KSB sendiri nampaknya juga tak ingin berpikir panjang lagi terkait bagaimana strategi pemerintah untuk memperoleh dividen saham yang belum

terbayarkan sejak tahun 2011 hingga kini tersebut.

Buktinya Abidin mengungkapkan, dalam pertemuan itu DPRD juga mengarahkan kepada pemerintah mengambil langkah hukum dengan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau bisa bawa ke PTUN saja, karena sudah terlalu lama kita menunggu tapi tidak juga ada hasilnya,” tandasnya.

Saran kalangan DPRD agar pemerintah mengarahkan saja proses mendapatkan hak dividen saham dari PT DMB itu sebelumnya sudah pernah mengemuka di rencana Pemda. Tetapi entah kenapa langkah hukum itu tak kunjung juga direalisasikan. Informasi yang diperoleh media ini tarik ulur pemerintah tiga daerah selaku pemilik saham di PT DMB (KSB, Sumbawa dan NTB) masih belum mau mengambil langkah tersebut karena masih memberikan

toleransi kepada PT Multy Capital – perusahaan mitra PT DMB di PT Multy Daerah Bersaing (MDB) – yang selama ini menjadi penyebab molornya pembagian dividen saham PT DMB kepada para pemegang saham.

Tidak hanya karena memberikan toleransi waktu, pemerintah tiga daerah juga nampaknya tergiur dengan iming-iming terakhir pihak PT MDB. Di mana perusahaan yang diberikan kewenangan mengakuisisi saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 24 persen itu berjanji akan memberikan semacam kompensasi kepada pemerintah tiga daerah atas keterlambatan realisasi pembarayan dividen saham yang tertunda terhitung tahun 2011 hingga 2013 ini. (bug)

Idrus

(Suara NTB/bug)

hutan kurang dapat mendeteksi secara dini aktivitas perusakan yang terjadi. Akibatnya oknum masyarakat yang selama ini bertindak melakukan perusakan selalu satu langkah di depan. “Kita mendeteksi ada banyak titik-titik rawan pembalakan liar yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sementara personel kita terbatas dan tidak bisa mengcover pengamanan di titik-ti-

tik itu,” ujarnya.

Guna mengatasi kondisi tersebut, lanjut Idrus, pihaknya pada anggaran tahun 2014 mendatang telah mengajukan program kerja untuk penguatan pengawasan. Di antaranya menempatkan personel polisi hutan serta membangun pos-pos penjagaan di sejumlah titik rawan, terutama aktivitas pembalakan liar. “Permohonan ini adalah kali ketiga kita ajukan, hanya saja oleh Dewan (Komisi II,red) selalu saja hanya menjadikannya sebuah catatan. Nah tahun depan kita tetap ajukan, mudah-mudahan bisa dipenuhi,” pungkasnya. Ia menambahkan idealnya keberadaan petugas pengaman hutan atau polisi hutan dihitung per luas wilayah hutan di daerah bersangkutan. “Kalau tidak salah, lima sampai 50 hektar per satu petugas pengawas hutan. Kita 2014 nanti hanya mengajukan lima personel dulu,” imbuhnya. (bug)

Jelang Musim Tanam

Stok Pupuk Kurang di Bima Kota Bima (Suara NTB) Memasuki musim tanam, stok pupuk untuk wilayah Kabupaten Bima justru berkurang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. Dengan adanya kekurangan pupuk ini tentu berdampak pada para petani yang akan menanam.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Kabid Penanaman Pangan, Ir Sumarno yang membenarkan kurangnya stok pupuk dimaksud.

Menurutnya, kurangnya stok pupuk ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain suplai dari pusat ke daerah yang terlambat. Selain itu, minimnya jatah untuk daerah, karena pengiriman dari pusat secara bertahap belum lagi mekanisme pendistribusian pupuk pada pertanian oleh distributor. “Faktor itulah yang menuai masalah menjelang musim tanam,” tandas Sumarno Selasa (12/11).

Dijelaskannya, berdasarkan alokasi Provinsi melalui Daerah sesuai dengan SK Bupati di tahun 2013 Kabupaten Bima mendapat jatah 19.127 ton pupuk. Namun jumlah tersebut tidak serta merta dis-

uplai sekaligus melainkan bertahap. Biasanya tahap awal yang diterima sebanyak 17.527 ton, kemudian disusul lagi 1.000 ton, dan terakhir 600 ton. Di mana suplai terakhir dikirim sekitar enam hari lalu.

Hanya saja, kata Sumarno, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk pihaknya masih mengantisipasi dengan sisa pupuk musim tanam lalu. Jatah yang sudah digunakan oleh petani mulai awal tahun hingga September sekitar 14.931 ton sehingga masih ada sisa sebanyak 4.195,4 ton. Pupuk tersebut setiap saat akan disalurkan ketika diminta oleh para petani.

Dinas pun sudah melakukan upaya komunikasi dan koordinasi apabila sewaktuwaktu kebutuhan pupuk meningkat drastis. Dengan analisa kebutuhan pupuk Kabupaten Bima dalam kurun waktu dua bulan sebesar 5672,6 ton. Hanya saja melihat musim tanam ini, Dinas masih diuntungkan.

Pasalnya kebutuhan pupuk di tingkat petani belum begitu signifikan. Kondisi tersebut akibat curah hujan yang belum tinggi dalam bulan Nopember ini, sehingga para petani belum ada yang menanam. (use)

DPRD Minta Retribusi Tower Ditangani Serius Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat agar serius menangani persoalan retribusi menara telekomunikasi (Tower,red) yang ternyata hingga kini belum maksimal.

Anggota Komisi III DPRD KSB, Andi Laweng, SH menyatakan, pihaknya sangat prihatin dengan fakta yang diungkapkan Dishubkominfo sebelumnya. Di mana dua tahun terakhir sejak diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, nyatanya belum dapat dimaksimalkan pemerintah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Miris kita mendengarnya. Kalau tahun ini saja kita belum satu pun tower yang ditarik retribusinya. Belum lagi ada Tower ternyata yang juga tidak belum bisa kita tagih retribusinya karena terhalang syarat,” katanya kepada wartawan, Selasa (12/11).

Sebagai leading sector Dishubkominfo kata Laweng harus mengambil langkah

strategis menegakkan Perda 35 tahun 2011 tersebut. Bahkan ia menyarankan, kepada Dishubkominfo agar tidak sekadar menggertak para penanggung jawab atau pemilik Tower untuk segera menunaikan kewajiban retribusinya. “Kalau memang mereka tidak mau bayar, lakukan penyegelan langsung seperti janji Dishubkominfo sebelumnya,” tegasnya.

Laweng meminta Dishubkominfo untuk segera menetapkan jadwal pertemuan dengan seluruh pemilik atau penanggung jawab tower.

Sebab informasi yang diterimanya, saat ini dari 23 tower yang sudah memiliki SPPT belum juga menunaikan kewajiban retribusinya kepada pemerintah. “Kita minta pertemuannya dipercepat. Jangan sampai keluar dari tahun 2013 ini. karena kalau molor sama artinya target PAD kita dari situ tidak bisa tercapai dan itu akan menjadi preseden buruk bagi Dishubkominfo dan daerah umumnya,” tandasnya seraya meminta kepada para penanggung jawab atau pemilik Tower agar patuh terhadap aturan yang ditetapkan Pemda KSB. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

Istri Penyidik Bea Cukai Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang Dari Hal. 1 Di tingkat penyidikan, DS diduga menerima aliran dana dari suaminya, hasil dari penyuapan 4.428 Blackberry dan iPhone di BIL, Februari 2013 lalu. Sehingga DS dijerat dengan Pasal 3 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ‘’Nilainya (pencucian uang, red) ratusan juta, tapi angka pastinya kami belum tahu, masih dikalkulasi,” sebutnya.

Terungkapnya modus itu, setelah tersangka MA mengakui uang hasil suap berusaha “dicuci” dengan menggunakan rekening atas nama istrinya. Namun, apakah uang itu sudah digunakan untuk dibelanjakan, belum dipastikannya.

Dalam kasus TPPU, tidak hanya DS yang jadi tersangka.

masih dalam berkas itu, penyidik Unit II Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni NS, MA. Dua tersangka ini, berstatus tersangka juga dalam kasus suap dari pemilik Blackberry dan iPhone.

Berkas Dikembalikan Pada kesempatan sama, Made Sutapa, yang didampingi Jaksa peneliti, Hademan, SH, mengatakan, sudah menerima berkas atasnama tiga tersangka, dalam kasus suap.

Tersangka itu MA, NS dan Sup. Namun setelah diteliti, berkas belum dianggap lengkap sehingga dikirim kembali disertai petunjuk dalam format P19. ‘’Sekarang kami sedang menunggu berkas itu dilimpahkan kembali oleh Polda NTB,” pungkas Sutapa. (ars)

3.700 TKI Asal NTB Dipulangkan dari Arab Saudi Dari Hal. 1 Disebutkannya, total jumlah TKI secara nasional, yang dipastikan harus dipulangkan adalah 130 ribu orang. Komposisinya, 37 ribu orang seperti yang sudah didata dan akan dipulangkan secara bertahap. Sementara, 90 ribu lebih yang sisanya tidak memiliki dokumen dan identitas lengkap. Sehingga kondisinyapun belum dapat dipastikan apakah tinggal di penampungan atau masih dititip di tempattempat tertentu. ‘’Karena kami tidak ke sana langsung, kami juga belum tahu nasib para TKI yang tidak memiliki dokumen ini. Apakah tinggal di kolong jembatan, penampungan atau bagaimana.

Yang kami tahu ada 37 ribu yang sudah lengkap datanya, dan 10 persen dari NTB,” sebutnya bahwa ini merupakan data awal. Namun diprediksi jumlah TKI asal NTB yang dipulangkan lebih banyak.

Disebutkan, jumlah TKI NTB yang dikirim ke Arab Saudi sejak tahun 2009 lalu masing-masing berdasarkan data yang ada, tahun 2009 sebanyak 19.752 orang. Tahun 2010

sebanyak 15.654 orang, dan 2011 sebanyak 10.022 orang. Sementara tahun 2012 sudah dihentikan dengan adanya moratorium. Dari jumlah itu, belum diketahui persis berapa jumlah yang sudah pulang dan yang mengikuti ketentuan izin tinggal selama dua tahun.

Informasi yang diperoleh, tidak sedikit TKI yang ratarata sudah tinggal antara delapan sampai 15 tahun.

Tetapi tidak melakukan perpanjangan izin tinggal (sehingga kategori ilegal). Tetapi pembersihan tenaga kerja tak memiliki dokumen resmi ini, oleh Pemerintah Arab Saudi tidak saja diberlakukan bagi TKI saja. Tenaga kerja asing dari negara lainnya juga mendapatkan perlakuan yang sama.

Mengantisipasi dampak dari pemulangan tenaga kerja asal NTB ini, Zainal mengatakan, Disnakertrans NTB siap akan melakukan pembinaan keterampilan bagi purna TKI. Jika ingin kembali ke Arab Saudi, menurutnya harus membuat kembali izin lagi. (bul)

Dukung Pemulangan, Ciptakan Lapangan Kerja Baru Dari Hal. 1 Tak sedikit yang harus terjerat kasus hukum karena konflik dengan majikannya. Sementara, yang lain juga terpaksa harus menggelandang karena tidak berani pulang ke tempat majikan yang mempekerjakannya.

Persoalan lain adalah keberadaan para TKW yang akhirnya harus memiliki anak dari hubungan di luar nikah.

Sebagian terpaksa berhadapan dengan persoalan ini karena suka sama suka, sebagian lagi karena dipaksa atau diperkosa. Belum lagi adanya TKW yang mengidap penyakit mematikan dan harus menjalani perawatan medis yang memakan biaya besar. “Jika kita bahas secara mendalam, maka banyak hal yang menyedihkan,” ujar Patompo.

Karena itulah, Patompo mengaku opsi untuk memulangkan para TKI dari Arab Saudi itu adalah opsi yang lebih baik ditempuh. Dengan kepulangan mereka, pemerintah daerah dinilai harus bisa segera melakukan terobosan agar mereka tidak menambah jumlah pengangguran di NTB. ‘’Minimal untuk jangka pendek, meski kita ketahui daerah masih lemah dalam menyediakan lapangan peker-

jaan, Disnaker sebagai SKPD harus bekerja keras untuk menemukan solusi tepat bagi mereka yang dideportasi, baik dari Saudi atau Malaysia,” tandasnya.

Soal menciptakan lapangan pekerjaan ini, Patompo juga menilai sejauh ini, peningkatan lapangan kerja memang belum bisa dibuktikan secara signifikan. ‘’Kalaupun ada disebutkan lapangan kerja baru dan sebagainya, itu masih klaim – klaim,’’ tandasnya.

Ia menyarankan, pemerintah daerah perlu menggeliatkan sektor – sektor industri rumahan yang selama ini terbukti bisa menyerap tenaga kerja. Untuk menghidupkan sektor industri rumahan ini, menurutnya memang dibutuhkan terobosan dan kebijakan yang terintegrasi.

Patompo juga menyayangkan masih adanya gejala kebingungan dari Disnakertrans dalam mempersiapkan agenda – agenda terkait lapangan pekerjaan di masa depan. “Ini perlu kajian. Apa yang bisa dilakukan untuk jangka pendek ini. Untuk anggaran baru saja, ini masih bingung mereka,” tandas politisi PKS ini. (aan)

Selama 2013, RPTC Tangani 67 Kasus KDRT dan Buruh Migran Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachrudin, M.Pd menyebutkan sebanyak 67 kasus KDRT dan buruh migran bermasalah ditangani Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) NTB. Angka KDRT, pemerkosaan, trafficking dan buruh migran bermasalah diprediksi akan terus meningkat setiap tahun sebesar 30-40 persen.

Hal tersebut dikatakan pada saat menerima kunjungan Hj. Erica Zainul Majdi bersama, Istri Wakil Gubernur NTB, Hj. Syamsiah Muh. Amin dan Kepala BP3AKB NTB, T. Wismaningsih Rajadiah di RPTC NTB, Selasa (12/ 11) kemarin. ‘’Korban tindak kekerasan dan buruh migram bermasalah itu yang jadi korban dan ditampung di sini. Selama 2013 sebanyak 67 kasus yang sudah ditangani di sini,’’

sebutnya. Jumlah kasus kekerasan dan buruh migran bermasalah yang ditampung dan dipulihkan kondisi psikologinya sejak 2012 dan 2013 ini sudah mencapai 85 orang.

“Saat ini tinggal enam orang yang ditangani. Sementara yang lainnya sudah dikembalikan ke keluarganya,’’tambahnya.

Bachrudin mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi psikologis korban KDRT dan buruh migran tersebut antara 1 - 3 bulan.

Ia mengatakan, RPTC NTB saat ini masih menyewa rumah untuk menampung dan memulihkan kondisi psikologis korban KDRT dan buruh migran tersebut. Diharapkan, ada UPTD khusus yang bias memberikan perlindungan dan menjadi pusat pemulihan kondisi psikologis korban.

Ia berencana, rumah perlindungan social dan petirahan anak yang ada di Selat Nar-

mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 19.15 WIB atau terlambat sekitar lima jam dari jadwal semulai pukul 13.55 WIB. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyebutkan, ke-484 orang itu merupakan bagian dari 7.885 WNI (termasuk 3.700 dari NTB) yang telah berada di tarhil (penampungan) dalam proses pemulangan. Mereka dipilih karena rentan untuk dipulangkan lebih dulu, yakni yang perempuan, balita, serta yang menderita sakit.

Jumhur menyatakan pejabat berwenang Arab Saudi terus memproses penyelesaian dokumen perjalanan yang cukup memakan waktu karena beberapa tahapan harus dilalui untuk mendapatkan exit permit.

Konsulat Jenderal RI di Jeddah dan Kedutaan Besar RI di Riyadh serta tim perbantuan teknis dari Jakarta terus berupaya membantu penyelesaian dokumen tersebut. Namun, mengingat jumlah overstay dari berbagai negara mencapai pu-

luhan ribu saat ini, mereka harus bekerja siang dan malam serta perlu penuh kesabaran menghadapi mereka yang ingin segera pulang ke negaranya.

Jumhur mengapresiasi pemerintah Arab Saudi yang memberikan amnesti dengan memulangkan WNI ini karena pemerintah Saudi bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni ancaman hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 300 juta.

Menurut Jumhur, bukan hanya orang Indonesia yang dideportasi dari Arab Saudi, tetapi juga orang Filipina dan lainnya. ‘’Bahkan, mereka kelabakan juga karena jumlahnya malah puluhan ribu,’’ sebutnya.

Jumlah 7.885 WNI termasuk besar sehingga kelihatannya lambat pemulangannya, sedangkan warga negara asal Filipina, Bangladesh, dan India mencapai puluhan ribu. “Proses izin akan terus dilakukan dan biaya pemulangan ditanggung oleh pemerintah Indonesia,” kata Kepala BNP2TKI. (ant/Bali Post)

mada Lombok Barat bias digunakan sebagiannya untuk rumah perlindungan dan trauma center tersebut. ‘Saya mau mencoba mengusulkan untuk separuhnya untuk khusus trauma center dan pelrindungan sebagian lagi untuk petirahan anak yang bermasalah dengan prilaku,”katanya.

Semetara itu, Hj. Erica Zainul Majdi mengaku kaget dengan banyaknya korban KDRT dan buruh migran yang ditangani oleh RPTC NTB tersebut. Sebelumnya, ia hanya mendapat data dari BP3AKB terkait dengan kasus kekerasan di daerah ini.

“Jadi memang untuk mengurangi jumlah korban yang datang ke sini itu pekerjaan besar. Yang mengagetkan saya, jumlah korbannya terus meningkat,”katanya.

Ia mengatakan, akan memfollow up apa yang ditemukan di RPTC tersebut untuk selanjutnya mendapat perhatian pemerintah daerah. terutama

(Suara NTB/humasntb)

DIALOG - Hj. Erica Zainul Majdi berdialog dengan salah seorang anak korban KDRT di RPTC NTB, Selasa (12/11) siang kemarin. terkait dengan kantor yang masih menyewa. Diharapkan kedepannya RPTC memiliki kantor tetap serta memiliki

nomor telepon/kontak yang tetap juga. Sehingga mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. (nas)

Hobi Memelihara Kuda Jelang HUT Ke - 2, RSHK Gelar Operasi Katarak Gratis Mataram (Suara NTB) Menjelang perayaan HUT ke 2 Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) berbagai kegiatan dilakukan. Berbagai perlombaan dan pelayanan gratis diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, salah satunya operasi katarak dihajatkan kepada masyarakat kurang mampu.

Animo masyarakat tergambar dengan membeludaknya masyarakat yang datang.

Direktur RSHK, dr. Ristina Basri dikonfirmasi, Selasa (12/11) mengatakan operasi katarak gratis yang digelar, merupakan upaya kepedulian RSHK kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Pasalnya, selama ini biaya operasi untuk penyakit katarak sangat mahal. ‘’Ini salah satu wujud kepedulian kita kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ristina menyebutkan, tercatat dalam sehari masyarakat yang mendaftarkan telah mencapai 400 pasien, tetapi sesuai dengan target pihaknya menargetkan hingga 600 hingga 700. Asalnya pun sambung Ristina, dari beberapa kabupaten atau kota, yakni Mataram, Loteng, Lobar dan Lotim. Ia menambahkan penyelenggaran operasi katarak tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Yayasan Kemanusian Indonesia (YKI).

“Banyak kok yang datang, ada yang dari Mataram, Loteng,

(Suara NTB/cem)

OPERASI - Suasana operasi katarak gratis yang digelar RSHK, Selasa (12/11) kemarin.

Lobar dan Lotim,” sebutnya.

Kata Ristina,kegiatan tersebut dapat dilakukan secara kontinu, agar RSHK dapat memberikan kontribusi yang konkrit kepada masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah menengah. Sehingga RSHK menjadi pilihan dan semakin dekat dengan masyarakat.

Sementara itu, Senior Program Manager Yayasan Kemanusian Indonesia (YKI), Wayan Sukajaya mengatakan, program operasi katarak yang dilakukan oleh RSHK, adalah suatu hal yang bermanfaat dilakukan kepada masyarakat untuk mengurangi angka kebutaan. Sejauh ini, penderita katarak banyak terjadi dan tidak mengenal usia.

“Anak kecil juga bisa terkena katarak,” tuturnya.

Ia menambahkan, penyakit katarak tidak hanya akibatkan oleh faktor usia, tetapi bisa terjadi karena akibat benturan dan faktor keturunan. Yayasan Kemanusian Indonesia (YKI), telah secara intens memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait katarak, terbukti sebanyak 37.

000 penderita katarak telah ditangani di seluruh Indonesia.

Jangka waktu operasi sambungnya, hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pengembangan seperti itu kata Wayan, harus dilakukan oleh pemerintah dan rumah sakit lainnnya.

“Operasinya tidak lama sekitar 15 menit,” kata Wayan Sukajaya. (cem)

Ratusan Rumah Warga Rusak Diterjang Puting Beliung Dompu (Suara NTB) Angin puting beliung kembali merusak ratusan rumah warga di Dompu. Perumahan warga di Desa Ranggo, Tembalae dan Matua rusak berat akibat diterjang angin ini. Untuk bantuan bagi korban, pemerintah masih harus melakukan pendataan.

Kerusakan akibat diterjang puting beliung di Desa

Ranggo Kecamatan Pajo, Senin (11/11) sore sebanyak 202 unit rumah rusak ringan dan 2 unit rumah rusak berat. Di Desa Tembalae pada hari yang sama sebanyak 52 unit rumah rusak ringan dan 2 rusak berat. Kategori rusak ringan ini bagi rumah yang atapnya rusak, sementara yang rusak berat bagi rumah yang rata hingga tanah.

Prioritaskan Balita Dari Hal. 1

Halaman 5

(Suara NTB/ula)

RUSAK - Asisten II Setda Dompu, H Rusdin menunjukkan salah satu rumah warga di Tembalae yang rusak parah akibat diterjang angin putting beliung.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin, Selasa (12/11) kemarin, mengungkapkan, pihaknya perlu melakukan pendataan rumah warga yang rusak diterjang angin.

Data yang sudah divalidasi ini kemudian dikirim ke pusat untuk mendapatkan bantuan.

“Yang bisa dilakukan oleh daerah hanya memberikan bantuan tanggap darurat,” katanya di sela-sela mengunjungi rumah warga korban angin puting beliung di Pajo.

Namun diakui H. Bambang, secara fisik bangunan, rata-rata yang rusak berat merupakan bangunan yang sudah cukup tua. Ia pun sangat berharap, bantuan bagi korban angin puting beliung dari pusat ini bisa diwujudkan sehingga bias memperbaiki rumah yang rusak.

Selain ratusan rumah di Ranggo dan Tembalae Kecamatan Pajo yang rusak diterjang angin puting beliung, Senin lalu. Angin puting beliung juga merusak bangunan MTs di Selaparang Desa Matua, Selasa (12/11) sore kemarin. Atap bangunan setengah permanen itu rusak berat diterjang angin putting beliung. (ula)

HOBI memelihara kuda sejak kecil, anggota Komisi XI DPR RI, Dr. H.Zulkieflimansyah. Pada Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Lombok Tengah (Loteng) tahun ini, ia menurunkan lima ekor kuda yang siap dipertandingkan dalam kejuaraan balapan kuda yang berlangsung di Lapangan Bundar Loteng.

Ditemui bersama isteri di tribun Lapangan Bundar saat menonton balapan kuda beberapa waktu lalu, Dr.Zul (demikian Zulkieflimansyah biasa disapa), mengaku hobinya memelihara kuda, tertular dari kegemaran orang tua dan nenek moyangnya di (Suara NTB/dok) H.Zulkieflimansyah Sumbawa. Tidak hanya untuk dijual, ratusan kuda miliknya sengaja dipelihara menjadi kuda balapan yang siap dipertandingkan dalam setiap event balapan kuda. ‘’Orang tua sejak dulu memang gemar memelihara kuda, ratusan kuda miliknya bahkan hebat-hebat dan langganan juara,” terang politisi PKS ini.

Lebih lanjut Zulkieflimansyah menilai bahwa masyarakat NTB mempunyai energi yang cukup besar. Namun kalau energi besar tersebut tidak disalurkan pada tempatnya, maka akan berakibat buruk bagi masyarakat NTB. Ia mencontohkan seperti adanya pertikaian antarkampung yang kerap terjadi. Itu akibat dari disalahgunakannya energi besar yang dimiliki oleh masyarakat kita.

Padahal harusnya, energi yang besar tersebut bisa digunakan untuk hal-hal bermanfaat bagi kehidupan masyarakat NTB. Penyelenggaraan berbagai event dan hiburan masyarakat seperti Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang berlangsung di Loteng ini menurutnya, bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat NTB untuk menyalurkan energinya secara positif. ‘’Buat hati masyarakat kita menjadi adem dan damai dengan event seperti ini agar mereka merasa terhibur. Dengan demikian, pasti mereka akan melakukan hal-hal positif yang tentunya akan menguntungkan banyak orang,” ujarnya. (dys)

Gubernur Apresiasi Petugas Kesehatan Daerah Terpencil Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan apresiasi kepada para petugas kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan seperti di daerah terpencil. Pasalnya, peningkatan, kemajuan dan percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah ini sangat ditentukan oleh pembangunan sector kesehatan.

“Saya sebagai gubernur menyampaikan ucapan terima kasih , apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada jajaran kesehatan di daerah ini. Karena berkat kerja keras, alhamdulillah pembangunan sektor kesehatan dapat terus kita tingkatkan. Perlu menjadi renungan bagi kita semua bahwa IPM untuk daerah kita, kemajuannya, percepatannya, peningkatannya sangat ditentukan dari sector pembangunan sector kesehatan,”ujarnya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Dinas Kesehatan NTB, Selasa (12/11) kemarin.

Menurut Gubernur, jika permasalahan-permasalahan dalam bidang kesehatan dapat diselesaikan dengan baik maka potret IPM NTB akan menjadi lebih baik pula. Seperti penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian ibu dan peningkatan angka harapan hidup. “Maka saya motivasi anda semua, untuk terus menerus berkomitmen dan berikh-

tiar memberikan yang terbaik di dalam pengabdian kita. dengan kekompakan maka daerah akan sama-sama kita bangun lebih baik lagi,”tambahnya.

Dalam sambutan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi yang dibacakan Gubernur, pada 1 Januari 2014 mendatang, dimulainya pelaksanaan jaminan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Data Kementerian Kesehatan, saat ini sudah ada 2186 rumah sakit, 9599 puskesmas, 23.225 puskesmas pembantu, 54.708 poskesdes, dan 276.688 posyandu tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Saat ini sebanyak 177,84 juta jiwa atau 72 persen penduduk Indonesia telah mempunyai jaminan kesehatan - termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Kelak dengan dimulainya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional tahun 2014, cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan akan diperluas dan pada tahun 2019 akan tercapai jaminan kesehatan semesta dimana seluruh penduduk Indonesia akan mempunyai jaminan kesehatan.

Upaya besar tengah kita laksanakan saat ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan mencapai sasaran-sasaran eradikasi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanggulangan HIV-AIDS, meningkatkan status gizi, dan mempercepat upaya pencapaian tujuan milenium. (nas)

Razia Satpol PP Beri Efek Jera Pegawai Keluyuran Dari Hal. 1 Demikian disampaikan Kasatpol PP NTB, Ibnu Salim, SH.MH Selasa (12/11). ‘’Razia yang kami lakukan berdampak positif terhadap disiplin pegawai. Hal itu terbukti jumlah PNS yang terjaring razia terus menurun,”ungkap Ibnu Salim.

Menurutnya, efek jera itu karena pegawai yang terjaring di pusat perbelanjaan seperti mal dan pasar mungkin saja merasa malu saat diciduk. Apalagi disaksikan masyarakat banyak.

Tentunya, dalam hal ini masyarakat bisa menilai sendiri

bagaimana kinerja PNS tersebut. ‘’Pasti masyarakat bertanya, kok PNS keluyuran saat jam kerja, tanpa izin dari atasannya,”ujarnya. Jumlah pegawai yang terjaring saat razia pertama awal November, triwulan I dan II jauh menurun. Di banding razia sebelumnya tahun lalu, razia menjaring banyak pegawai.

Ia berharap para pegawai yang keluar memiliki keperluan harus meminta surat izin dari atasannya. Sehingga tidak bermasalah, tercatat dan terdata oleh Satpol PP saat razia. Semua dinas katanya, harusnya memberlakukan surat izin itu, untuk menjaga

akuntablitas agar diketahui keperluan mereka keluar, apakah dalam rangka tugas atau dalam rangka keperluan keluarga.

Ibnu salim menyebutkan, dalam dua pekan, Satpol PP menggelar razai pegawai yang keluyuran saat jam kerja. Kendati menurun, namun masih ada pegawai yang masih senang keluyuran saat jam kantor tanpa izin atasan. Menurutnya, razia ini adalah hal rutin yang dilakukan pihaknya. Namun waktunya tak terjadwal dan dilakukan acak. Razia PNS ini sendiri difokuskan di lokasi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan

modern seperti mal.

Menurutnya, mereka senang di pusat perbelanjaan sekitar pukul 10.00 Wita. Padahal saat bersamaan mereka masih bertugas. Para PNS yang terjaring tanggal 6 November dirincikan, 10 orang pegawai Pemprov NTB, sementara empat lagi pegawai Pemkot Mataram dan dua pegawai Pemkab Lobar. Sementara pada razia Senin (11/11) lalu, terjaring lima PNS. Tiga orang PNS Pemprov NTB, satu pegawai Pemkot Mataram dan satu lagi pegawai Pemkab KLU. “Rata-rata mereka tak memiliki izin,”ujarnya. Khusus untuk

PNS Lobar dan KLU, dokumen BAP akan dikirim ke masingmasing Pemda.

Ibnu Salim menambahkan, hasil razia itu telah dilaporkan ke Sekda NTB, H.M Nur, SH.MH. Untuk selanjutnya diteruskan ke BKD dan Diklat.

Tingkat kedisipliann pegawai katanya, memberi dampak pada penghasilan pegawai. Razia rutin ini merupakan upaya menggenjot disiplin pegawai.

Disilplin ini merupakan bagian tolok ukur terselenggaranya penataan birokrasi yang baik, dan menjadi acuan berjalannya reformasi birokrasi. (her/*)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

Halaman 6

Dukun dan Politik Disiplin Belum Jadi Kebutuhan DISIPLIN nampaknya makin menjadi barang langka di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Terjaringnya tujuh PNS lingkup Pemkot Mataram yang kedapatan tengah bolos kerja oleh aparat Satpol PP Provinsi NTB menggambarkan bahwa disiplin itu belum menjadi kebutuhan.

Padahal, dalam banyak kesempatan kepala daerah sering memberi nasihat kepada para pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan.

Ironisnya, sesering apapun wejangan soal kedisiplinan diberikan oleh atasannya, sesering itupula praktikpraktik ketidakdisiplinan dipertontonkan oleh kalangan PNS. Mulai datang terlambat, pulang sebelum waktunya, bahkan yang paling parah, bolos pada jam kerja. Beritaberita PNS terjaring razia di pusat-pusat perbelanjaan misalnya, bukan rahasia lagi.

PNS dari kalangan ibu-ibu tidak saja sering tertangkap basah sedang berada di pasar tradisional tapi juga di mal.

Memang, dalam kapasitas sebagai ibu rumah tangga, mereka juga memiliki tanggung jawab menyiapkan pangan untuk keluarga mereka. Tetapi, menjadi abdi negara seperti PNS adalah sebuah pilihan dengan risiko-risiko yang mengirinya. Karenanya, tidak bisa kemudian atas nama menyiapkan keperluan keluarganya, lantas melabrak aturan-aturan yang ada, seperti keluyuran pada sat jam kerja.

PNS seperti halnya profesi lain, digaji untuk bekerja secara profesional. PNS digaji oleh negara untuk melayani masyarakat secara maksimal. Coba bayangkan, bagaimana bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sementara untuk bisa disiplin saja susah bukan main. Seharusnya mereka para PNS malu kepada masyarakat ketika tidak bisa disiplin.

Sayangnya, sanksi-sanksi yang diberikan kepada PNS yang tidak disiplin cenderung lembek, tidak edukatif dan parahnya, tidak memberi efek jera. Di Kota Mataram misalnya, mewujudkan kedisiplinan baru sebatas lips service. Wakil Walikota Mataram memang geram mendengar ada PNS lingkup Pemkot Mataram terjaring razia karena kedapatan tengah keluyuran saat jam kerja.

Tetapi apa tindak lanjutnya? sanksi yang dijanjikan orang nomor dua di Kota Mataram ini ternyata hanya sanksi teguran secara lisan, berikutnya sanksi teguran tertulis.

Banyak kalangan melihat, sanksi yang tidak tegas seperti ini memicu berulangnya ketidakdisiplinan yang ditunjukkan para PNS. Perlu dipikirkan sanksi yang lebih bisa memberikan efek jera. Maksudnya tentu saja supaya kedisiplinan PNS terus membaik.

Pasalnya di Kota Mataram sendiri masih banyak PNS yang pola kerjanya menggunakan ‘’jurus tujuh kosong dua’’. Datang jam tujuh pagi hanya untuk membubuhkan bukti kehadiran, lalu keluyuran entah kemana, jam dua datang lagi untuk absen pulang. Selain itu, banyak PNS yang tidak disiplin dalam bekerja. Bahkan lebih sering terlihat ngerumpi atau nonton TV. Ketidakdisiplinan macam ini harus dicarikan solusinya. Jangan sampai terkesan ada pembiaran sehingga menjadi preseden buruk dalam penegakan disiplin di Kota Mataram. (*)

Jika ada yang berubah di negeri ini, itu tampak dalam alam pikiran politisi kita tentang politik. Disaat hiruk pikuk politik menjelang 2014 yang semerautan dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang simpang siur, gelagat politik tanah air diramiakan oleh munculnya fenomena “dukun politik”.

Disaat dunia sedang sibuk menggagas kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi digital, para politisi kita justru tengah sibuk mencari jalan pintas untuk memenangkan pemilu 2014 melalui dukun dan paranormal.

AMPAKNYA agak sulit untuk membenarkan fenomena ini melalui kategorisasi teori politik— apa lagi dengan metode-metode ilmiyah. Namun itu adalah nyata, fakta, tidak dapat dibantah lagi.

Banyak politisi mendatangi dukun untuk menang dalam pemilu. Sungguh sikap yang kontradiksi, ketika kebanyakan orang berbicara tentang kemajuan teknologi, politisi kita mengulang abad pertengahan ketika mistik dan mitologi menjadi corak berfikir manusia.

Kita masih ingat kejadian awal 2013 lalu, ketika anggota DPR melakukan studi banding ke Eropa perihal undang-undang santet.

Banyak kalangan menentang agenda tour dan jalan-jalan DPR yang dibungkus atas nama “studi banding” itu. Itu hanya akal-akalan untuk mengahabiskan anggaran negara belaka. Sekarang, rakyat bertanya, mana rancangan undang-undang santet itu? Apakah praktek perdukunan dan santet di negeri ini sudah terselesaikan?

Percaya atau tidak, kemampuan dukun dan santet itu benar adanya. Meskipun sulit dibuktikan secara empiris. Persoalannya, bagaimana memahaminya dalam realitas politik. Bukankah politik adalah permainan logika yang memerlukan penalaran dan akal sehat? Di beberapa negara di Afrika dan Kanada, probelem santet dalam politik hanya menjadi perdebatan problematik hukum. Sehingga terlalu sulit untuk menentukan aspek dukun ataupun santet secara materiil. Hal ini menyangkut bagaimana merumuskan unsur (elementen) hukumnya, maupun bagian yang menentukan (bestanddelen) sehingga praktek perdukununan dapat dipidanakan.

Oleh :

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Pendiri Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (HIMLU) Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung—KLU) Ketika kran kontestasi politik terbuka lebar, maka berbagai bentuk kemungkinan bisa ada didalamnya. Termasuk praktek perdukunan. Inilah yang sedang digeluti oleh Mbah Gayatri, salah seoarang dukun politik yang mengaku banyak didatangi oleh sejumlah politisi, calon bupati, gubernur, dan pengusaha. Dengan mengeluarkan sejumlah mantramantra Mbah Gayatri kemudian meminta kepada kliennya untuk melakukan sejumlah ritual dan sesaji. Selain Gayatri, Mbah Bowo juga menjadi incaran politisi menjelang 2014 untuk meminta saran dan mantra-mantranya.

Tentu saja tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan bagi dukun politik, mengingat banyaknya politisi memiliki tidak memiliki kapabilitas untuk memikat massa secara lansung.

Dalam literatur ilmu politik, sebagaimana yang dilakukan oleh Clifford Geertz (1981), masyarakat Jawa memiliki kepercayaan pada dukun untuk menyembuhkan berbagai penyakit, menolak balaq (bencana) dan berbagai urusan.

Tercatat beragam jenis dukun, mulai dari dukun beranak (dukun bayi) sampai dengan dukun tiban (orang yang kerasukan jin yang memiliki kemampuan supranatural). Berbagai jenis dukun itu dapat dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Namun, laki-laki tidak dapat menjadi dukun beranak, sebab itu adalah spesialis perempuan. Hanya saja Geertz tidak menyebutkan jenis dukun yang menangani persoalan politik.

Meskipun demikian, menurut Geertz, kepercayaan kepada dukun telah mempengaruhi budaya politik masyarakat Jawa. Kepercayaan kepada dukun juga sekaligus menjadi kategorisasi bagi Geertz untuk memetakan “Agama Jawa” menjadi tiga varian: abangan, santri, dan priyayi. Kini, dukun telah “naik pangkat” menjadi konsultan politik bagi sejumlah politisi. Namanya bisa beragam: guru spritual, panasehat politik, guru politik, dan seterusnya—namun mereka adalah isyarat bagi politisi untuk meyakinkan diri dalam kompetisi politik.

Zaman gendeng, politisi edan Dalam era yang serba bisa seperti sekarang, apapun bisa terjadi.

Mulai dari artis yang mendadak jadi calon anggota legislatif (caleg),

sampai kepada dukun yang mau menjadi presiden. Di negeri ini apapun bisa dilakukan, selama ada kemampuan. Zaman ini telah membuat mata normal silau dan hanya mampu melihat kekaburankekaburan. Nampak tidak jelas, hanya bayangan semu yang menampakkan kekaburan makna eksistensialnya.

Dizaman gendeng seperti sekarang, sangat sulit untuk membedakan mana dukun mana politisi. Keduanya memberikan keyakinan dan harapan lebih baik kepada kliennya. Mereka juga sering menakut-nakuti kliennya (baca: rakyat) akan kualat atau miskin jika tidak mengikuti perintahnya.

Maka, atas nama janji, kemajuan, dan peradaban, politisi kita pandai meramal tentang kemajuan dan pembangunan. Ya, di era ini sulit sekali membedakan antara dukun pada politisi.

Para politisi kita juga sering muncul seperti pemikir yang handal. Mengungkapkan segudang persoalan berikut dengan cara penyelesaiannya. Kita sulit sekali membedakan apakah mereka berfikir sungguhan atau sedang melamun.

Antara ngelamun dan berfikir memang beda tipis. Yang satu membuat orang tampak pintar, yang satu lagi membuat orang gendeng.

“Gangguan Jiwa” Apakah yang sedang melanda bangsa kita sekarang ini? Jakob Sumardjo menjawabnya dalam sebuah esai “Neurotik Indonesia”.

Menurut Jakob, saat ini Indonesia tengah dilanda neurotik alias gangguan jiwa karena tidak dapat membedakan mana realitas faktual mana realitas rasional, mana kenyataan mana impian, mana pikiran mana perbuatan, mana etika mana dosa. Semua yang tampak berbaur menjadi satu, tanpa ada alternatif untuk membedakannya. Rakyat tidak dapat mebedakan mana perampok mana politisi, mana pejabat mana penjahat, mana ustad mana penjilat. Semua tampak samar.

Lihat saja, setiap pejabat atau politisi yang tertangkap KPK mengatakan mereka sedang difitnah, dianiaya, atau di rekayasa. Mereka juga tampil di layar televisi dengan wajah tanpa dosa, dan si Akil Muchtar itu mengacungkan kedua jempolnya pada saat di tahan KPK—sungguh tidak masuk benarbenar “gila”. Mereka hendak menunjukkan seakan-akan mere-

ka tidak bersalah. Padahal ujungujungnya masuk bui juga.

Di zaman Orde Baru muncul istilah “tujuan mengahalalkan cara”.

Ungkapan ini untuk menunjukan kuasa rezim Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Banyak pihak mengutuk rezim ini, karena “menghalalkan segala cara” untuk mewujudkan cita-cita rezim yang otoriter itu. Banyak pihak juga menilai, mental pejabat dan politisi sekarang ini masih mewarisi sikap “tujuan menghalalkan cara” itu. Tidak cukup dengan money politik, suap-menyuap— dukunpun bertindak. Barangkali untuk menyelamatkan bangsa ini, maka kita memperlukan pemimpin yang “setengah gila”.

Menjelang 2014, pilihannya ada ditangan rakyat. Rakyat mau memilih pemimpin sakit jiwa, yang sudah dirasuki mantra dukun sakti, dengan sejumlah akrobatik janji-janji dan kebohongannya, ataukah rakyat akan memilih pemimpin yang “setengah gila” untuk melawan birokrat-birokrat gendeng dan politisi edan itu. Uang dan kekuasaan telah membuat mata menjadi buta.

Namun jika kita peka, emas tetaplah emas. Pemimpin sejati memberi solusi, bukan janji!

3.700 TKI asal NTB dipulangkan dari Arab Saudi Antisipasi pengangguran baru

*** PNS Pemkot bolos kerja hanya dapat teguran

Tak akan memberi efek jera

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Sirip Hiu Jadi Dilema

(Suara NTB/bul)

LISTRIK TERSEDIA - PLN NTB menjamin ketersediaan listrik bagi investor di pulau Lombok dan Sumbawa, dari investasi pertambangan, pabrik, property, hingga hotel-hotel berbintang. Salah satu bangunan hotel berbintang lima dengan lantai 15 yang tengah dibangun di wilayah Gebang, Kota Mataram, yang ketersediaan jaringan listriknya siap dipasok PLN.

NTB Jamin Ketersediaan Listrik untuk Investor

Lima PLTS Kapasitas 17 MW Dibangun di NTB

Mataram (Suara NTB) PT. PLN Persero Wilayah NTB menyatakan kesiapan menghadapi banyaknya investor yang akan masuk di daerah ini. Dengan kesiapan daya yang ada saat ini, dan kesiapan pembangkit yang rencananya akan beroperasi total di tahun 2014 mendatang, optimis kebutuhan listrik para investor bisa dijamin.

General Manager PT. PLN Wilayah NTB, Andi Lakipadadah dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (12/ 11) menyebut PLN masih memiliki ketercukupan daya untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat maupun investor yang akan datang.

Kesediaan pembangkit yang paling diandalkannya adalah bersumber dari PLTU Jeranjang, Lombok Barat. Di mana pada tahun 2013 dan 2014 ini, optimis tiga unit pembangkitnya beroperasi total. Satu unit pembangkit tahun lalu sudah beroperasi, dengan kapasitas daya yang dihasilkan sebesar 1x25 Mega Watt (MW).

“Akhir tahun ini juga sudah akan tuntas pembangkit kedua yang kapasitasnya 1x25 MW juga. Dan tahun 2014 juga akan tuntas pembangkit ketiga dengan kapasitas sama, 1x25 MW. Total kapasitas pembangkitnya nanti 75 MW kalau sudah beroperasi tiga-tiganya,” demikian dijelaskannya.

Dengan ketersediaan daya tersebut, baginya PLN cukup siap dengan kehadiran para investor yang sudah akan melakukan pembangunan dan operasional di Lombok, NTB. Tidak saja sekarang, bahkan untuk kedepannya.

Beban puncak (pemakaian tertinggi) saat ini sudah mencapai 168 MW, dan itupun masih tersisa daya sebesar 27 MW. Dengan kesiapan tersebut, bahkan Andi menyebut tidak akan terjadi pemadaman di NTB, selama tidak ada gangguan jaringan akibat cuaca buruk.

“Tapi baru-baru ini ada angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa jaringan kita terganggu. Selama itu tidak ada gangguan, tidak masalah sebenarnya,” tegas Andi.

Kembali kepada akan banyaknya investor yang akan masuk, Andi juga menyebutkan PLN kedepan akan mengoperasikan salah satu pembangkit yang ada di Sambelia, Lombok Timur. Pembangkit tersebut merupakan pembangkit yang dimiliki oleh pihak swasta, tetapi oleh PLN dayanya sudah ada kontrak beli. Daya pembangkit yang dim a k s u d ini

sebesar 2x25 MW, sehingga cukup menambah kematangan kesiapan PLN menurutnya.

“Jeranjang dan yang di Lombok Timur beroperasi, kita sudah sangat siap kalaupun ada penambahan hotel maupun investasi bidang lainnya di NTB,” kata Andi. (bul)

Andi Lakipadadah

Pemkab Loteng Kewalahan dengan PKL di BIL Praya (Suara NTB) Jumlah Pedagang Kali Lima (PKL) yang berjualan di area Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak hanya membuat pusing PT. Angkasa Pura (AP) I selaku pengelola Bandara. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) juga mengaku mulai kewalahan menangani para PKL tersebut. Mengingat jumlah yang makin menjamur dan semakin sulit diatur.

“Terus terang bukan hanya mereka (PT. AP I BIL,red) saja yang pusing.

Kita pemerintah daerah juga mulai kewalahan menangani PKL di BIL,” aku Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, saat dimintai tanggapan terkait keberadan PKL BIL, Selasa (12/11).

Kendati demikian, bukan berarti pemerintah daerah bersama dengan PT. AP I BIL berhenti berusaha menangani para PKL tersebut. Pemerintah daerah sejauh ini masih terus berusaha mencarikan solusi dan pola penyelesaian yang terbaik bagi para PKL tersebut. Supaya para PKL bisa tetap nyaman berjualan, namun kenyamanan dan keamanan

bandara juga bisa tetap terpelihara.

“Solusi terbaik bagi para PKL ini tengah kita pikirkan.

Supaya semua sama-sama bisa berjalan. PKL bisa tetap berjualan tapi tidak sampai mengganggu kenyamanan para penumpang dan bandara itu sendiri,” jelasnya.

Saat ini jelas Wabup pemerintah daerah tengah mengupayakan adanya tempat khusus yang lebih layak dan representatif sebagai tempat berjualan bagi para PKL BIL tersebut. Dan, diupayakan tidak akan sampai mengganggu kenyamanan bandara itu sendiri. Sehingga para PKL itu nantinya bisa lebih rapi dan mudah diatur.

Memang saat ini sudah ada tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah bagi para PKL. Namun kondisinya masih dirasa belum layak dan nyaman.

Tidak hanya itu, daya tampung juga masih terbatas.

Sehingga masih banyak PKL yang belum bisa tertampung.

Akibatnya, banyak di antaranya yang memilih berjualan secara liar di area parkir bandara dan beberapa lokasi lainnya.

Menurutnya, lokasi berjualan bagi para PKL yang akan

dibangun itu nantinya akan dibuat lebih permanen. Tidak seperti sekarang ini yang hanya berupa tenda yang tentunya tidak akan bisa bertahan lama. “Kita upayakan ada lokasi khusus berjualan bagi PKL. Dan, kebetulan pihak PT. Angkasa Pura sendiri sudah menyiapkan lahan khusus,” tegas Normal.

Hanya saja kendala yang dihadapi ialah persoalan anggaran saja. Untuk itu, pihaknya berharap ada keterlibatan dari pemerintah provinsi maupaun pusat. Supaya persoalan ini bisa segera bisa diatasi. “Walaupun perlahan-lahan, tapi yang jelas kita pemerintah daerah tetap berupaya dan tidak akan putus aasa,” timpalnya.

Apalagi para PKL tersebut juga masyarakat Loteng. Yang tentunya juga butuh perhatian. Karena tidak mungkin masyarakat yang ada dilarang berjualan. “Mereka (PKL,red) juga kan butuh perhatian dan pekerjaan. Dan, salah satu pilihan bagai masyarakat yakni menjadi PKL,” pungkas mantan Camat Pujut ini. (kir)

(Suara NTB/bul)

L. Kamala

(Suara NTB/bul)

PROVINSI NTB menjadi salah satu daerah pengekspor sirip hiu. Permintaan hotel di beberapa negara Asia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali dari pulau Jawa.

Hal inipun memberi kontribusi yang cukup baik terhadap perekonomian di daerah produsen bahan baku masakan dari sirip hiu. Apalagi harga jualnya cukup fantastis, mencapai Rp 1,5 juta/kg.

Tetapi konvensi Jenewa sekitar tahun 2009 lalu, telah menerbitkan larangan penangkapan hiu secara besar-besaran. Hal ini secara otomatis akan menyusutkan usaha bidang ini. Tinggal bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah untuk memberdayakan nelayan yang menangkap hiu, terlebih yang menjadikan sirip hiu sebagai salah satu bidang usaha strategis.

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB, L. Kamala, SH, MM mengurai kondisi nelayan yang saat ini dalam dilema. Di satu sisi, menangkap hiu cukup menjanjikan terhadap keberadaan nelayan, mengingat tingginya pesanan dan harga jual. Tetapi, di sisi lainnya, hiu menjadi hewan laut yang dilindungi dan masuk kategori zona merah untuk ditangkap.

“Ini sebenarnya yang perlu solusi, tentunya yang berwenang adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui perpanjangan Dinas Kelautan Perikanan di provinsi,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Selasa (12/11).

Pengetahuan nelayan terhadap jenis komoditi yang harus ditangkap itu sebenarnya harus melalui sosialisasi. Sebab, jika nelayan melanggar ketentuan yang tidak diketahuinya, maka akan berakibat pada sanksi secara hukum.

Hiu memang sangat menggiurkan, sebab selain siripnya, tulang, gigi, kulit bahkan air liurnya sendiri memiliki nilai jual tinggi, dan diminati pasar. Hanya saja, aturan telah menggariskan larangan.

Akan tetapi, jika produksi dan usaha sirip hiu ini ditinggalkan, maka akan besar dampak penyusutan usaha daerah yang sudah menggelutinya.

“Karena hiu memang menjadi komoditi ekspor yang menggiurkan. Maka tak heran banyak nelayan dari luar juga masuk di perairan NTB untuk menangkap hiu, karena potensi kita besar,” tambah Kamala.

Jenis lainnya yang kemudian oleh salah satu peneliti diberlakukan pelarangan untuk ditangkap adalah cumi-cumi, khususnya indukan. Karena masuk pada tataran hewan konservasi.

Inipun, menurut Kamala menjadi salah satu jenis hewan laut yang mendongkrak pendapatan nelayan. Sebab, nilai jualnya juga tinggi.

Dilematis yang berlaku saat ini, sebutnya, Dinas terkait perlu melakukan pendekatan secara sosial kepada masyarakat nelayan. Setidaknya, para nelayan dapat memilik pengetahuan yang lebih luas terhadap mata pencaharian yang digelutinya.

“Paling tepat adalah pendekatan secara sosial, nelayan bisa diarahkan untuk terus mencari nafkah. Dengan tidak ada ancaman sanki apabila terjadi kesalahan di luar pengetahuan,” demikian Kamala. (bul)

Mataram (Suara NTB) Tahun 2014 mendatang, sebanyak lima unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 17 Mega Watt (MW) akan dibangun di NTB. PLTS tersebut merupakan bagian dari 80 unit PLTS yang dibangun di seluruh Indonesia dengan total kapasitas 140 MW. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/11) mengatakan proses pembangunan PLTS tersebut saat ini masih dalam tahap lelang yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Ini dalam tahap lelang oleh Kementerian ESDM, pihak swasta yang membangun nanti PLN yang membeli listriknya. Kapasitasnya 17 MW tersebar di lima lokasi di NTB,” ujarnya.

Disebutkan, lima lokasi pembangunan PLTS berkapasitas 17 MW tersebut antara lain Kabupaten Sumbawa 3 MW, KLU 2 MW, Lombok Timur 4 MW, Lombok Barat 4 MW dan Sistem Bima 4 MW. Dengan adanya pembangunan PLTS tersebut, katanya, maka akan mengurangi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

“Karena memang target kita mengurangi penggunaan bahan bakar minyak pada pembangkit. Bila perlu lebih banyak lagi energi baru terbarukan seperti PLTA, PLTMH dan PLTS. Semakin ban-

yak energi baru terbarukan maka semakin baik,” tuturnya.

Kementerian ESDM menargetkan pengumuman pemenang lelang bisa dilakukan pada Desember 2013. Selanjutnya, konstruksi PLTS selama enam bulan, sehingga pertengahan tahun 2014 sudah mulai beroperasi.

Mayoritas PLTS berlokasi di Indonesia bagian timur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi, dan NTT. Sebagian besar pembangkit berkapasitas 1 MW per unit dan satu unit terbesar berlokasi di Jayapura, Papua yakni sebesar 6 MW. Lokasi PLTS yang berada di Indonesia bagian timur antara lain NTT sebanyak sembilan unit berkapasitas total 14 MW yang berada di Kupang, Atambua, Rote, Alor, Adonara, Sumba Timur, Larantuka, Maumere-Rope-Ende, dan Bajawa-Ruteng-Labuan Bajo.

Kemudian tujuh lokasi berkapasitas 14,5 MW di Papua serta enam lokasi masingmasing di Maluku Utara 7,5 MW, Maluku 9,5 MW, dan Sultra 13 MW. Wilayah lainnya, tiga lokasi PLTS di Aceh 4 MW, enam unit di Riau 8,5 MW, tujuh unit di Kalbar 9,5 MW, lima unit di NTB 17 MW, dan empat unit di Jatim 4 MW. Investasi PLTS diperkirakan sekitar Rp 20 miliar per MW di luar lahan atau Rp 2,8 triliun untuk kapasitas 140 MW. Sedangkan, lahan yang dibutuhkan untuk membangkitkan satu MW sekitar 1,2 hektar. (nas)

Pemprov NTB Kaji Kenaikan HET Elpiji Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta Hiswana Migas bersabar terkait dengan usulan kenaikan HET elpiji 3 kg di Pulau Lombok. Pasalnya, Pemprov NTB melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) masih mengkaji dan mencari data pembanding dari beberapa provinsi di Indonesia.

“Jadi tidak perlu pakai ancaman karena kita juga sedang mengkaji, membandingkan dengan daerah lain. Karena berbeda dengan penyesuain harga BBM seperti minyak tanah subsidi, kalau BBM sudah ada dasar kita untuk menaikkan HET. Kalau gas ini belum naik, pada tingkat nasional juga belum naik,” kata Kepala Distamben NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/11).

Diterangkan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data dari beberapa provinsi yang sudah melakukan penyesuaian HET Elpiji 3 kg. Beberapa data yang dilhat seperti dari Lampung dan Gorontalo. “Semuanya jadi bahan pertimbangan kita. Makanya tolong sabar, tidak usah ancam-ancaman,” harapnya.

Menurut Husni, pihaknya sudah melakukan pertemuan pertama dengan Hiswana Migas NTB terkait dengan usulan kenaikan HET Elpiji 3 kg tersebut. Dari pihak Hiswana Migas, katanya mengusulkan kenaikan HET antara 40-50 persen. Namun, usulan tersebut perlu dikaji secara men-

dalam supaya tidak memberatkan masyarakat sekaligus tidak merugikan para pengusaha distributor. “Justru kita lihat juga kemampuan daya beli masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko,MM menambahkan Pemprov NTB masih dalam posisi wait and see. Artinya, meskipun sudah ada usulan dari Hiswana Migas, namun pihaknya masih menunggu penyesuaian/kenaikan HET Elpiji daerah tetangga seperti Bali dan Jawa Timur.

Pasalnya, sampai saat ini, dua daerah tetangga NTB itu masih belum menyesuaikan/ menaikkan HET Elpiji 3 kg.

“Usulan dari Hiswana Migas sudah ada. Tetapi kita menunggu HET yang ditetapkan dari provinsi lain dulu terutama provinsi Bali. Jadi ini menjadi pembanding dulu.

Kalau kita menetapkan terlalu rendah atau tinggi itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik,” terangnya.

Diketahui, HET Elpiji 3 kg sesuai dengan SK Gubernur No. 542 tahun 2010, menetapkan HET Elpiji untuk kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur sebesar Rp 12.750. Kemudian Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebesar Rp 13.150. Kemudian Hiswana Migas mengusulkan penyesuaian HET Elpiji 3 kg untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur menjadi Rp 14.970 dan KLU sebesar Rp 15.780. (nas)

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Defisit Rp 81 Miliar Lebih

RAPBD Kota Mataram 2014 akan Biayai 17 Kegiatan Utama (Suara NTB/ars)

DISIAPKAN - Mobil patroli yang disiapkan Sat Lantas Polres Mataram di Posko KTL, untuk memburu pengendara yang melanggar di jalur KTL.

Melanggar di Jalur KTL

Pengendara Didenda Dua Kali Lipat Mataram (Suara NTB) Ini peringatan keras bagi pengendara roda dua dan roda empat yang kurang disiplin saat melintas di Jalur Kawasan Tertib Lalulintas (KTL). Pengendara yang melanggar kemudian ditilang, diancam denda dua kali lipat dari normal.

Denda maksimal ini diberlakukan untuk memberi efek jera kepada pengendara yang sering terlihat tidak disiplin, khususnya di jalur KTL. sedangkan yang disebut jalur KTL, mulai dari Jalan Langko di depan PLN NTB, berlanjut ke simpang empat Bank Indonesia, sampai ke Simpang empat kantor Gubernur NTB. Status jalur KTL berlanjut ke Jalan Pejanggik sampai simpang air mancur Karang Jangkong. Pihak Polres Mataram melibatkan Dishub Kota Mataram dan Sat Pol PP dalam penerapan aturan baru ini. “Untuk mengawali penerapan disiplin di jalur KTL, kami bangun posko ini,” kata Kasat Lantas Polres Mataram, Iptu Indra A.P Putra, SIK diwawancarai di posko KTL, depan Mapolres Mataram.

Ditanya mengenai penindakan atas pelanggar lalulintas, Indra memastikan akan menerapkan denda berlipat. Denda tersebut diberlakukan demi efek jera. Bahkan, saking berbedanya KTL dengan jalur lain, penerapan tilang pun berbeda. Surat tilang diberi cap khusus.

Ditanya mengenai besaran tilang, Indra belum bisa menyebut. “Kami masih bahas, idealnya berapa. Kita sesuaikan denga kondisi,” kata Indra. yang jelas, denda tersebut diberlakukan tujuannya untuk efek jera. “Target kita, masyarakat disiplin saat melewati jalur KTL,” sebut pengganti AKP Arif Harsono ini. tapi tidak hanya penindakan, pra kondisi posko KTL akan dilakukan sosialisasi selama dua hari sejak dibangun. Baru kemudian penindakan diberlakukan.

Sementara di posko KTL, akan ditempatkan personel Polantas, yang standby dengan dua sepeda motor patroli dan sebuah mobil patroli. Kendaraan patroli itu disiapkan untuk memburu siapa saja pengendara yang melintas tidak menggunakan helm untuk sepeda motor, juga pelanggaran roda empat. dikesempatan sama, Kabid Dal Ops Dishubkominfo Kota Mataram, Syamsul Irawan menyebut, pihaknya di Bawah Kendali Operasi (BKO) Sat Lantas Polres Mataram. “Kami akan terlibat, ketika ada pelanggaran cidomo melintas di jalur KTL atau truk dan fuso,” sebutnya. intinya, kehadiran pihaknya untuk mengawal rambu rambu yang sudah ditetapkan. Tujuannya, lebih pada pencegahan agar masyarakat sadar, bahwa kunci keselamatan adalah disiplin dan mentaati aturan berkendara. (ars)

DPRD Lotim Kesulitan Bahas KUA PPAS 2014 Selong (Suara NTB) Proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2014 dirasa sulit. Hal ini karena pembahasan KUA PPAS ini meloncati Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). “Meski kita sudah sepakati tidak diawali dengan pembahasan RPJMD, kita kesulitan bahas KUA ini,” ucap Sadarudin anggota DPRD Lotim saat sidang proses pembahasan pada pansus KUA di gedung DPRD Lotim, Selasa (12/11) kemarin.

Menjadi perdebatan pada sidang pansus tersbeut, menyangkut singkronisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati Lotim yang telah dituangkan dalam KUA PPAS. Faktanya, visi dan misi sejatinya lebih dulu dibahas dalam dokumen RPJMD. Sejumlah kebijakan umum yang digelontorkan jajaran eksekutif disadari tidak lepas dari visi dan misi yang telah disebutkan. Pejababaran program yang dibuat sudah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi.

Disebutkan ada lima pointer kebijakan umum yang akan dilaksanakan Pemkab Lotim. Kelimanay merangkum tiga pokok kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Menurut Sadarudin, keterkaitan dengan visi dan misi yang ingin dicapai Bupati dan wakil Bupati tidak boleh main-main. Karenanya harus singkron antara program dengan visi dan misi tersbeut.

“Mewujudkan Lotim aman, adil lahir bathin dalam bingkai kesatuan dan persatuan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Apakah dari visi tersebut bisa mencakup lima kebijakan baru itu?. Jangan visinya begini, kebijakannya lain,” ujar politisi Golkar itu.

Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Subagio menyampaikan, kebijakan utama yang dibuat saat ini merupakan kebijakan satu tahun ke depan.

Penjabaran tentang misi secara detail sedang dalam proses pembuatan drafnya di kalangan eksekutif. “Belum bisa sampaikan misi secara utuh. Karena sekrang masih dalam bentuk pembahasan agenda satu tahun,” ucapnya.

Semua yang nantinya akan disampaikan dalam draf RPJMD sedang proses penggodokan. “Kita coba lima kebijakan utama 2014. Untuk kelengkapannya, bahas saat RPJMD. Termasuk kegiatan pro rakyat,’’ imbuhnya. (rus)

Tagih Janji BPD, Warga Lembah Sari Hampir Ricuh Giri Menang (Suara NTB) Aksi demonstrasi yang dilakukan warga Lembah Sari berlanjut Selasa (12/11). Puluhan warga desa setempat yang berasal dari lima dusun kembali berbondong-bondong mendatangi Kantor Desa, Selasa (12/11) kemarin. “Kami ingin tagih janji yang telah diungkapkan Ketua BPD, H Sapi’i,”ujarKadusLamaDusunLembahSariDaye,Akmalsyah.Termasukjugadalammassaitu,limaorangKadusyangdiberhentikansepihak oleh Kades. Mereka datang dengan massa masing-masing, kedatangan massa ini pun disambut langsung oleh Ketua BPD H Sapi’i bersama dua oranganggotanyadandijagaketatolehpuluhanpersonelpolisiyangditurunkan oleh Polres Lobar dan Kapolsek Batulayar.

Setelah berdialog, beberapa menit kemudian BPD pun meminta, kepada massa agar mengirimkan delegasinya untuk berdialog langsung dengan Kades dan juga BPPD. Permintaan BPD ini pun kemudian diindahkan oleh kelompok massa ini.

Walaupun, sebelumnya mereka menolak dialog dan berdiskusi dengan Kades dan pihak BPD, sebagai mediatornya. Dalam diskusi yang berlangsung diaula desa lantai II itu, Kades Lembah Sari H Suratman menjawab tuntutan warga. Dia mengatakan telah menjalankan prosedur dan mentaati aturan yang ada.

Jawaban Suratman, ini kemudian membuat sejumlah warga dengan marah dan emosi. Bahkan beberapa orang warga pun, melampiaskan pernyataan Kades dengan mengamuk sambil mengangkat kursi untuk dilempar. Sebelum dilerai oleh sejumlah aparat keamanan yang ada. Mendengar jawaban itu pun, warga menuding Kades tidak paham aturan dan dia memimpin Pemdes untuk melanggengkan kekuasaan pribadi dan keluarga juga kerbatnya saja.

Seperti sebelumnya Kades menggantikan semua Kaur desa dengan kerabatnya. Mantan Kaur Pemerintah Desa Lembah Sari, Riandi menyatakan, intinya tuntutan warga adalah Kades dan Kadus baru yang terpilih kemarin, harus turun dari jabatannya. Karena itu melanggar aturandankewenanganyangada.DalamPeraturandaerah(Perda)No7 tahun 2007, Pasal 18. Menjelaskan ada beberapa hal terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa (Kadus, red) yang baru, diantaranya. Adanya pernyataan mungundurkan diri, Meninggal dunia dan telah melanggar aturan hukum dan norma yang berlaku. (her)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan membiayai 17 kegiatan utama tahun 2014 mendatang. Kegiatan ini menelan anggaran Rp 416,344 miliar lebih yang diposkan pada pos belanja langsung. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sidang paripurna pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2014 di DPRD Kota Mataram, Selasa (12/11) kemarin.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Mataram dan pejabat lingkup Pemkot Mataram.

Adapun 17 kegiatan utama yang masuk dalam pos

belanja langsung: 1. Pembangunan drainase Rp 12,847 miliar lebih 2. Pembangunan jalan Rp 75,413 miliar lebih 3. Sharing dana PNPM Rp 749 juta lebih 4. Sharing dana dengan Pemprov NTB untuk biaya pendidikan bagi siswa miskin Rp 3,930 miliar lebih 5. Sharing dana Jamkesmas NTB Rp 2,453 miliar lebih 6. Pengadaan tanah ruas jalan dan tanah kantor Rp 23,750 miliar lebih 7. Dana dukungan kegiatan kemasyarakatan melalui BKM kelurahan Rp 2,500 miliar lebih 8. Aksesoris kota Rp 549 juta lebih 9. Peningkatan sarana dan

prasarana pasar Rp 5,999 miliar lebih 10. Pembinaan penataan pedagang Rp 1,411 miliar 11. Sarana prasarana pemadam kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran dan alat pemadam lainnya Rp 2,374 miliar lebih 12. Sarana prasarana kebersihan Rp 4,205 miliar lebih 13. Sarana prasarana ruang terbuka hijau untuk pengadaan bibit tanaman pohon pelindung di beberapa ruas jalan, termasuk jalur hijau Rp 2,273 miliar lebih 14. Pembangunan gedung kantor Dinas Koperindag dan Dinas Dukcapil Rp 5,400 miliar lebih

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN NOTA KEUANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan nota keuangan pengantar RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2014 di hadapan sidang paripurna DPRD Kota Mataram, Selasa (12/11) kemarin.

15. Program pengembangan sarana dan prasarana RSUD Kota Mataram Rp 2,519 miliar lebih 16.Belanja honorarium kepala lingkungan dan pekasih Rp 3,127 miliar lebih 17. Kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi Rp 500 juta.

Sementara itu, lanjut Walikota, dari pos belanja tidak langsung, Pemkot Mataram menyiapkan anggaran Rp 567,33 miliar. Sebagian besar belanja tidak langsung ini tersedot untuk membayar gaji pegawai. Dimana, gaji pegawai, guru dan pejabat negara termasuk uang kesra pegawai dan guru yang harus dibayarkan tahun depan Rp

516,871 miliar lebih. Sisanya masing-masing Rp 48,261 miliar lebih untuk belanja hibah dan bansos. Serta, belanja tidak terduga yang disiapkan Rp 1,900 miliar lebih.

Sehingga, dengan adanya rencana pendapatan Rp 902,323 miliar lebih dan rencana belanja Rp 983,377 miliar lebih maka dalam tahun anggaran 2014 mendatang RAPBD Kota Mataram mengalami defisit Rp 81 miliar lebih. Namun demikian, kata Walikota, pihaknya akan menanggulangi rencana defisit anggaran tersebut melalui Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2013 dengan nilai yang masih bersifat sementara Rp 34 miliar lebih ditambah dengan rencana penerimaan utang Pemkot Mataram dari pihak ketiga Rp 60 miliar lebih. (fit)

(Suara NTB/ist)

PIMPIN SIDANG - Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini memimpin sidang paripurna penyampaian nota keuangan pengantar RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2014 di ruang sidang DPRD Kota Mataram, Selasa (12/11) kemarin.

Diamankan Polres

Oknum Siswi SMPN 1 Gerung Dipergoki Mesum Giri Menang (Suara NTB) Dunia pendidikan Lombok Barat tercoreng oleh perbuatan oknum siswi SMPN 1 Gerung. Siswi berinisial REP (13) dari Batu Mulik, Desa Gapuk Gerung dipergoki berbuat mesum dengan salah seorang laki-laki di kamar mandi Musalla Lapangan Mareje Gerung. Pasangan mesum yang dipergoki oleh warga setempat ini pun digelandang ke Polres untuk diamankan. Akibat perbuatannya itu, ASD (21) pemuda asal Lembuak Barat, Narmada terancam dipenjara sedangkan sang perempuan dibawah umur terancam dipindahkan dari sekolahnya.

Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi membenarkan pihaknya mengamankan pasangan mesum tersebut. Ia menjelaskan kronologi perbuatan tak pantas itu saat warga setempat, Mulyadi masuk ke kamar mandi di sekitar lingkungan lapangan Mareje, Nyangget.

Ketika akan masuk ke kamar mandi, ia menemukan pasangan sejoli sedang berhubungan layaknya suami istri. “Lantas

warga membawa ke Polsek, lalu pihak polsek membawa pasangan mesum ke Polres,” ungkap Windy, Selasa (12/11).

Saat ditemukan, remaja yang juga pelajar kelas 1 SMPN Gerung menggunakan pakaian seragam olahraga. Menyedihkan lagi, ia sedang menggunakan kerudung. Remaja perempuan ini berinsial REP (13) asal Dusun Batu Mulik desa gapuk. Menurut Windy, hasil

pemeriksaan sementara atas kejadian ini, remaja perempuan merupakan korban, sedangkan si lak-laki menjadi pelaku persetubuhan. Karena, menyetebuhi remaja dibawah umur. Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, pelaku hukuman 15 tahun maksimal dan minimal 3 tahun penjara. Saat memberikan keterangan, jajarannya sedang memeriksa

pasangan tersebut di ruang Kanit IV Polres setempat. Selain pasangan itu, orang tua remaja perempuan tersebut juga datang ke Polres untuk memberi kesaksian. Selain itu, pihak sekolah juga tampak di Polres.

Sementara itu, Kepsek SMPN 1 Gerung, Muzabbir menyatakan, kejadian itu tak disangkanya terjadi. Pihak sekolah katanya sudah mengizinkan semua siswa dan siswi pulang selesai gerak jalan sehat.

Saat pulang, anak-anak dikawal wali kelas masing-masing.

Namun karena banyaknya siswa, sehingga tak mampu diawasi. Selain itu, saat pulang mereka dijemput wali murid.

Terkait apa tindakan sekolah selanjutnya,? Pihaknya menegaskan sesuai tata ter-

tib sekolah termasuk pelanggaran berat. Hal inilah yang dikonsultasikan dengan pihak orang tua. Menurutnya, secara psikologis berdampak kepada siswi, maka kemungkinan besar siswi bersangkutan akan dipindah dari sekolah.

Ia menambahkan, penga kuan orang tua siswi tersebut pelaku pernah datang ke rumahnya mengaku sebagai pembina pramuka. Lantas pihak keluarga percaya. Sementara korban di mata guru-guru sangat periang dan lumayan pintar. Ia di sekolah sebagai ketua kelas, aktif di beberapa kegiatan. Termasuk sebagai pengibar bendera. Namun setelah korban kenal dengan pelaku, ia berubah total. Ia tidak mau lagi membantu ibunya berjualan. (her)

Maling Motor Ditembak Polisi dan Dihajar Warga Mataram (Suara NTB) Aksi curanmor yang semakin menggila, membuat warga dan aparat kepolisian benar benar geram. Adi (20) dan SI (21) asal Pujut Lombok Tengah, akhirnya jadi sasaran pelampiasan. Adi babak belur dihajar massa, sementara SI terpaksa ditembak polisi saat berusaha kabur. awalnya, Adi dan SI berusaha menggondol sebuah sepeda motor Yamaha Vixion di Jalan Jatiluhur,BTN Kekalik Matarm sekitar Pukul 13.00 Wita. saat itu kedua pelaku mengincar motor mahasiswa bernama M. Saiful Rahmat yang baru saja pulang kuliah.

Adi sebagai eksekutor, membobol rumahan kunci kontak Vixion. Sementara SI menunggu di sepeda motor Suzuki Satria F dalam keadaan hidup. tapi aksinya dipergoki, warga pun meneriaki keduanya maling. Warga Celuakal Desa Bangket Perak Kecamatan Pujut ini pun kabur meninggalkan sepeda motor yang dicuri, termasuk motor yang dipakai mencuri. Mereka kabur ke arah Karang Pule, hingga ke Lingkungan Batu Ringgit Selatan. keduanya terjebak di perumahan warga. Pelaku bernama Adi sempat bersembunyi di rumah Made Pasek, Gang Kelinci Nomor 10. Made Pasek bersama warga pun menangkapnya.

Adi pun jadi bulan bulanan warga hingga nyoyor. “Ini bekas darahnya,” kata Made Pasek, menunjukkan ceceran darah di depan gerbang rumahnya.

Sementara SI terjebak di areal persawahan, 10 meter dari gang Kelinci. Ratusan warga dalam waktu singkat berkumpul di sekitar area persawahan. Tidak ada yang berani mendekat, karena pelaku saat itu membawa senjata tajam. Sampai akhirnya puluhan tim Buser Polres Mataram dan Polda NTB tiba, SI berhasil diringkus. Saat itu lah ratusan warga mengepung SI yang sudah ditangan polisi.

Tak bisa dibendung, puluhan pasang tangan membogem wajah dan tubuh pelaku. Adi kemudian diinterogasi di Sat Reskrim Polres Mataram. Sementara SI dibawa ke sejumlah TKP yang terindikasi pernah disasar. dalam perjalanan, SI berusaha kabur, sehingga terpaksa kaki kanannya ditembus timah panas.

Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi memastikan kedua pelaku adalah wajah lama. Mereka diidentifikasi mencuri di beberapa TKP, khususnya SI tercatat di lima TKP di Mataram.

Dihadapan polisi, kedua tersangka terus berkelit dan mengaku hanya sekali mencuri. dalam keadaan nyoyor, Adi diinterogasi hingga petang kemarin.

“Kami juga curigai, sepeda motor Satria F yang dipakai mencuri, juga barang hasil curian,” kata Agus. tidak menutup kemungkinan, dari pengakuan yang meluncur dari mulut kedua pelaku, akan terungkap komplotan lainnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

DITEMBAK - Tersangka SI (21) keluar dari ruang operasi RS Bhayangkara setelah ditembak aparat.

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Fasilitas Kurang

Museum NTB akan Dibenahi Total PERAN - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, saat berkiprah dan Opera Kebangsaan, di Gedung Kesenian Jakarta, Senin malam (11/11).

Saat Jenderal TNI Moeldoko Bermain Opera Jakarta (Suara NTB) Bagaimana jadinya jika seorang jenderal bintang empat —panglima TNI pula— memainkan diri sendiri dalam opera? Panggung opera itu lalu menjadi pentas bagi Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, bersama bintang-bintang top nasional dalam Opera Kebangsaan, di Gedung Kesenian Jakarta, Senin malam lalu (11/11).

Yang istimewa, Moeldoko memerankan dirinya sendiri sebagai panglima TNI dan di panggung memakai seragam dinas harian hijau-hijau TNI AD, lengkap dengan tongkat komandonya. Jas Merah-nya Bung Karno, alias Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, menjadi bagian dialog Moeldoko dalam opera bertema “Mari Bung Lebih Indonesia Lagi”.

Memangnya keindonesiaan itu sudah berkurang? Mungkin iya, mudah juga ditemukan di mana-mana, paling tidak karena nama-nama bangunan dan pertokoan serta gelaran acara umum yang semuanya memakai bahasa asing; begitu juga jabatan di perusahaan dalam negeri, dan obrolan sehari-hari yang sudah campur-baur.

Butet Kartaredjasa, Marwoto, Eko Kondologit, dan Djadug Ferianto, menjadi teman-temannya berperan di panggung, juga Gubernur Lemhanas, Budi Soepandji. Bloking panggung sederhana dengan latar hitam dan satu bendera Merah Putih berkibar di tiang bendera.

Pusat Penerangan TNI, di Jakarta, Selasa, dalam keterangannya, bertutur, panglimanya itu memainkan peran sebagai inspirator bagi generasi muda nasional agar semakin menguatkan karakter kebangsaan Indonesia terlebih menghadapi tantangan pada masa mendatang.

“Kita sebagai bangsa yang besar harus memiliki optimisme tinggi untuk terus membangun Indonesia dengan baik dan jangan pernah kita mau tertinggal dengan bangsa lain,” kata Moeldoko dalam penggal dialognya kepada salah satu pemerannya.

Butet menyaksikan adegan itu dalam kostum baju kerja oranye dan topi pengaman khas pekerja proyek bangunan.

Edo Kondologit juga menyumbang dengan berkostum pakaian dinas harian TNI AD “berpangkat” perwira menengah.

Di depan tiang bendera itu, Moeldoko memberi nasehat kepada para pemuda dan memimpin upacara pengibaran bendera, karena upacara bendera hal paling sederhana untuk mengingat sejarah dan kecintaan pada Tanah Air. (ant/balipost)

Mataram (Suara NTB) Pada bulan Januari tahun 2014 mendatang, Museum Negeri NTB akan memasuki usia 27 tahun. Di usia yang seperempat abad ini, Museum NTB akan dibenahi segala fasilitasnya sehingga posisi sebagai salah satu museum terbaik di Indonesia ini dapat bertahan. Kepala Museum Negeri NTB, Drs. H. Lalu Faozal, M.Si mengatakan pihaknya akan melakukan pembenahan secara paripurna, karena selama 27 tahun sejak berdiri tidak pernah dilakukan pembenahan fasilitas secara total.

Selama ini, ada beberapa fasilitas yang masih kurang di areal museum. Sebut saja seperti toilet yang belum memenuhi standar khusus wisatawan asing, disamping jumlah yang masih kurang. Sementara itu pendingin ruangan di ruang pameran masih terbatas sehingga banyak pengunjung yang mengeluh kepanasan.

“Selama 27 tahun belum pernah secara paripurna dilakukan pembenahan. Ini

yang harus kita selamatkan karena ini menyangkut keselamatan koleksi yang ada,” ujarnya. Saat ini tercatat jumlah koleksi di Museum Negeri NTB sekitar 7.697 buah. Koleksi tersebut terdiri dari 10 jenis yaitu; geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika dan heraldika, filologika, keramologika, teknologika, dan seni rupa.

Disamping membenahi fa-

silitas, Faozal juga akan menggencarkan publikasi dan promosi mengenai museum.

Sehingga lebih banyak orang yang berkunjung, tidak hanya anak-anak sekolah, tapi juga dari kalangan masyarakat umum. Pihak museum juga akan bekerja sama dengan usaha biro perjalanan wisata untuk memasukkan musuem sebagai destinasi wisata yang bisa dimasukkan dalam paket wisata kota (city tour). (yan)

Gitaris Guns N’ Roses Dukung Festival Musik Anak Indonesia Jakarta (Suara NTB) Gitaris band rock Amerika Serikat Guns N’ Roses, Ron “Bumblefoot” Thal, siap mendukung penyelenggaraan festival musik untuk anakanak Indonesia.

“Musik adalah sesuatu yang universal. Saya siap untuk membantu penyelenggaraan festival musik untuk anak di Indonesia,” katanya di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat @america, Jakarta, Senin malam (11/11).

Ia mengatakan, musik bisa memberikan kesempatan berkarya bagi setiap anak dari semua lapisan masyarakat.

“Segala sesuatu tentang musik adalah luar biasa dan segalanya saya dedikasikan untuk bidang ini, bahkan sampai 99 persen atau 99,5 persen,” katanya.

Thal juga mendukung Gerakan 1000 Gitar untuk Anak Indonesia, gerakan sosial yang digagas oleh Rolling Stone Indonesia.

Gerakan itu membagikan 1.000 gitar akustik untuk anak kurang mampu, antara lain melalui 100 rumah singgah, panti asuhan, dan penjara anak.

Ron “Bumblefoot” Thal beraksi pada acara diskusi dan penampilan “Guitar Stories With Ron “Bumblefoot” Thal” di @America, Jakarta, Senin (11/11). (ant/balipost)

Aktor Peraih Oscar Ini Menilai Jakarta Amburadul Jakarta (Suara NTB) Aktor Inggris pemenang Piala Oscar, Jeremy Irons mengatakan Jakarta merupakan kota yang amburadul terutama dalam masalah tata kota dan pengelolaan sampah.

“Ini kunjungan saya ke Jakarta untuk pertama kalinya, saya tinggal di hotel yang indah dan nyaman tapi begitu melongok keluar, Jakarta benar-benar tidak teratur, itu sayang sekali bagi para turis,” kata Jeremy Irons dalam premier (ant/balipost) film dokumenter Trashed di Jeremy Irons Erasmus Jakarta, Senin.

Jeremy mengatakan dia miris melihat sampah-sampah di jalanan Jakarta dan sistem drainase Jakarta yang tidak rapi.

“Saya tidak tahu banyak soal Jakarta, soal Indonesia, jadi saya tidak tahu mana-mana yang harus dibenahi, tapi kalau kita terus beri tekanan pada pemerintah maka mereka pasti akan berbuat sesuatu tentang ini,” katanya.

Jeremy yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter tentang sampah itu berpesan pada masyarakat Indonesia agar menjaga alam.

“Perubahan adalah sesuatu yang memakan waktu lama, tapi semua orang bisa melakukan sesuatu, bahkan orang di jalanan pun bisa, mulai dengan jangan membuang sampah sembarangan,” kata Jeremy.

Film dokumenter Trashed, diproduksi dan disutradarai oleh Candida Brady.

Dalam film ini, Irons memperlihatkan masalah sampah global yang begitu luas serta dampaknya dengan melakukan perjalanan keliling dunia ke daerah-daerah indah yang telah tercemar oleh polusi.

Ini merupakan perjalanan penelitian yang dianggap berani dan teliti yang menarik Irons (dan kita) dari skeptisisme untuk mengungkapkan kesedihan dan ketakutan untuk berharap. (ant/balipost)

Pemutaran Perdana Film NOAH, Ariel Deg-degan Jakarta (Suara NTB) Peluncuran film dokumenter band NOAH membuat sang vokalis Nazril Irham alias Ariel deg-degan.

“Pasti deg-degan,” kata Ariel pada peluncuran “Film NOAH Awal Semula” di Jakarta, Senin (11/11) malam.

“Ini pertama kali buat kami,” katanya.

Namun bagi Ariel, itu bukan pengalaman pertama bermain film. Ia pernah bermain dalam film “Sang Pemimpi” (2009) karya sutradara Riri Riza.

Anggota band yang terdiri atas Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David tidak menyiapkan lagu baru untuk film dokumenter yang digarap oleh sutradara Putrama Tuta tersebut.

“Enggak. Awalnya, malah sama sekali enggak ada lagu kita,” Ariel.

Mereka memasukkan lagu baru maupun lama mereka untuk film.

Ariel mengatakan, NOAH ingin berbagi cerita lewat film yang akan tayang di bioskop mulai 14 November mendatang itu.

“Mudah-mudahan, apa pun yang terjadi, kerja keras maksimal ini bisa bermanfaat buat orang banyak,” katanya. (ant/balipost)

Ariel menyapa saat hadir di pemutaran film Noah

(Suara NTB/yan)

DIBENAHI - Seorang turis asing sedang mengambil foto manekin yang menggunakan baju pengantin adat Sasak yang dipajang di Museum Negeri NTB. Untuk meningkatkan kunjungan di tahun-tahun mendatang, pihak museum akan membenahi berbagai fasilitas pendukung.

MEMUKAU - Gitaris Guns N’ Roses, Ron “Bumblefoot” Thalkatanya di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat @america, Jakarta, Senin malam (11/11).

Belajar Bahasa Prancis Demi Sekuel Laskar Pelangi Jakarta (Suara NTB) Aktor Lukman Sardi dituntut untuk menpelajari bahasa Prancis demi karakter Ikal dalam film Laskar Pelangi Sekuel 2 - Edensor.

Pasalnya, film yang diangkat dari novel Andrea Hirata itu mengisahkan kehidupan Ikal (Lukman Sardi) dan Arai (Abimana Artasatya) saat melanjutkan sekolah di Prancis. 80 persen pengambilan gambarnya pun dilakukan di Paris dan Lukman banyak berdialog dalam bahasa Prancis.

“Sulit banget, mulut saya sampai keriting,” seloroh Lukman di Jakarta, Senin.

Dia mengemukakan, proses belajar bahasa Prancis ini dilakukan di sela-sela pengambilan gambar film “Soekarno” dimana dia berakting menjadi Bung Hatta yang juga menuntutnya untuk dapat berbahasa Belanda. Mempelajari dua bahasa demi akting dalam waktu singkat bukanlah hal mudah.

“Tapi saya harus yakin kalau memang bisa, tidak ada yang tidak bisa. Kalau dari awal tidak yakin, pasti tidak akan bisa,” ujarnya.

Film Laskar Pelangi Sekuel 2 - Edensor segera tayang pada 24 Desember 2013. Karya yang disutradarai Benni Setiawan itu dibintangi juga oleh Mathias Muchus, Arswendy Nasution, Shalvynne Chang, Zulfani, Rendy Ahmad, dan Ferdian. Grup Coboy Junior didapuk menjadi pengisi lagu Laskar Pelangi Sekuel 2 - Edensor, mereka membawakan lagu berjudul Pelangi dan Mimpi. Sementara sang penulis buku Andrea Hirata juga menyumbangkan tiga lagu yang dibawakan Meda Kawu dan Cut Niken. (ant/ balipost) Lukman Sardi

Kebudayaan Dapat Dijadikan sebagai Siasat Kehidupan Jakarta (Suara NTB) – Filsuf perempuan Indonesia, Karlina Supelli dalam pidato kebudayaannya di Jakarta, menyampaikan bahwa kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah siasat dalam kehidupan sehari-hari.

“Dari seluruh hasil renungan pribadi dan diskusi-diskusi yang pernah saya ikuti, saya menemukan bahwa kebudayaan merupakan siasat. Lebih rinci, saya menemukan ada delapan pokok siasat kebudayaan,” kata Karlina saat menyampaikan Pidato Kebudayaan di Teater Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Senin malam.

Pertama, kebudayaan membangkitkan kembali kebiasaan berpikir serius, bukan sekedar melempar komentar.

Kedua, kebudayaan mengubah konsep ekonomi dari urusan pasar dan jual beli uang ke urusan mata pencaharian

warga biasa.

Ketiga, kebudayaan melatih kebiasaan mau mengakui kesalahan dan berkata benar. Keempat, kebudayaan melatih kebiasaan berpolitik karena tanggung jawab dan komitmen pada kehidupan publik, bukan pribadi.

Kelima, kebudayaan melatih hasrat berbelanja karena perlu, bukan karena mau. Keenam, kebudayaan membangun kebiasaan baru seluas bangsa untuk menilai bahwa korupsi, plagiarisme dan mencontek bukan hal yg lazim, tetapi kriminalitas.

Ketujuh, kebudayaan mengembalikan makna profesi sebagai janji publik, bukan sekedar keahlian. Terakhir, kebudayaan melatih bertindak karena komitmen, bukan semata karena suka.

“Mengapa tawaran saya adalah siasat dan bukan peta besar atau strategi? Karena

dalam kondisi seperti sekarang, kita perlu menetapkan prioritas. Kalau pun kita sanggup menggambar peta besar, perjalanan kita akan tersendat sebelum berhasil mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan publik kita,” ungkap Karlina.

Karlina Supelli merupakan filsuf lulusan Sarjana Astronomi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1981 dan memperoleh gelar Doktor Filsafat dari Universitas Indonesia (UI) pada 1997.

Pidato Kebudayaan merupakan program tahunan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) bersama Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM). Tradisi yang diselenggarakan sejak 1989 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun TIM itu setiap tahun mengundang tokoh nasional untuk mengupas persoalan penting dan aktual dari perspektif kebudayaan. (ant/balipost)

”Trashed”, Film Sampah yang Bikin Berhenti Nyampah Jakarta (Suara NTB) Jalan-jalan keliling dunia mengunjungi tempat-tempat indah untuk plesiran adalah hal biasa.

Tapi melakukan perjalanan keliling dunia untuk melihat-lihat sampah, mungkin hanya Jeremy Irons yang pernah melakukannya.

Aktor kawakan asal Inggris peraih penghargaan Oscar itu melakukan perjalanan dari kota tua Sidon di Libanon sampai bantaran Kali Ciliwung untuk membuat film dokumenter “Trashed”.

“Semua bermula dari rasa ingin tahu saya kenapa generasi jaman sekarang tiba-tiba banyak yang mengidap alergi, menderita disleksia, bahkan Attention Deficit Disorder (ADD),” kata Jeremy dalam pemutaran perdana fil “Trashed” di Erasmus Huis, Jakarta Selatan, Senin.

Dari pembicaraannya dengan sang sutradara Candida Brady di dapur rumahnya itulah, akhirnya Jeremy setuju bergabung mengerjakan proyek tersebut yang akhirnya memperoleh berbagai penghargaan antara lain Tokyo International Film Festival dan Grand Prix, Kyiv International Documentary Film Festival.

“Candida sangat geregetan mencari tahu bagaimana racunracun kimia seperti dioksin bisa ada di tubuh bayi yang baru lahir, rupanya itu berasal dari sampah yang selama ini kita hasilkan,” kata Jeremy.

Film berdurasi 98 menit itu diawali dengan gambar dramatis saat Jeremy berdiri di

pantai dekat Sidon, kota tua di Libanon. Di atasnya, menjulang sebuah gunung sampah yang terdiri dari sampah medis, sampah rumah tangga, cairan racun dan bangkai binatang hasil konsumsi 30 tahun kota itu.

Satu kota kecil, dari entah berapa banyak di dunia ini.

Perjalanan Jeremy dalam film itu mengungkap negaranegara dengan pengelolaan sampah; yang baik maupun yang buruk, dari Vietnam, Islandia, Amerika Serikat, China, bahkan Indonesia.

Selain itu, Jeremy juga naik kapal menjelajahi Laut Pasifik Utara melihat bertonton sampah terkumpul di sana dan efeknya pada makhluk hidup di laut.

Sampah plastik banyak termakan oleh binatang laut yang kemudian dimakan oleh manusia. Dalam tubuh manusia, racun polutan dioksin terakumulasi.

Dalam film, Jeremy juga menyoroti bagaimana industrialisasi daur ulang sampah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari pada pembuangan sampah biasa.

“Perubahan adalah hal yang lambat, tapi kita semua harus melakukan sesuatu untuk bumi dan kelangsungan hidup manusia, mari mulai kurangi sampah, kalau selama ini Anda percaya belanja adalah cara membuat Anda bahagia, itu bohong!” kata Jeremy.

“Trashed” akan diputar di Erasmus Huis, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB pada Kamis (14/11). (ant/balipost)

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Mengenal Perpustakaan Setda NTB

Tempat Cari Referensi untuk Pekerjaan dan Tambah Pengetahuan Mengisi waktu istirahat dengan membaca di perpustakaan adalah kegiatan positif yang harus mendapat dukungan. Dengan membaca akan menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan di dunia kerja.

PERPUSTAKAAN Setda NTB, misalnya. Perpustakaan yang berlokasi Setda NTB ini cukup banyak mendapat kunjungan dari PNS lingkup Setda NTB ini, khususnya ketika waktu istirahat atau tidak ada kesibukan.

Mereka menyempatkan diri membaca buku-buku tentang politik, hukum, produk perundang-undangan hingga membaca koran atau majalah. Dari bahan bacaan ini menjadi referensi mereka dalam bekerja, termasuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan yang terjadi sekarang ini.

L. Hasrul, misalnya. PNS lingkup Biro Umum Setda NTB ini tetap menyempatkan diri mendatangi Perpustakaan Setda NTB, ketika ada waktu senggang atau istirahat. Baginya membaca merupakan kebutuhan, terutama sedang tidak ada tugas luar.

Dari membaca, setidaknya bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dan mengetahui

perkembangan politik yang terjadi, baik di dunia internasional, nasional dan daerah.

Sementara Fungsional Pustakawan pada Perpustakaan Setda NTB Hamuddin, S.Sos, MM, mengakui, animo PNS lingkup Pemprov NTB berkunjung ke perpustakaan cukup tinggi. Dari data yang dimiliki pihaknya, rata-rata kunjungan ke Perpustakaan Setda NTB di atas 800 lebih setiap bulan.

Jumlah ini, katanya, menunjukkan animo PNS membaca koleksi buku cukup tinggi.

“Meski demikian, ruangan kita masih terbatas. Beberapa fasilitas lain, seperti AC masih belum berfungsi. Termasuk meja baca dan ruangan untuk pengolahan buku.

Ini yang akan coba kita benahi ke depan,” tuturnya pada Suara NTB, Selasa (12/11).

Pada bagian lain, pihaknya mengusulkan beberapa judul buku yang sudah kadaluwarsa, khususnya koleksi judul buku di bawah tahun 1990-an dihapus atau ditiadakan.

Buku-buku yang dihapus tersebut akan diganti dengan judul buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau PNS pada saat sekarang ini.

Hingga saat ini, tuturnya, jumlah koleksi judul di Perpustakaan Setda NTB sebanyak 9.879 atau 10.710 eksemplar.

Jumlah ini belum termasuk pengadaan buku tahun 2013 sebanyak 200 eksemplar. Pengadaan buku ini terdiri dari

buku-buku umum, agama dan lainnya yang dibutuhkan pembaca, khususnya yang berkaitan dengan tugas kedinasan.

Di masa mendatang, pihaknya mengusulkan melalui Biro Umum pada Sekda NTB agar mewajibkan seluruh PNS lingkup Pemprov NTB menjadi anggota di Perpustakaan Setda NTB. Paling tidak dengan menjadi anggota di Perpustakaan Setda, pengetahuan para PNS mengenai apa yang menjadi tugas keseharian bisa diketahui lewat membaca buku atau referensi lainnya.

Meski jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Setda NTB masih belum sebanding dengan koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, pihaknya tetap memberikan pelayanan maksimal pada pengunjung.

Dengan personel 5 orang dan anggaran sebesar Rp 20 juta untuk pengadaan buku setahun dan Rp 30 juta untuk pengadaan koran tidak menjadi alasan pihaknya untuk tidak memberikan pelayanan maksimal pada pengunjung.

Apalagi, Perpustakaan Setda NTB ini, sudah mendapat penghargaan sebagai Juara I Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Instansi Pemprov NTB tahun 2011. Bagi mereka memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan sistem layanan manual dan otomasi (sistem komputerisasi) adalah tujuan utama yang harus dicapai. (ham)

(Suara NTB/ist)

CARI REFERENSI - Mengisi waktu istirahat, sejumlah PNS lingkup Pemprov NTB mengunjungi Perpustakaan Setda NTB. Sebagian besar mereka berkunjung ke tempat ini untuk mencari referensi untuk pekerjaan.

Guru Produktif Kurang

Harus Bisa Beri Contoh KEPALA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) Dr. Yanis Maladi, SH, MH, menegaskan penerapan pajak 2,5 persen bagi PNS harus didukung oleh para guru. Guru diharapkan bisa menjadi contoh dalam mengamalkan salah satu ajaran agama Islam tersebut.

Hal ini disampaikannya pada Suara NTB di Selong, Selasa (12/11) kemarin.

Menurutnya,.dalam mengeluarkan zakat tidak ada unsur (Suara NTB/rus) keterpaksaan. Terlebih dalam Yanis Maladi dunia pendidikan, pengamalan ibadah zakat merupakan wujud dari aplikasi pendidikan karakter. “Jadi guru harus jadi contoh yang baik,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, pemahaman terhadap zakat itu merupakan salah satu cara untuk mensucikan harta atau mensucikan diri. Selain itu, dengan berzakat akan membantu kaum miskin. Jika pengeluaran zakat terdapat unsur terpaksa, maka pahala mengeluarkan zakat bisa hilang. “Kalau ada unsur keterpaksaan, tidak jadi pahala nantinya,” paparnya.

Mengeluarkan zakat, katanya harus dengan sungguh-sungguh. Konsisten dalam mengimplementasikan ajaran Al Qur’an sebagaimana difirmankan Tuhan. ‘’Keluarkan zakat itu, karena Allah. Bukan karena jabatan,’’ tandasnya.

Ikhlas mengeluarkan zakat, dikatakan Yanis juga menjadi bagian dari jargon pendidikan yang terus digaungkan, yakni kerja ikhlas dan sungguh-sungguh. Ia meyakini, tidak akan ada masalah jika semua menjalankannya dengan penuh keihklasan.

Difokuskan kepada guru karena diakui guru selama ini paling banyak. Diakuinya, pada periode yang dulu, PNS utamanya para guru ini sempat melayangkan protes keras terhadap kebijakan bupati mengeluarkan pemotongan.

Menurutnya, bukan pemotongan yang dilakukan namun pelaksanaan aturan undang-undang. Dia meyakini, penerapan kali ini tidak ada yang akan melayangkan protes. “Insya Allah, tidak ada protes,’’ ucapnya.

Pasalnya, kebijakan mengeluarkan zakat yang dulu dengan yang sekarang ini sudah beda. Selain itu, dulu terjadi penolakan, karena ada yang kurang sejalan atau tidak terjalin koordinasi dengan baik. (rus)

Musliar Kasim : Kurikulum Baru Didanai Tiga Sumber Jakarta (Suara NTB) Pembiayaan kurikulum baru mulai tahun ajaran 2014 akan didanai melalui tiga sumber, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah, dan dana alokasi khusus (DAK).

“Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru,” , kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tidak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini. “Semester satu tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester dua mulai Januari,” katanya.

Musliar mengatakan, untuk penggandaan buku akan menggunakan dana BOS dan sebagian dari DAK. “Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku,” janjinya.

Musliar menyebutkan dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp580 ribu dan Rp710 ribu, jika digunakan untuk membeli buku mencapai Rp70 ribu, sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp1 juta. “Kami transfer lebih kurang Rp800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil, tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar,” ujarnya.

Sementara untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun, kata dia, daerah juga diharapkan berpartisipasi.

Dia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota. “Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kita minta dan kita arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan Kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. “Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri,” katanya. (ant/bali post)

Sulit, Pengembangan Pendidikan SMK di Lotim

Selong (Suara NTB) Sebagian besar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lombok Timur (Lotim) ini mengalami kekurangan guru-guru produktif, yakni guru-guru yang memiliki spesifikasi keilmuan di bidang penerapan. Akibatnya, upaya mengembangkan pendidikan di SMK ini cukup sulit dilakukan.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Supriyadi, menjawab Suara NTB di Selong, Selasa (12/11).

Menurutnya, jumlah SMK negeri swasta di Lotim tercatat sebanyak 57 unit, 10 negeri dan sisanya swasta.

Fakta kekurangan guru produktif tersebut, lanjutnya, tidak saja dialami SMK swasta. SMK negeri pun mengalami hal yang sama. Tidak heran, sebagian besar tenaga guru di SMK negeri ini jauh didominasi guru non PNS dibandingkan guru PNS.

“Total kita kekurangan guru produktif ini saja sebanyak 45 orang di SMK negeri, itu sudah di luar status guru yang negeri dan tidak. Sementara itu, total guru SMK sejatinya bisa 507 guru, faktanya di Lotim saat ini hanya tercatat 422 orang guru negeri,’’ ujarnya.

Penyebab dominasi guru swasta ini, lanjutnya, jumlah rombongan belajar melebihi jumlah guru negeri yang ada. Jurusan-jurusan yang dibuka pun tidak memiliki tenaga pendidik yang tersedia. Supriyadi mencontohkan, Teknik Mesin yang

membutuhkan tenaga guru yang tentunya menguasai teknik mesin. Sementara perguruan tinggi yang mengeluarkan alumni jurusan teknik mesin bidang keguruan sangat langka.

Akta IV, jalur pendidikan bagi oang yang ingin menjadi pendidik saat ini sudah tidak ada lagi. Diperparah lagi kondisi Lotim yang tidak bisa merekrut tenaga PNS yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini, karena keterbatasan anggaran.

Di tengah tuntutan untuk terus kembangkan SMK, jajaran Dinas Dikpora juga dipak-

(Suara NTB/rus)

Supriyadi

sa untuk bisa menyediakan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan. Terlebih disadari, keberadaan SMK ini memiliki peminat yang terus

berkembang. Selain itu, target Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat ini harus bisa mencapai 97 persen pada tahun 2020 mendatang.

Menyikapi persoalan kekurangan guru tersebut, Kabid Dikmen ini mengaku sudah berkomunikasi dengan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Dr. Wildan. Paling tidak, pihak Unram perlu melakukan bentuk pelatihan pendidikan guru (PPG).

PPG coba dilakukan bagi guru mata pelajaran produktif tersebut, sehingga jurusan di SMK yang banyak kosong bisa terisi. “Kalau mengandalkan rekrutmen PNS sesuai formasi yangdibutuhkan SMK kita terbentur keterbatasan anggaran itu, “ demikian ucapnya. (rus)

Unram Optimis Jadi Kampus Berbasis Riset dan Berkelas Internasional Mataram (Suara NTB) Menjadi salah satu perguruan tinggi berbasis riset dan kelas nasional serta internasional merupakan impian banyak orang, terutama para pemegang kebijakan dan akademisi di lingkup perguruan tinggi. Salah satunya Universitas Mataram (Unram). Sebagai salah satu kampus ternama di NTB, Unram kini berbenah di segala sektor untuk mewujudkan impiannya menjadi kampus ternama bertaraf internasional pada tahun 2025.

Ditemui siang kemarin (12/ 11), Pembantu Rektor (Purek) I Unram Prof. Dr. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si, mengaku optimis, Unram di tahun 2025 akan menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan berkelas internasional.

Hal itu diyakininya dari perkembangan jumlah hasil riset yang dikeluarkan oleh Unram setiap tahunnya.

Tidak hanya itu, para dosen yang melakukan riset juga terus meningkat, sehingga

(Suara NTB/dok)

Lalu Wirasapta Karyadi

dari kondisi tersebut para dosen yang melakukan riset kini membentuk perkumpulan yang diberi nama kelompok bidang ilmu. “Jadi kelompok ini merupakan wadah bagi para dosen yang memiliki riset-riset, gunanya biar lebih termanajemen dengan baik,” klaimnya.

Fakta yang cukup menarik yang semakin memperkuat op-

timisme terwujudnya visi besar Unram tersebut, lanjutnya, yakni secara nasional Unram berada pada posisi ke II sebagai universitas dengan riset terbaik.

“Itu membuktikan bahwa para dosen kita tidak kalah bersaingnya dengan dosen-dosen luar daerah,” terangnya.

Dalam mendukung perkembangan riset di Unram, pihaknya kini rutin mengirimkan dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri agar kemampuan riset mereka lebih terasah lagi. Tiap tahun Unram selalu mengirimkan tenaga pengajar ke sejumlah negara, seperti Amerika, Australia dan negara lainnya. ‘’Harapan kita ialah agar mereka bisa berkontribusi membawa nama Unram ke kancah nasional dan tingkat nasional terlebih mahasiswa Unram saat sekarang ini merupakan mahasiswa yang berasal dari 23 provinsi seluruh Indonesia. Tidak hanya dari luar negeri juga ada seperti Timor Leste dan Australia” pungkasnya. (dys)

Pelaku Perbuatan Cabul Harus Dihukum Berat PERBUATAN asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur tidak bisa ditoleransi. Para pelaku harus diberikan hukuman setimpal, karena telah merusak masa depan anak-anak. Berikut ini pendapat pelajar mengenai tindakan perbuatan cabul terhadap anak-anak.

Tindakan Keji

Adanya pencabulan orang dewasa terhadap anak di bawah umur, apalagi orang tua yang sudah uzur sebagai sebuah tindakan keji.

Harusnya mereka mengayomi, bukan malah berbuat amoral seperti itu.

Ratni (SMPN 2 Pringgabaya Lombok Timur)

Pelaku Dihukum Berat

Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur harus dihukum berat. Pada para korban, mereka harus mendapat pembinaan, terutama untuk menghilangkan traumanya.

Aditya Rahman (SMPN 1 Praya Lombok Tengah)

(Suara NTB/ham)

DIBLOKIR - Hingga Selasa, jalur jalan masuk ke SMAN 2 Narmada masih diblokir. Namun, pemblokiran ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut.

Akses Jalan Diblokir

Aktivitas Belajar di SMAN 2 Narmada Tak Terganggu Giri Menang (Suara NTB) Aksi penutupan akses jalan masuk ke SMAN 2 Narmada oleh warga tak mengganggu aktivitas belajar siswa dan sisiwi di sekolah itu. Saat ini, pihak desa dan camat mencari jalan lain untuk menjadi alternatif. Bupati pun ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah tukar guling aset yang diduga bermasalah.

Kepala SMAN 2 Narmada, Sumarsono, mengaku masih menunggu kepastian tentang tukar guling lahan warga supaya penutupan akses ke SMA bisa dibuka. Selama penutupan akses, parkir motor siswa dan tenaga pendidik dilakukan cukup jauh dari sekolah.

Namun itu, tak menggangu kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, menyatakan, pihaknya akan memfasilitasi penyelesaian masalah ini.

“Jika perlu diganti, kita akan ganti,” ujarnya. Menurutnya, masalah ini perlu dibahas den-

gan duduk bersama.

Diketahui, warga Pemate, Dusun Lekong Dende, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada melakukan aksi penutupan akses masuk dengan menembok jalan tersebut.

Mereka kecewa atas ketidakjelasan tukar guling tanah pecatu milik warga yang berlokasi di sekolah itu. Jumat lalu, warga menembok seluruh bahu jalan sehingga jalur itu nyaris tak bisa dilalui.

Warga ingin pemerintah tahu dan sadar diri perihal masalah tukar guling tanah menjadi masalah serius di masyarakat setempat. “Karena menanggapi ketidak pedulian dan ketidakjelasan status tanah tukar guling yang dulu telah sama-sama disepakati itu, kami tutup jalan menuju SMA 2 ini,”ujar Lodia, Ketua RT sekaligus ahli waris tanah pecatu. Lodia menerangkan, masalah ini sudah cukup lama bergulir. Namun, belum direspons hingga kini. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

(Suara NTB/ist)

KONI Jambi Pelajari Keberhasilan NTB di PON

TENDANGAN TERBAIK - Salah satu tendangan terbaik dari Zlatan Ibrahimovic saat membela Swedia melawan Inggris beberapa waktu lalu. Tendangan ini masuk nominasi gol terbaik versi FIFA.

Mataram (Suara NTB) Keberhasilan NTB pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2013 lalu, menjadi alasan KONI Jambi melakukan studi banding ke KONI NTB. KONI Jambi salut dengan pembinaan olahraga di NTB , karena dengan dukungan anggaran minim KONI NTB mampu meningkatkan prestasi NTB di PON, yakni dari 3 emas menjadi 11 emas di PON XVIII di Riau 2012.

“Kami malu dengan KONI NTB, karena dengan anggaran minim mereka bisa tingkatkan prestasi di PON. Kami menilai NTB sudah berhasil melakukan pembinaan.

Terlebih di PON Riau lalu bisa memperbaiki prestasi hingga melampaui target sepuluh medali emas di PON Riau lalu, yakni 11 emas 5 perak dan 8 perunggu,” ucap Wakil Ketua I KONI Jambi, As’ari Syafi’i di hadapan Ketua KONI NTB H. MNS. Kasdiono di Sekre-

tariat KONI NTB, Selasa (12/ 11).

As’ari menuturkan, pihaknya datang ke KONI NTB untuk belajar karena prestasi NTB di PON sangat luar biasa. Apalagi dengan dukungan dana yang relatif sedikit KONI NTB mampu meningkatkan prestasi di PON Riau 2012. Berbeda dengan KONI Jambi yang mendapat dukungan dana sebesar Rp 20 miliar, namun hanya mampu meraih 4 medali emas.

“Menghadapi PON Jabar 2016 mendatang kita mendapat dukungan dana sebesar Rp 25 miliar dari Pemprov Jambi, namun kami belum berani menerima karena target yang dibebankan oleh Pemprov Jambi dengan anggaran tersebut cukup berat. Kita ditargetkan meraih lebih dari 10 medali emas,” ucapnya.

Untuk dapat mencapai terget tersebut, pihak KONI Jambi ingin belajar dari kesuksesan NTB, maklum mereka

merupakan pengurus baru yang butuh pengalaman.

Diakuinya, prestasi Jambi di PON mengalami keterpurukan. Selama 7 kali PON, Jambi selalu di posisi 10 besar. Di PON Kalimantan Timur, Jambi turun ke urutan 15 dan di PON Riau anjlok ke posisi 24 dengan raihan medali 4 emas.

Menurutnya, setelah mendapat pelajaran dari KONI NTB, pihaknya akan segera menyusun program hingga bisa diterapkan untuk kesiapan PON XIX/2016 Jabar.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, menilai, ada banyak hal yang bisa dipetik dalam kunjungan KONI Jambi ke NTB, khususnya dari dukungan anggaran yang relatif besar serta program pembinaan olahraga berprestasi di NTB. Namun, pihaknya berharap dengan anggaran yang dimiliki NTB mampu meraih 15 emas di PON Jabar 2016 mendatang. (fan)

Porkot Sepak Takraw

Kandidat Gol Terbaik

Didominasi Tendangan Voli dan Tembakan Jarak Jauh

Mataram dan Sandubaya Juara

Bern – Tendangan-tendangan voli akrobatik dan tembakantembakan jarak jauh mendominasi daftar nominator 10 gol untuk mendapat penghargaan gol terbaik tahun ini yang diumumkan FIFA pada Senin.

Tidak ada pergerakan-pergerakan tiki-taka atau aksi lari individu dari setengah lapangan di antara para kandidat, yang mencakup dua gol dari sepak bola putri, lapor Reuters.

FIFA mengatakan bahwa gol-gol itu dipilih oleh “panel para ahli dan anggota komite sepak bola FIFA.”

Mataram (Suara NTB) Pertandingan final cabang sepak takraw Pekan Olahraga Kota (Porkot) Mataram telah berakhir di sport hall GOR 17 Desember Mataram, Selasa (12/11). Tim Kecamatan Mataram keluar sebagai juara di kelas double event, sementara juara di kelas beregu putra diraih Kecamatan Sandubaya.

Koordinator Pertandingan Sepak Takraw Porkot Mataram, L. Muhibus, kepada Suara NTB, menjelaskan, pertandingan cabang olahraga sepak takraw mempertand-

Daftar itu mencakup tendangan overhead spekulatif dari jarak 25 meter yang dilepaskan Zlatan Ibrahimovic saat Swedia menghadapi Inggris di pertandingan persahabatan yang dimenangi timnya dengan skor 3-2.

Terdapat juga upaya spekulatif dari Liga Meksiko di mana gelandang Pachuca asal Argentina Daniel Ludena mencetak gol dari area lapangannya sendiri saat melawan UANL, setelah melihat kiper tim lawan berada di luar garisnya.

Penyerang veteran Udinese

Antonio Di Natale juga masuk dalam daftar dengan sepakan voli yang mengingatkan pada gol Marco van Basten di final Piala Eropa 1988 untuk Belanda.

Menerima umpan silang diagonal, Di Natale melepaskan sepakan kaki kiri yang bersarang di sudut jauh gawang Chievo.

Terdapat pula gerakan-gerakan akrobatik dari Peter Ankersen (Esbjerg), Nemanja Matic (Benfica), dan Panagiotis Kone (Bologna). Gol Matic diawali oleh saling mengoper dengan menggunakan sundu-

lan kepala, yang disebut FIFA sebagai “gol yang mengagumkan seperti sirkus.”

Terdapat pula gol-gol jarak jauh dari Neymar (Brazil) dan Juan Manuel Olibera (Nautico).

Gol-gol dari sepak bola putri meliputi upaya jarak jauh dari Louisa Nacib (Lyon) dan sepakan salto dari pemain Australia Lisa de Vanna (Sky Blue FC) di Liga Sepak Bola putri AS. Pemenang akan diumumkan pada upacara pemberian Penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA di Zurich pada 13 Januari 2014 mendatang. (ant/bali post)

ingkan dua kelas putra, yakni double event dan beregu putra.

Dalam pertandingan itu masing-masing tim dibagi dua pool, yakni Pool A dan Pool B, Sandubaya, Ampenan dan Sekarbela berada di Pool A. Selanjutnya di Pool B, Cakranegara, Mataram dan Selaparang.

Dalam pertandingan final yang berlangsung di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, tim Kecamatan Kota Mataram sebagai juara Pool B berhasil mengalahkan tim Sekarbela (juara Pool A ) dengan kemenangan 2-0. Hasil

itu menempatkan Kecamatan Mataram meraih peringkat satu, diikuti Kecamatan Sekarbela di posisi kedua dan Ampenan serta Cakranegara di posisi juara tiga bersama.

Sementara juara di pertandingan kelas beregu putra diraih Kecamatan Sandubaya setelah mengalahkan tim Ampenan dengan skor 2-0. Hasil itu menempatkan tim Sandubaya di posisi pertama, disusul Ampenan di posisi kedua serta Mataram dan Cakranegara di posisi ketiga bersama. (fan)

Sampdoria Pecat Rossi

Franck Ribery

Ribery Ingin Prancis Tidak Gentar Paris Franck Ribery merasa yakin dapat menjalani tahun-tahun terbaik dalam karirnya. Dalam hal ini, Ribery meminta Prancis tidak takut dengan prospek mereka menjalani pertandingan play off dua-leg Piala Dunia melawan Ukraina.

Ribery yang berusia 30 tahun, salah satu calon kuat sebagai pemain terbaik FIFA tahun ini, diharapkan menjadi senjata utama tim Prancis ketika mereka melawan Ukraina, Jumat.

Pemain sayap itu berada dalam tim Prancis yang membutuhkan gol kontroversial untuk menghasilkan laga imbang 1-1 di kandang atas Irlandia - akibat gol “handsball” Thierry Henry yang meloloskan mereka ke Piala Dunia 2010.

Tapi Ribery, yang mencetak empat gol dan membantu mencetak empat gol lainnya dalam 13 gol terakhir mereka, mengatakan Prancis jangan khawatir dengan tekanan yang mereka hadapi.

“Laga play-off tidak ada kaitannya dengan pertandingan lain, kendati situasinya akan sulit, tapi kami harus santai dan jangan takut,” kata Ribery dalam jumpa pers di markas latihan mereka di Clairefontaine, dekat Paris. “Kami tidak melakukan sesuatu setengah-setengah. Kami pergi ke sana untuk meraih kemenangan,” ujarnya.

Ribery yang dalam performa terbaiknya, yang menjadi pemain kunci dalam tiga perolehan piala Bayern Munich musim lalu, mengatakan ia sudah mencapai puncak tertinggi dari karirnya. “Saya benar-benar merasa pada puncak karir,” katanya, “Ini benar-benar merupakan tahun saya,” tambahnya.

Dengan memiliki catatan 78 pertandingan internasional, - rekor yang membuatnya sebagai pemain paling berpengalaman di antara 24 pemain Prancis - Ribery faham bahwa ia merupakan pimpinan bagi rekannya baik di dalam mau pun di luar lapangan. “Ketika Anda berusia 30 tahun, Anda pasti memiliki pengalaman lebih sehingga harus mampu menangani situasi tertentu yang terjadi,” katanya.

Ribery menyadari kesempatannya untuk menjadi pemain Prancis pertama setelah Zinedine Zidane sebagai pemain terbaik FIFA, akan meningkatkan semangat mereka pada turJuan Mata namen di Brazil tahun depan.

“Penghargaan Ballon d Or merupakan sesuatu yang saya idamdamkan. Tapi saya katakan kepada diri saya sendiri lakukan dua pertandingan penting mendatang. Lakukan dengan baik agar Prancis datang ke Brazil,” katanya. (ant/bali post)

Sampdoria melorot ke zona degradasi menyusul kekalahan ketiga mereka di Fiorentina, Minggu. Pelatih berusia 52 tahun itu kurang dari setahun menangani klub itu, sejak ia menandatangani kontrak Desember lalu.

Pelatih tim yunior Francesco Pedone akan menggantikannya sebelum terpilih pelatih baru.

Media Italia dalam spekulasi

mereka menyebut-nyebut pelatih Serbia Sinisa Mihajlovic, yang sebelumnya melatih di Bologna, Catania dan Fiorentina, akan menggantikan posisi Rossi.

Rossi merupakan pelatih ketiga Serie A yang dipecat musim ini setelah sebelumnya pelatih Genoa Fabio Liverani, yang digantikan Gian Piero Gasperini, dan Rolando Maran yang posisinya di Catania digantikan Luigi Di Canio. (ant/bali post)

Mata Yakin Dapat Membela Spanyol London Pemain yang dianugerahi sebagai Player of The Year musim 2012/2013 oleh Chelsea tidak membuat pemain bernomor punggung 10 ini menjadi pilihan The Special One di tim utama.

Pergantian rezim dari Rafael Benitez ke

Jose Mourinho membuat pemain asal Spanyol ini kena dampaknya.

Juan Mata seringkali tidak diturunkan sejak babak pertama oleh Jose Mourinho. Seperti pertandingan melawan West Bromwich Albion (9/11), Mata baru masuk ke lapangan menit ke-73 menggantikan Oscar.

Pemain 25 tahun ini tetap yakin pelatih timnas Spanyol Vicente del Bosque akan memanggilnya untuk membela tim matador pada Piala Dunia 2014 di Brazil.

“Memang benar saya mendapatkan sedikit kesempatan untuk bermain, tetapi saya baikbaik saja.

Saya akan mencoba melakukan yang terbaik untuk Chelsea dan timnas” kata Juan Mata seperti dilansir di Four Four Two. Juan Mata menolak membiarkan kekonsistenan pada Chelsea mengurangi antusiasnya pada gelaran empat tahunan itu. “Suatu hal yang mustahil tidak memikirkan Piala Dunia tahun ini. Saya berharap saya ada di sana,” kata Mata. Mata telah memenangi 30 pertandingan bersama Spanyol. (ant/bali post)

Delio Rossi

(ant/bali post)

(ant/bali post)

Roma Pelatih Sampdoria, Delio Rossi dipecat oleh Sampdoria. Demikian diumumkan klub Serie A Italia itu, Senin.

SUARA NTB

Rabu, 13 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB

INFO.

0811306462.

Email :

www.g-milk.net

nikbambang@yahoo.co.id

Lowongan Perusahaan yang bergerak di Bidang Pariwisata membutuhkan Guide Korea dengan persyaratan : - Bisa Berbahasa Korea oral maupun tulisan - Umur dibawah 30 th

PERAWATAN AC

bagi yang berminat hubungi Cang Hp. 081997715050 atau e-mail ke : ocang@sasaktour.co.kr

BENGKEL

BANK

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 081219448270,Wendy 081296165840

DISTRIBUTOR

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

SUARA NTB

Rabu, 13 November 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

PENGABDIAN

Halaman 14

SPANDUK - Inilah spanduk penjualan usaha madu kelompok Kembang Sari Desa Kelungkung binaan Dishut NTB.

RUMAH MADU - Galeri rumah madu yang ada di Kota Sumbawa Besar yang didirikan JMHS.

PRODUK - Jamali memperlihatkan produk madu kemasannya.

Merintis Usaha Madu Sumbawa dari Hutan Lestari Alam menyediakan segalanya bagi manusia apabila dijaga dan dilestarikan. Begitu pula dengan hutan alam Sumbawa dengan kekayaan madu yang terkandung didalamnya. Siapa yang tidak mengenal Madu Sumbawa? Rasa dan khasiatnya sudah terbukti di seantero negeri. Berkah yang patut disyukuri, terutama bagi mereka yang menjadikan hutan dengan madunya sebagai sumber hidup.

JAMALI Bolang (61) tampaknya memahami betul filosofi tersebut.

Warga desa Kelungkung Kecamatan Batulante ini sudah sejak muda bergelut dengan hutan di sekitarnya.

Menjadikan hasil hutan termasuk madu sebagai penopang hidupnya.

Hidup sebagai petani madu, mencari sarang lebah dari hutan yang satu ke wilayah hutan yang lainnya.

Hanya mengambil madunya saja dari sarang, menggunakan teknik tertentu tanpa menganggu calon lebahnya. Agar calon lebah bisa terus berkembang biak. Hingga pada sarang yang sama, bisa dipanen sampai tiga kali.

Cara tradisional yang dipakai sampai sekarang dalam mengambil madu, terbukti membuat habi-

tat lebah avis dorsata (alam) bisa bertahan. Jamali muda biasa mengambil madu di hutan Sakedit, hutan Ngingi, hutan Pusu dan Olat Itak, wilayah selatan Sumbawa.

Kisah Jamali sebagai petani madu berlanjut menjadi penggarap budi daya lebah avis sirana atau dalam bahasa daerahnya dikenal dengan iru sekitar tahun 1997.

Hingga sempat mengikuti studi banding ke Pasuruan. Namun, budi daya ini tak bertahan lama, karena kondisi alam saat itu tidak mendukung dtambah keracunan pestisida dengan banyaknya masyarakat tani yang menggunakan pestisida rumput pada lahan pertanian.

Jamali tak menyerah. Bersama sekitar 30 temannya yang lain mem-

bentuk Kelompok Tani Madu Hutan yang diberi nama, Kembang Sari desa Kelungkung Batulante.

Binaan langsung dari Dinas Kehutanan Propinsi. Beralih mengelola usaha madu dalam bentuk kemasan. Madu diambil langsung dari penggarap madu di sekitar Kelungkung Batulante, Sempe Moyo Hulu, hingga Teladan Lenangguar.

Usaha kelompok Kembang Sari ini dibawah pimpinan Jamali mulai menuai hasil. Dinas Kehutanan Provinsi NTB pun langsung turun melakukan pembinaan. Serta memberikan sejumlah bantuan peralatan, seperti alat pengukur kadar air (pocket refractometer) dan pisau pemotong jaringan sarang madu, jerigen, baskon, sarung tangan dan

perlengkapan lainnya.

Kelompok madu hutan ini menjual madu kemasan dalam dua ukuran. Yakni ukuran 600 mililiter dengan harga Rp 80 ribu perbotol dan ukuran kecil 150 mililiter yang dibanderol Rp 25 ribu perbotol. Sementara madu yang masih lengkap dengan sarangnya dijual Rp 100 ribu perkilogramnya.

“Kadangkala ada petani madu yang begitu turun dari gunung, langsung membawa dengan sarang-sarangnya kesini. Sarang besar yang ukurannya sampai 100 cm X 100 cm, bisa menghasilkan madu hingga 20-30 botol,” terang Jamali.

Setiap bulannya, Dinas Kehutanan Provinsi sedikitnya memesan 50 botol. Ada pula masyarakat yang lang-

sung datang ke Kelungkung memesan madu kemasannya. Hingga tak kurang dari 100 botol madu terjual setiap bulannya. Menurutnya madu yang paling bagus, adalah yang diambil dalam rentang waktu September hingga November dengan kadar air

”

Saat-saat sekarang ini, madu paling bagus Jamali Bolang

yang relatif rendah hanya sekitar 20 persen. “Saat-saat sekarang ini, madu paling bagus,” terang Jamali.

Usaha kelompok madu lain yang berkembang pesat, bisa ditemui pada Koperasi Hutan Lestari, desa Batu Dulang kecamatan Batulante. Pengurus Koperasi yang juga Sekretaris Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS), M. Junaidi Zein menyebutkan ada sekitar 76 anggota koperasi yang telah bergabung.

Madu juga diambil langsung dari petani penggarap di sekitar hutan Batulante, dengan rata-rata 25-30 botol perharinya. Madu dikemas kemudian dipasok ke rumah madu, hingga ke PT. Dian Niaga Jakarta yang setiap tahunnya memesan hingga 5 ton madu. Sejauh ini baru bisa dipenuhi sekitar 3 ton lebih. “Insya Allah bisa kami penuhi,” ujarnya.

Usaha kelompok ini dimulai sejak 2006 dengan anggota sekitar 23 orang., Sebelum kemudian bertambah sejak berbadan hukum tahun 2000. Anggota 76 orang termasuk perempuan, memulai usaha sejak 1996, berbadan hukum tahun 2000.

Pengemasan madu langsung dilakukan di Batu Dulang, ataupu di rumah madu. Mengingat banyak pula kelompok JMHS lain di Sumbawa yang memasok madu ke galeri rumah madu.

Untuk menambah pengetahuan soal madu, anggota koperasi juga diberikan pelatihan-pelatihan. Hingga bentuk pemanfaatan lain dari sisa sarang madu, seperti sabun dan lilin. Nilai tambah bagi masyarakat yang bergelut dengan usaha madu.

Paling penting, madu tetap lestari, kalau hutan tetap lestari pula.

Artinya, menjadi kewajiban bagi masyarakat terutama yang menggantungkan hidup dari usaha madu ini untuk menjaga kelestarian hutan di sekitarnya. Jangan hanya mengisap madunya, tetapi lingkungannya dibiarkan. (arn)

SARANG - Jamali memperlihatkan cara pemotongan sarang lebah madu.

MADU– Pengurus koperasi usaha madu, Junaidi tengah meperlihatkan madu sekaligus sarang lebah yang baru saja diambil dari petani madu Batudulang.

Jamali Bolang

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Pengamat: Anggota DPR Tak Perlu Dapat Dana Pensiun Semarang (Suara NTB) – Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo, berpendapat seharusnya tidak ada dana pensiun untuk anggota DPR, baik yang terjerat kasus korupsi maupun tidak.

“Anggota DPR ‘kan bukan pegawai negeri, tetapi jabatan politis yang elemen penghasilannya ada unsur gaji pokok,” kata Utomo ,di Semarang, Selasa.

Setelah reformasi 2004, DPR memiliki kemampuan dan kewenangan menyusun APBN. Anggota DPR kemudian menyusun pendapatan dari DPR, salah satunya memakai istilah honorarium atau gaji pokok sebesar Rp15 juta.

“Unsur pendapatan penghasilan dari anggota DPR salah satunya adalah gaji pokok, kemudian anggota DPR membuat aturan pensiunan anggota DPR dengan mendapat dana pensiun sebesar 90 persen dari Rp15 juta,” katanya.

Berdasarkan regulasi yang dibuat para wakil rakyat tersebut, pegawai negeri yang terlibat kasus hukum akan dipecat dan tidak mendapat dana pensiun, sementara anggota DPR yang tidak dipecat dan hanya ditarik oleh fraksinya masih mendapatkan dana pensiun.

“Celah peraturan seperti ini yang kemudian digunakan anggota DPR yang terlibat korupsi dan berhenti di tengah jalan untuk tetap menuntut hak pensiunnya,” katanya.

Di dalam amar putusan dari pengadilan, lanjut Utomo, anggota DPR yang terlibat korupsi dan dihukum tidak berhak menerima dana pensiun.

Pemerintah terutama Kementerian Keuangan seharusnya bersikap tegas namun karena posisi DPR yang kuat, pemerintah tidak bisa bertindak banyak karena anggota DPR dari berbagai partai.

“Pemerintahan mendatang diharapkan dapat bersikap tegas dan tidak menyalahi undang-undang kepegawaian negara, semestinya yang berhak menerima dana pensiun yaitu pegawai negeri,” kata Utomo. (ant/bali post)

PROYEK HAMBALANG - Gedung proyek pembangunan Sport Center Hambalang bagian belakang yang dua gedungnya ambruk.

Proyek Hambalang Tidak Mungkin Dilanjutkan Jakarta (Suara NTB) – Pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dinilai tidak memungkinkan. “Setelah melihat lokasi yang seperti itu dan setelah menghitung proyek dengan kondisi tanah yang selalu longsor, labil tentu tidak memungkinkan, tidak feasible,” kata Direktur Utama PT Biro Insinyur Eksakta Ida Nuraida dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa.

Ida menjadi saksi dalam sidang Mantan Kepala Biro

BAKN Minta Presiden Respons Laporan BPK Jakarta (Suara NTB) – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eva Kusuma Sundari meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespon laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan uang negara hingga Rp 56,98 triliun untuk semester I Tahun 2013.

“Laporan BPK menegaskan sinyalemen bahwa korupsi meluas, memburuk, makin canggih selain disengaja karena kebanyakan akibat SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang lemah,” kata Eva di Jakarta, Selasa.

“Temuan BPK itu mengkonfirmasi temuan PPATK maupun KPK. Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan harus merespon serius terutama dengan memperingatkan kementeriankementerian yang permasalahannya berulang-ulang terus selama bertahun-tahun termasuk beberapa BUMN,” kata Eva. Ia menyebutkan, Presiden SBY harus turun tangan melakukan pembenahan di hulu (sebagai penyebab persoalan) terutama terkait kebijakan-kebijakan administrasi pemerintahan.

“Misalnya pengawasan internal lembaga-lembaga, perbaikan koordinasi antar lembaga untuk pengawasan terhadap lingkungan. Presiden harus memadamkan api, supaya asap-asap persoalan akuntabilitas keuangan pemerintah semakin baik,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, hal lain yang bisa ditindaklanjuti oleh Presiden SBY adalah temuan BPK soal DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung yang menunjukkan pencemaran luar biasa akibat pembuangan limbah pabrikpabrik sejak di hulu di Jawa Barat hingga muara Ciliwung.

“Penyelesaian kasus ini melibatkan antar provinsi, antar kementerian, yang akan dapat dibereskan melalui koordinasi di bawah presiden,” kata Eva. (ant/bali post)

Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar.

“Saya katakan kalau mau memindahkan sekolah pendidikan olahraga junior di Ragunan masih mungkin, tapi kalau seluruh proyek seperti untuk atlit elit, sport science akan bahaya dengan keadaan tanah seperti itu,” tambah Ida. Kesimpulan Ida tersebut adalah berdasarkan pemantauan langsung dilapangan dan perhitungan Direktur Teknik dan Operasi PT Biro Insinyur Eksakta, Sonny Anjangsono.

“Ada perbedaan yang signifi-

kan, saya membuat perkiraan biaya berdasarkan harga satuan setempat yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Bogor kemudian dikalikan luas tanah dan didapat Rp225 miliar, tapi mungkin ada ahli yang lebih dari saya yang bisa menghitung hingga Rp2,5 triliun,” kata Sonny yang juga menjadi saksi dalam sidang tersebut.

PT Biro Insinyur Eksakta memang diberikan tugas awal oleh mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram untuk membuat rancangan awal mengenai proyek Hambalang dengan nilai awal Rp125 mil-

iar namun belakangan Wafid meminta Sonny membuat rancangan senilai Rp2,5 triliun dengan kontrak tahun jamak.

Namun karena Sonny tidak sanggup menghitung hingga nilai Rp2,5 triliun, Ida pun mundur dari proyek Hambalang karena menilai “proyek ini bau”. “Saya ngeri juga karena lahan harus diperbaiki supaya diam, jadi sudah memakan banyak dana untuk tanah yang ditanam, dan sampai yang terakhir kami juga tidak ada dihubungi, jadi setelah kami mundur maka kami mengembalikan ke Pak Al-

man Alhudri, dia staf Pak Wafid,” ungkap Ida. Setelah lepas dari PT Biro Insinyur Eksakta, pengerjaan rencana proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Galeri Ide Anggraheni Dewi Kusumastuti. “Saya membuat perencanaan fasilitas-fasilitas bagaimana mencoba membuat site plan dari seluruh kompleks dan membuat kebutuhan ruang yang dibutuhkan,” kata Dewi yang juga menjadi saksi. Dewi mengaku ia mengalami kesulitan dalam membuat rancangan pembanguan Hambalang. (ant/bali post)

KPK Geledah Rumah Anas Urbaningrum Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi pengadaan fasilitas Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang.

“Jadi benar saat ini ada kegiatan penggeledahan berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana Hambalang dengan tersangka MS (Mahfud Suroso) di tempat kediaman Attiyah Laiya di Duren Sawit,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Attiyah Laila, istri Anas Urbaningrum, adalah mantan komisaris PT Dutasari Citralaras, subkontraktor Adhi Karya dalam pengerjaan proyek Hambalang.

“Ada dua tempat lain yang digeledah selain di kediaman Attiyah Laila yaitu rumah salah seorang saksi di Kemang Bekasi dan rumah lain, alamatnya akan saya beritahukan nanti,” ungkap Johan.

Namun Johan mengatakan penggeledahan itu tidak terkait dengan Anas.

“Penggeledahan ini tidak ada kaitan dengan Anas, ini kaitan dengan proyek Hamba-

Golkar Ragu Buku SBY akan Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Jakarta (Suara NTB) – Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meragukan bahwa buku yang akan diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menguatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap presiden ke-6 RI itu.

“Saya ragu buku itu akan menguatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap presiden, mengingat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden terus menurun,” kata Bambang di Jakarta, Selasa.

Bambang yang juga anggota Komisi III DPR mengatakan ada beberapa faktor yang akan mendegradasi muatan buku itu, antara lain faktor Bunda Putri, Sengman dan juga isu tentang Bu Pur. Faktor lainnya menurut dia adalah sikap pasif presiden terhadap isu penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.

“Kelambanan presiden merespons sejumlah persoalan di dalam negeri juga belum hilang dari benak masyarakat Indonesia,” ujarnya. Ia bahkan khawatir muatan buku itu akan menjadi celah baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kecaman terhadap presiden. Dia mengatakan apabila benar presiden ingin menjawab atau menanggapi kritik masyarakat melalui buku yang ditulisnya sendiri, dirinya dan semua pihak harus menghormati langkah itu karena hak presiden.

Muatan buku itu menurut sudah tentu akan berhadaphadapan dengan persepsi publik atas berbagai aspek dari Presiden SBY. “Persepsi itu mulai dari kualitas kepemimpinan, kualitas kebijakan, derajat sensitivitas atau kepedulian presiden terhadap aneka persoalan yang menyelimuti rakyat, kejujuran presiden, dan tentang bersih tidaknya Kabinet Indonesia Bersatu,” katanya.

Menurut dia di antara begitu banyak orang yang sering mengecam presiden, jangan dilupakan bahwa tidak sedikit juga yang selalu mengamini semua langkah dan kebijakan presiden. Ia menilai buku yang ditulis presiden itu pasti akan membelah opini publik, ada yang setuju dengan posisi, pendirian dan tanggapan presiden. “Sebaliknya, akan ada juga arus kecaman dan kritik terhadap muatan buku itu,” tegasnya.

Presiden Yudhoyono berencana membuat buku berjudul “Selalu Ada Pilihan” yang akan diluncurkan pada awal Desember 2013. Buku tersebut berisi pengalamannya menjadi presiden selama sembilan tahun yang sering mendapat kritik dan fitnah dari publik. Buku tersebut didedikasikan untuk presiden yang akan datang agar lebih siap menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan seperti yang dialaminya sebagai Presiden ke-6 RI. (ant/bali post)

lang dengan tersangka MS, tempat-tempat itu digeledah karena diduga ada jejak-jejak tersangka MS,” ungkap Johan.

Mahfud Suroso adalah direktur PT Dutasari Citralaras selaku perusahaan subkontraktor mekanik dan listrik dalam proyek Hambalang.

Dalam surat dakwaan pada mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, jaksa KPK menyatakan PT Dutasari Citralaras menerima uang sebesar Rp170,39 miliar sedangkan Mahfud Suroso memperoleh Rp18,8 miliar.

Pengacara Anas Urbaningrum Firman Wijaya juga datang ke gedung KPK untuk menyampaikan surat. “Saya mau mengantarkan surat, ini saya mau mengecek langsung,” kata Firman. Firman mengaku setelah dari KPK ia akan menuju ke rumah Anas. “Tapi saya tidak tahu apakah Mas Anas ada di rumah atau tidak,” tambah dia. (ant/bali post)

(ant/bali post)

GELEDEAH - Penggeledahan rumah Anas Urbaningrum dilakukan untuk mencari jejak tersangka Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras, dalam kasus korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang

Penyebab Jatuhnya Heli MI-17 karena Angin Kencang Jakarta (Suara NTB) – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menjelaskan penyebab jatuhnya pesawat Heli MI-17 milik TNI Angkatan Darat karena hempasan angin kencang ketika akan mendarat di Malinau, Kalimantan Utara, Sabtu (9/11).

“Hempasan angin ini tak bisa dihindari sehingga bagian ekor helikopter menabrak pohon. Akibat tabrakan tersebut, heli semakin tak terkendali hingga akhirnya terguling dan terbakar lantaran ada bahan bakar minyak (BBM) di bagian pesawat,” kata Panglima TNI di sela-sela acara Operasi Kebangsaan dengan tema “Mari Bung Lebih Indonesia Lagi” di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hal itu terungkap berdasarkan hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh TNI AD. Namun, Mabes TNI juga melakukan in-

vestigasi agar nanti ada keseimbangan. “Saya ingin mencari penyebab yang sesungguhnya agar ke depan bisa dihindari,” kata Moeldoko. Selain membawa bahan bangunan untuk membangun pos perbatasan di Kabupaten Malinau, helikopter itu membawa warga sipil untuk ikut membantu membangun pos perbatasan tersebut.

Panglima TNI menegaskan penyebab jatuhnya helikopter buatan Rusia itu bukan disebabkan oleh “human error” atau kerusakan mesin, melainkan karena faktor cuaca. “Bukan human error atau kerusakan mesin. Helikopter dalam kondisi baik, bahkan sebelum ke Malinau, heli sempat terbang ke suatu tempat dari Kota Tarakan,” katanya seraya menargetkan investigasi akan selesai pada pekan ini.

Ia menambahkan helikopter buatan tahun 2010 itu merupakan helikopter yang cukup han-

dal, bahkan dirinya seringkali menggunakannya. “Saya meyakini helikopter ini bandel (handal), saya sering pakai helikopter MI-17 ini,” katanya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Rukman Ahmad dalam konferensi pers, Sabtu (9/11) menyatakan TNI AD telah membentuk tim investigasi untuk memastikan penyebab kecelakaan. Tim Investigasi beranggotakan enam orang dan Tim Recovery berangotakan 12 orang ke Tarakan yang telah diberangkat pada hari Sabtu sekitar pukul 15.00 WIB. “Tim akan bekerja secepat mungkin dan melihat apa penyebab jatuhnya helikopter ini.

Setelah itu mungkin kita baru tahu apa penyebabnya,” katanya di Mabes TNI AD Jakarta.

Menurutnya penyebab kecelakaan bukan dikarenakan kesalahan pilot maupun karena kelebihan muatan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Polri Jamin Tak Intervensi Penanganan Korupsi

Bambang Soesatyo

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Kepolisian Indonesia menjamin tidak akan mengintervensi penindakan dan penanganan korupsi di Tanah Air, sebagaimana dinyatakan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Idham Azis, di Jakarta, Selasa. “Saya yakinkan tidak ada intervensi,” kata dia.

Masyarakat menilai polisi lamban dalam menangani perka-

ra korupsi. “Mekanisme kami beda dengan KPK, ada tahapannya, bila ada yang melapor, kami kaji dahulu laporannya, kami terbitkan surat perintah tugas anggota, kalau sudah bisa dinaikkan ke penyelidikan, baru nanti ke penyidikan ini beda dengan pidana umum,” katanya.

Dia juga menuturkan dalam penanganan korupsi, tidak serta-merta karena harus ada koordinasi dari BPKP serta BPK.

“Satu harus diketahui, tindak pidana korupsi itu harus ada kerugian negara, ketika tidak ada kerugian negara, tidak bisa masuk ke dalam unsur tindak pidana korupsi dan itu bukan wilayah kami untuk menentukan ada kerugian negara, itu tugasnya BPKP dan BPK,” katanya.

Sungguhpun begitu, dia mengakui proses yang lama itu satu kendala dalam penanganan korupsi. (ant/bali post)

Pembelian Kupon Berhadiah Termasuk Judi

Bengkulu (Suara NTB) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu menyebutkan pembelian kupon lalu diundi untuk mendapatkan hadiah termasuk jenis judi dan diharamkan dalam Islam.

“MUI memfatwakan bahwa jalan sehat atau jalan santai berhadiah haram hukumnya apabila peserta diwajibkan membeli kupon sebaga syarat keikutsertaan,” kata Ketua MUI Provinsi Bengkulu Rohimin di Bengkulu, Selasa.

Ia mengatakan Fatwa MUI itu ditetapkan pada 25 Februari 2013 berdasarkan nomor 1 tahun 2013 tentang Jalan Sehat Berhadiah.

Dalam Keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu itu ditetapkan dua keputusan yang ditandatangani Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Bengkulu.

Keputusan pertama yakni haram bila mewajibkan peserta membeli kupon sebagai keikutsertaan, baik hadiah yang dijanjikan diambil dari hasil penjualan kupon atau disediakan pihak lain. “Karena mengandung unsur maisir, tabzir, gharar, dharar, ighra, dan israf,” katanya.

Ketetapan kedua yakni boleh mengikuti jalan santai apabila peserta tidak diwajibkan membeli kupon atau membayar sejumlah uang sebagai syarat keikutsertaan.

Ia mengatakan bahwa Fatwa tersebut diterbitkan terkait maraknya penyelenggaraan jalan sehat atau jalan santai berhadiah yang diselenggarakan berbagai instansi dan kelompok profesi yang menjanjikan hadiah menggiurkan.

“Hampir sebagaian besar kegiatan jalan sehat atau jalan santai itu mewajibkan peserta membeli kupon dengan harga tertentu sebagai syarat keikutsertaan,” katanya. Menurut MUI, dalam penyelenggaraan acara itu, terdapat indikasi yang mengarah pada pencarian keuntungan oleh panitia penyelenggara yakni dari selisih akumulasi penjualan kupon dengan hadiah yang dijanjikan.

Selain itu kata dia, banyak anggota masyarakat yang mengajukan fatwa kepada MUI Provinsi Bengkulu tentang hukum jalan sehat atau jalan santai berhadiah. “MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang jalan sehat atau jalan santai berhadiah, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan dalam Alquran surat al-Bagarah ayat 219 disebutnya tentang besarnya dosa bagi orang yang melakukan perbuatan maisir atau perjudian. Sementara dalam Alquran surat al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan larangan tolong dalam dosa dan kemaksiatan. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 13 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Darurat Nasional dan Malapetaka di Filipina Tacloban Pemerintah Manila telah mengumumkan keadaan darurat nasional dan malapetaka dan keputusasaan meningkat di Filipina tengah di mana banyak mayat terdapat di seluruh daerah itu, empat hari setelah Topan Super Haiyan menghantam negara itu (ant/bali post)

PORAK PORANDA - Topan Haiyan memporakporandakan kota Tacloba di Filipina selatan.

Marinir AS telah membantu usaha untuk mencari dan menolong mereka masih selamat, dikerahkan ke daerah di mana seluruh kota luluh lantak dan masyarakat kekurangan pangan, air dan obatobatan.PBB Senin memperingatkan jumlah korban tewas meningkat dengan cepat.

“Kami memperkirakan itu adalah yang terburuk. Semakin banyak akses yang kami peroleh semakin banyak korban yang kami temui dalam topan,” kata seorang pejabat keamanan, John Ging.

Ia tidak dapat memberikan jumlah korban jiwa yang pasti akibat topan itu katanya dalam satu jumpa wartawan di markasbesar PBB” memperkirakan kini lebih dari 10.000 orang”.

Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Valerie Amos mengatakan dalam satu pernyataan bahwa “para pejabat lokal memperkirakan sekitar 10.000 tewas di kota itu saja,” mengacu pada Tacloban, ibu kota Provinsi Leyte. PBB menyerukan bagi bantuan penting internasional untuk para korban, Selasa.

Presiden Filipina Benigno Aquino Senin malam mengumumkan keadaan darurat nasional yang memungkinkan pemerintah gunakan mengendalikan pengawasan harga dan segera mengeluarkan dana darurat.

“Dalam beberapa hari ke depan dijamin bantuan akan sampai ke tangan anda makin cepat makin baik,” katanya dalam satu pidato yang di televisi.

Imbauan saya kepada anda semua adalah “tetaplah tenang,berdoa dan bekerja sama dengan saling mmbantu adalah hal yang akan mmembantu kita bangkit dari penderitaan ini. dengan bantuan pihak lain ingin dapat membantu dari malapetaka ini.”

Haiyan menimbulkan gelombang setinggi lima meter yang menghantam pulau itu seperti tsunami. Tembok-tembok air bobol hampir di seluruh bagian garis pantai di satu daerah tengah kepulauan itu.

Di Tacloban, puluhan marinir AS tiba Senin menumpang pesawat-pesawat angkutan militer C-130 yang mengangkut pasokan bantuan.

Banyak pemerintah luar negeri menjanjikan bantuan termasuk Australia hampir 10 juta.

Sementara itu ratusan polisi dan tentara Filipina di kerahkan untuk menghadapi para penjarah di dan sekitar Tacloban, setelah massa merampok satu konvoi bantuan Palang Merah dan genggeng berkeliaran di jalan mencuri barang konsumen seperti televisi. (ant/bali post)