SUARA NTB 14 FEBRUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 289 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 14 FEBRUARI 2013

12 HALAMAN

Gerebek Terduga Teroris di Dompu

Komnas Temukan Indikasi Pelanggaran HAM

Dompu (Suara NTB) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 antiteror Mabes Polri saat melakukan penggerebekan terduga teroris di Dompu awal Januari 2013 lalu. Indikasi itu masih perlu dipelajari lebih jauh dan perlu dikumpulkan alat bukti. Karena lima orang yang ditembak mati saat penggrebekan masih statusnya sebagai terduga teroris dan diantaranya tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Komisioner Komnas HAM RI, Siti Nurhayati yang memimpin rombongan ke Dompu, Rabu (13/2) kemarin, mengatakan, ada indikasi ter-

jadi pelanggaran HAM yang dilakukan tim Densus 88 antiteror Mabes Polri saat melakukan penggerebekan terduga teroris di Dompu 4-5

Januari 2013 lalu. Karena lima yang tewas saat penggerebekan masih statusnya sebagai terduga teroris.

Bersambung ke hal 5

Anggota Kelompok binaan saya, 70 persennya dulu tak punya sapi.

Kini, setelah tiga tahun mendapatkan dukungan program NTB BSS, mereka telah memiliki sapi sendiri minimal dua ekor setiap anggota. NTB BSS harus dilanjutkan oleh Gubernur yang memulainya...

Sri Rezeki Sarjana Pendamping Kelompok Ternak Saleko Bersinar, Desa Sorisakolo, Dompu

KOMNAS HAM Rombongan Komnas HAM melihat TKP penggerebekan terduga teroris yang menewaskan tiga orang di perkebunan Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai Dua Dompu, Rabu (13/2) kemarin.

(Suara NTB/ula)

’’Roadshow’’ Monev Bappeda NTB

TO K O H Hormati Komnas HAM MABES Polri mempersilahkan Komnas HAM melakukan investigasi atau penelusuran dalam bentuk apapun, terkait dengan fakta lain di balik kasus penangkapan terduga teroris di Dompu. ‘’Kami menghormati apa yang mereka lakukan itu,’’ ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol.Drs. Boy Rafli Amar, menanggapi komentar Komnas HAM bahwa ada indikasi pelanggaran HAM dalam penggerebekan terduga teroris di Dompu, beberapa waktu lalu.

Bersambung ke hal 5

Pilkada NTB 2013

KPU Datangi Sekolah Para Kandidat Mataram (Suara NTB) KPU NTB akan mendatangi tempat sekolah para kandidat untuk mengecek keabsahan ijazah yang disertakan para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2013 – 2018.

Proses itu akan berlangsung paralel dengan tes kesehatan yang kini juga sedang dijalani para kandidat tersebut.

Demikian disampaikan Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/2).

Bersambung ke hal 5

Pelaksanaan Program Unggulan Sinkron dengan Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melanjutkan kegiatan roadshow monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program unggulan ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Dari hasil monev, pelaksanaan program unggulan Pemprov NTB di Lobar cukup berhasil dan sudah sinkron dengan pelaksanaan program di

kabupaten setempat.

Khususnya, program pengentasan kemiskinan, program pengentasan buta aksara dalam program Absano dan pemberdayaan ekonomi dinilai sudah berhasil di Lobar. Kunjungan tim Monev Bappeda di Lobar berlokasi di tiga titik, yakni KUD Setia Jaya Labuapi. Di sini, tim meninjau sejauh mana koperasi itu mampu menjalankan usahanya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/her)

MONEV - Suasana monev Bappeda NTB di wilayah Lobar, kemarin. H.Rosyadi H.Sayuti (kiri)

(Suara NTB/ist)

Boy Rafli Amar

Publikasi: TGB Center

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

Buat Pakta Integritas ADANYA usulan dari kalangan Dewan agar Walikota Mataram meniru gerakan Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan lelang jabatan direspons Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana. Menurutnya, wacana yang dilontarkan oleh pihak Dewan sah-sah saja. Hanya saja, dia lebih memilih akan membuat pakta integritas yang nantinya akan ditandatangani kalangan pejabat di Kota Mataram.

“Kita bisa lakukan pakta (Suara NTB/dok) integritas seperti dengan H. Mohan Roliskana melakukan penajamanpenajaman program kepada orang-orang yang ditunjuk nantinya,” ungkapnya, Rabu (13/2).

Walikota Mataram, lanjutnya, memiliki pertimbangan lain dalam menempatkan pejabat untuk memimpin sebuah SKPD. Menurutnya, wacana itu terlalu jauh dan pihaknya belum mengarah ke arah itu. Selain itu, ada berbagai pertimbangan yang membuat Walikota Mataram tidak mengikuti usulan lelang jabatan itu.

Walikota, kata Mohan tentu memikirkan nasib pegawainya yang memiliki sisi kepangkatan dan golongan serta lamanya pengabdian yang dilakukan jajarannya. “Kita lebih melihat golongan, kepangkatan serta lamanya pengabdian pegawai di Kota Mataram ini. Kalau itu kita tinggalkan, maka akan mempengaruhi pegawai kita,” imbuhnya.

Terkait pertemuan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Mataram melakukan pertemuan tertutup di Pendopo Walikota Mataram Rabu pagi berkaitan dengan mutasi, Mohan membantah. Menurutnya, pertemuan dengan walikota dan Sekda Kota Mataram membahas masalah program pembangunan yang akan dilakukan di masa mendatang. (smd)

F IGUR

Juara ’’Cooking Competition’’

SEBAGAI salah satu sekolah yang memiliki segudang prestasi, siswa SMKN 4 Mataram berhasil meraih juara dalam ajang cooking competition tingkat nasional.

Kali ini salah satu siswa SMKN 4 Mataram berhasil menyabet medali emas dalam ajang National Cooking Competition di Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu.

Satria Agung Yuda Prayoga, salah satu siswa kelas XI SMKN 4 Mataram ini (Suara NTB/ nia) Satria Agung Yuda Prayoga menyebutkan, butuh kerja keras untuk bisa memperoleh juara I ini. Apalagi lawan yang dihadapi Yoga saat itu cukup berat. ‘’Beberapa lawan dari Universitas Trisakti dan beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK) ternama di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bali dan Manado Sulawesi Utara juga turut serta dalam kejuaraan kali ini,’’ terangnya, Rabu (13/2).

Yoga menyebutkan, sebelum mengantongi medali emas dirinya selalu berlatih di dapur sekolah, bahkan hingga tengah malam. Pada ajang National Cooking Competition kali ini Yoga berhasil mengalahkan lawan lain dari Surabaya yang hanya mampu duduk di posisi II dan Manado yang duduk di posisi III. Diakuinya, hampir tidak ada kesulitan yang dihadapi Yoga saat melakukan latihan. Hanya saja pada saat lomba Yoga sempat mendapat kesulitan, karena dengan waktu 1 jam, Yoga harus menyajikan menu utama sea food dengan tingkat kematangan tepat.

Siswa kelahiran Manado 27 September 1995 ini mengaku semakin optimis bisa meraih cita-citanya menjadi seorang chef. Ia juga berharap langsung bekerja, selepasnya bersekolah di SMKN 4 Mataram. “Cita-cita saya memang menjadi koki. Yang spesial di mana bisa berkreasi di piring saat memasak,” pungkasnya. (nia)

Pembangunan PLTD di Bagek Kembar Tergantung Pemkot Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ampenan nampaknya akan menemui hambatan.

Pasalnya, warga Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Ampenan menolak keberadaan PLTD itu.

Atas kondisi tersebut, Pemkot Mataram pun berpeluang menghentikan rencana pembangunan tersebut.

Apalagi, warga Lingkungan Bagek Kembar memprotes aktivitas pembangunan PLTD yang belum mengantongi izin resmi dari Pemkot Mataram.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Tata Kota Mataram, Ir. H. Supardi MT , Rabu (13/2), menjelaskan, pihak PLTD belum melakukan pembangunan. Menurutnya, pihaknya masih memproses izin yang diajukan yang sebenarnya sudah dimulai dari bawah yakni mulai dari kepala lingkungan. “Prosedurnya lewat bawah. Soal izin, kita memakai hirarki birokrasi. Kalau memang formatnya lengkap kita akan proses. Kalau memang belum, ada kemungkinan kita stop,” tegasnya.

Supardi mengungkapkan, sampai sejauh ini PLTD itu memang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Selain itu, izin lingkungan juga belum diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup. “Mereka belum memulai pembangunan.

Tapi kita akan lihat lagi,” tambahnya.

Menurutnya, pada awalnya protes dilakukan warga Lingkungan Bagek Kembar. Namun belakangan, warga setempat mencabut keluhan itu ke PLTD. Kemudian terkait adanya keluhan lagi dari masyarakat, Supardi tidak memahaminya dan menganggap keluhan itu kemungkinan besar datang dari warga luar bukan warga setempat.

Sebenarnya, imbuh Supardi, keberadaan PLTD itu hanya bersifat sementara yakni hanya 3 tahun. PLTD itu untuk mem-back up PLTU Jeranjang yang hingga kini belum beroperasi. “Kalau PLTU Jeranjang sudah beroperasi, maka PLTD ini juga akan berhenti dengan sendirinya,” terangnya. (smd)

SUARA MATARAM Balap Liar, Seruduk Truk Mataram (Suara NTB) Aksi balap liar di Jalan Lingkar Selatan telan korban.

Selasa (12/2) malam lalu, seorang pemuda mengalami luka serius setelah terpeleset dan menyeruduk fuso yang keluar dari gudang.

Warga yang berada di lokasi menceritakan, pemuda bernama Ahmad Suhaimi (18), asal Lingkungan Jerneng Desa Terong Tawah Lombok Barat, mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat, melintas di depan kantor BNN NTB. Setibanya di depan sebuah gudang air mineral, sebuah Fuso keluar dan melintang di badan jalan.

Ahmad Suhaimi diperkirakan terkejut menyadari di depannya ada kendaraan lain. Ban depan motornya terpeleset hingga jarak 28 meter. Tubuh Suhaimi terpental dari motor. Sementara sepeda motornya terseret beberapa meter dan membentur kolom fuso.

Beruntung korban tidak ikut terseret hingga ke kolom fuso.

Sementara sopir fuso, Wayan Suwarta (57) yang terkejut, kemudian turun ikut mengangkat tubuh korban. Ia kemudian berinisiatif menghentikan sebuah mobil untuk membawa korban ke rumah sakit.

Diceritakan Suwarta, saat fuso yang dikemudikannya keluar dari gudang, sebenarnya

sudah ada tanda lalu lintas yang dipasang. Seorang security yang membantu mengawasi kendaraan dari arah barat, juga memberi isyarat agar kendaraan lain hati-hati. Namun korban yang diduga menggunakan sepeda motor tanpa lampu tiba–tiba mendekat dengan kecepatan tinggi dan menyeruduk bagian bawah fuso.

Polisi yang tiba beberapa saat setelah kejadian, langsung melakukan olah TKP. Sejumlah warga yang ada di lokasi dimintai informasi, demikian juga sopir fuso. Hasil olah TKP, sepeda motor yang dipakai Ahmad Suhaimi diduga menggunakan roda depan kecil, sehingga mudah terpeleset. Saat melaju, sepeda motornya juga tanpa lampu.

Hamisah, Ibu korban datang ke TKP untuk mencari anaknya. Sambil menangis, ia dikabari warga lainnya, anaknya dilarikan ke rumah sakit. “Dia keluar tadi sebelum Magrib. Saya sudah larang dia supaya tidak ngebut,” kata Hamisah.

Terkait kecelakaan ini, Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Arif Harsono mengaku masih melakukan penyelidikan. Terkait dugaan pemuda tersebut terlibat balap liar, juga akan tergantung keterangan saksi. “Juga soal lampunya mati, kita selidiki keterangan saksi dulu,” terangnya. (ars)

Halaman 2

(Suara NTB/ars)

TABRAK FUSO - Petugas Sat Lantas Polres Mataram mengangkat sepeda motor yang menabrak fuso di Jalan Lingkar Selatan, Selasa (12/2) malam lalu.

Pengurangan Jumlah TPS

Sidang Kasus Prona

Kesaksian Staf BPN Sudutkan Terdakwa Mataram (Suara NTB) Kesaksian dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (13/ 2) semakin menegaskan tidak ada sepeser pun pungutan dalam proyek nasional agraria (Prona). Sebab semua sudah ditanggung oleh negara.

Kesaksian ini kian menegaskan soal keterlibatan terdakwa Kades Batu Kumbung, Lalu Sanudi dalam kasus dugaan pungli Prona.

Menurut keterangan Samsaimun, yang menjabat Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Tanah, BPN NTB, negara sudah membiayai prona sebesar Rp 600.000 per bidang tanah. Biaya itu sudah termasuk operasional, mulai sosialisasi, pendataan warga pengusul sertifikat sampai proses pengukuran tanah. “Jadi semua sudah ditanggung oleh negara,” kata Samsaimun.

JPU Sri Rahmawati, SH kemudian mempertanyakan, apakah bisa dibenarkan kepala desa melakukan pungutan saat petugas turun? Dalam hal ini, saksi mengaku tidak tahu

(Suara NTB/ars)

DISUMPAH - Saksi dari BPN dan notaris diambil sumpah saat didengar keterangannya di Pengadilan Tipikor Mataram. persis soal aturan itu, namun yang pasti menurutnya tidak ada pungutan apapun ketika proses sertifikasi dilakukan.

Sidang yang sudah belasan kali berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi ini, dipimpin Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih, SH, MH, berikut dua anggota majelis Edward Samosir dan M Idris M Amin.

Dalam keterangannya, Samsaimun menjelaskan secara umum NTB sebelumnya mendapat dana Rp 10,4 miliar untuk prona. Lombok Barat

salah satu daerah itu, di antaranya Desa Batu Kumbung.

Berbagai tahapan sudah dilakukan, mulai dari sosialisasi meliputi penjajakan dan penetapan tanah, pengukuran meliputi pengumpulan data yuridis, serta tahap akhir penyiapan sertifikat.

Dalam sidang yang sama, JPU juga menghadirkan saksi lainnya Muktammat, sebagai notaris yang menerbitkan akte atas tanah yang mendapat program prona tersebut. (ars)

Uji Kompetensi Selesai

Mutasi Tergantung Gubernur Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) NTB mengklaim sudah selesai melakukan uji kompetensi bagi calon pejabat yang akan duduk di beberapa posisi yang lowong di lingkup Pemprov NTB. Namun, kepastian kapan pengisian jabatan lowong tersebut masih menunggu keputusan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “Ratusan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB lowong. Uji kompetensi melalui Assessment Center sudah

selesai. Rekap sudah selesai tinggal sekarang Pak Gubernur kapan menjadwalkan mutasi,’’ ungkap Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di kantornya, Selasa (12/2).

Suruji menyebutkan, jabatan lowong tersebut paling banyak di jabatan struktural eselon IV mencapai ratusan jabatan. Kemudian untuk eselon III puluhan jabatan yang lowong serta untuk eselon II cuma beberapa orang.

Selain melakukan uji kompetensi terhadap pejabat struktural lingkup Pemprov

NTB, lanjutnya, pada tahun 2013 ini juga akan dilakukan pada pejabat fungsional golongan III C. Selanjutnya juga dilakukan pada pejabat eselon IV golongan IIID yang sudah bekerja minimal dua tahun.

“Kita baru melaksanakan uji kompetensi sejak Oktober dan Desember 2012. Kemudian nanti Maret, Juli dan November tahun ini juga kita lakukan. Ini salah satu kebijakan yang diambil oleh bapak gubernur untuk menjamin bahwa penempatan orang ke dalam jabatan itu betul-betul sesuai kompetensinya,’’ klaimnya. (nas)

Bantah Tidak Mampu

Proyek Ruang Sidang DPRD Kota Mataram Dialihkan ke PU Mataram (Suara NTB) – Sekretariat DPRD Kota Mataram akhirnya mengalihkan proyek pembangunan ruang sidang DPRD kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Namun, Sekretaris DPRD Kota Mataram, H. Chaerul Hidayat, SIP., yang dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Rabu (13/2), membantah kalau pengalihan proyek bernilai Rp 7 miliar itu, lantaran Setwan tidak mampu mengerjakannya.

Menurut Chaerul, proyek itu layak dikerjakan oleh Dinas PU, karena leading sector pembangunan fisik. ‘’Kita serahkan kepa-

da PU, anggarannya juga sudah ada di PU, kita sekarang sebatas koordinasi saja,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Sekretariat DPRD Kota Mataram menggebu-gebu akan membangun ruang sidang paripurna di sisa lahan yang ada. Di mana, DPRD Kota Mataram bakal membangun ruang sidang yang lain.

Ruang sidang utama tersebut direncanakan menelan anggaran Rp 7 miliar lebih. Perencanaan pembangunan ruang sidang utama DPRD Kota Mataram ini telah ditender dan dimenangkan oleh CV. Mitra Cita Nugraha.

Chaerul mengatakan, ruang sidang yang ada saat ini di Lan-

tai III DPRD Kota Mataram sangat tidak relevan dengan agenda sidang paripurna dengan peserta yang cukup banyak.

Menurut mantan Camat Sandubaya ini, ruang sidang utama yang akan mulai dikerjakan tahun 2013 nanti, berkapasitas 2.000 peserta.

Chaerul menyebut desain ruang sidang utama ini terbilang mewah dengan ciri khas bagian depan bangunan berbentuk lumbung. Ia berharap, dengan ruang sidang utama nanti semua elemen bisa tertampung, termasuk masyarakat yang hendak menyaksikan jalannya pembahasan APBD. (fit)

KPU Kabupaten/Kota Diharapkan Lakukan Rasionalisasi Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB telah menetapkan akan ada sekitar 9.322 tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada bulan Mei mendatang. Namun jumlah tersebut masih bisa berkurang, karena proses pemutakhiran data pemilih belum final.

Untuk efisiensi anggaran, menurut anggota KPU NTB Drs. H. Darmansyah, MSi, KPU berencana mengurangi jumlah TPS menjadi sekitar di bawah angka 9.000. ‘’Untuk itu, KPU akan melakukan rasionalisasi untuk pengurangan tersebut. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota juga diharapkan untuk melakukan rasionalisasi,’’ ujarnya, Rabu (13/2).

Rasionalisasi tersebut, lanjutnya, harus tetap memperhatikan kemudahan bagi para pemilih agar rumah pemilih jangan terlalu jauh jaraknya dengan TPS. Jumlah final terhadap TPS ini akan diputuskan setelah KPU telah mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara saat ini pihaknya baru mendapatkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Jadi masih ada proses lebih lanjut nanti untuk membersihkan. Kemungkinan masih ada pemilih yang belum terdaftar atau pemilih ganda, atau mungkin ada tambahan di masing-masing TPS, sehingga jumlah persisnya TPS itu nantinya kita lihat sambil jalan,” jelasnya.

Penentuan TPS mengacu pada jumlah pemilih. Darmansyah mengatakan menurut ketentuan, jumlah pemilih di satu TPS pada saat pemilihan gubernur dan pemilihan anggota legislatif berbeda. Di mana pada saat pemilihan gubernur jumlah pemilih di TPS itu maksimal 600 pemilih dan pemilihan legislatif maksimal 500 pemilih.

Di samping itu KPU juga mempertimbangkan letak

(Suara NTB/yan)

H. Darmansyah

geografis dalam penentuan jumlah TPS. “Kalau di Pulau Sumbawa relatif penduduknya jarang karena itu maka kita tidak mungkin memaksakan angka 600 itu, karena jarak dari rumah pemilih dengan TPS bisa berjauhan,’’ ujarnya.

Hal ini penting agar partisipasi penduduk dalam menggunakan hak pilihnya meningkat. “Kita berharap jangan sampai karena alasan jarak mereka tidak datang memilih, pertimbangan ongkos dan lainnya. Ini jadi pertimbangan kita dan kami upayakan sedekat mungkin dengan TPS,” tambahnya.

Selain itu, hal lain yang jadi pertimbangan adalah administrasi pemerintahan atau wilayah pemerintahan.

Ia mencontohkan misalnya rumah penduduk lebih dekat ke TPS yang satu, tetapi pemilih tersebut berbeda kecamatan atau kabupaten dengan TPS yang lebih dekat, maka itu menjadi salah satu pertimbangan pihaknya dalam menetapkan TPS. Pengurangan jumlah TPS nantinya akan berpengaruh juga terhadap beberapa hal seperti anggaran untuk logistik pemilu, honor petugas di TPS dan juga petugas keamanan. (yan)

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Pengadaan Randis di Lotim Telan Anggaran Rp 6,6 Miliar

Selong (Suara NTB) Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali akan mengadakan pembelian kendaraan dinas (randis) baru. Dalam APBD Kabupaten Lotim telah tercantum anggaran pembelian randis Rp 6,6 miliar lebih.

PANDANDURE - Kawasan bandungan Pandandure, terlihat ada bangunan yang masih belum dibebaskan. Tahun 2013 ini dipastikan semua lahan sudah tidak ada lagi yang belum dibebaskan.

Dewan Jamin Pembebasan Pandandure Tuntas Tahun Ini Selong (Suara NTB) Puluhan hektar lahan areal genangan bendungan Pandandure bersama ratusan unit bangunan milik warga diketahui belum tuntas pembebasannya. Menyikapi hal itu, sejumlah anggota DPRD Lotim memberikan kepastian dan jaminan pada tahun 2013 ini, seluruh lahan dan bangunan sudah tuntas pembebasannya.

Demikian diungkap Ketua Komisi I DPRD Lotim, Makmun. Ditemui wartawan di gedung DPRD Lotim, Rabu

(13/2) kemarin, ia menyampaikan selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD ia meyakinkan sisa lahan yang belum terbayar bisa diselesaikan tahun 2013 ini.

Senada dengan Makmun, Ketua Komisi IV DPRD Lotim.

L. Hasan Rahman dan Ketua Komisi III DPRD Lotim, Ubaidillah pun menyatakan tekad para wakil rakyat yang ingin menuntaskan pembebasan lahan Pandandure. Disebutkan Hasan Rahman, tahun 2014 mendatang, Bendungan Pandandure sudah mulai dio-

SOLUSI Razia Senpi Ilegal di Sekotong MARAKNYA peredaran senjata api ilegal dan senjata tajam di Sekotong mengundang atensi khusus dari jajaran Polda NTB. Untuk mengamankan senjata ilegal itu, pihak kepolisian akan melakukan razia dan penyitaan senjata dari masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan karena kepemilikan senjata oleh masyarakat sipil melanggar undang-undang kedaruratan.

Demikian Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH, MM, MH., dalam Rapat Pimpinan Kepolisian di Kantor Bupati (Suara NTB/her) Lobar, Rabu (13/2). Dikatakannya, Mochammad Iriawan dalam hal penanganan masalah tambang liar di Sekotong terutama dari aspek Kamtibmas, Pemda dan Polda akan mengambil langkah-langkah berkaitan dengan kepemilikan senjata rakitan ilegal di Sekotong.

Langkah Pemda seperti disampaikan Bupati, untuk menertibkan tambang liar di daerah itu akan dibangun smelter. Jika smelter ini telah dibangun, maka aktivitas tambang ilegal itu akan dapat ditekan. Sedangkan terkait penanganan peredaran senjata ilegal, jajaran Polda telah menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Setelah dilakukan langkah imbauan dan razia, maka langkah selanjutnya penegakan hukum dengan mengacu pada undangundang kedaruratan. Kenapa dilakukan penegakan hukum? Karena kepimilikan senjata itu termasuk tindakan pidana yang harus diberi sanksi hukum. “Masyarakat belum sadar kalau itu melanggar hukum, makanya kita lakukan imbauan dulu lah,” jelasnya. (her)

Al-Khaer Lampaui Syarat Sah Dukungan Selong (Suara NTB) Bakal calon bupati dan wakil bupati (Bacabup/bacawabup) yang maju melalui jalur perseorangan, H. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin (Al-Khaer) dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Bahkan syarat sah dukungan yang yang dilampirkan telah melampaui ketentuan. Yakni mencapai 54.196 bukti dukungan sah.

“Calon perorangan ini sudah (Suara NTB/rus) lampaui empat persen lebih dari H. Damanhuri yang disyaratkan,” ungkap salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lotim, Khalidi. Seperti diketahui, syarat minimal bukti dukungan berupa KTP dan pernyataan mendukung ini harus 38 ribu lebih.

Ditemui wartawan di kantornya, Rabu (13/2) kemarin, ia mengutarakan pasangan perorangan Al-Khaer secara prinsip sudah tidak ada kekurangan. Tinggal cek kesehatan yang dijadwalkan 22 Februari mendatang. Bahkan termasuk Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diperiksa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) sudah pula disampaikan pihak Al-Khaer. “Saat ini kita tunggu kelengkapan syarat dari tiga pasangan balon lainnya,” ucap Khalidi.

Ketua Tim Administrasi Pencalonan Al-Khaer, H. Damanhuri yang dikonfirmasi menyebutkan pihaknya sudah menyerahkan 54.196 suara. Sudah lampui 4,26 persen dari syarat yang ditentukan sesuai aturan.

LHKPN yang diminta KPUD Lotim pun sudah disampaikan. “Saya sendiri yang pergi ke KPK beberapa waktu lalu,” ucap Damanhuri. Tinggal satu syarat lagi yang diyakinkan bisa dipenuhi pasangan Al-Khaer yakni tes kesehatan.

“Mudahan tetap sehat,” harapnya.

Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, kubu AlKhaer ini memastikan diri sudah siap berlaga merebut kursi orang nomor satu di Lotim. Ia meminta semua pihak bisa saling menghargai. Dimana, proses pesta demokrasi yang digelar sama-sama satu tujuan. Ingin memajukan Lotim. (rus)

perasionalkan. Karenanya tidak ada alasan tahun 2013 ini areal genangan bendungan belum dituntaskan.

Sebelumnya, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Sahabudin mengutarakan kekurangan dana pembebasan lahan pandandure mencapai Rp 20 miliar. Angka tersebut diperoleh dari hasil penghitungan ulang nilai bangunan yang dilakikan tim menaksir harga yang dibentuk Pemerintah kabupaten Lotim pada tahun 2012.

Dikatakan Sahabudin sebe-

narnya, kekurangan anggaran pembebasan sebenarnya tinggal Rp 7 miliar jika dihitung berdasarkan hasil taksiran harga pada tahun 2004 silam. Hanya saja, ada sejumlah warga yang meningkatkan nilai bangunannya. Awalnya bangunan sederhana, namun belakangan berdiri bangunan permanen.

Kondisi itu membuat pemerintah melakukan penaksiran ulang, menghitung sisa yang belum terbayarkan. Setelah dianggarkan Rp 7,5 miliar, harapannya sisanya bisa diselesaikan oleh Pemprov NTB. (rus)

Terkendala Aturan

Penambahan Dapil di Loteng Terancam Gagal Praya (Suara NTB) Rencana perubahan dan penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 mendatang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam gagal.

Pasalnya, ada beberapa persyaratan penambahan dapil yang tidak bisa dipenuhi. Sehingga kemungkinan besar jumlah dapil di Loteng pada Pileg mendatang, tidak akan berubah.

“Peluang jumlah dapil di Loteng untuk pemilu mendatang, kemungkinan besar akan tetap hanya enam dapil,” sebut Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos., M.Si., ketika dikonfirasi Suara NTB, Rabu (13/2) kemarin.

Pasalnya, jelas Agus dalam rasio perhitungan dapil di masing-masing kecamatan tidak ada yang bisa melebihi 12 kursi sebagai batas maksimalnya.

Ia menerangkan, sesuai peraturan yang ada dalam menghitung rasio dapil ada rumus tersendiri. Yakni jumlah penduduk di masing-masing dapil dibagi dengan jumlah alokasi kursi di DPRD. Yang sudah pasti, lanjut Agus, penambahan dapil untuk alokasi kursi di DPRD Provinsi. Dimana pada Pileg mendatang, Loteng akan memiliki dua dapil. Yakni Dapil Loteng satu dan Dapil Loteng 2. Konsep dapilnya sendiri saat ini masih terus dimatangkan ditingkat DPRD provinsi.

Selain itu, perubahan yang sudah bisa dipastikan

yakni jumlah alokasi kursi di DPRD Loteng. Dimana KPU pusat sudah menentapkan kalau alokasi kursi DPRD Loteng bertambah lima kursi. Dari 45 yang saat ini menjadi 50 kursi.

Penambahan tersebut berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Loteng yang sudah menembus angka di atas 1 juta jiwa.

Disinggung jadwal pendaftaran untuk calon anggota legislatif, Agus menambahkan bahwa pendaftaran baru akan dibuka pada Bulan April mendatang. Setelah ada kepastian penetapan jumlah dapil. Karena tentunya, pendaftaran tidak bisa dilakukan kalau jumlah dapil belum ditentukan.

“Setelah jumlah dapil ditetapkan, baru kemudian pendapaftaran akan dibuka,” pungkas pria asal Desa Batunyale ini.

Sebelumnya diberitakan, KPU Loteng sudah mengusulkan perubahan dapil untuk Loteng pada Pileg 2014 mendatang ke KPU pusat. Menyusul adanya penambahan jumlah alokasi kursi di DPRD Loteng. KPU Loteng mengajukan tiga usulan dapil.

Pertama dapil gemuk, 12 dapil sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Loteng. Kemudian dapil sedang 10 dapil. Dengan Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya serta Batukliang dan Batukliang Utara jadi masing-masing satu dapil. Ditambah dapil kecil enam dapil atau sama dengan jumlah dapil sebelumnya. (kir)

Disebutkan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Drs. M. Juaeni Taofik, randis yang akan diadakan adalah 250 unit roda doa dengan anggaran sekitar Rp 10 juta per unit. Empat unit mobil dinas untuk empat komisi DPRD Lotim dengan anggaran Rp 200 juta per unit. Dua mobill ambulance dengan anggaran Rp 250 juta per unit, satu buah bus dengan anggaran Rp 600 juta. Terakhir 100 unit ambulan desa dengan total dianggarkan Rp 2,4 miliar.

Pengadaan randis pada tahun 2013 ini berdasarkan kebutuhan. Ratusan unit kendaraan roda dua diperuntukkan untuk semua sekretaris desa (Sekdes) di desa pemekaran.

Lainnya untuk kendaraan operasional pengawas TK, SD dan SMP serta randis bagi 39 Kepala Puskesmas di seluruh Lotim.

Adapun dua unit mobil ambulance direncanakan untuk

(Suara NTB/rus)

M. Juaeni Taofik

ditempatkan di dua unit puskesmas plus yang ada di Keruak dan Aikmel. Sedangkan seratus ambulance desa, yakni kendaraan berupa motor gerobak yang diniatkan untuk ditempatkan di desa-desa yang sulit dijangkau mobil puskesmas.

Pemberian ratusan ambulance desa setidaknya mampu menekan angka kematian ibu yang terbilang masih tinggi. Dimana salah satu penyebab ke-

matian ibu melahirkan akibat terlambat dirujuk. “Adanya ambulance desa ini diharap bisa mempercepat rujukan sehingga cepat tertangani,” ucapnya.

Sementara itu, untuk randis di lingkup DPRD Lotim sejauh ini pertimbangannya acapkali para wakil rakyat saat menggelar kunjungan kerja terkendala randis. Pembelian diharapkan bisa membawa semua anggota dewan.

Dilihat dari kebutuhan, sebenarnya masih banyak yang menginginkan diberikan randis.

Hanya saja, pertimbangan Bupati kata Taofik, efisiensi anggaran. Pejabat setingkat eselon III B yang dipandang tingkat mobilitas kerjanya kurang ke lapangan tidak diberikan. Bahkan, randis yang saat ini dipegang oleh eselon di luar III A yang mobilitas ke lapangan kurang akan ditarik dan dijadikan kendaraan operasional di masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (rus)

Pemda Targetkan KLU Sehat 2015 Tanjung (Suara NTB) Setelah sukses mencapai target AKINO (angka kematian ibu nol) di tingkat Provinsi dan Nasional tahun 2012, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berupaya untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Dalam jangka menengah atau pada 2015, Pemda KLU menyasar target “KLU sehat”.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H. Benny Nugroho, Rabu (13/2) usai menggelar Rakerkesda sehari sebelumnya menyatakan, target AKINO Pemda KLU dinilai sebagai prestasi yang cukup membanggakan untuk usia KLU yang baru empat tahun. Sukses AKINO secara nasional akan diintegrasikan dengan perbaikan kinerja bidang Kesehatan lain.

“Isu penting terkait pemban-

gunan kesehatan yang dibahas dalam Raker Kesehatan Daerah antara lain mencakup, optimalisasi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator keterjangkauan (accessibility) kesehatan, kemampuan masyarakat secara ekonomi dan kualitas pelayanan kesehatan. Kita memiliki target, Masyarakat Lombok Utara berkehidupan Sehat di tahun 2015 mendatang,” papar Benny.

Sebagai langkah awal, Benny menginstruksikan jajarannya di Dikes KLU untuk mempertahankan capaian AKINO. Dikes menyadari upaya mempertahankan prestasi itu sangat tergantung dari dukungan SKPD terkait, serta jajaran Pemerintah yang ada di kecamatan, Desa dan Dusun. Oleh karena itu pula, dalam Rakerkesda kemarin pihaknya melibatkan

33 Kades se Lombok Utara. Integrasi persoalan di lapangan secara bersama akan membuka paradigma pemecahan masalah untuk jangka menengah dan panjang.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan dan Desa, diminta meningkatkan koordinasi dan fasilitasi anggaran sosialisasi.

Menurut Benny banyak di antara para Camat yang belum terfokus dalam partisipasinya mendukung Program AKINO atau Gerakan Sayang Ibu. Selain itu juga melakukan optimalisasi pelaksanaan guat ditingkat kecamatan dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi anggaran sosialisasi, sebab banyak di antara para camat yang belum terfokus dalam partisipasinya mendukung program AKINO atau gerakan sayang ibu. (ari)

DPRD Lobar Sahkan Dua Perda Giri Menang (Suara NTB) Setelah draf disempurnakan, Legislatif dan eksekutif Lombok Barat (Lobar), Selasa (12/2), mengesahkan dua paket Raperda jadi peraturan daerah (Perda). Masing-masing Perda tentang pusat pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (P2TP2A), dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam rapat paripurna itu, semua fraksi DPRD Lobar menyetujui draf dua Raperda tersebut jadi perda. Hadir dalam paripurna tersebut, Bupati, Sekda, SKPD dan Forum Koordinasi Muspida, dipimpin langsung Ketua DPRD H. Umar Said dan Wakil Ketua Hj. Rafiah Musa.

Pendapat pansus tentang Raperda KDRT yang dibacakan Sekretaris Pansus M. Sabirin, menjelaskan, raperda ini usulan dewan sebagai hak legislasi dalam program legislatif (Proleg) 2012. Sejumlah alasan mendesak untuk disahkan Raperda tersebut, seperti hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan masyarakat terhadap anak, dan soal masih rentannya kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat yang menomorduakan perempuan dan anak. Dewan mendesak kepada eksekutif untuk menganggarkan dana demi efektifnya pusat pelayanan tersebut selain dana yang disiapkan untuk P2TP2A.

(Suara NTB/her)

PARIPURNA - Suasana sidang paripurna yang beragendakan pengesahan dua buah perda di DPRD Kabupaten Lombok Barat, Selasa (12/2).

Selain mencegah, mengurangi dan menghapus KDRT, pusat pelayanan ini menyiapkan tanaga pendidik, dokter, penegak hukum LSM dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Sementara Raperda Pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil adalah Raperda usulan eksekutif, yang dibahas dalam pansus diketuai Indra Jaya usman. Dalam laporan pansus, dewan mengharapkan perlunya sosialisasi yang intensif sehingga tidak terjadi multitafsir, dan dikedepankan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masayarakat, sehingga terjadi saling menguntungkan.

Bupati Lobar, Zaini Arony dalam sambutannya menyambut baik kerjasama legislatif

dan eksekutif yang sudah dibangun dalam membentuk perda yang mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Pihaknya juga menengaskan perda tersebut adalah perda pertama di Indonesia yang bekerjasama dengan pihak Ausaid, PBB yang konsen terhadap pengembangan wilayah pesisir dan hasil laut. “Tetap dikedepankan pendekatan terpadu khususnya terharap pulau-pulau kecil yang selama ini sulit dijangkau karena kurangnya transportasi. Juga SDM nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan hasil laut,” tegasnya. Sebagai pimpinan pemerintahan, pihaknya akan mensosialisasikan kedua perda yang sudah disahkan ini kepada masyarakat luas. (her)

Rencana Tes Urine Pejabat Menguap

Dewan Pertanyakan Keseriusan Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) pada tahun 2012 lalu, sempat berencana melakukan tes urine bagi para seluruh pejabat hingga staf pemerintahan. Untuk mendeteksi peredaran narkoba dikalangan pegawai pemerintahan lingkup Pemkab Loteng. Sayanganya, rencana tersebut justru menguap.

Sikap tidak serius Pemkab Loteng untuk menggelar tes urine itu pun mendapat sorotan dari kalangan DPRD

setempat. Sekaligus mempertanyakan keseriusan Pemkab Loteng dalam upaya membersihkan para pejabat dan pegawainya dari peredaran narkoba. Padahal peredaran narkoba kini sudah merambah kalangan abdi negara tersebut.

“Banyak contoh, tahun lalu banyak pelaku pengedar narkorba maupun pengguna narkoba yang ditangkap ternyata dari kalangan pegawai,” ungkap anggota Komisi I DPRD Loteng, Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Rabu (13/ 2) kemarin. Menurutnya, pere-

daran narkoba di Loteng saat ini sudah memprihatinkan.

Pasalnya, peredarannya bukan hanya di kalangan masyarakat umum. Tetapi justru banyak juga di kalangan pegawai pemerintahan. Sehingga perlu ada upaya-upaya nyata dari Pemkab Loteng untuk bisa meminimalisir peredaran narkoba tersebut.

Salah satu langkah awalnya yakni dengan melakukan tes urine bagi seluruh pejabat dan staf tanpa terkecuali.

Agar nantinya, ada gambaran sudah sampai separah apa

peredaran narkoba di kalangan pegawai pemerintahan.

“Jadi kita dorong tes urine bagi pegawai pemerintahan di Loteng untuk bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.

Menurutnya, langkah itu penting supaya pemerintah daerah dalam hal ini bisa menentukan kebijakan dan upaya-upaya pencegahan sekaligus menekan peredaran narkoba dikalangan pegawai pemerintahan. Bahkan bila diperlukan dilingkup DPRD juga dilakukan.

Jadi nantinya, bisa terlihat

separah apa peredaran narkoba itu sendiri.

Samsul juga mengaku memberi apresiasi khusus bagi pihak kepolisian yang mampu mengungkap dan menangkap para pelaku peredaran narkoba di Loteng selama ini. Sayangnya, hukuman yang diberikan terhadap para pelaku peredaran narkoba tersebut masih ringan. Sehingga belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku maupaun pelajaran bagi masyarakat secara luas. (kir)

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

Pilkada NTB

DPS dan TPS di Sumbawa Bertambah Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa sudah mengesahkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada NTB, sebanyak 325.190 pemilih yang tersebar di 944 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jumlah ini mengalami penambahan bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Suhardi Soud, S.E, ketika ditemui Suara NTB, Rabu (13/2). DPS tersebut disahkan di seluruh desa serentak di Kabupaten Sumbawa. Jumlah DPS mengalami penambahan sebesar 6,5 persen bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang hanya 305.187. Begitu pula dengan jumlah TPS bertambah dari 862 menjadi 944 TPS. “DPS ini diumumkan 14 Februari sampai 5 maret,” jelasnya.

Sekaligus masa perbaikan, kalau ada pemilih tambahan, akan diakomodir selama proses pengumuman resmi. Hingga diharapkan kepada penyelenggara Pemilu dari tingkat desa PPS dan kecamatan PPK untuk mengumumkan ke publik atau masyarakat. KPU juga nanntinya juga akan mengumumkan melalui mobil keliling.

Sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar pertengahan Maret nanti. “Prinsipnya, kami melihat Pilgub ini sangat strategis dan calon-calonnya mesti memperhatikan betul daftar pemilih, apabila calonnya lintas etnis kabupaten,” ujar Suhardi.

Dalam hal ini, petugas perlu mengintensifkan RT dan RW hingga kepala dusun dalam merekrut kalau ada pemilih tambahan, untuk menjamin validitas dan pendaftaran dari seluruh wajib pilih, dan agar terjamin legitimasi pemilu 2013. “Karena kami bayangkan bahwa, tim kampanye pilgub pasti akan memperhatikan betul data pemilih. Tren kedepan perebutan suara ada di TPS. Jadi, penyelenggara pemilu harus memberikan jaminan,” pungkasnya. (arn)

Hasil Cek Tonggak

Polhut Tidak Temukan Bukti Kayu Diambil di Kebun Dompu (Suara NTB) Kayu milik Siti Musabihan alias Hani yang diamankan Polhut dan diproses Polres Dompu diduga kuat diperoleh dari kawasan hutan. Di dam Kasipahu Desa Doropeti Kecamatan Pekat yang ditunjuk sebagai lokasi pengambilan kayu, ternyata di sana tidak ditemukan bekas tonggakannya saat Polhut dan penyidik Polres Dompu turun. Namun penyidik belum menyimpulkan status pemilik kayu karena masih dalam tahap penyelidikan.

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kehutanan Dompu, Drs. Zulfaidin kepada Suara NTB saat dihubungi, Rabu (13/2) mengatakan, pihaknya telah melakukan cek tonggak kayu di Dam Kasipahu Desa Doropeti Kecamatan Pekat sesuai dokumen yang ditunjukkan pemilik kayu. Pihaknya tidak menemukan tonggak kayu yang disebut sebagai asal kayu yang diangkut Musabihan. “Kita tidak menemukan tonggak kayu yang ditunjuk. Yang ada kita hanya capek saja, karena memang tidak ada,” kata Zulfaidin.

Dikatakan Zulfaidin, dengan tidak ditemukan tonggak kayu di lahan tanah milik seperti yang ditunjuk pemilik menguatkan pihaknya bahwa kayu tersebut bersumber dari dalam kawasan hutan. “Kalau sudah seperti itu, berarti tidak salah dugaan kayu yang mencurigai kayu tersebut bersumber dari dalam kawasan hutan,” katanya.

Sebelumnya, Zulfaidin mengatakan, pengamanan kayu milik Siti Musabihan alias Hani ini berawal dari kecurigaan Polhut bahwa kayu tersebut diambil dari dalam kawasan hutan hasil operasinya di kawasan Hutan Pancasila Pekat. Karena saat itu, Polhut dihadang warga dan sepeda motor milik Polhut dirusak warga.

Namun warga tersebut dicurigai diprovokasi orang tertentu.

Sementara Wakapolres Dompu, Kompol I Dewa Made Sidan, SIK yang dihubungi terkait hal ini, mengaku belum mendapat laporan dari bawahannya terkait perkembangan proses penyelidikan hasus illegal logging tersebut. “Sampai saat ini saya belum dilaporkan Kasat Reskrim perkembangannya,” ungkap Sidan. (ula)

KPU KSB Sahkan Jumlah DPS Taliwang (Suara NTB)Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 13 Mei mendatang.

Berdasarkan hasil verifikasi Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) seKSB, KPU setempat menetapkan jumlah DPS Pilkada NTB di KSB sebesar 88.075 pemilih. “Sesuai jadwal hari ini kita sahkan sekaligus umumkan jumlah DPS itu,” jelas ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada wartawan usai menyapaikan hasil pengumumannya secara terbuka, Rabu (13/2).

Secara rinci jumlah DPS yang ditetapkan KPU tersebut tersebar masing-masing kecamatan. Diantaranya kecamatan Poto Tano 6.697 pemilih, Seteluk 12.581 pemilih, Taliwang 33.319 pemilih, Brang Rea 10.013 pemilih, Brang Ene sebanyak 3.978, Jereweh 5.968 pemilih, Maluk 9.682 orang, dan terakhir kecamatan Sekongkang sebesar 5.837 pemilih. “Yang paling banyak ada di kota Taliwang,” kata Khaeruddin.

DPS yang ditetapkan oleh KPU tersebut jumlahnya sangat sedikit dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sebelumnya disetorkan oleh pemda KSB yang mencapai 105.395 pemilih. Kaheruddin mengakui hal tersebut, namun ia menampik turun berbeda jauhnya jumlah antara DPS dengan DP4 itu bukan suatu yang perlu dipertanyakan. Ia menyebutkan dari hasil verifikasi lapangan ditemukan ternyata banyak pemilih terdaftar ganda di dokumen DP4. Itu disebabkan karena dalam 2 tahun terakhir banyak terjadi pemekaran wilayah desa/kelurahan. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Proyek Bendungan Bintang Bano Telah Sesuai Jalur

Taliwang (Suara NTB) Meski pekerjaan proyek bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea belum menunjukkan kemajuan signifikan karena besarnya anggaran yang dibutuhkan, tetapi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut berbangga.

Pasalnya tanpa adanya sentuhan pendanaan dari pusat, bendungan yang bakal menjadi terbesar di KSB itu dinilai telah sesuai jalur dan prosedur.

Penilaian ini disampaikan oleh Agung Djuartono, Kasubdit Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat menggunjungi lokasi pembangunan, Rabu (13/2). “Bisa dibilang apa yang dikerjakan baik pemerintah maupun perusahaan yang membangunnya sudah on the track (sesuai) dengan semua ketentuan yang ada,” cetusnya.

Menurut Agung, kehadirannya di lokasi pembangunan bendungan Bintang Bano ini sesuai dengan instruksi Menteri PU. Di mana dia diminta meninjau kegiatan pembangunan bendungan sehubungan dengan akan diusulkannya pembiayaan kelanjutan pembangunan bendungan tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Disposisi beliau (menteri) melalui pak Dirjen, saya diminta menjajaki. Jadi saya datang ke sini meninjaunya,” tandasnya.

Meski mengakui telah sesuai jalur, ia tetap meminta agar proses pekerjaan yang berjalan terus dipantau. Agar jangan sampai progress pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan meleset dan membuat tahapan serta target-target lainnya gagal tercapai. “Saya kira ini sudah jauh dari harapan kami sebelum datang ke sini. Dan saya harap beberapa kritikan teknis tadi dari pak Hafiz didengarkan oleh perusahaan pelaksana agar diterapkan di lapangan,” timpalnya sembari menambahkan jika terkait teknis pembangunan kewenangan ada di tangan Komisi Keamanan Bendungan (KKB). “Kalau teknis soal fisiknya bukan saya. Tapi yang jelas semua harus diperhatikan agar tidak ada nantinya yang membuat pekerjaan di lapangan terhambat,” pintanya.

Terkait peluang proyek Bin-

tang Bano didanai menggunakan ABPN? Agung menyebutkan, peluang tersebut sangat terbuka. Bahkan kehadirannya di lokasi merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU untuk membantu penyelesaian bendungan yang ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp 1,3 triliun tersebut.

“Disposisi pak menteri yang meminta saya untuk menjajaki (meninjau lokasi, red) ini adalah salah satu bukti keseriusan beliau. Jadi tidak mungkin saya ke sini kalau tidak diperintah,” timpalnya.

Menurut Agung, seluruh kegiatan di daerah yang membutuhkan bantuan pendanaan pusat oleh pemerintah pusat selalu diakomodir. Hanya saja banyaknya permintaan di daerah sementara anggaran terbatas, membuat pemerintah pusat harus secermat mungkin mengakomodir tiap permohonan tersebut. “Pusat itu seperti orang tua dan daerah sebagai anaknya. Semua pastinya ingin dipenuhi permintaannya tapi karena anggaran sedikit, jadi pusat harus

(Suara NTB/bug)

TEROWONGAN - Bangunan terowongan saluran pengelak air bendungan bintang bano. Bangunan ini dibangun dengan biaya APBD KSB sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pendanaan APBN di tahun berikutnya. pintar-pintar melihat mana permohonan mendesak (skala prioritas) dulu,” urainya.

Sementara itu H. Abdul Hafiz, Kepala Satker Embung dan Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I menyebutkan, usulan untuk memasukkan proyek Bintang Bano pada Kongres Regional (Kongreg) Kementerian PU pada bulan Maret mendatang telah disiapkan. Dan salah satu persiapan tersebut adalah

kegiatan kunjungan hari ini.

“Pak Agung ke sini untuk melihat keseriusan kita membangun,” katanya. Ia mengatakan, potensi Bintang Bano masuk dalam usulan Konreg Kementerian PU untuk selanjutnya memperoleh pendanaan APBN sangat terbuka. Pasalnya sejumlah persyaratan pembangunan saat ini telah disediakan Pemda KSB termasuk juga dari sisi pemanfaatan bendung nantinya. (bug)

Warga Kelurahan Dara Kekurangan Air Bersih

(Suara NTB/ula)

TERIMA WARGA - Plt Sekda Dompu, Drs. H. Agus Bukhari, SH, MSI bersama jajarannya saat menerima warga Hu’u di aula kantor Setda Dompu, Rabu (13/2).

Kades Hu’u Akhirnya Ditetapkan Dompu (Suara NTB) Panitia pemilihan kepala Desa (Pilkades) Hu’u akhirnya menetapkan hasil Pilkades setelah tertunda beberapa kali dan mendapat intimidasi dari warga pendukung calon kepala Desa yang pro - kontra. Namun dari tujuh panitia, hanya tiga panitia yang memplenokan hasil Pilkades yang disaksikan Camat, Danramil dan perwakilan Kapolres di aula Polres Dompu, Rabu (13/2). Syamsuddin H. Arsyad ditetapkan memperoleh suara terbanyak yaitu 443 suara dari 1.772 suara yang dihitung.

Panitia Pilkades yang menghadiri pleno di aula Polres Dompu tersebut yaitu Idham, Abubakar Ahmad dan Abdussamad. Hadir juga Camat Hu’u, M. Yasun, S.Sos, MM, Danramil Hu’u, Kapten Inf Ketut Sugra dan mewakili Kapolres, AKP Abdul Rasyid.

Ketua Pilkades Hu’u, Idham kepada wartawan usai pleno di aula Polres Dompu, Rabu (13/2) mengungkapkan, pleno yang dilakukan pihaknya merupakan kelima kali dilakukan setelah sebelumnya tidak menemukan hasil.

Pleno pertama hanya diikuti oleh dua orang, kedua dan ketiga oleh tujuh orang, ke-4 dihadiri oleh tiga orang. Sementara pleno terakhir yang diikuti hanya dilakukan oleh tiga orang, karena dua orang panitia yaitu Ilyas Zakariah, SPd dan Abdurrahman sudah mengundurkan diri. Orang panitia lainnya tidak hadir kendati telah diundang. “Surat pengunduran diri dua orang anggota panitia kita lampirkan dalam berita acara pleno,” katanya.

Idham menegaskan, keputusan pihaknya memutuskan hasil Pilkades Hu’u berdasarkan desakan pemerintah atasan untuk segera membuat hasil keputusan. Bila calon Kades yang merasa tidak puas dengan hasil, bisa digugat melalui tim arbitrase Pilkades. “Karena kami (panitia) hanya menyelesaikan hasil kerja KPPS,” terangnya.

Camat Hu’u, M. Yasin, S.Sos, MM yang dihubungi terpisah, mengatakan, kehadiran pihaknya bukan dalam kapasitas mengambil keputusan, tetapi hanya sebagai pemantau dan memberikan masukan. Dalam plenonya, panitia telah menetapkan hasil Pilkades walaupun hanya dihadiri oleh tiga orang panitia.

Karena dua orang anggota panitia telah mengundurkan diri dan itu dilampirkan dalam berita acara. “Kita hanya meninjau saja, bukan dalam kapasitas untuk memutuskan. Kewenangan untuk memutuskan itu ada di panitia,” ungkapnya.

M. Yasin juga mengungkapkan, masalah di TPS 1 menjadi pemicu konflik Pilkades Hu’u dari enam TPS yang ada. Saat pleno oleh panitia, berita acara TPS 1 ada dalam kotak suara dan tidak dibuka panitia karena digembok doble oleh warga. “Ini juga dimasukkan dalam berita acara oleh panitia,” katanya.

Di tempat lain, warga Hu’u juga melakukan

aksi unjuk rasa di kantor BPMPD, DPRD dan Bupati Dompu menuntut Pilkades ulang. Koordinator aksi dari aliansi masyarakat pro demokrasi, Khaerul Amin Mahdon mengungkapkan, panitia Pilkades tidak membuat keputusan panitia terkait tata tertib teknis penentuan sah atau tidaknya surat suara sebagaimana diamanatkan Perda No.5 tahun 2010 pasal 25. Akibatnya, terjadi perbedaan cara perhitungan dan standar sah dan tidak sahnya pemberian suara pada surat suara yang tercoblos dua kali simetris ke bawah namun tidak kena gambar calon lain. Di TPS 1 dinyatakan sah, tetapi di lima TPS lain dinyatakan tidak sah yang menyebabkan 139 kartu suara (7,3 %) rusak. “Ini sangat merugikan calon lain mengingat selisih suara yang tipis dengan tujuh suara, sementara suara yang rusak akibat perbedaan cara penentuan suara sah dan tidak ini mencapai 139 suara,” kata Khaerul.

Selain itu, Khaerul juga mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan panitia dengan merekayasa umur pemilih dalam DPT di Dusun Mamboa dan dugaan penyimpangan terhadap dana pemilihan yang begitu besar hingga sekitar Rp 55 juta.

“Kita menginginkan agar masalah Pilkades Hu’u segera diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut. Apalagi Hu’u ini merupakan objek wisata Internasional dengan potensi Lakey-nya.

Kita tidak ingin sampai menimbulkan korban akibat persoalan ini dan meminta kepada pemerintah untuk segera bersikap,” tegasnya.

Di DPRD, Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi diterima oleh anggota Komisi I DPRD Dompu. Ketua Komisi I, Sirajuddin, SH menegaskan, masalah Pilkades Hu’u sudah final di DPRD. Karena hasil rapat koordinasi dengan Sekda dan jajaran tim arbitrase di ruang kerja Sekda Dompu pada 11 Januari 2013 lalu memutuskan untuk Pilkades Hu’u akan dilakukan pemilihan ulang. “Ada apa dengan pemerintah yang tidak menindaklanjuti keputusan itu,” tanya Sirajuddin. “Saya minta kepada Sekwan untuk menyurati Bupati untuk mempertanyakan keputusan soal Pilkades Hu’u,” katanya.

Di Pemda Dompu, massa diterima oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI. Ditegaskannya, keputusan dalam pertemuan 11 Januari 2013 lalu merupakan telaah staf untuk disampaikan ke Bupati. Namun Bupati tidak memutuskan seperti itu karena menginginkan sesuai mekanisme dan jalur proses demokrasi yang ditentukan dalam Perda No.5 tahun 2010 untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Yaitu menunggu keputusan pleno panitia Pilkades untuk dibawa ke BPD dan BPD akan sampaikan ke Bupati melalui Camat. “Hasil Pilkades yang telah ditetapkan oleh panitia inilah akan dibawa ke tim arbitrase untuk menyelesaikan sengketa Pilkades apabila ada calon yang mempersoalkan,” katanya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Sepanjang tahun selalu kekurangan air bersih, warga Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat, khususnya Dusun Ni’u mengusulkan pengadaan air bersih ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Permintaan ini disampaikan warga dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat Kelurahan Dara yang dihelat Selasa (12/2).

Lurah Dara, Baharuddin S.sos yang ditemui mengatakan permintaan pengadaan air bersih menjadi salah satu usulan warga dalam Musrenbang dimaksud. Pasalnya, setiap tahun masalah yang dihadapi oleh warga Dusun Ni’u adalah kekurangan air bersih. Warga hanya mengandalkan sumber mata air yang terletak di bukit sekitar.

Masalah air bersih ini, katanya, sudah diusulkan beberapa kali dalam Musrenbang. Hanya saja, program tersebut tak pernah direalisasikan. Oleh karenanya, melalui Musrenbang kali ini pihaknya berharap bisa diakomodir oleh Pemkot. Selanjutnya, katanya, setelah Musrenbang tingkat Kelurahan usulan-usulan ini akan di musyawarahkan lagi di tingkat Musrenbang tingkat Kecamatan.

Menurut Baharuddin, selama ini Pemkot memang menanggapi kebutuhan warga dengan memasok air menggunakan truk tangki. Guna memasok kebutuhan warga, air yang dipasok dilakukan tiga kali seminggu. Namun tentunya, kebutuhan warga akan air bersih sangat tinggi. Baik untuk mencuci, memasak hingga untuk mandi. Sehingga butuh keberadaan air bersih setiap hari.

“Bagaimana teknisnya nanti, mudah-mudahan bisa diakomodir,” tandasnya lagi.

Selain masalah air bersih, lanjutnya, warga juga mengusulkan perbaikan drainase di Kelurahan yang di beberapa dusun memang padat pemukiman ini. Pasalnya, drainase setempat sudah tak lagi sehat alias mampet. Sehingga ketika hujan turun air sering meluap dan tergenang terlebih Kelurahan dara berada di pinggir bukit.

“Yang kita khawatirkan rembesan air dari gunung, makannya perlu drainase yang baik,” tuturnya.

Dijelaskannya, selama ini dia sudah menjadwalkan kegiatan gotong royong dengan warganya.

Namun gotong royong saja belum cukup sehingga pihaknya masih membutuhkan drainase yang baik. (use)

Camat Sumbawa Sidak Kelurahan dan Puskesmas Sumbawa Besar (Suara NTB) Camat kota Sumbawa yang baru, Mulyadi S.Sos, membuat gebrakan dengan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke semua kelurahan dan puskesmas yang ada di wilayahnya. Camat berkeinginan memacu kinerja, sekaligus meningkatkan kinerja para aparatur.

“Sejak saya dilantik, saya langsung melakukan sidak ke Kelurahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur pemerintahan kelurahan,” tandas mantan Camat Labuan Badas Sumbawa ini.

Sidak

Mulyadi (Suara NTB/arn)

yang dilakukan Mulyadi, terkait ketepatan pegawai saat jam masuk dan pulang kantor, termasuk jam istirahat. Mengingat, kelurahan merupakan ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus bisa terlayani dengan baik. Bekerja berlari mengejar ketinggalan.

Dari hasil pantauannya, sejauh ini, kedisiplinan para pegawai kelurahan relatif baik.

Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan-pembinaan. Sebab tanpa disiplin, pemerintah tidak akan mampu berbuat lebih baik. Serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Upaya menata wilayah kecamatan akan terus dilakukan. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat di kecamtan Sumbawa. Termasuk instansi yang ada kaitannya nanti dengan program yang dijalankan.

Pihaknya juga memantau instansi tingkat kecamatan, seperti UPT Puskesmas dan lainnya. Termasuk meninjau kebersihan dalam kota, terutama sekitar pasar Seketeng. Sebab, sampah dirasakan masih banyak berserakan di jalan. Itu dilakukan agar Sumbawa menjadi daerah yang bersih. “Kegiatan ini, harus mendapat dukungan dari RT, RW, tokoh agama dan masyarakat. Supaya tidak lagi membuang sampah sembarang tempat,” pungkas Mulyadi.(arn)

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

Komnas Temukan Indikasi Pelanggaran HAM Dari Hal. 1 “Indikasi bahwa terjadi pelanggaran HAM ada. Tapi itukan perlu dipelajari lebih jauh, perlu dikumpulkan alat-alat bukti juga. Karena ini masih dalam status terduga teroris,” kata Nurhayati usai berkoordinasi dengan pihak Polres Dompu, Rabu siang kemarin.

Untuk menelusuri itu, dikatakan Nurhayati, pihaknya turun ke Dompu untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan mengumpulkan data, informasi berkaitan dengan pemberantasan terorisme di Dompu, Bima, Poso dan Makassar. ‘’Komnas HAM sedang melakukan dan mengumpulkan data-data, informasi berkait dengan pemberantasan terorisme, baik di Dompu, Bima, Poso dan Makassar,” ungkapnya.

Selain itu, dari lima terduga teroris yang ditembak Densus 88 di Dompu tersebut diantaranya tidak masuk dalam DPO terduga teroris.

Sehingga Komnas HAM perlu menelusuri lebih jauh informasi dan datanya. ‘’Ada beberapa yang masuk dalam DPO dan ada yang tidak,’’ kata Nurhayati.

Rombongan Komnas HAM yang terdiri dari lima orang ini, selain berkoordinasi dengan Polres Dompu yang diterima oleh Wakapolres Dompu, Kompol I Dewa Made Sidan, SIK dan Kasat Reskrim Polres

Dompu, Iptu Dody Yudianto A ini, juga melakukan wawancara dengan sejumlah warga di sekitar tempat kejadian penggerebekan terduga teroris di Kandai Dua Dompu. Rombongan ini juga sempat melihat langsung pondok yang masih dipasangi police line sebagai lokasi penggerebekan. ‘’Lokasinya masih dipasangi police line. Pondoknya juga sudah acakacakan, mungkin karena sudah lama,” kata salah seorang anggota Komisioner Komnas HAM saat pulang dari TKP. Sementara Nurhayati juga mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait pemulangan jenazah terduga teroris yang diidentifikasi di RS Polri Kramat Jati Jakarta. Dari tujuh terduga teroris, empat jenazah telah dipulangkan dan dimakamkan. Dua korban tewas dari Sulawesi dan dua lainnya dari Bima. Namun terduga teroris asal Bima, satu orang diantaranya telah dimakamkan di Bima (Anas) dan satu di Jawa (Bakhtiar). ‘’Kita belum mendapatkan informasi (terkait Sirajuddin warga Bakajaya Dompu). Tapi untuk proses pemulangan jenazah harus tes DNA dengan keluarga,’’ungkapnya. (ula)

Pelaksanaan Program Unggulan Sinkron dengan Pemkab Lobar Dari Hal. 1 Kemudian di Dasan Geria Lingsar meninjau keberhasilan pelaksanaan Absano di daerah itu dan terakhir di Sarasuta Lingsar untuk mengecek program Perlindungan Mata Air (Permata).

Di lokasi KUD Setia Jaya Labuapi tim disambut Ketua KUD setempat. Pada pemaparannya, Ketua KUD menyatakan keberadaan KUD ini cukup eksis dan mampu bertahan dengan inovasi sesuai perkembangan. Beberapa cor usah yang dikembangkan juga bervariasi, tidak hanya sebatas penggilingan gabah, melainkan sudah melayani jasa listrik online dan usaha lain. ‘’Kami minta perhatian terhadap koperasi lebih ditingkatkan,’’ harapnya. Dalam pertemuan ini, sesi diskusi berjalan hangat.

Kepala Bappeda NTB, Dr. H. Rosiyadi H Sayuti melalui Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Husni Thamrin, mengatakan dalam rangka monitoring ke kabupaten/kota ini menjadi momen strategis bagi provinsi dalam program perencanaan pembangunan. Di samping itu pada tahun ini yang menjadi tolak ukur dari seluruh program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2013 yang menjadi tahun terakhir.

Sehingga, pihaknya perlu mengevaluasi dan melihat secara langsung apa yang telah dilaksanakan dalam program-program strategis dalam pembangunan daerah,’’jelasnya. ‘’Monitoring ini menjadi momen strategis bagi provinsi untuk menyusun program pembangunan daerah nanti,’’sambungnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini juga dimonitoring agar masukan bagi provinsi terkait dengan penyusunan RPJMD 2014 yang saat ini sedang berlangsung tahapannya. Sehingga apa saja yang belum ada dalam program nantinya akan dimasukkan di koperasi.

Husni menegaskan momen ini menjadi momen yang tepat untuk berdiskusi dan membicarakan apa saja kegiatan dan langkah-langkah dalam pembangunan daerah kedepannya. ‘’Ini momen strategis untuk membahas hal apa yang akan kita lakukan untuk pembangunan daerah,’’jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baihaki menyambut baik kegiatan monev di Lobar yang dilaku-

kan Pemprov NTB melalui Bappeda. Menurutnya, kegiatan ini bagus terutama untuk sinkronisasi program yang ada di provinsi dengan kabupaten. “Program provinsi yang dilaksanakan di Lobar sejauh ini sinkron dan berhasil,’’akunya. Ia menilai keberhasilan program provinsi bisa berhasil karena program itu sinkron dengan pelaksanaan program di kabupaten.

Beberapa program yang ada di kabupaten yang berkaitan dan ada penekanan yang ada di provinsi semisal kemiskinan. Di Lobar katanya, satu-satunya kabupaten dari 183 kabupaten yang daerah tertinggalnya begitu tinggi penurunan kemiskinannya dan termasuk paling cepat penurunannya. Sampai 4,32 persen dalam dua tahun terakhir, sehingga pada tahun 2011 kemiskinan di Lobar mencapai 19,7 dari total penduduk.

Untuk 2013, bisa menjadi 18,5 persen.

Ada tiga esensi dari kegiatan pembangunan yakni, penurunan kemiskinan, penurunan pengngangguran dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Pemerataan dapat diukur dari indeks koefisien. Untuk distribusi pemerataan distribusi pendapatan Lobar pada posisi kedua pada tahun 2013. Sementara untuk buta aksara lobar sudah mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur NTB sebagai kabupaten bebas buta aksara. Sedangkan dari segi pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran bahwa PDRB Lobar atas dasar harga berlaku 2011 sekitar 11,5 persen dengan laju pertumbuhan 1,4 persen.

Artinya laju pertumbuhan pendapatan jauh lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk. ‘’Itu artinya tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari PDRB berada pada kondisi memadai. Artinya sudah ada sinkronisasi,’’ujarnya.

Kunjungan tim berlanjut ke Dasan Geria Lingsar, di sini warga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap program buta aksara. Lalu terakhir di Sarasuta Lingsar, melihat kondisi sumber mata air di sana sebagai salah satu program yang dicanangkan Pemprov NTB yang dikenal dengan program Permata. (her/*)

Hormati Komnas HAM Dari Hal. 1 Terkait hasil investigasi, ada dua orang yang salah tembak. ‘’Itu fakta versi Komnas HAM,’’ tegasnya. Nanti katanya, Polri akan membandingkan dengan fakta lapangan. ‘’Tapi untuk lebih jelasnya, kita perlu koordinasi dengan pihak Komnas HAM. Bisa saja ini akan menjadi bahan pembahasan,’’ jelasnya.

Seperti diketahui, Komnas HAM, saat ini sedang berada di Dompu untuk melakukan investigasi terkait penembakan terduga teroris di wilayah itu beberapa waktu lalu. Komnas

HAM, menemukan indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 antiteror Mabes Polri saat melakukan penggerebekan dan menembak lima orang yang diduga teroris.

Indikasi itu masih perlu dipelajari lebih jauh dan perlu dikumpulkan alat bukti. Karena lima orang yang ditembak mati saat penggrebekan menurut Komnas HAM, masih statusnya sebagai terduga teroris dan diantaranya tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). (ars)

RAGAM Inspektorat Kota Mataram Temukan Indikasi Reses Dewan Bermasalah Halaman 5

Mataram (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Kota Mataram, HL. Djunaidi mengaku, pihaknya sudah menerima laporan pertanggungjawaban reses dari 35 orang anggota DPRD Kota Mataram untuk tahun anggaran 2012 yang disampaikan Sekretariat DPRD Kota Mataram. Kepada Suara NTB, Rabu (13/ 2) kemarin, ia mengatakan, setelah dilakukan cross check di lapangan, pihaknya menemukan ada ketidakberesan terkait agenda penyerapan aspirasi masyarakat itu.

Namun demikian, dengan alasan etika, mantan Kepala Bakesbanglinmas

Kota Mataram ini, menolak membeberkan hasil temuannya itu. ‘’Secara aturan saya tidak boleh mengekspose apa hasil temuan itu. Yang jelas, memang ada temuan tapi sudah selesai,” kilahnya. Demikian pula soal kerugian negara yang ditemukan pihak Inspektorat, ia enggan memberi jawaban.

Sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Mataram, H. Chaerul Hidayat, SIP., yang ditemui di ruang kerjanya, menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses DPRD Kota Mataram selama tahun

2012 lalu. ‘’Sudah kami serahkan kepada Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sekarang mungkin sedang dilakukan cross check di lapangan,” katanya.

Dalam laporan pertanggungjawaban reses, masing-masing anggota Dewan sudah merinci penggunaan anggaran reses itu.

Mulai dari sewa tempat hingga hingga keperluan membeli makanan dan minuman serta ATK (alat tulis kantor). ‘’Kita (Sekretariat DPRD) hanya memfasilitasi, selanjutnya pertanggungjawaban kita serahkan kepada lembaga berwenang,” imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam satu tahun

DPRD Lobar Tetapkan Dua Perda Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menetapkan dua Raperda menjadi Perda yakni Raperda pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta Raperda penyelengggaraan perlindungan anak dan perempuan. Dua Raperda ini mendesak ditetapkan karena dinilai urgen. Sebab pengelolaan kawasan pesisir yang belum padu dan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lobar.

Sidang paripurna Selasa (12/2), dipimpin Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said, S.Ag dan dihadiri Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony dan hampir semua anggota Dewan. Dalam penyampaian hasil kerja pansus penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan yang disampaikan juru bicara pansus, M. Syabirin menjelaskan, masalah sosial tindak kekerasan yang menimpa anak dan perempuan masih saja terjadi. Tidak sedikit anak-anak dan perempuan kehilangan hak azasinya. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah agar ada aturan-aturan tegas yang mengaturnya.

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah perlu membangun lokasi rehabilitasi anak korban kekerasan. Tempat ini menjadi lokasi penampungan anak telantar dan korban kekerasan. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKBPP), Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih menyatakan, akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anakanak. Karena itu, keberadaan

(Suara NTB/her)

PARIPURNA - Sidang paripurna DPRD Lobar untuk penetpan dua buah Raperda menjadi Perda.

Perda ini sangat urgen. “Tren tahun ketahun kasusnya meningkat sehingga perlu payung hukum,”ujarnya.

Sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak ini sendiri dilakukan sejak 2007, dari data tahun 2008 terjadi kasus sebanyak 731 kasus, sedikit menurun tahun 2009 menjadi 618 kasus lalu menurun lagi menjadi 361 kasus pada tahun 2010. Tetapi penurunannya bukan berarti tidak ada kasus.

Sementara itu juru bicara pansus pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Indra Jaya Usman dalam penyampaian hasil pansus menyatakan, kerusakan kawasan pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil masih menjadi masalah. Hal ini dikarenakan pendekatan pengelolaan yang dilakukan masih belum terpadu, kurangnya aloka-

si sumber daya dan kepastian hukum terhadap masalah ini.

Masalah lain minimnya keterlibatan masyarkakat. “Masih ada konflik pemanfaatan kawasan pesisir, untuk antisipasi itu perlu pemberdayaan terpadu,” ujarnya.

Ia menambahkan setelah penetapan Perda ini, diharapkan menjadi payung hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ia juga menambahkan, perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan kasus ini. Bupati, Dr. H. Zaini Arony menyatakan, ditetapkannya dua buah Perda ini menjadi bentuk keberhasilan kerjasama pihak eksekutif dan legislatif dibantu dari pihak AusAid. Lobar jelasnya, menjadi satu-satunya daerah di NTB mempunyai Perda pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. (her)

Praya Sasaran Utama Peredaran Narkoba di Loteng Praya (Suara NTB) Sebagai ibu kota kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kota Praya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengedar narkoba. Bahkan jika dibandingkan dengan wilayah lain di Loteng, termasuk kawasan wisata Kute sendiri, Kota Praya justru menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Demikian diakui Kasat Resnarkoba Polres Loteng, IPTU Kardhianto, saat ditemuai Suara NTB diruang kerjanya, Rabu (13/2) kemarin.

Dikatakannya, saat ini sebagian besar peredaran narkoba di Loteng terpusat di Kota Praya. Terbukti dengan banyaknya pelaku peredaran narkoba yang berhasil diamankan jajaran Polres Loteng. Yang hampir semuanya berada diwilayah Kota Praya. “Dari para pengedar narkoba yang kita tangkap, semuanya ada di Kota Praya,” sebutnya.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, tahun 2012 kemarin jajaran Polres Loteng berhasil mengungkap 14 kasus peredaran narkoba. Sementara untuk tahun 2013 ini, baru 2 kasus peredaran narkoba yang diungkap. Dan, hampir semuanya ada diwilayah Kota Praya. “Ini membuktikan kalau Kota Praya memang jadi pusat peredaran narkoba,” tegasnya.

Kendati demikian, Kardhianto mengaku, kalau untuk bandar narkoba tidak ada di Kota Praya. Karena para pengedar yang ada di Kota Praya, merupakan bagian dari jaringan pere-

daran narkoba di wilayah lain yakni Kota Mataram. Dimana para pengedar mengambil barang di Kota Mataram, untuk kemudian disebar di Kota Praya dan sekitarnya.

“Dari sejumlah kasus yang kita ungkap, rata-rata modusnya hampir sama. Pelaku mengambil barang di Mataram, baru kemudian disebar di Kota Praya,” jelasnya.

Untuk bisa menekan peredaran narkoba, jajaran Polres Loteng secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama dikalangan pelajar.

Mengiangat kalangan pelajar juga sangat rentan terkontaminasi peredaran narkoba.

Selain itu, pihaknya juga terus memperkuat jaringan informasi ditengah masyarakat.

Dan, memang selama ini jaringan informasi masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. “Untuk itu kita juga berharap peran serta masyarakat. Apalagi mengetahui ada upaya peredaran narkoba, supaya segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga bisa segera ditindak,” tandas Kardhianto.

Peran serta masyarakat, lanjutnya dalam hal ini diharapkan. Mengingat pola peredaran narkoba sangat tertutup. Hal itulah yang menyebabkan pihak kepolisian kesulitan dalam mengungkapkan kasus-kasus peredaran narkoba. Tapi dengan bantuan masyarakat, pasti akan bisa lebih mudah lagi. (kir)

anggaran, DPRD melaksanakan tiga kali reses di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing atau empat bulan sekali sesuai masa sidang. Untuk satu kali reses, tiap anggota Dewan diberikan anggaran Rp 30 juta. Untuk satu kali reses, Pemerintah harus mengucurkan anggaran Rp 1.050.000.000. Sehingga, dalam satu tahun anggaran, reses tersebut sudah menghabiskan anggaran tak kurang dari Rp 3.150.000.000. Penggunaan prinsip anggaran reses ada tiga.

Yakni untuk sewa tempat, pengadaan ATK dan pengadaan makanan. (fit)

Bantu Timor Leste

SMKN 4 Mataram dapat Penghargaan UNESCO Mataram (Suara NTB) SMKN 4 Mataram mendapat kepercayaan dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO) untuk membantu masyarakat tertinggal di Negara Timor Leste dalam bidang pendidikan luar sekolah.

“SMKN 4 Mataram merupakan satu-satunya sekolah yang mendapatkan penghargaan ini dari UNESCO,” ungkap Kepala SMKN 4 Mataram H. Istiqlal usai menerima penghargaan dari UNESCO Rabu (13/2).

Menurut Istiqlal sebelum dipercaya mendapatkan penghargaan dari Timor Leste, pihak kementrian Timor Leste beserta kementrian pendidikan Indonesia telah berkunjung ke SMKN 4 Mataram untuk melihat kondisi sekolah. Setelah itu mereka tertarik mengadakan kerjasama dalam program live skill di beberapa distrik di Timor Leste.

Dari program live skill tata rias yang diuji coba di beberapa distrik seperti Luquisa, Los Valos dan Ilaba di Timor Leste, dinilai sangat berhasil. Terbukti, masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan bisa

menghasilkan uang sendiri. Pemerintah Timor Leste pun merasa senang dan terbantu dengan adanya program live skill dari SMKN 4 Mataram ini.

“Saya berharap ini bisa dijadikan motivasi bagi jurusanjurusan yang lain, tidak hanya tata rias tetapi tata boga dan busana juga,” terangnya.

Istiqlal menambahkan, selain program tata rias pada bulan April mendatang SMKN 4 Mataram akan kembali mengirim tenaga guru untuk lima distrik di Timor Leste. Kali ini tidak hanya bidang tata rias tetapi juga bidang tata boga/ memasak.

Kemarin, penghargaan UNESCO diberikan kepada SMKN 4 Mataram melalui Sekda Kota Mataram Ir. H. L. Makmur Said. Penghargaan ini langsung diberikan melalui Perwakilan UNESCO Asia Pasifik Dr. Anwar Al Said di Aula SMKN 4 Mataram. Dalam pidatonya, Anwar memberikan apresiasi kepada SMKN 4 Mataram karena memiliki komitmen tinggi terhadap masyarakat tertinggal di Timur Leste. Ia berharap program di SMKN 4 ini berlanjut untuk membantu masyarakat yang masih terbelakang. (nia)

Remitansi TKI NTB Capai Rp 1,4 Triliun Mataram (Suara NTB) Jumlah remitansi atau kiriman uang TKI NTB dari luar negeri tahun 2012 lalu mencapai Rp 1,4 triliun. Dengan jumlah remitansi sebesar itu, diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi TKI dan keluarganya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Demikian dikatakan Ketua Rombongan Pokja RUU Penempatan dan Perlindungan TKI, Drs.Irgan Chairul Mahfidz, M.Si ditemuai usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Pemprov NTB, Apjati dan lainnya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Rabu (13/2). ”Potensi remitansinya cukup tinggi yakni Rp 1,4 triliun sebagaimana yang dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan remitansi sebesar itu, sejauh mana multiplier efek bagi pembangunan di daerah. Bagaimana itu juga memberikan kesejahteraan bagi TKI beserta keluarganya agar betul-betul bisa dinikmati. Jangan remitansi tinggi tetapi tidak memberikan kesejahteraan bahkan merugikan TKI kita,”ujar Irgan.

Ia mengahrapkan remitansi sebesar itu jangan sampai hanya angka-angka saja tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap perbaikan nasib TKI. Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk memberikan program-program dan pembenahan. NTB, katanya merupakan empat provinsi terbesar pengirim TKI ke luar negeri dari 10 provinsi di Indonesia. Jumlah TKI asal NTB yang bekerja

keluar negeri per tahun mencapai 60 ribu orang lebih.

Beberapa hal tersebut, kata Irgan merupakan beberapa alasan Pokja RUU Perlidungan dan Penempatan TKI berkunjung ke NTB dalam rangka menyerap informasi dan memberi masukan kepada pemerintah daerah. Untuk itu, katanya, perlu perbaikan sistem data TKI berbasis online sistem.

“Jadi benar-benar kita berharap sistem komputerisasi online TKI kita di luar negeri yang dibangun oleh BNP2TKI dan BP3TKI di NTB ini matching dengan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dibuat pemerintah daerah,”tandasnya.

Ia melihat, langkah Pemprov NTB untuk membuat LTSP merupakan langkah positif walaupun dinilai belum maksimal karena banyak data-data tentang TKI yang belum valid. Datadata yang tidak valid tersebut katanya sangat berpotensi menyebabkan TKI mengalami masalah di luar negeri.

Disisi lain, ia mengatakan saat ini sudah dilakukan moratorium pengiriman TKI khususnya TKW ke beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yordania dan Kuwait dan Malaysia. Hal tersebut, katanya dilakukan untuk meminimalisir dan menihilkan TKI yang bermasalah di luar negeri. Untuk itu, kedepan, katanya TKW yang dikirim ke luar negeri perlahanlahan akan dikurangi dan digantikan dengan TKI laki-laki. “Kita harapkan tahun 2017 sudah tidak ada lagi TKW yang dikirim ke luar negeri,” harapnya. (nas)

KPU Datangi Sekolah Para Kandidat Dari Hal. 1 Menurut Fauzan, pihaknya telah merampungkan proses pemilahan semua berkas persyaratan pencalonan yang diajukan oleh lima pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU NTB. ‘’Semuanya kita teliti, kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan verifikasi faktual,’’ ujarnya.

Salah satu yang akan diverifikasi adalah ijazah ke tempat para calon menempuh pendidikan mereka. “Hari ini (kemarin-red) kita ke Pulau Lombok keliling Lotim, Mataram, menyebar. Besok kita ke luar daerah, ada yang ke Gontor, Jakarta, Bali dan Jakarta,” sebut Fauzan. Pada Minggu (17/2), KPU NTB juga akan bergerak ke Sumbawa dan Bima untuk melakukan verifikasi serupa.

Sembari melakukan verifikasi ijazah bagi calon yang

pernah bersekolah di Jakarta, KPU NTB juga akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri dan KPU untuk memastikan kembali keabsahan kepengurusan parpol yang memberikan dukungannya kepada pasangan calon di Pilkada NTB. “Ini untuk meyakinkan kembali pengurus parpol mana yang diakui.

Karena ada sejumlah parpol yang baru saja berganti kepengurusan, Ketua dan Sekretaris,” imbuh Fauzan.

Setelah verifikasi ini rampung, pihaknya akan kembali menggelar rapat internal yang direncanakan akan digelar pada 18 Februari mendatang.

Hasil rapat yang berisi kekurangan – kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi pasangan calon yang mendaftar. Ia menyebutkan, KPU NTB akan memberikan kesempatan selama satu pe-

kan bagi pasangan calon untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan pencalonan mereka.

Nantinya, keputusan tentang penetapan pasangan calon mana yang bisa melenggang ke proses pemilihan akan diambil pada tanggal 25 Maret 2013. “Setelah itu akan kita lanjutkan dengan pengundian nomor urut,” ujarnya.

Fauzan tak menampik, dalam proses verifikasi ini, sedikit atau banyak pihaknya pasti akan berhadapan dengan tekanan dari pihak – pihak yang ingin mengintervensi keputusan yang mereka ambil. Namun, Fauzan menegaskan bahwa upaya intervensi tersebut tidak akan bisa menggoyahkan independensi KPU NTB dalam mengambil keputusan. Fauzan juga menegaskan pihaknya akan tetap menggunakan landasan ketentuan yang berlaku dalam

pengambilan keputusan. Ia menyerukan agar semua pasangan calon nantinya bisa menghormati apa yang menjadi keputusan KPU NTB. Pemeriksaan Kesehatan Sementara, empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yaitu Dr.TGH. M. Zainul Majdi-H. M. Amin, SH (TGB-Amin), Lalu Ranggalawe, SH.,MH-Ir. H. Muchlis (Laris), Harun Al Rasyid-Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin (Harum), dan KH. Zulkifli Muhadli-Prof.

Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan).

Keempat pasangan calon tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP NTB dari Selasa (12/2) sampai dengan Rabu (13/2) kemarin. Sementara untuk pasangan Suryadi Jaya Purnama-Johan Rosihan dijadwalkan akan menjalani kesehatan hari ini, Kamis (14/ 2) baik pemeriksaan kesehatan fisik, fisiologi, dan psikiatri ser-

ta neurologi.

Pantauan Suara NTB, Rabu (13/2) kemarin di RSUP NTB, pasangan Dr.TGH. M. Zainul Majdi-H. M. Amin, SH (TGB-Amin), Lalu Ranggalawe, SH.,MH-Ir. H. Muchlis (Laris) menjalani tes psikiatri dan neuorlogi yang berlangsung cukup lama dari pukul 08.00-16.00 Wita. Di hari sebelumnya kedua pasangan ini telah lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan fisik dan fisiologi.

Sementara untuk pasangan Harun Al Rasyid-Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin (Harum), dan KH. Zulkifli Muhadli-Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan), kemarin mereka hanya dijadwalkan untuk pemeriksaan kesehatan fisik dan fisiologi karena di hari sebelumnya mereka telah mengikuti pemeriksaan psikiatri dan neurologi. (aan/yan)

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

OPINI

Halaman 6

Menuju Sarjana Bermartabat Evaluasi Aparatur Tidak Berkompeten PENERIMAAN Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan kabar yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya para pencari kerja yang selama ini mendambakan menjadi PNS. Apalagi pemerintah sudah mencabut moratorium penerimaan CPNS awal tahun 2013 ini.

Sebagai contoh, pada penerimaan CPNS tahun 2013 ini, Pemprov NTB mengajukan 256 formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Padahal, jumlah PNS di lingkup Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) NTB Drs. H. Muh. Surujim kelebihan 1.300 pegawai. Namun, dari sisi kualitas dan kompetensi masih kurang 1.000 pegawai.

Melihat banyaknya kelebihan jumlah pegawai ini, tentu ada yang salah dalam proses penerimaan sebelumnya. Sementara di satu sisi, untuk menggaji pegawai membutuhkan dana besar. Apalagi jumlahnya sampai ribuan pegawai.

Terkait hal ini, Pemprov NTB melalui BKD dan Diklat harus melakukan evaluasi terhadap pegawai-pegawai yang dinilai tidak memiliki kompetensi dan kualitas tersebut. Termasuk, harus menelusuri bagaimana mereka bisa masuk menjadi pegawai, tanpa memiliki kompetensi yang jelas.

Permasalahan inilah yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi mengusulkan formasi penerimaan CPNS ke pemerintah pusat. Kalau ini sudah bisa diselesaikan, maka pemerintah tidak lagi harus terbebani membayar gaji atau tunjangan pegawai yang tidak memiliki pekerjaan jelas atau sekadar datang ke kantor hanya untuk absensi. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di level provinsi, tapi di seluruh kabupaten/kota di NTB. Bahkan, daerah lain di Indonesia.

Namun melihat apa yang terjadi sekarang ini, tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah dalam menuntaskan masalah aparatur. Jangan sampai, masalah aparatur ini menjadi kendala dalam proses pembangunan kepada masyarakat. Dalam arti, daerah tidak memiliki dana untuk membangun infrastruktur atau fasilitas umum, karena sudah tersedot untuk gaji pegawai atau belanja aparatur.

Terkait hal ini, pemerintah pusat juga harus tegas terhadap pemerintah daerah, terutama yang memiliki kelebihan pegawai. Pemerintah pusat tidak menyetujui usulan formasi pemerintah daerah, kecuali untuk formasi yang sangat penting dan mendesak.

Untuk itu, pemerintah daerah harus mengevaluasi kembali penempatan aparatur yang dianggap tidak memiliki kompetensi dan kualitas, sehingga usulan penambahan pegawai melalui seleksi penerimaan CPNS tidak membebani keuangan negara. (*)

ampir pada setiap kesempatan monitoring program keaksaraan ke Kabupaten Bima, saya sempatkan untuk singgah di rumah masyarakat. Ada perasaan bangga dihati, karena hampir di setiap rumah penduduk terpampang foto sarjana yang sedang diwisuda. Untuk menghangatkan suasana, sengaja saya membuka pembicaraan tentang foto tersebut. Kemudian dengan bersemangat dan berapiapi, penduduk yang saya singgahi menceritakan tentang anaknya yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dan dengan susah payah membiayainya, bahkan sebagian diantara mereka harus menjual ternak dan sawah peninggalan leluhurnya.

Dari cerita di atas, sebagian di antara mereka membangga-banggakan anaknya karena telah mendapat pekerjaan yang diharapkan. Namun ada juga yang mengakhiri ceritanya dengan muram dan sedih.

Mengapa ?. Karena setelah selesai sarjana, anaknya tidak dapat berbuat apa-apa. Mimpi menjadi pegawai kantoran telah kandas, kini hanya tersisa sedikit asa. Bahkan banyak diantara mereka menjadi pengangguran dan menjadi tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Belajar dari cerita tersebut, maka patut kita renungkan beberapa pemikiran dibawah ini agar lulusan perguruan tinggi menjadi sarjana bermartabat.

1. Merubah Paradigma Kurikulum di Perguruan Tinggi Untuk membangun jiwa mandiri di kalangan sarjana, pemerintah harus memiliki keberanian untuk mereposisi sistem pendidikan tinggi. Patut kita bersyukur bahwa pada tahun 2013, paradigma kurikulum pendidikan tinggi akan mengalami perubahan secara fundamental.

Adapun beberapa pergeseran paradigma yang terjadi pada pendidikan tinggi di antaranya : pertama, pada paradigma lama, kompetensi masih terfokus pada pengetahuan ilmu terapan. Sedangkan paradigma baru, bertumpu pada kompetensi, keterampilan dan keberanian untuk mandiri. Sehingga manajemen pembelajaran lebih fleksibel dan melatih kepekaan social mahasiswa terhadap lingkungannya.

Yang kedua, paradigma lama masih terpaku pada pembelajaran yang bersifat statis, yakni dosen dominan memberikan kuliah di kelas. Namun paradigma baru bertumpu pada pembelajaran bersama, sehingga dosen dan mahasiswa sama-sama berpikir serta bertukar pengalaman dan saling memberi informasi dalam proses pembelajaran. Dosen dan mahasiswa samasama duduk setara berdiskusi, mencari solusi problematika kehidupan.

Dalam kurikulum pendidikan tahun 2013 tersebut, pembelajaran ilmu murni di implementasikan dalam perspektif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Misalnya, masalah kemiskinan, kesehatan, kebersihan, masalah social, budaya, disamping itu mahasiswa dikondisikan agar mendalami mata kuliah melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan produktifitas masyarakat. Mahasiswa dibiasakan dengan tugas-tugas survey lapangan, observasi, dan kajian literature lalu mendiskusikan dengan dosen masing-masing.

2. Membangun jiwa mandiri dan kreatif Ada contoh ironis terjadi tahun 2011 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah kita surplus panen jagung mencapai 500.000 ton, tetapi yang menyedihkan adalah jagung yang terjual ke luar daerah masih berbentuk biji jagung mentah yang belum diolah karena kurangnya pemberdayaan, inovasi dan kreatifitas masyarakat. Sehingga dari sisi ekonomi, income yang di dapat san-

Oleh :

Drs. H. Lalu Syafi’i, MM Kepala Dinas Dikpora NTB

gat rendah. Lain halnya manakala yang dikirim ke luar daerah adalah bahan jadi atau setengah jadi, dan tentu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, misalnya jagung yang dijual atau di ekspor sudah berbentuk dodol jagung, marning jagung, emping jagung, popcorn, jus jagung yang telah di olah dan dikemas dalam kemasan yang cantik dan menarik serta memiliki nilai seni.

Secara tidak langsung, jagung dapat memberikan tantangan baru bagi para sarjana, untuk melahirkan kelompok-kelompok ekonomi kreatif. Artinya akan lahir berbagai jenis kegiatan produksi di tingkat masyarakat yang berdampak kepada terserapnya tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran.

Andai saja para sarjana kita termotivasi dan tertantang ikut menangani permasalahan jagung di atas, maka pemberdayaan sarjana adalah sebuah solusi. Misalnya sarjana design grafis mampu mendesign kemasan. Sarjana komunikasi, sarjana pertanian, sarjana gizi bertugas memberikan penyuluhan kemanfaatan konsumsi jagung.

Sarjana ekonomi dan akuntan akan menangani bidang pemasaran dan lainnya, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak lagi mengimport makanan kecil berbahan dasar kacang dan jagung dari Singapura yang bukan merupakan negara penghasil kacang dan jagung. Belum lagi bila berbicara potensi-potensi lainnya, seperti tambang, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan lain-lain Di antara para sarjana, yang mau melakukan sesuatu usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar kita untuk dijadikan bahan komoditi yang bernilai ekonomis tinggi. Sebut saja, Bayu seorang sarjana jebolan Universitas Gajah Mada yang menekuni aneka makanan dari singkong. Tak kurang dari 30 jenis penganan singkong yang dia buat dan patenkan. Usaha itu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia dalam bentuk francais (francise).

Bayu pun menjadi anak muda terkaya di Indonesia saat ini. Begitu juga Anri Ningsih seorang sarjana asal Makasaar yag menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Bandung menggagas ide panganan dari pisang hijau sejak menjadi mahasiswa. Usaha yang serba pisang hijau tersebut kini sudah menembus pasar nasional. Branded pisang hijau adalah miliknya.

Dia pun masuk daftar salah satu gadis muda kaya di Indonesia 3. Merencanakan masa depan Masa depan yang gemilang tidak datang dengan sendirinya, ia adalah jelmaan dari sebuah proses semangat juang yang tidak pernah mengenal lelah, dan optimis untuk berhasil. Untuk itu mulai saat ini, biasakan diri merencanakan masa depan. Katakan pada diri, mulai esok hari, saya mau bekerja apa saja yang penting halal, bekerja di mana saja tanpa memilih tempat. Saya harus bisa menciptakan pekerjaan.

Banyak cerita sukses dari pekerjaan-pekerjaan sepele dan di anggap kecil namun akhirnya membawa sukses yang luar biasa.

Chairul Tanjung, yang memulai kariernya sejak mahasiswa dengan menjajaki bisnis foto copy, kini menjadi bos Trans Corp, sejak mahasiswa sudah mampu membuat jejaring dengan teman-temannya yang menjadi cikal bakal komunitas bisnisnya. Kini dia memiliki 75.000 tenaga kerja perusahaan yang dipimpinannya. Orang-orang sukses selalu mampu merencanakan masa depan tanpa menundanunda waktu. Tanamkan prinsip, mulailah saat ini dan mulailah dari hal-hal kecil

4. Bangga menjadi pemuda Indonesia, serta optimis untuk sukses.

Jepang bisa menjadi negara yang sangat maju, karena rasa bangga terhadap negaranya, begitu juga Amerika Serikat, China, Jerman serta negara-negara maju lainnya.

Kekalahan kita terletak pada tipisnya rasa bangga terhadap bangsa, sehingga membuat kurang percaya diri dalam memulai sebuah pekerjaan, kita juga sering pesimis terhadap potensi yang kita miliki.

Indonesia adalah jelmaan dari serpihan surga, pulaunya indah berjajar bagai zamrud di khatulistiwa.

Kekayaan alam dan lautnya tak tertandingi, cuaca alamnya sejuk dan mendamaikan hati. Idealnya, potensi dan kekayaan alam inilah yang menjadi pemacu dan pemicu lahirnya kreatifitas para sarjana untuk merenda hari esok yang lebih baik. Bukankah grup band koes plus pada tahun 1970an mengabadikan keindahan dan kesuburan tanah Indonesia dalam syair lagunya “Bukan lautan tapi kolam susu, tongkat dan batu jadi tanaman”.

Ada beberapa fakta yang tidak boleh terulang lagi dalam kehidupan kita. Pada tahun 1990 bangsa Indonesia, bisa membuat pesawat CN 250 tapi kita tidak bangga menggunakannya. Dan yang lebih menyedihkan lagi , kita lebih senang menggunakan pesawat luar yang kualitasnya lebih jelek, seperti contoh Lion ATR, pesawat tersebut di adopsi dari pesawat CN 250 yang ternyata dibuat oleh tenaga-tenaga Indonesia yang di PHK (Putus Hubungan Kerja) oleh IPTN yang di ambil secara besar-besaran oleh perusahaan Lion di Amerika Serikat.

Gunung telah banyak berubah menjadi danau karena di tambang dan di keruk isinya oleh negara lain.

Cokelat terkenal di Belgia, namun ternyata berasal dari Lhokseumawe Aceh. Kita lautan garam, tapi kita masih saja mengimpor garam dari luar negeri. Indonesia pernah tergabung dalam OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) karena memiliki minyak dan gas bumi yang berlimpah, tapi di Indonesia sendiri, masyarakatnya masih mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak dan bahkan sampai merenggut korban jiwa.

Sungguh ironis, mestinya negara agraris menjadi importir produkproduk pertanian, bukan mengimpor beras, jagung, kedelai dari negara yang bukan agraris. Fenomena ini terjadi karena kita kurang bangga pada kekayaan alam yang dimiliki.

Marilah sebagai sarjana, generasi penerus bangsa untuk bangga membangun bangsa dan senantiasa optimis merangkai mozaik memberdayakan potensi diri, dalam berkarya demi masa depan yang hakiki.

5. Berlatihlah untuk selalu amanah dan jangan mengkhianati kepercayaan, karena kepercayaan tidak akan pernah kembali.

Seringkali kegagalan menimpa sarjana karena khianat dari kepercayaan. Ia mudah tergoda dengan janji-janji mendapat keuntungan besar secara instan. Proses kreatifitas yang berangkat dari hal-hal kecil sering di kesampingkan. Pada saat senang, sering melupakan pengalaman pahit tatkala susah. Pada saat gembira, lupa pada penderitaan di kala sedih. Pada saat mendapat keuntungan, lupa bahwa kerugian itu senantiasa mengintai kelengahan. Semua itu disebabkan karena komitmen dan kejujuran hati nurani yang hilang.

Itulah sebabnya negara-negara industri maju, mengganti tenaga manusia dengan tenaga robot. Yang lebih mencengangkan lagi, di beber-

STASIUN RADIO

apa restoran besar di Jepang telah dididik monyet sebagai pelayan restoran, Mengapa demikian?. Monyet selalu tersenyum dalam memberikan pelayanan, Monyet tidak pernah mengeluh dan bersedia dibayar murah hanya dengan kacang rebus atau pisang sebagai imbalannya, jika di beri tip oleh konsumen, monyet dengan sukarela menyerahkan tip tersebut kepada bosnya dengan jujur. Monyet juga tidak pernah demo.

Dari gambaran tersebut, dalam menapak hidup, kejujuran dan kedisiplinan adalah mata uang yang sangat berharga.

6. Jangan pernah berhenti bermimpi menjadi orang sukses Jangan berhenti bermimpi menjadi orang kaya, orang berkuasa, orang yang paling dermawan walaupun hari ini anda memulai dari kegiatan kecil yang dianggap sepele seperti agen pulsa, tambal ban, perantara jual motor, agen fotokopi serta salesmen. Ada adigium: “seseorang tidak lebih apa yang dia mimpikan”. Artinya kalau dia bermimpi menjadi orag kaya akan benar-benar menjadi orang kaya. Namun jika dia bermimpin hanya menjadi pesuruh tidak akan mungkin menjadi manajer sebuah perusahaan.

Jelaslah bahwa seorang sarjana tidak boleh menjadi beban masyarakat apalagi negara. Dia bisa menjadi pionir untuk membangun diri dan masyarakatnya. Sudah melekat dalam dirinya ciri orang berpendidikan (sarjana) adalah tidak bisa diam, kreatif, selalu berpikir untuk maju, selalu belajar dan belajar, kerap mau mencoba hal baru, bermanfaat bagi sekelilingnya, inovatif, menjadi sumber inspirasi dan penggerak potensi masyarakat.

Kata menganggur tidak ada dalam kamus sarjana. Seorang sarjana senantiasa akan mendorong dirinya untuk menciptakan lapangan kerja baru, membuka kesempatan, merangsang wawasan dan nilai juang orang-orang sekitarnya. Dia senantiasa berusaha menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Dalam dirinya terpateri semangat untuk memberi bukan meminta, semangat melayani bukan dilayani, semangat menghasilkan atau memproduksi bukan memngkonsumsi, semangat menjadi pionir bukan mengekor, semangat untuk memperbaiki bukan merusak, semangat mendahului berbuat yang terbaik bukan menunggu. Marilah kita singsingkan lengan baju, berlari, bekerja dan bekerja. Pasti masa depan akan gemilang.

POJOK Pusat bantu Rp 9,8 miliar untuk alat tangkap nelayan NTB

Kabar menggemberikan bagi nelayan

***

Pengadaan randis di Lotim telan anggaran Rp 6,6 miliar Dinantikan, pelayanan prima kepada rakyat

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

Menggarap Bisnis dengan ’’Brand’’ Lokal STATUS sebagai perantau membuat Daniel Parasaudi bertekad membangun usaha yang ke depan membuatnya mapan dari sisi perekonomian. Saat ini, beberapa bisnis sedang digarapnya, mengikuti arus permintaan yang menurutnya masih dipetakan.

Belum genap satu tahun menetap di Mataram, Lombok, membuatnya masih meraba-meraba kemungkinan usaha yang memiliki (Suara NTB/bul) Daniel Parasaudi prospek untuk ia tekuni. Wajar, bila pria lajang kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 25 tahun silam ini masih menggeluti berbagai jenis usaha untuk dikembangkan selanjutnya.

Mungkin kecil nilai usaha yang digelutinya sekarang. Bayangkan saja, produksi kripik singkong dianggapnya lahan basah.

Dibeli dalam bentuk jadi di pedagang, kemudian ia bumbui dengan cita rasa yang berbeda, kemudian dikemas secara profesional dan disebar di beberapa toko dan supermarket.

Pemasarannyapun melalui media yang unik, BlackBerry Massanger (BBM), belum termasuk via sms langsung dan pemasaran dari mulut ke mulut. Hasilnya, ratusan kilogram ia produksi dalam seminggu.

Bahkan, produk kripik singkong yang dilabeli brand EMET ini, sudah dipesan dari konsumen di Bali dan ujung timur NTB, meski besaran permintaan belum begitu signifikan.

“Kripik singkong saya awali sebagai usaha saya untuk awal berbisnis di NTB, sambil melihat perkembangan pasar. Sebelumnya saya memang bekerja sebagai pelayan di Gili, kemudian di Quick Silver Mall. Tapi saya memutuskan untuk membuat berusaha sendiri,” sebut pria kumisan ini pada Suara NTB, Rabu (13/2).

Usaha lain Memet, panggilan akrabnya, bisnis tas yang ia pesan dan jual melalui media dan jejaring sosial di internet. Termasuk di antaranya mengembangkan usahanya di bidang fashion, sejenis kaos-kaos polos yang kemudian ia sampuli sendiri.

Beberapa bisnis yang sedang dijalaninya ini, tetap ia satukan brand-nya “EMET”, sebagai ciri khusus tren Lombok yang dalam bahasa Sasaknya ia sebutkan semet (kumisan). Sengaja brand Emet ini diangkat untuk memberi nuansa khusus Lombok, meskipun produk-produknya sebagian didatangkan dari luar daerah.

“Saya rasa bagaimana menciptakan produk dengan ciri khusus, ini yang menarik untuk dikembangkan, mengangkat brand Lombok agar produk-produk saya dikenal secara khusus,” katanya.

Kedepan, ia merencanakan pengembangan berbagai bisnis yang sesuai dengan hobinya, terlebih mengutak atik kendaraan, masih menjadi kegemarannya. Sepeda pixi menurutnya akan dikembangkan untuk dipasarkan kembali di Kota Mataram khususnya. (bul)

Jamkrida Fokus Penjaminan untuk Nasabah Bank Mataram (Suara NTB) Keberdaan lembaga penjaminan kredit daerah (Jamkrida) NTB Bersaing, tetap komitmen untuk memberikan penjaminan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sudah terhitung sebagai nasabah tetap perbankan, khususnya yang masuk pada keanggotaan Bank NTB. “Pada prinsipnya, kami tidak mengenal pengusaha, atau UMKM secara langsung. Yang kami tahu adalah UMKM yang direkomendasikan oleh perbankan yang sudah kami jalin kerjasamanya, dan tidak bersentuhan langsung dengan asosiasi pengusaha yang notabene pelaku UMKM,” demikian diperjelas Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica saat dihubungi Suara NTB di kantornya, Rabu (13/2).

Badan usaha milik daerah ini tidak dipungkiri keberadaannya tidak terlepas dari unsur bisnis, sehingga pelaku usaha yang dijaminnya adalah yang sudah dinyatakan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perbankan. Dan dipastikan, pelakupelaku usaha yang memiliki jaminan secara lengkap.

Cuma saja, menurut Indra, aturannya lebih ringan dari ketentuan perbankan sebelumnya, di mana nilai jaminan (agunan) yang harus dimiliki nasabah adalah 125 persen dari total modal pinjaman. Tetapi khusus pelaku usaha yang diberikan penjaminan oleh Jamkrida, minimal nilai agunannya 50 persen dari total modal pinjaman di perbankan.

“Di sana kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Jamkrida ini, tidak memberikan penjaminan kepada yang pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan,” terangnya lagi.

Saat ini, penjaminan yang sudah dilakukan masih kepada anggota nasabah Bank NTB, yang menjadi mitra bisnisnya, pascapenandatanganan kerjasama yang dilaksanakan barubaru ini. Dan sedang dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh kantor cabang bank milik daerah tersebut.

Untuk selanjutnya, Jamkrida sudah membidik kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), khususnya sepuluh BPR milik pemerintah provinsi NTB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, mengingat basis utama UMKM menurutnya ada pada lembaga keuangan non konvensional tersebut.

Pada bagian lain, ditanya mengenai modal yang dikelola Jamkrida, Indra juga menegaskan, selain dana penyertaan modal dari pemerintah provinsi sebesar Rp 25 miliar, terdapat penambahan modal, masing-masing Rp 1 miliar dari kota Mataram dan Bima. Beberapa kabupaten lainnya, hingga saat ini belum menyerahkan bantuan penyertaan modal yang diharuskan masuk awal tahun ini.

“Penyertaan modal dari beberapa kabupaten yang belum masuk, sebenarnya lebih karena masih belum disahkannya Perda terkait hal itu. Sebenarnya sudah ada modal tersebut, karena sudah dilakukan pertemuan dengan perwakilan kepala daerah baru-baru ini,” terang dia.

Dengan semakin bertambahnya penyertaan modal ini, Jamkrida menurutnya akan mampu memberikan nilai penjaminan lebih besar, mengingat pada tahun pertama keberadaannya, ditargetkan nilai penjaminannya tak kurang dari Rp 500 miliar. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pusat Bantu Rp 9,8 Miliar untuk Alat Tangkap Nelayan NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat tahun 2013 ini telah menjatahkan dana dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, yang dianggarkan untuk bantuan dan perbaikan kapal nelayan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat pesisir.

Jumlah anggaran yang dialokasikan saat ini, nilainya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan perbaikan perkembangan yang dilihat dari waktu ke waktu.

Upaya peningkatan pendapatan nelayan, yang dikemas melalui program nasional pengembangan usaha mina pedesaan yang dimulai sejak tahun 2011 lalu ini, pada awalnya dijatah senilai Rp 2,8 miliar untuk kabupaten Bima, Sumbawa dan Lombok Barat.

Menyusul pada tahun 2012, bertambah menjadi Rp 8,9 miliar kepada sembilan kabupaten/kota, selain kota Mataram.

Dan pada tahun ini, ditambah kembali. Menurut Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Aminullah, kepada Suara NTB baru-baru ini, total alokasi anggaran Rp 9,8 miliar ini cakupannya diarahkan untuk pemenuhan kembali peralatan tangkap nelayan, berupa kapal yang sudah tua maupun yang rusak.

Dengan ketentuan, nelayan sendiri yang menyiapkan kapalnya, barulah kemudian akan diganti langsung, dengan anggaran per nelayan sebesar Rp 10 juta.

Nelayan yang berhak mendapatkan bantuan ini, kata Aminullah adalah nelayan yang memang layak diberikan, berdasarkan hasil verifikasi tim

Kelompok Kerja (Pokja) dan tenaga teknis yang disiapkan di masing-masing wilayah.

Prosesnya, tenaga teknis dan pokja inilah yang mengajukan Rencana Usaha Belanja (RUB) masing-msaing kelompok, yang terdiri dari 10 orang. Disanalah akan dilakukan uji kelayakan penerima bantuan.

Yang dilaporkan langsung kepemerintah provinsi, menyusul penyampaian langsung akumulasi kebutuhan nelayan ketingkat pusat.

“Masingmasing nelayan dapat Rp 10 juta langsung ke rekeningnya, untuk bantuan perbaikan sarana tangkap-

nya, semoga tahun 2014 jumlah dana dekon yang akan dialokasikan kepada nelayan di NTB akan terus bertambah, guna pengurangan angka k e -

miskinan dan pengangguran kita,” demikian menurutnya.

Selain itu, program lain yang dilaksanakan di NTB, lanjutnya adalah program sertifikasi hak tanah atas nelayan, di mana total yang sudah bersertifikat sebanyak 2.200 bidang.

Kecenderungan selama ini, nelayan se-

lalu kesulitan untuk mengakses penambahan modal di perbankan. Oleh karena itu, dengan adanya lahan milik pribadi nelayan, ke depan ada jaminan yang dapat diajukan kepada perbankan dan lembagalembaga keuangan lainnya.

Program lainnya, adalah realisasi program kartu nelayan, di mana dengan diterbitkannya kartu tersebut, akan lebih jelas status para nelayan di NTB, sehingga jumlahnyapun akan terdata lebih akurat. “Beberapa jenis program tersebut, ke depan dapat memperbesar peningkatan ekonomi nelayan kita,”ujarnya. (bul)

PERBAIKI SAMPAN – Seorang nelayan di pesisir pantai Tanjung Luar, Lombok Timur, tengah memperbaiki bagian lunas sampannya yang bocor. Pemerintah akan memberi bantuan masing-masing Rp 10 juta kepada nelayan tahun 2013 ini untuk perbaikan alat tangkap.

(Suara NTB/zul)

INTERAKTIF DJP NUSRA

Mudahnya Mengisi SPT Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara (Nusra), kembali mengadakan sosialisasi mengenai “Mudahnya Mengisi SPT (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi)” di Radio Global FM Lombok 96.7. Hadir sebagai narasumber, Nurhasyim (Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra), Arif Darmawan (Kepala Sub. Kepegawaian) dan Bayuaji selaku Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IV Dijelaskan, UU No 6/1983 stdd UU No 16/2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. SPT ada dua macam yaitu Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, dan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Sementara pasal 2 & pasal 3 UU no 6/1983 stdd UU no 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatac-

ara Perpajakan) bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak, mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, Wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kemudian terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dijelaskan, ini berlaku untuk perhitungan Pajak Penghasilan Objek Pajak Tahun Pajak 2012. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin, Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya d i -

NARASUMBER Tiga narasumber dalam interaktif DJP Nusra di Radio Global FM Lombok, masing-masing, Nurhasyim (Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra), Arif Darmawan (Kepala Sub. Kepegawaian) dan Bayuaji selaku Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IV.

gabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Menyangkut besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam rangka pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi, Rp 2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. Kemudian, Rp 24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Selanjutnya, Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semen-

da dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Tarif yang digunakan dalam penghitungan pajak bagi WP OP adalah Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000 tarif 5%, Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 tarif 15%, Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 tarif 25%, Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 500.000.000 tarif 30%.

Sarana Penyetoran pajak, pajak yang terutang disetorkan ke kas negara dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP) dengan mata anggaran penerimaan (kode MAP) 411125 dan kode jenis setoran 200. Pajak yang telah dihitung, disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi.

Tempat pengambilan formulir SPT Tahunan diambil

sendiri ke KPP Pratama / KP2KP (kantor Pelayanan penyuluhan dan konsultasi Perpajakan) terdekat, Mobil Pajak Keliling/Pojok Pajak, dan bisa juga di download/diunduh di alamat www.pajak.go.id. Setelah diisi dengan benar, lengkap dan jelas, kita bisa menyampaikan formulir SPT Tahunan PPh WP OP, Untuk SPT Nihil/kurang bayar: Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Pratama/KP2KP terdekat, Tempat lain: Pojok Pajak, Drop Box, Mobil Pajak.

Untuk SPT lebih bayar/ pembetulan/SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Pratama/ KP2KP tempat WP Terdaftar, Pos/jasa ekspedisi yang disertai bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar, e-Filing melalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS. (ian/*)

(Suara NTB/ist)

VARIASI MOBIL

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

RUKO

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

Liga Champions

Juve dan PSG Menang Milan Juventus berhasil membungkam Celtic di Celtic Park dengan skor 3-0 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu dini hari. Gol pertama ‘Si Nyonya Besar’ disarangkan oleh Alessandro Matri pada menit 3, setelah menerima umpan jauh dari Federico Peluso. Penyerang asal Italia itu melakukan tendangan pelan untuk mengecoh kiper Celtic dan masuk.

Setelah gol itu, tuan rumah langsung menekan dengan melakukan berbagai serangan. Hanya saja, pasukan Neil Lennon belum juga memasukkan bola. Pertandingan justru mengarah ke kasar, dengan diberikannya tiga kartu kuning pada pemain Celtic dan satu untuk Juventus.

Titik terang kemudian hadir bagi anak-anak asuh Antonio Conte pada 13 menit menjelang bubaran. Claudio Marchisio berhasil membuat gol setelah menerima umpan dari Matri. Dia berlari mengecoh bek lawan dan menendang bola masuk ke gawang, 2-0 untuk Juventus.

Lalu pada menit 84 Mirko Vucinic berhasil menggenapkan kemenangan.

Dia berhasil memasukkan bola setelah mendapat u m p a n dari Marchisio, yang me(Suara NTB/ist)

HALANGI - Pemain Denver Nuggets (kanan) berusaha menghalangi pemain Toronto Raptors dalam lanjutan kompetisi bola basket NBA.

Raptors Tumbangkan Nuggets 109-108 Toronto Setelah terjadi kejar mengejar angka dalam pertandingan yang menegangkan, Toronto Raptors akhirnya berhasil mengalahkan Denver Nuggets dengan angka tipis 109-108 pada lanjutan kompetisi bola basket NBA, Selasa (Rabu WITA).

Raptors yang unggul 13 poin pada akhir kuarter pertama, mendapat 22 poin berkat sumbangan DeMar DeRozan dan lolos pertandingan babak playoff untuk menempati peringkat delapan di

Wilayah Timur, demikian laporan Reuters.

Sempat tertinggal satu poin ketika waktu tinggal lima detik lagi, pemain Toronto Rudy Gay akhirnya mencetak angka kemenangan melalui lemparan dua angka.

Usaha Ty Lawson untuk memberi kemenangan bagi tim tamu terhalang karena akhir pertandingan yang menegangkan yang akhirnya dikuasai tim tuan rumah. Bagi Denver, pertandingan itu menjadikan kekalahan keempat mereka dalam 19 pertandingan. (ant/bali post)

manfaatkan kesalahan bek Celtic. Kemenangan 3-0 di kandang lawan, bagi Juventus adalah modal sangat penting untuk melangkah di leg kedua. Apalagi nanti, mereka akan bermain di kandang sendiri yaitu di Turin.

Sementara itu di laga 16 besar Liga Champions lainnya, PSG berhasil mengalahkan Valencia dengan skor 2-1. Gol pertama klub asal Prancis itu disarangkan oleh Ezequiel Lavezzi menit 10', setelah mendapatkan umpan dari Javier Pastore. Dia kemudian menendang ke tiang jauh dan mengecoh kiper Vicente Guaita.

Empat menit sebelum turun minum, giliran Pastore yang mencetak gol sekaligus menggandakan keunggulan PSG menjadi 2-0. Berawal dari Lucas Moura yang berlari di sisi kanan, lalu dengan cerdik memberi umpan ke dalam kotak penalti.

Bola cantik itu disambar oleh Pastore dengan tendangan keras yang berhasil membobol gawang Guaita.

Sementara Valencia baru bisa membalas gol pada satu

(Suara NTB/ist)

AKSI - Aksi Kiper Juventus, Gianluigi Buffon saat melawan Celtic di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu dinihari WITA. menit jelang pertandingan usai. Bola masuk lewat sundulan Adil Rami yang memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Tino Costa, 1-2 untuk tim tuan rumah.

Hasil tersebut nampaknya bisa menjadi modal penting untuk bermain di leg kedua. Sayangnya, kemenangan itu harus dikotori dengan hadiah kartu merah yang diterima oleh Zlatan Ibrahimovic pada injury time.

Pemain asal Swedia tersebut justru memastikan diri

Zidane Puji Beckham dan Ibrahimovic Paris Mantan bintang Prancis Zinedine Zidane memuji “profesion-

Kasdiono Tetap akan Lantik Pengurus KONI Dompu

Mataram (Suara NTB) Meski dinilai cacat hukum oleh tujuh pengurus cabang olahraga (cabor) di Dompu, hasil Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Dompu yang memilih Yuhasmin selaku Ketua Umum KONI Dompu periode 2013-2017 telah direkomendasi KONI NTB. Ketua Umum KONI NTB H. MNS. Kasdiono mengaku telah siap melantik jajaran personalia KONI Dompu yang akan diselenggarakan di Dompu, 17 Februari.

Kasdiono menilai hasil Musorkab KONI Dompu yang digelar di Dompu, akhir Desember 2012 lalu telah

memenuhi persedur. Itu artinya, KONI NTB telah siap melantik jajaran personalia KONI Dompu yang akan dipimpin oleh Yuhasmin menggantikan ketua KONI Dompu sebelumnya, Syaifurrahman Salman.

“Saya sudah diperiksa tata tertibnya. Kita harus arif melihat persolan ini. Apakah pihak yang protes itu mencapi 50 persen dari anggota KONI Dompu? Saya sudah melihat protes tujuh cabor itu,” terangnya, Rabu (13/2).

Alasan Kasdiono untuk melantik kepengurusan itu cukup beralasan, ia sendiri sudah mempelajari sangat mendalam hasil Musorkab

itu, termasuk mempertimbangkan asas manfaat dan dampak yang akan terjadi.

Dan ia berharap kepada beberapa cabor yang protes bisa menerima hasil itu dengan legowo. Alasannya, Musorkab itu telah memenuhi unsur tata tertib, dimana keseluruhan peserta rapat menyetujui hasil Musorkab tersebut.

Sebelumnya tujuh pengurus cabor di Dompu, yakni karate, tarung derajat, catur, panjat tebing, bridge, biliar dan tenis menolak hasil Musorkab KONI Dompu tersebut. Mereka menilai proses Musorkab tersebut dinilai cacat hukum. “Tepilihnya Ketua Umum KONI Dompu, Yu-

tidak bisa memperkuat PSG pada pertandingan kandang, setelah melakukan pelanggaran keras yang tidak penting kepada Andres Guardado.

Pelatih PSG, Carlo Ancelotti membela Zlatan Ibrahimovic.

“Ibrahimovic tidak pantas dapat kartu merah. Saya tidak paham, ini tidak adil,” ujar pelatih berusia 53 tahun itu kepada Canal+. “Saya pikir itu jegalan yang normal, tidak spesial, saya kaget dengan kartu merah dari wasit,” katanya. (ant/bali post)

hasmin tidak dilakukan lewat pemilihan langsung peserta Musorprov, justru ditunjuk langsung oleh Bupati Dompu,” kritik Arif Rahman Ketua Umum Pencab FORKI Dompu.

Sementara itu, pengurus KONI NTB, Ir. M. Iqbal, yang hadir selaku narasumber di Musorkab itu menegaskan Musorkab KONI Dompu telah mengacu pada tata tertib Musorkab.

Pasalnya, penunjukan langsung Yuhasmin sebagai Ketua KONI Dompu oleh Bupati Dompu, H. B a m b a n g berdasarkan persetujuan peserta rapat. (fan)

alisme” pemain baru Paris Saint Germain David Beckham pada Selasa (Rabu WITA), sambil menyanjung juga pencetak gol terbanyak Liga Prancis Zlatan Ibrahimovic.

Zidane, yang pernah menjadi rekan setim Beckham di Real Madrid, mengaku, mantan kapten Inggris itu akan “mengejutkan” rekan-rekan setimnya di PSG dengan profesionalismenya sebelum memuji kemampuan olah tubuh Ibrahimovic.

“Ia akan mengejutkan Anda,” kata nya pada Canal+.

Beckham (37) menandatangani kontrak lima bulan dengan PSG pada akhir Januari, dan akan bergabung dengan rekanrekan setimnya yang baru untuk pertama kalinya pada sesi latihan Rabu.

Zidane tidak bermaksud memuji kondisi fisik gelandang itu, dengan berkata, tidak datang untuk bermain selama 90 menit di setiap pertandingan.

Ia akan membawa sentuhannya, dan itu mampu lakukan selama 20 menit, atau setengah jam. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 14 Februari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Terkait Kematian Liam Davis

BPPD NTB Khawatir Pariwisata Jadi Sasaran Mataram (Suara NTB) Cap negatif terhadap daerah NTB di mata negeri Kanguru Australia, sangat jelas terlihat dari pemberitaan pemberitaan media setempat. Sehingga pemerintah bersama aparat dan berbagai pihak terkait, harus ada upaya counter issue negatif tersebut.

Awanadhi Aswinabawa kepada wartawan di kantor Asita NTB, kemarin.

Kasus kematian Liam Davis harus jadi perhatian dan gerakan bersama, demi meyakinkan pemerintah Australia, bahwa aparat dan pemerintahan di NTB bekerja. “Itu yang mereka inginkan. Apa sebenarnya langkah yang kita tempuh sebagai bentuk keseriusan dalam pengungkapan kasus ini,

Sanggar Seni di Lobar Terkesan Mati Suri Giri Menang (Suara NTB) Keberadaan sanggar seni yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kini menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana tidak, sanggar seni yang dibangun dengan dana dari APBD Lobar itu terkesan mati suri karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Seperti diketahui, sekitar tahun 2011 lalu, Pemkab Lobar melalui Bupati setempat meresmikan 10 sanggar seni yang dibangun di masing-masing kantor Camat. Tak tanggung-tanggung, peresmiannya dilakukan dengan cukup meriah dengan menampilkan budaya dan kesenian khas masing-masing kecamatan.

Dalam rencana, sanggar seni tersebut diperuntukkan untuk merangkul dan melestarikan semua kesenian dan kebudayaan yang ada di Lobar. Hanya saja, dalam perjalanannya, keberadaan sanggar seni itu hanya sebagai hiasan karena tidak pernah ada kegiatan yang dilakukan.

Terkait keberadaan Sanggar seni di masing-masing kantor Camat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu-

dayaan Lobar, Drs. H. Fathurrahim, menegaskan, sanggar seni dan budaya yang ada di setiap kecamatan itu memang harus dibudayakan. Dia membantah kalau selama ini sanggar sanggar seni yang ada tidak dimanfaatkan. “Kita masih berdayakan sanggar-sanggar yang ada. Jadi tidak mati suri,” katanya.

Mengenai pemanfaatannya, Fathurrahim menyatakan, selama ini pihak kecamatan bekerjasama dengan masingmasing sekolah yang ada di kecamatan. “Setiap tahun kita selalu mengadakan event-event serta Lomba antarsiswa di bidang seni dan budaya melalui Porseni,” tegasnya.

Seperti apa pembinaan yang dilakukan Pemkab Lobar terhadap keberadaan sanggar seni yang ada di kecamatan? Fathurrahim menjelaskan, setiap tahunnya Pemkab Lobar memberikan dana sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing sanggar seni. “Itu hanya sebagai bentuk dukungan kita untuk menghidupkan kesenian dan kebudayaan yang ada di Lobar. Nantinya, anggaran tersebut bisa dipergunakan untuk membeli sound system dan pembinaan terhadak kelompok-kelompok seni yang ada,” imbuhnya. (smd)

khususnya terkait peredaran mirasnya,” terang Awanadhi.

Jangan sampai menurutnya, Indonesia dan pemerintah daerah khususnya dikesankan tidak berbuat apa–apa. Atau ada kesan meremehkan kasus ini. “Yang paling mengkhawatirkan ketika mereka kecewa dengan daerah ini, akan keluar travel warning.

Bagaimana pun juga kita berharap banyak dari Australia terkait kunjungan wisatawan,” be-

Anak Angelina Jolie dan Brad Pitt Jadi Aktris Jakarta (Suara NTB) – Vivienne Jolie-Pitt akan mendapat honor 3.000 dolar untuk pekan pertamanya sebagai aktris.

Putri Angelina Jolie dan Brad Pitt yang berusia 4 tahun itu menjadi salah satu pemeran film Disney “Maleficent” yang juga diperan-

kan oleh ibunya.

Seperti dikutip dari laman TMZ, Vivienne juga akan mendapat uang harian sebesar 60 dolar.

Aktris Angelina Jolie menjadi pemeran utama di “Maleficent” yang disutradarai Robert Stromberg.

Anaknya berperan sebagai Au-

rora Kecil, sementara itu India Eisley akan berperan sebagai Maleficent muda.

Film yang akan dirilis pada 2014 bergenre thriller-fantasi yang mengisahkan Putri Tidur lewat sudut pandang tokoh antagonis Maleficent. (ant/bali post)

Spotify Rilis Daftar Lagu Cinta Paling Populer Jakarta (Suara NTB) Lagu “Someone Like You” dari Adele dicatat sebagai salah satu lagu cinta yang paling populer versi Spotify.

Lagu tersebut melengkapi salah satu urutan dalam daftar sepuluh

Hanya Menulis Lagu PENYANYI Taylor Swift terkenal dengan membuat lirik lagu yang diinspirasi dari mantan pacarnya.

Meskipun mendapat berbagai kritik karena menuangkan kehidupan pribadinya dalam liriknya, Taylor Swift membela diri.

Seperti dikutip dari wawancaranya dalam US Elle, Swift mengemukakan, menulis lagu tentang hubungannya yang gagal membantunya “merasa lebih baik”.

“Bagi saya itu hanyalah menulis lagu seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya duduk di kasur, merasakan sakit yang tidak saya mengerti, menulisnya jadi lagu, dan menjadi lebih mengerti,” kata penyanyi 23 tahun itu seperti dikutip dari laman Daily Mail.

“Jika orang ingin menganalisa liriknya, itu hak mereka, itu hanya sesuatu yang membuat saya merasa lebih baik,” imbuhnya.

Meskipun lirik-liriknya terkadang memberi kesan pahit tentang para mantan pacarnya, Swift mengatakan dia bukan pihak yang paling emosional saat putus.

“Saya kira saya tidak pernah berteriak marah pada mantan pacar,” jelas dia.

“Saya bukan orang yang suka berteriakteriak. Kalau sudah putus, ya sudah.”

Bintang musik country itu juga menepis rumor bahwa dia mengincar pria yang “sedang naik daun”.

“Saya yakin kalau saya melihat ke Google akan ada yang bilang saya mengejar seseorang yang tidak menyukaiku seperti saya menyukainya, orang-orang suka berita itu,” kata dia.

“Mereka bilang, ‘Oh Taylor, bersikap agresif lagi, mengejar-ngejar cowok. Saya tidak pernah mengejarngejar cowok. Mereka tidak suka itu,” katanya. (ant/bali post)

selama ini dikhawatirkan adalah peredaran miras dengan kadar alkohol tinggi dan mengandung methanol. Kontrol khususnya pada kafe dan bar di tempat tempat pariwisata. “Ini mungkin salah satu langkah nyata kita, jika ingin meyakinkan Australia bahwa kita serius dalam menangani kasus ini,” terangnya.

Apalagi tahun lalu, ia melihat statistic, ada 300 korban keracunan methanol, baik wisatawan di Bali dan Lombok. Keracunan ini dialami wisatawan lokal dan mancanegara. “Ini menunjukkan, bahwa peredaran minuman oplosan ini perlu diwaspadai,” pungkasnya. (ars)

lagu cinta paling populer di Spotify untuk menyambut hari Valentine minggu ini.

“Right Here Waiting” dari Richard Marx menempati urutan pertama, sementara “I Want To Know What Love Is” dari Foreigners bera-

da di urutan kedua. “Your Song” dari Elton John ada di peringkat ketiga.

Soundtrack “Titanic”, “My Heart Will Go On” dari Celine Dion berada di posisi keempat, disambung dengan “Endless Love” Diana Ross. (ant/bali post)

Berikut adalah daftar lagu terpopuler dari Spotify: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Richard Marx: Right Here Waiting Foreigner: I Want To Know What Love Is Elton John: Your Song Celine Dion: My Heart Will Go On Diana Ross: Endless Love Michael Jackson: I Just Can’t Stop Loving You George Michael: Careless Whisper Ronan Keating: When You Say Nothing At All Sinead O’Connor: Nothing Compares 2 U Adele: Someone Like You.

Alec Baldwin Nantikan Kelahiran Anak dari Istri Baru Los Angeles Aktor Alec Baldwin dan istri barunya Hilaria Thomas Baldwin sedang menantikan anak pertama mereka.

“Jika saya benar-benar harus bercerita seperti apa perasaan saya, saya mungkin akan menangis,” kata Baldwin dalam program televisi “Extra” seperti dikutip dari Reuters.

Baldwin (54) menikahi guru yoga berumur 26 tahun pada Juli 2012 di New York.

Anak pertamanya diperkirakan lahir pada musim panas, kata juru bicara Baldwin.

“Itu adalah kejutan, kejutan yang

menyenangkan,” kata istri Baldwin.

Baldwin berperan sebagai Jack Donaghy dalam serial komedi di NBC, “30 Rock”.

Baldwinsebelumnya menikahdenganaktris Kim Basinger sejak 1993-2002.

Mereka memiliki seorang putri, Ireland, yang lahir pada 1995. (ant/bali post)

Alec Baldwin

Justin Timberlake Promosi Album Baru Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Justin Timberlake tidak tanggung-tanggung mempromosikan album barunya. Dia mengumumkan akan melakukan tur untuk memasarkan album terbarunya “The 20/20 Experience”.

“Tentu saja, kami akan melakukan tur,” kata Timberlake pada E! di Grammy Award (10/02) seperti dikutip dari laman Digital Spy. “Kami masih merencanakannya, tapi pasti a k a n

menyenangkan.”

“Saya tidak tahu berapa banyak yang boleh saya bocorkan,” tambah dia saat ditanya apakah akan mengajak penampil lain.

Timberlake menyanyikan single terbarunya “Suit & Tie” di Grammy sambil berkolaborasi dengan Jay-Z. Album “The 20/ 20 Experience” akan dirilis di Inggris pada 18 Maret mendatang. (ant/bali post)

Taylor Swift Justin Timberlake (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ars)

Awanadhi Aswinabawa

Caranya, dengan menempuh cara konkret untuk mengungkap kebenaran, bahwa Liam Davis memang meninggal disebabkan minuman mengandung methanol.

“Sebab jangan sampai opini negatif itu terus berkembang di Australia terhadap daerah kita.

Sebab sasarannya pariwisata.

Makanya harus ada upaya bersama untuk counter issue negatif itu,” kata Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB,

bernya.

Sejalan dengan itu, ia sebenarnya berharap pemerintah Australia menjadi bangsa “pemaaf”, sebagaimana sikap pemerintah Indonesia selama ini terhadap berbagai kasus internasional. Jika sikap itu ada dari pemerintah Australia, maka ia yakin tidak ada pengaruh dari kunjungan wisatawan, dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya travel warning.

Selain langkah hukum, upaya persuasif yang diharapkannya, perlu penanganan jangka panjang, dalam bentuk regulasi penjual miras serta perlu lisensi khusus dan control. Karena yang

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

PDI P Punya Banyak Capres Palembang (Suara NTB) Politisi senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas menyatakan, partai ini memiliki banyak calon presiden untuk Pemilu 2014, sehingga semua kader dan simpatisan tidak perlu khawatir.

“PDIP memiliki banyak calon presiden,” kata Taufiq Kiemas kepada wartawan di Palembang, Rabu, menjelang keberangkatannya kembali ke Jakarta. Ia berada di Palembang selama tiga hari sejak Senin (11/2) untuk menghadiri acara cerdas cermat antarpelajar SLA seSumatera Selatan tentang Em(ant/bali post) pat Pilar dalam Kehidupan BerTaufiq Kiemas bangsa dan Bernegara.

Taufiq menilai persaingan diantara para calon bakal presiden itu akan berlangsung ketat terutama yang berasal dari tokoh-tokoh muda. Ketika ditanya tentang calon-calon potensial dari PDIP, Taufiq antara lain menyebut nama Pramono Anung yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPR. Namun ketika wartawan menyebut-nyebut nama Puan Maharani, ia pun menjawab, “Jangan-jangan nanti dia disebut karena anak saya dan Ibu Megawati”. Sebelumnya, Taufiq juga menyatakan sebaiknya Megawati tidak maju lagi dalam pilpres antara lain karena faktor usia dan juga sudah banyaknya tokoh- tokoh muda yang potensial.

Sementara itu, Puan Maharani pada Selasa di Palembang, juga ditanya tentang calon presiden dari PDIP. Puan yang sekarang merupakan anggota DPR dari Fraksi PDIP juga hadir di Palembang sebagai juri lomba cerdas cermat itu. “Hal itu bergantung kepada hasil rapat koordinasi nasional atau rakornas dan juga Ketua Umum PDIP,” kata Puan.

Ia hanya menyatakan sebaiknya masyarakat tidak melakukan dikotomi atau membeda-bedakan secara kaku antara tokoh muda dengan politisi senior dalam memasuki pesta demokrasi tahun mendatang. “PDIP tidak melakukan dikotomi antara tokoh muda dan senior,” kata putri sulung Taufik dan Megawati Soekarnoputri itu. Saat ditanya tentang peluang bagi dirinya, Puan berujar, “Kita tunggu hasil rakornas dan putusan Ketua Umum PDI Perjuangan”. (ant/bali post)

15 Kelurahan di Jakarta Terendam Banjir Kiriman Jakarta (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat sebanyak 15 kelurahan di ibu kota terendam banjir akibat hujan deras di kawasan hulu, sehingga menyebabkan banjir kiriman.

“Wilayah yang paling banyak terendam banjir yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Tadi malam (Selasa (12/ 2) malam), Bendung Katulampa berada pada posisi siaga tiga. Ketinggian air yang membanjiri rumah warga bervariasi, antara 10 hingga 350 sentimeter,” kata Kepala Seksi Informatika BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Namun demikian, menurut Bambang, jumlah pengungsi masih relatif sedikit, yaitu hanya 175 orang di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur yang ketinggian airnya mencapai 350 sentimeter. “Selain Kampung Melayu, masih ada dua kelurahan di Jakarta Timur yang terendam banjir, yaitu Kelurahan Bidara Cina serta Kelurahan Cawang,” ujar Bambang.

Bambang menuturkan banjir juga merendam 12 kelurahan di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kelurahan Lebak Bulus, Pondok Labu, Ulujami, Kuningan Barat, Bangka, Pela Mampang, Pejaten Timur, Bukit Duri, Kebon Baru, Petogogan, Pondok Pinang dan Rawa Jati.

“Saat ini, genangan air di beberapa wilayah sudah mulai surut, seperti di Kelurahan Cawang RW 01 yang semula digenangi air dengan ketinggian 100 sentimeter,” tutur Bambang. BPBD terus menghimbau kepada warga yang bermukim di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Kali Krukut untuk tetap waspada terhadap bencana banjir.

“Kami meminta agar warga mengamankan asetaset pribadi, terutama surat berharga dan alat elektronik. Tak lupa juga kami ingatkan agar warga mematikan aliran listrik supaya tidak ada yang terkena sengatan arus listrik,” kata Bambang.

BPBD juga mengingatkan warga dapat menghubungi Posko Siaga Bencana ke nomor telepon 164 untuk segala kebutuhan darurat evakuasi, logistik dan bantuan lainnya. Berdasarkan data BPBD, banjir merendam pemukiman warga sekitar pukul 01.00 WIB hingga 02.00 WIB dini hari. Banjir tersebut merendam sebanyak 15 kelurahan, 10 kecamatan, 104 RT, 34 RW dan 8.993 jiwa atau 4.079 kepala keluarga. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BONEKA TIKUS - Artis senior Pong Harjatmo membawa boneka tikus saat melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/2).

Aksi tersebut sebagai kritik terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang diduga terkait kasus korupsi Hambalang.

Presiden Minta KPK Usut Kebocoran Dokumen Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan kebocoran dokumen KPK yang disebut sebagai surat perintah penyidikan atas nama Anas Urbaningrum.

“Presiden sungguh berharap KPK melakukan pengusutan secara transparan dan serius atas kebocoran dokumen tersebut, bila perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu sore. Presiden menilai akhir-akhir ini mulai ada pihak-pihak yang tanpa beban dan dengan maksud yang tidak baik melakukan

pembocoran rahasia negara yang dilarang oleh undang-undang, kata Julian.

“Negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu hukum mesti ditegakkan. Sementara kebebasan dan keterbukaan informasi publik pun ada aturannya,” katanya. Menurut dia, Presiden meminta pelaku yang terbukti bersalah ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ia menambahkan, Presiden juga menyatakan bahwa bila

menurut hasil investigasi pihak yang dituduh melakukan pembocoran dokumen KPK ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan maka nama baik pihak yang dituduh membocorkan dokumen harus dipulihkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menyatakan kesediaannya membantu KPK terkait beredarnya draft yang diduga surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Anas Urbaningrum.

(ant/bali post)

Akbar Tandjung

Depok (Suara NTB) Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mengatakan pada 2014 media akan digunakan sebagai alat kepentingan politik.

“Secara langsung atau tidak langsung media mempunyai pengaruh kekuatan politik,”

kata Akbar dalam sambutannya dalam acara temu insan pers Peran Pers Dalam Dinamika Nasional Menjelang 2014, di Graha Insan Cita Depok, Rabu. Akbar berharap agar media betul-betul salurkan informasi kepada masyarakat tanpa kepentingan politik. “Ini harus diatur dalam Undangundang,” katanya.

Untuk itu kata dia aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau Undang-undang Pers dilaksanakan dengan sunggugsungguh. “Kita akui ada deviasi untuk kepentingan politik,” ujarnya. Akbar juga menilai media sosial yang semakin menguat akan bisa menguatkan proses demokrasi.

Ia mengatakan pemilik-pemilik media yang juga tokohtokoh politik, bisa berbuat agar demokrasi bisa lebih berkualitas. “Media penting untuk menjadi pendiikan politik guna menaikan kualitas

(ant/bali post)

KUNJUNGAN KERJA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo didampingi Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus melakukan kunjungan kerja di Makodam I/BB Medan, Sumut, Rabu (13/2). Pramono Edhie diisukan bakal menggantikan posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bila memutuskan pensiun lebih dini.

“Tapi apakah pensiunnya dipercepat, saya juga tak tahu. Kalau memang beliau mau menjadi Ketum PD, saya belum bisa berkomentar,” kata Hayono.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

perkembangannya dari penanganan KPK terkait draft dugaan sprindik dengan tersangka Anas, katanya. Sementara itu, rapat pimpinan KPK pada Selasa (12/2) telah memustuskan untuk membentuk tim investigasi untuk mendalami salinan dokumen yang diduga sprindik Anas.

“Hasil kesimpulan rapat pimpinan adalah bahwa pimpinan telah memerintahkan untuk membentuk tim investigasi, agar dapat lebih mendalami apakah salinan dokumen yang beredar di media massa berkaitan dengan dokumen di KPkj itu benar milik KPK atau tidak,” kata juru bicara KPK, Johan Budi. (ant/bali post)

Jelang Pemilu 2014, Media Jadi Kepentingan Politik demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo, taipan grup media massa MSN, pengusaha yang juga masuk ke dunia politik, menegaskan, pengunduran dirinya dari Partai Nasional Demokrat bukanlah suatu permainan politik. “Tentang apakah mungkin saya akan merapat lagi ke NasDem, ya, pasti tidak karena saya keluar disebabkan perbedaan prinsip,” kata dia, pada diskusi publik Jaringan Aktivis Pro Demokrat, di Jakarta, Rabu kemarin.

Pada 9 Oktober 2011, dia masuk ke panggung politik melalui organisasi massa NasDem karena suatu panggilan jiwa. NasDeam kemudian menjelma menjadi partai politik dengan Surya Paloh — juga taipan jaringan media massa Media IndonesiaMetro TV sebagai simpul dan ikon utamanya.

“Kami banyak mengundang

Pramono Edhie Masuk Bursa Pengganti Anas Jakarta (Suara NTB) Beredarnya nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Pramono Edhie yang sebentar lagi akan pensiun dari TNI akan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum tak ditampik oleh anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman.

Menurut Hayono, kemungkinan Pramono Edhie menjadi Ketum sangat terbuka. “Siapapun dia, termasuk Pramono Edhie dipilih secara demokratis, ya itulah ketum kita,” kata Hayono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Yang pasti, kata anggota Komisi I DPR RI itu, Ketua Umum akan dipilih melalui kongres.

“Yang memilih kongres.

Tapi saya ingin tahu dulu apa pertimbangannya menjadi Pramono Edhie menjadi ketum PD,” katanya. Ditambahkannya, Kongres Luar Biasa (KLB) dapat dilakukan berdasarkan dua pilihan. Pertama, kata anggota Komisi I DPR RI itu, Majelis Tinggi partai dapat melakukan melalui semacam rapim dengan ketua DPD-DPD dan berbagai unsur di PD untuk membentuk caretaker.

Kedua, bisa melalui KLB sekaligus konsolidasi partai. “Pilihan mana yang diambil, tergantung kebutuhan,” kata Hayono.

Sepengetahuan Hayono, Pramono Edhie akan pensiun tahun depan, saat berusia 58 tahun.

“Kalau KPK ada kesulitan kita akan membantu,” kata Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo di sela-sela rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Timur mengatakan bahwa kejadian tersebut di KPK yang sama-sama instansi penegak hukum yang memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan lain-lain. “Jadi begini ini kejadiannya di KPK, tentunya ini institusi penegak hukum juga kan. Artinya memiliki spesifikasi penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Saya kira KPK sudah menjelaskan dengan baik,” kata Timur.

Polri masih menunggu

mengatakan ia tetap fokus dalam menjalankan tugas negara dan kewajibannya sebagai Presiden meski di sisi lain melakukan pembenahan internal Partai Demokrat.

“Saya pastikan ke rakyat In-

donesia saya tidak melalaikan tugas saya menjalankan kehidupan bernegara. Selama delapan tahun ini saya pribadi amat jarang mengikuti acara Partai Demokrat, paling saat ulang tahun, penyelenggaraan rapat

pimpinan dan rakornas, saya tetap dalam sumpah saya untuk pentingkan tugas negara dan bangsa,” kata Presiden Yudhoyono dalam keterangannya.

Presiden Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan tugas-tugas negara dan juga pencapaian program pemerintah tetap dilakukan. Kepala Negara menegaskan di masa-masa yang lalu, meski memimpin pemerintahan, namun Presiden juga memiliki tugas dalam membina partai politik, dan kedua tugas tersebut baik negara maupun membina partai dapat berjalan tanpa saling menganggu.

Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri, kata Presiden Yudhoyono, juga melakukan pembinaan terhadap partainya masingmasing tanpa mengesampingkan tugas negara.

Minggu malam, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi anggota Majelis Tinggi Partai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu juga ditandatangani pakta integritas yang terdiri dari 10 poin. (ant/bali post)

simpati sehingga keanggotaan partai pun tumbuh pesat. Akan tetapi, begitu partai di atas tiba-tiba ada keinginan untuk penggantian kepemimpinan,” katanya. Menurut dia, masalah utama muncul saat para senior di partai politik itu ingin menduduki jabatan-jabatan penting. ”Ini di luar keinginan dan aspirasi saya karena teman-teman sudah bekerja militan dan kontribusinya bagus, kemudian para senior ingin aktif sebagai eksekutif di partai,” ungkapnya.

Labih lanjut dia mengatakan,”Karena saya sulit mengaktualisasi diri bersama teman-teman muda, kami sepakat untuk bergerak bersama, ya, lebih baik kami mundur.”

Dia tidak langsung mundur melainkan mencoba menegosiasi keadaan internal partai politik termuda di Indonesia itu, walau akhirnya buntu.

“Sekali lagi, apakah ini game politik? Jawaban saya tidak. Jadi, saya memang tidak cocok di situ (NasDem),” katanya. (ant/bali post)

PPATK Telusuri Rekening Tersangka Impor Daging Jakarta (Suara NTB) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menelusuri rekening tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

“Sejak kami menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langsung kami bergerak,” kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso di Jakarta, Rabu kemarin. Ia mengatakan KPK sudah mengirimkan surat permintaan penelusuran rekening tersangka kasus tersebut kepada PPATK. Namun saat diminta merinci nama-nama tersebut Agus enggan untuk memaparkan lebih lanjut.

“Suratnya sudah diterima sejak beberapa hari lalu. Namun saya tidak bisa menyebutkan nama karena dalam undang-undang tidak diperbolehkan, mohon maaf sekali,” ujarnya. Sebelumnya dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR LHI, dua direktur PT Indoguna Utama yaitu JE dan AAE, serta orang dekat LHI, AF. KPK juga sudah mengirimkan surat kepada PPATK untuk melacak aset para tersangka kasus tersebut. Menurut KPK penelusuran aset merupakan pro-

tap lembaga tersebut setelah menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Keempat tersangka sudah resmi ditahan KPK ditempat berbeda. JE ditahan di Rutan Salemba, AAE di Rutan Cipinang, AF di Rutan KPK, dan LHI di Rutan KPK Cabang Guntur.

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah empat tempat yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap impor daging sapi pada hari Kamis (31/1).

Penggeledahan di kantor PT Indoguna Utama, kediaman AAE, AF, dan di Direktorat Jenderal Peteranakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dari hasil penggeledahan itu KPK menemukan beberapa bukti yang menguatkan dalam proses penyidikan kasus ini.

Juard dan Arya diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Sedangkan AF dan LHI diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait jabatannya. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 14 Februari 2013

(ant/bali post)

LATIHAN MILITER - Marinir Korea Selatan dan Amerika Serikat mengikuti latihan militer musim dingin di Pyeonchang, sekitar 180km dari Seoul, Korea Selatan.

Korea Selatan Tingkatkan Pertahanan Peluru Kendali Seoul Korea Selatan, Rabu, menyatakan akan mempercepat pengembangan peluru kendali jarak jauh yang dapat menjangkau seluruh wilayah Korea Utara sebagai respon atas uji coba nuklir ketiga Pyongyang. Kemarin Pyongyang mengonfirmasi keberhasilan mereka mengujicoba sistem persenjataan nuklir mini. Ujicoba itu sampai menimbulkan aktivitas seismik setara 4,9 skala Richter dengan hulu ledak sekira tujuh kiloton. Bom atom Hiroshima oleh bom The Little Boy pada 6 Agustus 1945, berkekuatan 20 kiloton.

“Kami akan mempercepat pengembangan peluru kendali balistik dengan jarak 800 kilometer,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kim Min-Seok, kepada wartawan.

Bukan cuma Pyongyang yang bisa dicapai, melainkan juga Beijing dan kota-kota China di sisi tenggara Negeri Tirai Bambu itu.

Pada Oktober tahun lalu, Korea Selatan telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat memperluas jarak sistem peluru kendali mereka hingga tiga kali lipat. Korea Selatan berdasar itu sangat penting guna menangkal misil Korea Utara dan jawaban atas program nuklir Pyongyang.

PBB menempatkan 28.500 tentara di Korea Selatan dan menjamin “payung nuklir” jika seteru Negeri Ginseng itu menyerang menggunakan senjata nuklir. Sebagai imbalannya, Korea Selatan harus tunduk pada ketentuan pembatasan kemampuan misilnya. Berdasarkan kesepakatan pada Oktober lalu, Korea Selatan dibatasi mengembangkan misil berkemampuan jelajah 300 kilometer. (ant/bali post)

Perempuan Mesir Protes Kekerasan Seksual Kairo PengunjukrasaMesir,Selasa,kembaliturunkejalanuntukmenuntut diakhirinya kekerasan seksual, seiring dengan meningkatnya kampanye melawan serangan berulang di pusat kota Kairo. “Suara perempuan adalah revolusi,” kata para pengunjuk rasa - baik pria maupun wanita - yang berteriak sambil mengacungkan bendera besar ikon perempuan Mesir. Protes pada Selasa adalah yang terbaru dalam serangkaian aksi yang menuntut diakhirinya budaya impunitas, menyusul laporan serangan mengerikan di dan sekitar lapangan Tahrir.

Serangan itu adalah “senjata dalam perang politik yang sedang berlangsung,” kata Mayar Abdel Aziz, yang menyalahkan “penentang kebebasan” berada di belakang mereka. Pelecehan seksual telah lama menjadi masalah di Mesir tetapi baru-baru ini sifat kekerasan dan frekuensi serangan telah meningkat sehingga memicu kewaspadaan. “Kami dibiasakan bersikap pasif dan tidak meminta hak-hak kami,” sebelum revolusi, kata Abdel Aziz.

Para pengunjuk rasa juga marah atas pernyataan dari anggota majelis atas yang menyalahkan perempuan karena memancing terjadinya serangan pada diri mereka. “Perempuan terkadang memancing terjadinya pemerkosaan atas dirinya dengan menempatkan diri mereka dalam posisi yang membuat mereka sebagai subjek pemerkosaan,” kata Wakil Salafi Adel Afifi yang dikutip oleh media lokal.

Pekan lalu, pengawas hak asasi manusia Amnesty International mengeluarkan pernyataan yang mendesak Presiden Mohamed Morsi untuk mengambil tindakan guna mengakhiri serangan. “Mengerikan, serangan kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan di sekitar lapangan Tahrir menunjukkan bahwa penting bagi Presiden Morsi untuk mengambil langkah-langkah drastis guna mengakhiri budaya impunitas dan diskriminasi berbasis gender, dan agar semua pemimpin politik berbicara,” kata Hassiba Hadj Sahraoui, wakil direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

AFP melaporkan, pada aksi unjuk rasa di Kairo, kaum perempuan berbicara mengenai serangan yang bersifat “sistematis” itu.

“Kami selalu mengalami pelecehan (di Mesir). Tetapi hal yang baru adalah bahwa kekerasan itu telah menjadi sistematis,” kata Asmaa Ali yang memimpin kelompok untuk memerangi masalah itu.

“Pelecehan adalah kata yang sopan. Kita perlu menyebutnya serangan seksual.. bahkan telah terjadi pemerkosaan berkelompok di Lapangan Tahrir,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KEMBANG API - Warga larut dalam pesta kembang api saat perayaan tahun baru Cina Sabtu (9/2). Dampak akibat kembang api tersebut membuat udara di Kota Beijing, Cina, berada dalam ancaman polusi yang mengkhawatirkan.

Kembang Api Tahun Baru Cina

Beijing Waspadai Peningkatan Polusi Udara Beijing Beijing kembali mewaspadai tingginya tingkat polusi udara, pascapesta kembang api sejak awal perayaan Tahun Baru Cina sejak Sabtu (9/2).

Pemerintah Kota Beijing pada Rabu, dalam pernyataan tertulisnya mengatakan tingkat polusi udara ibukota Cina itu, mengimbau warganya untuk mengurangi kegiatan pesta kembang api untuk mengurangi tingkat polusi di wilayah itu yang memang sudah sangat tinggi.

Berdasar alat pantau tingkat

polusi udara pada Rabu siang, jumlah kadar polutan yang sangat membahayakan yakni PM2,5 mencai 200 hingga 250 mikrogram per meter kubik udara. “Kadar itu diperkirakan masih akan meningkat,” demikian pernyataan Pusat Pengawasan Perlindungan Lingkungan Beijing.

Dibandingkan beberapa hari terakhir, Beijing pada

Rabu agak sedikit berkabut.

Dan tiadanya angin mengakibatkan kabut polusi semakin tebal menyelimuti Beijing.

“Karena itu, pemerintah kota meminta telah mengimbau kepada seluruh warga kota untuk mengurangi penggunaan dan kembang api,” tambah pernyataan Pemerintah Kota Beijing.

Selama perayaan Tahun Baru Cina, petasan dan kembang api merupakan bagian yang terpisahkan. Sehari sebelum perayaan tahun baru petasan dan kembang api telah dinyalakan oleh setiap warga dilingkungan masingmasing, hingga hari ini.

Khusus di Beijing, terdapat sekitar 750 ribu kios kembang api selama perayaan Tahun Baru Cina. Kembang api dan petasan yang dijual beragam bentuk dan ukurannya, bahkan ada ada yang seu-

kuran kaleng biskuit besar.

Wajar, selain polusi suara karena dinyalakan serentak, bersahut-sahutan terutama hari pertama Tahun Baru Cina, petasan dan kembang api juga menyumbang kadar polusi udara, di Beijing, yang sudah sangat tinggi akibat pembangunan ekonomi yang pesat menggunakan sumber energi fosil.

Karena itu, pemerintah Cina sempat membatasi penggunaan petasan dan kembang api dalam perayaan Tahun Baru Cina 2013. (ant/bali post)

Afghanistan Sambut Rencana Obama Tarik Pasukan Kabul Pemerintah Afghanistan pada Rabu, menyambut pengumuman Presiden Barack Obama, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menarik 34 ribu prajuritnya dari negara dilanda perang itu pada tahun depan.

“Kami menyambut ini,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Jenderal Mohammad Zahir Azimi, “Kami akan mengambil semua tanggung jawab keamanan pada akhir 2013.”

“Pasukan kami akan menggantikan mereka,” ujarnya, seperti yang dikutip dari AFP. Presiden Afghanistan Hamid Karzai telah lama mendukung jadwal penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dan NATO pada akhir 2014. Ia mengatakan pasukan Afghanistan mampu mengambil tanggung jawab untuk memerangi gerilyawan Taliban.

Obama, yang memberikan pengumuman penarikan pasukan dalam pidato kenegaraannya, mengatakan bahwa penarikan akan terus berlanjut dan “pada akhir tahun depan, perang kita di Afghanistan akan berakhir”.

Taliban menyebut penarikan pasukan itu tidak cukup.

“Masalahnya tidak akan selesai dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah tentara,” kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid. “Selama pasukan invasi tetap di Afghanistan, jihad (perang suci) terus berlangsung.

Masalahnya selesai dengan penarikan menyeluruh pasukan pendudukan dan kembalinya Afghanistan ke rakyat Afghanistan.”

Langkah Obama secara efektif mengurangi separuh jumlah 66 ribu prajurit Amerika Serikat yang berada di Afghanistan, sementara pasukan NATO mempersiapkan diri untuk menyerahkan kendali operasi keamanan pada 352 ribu pasukan keamanan Afghanistan pada akhir 2014. NATO, yang memiliki sekitar 37 ribu prajurit di Afghanistan, juga akan menarik pasukan mereka secara bertahap sebelum akhir 2014.

Sebelumnya, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa Obama telah menghubungi Presiden Afghanistan

(ant/bali post)

KRISTIK - Spesialis Angkatan Darat dari C Companny 3/82 Dustoff MEDEVAC Nicole Derk membuat kristik di sela tugasnya di provinsi Logar, Afghanistan timur.

Hamid Karzai, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk memberi tahu keputusan penarikan tentara tersebut.

Perdebatan juga terjadi dalam tubuh pemerintahan mengenai jumlah tentara yang harus bertahan, untuk melatih prajurit Afghanistan dan melakukan operasi antiteror, setelah berakhirnya misi NATO pada akhir 2014.

Pada bulan lalu, seorang pejabat Amerika Serikat meng-

indikasikan bahwa secara teoritis adalah mungkin bagi Washington untuk tidak menyisakan pasukan. Namun demikian, beberapa pengamat menilai pernyataan tersebut hanyalah taktik negosiasi dengan Karzai.

Sumber AFP yang merupakan pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa Wahington masih berkomitmen dalam kerja sama strategis dengan Afghanistan. Dia juga menegaskan

bahwa pembicaraan mengenai kesepakatan keamanan bilateral masih berlangsung.

Afghanistan telah menyatakan kesiapannya untuk men-

gambil tanggung jawab penuh terhadap keamanan domestik pada akhir 2014. Sementara Gedung Putih mengatakan, kekuatan angkatan bersenjata Afghanistan saat ini berjumlah 352.000 personil.

NATO sendiri dalam proses transisi tidak akan memimpin operasi-operasi dalam dua tahun ke depan, namun masih akan menyediakan dukungan bagi pasukan lokal. Sebelumnya, Obama berencana untuk membuat penyelesaian perang di Irak dan Afghanistan sebagai warisan utamanya sebagai presiden. Dalam beberapa kesempatan dia dengan bangga menyatakan bahwa masa perang bagi Amerika Serikat sudah berakhir.

“Kami telah berhasil memaksa Taliban keluar dari basis kekuatan mereka,” kata Obama pada bulan lalu di Gedung Putih.

“Dan tujuan utama kami yang merupakan alasan kenapa kami berperang sekarang ini sudah hampir tercapai, yaitu memastikan bahwa Al Qaida tidak akan lagi menggunakan Afghanistan untuk melancarkan serangan terhadap Amerika Serikat,” kata Obama. (ant/bali post)