SUARA NTB 14 MARET 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 14 MARET 2013

12 HALAMAN NOMOR 10 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gerakkan Ekonomi Umat UNTUK melakukan perubahan sekarang ini tidak cukup dengan pendidikan. Perlu ada upaya yang dilakukan, sehingga terjadi perubahan pada masyarakat, khususnya masalah perekonomian. Mahasiswa sebagai generasi penerus tidak hanya mengharapkan pekerjaan dari pemerintah atau perusahaan yang sudah mapan. Paling tidak, mahasiswa dituntut untuk bisa memiliki jiwa entrepreneur atau wirausaha. Sebab, kunci utama untuk membangun umat adalah menggerakkan ekonomi umat dengan menjadi entrepreneur yang andal. ‘’Pendidikan itu penting, tetapi membangun capital (modal) juga penting. Maka, kalau dicermati langkah pertama yang dilakukan penjajah untuk menghancurkan umat adalah dengan melokalisir para ulama itu di masjid saja.

Karena mereka tahu betul, ketika ulama itu menjadi motor pendorong untuk gerakan ekonomi di masyarakat,’’ ungkap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat memberikan kuliah umum di Kampus II IAIN Mataram di Jempong, Rabu (13/3).

Bersambung ke hal 5

61

Hari Lagi...!!

Bersyukur atas yang telah Dicapai Apa yang patut kita syukuri dari lima tahun pemerintahan TGB? Bagi saya dimulainya pembangunan Islamic Center adalah prestasi yang patut kita syukuri.

Pembangunan Islamic Center merupakan pertanda dakwah Islam yang rahmatan lil alamin tetap tegak berdiri di bumi NTB. Saya mendukung TGB untuk menuntaskan pembangunan Islamic Center.

Insya Allah penuh barokah.

(TGH. Mustafa Umar, Pengasuh Pesantren Al-Aziziah Gunung Sari Lombok Barat)

Kondusif, Nyepi di Mataram

SIAGA - Sejumlah pecalang siaga di Jalan Khairil Anwar, Cakra Timur, dalam rangka pengamanan malam Kesanga Nyepi.

TO K O H

(Suara NTB/ars)

Perketat Pengawasan

M. Hasim

BADAN Urusan Logistik (Bulog) tidak menampik, jika ada beras miskin (raskin) yang kualitasnya buruk. Namun, tidak semua raskin yang dikeluarkan Bulog, kualitasnya buruk. Banyak raskin yang didistribusikan ke masyarakat memiliki kualitas bagus dan layak dikonsumsi.

“Itu hanya kasus saja,” jawab Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) NTB M. Hasim, saat dikonfirmasi wartawan mengenai kualitas raskin di Praya Lombok Tengah (Loteng), Rabu (13/3).

Jeleknya kualitas raskin, lanjutnya, bukan berarti pihak Bulog tinggal diam begitu saja. Mulai saat ini pihaknya akan lebih memperketat pengawasan keluar dan masuk beras ke gudang-gudang penyimpanan yang ada.

Bersambung ke hal 5

Kasus Bansos 2009 Belum Tuntas

Kejaksaan Tunggu Putusan Pengadilan

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB didesak bersikap dalam pengungkapan aliran dana bantuan sosial (bansos) Lombok Barat (Lobar) tahun 2009. Dalam arti, Kejati tidak hanya sekadar meminta pengembalian dana yang ditilep dengan cara tidak sah tersebut.

Selain itu, tiga terdakwa harus segera menjalani proses hukum. Atas desakan itu, pihak Kejati NTB menyatakan masih menunggu proses persidangan selesai.

Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB, Ahyar Supriadi, SH, menilai sikap kejaksaan belum optimal. Satu sisi ia mengapresiasi langkah percepatan penanganan atas tiga tersangka sebelumnya, H. Ranu, Juandi Setiawan dan Ahmad Solihan yang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Secara umum situasi selama perayaan Nyepi 1935 Çaka berlangsung kondusif di Kota Mataram. Hanya Lingkungan Karang Mas Mas dan Tohpati yang mendapat penjagaan ketat dari Polisi. Sementara lingkungan lainnya, dijaga pecalang .

Pantauan langsung Suara NTB, nyaris seluruh gang di wilayah Cakranegara yang didominasi warga Hindu sepi.

Suasana itu terlihat mulai Senin malam atau H – 1 tanggal 11 Maret. Kegiatan khidmat itu disebut kesanga hingga malam hari. Gang ditutup dengan berbagai benda seperti kursi, bambu, ada juga yang ditutup dengan patung ogoh – ogoh. Sementara sejumlah pecalang, lengkap dengan pakaian adat tampak berjaga di mulut gang.

Bersambung ke hal 5

Antisipasi Gugatan

KPU Gandeng Kejati NTB Mataram (Suara NTB) Komisi Pemlihan Umum (KPU) NTB menempuh upaya antisipasi masalah keperdataan dalam penyelenggaraan pemilu. Di mana pada setiap tahapan, dinilai rawan digugat pihak terkait. Sehingga pihak KPU merasa penting menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam kapasitas sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Kerjasama kedua pihak itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) di

Aula Kejati NTB , Rabu (13/3) kemarin. Penandatanganan MoU ini dihadiri anggota KPU dan jajaran pejabat dan Kasi di Kejati NTB. Ketua KPU, Fauzan Khalid, SAg, MSi, usai acara, menjelaskan, ada banyak hal yang harus diantisipasi dalam kaitan penyelenggaraan pemilu tentang keperdataan.

“Maka dari itu, kami memanfaatkan tenaga Jaksa Pengacara Negara untuk membantu,” kata Fauzan.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/kir)

KO M E N TTAA R ”Judicial Review” PP Tembakau PEMPROV NTB mempersiapkan usulan untuk melakukan judicial review PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aktif berupa produk tembakau. NTB bersama 17 provinsi lainnya di Indonesia telah sepakat untuk mengajukan usulan judicial review terhadap aturan yang baru dikeluarkan pemerintah pusat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat ini.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, menegaskan, Pemprov NTB Bersambung ke hal 5

Hj. Selly Andayani (Suara NTB/dok)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pasar Modern yang Ditutup Diduga Beroperasi Kembali

Wujudkan Pangan Lestari KETERSEDIAAN pangan bagi suatu daerah merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu program nasional, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang mencoba menindaklanjuti hal itu dengan berkomitmen menjadi Kelurahan Pangan Lestari.

Lurah Monjok, Mohammad Iswan, S.Sos kepada Suara NTB , Rabu (13/3) kemarin menyatakan, saat ini pihaknya tengah berkonsentrasi mewujudkan program nasional terkait keterse(Suara NTB/smd) diaan pangan. Ada dua Mohammad Iswan hal yang mencoba diwujudkan di Kelurahan Monjok yakni ketersediaan kebutuhan nabati dan kebutuhan hewani.

Untuk program hewani, pihaknya sudah memberikan bantuan ke masing-masing kelompok ternak yang ada berupa telur ayam sebanyak 500 butir. “Sejauh ini program itu sedang berjalan,” katanya.

Kemudian untuk program nabati, Kelurahan Monjok juga telah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat berupa bibit cabe. Untuk mendukung program itu, pihaknya melibatkan kader-kader PKK. “Saat ini harga kebutuhan pokok sangat tinggi. Jadi kita mencoba untuk mengantisipasi hal itu,” pungkasnya.

Ditegaskan Iswan, hal itu merupakan embrio dari program pangan lestari yang sedang dijalankan pihaknya.

Upaya itu menurut dia dihajatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kalau program ini sukses baru akan kita canangkan sebagai program unggulan kelurahan,” tandasnya kemudian. (smd)

Lanjutkan Program BELUM lama dilantik menjadi kepala SMPN 4 Mataram, Muhammad Yahya memilih untuk langsung bekerja dan melanjutkan progam yang sudah berjalan di SMPN 4 Mataram. Saat ini pihak sekolah tengah fokus menghadapi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, yang pelaksanaannya tinggal hitungan hari.

“Saat ini kita tengah fokus mempersiapkan ujian nasional dan ujian sekolah. Untuk program, (Suara NTB/nia) kita akan lanjutkan yang Muhammad Yahya sudah ada sekarang.

Setelah tahun ajaran, baru nanti kita persiapkan,” terangnya Rabu (13/3) kemarin.

Yahya menambahkan, dalam rangka menghadapi ujian nasional pihak sekolah telah melakukan pembinaan seperti mengadakan berbagai try out dan pengayaan. Try out yang digelar pun tak tanggung-tanggung, soal yang diberikan kepada siswa berisi 20 paket soal. Sama dengan ketentuan soal UN yang berlaku tahun 2013. Diharapkan dengan sering mengerjakan 20 paket soal ini, maka siswa akan terbiasa dengan model soal ujian yang diujikan.

Tahun ini ada 244 siswa reguler dan 6 siswa SMP Terbuka yang akan mengikuti ujian di SMPN 4 Mataram. Selain menggunakan 20 paket soal sebagai pelatihan, sekolah juga menerapkan sistem rengking untuk menjaring kemampuan siswa.

Melalui hasil try out, siswa dipilah dan dibedakan ke dalam kelas-kelas untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Ini bisa disebut sebagai salah satu trik SMPN 4 Mataram dalam rangka menghadapi UN. Saat ini sekolah telah melakukan 2 kali try out dinas dan 40 kali pengayakan. Meski tak terlalu signifikan, hasil try out siswa selalu meningkat. Diharapkan dengan upaya yang telah dilakukan sekolah, hasil ujian yang diperoleh siswa memuaskan. (nia)

Tim Adipura Tetap Harmonis Mataram (Suara NTB) Munculnya isu disharmonis di kalangan tim Adipura dibantah Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi. Menurut dia, sampai sejauh ini tim yang terbentuk dari lintas SKPD itu tetap harmonis dan kompak.

Dikatakan Dedi usai pertemuan dengan Asisten II Pemkot Mataram, koordinasi tim Adipura tetap berjalan dengan baik.

Meski diakuinya, masing-masing SKPD masih disibukkan dengan tugasnya masing-masing. “Koordinasi kita bagus, hanya orang yang tidak tahu yang bilang koordinasi kita masih kurang,” tegasnya.

Dia menegaskan, sudah beberapa kali pihak tim melakukan pertemuan. Namun ada saat-saat tertentu semua anggota tim bekerja bersama guna merembugkan apa saja bagian yang masih dianggap kurang dan membutuhkan koordinasi lebih intensif.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, Pemkot Mataram memiliki komitmen besar untuk meraih Adipura. Bahkan, ditengah munculnya isu adanya ketidakkompakan diantara tim Adipura, justru pihaknya terus memperkuat koordinasi.

“Untuk meraih itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua stakeholder dan masyarakat,” katanya.

(Suara NTB/nia)Dia mempertegas, Adipura merupakan penghargaan yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Mataram. “Tidak ada kelemahan diantara tim Adipura, justru kita harus memperkuat komitmen, dan persepsi soal Adipura harus sama antara semua stakeholder,” pungkasnya.

Terkait upaya meraih penghargaan yang prestisius itu, mantan Camat Seleparang itu menilai ada dua point penting yakni Kota Mataram harus green and clean. Langkah awal yang ditempuh pihak tim adalah mensinergikan antara program Lisan dan Bank Sampah Masyarakat (BSM). (smd)

Mataram (Suara NTB) Penyegelan terhadap 10 pasar modern yang dilakukan Pemkot Mataram, Senin (11/3) diduga tidak berlangsung lama. Beberapa pasar modern itu diduga masih beroperasi. Atas informasi itu, Pemkot Mataram menyatakan kesiapannya untuk turun lagi dan melakukan penyegelan paksa.

(Suara NTB/fit)

JALAN RUSAK – Kondisi Jalan Adi Sucipto, tepatnya di depan SMA 7 Mataram, semakin memprihatinkan. Kerusakannya semakin melebar ke badan jalan. Sayangnya, sampai saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Mataram.

Nasib PBB dan PKPI

KPU NTB Tunggu Hasil Pleno KPU RI Mataram (Suara NTB) Setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) dan dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, KPU NTB masih menunggu rapat pleno KPU RI dalam rangka memutuskan nasib kedua partai politik tersebut.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si menyampaikan jika KPU RI menerima dua partai politik tersebut sebagai peserta pemilu 2014, KPU NTB akan segera mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pada saat verifikasi faktual di tingkat Provinsi NTB hingga kabupaten/kota tahun 2012 lalu, PBB dan PKPI dinyatakan lolos dan bisa ikut Pemilu 2014. Namun ditingkat pusat, dua parpol itu dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat,” terangnya, Rabu (13/3).

Fauzan menyampaikan PBB dapat langsung diikutsertakan sebagai peserta Pemilu 2014 jika KPU tidak menempuh upaya kasasi atas putusan PTTUN Jakarta 7 Maret 2013. “Begitu juga jika KPU Pusat menerima permohonan Bawaslu yang diperkuat dengan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait nasib PKPI, maka PKPI bisa ikut menjadi peserta pemilu 2014,” tambahnya.

Jika nantinya PBB dan PKPI akan diikutsertakan dalam Pemilu 2014 sesuai keputusan KPU RI, hal tersebut menurut Fauzan tidaklah sulit karena kedua partai politik tersebut memang telah lolos verifikasi faktual di NTB. “Proses pemilu belumlah telat. Dua parpol itu masih bisa mengikuti seluruh proses pemilu. Kami masih tunggu pleno KPU RI,” tandasnya.

Sementara itu, fungsionaris DPW PBB NTB H.L Moh Syamsir, SH menyampaikan setelah keputusan PTTUN tersebut, pihaknya segera

menguatkan konsolidasi partai dan siap membuka pencalegan untuk pemilu tahun depan. Ia berharap KPU tidak melakukan kasasi atas putusan PTTUN itu sehingga KPU bisa memasukkan PBB dalam daftar parpol peserta pemilu 2014.

Ia meminta kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu agar melayani PBB pada proses dan tahapan pemilu seperti mereka melayani 10 parpol lain yang sebelumnya dinyatakan telah lolos verifikasi. “ KPU jangan diskriminasi, hak kami sebagai parpol dalam demokratisasi harus dihargai,” cetusnya.

Terkait persiapan menghadapi Pemilu mendatang, Syamsir mengatakan tidak ada kata terlambat dalam mempersiapkan diri. Pencalegan di PBB akan dimulai secepatkan sambil menunggu proses di KPU. Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, pendaftaran caleg dibuka pada tanggal 9 – 15 April mendatang. (yan)

Mataram Kembangkan Konsep Kota Metro Mataram (Suara NTB) – Makin tingginya kepadatan penduduk di ibukota Provinsi NTB membuat Pemkot Mataram mulai merintis pembentukan kota metro. Hal ini ditandai dengan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemkot Mataram.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (11/3) menuturkan, konsep Mataram metro itu sudah diatur dalam Perda Tata Ruang Provinsi NTB. Konsep Mataram metro, kata dia, mengintegrasikan antara kewilayahan Kota Mataram dengan wilayah Lombok Barat yang berbatasan dengan Kota Mataram.

Dengan konsep Mataram metro diharapkan akan diback up pengembangannya oleh wilayah yang merupakan batas dari Kota Mataram dan Lombok Barat. Dengan begitu, Kota Mataram akan menjadi lebih representatif dalam konteks pengembangan kewilayahan. ‘’Supaya tidak semua menumpuk di dalam kota tetapi juga diback up oleh kawasan di pinggir yang berbatasan dengan Kota Ma-

(Suara NTB/dok)

Lalu Martawang

taram,” terangnya.

Hal ini pula yang salah satunya melatarbelakangi dibukanya ruang bagi pembangunan jalan baru di Kota Mataram. Pembukaan jalan baru, lanjut Martawang, merupakan bagian dari konsep mengintegrasikan tata ruang Kota Mataram dengan tata ruang Provinsi NTB dengan konsep Mataram metro. ‘’Kan anda tahu sendiri, kita rintis Jalan Gajahmada akan gabung dengan Lombok Barat kemudian Jalan Bung Hatta tembus ke utara. Lalu juga kemudian nanti kita juga sedang

memikirkan Jalan Udayana akan tembus,” ujarnya.

Hal tersebut, kata mantan Sekretaris Bappeda Kota Mataram ini, merupakan scenario dari konsep Mataram metro yang sinergis antara RTRW Provinsi NTB dengan RTRW Kota Mataram. Ia menegaskan Mataram metro itu sesungguhnya konsep tata ruang, bukan konsep administrative. ‘’Dia berada di wilayah Lombok Barat tapi dia mem back up keberadaan Kota Mataram, seperti itu,” pungkasnya.

Kalau hanya mengandalkan Mataram yang luasnya hanya 61,30 kilometer persegi, tentu sangat sulit. Sebab, dari waktu ke waktu, Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB pasti akan menjadi semakin padat.

Dampaknya, sudah jelas akan mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau. Karenanya, supaya Kota Mataram tetap bisa memberi kenyamanan bagi masyarakat maka pengembangan Mataram sangat terbantu dengan pengembangan wilayah pinggir. ‘’Sehingga apa yang drive oleh Walikota sangat nyambung dengan RTRW Provinsi,” tandasnya. (fit)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, Wartan, Rabu (13/3) kemarin mengaku belum mengetahui informasi itu. Namun yang jelas, pihaknya bekerjasama dengan Satpol PP Kota Mataram terus melakukan pemantauan.

“Kalau memang ada yang buka lagi, kita akan turun,” pungkasnya.

Wartan berasumsi, bahwa adanya informasi terkait bukanya kembali beberapa pasar modern adalah untuk proses pengangkutan barang.

“Mungkin mereka mengangkut barang, karena sebelumnya mereka berkomitmen akan menutupnya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Mataram, Bambang Edi Yudarminto. Dengan tegas dia mengatakan, penutupan paksa akan dilakukan pihaknya jika masih ada beberapa retail yang membandel dengan kembali beraktivitas. “Kita akan gembok kalau mereka tetap nekad,” tegasnya.

Bahkan kata dia, sanksi sudah disiapkan dalam Per-

aturan Wali (Perwal) Kota Mataram. “Kita berkomitmen untuk menegakkan peraturan yang ada. Jadi kami berharap agar semua pihak bisa bekerja sama,” tambahnya.

Tak hanya itu, dari hasil pemantauan jajarannya, Indomaret sudah melakukan pembongkaran di beberapa retailnya yang ditutup. “Baru Indomaret yang melakukan pembongkaran, sementara yang lainnya belum. Namun kita tetap akan bertindak tegas,” tandasnya.

Dilain pihak, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan, penyegelan yang dilakukan Pemkot Mataram adalah pelajaran bagi pengusaha-pengusaha agar tidak semaumaunya. “Mereka harus taat aturan. Jangan seenaknya,” tegasnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan Pemkot Mataram menurutnya bukanlah upaya penolakan terhadap investor yang berinvestasi di Kota Mataram. “Kita tetap welcome terhadap investor, tapi biar bagaimana pun mereka juga harus mengikuti aturan yang ada,” tandasnya. (smd)

Terlibat Politik Praktis, Guru akan Dijatuhi Sanksi Mataram (Suara NTB) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB akan memberikan sanksi tegas kepada oknum guru, yang terbukti turut terjun dalam berpolitik praktis.

Demikian diungkapkan Ketua PGRI NTB Ali Rahim menyusul imbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, yang melarang guru terjun dalam politik praktis.

“Jika terbukti melanggar ada sanksinya sesuai dengan kode etik guru,” terang Ali Rahim kepada Suara NTB Senin (11/3).

Menurut Ali, sudah menjadi tugas utama seorang guru untuk mengajar di depan kelas. PGRI sendiri memiliki beberapa sifat antara lain independen dan non partai politik. Berpacu dari komponen inilah maka anggota dan pengurus PGRI tidak boleh berada di kancah politik. Menurutnya belajar politik itu

boleh, tetapi jika guru turut serta berpolitik praktis itu tidak dibenarkan.

Sebagai anggota yang cerdas, semestinya akan fokus pada sosok pemimpin yang paham pendidikan. Ali menambahkan, kalaupun ada oknum guru yang nekat terjun dalam politik praktis dan melanggar merupakan resiko dan tanggungjawab pribadi. Saat ini PGRI telah memiliki kode etik guru yang dituangkan dalam 7 central dari 59 item. Kalau yang sudah tertuang itu dilanggar, maka kewenangan oleh dewan kehormatan guru untuk melakukan penyelidikan terhadap apa yang dilanggar.

“Kita punya sanksi ringan sedang berat. Jika betul melanggar kode etik itu, ya bisa direkomendasikan dewan kehormatan kalau memang sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan,” pungkasnya. (nia)

Benang Kusut Mutasi Guru di Mataram

Dikpora Disinyalir Asal Geser, Guru pun ”Melawan” TANGGAL 11 Februari 2013 mungkin menjadi hari yang paling mengesalkan bagi sejumlah guru di Kota Mataram. Hari itu mereka dimutasi oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Effendi, MPd. Guru pun tidak tinggal diam. Mutasi yang ditengarai asal geser itu, memicu ‘’perlawanan” dari para tenaga pendidik tersebut.

KOMISI II DPRD Kota Mataram menerima banyak pengaduan pascamutasi guru. Pertama, guru yang mengadu dipindahkan ke sekolah yang ternyata tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki guru tersebut.

Salah satunya, Mulyanto, guru SMK 6 Mataram yang digeser ke SMK 9 Mataram.

Usut punya usut, di SMK 9 ternyata tidak ada jurusan yang pas dengan Mulyanto.

Saat masih di SMK 6 Mataram Mulyanto mengajar jurusan body otomotif, namun tiba-tiba mengharuskannya mengajar teknik otomotif.

Mulyanto pun mengaku tidak sanggup mengajarkan materi yang berseberangan dengan disiplin ilmu yang ia miliki.

Tidak itu saja, dua guru lainnya, masing-masing

Anwar hakim, SPd yang merupakan guru bimbingan konseling (BK) dan Drs. Muhalil (guru Agama Islam) juga mengalami nasib serupa. Muhalil digeser ke SMA Negeri 8 Mataram. Kedua guru tersebut dalam surat pengaduan keberatan yang ditembuskan ke 11 pihak, membeberkan jumlah siswa di SMKN 4 Mataram tidak kurang dari 900 siswa yang terbagi dalam 30 rombongan belajar. Dengan jumlah siswa sebanyak itu, cuma ada dua guru agama Islam dan lima guru BK. Sehingga, pascamutasi, kondisi kekurangan guru itu semakin terasa.

Mutasi guru tersebut ditengarai tidak melalui prosedur dan mekanisme yang semestinya. Konon, Bagian Kepegawaian di Dinas Dikpora tidak tahu menahu soal keputusan mutasi itu. Celakanya,

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ dok)

H. L. Makmur Said

Nyayu Ernawati

dalam keputusan Kepala Dinas Dikpora nomor 1884/ 0230C2/DIKPORA/2013 disebutkan bahwa Muhalil berasal dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Mataram selanjutnya dimutasi ke SMA Negeri 8 Mataram. Disini terlihat betapa mutasi itu asal-asalan. Karena jelasjelas Muhalil merupakan guru SMKN 4 Mataram namun di SK mutasi disebutkan yang bersangkutan berasal dari BKD. Belakangan SK asal jadi ini, akhirnya direvisi.

Meski demikian, keganjilankeganjilan yang dijumpai pada mutasi guru lingkup Pemkot

Mataram ini tidak pelak mengundang reaksi perlawanan dari para guru. Hal ini wajar, sebab mutasi tidak sebatas persoalan geser menggeser, tapi juga menyangkut karir dan masa depan guru. Wajar pula kalau akhirnya Komisi II DPRD Kota Mataram juga berang atas ulah Kadis Dikpora. ‘’Lucunya, Dikpora akan membuka jurusan baru di SMKN 9 Mataram setelah mengetahui bahwa tidak ada jurusan yang pas dengan Mulyanto, guru yang dimutasi dari SMKN 6 Mataram,” terang Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos. Tidak mau tinggal

diam, komisi yang membidangi masalah pendidikan ini, langsung menyampaikan pengaduan para guru ini ke Sekda Kota Mataram.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM., yang ditemui Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (11/3) mengatakan kalau mutasi guru SMKN 4 Mataram ke SMA 8 Mataram karena istri guru yang dimutasi itu juga bertugas di SMKN 4 Mataram. Layaknya pegawai swasta, guru SMKN 4 Mataram itu harus rela dimutasi ke sekolah lain dengan dalih agar lebih profesional. Sedangkan untuk kasus guru SMKN 6 Mataram yang dipindahkan ke SMKN 9 Mataram, diklaim sudah beres. ‘’Dia sudah tandatangani surat pernyataan,” cetus Sekda.

Kedepan, persoalan-persoalan itu diharapkan tidak lagi terjadi. Sebab, mutasi guru di Mataram yang sampai saat ini masih saja menjadi buah bibir, ibarat benang kusut yang harus diurai untuk menemukan ujung pangkalnya. (fit)

SUARA NTB

Kamis, 14 Maret 2013

Halaman 3

Parlementaria Kerjasama DPRD Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Pemkot Ajukan Tiga Raperda ke DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram secara resmi mengajukan tiga paket raperda ke DPRD Kota Mataram, Senin (11/ 3). Tiga raperda itu, masing-masing raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, raperda tentang pinjaman daerah perubahan atas Perda Kota Mataram Nomor 8 tahun 2011 tentang penyertaan modal Pemkot Mataram kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya. Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiarta, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang mewakili Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memaparkan latarbelakang diajukannya tiga paket raperda tersebut.

Adapun alasan yang melandasi pengajuan raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa pemerintah harus dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga negara. Namun demikian, untuk mewujud-

kan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dibutuhkan peran serta dan partisipasi dari semua elemen masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat.

Salah satu kebiasaan negatif masyarakat yang sering kali mengganggu kenyamanan dan kesehatan, menurut Sekda, adalah merokok di tempat umum. Hal ini tentu saja dapat menggangu dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain sebagai perokok pasif. Merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi sekeliling, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, sambungnya, diperlukan adanya upaya pengendalian dan pengaturan tempat merokok sebagai penetapan kawasan tanpa rokok secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. ‘’Sebagai wujud pelaksanaan pasal 115 ayat 2 UU No. 26 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 22 serta pasal 26 PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, kami mengajukan Raperda Kota Mataram tentang kawasan tanpa rokok,” terang Makmur Said. Sedangkan Raperda Kota Mataram tentang pinjaman daerah dilandasi pandangan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah akan terlaksana secara optimal apabila penye-

lenggaraannya didukung oleh ketersediaan sumber daya yang akan dapat dipergunakan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sambung Sekda, Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimiliki memaksimalkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki. Khususnya potensi pajak dan retribusi daerah. Toh begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemda masih membutuhkan alternatif sumber pembiayaan lain untuk mendukung pendapatan dan belanja daerah. ‘’Sumber-sumber tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, Pemda lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat,” sebutnya. Ini merujuk pada PP No. 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Dengan kata lain, arti penting pembangunan di bidang infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pinjaman daerah, merupakan kebijakan strategis daerah yang memerlukan payung hukum dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, raperda Kota Mataram tentang Nomor 8 tahun 2011 tentang penyertaan modal Pemkot Mataram kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya didasarkan pada upaya Pemkot Mataram untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta memaksimalkan potensi sumber dana yang dapat dimanfaatkan dalam penyertaan modal. Seperti diketahui, dalam Perda Kota Mataram No. 8 tahun 2011 belum mengatur secara jelas terkait besaran penyertaan modal Pemkot Mataram dan sumber dana penyertaan modal masih terbatas pada APBD Kota Mataram. Untuk itu, sebagai langkah antisipasi proses penganggaran pemerintahan ke depan, dimungkinkan penyertaan modal Pemkot Mataram tidak hanya melalui APBD Kota Mataram saja, tapi juga dapat bersumber dari dana pinjaman, hibah dan sumber lain yang sah.

Pimpinan sidang, H. Didi Sumardi dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa menanggapi pengajuan tiga paket raperda Kota Mataram oleh eksekutif akan disusul dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas tiga paket raperda yang diajukan eksekutif rencananya akan digelar Rabu (13/3) hari ini. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

PARIPURNA - Sidang paripurna yang beragendakan penyampaian tiga paket raperda Kota Mataram, masing-masing raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, raperda tentang pinjaman daerah perubahan atas Perda Kota Mataram Nomor 8 tahun 2011 tentang penyertaan modal Pemkot Mataram kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya dipimpim oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha dan dihadiri Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM.

Keluh Kesah Warga Dusun Terpencil

Hidup dari Menampung Air Hujan, Berharap Respons Pemerintah Setelah lama menkmati kemerdekaan, ternyata masih banyak warga di NTB yang belum bisa menikmati hak – hak dasar mereka sebagai warga negara. Potret mereka dapat kita temui di Dusun Pelolat, Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.

JALAN menanjak dan berliku sepanjang tiga kilometer ke puncak bukit di Batulayar itu adalah menu wajib yang harus ditempuh bagi siapapun yang ingin menuju Dusun Plolat. Bersama lima dusun lainnya di Bengkaung, Dusun Plolat memang berada di ketinggian, tepatnya 7200 diatas permukaan laut.

Menjelang tiba di dusun – dusun tersebut, pemandangan indah pantai Senggigi bersama lautannya, plus Kota Mataram terhampar dengan jelas. Dari ketinggian, siapapun yang mencari potret pemandangan akan menemukan semacam ‘surga’ yang bisa memuaskan dahaga mereka akan lanskap yang cantik.

Namun, di balik keindahan pemandangan yang bisa disaksikan, tersimpan kisah kehidupan dan kesulitan hidup yang sudah mengakar bagi masyarakat setempat. Nuansa keindahan pemandangan dari atas puncak itu seolah sirna ketika mendengar penuturan kesulitan hidup warga yang sudah tinggal di sana selama turun temurun.

Kebutuhan dasar untuk hidup seperti air dan listrik ternyata masih menjadi barang langka di enam dusun di Bengkaung tersebut. Apalagi, untuk memenuhi kebutuhan lain seperti sekolah dan hiburan.

Masyarakat setempat tampaknya sudah terbiasa dengan kesulitan tersebut.

“Sudah seringkali kami sampaikan keluhan, tapi belum ada respon. Dari zaman leluhur kami sudah tinggal disini dan sudah bermasalah dengan air,” ujar Ahmad Rahimah, tokoh masyarakat setempat.

Menurut Rahimah, warga sudah terbiasa hidup dalam kesulitan semacam itu. Ia mengungkapkan, untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan atau menggunakan motor turun sejauh satu kilometer di sebuah sumber mata air. Saat musim hujan, mereka bisa sedikit bernafas lega karena bisa menampung air hujan di tempat – tempat penampungan yang memang sudah mereka siapkan dengan peralatan seadanya.

Air hujan yang ditampung dengan terpal dipakai untuk kebutuhan – kebutuhan mandi, cuci, kakus dan kebutuhan lainnya jika persediaan air sudah tak ada lagi. Menurut Rahimah, warga memang menyadari bahwa pola hidup semacam itu rentan membuat mereka terkena penyakit. Tapi ia menegaskan bahwa warga setempat memang tidak mempunyai pilihan lain karena memang hanya dengan demikian mereka bisa melanjutkan hidup.

Bahkan, sekarang mereka sudah tidak lagi terlalu merasakan dampak penyakit dari penggunaan air hujan karena sudah terbiasa.

Ramli, tokoh pemuda setempat menegaskan, pihaknya sebenarnya sangat berharap akan adanya uluran tangan dari pemerintah. Bahkan, untuk kebutuhan listrik, pihaknya secara swadaya sudah berhasil menyambungkan aliran listrik yang kini baru dinikmati oleh 100 kepala keluarga. “Sekarang rencananya akan ada penambahan trafo,” ujarnya.

Keluh kesah warga tersebut disampaikan saat mereka menerima kunjungan reses anggota DPRD NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos, Rabu kemarin. Kepada Sulthon, Ramli berharap agar pemerintah memaksimalkan sumber mata air yang terletak di daerah yang lebih tinggi untuk mengalirkan air bersih bagi warga setempat.

Sumber mata air yang terletak di Batupenyu tersebut, menurutnya tidak pernah kering dan berjarak sekitar 4 kilometer. “Tapi posisinya kan diatas jadi tinggal mengalirkan ke bawah,” ujarnya.

Sulthon kepada warga setempat menegaskan bahwa pemerintah setempat seharusnya memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa memenuhi kebutuhan dasar warga setempat. Menurutnya, pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air warga setempat bisa menjadi prioritas. “Paling tidak akan kita usahakan,” tandasnya. (aan)

(Suara NTB/fit)

BACAKAN PIDATO WALIKOTA - Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., membacakan pidato Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sidang paripurna yang beragendakan penyampaian tiga paket raperda Kota Mataram, masing-masing raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, raperda tentang pinjaman daerah perubahan atas Perda Kota Mataram Nomor 8 tahun 2011 tentang penyertaan modal Pemkot Mataram kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya.

Pemda KLU Minta Pemprov NTB Batasi Distributor Pupuk Tanjung (Suara NTB) Jumlah distributor pupuk di Lombok Utara dinilai melebihi kebutuhan.

Menyusul izin distributor pupuk masih dipegang oleh SKPD Pemda Provinsi, Pemda KLU pun meminta agar jumlah distributor pupuk di KLU dibatasi.

“Sebenarnya untuk KLU, satu distributor saja sudah cukup. Tetapi di KLU, ada 3 distributor. Dan ini menyulitkan kita dalam berkoordinasi terutama dengan distributor yang kantornya di luar daerah,” kata Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, KelautanPerikanan dan Perkebunan, Ir. Hermanto, melalui Kabid Pertanian, Sapdi, SP., kepada Suara NTB, Rabu (13/3).

Disebutkan Sapdi, ketiga distributor Pupuk untuk

wilayah KLU tersebut masingmasing UD. Surya Tani, Ilham Tani - Lombok Timur, dan PusKUD yang berkantor di Dasan Cermen, Kota Mataram. Untuk nama distributor kedua, yakni Ilham Tani, Bidang Pertanian pada DPPKKP KLU sulit berkoordinasi.

Ketika terjadi kelangkaan pupuk belum lama ini, manajemen Ilham Tani yang berbasis di Lombok Timur, sempat dikontak akan tetapi tidak tersambung. Apakah kontak

mailbox tersebut disengaja atau tidak oleh distributor, DPPKKP mempertanyakannya. Idealnya dalam kondisi apapun, distrobutor harus tersambung terutama ketika dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

“Kita sebenarnya menolak pengalokasian pupuk di KLU dilakukan oleh distributor luar, karena ternyata koordinasi dengan dinas saat diperlukan tidak bisa dilakukan. Ilham Tani berkantor di Lombok Timur me-

layani pupuk untuk areal Kayangan dan Bayan. Saat pupuk langka, kontak tidak bisa nyambung,” jelasnya.

Terhadap kondisi tersebut, pihaknya telah memberikan masukan ke Provinsi selaku pihak yang berwenang menunjuk distributor. Berbeda dengan PusKUD yang notabene berkantor di Mataram, koordinasinya masih mudah dilakukan karena memiliki perwakilan di KLU. “Harapan kita distributor di KLU berdomisili (berkantor) di Kabupaten, bukan orang luar. Sehingga ada jaminan ketersediaan pupuk setiap saat dibutuhkan.”

Bagi DPPKKP KLU, cukup

Surya Tani yang direkomendasikan untuk mengisi suplai pupuk, dikarenakan wilayah pertanian KLU juga tidak luas.

Untuk menghindari keterbatasan kemampuan distributor, maksimal dua distributor dengan pola pembagian suplai wilayah timur (Kayangan dan Bayan) dan wilayah Barat (Pemenang, Tanjung dan Gangga).

“Harusnya ada sanksi untuk distributor yang lalai seperti Ilham Tani. Tetapi karena kita sendiri belum ada Perbup, sehingga sanksi belum dapat diberlakukan. Tapi bagaimanapun, pupuk ini bersubsidi, sehingga harus tersedia setiap saat,” tandasnya. (ari)

NTB Daerah Penyangga Utama Pangan Nasional Praya (Suara NTB) Nama Provinsi NTB di sektor pertanian cukup diperhitungkan di tingkat pusat.

Pasalnya, NTB termasuk 10 daerah penyangga utama pangan nasional, terutama gabah.

Untuk itu, pemerintah pusat berkomitmen terus memberikan perhatian khusus kepada Provinsi NTB. Hal itu diungkapkan Direktur Pasca Panen Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ir. Pending Dadih Permana, saat panen raya padi unggul di PTP Desa Puyung Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Rabu (13/3) kemarin. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi NTB yakni dalam hal dukungan dana untuk pengembangan sektor pertanian.

Dimana pada tahun 2013 ini saja, Kementerian Pertanian bakal mengucurkan dana hingga mencapai Rp 500 miliar lebih. Baik itu untuk pengembangan produksi pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani hingga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian. “Sebagai salah satu penyangga pangan nasional, NTB dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” akunya.

Hanya saja, kata Pending, sektor pertanian NTB saat ini juga masih dihadapkan dengan berbagai persoalan. Sehingga produktivitas pertanian NTB belum bisa maksimal. Padahal potensi yang dimiliki NTB cukup besar. Seperti dalam hal SDM para petani, masih kalah dengan daerah lain.

Terbukti, produktivitas pertanian di NTB masih rendah. Untuk itulah, dengan adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat tersebut, produktivitas pertanian di NTB ke depan, bisa terus meningkat. Sehingga peran NTB sebagai penyangga pangan nasional bisa lebih kuat lagi.

Hal senada juga diakui Ke-

(Suara NTB/kir)

PANEN PERDANA - Direktur Pasca Panen Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana (tiga dari kanan) bersama dengan Asisten II Setda NTB, Abdul Haris, Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, FT., melakukan panen perdana padi benih unggul di PTP Puyung Jonggat, Rabu (13/3) kemarin. pala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertana) NTB, Ir. Husni Fahri. Menurutnya, produksi pertanian di NTB dalam beberapa tahun terakhirnya terkesan stagnan. Dimana produksi pertanian cenderung sama tiap tahunnya.

Kalaupun ada peningkatan, kenaikannya masih kecil.

Misalnya untuk padi, saat ini rata-rata produksi gabah NTB hanya 4,9 ton per hektar. Masih dibawah standar nasional sebe-

sar 5 ton lebih perhektar. Bahkan kalau dibandingkan dengan daerah lain, produksi gabah NTB masih jauh tertinggal.

“Inilah yang menjadi tantangan pertanian NTB ke depan, bagaimana kemudian produktifitas pertanian bisa ditingkatkan. Paling tidak mengejar standar nasional,” jelas Husni.

Target Tinggi Pada kesempatan yang sama, Asisten II Setda NTB,

Abdul Haris, yang mewakili Gubernur NTB, mengungkapkan, tahun ini Pemprov memasang target tinggi dalam hal produksi gabah. Sebesar 2,2 juta ton. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung ketersediaan pangan nasional.

Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah provinsi. Salah satunya, pemerintah provinsi telah mengeluarkan Perda khusus untuk melindungi pertanian dari kemungkinan

terjadinya alih fungsi. Pasalnya, di era pembangunan saat ini, banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Sehingga luasan lahan pertanian di NTB dari tahun ke tahun terus menyusut.

Dimana adanya perda tersebut, diharapkan kasus alih fungsi lahan pertanian untuk sektor lain di NTB, bisa diminimalisir. Perda tersebut bersifat mengikat semua kabupaten/ kota tanpa terkecuali. (kir)

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Transmigrasi dari Lombok ke Sumbawa

(Suara NTB/arn)

SAMBUTAN - Bupati Sumbawa saat memberikan sambutan di pembukaan Pra Musrenbang Provinsi untuk Pulau Sumbawa, Rabu (13/3).

2014, Pulau Sumbawa Fokus Kembangkan Industri Olahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pra Musrenbang 2013 Provinsi, khususnya kawasan Pulau Sumbawa, membahas program yang spesifik. Difokuskan pada 2014 mendatang untuk pengembangan industri olahan. Khususnya di Kabupaten Sumbawa industri olahan rumput laut.

Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda NTB, H. Rosiady H. Sayuti kepada Suara NTB di sela-sela Pra Musrenbang, dalam rangka penyesuaian RKPD program NTB tahun 2014, Rabu (13/3) di kantor Bupati Sumbawa. Secara kebetulan tahun ini, Kabupaten Sumbawa mendapat giliran sebagai tuan rumah untuk Pulau Sumbawa. Pra Musrenbang ini penting, karena menjadi Musrenbang pertama untuk persiapan RPJMD 2014-2018 yang nantinya akan digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pilgub 13 Mei mendatang. “Siapapun Gubernurnya nanti, harus menggunakan hasil dari perencaaan ini,” katanya.

Pra Musrenbang ini, lanjut Rosiady, membahas programprogram spesifik, sesuai hasil kesepakatan Kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Dengan fokus pengembangan pada 2014 adalah industri olahan. Untuk kabupaten Sumbawa industri olahan rumput laut, Dompu pada pengembangan jagung.

Sementara Bima dan Kota Bima pada pengembangan sapi.

Ini disesuaikan dengan komoditi yang paling berpotensi pada setiap daerah. Sebab Pemprov tak akan bisa mendukung semuanya. “Jadi harus melihat komoditi apa yang paling tinggi potensinya dan yang paling terbuka pasarnya. Sebab kendala cukup krusial adalah pasar. Sedangkan teknis budidaya produksi sudah lebih baik dari daerah lain. Pasar terbatas, karena selama ini kita jual barang baku. Makanya ke depan kita jual olahan,” tukasnya.

Programnya nanti seperti apa itulah yang kini dirancang, sebelum dibahas pada Musrenbang Provinsi. Sebab hal ini juga terkait dengan investasi. Dengan berusaha mengundang investor untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Hal lain yang menjadi fokus adalah pembangunan infrastruktur. Apalagi mengingat masih banyak jalan provinsi di Pulau Sumbawa yang belum tertangani dengan baik. Jadi, bagaimana pada 2014 mendatang, jalan tersebut dibenahi secara bertahap dengan target pada 2018 semua jalan tersebut sudah tuntas dibenahi.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik saat membuka Pra Musrenbang menyatakan, pertemuan ini amat strategis. Sebab ketika perencanaan suatu program salah, maka akan terjadi kesalahan berikutnya.

Apa yang disampaikan Bappeda NTB bisa jadi bahan setiap daerah untuk keselarasan antardaerah untuk hubungan ke Pemerintah Pusat. Jangan hanya sekadar seremoni. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh jalan yang bagus dan gedung yang bagus, tetapi sejauh mana yang dilakukan bagi kebutuhan masyarakat.

Perencanaan untuk jangka panjang mengokohkan bangsa agar menjadi lebih kuat, tidak diremehkan. Dan NTB bisa memiliki daya saing. Konsistensi perencaan menjadi sesuatu yang penting. (arn)

Pencairan Dana Bedah Rumah dari Newmont Terkendala Aturan Taliwang (Suara NTB) Proses pencairan dana bedah rumah tahap tiga kerjasama antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami kendala. Dana tahap tiga yang bersumber dari PT NNT itu diinformasikan hingga kini belum dapat disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selaku penerima, karena terganjal aturan yang berlaku di PT NNT. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB Drs. Syamsul Kamil yang dikonfirmasi membenarkan, kondisi tersebut. Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak PT NNT belum dapat mencairkan dana bedah rumah tahap tiga itu disebabkan pihak legal (bagian hukum) perusahaan bersangkutan menemukan kesalahan. Di mana program tersebut berdasarkan dokumen kerjasamanya seharusnya dikerjakan di tahun 2012, dan bukan di tahun 2013 ini.

“Menurut bagian legal Newmont, ini sebuah kesalahan dan karenanya anggarannya tidak dapat dicairkan sebab programnya harusnya dikerjakan di tahun 2012, bukan sekarang (2013, red),” terang Syamsul kepada media ini, Rabu (13/3).

Lewatnya masa kerjasama program tersebut membuat bagian legal PT NNT tidak membenarkan jika dananya kemudian dicairkan sebelum adanya perubahan perjanjian kerjasama yang baru. Karenya legal PT NNT pun meminta agar semua pihak mengubah perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan waktu terkini. “Dana program itu tetap ada dan tetap bisa dicairkan. Cuma bagian legal Newmont minta, agar pencairannya tidak bermasalah di kemudian hari baik bagi kita (pemerintah) maupun bagi perusahaan maka perjanjian kerjasamanya diubah sesuai dengan waktu pencairannya yakni di tahun 2013, karena 2012 sudah lewat waktunya,” urainya.

Untuk memenuhi permintaan bagian legal PT NNT itu, sejumlah upaya telah dilakukan oleh BPMPD. Di antaranya berkoordinasi dengan PT NNT sendiri meminta bantuan agar draft kerjasama perubahan dapat disediakan pihak perusahaan, serta meminta kesediaan Kemenpera khususnya Deputi Perumahan Swadaya yang sebelumnya menandatangani perjanjian kerjasama program bedah rumah tersebut.

“Kerjasama ini kan dibangun oleh tiga pihak, yakni Kemenpera, Newmont dan Pemda sendiri. Nah dengan perubahaan dokumen kerjasama itu, tentu ketiga pihak harus bertemu lagi untuk menandatanganinya,” paparnya.

Ia berharap proses perubahan dokumen kerjasama untuk mendukung kelancaran program bedah rumah di KSB itu dapat segera terealisasi. Hal ini untuk mengeliminir spekulasi di masyarakat yang saat ini sudah mulai bertanya-tanya kapan proses pencairan dana bedah rumah tahap tiga itu dapat disalurkan. “Kami selaku pelaksana di lapangan mendapat beban berat karena warga terus mempertanyakannya. Makanya kami di BPMPD proaktif mengkomunikasikan persoalan ini ke semua pihak dengan harapan bisa terselesaikan dengan cepat,” imbuhnya. (bug)

Dinilai Hanya Memindahkan Kemiskinan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Drs. Arief M.Si, menilai pergeseran transmigrasi dari daerah pengirim ke daerah penerima, masih dalam satu wilayah regional, sama dengan memindahkan kemiskinan dari pulau yang satu ke pulau lainnya. Untuk itu diperlukan gagasan lain yang lebih kreatif, agar transigrasi ini bisa menciptkan lingkungan baru yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. “ Untuk mengubah IPM, belum ada gagasan yang brilian. Pergeseran penduduk dalam program transmigrasi, dari daerah pengirim (Pulau Lombok) ke daerah penerima (Pulau Sumbawa) kesannya hanya memindahkan kemiskinan dari Pulau Lombok ke Sumbawa. Sebab kadangkala banyak warga dari Pulau Lombok yang hanya tamatan pendidikan dasar, dipindahkan ke sini, tak bertahan lama. Setelah jatah hiduo (jadup) habis dalam dua tahun, biasanya mereka kembali ke daerah asalnya dan menjual lahan

trans yang sudah diberikan,” katanya kepada wartawan, Rabu (13/3).

Seharusnya, lanjut Arief, ada kerjasama dengan pemerintah pusat, bagaimana memindahkan penduduk dari Pulau lainnya, seperti Jawa ke Pulau Sumbawa melalui program transmigrasi ini. Bahkan, dari dokumen yang dilihatnya, banyak penduduk Jawa Barat dengan pendidikan dan pola fikir yang lebih baik, berkeinginan untuk mengikuti program transmigrasi di Pulau Sumbawa. “Kalau pendidikan bagus, pola pikir yang

baik, maka bisa menumbuhkan lingkungan baru yang baik pula, sehingga bisa meningkatkan IPM,” tandasnya.

Selain itu, Arief juga mengkritik soal pengembangan UMKM yang sejatinya bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, sayangnya produk lokal belum mendapatkan proteksi dan perlindungan dari pemerintah.

Sehinga mudah dikepung produk industri menengah dan tinggi. Paling penting pula, diatur sebuah regulasi yang bisa menciptakan pasar bagi produk UMKM ini. (arn)

(Suara NTB/use)

BANJIR - Banjir yang kerap melanda desa Cenggu, kabupaten Woha, Kabupaten Bima, hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat.

Jadi Langganan Banjir, Warga Cenggu Mengeluh Bima (Suara NTB) Untuk ketiga kalinya, sebagian wilayah Desa Cenggu, kecamatan Woha, kabupaten Bima, dilanda banjir. Banjir hingga setinggi paha orang dewasa ini terjadi menyusul hujan lebat yang turun pada Minggu (11/3) siang. Warga yang rumahnya tergenang banjir mengeluh, pasalnya Pemerintah Desa maupun Kecamatan seperti menutup mata atas peristiwa ini.

Banjir yang terjadi di sebagian wilayah Desa Cenggu ini terjadi beberapa saat setelah hujan turun. Rembesan air hujan yang turun dari gunung langsung menuju pemukiman warga. Biasanya air rembesan ini langsung menuju areal persawahan. Hanya saja areal persawahan tengah tergenang air hujan yang turun sejak beberapa hari lalu, sehingga air pun tertahan dan menggenangi rumah warga.

Lantaran tergenang air, sejumlah warga yang rumahnya terbuat dari semen pun mencoba menutup lokasi-lokasi yang bisa dilewati air masuk ke rumah dengan papan.

Namun debit air sudah terlan-

jur tinggi, hingga akhirnya warga pasrah dan hanya bisa mengamankan barang-barang. “Ini sudah ketiga kalinya. Tapi ini banjir yang paling besar di desa ini,” ujar salah seorang warga yang akrab disapa Om, Rabu (13/3).

Menurut Om, air hujan yang menggenangi kampungnya ini terjadi pasca dibuatnya gorong-gorong saluran pembuangan air. Namun uniknya, air yang datang bukannya tersalurkan, malah justru menggenangi rumah warga.

Ditambahkannya, selama terjadinya banjir, aparat aparat pemerintah desa hampir tak pernah meninjau pemukiman warga. Begitu juga dengan aparat Kecamatan. Oleh karenanya pihaknya merasa dianaktirikan oleh aparat Desa dan aparat Kecamatan.

“Kita di sini seperti dianaktirikan,” tandas Om. Sebelumnya, banjir serupa juga pernah terjadi. Bahkan banjir tersebut merobohkan tembok salah satu sekolah di sekitar wilayah setempat. Hingga akhirnya, pihak sekolah pun menutup sementara dengan pagar bambu. Tak hanya mer-

obohkan pagar, air rembesan dari gunung juga merusak kuburan desa. Bahkan sejumlah kain kafan dibawa karena tergerus. Oleh karenanya, ia dan warga lainnya meminta agar aparat Desa dan aparat Kecamatan memperhatikan wilayah setempat.

Warga lainnya, Fs juga mengungkapkan hal yang sama. Setiap hujan lebat biasanya mengakibatkan banjir dan rumahnya tergenang.

Jika banjir datang tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain mencoba menahan lajunya air yang masuk ke rumah. Jika air sudah merangsek masuk, ia hanya bisa pasrah dan hanya bisa memindahkan barangbarang termasuk alat eletronik dan spring bed ke lokasi yang lebih tinggi. “Setelah banjirnya reda, kita disibukkan lagi dengan membersihkan rumah dari sisa banjir dan lumpur,” tuturnya.

Ditambahkannya, banjir yang menerjang pemukiman warga ini juga terjadi sejumlah RT. Rumah mereka juga tergenang dan jalan-jalan dipenuhi oleh lumpur yang merusak aspal. (use)

(Suara NTB/ula)

AMBRUK - Dinding bangunan tempat pengolahan sampah di TPA Bara kembali ambruk kendati baru diperbaiki kontraktor. Beberapa pekerja masih memperbaiki sisa tebing yang ambruk sebelumnya, Rabu (13/3).

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi

Proyek TPA Bara Kembali Ambruk Dompu (Suara NTB) Pembangunan proyek pengolahan sampah di TPA Bara tahun 2012 yang masih dalam masa perawatan kontraktor, kembali ambruk. Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu pun komit untuk tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pada pembangunan TPA Bara bernilai Rp.6 miliar lebih tersebut. Pemanggilan para pihak terkait tetap dilanjutkan kendati sering tidak hadir karena terhambat jarak yang jauh.

Kajari Dompu, Mursito, SH, MH kepada Suara NTB saat dihubungi, Rabu (13/3) mengatakan, proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan tempat pengolahan sampah di TPA Bara tetap dilanjutkan kendati saat ini masih dalam tahap pemeliharaan oleh kontraktor.

“Untuk hari ini kita ada panggil kontraktornya untuk dimintai keterangan, tapi karena Nyepi kemarin sehingga tidak ada yang hadir, termasuk mereka yang tidak melakukan Nyepi juga ikut tidak hadir. Kita maklumi dan akan kembali memanggil pekan depan,” kata Mursito.

Mursito mengaku, pihaknya mengetahui dan telah melihat pembangungan tempat pengolahan

sampah di TPA Bara yang kembali ambruk pasca diperbaiki oleh PT Karisma Multi Jaya selaku kontraktor pelaksana. Dinding lubang penampung sampah di bagian utara yang sebelumnya longsor dan ambruk, kini kembali longsor dan ambruk kendati telah dipasangi tiang beton sebagai penyangga pasangan dinding. Saya sudah liat, sekarang ambruk lagi itu (proyek),” jelas Mursito.

Ambruknya proyek pengolahan sampah di TPA Bara ini membuat proyek senilai Rp 6 miliar lebih ini mendapat sorotan banyak pihak. Bahkan Kejari Dompu mulai menyelidiki kasus ini sejak awal 2013 lalu dan sempat terhenti karena ada kesanggupan kontraktor pelaksana untuk memperbaikinya. Namun proyek yang telah diperbaiki tersebut justru kembali ambruk.

Ada dugaan, ambruknya bangunan proyek pengolahan TPA Bara selain faktor perencanaan yang tidak maksimal. Juga karena faktor kualitas konstruksi pasangan. Akibatnya, ketika hujan deras dan membuat tanah yang labil menjadi mudah bergerak dan ambruk, walaupun sudah dipasangi beton penyangga pasangan dinding. (ula)

Perbaiki Mutu RSUD

Pemkab Diminta Segera Tetapkan Perbup BLUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, M.Si, meminta kepada Pemkab Sumbawa segera menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Layanan Unit Daerah (BLUD).

Dengan wadah BLUD tersebut, maka akan dibenahi mutu RSUD Sumbawa yang selama ini boleh dibilang “sakit”.

“Penetapan itupun sudah disepakati akan terbentuk dalam waktu dekat. Paling tidak dalam tiga bulan ke depan, harus ada gambaran yang jelas terkait berapa sebetulnya potensi pendapatan RSUD. Hingga kini, pembiayaan RSUD sekitar Rp 34 miliar termasuk, belanja tidak langsung. Potensi pendapatan lebih kurang 17,9 miliar termasuk Jamkesmas, SKTM dan pasien umum,” terangnya.

Kalau nantinya sudah menjadi BLUD, lanjut Sambirang, maka kinerja RSUD akan menjadi lebih baik. Terutama dalam meningkatkan mutu

pelayanan dan mengoptimalkan pendapatan. Sebab potensi-potensi yang selama ini ada, tak akan lagi mengalami kebocoran. Sebab semuanya terdata dan tercatat dengan baik, karena akan dikelola sendiri.

“RSUD Sumbawa sudah siap untuk ini. Sebab, selama dua tahun terakhir telah didampingi. Hingga hal sudah cukup menjadi modal bagi RSUD menjadi BLUD,” terangnya.

Saat ini, lanjut Sambirang, yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas. Apalagi RSUD juga tengah disiapkan untuk penerapan UU BPJS. Kalau RSUD yang belum berstatus BLUD, maka tidak bisa melaksanakannya. Kalau RSUD Sumbawa tidak menjadi BLUD hingga 2014, maka semua pembiayaannya masih dibebankan kepada APBD. Selain itu, Pemkab juga diminta segera mendefinitifkan direktur RSUD. Bukan lagi PLT seperti sekarang ini, yang kewenangannya masih terbatas. (arn)

KSB Tak Siapkan Anggaran untuk Pabrik Pupuk Organik Taliwang (Suara NTB)Pabrik pupuk organik milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam mangkrak. Itu disebabkan pada tahun 2013 ini, Pemda KSB tak mengalokasikan sepeser pun anggaran untuk kelanjutan pembangunan pabrik tersebut.

“Saya sudah lihat DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) tahun ini. Tidak ada satu pun item anggaran yang menyebutkan soal pabrik (pupuk) itu,” cetus kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UMKM KSB Drs. Alwi kepada media ini, Rabu (13/3).

Tak dianggarkannya kelanjutan pembangunan pabrik pupuk organik tersebut di tahun ini nampaknya dikarenakan sejumlah rentet-

an persoalan yang sempat mencuat seputar proses pembangunan sebelumnya. Betapa tidak, sejak awal dibangun pada akhir tahun 2011 lalu pabrik pupuk yang konon untuk perangkat mesinnya didapatkan dari bantuan pusat itu terus dirundung persoalan.

Mulai dari lewatnya proses pembangunan berdasarkan kontrak kerja, hingga runtuhnya bangunan pabrik tersebut yang meski disebabkan angin kencang namun banyak pihak menengarai dikarenakan kualitasnya yang buruk.

Menurut Alwi, pascaruntuh di awal tahun 2012 lalu, Pemda KSB melalui Disperindagkop dan UMKM sempat mengalokasikan anggaran perbaikan (rehab). Namun demikian ia tak dapat memastikan berapa jumlah ang-

garan yang disalurkan pemerintah itu. “Rehab yang dilakukan saat itu termasuk rehab berat, tapi berapa anggarannya saya tidak tahu. Karena saat itu saya memang belum menjabat sebagai kepala Disperindagkop,” elak mantan kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB ini.

Alwi mengungkapkan, sejak ditunjuk sebagai kepala Disperindagkop dan UMKM dirinya belum sekalipun mengunjungi lokasi pembangunan pabrik pupuk organik tersebut. Karenanya ia tak mempunyai informasi terkini seputar kondisi fisik bangunan pabrik yang lokasinya masuk dalam wilayah agroindustri itu. “Yang saya tahu katanya sempat ada perbaikan setelah runtuh akibat angin. Nah sekarang saya tidak tahu

(Suara NTB/bug)

PABRIK PUPUK - Kondisi bangunan pabrik pupuk organik milik Pemda KSB di kecamatan Poto Tano. perkembangannya lagi,” urainya sembari kembali mengingatkan jika di tahun ini

dinasnya tak mengalokasikan anggaran untuk bangunan pabrik pupuk itu. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

Kejaksaan Tunggu Putusan Pengadilan Dari Hal. 1 Namun sikap tegas Kejaksaan tidak berlanjut untuk penanganan rangkaian dugaan perbuatan pidana ketiganya, kepada para politisi Giri Menang yang terungkap menerima pencairan dana bansos.

Menurut Akhyar, testimoni Juandi Setiawan yang menyebut 30 anggota dan mantan anggota Dewan Lobar, serta tujuh ketua fraksi yang melakukan pencairan antara Rp 5 juta sampai Rp 50 juta harus segera dieksekusi. “Ini sudah bisa jadi bukti awal kejaksaan untuk memproses hukum para politisi itu,” sebut Akhyar menjawab Suara NTB, Rabu (13/3).

Bahkan bukti yang paling otentik adalah fakta persidangan, dari pemeriksaan belasan anggota Dewan, terungkap dan bahkan mengakui menikmati aliran dana bansos itu. “Artinya bukti awal bagi Kejaksaan untuk meminta pertanggungjawaban anggota Dewan itu sudah cukup. Tahapannya bahkan bukan lagi pada bukti petunjuk, tapi sudah cukup bukti,” sebut Ahyar.

Apalagi belum ada satu pun diantara mereka yang mengembalikan uang ke kas negara. Soal pengembalian, sekalipun dilakukan, namun melirik pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang dengan jelas menyatakan, Pengembalian kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menurutnya, pada kasus ini, mestinya kejaksaan harus membuktikan kepada publik bahwa mereka profesional dalam penegakan hukum. “Karena sudah banyak kasus di NTB yang penanganannya membuat pesimis masyarakat,” tegasnya.

Menjawab derasnya desakan ini, Kajati NTB, Nofarida, SH, MH menjawab datar, dengan menegaskan pihaknya menunggu proses persidangan. Sebab saat ini untuk tiga terdakwa terkait kasus sama, masih disidangkan. “Selesaikan satu satu dulu. Kan masih ada proses persidangannya,” tegas Kajati ditemui usai penandatanganan MoU dengan KPU NTB, kemarin.

Mengenai sikap lanjutan setelah ketiga terdakwa divonis, belum dibeberkannya.

Dalam hal ini, ujarnya, tim Jaksanya di Pidsus, masih harus menyelesaikan beberapa kasus yang lama dan ada kasus yang baru masuk.

“Itu, bisa lihat sendiri waktu penangkapan buronan bernama Alwi, kan kasusnya masih penyidikan. Jadi tidak bisa semua langsung ditangani, kami bertahap dulu ya?,” pungkasnya. (ars)

Perketat Pengawasan Dari Hal. 1 Terutama saat dikeluarkan dari gudang, proses pengawasan akan sangat ketat.

Setiap beras yang keluar harus melalui pengecekan terlebih dahulu. Baru kemudian diangkut dan disalurkan ke masyarakat. Hal itu untuk meminimalir adanya beras yang berkualitas jelek, beredar dimasyarakat. “Kalau pun nanti ada yang luput dari pengawasan dan masyarakat sudah terlanjur menerimanya raskin yang kualitasnya kurang bagus, kami siap untuk mengganti,” terangnya.

Dalam hal ini, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan. Supaya kualitas raskin yang diterima masyarakat adalah yang

masih bagus.

Selain itu, lanjutnya, masa penyimpangan beras di gudang-gudang Bulog juga akan lebih dipersingkat. Nantinya, masa penyimpangan beras paling lama 5 bulan saja. Jika ada yang sudah lewat dari 5 bulan, maka harus dikeluarkan dan disalurkan. Baik itu dengan cara disalurkan kepada masyarakat lokal ataupun dikirim keluar daerah. “Kita di NTB kan selain menjaga stok beras lokal, juga ikut mem-back up persediaan beras di daerah lain. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan stok beras, kita ikut intervensi untuk membantu ketersediaan beras di daerah bersangkutan,” tandasnya. (kir)

KPU Gandeng Kejati NTB Dari Hal. 1 Belajar dari pengalaman di daerah-daerah lain, lanjutnya, hampir semua tahapan pemilu sangat berpeluang digugat, baik oleh pasangan calon, tim sukses, pendukung, atau elemen masyarakat lainnya. Seperti halnya tahapan pendaftaran calon. “Setelah pengumuman, ada pasangan calon yang tidak lulus, ini kan berpeluang digugat,” sebutnya.

Potensi gugatan lainnya, pada Daftar Tetap (DPT), masalah lain terkait hasil pengundian nomor urut. “Bahkan sampai pada peraturan KPU tentang kampanye juga berpeluang dipersoalkan,” bebernya.

Semua persoalan ini sebenarnya tidak hanya berpotensi terjadi di NTB, karena di hampir seluruh daerah lain mengalami hal sama. Mulai dari tahap pencalonan, sampai pada pengumuman hasil, adalah bagian paling rentan digugat pasangan calon yang kalah. Bahkan gugatan itu sering kali bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dijelaskannya, tujuan MoU itu dibuat, sebagai salah satu langkah efisiensi kerja. Di mana ketika ada gugatan, bisa langsung ditangani JPN. Sementara pihaknya fokus pada penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya pola kerjasama dengan turunan dari Kejaksaan Agung, ditunjuk sebagai pembela.

Namun belakangan, pola itu dirubah dengan tanda tangan kerjasama secara langsung.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Nofarida, SH, MH, menambahkan, adanya MoU itu tak berarti jika ada kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya, pihaknya tidak bertindak.

“Kalau masih ranah kasusnya belum masuk penyidikan, kami tidak akan memberi pendapat atau konsultasi hukum. Ini agar tidak terjadi conflict of interest dengan Pidsus,” terangnya.

Namun jika belum sampai tahapan menjadi kasus, maka akan memberi pandangan hukum agar korupsi tidak terjadi. Meski demikian, lanjutnya, adanya kerjasama itu, pihaknya sudah menyiapkan tenaga teknis yang akan menangani kasus itu.

Menjawab permintaan KPU ini, pihaknya sudah punya spesialisasi tim di Perdata dan Tuntutan (Datun), dengan tenaga yang memang ahli dalam hal menghadapi gugatan keperdataan.

Kajati memastikan, ada tiga hal menjadi tugasnya dalam MoU tersebut, yakni memberi pembelaan hukum jika sudah ada gugatan, dengan ketentuan pihak KPU harus memberi surat kuasa. Kedua, konsultasi hukum, dengan bersurat biasa. Serta pandangan hukum untuk mengantisipasi jangan sampai KPU salah langkah. (ars)

UMM Jajaki MoU dengan PT Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) terus berinovasi di bidang pengembangan pendidikan. Sejak Tanggal 2 – 11 Maret lalu, kampus hijau ini ambil bagian dalam program Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, dalam penjajakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) di luar negeri.

Pada rentang waktu itu, UMM bersama 33 rektor kampus Muhammadiyah dari seluruh Indonesia bergabung dalam tim I yang berkunjung ke Australia dan New Zealand. Sementara tim II, berangkat ke Belanda, Turki dan Jerman, juga 33 rektor.

“Tim tempat saya bergabung, berkujung ke Kota Sydney dan Melbourne,” kata Rektor UMM, Drs. Mustamin H. Idris MS, kemarin.

Disebut Mustamin, di Sydney, tim mendatangi kampus nomor dua di negara bagian itu, University of New South Wales (UNSW). “Di kampus ini kami melakukan penandatanganan MoU,” sebut Mustamin.

Kampus kedua yang didatangi, University of Sydney, baru sebatas melakukan penjajakan kerjasama. Kampus ketiga yang dikunjungi, University Technology of Sydney, juga pada tahap penjajakan kerjasama. “Sebab ada beberapa persyaratan kerjasama harus dilengkapi, sehingga belum pada tahap MoU,” sebutnya. Kota Melbourne adalah wilayah selanjutnya yang didatangi.

Disebutnya, kampus yang didatangi La Trobe University. Di kampus ini pihaknya melakukan Workshop dan penandatanganan MoU. Kampus ini diketahui terbaik

ketiga di Melbourne. Kampus terakhir, Victoria University, pihaknya masih sebatas penjajakan kerjasama.

Sementara di negara yang terkenal dengan buah apel, New Zeland, rombongan bertandang ke Kota Auckland.

Di kota ini, dikunjungi Auckland University of Technology (AUT). Sama dengan di La Trobe, rombongan menggelar workshop dan penandatanganan MoU. Kampus terakhir adalah, University of Auckland, juga untuk penjajakan kerjasama.

Dijelaskan Rektor UMM, penjajakan kerjasama ini tidak lain dalam rangka peningkatan kapasitas mahasiswa dan dosen, karena perogram berkaitan dengan pertukaran atau studi. “Ke depan, harapan kami program pengiriman dosen untuk studi S3 lebih banyak lagi, juga pertukran dosen, pertukaran mahasiswa,” terangnya. Pertukaran Mahasiswa ini, kaitan dengan program double agree. Paling penting adalah program jurnal ilmiah internasional.

“Hal lainnya, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, “ terangnya.

Dalam kaitan kerjasama ini, kampusnya sedikitnya sudah mengirim 5 orang dosen ke sejumlah PT ke luar negeri. Diantaranya ke Jepang, Australia, Inggris, USA dan Jerman, masing – masing satu orang. “Ke depan kami akan upayakan perbanyak lagi peserta studi ini,” terangnya.

Sementara ini, pemegang rekor PTM yang terbanyak mengutus dosen S3 adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 40 orang. (ars)

Dari Hal. 1 Pantauan di lingkungan Tohpati Cakranegara, penjagaan yang terlihat menonjol oleh dua peleton pasukan Brimob Polda NTB. Mereka berjaga di ruas Jalan Imam Bonjol, persis di perbatasan dua lingkungan.

Menurut Komandan Pleton, Iptu Supriyono, S.Adm, khusus penjagaan di Tohpati dan Karang Mas Mas, ada dua peleton pasukan disiapkan.

“Satu peleton 30 personel.

Mereka bergiliran, ada yang patroli jalan kaki ke ganggang, ada yang stand by,” kata Supriyono kepada Suara NTB, Senin -malam lalu.

Tidak sekadar berjaga, mereka juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, berbincang, memberi pemahaman agar sama-sama menjaga situasi tetap kondusif.

Di suasana berbeda, penjagaan ketat yang dilakukan para pecalang, terlihat di Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Cakra Timur, dekat MGM Suparmarket. Menggunakan pakaian adat, lengkap dengan senjata tajam, mereka menanyakan setiap orang yang akan melewati gang dan memberi pengertian agar tidak melalui jalur itu, karena ada kegiatan peribadatan.

Menurut salah seorang pecalang, Made Bolong, ada enam orang yang siaga malam itu. Tugas mereka mengamankan Lingkungan Karang Tulamben. “Secara giliran, enam orang jaga di sini,” sebutnya.

Hingga siang hari, masuk tanggal 12 Mei, suasana Nyepi masih terasa. Ritual berlanjut dan disebut Ngembak Geni . Umat Hindu, baru selesai melakukan rangkaian rit-

”Judicial Review” PP Tembakau Dari Hal. 1 bersama stakeholders yang terkait dengan usaha pertembakauan di daerah ini sedang menyusun materi usulan terkait dengan hal itu.

“PP tersebut sudah disahkan tetapi sekarang diminta untuk di-review, karena banyak yang menolak. Kita undang Jawa Timur untuk hadir di sini mereka juga sepakat bersama dengan 17 provinsi di Indonesia penghasil tembakau semua menyetujui diadakannya review terhadap PP tersebut,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/3).

Menurutnya, daerah penghasil tembakau dan produksi rokok di Indonesia menyepakati untuk dilakukan judicial review, terutama terkait dengan pembatasan impor tembakau. Dalam PP tersebut, menurutnya, perlu diatur tentang pembatasan impor tembakau pasalnya hal tersebut tidak diatur, maka dikhawatirkan mengancam produk tembakau lokal.

“Sekarang itu impornya yang diminta untuk dikurangi..Permintaan petani

Dari Hal. 1

(Suara NTB/ars)

Beli Gabah Petani

Bulog NTB Siapkan Rp 1,3 Triliun Praya (Suara NTB) Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional NTB M. Hasim menegaskan pihaknya siap membeli gabah milik petani pada musim tanam tahun ini. Dana cukup besar mencapai Rp 1,3 triliun lebih pun telah dipersiapkan pihak Bulog NTB untuk memuluskan rencana pembelian gabah petani tersebut.

Penegaskan tersebut disampaikan Hasim, saat dikonfirmasi wartawan di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Rabu (13/3).

“Pada prinsipnya kita sangat siap dan dana untuk pembelian gabah petani itu sendiri sudah ada di bank.

Jadi bukan hanya rencana

tembakau supaya pemerintah mengurangi impor tembakau karena akibatnya banyak perusahaan yang mengurangi pembelian di dalam negeri,” ungkapnya.

Selly menjelaskan, pertemuan awal bersama stakeholders terkait tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di tingkat tim. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret mendatang hasil rapat tim tersebut dilakukan uji publik.

Rencananya, dalam uji public tersebut akan diundang pemerhati, masyarakat, Kadin, pemda daerah penghasil tembakau di NTB dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, katanya pada tanggal 26-28 Maret mendatang akan dilakukan jaring aspirasi dari Pokja Badan Legislasi DPR RI di Montong Gamang Lombok Tengah terkait dengan pertembakauan.

“Pak gubernur juga akan audien di sana,’’ ujarnya.

Ditambahkan, sekitar 60-70 persen kebutuhan tembakau nasional berasal dari NTB. Sehingga langkah ini diharapkan untuk melindungi petani tembakau di daerah ini. (nas)

Gubernur memandang, pendidikan sangat penting, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, jika melihat rumusan-rumusan di dalam ajaran Islam, tidak pernah tokoh pendidikan bisa disebut ulama kecuali mereka memiliki kemampuan di bidang yang lain. “Secara khusus mereka punya kemampuan untuk mengakumulasi capital, sehingga rata-rata ulama, termasuk para imam, mereka juga adalah usahawan,” ujarnya mencontohkan.

Dalam hal ini, gubernur mendorong mahasiswa IAIN Mataram menjadi pengusaha-pengusaha Muslim yang andal yang dapat menggerak-

kan ekonomi umat dalam waktu 15-20 tahun mendatang. “Jangan jadi tuan guru semuanya. Kalau semuanya jadi tuan guru ndak ada yang jadi jemaahnya nanti,” selorohnya.

Di sisi lain, ungkapnya, pendidikan adalah proses yang paling efektif dalam merubah seseorang menjadi tahu atau merubah seseorang dari sifat asosial menjadi sosial, egois menjadi tidak egois. Pendidikan dinilai sangat efektif untuk mentransformasi atau melakukan perubahan. Namun, pendidikan tidak cukup menjadi satu-satunya alat untuk melakukan perubahan, tapi menggerakkan ekonomi umat dengan menjadi usahawan. (nas)

saja,” sebutnya.

Dikatakannya, dengan anggaran sebesar itu pihaknya menargetkan bisa menyerah gabah milik petani antara 170 ribu ton hingga 200 ton. Bahkan kalaupun kemudian nantinya, targetnya melebihi anggaran yang ada, pihaknya sudah menyiapkan anggaran tambahan. Dengan kata lain, berapapun banyak gabah petani, pihak Bulog siap menampungnya, sehingga petani, tidak perlu khawatir gabahnya tidak terjual.

Soal harga beli, tentunya disesuaikan dengan standar harga yang ada. Supaya petani tidak merugi. “Harga kita berpedoman pada standar harga nasional. Jadi tidak Bulog tidak bisa mempermainkan harga,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya ber-

harap bagi petani atau kelompok tani yang ingin bermitra, silahkan berhubungan langsung dengan Bolog.

Hasim menambahkan, besarnya dana yang disiapkan pihaknya untuk membeli gabah petani merupakan salah satu upaya untuk menjaga persediaan beras nasional. Sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas harga gabah petani. Supaya petani tidak mengalami kerugian. Terutama pada saat musim panen raya, harga gabah biasanya mengalami penurunan.

“Intinya berapapun banyak gabah petani kami siap menampung.

Dan, gudang kami juga siap untuk menampung,” janjinya. (kir)

Masuk PAN, Izzul Islam Bertekad Rebut Suara PPP Mataram (Suara NTB) Setelah diberhentikan dari keanggotaan PPP dan DPR RI, mantan Ketua DPW PPP NTB, H. M. Izzul Islam, akhirnya resmi bergabung dengan PAN. Selain ingin membesarkan PAN, ia juga secara terbuka mengungkapkan rencana untuk meraup suara dengan menarik simpati pendukung PPP di Pemilu 2014 mendatang.

Hal itu disampaikannya saat menerima kartu tanda anggota PAN secara resmi dari Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, Rabu kemarin. Izzul dalam kesempa-

Kondusif, Nyepi di Mataram

Gerakkan Ekonomi Umat

SERAH TERIMA - Ketua KPU NTB Fauzan Khalid dan Kajati NTB Novarida serah terima naskah MoU kerjasama di Aula Kejati NTB, Rabu (13/3).

Halaman 5

ual itu tanggal 13 Mei pagi.

Dikonfirmasi terkait situasi keseluruhan pengamanan Nyepi, hasil pantauan pihak Polres Mataram, seutuhnya kondusif. Tidak ada gangguan berarti, yang menyebabkan terganggunya kekhusyukan umat Hindu dalam pelaksanaan kegiatan Nyepi. “Secara keseluruhan situasi kondusif, kami sudah antisipasi agar umat Hindu nyaman melaksanakan kegiatan keagamaannya,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto.

Penjagaan khusus dilakukan di Karang Mas Mas dan Tohpati, dua lingkungan yang bertikai sebelumnya, melibatkan pasukan Brimob Polda NTB dan Sat Sabhara Polres Mataram. (ars)

tan tersebut membeberkan secara panjang lebar perlakuan PPP yang menurutnya membuat ia merasa terzolimi.

Menurutnya, gelagat perlakuan diskriminatif terhadapnya sudah mulai dirasakan sejak dilantik sebagai anggota DPR RI dari PPP. “Saya lihat itu gelagat sudah tidak benar. Saya dibilang ijazah palsu segala macam.

Padahal kalau memang ijazah palsu, kenapa saya tidak ditangkap oleh Mabes Polri,” ujarnya.

Puncak dari ketegangan Izzul dengan elite-elite di PPP adalah menjelang digelarnya Muswil PPP NTB beberapa waktu lalu. Saat itu, Izzul mengaku bahwa pihaknya bersama DPP PPP dan seluruh DPC PPP di NTB telah bersepakat untuk menunda Muswil, karena adanya acara deklarasi di Pulau Sumbawa.

Menurutnya, DPP PPP sendiri telah mengutusnya untuk menghadiri deklarasi tersebut. Kenyataannya, saat ia berada di Sumbawa, Muswil justru digelar di saat bersamaan. “Jadi disitu saya melihat bahwa saya memang mau disingkirkan. Di situlah saya merasa dizholimi,” sesalnya.

Izzul mengaku sempat ingin pensiun dari politik. Namun, kini ia merasa menemukan tempat pengabdian baru di PAN. “Sebenarnya saya sudah bosan di politik, tapi karena Pak H. Muazzim, makanya saya mau bergabung,” selorohnya.

Namun, selain ingin membesarkan PAN dengan semua

sumberdaya dan dukungan yang ia miliki, Izzul juga menyimpan misi pribadi untuk menggembosi perolehan suara PPP. “Saya akan berusaha mengajak kawan-kawan saya yang masih sepaham di PPP untuk tidak lagi memilih PPP. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir, menegaskan saat ini Izzul Islam telah resmi keluar dari keanggotaan PPP. Ia juga berharap Izzul bisa keluar baik – baik dari PPP tanpa melakukan upaya untuk menggembosi. Menurutnya, Izzul perlu mencontoh mantan Ketua DPW PPP NTB, TGH. Anwar yang dulu kalah bersaing dari Izzul untuk memperebutkan posisi Ketua DPW PPP. “Beliau saat kalah dari H. Izzul tidak meninggalkan PPP. Beliau diam saja. Dan sekarang setelah H. Izzul tidak lagi menjadi Ketua PPP, beliau kembali, bahkan anaknya sudah jadi caleg PPP,” tandasnya.

Terkait rencana Izzul untuk menggembosi PPP, Muzihir juga mengingatkan bahwa sesungguhnya Izzul harus berterima kasih karena berkat PPP ia bisa menjadi anggota DPR RI selama satu periode, Wakil Bupati Lombok Barat dan kembali menjadi anggota DPR RI selama setengah periode.

Menurut Muzihir, upaya Izzul untuk mempengaruhi orang–orang PPP akan sulit berhasil karena PPP di bawah kepemimpinan Hj. Wartiah dan dirinya saat ini justru lebih solid. “Insya Allah tidak akan berpengaruh,” tandasnya. (aan)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

Halaman 6

Pembangunan Berbasis Agropolitan Tinjau Mutasi Guru MUTASI Guru lingkup Kota Mataram, meski diklaim pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat sudah selesai, masih menjadi buah bibir. Tidak saja di kalangan sekolah tapi juga di DPRD Kota Mataram. Wajar hasil mutasi itu diprotes sana sini. Bagaimana tidak, mutasi yang digelar Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Effendi, MPd., terkesan amburadul.

Salah satu indikasinya, ada SK (surat keputusan) yang diterima guru yang dimutasi, salah menuliskan tempat guru itu mengajar. Sebut saja SK atas nama Anwar, guru agama Islam di SMKN 4 Mataram. Dalam SK mutasi yang diterimanya tertera bahwa yang bersangkutan dimutasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram ke SMA Negeri 8 Mataram. Belakangan setelah diprotes baik oleh yang bersangkutan maupun oleh media, barulah pihak Dikpora merevisi SK itu dengan dalih salah tulis.

Untuk masalah serius seperti SK mutasi, jika benar salah ketik, tentu sangat disayangkan. Belum lagi masalah ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru yang dimutasi dengan tempat ia mutasi. Tidak pelak hal ini mengundang reaksi Dewan. Terlebih komisi yang membidangi masalah pendidikan di DPRD Kota Mataram mengaku cukup banyak mendapat pengaduan pascamutasi guru.

Meski saat ini pihak Dikpora Kota Mataram mengaku masalah mutasi guru sudah clear, di kalangan guru, masih menyisakan tanda tanya. Supaya tidak berlarut-larut, tidak ada salahnya Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, meninjau kembali hasil mutasi yang telah dilakukan.

Ke depan mutasi yang terkesan asal-asalan ini, diharapkan tidak terulang lagi. Memang mutasi guru merupakan kewenangan Kepala Dinas Dikpora. Namun demikian, sebelum melakukan mutasi, hendaknya mempertimbangkan latar belakang pendidikan guru yang akan dimutasi. Jangan dibalik, jurusan terpaksa dibuka, karena ternyata tidak ada jurusan yang pas dengan latar belakang pendidikan guru bersangkutan. Jangan sampai, kebijakan mutasi yang keliru, membawa dampak bagi proses belajar mengajar di sekolah.

Mutasi yang masih menjadi perbincangan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas mengajar dari guru yang dipindahkan ke sekolah baru. Mungkin karena tidak menguasai materi pelajaran di sekolah baru, maka guru yang dimutasi tidak maksimal mengajar. Apalagi, Ujian Nasional sudah di depan mata. Hal ini tentu membutuhkan persiapan yang sangat matang. Tidak saja kesiapan siswa tapi juga tenaga pengajar.

Kalau misalnya, guru dimutasi ke tempat yang kurang pas, lantas tidak maksimal mengajar, jangan-jangan mempengaruhi tingkat kesiapan para siswa menghadapi ujian nasional. Alangkah baiknya jika mutasi guru tidak dilakukan menjelang pelaksanaan ujian nasional. Jangan sampai mutasi guru ini menyumbangkan angka ketidaklulusan siswa di Kota Mataram saan ujian nasional nanti. Pengayaan dan pemantapan materi jauh lebih penting ketimbang melakukan mutasi dengan tergesa-gesa. (*)

ELARAS dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi percepatan dan perluasan pembangunan adalah mewujudkan partisipasi masyarakat melalui sektor kawasan tata ruang agropolitan sebagai sumber penghidupan yang mandiri dan makmur.

Melalui strategi pembangunan nasional, wilayah dan daerah berbasis tata ruang agropolitan, tentu akan menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi hingga tahun 2025 dengan pendapatan per kapita berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Maka untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut diperlukan pertumbuhan sektor riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan tersebut akan diiringi oleh penurunan inflasi dari 6,5 persen pada 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada tahun 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti ini mencerminkan karakteristik bahwa Indonesia salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha yang sangat baik.

Berdasarkan data diatas bahwa penting untuk menyikapi paradigma dan dinamika isu pembangunan nasional maupun wilayah, sehingga menjadi salah satu indikator sistem penilaian dan pengukuran angka partisipasi dalam proses pembangunan yang direncanakan.

Karena semakin tinggi tingkat kebutuhan akan pembangunan, maka semakin tinggi pula masyarakat yang concern dalam mengambil bagian untuk investasi maupun kerjasama ekonomis.

Urgensinya pembangunan itu ditandai banyak pihak melakukan penguatan terhadap paradigma percepatan maupun perluasan wilayah yang cepat tumbuh dan berkelanjutan. Konsep pembangunan saat ini secara umum mendapat tantangan besar bagi seluruh daerah yang pada dasarnya menganut sistem penerapan konsep kolaborativitas pembangunan antara sistem tata ruang dan agropolitan itu sebagai kegiatan utama demi mencapai kualitas hidup generasi dan masyarakat mendatang.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas kesetaraan dan persamaan (equality) hak masyarakat baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga keberlanjutan pembangunan tersebut, sebagaimana visi dan misi rencana pembangunan nasional.

Artinya perlu diperhatikan karakter-

STASIUN RADIO

Oleh :

Rusdianto

(Alumni Universitas Muhammadiyah Mataram dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta) istik berbagai wilayah di Indonesia dalam kerangka mencari keseimbangan penduduk (permukiman) dan kesetaraan sumber daya manusia dalam jangka panjang dan menengah.

Penerapan pembangunan yang telah direncanakan itu harus melalui berbagai macam konsep penerapan yang dipandang sangat produktif untuk digunakan oleh berbagai wilayah, yakni Tata Ruang (TR) agropolitan dengan prinsip cepat tumbuh dan berkelanjutan. Aspek agropolitan ini mempunyai potensi keunggulan dalam membawa angin segar keberhasilan pembangunan wilayah di seluruh Indonesia. Tentu dari banyaknya potensi yang muncul tersebut, maka harus ada pengelolaan secara baik dan benar. Potensi ini merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diimplementasikan sehingga adanya keterjaminan infrastruktur usaha masyarakat yang lebih aman dan mandiri.

Namun keunggulan tersebut perlu diperhatikan dan diatur dalam berbagai tahapan pengembangan pembangunan wilayah agrobisnis dan pertanian yang selama ini mengekstraksi hasil alam. Hal ini harus berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi hasil secara efektif. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan berbasis tata ruang agropolitan sebagai titik awal menuju gerbang pertumbuhan dan pemerataan demi keadilan dan kesejahteraan.

Percepatan dan Perluasan Tantangan percepatan dan perluasan pembangunan itu ada pada penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan agropolitan dengan syarat memiliki spektrum mudah terjangkau dan bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Selain itu juga, hal-hal yang harus mendapat perhatian utama terlebih dahulu adalah infrastruktur dalam mendorong volume konektivitas antar wilayah dan daerah sehingga agenda utama percepatan dan perluasan pembangunan agropolitan itu berproduksi dengan baik.

Penyediaan infrastruktur konektivitas akan menurunkan biaya transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, regulasi (aturan) serta biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan laju gerak kegiatan agropolitan tersebut.

Selain itu juga, kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan infrastruktur dasar pembangunan.

Jika pada tahun 2010 sebanyak 53 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, maka BPS memprediksi bahwa pada tahun 2025 penduduk di kawasan perkotaan akan mencapai 65 persen.

Maka oleh karena itu, penataan ruang agropolitan pada pedesaan dan perkotaan merupakan proses penting dari suatu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terhadap wilayah yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomis.

Sementara kalau kita review secara ilmiah bahwa tata ruang menjadi wujud struktur ruang yang dikategorikan secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Yang dimaksud dengan struktur ruang adalah jaringan sarana dan prasarana yang mempunyai fungsi pokok dan mengatur kegiatan partisipasi sosial masyarakat. Sementara pola ruang yakni pendistribusian rencana penataan ruang dalam suatu wilayah agar di integrasikan dalam bentuk koordinatif. Sedangkan perencanaan tata ruang merupakan metode pelayanan sektor publik (masyarakat) untuk mengatur penyebaran aktivitas dalam ruang wilayah berskala variatif.

Sehingga tata ruang agropolitan merupakan fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi maupun pengendalian agar paradigma pembangunan mempunyai orientasi yang jauh bertahan untuk masa depan dan berkelanjutan. Dengan demikian, tugas mendesaknya adalah mengakselerasikan konsep pembangunan yang diatur melalui peraturan bersama yang disesuaikan dengan peraturan lainya tentang spesifikasi agro-nya, misalnya pariwisata, pertanian, agrobisnis, ekonomi dan lingkungan atau lahan. Mengapa harus diatur secara spesifik dengan aturan yang berbeda sesuai aspeknya ? karena memang selama ini hanya mengatur dengan satu aturan saja sehingga sangat sulit dalam membentuk kegiatan koordinasi dan percepatan rencana. Tentu cara seperti ini merupakan upaya maksimalisasi peningkatkan harmonisasi pembangunan dan partisipasi masyarakat lebih terbuka.

Penataan Tata Ruang Sesuai dengan definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari European Regional (Spatial Planning Charter), metode ini sebenarnya diadopsi pada tahun 1983 oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas Regional Planning (CEMAT), yang berbunyi, adalah “Perencanaan tata ruang memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama.”

Berdasarkan penyerapan permasalahan pembangunan di berbagai wilayah bahwa pembangunan tata ruang agropolitan merupakan strategi alternatif dalam memberikan solusi kongkrit terhadap seluruh sumber – sumber penghidupan untuk kesejahteraan masyarakat. Agropolitan diartikan sebagai stimulus awal hingga berlanjut yang memberikan faktor fungsional dari sektor pertanian, industry, pariwisata dan agribisnis dengan membentuk tata ruang secara sistematis dan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang bahwa perencanaan tata ruang berkedudukan sangat strategis untuk melandasi tahap-tahap yang perlu dilaksanakan secara cer-

mat. Tata ruang merupakan aspek penting dalam pendistribusian rencana kebijakan pembangunan agropolitan di suatu wilayah yang merupakan agenda yang tidak terpisahkan dalam tahapan pengaturan proses pengembangan wilayah di suatu kawasan yang berbasis agropolitan. Hal ini bersifat sektoral yang saling berkaitan langsung antara tahapan kebijakan dan regulasi (aturan) dengan pertimbangan atas seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pengembangan kegiatan agropolitan tersebut.

Di samping itu, tata ruang agropolitan dapat tumbuh berkembang dan berkelanjutan atas jaminan keunggulan fungsi dan peran manajerial sehingga diharapkan mampu melayani maupun mendorong pusat kegiatan agropolitan berbasis pada berbagai aspek, seperti pertanian, industry, dan agrobisnis. Tentu program percepatan dan perluasan (pengembangan) kegiatan agropolitan berhubungan langsung dengan sistem pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat propinsi (RTRW Propinsi) dan kabupaten (RTRW Kabupaten). Karena memang hal ini merupakan kesepakatan bersama tentang pengaturan ruang wilayah agropolitan yang harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholders agar tujuan pembangunan itu terintegrasi dengan baik dan diwujudkan.

Kemudian sama pentingnya dengan pengembangan kawasan agropolitan untuk membuka lapangan kerja yang luas, tentu berdasarkan kemampuan (skills) dan pengetahuan (knowledge) di sebagian besar daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dengan demikian, hal ini akan menjadi keuntungan besar dan kompetitif (competitive advantage). Lebih kongkrit lagi, apabila pembangunan tata ruang agropolitan itu mengusahakan potensi lokal sebagai faktor pendukung dalam proses percepatan dan perluasan sektor – sektor cepat tumbuh dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wilayah provinsi/kabupaten/kota demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. (*)

Kondusif, Nyepi di Mataram Suasana kondusif harus selalu kita jaga

*** Pasar modern yang ditutup diduga beroperasi kembali Melanggar tidak boleh jadi kebiasaan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

(Suara NTB/bul)

Dari Manajer Hotel ke Bisnis ”Fashion” EPOEL Daeng Hasanung, berdarah Sulawesi dan Bali, lahir di Labuhan Lombok, Lombok Timur (Lotim) sekitar tahun 1965 lalu. Boleh dibilang cukup kreatif dalam berwirausaha, dengan modal ilmu formal yang ditimbanya di Prancis sekitar tahun 1990-an lalu. Kini ia menekuni bisnis di bidang desainer fashion, dan memiliki jaringan pasar hingga ke luar negeri.

Uniknya lagi, bisnis yang ditekuninya sekarang ini, telah mampu menggeser aktivitasnya dari seorang General Manager di beberapa hotel di Lombok, dengan alasan kembali pada hajat awal untuk mengembangkan hobi. Bukan karena persoalan kurangnya pendatapan, tetapi sebagai manusia, wajar katanya ada rasa jenuh yang sewaktu-waktu pasti datang.

“Mungkin karena dasarnya hobi dan bakat, saya kemudian menggeluti dunia fashioan untuk desainernya. Karena saya pikir untuk kerja di hotel adalah karena adanya panggilan dan adanya kesempatan,” cetus Epoel, biasa panggilan akrabnya, saat ditemui Suara NTB, Rabu (13/3).

Sekitar tahun 1992, cukup aktif di dunia pariwisata. Selama beberapa tahun, beberapa hotel ia pimpin. Tetapi kesempatan itu dianggapnya sebagai langkah untuk mengenalkannya pada relasi yang cukup luas, dan hal itu dianggap sebagai peluangnya untuk mengembangkan bisnis yang diimpikannya.

Kecintaannya pada dunia fashion, tetap ia landaskan pada hobi, sehingga selama perjalanan karirnya di dunia pariwisata, Epoel tetap fokus membina beberapa perajin tenun. Produksi-produksi tenun dari perajin inilah, yang kemudian ia desain dan kombinasikan menjadi model-model pakaian yang trendi.

Di jalan Pariwisata 37 Mataram, sekarang rumahnya dijadikan sebagai sentra bisnis dengan 28 orang pegawainya diposisikan dari memotong, menjahit, menyulam, dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan konveksi. Hanya saja produksinya tergantung pesanan dan tidak dalam skala besar.

Model-model desainnya ia fokuskan untuk gaun, dengan ciri khas dan keunikan kain tenun Lombok yang didesainnya, pesanannyapun tidak saja dari dalam negeri. Bahkan ada rekan bisnisnya yang khusus menagani pemasaran di Berlin, Jerman.

“Permintaannya dikirim dalam bentuk pakaian jadi, dan kiriman biasanya tergantung permintaan. Untuk dalam negeri biasanya paling banyak permintaan kalau ada pameran-pameran,” kata lelaki berbadan tegap ini.

Meski tergolong bisnisnya besar, namun sistem pemasaran masih mengandalkan relasi dan customer-nya, artinya mengedepankan sistem informasi dari mulut ke mulut. Tetapi hal itu dianggapnya sangat efektif.

Dari sisi penghasilan, yang terpenting menurutnya, mengembangkan bisnis tergantung sejauh mana ketekunan dalam menjalankannya. Karena patokannya, bisnis kacangpun kalau dijalankan dengan tekun dan ikhlas, penghasilannyapun tentu Epoel Daeng Hasanung besar. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Turun, Target Pembelian Tembakau Virginia Lombok Selong (Suara NTB) Musim tanam tahun 2013 ini, tembakau virginia Lombok kembali mengalami penurunan target produksi. Berdasarkan hitungan target pembelian perusahaan, tahun ini yang akan dibeli hanya 20.966,54 ton. Menurun dibandingkan target tahun sebelumnya, 24.073 ton.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pimpinan perusahaan budidaya tembakau virginia Lombok bersama sejumlah kalangan bidang pertembakauan yang dipimpin Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy di Selong, Rabu (13/3).

Meski diketahui, pada musim tanam tahun 2012 lalu mampu terealisasi pembelian sebanyak 27.130 ton. Keberhasilan capaian pembelian yang dihitung juga dari jumlah petani swadaya itu tidak bisa menjadi dasar penghitungan target pembelian selanjutnya.

Menyadari fakta itu, Bupati Sukiman mengingatkan para petani untuk berkoordinasi dengan perusahaan. Petani diminta tidak lagi berspekulasi.

Tidak diinginkan pada musim tanam 2013 ini, ada tembakau petani yang tidak terbeli. “Tidak ada lagi ke depan petani yang menanam sekehendaknya sendiri,” tegas Bupati.

Disebutkan, di antara perusahaan yang akan melakukan pembelian yang tentunya dari petani adalah, PT ELI sebanyak 6.500 ton, PT AOI sebesar 3.177 ton, PT Sadhana Arifnusa sebesar 2.900 ton, PT Djarum 2.571,69 ton, CV Tresno Adi 1.450 ton. Total dari seluruh perusahaan 20.966 ton.

Pada musim tanam 2013 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, bulan Mei mendatang sudah mulai penanaman tembakau. Perencanaan penananam tembakau diingatkan harus sesuai dengan target

pembelian sehingga tidak ada tembakau yang tidak terbeli.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lotim, Lalu Wirentanus menyebut untuk jumlah oven pun mengalami penurunan. Dari 11.438 pada tahun sebelumnya saat ini mencapai 10.566. Data terakhir itu tidak jauh berbeda dengan angka pada tahun 2009 lalu, yakni dengan jumlah oven 10.502. Sementara jumlah pemilik oven tercatat 8.747 orang. Sedangkan jumlah kelompok tani 820 kelompok dengan jumlah petani tembakau mencapai 32.242 orang.

DBH-CHT Selanjutnya, bagi petani tembakau virginia Lombok di Lombok Timur (Lotim) ini ada tam-

(ant/bali post)

Perusda NTB Berpeluang Kelola Asuransi TKI Mataram (Suara NTB) Beberapa pihak PJTKI telah meminta Pemprov NTB, agar berusaha mengambil alih pengelolaan asuransi TKI yang dikelola oleh pusat, karena nilainya cukup besar. Sementara klaim pembayarannya relatif kecil setiap tahun.

Salah satu cara yang bisa dilakukan daerah adalah, perusahaan yang dimilikinya agar membangun kerjasama dengan pihak konsorsium di tingkat pusat.

“Kalau daerah yang akan mengambil alih langsung, tidak bisa, apalagi di NTB belum ada perusahaan asuransinya. Terkecuali perusahaan yang dimilikinya (Perusda) dapat berkoordinasi dan membangun kerjasama dengan Konsorsium, itu baru bisa,” terang Ketua Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB, H. Muazzim Akbar, dikonfirmasi, Rabu (13/3).

Menurutnya, kerjasama ini hendaknya segera dibangun dengan pihak konsorsium, melalui MoU yang jelas, sehingga pengelolaan sepenuhnya tidak lagi ada pada tingkat pusat, melainkan daerah

akan mampu berperan lebih maksimal untuk para TKInya. Diantaranya dengan realisasi klaim yang lebih cepat, dan pengurusannya tentu tidak seperti di pusat, selain perlindungan yang lebih cepat tentunya.

Pada tahun 2012 lalu, disebutkan jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri mencapai 40 ribuan, mencakup negara tujuan Malaysia, dan Timur Tengah. Terjadi penurunan kuantitas dari tahun 2011, yang mencapai 60 ribuan TKI. Hal itu diakibatkan, adanya moratorium (penghentian sementara), khusus untuk negara Timur Tengah.

Dari jumlah tersebut, satu TKI dikenakan Rp 400 ribu untuk asuransinya. Jika dikalikan, nilainya mencapai Rp 16 miliar pada tahun lalu. Sementara klaim yang dibayar, urai Muazzim mencapai Rp 2,5 miliar. Sisa dari klaim tersebut adalah menjadi kewenangan dan pengelolaan sepenuhnya oleh pusat.

Jika setiap tahun jumlah sisa klaim yang sudah dibayar, dikelola langsung oleh daerah melalui Perusdanya,

maka tidak kecil manfaat yang didapatkan secara ekonomis. ”Tentu akan sangat menguntungkan kalau dikelola langsung oleh daerah, daripada di pusat. Karena semuanya tentu akan lebih cepat di sini, selain nilai lebihnya secara ekonomis,” demikian disebutkannya.

Diterangkannya, asuransi TKI melihat potensinya, tidak bisa dikelola oleh satu perusahan asuransi. Untuk itu, dibentuklah konsorsium yang anggotanya adalah sepuluh perusahaan asuransi.

Tiga perusahaan kata Muazzim bergerak di bidang asuransi life. Sementara tujuh perusahaan lainnya adalah asuransi general.

Artinya masing-masing asuransi, ada yang khusus menangani masalah TKI yang meninggal, kecelakaan, gaji tidak dibayar dan sebagainya.

Dengan konsorsium ini, katanya semua kebutuhan asuransi yang diharapkan TKI dapat ter-cover.

“Untuk perusahaan asuransi yang ada di NTB, ada satu cabang asuransi, tetapi menangani semua jenis asuransi,” katanya. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SANGGAR SENAM

bahan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang siap digelontorkan. Besarannya Rp 14,5 miliar. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 11,5 miliar.

Bupati Lotim menegaskan, Rp 14,5 miliar tersebut akan diperuntukkan bagi pengadaan bibit tembakau virginia untuk petani tembakau. Dana akan ditransfer ke rekening perusahaan. Selanjutnya pihak perusahaan akan membagi-bagikan kepada petaninya bibit secara gratis. Persoalan bibit dipandang penting untuk diatasi.

Pasalnya, bibit menjadi salah satu hal yang menimbulkan masalah di kalangan petani.

Dana tersebut juga akan diberikan kepada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan lembaga lain yang bergerak di bidang pertembakauan. Sisanya selanjutnya akan diperunttukkan bagi pengadaan bahan bakar. Dimana, persoalan bahan bakar sejauh ini masih dipandang menyisakan masalah.

Alternatif bahan bakar yang akan diadakan adalah cangkang sawit dan cangkang kemiri serta sejumlah bahan bakar lainnya. Lebih jauh soal bahan bakar ini akan dibahas secara intensif.

Berikut soal komponen kegiatan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lotim yang sumber dananya dari DBHCHT diingatkan Bupati hendaknya bisa menyentuh langsung penggunaannya ke tengah petani. Dicontohkan, dalam hal pembuatan jalan usaha tani disarankan dikelola dengan sistem padat karya.

Persoalan lainnya yang tersisa dalam praktek budidaya dan jual beli tembakau virginia ini, adanya dugaan permainan grade. Menyikapi hal ini, Pemkab Lotim berencana membentuk tim evaluasi dan pengawasan terhadap grade. Dipastikan, tim yang terbentuk tidak akan bertentangan dengan kepentingan perusahaan. (rus)

Harga Bumbu Dapur di KLU Melonjak

KERAJINAN BUAH MAJA - Amaq Dane (49) menunjukkan tusuk konde yang terbuat dari batok buah maja di Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah. Kerajinan tusuk konde bermotifkan ukiran khas Lombok itu selanjutnya dijual kepada sejumlah wisatawan yang berkunjung ke dusun tersebut seharga Rp. 5.000 per buah.

SPARE PART

Halaman 7

ACCESORIES

BATIK

EVENT ORGANIZER

Tanjung (Suara NTB) Harga sejumlah komoditi bumbu dapur di pasar tradisional Lombok Utara mulai melonjak tajam. Bawang Merah, Bawang Putih dan cabai rata-rata mengalami kontraksi harga di luar jangkauan paritas daya beli masyarakat.

Pantauan Suara NTB di pasar Gondang, Rabu (13/3), harga bawang merah dan bawang putih tercatat yang paling tinggi inflasinya dengan harga jual eceran per kilogramnya Rp 40 ribu dan Rp 50 ribu. Sedangkan harga cabai berkisar antara Rp 52 ribu sampai Rp 53 ribu per kilogramnya.

“Kenaikan harga ini sudah berlangsung sekitar seminggu ini,” imbuh Bi Ar, seorang pedagang Sembako di pasar Gondang.

Kenaikan harga komoditi yang sama juga berlaku di pasar tradisional Tanjung.

Pengakuan pedagang sembako keliling, Jalal, mengatakan kenaikan harga bawang merah, bawang putih di Tanjung berkisar di harga yang sama.

Harga beli eceran sebelum mengalami lonjakan, kisaran harga beli komoditi tersebut berada di kisaran Rp 30 ribu Rp 35 ribu per kg. “Saya sampai tidak berani beli, karena pembeli rumahan menawar terlalu rendah,” ujarnya.

Di tingkat konsumen,

kenaikan harga yang sangat ekstrem ini dikeluhkan. Bu Echa ditemui usai membeli bumbu-bumbuan mengakui kenaikan harga ini menyulitkan pengelolaan keuangannya. Sebulan, biaya keperluan dapur yang tadinya berkisar Rp 700 ribu meningkat menjadi Rp 1 juta rupiah akibat inflasi ini.

“Kenaikan harga ini otomatis menurunkan daya beli. Tadinya dengan Rp 700 ribu, sudah bisa memenuhi kebutuhan selama sebulan, sekarang harus ditambah. Apa-apa serba mahal, harganya naik terus,” keluhnya.

Konsumen lainnya yang mengeluhkan hal serupa, Anisa, meminta kepada pemerintah untuk menganalisa kenaikan harga ini. Setidaknya pemerintah harus mengawasi agar tata niaga komoditi ini tidak terjadi akibat ulah spekulan pasar. Akan halnya kelangkaan pada komoditi lain yang pernah terjadi, Anisa mengkhawatirkan terjadinya penimbunan pada pelaku pasar grosiran.

“Ibu-ibu seperti kami ini sangat mengharapkan agar harga cabai tidak tembus di atas Rp 100 ribu seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah kami harapkan turun tangan melihat kondisi ini,” imbuhnya. (ari)

Tuntutan Buruh akan Disampaikan ke Menteri Giri Menang (Suara NTB) Kepala Cabang PT. Pelindo Indonesia III cabang Lembar Drs. Mujianto menegaskan, terkait tuntutan buruh yang melakukan aksi mogok karena merasa diambil lahan pencahariannya ditanggapi serius oleh pihaknya. Hasil pertemuan dengan para buruh dan pihak terkait lainnya, berisikan tuntutan agar petikemas dikurangi kuotanya akan disampaikan langsung ke Menteri Perhubungan. Karena, persoalan buruh jelasnya menjadi kewenangan pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Pusat atau Menteri Perhubungan.

Dijelaskan, semua tuntutan dari buruh yang disampaikan ke Pelindo dalam dua kali pertemuan menjadi bahan untuk dilaporkan ke Menteri. Beberapa tuntutannya, agar pekerjaan buruh tetap, yang artinya operasional petikemas perlu diatur dan disesuaikan. “Semua masalah ini akan kami bawa langsung ke Menteri untuk dibicarakan langsung,” ungkap Mujiono, Selasa (12/3).

Dikatakan, pihak yang mempunyai otoritas untuk memutuskan jalan keluar masalah ini adalah pemerintah pusat selaku pemegang saham Pelindo yang mengoperasikan petikemas di Lembar. Untuk menuntaskan masalah ini, pihaknya akan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian terkait.

Pihaknya dalam hal ini tidak punya kewenangan untuk me-

mutuskan masalah ini.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Lembar, Rusni, menyambut baik langkah Pelindo yang merespon tuntutan para buruh. Pelindo katanya punya iktikad baik untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan para buruh. “Pelindo punya iktikad baik, kami senang kalau masalah ini disampaikan langsung ke Menteri,” imbuhnya.

Seperti diketahui, aksi demonstrasi dan mogok kerja ratusan buruh bongkar muat dua minggu lalu menyebabkan pelayanan di pelabuhan bongkar muat lumpuh total.

Bahkan akibat akibat aksi mogok Rabu (27/2) lalu, pihak perusahaan dan pengusaha, para buruh serta pihak angkutan mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp 50 juta.

Rata-rata per hari, jumlah kapal bongkar muat yang berlabuh sebanyak tiga sampai empat unit dengan rata-rata per hari bisa membongkar mencapai 1.000 ton. Penghasilan para buruh jika membongkar 1.000 ton saja mencapai Rp 12 juta per kapal, dengan perhitungan per kapal jumlah tenaga kerjanya sekitar 80 orang. Upah inipun berbeda antara ongkos bongkar semen dan pupuk.

Pertemuan antara kedua belah pihakpun telah dilakukan beberapa kali. Sejumlah keputusan dihasilkan dari pertemuan. (her)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

TRAVEL

TRUSS

PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OBEISTAS

RUMAH MAKAN

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

Pembuktian Roura, Keyakinan Villa ROURA memberi bukti sebagai sosok yang bekerja sepenuh hati dengan meracik strategi apik untuk mengalahkan AC Milan. Roura beranggapan bahwa mengalahkan Milan 4-0 memang tidak normal bagi tim tertentu, tapi tidak bagi Barcelona. Ia seakan menggarisbawahi ujaran bahwa kemenangan hanya dapat diraih dengan keyakinan dan kesungguhan berkarya.

Roura berada di bench Blaugrana, di saat pelatih dan manajer Tito Vilanova berada di New York untuk menjalani perawatan kanker kelenjar ludah. Di leg pertama, Barcelona kalah 0-2, sementara di laga leg kedua, pasukan Roura tampil impresif dengan terus menekan pasukan asuhan Massimiliano Allegri.

“Mereka tim yang besar dan telah terbukti kami menghadapi kesulitan di leg pertama,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Football Italia. Ketika mengomentari penampilan Lionel Messi, ia menyatakan, “Messi banyak menerima kritik belakangan ini, termasuk para pemain lainnya. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami menjawab keraguan itu.”

“Ia (Messi) pemain yang sangat istimewa. Faktanya, ia bermain sepak bola bersama kami dan mampu mencetak gol,” katanya. “Kemenangan ini sangat penting bagi Vilanova. Ia telah berusaha keras untuk pulih dari sakit di New York. Ia sesegera mungkin kembali ke sini. Kami senang dengan hasil kemenangan di ajang Liga Champions ini, dengan begitu kami dapat menyambut dia (Vilanova) dengan tangan terbuka,” kata Roura.

Kemenangan Barcelona tersebut terasa istimewa karena dijiwai oleh bara keyakinan bahwa di seberang sana bakal bersua dengan kemenangan. Itu yang dirasakan dan dikatakan oleh penyerang Barcelona David Villa. Villa bersama dengan rekan-rekannya sedari awal sudah menggenggam keyakinan bahwa hanya kemenangan yang dapat menghantar kepada gerbang kejayaan Barca.

Keyakinan sepenuh hati Villa itu tercetus ketika kembali membela Barcelona setelah ia mengalami patah kaki. Villa mengalami patah kaki ketika bertanding di final Piala Dunia klub pada 2011. Sebuah penantian panjang bagi Villa, sebagaimana dikutip dari laman Marca.

Villa menyumbang satu gol bagi Azulgrana ketika pasukan Jordi Roura itu melaju ke babak perempat final Liga Champions, setelah menghajar AC Milan 4-0 pada leg kedua babak 16 besar di Camp Nou, Selasa atau Rabu dinihari.

Kekalahan mengejutkan itu akhirnya menyingkirkan Milan karena kalah 2-4 secara agregat.

Villa mencetak gol setelah menguasai umpan cemerlang dari Xavi. Di sisi kanan dalam kotak penalti lawan, Villa dengan kaki kirinya melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang Milan yang dikawal Abbiati. Kehadiran Villa yang bermakna itu bukan tanpa gunjang-ganjing. Sebelumnya ia sempat diterpa isu bahwa ia akan hengkang dari Barca dan merapat ke Liga Primer. “Kami yakin sedari awal menit-menit pertama pertandingan,” kata Villa sesudah pertandingan.

Soal keyakinan para punggawa Barca yang tidak pernah menyerah ini juga diamini oleh kubu lawan. “Mereka tahu bahwa hanya dengan mencetak tiga gol, maka mereka dapat lolos. Keyakinan ini yang mereka anut untuk terus menekan kami,” kata Massimo Allegri yang membesut AC Milan. (ant/bali post)

”

Hari ini kami menunjukkan bahwa kami menjawab keraguan itu

Jordi Roura (Suara NTB/ist)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

Hancurkan Milan, Barca Melenggang Barcelona AC Milan terpaksa harus tersingkir dari Liga Champions, setelah takluk 0-4 dari Barcelona dalam laga leg kedua babak 16 besar, Rabu dini hari.

Walau menang 2-0 pada leg pertama namun secara agregat Milan kalah 2-4. Dengan hasil laga ini, Barcelona berhasil lolos ke babak perempat final Liga Champions. Kekalahan “Rossoneri” sudah dimulai sejak menit 5', babak pertama.

Lionel Messi langsung menjaringkan bola yang tidak bisa dihalau oleh kiper Cristian Abiati.

Lagi-lagi Messi menjaringkan bola menit 39', setelah mendapat umpan dari Andres Iniesta. Pemain asal Argentina itu seperti melakukan pelampiasan, karena tidak bisa mencetak gol ketika bermain tandang di San Siro.

Lalu di babak kedua, giliran gol David Villa dan Jordi Alba yang menjadi pelengkap kemenangan Barca. Keduanya memasukkan bola masing-masing di menit 55' dan 92'. Milan benarbenar tak berdaya menghadapi pasukan Jordi Roura di leg kedua ini. Dari menit awal, klub asal Italia itu benar-benar tertekan dan lebih banyak bertahan sepanjang

pertandingan.

Kekalahan ini menjadi pukulan yang cukup pahit bagi pihak AC Milan. Setelah sempat berada di atas angin karena meraup kemenangan di leg pertama , Milan akhirnya harus menerima kenyataan pahit dan mengakui kekalahan di leg kedua ajang Liga Champions.

Pengalaman ini dialami oleh pelatih AC Milan Massimiliano Allegri manakala melakoni ziarah bola kehidupan. Allegri seakan mengakui fatsun bahwa tak selamanya hidup itu selalu meraih kemenangan, dengan begitu kekalahan akan menguji keteguhan hati seseorang akan sebuah cita-cita.

Kesadaran bahwa hidup itu tidak selalu menang pada saatnya meneguhkandanmenguatkanhati Allegri. Ia mempertahankan taktik yang diterapkan kepada para punggawa Milan meski alhasil kalah dari Barcelona.

“Babak kualifikasi senantiasa menegangkan. Malam ini Barcelona tampil luar biasa, utamanya

(Suara NTB/ist)

DUA GOL - Messi mencetak gol keduanya yang mengantarkan kemenangan 4-0 Barcelona atas Milan di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (13/3) dini hari . dalam 30 menit pertama. Mereka terus menekan, dan mereka beroleh sejumlah kesempatan,” katanya sebagaimana dikutip dari Football Italia. “Di babak pertama, kami menghadapi banyak masalah, karena mereka terus menekan dan memaksa kami membuat banyak kekeliruan,” kata Allegri.

Atlet NTB Rajai Lintasan lum event tersebut merupakan ajang evaluasi prestasi para pelari pelatnas yang tengah dipersiapkan mengikuti eventevent berskala Internasional.

Karena itu keikutsertaan mereka di event bergengsi tersebut mewakili tim Pelatnas, dan ia pun tak heran PASI NTB tidak menurunkan atlet di event bergengsi tersebut, pasalnya event tersebut diprioritaskan untuk atlet pelatnas. Ia sendiri tampil di event tersebut mewakili tim Pelatnas atletik yang dipusatkan di Jakarta.

Meski tidak membawa bendera PASI NTB, namun kiprah para pelari asal NTB di event bergengsi tersebut kata Ridwan tetap saja mewakili NTB, sebab semua orang tahu mereka adalah atlet-atlet terbaik NTB. Ia sendiri mengaku sukses mempersembahkan medali emas di nomor spesialisnya 1.500 meter, dengan catatan waktu 3 menit 58 detik.

Meski sukses menyumbang medali emas, namun bagi Ridwan hasil tersebut belum maksimal. Pasalnya hasil catatan waktu yang diraihnya di event tersebut tidak sebaik yang diukirnya di PON XVIII di Riau 2012, dimana catatan yang diraih oleh atlet kelahiran Sumbawa pada PON XVIII/2012 lalu 3 menit 53 detik.

Itu artinya, catatannya menurun 5 detik. Meski hasil

man mereka sebagai pemain,” katanya juga.

“Keberuntungan telah menyambangi kami di leg pertama.

Kini kami menelan kekalahan.

Ini normal saja, karena dapat dianggap dan dicatat sebagai petaka, meski anda harus menghadapi Barcelona,” katanya. (ant/bali post)

Kejuaraan Terbuka Bola Voli Indoor

Jatim Open

Mataram (Suara NTB) Julukan pelari NTB sebagai raja lintasan sepertinya tidak saja berlaku di PON XVIII di Riau 2012. Mereka selalu menjadi yang terbaik di nomor lintasan. Buktinya, sebanyak enam pelari Pelatnas asal NTB sukses menyumbangkan tiga medali emas di nomor lari estafet 4x100 meter putra, 4x100 meter putri dan 1.500 meter putra di Kejuaraan Atletik Jatim Open di Surabaya 7-9 Maret lalu.

Tiga medali emas yang digondol oleh pelari NTB tersebut disumbangkan oleh Iswandi, Sudirman, Fadlin dan Sapwaturrahman di nomor estafet 4x100 meter putra. Meski mewakili tim estafet Pelatnas, namun keempat pelari yang turun di nomor estafet 4x100 meter putra tersebut merupakan atlet asal NTB. Medali emas selanjutnya disumbangkan Ridwan di nomor 1.500 meter putra, selain itu satu-satunya atlet putri NTB, Nurul Imaniar, yang perkuat tim estafet 4x100 meter putri Pelatnas juga berhasil mempersembahkan medali emas.

Ridwan yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (13/3) kemarin menjelaskan bahwa kejuaraan atletik yang berlangsung selama tiga hari di Surabaya itu diikuti oleh sejumlah atlet-atlet pelatnas, mak-

“Kalah memang mengecewakan bagi klub dan fans. Mereka pantas berharap kepada kami agar memperoleh hasil positif.

Malam ini kami bertanding melawan Barcelona yang tampil perkasa. Kami terpukul ketika tertinggal 0-3,” katanya. “Tim ini perlu bertumbuh. Pertandingan ini amat berguna bagi pengala-

yang diraih oleh Ridwan belum memuaskan, namun Pengprov PASI NTB patut berbangga, sebab walaupun Ridwan gagal mempertajam limit waktunya, masih ada kebanggaan di nomor 4x100 meter putra, dimana tim estafet 4x100 meter putra Pelatnas yang didominasi oleh empat atlet NTB telah sukses mempersembahkan medali emas. Hasil ini membuktikan para sprinter NTB masih menjadi raja di nomor lintasan.

“Tidak hanya meraih medali emas. Catatan limit waktu yang diukir tim estafet 4x100 meter putra itu nyaris menyamai rekor PON,” ucap Ketua Pengprov PASI NTB, H. Asyad Gani yang dikonfimasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (13/3). Dibagian lain Arsyad menambahkan bahwa, PASI NTB tidak mengirim atlet di kejuaraan tersebut, pasalnya event tersebut merupakan ajang evaluasi atlat-atet pelatnas, sehingga pesertanya adalah altet pelatnas.

Dalam hal ini atlet NTB yang mengikuti event tersebut adalah atlet yang mengikut Pelatnas di Surabaya dan di Jakarta. Ia menambahkan bahwa PASI NTB baru akan mengirim atletnya di Kejurnas Atletik Jatim Open yang di gelar oleh PB PASI, 5 April di Surabaya mendatang. (fan)

Puluhan Tim Sudah Mendaftar

Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Terbuka Bola Voli Indoor yang akan digelar Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, 16 31 Maret mendatang cukup diminati oleh kalangan klub bola voli Indoor di NTB. Hingga, Rabu (13/3) kemarin terdapat 26 klub yang sudah mendaftar. Jumlah ini belum termasuk klub dari Pulau Sumbawa.

Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari melalui Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PBVSI NTB, H. Effendi, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (13/3) kemarin mengatakan panitia telah menyiapkan secara maksimal penyelenggara event tersebut. Termasuk rapat untuk persiapan technical meeting dan agenda kejuaraan voli sudah disiapkan dengan baik.

Rencananya technical meeting akan dilakukan tanggal 15 Maret di GOR 17 Desember Mataram, selanjutnya kejuaraan rencananya akan dibuka oleh Gubernur NTB. Begitu juga dengan persiapan arena pertandingan dan fasilitas pertandingan sudah dipersiapkan dengan baik. Selain itu untuk biaya akomodasi dan transportasi rencananya akan diserahkan sepenuhnya ke masing-masing peserta. Dalam

hal ini, panitia akan membantu pelayanan saja.

Dikatakannya, penyelenggaraan kejuraan bola voli yang memperebutkan total uang hadiah Rp 50 juta dan piala bergilir PBVSI NTB itu mengundang minat klub-klub bola voli se NTB. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyak jumlah klub yang akan mendaftar mengikuti event bergengsi tersebut.

“Sampai saat ini terdapat 26 tim yang sudah mendaftar. Jamlah tim voli yang telah mendaftar ini sebagian besar dari klub-klub bola voli asal Pulau Lombok saja.

Sementara tim dari Pulau Sumbawa belum banyak yang mendaftar,” ucapnya.

Dikatakannya, sebanyak 26 tim yang sudah mendaftar itu terdiri dari 20 tim voli putra dan 6 tim voli putri. Jumlah tim voli putra yang mendaftar masih didominasi oleh klub voli di Pulau Lombok, begitu juga dengan tim voli putrinya masih didominasi dari Pulau Lombok. Menurutnya, jumlah tim yang mendaftar untuk mengikuti event tersebut masih akan bertambah, pasalnya cukup banyak tim dari Pulau Sumbawa yang belum mendaftar. “Mereka (tim voli dari Pulau Sumbawa-red) masih dalam perjalanan menuju Mataram, kemungkinan akan tiba di Mataram besok,” ucapnya. (fan)

KURSUS Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 14 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Puluhan Ribu Warga KLU Antre Program Biogas

SOLUSI Bersinergi dengan Baik KETUA DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan dalam kegiatan pembangunan semua pihak harus dapat membangun sinergi dengan baik. Sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.

Semua memiliki peranan yang sangat penting.

“Pembangunan ini butuh support dari masyarakat,” terang Rohmi dalam pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lotim di Selong, Rabu (13/3) kemarin. Kakak kandung Gubernur NTB ini menganalogikan antara masyarakat dengan pemerintah itu seperti ular. Antara kepala dengan ekor saling mendukung sehingga bisa berjalan dengan sempurna.

Rohmi menjelaskan tentang analoginya, kepala ular tidak akan bisa bergerak tanpa dorongan dari ekor. Ketika sang ekor protes lalu melilitkan ekornya di pohon, sang kepala tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, ketika sang ekor ini berjalan jadi depan tanpa kepala, akan terjadi musibah. Mengaca pada analogi ular diingatkan Rohmi, semua pihak harus saling mendukung untuk bisa mencapai kemajuan.

Sejauh ini di Kabupaten Lotim, diakui Rohmi sudah banyak program yang dijalankan. Namun ia mengingatkan masih banyak kekurangan yang harus dikerjakan. Program yang digelontorkan pemerintah ditekankan harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat.

Apa yang diikhtiarkan bersama untuk kemajuan harus mengedepankan aspek pelayanan terhadap masyarakat.

Disebutkan Rohmi, dalam hal pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Semuanya harus bermuara pada sistem pelayanan yang baik. (rus) Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/rus)

Bupati Klaim Lotim Kunci Kemajuan NTB Selong (Suara NTB) Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai 1,2 juta jiwa, terbanyak dibandingkan sembilan kabupaten/kota lain se NTB menempatkan gumi selaparang ini sebagai barometer. Bahkan, Lotim bisa dikatakan sebagai kunci kemajuan bagi NTB. Jika Lotim sejahtera, maka sekaligus NTB akan sejahtera.

Demikian disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim) H.M. Sukiman Azmy dalam acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Lotim di Selong, Rabu (13/3) kemarin.

Sukiman mengklaim, selama kepemimpinannya sudah banyak kemajuan yang dicapai. Antara lain dibidang pendidikan yang dilihat dari indikator angka putus sekolah perbandingan dari awal kemepimpinannya hingga berakhir 2013 ini, sudah menorehkan hasil cukup menggembirakan.

Tingkat SD, angka putus sekolah menurun drastis dari fakta 0, 31 persen pada tahun 2008 menjadi 0,09 persen ditahun 2012.

Tingkat SMP dan SMA sederajat pun mengalami penurunan cukup besar. Masing-masing 1,14 persen pada tahun 2008 menjadi 0,83 persen pada tahun 2012 untuk tingkat SMP dan 1,14 persen ke 0,94 persen untuk tingkat SMA sederajat.

Dari sisi angka lulusam, tingkat SD yang sebelumnya masih tersisa 12 persen belum lulus, terakhir mampu diluluskan hingga 100 persen. Tingkat SMP dan SMA sederajat mendekati angka kelulusan yang sempurna, yakni masih rata-rata 99 persen.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, sebagian besar jalan di Kabupaten yakni sepanjang 1.073 km, sebanyak 80 persen jalan sudah cukup bagus. Sisanya siap akan dituntaskan. Semua kemajuan yang telah dicapai dipandang bupati masih minim publikasinya. Ia pun menyinggung para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lotim yang minim sosialisasi keberhasilan pemerintah.

Sedikit disindir Bupati, khusus jalan-jalan provinsi yang ada di Lotim. Sejauh ini dinilai klaimnya sebagai jalan provinsi namun tidak pernah tersentuh pemeliharaan jalan.

Dikemukakan, semua ruas jalan di Kota Selong merupakan jalan provinsi. Namun sejauh ini dana pemeliharaan masih terbilang minim.

Di luar kota Selong, disebutkan antara lain jalan dari Desa Denggen-Pancor, Rempung -Pancor, Sekarteja-Pancor dan paling penting ekonomi utama masyarakat, SembalunSuela butuh sentuhan segera. Permintaan Bupati, Pemprov NTB bisa segera memprioritaskan pembangunan jalanjalan yang strategis. Jalan yang selama ini menjadi satusatunya jalur perekonomia masyarakat.

Pujian ke TGB Selanjutnya, di momentum pembukaan acara perencanaan pembangunan yang akan dilaksanaan eksekutif 2014 mendatang itu, bupati Sukiman Azmy kembali melayangkan pujiannya kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA. Bagi Sukiman, TGB merupakan sosok yang luar biasa.

Sejauh ini dinilai tidak ada sosok yang seperti TGB. Ketua Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan itu katanya sangat mengerti semua persoalan dan bisa menghadirkan solusi menyelesaikan persoalan tersebut. Apa yang disampaikan selalu kontekstual. Selaku tokoh muda yang sudah mendapat gelar doktor dengan predikat summacumlaude TGB selalu tampil energik. (rus)

(Suara NTB/rus)

MUSRENBANG - Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy memberikan sambutan saat pembukaan Musrenbang di Selong, Rabu kemarin. Tampak jajaran Muspida Kabupaten Lotim.

Tanjung (Suara NTB) Antusias masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk program Biogas cukup besar. Belum lagi program Biogas untuk tahun 2013 terealisasikan, antrean warga yang meminta dibuatkan tungku kompor kotoran sapi tersebut sudah memanjang. Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan memperkirakan jumlah warga yang masuk waiting list program ini mencapai angka puluhan ribu orang.

“Kita belum mendata secara riil, tetapi secara parsial di kelompok sudah ada yang antre dengan menyodorkan fotokopi KTP. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang,” kata Kepala DPPKKP KLU, Hermanto, melalui Kepala Bidang Peternakan, Adi Wibawa, S.Pt., kepada Suara NTB, Senin (11/3).

Dijelaskan Adi Wibawa, hingga saat ini sudah tercatat 185 unit kompor biogas yang beredar di KLU, terbanyak di Kecamatan Kayangan, tepatnya Desa Pendua dan Desa Sesait dengan capaian 100 unit.

Sementara sisanya beredar di beberapa desa di Kecamatan lain di KLU. Untuk tahun ini, Pemda KLU akan mengalokasikan jumlah 2 paket biogas dengan total angka sementara mencapai 207 unit.

Jumlah tersebut terakumulasi dari program biogas yang ada di Dinas PU Tamben KLU, Kantor

Lingkungan Hidup, Hipos, Bantuan Provinsi NTB dan DPPKKPAPBD KLU. Untuk 3 lembaga pertama, masih akan menunggu juklak dari Kementerian masingmasing agar bisa divalidasi.

“Bagi masyarakat yang berminat bisa mendaftar dengan menghubungi SKPD terkait atau melalui UPTD Dinas Pertanian di Kecamatan. Karena jumlahnya terbatas, dinas hanya akan menerima pendaftaran tetapi verifikasi penerima dilakukan oleh Hipos,” jelas Adi. Adi mengatakan manfaat biogas sudah dirasakan oleh masyarakat KLU. Selain sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, biogas juga dimanfaatkan sebagai sumber listrik pada jam tertentu di kala listrik tidak menyala. Bagi Dinas Pertanian yang di dalamnya bergabung Perkebunan dan Kehutanan, Adi menilai biogas dapat menghindarkan warga dari aksi pembabatan

hutan untuk kayu bakar (memasak). Terlebih jaminan/garansi kompor biogas relatif cukup lama, 3 tahun. Sementara garansi tungku hingga 25 tahun.

Adi berharap, animo masyarakat yang sangat tinggi ini akan mendorong Pemangku kebijakan terutama di Provinsi dan Kementerian untuk mengalokasikan program Biogas di KLU sebanyak mungkin. Idealnya kata Adi, dengan antrean besar ini jumlah alokasi biogas di KLU setahun harusnya menyentuh angka di atas 1.000 kompor.

Terpisah, penerima manfaat Kompor Biogas, Siti Rukayah, kepada Suara NTB mengakui sejak menggunakan kompor biogas tahun 2010 lalu, manfaatnya yang ia rasakan sangat besar. Selain hemat energi, ia juga tidak pusing memikirkan anggaran untuk pembelian minyak tanah, LPG dan lainnya untuk memasak.

“Saya menggunakan dua ko-

(Suara NTB/ist)

BIOGAS - Siti Rukayah, menuangkan kotoran sapi untuk diolah sebagai energi biogas di belakang rumahnya, Desa Sesait. mpor dengan kapasitas tungku 6 kubik. Hanya dengan mengisi 10 kilogram kotoran sapi tiap hari, sudah bisa memakai kompor sepuasnya. Bahkan di rumah, saya memasak air untuk mandi karena cuaca dingin,” kata warga Desa Sesait ini.

Selain kompor, ia juga memanfaatkan biogas untuk menyalakan 3 buah lampu di kandang milikn-

ya. Siti mengakui, memperoleh Biogas dari program Subsidi. Untuk kompor biogas, minimal keperluan anggaran diperkirakan Rp 8 juta. Dengan share Provinsi, Hipos, dan dana di masing-masing SKPD, maka penerima manfaat hanya mengeluarkan anggaran untuk ongkos tukang, dan penyediaan material; kerikil, pasir dan batu bata. (ari)

Bupati Loteng Janjikan Mutasi Segera Digelar Praya (Suara NTB) Mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal segera digelar. Draf komposisi pejabat-pejabat yang akan mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong pascapenerapan struktur organisasi pemerintahan yang baru, diyakini sudah selesai digodok. Dimana pada mutasi kali ini, fokus perhatian Pemkab Loteng yakni untuk pejabat setingkat eselon III kebawah.

Dihadapan ratusan petani yang hadir saat penen raya benih unggul di Desa Puyung Jonggat, Rabu (13/3) kemarin, Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, FT., yang sebelum terkesan tertutup terkait rencana mutasi pejabat, mengungkapkan kalau mutasi akan digelar dalam minggu ini juga.

“Dalam satu atau dua hari kedepan, kita akan menggelar mutasi pejabat di lingkup Pemkab Loteng,” sebutnya.

Kendati demikian, Bupati enggan mengungkapkan bera-

pa banyak pejabat yang akan dimutasi. Menurutnya, mutasi memang harus dilakukan.

Sebagai upaya untuk bisa terus meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Yang akhir-akhir ini dinilai masih belum begitu optimal.

Ia mengungkapkan, selain penataan birokrasi, fokus pemerintah saat ini juga pada pemerataan pegawai pemerintahan. Pasalnya, jumlah pegawai yang dimiliki Loteng sampai saat ini cukup banyak. Dimana kalau dibandingkan dengan daerah lain, komposisi pegawai Loteng termasuk yang paling gemuk.

Sehingga kedepan, pihaknya memiliki konsep bagaiman kemudian pegawai-pegawai pemerintah yang ada akan lebih banyak ditempatkan di kecamatan-kecamatan dan desa.

Dengan harapan, bisa membaur bersama masyarakat.

Tidak kemudian hanya numpuk di kabupaten tanpa ada pekerjaan yang jelas seperti yang terjadi saat ini. (kir)

DPPKKP Akui Distribusi Pupuk Sempat Macet Tanjung (Suara NTB) Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan-Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP), tak menyangkal distribusi pupuk beberapa waktu lalu sempat mengalami kemacetan. Namun, pupuk di KLU tidak bermasalah/langka seperti yang dikhawatirkan.

“Pupuk sebenarnya tidak langka, tetapi hanya telat pengiriman akibat lambatnya penebusan oleh Pengecer. Pupuk ditebus berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Cuaca yang kurang bersahabat juga menyebabkan pupuk lamban di distribusikan dari distributor ke pengecer,” kata Kabid Pertanian, Sapdi, SP., kepada Suara NTB, Senin (11/3) di ruang kerjanya.

Sapdi mengatakan, secara akumulatif jumlah pupuk yang diperlukan warga di lima kecamatan di KLU mencapai 5.300 ton, untuk 5 jenis, yakni urea, Za, SP 36, NPK dan organik. Jumlah tersebut didasari oleh tingkat penyerapan 2012 lalu. Awalnya di tahun 2011, jumlah alokasi pupuk KLU mencapai 8.500 ton, namun faktanya, tingkat penyerapan petani lebih rendah.

Pola pemupukan untuk tanaman didasari dengan dosis tepat, tepat waktu, tepat sasaran. Oleh karena itu pula, pengecer di tiap Kecamatan diimbau untuk tetap menyediakan pupuk saat dibutuhkan oleh masyarakat petani.

“Alokasi pupuk di tiap kecamatan sudah kita hitung sesuai dengan luas area tanam. Areal baku

sawah paling luas ada di Bayan, lebih dari 3.000 ha.

Kayangan 2000-an ha dari toal 8.304 hektar areal baku sawah. Sementara untuk areal baku tanam padi saja di KLU mencapai 13 ribu ha lebih, karena ada areal yang bisa ditanam dua kali dalam setahun,” sambungnya.

Kejadian kelangkaan pupuk yang berlangsung tidak lama di Bayan, turut disesalkan Sapdi. Pihaknya bahkan langsung melakukan kontak dengan perusahaan (produsen) langsung untuk mengetahui penyebabnya. Namun dari keterangan yang diperoleh, pupuk tidak bermasalah dalam jangka waktu lama. Di KLU pun, perbedaan distributor menyebabkan kelangkaan pupuk hanya berlaku di Bayan saja.

Sapdi juga menjamin, dengan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas, harga pupuk tidak mengalami kontraksi di tingkat pengecer. Sebagaimana pupuk bersubsidi, maka harga jual eceran tertinggi (HET) mengacu pada peraturan pemerintah. Masing-masing harga pupuk di pengecer sebesar Rp 1.800,per kg urea, Za sebesar Rp 1.400,-/kg, SP 36 Rp 2.000,/kg, NPK Rp 2.300/kg, dan pupuk organik dengan HET Rp 500,- per kg.

“Kemungkinan dijual dengan harga lebih tinggi seperti agak susah, karena tata niaganya dengan sistem pasar tertutup. Petani juga tak bisa membeli ke distributor, tapi ke pengecer dengan kepastian harga yang sudah diatur,” tutup Sapdi. (ari)

(Suara NTB/rus)

SRIKAYA - Srikaya merupakan salah satu komoditi perkebunan yang bisa dihasilkan di kabupaten Lotim. Terlihat, para pedagang mulai banyak berjejeran menjajakan srikaya di sepanjang jalan menuju Dermaga Kayangan Labuhan Lombok.

PPP Dinilai Lamban Proses PAW Syahrudin Giri Menang (Suara NTB) Lambannya proses pembahasan pergantian antar waktu (PAW) Syahrudin, salah seorang anggota DPRD Lombok Barat yang divonis empat tahun dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Lobar tahun 2009 menurut Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said, S.Ag, dikarenakan parpol bersangkutan kurang responsif. Hal ini mengakibatkan proses PAW Syahrudin memakan waktu lama, sementara jika diproses dewan melalui badan kehormarmatan (BK) susah pasalnya dari pengganti bersangkutan juga kurang responsif.

“Dari partainya sendiri tidak begitu merespon, kalau ditangani melalui dewan ya bisa, cuman agak susah karena dari pengantinya sendiri juga tidak pernah merespon,” ungkap Ketua DPRD Lobar, Umar Said ketika dikonfirmasi via teleponnya.

Dijelaskan proses PAW ini ssudah sejak tahun lalu semenjak yang bersangkutan divonis. Namun prosesnya belum jelas hasilnya karena pihak Parpol tak merespon sehingga pembahasannya juga lamban. Jika pihak DPRD melalui BK menangani proses PAW ini juga sulit karena pengganti bersangkutan juga. Kurang merepon. Kondisi ini menambah lambannya proses PAW. Sementara dilain sisi, status tersangka dan divonis bersalah

seharusnya dilanjutkan dengan proses PAW. Tahun lalu pengadilan Tipikor Mataram memvonis Syahrudin empat tahun penjara, namun ia keberatan lalu mengajukan banding ke PTN Mataram.

Namun karena putusan PTN Mataram malah memberatkan bersangkutan karena tuntutan hukumannya bertambah menjadi enam tahun, maka ia mengajukan kasasi ke MA. Saat ini pengajuan kasasi itu sedang dalam di MA. Seperti diketahui, Syahrudin ditutut pidana penjara selama empat tahun dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Lobar tahun 2009. Akibat perbuatannya, anggota DPRD Lobar dari PPP diduga telah merugikan Negara sekitar Rp 571 juta dan denda Rp 100 juta serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp 450 juta.

Sementara dari pihak KPU sendiri belum menerima SK terkait permintaan PAW dari pihak dewan, dalam masalah ini KPU jelas bagian Divisi Hukum KPU Lobar, Umar Akhamd Seth tidak punya kewenangan mendesak pihak dewan untuk segerag memproses PAW Syahrudin. Hal ini menjadi keweangan dari pihak Parpol dan Dewan dalam hal ini BK untuk membahasa masalah ini. “Untuk PAW, KPU tidak punya daya paksa ke Dewan dan Parpol, karena itu kewenangan Parpol,”ujarnya. (her)

Penetapan DPT Pilkada NTB

Terkendala Rendahnya Partisipasi Parpol di Lobar Mataram (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) sedang gencar melakukan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di daerah setempat, saat ini tahapan yang dilalui pengumuman daftar pemilih tambahan mulai sejak tanggal 12 - 14 Maret. Daftar tambahan pemilih yang tidak ada namanya dalam daftar pemilih sementara (DPS), dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini KPU menuai kendala rendahnya partisipasi partai politik dan tim kampanye untuk memberikan masukan dan mendaftar namanama konstituen di lokasi Daerah Pemilihan (Dapil) masingmasing. Persoalan ini nantinya menjadi titik krusial dan kritis pada waktu penetapan DPT. Demikian disampaikan Ketua KPU Lobar melalui Divisi Sosialisasi, Suhardi ditemui di kantornya, Rabu (13/3). “Sampai saat ini belum ada parpol dan tim kampanye yang memberikan masukan, ini akan menjadi tahapan paling sensitif pada penetapan DPT nanti,” ungkapnya.

Dikatakan, tahapan pengumu-

man daftar pemilih tambahan dimulai sejak tangga 12 lalu sampai 14 Maret mendatang. Pemilih tambahan ini calon pemilih yang belum terdaftar di DPS, seperti halnyaTKIyangpergikeluarnegeri namun tidak lama kembali lagi.

Nama TKI ini akan masuk ke calom pemilih tambahan. Selanjutnya, daftar pemilih tambahan dan DPS itu akan ditetapkan menjadi DPT. Pada tanggal 22 Maret mendatang DPS dan daftar pemilih tambahan itu akan disyahkan menjadi DPT oleh PPS. Sejauh ini sebutnya, jumlah DPS yang masuk akumulasi mencapai 452. 804 orang. Sedangkan untuk daftar pemilih tambahan belum masuk dari tingkat PPS, data itu saat ini sedang direkap.

Pada tahapan penetapan DPT dan DPS ini menurutnya paling krusial dibanding tahapan lain, karena sampai saat ini belum ada satupun tim kampanye dan parpol yang memberikan masukan dalam arti memberikan data terkait nama-nama konstituennya.

Hal ini menurutnya, besar kemungkinan menjadi sengketa. “Tapi kita berupaya tidak terjadi

sengketa,” ujarnya. Persoalan ini jelasnya, akan mencuat pada waktu penetapan DPT nanti.

Untuk itu, KPU meminta dan menekan semaksimal mungkin kepada PPK dan PPS untuk mendaftar nama-nama pemilih tambahan itu. Selain itu, ia berharap agar Parpol lebih responsif dalam hal ini karena hal ini menyangkut hak dan kepentingan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pilgub mendatang.

Lebih jauh dikatakan, berdasarkan keputusan KPU pusat telah ditetapkan lima Dapil untuk Pileg mendatang. Lima Dapil itu antara lain, Dapil I masuk kecamatan Ssekotong dan Lembar sebanyak 7 kursi, Dapil II Gerung dan Kuripan sebanyak 8 kursi, Dapil III Kediri dan Labuapi sebanyak 10 kursi, Dapil IV Batu Layar dan Gunung Sari sebanyak 9 kursi serta Dapil V masuk Kecamatan Narmada dan Lingsar 11 kursi. Total kursi yang diperebutkan 45 kursi. Kenapa 45 kursi, karena jumlah penduduk Lobar mencapai 500 sampai 1 juta jiwa. (her)

SUARA NTB

Kamis, 14 Maret 2013

BUPATI SUMBAWA

PENGUMUMAN Nomor : 019/085/APP/2013 REKRUITMEN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2013-2017 Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Sumbawa merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki unit-unit usaha berupa perdagangan, percetakan, perbengkelan dan usaha borongan. Selain gedung kantor, PERUSDA juga memiliki peralatan pendukung kegiatan operasionalnya, seperti gudang barang, gudang alat, mesincetak,mesinpotongkertas,layout/setting,peralatanjilid,dumptruck,mobilpick up, peralatan bengkel, ruang cuci mobil hidrolik dan manual, mesin cuci mobil, single postliftdansnowwash,sertamesinpemecahbatu(stonecrusher). Sebagaiasetdaerah, PERUSDAKabupatenSumbawamempunyaiperananstrategissehinggawajibdikelola secara profesional, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuka kesempatan kepada para profesional untuk mengisi jabatan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2013-2017 dengan ketentuan sebagai berikut: I. PERSYARATAN 1. Warga Negara Indonesia; 2. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Sehat jasmani dan rohani serta berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun per tanggal 1 Maret 2013; 4. Tidak pernah dihukum penjara karena kejahatan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);

Halaman 11

6. Tidak pernah diberhentikan dengan “tidak hormat” dari pekerjaan; 7. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik oleh pejabat yang berwenang, seperti Sekretaris Daerah untuk BUMD atau Direktur untuk perusahaan swasta; 8. Membuat dan menyampaikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kabupaten Sumbawa; 10.Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta; b. Pengurus partai politik. c. Jabatanlainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

II. TATA CARA PENDAFTARAN 1. Lamaran ditulis tangan ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan melampirkan: a. Pasfoto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 1 (satu) lembar; c. Fotokopi ijazah dan sertifikat pelatihan (jika ada); d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; e. Surat Keterangan Kesehatan dan Bebas Narkoba dari rumah sakit pemerintah; f. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja; g. Surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; h. Proposal visi dan misi serta strategi perusahaan; i. Membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan: 1) Bersedia bekerja penuh waktu; 2) Bersedia berdomisili di Kabupaten Sumbawa; 3) Bersedia mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Direksi Perusda Kabupaten Sumbawa bagi pelamar yang telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada persyaratan angka 10 (sepuluh) diatas; 4) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 5) Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; 6) Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya; 7) Tidakmenjadianggota/penguruspartaipolitikjikaterpilihmenjadiDireksi;

8) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

2. Berkas lamaran (surat lamaran beserta lampirannya) dalam bentuk soft file (hasil scan) dikirimkan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa melalui e-mail dengan alamat : seleksidireksi_perusda@sumbawakab.go.id.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 13 Maret 2013 dan ditutup pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 24.00 WITA. 3. Berkas lamaran dalam bentuk hard file harus ditunjukkan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa pada saat pendaftaran ulang setelah dinyatakan lulus persyaratan administrasi.

III. TAHAPAN SELEKSI Proses pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa dilakukan dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut: 1. Seleksi persyaratan administrasi tanggal 28 Maret s/d 10 April 2013; 2. Pengumuman/pemberitahuan lulus seleksi administrasi tanggal 12 April 2013; 3. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tanggal 27 April 2013, melalui kegiatan: a. Pemaparan visi, misi dan strategi bisnis; b. Wawancara (pendalaman pengetahuan dan kemampuan) 4. Publikasi para calon terpilih ke masyarakat (Mei 2013) 5. Pengumumankeputusanhasil(Mei2013)padasituswww.sumbawakab.go.id.

SeleksiakandilaksanakandiGedungSekretariatDaerahKabupatenSumbawa dan peserta yang lulus dalam setiap tahapan seleksi akan dihubungi oleh Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa.

IV. LAIN-LAIN 1. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya; 2. Bagi pelamar yang memberikan keterangan palsu dinyatakan GUGUR; 3. Berkas lamaran beserta lampirannya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa. .

Sumbawa Besar, Maret 2013 Wakil Bupati Sumbawa ttd Drs. H. Arasy Muhkan

Timwas Panggil Tim Pemburu Aset ”Bailout” Bank Century Jakarta (Suara NTB) Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk kasus Century memanggil tim pemburu aset bailout Bank Century guna menanyakan kelanjutan upaya pengembalian aset kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6,7 triliun itu.

Anggota Timwas Century DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa Timwas Century meminta pertanggungjawaban beberapa pihak yang ditugaskan untuk memburu aset hasil tindak pidana kasus Bank Century di luar negeri. Timwas Century pada Rabu melakukan rapat dengan dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kapolri, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, dan Konsulat Jenderal (Konjen) Hongkong di Gedung

MPR/DPR di Jakarta, Rabu.

“Timwas panggil Menkumham (Menteri Hukum dan HAM,red) Amir Syamsuddin dan beberapa pihak lain yang terpadu dalam topik asset recovery (pengembalian aset,red) Bank Century,” kata Fahri.

Menurut dia, Timwas Century DPR perlu mendesak tim pemburu aset kasus itu agar segera menempuh langkah konkret mengembalikan aset negara senilai Rp 6,7 triliun.

“Dalam hal ini Pak Amir Syamsudin Cs harus bertang-

BUPATI SUMBAWA BARAT

gung jawab soal pemburuan aset bailout Century. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu.

Intinya mereka disuruh kembalikan uang rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Timwas Century mempertanyakan kinerja Menkumham dalam memburu aset Century yang ditugaskan oleh Presiden karena setelah berjalan empat tahun, belum satu pun aset kasus Century yang dikembalikan ke negara. “Masa sudah empat tahun satu rupiah uang tidak ada yang kembali. Seharusnya kita

mudah mengidentifikasi aliran dana itu,” kata Fahri.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 tahun 2012 tentang pengembalian aset hasil tindak pidana Bank Century di luar negeri. Dalam Perpres tersebut, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Jaksa Agung Basrief Arief.

Perpres tersebut dibuat untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset Bank Century di luar negeri yang memerlukan langkah strategi melalui permintaan timbal balik (mutual legal ass i tance), dalam kasus p i dana kepad a negara temp a t aset berad a . (ant/ bali post)

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT

(ant/bali post)

HARGA BAWANG - Pedagang menimbang bawang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia menilai naiknya harga bawang putih dan bawang merah dalam sepekan terakhir terkait dengan ketidakberesan kebijakan impor sektor pangan.

DPR Minta Kementan Atasi Gejolak Harga Bawang Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pertanian diminta untuk segera melakukan langkah-langkah cepat guna mengatasi kelangkaan bawang putih di pasaran.

“Tingginya harga bawang putih diatas harga rata-rata ini sangat mengkhawatirkan.

Ini harus ada langkah ekstra super sehingga harga kembali normal,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Rabu kemarin. Ia menduga, ada tiga faktor penyebab terjadinya kelangkaan bawang putih.

Pertama, ada permainan sekelompok pengusaha yang

memainkan bawang putih sehingga terjadi kelangkaan.

Kedua, karena faktor cuaca.

Dimana bahan-bahan holtikultura seperti bawang tak akan tahan terhadap cuaca dingin sehingga bawang akan cepat membusuk.

Ketiga, ada kemungkinan salah perhitungan dari Kementerian Pertanian dalam mengestimasi kebutuhan bawang putih di pasaran. “Seharusnya Kementan harus bisa mengestimasi kebutuhan bawang putih pada waktuwaktu tertentu, transportasi, harus dipersiapkan stok di pasaran,” katanya.

Untuk saat ini, kata politisi

Partai Demokrat itu, hampir 90 persen kebutuhan bawang putih di Indonesia adalah impor. “Bawang putih yang ada itu diimpopr dari India, jumlahnya mencapai 445 ribu ton impor atau 90 persen kebutuhan pasar. Rata-rata harganya di pasaran mencapai Rp 40 – Rp 60 ribu per kilogram,” kata Herman. (ant/bali post)

HILANG HLG STNK R2 & HP BLACKBERRY TYPE CURVE WARNA HITAM DR5870AH NOKA/ NOSIN : MH8FD110DYJ419137/ E109-1D-419365 HLG DISKTR RUBBY MENUJU RUMAH

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 14 Maret 2013

Persentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekitar 18 juta lebih penderita diabetes di Negara kita. Timbulnya diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitanya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan keruskan parah pada organ hati , otak ,paru-paru,liver , ginjal, dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisinya akan semakin parah, sehingga persentase kematian akibat penyakt diabetes sangat tinggi.

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat embahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis, sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung ,

hipertensi,ginjal , mata dan lainnya.

Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong Medistra TCM sudah hadri di dunia sekitar 38 tahun, menerpkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria /wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll.

Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa).

Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi

tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia.

Launch Teh Pucuk Harum 350ml

FESTIVAL OGOH-OGOH DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI BERSAMA TEH PUCUK HARUM DI MATARAM LOMBOK

Hari Raya Nyepi merupakan hari besar bagi Umat Hindu yang ada diseluruh dunia. Kemarin Selasa 12/ 03/2013 umat Hindu di Lombok merayakan Hari Raya Nyepi dengan begitu khidmadnya. Dan sehari sebelumnya telah diselenggarakan Fesitival Ogoh-Ogoh yang ditangani oleh DOM (Dewan Ogoh-Ogoh Mataram) bekerjasama dengan Teh Pucuk Harum dan Deck Production. Festival OgohOgoh ini merupakan tradisi bagi umat Hindu untuk mengusir roh-roh jahat (Buta Kala) yang ada di Bumi dengan membuat

simbol buta kala tersebut dengan ukuran besar dan diarak dijalan mulai Jl.Pejanggik Depan Mataram Mall dan berakhir di perempatan Pura Mayura Cakranegara. Festival Ogoh –Ogoh Kota Mataram tahun ini dikuti lebih dari 100 peserta yang tidak hanya menampilkan budaya dan kesenian masyarakat Hindu di Lombok namun juga berkolaburasi dengan seni budaya masyarakat Sasak dan kesenian masyarakat Tiong Hoa Mataram. Terlihat dalam festival ini juga ditampilkan kesenian Gendang Beleq, Ale – Ale dan kesenian Barong Sai. Dalam sambutannya, Ketua DOM (Dewan Ogoh – Ogoh Mataram) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Teh Pucuk Harum yang telah

berpartisipasi dalam event ini.

Tim Aktivasi Teh Pucuk Harum diturunkan di tiga titik untuk memudahkan para pengunjung mendapatkan kesegaran Teh Pucuk Harum.

Teh Pucuk Harum kemasan 350ml merupakan terobosan baru dari PT.Mayora indah untuk minuman Teh terbaik yang dihasilkan dari pucuk daun teh pilihan dengan aroma jasmine yang segar menambah kesegrannya serta proses yang tanpa disentuh tangan dan kemasan sekali pakai membuat Teh Pucuk harum lebih higenis dan bisa dikomsumsi oleh siapa saja.

Perayaan Festival OgohOgoh bersama Teh Pucuk harum ini tentunya dirancang penuh oleh Panitia DOM (Dewan Ogoh-Ogoh Mataram) dan bekerjasama denga Team Cre-

Bawa terus kesegaran Teh Pucuk Harum kemana pun anda pergi

Teh Pucuk Harum, Rasa Teh Terbaik ada di pucuknya...

ative Deck Production serta PT. Mayora Indah dalam hal ini Teh Pucuk Harum.

Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine berkualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkualitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division.Minuman Teh Pu-

cuk Harum diolah dari daun teh teratas , sehingga membuat Teh Pucuk Harum memiliki kualitas rasa teh terbaik.

Produk Teh Pucuk Harum diproses dengan teknologi canggih yaitu : Advanced Sterillizing Technology, sehingga membuat Teh Pucuk Harum bisa tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertahan selama 12 Bulan.Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna.

Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang berkualitas diseduh secara langsung ( real brewed ). Daun teh kualitas terbaik hanya di-

gunakan untuk satu kali proses produksi the pucuk harum, sehingga rasa dan aroma the dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh.Rasa manisnya pas, dan harum teh jasmine yang ada sangat menyegarkan.