Snt14032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 14 MARET 2014

16 HALAMAN NOMOR 12 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dewan Soroti Kinerja Imigrasi

NTB Bisa Jadi Tempat Nyaman bagi Pelaku Kejahatan Internasional Mataram (Suara NTB) Adanya dugaan bahwa oknum petugas Imigrasi Mataram memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masa tinggalnya sudah habis dengan imbalan sejumlah uang memunculkan kekhawatiran. Jika benar demikian, maka NTB bisa menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi pelaku kejahatan internasional sekalipun.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. Moh. Syamsir, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/3) kemarin menilai, pelaku terorisme, narkoba dan oknum WNA yang terlibat kejahatan internasional bisa saja mencari perlindungan di NTB jika mereka mendapati adanya titik lemah dalam pengawasan oleh Kantor Imigrasi Mataram. ‘’Kalau sudah terindikasi terjadi pungli, seperti itu, disitu dia pintu masuknya,’’ ujar politisi PBB ini dengan nada prihatin.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/met)

PELAYANAN - Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram, Kamis (13/3).

TO K O H

Dana Kampanye Parpol

Tak Ada Kompensasi

Gerindra Terbesar

PIHAK Kejati NTB membantah tudingan Penasihat Hukum (PH) Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA), Muhammad Antonius,SH. Bantahan itu terkait adanya tawaran awal dari pihaknya kepada tersangka Direktur PT.CGA, Ichsan Suaidi soal penyerahan uang Rp 8,9 miliar.

Kajati NTB, Sugeng Pujianto,SH,MH dengan tegas menyatakan, tidak ada kompensasi penangguhan penahanan dari penyerahan kerugian negara tersebut.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

EMPROV NTB meminta Tim Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang dikomandoi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB untuk lebih optimal lagi bekerja. Sehingga keberadaan WNA di daerah ini terdata dan terpantau dengan jelas. ‘’Oleh karenanya, tim yang telah dibentuk yang dikomandoi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB agar lebih optimal lagi bekerjanya. Sehingga tidak ada lagi orang asing yang tidak terdata dan terpantau,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/3) siang kemarin.

Dijelaskan, kewenangan pengawasan WNA berada pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi Mataram. “Sehingga pada saat dikeluarkannya izin tinggal kepada orang asing, Imigrasi sudah mengetahui siap saja orang asing yang tinggal dan bekerja di NTB,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Laporan awal dana kampanye parpol peserta Pemilu 2014 memperlihatkan bahwa saldo kebanyakan parpol di NTB sudah terkuras dan nyaris

habis sebelum masa kampanye yang melibatkan massa dimulai. Padahal, lazimnya di musim kampanye itu, terlebih mendekati hari pemungutan suara, Bersambung ke hal 5

Sumber KPU NTB

Sugeng Pujianto

Diduga Bermasalah

KO M E N TTAA R

Dinas PU NTB akan Cek Proyek SPAM Bima

H. Dwi Sugianto

Mataram (Suara NTB) Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bima senilai Rp 18 miliar diduga bermasalah atau terjadi penyimpangan atas laporan dari masyarakat yakni Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) NTB. Menyikapi persoalan ini, Dinas PU NTB belum mengetahui secara persis permasalahan tersebut dan akan segera melakukan pengecekan.

“O.. saya belum tahu persis (permasalahannya),” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (13/3) siang kemarin ketika keluar dari kantornya.

Dikatakan, dirinya belum mengetahui persis persoalan mengenai dugaan penyimpangan proyek SPAM di Kabupaten Bima yang dikerjakan tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp 18 miliar tersebut.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

Yusri

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengincar seluruh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Provinsi NTB. Tahun 2015 mendatang, dipastikan gambaran data jumlah LKM yang tersebar sudah dapat diketahui jumlahnya.

Kepala Kantor Pewakilan OJK Provinsi NTB, Yusri, Kamis (13/3) mengatakan bahwa lembaga pengawas perbankan ini sesuai amanat undang-undang, untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan yang ada, belum termasuk koperasi.

Belum dapat disimpulkan gambaran jumlah LKM yang tersebar di NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Incar LKM

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ribuan Bangunan di Mataram Diduga Tak Miliki IMB Usulan Prioritas PROGRAM Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM), telah usai dilaksanakan di tingkat Kota Mataram. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui lurah masing–masing, dapat terakomodir. Begitu halnya dengan Kecamatan Ampenan, notabenenya perbaikan saluran, infstruktur jalan lingkungan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, menjadi prioritas pembangunan di tingkat kelurahan.

Camat Ampenan, Ki Agus M Idrus dikonfirmasi Kamis, (13/3) mengatakan ada tiga yang menjadi usulan priori(Suara NTB/dok) tas yang diusulkan pada Ki Agus M. Idrus program MPBM tingkat Kota Mataram. Yakni, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Semua kecamatan, saya pikir sama yang jadi usulannya,” ungkap Ki Agus.

Menurutnya, kondisi jalan lingkungan yang rusak parah, memang menjadi tolak ukur yang harus segera diperbaiki.

Pasalnya hal itu juga menjadi komitmen Walikota Mataram dengan meminjam dana pada pusat investasi pemerintah (PIP).

Sehingga, usulan masyarakat dapat terealisasi.”Setiap sambutan Pak Wali juga sampaikan itu (Komitmen memperbaiki jalan lingkungan),” katanya. Disebutkan, jalan lingkungan di wilayah Ampenan yang rusak adalah Jalan Gotong Royong menuju Pejarakan dan beberapa ruas jalan menuju Kebon Sari.

Dicontohkan, jalan Kebon Sari akses jalannya sudah tidak bisa dilewati, sehingga perlu mendapatkan perhatian Pemkot Mataram. Belum lagi sambungnya, kondisi drainase di lingkungan masih terjadi genangan. Sehingga, dinas terkait perlu melakukan normalisasi saluran. Akan tetapi, Ki Agus mengakui normalisasi di beberapa lingkungan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, cukup membantu masyarakat. “Meskipun masih ada genangan, tapi tidak separah sebelum dinormalisasi,” akunya.

Ki Agus berharap dengan turunnya tim pengkaji dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke Kota Mataram, realisasi perbaikan jalan lingkungan yang merupakan komitmen Walikota Mataram, dapat terealisasi. Sehingga, berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan perbaikan akses jalan. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Bangunan lama yang berada di Kota Mataram terindikasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Kabarnya, bangunan tersebut didominasi oleh rumah serta bangunan lainnya di bawah tahun 2.000. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan (Takowasbang) Kota Mataram, H Supardi kepada Suara NTB, Rabu (12/3).

Dikatakan, salah satu penyebab masyarakat tidak memiliki IMB, karena ketidaktahuan masyarakat atau kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki IMB. Padahal, dalam proses perizinan masyarakat tidak terlalu dibebankan dengan persyaratan.

“Kalau kita pikir izin bangunan itu kan banyak dampak positifnya,” ungkap Supardi.

Menurutnya, langkah konkret yang dilakukan pihaknya, dengan melakukan pemuti-

han bangunan dengan sasaran bangunan yang memiliki legal formal. Artinya, kepemilikan akan lahan tersebut, jelas milik masyarakat. Akan tetapi, pemutihan hanya dilakukan sekali kepada satu pemilik bangunan. “Cukup sekali saja pemutihan itu,” ujarnya.

Ditegaskan, pemutihan sebenarnya, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB diluar dari IMB reguler yang diusulkan oleh masyarakat. Sehingga, pi-

hak kelurahan dan kecamatan harus memberikan penekanan kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan.

Diakui, bangunan yang tidak memiliki izin adalah rumah – rumah atau toko di bawah tahun 2.000. Tetapi, secara konkrit, Supardi tidak menyebutkan total rumah atau bangunan tersebut. ‘’Pokoknya ribuan yang tidak punya izin,” akunya. Bagaimana bentuk penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin?

Ia mengatakan bangunan tetap dikendalikan dengan melakukan pengawasan terhadap izin yang minta oleh masyarakat.

Sehingga, tidak ada penyalahgunaan izin tersebut. Menyinggung toko – toko dibangun di atas sempadan sungai, Supardi menegaskan sudah jelas menyalahi perencanaan tata ruang. Tetapi, dia meminta

(Suara NTB/dok)

SKPD terkait juga harus ikut mengawasi setiap proses pembangunan. “Jangan hanya kita saja (Tata Kota), SKPD yang lain juga harus ikut mengawasi,” demikian Supardi. (cem)

Dewan Minta Seluruh SKPD Terlibat

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis menegaskan, tidak ada alasan masyarakat Kota Mataram terutama pelaku UMKM untuk tidak siap menghadapi AFTA (ASEAN Free Trade Area) tahun 2015 mendatang. AFTA menurut dia, tidak bisa ditahan karena cepat atau lambat pasti akan datang. ‘’AFTA ini datangnya seperti angin, lewat begitu saja tanpa permisi,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (13/3) kemarin.

AFTA lanjut Muchlis harus disikapi dengan selektif, TGH. Ahmad Muchlis sebab tidak serta merta era perdagangan bebas itu akan membawa dampak negatif. ‘’Sebaliknya kalau ada polusi yang ikut serta dalam angin itu, maka disitulah peran pemerintah paling tidak menyediakan masker,’’ terangnya mengilustrasikan. Harus ada upaya komprehensif yang dilakukan oleh Pemkot Mataram.

Politisi PKS ini mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir menghadapi AFTA. Era perdagangan bebas, kata dia, hanya persoalan rezeki saja. Memang di satu sisi bisa mematikan pihak lain. Untuk itu dibutuhkan kejelian menghadapi serbuan barang yang datang dari luar negeri. Selain itu, Pemkot Mataram juga dituntut melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin siap menghadapi AFTA 2015 mendatang.

Sosialisasi ini diharapkan dilakukan secara merata di tengah-tengah masayarakat. ‘’Medianya terlalu banyak. Ada kepala lingkungan, ada RT, RW dan lain sebagainya,’’ cetus Muchlis. Ia yakin jika sosialisasi dilakukan oleh ujung tombak pemerintahan maka sosialisasi akan jauh lebih baik. Selanjutnya tinggal bagaimana membina UMKM agar produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga secara nasional. ‘’Mart-mart ini berkewajiban membina masyarakat yang memiliki usaha,’’ imbuhnya. Dikatakan Muchlis, kalau memang sosialisasi yang dilakukan Pemkot Mataram sudah maksimal dan merata maka seharusnya masyarakat Kota Mataram pun sudah dalam kondisi siap menghadapi AFTA. ‘’Karena siap tidak siap dia (AFTA, red) ini pasti akan datang, seperti yang saya bilang itu datangnya seperti angin,’’ ujarnya.

Ia meminta peran pasar-pasar modern yang ada di Kota Mataram agar disinkronkan. Karenanya, fungsi pemerintah harus diperkuat. Muchlis menegaskan fungsi pemerintah adalah mempertemukan pasar modern dengan warga yang menjadi pelaku UMKM. (fit)

H. Supardi

Ketika Anjal Masih Marak di Mataram

NORMALISASI - Alat berat yang dikerahkan Dinas PU Kota Mataram, saat melakukan normalisasi saluran di Jalan Iman Bonjol, Cakranegara.

Harus Disosialisasikan

”

Pokoknya ribuan yang tidak punya izin

Antisipasi Penumpukan Sedimentasi, PU Kerahkan Alat Berat Mataram (Suara NTB) – Mengantisipasi penumpukkan sedimentasi di saluran, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, terus berupaya melakukan normalisasi saluran di beberapa titik di Kota Mataram.

Untuk normalisasi saluran tersebut, Dinas PU mengerahkan alat berat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Mahmuddin Tura saat dihubungi via telepone, Kamis (13/3).

Dikatakan, selain melakukan pengerukan sedimentasi, tujuan Dinas PU juga untuk menguji coba alat berat yang telah dibeli beberapa waktu lalu. Selain pengerukan di Jalan Iman Bonjol Cakranegara, pengerjaan yang sama juga dilakukan di Karang Pule dan Tanah Haji. “Tujuan kita

selain normalisasi saluran, sekaligus melakukan uji coba alat berat,” ungkap Mahmuddin Tura.

Diakui, normalisasi saluran tersebut dikerjakan kurang lebih 12 kilometer dari beberapa titik yang telah ditentukan. Hanya saja, dalam pengerjaannya, alat berat masih terkendala dengan keberadaan pohon dan bangunan yang menutupi saluran. “Ketika pengerjaan alat berat kami, masih terkendala adanya pohon dan bangunan,” katanya.

Menurutnya, pengerjaan drainase tersebut, akan tetap dikerjakan secara berkala. Tujuannya, mengantisipasi terjadinya genangan ketika banjir dan air kiriman. Terkait sedimentasi yang telah diangkut oleh alat berat, pihaknya akan berkoordinasi

dengan Dinas Kebersihan Kota Mataram, agar sedimentasi tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kita sedang berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan,” terangnya.

Sementara itu, Made salah seorang warga Cakranegara mengaku memberikan apresiasi kepada Dinas PU Kota Mataram yang telah dengan sigap melakukan normalisasi saluran. Pasalnya, dangkalnya saluran, dikhawatirkan menjadi penyebab terjadinya banjir. “Kalau kami sih, berterima kasih kepada pemerintah,” pujinya. Yang terpenting sambung Made, sedimentasi yang telah diangkat, harus segera diangkut oleh Dinas PU, sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Secepatnya dibersihkan dan tidak bau,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Anak jalanan (Anjal) adalah sedikit cerita lama yang terus menggeliat ke permukaan. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2012 tentang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah jelas – jelas mengatur dan bahkan melarang masyarakat memberikan dan bahkan ada hukuman bagi anak jalan tersebut.

Ibarat macan ompong, Perda tersebut dibuat dengan tegas, tapi tidak ada pengaplikasian di lapangan. Dalihnya, tidak ada tempat penampungan anak jalanan, sehingga instansi terkait melepaskan setelah tiga hari anjal mendapatkan pembinaan.

Ketidakseriusan eksekutif menuntaskan persoalan sosial tersebut, disoroti oleh kalangan Dewan. Disaat pencanangan Mataram menuju Kota Layak Anak (KLA) dengan pemenuhan 31 hak dasar anak, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram, diminta harus ikut terlibat. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati menyayangkan dengan pencanangan Mataram menuju kota layak anak, dideklarasikan beberapa waktu lalu, terkesan hanya seremonial semata.

Dikatakannya, pemenuhan 31 hak dasar anak, menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi hak tersebut. Sehingga, seluruh SKPD harus terlibat. “Jangan sampai deklarasi itu hanya sekadar seremonial saja,” sindir Nyayu saat dikonfirmasi, Kamis (13/3). Persoalan yang paling penting menurut dia adalah mencari solusi terhadap permasalahan sosial tersebut. Nyayu mempertanyakan komitmen eksekutif, yang akan membangun rumah pemulihan gizi kepada balita.

Padahal, dirinya sebagai Pembina dan Penanggung-

jawab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, telah menyiapkan tenaga yang ahli dibidang gizi. “Katanya mau buat rumah pemulihan gizi, LPA sendiri sudah siapkan ahli gizi untuk itu,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan perencanaan penanggulangan anak jalan di Kota Mataram, telah dibuat konsep yang jelas. Akan tetapi, dirinya masih belum ingin memaparkan konsep tersebut, karena harus menyatukan persepsi baik dari kalangan Dewan, aktivitis, media dan stake holder lainnya. “Belum saatnya saya ekspos soal itu, yang penting konsepnya sudah ada, tinggal saya dengar pendapat dari beberapa pihak,” ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat budaya, Salman Faris mengatakan konsep yang harus dibangun oleh masyarakat adalah dengan menerapkan budaya cipta bukan budaya pinta. Artinya, budaya cipta, pemerintah harus memberikan terobosan kepada generasi muda, untuk menghasilkan produk yang dapat meningkatkan kreativitas masyarakat.

“Yang penting itu adalah ciptakan budaya cipta bukan budaya pinta,” terangnya.

Pantauan Suara NTB, di Perempatan Karang Jangkong, masih saja anak jalan dengan mengandalkan belas kasihan pengendara motor dengan modal kotak amal, menghiasi perempatan tersebut. Padahal, beberapa waktu lalu, pernah terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Mataram. Belum lagi, di perempatan Pagesangan, pengamen dan pengemis duduk di perempatan jalan menengadahkan tangan. (cem)

BPM Kucurkan Bantuan untuk 86 Rumah Tidak Layak Huni Mataram (Suara NTB) Banyak rumah tidak layak huni di Kota Mataram yang masih ditempati oleh warga.

Hal ini menjadi perhatian Pemkot Mataram untuk membantu warga mendapatkan rumah layak huni. Tahun ini Badan pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram menyalurkan bantuan untuk 86 unit rumah tidak layak huni dengan masingmasing anggaran Rp 7 juta.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Alam

dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (SDA dan PTTG) pada BPM Kota Mataram H. M. Fauzi Makmun Kamis (13/ 3) di Kantornya. Ia mengatakan, tahun ini BPM belum mendapatkan bantuan dari Pemprov NTB terkait bantuan untuk rumah tidak layak huni. Bantuan yang diberikan BPM kepada 86 rumah tersebut berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Mataram. Tahun 2013 lalu Kota Mataram mendapatkan bantuan dari Pemprov

NTB untuk 250 unit rumah dengan anggaran Rp 5 juta per unit. Bantuan yang diberikan kepada warga dalam bentuk bahan bangunan.

Ia mengatakan, saat ini BPM sudah mengirim surat kepada seluruh kelurahan untuk melakukan pendataan warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Namun untuk memastikan kebenaran data yang diberikan oleh kelurahan tersebut, BPM akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kembali rumah yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

“86 unit sekarang, kemarin 2013 sebanyak 64 unit. Tahun ini belum ada bantuan dari Pemprov kalau tahun 2013 Kota Mataram mendapatkan 250 unit. Dana tahun ini bersumber dari DPA Kota Mataram. Sekarang kita sedang identifikasi ke masing-masing kelurahan, sudah kita bersurat ke masing-masing lurah untuk minta data. Nilainya itu Rp 7 juta per unit tapi kita berikan dalam bentuk bahan,” terang Fauzi.

Fauzi mengatakan, tahun ini BPM akan menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengadaan bahan bangunan yang akan disalurkan kepada warga. Sementara dari pihak BPM akan terus mengontrol penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran. Total dana yang akan disalurkan kepada rumah tidak layak huni pada tahun ini hampir Rp 600 juta. BPM menargetkan bantuan tersebut akan disalurkan pada triwulan ketiga atau triwulan keempat. Pihak BPM akan mengupayakan batuan yang akan disalurkan tersebut merata di setiap kelurahan yang ada di Kota Mataram. (kmb/azm)

(Suara NTB/cem)

ANJAL - Anak jalanan yang sedang beroperasi di perempatan Karang Jangkong, Mataram

BLH Terbitkan Dokumen Lingkungan untuk PLTD Tanjung Karang Mataram (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram sudah menerbitkan dokumen lingkungan untuk pembangunan PLTD di Tanjung Karang. Hal ini dilakukan karena BLH melihat bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan untuk pembangunan pembangkit listrik.

Selama ini PLTD yang sudah dibangun dinilai tidak mempunyai pengaruh negatif bagi warga sekitar.

“Dokumen lingkungan tidak ada masalah, semua persyaratan lingungan sudah selesai, dan alasan kita berikan dokumen lingkungan karena izin tata ruang tepenuhi dan mempunyai izin disana,” kata Kepala BLH Kota Mataram M. Saleh di Mataram, Kamis (13/3) kemarin. Ia mengatakan, dokumen lingkungan tersebut berisi persyaratan untuk menjaga kondisi lingkungan agar tidak terjadi

pencemaran. Sehingga persyaratan lingkungan yang sudah ditetapkan tidak dilanggar.

Selain itu untuk pencemaran seperti pencemaran suara dan udara pihak BLH menjamin tidak akan terjadi hal seperti itu, karena suara yang dihasilkan tidak mencapai ambang batas. Ia mencontohkan PLTD yang sudah ada selalu dilaporkan kepada BLH terkait perubahan lingkungan yang terjadi, karena instansinya akan mengawasi udara yang dihasilkan setiap pengoperasian.

Saleh mengatakan, BLH Kota Mataram akan mengawasi proses pembangunan PLTD Tanjung Karang. Pembangunan itu harus sesuai dengan dokumen upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) serta upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) yang sudah disusun oleh PLTD. (kmb/azm)

SUARA NTB

Jumat, 14 Maret 2014

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi NTB, Kamis (13/3) menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bagi Aparatur Dinas Koperasi se-NTB di Hotel Grand Legi Mataram.

Kegiatan ini menghadirkan 50 peserta terdiri dari 10 Kepala Dinas Koperasi se-NTB, 20 Kepala Bidang pada Dinas Koperasi se-NTB, 10 perwakilan Penyuluh Koperasi dan 10 perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Sosialisasi ini juga menghadirkan pemateri langsung dari Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSPKJK), Drs. Djoko Prasetyo, MM. Sosialisasi UU Nomor 17 tahun 2012 diharapkan dapat mewujudkan koperasi yang profesional dalam

menjalankan bidang usahanya. Di mana, kabupaten/ kota menjadi ujung tombaknya, sebab Oktober 2015 mendatang UU ini harus dipatuhi seluruh koperasi yang beroperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM, menjelaskan, terdapat 3.851 jumlah koperasi yang tersebar dengan jumlah 2012 koperasi berkualitas. Tetapi dari sekian jumlah koperasi tersebut diperkirakan kurang lebih 10 persen koperasi yang menjalankan usahanya secara profesional. “Banyak koperasi yang masih amburadul bidang usaha yang dijalankan. UUNomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian inilah yang mengarahkan koperasi untuk profesional. Ini perlu kita sosialisasikan secara terus menerus, dengan memaksimalkan peran dinas di kabupaten/kota,” terang mantan Kepala Biro Keuangan

Halaman 3

Setda NTB ini usai pembukaan.

Menurutnya, amburadulnya bidang usaha koperasi di NTB, disebabkan masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan usahanya di satu bidang. Terdapat empat bidang usaha yang dilaksanakan dalam berkoperasi. Diantaranya koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam.

Dari banyak koperasi yang beroperasi, lanjutnya, tidak jarang ditemui koperasi yang melaksanakan keempat bidang usaha tersebut sekaligus. Padahal, koperasi yang profesional adalah koperasi yang fokus menjalankan satu bidang usaha, sehingga secara administratif koperasi akan lebih teratur dalam pembukuannya. “Kalau dibilang akan menyulitkan dalam hal pembukuan. Pengurus koperasi pisahkan saja pembukuannya. Kemudian bentuk koperasinya untuk masing-

masing bidang usaha,” sarannya.

Ditegaskannya, jika 3.851 koperasi yang ada atau 2012 jumlah koperasi yang berkualitas mampu berperan secara maksimal di masyarakat, maka tingkat kemiskinan dapat ditekan sebesar-besarnya. Termasuk mampu memajukan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. “Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ini sebenarnya tidak sulit.

Cuma pengurus koperasi saja yang berat beralih.

Ini yang harus terus disosialisasikan dan dilakukan pendampingan oleh dinas, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tambah Supran.

Jika sampai pada Oktober 2015 mendatang, masih banyak koperasi yang tak melaksanakan amanat Undang-Undang ini, maka konsekuensinya tentu legalitas koperasi tidak diakui secara hukum. (bul/*)

Siap Berstatus LSP DIBENAHI Suasana depan SMPN 4 Mataram yang berada di kawasan wisata kuliner di Kelurahan Taliwang Cakranegara. Pihak sekolah ingin terus menambah keasrian dan keindahan sekolah, khususnya di kalangan wisatawan.

(Suara NTB/dys)

Berada di Kawasan Wisata Kuliner

SMPN 4 Mataram Terus Berbenah Mataram (Suara NTB) Menyusul brand baru yang disandang Kelurahan Taliwang Cakranegara sebagai daerah wisata kuliner, SMPN 4 Mataram mulai berbenah. Tidak ingin terlihat kotor dan kumuh di tengah-tengah daerah wisata kuliner, beberapa spek di bagian depan SMPN 4 Mataram tersebut diperbaiki. Mulai dari gerbang masuk, sampai pada perluasan halaman parkir di depan pintu masuk sekolah.

“Kita mulai perbaiki di depan karena itu yang bisa dijangkau dulu agar terlihat indah terlebih Kelurahan Taliwang saat ini cukup terkenal sebagai daerah tujuan wisata kuliner,” terang Kepala SMPN 4 Mataram, H. Muhammad Ali, S.Pd, kepada Suara NTB belum lama ini.

Menurut Muhammad Ali, perbaikan yang kini dilakukan pihaknya atas beberapa bagian penting di depan sekolah menjadi konsekuensi yang harus dijalani pihaknya mengingat letak sekolah yang baru dipimpinnya tersebut terletak di pusat wisata kuliner. “Jadi nanti banyak yang

datang dan lewat sini kan biar bagus dilihat,” ujarnya.

Diungkapkannya, apa yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari upaya untuk melanjutkan kerja kepala sekolah sebelum dirinya.

Apalagi, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) meminta untuk ter-

us melanjutkan program yang masih belum diselesaikan oleh kepala sekolah terdahulu.

Selain itu, ujarnya, setelah gerbang baru berhasil dibangun, giliran halaman parkir tamu di depan sekolah kini direnovasi. Rencananya, setelah seluruh pengerjaan bagian depan sekolah rampung, Ia mengaku akan memperbaiki beberapa bagian lainnya di belakang sekolah. “Itu semua kita lakukan agar sekolah terlihat indah dan asri tidak seperti sebelumnya, banyak pohon seperti tidak terawat,” terangnya. (dys)

GUNA meningkatkan mutu layanan SMK sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada pendidikan formal melainkan juga sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tahun 2013 lalu, Direktorat Pembina SMK pada Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggagas Program Lembaga Sertifikasi Profesi pada SMK di seluruh Indonesia.

Menyambut program tersebut, SMKN 3 Mataram bersiap menjadi LSP di NTB. ‘’Berbagai persyaratan pun sudah diselesaikan dan tinggal menunggu informasi peresmian,’’ ungkap Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, S.Sos, pada Suara NTB, kemarin.

Umar mengaku pihaknya sedang dalam persiapan dan sedang menunggu informasi terakhir dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Dari sisi kesiapan, sekolah kami sudah siap menyandang label LSP, sebab kami sudah mempunyai semua yang dibutuhkan” terangnya.

Disebutkan pula, dengan label LSP itu, sekolah yang dipimpinnya itu akan menjadi tempat pelaksanaan uji kompetensi bagi siswa-siswi yang ingin memiliki legalitas keahlian yang mereka punya. Untuk menunjang itu, berbagai kebutuhan pun sudah dipersiapkan semua “Kebutuhan mulai dari tenaga pengajar sampai pada sarana dan prasarananya semuanya sudah ada,” klaimnya.

Ditambahkan, jika SMKN 3 Mataram sudah menjadi LSP, maka yang disertifikasi tidak hanya berasal dari siswa SMKN 3 Mataram saja, akan tetapi semua siswa dari sekolah manapun atas permintaan sendiri atau sekolahnya boleh meminta untuk di-

sertifikasi. “Dalam prosesnya, sertifikasi tentunya melalui uji kompetensi dan hal-hal lain yang menjadi penilaian yang sudah ditentukan,’’ terangnya.

Sementara, untuk menjaga objektivitas penilaian, bagi guru SMKN 3 Mataram yang menjadi assesor atau tim penilai tidak boleh mensertifikasi siswa yang diajarnya, akan tetapi mereka boleh mensertifikasi di luar siswa bimbingannya. (dys)

Umar (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

KSB Buka Penyebab Dugaan Raibnya DAK Rp 14 Miliar

Petani di Dompu Keluhkan Rendahnya Harga Jagung

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. W Musyafirin, MM akhirnya buka suara menjelaskan penyebab Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 dan 2012 bidang pendidikan senilai Rp 14 miliar yang selama ini diduga raib.

(Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) Jagung yang ditanam sekitar November 2013 mulai dipanen di Kabupaten Dompu. Luas tanaman jagung yang direncanakan akan dipanen pada Maret 2014 sekitar 1.156 ha untuk dalam kawasan hutan. Namun petani mengeluhkan rendahnya harga jual jagung sekitar Rp.1.800,-/kg dan sulitnya pembeli.

Budi, petani jagung di Lanci kepada Suara NTB, Rabu (12/3) mengeluhkan, harga jual jagung di tingkat petani yang rendah.

Harga jual jagung pipil petani sekitar Rp.1.800,- per kg kering panen. Tetapi kering panen untuk saat ini, kadar airnya mendekati 15 persen karena tidak ada hujan. “Harga jagung ini sudah murah, itupun kita sulit temukan pembeli,” ungkap Budi.

Dikatakan Budi, saat ini banyak petani di Manggelewa yang akan panen pada Maret-April-Mei 2014 dan puncaknya pada April 2014. Bila di awal masa panen pembeli jarang yang turun, dikhawatirkan harga jagung petani tetap akan anjlok. “Kita berharap pemerintah turun ke lapangan, kalau tidak bisa beli jagung petani, setidaknya bisa mengarahkan pengusaha untuk segera membeli agar harga jagung petani tidak anjlok,” harapnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Dompu, Ir. H. Husni Thamrin, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (13/3) mengungkapkan, luas areal tanam jagung di Dompu berdasarkan laporan penyuluh hingga Februari 2014 lalu seluas 26.840 ha. Luasan ini hanya mereka yang menanam di daerah tadah hujan di luar kawasan hutan dan membentuk kelompok. Untuk luasan tanaman jagung dalam kawasan hutan sekitar 7.000 ha lebih. Namun dari luas tanam ini, sekitar 1.156 ha yang ditanam pada November 2013 akan dipanen pada Maret 2014. Puncak panen raya jagung di Dompu terjadi pada April 2014 dengan luasan sekitar 18.000 ha dan sisanya bakal dipanen pada Mei – Juni 2014. “Pola harga biasanya mengikuti masa panen raya, karena saat itu bakal banyak pengusaha yang membeli jagung dan terjadi persaingan harga. Untuk saat ini memang kita akui belum ada pengusaha yang turun beli langsung karena masih terbatas jagung yang dipanen,” ungkap Husni yang didampingi Kepala bidangnya, Ir Aminullah.

Terkait anomal cuaca di Dompu belakangan ini, Husni Thamrin mengaku, yang akan cukup berpengaruh pada jagung yang ditanam pada periode Januari-Februari 2014. Karena saat ini jagung-jagung tersebut sedang banyak membutuhkan air. “Jagung yang ditanam Januari – Februari, saat ini sedang membutuhkan air. Kalau tidak ada hujan, kita khawatir jagungnya tidak akan maksimal dalam produksi.

Malah bisa gagal panen,” terangnya. (ula)

W. Musyafirin

Meski sebelumnya telah sempat memberikan keterangan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, namun Sekda menyatakan kronologi DAK 2011 dan 2014 perlu disampaikan kepada masyarakat yang selama ini cenderung memvonis b a h w a dana tersebut telah benar-benar disalahgunakan sebagaimana

yang sudah terlanjur mencuat di publik selama ini.

Ia mengatakan, secara teknis tidak ada terjadi kebocoran DAK tahun 2011 dan 2012.

Sebab baik DAK 2011 maupun DAK 2012 dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari penganggarannya hingga realisasinya di lapangan. “Kita usulkan penganggarannya di APBD 2011 dan 2012. Dan itu ada dalam dokumen keuangan kita saat itu,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (13/3).

Menurutnya jika pertanyaannya, mengapa dana DAK tersebut tidak dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia saat itu? Sek-

(Suara NTB/bug)

Mars Anugrahinsyah

da memaparkan, dalam dua tahun pelaksanaan DAK saat itu ditemukan sejumlah kendala teknis yang menyebabkan realisasinya tidak sesuai anggaran yang ada. Mulai dari keterlambatan turunnya petuntuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), tidak cukupnya waktu pelaksanaan di tahun berjalan, hingga keterbatasan sumber daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) kala itu. “Itulah kondisi yang kami temukan di lapangan,” ucapnya.

Diakuinya ada pemikiran selama ini di masyarkat bahwa Pemda KSB terlambat melakukan optimalisasi kegiatan DAK yang tidak dapat direaliasikan di tahun berjalan.

Seperti DAK 2011 baru dikerjakan di tahun 2013 sementara DAK 2012 baru diselenggarakan di tahun 2014 ini. Sekda menjelaskan, optimalisasi di tahun berikutnya tidak dapat

dilakukan karena pembahasan APBD saat itu telah lebih dahulu dilaksanakan dan ditetapkan. Akibatnya sisa kegiatan DAK yang tidak dapat terealisasi tidak dapat dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya. “Kita baru tahu kegiatan DAK 2011 yang tidak bisa dikerjakan pada bulan Desember sementara APBD 2012 sudah kita tetapkan di bulan November. Akhirnya kita masukkan di APBD 2013. Begitu pun yang 2012 baru kita bisa masukkan di 2014,” urainya seraya menegaskan bahwa seluruh kegiatan DAK 2011 dan 2012 yang tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran berjalan saat ini telah dioptimalisasi di APBD tahun berikutnya.

“Sampai sekarang yang 2012 masih ada kita kerjakan di tahun ini. Jadi semua kita pastikan dikerjakan sesuai anggaran yang sudah kita terima,” tandas Sekda. (bug)

Sumbawa Perbarui Data Potensi PBB

Danau Lebo akan Dibagi Jadi Dua Blok Taliwang (Suara NTB) Agar tidak terjadi pelanggaran aturan terhadap keberadaan danau Lebo Taliwang, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berinisiatif untuk membagi danau tersebut dalam dua bok berdasarkan pemanfaatannya.

Berdasarkan ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) status danau Lebo Taliwang berstatus area koservasi alam dan pemanfaatannya sebagai taman wisata alam (TWA). Dengan statusnya tersebut, danau Lebo tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun fakta di lapangan berbeda. Sebab selama ini meski sebagai area konservasi, masyarakat tetap memanfaatkan keberadaan danau terutama untuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari kondisi itulah, agar tidak terjadi pelanggaran atas status danau Pemda KSB berencana membagi menjadi dua blok area danau. Blok untuk blok perlindungan sementara sebagian lainnya menjadi blok pemanfaatan untuk mengakomodir masyarakat yang selama ini memanfaatkan keberadaan Lebo sebagai sumber penghidupannya.

“Intinya kita ingin agar tidak ada pelanggaran aturan dan masyarakat bisa tetap hidup. Lebo sebagai area konservasi tetap dengan statusnya dan masyarakat di sisi lain juga bisa tetap memanfaatkan danau itu seperti yang mereka lakukan jauh sebelum ditetapkannya status Lebo sebagai area koservasi,” terang Kabid Ekonomi Bappeda KSB, Mars Anugrahinsyah, S.Hut, Kamis (13/3).

Menurut Mars, untuk pembagian blok tersebut Bappeda telah melakukan kajian dan telah menetapkan sejumah titik. Bahkan dalam waktu dekat hasil kajiannya tersebut akan diajukan ke Kementerian-LH untuk mendapatkan persetujuan. “Dari keseluruhan areal Lebo yang saat ini mencapai 819,20 hektar. Kita rencanakan blok pemanfaatan seluas 505,90 hektar dan sekitar 300 hektar untuk blok perlindungan (konservasi, red),” terangnya.

“Selama ini kan bisa dibilang nelayan yang masuk menangkap ikan di danau itu melanggar aturan karena Lebo sebagai area konservasi. Nah biar tidak seperti itu terus, maka solusinya yang pembagian blok ini,” timpal Mars.

“Kita tidak bisa larang masyarakat untuk berkegiatan di danau walau ada aturan yang mengikat. Akibatnya masyarakat bisa seenaknya. Makanya kita siasati dengan blok pemanfaatan.

Dengan begitu kita bisa membatasi masyarakat tanpa harus mengganggu status danau sebagai area konservasi,” pungkasnya.

Ia menambahkan di blok pemanfaatan nantinya seluruh kegiatan ekonomi masyarkat dapat dilakukan. Dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan danau, berbagai kegiatan ekonomi bisa ditempatkan di danau Lebo. “Tidak hanya sekadar untuk menangkap ikan, untuk kegiatan pariwisata juga bisa nanti di blok pemanfaatan itu,” imbuh Mars. (bug)

Halaman 4

(Suara NTB/use)

DATANGI – Nurma saat datang ke Kantor Kejari Raba Bima, Kamis (13/3), mempertanyakan soal rendahnya tuntutan hukuman terhadap terdakwa penganiaya dirinya.

Tuntutan Hukuman Dinilai Ringan

Seorang Guru Datangi Kantor Kejari Kota Bima (Suara NTB) Nurma Yunita (26), warga lingkungan Nggarlo, Kelurahan Pena, Kecamatan Raba, Kota Bima, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Kamis (13/3).

Guru sukarela di SMAN 2 Bolo ini datang karena resah lantaran tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa yang menganiaya dia terlalu rendah, yakni hanya dua bulan. Itu pun terdakwa tidak ditahan.

Nurma yang ditemui di pelataran kantor Kejari menuturkan, pembacaan tuntutan tersebut sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam pembacaan tuntutan, terdakwa hanya dituntut hukuman selama dua bulan. Padahal, setahunya untuk kasus penganiayaan antara wanita dengan wanita saja tuntutannya tiga bulan. Itu pun saat ini terdak-

wa tidak ditahan. “Iya apa lagi saya dianiaya tanpa alasan yang jelas oleh terdakwa saat itu,” tuturnya.

Dikisahkannya, penganiayaan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013. Saat itu, dia diajak oleh bibinya untuk menyelesaikan masalah pencemaran nama baik dengan dua anak perempuan yakni Sundari dan Sri Susanti. Namun saat itu penyelesaian tak menemui titik temu, sehingga terjadi perdebatan dan tensinya semakin meninggi. “Pertemuannya di rumah ketua RT. Sementara saya hanya menonton dari luar,” tandas Nurma.

Hanya saja, saat itu orang tua Sundari dan Sri Susanti yang tak lain adalah terdakwa, tiba-tiba mendatanginya dan melakukan penganiayaan.

Bahkan dia sempat diseret.

Akibat penganiayaan itu dia sempat mengalami luka leb-

am di sejumlah bagian tubuh.

“Kasus penganiayaan itu langsung saya laporkan ke Polsek Asakota saat itu juga,” tutur Nurma. Namun belakangan, saat di Pengadilan dia mendapati orang yang menganiayanya hanya dituntut dua bulan.

Tak sebanding dengan perlakuannya terhadap dia. “Makanya saya ke sini mau menanyakan alasan JPU menuntut dua bulan, apalagi dia tidak ditahan,” pungkas Nurma.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum (Pidum) Hasan Basri, SH yang dikonfirmasi menuturkan JPU boleh menuntut seperti itu namun putusan kembali ke Majelis Hakim yang menyidangkan. Jika misalnya hakim perlu memberatkan lagi, maka itu adalah putusan hakim. “Dalam pandangan Jaksa yang menyidangkan, tuntutan itulah yang adil,” tandasnya. (use)

Eksekusi Toko di Bima Diwarnai Protes Kota Bima (Suara NTB) Sebuah toko yang terletak di Jalan Sumbawa, tepatnya di Komplek Pertokoan Bima, dieksekusi paksa oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima. Eksekusi ini merupakan bagian dari eksekusi badan terhadap dua terdakwa, Murtadin dan Riki dalam kasus penyerobotan.

Jalannya proses eksekusi ini pun sempat diprotes oleh keluarga terdakwa.

Proses eksekusi ini dilakukan oleh Tim Kejaksaan Negeri Raba Bima.

Eksekusi tersebut berlangsung pada pukul 07.30 Wita, beberapa saat setelah pengelola, Tanaya, yang juga mengaku sebagai ahli

waris lahan dan toko tersebut, tiba. Tanaya yang mengaku belum mengetahui adanya eksekusi ini pun sempat terkejut.

“Saya kaget, tiba-tiba ada petugas yang membacakan surat eksekusi,” tandasnya.

Dia pun menanyakan kenapa petugas Kejaksaan yang melaksakanan eksekusi. Seharusnya yang mengeksekusi adalah Petugas dari Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima.

Menurut Tanaya, warga asal Kecamatan Palibelo ini, dia sempat bingung atas eksekusi tersebut dalam perkara apa. Pasalnya lahan dan ruko tersebut adalah milik orang tuanya, H.M Sidiq. Memang sebelumnya lahan dan toko ini sempat diperkarakan antara orang tuanya dengan Abdul Majid. Lahan ini disewa oleh Joni yang merupakan warga keturunan. Namun belakangan lahan dan toko diklaim oleh Joni. “Padahal sudah ada surat pemberitahuan dari PN Raba Bima yang menyatakan lahan ini milik orang tua saya,” tandas Tanaya sambil menunjukkan fotokopi berkas. Tapi tiba-tiba, lahan dan tokonya ini dieksekusi dengan kasus yang lain. Lantaran kecewa dia pun mengeluarkan sendiri isi toko miliknya.

Sementara itu, Kasi Pidum

Hasan Basri, SH menyebutkan eksekusi tersebut dilakukan kaitan dengan perkara tindak pidana ringan (tipiring). Eksekusi ini sesuai dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram dengan nomor: 12/Pid/2013/PNR tertanggal 23 Januari 2013. Sementara untuk masalah perdata sengketa, dia mengaku tak tahu menahu.

Perkara ini terjadi antara Untari Dewi melawan Murtadin dan Riki. Murtadin dan Riki dilaporkan karena menyerobot toko dimaksud. Di tingkat PN, Murtadin dan Riki kalah. Keduanya sempat mengajukan banding namun ditolak oleh PT. Berdasarkan putusan ini, Polres Bima Kota yang menangani perkara kemudian mengajukan surat No B 481/II/2014/Reskrim tertanggal 25 Februari 2014 perihal eksekusi. “Beberapa hari yang lalu eksekusi orangnya sudah dilaksanakan. Orangnya dihukum dengan pidana penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan. “Karena dalam perkara ada barang bukti, kemarin sudah kita berikan saran untuk mengosongkan itu sesuai putusan Pengadilan. Sesuai putusan PT, barang dalam bentuk toko harus dikembalikan ke Untari Dewi sebagai korban. (use)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun ini sudah dialihkan ke daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut, Pemkab akan memperbarui data objek baru PBB. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, Baharuddin S.Sos, Kamis (13/3), masih banyak data yang tumpang tindih, berubah atau bisa pula ada warga yang tanahnya hilang akibat bencana alam, seperti banjir dan longsor. “Kita coba perbaiki, karena tidak menutup kemungkinan pendataan objek baru PBB,” terangnya.

Objek baru dimaksud, seperti dicontohkan Baharuddin, cetak sawah baru. Makanya, sangat dibutuhkan data-data dari dinas dan kecamatan termasuk dukungan kepala desa dalam memberikan data yang jelas. Mengingat sumber pembiyaan pembangunan itu juga berasal dari pajak yang diserahkan masyarakat dan kembali kepada masyarakat. “Dalam melakukan hal ini, kita leading sector terkait, tidak terlepas dari dukungan Camat, Kepala Desa dan petugas juru pungut di lapangan. Termasuk partisi-

(Suara NTB/arn)

Baharuddin

pasi dari masyarakat dalam membayar pajak,” katanya.

Dalam kerangka itulah pentingnya data diperbarui kembali. Diperkirakan pendataan baru ini akan dilakukan sekitar bulan Juni/Juli setelah penyampaian SPPT yang baru diterbitkan. Baru nanti masyarakat melakukan pembetulan jika ada perubahan yang diinginkan. Secara umum, estimasi pendapatan untuk tahun 2015 baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan kemungkinan masih sama dengan 2014. Kalaupun ada peningkatan, maka tidaklah terlalu signifikan. (arn)

Rektor UNSA : PTN Instrumen Pendukung PPS Sumbawa Besar (Suara NTB) Rektor Universitas Samawa (UNSA), Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, mendesak semua pihak agar membantu percepatan penegerian UNSA. Mengingat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga menjadi salah satu faktor pendukung pembentukan daerah otonomi baru, Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

“Segera merealisasikan penegerian UNSA. Karena UNSA sudah sejak dua tahun lalu menyiapkan segala macam administrasi. Secara fisik pun kita sudah siap.

Sekarang kami berharap Pemkab Sumbawa atau nanti provinsi baru setelah PPS terbentuk bergerak sampai pusat. Kita tinggal menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan saja. Sebab hambatan kita sekarang itu tinggal lobi-lobi tingkat tinggi. Bukan kita tidak percaya diri. Cuma keterlibatan dari semua unsur termasuk pihak Pemkab. Itulah yang kita harapkan untuk bergerak setelah ini ke Jakarta, bersama tim UNSA,” terangnya Kamis (13/3).

Dalam hal ini, pihak Yayasan UNSA sudah merelakan semua aset kampus untuk diserahkan ke Pemkab setelah penegerian nantinya. Tinggal kemauan pemerintahnya, baik daerah maupun pusat, untuk berkomitmen menjadikan UNSA sebagai PTN satu-satunya di Pulau Sumbawa. “Jan-

(Suara NTB/arn)

Syaifuddin

gan sampai juga ada yang menelikung upaya ini. Karena kita sudah benar-benar bekerja, agar ke depan Sumbawa memililki PTN. Kita sudah berhitung ekonomi, sosial budaya, kemajuan segala macam multiplayer effect dari keberadaan sebuah PTN, luar biasa membuat maju dengan cepat sebuah daerah itu,” ujar Prof. Ude, sapaan akrab Rektor UNSA. Dalam hal ini, pihaknya juga sudah bersurat secara resmi ke Bupati untuk mempercepat fisik penegerian UNSA. Sebab pusat dalam hal ini Kemendikbud akan melihat secara fisik. “Ketika ada cikal bakal kampus, gedungnya sudah hampir jadi atau sudah lengkap. Itu makin mempercepat, ada atau tidak ada PPS. Apalagi ada PPS, maka makin mempercepat proses penegerian,” tukas Prof. Ude. Sebelumnya, Ketua Tim Observasi Pusat dari Kemendagri untuk Calon DOB PPS, Budi S. Sudarmadi, menyatakan infrastruktur inti untuk mendukung calon PPS sudah dirasakan cukup. Keberadaan Perguruan Tinggi diakuinya tetap menjadi salah satu instrumen pendukung.

“Itu nantilah, ketika ketika PPS terbentuk, sebagai instrumen pendukung,” katanya singkat ketika disinggung mengenai keberadaan UNSA yang kini dalam usulan proses penegerian dalam mendukung PPS. (arn)

(Suara NTB/arn)

Budi S. Sudarmadi

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

Tak Ada Kompensasi Dari Hal. 1 ‘’Semua tudingan yang disampaikan oleh penasihat hukum itu tidak benar. Termasuk yang mengatakan bahwa kejaksaan memberikan tawaran kepada mereka untuk menyerahkan uang jaminan penangguhan tersangka. Uang yang diserahkan oleh Ichsan Suadi itu merupakan pengembalian kerugian negara,’’ tegas Kajati kepada wartawan, Kamis (13/3) kemarin.

Sedikit diulasnya, penyitaan uang yang dilakukannya senilai Rp 8,9 miliar itu, memang diawali dengan penyerahan oleh Ichsan Suadi selaku Direktur PT.CGA. Namun itu murni sebagai pengembalian kerugian negara. Menguatkan penyitaan kerugian negara itu, Ichsan Suadi juga telah menandatangani berita acara penyerahan uang. ‘’Penyitaan uang senilai sekitar Rp 8,9 miliar tersebut sudah sesuai prosedur. Ichsan Suadi sudah menandatangani berita acara penyerahan,

serta surat penetapan dari Pengadilan Tipikor sudah kami miliki,’’ katanya.

Kajati juga mengklarifikasi soal hasil cek fisik oleh ahli konstruksi Unram yang dilibatkan. Menurutnya, hasil penelitian yang digunakan Kejati sebagai acuan pertimbangan penetapan tersangka. Sehingga tidak ada alasan jika ada keraguan atas hasil perhitungan dimaksud. ‘’Kalau mengenai keraguan terhadap keabsahan hasil penelitian ya silakan saja mereka ragu, yang jelas kami sudah melakukan cek fisik bangunan di lapangan,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Antonius memprotes Kejati NTB karena setelah beberapa hari pascapenyerahan uang dalam dua koper itu, penangguhan penahanan tidak kunjung direalisasikan.

Menurut Antonius, sebelumnya ia dijanjikan kliennya akan ditangguhkan setelah uang diserahkan sebagai kompensasi. (met)

Incar LKM Dari Hal. 1 Tetapi diperkirakan data secara nasional terdapat 600 ribuan jumlahnya yang tersebar di seluruh provinsi. Saat ini, LKM umumnya memiliki badan hukum yang bervariasi. Diantaranya ada yang menggunakan badan hukum koperasi, PT dan CV. ‘’Kalau yang koperasi, sudah ada yang mengawasinya tentu Dinas Koperasi. PT dan CV ini yang menjadi ranah OJK,’’ ujar mantan Deputi Senior Pengawas Perbankan pada Bank Indonesia NTB ini.

Seberapa penting pengawasan LKM ini dilakukan, Yusri menjelaskan bahwa LKM ini menjadi lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, setingkat di bawah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Banyak kemungkinan diantisipasi, diantaranya pemberian suku bunga yang berlebihan (sejenis praktik rentenir) yang dapat menggoyangkan sistem perekonomian masyarakat kalangan bawah. Akan dipantau secara berkala melalui laporan keuangan yang disampaikan, layaknya perbankan konvensional lainnya. Karena sejauh ini seperti diketahui, belum ada lembaga khusus, yang mengawasi prinsip usaha yang dilaksanakan LKM. ‘’Kami juga belum tahu, berapa suku bunga yang diterapkan LKM kepada masyarakat. Sehingga dipandang perlu masyarakat juga harus diselamatkan jika ada hal-hal yang menyimpang pada system simpan pinjam yang diberlakukan,’’ katanya. (bul)

Dinas PU NTB akan Cek Proyek SPAM Bima Dari Hal. 1 Ia mengaku, belum menanyakan hal tersebut kepada Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan proyek tersebut.

“Karena apa? Karena itu kan baru informasi tetapi belum saya tanyakan kepada Satkernya. Akan kita cek lagi,”tandasnya sambil berlalu.

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bima dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) NTB. Dalam pengerjaan proyek tersebut, LPPN NTB mengindikasikan ada penyimpangan pada pengerjaan proyek senilai Rp 18 Miliar itu Lokasi proyek itu terdapat di Kecamatan Donggo, Langgudu, Sape dan Kecamatan Woha Proyek itu selesai dikerjakan pada tahun 2013 lalu dengan total anggaran keseluru-

han sebesar Rp. 18 miliar lebih. Dimana pengerjaannya bersasal dari anggaran APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ditjen Cipta Karya, dengan jangka waktu pengerjaan fisik 180 hari berdasarkan hari kalender.

Secara umum, jumlah paket pekerjaan optimalisasi SPAM tersebar di beberapa daerah di NTB. Sedangkan yang dilaporkan, ada enam paket khusus di Kabupaten Bima. Enam paket proyek SPAM itu masing – masing dikerjakan oleh PT. CNP, PT. TAP, CV. MZB, CV. HP, CV. TF dan CV. FV. Salah satu indikasi penyimpangannya, pada galian pipa untuk proyek tersebut. Seharusnya bukan model galian untuk pipa tipe C. Namun struktur tanah galian untuk pembangunan proyek itu ternyata tipe C. (nas)

Gerindra Terbesar Dari Hal. 1 mereka akan membutuhkan dana yang jauh lebih besar ketimbang sebelum musim kampanye.

Data yang diperoleh Suara NTB dari KPU NTB, Kamis (13/3) kemarin menyebutkan, dengan dana yang mencapai Rp 4,8 miliar lebih, Partai Gerindra NTB menjadi parpol di NTB dengan dana kampanye terbesar untuk Pemilu 2014. Sementara itu, Calon Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Najamuddin Umar tercatat sebagai calon anggota DPD dengan dana kampanye paling besar dibanding calon anggota DPD RI lainnya.

Partai Gerindra mengelola dana kampanye dengan jumlah yang mencapai Rp 4.874.450.000. Dana itu bersumber dari calon anggota legislatif mereka sebesar Rp 4.864.450.000 dengan tambahan dari sumbangan perseorangan sebesar Rp 10 juta.

Namun, dengan buget yang sedemikian besar, laporan Gerindra memperlihatkan saldo mereka kini hanya tersisa Rp 10 juta.

Sementara itu, PKS menjadi parpol dengan buget kampanye paling minim, yaitu Rp 1.428.991.182. Angka itu diperoleh dari parpol sendiri sebesar Rp 28.648.000, calon anggota legislatif sebesar Rp 1.360.157.980 dan sumbangan perseorangan sebesar Rp 40 juta dan bunga bank sebesar Rp 185.202. Sisa saldo yang dimiliki PKS hingga laporan itu diserahkan, tinggal Rp 50 juta lebih.

Setelah dicermati, tampaknya seluruh parpol tidak lagi memiliki saldo yang cukup di rekening dana kampanye

mereka untuk menghadapi musim kampanye yang akan dimulai dengan karnaval kampanye damai pada 15 Maret mendatang.

Beberapa parpol diketahui memiliki sisa saldo yang sangat jauh dari mencukupi.

Partai Demokrat misalnya. Meski memiliki buget kampanye yang mencapai Rp 4.062.735.050, namun mereka juga melaporkan telah mengeluarkan dana sebesar Rp 4.062.285.050, plus biaya administrasi bank sebesar Rp 50.000.

Saldo mereka yang tersisa kini hanya Rp 450.000, sekaligus menempatkan partai ini sebagai parpol dengan sisa saldo paling sedikit di antara parpol lainnya di NTB. Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP, yang dikonfirmasi terkait hasil laporan awal dana kampanye ini menjelaskan, parpol masih memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan akhir atau Laporan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Laporan itu diserahkan paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara atau tanggal 24 April 2014. ‘’Ini ada sanksinya kalau tidak menyampaikan. Ini akan disampaikan ke Kantor Akuntan Publik (KAP).

Sanksinya pembatalan calon terpilihs,’’ ujarnya.

Setelah diaudit oleh KAP selama satu bulan, hasil audit itu nantinya akan diserahkan kembali ke KPU NTB, baru kemudian diumumkan kepada publik. (aan)

Halaman 5

Bendungan Pandandure Ditarget Rampung Juli Mendatang Mataram (Suara NTB) Bendungan Pandanduri yang terletak di Desa Suangi Sakra Lombok Timur ditargetkan bisa rampung Juli mendatang. Progres pengerjaan sampai saat ini telah mencapai 90 persen.

Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. H. Marsono, MM, MT ketika dikonfirmasi usai rapat koordinasi di Kantor Dinas PU NTB, Kamis (13/3) siang kemarin. ‘’Yang jelas kontraknya sampai Juli mendatang, mudah-mudahan bisa terisi nanti. Karena itu tergantung hujan,’’ ujarnya.

Dijelaskan, cover dam sudah rampung. Saat ini tinggal pengerjaan main dam atau bendungan utama. Pengerjaan main dam tertinggi sekitar 10 meter. Namun karena musim hujan maka pihak kontraktor pelaksana tidak bisa melakukan penimbunan saat ini.

Ketika ditanya apakah pengerjaan main dam terhenti

saat ini karena faktor cuaca tersebut. Marsono mengatakan, kontraktor tetap bekerja namun mengerjakan pekerjaan yang lain. Pasalnya, dalam melakukan penimbunan tidak sembarangan, tetapi harus sesuai dengan spek yang ada. ‘’Pengerjaan penimbunan yang merupkaan pekerjaan pokok itu harus menunggu ker-

ing, air tanahnya tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Insya Allah Juli selesai.

Cuma kalau berfungsinya nunggu airnya dulu,”terangnya.

Bendungan Pandandure diharapkan semakin memantapkan posisi Lombok Timur sebagai daerah swasembada pangan, dengan menciptakan lahanlahan subur baru, di Wilayah Lombok Timur bagian Selatan yang selama ini dikenal dengan daerah kritis air yang curah hujannya relatif kecil dan tidak memiliki sumber air yang layak.

Rencana Pengembangan se-

cara terpadu untuk mengatasi kekeringan di Pulau Lombok melalui sistem suplesi dengan potensi areal seluas 50.695 hektar. Dengan dibangunnya Bendungan Pandandure, merupakan salah satu konsep untuk mempertahankan status NTB sebagai salah satu lumbung padi nasional. Mengatasi bencana kekeringan dan rawan kekurangan air baku di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan, serta untuk mendorong ekonomi pedesaan dengan meningkatkan usaha pertanian dan perdagangan. (nas)

Tiga Sastrawan dan Guru Sumbawa Diundang ke Jepang Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa, mendapatkan kehormatan dengan pendokumentasian Bahasa Sumbawa di sebuah ajang tingkat Asia Pasifik “Collaborative Work On Language Documentation Of The Sumbawa Language” yang diselenggarakan Universitas Tokyo pada tanggal 16-21 Maret 2014.

Menurut Kasubag Humas Setda Sumbawa R. Rudi

Yulianto, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Penelitian Bahasa dan Kultur di Asia dan Afrika. Dalam hal ini, Asako Shiohara peneliti dari Jepang yang telah melakukan riset khususnya tentang Bahasa Sumbawa (Samawa) selama kurang lebih 16 tahun, mengundang tiga orang dari Kabupaten Sumbawa, yaitu Dedy Mulyadi (Ketua BPD Desa Pungka), Syamsul Bahri dan Ade Erma Lestari (Guru SMAN 3 Sumba-

wa Besar). ‘’Ketiga orang perwakilan dari Sumbawa akan hadir dengan kapasitasnya masing – masing sebagai konsultan bahasa Sumbawa, interpreter Bahasa Sumbawa ke Bahasa Jepang, dan pendokumentasi,’’ terangnya, Kamis (13/3).

Baginya, undangan ini bernilai positif, karena melalui event tersebut bahasa Sumbawa dijadikan materi bahasan utama sekaligus dido-

Kapolri: Penanganan Kasus Udin Keliru Sejak Awal Yogyakarta (Suara NTB) Kapolri, Jenderal Pol. Sutarman menilai berlarutnya penanganan kasus pembunuhan wartawan Muhammad Syafruddin alias Udin akibat kekeliruan penanganan sejak awal. ‘’Mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP) sampai prosesnya, sudah tidak benar,’’ kata Sutarman saat berkunjung ke Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/3).

Penanganan yang dilakukan penyidik pada saat itu, menurut dia harus dievaluasi. Apalagi adanya penghanyutan barang bukti yang akhirnya menyulitkan pengusutan selanjutnya.

“Jadi, barang bukti itu di-

larung ke laut, itu kekeliruan dan harus kami evaluasi bersama. Saya pada waktu menjadi Kabareskrim juga sudah pernah membuka kembali kasus tersebut,” kata jenderal kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, ini.

Meski demikian, menurut Sutarman, penanganan kasus Udin harus tetap dilanjutkan dengan alat bukti yang cukup. ‘’Apabila didukung alat bukti yang cukup, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun, karena itu harus tetap kami tegakkan,’’ kata dia.

Sementara itu, apabila pada akhirnya tetap tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka Kepolisian harus mengambil langkah strategis demi

memperoleh kepastian hukum, serta rasa keadilan bersama. ‘’Ini memang belum berhenti, tapi kalau bukti sudah tidak ada, mau tidak mau kami harus ada langkah-kangkah demi kepastian hukum, penegakan hukum, serta rasa keadilan,’’ katanya.

Ia mengatakan upaya pengusutan kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tugas jurnalistik merupakan bagian tanggung jawab Kepolisian. ‘’Kami harus melindungi secara maksimal teman-teman pers yang menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan fakta yang di peroleh. Itu tugas Polri,’’ kata Sutarman. (ant/Bali Post)

Polresta Medan Gerebek Rumah Pembuat VCD Porno Medan (Suara NTB) Petugas Kepolisian Resort Kota Medan, Kamis (13/3) , pukul 15.00 WIB menggerebek sebuah rumah berlokasi di Jalan Garu yang selama ini dijadikan sebagai tempat pembuat kaset VCD porno.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, penggerebekan rumah tersebut berkat informasi yang disampaikan masyarakat kepada petugas.

Bahkan, kata dia, dari lokasi rumah tersebut, pihak berwajib berhasil mengamankan seorang tersangka BD alias

Ayong (36), dan 500 keping VCD, satu Unit peralatan komputer, dan satu unit printer.

Sebanyak 22 buah kabel data, 21 unit CD room mesin pengkopi, dan satu bungkus plastik segel, serta dua unit induk pengadaan yang disita pihak berwajib untuk dijadikan sebagai barang bukti (BB). ‘’Kemudian tersangka, BD diboyong petugas ke Mapolresta Medan untuk diperiksa,’’ kata Calvijn.

Dia menyebutkan, saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah tersebut, tersangka sedang kelihatan mengkopy atau

“menggandakan” VCD porno permintaan dan pesanan pelanggan. Calvijn juga menjelaskan, bahwa tersangka melakukan pekerjaan mencetak VCD porno tersebut, hampir tiga tahun lamanya. ‘’Barang ilegal tersebut juga dipasarkan hingga ke Pekanbaru, Palembang, Aceh dan beberapa daerah lainnya,’’ ujar mantan Kapolsekta Medan Baru. Calvijn mengatakan, tersangka BD, dikenakan pasal 282 ayat 3 KUH Pidana, karena menjual kaset VCD porno tanpa izin dengan ancaman kurungan penjara maksimal 10 tahun. (ant/Bali Post)

NTB Bisa Jadi Tempat Nyaman bagi Pelaku Kejahatan Internasional Dari Hal. 1 Menurut Syamsir, adanya ketidakberesan dalam pelayanan terhadap WNA dan proses pengurusan paspor bisa menjadi pintu masuk dari berbagai persoalan yang ujung – ujungnya akan mengancam keamanan daerah dan negara.

Karena itulah, Syamsir meminta agar Gubernur NTB bertindak dalam melakukan pembenahan terhadap Kantor Imigrasi Mataram. ‘’Sebenarnya bisa saja, sebagai kepala daerah di sini, gubernur memanggil Imigrasi. Karena selama ini mereka sepertinya lepas dari pengawasan,’’ ujarnya.

Syamsir menegaskan, harus ada keterpaduan dalam melakukan fungsi pengawasan dari Imigrasi. ‘’Satu dari segi keimigrasiannya, satu dari segi hukumnya. Saya kira ini yang harus segera diambil langkah oleh Pak Gubernur,’’ ujarnya. Jika dibiarkan terus menerus seperti ini, Syamsir khawatir akan banyak pelaku kejahatan dari berbagai negara yang memanfaatkan kelengahan aparat Imigrasi ini untuk bersembunyi di NTB. Mestinya, ujar Syamsir, pihak Imigrasi Mataram meningkatkan pengawasan untuk mengimbangi semakin banyaknya WNA yang datang ke NTB. ‘’Kan sudah ada ketentuan, sekian lama sebelum masa tinggalnya selesai, harus melapor. Sebelum sampai masa

tinggalnya habis, sudah ada kontrol supaya tidak terjadi hal – hal seperti itu,’’ ujarnya.

Syamsir menegaskan, sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD NTB pun bisa ikut mendorong pembenahan di tubuh Imigrasi Mataram. ‘’Sebenarnya bisa saja, coba nanti kami hearing dengan Imigrasi itu. Kenapa tidak?.’’

Selain itu, ia juga mengimbau agar aparat keamanan segera bertindak untuk merespons adanya dugaan pungutan liar terhadap WNA ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekelompok mahasiswa dalam sebuah aksi di Kantor Imigrasi beberapa hari lalu menuding ada oknum pejabat di Imigrasi Mataram diduga bermain dengan status kedaluarsa WNA. Modusnya, diduga dengan pungli Rp 25 juta sampai Rp 70 juta. Dana sebesar itu, menurut Koordinator Aliansi Mahasiswa NTB untuk Keadilan, Maad Adnan diduga disetor WNA yang sebenarnya izin tinggalnya sudah habis. Namun agar tetap bertahan di wilayah NTB dan Lombok khususnya, seorang warga asing diduga menyetor uang sebesar itu. ‘’WNA itu ada di Senggigi, kami sudah pastikan orangnya.

Tapi saya sementara ini tidak akan sampaikan siapa WNA itu,’’ kata Maad dihubungi Suara NTB Rabu (12/3), mengulas isi unjukrasanya Selasa

lalu di Imigrasi Mataram.

Dia menuding, ada seorang oknum pejabat di Imigrasi Mataram diduganya bermain dengan izin tinggal WNA tersebut. Modus yang sudah berlangsung lama ini, diduga melibatkan oknum di sana. ‘’ Oknum pejabat Imigrasi Mataram itu juga sudah kami bisa pastikan,’’ ungkapnya, namun kembali tak mau menyebut identitas pejabat dimaksud.

Sementara Kepala Imigrasi Mataram melalui Kasi Wasdakim, Muhammad Indra,SH meyakinkan, apa yang jadi tuduhan demonstran tidak benar. ‘’Malah Kakanim (Kepala Kantor Imigrasi) minta dibuktikan jika ada anggotanya yang melakukan pungli,’’ kata Indra kepada Suara NTB, Rabu (12/3) sore lalu. Disebutnya, Kakanim saat ini baru sebulan menjabat, sehingga tidak terlalu tahu terkait ada oknum bawahannya bermain.

Terhadap orang asing, diyakininya tidak ada yang dilindungi dan tebang pilih. Sebagai bentuk keseriusan menindak orang asing bermasalah, pada periode Januari sampai Maret 2014, orang asing yang ditindak sesuai aturan keimigrasian sudah delapan orang.

“Satu dikirim ke Rudenim Bali. Di kantor masih ada warga negara Malaysia masih diproses untuk dideportasi,’’ ujarnya. (aan/ars)

kumentasikan keberadaannya. Apalagi, seorang warga negara Jepang meraih gelar profesornya dengan mempelajari secara serius tentang sejarah Bahasa Sumbawa sejak tahun 1998. Dengan komitmennya tersebut hingga saat ini Bahasa Sumbawa menjadi dikenal hingga ke Asia Pasifik.

Hal tersebut, ujarnya, dapat menjadi motivasi bagi para generasi muda untuk tidak melupakan dirinya se-

bagai Tau Samawa dengan tetap melestarikan budaya Sumbawa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Bahasa Sumbawa dalam berinteraksi dan mengenal tradisi Sumbawa. ‘’Semoga itu semua dapat menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk selalu menghargai dan melestarikan warisan budaya,’’ harapnya. (arn)

Hakim Tolak Nota Keberatan Akil Mochtar Jakarta (Suara NTB) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan nota keberatan Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi terdakwa kasus suap dan tindak pidana pencucian uang. ‘’Keberatan atau eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa M. Akil Mochtar tidak dapat diterima dan menyatakan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berwenang mengadili seluruh dakwaan,” kata Ketua Majelis Hakim Suwidya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3).

Akil sebelumnya menyatakan keberatan terhadap surat dakwaannya yang dianggap sebagai skenario untuk menjadikan dia sebagai penjahat, bahkan sejak masih menjabat sebagai anggota DPR 19992004.

“Majelis hakim berpendapat yang diajukan terdakwa tidak cukup alasan untuk dikabulkan, oleh karenanya eksepsi tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan hingga tahap akhir,” tegas Suwidya.

Akil juga mengaku keberatan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwakan kepadanya karena menilai jaksa KPK tidak berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang.

Dua anggota majelis hakim, I Made Hendra dan Joko Subagio menyetujui keberatan Akil mengenai tidak berwenangnya jaksa KPK menuntut tindak pidana pencucian uang karena menilai penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan kasus TPPU adalah jaksa yang berada di bawah jaksa agung atau kepa-

la kejaksaan tinggi.

“Sedangkan jaksa KPK tidak termasuk di bawah jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi, sehingga wewenang penuntutan TPPU harus diserahkan ke kejaksaan negeri setempat,” kata Made Hendra.

Menurut Made Hendra, Undang-Undang No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur siapa yang dimaksud dengan penuntut umum dalam perkara TPPU. Dengan demikian, ia melanjutkan, merujuk pada pasal 13 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penuntutan adalah yang berada di bawah Kejaksaan Agung.

KPK mendakwa Akil menerima uang Rp63,315 miliar sebagai hadiah terkait pengurusan sembilan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, sebanyak Rp10 miliar di antaranya dalam bentuk janji untuk penanganan satu perkara sengketa pilkada.

Ia didakwa menerima suap dalam penanganan perkara sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Lebak, Empat Lawang, Lampung Selatan, Buton, Morotai, Tapanuli Tengah, Banten, dan Kota Palembang serta janji terkait penanganan sengketa pilkada Provinsi Jawa Timur.

Sementara dalam perkara pencucian uang mantan politisi Partai Golkar itu didakwa menyamarkan harta Rp161 miliar pada 2010-2013 dan harta Rp22,21 miliar dari kekayaan periode 1999-2010. (ant/Bali Post)

Pemprov Minta Tim Pengawasan WNA Bekerja Optimal Dari Hal. 1 Dalam pengawasan WNA yang berada di NTB, sebelumnya pemprov berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB untuk optimalisasi pengawasan WNA yang tinggal sementara di daerah ini baik sebagai wisatawan, pekerja atau lainnya.

Selain sebagai wisatawan, banyak juga WNA yang tinggal di NTB bekerja di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, kartu identitas mereka baik sebagai tenaga kerja, wisatawan atau tinggal sementara di daerah benar-benar harus dipastikan masih berlaku atau tidak.

Terkait overstay WNA yang diduga dipermainkan oleh oknum petugas Imigrasi juga dikomentari Akademisi Universitas Mataram (Unram).

Pihak Imigrasi pun disarankan supaya mendeportasi WNA yang status keberadaannya tidak jelas itu.

Demikian disampaikan Akademisi Unram, Prof.Lalu Wira Sapta Karyadi, ketika ditemui di ruang kerjanya Kamis (13/3) kemarin.

Pembantu Rektor (PR) I Unram ini mengatakan seharusnya pihak Imigrasi

mendeportasi WNA yang statusnya tidak jelas.

Menurutnya, jika mereka (WNA) tidak memperpanjang masa tinggalnya secara resmi, tidak menutup kemungkinan mereka memiliki tujuan tertentu. ‘’Kalau mereka tidak memperpanjang masa tinggalnya, otomatis mereka ilegal dan saya rasa mereka memiliki tujuan yang tidak kita ketahui,’’ ungkapnya.

Menurutnya razia WNA yang statusnya tidak jelas itu bisa dilakukan oleh pihak Imigrasi dan Kepolisian. ‘’Bisa saja dengan mengadakan razia. Namun, mungkin bukan dalam bentuk sweeping karena itu dapat mengganggu WNA yang keberadaannya resmi.

Saya yakin pihak Imigrasi dan Kepolisian bisa memikirkan caranya,’’ jelasnya.

Ditambahkannya, investigasi keberadaan WNA yang tidak jelas bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak biro perjalanan.

“Banyak cara yang bisa ditempuh, salah satunya dengan koordinasi dengan pihak perusahaan biro perjalanan dan pariwisata. Jadi mereka semua melaporkan tamu mereka kepada pihak Imigrasi,’’sarannya. (nas/ami)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

Deportasi WNA Ilegal KANTOR Imigrasi Mataram sedang berada dalam sorotan publik. Kinerja instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) ini dituntut mampu memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat di daerah ini. NTB sebagai salah satu kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar ke dua setelah Jawa Timur (Jatim) tentu membutuhkan pelayanan maksimal terhadap calon TKI yang mengurus dokumen keimigrasian.

Begitu juga NTB sebagai daerah yang gencar mempromosikan potensi sumber daya alam yang dimiliki mengharapkan investor, baik lokal dan asing datang menanamkan investasi. Tidak hanya itu, NTB juga sebagai salah satu destinasi wisata nasional banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai negara di dunia. Sebagai daerah dengan potensi besar, banyak investor asing yang membuka investasi, baik di bidang perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata hingga pertambangan.

Sebagaimana halnya TKI di luar negeri yang wajib patuh terhadap aturan di negara bersangkutan, maka warga negara asing (WNA) yang mencari nafkah di Indonesia, khususnya di NTB juga harus diberlakukan sama. Dalam beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar atau menonton di televisi, bagaimana nasib ribuan TKI atau warga Indonesia di luar negeri yang masa tinggalnya sudah habis di satu negara.

Mereka diburu layaknya seperti penjahat, dimasukkan dalam penjara, disiksa hingga dideportasi. Banyak di antara mereka pulang dalam peti mati dengan tubuh bekas siksaan yang sangat memprihatinkan.

Lantas bagaimana dengan di Indonesia, khususnya di NTB? Dalam aksi demo yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa NTB untuk Keadilan, mensinyalir, banyak WNA yang habis masa tinggalnya di NTB diduga bermain dengan pihak Imigrasi. Ada dugaan, WNA dengan status kedaluwarsa harus membayar Rp 25 juta sampai Rp 70 juta terhadap oknumoknum di Imigrasi agar mereka tidak dipersoalkan masalah keimigrasiannya.

Terkait tudingan massa Aliansi Mahasiswa NTB untuk Keadilan, masyarakat berharap agar Imigrasi Mataram menelusuri kebenaran informasi yang disampaikan mahasiswa itu. Memang Kepala Imigrasi Mataram melalui Kepala Seksi Wasdakim Muhammad Indra, SH, tudingan mahasiswa itu. Namun, informasi itu wajib diuji kebenarannya. Seperti disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi bahwa hal tersebut harus ditelusuri. ‘’Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,’’ kata Ruslan.

Karena itulah,Ruslan menegaskan perlu pengawasan lebih ketat lagi untuk mendorong pembenahan di Imigrasi tersebut. Menurutnya, jika terus menerus dibiarkan berlangsung, maka fenomena ini akan berdampak pada martabat Bangsa Indonesia yang akan dipandang sebelah mata oleh bangsa – bangsa lain di dunia. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Payung Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup di NTB ETIKA Harian Suara NTB masih berkutat dengan sengketa hukum terkait gugatan perdata oleh warga asing, satu masalah lewat dari perhatian masyarakat. Isu yang terus bergulir adalah gugatan terhadap Suara NTB terkait dengan perusakan lingkungan yang diduga dimotori warga asing. Pertanyaannya, sudahkah perlindungan lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota di NTB? Sebuah berita yang dimuat Kompas (28/02/2014) menjawab pertanyaan itu. Ternyata, di tingkat daerah, payung hukum bagi perlindungan lingkungan hidup baru direalisasikan oleh satu pemda saja, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Tepatnya tanggal 26 Februari 2014 lalu, DPRD Provinsi Sulsel mengesahkan perda tersebut. Gubernur Sulsel, Sahril Yasin Limpo, menegaskan bahwa dengan perda, pemda memiliki dasar untuk menuntut perusahaan atau pihak yang merusak lingkungan.

Pernyataan ini tentu menarik untuk dialamatkan kepada pemerintah daerah NTB. Apalagi sekarang ini, NTB tengah menjadi magnet wisata baru mengungguli daerah-daerah lainnya. Sulsel, sama seperti NTB juga adalah daerah yang menjual potensi wisata dan lingkungan mereka sebagai sumber pemasukan daerah. Bedanya, mereka tanggap dan menyadari bahwa lingkungan adalah aset hidup mereka. Seharusnya, pemerintah daerah di NTB pun berpikiran demikian.

Menengok Potensi NTB Untuk menguji seberapa penting perlindungan hukum bagi lingkungan hidup di NTB, sebelumnya kita perlu telusuri lebih jauh potensi lingkungan hidup yang dimiliki daerah ini. Sekurangnya, potensi lingkungan yang dijadikan unggulan dan komoditas utama masyarakat NTB. Wilayah NTB merupakan salah satu wilayah yang cukup penting bagi upaya pelestarian keanekaragaman hayati dunia. Walaupun luas daerah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, nyatanya NTB cukup kaya akan potensi hutannya yang jika ditotal luasnya mencapai 1.096 hektar. Tak heran jika kemudian dikatakan bahwa hutan NTB adalah salah satu paru-paru Indonesia dan dunia. Belum lagi ke-

Oleh :

Muh. Arief Syahroni

(Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram; Koordinator Komunitas Ujung Pena Ampenan) beradaan kawasan hutan tropika kering (hutan musim) yang menjadi habitat sebagian besar keanekaragaman hayati dalam berlindung, mempertahankan diri, dan berkembang biak.

Kekayaan hutan ini rupanya berbanding lurus dengan hasil pertanian. Sudah jamak dikenal bahwa tanah pertanian yang dimiliki NTB adalah tanah produktif. Bahkan, hasil pertanian NTB kerap menjadi penyumbang suplai kebutuhan pangan nasional dan menghasilkan swasembada nasional.

Itulah yang menjadi alasan NTB dijuluki Bumi Gora. Itu pula yang membuat daerah ini menjadikan sektor pertanian sebagai andalan dalam pembangunan daerah. Jika menambahkan potensi laut yang meliputi hasil laut dan wisata alam laut, maka kekayaan ini ibarat surga bagi NTB sendiri. Di sektor-sektor unggulan inilah sebagian besar masyarakat NTB menyandarkan hidupnya sebagai mata pencaharian utama.

Potensi- potensi tersebut hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak potensi yang dimiliki wilayah ini yang dapat dijadikan sebagai andalan utama dalam proses pembangunan daerah. Sayangnya, potensi ini acapkali minim diperhatikan oleh pemerintah daerah NTB. Contoh kecil adalah perlindungan terhadap lingkungan.

Sering kali, masalah lingkungan hanya mentok dibicarakan ketika kerusakan telah terjadi atau bencana menghampiri. Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan jika dibiarkan terus menerus terjadi tanpa ada upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam proses penanganannya. Meski terkesan kasar, kita mesti tega mengatakan bahwa pemerintah daerah kita adalah macan ompong yang hanya mengerti bagaimana cara mempermak lingkungan daerah untuk kemudian menyerahkan hak mengeksploitasinya kepada pemilik modal. Tentunya, kelemahan ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditanggulangi pemda NTB ke depan.

Perlu Payung Perlindungan Hukum Sebagai daerah dengan potensi alam yang sedemikian besar, tentu tidak mengherankan jika NTB memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi untuk dieksploitasi dengan cara tidak mengenal batas.

Tangan-tangan jahat milik para

pengusaha dan investor tanpa ampun merogoh sumber daya alam yang ada hanya demi kepentingan bisnis semata. Ditambah lagi kelakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kemudian, setelah semua itu habis, mereka lantas pergi dengan menyisakan borok berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang menggurita. Jika sudah begini, ancaman apa saja dapat dengan mudah datang. Banjir, kebakaran hutan, kekeringan, longsor, erosi pantai dan intrusi air laut adalah beberapa musibah yang sudah menjadi langganan masyarakat kita.

Tentu saja, bencana tidak datang dengan sendirinya. Di sini berlaku hukum sebab-akibat. Dan, pemerintah harus peka membaca isyarat-isyarat tersebut. Cara pandang terhadap bencana tidak boleh lagi sebagai akibat dari keterguncangan alam, tetapi kejahilan tangan manusia. Kerusakan alam bisa terjadi dengan sendirinya, tetapi perusakan alam itu pastilah oleh ulah manusia. Termasuklah ke dalam kategori ini pencemaran perairan laut akibat tailing dan kerusakan koral di perairan laut Sekotong yang ditengarai sebagai akibat eksploitasi ilegal. Banjir di Sambelia pun merupakan ekses dari pembalakan hutan Sambelia.

Bahkan, di dalam hutan itu ditemukan adanya bangunan permanen yang patut dipertanyakan dasar keberadaannya.

Hilangnya keseimbangan alam raya ini haruslah dilihat sebagai kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan hidup. Manusia dengan sifat antroposentrisnya memandang lingkungan hidup tidak lebih dari sekadar objek. Hanya bernilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Jika pandangan ini terus dipertahankan tanpa diputus, besar kemungkinan lingkungan alam NTB akan punah.

Tingkat kerawanan yang tinggi seharusnya diimbangi dengan keberadaan aturan hukum yang kuat.

Untuk itulah, sebuah payung hukum diperlukan demi menyelamatkan kelangsungan lingkungan hidup ini. Salah satunya dengan memberlakukan peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Nantinya, payung hukum inilah yang akan mengatur pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Niat mulia pemerintah pusat dengan memberlakukan UU

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang harus dibarengi usaha kuat dari pemerintah daerah. Sehingga, terjadi sinergitas yang saling menghubungkan antara pusat dan daerah untuk bersatu-padu menjaga dan mengelola lingkungan hidup Indonesia secara umum. Yang terpenting, aturan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuntut pihak atau perusahaan nakal yang merusak lingkungan hidup di daerah sehingga tindakan-tindakan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup dapat diminimalkan— jika tidak boleh mengatakan dihilangkan.

Tanpa bermaksud mengecualikan sejumlah perda yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD, masalah lingkungan adalah masalah yang bersifat darurat sebab berkaitan erat dengan kelangsungan umat manusia.

Sudah sepantasnya hal itu diutamakan demi menjaga keutuhan makhluk hidup di bumi. Perlu diingat juga, jika kelestarian lingkungan NTB terus diganggu, bukan tidak mungkin pariwisata NTB pun akan turut gulung tikar. Sampai di sini, masihkah pemerintah daerah kita merasa ragu untuk membuat kebijakan tentang perlindungan lingkungan hidup di NTB?

Ribuan bangunan di Mataram diduga tak miliki IMB

Kesadaran masyarakat perlu digugah

*** Anjal masih marak di Mataram

Butuh solusi jitu

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

Halaman 7 (Suara NTB/ant/bali post)

HIU - Nelayan di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, mengumpulkan ikan hiu hasil tangkapannya. Nelayan ini perlu sosialisasi soal jenis ikan hiu mana saja yang tidak boleh ditangkap.

Terganjal Masalah Tanah KEPALA Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. H. Marsono, MM.,MT mengungkapkan, pengerjaan mega proyek bendungan Rababaka Kompleks yang berada di Kabupaten Dompu sejak tiga bulan terakhir tidak jalan. Persoalan pokoknya yakni masalah sertifikasi lahan yang belum tuntas.

“Yang perlu difasilitasi daerah terutama masalah tanah harus dibantu. Kedua, yang tanah hutan segera diselesaikan. Karena kita sudah kon(Suara NTB/dok) trak tiga bulan ini, tetapi belum Marsono jalan.Nantikitatakutdikomplain sama pemborong,” kata Marsono ketika dikonfimasi usai menghadiri pertemuan di kantor Dinas PU NTB, Kamis (13/3).

Dijelaskan, saat ini lahan yang menjadi lokasi proyek bendungan Rababaka Kompleks, yang terdiri dari dua proyek pembangunan bendungan yakni bendungan Tanju dan bendungan Mila masih dalam proses sertifikasi. Yang akan dibangun tahun ini adalah saluran pengelak dan saluran interbasin.

“Tinggal menunggu masalah tanah yang belum tuntas. Kalau kontrak sudah, persoalan tanahnya mandek, belum bisa kerja kita. Masalah tanah yang di Dompu itu kita minta pemda membantu,” harapnya.

Marsono menambahkan, terkait dengan pembangunan suatu bendungan di daerah, memang sudah ada sharing anggaran. Dimana, pihaknya melakukan pembangunan, sementara pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten menyiapkan lahan. “Itu sudah kesepakatan,” tandasnya.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Rababaka mempunyai luas 236,4 km2 dengan panjang sungai 57,7 km. Prasarana Sumber Daya Air yang ada di sungai berjumlah 17 buah bendung dengan total areal 2.820 hektar. Sungai Rababaka mempunyai potensi air yang cukup besar, namun mempunyai areal pengembangan irigasi terbatas.

Disisi lain di sebelah barat sungai Rababaka terdapat sungai Tanju yang masuk di dalam DAS Kambu yang potensi airnya terbatas namun mempunyai potensial areal pengembangan pertanian yang cukup luas yaitu 2.600 hektar.

Untuk mengoptimalkan pengembangan Sumber Daya Air di wilayah Rababaka dan Tanju maka dibuat suatu sistem interkoneksi antardaerah aliran sungai yang disebut dengan pengembangan Rababaka Kompleks. Konsep pengembangan Rababaka Kompleks yakni dengan menyatukan dua potensi daerah irigasi yaitu Irigasi Bendung Rababaka eksisting dan irigasi baru di wilayah Tanju menjadi sistem jaringan irigasi interkoneksi dengan membuat saluran penghubung antarsungai.

Bendungan Rababaka Kompleks diharapkan memberikan manfaat dalam peningkatan intensitas tanam daerah irigasi Rababaka seluas 1.689 hektar dari 180 persen menjadi 300 persen. Pengembangan daerah irigasi baru di wilayah Tanju seluas 2.250 hektar dengan intesitas tanam 300 persen serta suplai air baku untuk wilayah kecamatan Manggelewa sebesar 54 liter per detik. (nas)

Mataram (Suara NTB) Sejauh ini belum dirinci pasti besaran kuota ekspor sirip hiu. Pemerintah merencanakan akan melakukan penyesuaian jumlah ekspor, termasuk memperketat pengawasan terhadap hasil tangkapan nelayan.

Hiu menjadi salah satu hewan predator laut atau komoditi bernilai ekonomi tinggi, dan terhitung paling menggiurkan. Sebab harga jual siripnya mampu menembus angka di atas Rp 1,2 juta/Kg. sehingga tak jarang ikan ini menjadi buruan nelayan karena besarnya permintaan dari luar negeri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M.Si usai melakukan pertemuan Pembentukan Asosiasi Pelestarian dan Pemanfaatan Jenis Ikan Teran-

cam Punah di Mataram, Kamis (13/3) menyebut, saat ini sirip hiu sudah menjadi masuk pada ranah perdagangan internasional. Dengan akan dilakukan pembatasan ekspor ini, maka dapat dikendalikan jumlah hiu yang dikirim ke luar negeri.

Diketahui hiu menjadi salah satu hewan laut yang paling digemari untuk diburu dengan sebanyak 118 jenisnya. Tetap ditekankan dua jenis yang sama sekali dilarang untuk ditangkap, di antaran-

ya hiu jenis paus dan hiu jenis parimata. Satu jenis lainnya yang juga dilarang karena dilindungi Undang-Undang adalah ikan jenis pari yang biasa disebut pari gergaji.

Selainnya, memang tidak dipersoalkan untuk dilakukan penangkapan. Karena tidak menyangkut jenis yang dilarang. Aminollah mengatakan untuk mengendalikan jenis hiu yang ditangkap, termasuk membatasi jumlahnya yang dikirim keluar negeri, dipandang mendesak dilakukan

pembentukan Asosiasi, yang didalamnya tergabung para nelayan penangkap, pengepul hingga eksportir.

“Tidak melihat efektif atau tidaknya. Tetapi Asosiasi ini kedepan bisa membantu mengendalikan jenisnya yang boleh ditangkap dan mana yang tidak boleh,” ujarnya.

Ia sebutkan, daerah Tanjung Luar, Lombok Timur menjadi salah satu sentra penangkapan dan pengolahan hiu.

Diketahui miliaran rupiah perputaran uang di daerah tersebut dalam sebulannya.

Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat terhadap jenis hiu yang tidak boleh ditangkap, kemudian akan membuat punah hiu-hiu yang

dilindungi tersebut.

Bahkan diimbaunya, jika terdapat nelayan yang secara kebetulan tersangkut di jala tangkapnya jenis hiu paus, parimata dan pari gergaji. Ada keharusan untuk dilepas kembali.

Lebih luas, pembatasan kuota dan pengawasan ini menurut Aminollah adalah untuk mengantisipasi kepunahan hiu pada beberapa tahun mendatang. Tingginya jumlah penyusutan lahan area pertanian menjadi kawasan pengembangan properti, dalam 20 tahun kedepan dipastikan tangkapan laut menjadi komoditi yang paling diandalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di NTB. (bul)

Transportasi ke Tiga Gili Belum Berasuransi Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten

Lombok Utara (KLU) menghimbau pelaku usaha

MOBIL

RUPA-RUPA

MEBEL

khususnya pemilik perahu (boat) yang melayani penumpang dari dan menuju Tiga Gili untuk menyiapkan asuransi kepada penumpang yang diangkutnya. Para pelaku tersebut diminta lebih dulu menyiapkan lembaga asuransi sehingga menjadi wadah bagi para anggotanya untuk selanjutnya bermitra dengan perusahaan asuransi yang ada.

Kepala Dishubparkominfo KLU, Sinar Wugiyarno, melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Laut, I Dewa Made Purwa, belum lama ini mengakui, sejumlah pengusaha yang melayani transoprtasi jasa wisata belum memiliki asuransi kecelakaan bagi penumpang. Meski sangat jarang terjadi dan tidak diharapkan untuk terjadi, namun Pemda menilai penting bagi pelaku usaha transportasi untuk menyiapkan asuransi.

Ia menerangkan, maraknya penyedia jasa usaha

penyeberangan di kawasan Pemenang tersebut diketahui tidak ada yang memiliki jaminan asuransi keselamatan. Sejauh ini, pelaku usaha mengakomodasi kepentingan pelayanan melalui lembaga Koperasi Karya Bahari untuk pelayanan dari Bangsal. Namun di bagian Teluk Nara, sebagian besar pelaku jasa wisata belum lembaga sebagaimana KKB. Kondisi tersebut lantas mengundang kekhawatiran sejumlah kalangan.

“Kami mengimbau agar para pemilik boat membentuk wadah kelembagaan usaha seperti koperasi atau sejenis kelompok usaha bersama, guna memudahkan koordinasi. Penting bagi lembaga itu untuk bermitra dengan perusahaan asuransi untuk guna menjamin keamanan dan keselamatan penumpang,” paparnya.

Meski tidak diinginkan terjadi, namun kecelakaan juga tidak bisa dihindari.

Dalam situasi tersebut, wisatawan atau penumpang

belum memperoleh kepastian bentuk pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Dinas menyarankan agar pekaku usaha segera bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang ada.

Dewa Purwa mengindikasikan, dalam waktu dekat pihaknya kembali akan memfasilitasi para pemilik perahu boat khususnya yang ada di Teluk Nara, untuk segera membentuk wadah kelembagaan usaha bersama. Setelah lembaga terbentuk, pihaknya akan mengarahkan adanya kerjasama dengan perusahaan asuransi kecelakaan.

Pemda dalam hal ini, akan bertindak selaku fasilitator untuk memfasilitasi sistem pembagian wilayah operasi dengan koperasi penyeberangan Bangsal. Sehingga ke depan para pelaku usaha antar boat di Teluk Nara, dan Bangsal Pemenang, dapat saling menjaga pelayanan demi keamanan dan kenyamanan bersama. (ari)

13

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

OBESITAS

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

13

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

Kinerja Relawan Demokrasi Digenjot Praya (Suara NTB) Tinggi rendahnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias golput menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksananya Pemilihan Umum (Pemilu). Berbagai upaya pun dilakukan KPU Lombok Tengah (Loteng) untuk bisa menekan jumlah golput pada pelaksanaan Pemilu legislatif tahun ini. Sekaligus mendongkrak angka partisipasi pemilih.

Salah satunya dengan menggenjot kinerja tim relawan demokrasi yang telah dibentuk sebelumnya. “Awal bulan ini tim relawan demokrasi yang kita bentuk sebelumnya sudah mulai bekerja. Sampai sekarang, kinerjanya terus kita optimalkan,” sebut Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (13/3) kemarin.

Dengan upaya tersebut jelasnya diharapkan angka golput Loteng pada pemilu kali ini bisa diturunkan paling tidak sampai dua digit. Bersamaan dengan itu, angka partisipasi pemilih juga bisa naik. Karena tingginya angka partisipasi pemilih sangat penting, dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu.

Ia mengungkapkan pada pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya, angka golput Loteng berkisar antara 27 sampai 29 persen. Dan, pada pelaksaan pemilu kali ini angka golput bisa ditekan sampai 25 persen. Bahkan kalau bisa lebih rendah lagi.

Sehingga angka partisipasi pemilih juga ikut terdongkrak.

Relawan demokrasi tersebut dibagi menjadi lima tim. Dengan target dan sasaran yang berbeda-beda pula. Masing-masing tim untuk pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih kelompok keagamaan serta tim untuk pemilih disablitas alias penyandang cacat.

“Secara umum tim ini bertugas memberikan penjelasan tentang pentingnya pemilu. Sehingga calon pemilih bisa lebih tergerak lagi untuk mau menggunakan hak pilihnya,” terang Ari. Tim tersebut lanjut Ari akan bekerja selama empat bulan. Yakni masing-masing dua bulan untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden nantinya.

Kendati demikian, bagaimana pun keras upaya yang dilakukan oleh KPU Loteng tidak akan bisa maksimal. Jika tidak didukung kesadaran dari calon pemilih. Sehingga peran serta calon pemilih sangat diharapkan. “Pemilu ini penting artinya bagi keberlanjutan pembangunan di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, kesadaran masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihnya sangat dibutuhkan,” harapnya. (kir)

Surat Suara untuk KPU Kota Mataram Nyasar ke Sumbawa Mataram (Suara NTB) Distribusi perlengkapan logistik untuk pemilu 2014 terus didistribusikan. Namun sayang, hingga saat ini KPU Kota Mataram masih mengalami kekurangan surat suara. Tidak hanya itu, sejumlah surat suara yang seharusnya diturunkan di KPU Mataram justru nyasar ke Sumbawa.

Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU Mataram, Sopan Sopian, ketika ditemui di ruang kerjanya Kamis (13/3) kemarin, mengatakan surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Mataram masih kurang. “Dapil I untuk pemilihan DPRD Kota Mataram kekurangan 46 lembar surat suara,” ujarnya. Dikatakan Sopian, jika melihat DPT yang ada, surat suara yang tersedia positif kurang.

“Seharusnya surat suara yang kami terima untuk pemilihan DPRD Kota Mataram ini 90.944. Jumlah ini jika dilihat dari DPT dan tambahan dua persen. Akan tetapi, setelah disortir surat suara yang jumlahnya 90.909 ditemukan rusak 12 lembar, sehingga jumlah surat suara yang baik hanya 90.897 lembar,” katanya.

Ketika ditanya langkah yang akan diambil KPU untuk menanggulangi masalah ini, Sopian mengaku akan melaporkan keadaan tersebut kepada KPU Pusat. “Akan kami laporkan kepada pusat supaya masalah ini segera teratasi,” cetusnya. Berdasarkan berita acara dengan nomor 20.a/BA/III/2014 surat suara yang diterima KPU Mataram untuk Dapil I untuk pemilihan DPRD Kota Mataram adalah 90.943 lembar. Kumudian setelah disortir hasilnya 90.909 dan jumlah surat suara baik 90.897.

Sementara itu, selain kekurangan surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Mataram di Dapil I, surat suara untuk KPU Mataram juga ternyata kesasar ke KPU Sumbawa. Ketika Suara NTB berkunjung ke Kantor KPU Mataram, surat suara yang nyasar itu sedang dikembalikan melalui Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU NTB Hesti Rahayu. Ketika komisioner KPU NTB ini dikonformasi melalui telepon oleh Sopian, dikatakan bahwa surat suara itu sudah bisa diambil di kantor KPU NTB. “Jumlahnya 100 lembar, sekarang bisa diambil di ruangan saya,” ungkapnya. (ami)

Masih Tinggi, Angka Kecelakaan Lalulintas Mataram (Suara NTB) Angka kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kematian masih didominasi pengendara sepeda motor. Sekitar 78 persen korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalulintas disebabkan kelalaian pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalulintas serta tidak menggunakan helm, Kamis (13/3) Sebagai langkah pencegahan serta meminimalisir tingginya angka kematian karena kelalaian pengemudi tersebut Jajaran Ditlantas Polda NTB menggelar operasi simpatik gatarin 2014 di Jalan Langko. Operasi yang dilakukan Kamis (13/3) merupakan rangkaian akhir dari rencana yang telah dilaksanakan semenjak Februari lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Dir Lantas Polda NTB, Kombes Pol Djoko Rudi saat memimpin operasi.

“Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat tertib sebelum masa kampanye dimulai karena kami prediksi selama masa kampanye mendatang banyak konvoi kendaraan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ujarnya kepada wartawan.

Selain itu, Djoko juga mengatakan bahwa kegiatan operasi simpatik yang dilakukannya merupakan upaya untuk menertibkan agar para pengendara mematuhi peraturan lalulintas yang ada. Dalam operasi tersebut polisi hanya mengimbau masyarakat agar tetap taat dengan peraturan lalu lintas. Selalu menggunakan atribut keselamatan selama berkendara seperti menggunakan helm dan sabuk keselematan untuk mobil, menyalakan lampu di siang hari bagi sepeda motor dan mengancingkan helm.

Pantauan Suara NTB, beberapa pengendara yang melintasi Jalan Langko memilih memutar arah. Kuat dugaan mereka tidak membawa kelengkapan surat-surat sehingga mereka juga melanggar peraturan lalulintas.

Dijelaskannya, kegiatan itu merupakan operasi yang terakhir selama berlangsungnya operasi simpatik yang dimulai sejak 23 Februari dan berakhir 13 Maret kemarin. Dalam rangkaian kegiatan ini polisi mengedepankan tiga metode yakni 40 persen represif, 40 persen preventif dan 20 persen penindakan. (met)

Halaman 8

Polisi Buru Aktor Intelektual Kasus Pasir Besi Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) terus memburu kasus perusakan dan aksi perlawanan terhadap aparat kepolisian saat konflik pasir besi beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, polisi masih memburu aktor intelektual di balik konflik tersebut.

(Suara NTB/rus)

Dede Alamsyah

Demikian penegasan Kapolres Lotim, AKBP Dede Alamsyah, SiK. Menjawab media di Selong, Kamis (13/3) kemarin, ia menegaskan, jumlah tersangka masih 10 orang.

Belum ada penambahan. Terhadap para tersangka ini, pihak penyidik akan berusaha mempercepat prosesnya.

“Proses masih terus berlan-

jut,” ucapnya. Dituturkan, ada sejumlah pihak yang meminta penangguhan penahanan kepada Polres terhadap para tersangka. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan.

Pertimbangannya, kata Dede Alamsyah, para tersangka terkait kasus konflik. Jika dikabulkan penangguhan

penahanannya, dikhawatirkan akan melarikan diri. Selain itu, penahanannya pun karena adanya unsur melawan aparat kepolisian.

Lebih lanjut soal dalang intelektual pelaku kerusuhan di balik penolakan pasir besi, polisi hanya bicara fakta. Tidak mau mendefinisikan siapa sebenarnya aktor

intelektual tersebut. Sejauh ini, lanjutnya fakta itu belum sampai mengarah kepada pihak dari kelompok mana yang menjadi dalang aktor intelektual.

Kapolres Lotim ini mengakui, upaya mengungkap keterlibatan aktor intelektual cukup sulit. Diakuinya, aktor intelektual cukup cerdas.

“Sulit memang karena dia lebih pintar,” paparnya. Praktik aktor intelektual ini lempar batu sembunyi tangan.

“Namanya saja intelektual pasti sudah antisipasi gerakan kita,” demikain Dede Alamsyah. (rus)

Jelang Pileg

Danrem Instruksikan TNI Jaga Netralitas Selong (Suara NTB) -

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 ini, Komandan Korem (Danrem) Kolonel Arh. Kuat Budiman, SiP mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tetap menjaga netralitas. Sebanyak 3.050 personel TNI Angkatan Darat (AD) yang ada di seluruh NTB diingatkan untuk tidak turut bermain politik praktis.

Penegasan ini disampaikan Kolonel Arh. Kuat Budiman kepada media di sela acara silaturrahminya dengan Bupati ke Lombok Timur (Lotim) H. Moch.

Ali Bin Dachlan di Pendopo Bupati Kamis (13/3) kemarin. Sebagai aparat, diwajibkan kepada seluruh personel TNI untuk netral. Kepentingan TNI, tegasnya hanyalah untk menciptakan masyarkat hidup secara rukun dan aman. Komandan Korem yang baru lima hari menjabat di NTB ini, menegaskan tentara tidak boleh memilih.

Komentar terhadap salah satu calon pun tidak dibenarkan.

Apalagi sampai turut menentukan pilihan. Meskipun di lingkungan keluarga ada yang harus menggunakan hak pilih. Tentara lanjutnya merupakan milik semua bangsa. Milik semua golongan. Tentara tidak boleh terpecah.

Sehingga semua tentara harus netral. Terhadap masyarakat, menjelang pelaksanaan Pileg ini hendaknya turut berpesta. Gelaran pesta demokrasi itu katanya menyenangkan. “Kalau menyenangkan itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk se-

(Suara NTB/rus)

SILATURAHMI - Bupati Lotim, H. Moch Ali BD saat menerima Danrem, Kuat Budiman saat bersilaturahmi di Pendopo Bupati, Kamis kemarin. baik-baiknya,” imbuhnya.

“Di bidang keamanan ini saya membantu Polri untuk untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah NTB ini,” terangnya. Masyarakat yang

KPU Loteng Kekurangan 297 Surat Suara Praya (Suara NTB) Kesiapan logistik untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) nyatanya belum sepenuhnya tuntas. Pasalnya, masih ada satu daerah pemilihan (dapil) di Loteng yang mengalami kekurangan surat suara. Demikian diakui Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Kamis (13/3) kemarin.

Ia mengatakan, secara umum kondisi kesiapan logistik memang tidak ada persoalan. Hanya saja setelah dicek lebih detail, ternyata masih ada satu dapil yang mengalami kekurangan surat suara. Yakni dapil I, Kecamatan Praya dan Praya Tengah.

Dimana untuk surat suara DPRD kabupatenya masih kurang sebanyak 297 surat suara lagi.

“Kalau untuk surat suara DPRD provinsi, DPD maupun DPR pusat semuanya sudah lengkap. Tinggal surat suara untuk DPRD kabupaten saja,” jelasnya. Namun demikian, kekurangan surat suara di dapil I tersebut, dipastikan tidak akan sampai mengganggu kelancaran pelaksaan pemilu secara umum.

Pasalnya, KPU Loteng sudah melaporkan kekurangan surat suara tersebut ke KPU pusat. Dan, pihak KPU

pusat sudah menjanjikan akan segera mengirim tambahan surat suara khusus untuk dapil I setelah tanggal 20 Maret mendatang. Karena untuk pengesetan terakhir logistik pemilu baru akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Maret.

Sedangkan untuk pengepakan logistik pemilu seperti surat suara ke kotak suara akan dilakukan pada minggu keempat. “Intinya logistik pemilu tidak ada persoalan. Walaupun ada kekurangan surat suara. Karena kekurangan tersebut dalam waktu dekat ini sudah dikirim kembali dari pusat,” tegas Ari. Menurut Ari, terjadinya kekurangan surat suara di dapil I tersebut dikarenakan banyaknya surat suara yang rusak. Sementara surat suara cadangan yang diharapkan bisa menutupi kekurangan tidak bisa mencukupi. Sehingga mau tidak mau, KPU Loteng harus meminta penambahan surat suara lagi ke KPU pusat.

Berbeda dengan dapil-dapil yang lain. Walaupun surat suaranya juga banyak yang ditemukan rusak, tetapi bisa ditutupi dengan surat cadangan yang ada. Sehingga logistik pemilunya tidak sampai terganggu. “Untuk surat suara yang rusak masih diamankan dulu. Nanti setelah Pemilu selesai baru diserahkan kembali,” tandasnya. (kir)

memiliki hak memilih diharap bisa memasang tanda gambarnya di dalam hatinya saja. Selanjutnya ditegaskan, sebagai pimpinan tertinggi TNI AD di NTB, seluruh personel TNI diarahkan

untuk turut membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bupati Lotim, H. Moch Ali BD menilai sejauh ini aparat TNI telah menunjukkan dedikasinya

terhadap rakyat. Praktik kerja TNI dalam beberapa bidang sudah dibuktikan. Cara kerja TNI ini katanya perlu dicontoh. “TNI ini sedikit bicara tapi banyak bekerja,” demikian Ali BD. (rus)

Miras Dikhawatirkan Warnai Pesta Demokrasi banyak dengan mengirim Selong (Suara NTB) dalam bentuk tuak manis. SePelaksanaan kampanye mentara merazia tuak manis dalam ajang pesta demokrasi tidak bisa dilakukan aparat. pemilihan umum legislatif “Yang dibawa tuak manis, lalu tahun 2014 ini dikhawatirkan beberapa hari racik kemudian diwarnai pesta minuman keras. dijual,” ucapnya. Melacak hal Dimana, miras menjadi ini, aparat Pol PP ini pun tetap penyebab utama munculnya pantau dan monitoring. konflik. Karenanya, Satpol PP Diantara titik-titik yang Lombok Timur (Lotim) menginsudah diidentifikasi aparat pol tensifkan razia.

PP yang langganan predaran Kepala Satuan (Kasat) Pol miras antara lain di Penyaong, PP Lotim, Nurhadi Muis, SH., Lenek dan Songak. Jalur distrikepada media di Selong, Kamis businya, menggunakan jalan(13/3) kemarin menargetkan jalan tikus. Terakhir terdetekpada pelaksanaan Pileg tahun (Suara NTB/rus) si, lewat Pancor Dao menuju ini tidak ada miras yang bereNurhadi Muis Montong Gamang tembus ke dar. “Kita upayakan miras nol Kota Raja. Lalu lolos di Paomopersen saat pesta demokrasi,” ucapnya. Pol PP pun sudah melakukan penyisi- tong. Jika ingin ke ke Songak, jalurnya mencoba ran ke sejumlah lokasi yang dianggap menjadi lewat Padamara.

Sedangkan distribusi ke wilayah utara ratalokasi peredaran. Aparat Pol PP ini sudah mengidentifikasi lokasi-lokasi tempat peredaran miras. rata lewat pinggir bagian utaram yang tembus Termasuk jalan-jalan yang dilalui sebagai jalur Aikmel. Terhadap titik-titik tersebut, Pol PP ini sudah melepas pengintai. Yakni Pasukan pengadistribusi miras.

Diakui, pelaksanaan pesta demorkasi ini tidak wasan dan pengamatan (Wasmat) . “Pasukan ini lepas dari miras. Minum miras biasanya dimaksud- sejenis intelijen,” ucapnya Persoalan miras ini juga menjadi atensi besar kan untuk menghilangkan rasa malu. Minum miras dipercaya bisa bangun percaya diri. Akan tetapi, ke- aparat Polres Lotim. Kapolres Lotim, AKBD Dede percayaan diri yang tercipta bukan kecerdasan in- Alamsyah, SiK menyatakan Polri sudah ada agenda telektual, karena cara ini jelas tidaklah benar. “Kita untuk melaksanakan operasi pengamanan. Yakni akan terus intens untuk memburu miras,” tegasnya. Operasi Mantab Brata Gatarin 2014. Pelaksanaan Ditengah intensitas aparat melakukan razia, para pengamanan dengan menghadirkan Polri dalam sependistributor miras ini dinilai makin pintar untuk tiap kegiatan. Disamping tugas rutin kampanye. Semengelabui aparat. Modus operandi yang sudah ber- tiap kampanye ada surat pemberitahuan.

Polri disamping melakukan kegiatan cipta hasil dilacak petugas sudah tak lagi dilakukan. “Merekondisi, termasuk melaksanakan razia. Dituturka (pengedar miras, red) pintar,” imbuhnya.

Diantara modus yang baru adalah, penjual ter- kan beberapa waktu lalu ada mobil yang memima bayaran setelah barangnya laku. Sebagian bara miras berhasil razia. Terhadap persoalan besar barang memabukkan itu didatangkan dari miras ini, Kapolres Lotim berharap timses Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok hendaknya mengingatkan warga untuk tidak Barat (Lobar). Cara distribusinya pun saat ini menggunakan miras. (rus)

Polda Siap Jamin Keamanan Pemilu

(Suara NTB/met)

OPERASI GATARIN - Jajaran Ditlantas Polda NTB menggelar operasi simpatik gatarin untuk yang terakhir di Jalan Langko.

Giri Menang (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjed Pol Drs Moechgiyarto SH M.Hum menegaskan, kondisi wilayah NTB kondusif menjelang Pemilu.

Adanya riak-riak kecil yang sempat mengganggu keamanan cepat dipadamkan dan redam sehingga tidak sempat meluas.

Kapolda pun siap menjamin keamanan sebelum, selama dan setelah proses pemilihan umum. Menurutnya, semua tahapan pemilu berisiko mengandung kejahatan politik sehingga perlu pengamanan.

“Kondisi NTB umumnya kondusif, riak-riak kecil yang sempat mengganggu keamanan seperti di Bima cepat dipad-

amkan dan redam sehingga tidak sempat meluas,” ungkap Kapolda saat ditemui di Giri Menang, Kamis kemarin.

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya melalui semua Polres telah mengatur pola pengamanan TPS, antara lain ada pola pengamanan aman, rawan I dan rawan II. Terkait pola pengamanan ini semua kapolres yang mengatur. Kapolres juga mengetahui lebih detail dan mendalam terkait jumlah titik rawan. Untuk pengamanan, pihaknya memiliki 9.118 personel. Dari jumlah itu, dikerahkan kurang lebih 6.040 untuk pengaman pemilu, pada tahap kampanye 1/2 dari jumlah kekua-

tan untuk pengaman dan 2/3 kekuatan dikerahkan saat pemungutan suara.

Lantas tahapan apa yang paling krusial perlu penganaman?, menurutnya semua tahapan rawan dan berisiko terjadi kejahatan politik. Seperti kemungkinan terjadi pencurian surat suara, terjadi pembakaran dan perusakan. Selain itu, bisa saja terjadi manipulasi surat suara dan money politic. “Setiap tahapan itu mengandung resiko kejahatan politik,” terangnya. Karena itu pada simulasi pengamanan semua tahapan pemilu diperagakan. Termasuk simulasi terhadap protes pemilih yang tidak dapat hak pil-

ih dan tidak terdaftar. Sehingga terjadi konplik, polisipun turun tangan mengamankan.

Pihaknya juga mengantisipasi ancaman Kamtibmas di luar proses atau tahapan pemilihan, seperti ancaman tradisional, konvensional dan trans nasional.

Termasuk diwaspadai kejahatan kontijensi, seperti unjuk rasa. Ia pun mengimbau, terkait agenda pemilihan memasuki tahapan kampanye rapat umum yang barang tentu melibatkan mobilisasi massa. Karena itu ia meminta timses dan masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. (her)

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

BUDAYA DAN HIBURAN SENI musik kasidah merupakan salah satu seni musik lawas warisan Islam. Seni musik kasidah memiliki corak dan ciri khusus dalam setiap pementasannya. Salah satunya ialah lagu-lagu yang ditampilkan seluruhnya bernuansa islami. Tidak hanya itu, dari sisi kostum, seluruh personel yang jumlahnya tidak memiliki batas tersebut biasanya menggunakan berbagai atribut bernuansa islam seperti jubah khas timur tengah, jilbab, dan pernakpernik khas islam lainnya.

Kini, keberadaan seni musik kasidah di tengah-tengah masyarakat bisa terbilang mulai meredup seiring dengan pertumbuhan seni musik modern dengan beragam aliran seperti rock, hip-hop dan lain sebagainya. Tentu, keberadaan seni musik modern trsebut ditengarai menjadi penyebab

Tim kasidah Mujaddid Al Banat dalam salah satu sesi latihan belum lama ini

Avril Lavigne Sapa Penggemar di Jakarta Jakarta (Suara NTB) Siapa tak suka menyanyikan lagu kesukaan saat konser berlangsung? Itu yang terjadi dengan Little Black Stars, sebutan untuk penggemar Avril Lavigne, di Istora Senayan, Rabu (12/3) malam. Begitu Lavigne naik panggung dengan lagu “Hello Kitty”, sambutan meriah penonton adalah turut menyanyikan lagu yang diambil dari album kelimanya, “Avril Lavigne”.

“Ka ka ka kawaii. Hello Kitty, Hello Kitty Hello Kitty, you’re so pretty.

Hello Kitty, Hello Kitty

CORAL&BATU ALAM

RUPA-RUPA

tamanya di Indonesia di Tennis Indoor Senayan. 2011, dalam “Black Star Tour”, ia mengadakan pertunjukan di Balai Kartini. “Halo Jakarta.

Senang kembali lagi,” kata perempuan asal Kanada ini.

Avril malam itu memanjakan telinga penggemarnya dengan membawakan lagu-lagunya yang terkenal, seperti “Rock N Roll”, “Here’s to Never Growing Up”, dan “I Always Get What I Want”. Pemilihan lagu yang akrab bagi para penggemarnya membuat Istora, meski tidak penuh, diisi riuh suara mereka yang menyanyikan lagu Lavigne.

Avril Lavigne pun tampil lebih kalem bila dibandingkan dengan penampilannya di video klip. Tidak ada Avril yang wara-wiri dengan gaya slengean di atas panggung. Meski lagu-lagunya berirama ceria dan upbeat, ia berjingkrak

LAUNDRY

iap perubahan di tengah-tengah masyarakat” ujarnya.

Ditambahkan, dengan filosofi nama tersebut, diharapkan tim kasidah Mujaddid Al-Banat bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Bernaung di bawah pesantren Diniyah Tarbiyatul Banat, Desa Rempung, tim kasidah Mujaddid Al-Banat yang keseluruhan anggotanya berasal dari pemuda dan pemudi Desa Rempung telah mampu mencatat prestasi yang melambungkan nama pesantren dan desa setempat. Di antara prestasi paling bergengsi yang didapat oleh tim kasidah Mujaddid Al-Banat ialah sebagai juara I lomba kasidah tingkat kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013 silam.

Tidak itu saja, di tingkat lokal, berbagai kejuaraan pun berhasil disapu. Pada bulan Janu-

ari 2014 kemarin misalnya, tim kasidah Mujaddid Al-Banat menjadi juara I lomba kasidah tingkat kecamatan pada momen peringatan maulid Nabi Saw. Di luar perlombaan resmi tersebut, tim kasidah Mujaddid Al-Banat juga sering mendapat kesempatan manggung di berbagai pementasan dan di berbagai perayaan hari besar islam.

“Kita sering dapat undangan tampil di acara-acara keagamaan dan lain sebagainya. Tentu, tidak bisa dipungkiri, keberadaan tim kasidah Mujaddid Al-Banat secara tidak langsung membawa manfaat bagi desa kami dan telah mampu merubah image tentang musik kasidah” terang siswi SMA Negeri 1 Masbagik ini. (dys)

Asean Literary Festival 2014 Siap Digelar Jakarta (Suara NTB) Asean Literary Festival 2014 siap digelar untuk pertama kalinya pada 2123 Maret mendatang di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. ALF adalah gelaran festival sastra yang pertama kali diselenggarakan untuk negara-negara Asia Tenggara.

Damhuri Muhammad dari Dewan Pengarah ALF mengatakan festival sastra ini dilatarbelakangi kesamaan iklim sastra antara negara Asia Tenggara. “Dunia sastra di Asia Tenggara hampir semuanya berhadapan dengan kolonialisme,” ujarnya dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

Banyak sastrawan Asia Tenggara yang terintimidasi dan dibatasi kreativitasnya karena dianggap mengancam kepentingan kolonialisme, lanjut dia. Festival Sastra Asia Tenggara mengangkat tema “Anthems for the Common People” yang terinspirasi dari sajak penyair Indonesia Wiji Thukul bertajuk “Nyanyian Akar Rumput”.

Wiji Thukul dianggap mewakili tema karena merupakan salah satu contoh sastrawan yang karyanya banyak mengusung Hak Asasi Manusia. “Sejalan dengan tema tahun ini yaitu bagaimana sastra dapat mendorong penghargaan demokratisasi dan HAM, dia juga merupakan contoh

sastrawan yang menjadi korban HAM,” jelas Okky Madasari, Program Director ALF. Beragam acara yang dihadirkan meliputi diskusi seputar sastra, workshop, seni pertunjukan, pembacaan puisi, pameran buku, bincang-bincang bersama penulis, sastra untuk anak-anak dan pojok komunitas. Festival yang diselenggarakan oleh Yayasan Muara dan didukung Hivos dan Kementerian Luar Negeri akan dihadiri lebih dari 40 penulis, akademisi dan kritikus dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, China, Korea, Inggris, Australia dan Belanda. (ant/bali post)

Menulis Adalah Tumpahan ”Curhat”

Hello Kitty, you’re so silly,” begitu liriknya.

“Kawaii” dalam bahasa Indonesia bisa diartikan “lucu”.

Avril pun tampil kawaii saat membuka konsernya. Ia datang dengan baju serba hitam.

Rok model tutu berhias kepala Hello Kitty dipadankan dengan blazer hitam dan celana panjang hitam. “Siap bernyanyi bersamaku?” tanyanya dari atas panggung.

Mengunjungi Jakarta bukan hal baru bagi penyanyi pop-punk itu. Tahun 2005, Lavigne menggelar konser per-

semakin berkurangnya peminat pada seni musik kasidah.

Salah satu tim kasidah yang masih bertahan meski di tengah gempuran seni musik modern tersebut ialah tim kasidah Mujaddid Al-Banat, Desa Rempung, Lombok Timur. Tidak hanya mampu menjaga eksistensi, tim kasidah Mujaddid Al-Banat juga mampu menunjukkan segudang prestasi. “Kalau bicara soal prestasi, tim kasidah Mujaddid Al-Banat sudah banyak mendapatkan prestasi” terang Eka Ruvitah salah seorang personil tim kasidah Mujaddid Al-Banat kepada Suara NTB kemarin. Menurut Eka, Mujaddid Al-Banat sesuai dengan arti namanya yaitu pelopor berarti menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih baik. “Pelopor itu bisa menjadi pusat atas set-

Halaman 9

ENULIS buku Ayu Utami berpendapat menulis adalah bentuk dari “curhat” yang mengalirkan ide dan

Avril Lavigne seperlunya, sambil sesekali menyorongkan mikrofon ke arah penonton.

Penyanyi kelahiran 1984 yang terkenal dengan riasan mata gelap ini juga tidak banyak berkata-kata saat di panggung. Tanpa gimmick, Lavigne terus bernyanyi dari lagu ke lagu, sesekali menghilang ke belakang panggung.

Avril Ramona Lavigne muncul di industri musik pada tahun 2002 dengan debut albumnya “Let Go”. Album itu meledak di pasaran, sampaisampai ia menjadi penyanyi perempuan termuda yang ada di posisi puncak di Inggris Raya. Malam itu, ia membawakan lagu-lagu pilihan dari lima album yang telah direkamnya: “Let Go”, “Under My Skin”, “The Best Damn Thing”, “Goodbye Lullaby”, dan “Avril Lavigne”.

Lavigne membawakan lagu “Let Me Go” tanpa suaminya, Chad Kroeger, pentolan band Nickleback. Ia juga membawakan lagu “Bad Girl” yang din-

yanyikan bersama Marilyn Manson. Suara Manson pun dimasukkan dalam konser, lengkap dengan gambar wajahnya di latar video.

Ia tak lupa membawakan hits dari album pertamanya, “Sk8er Boi”, “Loosing Grip”, dan lagu yang melambungkan namanya, “Complicated”. “I’m With You” pun dijadikannya sebagai penutup konser. Secara visual, konser itu menarik karena selain tata lampu warnawarni, konser Lavigne juga menyuguhkan video berisi grafis yang mendukung lagu yang sedang dimainkan, maupun video dan foto sang bintang dari berbagai penampilannya dalam video maupun konser.

Sayang konser malam itu kurang greget karena Avril tidak berinteraksi dengan penonton.Satu-satunya interaksi dengan penonton, selain mengajak bernyanyi bersama, adalah meniupkan ciuman dari atas panggung, aksi yang langsung mendapat teriakan dari penonton. (ant/bali post)

kreasi. “Dalam menulis, kita bisa belajar dari pengalaman baik maupun buruk, semua itu bisa jadi bahan tulisan dan mengalir seperti curhat,” kata Ayu, di Bandung, Kamis (13/3).

Menurut dia, segala pengalaman yang kita miliki bisa jadi bentuk pembelajaran.

“Alasan utama orang menulis karena ingin “curhat” atas

pengalamannya, menulis itu sama seperti proses manusia menjadi seorang yang jujur,” kata Ayu. Ayu pun mengungkapkan kesenangannya menjadi seorang penulis buku atau novel.

“Sebagai penulis saya senang, karena pengalaman-pengalaman jadi berguna dan tidak sia-sia begitu saja,” kata Ayu. Ayu Utami memulai karirnya di dunia menulis sebagai seorang wartawan. Dia mengemukakan, ketika menjadi seorang wartawan banyak sekali pengalaman pahit yang dialaminya, seperti dicekal oleh pihakpihak yang merasa tidak terima oleh tulisannya.

Ia pun melanjutkan karirnya menjadi seorang penulis buku dan novel.

Lebih lanjut Ayu mengemukakan juga menaruh semangat kewartawanan dalam karirnya sebagai seorang penulis. Segala hal yang tidak bisa ia publikasikan di media massa, ia curahkan dalam buku dan novel. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Tak Berfungsi

Kerahkan Ribuan PNS PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) menegaskan komitmennya memberikan dukungan maksimal bagi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2014 ini. Kendati tidak dalam bentuk dukungan materi atau anggaran, tapi dalam bentuk dukungan tenaga.

Ribuan PNS lingkup Pemkab Loteng siap diterjunkan untuk melakukan pengawasan sekaligus mengawal pelaksanaan pemilu.

“Kita sudah membentuk desk yang nantinya akan (Suara NTB/dok) membantu melakukan penL. Herdan gawasan di lapangan saat pemilu legislatif berlangsung,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (13/3) kemarin.

Tim ini, ujarnya, akan bertugas melakukan pemantauan terkait jalannya pemilu, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sampai perolehan suara. Artinya, tim itu nantinya akan bertugas dari awal sampai selesai perhitungan suara. Tidak hanya itu, tim juga bertugas untuk memberikan laporan terkait situasi dan kondisi di lapangan, sehingga ketika terjadi gejolak di lapangan, bisa segera diantisipasi sejak dini. ‘’Dengan begitu diharapkan, potensi gangguan yang lebih besar bisa diminimalisir,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut Herdan, Pemkab Loteng saat ini sedang menginventarisir PNS-PNS yang disiapkan untuk diterjunkan sebagai petugas Linmas di masing-masing TPS. Di mana nantinya, setiap TPS akan ditempatkan sebanyak masing-masing dua PNS, sehingga total PNS yang disiapkan sebanyak 4.464 orang dengan jumlah TPS sebanyak 2.232 TPS. Ia menjelaskan, penempatan dua PNS sebagai petugas Linmas tersebut murni untuk membantu pengamanan di TPS bekerjasama dengan aparat keamanan dan unsur pengamanan lainnya. “Itu semua sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah bagi kelancaran pelaksanaan Pemilu legislatif tahun ini,” tambah mantan Camat Praya Barat ini.

Untuk pembagian dan penempatan PNS, imbuh mantan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Loteng ini, nantinya akan diserahkan ke masing-masing pembina zona wilayah. Karena penempatan PNS disesuaikan dengan pembagian zona wilayah yang ada, baik di zona utara, tengah maupun zona selatan. (kir)

Biogas Bantuan Kementerian ESDM Mangkrak Selong (Suara NTB) Sebanyak 12 unit biogas bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk warga Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Lombok Timur (Lotim) mangkrak. Biogas yang dibangun tahun 2013 ini tidak bisa digunakan oleh warga yang menggunakan bantuan pemerintah ini.

Mangkraknya belasan biogas ini diakui Kepala Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamaludin.

Dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (13/3) kemarin, Kamiludin tidak mengetahui detail penyebab biogas itu tidak berfungsi. Padahal, warga sudah mengisi tabung kompor dengan kotoran ternak.

Diakuinya, sebelumnya pernah ada sosialiasi dari pihak yang memasang biogas.

Akan tetapi selama tidak pernah nyala ini pihak yang memasangkan biogas itu belum memeriksanya. “Pernah dulu turun, tapi sekarang tidak pernah turun lagi,” ujarnya.

Kamaludin mengaku tidak mengetahui sama sekali apa penyebab biogas tidak berfungsi. “Entah apanya yang tidak beres kami tidak tahu,” ucapnya.

Ia hanya berharap, ada tindak lanjut agar 12 Kepala Keluarga (KK) yang menerima manfaat biogas bisa berfungsi. Terkait biaya pembangunan satu

unit biogas pihak desa, katanya sama sekali tidak tahu.

Inaq Hamdiah salah seorang warga penerima biogas ini mengaku sejak program tersebut diadakan tahun 2013, alat yang sediakan pemerintah tidak berfungsi sama sekali. Ia mengatakan, pascadibangun ia belum pernah menikmati. “Sejak pertama kali ada, kami tidak pernah dipakai,” tuturnya.

Ia pun menganggap, program bantuan biogas tersebut sia-sia. Pasalnya, tidak ada dampak positifnya bagi warga penerima program ini. Dikatakan, pihak perusahaan yang mengadakan biogas itu pernah menjelaskan alat biogas tersebut baru berfungsi 20 hari setelah pembangunannya selesai.

Akan tetapi, 20 hari telah lewat tetap saja tidak bisa difungsikan.

Kepala Dinas ESDM dan Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim, Framadi Anugrah Kartika yang dikonfirmasi secara terpisah menilai biogas tidak berfungsi, karena per-

soalan teknis. Untuk bisa menyalakan kompor biogas, harus diperhatikan kotoran ternak yang dimasukkan. Ketentuannya harus baru dan cara memasukkannya harus benar. “Kotorannya harus baru, insya Allah bisa nyala,” ujarnya.

Selain itu tidak boleh terjadi kebocoran tabung gas. Pengisian kotoran ternak ini menjadi tanggung jawab masyarakat penerima manfaat. Jika fakta terjadi tidak menyala, kemungkinan besarnya karena ada persoalan teknis. Pihak ESDM PP Lotim siap akan turun mengecek langsung. Rekanan yang bertanggung jawab terhadap proyek ini akan diminta mengecek langsung.

Disebutkan proyek pembangunan biogas di Lotim ini tahun 2013 lalu. Sebanyak 193 unit untuk 193 KK. Total anggaran secara keseluruhan mencapai Rp 1 miliar lebih. “Itu DAK dari ESDM,” tegasnya. Bantuan itu disebar ke 16 desa se-Kabupaten Lotim. Diberikan kepada warga yang memiliki ternak sapi. (rus)

(Suara NTB/rus)

MANGKRAK - Biogas yang tidak bisa menyala terlihat mangkrak di wilayah Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Lotim.

Konsultasi ke Kemenpan Amankan TPS

Polda NTB Kekurangan Personel Giri Menang (Suara NTB) Polda NTB mengaku kekurangan personel pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Legislatif 2014.

Pasalnya TPS untuk Pemilu 2014 sebanyak 12.020 unit, sementara anggota Polri di NTB hanya 9.000 orang lebih.

“Karena itu perlu meminta bantuan aparat perlindungan masyarakat (Linmas) dari pemerintah daerah,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol. Moechgiyarto, saat memberikan arahan kepada personel Polres Lobar, usai simulasi operasi Mantab Praja Pemilu 2014, di Lapangan Mapolres Lobar, Kamis (13/3) kemarin.

Kapolda mengaku sudah membicarakan hal itu dalam pertemuan koordinasi di ruang kerja Gubernur NTB. Dari hasil koordinasi, ujarnya, disepakati pelibatan aparat Linmas untuk mencukupi kebutuhan personel pengamanan TPS Pemilu.

Polri pun menambah personel baru untuk memperkuat pengamanan Pemilu 2014 sebanyak 20 ribu orang, dan Polda NTB mendapat 600 hingga 700 orang, dari kesatuan Brimob dan Dalmas (Pengendalian Massa), namun masih belum mencukupi jumlah personel yang dibutuhkan sesuai jumlah TPS. “Rapat koordinasi juga dihadiri pimpinan satuan TNI itu, merupakan bagian dari rencana aksi pencegahan gangguan kamtibmas di 2014 sebagai tahun politik,”kata mantan Wakapolda Jatim ini.

Ia menambahkan rapat serupa telah digelar pada 25 November 2013, yang merujuk kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inpres Nomor 2 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 itu, ditujukan pada jajaran menteri, aparat keamanan dan kepala daerah se-Indonesia. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. (her)

3.000 Lebih Usulan E-KTP Belum Dapat Dicetak Tanjung (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengkonfirmasi, jumlah pencapaian perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) di KLU mencapai angka signifikan, 137.589 unit dari target 150.000 unit. Namun demikian, Dukcapil juga mencatat adanya pengajuan E-KTP sebanyak 3.000 lembar lebih menyusul adanya kemungkinan belum cukupnya umur sejumlah penduduk yang mengajukan.

Sekretaris Dukcapil KLU, H. Ruba’in, kepada Suara NTB, Kamis (13/3), mengakui, angka perekaman E-KTP di KLU tergolong tinggi. Dari total perekaman sebanyak 137.589 unit tersebut, KTP yang telah dicetak mencapai 132.328 unit atau setara 96,18 persen. Hanya saja, di antara E-KTP yang telah dicetak tersebut, sejumlah masyarakat mengajukan perbaikan terhadap data yang tercetak. Ditambah pula, adanya perekaman yang dilakukan masyarakat, tetapi belum boleh diajukan untuk dicetak mengingat faktor usia. “Masih ada kemungkinan, anak yang belum cukup umur 17 tahun tetapi ikut direkam. Jumlahnya sekitar 3.000-an yang belum boleh dicetak,” kata Ruba’in.

Ia menjelaskan, pada proses perekaman yang menyasar siswa SMA, perekaman dibolehkan terhadap siswa yang berusia 15 tahun. Hal ini untuk memudahkan penerbitan EKTP berikutnya. Bagi siswa yang terekam lebih dulu, Dukcapil KLU akan memasukkannya ke dalam database untuk penerbitan E-KTP hingga menunggu waktunya cukup usia.

Khusus untuk penduduk di KLU, kata dia, fenomena perekaman E-KTP mendapat antusiasme yang cukup tinggi. Meski pada proses perekaman reguler terjadwal, petugas lapangan mendapati adanya penduduk yang enggan mengurus, tetapi belakangan masyarakat bersangkutan justru mengajukan diri untuk memperoleh E-KTP. “Masyarakat sudah mulai sadar, KTP ini harus dimiliki karena akan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Buktinya ada saja masyarakat yang datang setiap hari untuk merekam KTP ke Dinas,” ujarnya.

Selain dari kalangan masyarakat umum, pengajuan rekaman E-KTP juga datang dari kalangan anak sekolah, khususnya siswa yang telah mencukupi usia 17 tahun. Jumlah E-KTP untuk anak sekolah ini sendiri mencapai angka antara 3 ribu hingga 4 ribu lembar. Namun sebagian di antaranya masih banyak yang belum jadi. Dukcapil dalam pelayanan tersebut, langsung mengirimkan data rekaman tersebut ke pusat untuk diterbitkan KTP Elektroniknya. “Sampai saat ini, masalah EKTP tidak banyak persoalan, hanya sejumlah pengajuan untuk perubahan karena salah cetak,” demikian Ruba’in. (ari)

DPRD KLU Wacanakan Pansus Honorer K2

(Suara NTB/ist)

KONSULTASI - Komisi dan pimpinan DPRD KLU saat konsultasi dengan pihak Kemenpan dan RB mengenai penerimaan honorer K2 di Jakarta, Kamis (13/3).

Tanjung (Suara NTB) Usai berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mewacanakan akan membentuk panitia khusus (pansus) terkait hasil seleksi penerimaan CPNS dari Honorer Katagori 2 (K2).

Mengingat dalam konsultasi tersebut, sebagian besar Komisi DPRD dari seluruh Indonesia akan membentuk pansus menindaklanjuti hal yang sama.

Kepada Suara NTB via telepon, Kamis (13/3), Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., mengakui telah melakukan pertemuan dengan Kemenpan bersama dengan sejumlah DPRD dari kabupaten/kota lain di Indonesia. Hal yang sama menjadi topik konsultasi DPRD, yaitu rekrutmen CPNS K2 di kabupaten/

kota masing-masing yang dinilai janggal, sehingga perlu ditelusuri.

Dijelaskan Ardianto, dalam pertemuan dengan Kemenpan tersebut, hadir anggota dan pimpinan DPRD dari kabupaten/kota, serta unsur LSM beberapa kabupaten yang menyoroti masalah serupa.

Perwakilan DPRD tersebut akan memperjuangkan asas keadilan dan pemerataan terhadap pola rekrutmen yang dianggap tidak prosedural.

Problem yang dihadapi Lombok Utara sendiri, sebut dia, jauh hari sudah dicium adanya kejanggalan, terutama setelah melihat proses perjalanan rekrutmen hingga diumumkannya nama-nama honorer K2 yang lulus seleksi. Guna menelusuri lebih dalam fakta yang ada tersebut, Ardianto mengatakan DPRD KLU harus membentuk Pansus sebagai instrumen intervensi langsung. Hadir bersama Wakil

Ketua I DPRD KLU, Syarifudin, SH, sepakat setelah dari Kemenpan, rombongan akan melanjutkan ke BAKN Denpasar. Selanjutnya, setiba di KLU, Pansus langsung akan diproses. Menurut Kemenpan, terangnya, carut marut database ini sangat tergantung dari usulan daerah. Apa yang terjadi di KLU misalnya, terindikasi sekitar 50 orang yang lulus, namun tidak masuk di database awal. Karena sebanyak 384 data awal ditambah lagi oleh Pemda sehingga menjadi 432 orang.

Dalam proses pemberkasan ke pusat pun, kuat dugaan adanya pressure yang dilakukan oknum Kepala Daerah, tidak proseduralnya masa kerja, hingga dugaan money politic. Hal-hal tersebut akan menghambat proses pemberkasan yang bersangkutan menjadi PNS apabila Pansus dapat membuktikannya. (ari)

Razia PNS dan Pelajar

Pol PP Loteng Sasar Seluruh Kecamatan Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) dalam sepekan terakhir terus mengintensifkan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang keluyuran pada jam kerja. Termasuk pelajar yang berkeliaran pada waktu jam belajar. Bahkan sasaran operasi tidak hanya di wilayah Kota Praya saja. Tetapi diperluas lagi dengan sasaran seluruh kecamatan yang ada.

“Saat ini fokus kita masih di wilayah Kota Praya saja dulu.

Setelah itu pada pekan-pekan depan baru akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Loteng,” ujar Kasat Pol PP Loteng, Murti, S.H, saat dikonfirmasi Suara

NTB, Kamis (13/3).

Pelaksanaan operasi tersebut, katanya, sesuai dengan instruksi Bupati Loteng sekaligus implementasi dari PP Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin pegawai. ‘’Dan, itu sifatnya mengikat seluruh PNS yang ada di lingkup Pemkab Loteng. Sebagai bagian dari upaya pembinaan disiplin pegawai pemerintah,’’ tegasnya.

Dalam operasi, ujarnya, pihaknya tidak langsung memberikan sanksi. Hanya melakukan pendataan. Sementara sanksinya, sepenuhnya diserahkan ke BKD selaku leading sector urusan kepegawaian. “Kita di sini hanya mendata saja. Data itu kemudian dilaporkan ke BKD.

Nah nanti BKD yang akan memberikan sanksi seperti apa kepada PNS bersangkutan,” terangnya.

Begitu juga kepada pelajar yang ditemukan berkeliaran saat jam belajar. Nanti akan didata untuk kemudian diamankan ke Kantor Satpol PP. Setelah itu dilaporkan ke kepala sekolahnya masing-masing untuk diberikan pembinaan lebih lanjut.

Menurut Murti prinsip dari operasi tersebut, bukan pada pemberian sanksi. Tetapi lebih pada upaya pembinaan disiplin saja. Jika nanti ada sanksi, itu juga bagian dari upaya pembinaan disiplin. “Operasi ini tidak mengenal batas waktu, karena akan terus menerus dilakukan,” tegasnya. (kir)

Pajak Reklame di Lobar Sulit Capai Target Giri Menang (Suara NTB) Pajak reklame di Lombok Barat (Lobar) susah mencapai target, karena target yang dipatok tidak sesuai potensi yang ada. Pada APBD dipatok target Rp 971 juta lebih. Sementara potensi sebenarnya hanya Rp 454.458.000. Dari jumlah ini yang mampu dicapai hanya Rp 426.695.406 atau 43 persen. Selain target terlalu tinggi, diduga tarif terlalu rendah menjadi penyebab target sulit tercapai.

Demikian diungkapkan Kabid Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Lobar, Musib, Sos, MM, saat ditemui Kamis (13/3).

Dijelaskannya, setelah dilakukan pemutakhiran, diakuinya data potensi pajak reklame sekitar Rp 454.458.000. Namun ditarget APBD justru dipatok lebih tinggi, sehingga pihaknya tidak mampu mencapai target.

Diakuinya, hal ini karena kesalahan saat pembahasan, justru tak mengacu potensi yang sebenarnya. Untuk itu, pihaknya sedang merevisi dan akan mengajukan perbaikan pada APBD Perubahan. .

Selain itu jelasnya, reklame di Lobar rata-rata kecil. Jumlah total wajib pajak reklame sebanyak 82 WP, 45 reklame katagori besar sedang sisanya reklame kecil.

Penyebab lain rendahnya realisasi juga menurutnya, tarif reklame masih rendah.

Di mana, reklame besar tarif pajaknya hanya berkisar Rp 2 juta. ‘’Tidak ada reklame yang bertarif sampai Rp 11 juta. Karena itu, pihaknya merevisi tarif dan mulai memberlakukan tarif baru sejak 2013. Berdasarkan tarif baru itu, baliho besar seperti megatron bertarif sekitar Rp 5 juta.

Termasuk semua jenis reklame dengan ketentuan baru,

penyesuaian tarif ini dihitung pada perbup,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihak akan melakukan penarikan pajak reklame setelah ada rekomendasi dari Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan. Setelah ada rekomendasi itu, dibuat rekapan dan menghitung berdasarkan tempat dan bahan serta ketentuan lainnya. “Tanpa rekomendasi itu kami tidak bisa melakukan penagihan,” akunya.

Terkait izin reklame yang tak berizin, pihaknya siap turun bersama-sama menertibkan, termasuk dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sejauh ini, hampir sebagian besar atau sekitar 80 persen reklame di Lobar ilegal, karena tak memiliki izin. ‘’Ini imbas karena sebelumnya pemasangan reklame hanya sifatnya rekomendasi dinas akan tetapi setelah ada perbup harus ajukan izin,’’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan sambutan saat road show di Desa Bagik Payung Kecamatan Sukamulia Lotim, Kamis (13/3).

Modal Masa Depan

Anak Harus Dibekali dengan Pendidikan Selong (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengingatkan pendidikan merupakan modal penting dalam membekali anakanak agar bisa sukses di masa mendatang. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan pendidikan pada anak-anaknya. ‘’Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya di antaranya membekali pendidikan yang baik sebagai modal dalam beribadah dan mengabdi kepada agama, daerah dan bangsa,’’ ujar gubernur sebagaimana disampaikan Kabag Humas dan Protokoler pada Biro Umum Setda NTB Tri Budiprayitno mengutip sambutan gubernur saat silaturahmi dengan masyarakat di Desa Bagik Payung Kecamatan Sukamulia Lombok Timur, pada Suara NTB via ponselnya, Kamis (13/3).

Di hadapan masyarakat yang hadir, ujarnya, gubernur menjelaskan mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode kedua kepemimpinannya bersama H. Muh. Amin, SH, MSi. Sejumlah program unggulan yang menjadi

prioritas Pemprov NTB, mulai pembangunan bidang pertanian, pariwisata, perkebunan bertekad agar bisa terwujud, sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah berusaha memenuhi aspirasi masyarakat, seperti mempermulus akses jalan yang menghubungkan satu lokasi dan lainnya. Termasuk meningkatkan layanan kesehatan dan layanan ketenagakerjaan di luar negeri.

Sebelumnya, lanjut Tri Budi dalam road show gubernur di Lombok Tengah, gubernur mengingatkan masyarakat NTB tetap menjaga keamanan dan kondusivitas daerah.

Masyarakat diminta berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ujarnya, masyarakat harus tetap menjunjung tinggi persaudaraan, meski berbeda pilihan.

“Jangan sampai gara-gara pemilu sehari akan merusak persaudaraan ibu dan bapak sekalian yang sudah terjalin bertahuntahun,” ujarnya mengutip sambutan gubernur. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

Johannesburg Seorang paranormal Zimbabwe mengajukan gugatan hukum sebesar 1,5 juta dolar terhadap stasiun televisi olahraga Afrika Selatan. Pasalnya media itu menyebutkan bahwa sang paranormal memprediksi Liverpool akan menjuarai Liga Utama Inggris musim ini.

Meski terdapat fakta bahwa Liverpool saat ini menghuni peringkat kedua di klasemen liga dengan 10 pertandingan tersisa, pemimpin Spirit Embassy Church, Uebert Angel, menolak disebut telah membuat ramalan seperti itu.

Ia berkata bahwa reputasinya akan hancur jika mereka tidak memenangi gelar.

“Pihak penggugat mengajukan gugatan sebesar 1.500.000 dolar dengan mempertimbangkan karakter ia sebagai paranormal dengan pengaruh yang hebat...yang dihormati oleh para pemimpin agama, sosial, dan politik,” demikian bunyi gugatan yang didaftarkan kepada Pengadilan Tinggi Harare seperti yang dikutip dari AFP, Rabu.

Ia mengatakan dirinya berhak mendapat kompensasi karena akan “sulit untuk merehabilitasi reputasi secara penuh meski jika terbukti di pengadilan bahwa pernyataan itu keliru.”

Angel berkata bahwa tabloid yang berbasis di Johannesburg, Supersport, telah mempublikasikan cerita itu dalam situs mereka pada Desember silam.

Prediksi itu, yang dipublikasi di www.supersport.com, berjudul, “Paranormal Zimbabwe memprediksi Liverpool akan memenangi gelar.”

Surat kabar The Herald, mengutip pernyataan Angel yang berkata, “Liverpool, saya bersama Anda tahun ini dan Tuhan telah memperlihatkan kepada saya bahwa Ia telah mengembalikan hari-hari kejayaan Anda.”

Supersport menyiarkan pertandingan-pertandingan Liga Utama Inggris secara langsung di beberapa negara Afrika.

Liga itu menarik banyak peminat, di mana para penggemar saling bertaruh dan berkumpul di bar-bar untuk menyaksikan tim kesukaan mereka bertanding. Liverpool terakhir kalinya menjuarai liga domestik pada 1990. (ant/bali post)

Barcelona Membungkam Kritik Barcelona Lionel Messi mengatakan kemenangan atas Manchester City membungkam kritik yang tertuju kepada Barcelona. Blaugrana mengalahkan Manchester City 2-1 (agregat 4-1) pada leg kedua 16 besar dan melaju ke perempatfinal Liga Champions.

Messi yang mencetak gol pada leg pertama dan kedua mengatakan timnya layak melenggang ke perempatfinal.

“Kami memiliki dua kekalahan yang sangat serius (melawan Real Sociedad dan Real Valladolid) dengan banyak yang mengkritik cara dan penampilan kami bermain,” kata Messi seperti diwartakan laman Football Espana usai pertandingan.

“Hari ini kami menjadi klub yang diinginkan dan harapkan orang-orang,” kata kapten tim nasional Argentina ini. “Kami paham ketika tidak bermain baik. Kami menjadi yang pertama untuk mengkritik diri sendiri dan kami tidak sulit dikritik,” katanya.

“Kami harus mencetak gol malam ini untuk menyelesaikan permainan dan melaju dengan mudah karena kami paham potensi City. Tapi kami tidak dalam bahaya,” kata Messi.

Senada dengan Messi, kapten

NTB Tidak Setuju Diberlakukan Batasan Usia Atlet di PON

(Suara NTB/ist)

GOL PEMBUKA – Selebrasi Lionel Messi setelah mencetak gol pembuka di laga yang mengantarkan mereka menembus babak perempat final Liga Champions di Camp Nou, Kamis dini hari.

Lima menit kemudian Lionel Messi berhasil menerobos barisan pertahanan Citizen.

Namun bola terlepas ketika hanya berhadapan dengan penjaga gawang Joe Hart dan bola justru terlepas dari kaki Messi dan bola disapu oleh Joleon Lescott.

Menit ke-38 Neymar kembali membuat barisan pertahanan City kocar kacir, sayang sepakannya melebar ke sisi kiri gawang City. Tiga menit kemudian sepakan keras Nasri masih mampu ditangkap Victor Valdes meskipun sempat terlepas. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai.

Pada babak kedua City memasukkan penyerang Edin Dzeko menggantikan Sergio Aguero yang tampil minim peluang di paruh pertama. Baru

dua menit babak kedua berjalan tendangan first time Dzeko nyaris membuka angka untuk City, namun digagalkan Valdes.

Menit 51 akselerasi Messi dari sisi kanan pertahanan City hampir membuahkan gol, sayang digagalkan mistar gawang. Satu menit kemudian melalui skema serangan balik Dzeko nyaris membuat Valdes memungut bola dari gawangnya namun bola justru tipis diatas gawang Barcelona.

Menit 54 bek Pablo Zabaleta yang merangsek ke dalam kota penalti Barcelona nyaris mencetak gol tapi tendangannya melebar. Empat menit kemudian tendnagan Nasri pun berhasil digagalkan Valdes. Gol yang dinanti publik tuan rumah akhirnya tercipta pada menit 57. Messi menceploskan bola

setelah menerima umpan matang Fabregas, dan kedudukan menjadi 1-0 untuk Barcelona.

City bermain dengan 10 orang ketika menit ke-78 Pablo Zabaleta diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua.

Meski hanya bermain dengan 10 orang, Vincent Kompany sukses mencetak gol pada menit 89 memanfaatkan umpan Dzeko. Namun satu menit berselang Barcelona kembali mencetak skor melalui kaki Daniel Alves di penghujung laga.

Solidnya lini tengah Barcelona membuat lima pemain City harus diganjar kartu kuning dan satu kartu merah. Livescore juga mencatat Barcelona unggul 55 persen penguasaan bola dengan enam lesakkan ke gawang sementara City hanya empat. (ant/bali post)

PSG Tembus Perempat Final (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Aturan yang menetapkan batasan usia bagi atlet atletik yang tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 mendatang tampaknya mendapat protes dari sejumlah pengurus PASI di Indonesia.

Demikian halnya pengurus dan atlet cabang olahraga atletik di NTB juga akan melakukan protes bila betul akan diberlakukan batasan usia di PON XIX/2016.

“Hampir semua pengurus PASI di Indonesia akan melakukan protes bila diberlakukan batasan usia di PON, begitu juga kita tidak setuju dengan diberlakukan batasan usia atlet di PON,” ucap Pengurus PASI NTB, Kapten Inf. Muhdar saat ditemui Suara NTB di Mataram, Kamis (13/ 3) kemarin.

Calon Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PASI NTB ini menjelaskan bahwa kebijakan Pengurus Besar PASI untuk menetapkan batasan usia atlet di PON tidak beralasan, pasalnya di ajang multi event SEA Games tidak diberlakukan batasan usia untuk atlet atletik. Sehingga sangat beralasan bila sejumlah pengurus PASI di Indonesia tidak setuju dengan keputusan PB PASI dan KONI Pusat tersebut.

Menurutnya, terkait dengan infomasi diberlakukan batasan usia oleh PB PASI itu tidak harus mempengaruhi kebijakan PASI NTB dalam menetapkan nomor-nomor dan namanama atlet yang akan diikutsertakan di Porprov NTB, sebab hal itu akan berpengaruh pada psikologi atlet-atlet senior NTB. Tak hanya pengurus atletik, namun sikap protes itu juga disikapi oleh atlet-atlet NTB yang menyumbangkan medali emas di PON XVIII di Riau 2013 lalu. Atlet atletik spesialis jarak menengah dan peraih dua medali emas di PON/2012 , Ridwan mengatakan tidak setuju dengan ada batasan usia atletik atlet di PON, sebab di SEA Games 2015 tidak diberlakukan batasan usia untuk atlet. Demikian halnya, Iswandi, atlet peraih medali emas di nomor 100 meter putra di PON/2016 juga menolak diberlakukan batasan usia di PON. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa pihak PB PASI telah merilis aturan yang membatasi usia atlet atletik pada PON di Jabar 2016 ke semua pengurus PASI Provinsi. Regulasi itu dikeluarkan demi meningkatkan regenerasi atlet atletik yang dinilai sedang mandeg.

Dalam hal ini PB PASI menetapkan batasan usia atlet 18 hingga 24 tahun yang boleh tampil di PON IX/2016. Namun regulasi tersebut mendapat protes dari pengurus provinsi dan atlet atletik senior termasuk atlet NTB tidak setuju dengan regulasi tersebut, mereka mengaku dirugikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh PB PASI tersebut. (fan)

Barcelona Xavi Hernandez yakin Barcelona layak maju ke perempatfinal Liga Champions. “Pada saat-saat tertentu City bermain dengan baik.

Mereka adalah tim yang bagus tapi kami yang memegang kendali,” kata Xavi.

“Kami mencapai tujuan kami untuk sampai ke perempatfinal dan kami senang bisa melakukannya,” kata gelandang tim nasional Spanyol ini.

“Kami menguasai bola untuk waktu yang lama dan bermain dengan kesabaran. Kami bisa bermain seperti yang kami lakukan malam ini atau dengan cara lain,” katanya.

“Para pendukung juga luar biasa. Mereka menciptakan suasana yang hebat dan benar-benar mendukung di belakang kami,” pungkas Xavi.

Manchester City yang kalah 0-2 di Etihad pada leg pertama membutuhkan gol cepat dengan menggebrak pertahanan Barcelona pada 10 menit awal laga. Lini tengah Citizen tampak dominan mengalirkan bola kepada penyerang Sergio Aguero. Sayang tidak ada peluang matang yang tercipta.

Namun dominasi serangan City tidak bertahan lama. Duet lini tengah Andres Iniesta dan Xavi Hernandes mengambil alih penguasaan bola di tengah babak pertama. Neymar sempat mencetak gol di menit ke-20 namun wasit dianulir wasit karena tertangkap offside.

Jakarta (Suara NTB) B e k a l menang besar 4-0 pada leg p e r t a m a m e m b u a t Paris St Germain tampil di atas angin dari tamunya Bayer Leverkusen sehingga tak berepot-repot memastikan tempatnya di perempatfinal Liga Ezequiel ChampiLavezzi ons usai m e n gatasi Leverkusen 2-1 (agregat 6-1) pada laga leg kedua di Parc des Princes Kamis dini hari kemarin.

Pada babak pertama Leverkusen berusaha menggebrak dengan langsung unggul 1-0 pada menit 6 setelah Sidney Sam menciptakan gol usai menerima umpan Giulio Donati yang didahului manuver cantik melibatkan Simon Rolfes untuk kemudian diakhirinya

dengan sepakan yang tak bisa dihadang kiper PSG Salvatore Sirigu.

Tujuh menit kemudian, Marquinhos membuat PSG menyamakan kedudukan setelah melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Leverkusen untuk menyambut umpan Yohan Cabaye dari set-piece yang diselesaikannya dengan sebuah tandukan keras yang membuat kiper Bernd Leno tak bisa menggenggam lama bola untuk masuk ke gawangnya. 1-1 untuk kedua tim.

Pada menit 27 Leverkusen nyaris unggul kembali setelah tendangan penalti yang dilepaskan rendah oleh Simon Rolfes ke sebelah kiri kiper PSG bisa dibaca Sirigu sehingga menggagalkan kesempatan Leverkusen untuk unggul.

Dan kedudukan 1-1 ini bertahan sampai babak pertama usai.

Masuk babak kedua, PSG tetap dominan dan bermain lebih lepas, sedangkan Leverkusen tertekan untuk menciptakan gol, setidaknya untuk menang pada leg kedua kendati sulit untuk meloloskannya ke perempatfinal.

Namun justru PSG yang berbalik unggul setelah pada menit 53, Ezequiel Lavezzi menceploskan bola dari sudut sempit usai menerima kiriman Lucas Digne dari sektor kiri lapangan.

Pemain timnas Argentina ini menciptakan gol pertamanya pada Liga

Champions dalam kurun setahun terakhir.

Pada saat Leverkusen memburu gol, bencana menimpa mereka ketika Emre Can menerima kartu kuning kedua yang semuanya terjadi pada babak kedua setelah melakukan diving di depan wasit Ivan Bebek sehingga tak ayal diusir ke luar lapangan pada menit 68.

Kendati PSG meningkatkan serangannya pada babak ini, terutama setelah surplus satu pemain akibat diusirnya Emre Can, klub kota Paris itu rupanya sudah puas dengan kedudukan 2-1 yang bertahan sampai pertandingan usai.

Pada laga ini, PSG mendikte lapangan dengan 62 persen penguasaan bola dan melepaskan 14 kali upaya gol yang 6 diantaranya on target. Sebaliknya di babak kedua Leverkusen berubah keras sehingga mendapat lima kartu kuning yang dua diantaranya didapat Emre Can. Tim asuhan Laurent Blanc pun mencetak sukses dua kali berturut-turut lolos ke perempatfinal Liga Champions dan tak terkalahkan di kandangnya di Parx des Princes dalam 28 laga terakhirnya di kancah Eropa serta tak terkalahkan dalam enam laga kandang melawan tim-tim Jerman.

Sebaliknya, Leverkusen tak pernah mencapai perempatfinal sejak musim 2001/02 di mana mereka pernah menjadi runner-up. (ant/bali post)

Rooney Incar Jabatan Kapten MU dan Timnas Manchester Wayne Rooney mengungkapkan ambisinya untuk menjadi kapten Manchester United (MU), sekaligus kapten tim nasional (Timnas) Inggris secara permanen.

Kapten MU saat ini Nemanja Vidic akan pindah ke Inter Milan akhir musim ini dan David Moyes mungkin akan memilih Rooney sebagai kapten baru untuk memimpin armada setan

merah musim depan.

Rooney juga mengincar jabatan kapten timnas Inggris yang saat ini diemban Steven Gerrard. Niatan Gerrard untuk pensiun dari tim nasional Inggris usai Piala Dunia Brazil mencuatkan harapan Rooney untuk menggantikannya.

Rooney yang sudah 89 kali memperkuat Three Lions pernah dua kali menjabat kapten timnas Inggris. “Saya

sudah menjadi kapten beberapa kali untuk Manchester United dan jika pelatih menginginkan saya menjadi kapten, saya tidak masalah.

Saya akan menerimanya (jabatan kapten) dengan kedua tangan,” kata Rooney kepada majalah Inside United dilansir laman ESPN (12/3).

Baginya, sebuah kehormatan besar menjadi kapten untuk negaranya. ‘’Namun, tapi sekali lagi itu tergantung

keputusan pelatih dan saya yakin dia memiliki beberapa calon. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Steven (Gerrard) pada musim panas nanti, hanya dia y a n g tahu,” tambahnya. (ant/ b a l i Wayne Rooney post)

Porprov NTB Siap Digelar

KONI NTB Tetapkan 24 Cabor yang Dipertandingkan Mataram (Suara NTB) Rencana KONI NTB untuk menggelar Pekan Olahraga Provins (Porprov) NTB IX, di Mataram, 15 - 21 Juni 2014 akhirnya disepakati. Panitia Porprov NTB bersama Pengurus KONI NTB mengatakan siap melaksanakan ajang kompetisi atlet berprestasi tersebut, dan mereka telah menetapkan 24 cabang olahraga yang akan dipertandingakan di Porprov NTB. Sebanyak 24 cabor yang akan dipertandingkan itu, yakni atletik, biliar, bola basket, bola voli, bridge, bulutangkis, catur, karate, kempo, balap motor panjat tebing, pencak silat, renang, senam dan sepak bola. Selanjutnya cabor sepak takraw, tarung derajat, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, tinju, golf, balap sepeda dan wushu.

Khusus cabor menembak dipastikan tidak dipertandingkan di Porprov NTB, sebab jumlah kepengurusan cabor menembak di NTB belum memenuhi kriteria cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB. Jumlah kepengurusannya kurang dari lima Pengcab, sementara kriteria cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB harus memiliki minimal lima Pengcab.

“Kita sudah tetapkan sebanyak 24 cabor yang dipertandingkan, hasil penetapan ini kita akan kirim ke masing - masing Pengprov cabor dan KONI kabupaten/kota, setelah itu kita akan bersurat ke masing-masing Pengprov cabor untuk secepatnya menetapkan nomor-nomor pertandingan, sebab pelaksanaan Porprov NTB akan kita gelar bulan Juni mendatang,”

(Suara NTB/fan)

KONSOLIDASI - Tampak Ketua Umum Panitia Porprov NTB, H. M. Nur bersama Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono saat mengikuti Rapat Konsolidasi KONI dan Panitia Porprov NTB, di Gedung Sangkareang Gubernur NTB, Kamis (13/3) kemarin. ucap Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono usai memimpin Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Panitia Por-

prov NTB dan KONI NTB yang digelar pukul 09.00 wita hingga 11.30 wita di Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/3) kemarin.

Hadir dalam rapat itu Sekda NTB, H. M. Nur, SH, MH, yang merupakan Ketua Umum Panitia Porprov NTB. Selain itu, hadir juga sejumlah jajaran Panitia Porprov NTB serta anggota KONI NTB. Kasdiono selaku Penangggung Jawab Panitia Porprov NTB menjelaskan rapat yang dihadiri oleh sejumlah ketua dan anggota Bidang KONI NTB itu menetapkan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov NTB. Sementara untuk nomor pertandingannya akan diserahkan ke masing-masing cabor untuk mengusulkan, karena memang cabor yang dinilai sangat memahami aturan teknis pertandingan.

Penetapan jumlah cabor yang dipertandingkan itu merupakan hal utama, karena hasil

itu harus disampaikan secepatnya ke masing-masing KONI kabupaten/kota yang saat ini sedang menunggu informasi tersebut, karena KONI daerah harus mempersiapkan atlet yang dapat mengikuti Porprov NTB. Setelah menetapkan 24 cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB tersebut KONI akan bersurat ke masing-masing pengurus cabor untuk segera menyiapkan nomor-nomor yang dipertandingkan.

Kasdiono berharap pelaksanaan Porprov NTB 2014 ini dapat dipersiapkan sebaik mungkin, sebab Porprov NTB 2014 itu merupakan Porprov berprestasi dalam rangka mempersiapkan atlet meraih target 15 medali emas di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Agar pelaksanaan lebih meriah diupayakan akan ada penyelenggaraan kirab obor

api Porprov NTB sebagai bentuk penerimaan.

Bagi Kasdiono sendiri penyelenggaraan Porprov NTB yang mempertemukan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok ini bakal menjadi yang terakhir, bila terjadi pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa tahun 2014 ini. Selain itu penentuan kriteria atlet yang dipertandingkan juga harus diperhatikan karena hasil Porprov NTB 2014 mengacu pada PON XIX/2016.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekda NTB, H. Muhammad Nur SH,, MH, dia menginginkan kirab obor agar digelar, sehingga pelaksanaan Porprov NTB semakin bergelora. “Boleh saja ada pemekaran, kalau itu terjadi. Tapi semangat ke NTB-an harus tetap kita gelorakan,” pesannya. (fan/*)

(ant/balipost)

Paranormal Gugat Media Terkait Ramalannya Soal Liverpool

SUARA NTB

Jumat, 14 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 14 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

JALAN-JALAN

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

Halaman 14

(Suara NTB/use)

Sekilas Kecamatan Wawo hanya terdiri dari pegunungan dengan hutan yang masih terjaga. Namun jika diperhatikan lebih jauh, kecamatan yang berbatasan langsung dengan bagian timur Kota Bima ini menyimpan sejumlah situs yang menjadi cagar budaya hingga kini. Salah satunya adalah Lengge, yakni rumah kecil terbuat dari kayu sebagai gudang penyimpanan beras sejak zaman nenek moyang. ir, pasalnya Situs Budaya Lengge yang berada di Desa Maria ini, cukup ditempuh sekitar 200 meter dari jalan lintas Bima-Sape.

Adalah, Jhon Kasim (52) yang didaulat untuk menjadi penjaga sekaligus pemandu Situs Cagar Budaya Lengge. Pria bertinggi sedang ini sudah 13 tahun menjadi penjaga Lengge mendapat SK dari BP3 Bali menyebutkan terkadang Lengge dikunjungi oleh wisatawan dalam rombongan travel dua kali dalam seminggu. Mereka yang datang, ada yang dari Amerika, Jepang, Australia hingga Eropa.

Biasanya, sebelum mengunjungi Lengge mereka memesan terlebih dahulu paket yang diinginkan. Karena, mengunjungi Lengge bisa satu

datang berkunjung.

Sedikit dijelaskannya, Lengge sendiri adalah rumah adat kuno yang sudah ada sejak nenek moyang. Lengge yang asli terbuat dari kayu dengan atap alang-alang.

Lengge digunakan untuk menyimpan beras dari nenek moyang hingga kini. Sebab, mayoritas masyarakat Bima termasuk di Kecamatan Wawo adalah bertani.

Zaman dahulu, lanjutnya, hampir seluruh warga Bima memiliki Lengge. Namun untuk di Kecamatan Wawo, Lengge dibangun secara berkelompok. Sehingga tak ayal Kecamatan Wawo dikenal sebagai Daerah Lengge.

Namun sayang keberadaan Lengge kini sudah mulai punah.

paket dengan penyajian tari-tarian tradisional. Mulai dari tari menanam padi, menumbuk padi, taji tuta (adu kepala, red), Mpa’a Manca (tarian menggunakan pedang, red), Buja Kadanda (tarian menggunakan tombak, red).

“Kalau yang rombongan biasanya dibawa oleh hotel di Kota Bima. Kalau yang perorangan biasanya mereka yang kembali dari Pulau Komodo, jadi singgah di sini,” tuturnya.

Sementara untuk wisatawan lokal, biasanya dikunjungi oleh anak sekolah yang ditugaskan oleh gurunya. Bahkan sekitar empat bulan lalu, Lengge dikunjungi oleh peserta Jambore yang berasal dari seluruh NTB. Terkadang ada juga tamu dari Dinas Pariwisata yang

Pasalnya, satu persatu Lengge yang dimiliki warga rusak karena tak terurus. Yang masih ada yakni Lengge yang jumlahnya 13 unit. 13 unit Lengge ini berdiri tegak dengan 95 Jompa sejenis Lengge namun dengan model atap berbeda.

Jhon Kasim mengaku cukup berat merawat Lengge. Sebab, meski keberadaannya dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), namun anggaran yang diperuntukkan tidak memadai. Selama ini, dia hanya mengandalkan masukan dari tiket pengunjung. Yang sulit yakni menjaga keaslian Lengge, sebab atap yang terbuat dari ilalang harus diganti dengan ilalang. Sementara ilalang di Kabupaten Bima sulit didapat. Pihaknya harus men-

cari di Desa Sangiang, Sape, Lambu hingga Dompu.

Untuk satu atap Lengge yang harus diganti setiap 2 tahun sekali seharga Rp 1,6 juta. “Tapi lebih besar ongkos untuk mengangkut ketimbang harga ilalang sendiri,” tandasnya. Oleh karenanya, dia berharap agar Lengge lebih diperhatikan. Pasalnya, keberadaan Lengge sangat penting sebagai identitas kebudayaan daerah Bima yang harus diwariskan ke anak cucu.

Di samping itu, jika ditata dengan baik dan dipoles dengan program Pemerintah Daerah yang tepat, Lengge juga menjadi aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (use)

(Suara NTB/use)

MENGUNJUNGI Lengge memberi suasana tersendiri. Letaknya yang berada di lereng bukit dengan dikelilingi hamparan padi yang masih hijau cukup memberi energi untuk menyegarkan penat dan member inspirasi. Mata pengunjung akan dimanjakan dengan keasrian alam pedesaan yang belum terkontaminasi oleh polusi.

Dari sekitar wilayah Lengge pun, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan alam dengan hutan di gunung Wawo yang masih lebat. Sehingga tak ayal, Lengge yang sudah masuk situs budaya sejak lama ini sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Baik rombongan maupun perorangan.

Pengunjung tidak perlu khawat-

Pesanggrahan Wawo

Peristirahatan Belanda yang Kini Jadi Tempat Wisata SELAIN Situs Budaya Lengge, Kecamatan Wawo juga menyim-

pan situs sejarah lainnya yang tak kalah menarik yakni Pesanggrahan

(Suara NTB/use)

Wawo. Pesanggrahan tersebut merupakan gedung tua yang dibangun pada zaman belanda dahulu.

Di dalamnya juga terdapat kolam dengan air jernih yang berumber dari mata air pegunungan setempat. Pesanggrahan Wawo ini pun kini menjadi tempat favorit yang sering dikunjungi wisatawan lokal.

Pesanggrahan Wawo ini juga terletak di Desa Maria. Jaraknya sekitar 100 meter dari jalan utama lintas Sape-Wawo. Suasana saat masuk ke Pesanggrahan ini tak ubahnya seperti pemandian alam lainnya.

Dengan dibalut hutan yang masih alami, pesanggrahan ini memberi warna tersendiri. Terlebih airnya yang jernih langsung dari mata air bisa memberikan kesejukan mata dan hati yang memandang.

Sehingga tak ayal, Pesanggrahan Wawo ini masih menjadi andalan utama yang dikunjungi oleh wisatawan lokal.

Hanya saja, keberadaan wisata kolam sendiri belum dipadukan dengan wisata sejarah. Padahal Pesanggrahan ini memiliki

nilai sejarah penting untuk mendalami jejak perjalanan Belanda saat zaman VOC dulu. Gedung tersebut dibiarkan begitu saja, bahkan gedung ini digunakan sebagai tempat penitipan barang oleh pengunjung.

Penjaga Pesanggrahan Wawo, Muhidin, saat dikunjungi Suara NTB menuturkan Pesanggrahan ini dibangun sejak tahun 1936 oleh Belanda. Pesanggrahan ini dibangun sebagai tempat peristirahatan pejabat Belanda saat itu. Baik yang dari Pulau Jawa menuju Timortimur maupun Irian Jaya (Irian Barat). Mereka beristrahat sekaligus menikmati pemandian.

Sementara itu, lanjutnya, setelah menjadi aset Pemkab Bima gedung ini banyak yang rusak. Selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tak begitu memperhatikan. Perbaikan yang ada hanya perbaikan ringan, itu pun ditender. Padahal, Pesanggrahan salah satu lokasi wisata yang memberi sumbangan PAD untuk Kabupaten Bima.

“Tapi kabarnya, Kepala Dinas yang baru rencanananya akan

memberi perhatian bagi Pesanggrahan ini,” pungkasnya. (use)

(Suara NTB/use)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

Polisi Tangkap Dua Pengedar Narkoba Jaringan Internasional

Tim SAR Siapkan Jalur Evakuasi Warga Lereng Gunung Slamet

Pontianak (Suara NTB) Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menangkap dua pengedar narkoba jaringan internasional, yakni Andi Azis dan Kamarudin yang tertangkap tangan sedang transaksi sabu-sabu sebanyak 125 gram di sebuah hotel Pontianak.

“Terungkapnya pengedar narkoba jaringan internasional ini setelah dilakukan pengintaian oleh petugas kami, setelah dirasakan cukup bukti untuk meringkus tersangka, maka petugas menyamar sebagai pembeli,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Komisaris Besar (Pol) Hendi Handono, di Pontianak, Kamis (13/3).

Ia menjelaskan, kedua pengedar sabu-sabu itu ditangkap saat melakukan transaksi di sebuah hotel di Kota Pontianak, Sabtu (8/3) sekitar pukul 21.30 WIB dengan barang bukti sebanyak 125 gram sabu-sabu.

“Awalnya kami menangkap tersangka Andi Azis yang tertangkap tangan saat melakukan transaksi sabu-sabu dengan petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli,” ungkapnya.

Setelah diintrogasi di lapangan, tersangka mengaku tidak sendiri, melainkan ada temannya yang sedang menunggu di dalam sebuh mobil di parkiran sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol Pontianak, yakni tersangka Kamarudin.

“Berbekal pengakuan tersangka, kami langsung menyusuri tersangka lainnya, ternyata benar tersangka Kamarudin sedang menunggu di sebuah mobil dan juga ditemukan barang bukti sabu-sabu yang disimpan dalam kocek celananya,” kata Hendi.

Saat ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar mengamankan barang bukti berupa serbuk kristal sabu-sabu seberat 125 gram, uang Ringgit Malaysia sebanyak 2.618 RM, dua buah paspor dan lain-lain.

Kedua tersangka tersebut saat ini ditahan di sel dan diancam dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun penjara hingga seumur hidup, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar. (ant/Bali Post)

SEMBUR - Puncak Gunung Slamet menyemburkan material vulkanik pada Kamis (13/3). Semburan material vulkanik gunung api itu sejak dini hari terlihat dari Pos Pengamatan Gunung Api Slamet, Desa Gambuhan, Pemalang, Jawa Tengah.

Purwokerto (Suara NTB) Tim Search and Rescue (SAR) gabungan menyiapkan jalur evakuasi bagi warga Kabupaten Brebes dan Tegal, Jawa Tengah, yang bermukim di lereng Gunung Slamet untuk mengantisipasi kemungkinan gunung api itu meletus.

“Kami bersama teman-teman dari SAR Bumijawa, Kabupaten Tegal, sedang berkumpul di Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Brebes, untuk membuka jalur evakuasi,” kata anggota Tim SAR Brebes, Subhan, lewat telepon kepada Antara di Purwokerto, Kamis (13/3).

Menurut dia, Tim SAR juga menyiapkan titik evakuasi di Batursari, Kaliwadas dan Igirklanceng di Kecamatan Sirampog, Brebes. Sementara di Kabupaten Tegal, lanjut dia, titik evakuasi akan disiapkan di Batumirah, Kecamatan Bumijawa.

Jalur dan lokasi evakuasi disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan Gunung Slamet meletus.

“Hingga saat ini memang belum ada dampak dari peningkatan aktivitas Gunung Slamet. Namun gemuruh yang dikeluarkan Gunung Slamet menjangkau Desa Pandansari, Taman, Igirklanceng, Batursari, dan Kaliwadas,” katanya.

Ia memperkirakan jumlah warga yang harus dievakuasi jika Gunung Slamet meletus mencapai 200.000-an orang karena kubah lava gunung itu mengarah ke barat laut atau sekitar Bumijawa.

Namun, dia mengatakan, saat ini warga yang bermukim di desa-desa terdekat dengan puncak Gunung Slamet masih menjalankan aktivitas seperti biasa.

“Mereka hanya menyaksikan lontaran-lontaran material yang dikeluarkan Gunung Slamet,” katanya.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes Warseno mengatakan koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk menyiapkan antisipasi kemungkinan terjadinya erupsi Gunung Slamet.

Aktivitas vulkanik Gunung Slamet meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada Senin (10/3) pukul 21.00 WIB meningkatkan status Gunung Slamet dari normal menjadi waspada. (ant/Bali Post) (ant/Bali Post)

KPK Sita 51 Item Dokumen dari Setda Banten

Priyo: Jika Golkar Kalah, Pencapresan Ical akan Dievaluasi

Serang (Suara NTB) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sekitar 51 item dokumen dari hasil penggeledahan di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kantor Biro Umum di gedung Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten di Serang, Rabu (12/3) malam.

Jakarta (Suara NTB) Ketua DPP Partai Golkar Bidang Politik, Priyo Budi Santoso mengatakan, bila Partai Golkar tidak menjadi pemenang pemilu legislatif 2014, maka pencalonan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebagai capres akan dievaluasi. ‘’Tergantung perolehan pileg, apakah akan meneguhkan kembali Pak Ical atau ada pertimbangan-pertimbangan lain.

Semua bermuara pada 9 April. Kalau menang, naluri saya, Capres Golkar tetap harus dikonsolidasikan untuk menang pilpres. Kalau sebaliknya, segala sesuatunya bisa terjadi, apakah mengulang, mengkalkulasi dan melakukan langkah apa,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/3).

Ia menyebutkan, pencapresan Ical menimbulkan keresahan di internal partai. ‘’Saya tidak menutup mata dan ada beberapa catatan. Tapi kami sedang sibuk, suara seperti itu dikalahkan saja dan lebih pada konsolidasi partai. Kalau Golkar menang dan nomor satu, kita dorong Ical untuk menang. Kalau terjun bebas, segalanya bisa terjadi, evaluasi, saya tidak bisa menerka dan arus itu tak bisa dibendung,” kata Priyo. (ant/Bali Post)

“Sesuai dengan berita acara penyitaan dokumen yang saya tanda-tangani, ada 51 item dokumen yang disita KPK dari dua ruangan yakni ruangan Sekda dan Biro Umum,” kata Asisten Daerah Administrasi Umum (Asda III) Pemprov Banten HM Yanuar usai mendampingi penyidik KPK keluar Kantor Setda Banten Rabu malam.

Penyidik KPK keluar dari gedung Setda Provinsi Banten

di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Kecamatan Curug Kota Serang sekitar pukul 19.45 WIB dengan membawa sejumlah dokumen dalam dua kardus dan satu tas koper. Sekitar 12 penyidik langsung masuk ke dalam tiga mobil Kijang Inova yang terparkir di kantor Setda Banten.

Yanuar mengatakan, penyitaan dokumen dari

penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus sengketa Pilkada Lebak dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardhana dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Ini terkait dengan kasus Pilkada Lebak. Bukan terkait kasus Alkes,” katanya.

Ia mengatakan, dokumen yang disita tersebut tujuh item diantaranya dari ruangan Sekda Banten Muhadi berupa

KPK Minta Caleg Petahana Tolak Gratifikasi Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para calon anggota legislatif incumbent (petahana) menolak menerima gratifikasi menjelang pemilihan umum (pemilu).

“Kepentingan itu adalah bagaimana menghasilkan calegcaleg yang tidak bermasalah sejak dari awal, misalnya tidak main gratifikasi terutama yang incumbent (petahana),” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas di gedung KPK Jakarta, Kamis (13/3) Busyro menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Wakil, komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budiarti, komisioner Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Deputi Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Ferry Junaedi, serta Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Mochammad Afifuddin ditambah perwakilan dari lima partai politik yaitu PBB, Golkar, PDI-Perjuangan, Gerindra dan PKPI. Gratifikasi menurut pasal 12B Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya.

“Hukumannya seumur hidup, atau pidana penjara 4— 20 tahun, karena itu kami kirim surat edaran ke seluruh pimpinan parpol sudah dikirimkan,

Priyo Budi Santoso

Setahun Buron, Mantan Dirut TVRI Ditangkap

dan diterima Pak Trimedya (Panjaitan) dan akan disebarluaskan,” tambah Busyro.

Tujuan pencegahan tersebut adalah agar caleg yang terpilih dari pusat hingga daerah relatif bersih, apalagi 90,5 persen anggota DPR 2004— 2009 kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014, “Terakhir hampir kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan elit-elit pusat dan daerah. Konspirasi dibelakangnya itu ada cukong busuk dan di tengahnya ada aktor makelar proyek yang berkeliaran di sekitar banggar dan makelar kasus.

Kami ingin pemilu ini nanti dikurangi semaksimal mungkin,” tegas Busyro.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono yang hadir dalam konferensi pers menjelaskan perbedaan sumber dana yang dianggap sebagai gratifikasi dan yang tidak.

“Caleg incumbent baik anggota DPR, DPRD, menteri, gubernur dan lain-lain boleh dapat dana kampanye dari parpol dan dari kekayaan diri sendiri, kalau ada pihak ketiga menyumbang itu gratifikasi,” kata Giri.

Sedangkan Ida Budiarti menyatakan bahwa peran strategis antara KPU dan KPK untuk mengatur pelaporan dana kampanye dan bagaimana UU memberikan akses kepada publik untuk melihat akuntabilitas dana kampanye.

“Pertama kami mendorong peserta pemilu menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye secara periodik, mesti tidak diatur UU tapi direspon peserta pemilu semuanya. Kami juga

meminta kepada para calon pembukuan dana kampanye, ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan,” kata Ida. Ia berharap agar imbauan KPK ini pun didukung oleh penyelenggara lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bawaslu dan lembaga swadaya masyarakat.

Sedangkan Nelson Simanjuntak mengapresiasi tindakan KPK. “Saya ingatkan ke caleg karena persaingan antarpartai politik sangat tinggi. saya ingatkan untuk tidak menerima gratifikasi karena bisa digunakan oleh caleg yang lain untuk menggugurkan dia nantinya,” ungkap Nelson.

Sedangkan Burhanuddin Mutadi meminta agar masyarakat memastikan proses rekrutmen elit politik sesuai mekanisme yang transparan dan akuntabel.

“Melalui pemilu kita dapat memilih siapa yang paling akuntabel, bersih untuk menjadi wajah kita selama 5 tahun mendatang, dari sanalah kita bisa melihat bagaimana pengelolaan dana kampanye terbuka atau tidak. Dananya sampah maka output-nya juga sampah,” kata Burhanuddin.

KPK menurut Busryo sudah siap menerima laporan adanya caleg yang diketahui tidak transparan dan akuntabel. “KPK siap menerima laporan dari caleg-caleg yang tidak transparan, baik di pusat atau pun daerah. Kami akan proses. Caleg yang bermasalah dengan gratifikasi maka akan diproses,” ungkap Busyro. (ant/Bali Post)

”

KPK siap menerima laporan dari caleg-caleg yang tidak transparan, baik di pusat atau pun daerah. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Mantan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI), Sumita Tobing, Kamis (13/3), ditangkap tim Kejaksaan Agung setelah selama satu tahun buron.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Kamis (13/3), menyatakan Sumita Tobing ditangkap di kantor Pusat Jaktv, Kompleks Perniagaan SCBD, Jakarta Pusat pada pukul 11.50 WIB. “Tim Kejagung, Kejati DKI, dan Kejari Jakarta Pusat menangkapnya setelah sejak September 2012 dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” katanya.

Sumita Tobing terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan peralatan siaran TVRI yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 miliar.

Sumita Tobing dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Kejagung pada 2 Mei 2012, pernah gagal mengeksekusi Sumita Tobing karena adanya dua nomor registrasi yang berbeda pada putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor registrasi 856 dan nomor registrasi 857.

Pada putusan majelis kasasi pada 6 Januari 2011 menyatakannya bersalah dan harus dihukum 1,5 tahun, namun pada 28 Agustus 2009, MA melalui websitenya, menyatakan Sumita Tobing bebas.

Kemudian Kejagung mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk meminta fatwa sekaligus menanyakan adanya dua nomor registrasi tersebut. MA menjawabnya surat putusan MA atas nama Sumita Tobing yang masuk tertuang dalam register perkara Nomor 856K/ Pid.Sus/2009 dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 November 2011. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Busyro Muqqodas

empat item dokumen elektronik yakni hard disk dan laptop.

Sedangkan 44 item dokumen lainnya berasal dari ruang bendahara Biro Umum.

“Tadi penyidiknya ada sekitar 12 orang, salah satunya saya lihat namanya pak Novel,” kata Mohamad Yanuar Ia mengatakan, sesuai surat tugas yang ditunjukan ke Pemprov Banten, penyidik KPK melakukan penggeladahan di dua ruangan yakni Kantor Sekda Banten dan Kantor Biro Umum.

“Sesuai surat tugas yang ditunjukan ke kami, penyidik KPK hanya menggeledah dua kantor yakni Biro Umum dan

ruangan Sekda. Namun kebetulan Sekda pak Muhadi lagi tugas ke Bandung,” kata Yanuar yang mengaku dimintai untuk mendampingi KPK melaksanakan tugasnya.

Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten yang terletak di KP3B Kecamatan Curug Kota Serang, terdiri dari dua lantai. Kantor Setda yang letaknya berdampingan dengan kantor Gubernur Banten, terdiri dari beberapa kantor biro yakni Biro Humas dan Protokol, Biro Perlengkapan dan Asset, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Kesra dan kantor Asisiten Daerah. (ant/Bali Post)

PDIP Bantah Ada Deklarasi Jokowi sebagai Capres Jakarta (Suara NTB) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, membantah santernya rumor di kalangan wartawan yang menyebutkan bahwa pada Kamis malam ini DPP PDIP akan mendeklarasikan Joko Widodo sebagai calon presiden.

“Perlu kami tegaskan bahwa pencalonan capres dan cawapres merupakan momentum politik yang sangat strategis, yang ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan.

Jadi tidak ada deklarasi malam ini (kemarin—red),” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (13/3).

Namun, bila momentum un-

tuk mengumumkan calon presiden PDIP sudah tepat, akan segera diumumkan. “Ketika momentum tiba, dipastikan akan disampaikan secara khusus, tanpa menimbulkan berbagai spekulasi,” janji Tjahjo.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, Maruarar Sirait. Melalui pesan singkatnya, Maruarar menegaskan tidak ada deklarasi Jokowi.

“Tidak betul. Keputusannya sesuai Kongres PDIP, bukan ditangan DPP PDIP. Yang memutuskan adalah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Maruarar. (ant/Bali Post)

Jenazah di Perairan Batubara Bukan Penumpang Pesawat Malaysia Airlines Medan (Suara NTB) Pihak kepolisian memastikan jenazah yang ditemukan terapung dekat Pulau Salah Nama, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu pagi bukan penumpang pesawat Malaysia Airlines.

Dalam pesan singkat yang diterima Antara di Medan, Rabu malam, Kapolres Batubara AKBP JP Sinaga mengatakan, jenazah yang ditemukan di perairan Selat Malaka itu adalah Abdi Sasmita (45), Kepala Dusun Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kapolres menjelaskan, setelah penemuan jenazah tersebut pada Rabu sekitar pukul 08.00 WIB, pihaknya membawa jenazah itu ke rumah sakit umum setempat.

Jenazah yang mulai membusuk tersebut ditemukan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah dekat Pulau Salah Nama, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara.

Ketika ditemukan, pihaknya hanya mengtahui jenazah tersebut berperawakan sedang dengan kulit sawo matang, memakai kemeja berlengan pendek dan celana berwar-

na biru tua.

Namun sekitar pukul 16.30 WIB, datang seorang warga bernama Malik, warga Kecamatan Tanjung Morawa yang mengaku keluarga jenazah tersebut.

Dari keterangan Malik, diketahui jenazah itu bernama Abdi Sasmita yang tenggelam pada Minggu (9/ 3) di perairan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada Minggu itu, korban bersama tiga temannya yakni Suparno dan M Sofian, warga Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, serta Ponirin, warga Desa Kwala Aceh, Serdang Bedagai menaiki perahu di perairan Serdang Bedagai.

Sekitar pukul 16.00 WIB, perahu yang dinaiki korban dan tiga temannya terbalik dihempas ombak ketika akan kembali ke daratan.

Dalam peristiwa tersebut, Abdi Sasmita tenggelam dan ditemukan telah menjadi mayat di perairan Batubara.

Sedangkan tiga temannya selamat. Hingga Rabu malam pukul 20.00 WIB, jenazah korban masih berada di Batubara. “Masih menunggu pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka,” kata Kapolres. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 14 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Toyota Agya Citycar Idaman Keluarga Anda

Konvoi 60-an Toyota Agya. Terbukti Agya di NTB semakin diminati

Agya dengan mesin 1000 cc 3 silinder terbukti handal di tanjakan

Agya irit untuk dalam kota dan luar kota

Agya - mobil ekonomis dan ramah lingkungan

Agya tampil Sporty dengan berbagai macam pilihan tipe dan warna

Kami bangga bersama Agya Gesit, Irit, Handal ditanjakan, & Lega (klg. I Made Darmaja)

Dengan Agya keceriaan anak-anak terpancar

Pembentukan Agya Lombok Club, diketuai oleh Bapak Lalu Zaki dan wakilnya Bapak Abdullah

Dengan Agya tercipta kemesraan suami dan istri

Hanya dengan Agya Acara Seru dan Banyak Hadiah

Berbagi Kegembiraan bersama Agya

Sebagai apresiasi bagi pengguna Agya, PT Krida Dinamik Autonusa selaku dealer Toyota wilayah NTB mengajak pengguna Agya melakukan konvoi dengan tema " Wisata Keluarga bersama Agya".

Toyota Agya sebagai Mobil Citycar Idaman Keluarga yang Lincah, Handal, Irit, Ramah Lingkungan dan Sporty sangat cocok untuk segala jalan di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Jerman Ancam Rusia Berlin Kanselir Jerman, Angela Merkel, memperingatkan Rusia pada kerusakan jangka panjang kepentingan nasionalnya, jika negara itu terus melanggar hukum internasional dengan menduduki Semenanjung Krimea, Ukraina.

“Jika Rusia meneruskan aksinya sejak pekan-pekan lewat, maka itu tidak hanya akan menjadi bencana bagi Ukraina,” kata Merkel di depan anggota parlemen Majelis Rendah Bundestag.

“Itu tidak hanya akan men-

gubah hubungan Uni Eropa secara keseluruhan dengan Rusia. Tidak, itu juga akan, saya sungguh tegaskan, merusak Rusia secara masif baik ekonomi maupun politik,” kata Merkel seperti dikutip AFP. Sementara di Rusia, seor-

ang anggota senior parlemen Rusia mengisyaratkan Moskow telah mengirim pasukan ke wilayah Krimea, Ukraina, untuk melindungi “agresi bersenjata” oleh pasukan Ukraina selama referendum. Apakah Krimea harus memisahkan diri atau bergabung dengan Rusia?

“Ada beberapa unit militer di sana yang menduduki posisi-posisi dalam kasus agresi bersenjata, ekspansi bersenjata dari Kiev. “... Ini bukan operasi militer besar-besaran,” kata anggota parlemen pro-Kremlin Leonid Slutsky kepada Radio Ekho Moskvy.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pejabat Rusia lainnya mengatakan orangorang bersenjata telah menguasai fasilitas- fasilitas kendali melalui pasukan-pasukan “bela diri” setempat.

Sementara itu di Washington Kongres Amerika Serikat Selasa meminta Rusia segera menarik diri dari Ukraina dan mendesak Presiden AS Barack Obama untuk menjatuhkan hukuman sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Senat menyatakan dukungannya untuk Ukraina dengan meloloskan resolusi bernada keras, menggunakan bahasa keras terhadap Rusia dan mendesak menangguhkan negara itu dari kekuatan dunia, Kelompok 8 (G8). Resolusi tidak

mengikat, disetujui dengan kesepakatan bulat, menyerukan sanksi-sanksi ekonomi yang ditargetkan untuk memaksa Presiden Vladimir Putin menarik an-

gkatan bersenjatanya dari wilayah Ukraina dan mengembalikan wilayah itu kepada kedaulatan Ukraina sepenuhnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Rusia Vladimir Putin.