Snt14032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 14 MARET 2015

16 HALAMAN NOMOR 12 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Newmont Temui Wapres Bahas ’’Smelter’’ Jakarta (Suara NTB) Direktur Newmont Mining Corporation Gary J. Goldberg dan Presiden Direktur Newmont Indonesia Martiono Hadianto menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla guna membahas mengenai pembangunan smelter tambang di Indonesia. ‘’Ini kan investasi yang besar dan memerlukan pendanaan yang besar pula, dan financing besar itu perlu kepastian. Masalah infrastruktur menjadi hal yang perlu dibicarakan dan diselesaikan,’’ kata Martiono, usai bertemu Wapres Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan Freeport untuk membangun smelter tambang di Indonesia. Namun, lokasi smelter tersebut masih belum menemui kejelasan.

“Kami kerja sama dengan Freeport sekarang. Jadi Freeport juga sedang menganalisa

karena ini investasi besar. Sementara ini yang penting kerja samanya dulu, bentuknya seperti apa nanti sesuai perkembangan saja,” jelasnya.

Martiono mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai bagi hasil atas kerja sama tersebut.

“Freeport kan yang menga-

takan secara publik bahwa mereka akan bikin smelter, ya sementara begitu saja. Saya tidak berani mengatakan apaapa di luar itu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar mengatakan Pemerintah menunggu perjanjian kerja sama pembangunan smelter antara Newmont dan PT Freeport Indonesia. ‘’Kami menunggu agreement antara Newmont dan Freeport. Apakah Newmont serius memasok konsentrat dan juga

ikut mendanai proyek smelter,’’ jelasnya.

Menurut dia, setelah mendapatkan komitmen Newmont tersebut, barulah pemerintah akan memberikan rekomendasi ekspornya.

Batas waktu bagi Newmont untuk memenuhi komitmennya adalah sampai 19 Maret 2015. ‘’Pemerintah menunggu agreement-nya sebelum 19 Maret 2015. Kalau lewat tanggal itu, pemerintah tidak akan berikan perpanjangan ekspor,’’ ujarnya. (ant/Bali Post)

Perajin Tahu Tempe Was-was

Harga Kedelai Impor Terus Naik MENGUATNYA nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sampai menembus angka Rp 13.000 lebih per dolar menimbulkan rasa was-was di para perajin tahu tempe. Pasalnya, menguatkan nilai tukar dolar Amerika mempengaruhi harga komponen utama tahu tempe yaitu kedelai.

Harga kedelai khususnya kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produk ini belakangan ini merangkak naik. Bulog sendiri tak bisa diandalkan.

Beberapa perajin tahu tempe yang ada di Kekalik, Kota Mataram mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terjadi terus menerus. Untuk sementara tidak ada alternative selain kedelai impor. Karena kedelai lokal pasokannya sulit.

“Ini harganya naik terus kedelai impor. Semakin sulit perajin mendapatkan margin, tapi apa hendak dikata. Daripada perajin tidak bekerja sama sekali,” kata H. M. Hasbah, Ketua Koperasi Beriuk Pacu yang menaungi perajin tahu tempe di Kekalik, Kota Mataram.

Ditemui di rumahnya, Jumat (13/2) kemarin, dia mengatakan bahwa harga kedelai impor saat ini sudah menembus Rp 7.350/Kg. Padahal sebelumnya harganya Rp 7.200/Kg, perkiraannya harga ini akan terus mengalami kenaikan, seiring semakin menguatnya nilai tukar dolar Amerika.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Kecam Remisi Koruptor PERNYATAAN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly menuai kritik. Baru- baru ini, dia menegaskan akan mengeluarkan kebijakan baru di era Presiden Jokowi dengan memberi remisi kepada koruptor.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengecam rencana itu, bahkan menyebut sebagai kebijakan ngawur.

Bersambung ke hal 15 Haris Azhar

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Sanksi Tak Dipromosikan

(Suara NTB/nas)

H. Muh. Suruji

MENJELANG berakhirnya triwulan pertama tahun 2015 ini, baru 60 persen pejabat Pemprov NTB yang telah mengisi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seharusnya, pada Desember 2014 lalu, seluruh pejabat Pemprov, baik eselon II, III dan IV sudah harus menyerahkan LHKPN-nya, termasuk juga seluruh anggota DPRD NTB. Bagi pejabat Pemprov yang tak mampu menuntaskan LHKPN, mulai semester II tahun 2015 ini akan dikenakan sanksi, tak akan mendapatkan promosi jabatan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Lagi, Jaksa Kembalikan Ratusan Hektar Padi Berkas Kasus Alkes Lotim di Mataram Terancam Gagal Panen Mau tidak

Mataram (Suara NTB) Kekhawatiran kalangan pegiat antikorupsi selama ini akhirnya terjadi. Kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RS dr.Sudjono Selong, Lombok Timur (Lotim) yang sudah “berusia” enam tahun, dipastikan belum akan tuntas. Ini setelah jaksa peneliti berkas dari Kejati NTB mengembalikan berkas kasus itu ke Polda NTB dalam dokumen P19.

“Benar, kami sudah menerima berkas P19 dari Kejaksaan Kamis (12/3) lalu,” kata AKBP. Andi Hermawan SIK menjawab Suara NTB di ruangannya, Jumat (13/3). Isi P19 itu, meminta penyidik memeriksa kembali saksi -saksi yang pernah dimintai keterangan sebelumnya. Saksi dimaksud, para distributor yang melaku-

”

mau, ya harus kami laksanakan.

Karena ini kan petunjuk, Andi Hermawan kan pengadaan Alkes sebanyak 24 item tahun 2008.

“Hanya permintaan keterangan tambahan saja,” kata Andi didampingi Kompol AA Gede Agung, SH, yang di-BKO (Bawah

Kendali Operasi) kan di Krimsus untuk menangani kelanjutan kasus itu.

Rencananya ada 14 saksi yang akan dimintai keterangan ulang, dalam rangka memperdalam berkas. Mereka tersebar di Surabaya dan Jakarta.

Mengenai kapan akan diperiksa, masih akan diagendakan pihaknya. Terpaksa katanya, tim penyidik berangkat kembali ke dua daerah itu untuk memeriksa saksi – saksi.

Padahal sebelumnya, saksi – saksi itu sudah dimintai keterangan sekitar pertengahan 2014 oleh tim penyidik Krimsus, difasilitasi KPK. “Mau tidak mau, ya harus kami laksanakan, karena ini kan petunjuk,” kata pengganti AKBP Nurodin, SIK ini.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sekitar 130 hektar sawah di Kota Mataram, terancam gagal panen akibat terendam air pascabanjir yang terjadi pada Rabu (11/2) lalu. Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram H Mutawalli di Mataram, Jumat (13/ 3) menyebutkan, sekitar 130 hektar sawah tersebut berada di kawasan Lingkar Selatan Kota Mataram. ‘’Ancaman gagal panen ini disebabkan padi petani saat sedang berbunga yang tentu-

nya tidak membutuhkan air yang banyak,’’ katanya.

Menurut dia, jika hujan terus menerus turun dan sawah masih saja terendam air hingga satu minggu ke depan, tentu hal ini akan menyebabkan terjadinya gagal panen bagi petani di wilayah selatan.

Untuk mengantipasi kemungkinan terburuk gagal panen itu, pihak DPKP telah menyiapkan sebanyak 10 unit mesin sedot air untuk digunakan menyedot air pada sawah petani yang terendam.

Bersambung ke hal 15

Baliho Zaini-ARB Masih Tegak di Sriwijaya Mataram (Suara NTB) Kepengurusan Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (ARB) memang sudah mendapatkan pukulan telak menyusul keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Namun, di NTB kepengurusan partai berlambang beringin ini tampaknya masih dikuasai oleh kubu ARB. Seperti diketahui, setelah terbitnya keputusan Menkum HAM tersebut, Pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang berada di bawah komando Agung Laksono sudah bergerak lebih jauh dengan mendaftarkan logo dan atribut Partai Golkar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Itu artinya, tidak lama lagi penggunaan logo dan semua atribut Golkar tidak lagi dapat digunakan oleh pengurus yang berada di kubu ARB. Namun, hinggar-bingar pergeseran kuasa di DPP Golkar itu tampaknya belum terlihat di NTB. Buktinya, sejumlah atribut di Sekretariat Partai Golkar NTB, hingga kemarin masih

didominasi oleh kubu ARB. Pantauan Suara NTB, suasana di Sekretariat Partai Golkar NTB, di Jalan Sriwijaya, Mataram, Jumat (13/3) kemarin terlihat masih seperti semula. Di depan kantor tersebut, masih berdiri tegak sebuah baliho dengan gambar Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie yang berdampingan dengan Ketua DPD Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. Sempat mencuat kabar bahwa DPD Partai Golkar NTB akan diserahterimakan kepada Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB yang ditunjuk oleh Agung Laksono, yaitu H. Mesir Suryadi, SH. Namun, hingga kemarin kabar itu tampaknya hanya angin lalu.

Sejumlah pengurus DPD Golkar NTB yang dikonfirmasi terpisah mengaku tidak tahu menahu terkait kabar ini.

“Belum ada. Saya juga belum memantau perkembangan,” ujar Wakil Ketua DPD Golkar NTB, H. L. Darma Setiawan, yang dikonfirmasi Suara NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/aan)

TUNGGU PEMBELI – Seorang anak kecil yang menjual koran tengah menunggu pembeli yang melintas di depan Kantor DPD Partai Golkar NTB, Jalan Sriwijaya, Mataram, kemarin.

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tertibkan Tiga Pengemis di Masjid Raya Wakili Kecamatan Mataram KELURAHAN Punia akan mewakili Kecamatan Mataram untuk lomba kelurahan terintegrasi tingkat Kota Mataram. Menurut Lurah Punia, Jaenuddin, ditunjuknya Kelurahan Punia karena dinilai memenuhi persyaratan untuk mengikuti lomba tersebut. Lomba ini akan dilaksanakan sekitar bulan April-Mei mendatang.

Aspek penilaian kelurahan terintegrasi ini dijelaskan Jaenuddin cukup beragam. Penilaian ini dilihat dari berbagai aspek dan program yang berhasil dijalankan di setiap kelurahan seperti pelaksanaan Posyandu, bagaimana pengelolaan kebersihan lingkungan, pemanfaatan pekarangan, program PKK, Karang Taruna, dan lainnya.

Jaenuddin mengatakan pihaknya telah siap mewakili Kecamatan Mataram dalam lomba tersebut. Saat ini pihaknya juga telah mulai melakukan berbagai persiapan. “Mulai sekarang kita sudah persiapkan baik itu data-data maupun persiapan fisik,” ujarnya ditemui di kantornya, Jumat (13/3).

Pihaknya cukup bangga bisa mewakili Kecamatan Mataram dalam lomba kelurahan terintegrasi ini. Lomba semacam ini menurutnya bisa menjadi motivasi bagi kelurahan dalam meningkatkan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Disamping itu, salah satu aspek yang dinilai adalah bagaimana peran kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Itulah salah satu hal yang juga ditingkatkan pihaknya.

Terkait kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya, Jaenuddin mengatakan belum ada kasus DBD yang ditemukan hingga saat ini. “Alhamdulilllah belum ada kasus DBD ditemukan di Kelurahan Punia,” ujarnya. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya menggalakkan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di setiap lingkungan.

Disamping itu, pihaknya juga mengimbau warga untuk melaksanakan gerakan 3M yaitu menguras dan menutup bak penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas yang berpotensi dijadikan medium perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti. Pihaknya juga telah bersurat ke semua lingkungan dan mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam rangka mencegah munculnya penyakit DBD. Kegiatan gotong royong ini juga digalakkan Camat Mataram dalam kegiatan Sabtu Bersatu yang dilaksanakan di kelurahan wilayah Kecamatan Mataram secara bergiliran. “Semua kelurahan akan kumpul di satu kelurahan sesuai jadwalnya. Ini juga salah satu kegiatan untuk mencegah penyakit DBD dan penyakit lainnya,” jelas mantan Lurah Taman Sari ini. (ynt)

Mataram Belum Bebas Anjal dan Gepeng Mataram (Suara NTB) Kota Mataram belum sepenuhnya bebas dari anak jalanan (anjal) maupun gelandangan dan pengemis (gepeng) walaupun kota ini telah ditargetkan menjadi kota bebas anjal dan pengemis. Pada Jumat (13/3) kemarin, Satgas Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram menertibkan tiga pengemis di Masjid Raya At-Taqwa Mataram.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan pihaknya mendapat banyak laporan dari masyarakat bahwa beberapa pengemis kerap beraksi di beberapa masjid, khususnya pada saat selesai sholat Jumat. Untuk itulah Satgas Sosial mulai diturunkan di masjid-masjid.

Penertiban yang dilakukan kemarin disebutkan Khalik dipimpin oleh Koordinator Satgas Sosial dan juga Kepala Sub Bagian Perencanaan Disosnakertrans Kota Mataram.

“Pada Jumat ini ada tiga orang pengemis yang berhasil dijaring di Masjid Raya At-Taqwa Mataram. Para pengemis melakukan aksinya usai jamaah

melaksanakan sholat Jumat,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (13/3) siang.

Khalik mengatakan tiga pengemis ini bukan warga Kota Mataram, tapi berasal dari Narmada, Labuapi, dan Gegutu, Lombok Barat.

“Dalam penertiban ini dua orang pengemis wajah baru dan satu orang wajah lama atas nama H. Mukamat dari Gegutu, Lombok Barat,” ujarnya.

Masyarakat yang menyaksikan penertiban tersebut disebutkan Khalik memberikan apresiasi dan berharap tetap dilaksanakan setiap hari Jumat.

Selain itu, pengurus Masjid AtTaqwa juga meminta secara khusus kepada Satgas Sosial agar tetap melakukan operasi

penertiban setiap Jumat.

Dengan dilakukan penertiban, persoalan pengemis menurut Khalik bukan berarti selesai.

Karena masih saja ada pengemis yang mencoba menjalankan aksinya di Kota Mataram dengan modus dan tempat yang berbeda. Selama ini gepeng maupun anjal yang berhasil ditertibkan pihaknya lebih banyak berasal dari luar Kota Mataram.

“Dulu perhatian publik di perempatan-perempatan dan kompleks pertokoan. Dan itu sudah kita jawab dan atasi dengan baik atau selesai,” jelasnya.

Saat ini lokasi yang disambangi pengemis untuk menjalankan aksinya adalah masjid khususnya pada hari Jumat dan SPBU. (ynt)

Takowasbang Instruksikan Bongkar Bangunan Salahi Izin

(Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/ynt)

RUSAK PARAH - Jalan lingkungan di Pandan Salas ini setiap tahun diusulkan warga melalui MPBM agar dilakukan perbaikan karena kondisinya rusak parah. Tapi sampai saat ini belum direalisasikan Pemkot Mataram. Selain jalan lingkungan, normalisasi saluran di beberapa titik juga banyak diusulkan warga Kelurahan Mayura.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

TERTIBKAN - Dua orang anggota Satgas Sosial Disosnakertrans Kota Mataram menertibkan seorang nenek yang mengemis di kompleks Masjid Raya At-Taqwa Mataram, Jumat (13/3) siang seusai shalat Jumat.

Pemkot Lambat Tangani MWP

Banyak Saluran Mampet di Mayura

PEMKOT Mataram dinilai lambat menangani kasus hilangnya aset di MWP (Mataram water Park). ‘’Sampai sekarang mereka belum lapor. Katanya masih nyusun kerugiannya, jadi kesannya lambat,’’ ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menjawab Suara NTB di Kantor DPRD Kota Mataram, Jumat (13/3).

Demikian pula, terkait siapa yang mengelola MWP, juga ada miskoordinasi antara Dinas Pertamanan dan BPKAD. Ia menyayangkan MWP yang telah dibangun dengan biaya Rp 6 miliar, justru disia-siakan. ‘’Jangankan untuk dirawat, dijaga saja tidak,’’ cetusnya kecewa. Sikap Pemkot Mataram yang begitu lamban menyikapi hilangnya aset di MWP dinilai tidak bertanggungjawab.

Ia berharap, kasus hilangnya aset di MWP menjadi pelajaran bagi pemerintah. Paling tidak Pemkot mengupayakan untuk memanfaatkan MWP. ‘’Walaupun tidak mendapat PAD dari sana, paling tidak MWP bisa dimanfaatkan oleh atlet renang untuk melakukan latihan,’’ ungkapnya. Meskipun pada kenyataannya jumlah lintasan dan kedalaman masih kurang, namun kalau hanya untuk latihan diyakini bisa dimanfaatkan.

Untuk itu, Wiska meminta Pemkot Mataram mengkaji betul rencana mengkomersilkan MWP. ‘’Kalau memang bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak? Kita pasti mendukung,’’ akunya. Namun demikian, rencana itu juga harus melalui kajian. Jangan sampai keinginan Pemkot Mataram mengubah MWP menjadi kolam komersil tanpa ada rencana dan target yang jelas. Karena, jangan sampai munculnya rencana pemanfaatan MWP itu dilatarbelakangi desakan dari berbagai pihak, termasuk kalangan Dewan.

Politisi PDIP ini juga menyayangkan lambannya Pemkot mengambil langkah pemanfaatan MWP dengan alasan akan ada investor yang masuk. Apalagi belakangan Pemkot mengklaim investor yang sedianya akan membangun hotel di sekitar MWP mundur lantaran menjamurnya hotel di Mataram. ‘’Akhirnya terbengkalai. Alasannya klasik sekali. Kemarin itu karena akan ada investor masuk makanya tidak dianggarkan,’’ kata Wiska.

Seharusnya, Pemkot tetap menganggarkan pengelolaan MWP, sebagai langkah antisipasi. Kalau toh akhirnya tidak terpakai, tentu akanmenjadi Silpa. ‘’Ini kesannya pemerintah meramalkan bahkan memastikan investor akan masuk. Paling tidak dianggarkan untuk pemeliharaan dan penjagaannya,’’ pungkas Wiska. (fit)

Mataram (Suara NTB) Di musim hujan seperti saat ini, banyak titik-titik genangan yang dikhawatirkan muncul di sekitar wilayah Kelurahan Mayura. Karena menurut Lurah Mayura, I Made Purwa, masih banyak saluran di wilayahnya yang mampet dan sedimentasinya cukup tinggi.

Persoalan saluran inilah yang banyak disampaikan warganya pada saat Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) beberapa waktu lalu.

Warga meminta agar segera dilakukan normalisasi.

“Permintaan yang paling banyak dari bawah itu persoalan normalisasi saluran, karena banyak saluran mampet di beberapa titik,” ujarnya

kepada Suara NTB. Purwa mengatakan ratarata di semua lingkungan di Kelurahan Mayuran salurannya banyak yang mampet, khususnya di Lingkungan Pandan Salas dan Pamotan.

Saluran di Pamotan disebutkan Purwa cukup kecil sehingga pada saat hujan airnya sering meluber ke jalan.

Saluran-saluran tersebut disebutkan Purwa belum pernah dinormalisasi selama ini.

Pada saat musim hujan kerap terjadi genangan karena air dari saluran tersebut akan meluber ke jalan dan rumah warga. “Kalau hujan pasti tergenang. Tapi biasanya setelah hujan reda, air biasanya langsung surut. Usulan normalisa-

si ini telah disampaikan pihak kelurahan pada saat pelaksanaan MPBM tingkat Kota Mataram belum lama ini. Ia berharap semua usulan yang disampaikan pihaknya bisa diakomodir Pemkot Mataram.

Selain persoalan saluran, warga Lingkungan Pandan Salas juga meminta perbaikan jalan lingkungan, khususnya yang ada di Gang Jaya I. Jalan ini menurut Purwa sudah lama rusak dan setiap tahun selalu menjadi usulan warga untuk diperbaiki. “Warga meminta pengaspalan jalan lingkungan di Pandan Salas. Kemarin kita juga usulkan pada saat pelaksanaan MPBM tingkat Kota Mataram. Ini setiap tahun diusulkan warga tapi belum ada realisasi,” ujarnya. (ynt)

Penentuan Royalti Mal Tergantung Walikota Mataram (Suara NTB) Belum adanya kejelasan terhadap nilai royalti Mataram Mall setelah pertemuan antara Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tim Akademisi Unram dan manajemen PT. Pasicif Cilinaya. BPKAD menyerahkan keputusan penentuan royalti kepada Walikota Mataram.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengaku, belum ada kesepakatan terhadap royalti Mataram Mall.

Pasalnya, dari tawaran Rp 375 hingga 600 juta, Mataram Mall menawar Rp 200 juta, tetapi tawaran tersebut tidak disepakati. Ketidaksepahaman dan hasil kajian tim akademisi serta nota dinas diserahkan langsung ke Walikota Mataram untuk memutuskan bera-

pa idealnya royalti yang dibayarkan. “Kita serahkan ke pak wali berapa besar royalti yang pantas,” kata Yance ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/3).

Menurut Yance, seharusnya jangan hanya melihat besaran royalti melainkan dampak ekonomi harus diperhatikan. Karena, dengan adanya mall perekonomian di Mataram relatif meningkat bahkan banyak tenaga kerja yang diserap. “Jangan lihat besar royaltinyalah, tapi lihat dampak ekonominya,” ujarnya.

Yang paling penting akan dilakukan selanjutnya, Pemkot membuat formulasi baru untuk penentuan royalti. Formulasi yang bersifat makro dan mikro dengan menyuguhkan data terkait inflasi. Dari data tersebut diketahui akan ada perubahan naik atau turunnya royalti. Diyakini Yance dengan formulasi itu royalti bisa mencapai Rp 5

miliar pertahun.

Bagaimana kalau royalti turun bila formulasinya berubah? Yance mengatakan, akan ada keuntungan terkait formulasi tersebut. Karena ada perubahan royalti dan Pemkot tidak pusing - pusing mengurus royalti setiap tahunnya.

Namun tidak disampaikan apakah ada peluang untuk turunnya royalti bila menggunakan pola seperti itu.

Seperti diketahui, royalti Mataram Mall hampir dua tahun berjalan namun tidak ada perkembangan atau titik temu antara kedua belah pihak. Alasan mendasar sehingga tidak ingin royalti naik, kareana PT Pasific Cilinaya Fantasi harus berbagi kue dengan berdirinya dua mall baru sehingga meminta pertimbangan nilai royalti tidak meningkat seperti perhitungan tim akademisi dan appraisal. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram menginstruksikan bangunan yang menyalahi izin yang sudah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) untuk dibongkar. Demikian ditegaskan, Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. Lalu Junaedi dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (13/3).

Kebiasaan masyarakat yang ditemukan di lapangan bangunan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Misalnya, batas sempadan sungai atau jalan 15 meter. Kenyataannya, posisi bangunan 10 meter. Selain itu, masyarakat tidak mempunyai izin kemudian membangun dan izin baru diurus tapi ada proses pengerjaan bangunan. Untuk tindaklanjutnya pun disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Kendati demikian, bangunan tidak sesuai izin ditegaskan untuk dibongkar. “Kita minta untuk bongkar saja,” kata Junaedi.

Pihaknya sudah menertibkan sembilan bangunan yang tidak sesuai dengan izin dan tidak mempunyai izin. Awalnya, diberikan teguran secara lisan dan maupun tulisan oleh pihaknya, tetapi masyarakat tetap tidak menghiraukan. Ter-

kait bentuk pengawasan tentunya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW, dimana ruang terbuka hijau dan lahan pertanian sehingga penerbitan izin oleh BPMP2T sudah sesuai dengan kajian.

Pada prinsipnya lanjut Junaedi, mengenai tata ruang sudah jelas diatur dalam perda. Kawasan masuk RTH, zona hijau, jasa dan areal pendidikan harus sesuai dengan peruntukan tinggal masyarakat menyesuaikan saja. Namun dia mengklaim, penataan ruang di Kota Mataram jauh lebih baik dengan kota - kota besar di Indonesia. Pengalamannya, kunjungan ke luar daerah dan pengakuan daerah lain ternyata Mataram masih lebih baik penataannya. Tentu tidak puas dengan kondisi saat ini dan tetap melakukan kontrol.

Terkait jumlah pelanggaran di Kota Mataram, Junaedi tidak bisa memastikan berapa jumlah pelanggaran, namun catatannya pelanggaran tata ruang atau izin relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Karena, masyarakat sudah mulai sadar dan memahami aturan terkait tata ruang. Junaedi menyarankan serta mengimbau masyarakat agar tetap mentaati izin dan merasa malu untuk menyalahi aturan. (cem)

Empat Kementerian Pantau Pengelolaan DAK Rp 50 Miliar Mataram (Suara NTB) Empat kementerian masing-masing Kementerian Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi khususu (DAK) yang diberikan kepada Pemkot Mataram senilai Rp 50 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan bahwa bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 50 miliar akan dipantau langsung oleh kementerian yakni Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) Pelaksanaan proyek dimasukan melalui program pemerintah dan desentralisasi daerah (P2D2). “Empat itu langsung mengawasi pengelolaan anggaran di daerah,” kata Mahmuddin Tura dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (13/3).

Bantuan kepada Kota Mataram merupakan fase kedua bersamaan dengan delapan provinsi lainnya termasuk NTB. Untuk fase pertama diberikan kepada provinsi Jambi dan Sulawesi. NTB

lanjutnya, tidak secara keseluruhan diberikan bantuan karena persoalan anggaran.

“Kita termasuk di fase kedua sama delapan provinsi di Indonesia,” sebutnya.

Pelaksanaan DAK tahun 2015 ini akan dipantau juga oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil rekomendasi dari BPKP nantinya, menjadi rujukan dari pemerintah pusat untuk memberikan kembali bantuan dalam sumber anggaran lainnya dan ada insentif dari 10 persen dari bantuan sebelumnya yang diberikan. “Pada April 2016 dinilai BPKP, kalau hasilnya bagus kita diberikan bantuan lagi dan insentif 10 persen dari bantuan sebelumnya,” paparnya.

Insentif ini nantinya, tidak dibebankan kepada pembangunan atau lain sebagai melainkan bisa dianggarkan untuk pembelian mobil operasional, perjalanan dinas serta pekerjaan yang menyangkut di PU. Anggaran Rp 50 miliar itu diperuntukan untuk jalan jembatan, irigasi, sanitasi dan air bersih. Sistem pemantauan pekerjaan lanjutnya, proyek dikerjakan kemudian laporan diserahkan kementerian. Artinya, pengawasan dan pemberian pinjaman dari pemerintah luar negeri bisa mengontrol pekerjaan yang dilaksanakan melalui program yang disiapkan. (cem)

Gagal, Tender Amdal Jalan Lingkar Pantai Mataram (Suara NTB) Tender pertama penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan jalan lingkar pantai Sekarbela-Ampenan gagal dilaksanakan. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, gagalnya pelaksanaan tender pertama karena tidak memenuhi syarat.

Pasalnya peserta tender hanya dua sementara sesuai persyaratan harus diikuti oleh tiga peserta. “Pelaksanaan tender pertama sudah diumumkan dan gagal karena penawaran yang ada cuma dua. Persyaratan tender harus tiga sehingga

diulang pelaksanaan tendernya,” terangnya.

Mahmuddin mengatakan tender kedua akan segera dilaksanakan. Pihaknya akan segera mengumumkan jadwal pelaksanaan tender kedua pada pekan ini. “Karena tahun anggaran baru, kita penyesuaian dulu dengan pokja yang ada. Akhirnya baru bisa dilakukan pengumuman tender lagi dan rencananya minggu ini untuk kita tender ulang,” terangnya.

Setelah Amdal selesai disusun, Mahmuddin mengatakan pihaknya akan menyerahkan ke Balai Jalan Nasional (BJN).

Amdal ini akan digunakan sebagai dasar pembuatan DED

Suara NTB/dok)

(Detail Engineering Design) pembangunan jalan lingkar pantai sepanjang 9 kilometer. “DED

dibuat BJN karena anggarannya cukup besar. Dan tentu dengan spesifikasi tersendiri dari mereka,” kata Mahmuddin.

Penyusunan Amdal disebutkan Mahmuddin biasanya menghabiskan waktu sekitar enam bulan. Sementara penyusunan DED juga bisa berlangsung selama enam bulan. Tahap persiapan proyek jalan lingkar pantai ini bisa memakan waktu sampai satu tahun. Untuk itu Mahmuddin juga mengatakan belum tahu kapan proyek ini bisa direalisasikan.

“Realisasi belum tahu tahun berapa, bisa jadi 2017. Kalau DED sudah jadi, tinggal kita tunggu dari BJN. Karena yang

mengurus anggarannya juga BJN, tapi dengan dukungan surat dari Walikota,” demikian Mahmuddin Tura. Proyek jalan ini nantinya akan dibiayai pemerintah pusat melalui BJN. Sebelumnya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan rencana besar pembangunan infrastruktur tepi pantai ini untuk mengubah kondisi kehidupan para nelayan yang ada di Sekarbela maupun Ampenan. Menurutnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak hanya memperhatikan persoalan perahu maupun mesin.

Tapi bagaimana membangun infrastruktur untuk menyokong para nelayan. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Tolak Rencana Pengerukan Pasir di Lotim Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menyatakan menolak keras rencana pengambilan pasir pantai di Lombok Tmur (Lotim) oleh salah satu perusahaan yang akan melakukan reklamasi (penimbunan pantai) di Teluk Benoa, Bali.

Kepala DKP Provinsi NTB, Ir. Aminolah, M. Si, Jumat (13/ 3) mengatakan, pengerukan pasir dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas ekosistem perairan yang dampaknya akan merugikan

masyarakat, khususnya para nelayan.

“Lombok Barat (Lobar) saja menolak, kenapa harus ke Lotim. Apa Lotim itu di luar provinsi NTB,’’ katanya.

Penolakan tersebut cukup

berdasar, selain merugikan masyarakat di NTB, jelasjelas keuntungan yang lebih besar hanya didapat oleh orang-orang yang perairan di daerahnya bisa ditimbun. Sementara di daerah yang diam-

bil pasirnya, bisa saja mengakibatkan keterancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil, misalnya, atau akan terjadinya abrasi di daerah yang pesisir pantainya akan dikeruk.

Apalagi jika teluk yang akan ditimbun di Bali mencapai 700an hektar, tentu membutuhkan pasir yang tidak sedikit.

Terlepas dari RTRW di Lombok Timur, pengerukan

pasir ini menurutnya tidak boleh sama sekali, karena bertentangan dengan UndangUndang tentang kelautan.

Misalnya, dengan pengerukan pasir bisa saja rantai makanan di kawasan tersebut akan terganggu. Yang biasanya mungkin sebagai tempat mencari makanan bagi ikan-ikan atau biota laut jenis lainnya, tentu akan mengubah tatanan ekosistem di kawasan pengeru-

kan itu.

Atau jika kawasan tersebut memiliki potensi tumbuhnya karang, jikapun itu karangkarang mati tetapi memberikan kenyamanan bagi bioto hidup lainnya, maka akan sangat besar pengaruhnya bagi rantai kehidupan di daerah yang direncanakan untuk mengeruk pasir.

“Bisa jadi, ikan-ikannya akan pergi. Bukankah ini san-

gat merugikan nelayan nantinya. Dampaknya tetap saja akan merusak lingkungan. Nelayan juga akan terancam,” demikian ditegaskan Aminollah.

Selain itu, pemerintah saat ini sedang terfokus melakukan konservasi terumbu karang untuk mempertahankan keseimbangan pesisir pantai agar tidak mengakibatkan abrasi pantai. (bul)

PLN Targetkan 70 Persen Penduduk NTB Nikmati Listrik Perbankan Idealnya Ikuti Suku Bunga BI PENYESUAIAN kembali suku bunga acuan bank, atau BI rate dari 7,75 persen menjadi 7,50 pada Februari lalu diharapkan akan dipatuhi oleh perbankan untuk menyesuaikan kembali suku bunga kreditnya.

Melihat dari daya beli masyarakat di NTB, tentu suku bunga bank hingga 14 persen cukup besar.

“BI rate itu harapannya agar bank bisa menurunkan suku bunga, dan masih ada peluang suku bunga bank bisa diturunkan,” kata Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Prijono.

Dihubungi di Mataram, Jumat (13/2), Prijono menjelaskan tentang peluang untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Sebab Bank Indonesia sendiri masih memperkirakan inflasi bisa dikendalikan. Artinya kenaikan harga barang masih belum menggoyangkan ekonomi masyarakat.

“Kalau inflasinya sudah tidak bisa dikendalikan, mungkin wajar kalau suku bunga bank tinggi. Kita melihat inflasi masih aman, jadi peluang turunnya suku bunga bank masih cukup terbuka,” katanya.

Bahkan upaya koordinasi yang dilakukan agar perbankan bisa menyesuaikan BI rate, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan pernah diminta agar masing-masing bank menyampaikannya. Dari SBDK itu, bisa dipantau berapa masing-masing bank mengambil margin keuntungan.

“Kita tidak bisa menekan perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Tetapi kita harapkan BI rate bisa menjadi acuan bank untuk mengambil margin, meskipun proses untuk menurunkan suku bunga ini kami sadari tidak bisa cepat,” imbuhnya.

Soal inflasi, Prijono menyebut peluang terjadinya inflasi sebenarnya masih ada, meskipun pada Februari lalu masih terjadi deflasi.

Beberapa hal yang diantisipasi resiko kenaikan harganya, yakni rencana menaikkan harga elpiji oleh pemerintah. Cuaca buruk dan angin bisa beresiko rusaknya tanaman petani. Jika iu terjadi, tentunya stok kebutuhan akan terbatas dan dapat memicu kenaikan harga barang.

Selain itu, masih besarnya ketergantungan NTB terhadap komoditi-komoditi luar daerah memungkinkan terjadinya kenaikan harga. Sebab ongkos pengiriman barang dari daerah lain ke NTB bisa memicu kenaikan harga barang.

Penentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras yang akan disesuaikan dalam waktu dekat juga menurut Prijono bisa meningkatkan kenaikan harga barang, jika HPP dinaikkan.

“Jika inflasi naik, bisa saja terlambat penyesuaian suku bunga bank. Tapi kami katakan, inflasi masih tetap bisa dikendalikan. Dan ruang untuk menurunkan suku bunga masih tetap terbuka,” demikian Prijono tegaskan. (bul)

Prijono (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

TOPENG CUKLI - Saat terjadi penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah, semestinya para pelaku usaha atau perajin memperbanyak kegiatan ekspor. Sebab penguatan nilai dolar akan mampu meningkatkan harga barang di luar negeri. Salah satunya yang diharapkan ekspor dalam jumlah besar adalah kerajinan cukli. Seorang pedagang kerajinan topeng cukli memajang hasil kerajinannya di Rungkang, Mataram, Jumat (13/3).

BPR NTB Dirancang Jadi Perseroan Terbatas Mataram (Suara NTB) Selain melakukan penyegaran di jajaran Dewan Pengawas dan direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, Pemprov juga berencana akan mengubah PD. BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan efisiensi.

“Memang saran OJK juga kepada kita. Kemudian untuk jadikan PT. Kalau dijadikan PT, sudah kita sosialisasikan,” kata Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM di kantor Gubernur, Jumat (13/3).

Dengan berbentuk PT, katanya, maka BPR NTB akan bersaing dengan bank-bank umum lainnya dalam ikut memberikan suntikan modal kepada UMKM. Termasuk juga, bank milik daerah yakni PT. Bank NTB. Diakuinya, dengan jumlah PD. BPR NTB sebanyak delapan buah, yang tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima saat ini dari segi operasional memang biayanya cukup besar.

Masing-masing PD. BPR memiliki dua orang dewan pen-

gawas dan dua direksi.

Sementara, jika menjadi PT. BPR NTB, maka dari segi organisasi akan lebih ramping. Cuma ada jajaran Komisaris yang terdiri dari tiga orang dan jajaran direksi sekitar empat orang. Dikatakan bahwa memang, jika PD. BPR NTB ini diubah menjadi PT, maka akan menghilangkan “pendapatan” bagi para Direktur Utama dan dewan pengawas yang saat ini jumlahnya mencapai 16 orang.

Manggaukang mengatakan bahwa memang jika BPR NTB mau bersaing dengan bankbank umum lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus dilakukan perubahan menjadi PT. “Kalau tidak, akan gampang dilibas sama bank-bank umum. Ini nanti akan bersaing dengan PT. Bank NTB. Persyaratan sudah bisa kita penuhi. Tinggal beralih status saja,” terangnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan berusaha menyiapkan Raperda perubahan status PD. BPR NTB itu pada tahun ini.

Diharapkan, usai pembahasan APBD perubahan 2015, Raperda itu bisa masuk dalam Program legislasi daerah (Prolegda). “Kalau bisa diketok tahun ini, alhamdulillah,”ucapnya.

Jumlah nasabah yang dilayani oleh PD. BPR NTB sampai dengan semester I tahun 2014 sebanyak 157.513 orang terdiri dari nasabah penabung 121.708 orang dan nasabah kredit 35.805 orang.

Jumlah tabungan dan deposito masyarakat sebanyak Rp. 216,46 miliar sedangkan jumlah kredit yang disalurkan sebanyak Rp. 400,23 miliar.

Terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja sebesar Rp. 226,14 miliar (56,50 persen) dan kredit lainnya sebesar Rp. 174,09 miliar (43,50 persen).

Pertumbuhan kredit selama tiga tahun terakhir ratarata meningkat 20,30 persen per tahun. Kontribusi PD. BPR terhadap PAD pemerintah daerah (pemprov dan pemkab/ pemkot) setiap tahun selalu meningkat. Pada tahun buku 2011 sebesar Rp. 6,489 miliar, tahun 2012 Rp. 11,248 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp. 13,844 miliar. (nas)

Mataram (Suara NTB) PLN Wilayah NTB mematok hingga akhir tahun 2015 ini, 70 persen penduduk NTB diharapkan sudah dapat menikmati listrik. Kendati demikian, tentu dengan mempertimbangkan untung dan ruginya bisnis PLN. Menurut General Manajer PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto, Jumat (13/3), daerah yang tertinggi wilayahnya belum tersentuh maksimal oleh PLN adalah Lombok Tengah.

Persoalannya, wilayah tersebut, terutama daerah selatan, pemukiman yang satu dengan lainnya berjarak cukup jauh.

Sehingga untuk memasukkan listrik PLN, butuh investasi yang tidak sedikit.

“Kami tentu melihat perbandingan, berapa pemakai dan berapa biaya yang harus kami keluarkan. Kalau penduduknya jarang, potensi untuk menggunakan listrik sedikit, rugi PLN,” katanya.

PLN Wilayah NTB sendiri tahun ini menargetkan 80 ribu pelanggan baru pada 2015, agar bisa mencapai Rasio Elektrifikasi (RE) atau ketersediaan listrik di provinsi NTB sebesar 70 persen.

Sampai akhir 2014 RE sudah mencapai 66,51 persen, dan diupayakan penambahan sambungan baru di kalangan rumah tangga bisa mencapai lebih dari 70 persen di akhir 2015.

RE ini sendiri dijelaskan sebagai perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dari jumlah penduduk di wilayah itu. RE juga sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dwi mengurai, sebanyak 80 ribu pelanggan baru tersebut termasuk dari bagian program penerangan untuk 12 desa di NTB, yang sebagian besar rumah tangganya belum menikmati energi listrik dari PLN. PLN terus berupaya untuk memenuhi permintaan masyarakat akan energi listrik yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk melayani permintaan yang semakin tinggi tersebut, diharapkan tiga unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeranjang, di Kabupaten Lombok Barat, bisa beroperasi penuh pada 2015.

Selain itu, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI akan membangun PLTU di dua kabupaten/kota pada 2015 untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di NTB. Duanya yang dimaksud itu masing-masing di Kecamatan Tanjung Karang, Kota Mataram sebesar 3 X 30 MW, dan rencana pembangunan PLTU di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dengan kapasitasnya sebesar 2 X 50 Mw (MW).

“Kami masih optimis bisa mengejar RE sampai 70 persen,” katanya, meskipun saat ini masih ada defisit energi listrik ketika beban puncak.

Dwi mengatakan sistem kelistrikan di NTB, khususnya di pulau Lombok, masih mengalami defisit listrik 15-20 Mw akibat belum beroperasi salah satu unit PLTU Jeranjang.

Daya yang ada saat ini sebesar 163 Mw dari seharusnya 185 Mw. Artinya PLN masih mengalami defisit listrik 15-20 Mw. (bul)

XL Luncurkan Paket Pascabayar Mataram (Suara NTB) Untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan XL pascabayar, PT XL Axiata Tbk (XL) meluncurkan paket Smarty, yakni paket unggulan XL pascabayar yang di dalamnya sudah termasuk paket internet, paket nelpon dan paket SMS. Vice President XL East Region – Desy Sari Dewi mengatakan, pelanggan XL pascabayar merupakan pelanggan premium XL. Dengan paket unggulan ini diharapkan pelanggan pascabayar akan lebih nyaman, tidak perlu lagi khawatir untuk nelpon dan SMS, bahkan ber-internet-an lebih nyaman dan lebih cepat “Nndak perlu khawatir kehabisan kuota dan ngga harus menunggu tengah

malam untuk browsing dengan kecepatan tinggi.” katanya.

Pelanggan pascabayar ini menurutnya harus di-maintain, karena merupakan pelanggan dengan data yang save, merupakan pelanggan yang loyal karena bertahan dalam waktu yang lebih panjang dan memberikan revenue yang cukup besar Untuk berlangganan paket unggulan pascabayar, pelanggan cukup akses melalui *123#. Paket Smarty hanya 75ribu/bulan yang terdiri dari 2GB kuota untuk internet, 100 menit nelpon ke semua pelanggan XL, dan 30 SMS ke semua operator.

Selain paket Smarty, ada pula paket Profesional, hanya 150ribu/bulan terdiri dari 4GB kuota untuk internet, 300 menit nelpon ke semua pelanggan XL, dan 30 SMS ke semua operator serta paket

Platinum hanya 250ribu/ bulan yang terdiri dari 8GB kuota untuk internet, 300 menit nelpon ke semua pelanggan XL, dan 30 SMS ke semua operator. Pelanggan XL pascabayar bisa menikmati akses internet sepuasnya dengan kecepatan hingga 14,4Mbps.

Secara nasional, saat ini jumlah pelanggan XL pascabayar kurang dari 1% dari total 59,6 juta pelanggan nasional, tetapi memberikan revenue lebih dari 500 miliar. Yang diperkuat dengan lebih dari 52 ribu BTS (Base Transceiver Station, 2G/3G) Selain itu, XL juga telah memiliki jaringan infrastruktur fiber optik sepanjang lebih dari 30 ribu km yang menghubungkan hampir semua pulau-pulau utama di Indonesia.(bul)

TRAVEL 13

RUPA-RUPA

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Wujudkan Swasembada Pangan Tindaklanjuti ’’Global Harbour’’ PAKAR Kemaritiman, Dr. Son Diamar, yang ditunjuk pemerintah pusat, telah turun meninjau lokasi yang disiapkan untuk membangun Global Harbour atau bandar internasional di Kayangan. Son Diamar bersama timnya, telah 2 hari berada di KLU. “Pak Son Diamar sudah ada di KLU, beliau dua hari ini ada di sini,” aku Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., kepada wartawan, Jumat (13/3).

Turunnya pakar kemaritiman ini ke KLU, merupakan tindak lanjut dari presentasi (Suara NTB/dok) yang dilakukan Gubernur H. Djohan Sjamsu NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Bupati KLU H. Djohan Sjamsu di hadapan Presiden. Son Diamar diklaim bupati akan mengecek kesiapan lokasi dan hal teknis lain di lokasi yang ditunjuk pemerintah. Hanya saja, dirinya belum bersedia memberitahu lokasi persis Global Harbour.

“Yang jelas di Kecamatan Kayangan atau Bayan. Kalau kita beritahu sekarang, harga tanah bisa – bisa membengkak,” ujar bupati Khawatir.

Kendati demikian, Djohan tidak khawatir terhadap ketersediaan lahan yang disyaratkan. Di mana berdirinya bandar internasional dengan nilai investasi mencapai Rp 150 triliun memerlukan areal mencapai 10.000 hektar. Pada tahap awal untuk memulai pembangunan sarana, dibutuhkan sedikitnya 1.000 hektar.

Bagi bupati, dalam penyediaan lahan itu, investor tidak harus membeli lahan dari masyarakat. Pihaknya pun tidak akan menganjurkan masyarakat sekitar lokasi Global Harbour untuk menjual lahan. Namun masih bisa ditempuh sistem sewa atau dengan sistem saham. Pemilik lahan akan memperoleh persentase saham atas sejumlah arealnya yang digunakan sebagai lokasi pembangunan sarana dermaga internasional.

“Siapa nanti yang menjadi investornya akan memperoleh penjelasan dari Pak Son Diamar. Karena Pak Presiden sudah meminta jajarannya untuk mencari investor dari Eropa,” katanya.

“Masalah lahan kita tidak khawatir, karena di sekitar lokasi rencana Bandar Kayangan banyak lahan kosong. Dan lahannya tidak harus dibeli tetapi bisa dikerjasamakan,” katanya lagi.

Djohan meyakini, mega proyek Global Harbour tidak akan senasib dengan Mandalika Resort, Lombok Tengah. Menyusul adanya komitmen dari pemerintahan Jokowi – JK untuk mengusung kemaritiman sebagai prioritas pembangunan. “Insyaallah, kita tidak akan bernasib sama dengan Mandalika Resort. Kita optimis Global Harb akan terwujud karena sarana ini sangat dibutuhkan oleh siapapun. Inilah mengapa Pak Presiden belum mau menandatangani masuk KEK, karena ingin dipastikan dulu siapa dan darimana investornya,” pungkas Djohan Sjamsu. (ari)

Sejumlah Lembaga PLS Fiktif Disinyalir Masih Terima BOP Selong (Suara NTB) Sejumlah lembaga pendidikan luar sekolah (PLS) di Lombok Timur (Lotim) yang diduga fiktif masih menerima Biaya Operasional (BOP). Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim tidak ingin membuat kerugian negara bertambah besar dengan permasalahan ini.

Dalam hal ini, pihaknya segera melakukan penertiban.

Kepala Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, MM, melalui (Suara NTB/rus) Kepala Bidang PLS DikpoAhmad Masfu ra Lotim, Ahmad Masfu, SE, MM, kepada wartawan di Selong, Jumat (13/3), menegaskan, pemerintah atau institusi lain di negara ini tidak ingin kecolongan lagi dalam memberikan bantuan pada lembaga pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sejenisnya. “Kita mau data dulu dan benahi mana yang benar-benar,” tegasnya.

Disebutkan awalnya BOP diberikan dengan kisaran Rp 5 juta-7.2 juta per lembaga. Nominal itu dihitung dari jumlah warga belajarnya. Lembaga yang memilki siswa 15 orang diberikan Rp 5 juta. Memiliki siswa 16-26 orang diberikan Rp 6 juta, lebih dari itu diberikan Rp 7,2 juta.

Nominal BOP ini pun rencana akan dievaluasi Dikpora Lotim. Rencananya semua akan disama ratakan menjadi sama-sama Rp 6 juta/tahun. “Ini baru usulan,” katanya.

Ditambahkan, dari informasi di lapangan banyak lembaga yang terindikasi sudah tidak beroperasi. Terhadap yang sudah menerima itu belum ada kebijakan apakah nanti diminta untuk mengembalikan atau tidak. Disebutkan, jumlah lembaga PLS di Lotim dicatat sebanayk 800 lembaga. Bentuknya beragam. Ada dalam bentuk kelompok bermain, TK, PAUD, PKBM dan lainnya.

Ke depan, katanya, berdasarkan konsultasi dengan Badan Akreditasi Nasional (BAN), seluruh lembaga non formal juga harus diakreditasi. BOP tidak akan dikeluarkan sebelum mendapat akreditasi. “Akreditasi itu nanti akan menjadi salah satu syarat dapat BOP,” ungkitnya. Fakta selama ini memang sebagian besar dari lembaga pendidikan non formal itu belum terakreditasi. (rus)

Wabup: Penyuluh sebagai Ujung Tombak Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) siap mewujudkan program pemerintah pusat menuju swasembada pangan. Dalam menuju swasembada, peranan penyuluh pertanian sangat dibutuhkan.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin pada Suara NTB di Selong belum lama ini.

Diakuinya, pelaksanaan program swasembada pangan yang oleh pemerintah pusat sangat bergantung pada kinerja penyuluh. Untuk itu, para penyuluh dalam melaksanakan tugasnya di lapangan harus terus berkoordinasi dengan kalangan TNI dan perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, keberhasilan mewujudkan program swasembada juga ditentukan oleh sarana dan prasarana pendukung, seperti bibit yang berkualitas, pupuk dan teknologi pertanian yang digunakan. “Di sinilah peran PPL (penyuluh-red) untuk

melakukan pendampingan pada para petani,” ujarnya.

Program swasembada pangan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kedaulatan pangan agar Indonesia mempu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan tidak lagi bergantung pada produk impor. Untuk itulah pemerintah pusat banyak memberikan perhatian pada pembangunan pertanian.

Terkait hal ini, fasilitas yang ada di UPP perlu untuk ditingkatkan mengingat peran penting dari penyuluh lapangan. Aspek lingkungan kerja yang bersih dan nyaman perlu menjadi perhatian agar semangat kerja para PPL dapat meningkat. (rus)

(Suara NTB/rus)

BERSAMA - Wabup Lotim H. Haerul Warisin bersama Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Lotim, H. Qudratullah Fauzi belum lama ini.

Pemda KLU Larang Rumah Pribadi Jadi Tempat Ibadah Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menolak memberi rekomendasi rumah pribadi diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Mengacu pada aturan perundangundangan yang ada, Pemda mensyaratkan sejumlah izin lebih dahulu dari instansi terkait sebelum mendapat rekomendasi (izin) dari Pemda.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, menyimpulkan menolak memberi izin tempat ibadah terhadap kediaman salah sseorang warga di Dusun Lenek, Desa Bentek. Warga itu telah membuka kediamannya sebagai tempat ibadah untuk agama tertentu.

“Sesuai dengan falsafah negara kita yang berketuhanan, pemerintah menjamin kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya.

Tetapi tidak ada rekomendasi dari Pemda untuk rumah pribadi dibuka sebagai tempat ibadah jamaat,” ujar Djohan usai menghadiri klarifikasi terhadap salah satu tokoh agama di Aula Bupati KLU, Jumat (13/3).

Seperti diketahui, salah satu rumah pribadi di Dusun Lenek telah dibuka sebagai tempat ibadat. Para jamaat yang berasal dari luar KLU mulai berdatangan. Sebaliknya warga setempat yang dominan beragama Budha dan Muslim, mulai kurang nyaman dengan aktivitas tokoh agama tersebut.

Akhirnya pada Jumat kemarin, warga bersama aparat desa, camat, pejabat sekretariat daerah, hingga Kapolres (persiapan) KLU, AKBP Rifai, menghadiri klarifikasi yang disampaikan tokoh agama di Kantor Bupati KLU. Kesimpulannya, aktivitas peribadatan di rumah tokoh agama itu ditutup hingga yang bersangkutan memperoleh izin.

Dari pemaparan, termasuk dari Kemenag KLU, mengemuka jika sebuah rumah pribadi tidak bisa dijadikan sebagai tempat ibadat untuk umum. Adapun beberapa izin yang diperlukan untuk membuka tempat ibadah, mencakup izin Kemenag, izin dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), izin kepala desa, izin 60 warga serta izin dari minimal 90 umat.

“Keputusan bersama

Mendagri dan Menteri Agama jelas mengatur syarat dan aturan pembukaan sebuah tempat ibadah. Dengan dasar itu, aktivitas tempat peribadatan di rumah pribadi tidak kita berikan,” ujar Djohan.

Ia mengatakan, rumah milik tokoh agama di Dusun Lenek Bentek bukanlah rumah ibadah, namun peruntukannya dijadikan sebagai tempat ibadat jamaat. Inilah yang kemudian mengundang reaksi (penolakan) dari warga yang mayoritas beragama Budha. “Pemerintah tidak melarang orang untuk beribadah, tapi tidak ada kesepakatan yang mendukung rumah pribadi dijadikan sebagai tempat ibadah,” ujar bupati.

Ia berharap, dengan telah diklarifikasi dan telah disimpulkannya hasil pertemuan Jumat kemarin persoalan yang mencuat beberapa bulan ini tidak menimbulkan konflik di tingkat warga. Sebaliknya bupati berharap, agar seluruh pemeluk agama di KLU bisa hidup berdampingan dengan aman, damai dan saling menghormati satu sama lain. (ari)

Membangun di Sempadan Pantai

51 Resort di KLU Ditertibkan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberlakukan regulasi tegas kepada manajemen 51 resort yang mulai melakukan aktivitas pembangunan di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Salah satu bangunan restoran yang berada di kawasan sempadan pantai, oleh Pemda KLU, diminta untuk dibongkar.

“Begitu mendapat laporan, Tim kita sudah turun dan memberikan teguran. Akhirnya restoran itu tidak jadi dibangun dan sekarang tidak ada lagi aktivitas pembangunan di semapadan pantai itu,” kata Kabag Pembangunan Setda KLU, M. Faisol, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, 51 resort memiliki izin pembangunan di areal tebing. Setelah mendapat informasi dari warga dan KPPT, Tim Penertiban langsung turun ke lapangan. Tim Penertiban awalnya mendapat keterangan pihak hotel, bahwa bangunan di sempadan pantai itu bersifat tidak permanen.

Namun penjelasan itu seketika terbantahkan, karena pengamatan lapangan memperlihatkan konstruksi restoran menggunakan beton.

Hal inilah, tim penertiban langsung memerintahkan pi-

hak hotel untuk membongkar bangunan yang ada dan menyetop pembangunan di areal sempadan pantai tersebut.

“Kalau kami perhatikan, jarak bangunan dari bibir pantai hanya 10 meter saja. Tapi setelah kita tertibkan, tidak ada lagi pembangunan di sana,” jelas Faisol.

Sebelumnya, Kasi Klarifikasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, Erwin Rahadi, MM, mengakui jarak bangunan bibir pantai ke as jalan kurang dari 100 meter. Sehingga aktivitas pembangunan restoran 51 resort masuk kawasan yang dilarang untuk membangun.

“Di kawasan sempadan pantai itu hanya boleh untuk bangunan yang bisa dipindah. Seperti tempat berteduh,” katanya.

Terpisah, Komisi I DPRD KLU juga tegas beberapa rencana pembangunan hotel yang masuk dalam rencana sidak Komisi antara lain, 51 resort, Hotel Amarsvati dan sejumlah hotel lain yang ada di 3 Gili. “Kita pastikan jadwal turun ke lapangannya bersama pihak terkait. Setelah kami lihat sepintas, termasuk 51 Resort, mereka membangun di sempadan pantai,” ujar Ketua Komisi I, Ardianto belum lama ini. (ari)

Berdasarkan Data PLS Dikpora

Buta Aksara di Lotim Diklaim Tuntas 2013 Selong (Suara NTB) Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan buta aksara sejak beberapa tahun yang lalu. Seperti kegiatan keaksaraan fungsional dan pemberantasan buta aksara lainnya.

Namun, jumlah warga yang masih buta aksara belum berubah, malahan cenderung bertambah menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Data pada Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Keaksaraan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora)

Lombok Timur (Lotim) tahun 2013, jumlah warga buta aksara mencapai 75.000 orang.

Menurut Kepala Seksi Dikmas dan Keaksaraan PLS pada Dikpora Lotim Rasyid Ridho, SPd, angka tersebut mengalami perbedaan dengan data di BPS yakni 100.000 orang lebih. ‘’Sehingga, pusat beranggapan bahwa Lotim masih banyak masyarakatnya yang mengalami buta aksara.

Padahal, dari data tahun 2013 itu Lotim sudah tuntas buta aksaranya,’’ tegasnya, Jumat (13/3).

Menurutnya, data di BPS

yang dipublikasikan merupakan hasil survai pada tahun 2009 atau sebelum dilakukannya pemberantasan buta aksara oleh PLS pada tahun 2013. Untuk itu, melihat data yang ada, pada tahun 2014 lalu, Lotim sudah tidak ada lagi kegiatan pemberantasan buta aksara atau Keaksaraan Fungsional (KF) dasar, baik dari provinsi maupun daerah.

Namun, jika melihat kondisi di lapangan sekarang ini, secara otomatis akan tetap ada masyarakat yang masih mengalami buta aksara, baik masyarakat yang kembali

mengalami buta aksara, karena tidak pernah diasah. Termasuk masyarakat yang baru mengalami buta aksara, karena putus sekolah dan berbagai faktor lainnya.

Dijelaskannya, pemberantasan buta aksara di tengah masyarakat itu dimulai dari usia 15 sampai 59 tahun.

Karena, menurut tujuan pemberantasan buta aksara itu harus ada pemberdayaannya.

Karena, jika sudah berada di atas 60 tahun, itu dinilai sudah tidak ada gunanya karena sudah memasuki masa pensiun. Oleh sebab itu, jelasnya, pada tahun 2013

dan 2014 lalu, pihaknya sudah melakukan usaha mandiri kepada masyarakat yang sudah mampu membaca atau aksarawan baru.

“Kita tetap melakukan kegiatan lanjutan yang dinamakan kegiatan usaha mandiri (KUM). Melalui KUM itu orang yang aksarawan baru diberikan keterampilan untuk memperlancar kemampuan membaca dan berhitungnya bahkan ada pemberian modal. Sehinga, masyarakat bisa merasakan manfaat dari kemampuan membaca dan berhitung itu,” terangnya. (yon)

Puskesmas Montong Betok, Dorong Gerakan Sambang Santri Selong (Suara NTB) Sanitarian Puskesmas Montong Betok, Yuyun Bayuniarsih, didampingi Sekretaris Yayasan Masyarakat Peduli (YMP-NTB) Nursakinah, mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir tetap konsen melakukan intervensi dan membangun Tim Sanitasi Sekolah. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan STBM Lima Pilar di masyarakat desa melalui Gerakan Sambang Santri.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (13/ 3), Yuyun menyatakan, dirinya bersama YMP-NTB berjuang merubah perilaku masyarakat melalui program STBM Lima Pilar. Selain itu bersama kader-kader yang ada di desa mendatangi setiap rumah tangga (door to door) guna memastikan program berjalan sesuai target.

Menunjuk hasil verifikasi mandiri bersama 100 verifikator dari 7 desa se-Kecamatan Montong Gading di Desa Pringgajurang Utara ditemukan 1.226 rumah sudah memiliki jamban (WC) keluarga, dan sekitar 130 ru-

mah belum memiliki. Namun anggota keluarganya numpang pada WC rumah lain untuk melakukan buang air besar (BAB), sehingga di desa tersebut kini tidak lagi ditemukan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) atau bebas Pilar Satu STBM. Kendati semua rumah nantinya sudah melaksanakan lima pilar STBM, namun bila sekolah dan instansi serta di tempat-tempat umum belum melaksanakannya, maka satu desa belum bisa mendeklarasikan diri sudah 100 persen STBM. Baginya, sekolah memiliki peran sentral dan strategis dalam perubahan perilaku dan cara berpikir masyarakat. Itulah sebabnya, dirinya berupaya mencari terobosan untuk meng-STBM-kan sekolahsekolah yang ada di wilayah kecamatan itu.

Untuk mendapatkan model yang efektif, ungkapnya, pihaknya mengaku mencari referensi dari berbagai sumber, termasuk di antaranya membrowsing cerita seorang Indonesia melalui internet yang pernah menyekolahkan anak-

nya di Jepang. Di Jepang, tuturnya, anak-anak sekolah dilibatkan dalam program pendidikan yang menekankan pada moral dan etika sejak usia PAUD hingga SMP. Disebutkan 4 aspek yang dikembangkan dalam program sekolah di Jepang, yakni menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, menghargai lingkungan dan menghargai organisasi.Anak-anak dididik untuk mengedepankan melayani bukan dilayani. Pengalaman tersebut disenyawakannya dengan pendidikan kepramukaan di Indonesia dan konsep-konsep STBM Lima Pilar, kemudian diimplementasikannya pada sekolah-sekolah secara bertahap.

Terinspirasi dengan pendekatan itu, Yuyun membentuk 5 Tim Sanitasi sekolah yang seluruhnya terdiri dari para murid sekolah, yakni Tim berantas BABS, Tim Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Tim Air dan Makanan, Tim Sampah dan Tim Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Langkah itu diawali YMPNTB dengan meningkatkan kapasitas sanitarian puskes-

(Suara NTB/ist)

PROMOSI - Promosi STBM Lima Pilar di sekolah yang dilakukan YMP-NTB di salah satu sekolah di Montong Betok Lombok Timur. mas, UPTD Dikpora dan Kantor Urusan Agama sebagai trainer yang melatih guru dan komite sekolah. Termasuk melatih tim supervisi dari unsur kepala puskesmas, KUA, Dinas Kesehatan dan UPT Dikpora. Supervisor terlatih nantinya, bertugas mengawal pelaksanaan program oleh kepala sekolah dan komite sekolah yang sudah dilatih.

Yuyun, mengaku pernah menuturkan programnya itu pada seorang pendamping program JICA asal Jepang yang saat ini tengah betugas di Lombok Timur bernama Namiko, kemudian yang bersangkutan tertarik dan saat ini tengah mencoba mempraktikkannya di sekolah-sekolah dengan label program Sakura.

Sementara sampai saat

ini, Yuyun bersama YMP-NTB sudah melatih pelatih dan para supervisor serta 30 sekolah. Pada tahap berikutnya akan melatih 14 sekolah lagi pada Maret mendatang dan diupayakan hingga 52 sekolah yang ada di kecamatan itu seluruhnya terlatih, sehingga semuanya memiliki Tim Sanitasi Sekolah.

Sanitarian Puskesmas Montong Betok, Nursakinah, S.Pt, menegaskan, STBM Lima Pilar merupakan gerakan yang mendorong partisipasi, inovasi dan kreativitas masyarakat. Artinya, siapapun boleh terlibat aktif didalam gerakan milik masyarakat itu. Semakin banyak orang terlibat tentu semakin baik asalkan semangatnya sama, tidak mengaburkan jati diri konsep STBM Lima Pilar dengan semangat kemandirian berbasis fakta.

Kepala Puskesmas Montong Betok, Nur Citra Qur’ani, institusinya mendukung program STBM tidak pernah surut dan memasukkannya dalam agenda program dari tahun, mulai dari tahap per-

encanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Melalui RPK BOK Puskesmas, Sanitarian dan Kader yang aktif difasilitasi transport dalam kegiatan pemicuan di beberapa dusun yang rawan sanitasi, pemicuan di sekolah, dan memfasilitasi pelatihan untuk kader mengenai STBM. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut Sanitarian leluasa berinovasi sehingga konsep STBM bisa diterima dan diaplikasi oleh masyarakat dan siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Ia sangat berharap agar program STBM tetap menjadi program prioritas dengan dukungan dari berbagai pihak. Ia berterima kasih pada YMP NTB yang menurutnya telah memberikan dukungan luar biasa dalam melaksanakan program STBM di Kecamatan Montong Gading. Ia berharap terus terjalin kerjasama itu secara berlanjutan guna memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga di masa sekarang dan yang akan datang kualitas hidup masyarakat bisa meningkat.(rus/*)

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tes Urine PNS dan Dewan

Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal memanggil pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Pemanggilan dilakukan menyusul berkembangnya informasi dugaan pungutan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Loteng oleh dinas bersangkutan.

Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, saat ditemui Suara NTB, Jumat (13/3) menjelaskan, langkah pemanggilan kepada Dikpora Loteng dilakukan untuk menelusuri sekaligus mengklarifikasi kebenaranya adanya dugaan pungutan yang dilakukan dinas bersangkutan. Alasannya, pungutan tersebut informasinya banyak dikeluhkan oleh pihak sekolah.

Informasi yang berkembang menyebutkan, Dikpora Loteng telah mengintruksikan kepada semua sekolah di Loteng untuk menyeluarkan dana minimal Rp 300 ribu. Dana tersebut dikumpulkan di Dikpora Loteng untuk menuntupi kerugian akibat kasus pencurian yang terjadi di Dikpora Loteng akhir tahun 2014 lalu.

Kala itu, brangkas Dikpora Loteng berhasil dibobol kawanan pencuri. Dan, seluruh isi berangkas, berupa uang tunai sebanyak Rp 400 juta lebih lenyap. Untuk menutupi uang yang hilang tersebut, Dikpora Loteng memungut semua sekolah dengan dalih uang duka, karena Dikpora Loteng sedang dilanda musibah. “Informasi-informasi yang berkembang inilah yang akan coba kita klarifikasi ke Dikpora Loteng nanti,” ujar Puaddi.

Apa alasannya sampai memungut sekolah. Apalagi sampai pihak sekolah mengaku cukup keberatan dengan pungutan tersebut.

Sementara kasus pencurian yang menjadi dalih, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah, tapi pihak sekolah diminta bertanggung jawab. “Kalau sifatnya suka rela, mungkin masih bisa ditolerir. Artinya, tidak ada paksaan kepada pihak sekolah untuk memberikan sumbangan.

Berapapun besarnya. Tapi kalau sudah sampai memberikan patokan pungutan, itu yang tidak dibenarkan,” terang politi Partai Golkar ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dikpora Loteng, Drs. H. Idham Khalid, melalui Kabid. Dikdas, H. Sumum, membenarkan adanya pungutan kepada sekolah tersebut. Hanya saja, ia membantah pungutan sifatnya memaksa. Termasuk dalam hal jumlah pungutannya. “Memang ada, tapi itu bentuknya sumbangan suka rela,” jawabnya.

Sekolah dalam hal ini diminta bantuan untuk membantu meringankan beban dinas untuk menutupi kerugian akibat kasus pembobolan brangkas Dinas Dikpora Loteng sebelumnya. Jumlah yang minta ke sekolah pun tidak dibatas, harus sekian besarnya. Artinya, sekolah memberikan bantuan semampunya dan tidak diberi target tertentu oleh dinas. (kir)

Panitia MTQ Diduga Tarik Sumbangan

Bupati Lobar Ancam Beri Sanksi Tegas Giri Menang (Suara NTB) Jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di Batulayar, Sabtu (14/3) ini mencuat sejumlah persoalan di lapangan. Salah satu yang paling mencolok, adanya dugaan pungutan sumbangan oleh panitia pelaksana MTQ terhadap sekolah kecamatan dan anggota dewan. Besarnya sumbangan antara Rp 250 ribu hingga Rp 2,5 juta.

“Dewan (daerah pemilihan - dapil IV) juga dimintai sumbangan melalui surat resmi.

Bukan kita tidak ngasih, tapi kan sudah dianggarkan pada APBD Rp 1,2 miliar,” ungkap anggota DPRD Lobar dapil IV Hj. Nur Hidayah kepada Suara NTB di di Kantor DPRD Lobar, Jumat (13/3).

Politisi Gerindra ini, menyebut, dewan dimintai sumbangan oleh panitia melalui surat resmi. Di dalam surat itu tertera, permohonan sumbangan untuk mendukung pelaksanaan MTQ masing-masing anggota dewan dimintai sumbangan Rp 2,5 juta. Permohonan sumbangan ini, katanya, tidak masalah bagi dewan, namun perlu dipertanyakan apa dasarnya sebab anggaran untuk pelaksanaan MTQ telah dialokasikan pada APBD Rp 1,2 miliar. Menurut-

(Suara NTB/her)

Dewan Telusuri Dugaan Pungutan di Dikpora Loteng

(Suara NTB/kir)

TUMPUKAN SAMPAH - Masalah sampah di Lombok Tengah masih belum bisa teratasi. Di dalam kota, tumpukan sampah masih terlihat dan mengganggu pemandangan dan kesehatan lingkungan. Melihat masalah sampah ini, DPRD Lombok Tengah akan mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif, khususnya mengenai pengelolaan sampah.

(Suara NTB/dok)

SELURUH Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal menjalani tes urine, akhir Maret ini. Persiapan untuk pelaksanaan tes urine saat ini tengah dilakukan. Hal tersebut disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT,SH, kepada wartawan, Jumat (13/3) kemarin.

Ia mengatakan, Pemkab Loteng sudah melakukan koordinasi dengan pihak (Suara NTB/dok) BNN NTB terkait pelaksanH. M. Suhaili FT aan tes urine. Dan, pihak BNN tengah melakukan persiapan. “Dari hasil komunikasi, BNN NTB kini tengah mempersiapkan pelaksanaan tes urine tersebut,” sebutnya.

Namun demikian, pola tes urinenya tidak sekaligus, tapi secara bertahap di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ‘’Jadi nanti tim dari BNN NTB dan pemerintah daerah akan berkeliling ke semua SKPD. Untuk selanjutnya melakukan tes urine langsung di kantor SKPD bersangkutan,’’ terangnya.

Saat tes urine berlangsung, semua PNS di SKPD setempat wajib masuk kantor tanpa terkecuali. Jika ada yang tidak masuk kantor, maka pegawai bersangkutan akan dijemput langsung di rumahnya atau dimana tempatnya berada. Karena kalaupun beralasan sakit masih bisa dibuat-buat. “Kecuali kalau pegawai bersangkutan mati,” selorohnya.

Disinggung pelaksanaan tes urine Suhaili, mengaku belum bisa memastikan, karena akan dijadwalkan khusus. Tim yang akan datang langsung tanpa pemberihatuan kepada pegawai setempat terlebih dahulu.

“Jadi nanti tidak ada yang tahu kapan tes urine dilakukan di SKPD bersangkutan,” tambah Suhaili. Kalau kemudian jadwal tes diumumkan, dikhawatirkan pegawai akan menghindar saat tes urine berlangsung.

Selain pegawai lingkup Pemkab Loteng, para anggota DPRD Loteng juga akan dites urinenya, termasuk guru dan kepala sekolah. ‘’Tidak ada satupun pegawai, anggota Dewan serta guru di Loteng yang tidak dites urinenya,’’ tegasnya.

Sebelumnya, rencana tes urine bagi PNS lingkup Pemkab Loteng sebenaranya telah disiapkan tahun 2014 lalu. Hanya saja, rencana tersebut, belum juga bisa dilaksanakan hingga sekarang ini. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendeteksi kemungkinan peredaran narkoba di kalangan pegawai lingkup Pemkab Loteng. (kir)

Hj. Nur Hidayah

H. Zaini Arony

nya, seharusnya jika telah dianggarkan di APBD tidak perlu ditarik sumbangan ke masyarakat.

Anggaran untuk pelaksanaan MTQ ini sendiri telah dibahas pada tahun 2014 pada pembahasan APBD. Dewan pun mengetok anggaran untuk MTQ ini senilai Rp 1,2 miliar.

Anggaran ini untuk membiayai pelaksanaan MTQ, biaya akomodasi dan hadiah bagi pemenang lomba MTQ. “Jadi semua sudah didanai dari APBD,” tukasnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Lobar dari Dapil IV, Hj. Muslihan. Ia mengaku menerima surat per-

DPRD Lobar Wacanakan Bentuk Pansus LKPJ Giri Menang (Suara NTB) Ketidakhadiran Sekda Lombok Barat (Lobar), Drs. H. M. Uzair pada pembahasan LKPJ dengan DPRD Lobar, Kamis (12/3) lalu berbutut panjang. Selain menyebabkan pembahasan LKPJ molor, karena tidak tuntas, sidang paripurna dengan agenda laporan gabungan komisi dan persetujuan LKPJ Bupati tahun 2014 pun juga ikut molor.

“Imbas ketidakhadiran Sekda pada rapat pembahasan LKPJ dengan Dewan, menyebabkan pembahasan molor, paripurna juga batal.

Kami pun akan membentuk Pansus LKPJ untuk mendalami banyak temuan di dalam laporan pertanggung jawaban bupati itu,” tegas anggota Fraksi Demokratik Indra Jaya Usman, Jumat (13/3).

Pertimbangan dewan

membentuk pansus, kata politisi Partai Demokrat ini, ada temuan-temuan yang harus didalami di dalam LKPJ Bupati tersebut. Sedangkan jika dibahas oleh semua dewan akan menyita waktu, sementara banyak agenda lain yang harus dilaksanakan dewan dalam waktu dekat ini, sehingga dikhawatirkan pembahasan LKPJ ini tidak bisa cepat. Sementara itu banyak temuan-temuan yang perlu diperdalam.

Atas dasar itulah dewan berencana membentuk pansus. ‘’Sebab dalam pembahasan gabungan komisi tidak selesai, makanya dibentuk pansus,” tegasnya.

Menurutnya, wacana pembentukan pansus LKPJ ini hasil rapat gabungan pimpinan. Dari 9 fraksi yang hadir pada rapat itu, 7 fraksi men-

yatakan perlu membentuk pansus, sementara dua fraksi yang menyatakan lanjut pembahasan. “Nanti pembentukan pansus ini katanya tingal di bahas di badan musyawarah,”ujarnya.

Terpisah Sekda Lobar, H. M. Uzair menanggapi santai adanya kritikan dewan tersebut. Pasalnya, dirinya mengklaim bukan tidak hadir dalam rapat itu. “Saya hadir kok, tapi memang terlambat, karena harus memantau persiapan MTQ mendampingi bupati,” kilahnya.

Selaku panitia dan penanggung jawab MTQ Batulayar, ujarnya, dirinya harus mendampingi bupati melakukan sidak. Terkait wacana dewan membentuk pansus, Sekda tidak mempermasalahkan, karena itu kewenangan dewan. (her)

Polemik Aset Lobar

Tiga Kepala Daerah Harus Bertemu serah terima dan prosedurnya. Seperti keinginan KLU mengklaim aset Pemda Lobar. Dirinya mempertanyakan hak Pemda KLU meminta melepas aset di KLU, sebab tentunya Pemda Lobar mempertahankan aset itu, karena saat serah terima pemekaran dulu aset ini tidak masuk yang dilepas ke KLU. Selain itu, dirinya meminta agar Pemda KLU tidak menggunakan surat ketika meminta adanya pelepasan aset. Semestinya, Bupati KLU bertemu langsung dengan Bupati Lobar membicarakan masalah aset. ‘’KLU ini anak dari Lobar, semestinya komunikasi langsung jauh

lebih bermakna dari pada melalui surat. Cara ini tidak elok, karena mestinya bertemu. Apa susahnya,” kritiknya.

Sama halnya dengan persoalan aset di Kota Mataram.

Menurut Indra, aset ini secara

legal formal menjadi hak Lobar meski posisi aset itu ada di Mataram. Atas dasar itu, Pemda Lobar mamasang plang sebagai pertanda aset itu milik Lobar. “Aset-aset itukan dikuasai Pemda Lobar.

(Suara NTB/dok)

MENCUATNYA kisruh perebutan aset daerah milik Lombok Barat (Lobar) yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Mataram mendapat tanggapan DPRD Lobar. Anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman, menilai, tidak elok kedua daerah pecahan Lobar ini memperebutkan aset yang secara legal formal masih menjadi hak Lobar.

Dalam menyikapi masalah aset ini, Indra menyarankan tiga kepala daerah, Bupati Lobar, Bupati KLU dan Walikota Mataram segera bertemu membahas persoalan ini.

“Tidak usah main klain, persoalan serah terima aset ini kan ada prosedurnya. Jadi keputusan bupati juga harus dihargai oleh KLU dan kota,” ujarnya, Jumat (13/3).

Menurut Indra, kedua daerah tidak perlu ngotot-ngototan mengklaim aset milik Lobar di masing-masing daerah.

Pasalnya, pada proses penyerahan aset ada

Indra Jaya Usman

H. Fauzan Khalid

Dn sertifikatnya atas nama Pemda Lobar. Tentunya jika Pemkot meminta aset itu, semestinya dibahas dan berdialog dengan Pemda Lobar. Bukan diminta, harus diserahkan langsung,’’ sarannya.

Menurutnya, Pemda Lobar ngotot mempertahankan aset pasti ada pertimbangan dan dasarnya. Untuk itu, kedua Pemda harusnya menghargai keputusan Lobar memperthankan aset tersebut. Apalagi di Kota, masih banyak aset Lobar yang tercecer dan belum ditertibkan oleh Pemda.

Sementara itu, Wakil Bupati Lobar,H. Fauzan Khalid menyarankan untuk menuntaskan sengketa aset di dua daerah ini perlu ditempuh jalur kekeluargaan.

Masing-masing pemda harus saling bertemu untuk membahas persoalan aset ini. “Sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, pemda harus saling bertemu,” sarannya. (her)

mohonan dana dari panitia MTQ. Di dalam surat itu tertera permintaan dana bagi dewan Rp 2,5 juta, selain itu ada juga bagi sekolah SD, SMP dan SMA/SMK. “Didalam surat itu, dipatok nilai sumbangannya untuk dewan dan sekolah,”bebernya.

Dirincikan, sesuai SE ke sekolah tersebut dipatok sumbangan bervariasi, untuk SD Rp 250 ribu, SMP Rp 500 ribu sedangkan untuk SMA/SMK dipatok sumbangan Rp 1 juta. Alasan panitia kecamatan melakukan pemungutan sumbangan, karena panitia kabupaten hanya memberikan dana sedikit mencapai Rp 10 juta, sehingga untuk menambah kekurangan perlu ditarik sumbangan.

Pertanyaan senada disampaikan anggota Fraksi PAN DPRD Lobar, Munawir Haris.

Pihaknya meminta kejelasan panitia terhadap adanya sumbangan yang dilayangkan ke pihaknya dan sejumlah sekolah.

Menanggapi hal ini, bupati Lobar, Dr H Zaini Arony, menegaskan, jika ada pungutan seperti itu, dirinya tidak akan segan-segan memberi sanksi

tegas terhadap oknum yang melakukan pungutan. Sebab katanya, Pemda tidak pernah memberikan arahan secara resmi untuk melakukan pungutan. “Saya akan tindak tegas siapa yang melakukan pungutan, jika benar ada pungutan itu. Sebab semua sudah didanai,” tegas bupati usai Shalat Jumat di Masjid Kompleks Pemkab Lobar.

Sementara itu, Sekda Lobar, Drs. H. M. Uzair selaku penanggung jawab kegiatan MTQ mengaku tidak tahu menahu perihal pungutan. Pihak panitia kabupaten, katanya, tidak pernah membuat kebijakan untuk melakukan pengutan sumbangan. “Saya belum tahu ada pungutan, nanti kami cek,” kata Sekda.

Terpisah, Ketua Panitia MTQ, Hj Baiq Eva N Parangan menyatakan, kemungkinan pungutan itu di lakukan kecamatan untuk anggaran panitia di kecamatan bukan panitia kabupaten. Pasalnya, angggaran yang disiapkan kabupaten tidak bisa mencakup pembiayaan semua kafilah dari kecamatan (her)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pembagian Dinilai Tak Adil 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Giri Menang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Sejumlah kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lo1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bar), yang kondisi wilayahnya sama memprotes kebi1234567890123456789012345678901212 jakan Pemkab Lobar membagi alokasi dana desa (ADD) 1234567890123456789012345678901212 ke masing-masing desa. Pasalnya, pembagian ADD di1234567890123456789012345678901212 nilai terlalu mencolok antara satu desa dengan desa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang lain. Pembagian ADD ini pun dinilai tidak adil, 1234567890123456789012345678901212 sehingga para kades mempertanyakan dasar pemda 1234567890123456789012345678901212 membagi ADD. Para kades meminta agar persoalan 1234567890123456789012345678901212 ini diselesaikan, sebab dikhawatirkan menimbulkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kecemburuan antara desa.

1234567890123456789012345678901212 Kepala Desa Jagaraga Indah Kasim, mengaku desan1234567890123456789012345678901212 ya memperoleh hanya Rp 350 juta. Sementara ada satu 1234567890123456789012345678901212 desa di Kediri yang memperoleh ADD sebesar Rp 450 1234567890123456789012345678901212 juta. Sementara lebih mencolok lagi ADD di Desa Buwun 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mas, mencapai Rp 900 juta lebih.

1234567890123456789012345678901212 Perbedaan ini, ujarnya, dinilai mencolok, padahal 1234567890123456789012345678901212 melihat kondisi daerah tidak jauh beda. Alasan Desa 1234567890123456789012345678901212 Buwun Mas memperoleh dana lebih besar, karena 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 luas wilayahnya. Namun, katanya jika mengacu 1234567890123456789012345678901212 dasar pembagian ADD yang dipakai Pemda yakni 50 1234567890123456789012345678901212 persen kemiskinan, 30 persen luas wilayah dan 30 1234567890123456789012345678901212 persen jumlah penduduk menurutnya kriteria ini jus1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tru tidak masuk. ‘’Dasar acuan pembagian ini yang 1234567890123456789012345678901212 belum jelas, apakah lebih ke luas wilayah atau ke1234567890123456789012345678901212 miskinan,’’ ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Persoalan ini, katanya, sedang dibahas di BPMPD dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 AKAD. Menurut acuan Pemda sendiri, kemiskinan men1234567890123456789012345678901212 jadi salah satu faktor dominan dalam penentuan ADDm 1234567890123456789012345678901212 yakni 50 persen, sedangkan jumlah penduduk dan luas 1234567890123456789012345678901212 wilayah masing-masing 30 persen. Namun faktanya, pem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bagian ADD ke Buwun Mas itu terkesan lebih mengacu 1234567890123456789012345678901212 pada luas wilayah. Di desanya, menurutnya ADD yang 1234567890123456789012345678901212 diberikan sekitar Rp 393 juta dengan jumlah penduduk 1234567890123456789012345678901212 miskin 780 orang, sedangkan jumlah KK 1700 dengan 1234567890123456789012345678901212 jumlah jiwa 7 ribu lebih.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Lobar H. Fau1234567890123456789012345678901212 zan khalid menegaskan, pembagian ADD mengacu tiga 1234567890123456789012345678901212 aspek yakni jumlah kemiskinan, jumlah penduduk dan 1234567890123456789012345678901212 luas wilayah. “Itu rumus bagi BPMPD untuk menentu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan bagian ADD,”ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Menurutnya, adanya keluhan dari kades soal ADD ini 1234567890123456789012345678901212 sudah sampai ke dirinya. Persoalan ini, katanya akan 1234567890123456789012345678901212 dibahas dan dijelaskan ke desa. Seperti diketahui, ADD 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk semua desa di Lombok Barat diperkirakan men1234567890123456789012345678901212 ingkat 50 persen lebih dari ADD sebelumnya, ditambah 1234567890123456789012345678901212 lagi alokasi dana yang akan digelontorkan melalui pusat 1234567890123456789012345678901212 ke desa. Diperkirakan, satu desa akan mengelola dana 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ada yang mencapai Rp 1 miliar.

1234567890123456789012345678901212 Besarnya dana desa yang diterima tiap desa ber1234567890123456789012345678901212 variasi, disebabkan mengacu beberapa ketentuan 1234567890123456789012345678901212 salah satu yang menjadi pertimbangan pengemban1234567890123456789012345678901212 gan potensi di desa masing-masing. Pemda tengah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menggalakkan program pendekatan perdesaan den1234567890123456789012345678901212 gan pendekatan tematik, ada desa pokasi, desa wisa1234567890123456789012345678901212 ta, desa siaga dan potensi lainnya. (her) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Sejumlah Kades di Lobar Protes ADD

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

Halaman 6 (Suara NTB/arn)

Pol PP Sumbawa Gelar Kegiatan Kemasyarakatan

VERIFIKASI - Pokja Kabupaten Sumbawa, Ni Wayan Rusmawaty sedang melakukan verifikasi salah satu rumah tidak layak huni, Jumat (13/3).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka HUT yang ke -56, Satpol PP Sumbawa melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatan tersebut mengapresiasi Kinerja Pol PP sebagai kontribusinya terhadap masyarakat.

“Berbagai kegiatan tersebut dilakukan tidak sematamata hanya mencari muka di depan masyarakat, tetapi bentuk kontribusi Pol PP terhadap masyarakat sebagai wujud pelayanan terhadap aparat di daerah Sumbawa,” kata Kasat (Suara NTB/ind) Pol PP, Edy R. Sanjaya kepada Edy R. Sanjaya Suara NTB, Jumat (13/3).

Kegiatan tersebut di antaranya membersihkan sisa banjir di Desa Banda dan desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano. Selain itu, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sumbawa juga perlu mendapat perhatian terutama penghijauan yang harus dilakukan. Dalam hal ini pihaknya melakukan penanaman pohon di RTH (Taman Karato). Hal ini sebagi wujud kepedulian Pol PP untuk membuat taman terlihat indah dengan pepohonan di dalamnya. Tak hanya itu, kegiatan lainnya juga dilakukan. Seluruh anggota Pol PP melakukan kegiatan donor melalui PMI, yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP. “Kita berharap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi ada pendekatanpendekatan yang sifatnya humanis kepada masyarakat, hingga dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat,” tukasnya. (ind)

Minim, Anggaran Pengembangan Pariwisata KSB Taliwang (Suara NTB) Keinginan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan nampaknya belum berbanding lurus dengan kebijakan anggarannya.

Setidaknya ini terlihat dari Dokumen Pelaksanaam Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Ekonomoli Kreatif (Disparekraf) setempat.

Pada dinas, pemerintah pada tahun 2015 ini hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5.371.660.360.

Dari anggaran tersebut, untuk belanja langsung atau (Suara NTB/bug) pelaksanaan program hanM. Saleh ya dijatah sebesar Rp 3.486.6000.000 sementara sisanya sebesar Rp 1.523.060.360.

“Jumlah anggaran yang kita kelola sebesar Rp 5 miliar lebih dengan belanja program sekitar hampir Rp 4 miliar,” terang Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) KSB Ir. M. Saleh, M.Si, Jumat (13/3).

Diakuinya untuk anggaran kegiatan pengembangan pariwisata sangat minim. Pasalnya di Dinas Parekraf sendiri terdapat tiga bidang, diantaranya Bidang Objek Wisata, Bidang Destinasi dan Promosi dan ketiga Bidang Ekonomi Kreatif. “Memang ada dua bidang yang konsen dengan pariwisata. Tapi dengan anggaran yang hanya sekitar Rp 4 miliar tetap minim dibanding apa yang akan kita benahi di sektor pariwisata,” papar Saleh.

Dari anggaran, Dinas Parekraf KSB memang sedikit kewalahan untuk menata sejumlah objek wisata yang ada. Pada tahun ini misalnya, telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pengembangan desa Mantar sebagai desa budaya dan Rp 700 juta untuk kegiatan optimalisasi objek wisata danau Lebo Taliwang. “Untuk Mantar dan Lebo kita sudah habiskan sekitar Rp 1,7 miliar. Sisanya memang masih ada sekitar Rp 3 miliar, tapi kan masih ada Bidang Ekraf yang butuh anggaran untuk menjalankan programnya,” papar Saleh.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Dinas Parekraf dikatakan Saleh kesulitan bergerak untuk menata dan mengembangkan objek wisata daerah secara massif. Sementara ini selain pengembangan objek wisata danau Lebo dan desa Mantar, kegiatan program yang bisa didanai kebanyakan untuk kegiatan promosi. “Kita tidak ada kegiatan untuk objek wisata lainnya. Hanya promosi saja sementara ini,” pungkasnya.

Meski masih minim, Saleh mengatakan, pihaknya bisa sedikit bernafas lega. Sebab setidaknya dari kegiatan promosi, bertahap potensi pariwisata daerah mulai dilirik investor. Salah satunya masuknya PT Nusantara Oriental Permai (NOP) dan PT Eco Solution Lombol (ESL) berinvestasi di Gili Balu’, gugusan delapan pulau di kecamatan Poto Tano. Selain iti adanya sejumlah pihak ketiga yang melakukan penataan objek wisata daerah melalui program pbemberdayaannya. “Untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah memang harus melibatkan semua pihak. Dan paling utama investasi. Tapi untuk menarik investasi ke daerah, pemerintah harus lebih dulu turun tangan,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pokja Kabupaten Sumbawa untuk program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni telah rampung melakukan verifikasi lapangan dan administrasi. Terhadap 61 unit rumah sasaran yang merupakan bantuan provinsi melalui tender di Dinas Pekerjaan Umum. Untuk program serupa melalui APBD Kabupaten baru akan dilakukan verifikasi April mendatang.

Sebagaimana disampaikan anggota Pokja Kabupaten, Ir. Ni Wayan Rusmawati M.Si, yang juga Kabid SDA dan TTG Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa, Jumat (13/3). Rinciannya, 22

lahan, surat pernyataan penerima bantuan, surat keterangan penghasilan.

Setelah dilakukan verifikasi, nama-nama penerima bantuan diajukan ke Provinsi dibuatkan SK Gubernur. Selanjutnya tim provinsi akan melakukan sosialisasi program bersama Pokja Kabupaten. Adapun syarat penerima bantuan, belum pernah menerima bantuan stimulan pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah dari program yang lain.

Bersedia menerima tipe rumah yang ditetapkan, menempati kembali rumah yang akan dibangun, bersedia membongkar bangunan rumah dengan swadaya. Serta berse-

dia tidak meminta ganti rugi untuk tempat tinggal sementara sampai rumah terbangun.

Rehabilitasi Pada kesempatan tersebut, Wayan juga menjelaskan program serupa yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten sharing dengan Provinsi. Yakni program bantuan stimulan rehabilitasi rumah kumuh perdesaan. Untuk 830 rumah di Sumbawa. Verifikasi lapangan rencananya baru akan dilakukan sekitar akhir April mendatang. Sambil menunggu data by name by address yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi. “Dalam waktu dekat,

data tersebut akan diserahkan ke kita,” terangnya.

Dalam hal ini, Kabupaten tentu memprioritaskan verifikasi terhadap proposal yang pernah masuk disesuaikan dengan data dari provinsi untuk dilakukan verifikasi lapangan. Selain itu, juga usulan yang masuk melalui proses Musrenbang, terutama bagi desa-desa yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan. Bila memungkinkan, desa yang pernah mendapatkan desa yang pernah mendapatkan bantuan juga dialokasikan dalam rangka tuntas desa. “Bantuan stimulan akan diberikan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). (arn/*)

Sumbawa Pangkas Dana Piket UGD Puskesmas Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana piket UGD yang diperuntukkan sebagai insentif bagi petugas Puskesmas di kabupaten Sumbawa dipangkas, sedang pada tahun sebelumnya tercantum.

Namun pemangkasan dasna itu tidak menuai protes dari paramedis di Puskesmas.

Kepala UPT Puskesmas Brang Biji, H. M. Sukri, S.Km yang ditemui Jumat (13/3) mengatakan, dalam penganggaran tahun 2015 uang piket UGD tidak tercantum dalam anggaran. Namun pihaknya tetap melaksanakan piket. Bahkan diakui pelayanan terhadap masyarakat selama 24 jam tetap optimal. ”Penentu kebijakan berada pada Dinas kesehatan sebagai inti kebijakan,” cetusnya.

Menurutnya, ada atau tidaknya uang piket, pihaknya tetap akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Walaupun di sisi lain tetap memikirkan bagi yang piket. Ketiadaan uang piket tetap disayangkan, meski tidak ada keluhan dari petugas yang piket. ”Mudah-mudahan diu-

KSB Alihkan Perizinan Pertambangan ke Provinsi

payakan untuk honor bagi yang piket”, ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Labuhan Badas, H. Irfan, S.Sos. Pihaknya tetapa berusaha memberikan pelayanan untuk masyarakat sebagaimana amanat yang mengharuskan pelayanan untuk publik selama 24 jam. Diketahui pada tahun sebelumnya memang tertera dalam penganggaran terkait uang piket UGD, namun pada 2015 belum ada. “Kita sesuai dengan petunjuk pelaksana, mengikuti saja prosesnya, ini juga bagian dari tugas untuk melayani masyarakat,” tukasnya.

Menurut pandangannya, keterbatasan dana yang dimiliki sebagai substansi yang menjadi prioritas atau tidaknya anggaran tersebut di kelu-

arkan. Sehingga dalam hal ini pihak Dikes mempunyai kebijakan tertentu terhadap pelaksanaan program.

Semua Puskesmas mengharapkan adanya anggaran tersebut, demi menunjang kinerja terhadap pelayanan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan, Drs. Didi Darsani, A.Pt, yang dikonfrimasi juga mengakui pada tahun sebelumnya penganggaran untuk piket UGD tetap diberikan dan masuk dalam penganggaran. Namun pada 2015 saat penyusunan anggaran, ada hal-hal yang memerlukan perhatian terkait peningkatan sarana prasarana. Sementara yang dapat dilakukan pihaknya belum dapat diakomodir.

Pada prinsipnya Dinas Kese-

Mala Rahman Tetap Yakin Didukung Golkar Taliwang (Suara NTB) Meski dualisme kepemipinan Partai Golkar di pusat saat ini tengah gaduh, namun bakal calon (Balon) Bupati Drs. H Mala Rahman tetap yakin akan mendapatkan dukungan partai berlambang pohon beringin tersebut di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nanti.

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Sejumlah perusahaan pertambangan yang saat ini akan memperpanjang izin kegiatannya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak akan lagi dilayani oleh pemerintah setempat. Pemda KSB telah mengalihkan seluruh kewenangan tersebut ke pemerintah provinsi (Pemprov) NTB sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) KSB, Idham Halid, ST mengatakan, dalam UU 23/2014 itu kewenangan kegiatan pertambangan di daerah sudah tidak ada lagi di tangan kabupaten/kota melainkan ditarik ke pusat dan Pemprov. “Itu dasar yang kita gunakan. Sehingga bagi perusahaan yang akan memperpanjang izin kita arahkan le provinsi,” terangnya kepada media ini, Jumat (13/3).

Diakuinya, UU 23/2014 sejauh ini memang belum memiliki aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, daerah dalam hal ini tidak ingin mengambil resiko melanggar aturan mengingat regulasi sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada kabupaten oleh pusat telah dilakukan moratorium.

“Memang aturan turunannya belum ada. Tapi aturan yang memberi kewenangan kepada kita (kabupaten) sudah dimoratorium. Jadi ketimbang ada masalah belakangan, lebih baik mulai sekarang kita serahkan saja langsung ke provinsi,” tukas Idham.

Berdasarkan data Dinas ESDM setempat, pada tahun ini terdapat dua perusahaan pertambangan yang akan berakhir izinnya dan akan melakukan perpanjangan. Kedua perusahaan itu diantaranya, PT Husni Lee Mining (HLM) dan PT Cagar Alam Lestari (CAL). Idham menyebutkan, untuk PT HLM perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu mangan ini akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sementara PT CAL akan memperpanjang IUP Eksplorasi.

“Kedua perusahaaan ini beda status izinnya. Kalau Husni sudah produksi sedang PT CAL masih eksplorasi,” urainya.

Kepada kedua perusahaan tersebut Idham menyebutkan, telah mengarahkannya ke provinsi. Sementara untuk kegiatannya di lapangan, daerah tetap akan melakukan pengawasan guna menjamin perusahaan bekerja sesuai dengan izinnya dan peraturan yang berlaku. “Tugas pembinaan dan pengawasan tetap melekat di kabupaten/kota. Makanya biar kewenangan pertambangan sudah ditarik sepenuhnya ke pusat dan provinsi, kita tetap punya tanggung jawab,” imbuh Idham. (bug)

unit rumah di desa Labuan Kuris, 22 unit rumah di desa Usar Mapin, 16 unit rumah di desa Gontar dan satu unit di desa Pungka. Bantuan per unit rumah sekitar Rp 20 juta dengan luas 18 meter persegi. Berupa satu kamar tidur, satu ruang keluarga dan MCK. Wayan menjelaskan verifikasi lapangan dimaksudkan menentukan sasaran yang dianggap cocok menerima bantuan. Meliputi atap, lantai dan dinding yang rusak berat, atau menggunakan alangalang, rumbia ataupun gedek yang berlantai tanah. Sedangkan verifikasi administrasi meliputi KTP dan kartu KK. Untuk persyaratan tambahan, surat pernyataan kepemilikan

Ia tak menampik, jika kisruh di tingkat pusat itu akan mengganggu upayanya mendapatkan dukungan Golkar. Tetapi secara keseluruhan dengan komunikasi yang telah dibangunnya selama ini, gangguan tersebut tidak akan berpengaruh siginifikan kepada kebijakan partai terhadap dirinya. “Pasti ada gangguan, tapi sedikit.

Saya tetap yakin kalau Golkar nanti akhirnya akan menjatuhkan pilihan kepada diri saya,” klaim Mala Rahman yang juga ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar KSB ini.

Salah satu yang membuat keyakinan dirinya akan mampu menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya di Pilkada KSB Desember mendatang, adalah komunikasi intens yang telah dibangunnya.

Menurut Mala Rahman, terkait keinginannya mencalonkan diri di Pilkada KSB, sejak awal ia telah intens menjalin komunikasi internal.

Baik dengan pengurus DPD II maupun DPD I Golkar NTB. Dari upaya tersebut, hampir semua pihak telah

memberikan restu kepada dirinya. “Dengan DPD I saya intens dengan ketua umum dan pak Amin. Saya yakin pak Amin nanti bisa menjembatani niat saya ini di provinsi, dengan kepengurusan yang baru,” tukasnya.

Walau kemungkinan Golkar tidak mendukungnya kelak, Mala Rahman mengungkapkan, sudah melakukan langkah antisipasi. Caranya dengan mencari dukungan dari partai lainnya. Sejauh ini ia mengaku, selain Golkar ia pun secara pirbadi telah menjalin komunikasi dengan PKS, PPP dan sejumlah partai lainnya. “Sebenarnya ini bukan langkah antisipasi.

Tapi menggalang dukungan politik itu kan wajar dengan partai mana saja,” paparnya.

Sementara itu ditanya soal dukungan Partai Gerindra, mengingat dirinya akan berpasangan dengan kader partai berlambang kepala burung Garuda itu, yakni Iwan Panjidinata? Mala Rahman menyatakan, sejauh ini tidak ada persoalan dengan dukungan Gerindra. Gerindara menurutnya, tetap berkomitmen mendorong paket MAPAN (Mala Rahman – Iwan Panjidinata) kelak di Pilkada KSB. (bug)

hatan tetap menginginkan angaran tersebut ada. Di satu sisi juga pihaknya diminta untuk yang belanja langsung terkait dengan belanja pembangunan, termasuk juga belanja pegawai.

Belanja program tersebut diminta porsinya ditingkatkan.

Didi menjelaskan peruntukan dana lebih diprioritaskan pada belanja langsung, sehingga dari keterbatasan anggaran, mau tidak mau harus ada yang ngalah. Termasuk diantaranya perjalanan dinas juga dikurangi, insentif UGD, insentif-insentif UPT, demi untuk meningkatkan program yang lain yang menjadi prioritas. ”Mudahmudahan kita coba upayakan di APBD Perubahan. Dari segi anggaran ada prioritas yang perlu kita laksanakan,” tukasnya.

Menurutnya, anggaran untuk piket UGD sebenarnya bukan sesuatu yang diwajibkan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari daer-

(Suara NTB/ind)

Didi Darsani ah. “Seandainya ada keleluasaan anggaran, kita juga memperhatikan bagaimana anggaran-anggaran piket untuk meningkatkan kinerja. Jika ini cukup berdampak pada pelayanan, nanti kita coba usulkan,” tandas Didi. (ind)

Desa Diingatkan Tidak Hamburkan Belanja Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. Iskandar meminta desa memikirkan pendapatan desa. Meskipun anggarandesakinibertambahjauh lebih siginifikan. Namun belanja perlu diminimalkan dengan terus menggalipendapatan.Agardesatak lagibergantungkepadabantuanpusat, provinsi ataupun Kabupaten.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Camat dan Kepala Desa, Jumat (13/3). Sebesar apapun anggarannya, desa kadang tetap tidak puas. Meskipun alokasi anggarannya jauh bertambah mulai tahun ini. Oleh karena itu, desa harus mulai memikirkan pendapatan desa melalui upaya kreatif dan inovatif oleh penyelenggara pemerintahan desa, Kepala Desa (Kades) berserta perangkatnya dan BPD. Untuk membangun perekonomian di desa.

Artinya, desa harus memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan belanja. Jangan terbalik, dengan memaksimalkan belanja tanpa memikirkan pendapatan.

Sebab bantuan dana dari pusat, provinsi ataupun Kabupaten tak ada yang gratis. Harus dibayar dengan kinerja dan pengelolaan yang tepat sasaran, efisien dan ekonomis. Sebab nantinya akan

(Suara NTB/arn)

Iskandar ada tindakan evaluasi dari pelaksanaan program di desa.

Para prinsipnya, mulailah berbenah. Semua regulasi yang datang terkait UU Desa harus dibaca dan didiskusikan terus menerus oleh Kades dan perangkatnya atau oleh siapa saja yang memiliki komitmen membangun desa. “Memang diakui kapasitas dan kapabilitas desa belum teruji dalam UU baru. Tetapi harus ada rasa percaya diri. Caranya pelajari aturan main, sambil melakukan koordinasi,” tukasnya. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB Promosi Eselon Dua Harus Seleksi Terbuka RSUD Dompu Dapat Tambahan Dua Dokter Spesialis Dompu (Suara NTB) Empat jabatan eselon dua di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu lowong. Pengisian jabatan lowong untuk promosi ke eselon dua harus diseleksi secara terbuka oleh panitia seleksi (Pansel).

Sementara hingga saat ini, pansel promosi jabatan eselon dua di Dompu belum terbentuk.

Kepala bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu, Sukrin, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat (13/3) mengaku, hasil rapat (Suara NTB/ula) kediklatan dan KSN pada Sukrin BKD dan Diklat NTB, 7 Maret lalu memastikan setiap promosi jabatan eselon dua harus diumumkan secara terbuka oleh panitia seleksi. “Diumumkan secara terbuka oleh panitia seleksi hanya untuk jabatan eselon dua yang ingin dipromosi dan dikonsultasikan dengan komisi ASN,” katanya.

Sementara untuk mutasi sesama eselon dua dan atau pemberhentian, bisa dilakukan tanpa melalui proses seperti promosi eselon dua. Promosi dari jabatan eselon IV ke eselon III bisa langsung dimutasi tanpa melalui proses seleksi secarat terbuka, tapi cukup dengan pertimbangan Baperjakat.

Untuk panitia seleksi (Pansel) jabatan eselon dua, lanjut Sukrin, terdiri dari 45 persen unsur birokrasi dan 55 persen non birokrasi. Non birokrasi bisa dari akademisi, mantan pejabat, LSM, dan wartawan. “Jika panitia seleksi jumlahnya tujuh orang, maka tiga orang dari birokrasi dan empat orang unsur luar birokrasi,” jelasnya.

Hingga saat ini, panitia seleksi jabatan eselon dua di Kabupaten Dompu belum juga terbentuk. Padahal, terdapat empat jabatan eselon dua yang lowong yaitu Asisten 1 Setda Dompu, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala BKD, dan salah satu staf ahli Bupati. Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala BKD hingga saat ini di-Plt-kan. (ula)

Dompu (Suara NTB) Pasien syaraf yang dilayani di RSUD Dompu tahun 2014 mencapai sekitar 2.500-an kasus dan tindakan operasi yang membutuhkan spesialis anastesi sekitar 3.600-an kasus setiap tahunnya. RSUD mendatangkan dua dokter spesialis dari fakultas kedokteran (FK) Universitas Udayana (Unud) Denpasar. Puket FK Unud pun melakukan visitasi (peninjauan) di RSUD sebelum memutuskan untuk mengirim spesialisnya.

Direktur RSUD Dompu, dr.

H. Ahmad Faisal, Sp.A kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/3) mengatakan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan FK Unud sejak 2003 dan saat itu diawali untuk spesialis kandungan dan spesialis bedah. Namun kedua spesialis ini, Dompu sudah punya spesialis sendiri. Tapi spesialis penyakit dalam masih didatangkan dari FK Unud dengan sistem rolling setiap tiga bulan. “Kita berharap dengan sistem ini,

ketika tahu banyak kasus bisa menetap di sini (RSUD Dompu),” kata Ahmad Faisal.

Tim dari Puket Unud Denpasar yang melakukan kunjungan lapangan, dikatakan dr. H. Ahmad Faisal untuk menindaklanjuti permintaan pihaknya. Yaitu spesialis syaraf neurologi dan spesialis anastesi. “Kasus syaraf di sini banyak seperti stroke, sehingga kita mengajukan ke fakultas kedokteran (FK) Unud untuk mendatangkan itu (spesialis). Diharapkan segera bisa mengirim,” harapnya.

H. Ahmad Faisal mengatakan, setiap tindakan operasi harus didampingi oleh spesialis anastesi. Spesialis ini didatangkan dalam rangka memberikan pelayanan sebelum tindakan operasi dan saat operasi di ruang tindakan operasi (OK), sehingga dokter yang melakukan operasi terutama THT. “Selama ini spesialis THT tidak bisa lakukan operasi. Ketika ada anastesi, spesialis THT bisa tenang dan pasien dinyamankan,” jelasnya.

(Suara NTB/ula)

H. Ahmad Faisal

(Suara NTB/ula)

Puket FK Unud, dr. Kusuma Putra, SPS dan dr Agung Utara Hartawan, Sp.An didampingi Kabid Pelayanan RSUD Dompu, dr. H. Dias Indarko, MPPM saat memeriksa ruangan di RSUD Dompu, Jumat (13/3).

Konsekuensi dari kerjasama ini, H. Ahmad Faisal mengaku, menyiapkan insentif khusus selain jasa medis. Rumah dan kendaraan juga disiapkan bagi spesialis.

“Dibandingkan di kota, penghasilan kita di Dompu relatif bisa nabung,” terangnya.

Untuk kedua spesialis ini, H. Ahmad Faisal juga mengungkapkan, akan dibuka poli untuk pelayanan rawat jalan-

nya. Selama ini dengan 1.300 pasien syaraf dilayani oleh penyakit dalam dan perawat. Begitu juga dengan pendampingan tindakan operasi dilakukan oleh perawat anastesi. “Anastesi tidak butuh ruangan (untuk pelayanan), karena langsung di ruang ICCU,” ungkapnya.

Bila kedua spesialis ini tiba di Dompu, H. Ahmad Faisal mengaku, kemungkinan pihaknya membuka bangsal neurologi dan bangsal THT. Selama ini masih gabung dengan penyakit dalam. “Untuk mata, kita masih kerjasama dengan RSUD Bima,” terangnya. (ula/*)

SENJATA RAKITAN – Dandim Bima, Letkol Inf. Tommi Feri saat menerima dan mengumpulkan senjata rakitan yang diserahkan warga ke Kodim, Jumat (13/3).

Meninggal, Prajurit PBB Dipulangkan ke Bima

Stiker Angkot di Bima Ditertibkan Kota Bima (Suara NTB) Penertiban stiker kendaraan angkutan kota (Angkot) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima dengan bekerjasama Satlantas Polres Bima Kota, dikeluhkan sopir, Jumat (13/3). Para sopir mengaku hal itu akan merugikan dan menyusahkan para sopir angkot dalam menyetir.

Sopir angkot, Sopian (25) kepada Suara NTB mengaku stiker tersebut digunakan untuk menahan sinar matahari, bila tidak digunakan. Kata Sopian, penumpang akan merasakan kepanasan karena mobil kaca terbilang agak tipis. “Susah pak, kalau stikernya dikeluarkan, nanti akan mengganggu kami, juga penumpang karena kepanasan,” katanya.

Senada dengan Sopian, sopir lain, Rahman (29) mengatakan penertiban tersebut akan menyusahkan mereka dalam menyetir. Seharusnya, lanjut Rahman, ada solusi ataupun cara terbaik lainnya yang harus dilakukan. ‘’Nanti pandangan saat mengendarai angkot kabur bila kena matahari,’’ ujarnya, seraya menambahkan, tidak apa-apa kalau pagi, tapi kalau siang panas cukup terik.

Kabid Perhubungan Darat Dishub Kota Bima, Tasrif, S.Sos mengatakan kegiatan penertiban tersebut dilakukan menyangkut pemenuhan teknis dan trayek jalan yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub). Hal tersebut dilakukan karena kendaraan yang ditempeli stiker masuk dalam katagori pelanggaran dan dapat membahayakan pengendara.

Lebih lanjut dikatakannya, penertiban itu dilakukan agar semua angkot memakai kaca yang transparan, agar tidak terjadi tindakan kriminal seperti pelecehan, pemerkosaan, pencopetan dan pencurian. Kaca yang transparan, kata Tasrif, juga berfungsi ganda selain menekan angka tindakan kriminal di jalanan namun juga berfungsi untuk pengemudi atau sopir agar tidak terhambat pandangan saat menyetir sehingga angka kecelakaan bisa diminimalisir. “Hal ini positif buat penumpang dan sopir agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” lanjutnya.

Kata Tasrif, sebelum kegiatan itu dilaksanakan tiga bulan yang lalu telah dilakukan sosialisasi dan teguran dengan menyebarkan selebaran kepada pihak perusahaan Angkot tentang pemenuhan tingkat kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. (uki)

(Suara NTB/uki)

PENERTIBAN – Aparat Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Sat Lantas Polres Bima Kota melakukan penertiban stiker pada angkutan kota (angkot) di Bima, Jumat (13/3).

Warga Bima Serahkan Senjata Rakitan ke Kodim

(Suara NTB/use)

Organda Kota Bima Keluhkan Trayek Bus

Kota Bima (Suara NTB) Warga Kabupaten Bima menyerahkan secara sukarela senjata rakitan berpeluru kelereng ke Kodim Bima, menyusul adanya himbauan dari masing-masing babinsa dan kepala desa (kades).

Salah satu desa yang menyerahkan senpi tersebut yakni warga Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Penyerahan tersebut dilakukan melalui Kades dan Babinsa. Selanjutnya, senjata rakitan tersebut diserahkan secara simbolik kepada Dandim 1608/Bima Letkol Inf Tommi Feri didampingi pejabat lainnya, Jumat (13/3). Tercatat total senjata rakitan yang diserahkan sekitar 60 lebih pucuk.

Saat menerima senjata tersebut, Dandim 1608/Bima Letkol Tommi Feri mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah sadar menyerahkan sendiri. Penyerahan ini, katanya, sebagai salah satu bukti jika kesadaran masyarakat Bima terhadap

keamanan sudah semakin tinggi. Hari kemarin, khusus dari Desa Mbawa pihaknya menerima 53 pucuk senjata rakitan. Senjata rakitan berpeluru kelereng ini diterima langsung dari Kepala Desa dan perwakilan warga didampingi anggota Babinsa.

Dengan adanya penyerahan ini juga akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat karena senjata jenis tersebut sering digunakan dalam bentrok antarkampung. Dia pun berharap, agar penyerahan senjata-senjata seperti ini maupun senjata api rakitan berpeluru tajam juga diikuti oleh warga lainnya sehingga tidak disalahgunakan.

Sebelumnya, lanjut Tom-

mi, pihaknya juga menerima penyerahan yang sama dari warga Wadu Mbolo. Tidak hanya itu, pihaknya juga menerima penyerahan senjata rakitan dari warga Wadu Wane sebanyak 10 pucuk.

Rencananya senjata rakitan ini akan dimusnahkan secara resmi pada pekan depan.

Kepala Desa Mbawi, A. Gani mengatakan penyerahan senjata rakitan tersebut dilakukan secara sukarela. Sebelumnya senjata-senjata ini dibuat oleh warga karena banyaknya hama babi hutan dan monyet yang mengganggu tanaman pertanian dan kebun.

“Di sana memang banyak hama babi hutan dan monyet, tapi ini kita serahkan secara sukarela,” ujarnya. (use)

Kota Bima (Suara NTB) Organisasi angkutan darat (Organda) Kota Bima mengeluhkan trayek bus rute Terminal Sape Kecamatan Sape-Terminal Dara Kecamatan Rasa NaE Barat, Kota Bima. Pasalnya, selama ini angkutan bus masih melalui rute utara yang sudah dilarang sesuai dengan Perwakil no 2. Organda mengeluh, pasalnya bus-bus yang melalui rute utara tersebut mengurangi pendapatan ojek, angkutan kota hingga benhur.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Ketua Organda Kota Bima, Ahmad Yani, Jumat (13/ 3). Dikatakan Yani, sesuai dengan Perwali, bus rute Terminal Sape-Dara sudah dilarang melintasi jalur utara. Bus-bus tersebut harus melewati rute selatan. Namun kenyataannya, hingga kemarin bus-bus tersebut masih melintasi rute utara.

“Sampai kemarin sepanjang rute tersebut bus-bus ini masih bebas menaikkan dan menurunkan penumpang,” katanya.

Dengan melintas bus-bus tersebut, tentu akan mempen-

Keluarga Ingin Almarhumah Kamaria Dipulangkan dari Yordania Bima (Suara NTB) Hingga Jumat (13/3), keluarga almarhumah Kamaria (28), TKW asal Bima yang bekerja di Yordania, masih menunggu kejelasan nasib dari pemerintah soal pemulangan jenazahnya.

Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Bima mengaku sudah berkirim surat ke pihak berwenang di pemerintah pusat, Kemenlu dan BNP2TKI di Jakarta.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima, Drs. Ishaka kepada Suara NTB, Jumat (13/3) mengaku surat yang dikirim kemarin sudah sampai kepada pihak yang dituju.

Saat ini, kata Ishaka masih dalam proses pencarian dan pelacakan oleh KBRI. ‘’Kami juga sudah komunikasikan via HP dengan Disnakertrans Provinsi NTB,” kata Ishaka.

Pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan kepada perusahaan yang mengirim almarhumah Kamaria

ke Jordania untuk dimintai klarifikasi. Perusahaan itu membenarkan bahwa Kamaria diberangkatkan tujuh tahun melalui perusahaan tersebut.

Perusahaan tersebut harus bertanggungjawab dalam urusan itu. Sebenarnya dalam aturan antara perusahaan dengan TKW hanya sampai dua tahun saja kontrak kerjanya yang didata. Bila diperpanjang masa kerjanya, perusahaan tersebut wajib melaporkan kembali ke Disnakertrans untuk didata ulang sehingga ketika ada masalah bisa dideteksi keberadaannya.

“Banyak TKW dan Perusaahan yang mangkir dan tidak mau komunikasi,’’ katanya, sehingga bila sudah melewati batas kontrak itu merupakan tanggung jawab pribadinya karena perusahaaan hanya bertanggung jawab selama dua tahun sesuai kontrak. ‘’Tapi biar bagaimanapun pihak perusahaan tetap bertanggung jawab,” ujarnya.

Untuk itu, Disnakertrans meminta kepada semua PJTKI harus melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, agar tidak terjadi hal seperti ini.

“Bila tidak, kami akan menindak tegas secara administrasi dengan mencabut izin perusahaan, yang dilihat dan diukur sampai sejauh mana kesalahan yang dilakukan,’’ katanya, sedang kalau melanggar aturan mainnya secara otomatis akan mencabut izin operasionalnya.

Seperti dilansir harian ini sebelumnya, TKW asal desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Kamaria (28) yang sudah bekerja selama tujuh tahun di Yordania, dilaporkan oleh keluarga diduga telah meninggal dunia, sampai dengan hari ini belum ada kejelasan mengenai meninggalnya, dan keluarganya berharap agar dia cepat ditemukan dan dipulangkan ke kampung halaman meskipun dalam keadaan tidak bernyawa. (uki)

(Suara NTB/use)

Kota Bima (Suara NTB) Serda Arsyad yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB asal Kota Bima meninggal dunia. Jenazah almarhum dipulangkan ke kampung halamannya di Kelurahan Oi Fo’o Kecamatan Rasa NaE Timur, Kota Bima. Layaknya prajurit yang meninggal dalam tugas, almarhum dimakamkan secara militer di pemakaman umum Kelurahan Oi Fo’o.

Pemakaman jenazah almarhum dilakukan pada Jumat (13/3) pagi dan dipimpin oleh Kasdim Mayor Infantri Jalal Saleh. Mayor Jalal Saleh saat ditemui mengatakan, sejak hampir dua bulan lalu bintara Yon Zipur Batalion 10 Divisi 2 Kostrad ini bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Kongo. Namun sekitar tiga minggu lalu, alamarhum jatuh sakit dan harus dirawat.

Lantaran sakit yang dialami semakin parah, almarhum pun sempat dipulangkan ke Jakarta dan sempat dirawat selama tiga minggu di RSPAD. “Tapi almarhum akhirnya meninggal dan dikembalikan ke keluarganya,” terang Jalal.

Menurut Jalal, almarhum yang kelahiran 1975 ini merupakan prajurit berprestasi. Bahkan selama bertugas, almarhum sempat mendapat penghargaan yakni Satya Lencana Kesatrain VII dan Satya Lencana Dharma Nusa. Almarhum yang merupakan putra pertama dari pasangan Usman dan Siti Fatimah ini meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak. (use)

garuhi pendapatan angkutan ojek, angkutan kota maupun benhur. Oleh karenanya, dia pun menyoroti kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima yang tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran trayek dimaksud.

Bahkan, petugas Dishukominfo tidak pernah terlihat berada di lapangan guna menegakkan peraturan dimaksud. “Mereka kerjanya tidur saja, tidak pernah ada di lapangan. Seharusnya Dishub bertanggungjawab,” tukasnya lagi.

Sementara itu, Kadishubkominfo melalui Kabid Perhubungan Darat, Tasrif, S.sos yang dikonfirmasi membenarkan jika sesuai Perwali tersebut bus dengan rute Terminal SapeDara tidak boleh melintasi jalur utara yakni sepanjang jalan Gajah Mada. Diakuinya, pihaknya pun sudah menegakkan aturan tersebut dengan memasang rambu-rambu. Namun kewenangan pihaknya hanya sebatas itu, selanjutnya yang menindak jika terjadi pelanggaran adalah aparat Kepolisian. “Kita sudah tegakkan aturan berdasarkan itu. Tapi kita hanya sebatas menancapkan rambu-rambu dan yang berwenang menindak adalah aparat Kepolisian,” ujarnya.

Selanjutnya mengenai keluhan angkutan pick up yang kerap menyerobot penumpang angkot, ojek dan behnur, Tasrif menyebutkan jika hal yang sama juga dilakukan oleh tiga angkutan tersebut khususnya angkutan kota. Di mana mereka sendiri melakukan pelanggaran di rute yang dilarang. “Contonya, angkutan kota A yang menuju pelabuhan, sementara trayek orang lain dikritik oleh mereka,” pungkasnya. (use) Ahmad Yani

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

Pemkab Lobar Terkesan Tebang Pilih Tertibkan Tempat Hiburan Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat terkesan tebang pilih melakukan penertiban izin hiburan yang diduga melanggar.

Pasalnya Pemda hanya tegas terhadap hiburan karaoke di Warde. Sedangkan tempat hiburan malam lainnya yang diduga banyak melanggar justru dibiarkan. Menanggapi hal ini Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid menegaskan, penertiban dilakukan merata.

Ia mengaku belum tahu mana saja hiburan yang diduga melanggar dan belum punya izin, jika pihaknya mendapartkan laporan adanya tempat hiburan karaoke yang tak berizin maka dirinya tak segan menutupnya. Ia membantah timnya hanya garang terhadap karaoke Warde.

Sementara, tempat hiburan malam lain terkesan dibiarkan. Menurutnya, setiap usaha yang melanggar pasti diberikan teguran dan sanksi.

Kasatpol PP I Nengah Sugiartha mengatakan, Satpol PP Lombok Barat bersama aparat Polsek kediri menghentikan aktivitas hiburan karaoke di Hotel Warde lantaran belum ada surat resmi dari Pemda yang memperbolehkan hotel dan restoran tersebut kembali beroperasi.

SK pencabutan izin sementara dari badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lobar belum dicabut, sehingga dinilai masih berlaku.

Dalam operasi ke Hotel Warde bersama aparat, petugas masih menemukan adanya aktivitas hiburan di hall hotel tersebut. Lalu saat itu juga para petugas menghentikan kegiatan hiburan tersebut. Di hall tersebut, ditemukan belasan partner song yang tengah menghibur tamu. Dikatakan, masa tenggat sanksi pencabutan izin sementara selama 30 hari memang telah berakhir namun tentunya untuk boleh beroperasi harus ada surat pencabutan dari Badan Perizinan.

Terhitung tanggal 4 Maret, berakhir sanksi tersebut, namun katanya tidak serta merta hiburan itu bisa dibuka.

Penjelasan pengelola Warde, mereka berani beroperasi karena masa sanksi pencabutan izin sementara telah berakhir. Setelah menerima penjelasan dari petugas, Pihak warde pun sanggup pada malam mendatang tidak buka lagi sampai ada SK pencabutan dari badan perizinan. Pihak Warde juga menandatangani surat pernyataan tidak lagi mengoperasikan karaoke. (her)

Dasar Hukum Berubah

Molor, Penyusun Kode Etik DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum bisa menuntaskan penyusunan kode etik dan tata beracara anggota DPRD Loteng.

Menyusul adanya perubahan terhadap dasar hukum yang mengatur tentang tata tertib DPRD Loteng. Demikian diakui Ketua BK DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Jumat (13/3) kemarin.

“Drafnya sebenarnya sudah selesai kita susun. Hanya saja, draf tersebut belum bisa diajukan untuk dibahas dan disahkan karena ada perubahan regulasi. Sehingga sampai saat ini, penetapan Kode Etik Dewan Loteng belum bisa dilakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, yang menjadi dasar dalam penyusun kode etik Dewan ialah Tata Tertib (Tatib) DPRD Loteng. Sementara Tatib DPRD Loteng yang baru disusun berdasarkan UU No. 32 tahun 2009. Padahal undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Menyusul telah disahkannya UU. No 23 tahun 2014.

Hanya saja UU No 23 tahun 2014, hingga kini belum bisa dilaksanakan secara penuh. Karena Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut, belum keluar. “Ini yang masih jadi persoalan. Apakah kode etik Dewan Loteng harus menggunakan undang-undang yang baru. Sementara undangundang baru tersebut belum memiliki PP,” terangnya.

Kalau kode etik Dewan harus menggunakan undang-undang yang baru, maka Tatib Dewan Loteng yang sudah disahkan sebelumnya, harus dirubah terlebih dahulu. Karena rujukan penyusun kode etik Dewan, tetap Tatib Dewan. Sementara dasar hukum tatib yang ada masih menggunakan aturan lama.

Terkait persoalan tersebut, BK DPRD Loteng berencana melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Apakah harus menunggu perubahan Tatib Dewan karena adanya adanya perubahan dasar hukum. Baru kemudian menyusun kembali kode etik Dewan atau tetap mengesahkan kode etik, dengan menggunakan dasar hukum yang lama. Sembari menunggu terbitnya peraturan pemerintah terkait UU No. 23 2014. (kir)

H. Mayuki (Suara NTB/kir)

POLHUKAM

Halaman 8

Sekda Sebut Rekrutmen Anggota Satpol PP Lobar Tidak Resmi Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat, HM Uzair menegaskan, perekrutan anggota Satpol PP bukan kebijakan resmi Pemda namun dilakukan secara insititusi oleh Satpol PP. Status anggota baru ini pun tidak jelas, sebab tidak masuk honor daerah ataupun tenaga kontrak daerah. Untuk itu, tentunya perekrutan tenaga satpol PP ini menjadi tanggung jawab dari Kasatpol PP. Dikatakan Sekda, terkait status anggota Satpol PP tersebut, ia tidak terlalu mengetahuiMenurutnya, satpol PP merekrut kemungkinan karena kebutuhan untuk membantu kegiatan di Satpol pp. Terkait kewenangan perekrutan? Menurut Sekda tidak pernah ada perintah langsung namun hal ini diatur oleh Satpol PP sendiri.

Kalangan dewan menduga

ada indikasi pelanggaran aturan nomenklatur anggaran dan sarat kepentingan para elit pejabat di Pemkab Lobar.

Untuk itu, dewan meminta agar perekrutan anggota baru ini ditinjau ulang bila perlu dibatalkan saja.

Anggota DPRD Lobar, Indra Jaya Usman mengatakan, kasat Pol PP sudah melakukan pelanggaran nomenklatur anggaran serta berpotensi me-

langgar UU tenaga kerja dimana honor yang diberikan jauh lebih kecil dari UMP dan UMK. Hal senada disampaikan, Wakil ketua komisi I, L Muhammad Ismail. Perekrutan tersebut dicurigai titipan dari oknum pejabat Lobar.

Atas persoalan ini, Politisi PDIP ini meminta eksekutif khususnya satpol PP membatalkan perekrutan tersebut, sebab menyalahi aturan.

Kasatpol PP, I Nengah Sugiartha mengaku, pihaknya melakukan perekrutan karena kebutuhan. Status para anggota baru ini bukan sebagai tenaga kontrak sebab mereka sebatas tenaga sukarela yang diberi uang saku (uang makan minum) Rp 20 ribu per hari diambilkan dari anggaran Satpol PP. (her)

HM Uzair

(Suara NTB/doc)

Area Parkir Masjid Agung Praya Diduga Rawan Pencuri Praya (Suara NTB) -

Para pengunjung Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng) mulai saat ini tampak perlu lebih berhati-hati saat akan meninggalkan kendaraannya di area parkir masjid tersebut. Mengingat kondisi parkir masjid terbesar di Loteng tersebut, rawan aksi pencurian.Setelah sebelumnya, mobil dosen IAIN Mataram dibobol kawasan pencuri. Jumat (13/2) siang kemarin, giliran mobil milik pegawai lingkup Pemkab Loteng yang dibobol maling. Dalam kejadian itu, satu buat laptop milik, Parawinata, Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, raib dibawa kabur para pencuri.

Kejadiannya berlangsung saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid setempat. Sebelumnya, korban dari kantornya datang menggunakan mobil Toyota Kijang nopol DR 1322 TZ. Korban parkir di sebelah timur. setelah mengunci kaca dan pintu, korban bergegas masuk masjid.

Usia salat Jumat, korban kaget melihat mobilnya dikerubuti banyak orang. Setelah memeriksa mobilnya, korban baru tahu kalau laptop miliknya telah hilang. Mengetahui barang miliknya sudah hilang, korban langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polres Loteng.

Keterangan yang diperoleh di lokasi kejadian, pelaku diperkirakan empat orang.

Dalam aksinya, pelaku sempat memecahkan kaca mobil korban. Untuk kemudian membawa kabur laptop milik korban. “Ciri pelaku ada yang kurus tinggi dan ada juga yang pendek. Menggunakan topi dan baju batik,” ujar Mariah, saksi mata.

Ia menunturkan, pelaku datang menggukan mobil Toyota avanza. Mobil tersebut lantas diparkir di sebalah kiri mobil korban. Usai membobol mobil korban, para pelaku langsung kabur sebelum salat jumat selesai.

Kala itu, saksi mata sempat menawarkan es campur kepada para pelaku. Namun ditolak oleh pelaku. Pelaku juga sempat ditanya alasan tidak ikut salat Jumat oleh saksi mata. Tapi tidak juga dijawab. Saksi mata baru sadar kalau orang yang sempat ditawari es campur tersebut, ternyata punya niat jahat.

“Kasusnya sudah ditangani oleh Polres Loteng. Karena korban sendiri yang langsung melapor ke Polres Loteng,” aku Kapolsek Praya, AKP Kartana. Sebagai tahapan awal penyelidikan, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP. (kir)

DIBOBOL - Warga menunjukkan kondisi mobil korban yang dibobol pencuri. Laptop korban digondol maling dengan cara memecahkan kaca mobil.

(Suara NTB/kir)

Sempat Dikritik Pemprov Surati Kabupaten/Kota Dewan Yakin Tiga Raperda Penuhi Anggaran Pilkada Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyurati Pemda kabupaten/kota untuk memenuhi kekurangan anggaran Pilkada yang dianggarkan dalam APBD murni 2015.

Dari Rp 106,3 miliar anggaran Pilkada yang diusulkan KPUD tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak Desember ini, jumlah anggaran yang disetujui baru Rp 91,4 miliar lebih.

“Sudah ada surat dari Pemprov supaya di APBD Perubahan kekurangan itu dianggarkan oleh pemda yang melaksanakan Pilkada,” kata Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. Abdul Hakim, MM ketika dikonfirmasi usai rapat di ruang Sekda NTB, Jumat (13/3) siang kemarin.

Hakim menjelaskan, Pemprov NTB telah menyurati tujuh Pemda kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak itu sekitar dua bulan lalu. Tujuh Pemda kabupaten/kota diminta men-

ganggarkan dalam APBD perubahan 2015 ini.

“Kalau ada kekurangan anggaran berdasarkan hitungan dengan teman-teman KPU diajukan dalam APBD Perubahan. Itu juga mungkin akurasinya perlu diperbaiki. Supaya jangan pelaksanaan tahapan Pilkada terganggu,” imbuhnya.

Tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. Dimana, masa jabatan masing-masing kepala daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan itu, untuk Lombok Utara pada 2 Agustus, Kabupaten Bima 9 Agustus, Kota Mataram 10 Agustus, Sumbawa Barat 11 Agustus, Dompu 18 Oktober dan Lombok Tengah 27 November dan Sumbawa pada 16 Januari 2016.

Sementara itu, mengenai alokasi anggaran untuk masingmasing kabupaten/kota. Usulan KPU Kota Mataram, alokasi anggaran Pilkada sebesar Rp 21 miliar, baru dialokasikan sebesar Rp 11 miliar. KPU Lombok Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp 18 miliar, baru disetujui Pemda sebesar Rp 8 miliar. KPU Lombok Tengah mengusulkan anggaran sebesar Rp 42 miliar, baru disetujui Pemda sebesar Rp 28 miliar.

Selanjutnya, KPU Sumbawa Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp 11,296 miliar, baru disetujui Pemda sebesar Rp 7 miliar. Sementara, Pemda Sumbawa sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,4 miliar lebih. Sedangkan KPU Dompu mengusulkan anggaran Pilkada sebesar Rp 14 miliar lebih, belum disetujui atau dialokasikan oleh Pemda setempat. Sementara Pemda Kabupaten Bima telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 miliar. (nas)

Itu Tidak Tumpang Tindih

Mataram (Suara NTB) Meski sempat dikritik Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini, tiga usulan raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram, dipastikan bakal melenggang mulus. Bahkan, Sabtu (14/3) hari ini, DPRD Kota Mataram telah mengagendakan paripurna enam paket raperda hak inisiatif itu.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang ditemui Suara NTB usai memimpin rapat pleno Jumat (13/3) mengatakan, apa yang menjadi kekhawatiran anggota Dewan yang sempat mengkritisi tiga dari enam raperda hak inisiatif itu, sudah terjawab. Bahkan orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih terhadap tiga raperda yang sempat dipersoalkan.

Tiga raperda yang sempat dipersoalkan Ketua Komisi II,

faktanya, selain sudah tidak relevan lagi, secara yuridis dan faktual tidak bisa mengakomodir perubahan keadaan. ‘’Oleh karena itu, harus dilakukan pembentukan Perda yang baru, menggantikan Perda yang sekarang masih ada,’’ terang Didi Sumardi. Misalnya Perda KKU, kalau dilihat dari aspek yuridis, sudah tidak sejalan dengan semangat UU No. 23/2014 tentang Pemda.

Demikian pula Perda parkir, berbeda dengan raperda yang akan dibentuk. ‘’Kalau raperda yang kita bentuk ini mengarah kepada sistem parkirnya. Kalau Perda No 2/ 2011 tentang pajak parkir, termasuk Perda 14/2011 mengatur tentang parkir dari aspek retribusi sebagai bagian dari komponen retribusi jasa umum,’’ ucapnya.

Sama halnya dengan raperda PKL, arahnya lebih pada penataan. Bagaimana menciptakan keindahan dan kebersihan.

Terkait pembentukan pansus yang sedianya tiga, juga berubah. Rapat pleno memutuskan membentuk empat pansus karena ada dua raperda yang tidak bisa digabungkan karena beda konten. ‘’Dua raperda yang tidak digabung itu, pasar modern dan tradisional serta raperda PAUD,’’ sebutnya.

Sedangkan empat raperda lainnya digabungkan masing-masing dua raperda. Dua pansus lainnya adalah raperda PKL dan KKU (Ketentraman dan Ketertiban Umum) serta raperda Parkir dan RHT. Seperti diketahui, DPRD Kota Mataram akan mengajukan enam raperda hak inisiatif, masing-masing raperda tentang pengelolaan parkir, raperda tentang pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), Raperda tentang PKL, raperda tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, raperda tentang ketentraman dan ketertiban umum serta raperda tentang PAUD. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Perempuan Kahayan Marlinda Ramdhani Perempuan itu menggambar wajah suaminya di sana, bersusah payah rupanya ia membelah aliran sungai yang serupa susu coklat itu.

Tapi tetap saja, sketsa wajah suaminya pun tak bisa ia selesaikan. Mungkin ia tidak benar-benar mengingat wajah suaminya? Entahlah. Air memang mudah menghapus tulisan, mungkin ia serupa ingatan manusia. Menjanjikan kelapangan yang luas, tapi dengan mudah juga menelan habis sesuatu yang mencoba melekat di sana.

“Kenapa harus merantau? Di sini juga banyak lapangan pekerjaan kan.”

“Kalau hanya bergelut dengan sungai ini, jadi kaya itu hanya mimpi Buk.” “Bapak kan bisa tetap menjaring atau memancing ikan di sini, lantas Ibu tinggal menjual saja di pasar.”

“Akh daganganmu pasti kalah dengan orang-orang Banjar itu! Lagi pula aku juga tidak lama di sana, bukankah sungai ini sudah mengikatku untuk selalu kembali?”

Perempuan itu hanya diam, mungkin diamnya membenarkan perkataan suaminya. Atau mungkin jawabnya pun bukan sesuatu yang dinantikan, tidak akan mengubah apa pun. Mata perempuan itu mengikuti langkah suaminya, memerhatikan punggung suaminya yang terus menjauh. Tak ada suara untuk menghentikan langkah itu, tak ada gerakan untuk membuat punggung itu berbalik. Diamnya mungkin serupa lambaian untuk suaminya.

Rumah lanting yang terapung di bantaran sungai itu masih menemani kesendiriannya. Lama ia diam di bawah matahari yang masih saja angkuh di atasnya. Sampai rasa bosan mungkin sedikit menggodanya. Diambilnya dayung dari kayu yang tampak patah di bagian atasnya. Setelah menyiapkan pancing dan kail yang menggantung di depan rumah, ia mengayuh sendiri sampan yang bisa bermuatan lima orang itu.

Sampan itu membelah ketenangan Kahayan. Tapi belum mampu membelah ketenangan perempuan itu. Ia menepikan perahunya di pinggir sungai yang tidak terlalu jauh dari rumah warga. Lagi-lagi ia menghabiskan waktu siang di tempat itu, tempat dimana ia biasa menemani suaminya memancing ikan-ikan sungai. Tapi kini, ia duduk sendiri di sana, lantas apakah ia benar-benar sendiri? Bukankah kesendirian serupa teman yang paling setia?

Jadilah ia memancing di tepi sungai, bercengkrama dengan kabut Kahayan yang menyesakkan pernafasan. Lais yang ia tunggu tapi justru ikan-ikan kecil yang memenuhi embernya. Kembali ia teringat suaminya yang baru saja pergi meninggalkan ketenangan Kahayan.

“Ia lebih tertarik dengan sapi yang melenguh daripada kau yang selalu mengombang-ambingkan,” tutur perempuan itu pada aliran sungai di depannya, akh mungkin lebih pada dirinya sendiri.

Ia kembali bercengkrama dengan Kahayan, menggoda Kahayan dengan menarik ulur pancingnya. Sayangnya siang itu Kahayan tidak banyak menghibur perempuan itu.

Melihat matahari yang memantulkan bentuknya yang bulat disertai senja yang turut menemani, wanita itu memeriksa ember tempat ia menyimpan hasil tangkapannya. Hanya sedikit ikan kecil yang bergelut di sana. Ia kembali memasangkan umpan di kailnya, belum sempat umpan itu menyelam di sungai, perempuan itu mengurungkan niatnya. Segera ia membawa hasil tangkapannya ke atas perahu, kemudian kembali mengayuh perahunya, meninggalkan tempat itu dengan cara yang sama ketika ia datang.

*** Subuh-subuh benar perempuan itu sudah berjalan kaki ke pasar, hendak menjual hasil tangkapannya kemarin. Setelah membersihkan ikan-ikan sungai itu, ia menyisir dua kilometer jalan kemudian membaur bersama orang-orang di pasar yang sudah mulai ramai.

Entah karena ikan-ikannya yang kecil atau keberuntungannya yang sekecil ikan-ikan dagangannya, tak ada satu pun orang yang sekadar menengok dagangan perempuan itu.

Setelah lama menanti pembeli yang tak kunjung datang, perempuan itu tampak tidak tahan lagi harus menunggu lebih lama. Dikemasnya barang dagangan yang tidak seberapa itu. Mungkin ia hendak memakan barang dagangannya sendiri. Atau ia berencana segera memancing lagi sembari berharap dapat menangkap Lais atau baong yang bisa dijual mahal.

Belum selesai ia merapikan dagangannya, bau darah tiba-tiba menyengat penciuman perempuan itu. Benar saja, seorang lelaki tua dengan badan kekar mendatanginya. Awalnya ia berpikir lelaki itu hendak membeli ikan-ikan dagangannya, tapi setelah memerhatikan lebih jelas, ia baru mengingat lelaki Madura yang rumahnya tidak jauh dari pasar. Dulu lelaki itu sempat bermasalah dengan suaminya.

Kalau tidak salah, lelaki itu ingin balas dendam tapi salah alamat.

Hampir saja lelaki itu membunuh suaminya.

“Suamimu ke Madura?” Tanya lelaki itu.

Perempuan itu tersenyum kecut.

“Kenapa tidak menahannya? Di sini kan lebih banyak lapangan pekerjaan?”

“Itu hanya karena ia ingin.”

“Kau tahu alamatnya di Madura?”

Perempuan itu menggeleng.

Melihat ekspresi lawan bicara yang tampak tidak nyaman dengan pertanyaannya, lelaki itu tidak lagi melanjutkan pembicaraannya.

Perempuan itu mungkin muak dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus saja membuatnya seakan menjadi tersangka yang berkewajiban menjawab dengan benar.

Muliasi, perempuan yang sedang menjadi pembicaraan hangat di bantaran sungai itu. Siapa yang

tidak habis pikir? Perempuan pendiam itu kini harus tinggal sendiri, hidup perempuan itu kini serupa rumahnya, terapung.

Pernah suatu ketika, tetangga di samping rumahnya mendatangi rumah perempuan itu. Entah karena prihatin atau penasaran, ibu-ibu paruh baya yang menggendong bayinya itu bertanya langsung pada perempuan yang masih saja menjadi bahan perbincangan hangat di antara masyarakat bantaran sungai Kahayan.

“Suamimu kapan pulang Si?” “Kurang tahu, Mak.” “Loh memangnya kamu tidak pernah dihubungi?”

Perempuan itu diam.

“Akh tenang saja Si, suamimu pasti balik lagi.”

“Iya Mak.” “Lagi pula suamimu pasti masih waras, sekeru-kerunya air Kahayan, tetap lebih nikmat daripada darah sapi kan.”

Perempuan itu mengangguk.

“Ia yang terbiasa meneguk air Kahayan, akan tetap kembali pada Kahayan, ingat janji Kahayan itu,” ucapnya sembari meninggalkan perempuan itu yang masih saja terdiam.

Sepertinya perempuan itu menuangkan lebih banyak waktu memikirkan perkataan tetangganya itu. Sedikit tidak, perasaannya

mulai terobati, air wajahnya berubah. Ada harapan besar di kedua bola matanya. Ada keyakinan akan penantian yang pasti berujung pada sekujur tubuhnya.

Tembok besar yang berbulanbulan ia bangun sejak kepergian suaminya itu seketika runtuh, tak ada kepalsuan lagi, tak ada rasa pura-pura tidak peduli lagi, tak ada ketegaran yang harus dibuat-buat lagi. Gelagatnya seperti akan kedatangan suaminya sebentar lagi.

Gelap malam yang menutupi keruhnya Kahayan menjadi selimut tebalnya. Perempuan itu duduk di depan rumahnya, kakinya dibiarkan merasakan dinginnya Kahayan. Mungkin ia ingin membuang sikap dingin yang terus saja membuatnya palsu. Kini, ia benar-benar merindukan suaminya dan meludahi kesendiriannya. Malam itu ada air yang keluar dari matanya kemudian membaur bersama aliran sungai.

Keheningan malam itu amat memilukan, tapi apakah kesendirian tidak lebih memilukan? Perempuan itu menangis, entah karena keheningan malam yang merangsang kantung air matanya mengeluarkan cairan, atau kesendirian yang sedang ia tangisi.

Kahayan mulai menampakkan pantulan bulan di permukaannya, semilir angin mulai meniup-niup rambut panjang perempuan itu, ia

tersenyum. Mungkin semilir angin yang datang tanpa tujuan itu pun tetap teman untuknya, teman yang pada detik manapun tetap dengan hembusan yang sama.

Ia melukis wajah suaminya di aliran sungai itu, tapi tak pernah tergambar dengan benar. Air tak pandai menyimpan tulisan, serupa ingatan manusia.

“Lekaslah datang, aku bosan, aku bingung berapa lama lagi aku harus menunggu,” ucap wanita itu pada pantulan bulan di Kahayan. *** Kabut asap semakin mengurangi jarak pandang masyarakat di bantaran sungai Kahayan, sebagian orang berdiam diri di rumah, tapi banyak juga yang melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.

Perempuan itu sedang mempersiapkan pancing dan umpannya.

Sepertinya ia akan menghabiskan paginya dengan memancing.

Pasar tidak lagi menjadi tu(TS Lan) juannya pagi ini.

Ia tampak bersemangat, tak ada lagi wajah dingin yang coba dipasang perempuan itu.

“Akh seharusnya air sungai ini sesekali tidak menyuguhkan susu coklat, ikan-ikan itu mungkin akan mudah kutangkap,” ucap perempuan itu seraya membersihkan pancingnya.

Belum selesai ia membersihkan pancing dan menyiapkan umpan, beberapa tetangga mendatangi rumah perempuan itu. Yang didatangi hanya bingung karena tidak biasanya mereka bergerombolan mendatangi rumahnya.

“Muliasi Muliasi.. Suamimu!” ucap salah seorang dari gerombolan warga itu.

“Mana suami saya? Apa ia baru datang?”

Salah seorang dari mereka mendekatinya. Mengelus-elus pundak perempuan itu. Ia yang diperlakukan begitu menjadi tambah bingung dan terus menanyakan keberadaan suaminya.

“Suamimu meninggal Si!” Perempuan itu tidak terima dengan perkataan salah seorang dari gerombolan itu, ia menampik tangan mereka yang mencoba menenangkannya.

“Jangan sembarangan bicara!

Mana mungkin suami saya meninggal! Dia berjanji akan pulang!” ucap perempuan itu dengan histeris.

“Orang-orang Madura itu yang

membunuhnya Si, suamimu diserang oleh orang Madura di sana!”

Perempuan itu kembali menangis, tubuhnya lemah, hampir saja ia pingsan di rumah lanting itu. Beruntung beberapa orang yang melihatnya segera menopang tubuhnya yang sedikit lagi jatuh ke lantai.

Beberapa orang yang mendatangi rumah perempuan itu mengeluarkan sumpah serapah karena penyerangan terhadap salah seorang suku mereka.

Peristiwa 1927 itu kembali menyeruak, masih terlalu banyak dendam di sana, masih terlalu banyak pihak yang tetap menginginkan tragedi itu tetap terpatri. Bahkan saat hampir hilang di ingatan, kematian suami perempuan itu membuatnya hidup kembali. *** Perempuan itu duduk sendiri di depan rumahnya. Tidak ada harapan apa pun pada wajahnya. Kosong, kesendirian membuatnya tampak terus saja kosong. Ia tidak lagi harus menjadi orang yang paling setia dalam menunggu, karena tidak ada lagi yang harus ditunggu.

Ia tidak lagi harus menyulam harapannya untuk bertemu kembali dengan suaminya, karena yang dirindukan tidak akan mungkin datang.

Tatapan perempuan itu tajam pada Kahayan yang masih saja tenang dengan aliran yang bergelombang kecil. Tatapannya seakan ingin menghardik apa yang ada di depannya kini. Tapi Kahayan tetap tenang, dan perempuan itu benci dengan ketenangan Kahayan.

“Sebanyak apa pun kau mengalir di tubuh, yang ditakdirkan mati tidak akan pernah kembali lagi padamu. Jangan berjanji akan mengikat semua orang jika kau tak benar-benar bisa mengikatnya!” teriak perempuan itu dengan histeris, ia kembali menangis.

Emosi perempuan itu masih saja meluap, tatapan matanya masih sangat mengikat siapa pun di hadapannya kini. Ia menghapus air matanya, kemudian bergegas pergi dari Kahayan yang baru saja ia maki.

Entah kemana tujuan perempuan itu, kakinya tidak beralaskan apa pun, penampilannya acak-acakan.

Tidak jauh dari pasar, ia memasuki rumah tak berpagar. Dengan kasar dibukanya pintu rumah yang tak terkunci, ada lelaki Madura itu di sana. Lelaki itu bingung melihat perempuan itu tiba-tiba datang ke rumahnya. Baru ia sadar maksud perempuan yang berdiri di hadapannya kini ketika melihat pisau tajam di tangan kanan perempuan itu. *** Pagi itu, Kahayan masih ditutupi kabut asap tebal. Tak ada yang berani melakukan aktivitas berlebihan. Tapi arus sungai masih tetap tenang. Setenang Kahayan yang membawa seonggok mayat perempuan ke tepi sungai.

Ada tancapan pisau di bagian perut mayat itu.

Marlinda Ramdhani lahir di Masbagik, Lombok Timur, 26 Februari 1994. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FKIP Universitas Mataram.

Steve Elu

PUISI

Junaidin Zhiran

cendana

Batu Gora Kusisakan satu waktu untuk melupakan-mu Disini Kusisakan dua jarum jam untuk melupakan-mu Disini Kusisakan satu masa untuk melupakan-mu Disini Ku tahu Pasti kau lebih tahu Disini Batu gora ini Februari 2015

pohon itu tumbuh di titik pertama, tempat hujan jatuh. lalu ibu menamainya, cendana. setiap malam, ibu menyanyikan lagu tetang riwayat kelahirannya. ternyata lagu itu ampuh. seratus batang usia sudah berlipat ganda. lagu itu melegenda. cendana ialah susu ibu yang kami hisap hingga tunai. apakah cendana ialah ibu yang patuh pada hukum kepunahan? mengingat, janji itu: ‘sehidup semati’ lalu tamu esok pagi adalah harum bedak ibu, seratserat dari lagu. dan kami pulas di gendongan lesu sambil beranganangan tentang masa kejayaan cendana, juga nyanyian itu.

Lidah Cicak

kembali

Butuh waktu sama untuk menjawab Soal ranting kering jadi puing dan Perawan sumbing yang tikam hening

sehingga pagi-pagi kau tak pernah merasa dihukum sebab kenangan sudah kau matangkan di ingatan sebelum berangkat berbaring. meski kau tak pernah tertidur, bebaskanlah kenangan untuk mencari ruang tidurnya siapa tahu, di matamu ia menemukan paras malam yang menawan. lalu kepada setiap dering weker yang bergegas kau selalu sematkan pesan, “sekarang aku akan kembali kepada ayah yang sudah menanam kumisnya di kebun.”

Tak percaya liur gagak pada diam mengantar puncak kecupan lidah cicak Februari 2015

Junaidin Zhiran, lahir di Dompu, 12 Juni 1992. Mahasiswa FDK IAIN Mataram, dan anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ro’yuna.

Steve Elu, lahir di Oepoli-Kupang, 30 September 1985. Alumnus STF Driyarkara Jakarta (2011) dan sekarang bekerja sebagai wartawan.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

KUNJUNGI - Puluhan murid salah satu TK di Kota Mataram mengunjungi Kantor Pemadam Kebakaran Mataram belum lama ini. Anak-anak ini diberikan pemahaman mengenai fungsi pemadam kebakaran dan bagaimana pasukan pemadam kebakaran menjalankan tugasnya di lapangan ketika terjadi kebakaran.

Mereka juga menerima penjelasan motto pasukan pemadam kebakaran “Pantang Pulang Sebelum Padam.”

(Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/rai)

Konsep Sekolah Pariwisata MENGHADAPI persaingan tenaga kerja di kawasan wisata, SMKN Batulayar Lombok Barat (Lobar) mendesain sekolah menjurus ke bidang pariwisata. Pemetaan konsep tersebut dilihat dari potensi kawasan Batulayar yang saat ini notabenenya kawasan wisata pengelolaannya didominasi warga asing. Selain itu, siswa harus mampu memiliki keahlian dan bisa menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Demikian diungkapkan Kepala SMKN Batulayar Drs. H. Burhan pada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (13/3). Diakuinya, persaingan dunia pariwisata pada tahun 2015 ini akan semakin meningkat. Peningkatan daya saing itu, menjadi motivasi dan inovasi bagi sekolah kejuruan yang membuka tiga jurusan ini, yakni Jurusan Tata Boga, Usaha Perjalanan Wisata (UPW) dan Akomodasi Perhotelan (AP).

Bahkan untuk lebih fokus pada dunia pariwisata dan mematangkan konsep tersebut, pihak sekolah belum berniat membuka jurusan baru. “Kami ingin fokus dulu di tiga jurusan ini, ya walau jurusan lain juga dibutuhkan,” ungkapnya.

Untuk menunjang praktik pembelajaran siswa, saat ini tengah dibangun gedung mini hotel. Desain hotel persis menyerupai hotel-hotel berbintang, sehingga siswa dalam mengakses pembelajaran diarahkan dan dibina langsung di sekolah.

Sementara tenaga pengajar dalam perhotelan tersebut pihak sekolah bekerja sama dengan pihak hotel yang beroperasi di luar. “Kami pun bangun kerja sama dengan manajer hotel di luar untuk memberi pelatihan MEA,’’ ujarnya.

Melihat potensi kawasan wisata Batulayar di masa mendatang yang cukup besar, Burhan mengkonsep sekolah yang dipimpinnya ke pariwisata. Harapannya, output siswanya mampu mengelola potensi yang ada dengan kemampuanya siap pakai. Agar lebih seimbang bidang perhotelan, siswa pun lebih digencarkan praktik Bahasa Inggris. Bahkan dalam praktik lapangan, pihaknya bekerja sama dengan perhotelan yang ada di Malaysia, sehingga siswa didelegasikan langsung ke negara tetangga. Hasil di sanalah yang akan dijadikan praktek di sini (Batulayar, red). (rai)

Halaman 10

Banyak yang Pensiun

Siswa Harus Tetap Fokus

Loteng Butuh Tambahan 1.150 Guru SD Praya (Suara NTB) Kebutuhan akan guru SD di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tercatat masih cukup tinggi. Dari hasil pendataan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, setidaknya Loteng butuh tambahan 1.150 guru SD lagi.

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Kepala SMPN 1 Pringgabaya Lombok Timur (Lotim) Sukmadi, S.Pd mengingatkan siswa calon peserta Ujian Nasional (UN) tahun 2015 ini lebih fokus mempersiapkan diri. Dengan lebih fokus, para siswa diyakini dapat sukses menghadapi ujian nasional.

Kondisi fokus kata Sukmadi dapat diraih para siswa calon peserta UN hanya dengan meyakini, jika mereka bisa sukses menghadapi UN. Untuk itu, tidak ada yang harus dilakukan kecuali harus tingkatkan kefokusan hadapi UN. “Caranya itu saja, harus fokus, fokuskan hati dan pikiran jelang UN. Karena kuncinya itu saja buat para siswa sekarang ini,” jelas Sukmadi di Selong, Jumat (13/3).

Selain itu, ujarnya, hal lain yang perlu dipersiapkan siswa adalah persiapan mental menghadapi UN. Orang tua, dalam hal ini berperan sangat penting membentuk sekaligus mempersiapkan mental anak-anak mereka. Bagaimana pun, kata Sukmadi, keberadaan orang tua di samping anak-anak akan mempengaruhi kondisi anak secara keseluruhan. “Mereka (orang tua) dari sisi komunikasi lebih intens bila dibandingkan dengan guru di sekolah, karena keterbatasan waktu,” urainya.

Selain itu, pihak sekolah kata Sukmadi juga telah mempersiapkan para siswa calon peserta UN seperti menjadwalkan pelaksanaan try out, penambahan jadwal belajar dan pengayaan terhadap empat materi UN. “Persiapan UN masih dilakukan, ini bisa dilihat anakanak harus mengikuti jam pelajaran tambahan untuk empat Mapel UN yaitu IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Try out pertama sudah dilakukan tanggal 9 sampai 12 Maret ini” terangnya.

Selain itu, pihak sekolah juga memberikan kebebasan kepada para siswa calon peserta UN agar mengikuti kegiatan bimbingan belajar secara mandiri. Tidak hanya itu, memperkaya referensi buku materi UN, pihak sekolah juga telah melaksanakan bazar buku. (dys)

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Loteng, H. Sumum, pada Suara NTB, Kamis (12/3) lalu, mengaku sekarang ini banyak guru SD yang sudah dan akan memasuki masa purna bakti

pada tahun ini.

Ia mencontohkan, untuk wilayah Kecamatan Batukliang, tahun 2015 sekitar 18 guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah SD yang pensiun. Belum lagi di kecamatan-kecamatan lainnya. ‘’Sehingga bisa dipastikan, kebutuhan guru SD Loteng semakin banyak,’’ ujarnya.

Di satu sisi, jumlah guru yang pensiun belum mampu diimbangi dengan masuknya guru baru. Mengingat, pengangkatan guru baru sampai saat ini masih belum ada. Kalaupun ada tahun sebelumnya, tapi itu belum cukup untuk menutupi kekurangan guru yang terjadi.

Meski demikian, dengan segala keterbatasan tersebut pihaknya tetap berupaya maksimal bisa terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Loteng, walau secara perlahan. Alasannya, kondisi sumber daya guru yang dimiliki Loteng, masih sangat terbatas.

Belum lagi, Loteng juga masih harus dihadapkan dengan persoalan kekurangan fasilitas pendidikan lainnya.

Seperti ruang belajar dan fasilitas pendukung pendidikan lainya. “Tapi itu semua tidak sampai mengurangi komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi pendidikan Loteng,” ujarnya. (kir)

Sistem ’’Double Shift’’ di Sekolah Harus Dikaji Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah swasta meminta agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) melakukan kajian ulang atas sistem double shift di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram.

Pasalnya, selain proses belajar mengajar yang tidak efektif, pelaksanaan sistem double shift juga menciderai rasa keadilan bagi sekolah-sekolah yang kekurangan murid.

Wakil Kepala Bidang Humas SMA 3 Hang Tuah Mataram Abdul Majid berharap agar Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram yang baru arif menyikapi keinginan sejumlah sekolah agar mengevaluasi sistem double shift ini.

Menurutnya, dengan pelaksanaan sistem double shift, banyak sekolah jadi kekurangan murid. Tentu kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena da-

pat berpengaruh pada eksistensi sekolah-sekolah lain.

Tidak hanya itu, lebih jauh lagi, Majid juga meminta Dikpora mengevaluasi sistem Bina Lingkungan, karena pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Senada dengan itu, Kepala SMA 45 Mataram H. Adnan Jauhari berharap kebijakan Kadis Dikpora yang baru jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan kepala dinas lama.

Diakuinya, sistem BL dan double shift di sekolah-sekolah favorit telah mematikan sekolah swasta dan sekolah tidak favorit lainnya. Untuk itu, dengan tegas, Adnan meminta pada masa penerimaan peserta didik baru mendatang, Pemkot Mataram mengekluarkan kebijakan yang membuat sekolah-sekolah swasta merasa kecewa. (dys)

Samakan Visi Misi Kepemudaan

Dikpora Lotim akan Panggil Elemen Pemuda Selong (Suara NTB) – Dalam upaya menyamakan visi misi antara pihak pemerintah dalam hal ini bidang pemuda dan olah raga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Hasanudin, S.Pd, berencana memanggil seluruh elemen pemuda (organisasi pemuda) yang ada di Lotim.

Menurutnya, kegiatan pemuda harus dibarengi dengan kegiatan nyata yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. ‘’Or-

ganisasi kepemudaan ke depannya tidak hanya terkesan identik dengan sebatas teori maupun berorasi, melainkan pemuda itu harus bisa dan pandai berkreasi dan berinovasi,’’ ungkapnya di Kantor Dinas Dikpora Lotim, Jumat (13/3).

Hasanudin mengatakan selama ini kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan di Lotim sangat bagus. Akan tetapi, pihaknya tetap mengharapkan kegiatan dalam bentuk karya nyata dari organisasi-organisasi kepemudaan itu. Dalam hal ini, ujarnya, semua pihak harus bangga

dengan prestasi yang diukir pemuda, bukan bangga dengan halhal yang tidak bermanfaat.

Untuk itu, pihaknya tetap optimis untuk membangun pemuda melalui organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Lotim. Namun, itu semua tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah saja, tanpa adanya peran serta masyarakat terlebih orang tua dari pemuda itu sendiri. “Organisasi kepemudaan khususnya di Lotim banyak sekali, namun untuk membangun itu tidak bisa terlepas dari tiga faktor yakni pemerintah, masyarakat dan orang tua,” terangnya.

Namun, selama ini sebagian dari organisasi-organisasi kepemudaan di Lotim belum nampak kreativitasnya. “Walaupun ada, tapi hanya beberapa saja,” kritiknya. Dengan demikian , untuk lebih meningkatkan prestasi, kreativitas serta

membawa pemuda di Lotim lebih baik lagi. Pihaknya akan tetap melakukan pembinaan ke depannya terhadap pemuda yang tidak lain akan menjadi generasi penerus bangsa.

Hasanudin memuji salah satu kegiatan pemuda yang sudah masuk ke kancah nasional adalah kegiatan pemuda di Kecamatan Pringgasela. Dalam kegiatannya

itu, para pemuda mampu membawa produk kain tenun Pringgasela hingga masuk ke pasar internasional. ‘’Itu merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dan layak ditiru oleh para pemuda di seluruh Indonesia pada umumnya,’’ ujarnya.

Sementara, salah satu kegiatan pemuda yang sudah menarik para wisatawan adalah kerajinan gerabah di Penakak Kecamatan Masbagik. Untuk lebih meningkatkan kemajuan kerajinan itu, ia mengaku sudah mengkomunikasikannya dengan salah satu organisasi di Masbagik yakni Forum Masbagik Bersatu (Formabes).

Melalui organisasi itulah nanti akan dilakukan pembinaan terhadap pemuda untuk mempertahankan prestasi dan potensi yang dimiliki oleh pemuda di sana, terlebih meningkatkan kualitas dan daya jual dari gerabah itu sendiri. (yon)

Masjid Harus Dijadikan Pusat Pendidikan Mataram (Suara NTB) Keberadaan masjid selama ini masih memiliki fungsi yang sangat terbatas, yaitu hanya sebagai pusat ibadah semata. Padahal secara lebih luas, keberadaan tempat ibadah umat Islam ini dapat difungsikan sebagai pusat pengembangan pendidikan.

Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi NTB Dr. Ir. Mashur, MS, mengklaim, masih banyak masjid-masjid di NTB yang hanya difungsikan sebagai tempat ibadah semata. Dengan fungsi tersebut, Masyhur mengaku masjid pada hakikatnya telah kehilangan maknanya yang lebih luas lagi.

Bila dilihat dari sejarah keberadaan masjid di awal persebaran Islam, Mashur mengaku posisi masjid tidak hanya digunakan sebagai lokasi beribadah umat Islam, tapi dijadikan

sebagai tempat musyawarah kaum Muslim. Selain itu, tempat menyusun strategi politik saat perang, pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Atas posisi masjid yang multifungsi pada masa lampau itu, umat Islam menjadi jaya dan berkibar di dunia.

Ironi, kata Rektor Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) ini, NTB yang terkenal dengan pulau seribu masjid justru belum bisa memanfaatkan keberadaan masjid sebagai pusat pengembangan pendidikan. Padahal keberadaan serambi masjid di masing-masing masjid. Harusnya, fungsi kelembagaan pendidikan masjid bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan cara seperti itu, Mashur yakin keberadaan masjid tidak akan sepi dan menjadi makmur oleh umat

Islam. Tidak itu saja, Masyhur juga meyakini jika fungsi kelembagaan pendidikan di masjid berjalan baik, bisa berdampak terhadap kualitas generasi NTB ke depan.

“Kita punya serambi masjid, tapi itu yang tidak digunakan atau jarang dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar. Itulah yang ingin kita fungsikan ke depan sebagai upaya untuk memakmurkan masjid sesuai dengan AD/ART dewan masjid,” ujarnya.

Selain itu, guna memadukan langkah bersama dengan berbagai stakeholders, Sekretaris DMI NTB yang dilantik pada pertengahan Januari lalu ini mengaku akan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di NTB, termasuk bersinergi dengan pemerintah daerah. (dys)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Kontingen OSN Montong Gading pose bersama dengan Kepala Unit Dikpora Montong Gading Jumawal, Rabu (11/3) lalu.

Ajang OSN Tingkat Lotim

Kontingen Montong Gading Kejar Prestasi Gemilang Selong (Suara NTB) Masing-masing kecamatan di Lombok Timur (Lotim) sudah mempersiapkan kontingennya mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kabupaten dalam waktu dekat ini. Seperti telah dipersiapkan Unit Dikpora Montong Gading. Kontingen Montong Gading ini didaulat bisa mengejar prestasi gemilang dalam ajang adu kepiawaian dalam bidang olah raga antar siswa itu.

Kepala Unit Dikpora Montong Gading, Jumawal, SPd, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (13/3), mengatakan, seluruh kontingen Montong Gading diminta bisa berlaga dengan maksimal. “Harus berusaha maksimal untuk mendapatkan prestasi pemilang,” ucapnya memberikan semangat kepada para kontingen.

Ia menegaskan, sebelumnya pihaknya telah melakukan penjaringan dari kontingenkontingen terbaik asal Kecamatan Montong Gading. Bersama dengan seluruh kepala sekolah yang tergabung dalam K3S dan pelatih OSN Kecamatan Montong Gading, pihaknya terus bertekad menjalin mitra kerjasama dengan pihak terkait dalam melaku-

kan pembinaan para siswa peserta OSN. “Saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik selama ini, spesial kepada pelatih OSN,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk bisa menoreh prestasi yang gemilang diperlukan usaha keras dan maksimal. Segala sesuatu itu, katanya, akan dengan mudah diraih ketika sudah dikerjakan dengan usaha yang maksimal.

Semua orang pada prinsipnya bisa dan mampu mencapai sesuatu. Bahkan terhadap sesuatu yang sulit sekalipun.

“Tiada keberhasilan tanpa usaha keras dan pengorbanan,” ujarnya.

Ketidakmampuan meraih prestasi saat ini bukan berarti segalanya akan berakhir.

Masih ada kesempatan lain di masa mendatang yang menuntut bisa berusaha lebih maksimal dalam mewujudkannya.

Rabu (11/3) lalu, tuturnya sudah dilakukan pelepasan kontingen OSN Montong Gading ini. Kontingen diikuti semua pembina, pelatih dan kepala sekolah. “Kontingen yang dikirim sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 orang peserta OSN mata pelajaran Matematika dan dan tiga peserta mata pelajaran IPA,” ujarnya. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

Mataram (Suara NTB) Turnamen Futsal Tingkat Pelajar Gubernur NTB mempertemukan SMKN 2 Mataram dan SMAN 6 Mataram di babak final yang akan berlangsung di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (14/3) hari ini. Kedua tim ini sukses memenangkan pertandingan babak semifinal, Jumat (13/3) kemarin.

Dalam pertandingan kemarin tim SMKN 2 Mataram berhasil menundukan tim SMKN 3 Mataram dengan skor 3-2, sementara tim SMAN 6 Mataram mengalahkan tim SMAN 5 Mataram 1-0.

Dalam pengamatan Suara NTB, pertemuan SMKN 2 Mataram dengan SMKN 3 Mataram di luar perkiraan.

SMKN 3 Mataram yang sebelumnya tidak diunggulkan tampil dominan di babak pertama. Atas aksi brilian pemainnya, Maman Saputra tim SMKN 3 Mataram yang dimanajeri oleh Ahmad Rosidi itu berhasil menyarangkan gol lebih awal di menit keenam babak pertama.

Meski kebobolan lebih awal, namun juara bertahan SMKN 2 Mataram tidak patah semangat. Lewat pemain bernomor punggung 2, Sahrul tim asuhan Fathul Mubin itu berhasil menyamakan kedudukan di menit ke 10, dan skor imbang 1-1 hingga pertandingan babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua tim SMKN 2 Mataram yang diperkuat Dede Rahmadi, Sahrul, Arwin merubah pola permainan menggunakan power play. Usaha anak-anak SMKN 2 Mataram pun berhasil, setelah pemain SMKN 2 Mataram, Dede Rahmadi mencetak gol di menit ke 24 dan skor 2-1 untuk SMKN 2 Mataram. Kebobolan, tim SMKN 3 juga merubah pola permainan dengan menggunakan strategi power play. Hasilnya SMKN 2 Mataram berhasil menyamakan kedudukan 2-2 lewat gol yang dibuat oleh M. Marwan di menit ke 29. Skor imbang 2-2 pun berakhir hingga babak kedua berakhir.

Akibat skor imbang, wasit yang memimpin pertandingan pun menambah waktu 2x3 menit. Di babak tambahan tim SMKN 2 Mataram menambah gol ketiganya. Gol ketiga SMKN 2 Mataram dicetak oleh Dede di menit ke-31 atau dua menit babak pertambahan waktu berjalan. Hingga pertandingan berakhir skor 3-2 tidak berubah dan tim SMKN 2 Mataram pun melaju ke babak final.

Sementara di pertandingan lain tim SMAN 6 Mataram berhasil mengalahkan tim SMAN 5 Mataram dengan kemenangan tipis 1-0. Gol semata wayang tim SMA N 6 Mataram dicetak Parlan di menit ke-32 pertambahan waktu. Atas kemenangan itu kedua tim yakni SMKN 2 Mataram dan SMAN 6 Mataram akan bertemu di final memperebutkan juara pertama. Sementara tim SMAN 6 Mataram vs SMKN 3 akan memperebutkan juara bertiga dalam turnamen yang memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar Rp 25 juta itu. (fan)

Aktivitas Pelatda Sentralisasi Terhenti Sementara Mataram (Suara NTB) Ketegangan atlet dan pemuda Turide Mataram memang sudah berakhir. Namun peristiwa itu berimbas pada kegiatan Pelatda Sentralisasi Tambora 2015. Aktifitas latihan 38 atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (13/3) kemarin terhenti. Sementara itu pihak Pertina NTB meminta pihak KONI NTB bertanggungjawab atas kejadian yang menyebabkan atlet tinju NTB, Hari Budianto luka.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa, Kamis (12/ 3) lalu terjadi ketegangan antara atlet dan pemuda Turide Mataram. Peristiwa yang terjadi di tempat pemusatan latihan atlet Pelatda NTB itu mengakibatkan atlet tinju dan salah satu pemuda kampung itu terluka.

Ketegangan yang terjadi pukul 17.30 wita hingga 18.30 wita itu sudah berakhir, setelah kedua pihak menempuh jalan damai. Perdamaian kedua pihak itu dibuat di atas kertas yang disaksikan Kepala Lingkungan Turide Timur, H. Muzakkir A. Gafar, Tokoh Masyarakat Lingkungan Turide Timur, Sunaryo dan Pengurus KONI NTB, Dachlan A. Bandu. Serta diketahui oleh Babinkamtibmas Turide, Polsek Cakranegara, Edward Edy Winartha.

“Kedua pihak sudah buat surat pernyataan perdamaian, dan kami harap masalah ini tidak terulang lagi dan tidak lagi berlanjut,” ucap Dachlan A. Bandu yang menjadi saksi dalam surat pernyataan perdamaian itu.

Meski ketegangan itu telah berakhir, namun peristiwa tersebut berimbas pada kegiatan Pelatda Sentralisasi. Aktifitas latihan atlet Pelatda di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (13/3 kemarin dihentikan sementara.

“Latihan akan kembali kita dilanjutkan setelah pihak KONI NTB memberikan menjamin keamanan kepada atlet dan pelatih yang mengikuti latihan,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono seraya menambahkan bahwa pemberhentian latihan itu atas keputusan pelatih Pelatda Sentralisasi.

Sementara itu Sekum Pengprov Pertina NTB, Haryoto Az mengaku prihatin dengan peristiwa yang menimpa atlet tinju NTB itu. Dia meminta pihak KONI NTB untuk bertanggungungjawab terkait kejadian itu. Pasalnya atlet tinju NTB, Hary Budianto menjadi korban atas insiden itu. “Saya tidak menyalahkan warga, namun kita minta KONI bertanggungjawab atas kejadian ini, karena atlet kami cidera,” ucapnya.

Haryoto menilai, pihak KONI NTB tidak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap keselamatan atlet yang mengikuti Pelatda sentralisasi. Oleh karena itu dia meminta KONI NTB untuk melengkapi kegiatan Pelatda dengan fasilitas kemanan yang ketat sehingga kejadian itu tidak terulang lagi.

Sementara itu informasi yang diterima Suara NTB dari pengurus KONI NTB, pihaknya sudah membuat struktur panitia di Pelatda Sentralisasi. Dalam struktur kepanitiaan itu sudah ada bidang keamanan. Namun demikian ketegangan itu tidak bisa dihindari. Pasalnya peristiwa itu lepas dari pengamatan pihak keamanan Panitia Pelatda. Pasalnya saat itu atlet sedang menjalani pemusatan latihan dan peristiwa terjadi begitu cepat dan singkat. (fan)

Manchester United vs Tottenham Hotspur

Berebut Tiket Terakhir

Manchester Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford, hari Minggu (15/3), dalam salah satu laga paling bergengsi di Barclays Premier League. Laga dua seteru ini akan menentukan persaingan untuk posisi empat besar yang merupakan tiket terakhir ke Liga Champions musim depan.

(Suara NTB/ist)

SMKN 2 dan SMAN 5 Mataram Bentrok di Final

Harry Kane

Wayne Rooney

Dilihat dari head to head kedua tim, Manchester United memang telah menjadi kekuatan dominan dalam pertemuan dengan Tottenham selama era Barclays Premier League. Setan Merah memenangkan 29 dari 45 laga melawan Tottenham, dan 17 dari 22 laga dimenangkan di Old Trafford.

Namun, Setan Merah saat ini bukanlah tim superior seperti di era keemasannya dulu. Mereka belum mencetak kemenangan dalam lima kesempatan terakhir melawan Spurs. Dalam laga yang sama musim lalu, di bawah asuhan Tim Sherwood, Spurs berhasil mencetak kemenangan 2-1 lewat gol Emmanuel Adebayor dan Christian Eriksen. Sementara tiga pertandingan terakhir di White Hart

Lane berakhir dengan hasil seri.

Dengan sepuluh pertandingan tersisa di musim, MU bertengger di posisi ketiga dengan torehan 53 poin, sementara Spurs di posisi kelima dengan 50 poin. Melihat selisih poin yang hanya terpaut tiga angka, pertempuran untuk memperoleh tempat di peringkat empat besar tentu akan semakin memanas di laga ini.

Tim Louis van Gaal akan bertekad untuk melindungi posisi mereka menjelang kunjungan tim London utara itu. Kemenangan atas Spurs juga akan menjadi awal yang cantik sebelum memulai rangkaian pertandingan berat, seperti perjalanan ke pimpinan klasemen Chelsea dan Liverpool, dan juga laga derby melawan juara bertahan Manchester City menjelang akhir bulan April.

Laga Manchester United melawan Spurs ini akan disiarkan langsung di TV pada hari Minggu 15 Maret, pukul 23:00 WIB. Pemain Muda Tottenham Hotspur memberikan kepercayaan lebih kepada pemain muda mereka musim ini, seperti yang ditunjukan oleh tim inti utama muda mereka, saat pertandingan Barclays Premier

League Sabtu lalu di kandang Queens Park Rangers.

Saat pertemuan di Loftus Road, pelatih kepala Mauricio Pochettino memilih skuad dengan usia rata-rata usia 23 tahun dan 290 hari, yang termuda di liga utama musim ini.

Striker Harry Kane, pada usia 21 tahun, mungkin menjadi perwujudan paling kuat dari filosofi Pochettino, dan dua golnya membuatnya meraih total gol di liga ke 16 musim ini, memastikan Spurs untuk menaklukan tetangga London mereka dengan skor 2-1.

Pochettino, yang berulang tahun ke-43 pekan lalu, merupakan salah satu generasi baru dari manajer yang mencoba peruntungannya di BPL, dan filosofi mudanya tercermin dalam seleksi timnya sendiri.

Pada musim 2014/15, Spurs telah menurunkan empat dari lima pemain starter termuda.

Selain pertandingan melawan QPR, Pochettino telah menempatkan skuad dengan usia ratarata kurang dari 25 tahun melawan Swansea City, Arsenal dan Liverpool pada bulan lalu.

Satu-satunya klub lain yang berada di lima besar adalah Liverpool, dengan tim utama mereka yang berusia rata-rata 23 tahun dan 345 hari dalam kemenangan 2-0 di kandang Southampton pada tanggal 22 Februari. (ant/bali post)

Roma Tahan Imbang Liga Pendidikan Indonesia SMAN 3 Selong dan SMPN 3 Fiorentina Jakarta (Suara NTB) Roma berhasil memetik hasil imbang 1-1 di kandang Fiorentina pada babak 16 besar Liga Eropa di Stadion Artemio Franchi, Jumat dini hari.

Josip Ilicic membuka keunggulan 1-0 Fiorentina setelah menerima bola sodoran Mohamed Salah di menit 17.

Menit 24 Fiorentina memiliki peluang dari tembakan Basanta memanfaatkan umpan Mohamad Salah namun tendangannya tidak akurat.

Roma memiliki sejumlah peluang emas namun gagal dimaksimalkan. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Di menit 60, penjaga gawang Fiorentina menjatuhkan Juan Manuel Iturbe di kotak terlarang sehingga berbuah tendangan penalti. Namun Adem Ljajic yang dipercaya menjadi eksekutor penalti gagal mencetak gol karena arah bolanya melebar.

Roma sukses memaksakan skor 1-1 imbang melalui sundulan Keita yang meneruskan sepak pojok Florenzi di menit 77. Setelah gol tersebut Roma tampil lebih percaya diri. Klub berlambang serigala itu nyaris mencetak gol melalui skema serangan balik yang dilakukan Iturbe namun tendangannya melenceng. Hingga akhir laga kedudukan 1-1 tidak berubah.

Lukaku Menangkan Everton Sementara itu, Everton menang tipis 2-1 atas Dinamo Kiev pada 16 besar Liga Eropa di Stadion Goodison Park, Jumat dini hari.

Tuan rumah Everton tertinggal di menit 14 setelah Andriy Yarmolenko menyodorkan bola yang dimanfaatkan Oleg Gusev menjadi gol. Everton mencetak gol balasan di menit 40 setelah umpan Romelu Lukaku sukses dikonversi menjadi gol oleh Naismith. Skor seri 11 bertahan hingga akhir babak pertama.

Pada awal babak kedua Romelu Lukaku hampir mencetak gol meneruskan sepak pojok Mirallas. Namun sudulan pemain timnas Belgia itu berhasil diamankan Shovkovskiy.

Shovkovskiy kembali menyelamatkan gawang Dinamo dari tendangan Kone di menit 66.

Namun usaha keras Dinamo untuk bertahan dari gempuran Everton gagal di menit 81 setelah Danilo Silva melakukan pelanggaran di kotak penalti. Lukaku yang menjadi eksekutor berhasil menuntaskannya menjadi gol keunggulan 2-1 Everton. Skor 2-1 kemenangan wakil Inggris tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit laga usai. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SELAMATKAN GAWANG - Kiper Fiorentina, Neto menjatuhkan diri untuk menyelamatkan gawangnya dari penalti yang dilepaskan Adem Ljajic.

Pringgabaya Wakili Lotim

Selong (Suara NTB) – Setelah sekitar satu bulan menyelenggarakan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Kabupaten Lotim, lahirlah para juara dari sekolah-sekolah peserta LPI tingkat Kabupaten Lotim.

Pertandingan yang dilakukan antar pelajar di Lotim yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan itu berjalan lancar hingga babak final pada Sabtu lalu.

Dalam seleksi LPI tingkat kabupaten itu, juara I untuk tingkat SMA sederajat diraih SMAN 3 Selong setelah mengalahkan SMAN 1 Terara melalui adu penalti.

Sementara di tingkat SMP sederajat, juara I berhasil dikantongi oleh SMPN 3 Pringgabaya setelah menaklukkan SMPN 1 Terara dengan skor 2-0.

“Secara otomatis, SMAN 3 Selong dan SMPN 3 Pring-

gabaya akan mewakili Lotim untuk berlaga di LPI tingkat Provinsi NTB mendatang,” terang Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga (Kabid Pora) Pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanudin,S.Pd, Jumat (13/3).

Dijelaskannya, seleksi terhadap atlet-atlet sepakbola antar pelajar itu dikatakannya lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya.

Supaya, atlet-atlet khususnya di bidang sepak bola mampu berlaga dengan baik dan Lotim bisa mengantongi juara I di tingkat povinsi itu.

Ia menyebutkan, untuk penyeleksian di tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Lapangan Gor Selaparang Selong dan Lapangan Nasional Selong itu diikuti 30 sekolah dari 30 kecamatan untuk tingkat SMA sederajat dan 24 Sekolah untuk tingkat SMP sederajat.

“Seleksi tingkat kabupaten, satu kecamatan mengirim satu klub,” katanya.

Dengan demikian, untuk lebih memantapkan persiapan sekolah-sekolah yang berhasil mewakili Lotim, (SMAN 3 Selong dan SMPN 3 Pringgabaya,red) untuk berlaga di tingkat provinsi, Dikpora Lotim akan terus melakukan pembinaan terhadap kedua klub itu.

Dimana, pembinaan yang akan dilakukan seperti pembinaan, teknik, fisik, dan mental dengan harapan dalam ajang LPI tingkat Provinsi NTB itu, Lotim bisa mengantongi juara I dan bisa menembus ajang LPI di tingkat nasional.

“Kita akan tetap lakukan pembinaan, terutama pembinaan teknik, fisik dan mentalnya. Karena, ketiga faktor itu tidak bisa terlepas,” imbuhnya. (yon)

SUARA NTB

Sabtu, 14 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 14 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

Harga Beras Masih Mahal KELOMPOK massa yang merupakan gabungan dari petani dan pengusaha gabah, Kamis (12/3) lalu mengeglar aksi demontrasi ke Kantor Perum Bulog Wilayah NTB di Jalan Langko Mataram. Mereka menuntut Bulog bertanggung jawab atas banyak hal. Salah satunya melakukan stabilisasi harga beras yang dinilai termahal di Asia saat ini.

Saat ini harga beras di tingkat pengecer (pasar tradisional) masih tinggi. Berkisar antara Rp 11 ribu sampai Rp 12 ribu per Kg. Harga beras ini juga harga termahal yang pernah terjadi di NTB. Bagi masyarakat awam, mahalnya harga beras di NTB dinilai tak masuk akal. Bagaimana bisa, daerah lumbung pangan nasional dan pensuplai beras untuk daerah lain karena produksinya surplus, harga berasnya mahal? Mereka (masyarakat) mengetahui jika barang mahal (termasuk beras), biasanya stok kurang atau barang tidak ada. Tapi produksi padi melimpah dan stok sangat berkecukupan.

Beras kok bisa sangat mahal?

Menyikapi kondisi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Ada solusi yang telah dilakukan yaitu dengan menggelar Operasi Pasar (OP). Langkah ini digelar serentak di beberapa tempat dengan tujuan menekan harga beras. Hasilnya? Ternyata gagal. Dikatakan gagal, karena buktinya OP kurang diminati masyarakat. Konon kualitas beras yang dijual Bulog melalui OP kurang bagus. Bahkan ada masyarakat yang ekstrim mengatakan, mereka tak membeli beras OP karena kualitasnya tak layak konsumsi.

Gagalnya OP Bulog terlihat selain tak lakunya beras yang jual juga dari harga beras yang belum bisa ditekan sampai saat ini. Harga beras sampai saat ini masih mahal.

Masyarakat menilai Bulog telah gagal dalam melakukan stabilisasi harga beras.

Persoalan mahalnya harga beras jangan dianggap persoalan biasa. Bagi masyarakat menengah ke atas atau pejabat, mahalnya harga beras tentu bukan persoalan. Tapi bagi mereka kebanyakan masyarakat NTB, tentu ini persoalan besar. Karena kebutuhan yang paling dasar masyarakat (pangan) sangat mahal. Sehingga tidak salah jika kemudian mereka terpaksa ‘’berteriak’’ melalui aksi demonstrasi seperti yang dilakukan Kamis lalu.

Demo karena harga beras mahal, sebelumnya belum pernah terjadi di daerah ini. Jadi dengan aksi yang berlangsung kemarin, menandakan bahwa mahalnya harga beras sudah sangat membebani masyarakat. Memang yang menggelar aksi demo tidak banyak. Tapi aksi sebagain kecil masyarakat itu, mewakili keluhan sebagian besar masyarakat NTB. Mereka menggelar aksi protes terkait dengan mahalnya harga beras dengan harapan pemerintah bisa lebih serius menyikapi persoalan melambungnya harga beras ini. Masyarakat berharap, tentu pemerintah bersikap lebih riil untuk mencari solusi terkait mahalnya harga beras.

Karena solusi seperti menggelar OP seperti yang telah berlangsung belakangan ini dinilai gagal. (*)

Halaman Halaman 14 14

Angkutan Kota dan Harapan pada Transportasi Publik EBAGAI sebuah kota yang hendak terus berjalan maju, bahkan memiliki rencana sebagai sebuah kota Metro, sistem transportasi publik di Kota Mataram haruslah memadai dan nyaman secara bersamaan.

Seperti kita ketahui bersama, angkutan kota (angkot) bisa dikatakan satu-satunya ujung tombak sistem transportasi publik di Kota Mataram. Angkutan yang mencolok berwarna kuning itu menjadi penghubung dan pengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam kota. Sayangnya, beberapa tahun terakhir minat masyarakat untuk menggunakan angkot menurun drastis.

Sebagai pengguna angkot sejak belasan tahun yang lalu, saya merasakan dengan sangat jelas penurunan pengguna angkot. Secara kasat mata jika kita membandingkan dari tahun ke tahun, pengguna angkot mulai menipis. Banyak sekali angkot yang tak terisi penuh, bahkan kosong melompong mulai dari Sweta hingga ke Ampenan atau sebaliknya. Pengguna angkot tak seriuh dan seramai di tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an.

Saat di masa ramai penumpang, jika di pagi hari saat jam berangkat kantor atau berangkat sekolah atau jam pulang sekolah, kita akan mudah melihat angkot dipenuhi oleh para penumpang, baik pelajar ataupun masyarakat umum. Bahkan di saat itu tak jarang kita akan berjumpa dengan angkot yang memaksa untuk membuka tutup belakang mobil angkot itu agar mampu menampung penumpang. Sedangkan sekarang, ada yang menumpang saja sudah sangat beruntung bagi sang sopir.

Penurunan pengguna angkot bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kenaikan jumlah kelas menengah di negeri ini bisa menjadi salah satu penyebabnya. Masyarakat kini lebih memilih membeli sepeda motor dengan kredit yang mudah ketimbang harus berpeluh menumpang angkot sepanjang hari. Selain itu, angkot yang identik dengan kelambanan dan kebiasaan ngetem untuk mencari penumpang sudah melekat kuat di benak sebagian masyarakat kota.

Oleh:

Atanasius Rony Fernandez

(Pegiat Sastra, Koordinator Litbang Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa (UKPKM) MEDIA Unram) Itu adalah beberapa penyebabnya. Jika kita ingin mengurai penyebab lainnya, bisa saja terus digali dengan berbagai kemungkinan. Namun, saya lebih tertarik pada sistem transportasi publik di Kota Mataram ini. Kota Mataram bisa dikatakan tidak memiliki sistem transportasi publik yang memadai. Angkot tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Mataram. Trayek angkot yang hanya sebatas pada jalur Sweta, Cakranegara, Ampenan dan sebaliknya, tidak bisa mengakomodir keinginan masyarakat untuk berpergian ke semua wilayah kota. Sebagai contoh, jika kita hendak menuju wilayah Abian Tubuh, Cakra Selatan, kita harus turun di perempatan pos polisi Cakranegara dan harus menggunakan angkutan lainnya yang dikelola pribadi atau angkutan tradisional untuk bisa mencapai tempat tujuan.

Banyaknya wilayah yang tidak dapat dijangkau angkot menjadi salah satu penyebab kuat yang membuat banyak masyarakat mulai meninggalkan angkot. Pemerintah kota sedikit mengabaikan masalah ini. Memang di negeri ini sistem transportasi publik tidak menjadi perhatian khusus beberapa kepala daerah, seperti yang ditulis harian Kompas (3/3/2015), mengutip ahli transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, saat ini baru ada 10 daerah dari total sekitar 550 kabupaten/kota di Indonesia yang kepala daerahnya peduli terhadap pengembangan transportasi publik.

Masyarakat yang bertempat tinggal atau yang sering berpergian ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau angkot tentu akan memilih alternatif lain transportasi mereka.

Salah satunya adalah penggunaan kendaraan pribadi. Mungkin di saat ini kita merasakan tak akan ada kemacetan atau tidak ada masalah berarti dengan transportasi di Kota Mataram. Tapi nanti jika berbagai pembangunan terus menerus tumbuh dan berkembang yang diikuti oleh kepadatan penduduk kota,

maka jumlah kendaraan pribadi bisa saja akan meningkat pesat.

Dan, kita akan dihantui oleh kemacetan yang menghadang saban hari seperti halnya kota-kota besar lainnya di negeri ini.

Sistem Transportasi Adanya bantuan bus oleh pemerintah pusat seperti yang diberitakan di berita berjudul Organda Pertanyakan Pengelolaan Bus Operasional di Harian Suara NTB, Jumat (6/3) lalu menjadi semacam angin segar bagi perkembangan transportasi publik di Kota Mataram. Hanya saja, pemerintah kota harus benar-benar merencanakan dengan baik penempatan bus itu.

Sebagai sebuah sistem, transportasi publik harus bisa mendukung perkembangan kota ini. Sistem transportasi publik menjadi penghubung yang berkelindan di wilayah-wilayah vital setiap sudut Kota Mataram. Pemerintah harus merencanakan penempatan berbagai alat transpotasi yang disesuaikan dengan pembangunan dan penataan kota di masa yang akan datang. Sehingga pemilihan moda transportasi yang tepat untuk setiap wilayah dapat sesuai dengan tata kota dan tempat tujuan. Ini juga untuk menghindari perebutan trayek antar moda transportasi.

Setiap dinas terkait harus berkomunikasi dengan baik dalam perencanaan penataan sistem transportasi. Agar bisa menjadi sebuah sistem yang memadai untuk mengakomodir kebutuhan transportasi publik masyarakat kota Mataram di masa yang akan datang.

Selain itu, perawatan bagi berbagai moda transportasi harus senantiasa diperhatikan.

Masyarakat harus bisa terjamin dengan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan transportasi publik. Untuk menjamin hal ini, wewenang dapat diberikan kepada berbagai organisasi yang memayungi berbagai jenis angkutan. Ini menjadi hal yang patut juga diperhatikan agar minat masyarakat untuk berpergian menggunakan transpor-

tasi publik dapat terus terjaga.

Berbagai perencanaan yang baik harus dilakukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan segala dampak yang timbul. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh pemerintah Kota Mataram agar mampu menciptakan sebuah sistem transportasi publik yang memadai dan nyaman bagi masyarakat. Sehingga nantinya perpindahan orang dan barang dari satu wilayah ke wilayah tertentu di dalam Kota Mataram dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Ini menjadi penting, karena kita tentu tak ingin dengan perencanaan yang asal-asalan malah akan menimbulkan masalah di masa depan. Tentu kita tidak berharap saat Kota Mataram berkembang pesat menjadi sebuah kota metro nantinya, kita akan menjumpai berbagai pemberitaan yang menyebutkan kemacetan di jam-jam sibuk terjadi di Kota Mataram. Maka, sistem transportasi publik yang memadai dan nyaman haruslah terealisasikan.

PLN targetkan 70 persen penduduk NTB nikmati listrik Persoalan pemadaman saja belum tuntas

*** Perajin tahu tempe was-was, harga kedelai impor terus naik Perajin terancam gulung tikar

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Maret 2015

Harga Kedelai Impor Terus Naik Dari Hal. 1 Kedelai Bulog sebenarnya sangat diharapkan. Namun sayangnya perusahaan milik pemerintah itu menururutnya tidak dalam posisi memberi kemudahan bagi para perajin.

Bahkan harga jual kedelai yang ditawarkan terkadang lebih tinggi dibanding harga pasaran. Alhasil, kedelai-kedelai Bulog pun dimentahkan.

“Bagaimana kita mau beli kedelai Bulog, kok harganya lebih mahal di banding kedelai di pasaran. Bukannya memberi dengan harga lebih rendah,” sambung H. Hasbah.

Kedelai lokal saat ini belum begitu bisa diharapkan, mungkin saja belum banyak yang panen di Pulau Lombok dan Sumbawa. Tentu harapan satu-satunya adalah kedelai yang didatangkan dari luar negeri oleh pengusaha-pengusaha.

Tingginya harga bahan baku utama ini yang membuat kesulitan para perajin lantaran tidak lantas harga tahu tempe bisa dinaikkan.

“Daripada rugi sama seka-

li, perajin mungkin mengakalinya dengan mengurangi volume bahan baku yang digunakan. Bisa saja dibuat tahu tempenya yang agak tipis,” tambahnya.

Jika sebelumnya perajin masih bisa menyisihkan margin, walaupun kecil.

Tapi dengan kenaikan harga bahan baku kedelai impor ini, dipastikannya hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan harian para perajin tahu tempe di Kekalik. ‘’Sebelumnya mungkin bisa nabung untuk anakanaknya, sekarang hanya sekadar makan mereka terpenuhi,’’ ungkap H. Hasbah.

Selain kenaikan harga bahan baku kedelai, termasuk diantaranya yang memberatkan adalah besarnya biaya tarif listrik.

Sebab untuk proses penggilingan kedelai dibutuhkan mesin khusus. Belum lagi listriknya untuk kebutuhan menyedot air sumur yang digunakan untuk semua proses pembuatan tahu tempe. (bul)

Ratusan Hektar Sawah di Mataram Terancam Gagal Panen Dari Hal. 1 “Sejauh ini, sekitar 130 hektar sawah di Lingkar Selatan masih terendam air, akan tetapi belum ada permintaan dari petani untuk bantuan penyedotan air di sawah mereka,” katanya.

Ia mengatakan bila gagal panen terjadi maka dapat mempengaruhi target produksi padi di Kota Mataram tahun 2015 ini sebesar 28.300 ton.

Menurut dia, banjir yang terjadi di kawasan Selatan Kota Mataram, yakni di Batu Ringgit dan Mapak disebabkan karena kondisi drainase yang sempit, sehingga tidak dapat menampung volume air besar ketika curah hujan tinggi. Apalagi kawasan tersebut merupakan wilayah hilir.

“Bahkan, ketika banjir terjadi, para petani telah membongkar sejumlah titik-titik yang menutup saluran seperti

di depan Asrama Haji agar air bisa lebih lancar,” katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum agar ke depan dapat melakukan desain pembangunan saluran irigasi yang lebih lebar sehingga dapat menampung volume air secara maksimal.

Selain itu, Mutawalli meminta agar masyarakat yang membuat jalan atau membangun tidak mengambil atau memotong saluran irigasi. ‘’Kalaupun terpaksa saat membuat jalan melintasi saluran, saluran harus dialihkan sehingga saluran tetap ada berfungsi,’’ katanya.

Sedangkan kondisi lahan persawahan di beberapa bagian di Kota Mataram, masih relatif aman. (ant/Bali Post)

Baliho Zaini-ARB Masih Tegak di Sriwijaya Dari Hal. 1 Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, juga menepis informasi bahwa pengelolaan Sekretariat Golkar NTB di Jalan Sriwijaya akan diserahterimakan ke kubu Agung Laksono. “Ndak ada. Pak Amin (Sekretaris DPD Golkar NTB) bilang nggak ada,” ujarnya.

Lagipula, ujar Isvie, saat ini keputusan terkait kepengurusan DPP Golkar yang diakui masih berproses menyusul gugatan yang dilayangkan oleh kubu Aburizal Bakrie. “Ini masih berproses.

ARB kan masih berproses hukum, melakukan upaya-upaya kan. Kan belum selesai,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB ini. (aan)

Sanksi Tak Dipromosikan Dari Hal. 1 ‘’Pada semester II nanti, sudah mulai berlaku kebijakan tidak boleh lagi promosi bagi pejabat yang belum mengisi LHKPN. Supaya yang belum mengisi itu, jangan enak saja dapat promosi jabatan,’’ kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (13/3) siang kemarin.

Ia menyebutkan, jumlah pejabat atau pegawai lingkup Pemprov NTB yang wajib melaporkan LHKPN ke KPK sebanyak 1.510 orang. Jumlah itu di luar, anggota DPRD NTB sebanyak 65 orang yang juga wajib menyerahkan LHKPN. Bagi pegawai atau anggota DPRD yang kesulitan dalam mengisi form LHKPN itu, kata Suruji pihak sekretariat bisa memfasilitasi atau membantu dalam pengisian.

“Dari Sekretariat Tim bisa membantu. Namun 60 persen pejabat Pemprov sudah

mengumpulkan LHKPN. Sementara 40 persen belum melaporkan dari jumlah 1.510 pejabat yang wajib,”imbuhnya.

Ia mengungkapkan, seharusnya penyerahan LHKPN itu selesai pada Desember 2014. Untuk itu, saat ini pihaknya terus memacunya dalam tiga bulan ke depan. ‘’Karena kita dari sekretariat akan mengusulkan kepada ketua tim. Agar ketua tim mengusulkan kepada pimpinan,’’ terangnya.

Ia menyebutkan, hampir semua pejabat eselon II Pemprov NTB telah mengisi dan melaporkan LHKPNnya. Menurutnya, banyak pejabat eselon III, IV dan pengelola keuangan yang belum mengisi atau menyerahkan LHKPN tersebut.

“Jadi semua eselon ada yang belum. Kalau eselon II hampir semuanya, karena ada yang sudah lama (jadi pejabat),”pungkasnya. (nas)

Kecam Remisi Koruptor Dari Hal. 1 Disebutnya ngawur karena pemberian remisi untuk koruptor sama dengan melukai perasaan dan rasa keadilan masyarakat. “Pernyataan pemberian remisi itu ngawur.

Kok bisa menteri ngasi remisi ke koruptor,” kata Haris Azhar kepada wartawan di Sekretariat Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Jumat (13/3).

Bagi dia, kejahatan yang dilakukan koruptor sama dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena perbuatan koruptor dalam pandangannya, merebut hak masyarakat yang seharusnya menerima alokasi anggaran negara dan daerah itu. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, infarstruktur dan kesehatan.

Semua alokasi anggaran ini menjadi hak masyarakat. Sehingga ketika dananya dikorup, otomatis tidak sampai ke masyarakat. Disinilah menu-

rut dia tidak hanya pelanggaran pidana, tapi juga terjadi pelanggaran HAM. Jadi sangat tidak adil, ketika pelanggaran HAM diganjar dengan hukuman yang sudah ringan, kemudian diberikan remisi. ‘’Jika uang untuk rakyat itu diambil. Berarti kan jatah dan hak masyarakat menurun. Disinilah pelanggaran hak itu terjadi,’’ tegasnya.

Dia berharap kepada pemerintah Jokowi, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk lebih berpikir serius dan mempertimbangkan rencana pemberian remisi koruptor tersebut. Di pemerintahan sebelumnya, justru lebih bijak dengan pengetatan pemberian remisi. Setidaknya ,menurut Haris, pengetatan ini bisa diterapkan di pemerintahan sekarang. ‘’Mestinya negara memberikan pengetatan hukum, bukan malah memberikan remisi,’’ kritiknya. (ars)

Halaman 15

UMM Wisuda 51 Mahasiswa Lulusan ”Cumlaude” Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) mewisuda ratusan mahasiswa di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (14/3) hari ini. Wisuda periode ke dua tahun akademik 2014-2015 diikuti 630 mahasiswa dari berbagai program studi. Yang membanggakan, wisuda kali ini meluluskan 51 mahasiswa dengan predikat cumlaude.

Sementara, mahasiswa yang mengisi kategori memuskan mencapai 567 orang. Angkat itu membuat output lulusan UMM melejit tinggi.

Apalagi, mahasiswa yang meraih predikat memuaskan hanya 12 orang.

“Output lulusan meningkat dibanding wisuda sebelumnya. Termasuk mahasiswa yang lulus dengan cumlaude,” kata Rektor UMM Mustamin H Idris dalam keterangan persnya, Jumat (13/3) kemarin.

Ia menjelaskan, UMM kembali mewisuda untuk periode ke II tahun akademik 20142015. Karena, tiap tahun akademik, UMM menggelar dua kali wisuda. Pada periode per-

tama, UMM mewisuda 580 orang. Sedangkan, periode jumlahnya meningkat dengan jumlah 630 orang. “Untuk satu tahun akademik kami mewisuda 1.210 orang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mustamin mengatakan, guna menyosong globalisasi di bidang pendidikan dan MEA 215, UMM telah mempersiapkan diri dengan menelurkan beberapa program prioritas. Yakni, penguataan kelembagaan internal, pengembangan SDM, penguatan lembaga penjamin mutu dan penerapan kurikulum yang berorientasi KKNI maupun ekstranal, serta membangun kerjasama dengan pihak terkait, baik lokal, regional, nasional, dan internasional.

“Pengembangan SDM dosen, kami ada 37 orang yang lanjut S3. Kita berharap 2018, lebih dari 70 persen dosen sudah, sedang, dan selesai S3. Setelah dosen kembali dari S3, pihaknya akan buka pascasarjana IPS dan pascasarjana Fisip Kebijakan Publik,” bebernya.

Selain itu, Mustamin membeberkan pula agenda peningkatan kualitas nilai

akreditasi prodi dan institusi.

Ia menjelaskan, UMM memiliki 21 program studi, tujuh prodi sudah mengantongi akreditasi B. Sementara, 13 prodi lainnya sedang dalam proses reakreditasi menuju B. “Kami target akhir 2015 20 prodi dan satu intitusi sudah akreditasi B,” harapnya.

Untuk sarana, tambah Mustamin, tahun ini kebutuhan ruang kelas sudah terpenuhi. Itu seiring dibangunnya gedung berlantai enam. Gedung itu sendiri akan diresmikan langsung Din Syamsudin tanggal 17 April 2015.

“Secara bertahap kami melengkapi sarana dan prasarana lain. Misalkan media pembalajaran seperti LCD, AC, melengkapi laboratorium, dan perpustakan yang representatif,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Panitia Dr H Imam Purwadi menambahkan, ada tujuh fakultas yang mengikuti wisuda periode ke II tahun akademik 2014-2015. Yakni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi (Fisip), Fakultas Tehnik, Faperta, Fakum, FIK, FAI, dan FKIP.

(Suara NTB/ars)

Rektor UMM Mustamin H. Idris (kiri) didampingi Wakil Ketua Panitia Wisuda Imam Purwadi.

“Jumlah keseluruhan yang diwisuda 630 orang,” katanya.

Lebih rinci dia menjelaskan, dari Fisip jumlah mahasiswa yang diwisuda sebanyak 97 orang, Fakultas Tekhnik 20 orang, Faperta 10 orang, FIK 30 orang, Fakum 23 orang, FAI 8 orang, FKIP 442 orang.

“Yang cumlaude 51 orang, sangat memuaskan 567, dan

memuaskan Cuma 12 orang,” sebutnya.

Ia menambahkan, kali ini jumlah wisudawan dari segi kualifikasi akademiknya naik. Ini mengindikasikan proses perkuliahan di UMM sudah sangat profesional. ‘’Mahasiswa yang cumlaude meningkat dari tahun ke tahun,’’ pungkasnya. (ars)

Jelang Nyepi, Umat Hindu Gelar Upacara ’’Melasti’’ (Suara NTB/cem)

LOKASI PENGERUKAN - Lokasi pengerukan pasir yang diajukan oleh PT. TWBI di Pantai Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

Pro – Kontra Pengerukan Pasir di Lotim Selong (Suara NTB) Rencana pengerukan pasir sebanyak 25 juta kubik di Pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali, menuai pro – kontra dari masyarakat setempat. Pasalnya, pengerukan itu dinilai merugikan serta menyengsarakan masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai.

Pro dan kontra tersebut diketahui ketika terjadi dialog antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pihak Direksi PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dengan masyarakat pada sosialisasi analisis dampak lingkungan (Amdal) di aula Dermaga Labuhan Haji, Jumat (13/3).

Kadus Mandar Desa Labuhan Haji, Maezaddin dengan tegas mendukung rencana reklamasi yang dilakukan oleh PT. TiWBI. Dia melihat ada dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat, dimana ada pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. “Lanjutkan saja, saya atas nama nelayan mendukung” ujar Maezaddin.

Yang diinginkan adalah, persoalan regulasi pengoperasian kapal, karena jangan sampai mengganggu nelayan yang melaut. Pengalamannya, salah seorang nelayannya ditabrak kapal dan tidak ada yang bertanggung jawab.

Sementara Taufik dengan lantang menolak pengerukan pasir di Pantai Labuhan Haji.

Dia melihat persoalan besar akan dihadapi oleh generasi atau masyarakat selanjutnya, karena biota laut, hasil tangkapan akan berkurang serta pantai akan tercemar proses pertambangan. Secara prinsip reklamasi tersebut dipertanyakan, kenapa harus

Lombok Timur menjadi lokasi penambangan pasir, padahal letak geografis antara Bali dengan Lotim sangat jauh. “Ini jadi pertanyaan, kenapa tidak mengambil di Bali atau wilayah selatan saja, kalau melihat dampak yang dilakukan,” tanyanya.

Kalaupun nantinya Pemkab Lotim memberikan jaminan terhadap dampak sosial yang terjadi ke depannya, pihaknya akan menerima keputusan pemerintah. Tetapi ditegaskan, pihaknya tidak mau pemerintah mengadu domba antara masyarakat dengan investor. “Kami tidak mau kasus di Pohgading terulang kembali,” tegasnya.

Seperti diketahui pasir yang akan diambil investor untuk mendukung reklamasi Teluk Benoa sebanyak 25 juta kubik atau setengah dari kebutuhan pasir 50 juta meter kubik. PT. TWBI akan melakukan aktivitas pengerukan selama empat hingga lima tahun. Radius penggalian lima hingga tujuh kilometer dari wilayah pesisir dengan menggunakan kapal besar dengan kedalaman laut sekitar 30 meter.

Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Kabupaten Lombok Timur,H. R. Muyanto Tejokusumo mengatakan, pada dasarnya Pemkab Lotim memberikan izin prinsip untuk membuka keran kepada investor untuk melakukan kajian. Rangkaian kajian itu sendiri tidak sesederhana yang dibayangkan dan harus diserahkan kepada ahlinya.

Apabila nantinya hasil kajian tidak ada kecocokan maka akan dilakukan pengkajian kembali.

Mengenai landasan Pemkab Lotim memberikan izin kepada PT. TWBI untuk

melakukan pengerukan, Mulyanto enggan berkomentar.

Secara normatif hanya memberikan tanggapan bahwa Pemkab Lotim hanya berpikir positif dan melihat kepentingan atau kemaslahatan umat.

“Saya tidak mau komentar soal itu, mari kita huznodzon saja” kata Mulyanto dikonfirmasi usai dialog dengan masyarakat .

Kaitannya izin pertambangan sudah tidak menjadi ranah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan daerah tahun 2014 dan menjadi domain pemerintah provinsi khususnya Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Kalaupun nantinya tidak ada kecocokan ataupun memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, pihaknya akan menghentikan proses pengerukan pasir itu.

Sementara itu, Direksi PT. TWBI, Yasin Jabar menjelaskan, selama ini tidak pernah mengajukan izin pengerukan pasir di Kabupaten Lombok Barat. Dipilihnya Lombok Timur dan tidak di Lombok Barat maupun Bali, secara prinsip dan hitung – hitungan investor jarak antara Lotim dengan Bali sekitar 164 mil.

Semetara Lombok Barat hanya 50 hingga 60 mil. Akan tetapi, hasil kajian teknis dan kualitas pasir tidak sebanding dengan kebutuhan reklamasi benoa sekitar 25 juta meter kubik.

Ditanya soal dampak dari pengerukan yang mengancam merusak biota laut? Yasin mengaku itu menjadi tanggung jawab Pemkab Lotim bukan menjadi tanggungjawab PT. TWBI. Kaitanya dengan izin prinsip diketahui sudah diajukan sejak bulan Februari lalu ke Pemkab Lotim. (cem)

Astindo NTB Sepakat Bila ’’Close Booking’’ Diperlambat Mataram (Suara NTB) Terkait kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi larangan penjualan tiket di dalam bandara, Asosiasi Agent Tiketting Indonesia (Astidno) NTB setuju apabila close booking penjualan tiket pesawat dipersempit. Penutupan pemesanan tiket selama empat jam menjelang penerbangan dinilai terlalu longgar sehingga sedikit merugikan penumpang.

“Astindo bukannya tidak

sepakat, asalkan mekanismenya diatur dengan baik.

Kalau bisa close bookingnya satu jam sebelum penerbangan,” kata Awanadi Aswinabawa, Jumat (13/3) di Kantor A&T Holidays Tour and Travel.

Saat ini, lanjutnya, close booking tiket pesawat pada sejumlah maskapai penerbangan khususnya di Lombok masih bervariasi. Dirinya memikirkan bilamana para calon penumpang pesawat

yang harus mendadak terbang dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Kalau sekarang masih variatif. Kalau ada calon penumpang pesawat yang mendadak harus terbang ke daerah tertentu dan sifatnya darurat serta mereka tidak sempat menghubungi travel agent, ini bagaimana? Ini juga harus dipikirkan,’’ tandasnya ketika ditanya terkait kondisi penjualan tiket yang terjadi di NTB. (met)

Mataram (Suara NTB) Sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu (21/3), umat Hindu di Kota Mataram dan sekitarnya akan melaksanakan upacara melasti. Upacara melasti yang dilaksanakan sebelum pergantian tahun caka itu akan berlangsung pada Rabu 18 Maret, di Pantai Melase, Senggigi, Lombok Barat.

Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Melasti, I Nengah Putra Kariana, S.Pd, Jumat (13/3) sore kemarin menjelaskan, pelaksanaan melasti tersebut akan dilakukan dua hari menjelang Harai Raya Nyepi.

“Melasti ini adalah salah satu rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Melasti ini di-

ibaratkan semacam pembersihan,’’ jelasnya didampingi Sekretaris Pelaksanaan Melasti, Nyoman Linggasana.

Adapun pokok pelaksanaan melasti tersebut terdiri dari tiga bagian. Diantaranya; Sujud Bakti Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pembersihan diri dan alam sekitar, serta Angamet Tirte Kamendalu Ring Telenging Samudre (prosesi pengambilan air di tengah laut oleh pemangku atau tokoh agama umat Hindu).

“Pelaksanaan ini sesuai dengan lontar ajisiwe mandale. Dan ketiga yang saya sampaikan tadi merupakan pokok kegiatan yang pada hakikatnya mencerminkan serade dan bakti,” tandasnya. (met)

Empat CPNS Pemprov NTB Belum Keluar NIP Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, sebanyak empat orang CPNS Pemprov NTB yang telah lulus tes seleksi beberapa waktu lalu belum mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, dipastikan NIP keempat orang CPNS Pemprov NTB itu pasti akan keluar, tinggal menunggu proses di BKN saja.

“Untuk CPNS formasi umum, tinggal empat orang yang belum terbit NIP nya.

Panitia pusat masih bingung. Ya ndak ngerti, dia yang bikin aturan, dia yang bingung. Itu yang belum keluar NIP nya yang lulus dipilih kedua dan pilihan ketiga. Di sana bingung dia (BKN) bagaimana memprosesnya,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (13/3) siang kemarin.

Suruji menjelaskan, meskipun belum keluar NIP bagi calon pegawai Pemprov NTB itu, namun dipastikan NIP nya pasti akan keluar. (NIP) itu pasti terbit, itu kan haknya.

Cuma di sana (BKN) masih bingung,”imbuhnya.

Dikatakan, pada saat proses pendaftaran, peserta yang mengikuti seleksi CPNS boleh memilih pilihan formasi jabatan sebanyak tiga. Sebanyak empat orang CPNS pemprov NTB yang telah lulus ini, berada

dipilihan formasi dua dan tiga. “Kebetulan lulus pilihan 2 dan atau pilihan 3 ini empat orang, belum terbit NIPnya. Yang lain sudah selesai”imbuhnya.

Bagi CPNS yang sudah keluar NIPnya, lanjut mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur ini, pada Kamis pekan depan akan dibagikan NIP-nya. “Yang empat ini tetap lulus tapi NIPnya saja belum terbit.

Panitia pusat yang galau,’’ katanya.

Setelah keluarnya NIP maka akan diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk penerbitan NIP. Setelah itu terbit maka selanjutnya dikeluarkan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS pemprov NTB melalui SK Gubernur.

Suruji menyebutkan, hasil tes seleksi CPNS pemprov NTB, dari 141 formasi yang diperoleh tahun ini, sebanyak lima formasi yang lowong alias tak terisi. Formasi yang lowong karena ada yang pelamarnya kurang, atau pelamarnya pas-pasan lalu ada yang tak memenuhi passing grade.

Diantaranya, terapis wicara, pamong budaya, psikolog pratama dan lainnya. Total jumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS ditingkat provinsi saja sebanyak 9.840 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 367 orang peserta tak mengikuti tes seleksi. (nas)

Lagi, Jaksa Kembalikan Berkas Kasus Alkes Lotim Dari Hal. 1 Apakah tidak kecewa karena sebelumnya berkas ini sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan?. “Kami sih optimis saja

berkas ini akan selesai. Yang penting apa yang jadi petunjuk kita penuhi,” jawabnya santai.

Sebelum berkas ini dikembalikan, Kamis lalu diakuinya sudah bertemu dengan Aspidsus Kejati

NTB, Suripto Irianto, SH. Dari pertemuan itu, kedua pihak sepakat berkas akan segera rampung, setelah petunjuk itu terpenuhi. “Sekali lagi kami optimis,” jawabnya. Argumentasinya juga masih sama

dengan sebelumnya, sebagaimana juga dilontarkan atasannya, Direktur Reskrimsus Kombes Pol. Prasetijo Utomo, kasus ini menjadi Korsup KPK sehingga diyakini akan selesai diproses.

Apakah tidak akan dilimpahkan ke KPK jika tak kunjung berkas diterima? Ini diakui belum terpikirkan, karena masih fokus pada hasil korsup sebelumnya. (ars)

Sabtu, 14 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mulai 2017 Pensiunan PNS Tidak Dibiayai APBN Jakarta (Suara NTB) Pemerintah mulai awal tahun 2017 akan memberlakukan sistem baru pembayaran jaminan pensiunan dan jaminan hari tua PNS dan TNI/Polri seiring pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mulai 2017 pensiunan tidak lagi dibayar dari APBN. Sistem pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS dan Polri akan berubah dari sebelumnya “As Pay You Go” (dibiayai dari APBN) menjadi sistem “Fully Funded” (dibiayai pemerintah selaku pemberi kerja),” kata Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepe-

gawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yuliana Setiawati di sela Rakor Perumusan Kebijakan Sistem Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (13/3).

Menurut Yuliana, sistem baru tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan

PNS dan TNI/Polri, sekaligus mengatur sistem penggajian baru bagi PNS dan TNI/Polri yang masih aktif.

Untuk menjalankan UU ASN tersebut pemerintah juga sedang memfinalisasi enam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni RPP tentang Manajemen PNS, RPP tentang Pegawai Peme-

rintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).

Selanjutnya RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, RPP tentang Kinerja dan Disiplin PNS, RPP tentang Jaminan Hari Tua dan Pensiun PNS, RPP Peraturan Pemerintah tentang Korp Profesi Pegawai ASN. Program ini diharapkan menjadi pondasi penting bagi pengembangan birokrasi yang modern, bersih dan berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi di masa depan.

Menjelang masa efektif pemberlakuan sistem pembayaran pensiun dan penggajian PNS tersebut, BKN melakukan sosialisasi dan mengolah beberapa perbandingan iuran antara pekerja dan pemberi kerja.

“Butuh masukan dari pemangku kepentingan terutama Badan Kepegawaian Daerah mengenai berapa yang diinginkan untuk peningkatan kesejahteraan PNS, menyangkut berapa besar iuran yang dikeluarkan Pemer-

Istri Bupati Nunukan Diperiksa Terkait Korupsi Buku Nunukan (Suara NTB) Penyidik Polres Nunukan memeriksa istri Bupati Nunukan, Kaltara terkait dugaan korupsi pengadaan buku tingkat SD/SLB yang dibiayai APBN 2012.

Kasat Reskrim Polres Nunukan, AKP Suparno di Nunukan, Jumat membenarkan, pemeriksaan Irma Basri (istri Bupati Nunukan) dilakukan, Selasa (10/3) dengan 32 pertanyaan sebagai saksi Amal Mashur, Dirut PT Cappana 27 yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus itu.

“Dari puluhan pertanyaan tersebut masih seputar hubungannya dengan tersangka,” ujar dia.

Penyidik juga mempertanyakan maksud kedatangannya pada acara pernikahan Amal Mashur di Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Singapura bersama dengan istri mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Nunukan, Femi Nurhayati yang telah diperiksa sebelumnya.

Selama pemeriksaan Irma Basri, kata Suparno, yang bersangkutan mengakui hubungannya dengan tersangka namun sampai saat ini belum ditemukan adanya aliran dana pengadaan buku tersebut kepada dirinya.

“Jadi belum ditemukan bukti yang kuat adanya penerimaan dana kepada istri Bupati Nunukan ini. Kemudian soal kehadirannya pada pernikahan Amal Mashur yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Singapura yang bersangkutan mengakuinya atas ajakan Femi Nurhayati (istri mantan Kadis Pendidikan Nunukan),” sebut Kasat Reskrim Nunukan ini.

Ia juga menegaskan, telah memeriksa seluruh rekening koran milik istri Bupati Nunukan di BNI 46, BRI, Bank Mandiri dan Bankaltim Cabang Nunukan mulai 2012 hingga sekarang penyidik belum menemukan adanya aliran dana kepada Irma Basri.

Mengenai dana sebesar Rp1 miliar yang disebutkan tersangka Amal Mashur, Suparno mengatakan, diserahkan secara tunai kepada almarhum Nizaruddin, mantan Kadis Pendidikan Nunukan yang juga suami Femy Nurhayati.

Namun selama pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, terungkap pula nama-nama baru yang dianggap memiliki keterkaitan dengan aliran dana yakni Jemmy dan Ros, sebut Suparno. (ant/Bali Post)

intah dan berapa yang ditanggung PNS,” ujar Yuliana.

Dalam sistem penggajian baru, tidak lagi didasarkan pada gaji pokok sebagai definisi gaji, tetapi besarannya dihitung dari beban dan tanggung jawab serta risiko pekerjaan.

Sementara itu, Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Teknologi Informasi Faisal Rachman mengatakan, Taspen sesuai UU ditetapkan sebagai penyelenggara program khusus bagi PNS, sedang menyiapkan berbagai

aspek terkait peningkatan kesejahteraan PNS. Untuk itu, Taspen yang sudah memberikan Jaminan Kesehatan melalui Jaminan Hari Tua dan program lainnya saat ini sudah menambah produk layanan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ASN. Menurutnya, saat ini jumlah nasabah yang dilayani Taspen mencakup 6,8 juta peserta yang terdiri atas 2,4 juta pensiunan dan 4,4 juta pegawai aktif. (ant/Bali Post)

Romy dan Agung Larang PPP dan Golkar Ikut Hak Angket

(ant/Bali Post)

RAZIA ANTISIPASI TERORIS - Sejumlah personel Polres Poso bersenjata lengkap memeriksa semua kendaraan roda 2 dan 4 yang masuk dan keluar kota Poso di jalur trans Sulawesi, di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (13/3). Kepolisian Resor Poso memperketat sejumlah ruas jalur memasuki kota Poso guna mengantisipasi masuknya kelompok radikal dan teroris ISIS yang mengganggu Kantibmas di daerah bekas konflik tersebut.

Kubu Aburizal Minta Presiden Turun Tangan Jakarta (Suara NTB) DPP Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie meminta Presiden Joko Widodo turun tangan membantu menyelesaikan perselisihan Partai Golkar. ‘’Kami meminta Presiden bersikap bijaksana untuk membantu menyelesaikan persoalan parpol secara hukum, bukan melalui pendekatan

negara kekuasaan,’’ kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Ade Komaruddin di gedung MPR/DPR/ DPD Jakarta, Jumat (13/3).

Menurut dia, langkah Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono adalah keliru karena perselisihan Partai Golkar masih berlangsung.

Menteri Hukum dan HAM,

(ant/Bali Post)

Ade Komaruddin

lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar itu, hendaknya menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk menerbitkan suratnya.

“Partai Golkar mengingatkan Menkumham agar memperbaiki langkahnya. Kami juga meminta bantuan kepada Presiden untuk membantu menyelesaikan persoalan Partai Golkar secara independen,” kata dia.

Adde menjamin jika keputusan diambil setelah ada keputusan hukum, maka apa pun keputusannya FPG akan mematuhinya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Fary Djemi Francis menambahkan, pihaknya melihat situasi politik nasional menjadi kurang kondusif menyusul perselisihan internal di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut dia, Fraksi Gerindra DPR mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk tidak tinggal diam menyikapi situasi politik nasional saat ini, khususnya pada kemelut yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP. (ant/Bali Post)

Prabowo Ingin Demokrasi Sesuai Aturan Hukum Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingin-

kan proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai aturan hukum.

“Kami ingin menegakkan demokrasi sesuai aturan hu-

kum jangan diintervensi kepentingan politik sesaat apalagi politik kekuasaan,” kata dia di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (13/3).

Menurut dia dalam sistem demokrasi Indonesia, jangan sampai hukum seolah-olah dijalankan namun sebenarnya hanya untuk kepentingan yang sangat politis.

Dia menilai wajar pernyataan Prabowo di stasiun televisi swasta yang menyebutkan kepengurusan Agung Laksono tidak sah.

“Hal itu diungkapkan karena Pak Prabowo ketika itu hadir saat pembukaan dan penutupan Munas Bali,” ujar Fadli.

Dia menganggap Munas Bali sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan dihadiri seluruh DPD I dan DPD II. Menurut dia peserta yang hadir memiliki mandat menjadi peserta Munas sehingga syarat-syarat sah itu seharusnya dipertimbangkan Menkumham dalam mengambil keputusan.

“Pemerintah harus meneliti Munas mana yang benarbenar memiliki legitimasi secara AD/ ART partai,” kata dia.

Dia menyatakan sangat berbahaya apabila satu Munas disusupi orang luar yang seolaholah prosedural namun kenyataannya sangat merugikan demokrasi. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono kompak melarang anggota DPR RI dari kedua partai itu untuk melayangkan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM. Romahurmuziy melarang seluruh anggota Fraksi PPP di DPR RI turut serta dalam penggunaan hak angket itu karena dia menilai Menkumham sudah menjalankan amanat Undang-Undang Partai Politik dalam mengakui eksistensi Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Sehingga tidak pada tempatnya hak angket dijalankan kepada pejabat negara yang menjalankan undang-undang. Apalagi keputusan Menkumham terkait Golkar belum terbit,” ujar Romahurmuziy.

Hal serupa diutarakan Agung Laksono yang meminta anggota DPR dari Partai Golkar tidak perlu menambah persoalan yang tidak ada manfaatnya.

“Nanti saya akan menyampaikan ke anggota (di DPR), jangan menambah persoalan yang tidak ada

manfaatnya,” kata Agung.

Jumat siang ini, pengurus DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono bertemu dengan pengurus DPP PPP kubu Romahurmuziy di Hotel Crowne Plaza di Jakarta.

Romahurmuziy menyebut pertemuan silahturahmi itu dilakukan guna mendinginkan suasana politik nasional serta menilai PPP dan Golkar akan bertukar gagasan dalam soal polemik internal partai yang belakangan terjadi.

“DPP PPP beberapa waktu lalu juga mengalami proses ini (polemik internal partai). Tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan sebagai partai politik yang setelah Pilpres lalu kami mengalami ritme yang kurang lebih sama. Ada beberapa hal yang kami akan bicarakan secara tertutup,” jelas Romahurmuziy.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM mensahkan kepemimpinan Agung Laksono dalam Partai Golkar yang disesalkan Golkar kubu Aburizal Bakrie sehingga menuai gagasan hak angket untuk menyelidiki keputusan Menkumham yang dinilai manipulatif dan politis itu. (ant/Bali Post)

Agung Pastikan Ganti Ketua Fraksi Golkar DPR Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono memastikan segera mengganti Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Ade Komaruddin dengan Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Pada waktunya akan kami adakan perubahan (Ketua Fraksi Golkar DPR RI Ade Komaruddin). Dalam waktu mendatang akan kami layangkan surat ke pimpinan dewan,” kata Agung Laksono saat melakukan safari politik ke DPP Partai Hanura di Jakarta, Jumat (13/3).

Agung dalam kunjungan ke Kantor DPP Partai Hanura menyampaikan bahwa nama Agus Gumiwang Kartasasmita lah yang menjadi bakal Ketua Fraksi Golkar selanjutnya.

Agung mengatakan meskipun akan ada penyempurnaan di tubuh Fraksi Golkar, namun dia menyirat-

kan Ketua DPR RI dari Golkar Setya Novanto dan Pimpinan MPR RI dari Golkar Mahyuddin tetap dipertahankan.

Pada hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta, Jumat.

Layaknya safari politik sebelumnya, pada kesempatan itu Agung menjelaskan posisi Golkar di bawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah yang kritis.

Sementara itu pada Jumat siang hari ini Agung Laksono bersama jajaran pengurus DPP Partai Golkar dijadwalkan bersilahturahmi dengan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy di Hotel Crowne Plaza, di Jakarta. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

AGUNG LAKSONO KE HANURA - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kedua kanan) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kedua kiri) disaksikan Wakil Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso (kanan) dan Ketua Dewan Penasehat Hanura Subagyo HS (kiri) saat melakukan kunjungan di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3). Kunjungan pengurus Golkar ke Hanura tersebut guna menjalin komunikasi antar partai politik lain di Indonesia.