Snt14032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SENIN, 14 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 10 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov NTB akan menaikkan target penurunan angka kemiskinan menjadi dua persen melalui revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2013-2018. Meski terkesan kurang realistis di satu sisi, namun di sisi lain rencana ini bisa dipandang sebagai sebuah spirit yang positif. Jika spirit itu tak ‘’terkunci’’ hanya di kantor pemerintahan, maka target dua persen bukanlah sebuah hal yang mustahil.

(Suara NTB/ars)

DUA PERSEN – Peserta diskusi terbatas Harian Suara NTB, menunjukkan dua jari sebagai simbol rencana target pengentasan kemiskinan yang baru sebesar dua persen. Diskusi tersebut digelar di Kantor Harian Suara NTB, Sabtu (12/3).

Harus Jadi Gerakan

TO K O H Memperkuat Investasi WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan, misi untuk mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah saja.

Ia menegaskan, dari sisi sumber daya, kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah sangatlah terbatas. Oleh karena itulah, ia menganggap penguatan kerjasama investasi Bersambung ke hal 19

SULIT, tapi bukan mustahil. Demikianlah kira-kira pandangan pengamat ekonomi, pimpinan BPS dan Bank Indonesia soal kemungkinan Pemprov NTB mencatatkan sejarah lewat penurunan kemiskinan sebesar dua persen per tahun tanpa terjadinya anomali.

Menurut Pengamat Ekonomi NTB, Dr. Mansur Afifi, sejarah telah memperlihatkan bahwa turunnya angka kemiskinan sebesar dua persen atau lebih hanya terjadi di situasi anomali. Situasi ini biasanya timbul pascaterjadinya guncangan yang hebat terhadap struktur perekonomian kita.

Contohnya, ketika krisis moneter melanda pada 1998.

Saat itu, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 49 persen lebih. Berselang tiga tahun, angka itu bisa turun menjadi 30 persen dan pada 2004 telah berada di angka 25 persen. Fakta ini memperlihatkan penurunan dramatis pada angka kemiskinan kita terjadi usai krisis moneter 1998. ‘’Secara teori, itu tidak bisa menjadi ukuran. Karena kita baru saja mengalami situasi tidak normal,’’ ujarnya.

Di satu setengah dekade terakhir pun NTB pernah mencatatkan penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen. Namun, menurut Mansur Afifi, penurunan yang dicapai pada tahun 2007 itu merupakan imbas dari situasi 2006 yang diwarnai naiknya harga BBM hingga tiga kali. Mansur menyimpulkan, peningkatan angka kemiskinan dalam situasi yang perekonomian normal adalah capaian yang belum pernah dibuat. ‘’Ini sejarah, kita tidak bisa membohongi sejarah. Kemampuan kita hanya begitu, menurut sejarah. Sekarang kalau kita mau dua persen, (dalam kondisi normal) itu tidak ada ceritanya kan?”

Ia melanjutkan, penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen atau lebih hanya dimungkinkan jika intervensi yang dilakukan bersifat revolusioner. ‘’Kalau bussiness as usual, bisa dikatakan tidak mungkin,’’ imbuhnya.

Faktor lain yang membuat Mansur pesimis akan pencapaian target itu adalah kondisi APBN dan APBD yang kita miliki saat ini. Mansur menghitung, APBN yang dikelola di NTB hanya sebesar Rp 9 triliun lebih. Sementara yang dikelola melalui mekanisme APBD dikurangi dengan PAD, hanya sekitar Rp 13 triliun. ‘’Jadi kita punya uang dari pusat hanya Rp 22 triliun, apa mungkin dengan anggaran seperti itu membalikkan sesuatu?”

Iwan Harsono menegaskan, selama delapan tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di NTB tercatat hanya berada di kisaran satu persen saja.

Jika ditarik lebih ke belakang, Gubernur Drs. H. Harun Al Rasyid, memulai kepemimpinannya dengan angka kemiskinan di posisi 31 persen. Saat berhenti menjabat, Harun mewariskan angka kemiskinan NTB sebesar 27 persen kepada Gubernur selanjutnya, Drs. H. L. Serinata.

Berasambung ke hal 19

DEMIKIAN kesimpulan yang mencuat dalam diskusi terbatas Harian Suara NTB bertema ‘’Menimbang Target Pengentasan Ke-

miskinan di NTB’’ yang digelar di Kantor Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (12/3).

Bersambung ke hal 19

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 JIKA menurunkan ang- Bupati Lombok Utara, Syari- menemukan momentum 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ka kemiskinan sebesar dua fudin, SH menilai dalam pen- yang tepat saat ini.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ‘’Momennya adalah, sekipersen adalah misi yang su- gentasan kemiskinan daerah12345678901234567890123456789012123456789012345678 lit, maka langkah apa yang daerah seperti KLU memang an kabupaten/kota baru se12345678901234567890123456789012123456789012345678 bisa membuat misi ini ter- membutuhkan kerja sama lesai menyelenggarakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 capai? Sejumlah narasum- dengan pemerintah provinsi Pilkada dan sudah dilantik.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ber dalam diskusi terbatas dan pusat. Menurutnya, pem- Artinya dalam jangka waktu 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Suara NTB, Sabtu (12/3) berian bantuan anggaran di enam bulan ke depan harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678 mengutarakan langkah apa satu variabel pembentuk ke- disusun RPJMD. Momen ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678 saja yang harus ditempuh miskinan tidak akan maksi- adalah pintu masuk yang pas 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dan kendala apa saja yang mal jika tidak diiringi dengan bagi pemprov untuk meng12345678901234567890123456789012123456789012345678 intervensi secara pasti penbantuan di variabel lainnya. menghadang langkah itu.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 ‘’Anggaran untuk memban- anggulangan kemiskinan di Wakil Gubernur (Wagub) 12345678901234567890123456789012123456789012345678 NTB, H. Muh. Amin, SH, gun rumah kumuh misalnya. kabupaten/kota se NTB,’’ sa12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 M.Si menilai berbagai pro- Kalau tidak diikuti dengan rannya. Ia menilai, untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678 gram pemerintah provinsi sektor-sektor yang lain, seper- mewujudkan target dua per12345678901234567890123456789012123456789012345678 sampai kabupaten/kota, ti bagaimana dengan pertum- sen penurunan angka ke12345678901234567890123456789012123456789012345678 pada dasarnya akan ber- buhan ekonominya, sanitasi miskinan, komitmen pengen12345678901234567890123456789012123456789012345678 muara kepada peningkatan mereka, dan lainnya,’’ ujarnya. tasan kemiskinan antara 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Syarifudin yang baru beber- provinsi dan kabupaten/kota kesejahteraan masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678 yang otomatis akan mene- apa bulan lalu dilantik se- harus saling bertautan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Martawang menilai, koorbagai Wakil Bupati KLU mekan angka kemiskinan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Namun, ia pun mengakui negaskan bahwa keberpiha- dinasi adalah hal mutlak 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 bahwa misi menekan ang- kan dari sisi kebijakan saja yang harus dilakukan untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ka kemiskinan sebesar dua tidak cukup. Namun harus menguatkan ini. Koordinasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678 persen setahun akan mus- juga dibarengi dengan keber- untuk membangun sinergi 12345678901234567890123456789012123456789012345678 tahil tanpa kerjasama den- samaan dalam intervensi ke- tidak saja harus dibangun 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 gan semua pihak, khususn- miskinan. ‘’Karena 10 kabu- antarunsur pemerintah daer12345678901234567890123456789012123456789012345678 ya pemerintah provinsi dan paten ini menjadi penunjang ah. Melainkan juga dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 bagaiman skala provinsi. Se- pemerintah pusat. Sayangkabupaten/kota di NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ‘’Kaitan dengan itu, sin- hingga harapan kami dari sisi nya, koordinasi dengan pe12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ergi dengan kabupaten/kota anggaran intervensi pemprov merintah pusat ternyata 12345678901234567890123456789012123456789012345678 terus kita lakukan. Dalam lebih besar, sehingga angka masih diwarnai sejumlah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 minggu depan saya akan kemiskinan di KLU bisa dite- ganjalan serius.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Martawang mengaku roadshow ke kabupaten/ kan,’’ ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Kepala Bappeda Kota Ma- bingung melihat kebijakan kota dengan pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 daerah dan TKPKD. Ini yang taram, Lalu Martawang juga pemerintah pusat yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678 akan kita perkuat,’’ ujarnya. mengakui pentingnya upaya terkesan mengabaikan per12345678901234567890123456789012123456789012345678 Rencana Amin ini bak menyatukan langkah dengan anan tim koordinasi pen12345678901234567890123456789012123456789012345678 gayung bersambut dengan Pemprov NTB. Ia menilai , in- anggulangan kemiskinan di 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 aspirasi yang disampaikan tegrasi program dalam strate- daerah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 sejumlah daerah. Wakil gi pengentasan kemiskinan ini Bersambung ke hal 19 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678

Agar Misi Tak Jadi Mustahil

Semakin Eksis, NTB Menjaga Momentum Awal Tahun 2016 Mataram (Suara NTB) Dalam usia 57 tahun, 4 bulan lebih, NTB mencatat berbagai kemajuan penting. Awal tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di daerah ini turun sebesar 0,56 persen periode Maret-September 2015. Sehingga, persentase angka kemiskinan di NTB saat ini tersisa 16,54 persen.

Selain terjadi penurunan angka kemiskinan, NTB mencatat pert u m b u h a n ekonomi tertinggi secara nas i o n a l .

Tingkat per-

tumbuhan ekonomi NTB tahun 2015 tercatat sebesar 5,62 persen tanpa sektor tambang. Sementara tingkat inflasi di bawah rata-rata nasional. Pada Februari 2016 NTB mengalami deflasi hingga 0,02 persen. Sementara pada Januari 2016 NTB mengalami inflasi 1,6 persen.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan tidak saja catatan prestasi NTB yang makin meneguhkan optimisme untuk melangkah memasuki 2016. Namun, NTB terpilih dan dipercaya menjadi pusat penyelenggaraan event- event skala nasion-

al. Suksesnya penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) awal Februari lalu diklaim sebagai penyelenggaraan HPN terbesar dan tersukses dalam sejarah.

Setelah penyelenggaraan HPN, kata Yusron, seperti bola salju yang semakin lama semakin membesar. Berbagai event ikutan lainnya juga digelar di daerah ini seperti Rakornas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yang dihadiri Wakil Presiden HM. Jusuf Kalla. Selanjutnya, 1-4 April mendatang, ada juga Hari Penyiaran Nasional (Hasiarnas). Kemudian pertengahan April juga akan digelar event

Pesona Tambora. Event ini ditetapkan sebagai event tahunan dengan berbagai kegiatan seni budaya, maupun sport.

Selanjutnya, kata Juru Bicara Pemprov NTB ini, 16 April mendatang NTB terpilih menjadi lokasi kunjungan President Of Islamic Development Bank Dr. Muhammed Ali. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dengan pihak IDB saat berkunjung ke Jeddah akhir Januari lalu. ‘’Maksud site visit ini untuk memastikan dukungan IDB terhadap beberapa project strategis di NTB terutama KEK Mandalika,’’ kata Yusron.

Bersambung ke hal 19

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mataram Masih Kekurangan ASN Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat berencana melakukan rasionalisasi atau mengurangi jumlah aparatur sipil negara (ASN/PNS) di suatu lembaga pemerintahan yang jumlahnya dinilai cukup tinggi. Namun di lingkup Pemkot Mataram sendiri masih kekurangan tenaga pegawai sehingga dikhawatirkan jika dilakukan rasionalisasi khususnya terhadap ASN dengan ijazah SMA, kekurangan pegawai jumlahnya akan meningkat.

Jaga Kebersihan KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram terus meningkat. Data terakhir Dinas Kesehatan, jumlah penderita akibat gigitan nyamuk aedes aegypti mencapai 220 kasus. Satu diantara tiga korban meninggal adalah warga dari Kelurahan Mataram Timur.

Jatuhnya korban jiwa akibat DBD kata Lurah Mataram Timur H. Mustaal, menjadi perhatian sehingga harus segera diambil tindakan secara cepat, agar tidak ada korban selanjutnya. “Satu warga saya meninggal karena DBD,” katanya, Sabtu (12/3).

Mendapatkan informasi tersebut langsung dikoordinasikan ke puskesmas serta melaporkan kasus itu ke Camat Mataram. Hasil koordinasi kemudian, petugas puskesmas melakukan fogging di beberapa tempat. “Jumat (11/3) petugas puskesmas langsung turun lakukan fogging,” akunya.

Mengantisipasi penyebaran DBD, pihaknya mengirim surat ke semua kepala lingkungan, agar mensosialisasikan dan mengumumkan ke masyarakat. Pengumuman bisa dilakukan lewat masjid, mushala, sanggar maupun tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Selain itu, abate diberikan oleh puskesmas dibagikan ke masyarakat. “Abate sudah kita bagikan sejak jauh - jauh hari,” imbuhnya.

Faktor minimnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan, dinilai menjadi penyebab adanya jentik - jentik nyamuk. Jika kerja bakti secara massal sulit, paling tidak pola hidup sehat dan bersih diterapkan di masing - masing rumah. Cara seperti itu diyakini, memberikan dampak positif terhadap lingkungan lainnya. “Kalau gotong royong susah, paling tidak di depan rumah sendiri,” imbaunya.

Penyakit DBD kata Mustaal, dinilai sangat rentan menular. Pola hidup sehat dan bersih harus dijaga. Hal itu disampaikan juga dalam imbauan kepada kaling. Lagi - lagi, minimnya kesadaran masyarakat menjadi kendala utama.

Fogging dilakukan oleh petugas puskesmas ini, diharapkan semua warga Mataram Timur bisa menyadari arti kebersihan.

Bagi umat muslim, kebersihan sebagian dari iman. “Sehingga kapan pun dan dimana pun harus menjaga kebersihan,” kata Mustaal. (cem) H. Mustaal

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Makmur Said

“Kita kan masih banyak kurang malah,” cetus Sekda Kota Mataram, H. Lalu Makmur Said, MM kepada Suara NTB belum lama ini. Ia menambahkan kekurangan pegawai ini banyak di tingkat pemerintah kelurahan. “Kita di kelurahan masih kekurangan staf, kalau kita berhentikan bagaimana?,” ujarnya.

Kekurangan pegawai di Pemkot Mataram tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas atau keahlian.

Namun jika memang akan terjadi rasionalisasiASN yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN

dan RB), Sekda mengatakan pihaknya tetap menunggu petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat.

“Nanti kita lihat, kita belum dapat petunjuknya,” ujarnya.

Jumlah ASN di Pemkot Mataram yang tingkat pendidikannya SMA hanya sekitar 20 persen dari 6 ribu total ASN. Jika memang ada kebijakan rasion-

alisasi dari pemerintah pusat, maka harus ada kriterianya kenapa di pemerintah daerah harus ikut melakukan rasionalisasi pegawai. “Makanya yang diberhentikan yang kriterianya apa dulu, barangkali yang kelebihan pegawai. Kalau kita kan masih kekurangan pegawai dan kita tetap masih menunggu petunjuk dari pusat,” jelasnya.

Bisa jadi menurutnya Kota Mataram tidak termasuk daerah yang harus melakukan rasionalisasi karena masih kekurangan pegawai. “Kita lihat dulu bunyi kebijakannya apakah akan dilihat dari ijazahnya, senioritas, atau keahlian khusus,” terangnya. (ynt) (Suara NTB/ynt)

TAMAN Taman Abian Tubuh Baru ini dibangun beberapa tahun lalu oleh Dinas Pertamanan sebagai salah satu upaya memenuhi persentase ruang terbuka hijau (RTH).

Luas RTH di Kota Mataram masih di bawah 30 persen, salah satu kendalanya adalah keterbatasan lahan.

(Suara NTB/dok)

Tertib Pajak akan Sasar PKL Terikat Adat Istiadat MINIMNYA minat masyarakat Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram menempati rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd. Keengganan masyarakat tersebut karena kecenderungan budaya masyarakat demikian. ‘’Kecenderungannya itu menyangkut budaya atau adat kita. Kalau rusunawa itu kan individual, sementara budaya masyarakat kita masih suka tinggal secara komunal,’’ ujar Herman kepada Suara NTB kemarin.

Ini, lanjut Herman, tidak terlepas dari masih adanya banjar.

Sehingga ketika mereka keluar dari banjar, akan menjadi sorotan masyarakat di lingkungan itu. Ia tidak menyangkal bahwa pembangunan rusunawa Mandalika itu dihajatkan untuk masyarakat sekitar. Namun memang karena budaya masyarakat ingin dekat dengan lingkungan sehingga hunian rusunawa Mandalika belum maksimal.

Karena Bagaimanapun masyarakat lokal jelas masih terikat dengan adat istiadat dan lain sebagainya. Meskipun minat masyarakat menempati rusunawa tapi bukan berarti Mataram belum membutuhkan adanya rusunawa. ‘’Sebenarnya cocok dan memang sangat dibutuhkan. Cuma kan kembali lagi. Mungkin penempatannya yang kurang pas,’’ kata anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini.

Herman mengatakan bahwa sebagian besar yang menempati rusunawa adalah kaum urban. Selain itu, pola kepemilikan juga menjadi persoalan. Karena, katanya, karakter masyarakat cenderung ingin memiliki tempat tinggal yang permanen. ‘’Itu juga yang menjadi pemikiran,’’ cetusnya. Namun Herman menyakini bahwa rusunawa tetap dibutuhkan untuk perkembangan Kota Mataram ke depan.

Hanya saja, lokasi pembangunan rusunawa perlu dipikirkan dengan matang. Enggannya masyarakat menempati rusunawa, sebetulnya tidak hanya terjadi di Mataram tapi juga daerah daerah lainnya di Indonesia. ‘’Di Jakarta juga banyak yang kosong, mereka tidak mau menempati,’’ sebutnya. Herman membantah kalau struktur bangunan rusunawa yang bertingkat membuat masyarakat enggan tinggal di sana.

Justru dengan keterbatasan lahan di Mataram, masyarakat harus mulai terbiasa dengan bangunan bertingkat. Dengan kondisi ini, bukan berarti pemerintah membolehkan siapa saja tinggal di rusunawa. Menurut Herman, Pemkot Mataram perlu melakukan pendekatan dan menggencarkan sosialisasi.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa rusunawa dibangun untuk masyarakat setempat. ‘’Libatkan kepala lingkungan, tokoh agama dan tokoh masyarakat,’’ pungkasnya.

Herman (fit) (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam pembayaran pajak dari berbagai sektor, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram saat ini fokus kepada usaha katering.

Ke depan Dispenda juga akan menyasar pedagang kreatif lapangan (PKL) di seluruh sudut Kota Mataram. Demikian disampaikan Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB. Syakirin mengatakan penerimaan pajak dari PKL ini belum optimal, sebagaimana dari usaha katering. Untuk itulah ke depan pihaknya akan fokus untuk meningkatkan pendapatan dari pajak PKL. Ia mengatakan pihaknya dalam beberapa bulan ke depan ini fokus pada satu jenis pajak dulu, setelah itu rampung baru kemudian beralih ke jenis pajak lainnya. “Yang belum opti-

mal itu katering dan selanjutnya PKL. Ini kan masih banyak dan mana yang akan kita pilih selanjutnya biar lebih tertib lagi,” terangnya.

Sebagian PKL disampaikan Syakirin memang telah secara rutin ditarik pajaknya, namun ada sebagian juga yang belum tercatat sebagai objek pajak. Inilah yang kemudian akan dioptimalkan. “Banyak yang jualan-jualan di pinggir jalan itu sudah ada datanya, dan mereka ini juga bayar pajak,” ujarnya.

Selama ini mekanisme penarikan pajak untuk PKL adalah didatangi langsung oleh petugas Dispenda. Tapi idealnya secara aturan adalah wajib pajak yang harus datang ke Kantor Dispenda untuk menyetor sendiri pajaknya. “Mereka jualan dan otomatis petugas kami yang datang. Kalau yang punya karyawan dia yang harus datang ke Dispenda untuk nye-

tor. Kan ini harus dibedakan dulu, yang ideal di perpajakan itu wajib pajak yang datang, tapi apa saya biarkan pajak itu ndak masuk?,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak usaha katering, Syakirin mengatakan pihaknya sedang fokus melakukan penagihan. Pihaknya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk menata dan mengoptimalkan pendapatan dari pajak usaha katering ini. Setelah itu baru kemudian akan beralih ke penataan objek pajak lain yang belum optimal termasuk PKL dan rumah pondokan.

Kurang optimalnya pendapatan pajak katering menurutnya bukan karena kurang taatnya wajib pajak menyetorkan kewajibannya, tapi karena kesibukan sehingga para pengusaha ini perlu diingatkan untuk melaksanakan kewajibannya. (ynt)

Dishubkominfo Siapkan 25 Bus untuk Peserta MTQ Mataram (Suara NTB) Kota Mataram akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) tingkat nasional ke-26 pada Bulan Juli mendatang.

Sejak beberapa waktu belakangan ini Pemkot Mataram telah mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk penataan kota dan pedagang kreatif lapangan (PKL). Dalam rangka menyambut peserta MTQ nanti dan mempermudah para peserta mendapatkan moda transportasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram menyiapkan 25 unit bus.

Dengan 25 bus ini, para peserta juga bisa melakukan tur keliling Kota Mataram, mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di kota ini. Dalam hal ini Dishubkominfo berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram. Para peserta MTQ akan digratiskan menaiki bus ini. “Tamu itu kan raja jadi harus digratiskan. Sesuai dengan permintaan Disbudpar, berapa tamunya akan kita layani,” ujar Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid.

Bus yang akan digunakan ini adalah bus bantuan dari pemerintah pusat yang telah datang belum lama ini. Khalid mengatakan untuk subsidi operasional bus ini, pihaknya belum tahu siapa yang akan menganggarkan apakah Dishubkominfo atau Disbudpar. “Anggaran untuk subsidi itu yang perlu kita diskusikan, itu saja. Bisa sebenanrya gratis khusus untuk kafilah-kafilah cuma harus kita yang biayai,” jelasnya.

Bus ini juga pernah digunakan untuk melayani

transportasi peserta ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) bulan Februari lalu.

Secara resmi dalam rangka melayani penumpang umum, bus bantuan ini belum mulai dioperasikan, Khalid mengatakan pihaknya masih fokus untuk persiapkan kegiatan MTQ. Halte juga belum dibangun untuk bus ini.

Rencananya Dishubkominfo Kota Mataram akan membangun lima halte di beberapa titik. Pihaknya telah menganggarkan pembangunan halte, namun belum jelas kapan akan mulai dibangun. Setiap halte ke halte selanjutnya ini jarak tempuhnya sekitar lima belas menit. Sementara dari Damri sendiri disampaikan Khalid akan menyiapkan halte bongkar pasang (portabel) sedangkan Dishubkominfo Kota Mataram akan membangun halte permanen. (ynt)

Lahan Abadi Dinilai Tidak Mutlak Mataram (Suara NTB) Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram menilai, keberadaan lahan abadi tidak mutlak. Ketidakmutlakan tersebut, dilihat dari keberadaan Kota Mataram sebagai kota jasa dan perdagangan. “Lahan abadi mutlak. Itu disebut dalam undang - undang,” kata Drs. Lalu Junaidi, Sabtu (12/3).

Kepala Dinas Takowasbang ini mengatakan, lahan abadi dipertahankan apabila memungkinkan dari sisi kondisi wilayah. Artinya, Kota Mataram sebagai daerah jasa dan perdagangan dianggap tidak signifikan mempertahankan lahan abadi. Junaidi mem-

perkuat pernyataannya, lahan pertanian di Mataram tidak bisa menunjang perekonomian masyarakat. “Pendapatan selama ini dari jasa dan perdagangan. Jadi, lahan pertanian tidak bisa menunjang perekonomian,” terangnya.

Dengan tidak mempertahankan lahan abadi di Mataram, bukan berarti pasokan kebutuhan pokok terganggu.

Berbicara Mataram, harus terkoneksi dengan daerah lainnya. Daerah perbatasan seperti Lingsar, Gunung Sari, Labuapi dan lain sebagainya juga memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan. Salah satu contoh, rencana Mataram Metro menyasar daerah pinggiran. Lahan aba-

di ini katanya, tidak terbatas soal pertanian saja, melainkan ruang terbuka hijau.

“RTH tetap kita pertahankan,” pungkasnya.

Dia menegaskan, aturan mengenai tata ruang, lahan abadi atau kawasan khusus bisa disiapkan dan bisa tidak.

Sedangkan, lahan abadi di Mataram berbeda konteksnya dengan daerah lain. Menurut Junaidi, sudah seharusnya hal - hal seperti itu dikembalikan ke rohnya. “Lahan abadi tidak diharuskan dalam aturan,” ujarnya.

Apakah tidak menimbulkan persoalan sosial jika lahan abadi tidak dipertahankan.

Artinya, petani akan kehilangan pekerjaan? Junaidi men-

gatakan, justru berkembangnya kota dengan tumbuh investasi membuka lapangan kerja serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Kembali ditegaskan, hasil pertanian tidak menunjang perekonomian masyarakat.

Sebab, pendapatan diandalkan dari sektor jasa dan perdagangan. Sejauh ini, akan dilihat bagaimana perkembangan ke depan.

RDTR (Rencanan Detail Tata Ruang) sebutnya, dirasa baru dua di Indonesia menerapkan yakni DKI Jakarta dan Yogyakarta. Persoalan di Kota Mataram, yang dipetakan adalah lahan milik masyarakat.

Apabila dilarang membangun, maka terjadi benturan dengan

masyarakat. Lain halnya jika lahan warga dibeli oleh pemerintah, kemudian kawasan tersebut dipetakan sebagai kawasan tidak boleh membangun.

“Ini lahan masyarakat akan dipetakan, kecuali dibebaskan tidak jadi masalah. Pasti kita berbenturan dengan warga,” ujarnya.

Wacana Perda lahan abadi sejak 2014 lalu dirancang oleh Pemkot Mataram. Hingga kini tidak ada kejelasan bahkan tim akademisi Fakultas Pertanian Universitas Mataram, belum mengeluarkan rekomendasi. Usulan Perda lahan abadi ini, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan melihat lahan pertanian di Mataram semakin berkurang. (cem)

Potensi PBB di Mataram Capai Rp 25 Miliar Mataram (Suara NTB) Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Mataram bisa mencapai Rp 25 miliar jika dihitung dari jumlah objek pajak secara keseluruhan. Namun target PBB di Mataram selama ini masih di bawah Rp 20 miliar setiap tahunnya. Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor PBB ini, sejak 2014 lalu Pemkot Mataram melakukan validasi objek pajak di seluruh kecamatan.

Hasilnya objek pajak yang terdata mencapai sekitar 104 ribu lebih atau mendekati 105 ribu.

Namun menurut Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB, potensi Rp 25 miliar tersebut bisa disebut tidak potensial karena ada juga objek pajak yang masuk dalam pengecualian seperti t e m p a t ibadah dan tempat yang berhubungan dengan kegia-

H. M. Syakirin Hukmi

tansosialyangtidakdipungutPBB. Sebelum dilakukan validasi objek pajak, pada tahun 2013 jumlah objek pajak sekitar 92 ribu. Setelah validasi yang datanya bertambah sekitar 13 ribu objek pajak, Dispenda masih akan melakukan pemilahan mana yang termasuk objek pajak yang dikecualikan sehingga ke depan pihak Dispenda bisa menetapkan berapa idealnya target penerimaan PBB di Mataram dilihat dari jumlah objek pajak.

Ia belum berani memberikan data pasti berapa jumlah objek pajak yang masuk pengecualian karena masih dalam tahap pemilihan.

Tahun 2015 lalu, PBB ditargetkan Rp 18,5 miliar namun tak terpenuhi karena banyaknya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang tak sampai kepada wajib pajak. Agar tak terulang lagi di tahun ini, Dispenda mengubah pola penyebaran SPPT dimana sebelumnya menggunakan pola berjenjang mulai dari camat, lurah, juru pungut, dan kepala lingkungan. “Kita berikan kewenangan kepada Pak Lurah untuk menentukan apakah dia akan pakai kepala lingkungan, kader Posyandu, atau siapa,” ujarnya.

Lurah berwenang menunjuk siapa yang akan ditugaskan menyerahkan SPPT di setiap lingkungan dan kemudian lurah bertanggung jawab menyerahkan data ke Dispenda. (ynt)

(Suara NTB/dok)

3.000 PJU di Mataram Diganti Mataram (Suara NTB) Tahun 2016, Dinas Pertamanan kembali mengalokasikan Rp 1 miliar untuk penggantian 3.000 titik lampu konvensional menjadi hemat energi.

Penggantian PJU itu ditargetkan mampu menurunkan pajak penerangan jalan.

PPJ yang dibayar oleh Dinas Pertamanan kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) di tahun 2015 mencapai Rp 2,1 miliar. Angka ini membengkak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,8 miliar. Padahal, di tahun 2014 Pemkot Mataram telah mengganti lampu - lampu konvensional menjadi lampu hemat energi. Ada kecurigaan bahwa perusahaan listrik milik pemerintah ini, masih menggunakan data lama. Sehingga, PPJ tidak pernah turun.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam menegaskan, jika PLN mau jujur dengan melakukan pendataan ulang, yakini PPJ akan turun. Data digunakan saat ini yakni data tahun 2012. Padahal, pergantian lampu hemat energi dilakukan tiap tahun. “Kalau PLN mau jujur pasti pembayaran turun. Ini data digunakan data tahun 2012,” kritiknya.

Selama dua tahun, pihaknya melakukan efisiensi dan perubahan - perubahan terhadap lampu konvensional. Tahun ini, difokus-

kan menggunakan meterisasi dan anggaran telah disiapkan Rp 1 miliar. Tinggal bagaimana kesungguhan perusahaan listrik plat merah ini membantu dilakukan penghematan.

Penggantian 3.000 titik lampu ini, tersebar di Kota Mataram.

Diprioritaskan adalah, lampu di daerah perbatasan terutama Gunung Sari - Midang Mataram.

Gerimax menuju Mataram serta perempatan - perempatan lain.

Menurutnya, pemasangan lampu di tiap perempatan menghindari aksi kriminalitas. “Semua perempatan akan kita buat terang,” kata Kemal.

Ada sekitar delapan titik lampu sebutnya, akan dipasang di perempatan. Kebijakan ini, masuk program 100 hari kerja Walikota. Diakui, sebenarnya di beberapa lokasi masih belum disentuh. Karena terkendala persoalan jaringan yang akan ditumpangi. Contohnya, wilayah Kebon Talo dan Bintaro belum masuk. Justru yang masuk wilayah Jati Sela. Dengan anggaran tersedia kata mantan Kepala BPBD Kota Mataram ini, akan dimaksimalkan pemasangan PJU di lokasi tersebut.

Apakah selama ini PLN tidak jujur terhadap data PPJ? Ia mengatakan, PLN hanya tidak mau mendata ulang. Pihaknya sudah berupaya melakukan penghematan daya listrik. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Halaman 3

HARGA BERAS MAHAL - Pedagang beras di pasar percontohan Pagesangan Mataram yang juga mengeluhkan mahalnya harga beras di NTB, Minggu (13/3).

SETELAH keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen-KP) tentang budidaya lobster beberapa waktu lalu dinilai kurang populis dan merugikan nelayan, kini komunitas nelayan budidaya perikanan Lombok kembali merasa terganggu dengan munculnya Surat Edaran (SE) Dirjen Perikanan Budidaya Kemen-KP. Mereka merasa dirugikan dengan terbitnya SE tertanggal 1 Februari 2016, dan karenanya mereka bersurat ke presiden RI di Jakarta meminta proteksi.

SE Dirjen Perikanan Budidaya Kemen-KP bernomor 721/ DPB/PB.510.84/II/2016 tentang kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing (SIKPI-A) dianggap telah mematikan mata pencaharian para nelayan pembudidaya. ‘’Sebenarnya saat pemerintah tidak terlalu pandai membuka lapangan kerja bagi rakyatnya, jangan malah mata pencaharian kami yang telah puluhan tahun kami lakoni dimatikan begitu saja tanpa solusi,’’ kata Lalu Kamil Abubakar, Sekretaris Forum Komunikasi Budidaya Ikan se-pulau Lombok, Sabtu (12/3).

Bersurat ke Presiden RI dinilai sebagai salah satu bentuk perjuangan bagi komunitas ini untuk meminta presiden memberikan proteksi bagi nelayan. Melalui surat tertanggal 9 Maret 2016 ke presiden yang ditembuskan antara lain kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menko Ekonomi Maritim, Gubernur NTB serta Kadis Kelautan dan Perikanan NTB, mereka meminta agar SE tersebut dievaluasi kembali. ‘’Sunguh banyak keluarga kami yang akan ditelantarkan akibat kebijakan ini,’’ kata Koordinator Forum, H. Syamsuddin Gahtan.

SE Dirjen Perikanan Budidaya Kemen-KP menegaskan, dengan alasan mencegah terjadinya illegal fishing unreported and unregulated (IUU) fishing di wilayah perairan Indonesia, dan memperhatikan kondisi yang berkembang antara lain yaitu maraknya penggunaan potassium sianida maupun bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak lainnya serta penangkapan ikan yang merusak lingkungan, maka mulai dihentikan operasional bagi kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing (SIKPI-A).

SE itu bahkan menegaskan pula bahwa SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan, dan terhadap SIKPI yang masih berlaku akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak SE ini diterbitkan. ‘’Kami setuju dengan kebijakan Kemen-KP yang menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal destructive fishing. Kami para pembudidaya pun sangat dirugikan apabila terjadi pengeboman ikan yang merusak lingkungan, sebab budidaya ikan kerapu kami tidak akan tumbuh dengan sehat,’’ lanjut Syamsuddin. ‘’Tetapi dengan menghentikan operasional kapal berbendera asing yang mengangkut hasil budidaya kami yang diekspor, itu sama saja dengan mematikan usaha kami,’’ tambah Lalu Kamil. Mereka setuju operasional kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia diseleksi ketat. Negara RI memiliki kedaulatan dan aparat yang sigap di perairan, dan karena itu aparat dimaksud harus betul-betul tegas melaksanakan aturan. ‘’Tetapi dengan SE tersebut dikesankan bahwa kapal asing yang tidak bersalah sekali pun dihentikan beroperasi di Indonesia. Kebijakan ini harus dievaluasi lagi,’’ katanya. (038)

(Suara NTB/zul)

H. Syamsuddin Gahtan

(Suara NTB/bul)

Bersurat ke Presiden

Harga Beras Tembus Rp 12.000 Mataram (Suara NTB) Harga beras di bumi lumbung padi ini telah menembus Rp 12.000/Kg. Mereka yang notabene miskin makin bingung, di tengah peliknya persoalan ekonomi.

Dari beberapa sumber yang ditemui Suara NTB, Sabtu dan Minggu (13/3), mengeluhkan tingginya harga beras yang berada di kisaran Rp 11.500/Kg hingga 12.000/Kg untuk beras super. Penjualan di tingkat pasar tradisional juga rata-rata Rp 11.500/Kg. Hatemah, warga lingkungan Sembalun, Loang Baloq, Mataram menyebut pembelian di tingkat kios Rp 12.000/ Kg. Harga beras ini menurutnya sangat berat. Apalagi untuk menghidupi lima anaknya. Belum lagi ia harus memikirkan biaya-biaya sekolah anaknya.

“Luar biasa mahal harga beras di eceran. Mau tidak mau terpaksa harus dibeli, mau makan apa kalau tidak beli beras,” katanya kepada Suara NTB. Menyiasati tingginya harga beras ini, Hatemah mengatakan men-

gurangi porsi makan. Dari yang sebelumnya 6 Kg/minggu menjadi Rp 5 Kg/minggu.

Ia juga mempertanyakan Raskin yang hingga saat ini belum didistribusikan. “Ada sekitar dua bulan kita belum terima Raskin. Mestinya Raskin diperbanyak kalau harga beras semahal ini,” demikian dikatakannya.

Fatmawati, dari Aikmel, Lombok Timur juga mempertanyakan tingginya harga beras saat ini. Guru honorer dua anak di salah satu Ponpes di Aikmel ini mengatakan harga beras sangat berat bagi masyarakat sekelasnya. Apalagi, ia tak memiliki lahan garapan untuk produksi beras. Praktis, keluarganya hanya mengandalkan beras yang dibelinya dari pengecer-pengecer.

“Sekilo Rp 12.000. Kalau masih beli 1 sampai 5 Kg, nyalah-nyalah pergi ke pasar,”

ungkapnya. Ia meminta, pemerintah atau melalui kebijakan Gubernur NTB mengambil langkah strategis, karena tak sedikit jumlah masyarakat miskin di provinsi ini mengeluhkan hal yang sama.

Penjual di pasar percontohan Pagesangan, Mataram juga mengakui harga beras masih tinggi. Hajariah, salah satu pedagang sembako mengatakan harga pembelian di agen yang masih tinggi. Pedagang hanya mengambil untung Rp 500/Kg. “Banyak pembeli yang nyari beras dengan harga Rp 10.000 sekilo. Tapi ndak ada beras harga segitu, kecuali beras Raskin. Tapi raskin belum ada juga datang,” ungkapnya.

Tidak sedikit jumlah masyarakat yang mengeluh karna mahalnya harga beras ini. Pedagang tak bisa berbuat apa-apa menurutnya, karena

harga telah diatur oleh agen.

Beras Rp 11.500/Kg ini terlihat kualitasnya tidak sesuai kualifikasi beras super. Sebab, tingkat patahnya masih tinggi. Pedagang lainnya, Yuli juga mengatakan, harga penjualannya saat ini sudah sesuai harga yang diterimanya dari mesin penggilingan.

“Beras ini untungnya sedikit. Untuk sementara kita belum ada yang harganya sampai Rp 12.000, kalau diecer langsung di masyarakat bisa jadi harganya Rp 12.000 sekilo. Karena pedagangnya juga ngambil keuntungan sedikit,” demikian dikatakan.

Soal Raskin, sejauh ini Perum Bulog terus berupaya melakukan serapan. Namun kendalanya masih tingginya harga jual gabah dan beras di lapangan. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Wilayah NTB mengatakan, untuk bulan Maret Raskin belum bisa didistribusikan karena terbatas ketersediaan stok.

Bulog saat ini hanya menyimpan 2.000 ton, hanya cukup

memenuhi kebutuhan Raskin di Lombok Timur. Soni mengatakan, Raskin tetap tak bisa didistribusikan selama serapannya masih rendah, apalagi panen belum serempak dilaksanakan petani. “Kita tetap penuhi raskin, tapi nunggu stok kita cukup dulu. Kita sambil menyerap,” demikian Soni.

Berbeda halnya dengan di NTB, dari laman petaniantoday.com memberitakan anjloknya harga gabah di bawah HPP. Presiden bahkan telah menginstruksikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman untuk melakukan penetrasi harga, dengan dicanangkannya program Serap Gabah (Sergab). Didalamnya dilibatkan Bulog, perbankan dan TNI. Dan beberapa stakeholders lainnya.

Seluruh Indonesia akan diturunkan sebanyak 300 ribu personel Tim Sergab yang berasal dari gabungan stakeholder, dengan target satu hingga dua minggu ke depan harga beras secara nasional akan stabil. (bul)

Saatnya Dilakukan Diversifikasi Produk Kenaikan Harga Beras Sumberdaya Alam dan Cabai Berpotensi Inflasi Mataram (Suara NTB) Perusahaan apapun bentuknya diharapkan berperan aktif mendukung pemerintah daerah melakukan hilirisasi produk, terhadap seluruh potensi sumberdaya alam yang tersedia di NTB. Plt Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, Sabtu (12/3) mengemukakan, Kabupaten Lombok Barat menghasilkan sekian banyak Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Di antaranya beragam jenis buah-buahan dan air nira, yang saat ini tak begitu optimal dijadikan produk hasil olahan oleh masyarakat. “Bayangkan, saat musim durian begini, nangka dibiarkan

membusuk oleh petani. Minim pengolahan, demikian juga dengan durian, hanya di makan-makan biasa. Harus ada diversifikasi (pengolahan) agar potensi hasil alam tersebut tidak sia-sia,” katanya.

Sementara untuk pegentasan kemiskinan, daerah memiliki anggaran yang cukup terbatas. Sebab itulah, perusahaan diminta terlibat melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) atau dana sosial yang wajib dikeluarkan setiap tahun dari keuntungan perusahaan. Harapannya dana tersebut oleh perusahaan bisa diperuntukkan untuk memperkuat home industry.

Mantan Ketua KPU Provin-

si NTB ini juga mengungkapkan tidak sedikitnya produksi air nira (aik tuak) di Lombok Barat. Dalam sehari berton-ton liter mampu dihasilkan petani pekebun. Sayangnya, karena terbatas kemampuan hilirisasi menjadi gula merah, air nira tersebut justru dijual gelondongan oleh masyarakat.

“Saking banyaknya tuak ini, dipakai untuk menghancurkan tembok sama masyarakat.

Bayangkan kalau itu diproduksi seluruhnya menjadi gula,” ujarnya. Ia juga menyinggung bagaimana dampak sosial yang kemudian muncul akibat tidak maksimalnya produksi air nira menjadi gula merah.

Bank Indonesia menjadi

salah satu instansi vertikal yang diharapkannya mendukung hilirisasi dimaksud. “Saya sudah tawarkan ke Pimpinan BI NTB agar CSR-nya dialokasikan ke sana. Demikian juga perusahaan lain harusnya ikut berkontribusi,” demikian Fauzan Khalid.

Deputi Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Prijono mengatakan tertarik mendukung harapan Wakil Bupati Lombok Barat. Meski demikian, Bank Indonesia harus melakukan kajian model program pendampingan kepada masyarakat penghasil air nira. (bul)

Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB secara rutin melakukan survei harga-harga barang. Maret 2016 ini, dua komoditas diproyeksikan akan menyumbang inflasi yakni beras dan cabai yang belakangan harganya dikeluhkan masyarakat.

Deputi Direktur BI Provinsi NTB, Prijono di Mataram mengemukakan, beras dengan harga di tingkat masyarakat Rp 12.000 sekilo bisa menjadi pembentuk struktur inflasi. Seperti diketahui, inflasi merupakan kondisi tidak normal di mana terjadi kenaikan harga-harga barang tanpa perimbangan kenaikan pendapatan masyarakat.

Prijono mengatakan, perlu membangun komunikasi yang

Sabtu, 12/03/16

HILANG HILANG BPKB R4 NISSAN GRAND LIVINA DR1094J N O K A / N O S I N : MHBG1CG1FCJ-087642/ H R 1 5 - 9 1 7 5 2 6 B NO.BPKB.I.10366624.O AN. BPDAS NTB HILANG DISEKITAR JL. MAJAPAHIT NO.54C MATARAM HUB. 0370-

baik antara pemda dengan Bulog bagaimana agar Raskin secepatnya didistribusikan untuk menstabilkan harga beras di tingkat masyarakat.

Soal rencana mendatangkan beras dari Jawa Timur sebanyak 7.000 ton yang hingga kini ditolak oleh pemerintah Provinsi NTB, menurutnya hanya memperkuat komunikasi saja untuk menyepakati solusi.

Menurutnya, kabar baik telah disampaikan pemerintah pusat dengan adanya paket kebijakan yang mengatur tentang beras dan gabah. Seperti diketahui, di beberapa daerah lainnya, harga gabah justru anjlok hingga pemerintah pusat mengambil kebijakan. Sementara di NTB, harga gabah masih tinggi.

“Setiap kenaikan harga barang pasti akan terjadi inflasi. Kita berharap panen raya dapat dipastikan sehingga harga beras di tingkat masyarakat bisa distabilkan.

Meski inflasi, bisa saja kebutuhan lain harganya turun yang mengakibatkan deflasi,” demikian Prijono Sabtu (12/3).

Analis Bank Indonesia Provinsi NTB, Hanif Galih Pratama juga mengatakan sat

ini masih melakukan survei di beberapa pasar tradisional percontohan di Kita Mataram.

Dari hasil survei, harga beras mengalami kenaikan dan dirata-ratakan kisaran harganya Rp 11.000 (variasi dari harga tertinggi Rp 11.500/Kg dan harga terendah Rp 10.500/Kg untuk beras kelas super).

Kenaikan harga ini menurutnya siklus tahunan, harapannya dengan panen raya bulan Maret dan April bisa menekan inflasi dimaksud.

Analis lainnya, Andaru juga mengatakan, beras dan cabai diproyeksikan akan memberikan sumbangan inflasi bulan Maret ini.

Perkiraan inflasi untuk sementara ini membalikkan keadaan deflasi (penurunan harga) pada bulan Februari 2016 kemarin.

“Dari komunikasi informasinya, memang akan inflasi tapi baru 50 persen datanya terkumpul atas hasil survei harga dua minggu terakhir bulan ini. Belum bisa dirilis berapa proyeksi inflasi bulan ini. Tapi kenaikan harga beras dan cabai menjadi penyumbang inflasi terkuat,” demikian Andaru. (bul)

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pensiun Dini ASN Tak Kantongi IMB MESKI beberapa kantor SKPD Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah lama berdiri. Namun, seluruhnya belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dalam hal ini, kesulitan menerbitkan IMB Kantor SKPD, karena belum satu pun memiliki sertifikat.

“Kami di KPPT tidak bisa mengurus IMB kantor milik pemerintah ini, karena ratarata aset belum memiliki sertifikat. Harapan kita sertifikatnya dipenuhi lebih dulu baru kami akan urus IMB-nya,” ujar Kepala KPPT KLU, H. M. Su(Suara NTB/dok) madi, SH, Sabtu (12/3).

H. M.Sumadi Sumadi menyebut, di KLU hanya ada dua kantor yang mengantongi IMB yaitu RSUD Tanjung dan Kantor Kemenag KLU. Ia menjelaskan, IMB untuk kantor milik pemerintah digratiskan. Bahkan untuk mengurusnya pun, KPPT siap jemput bola dengan mendatangai langsung kantor bersangkutan. Jika mulai diproses, KPPT tidak memerlukan waktu lama untuk menerbitkan IMB. Dalam seminggu atau 4 hari kerja, IMB dijamin akan keluar.

Sejauh ini, KPPT aku Sumadi, telah mendatangi beberapa SKPD untuk memperoleh kajian keberadaan kantor. Namun hingga kini, pihaknya terbentur pada persoalan legalitas kantor terkait tidak adanya sertifikat.

“Kalau IMB ada, akan memudahkan SKPD terkait dalam rangka penghapusan data dan sebagainya. Termasuk KPPT yang menerbitkan IMB juga tidak punya sertifikat, sehingga kita tidak punya IMB sampai sekarang,” sambungnya.

Sumadi sepakat dalam rangka mensukseskan visi misi maupun target Pemda KLU, seluruh kantor harus meningkatkan pelayanan. Meski demikian menurutnya, akan menjadi bahan kritik masyarakat apabila SKPD hanya mengimbau, tetapi di sisi lain SKPD sendiri tidak memberi contoh. Tak terkecuali dalam mengurus IMB. Sebagai gambaran, rinci Sumadi, perolehan retribusi perizinan sampai dengan 10 Maret lalu, mencapai Rp 719,568 juta.

Sebarannya Rp 477,847 dari IMB, Rp 1,5 juta dari izin minuman beralkohol, Rp 239,970 juta dari izin Gangguan (HO) dan Rp 4,25 juta dari Izin usaha Perikanan. Adapun sebaran per bulannnya disebutkan, Januari terkumpul Rp 134,559 juta, Februari sebesar Rp 317,207 juta, dan per 10 Maret sebesar Rp 267,801 juta.

Dengan demikian tambahnya, realisasi yang dihimpun sampai dengan 10 Maret lalu telah mencapai 23 persen dari target IMB (Rp 2 miliar), 6 persen dari target Minol (Rp Rp 25 juta), tercapai 67,42 persen dari target HO (Rp 350 juta) dan tercapai 42,5 persen dari target IU Perikanan sebesar Rp 10 juta. (ari)

Kemenag Harapkan Ponpes Menyatu dengan Masyarakat Selong (Suara NTB) Dalam menangkal paham radikalisme di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui jalur pondok pesantren (ponpes), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim mengharapkan kepada para ponpes menyatu dengan masyarakat.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kasi Pendidikan Diniah Pondok Pesantren (PD Pontren) pada Kemenag Lotim, H. Muftahussurur, S,Ag, menjelaskan, dari 180 ponpes (Suara NTB/yon) yang ada di Lotim belum diteH. Muftahussurur mukan yang mengajarkan paham radikalisme. Hanya saja, katanya, indikasi dari ratusan ponpes yang mengajarkan radikal kemungkinan ada, terutama yang diketahui tertutup dan tidak menyatu dengan masyarakat.

Kendati demikian, lanjutnya, pengawasan berupa pembinaan tetap dilakukan agar pengajaran yang disampaikan oleh pengurus pondok pesantren terhadap masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ajaran Islam yang sesungguhnya.

Untuk lebih memperketat pengawasan terhadap ponpes yang mengajarkan radikalisme, Kemenag Lotim mengharapkan agar masyarakat turut aktif mengawasi, terutama kemungkinan adanya pondok pesantren yang secara eksklusif mengajarkan paham radikal.

Selain itu, strategi lainnya, papar dia, melakukan pengawasan terhadap pihak luar yang masuk dan membawa pemikiran serta gagasan radikal ke dalam ponpes. Hal ini penting dilakukan mengingat pemahaman radikal berpotensi disusupkan oleh pihak luar dengan berbagai cara. Bahkan, untuk lebih mengawasi penyebaran paham radikal di kalangan ponpes, Kemenag Lotim mengaku sudah melayangkan surat terhadap semua ponpes, terutama dalam mendatangkan tenaga pendidik yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri. (yon)

Tujuh ASN Positif Narkoba

Satreskoba Polres Siap Lakukan Penyelidikan

Selong (Suara NTB) Ditemukannya 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang positif narkoba hasil tes urine Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa waktu lalu siap akan ditindaklanjuti Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Lombok Timur (Lotim), jika diminta Pemkab Lotim. Lebih jauh soal itu, Satreskoba berencana akan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah.

Kasat Reserse Narkoba Polres Lotim, AKP Arjuna Wijaya, SIK, menjawab Suara NTB via ponselnya, Sabtu (12/3), mengatakan sejauh ini belum ada pemberitahuan secara tertulis ke pihaknya untuk menindaklanjuti adanya temuan hasil pemeriksaan oleh jajaran BNN beberapa waktu lalu terhadap 1.044 ASN dan honorer di lingkup Pemkab Lotim. “Nanti kita akan koordinasikan dulu,” jelasnya.

Senada dengan yang disampaikan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan sebelumnya, Kasatreskoba Polres Lotim ini ingin mengungkap jaringan narkoba. Sebelumnya juga pernah dikemukakan, pihaknya sudah mendeteksi adanya indikasi para PNS di lingkup Pemkab Lotim yang turut dalam praktik penyalahgunaan narkoba.

Jaringan peredaran narkoba di Lotim ini ingin diungkap.

Hal ini dimaksudkan agar bisa meminimalisir praktik penyalahgunaan barang terlarang. Langkah pemerintah daerah dengan melibatkan BNN untuk mendeteksi dini narkoba di kaangan PNS disambut positif oleh aparat penegak hukum ini.

Bila diperlukan, aparat kepolisian siap melakukan penggeledahan dan penyidikan lebih lanjut. Atensi Bupati Lotim terhadap persoalan narkoba ini dinilai cukup bagus, karena biaya melaksanakan tes urine ini cukup besar. Di mana, untuk satu orang dibutuhkan dana Rp 200 ribu lebih.

Kalangan PNS atau ASN, kata Arjuna cukup rentan terpapar kasus penyalahgunaan narkoba. Karenanya berdasarkan hasil identifikasi awal, ada oknum yang dicurigai masuk dalam kelompok penyalahgunaan narkoba dan tinggal menunggu waktu untuk ditindaklanjuti. (rus)

Harus Dibarengi Jaminan Sosial yang Bagus

Selong (Suara NTB) Wacana pensiun dini Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah pusat sangat berpengaruh bagi daerah. Di Lotim, banyak ASN Lotim yang memiliki pendidikan SMA sederajat ke bawah yang terancam dipensiundinikan. ‘’Wacana tersebut sejatinya harus dibarengi dengan tahapan sosialisasi dan pemberian jaminan sosial yang bagus. Apalagi sebelumnya, pernah ada wacana PNS atau ASN diberikan jaminan pensiun dini senilai Rp 1 hingga 2,5 miliar,’’ ungkap Sekda Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (12/3) lalu.

Diakuinya, saat ini di kalangan ASN masih banyak praktik konsumtif. Jika mendapat uang Rp 100-150 juta cepat sekali habisnya. Untuk itu, jika diberikan pensiun dini maka harus didahului dengan mempersiapkan mereka (ASN, red)

keterampilan,sehingga pascapensiun tidak menjadi pengangguran.

Selain itu, jaminan sosial yang diterima bisa dikelola dalam bentuk kegiatan usaha.

Di mana, jaminan sosial senilai Rp 1 miliar yang diterima bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. ‘’Misalnya saja gunakan modal modal Rp 100-200 juta, lalu sisanya ditabung atau didepositokan di perbankan,’’ujarnya menggambarkan.

Dana jaminan pensiun jika deposito Rp 1 miliar, maka akan dapat suku bunga 6 persen per tahun. Jika dihitung dalam sebulan bisa mendapat-

kan pembagian suku bunga 0,5 persen tiap bulan. Jika dikalikan Rp 1 miliar, maka bisa diperoleh Rp 2,5-5 juta/bulan.

Jika dipaksa pensiun dini dengan gaji pegawai lulusan SMA sederajat saat ini ratarata Rp 1,8-2,5 juta jelas belum bisa memadai. Karena itulah, kepastian jaminan sosial ini harus diperjelas. Hal ini dinilai sangat penting dan tidak diinginkan, pascapensiun pegawai menjadi makin terpuruk . “Tapi kalau pensiun dini mereka makin sejahtera itu baik,” katanya Dalam sistem pemerintahan, miskin struktur kaya fungsi itulah yang baik. Sebalik-

nya, kaya struktur dan miskin fungsi menjadikan negara akan menimbulkan dampak buruk. “Jadi pensiun dini ini harus dijelaskan dulu plus dan minusnya. Lebih kedepankan sampaikan plusnya saja jangan berikan suasana pesimistis,” ujarnya.

Kalau disebut alasan pensiun dini, karena soal produktivitas, katanya negara maju sebenarnya tidak ada berpikir soal sarjana. Tapi, keahliannya harus dilatih. Karena kalau ditafsirkan utuh, maka semua yang menjadi penjaga malam, satpam akan pensiun semua.

Padahal keberadaan mereka masih dibutuhkan. “Tenaga SMA ke bawah ini masih dibutuhkan,” terangnya.

Dalam penentuan komposisi kepegawaian, ada disebut analisa jabatan dan akan terbagi habis dalam bentuk tu-

(Suara NTB/dok)

H. Rohman Farly poksi. Tupoksi inilah, katanya, yang harus dikontrol. “Jangan pegawai datang hanya menganggur, datang ke kantor hanya main kartu dan main catur,” demikian tegasnya. (rus)

H. Najamuddin

Perjuangkan Alsintan untuk Petani di Lotim

(Suara NTB/rus)

SAPI - Lotim merupakan salah satu daerah pembudidaya sapi di NTB. Sekarang ini, Pemkab Lotim sedang menggembangkan teknologi dari Jepang, yakni embrio transfer untuk menambah jumlah populasi sapi.

Teknologi ET Belum Menunjukkan Hasil Selong (Suara NTB) Teknologi Embrio Transfer (ET) yang adopsi dari Jepang dan Australia untuk melahirkan anak-anak sapi kembar belum ada yang berhasil diwujudkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lombok Timur (Lotim). Dua kelahiran pertama hasil suntikan setero dari teknologi ET ini di Kelompok Ternak wilayah Aikmel hanya bisa melahirkan masing-masing satu pedet.

Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Peternakan Distannak Lotim, Syamsuri Hamzan di Selong, Sabtu (12/3). Diterangkan, tahun 2015 lalu Lotim menerima 98 Setero. Sebanyak 75 setero ET sudah disuntikkan. Dari hasil itu sebanyak 18 yang dinyatakan positif hamil anak kembar. Dua sudah melahirkan, tapi gagal lahir kembar, karena induk sapi mengalami keguguran.

Jenis ET yang disuntikkan adalah sapi Limousin dan Simenta. Kasus di induk sapi Bali Kelompok Tani Ternak Aik Perapa Aikmel dan Kalijaga itu

masing-masing sejatinya telah berhasil melahirkan anak hasil ET. Namun tidak bisa menyelamatkan hasil inseminasi buatan dan yang bunting alami.

Diakui Syamsuri, melihat kesiapan dari para peternak Lotim, jatah ET Loteng program pemanfaatan ET itu turut diambil Lotim. Dari sisi tenaga Lotim terbilang paling siap. Di mana, sudah ada tenaga Pemeriksa Kebuntingan sebanyak 32 orang dan tenaga Asisten Teknik reproduksi sebanyak 8 orang.

Hasil ET yang telah lahir beberapa waktu lalu katanya sangat bagus dan dikatakan bisa menjadi bibit pejantan tangguh. “Yang lahir itu jantan semua,” katanya. Adapun usia bunting sapi hasil ET maupun alami sama, yakni 262 hari. Usia ini, katanya, tepat dengan jumlah ayat dalam Quran Surat AlBaqarah yang artinya sapi Betina sebanyak 262 ayat.

Analisa sementara, kegagalan melahirkan pedet kembar hasil ET ini, karena

faktor pemeliharaan. Kesiapan induk sapi juga menjadi pertimbangan utama. Intinya terhadap sapi yang bunting anak kembar harus diperlakukan spesial. Termasuk masalah pakannya pun harus beda, yakni diberikan tambahan pakan.

“Tidak saja rumput hijau, tapi pakai ampas tahu, dedak. Terutama ampas tahu miliki protein kasar cukup bagus untuk ternak,” ungkapnya.

Dijeaskan, ET untuk sapisapi kembar ini dimasukkan ke dalam rahim sapi yang sudah bunting seminggu. Setero ini harganya cukup mahal. Harga impornya Rp 6 juta. Indonesia sudah bisa memproduksi dengan harga Rp 1,3 juta. Untuk para petani peternak Lotim ini diberikan secara gratis.

Keberhasilan teknologi Jepang ini, katanya, karena tingkat keberhasilannya yang rendah. Katanya Jepang hanya berhasil 30-38 persen saja, sehingga tidak mengherankan, Lotim belum bisa berhasil, karena di Jepang masih rendah tingkat keberhasilannya. (rus)

Data Kemiskinan Rancu, Disosnakertrans Kelimpungan Tanjung (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih belum menemukan formula angka kemiskinan yang pasti. Sejumlah sumber pemerintah menyebut angka kemiskinan KLU dengan versi angka berbeda.

Versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana disebutkan Bappeda KLU, statistik kemiskinan KLU terakhir sebeaar 34,29 persen di tahun 2014. Sedangkan versi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat, kemiskinan KLU setara 30.672 KK atau 122.482 jiwa. Dengan jumlah penduduk terakhir yang diperoleh Disosnakertrans dan Dinas Dukcapil KLU per Januari 2016 sebanyak 68.435 KK atau 230.241 jiwa, maka persentase angka kemiskinan KLU akan lebih besar dari catatan statistik atau sebanyak 53,19 persen. Angka manakah yang harus diikuti Disosnakertrans dalam konteks implementasi kebijakan daerah?

Kepala Bidang Rehabilitasi Penanggulangan Jaminan Sosial pada Disosnakertrans KLU, Wardoyo, Sabtu (12/3), mengakui hasil temuan lapangan memperlihatkan angka kemiskinan mengalami lonjakan. Salah satu indikatornya, permintaan terhadap pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mengalami peningkatan.

“Data kemiskinan ini memang perlu dibedah, apakah mengikuti data TNP2K atau data daerah. Karena bagaimanapun data TNP2K juga ber-

sumber dari angka BPS yang diolah oleh Pusdatin,” ungkap Wardoyo.

Wardoyo mengatakan, jika mengacu pada angka statistik 34,29 persen maka logika jumlah kemiskinan tersebut tidak akan pernah sinkron dengan angka 53,19 persen miskin yang dikeluarkan Pusdatin - TNP2K. Meskipun indikator BPS mengarah pada pemenuhan 2.100 kalori dari konsumsi pangan, namun aspek lain dalam pelayanan sosial tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Dicontohkan Wardoyo untuk mengcover layanan kesehatan BPJS masyarakat KLU, dana APBD murni 2016 yang disiapkan sebesar Rp 1,7 miliar tersisa tinggal 23 persen. Permintaan bansoskes melalui rekomendasi Diansos setelah memperoleh rekomendasi SKTM dari desa/dusun, mengalami peningkatan. Dalam sehari, Dinsos KLU menerbitkan rekomendasi Bansoskes antara 20 hingga 50 lembar.

“Pusat sebenarnya menjamin BPJS untuk angka kemiskinan sebanyak 132.329 orang, tapi kita hanya bisa memenuhi data sebanyak 394 orang, karena datanya berbasis keluarga (KK). Banyaknya animo masyarakat memanfaatkan BPJS, maka mau tidak mau, harus dilakukan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan,” harap Wardoyo.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., yang dikonfirmasi membenarkan kuota anggaran BPJS yang bisa diklaim masyarakat menyisa-

kan Rp 400 juta dari pagu Rp 1,7 miliar yang disiapkan.

Hanya dalam tempo 2 bulan 10 hari, jumlah masyarakat yang mengakses BPJS melonjak.

“Sisa dana BPJS tinggal Rp 400 juta, untuk mengcover kekurangan perlu ditambah sedikitnya Rp 400 juta lagi melalui APBD Perubahan,” ungkap Benny.

Realisasi kuota BPJS dari APBD sebesar Rp 1,3 miliar dari Rp 1,7 miliar diakui Benny teralokasi untuk membayar angsuran dan utang di sejumlah rumah sakit. Pemakaian dana terbesar berasal dari salah satu pasien rujukan ke Rumah Sakit Sanglah dengan kisaran Rp 32 juta. Sementara akses anggaran rata-rata diklaim oleh pasien ibu melahirkan. (ari)

Selong (Suara NTB) Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB, H. Najamuddin mengamati selama ini kepemimpinan di Lombok Timur (Lotim) jarang membuat kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat kecil. Akibatnya angka kemiskinan di Lotim terus bertambah. ‘’Persoalan fundamental belum tersentuh, sehingga pengangguran juga terus meningkat,’’ katanya.

Karena itu, kata H. Najamuddin kepada Suara NTB di kediamannya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur (Lotim), Sabtu (12/3), diperlukan pemimpin daerah yang tidak biasa-biasa saja. ‘’Lotim harus dipimpin oleh orang yang luar biasa. Kalau cuma biasa-biasa, ya seperti ini keadaannya, tidak ada perkembangannya,’’ kata mantan anggota DPRD NTB yang kini menjadi pengusaha itu.

Satu program konkret yang ditawarkan yakni mengalokasikan anggaran masing-masing 10 hand tractor per desa. ‘’Ada 254 desa/kelurahan di Lombok Timur saat ini. Karena itu diperlukan 2.540 hand tractor. Alat industri pertanian (alsintan) itu pun, katanya, masih harus ditalangi dengan anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) selama setahun. ’Intinya yakni mengurangi biaya produksi pertanian,’’ katanya. ‘’Petani kita selalu merasa keuntungan hasil produksi sangat kecil ketimbang biaya produksi yang dikeluarkan,’’ tambahnya, dan karena itu

H. Najamuddin

biaya produksi harus diperkecil agar petani untung.

H.Najamuddin betul-betul merasakan itu lantaran dia sendiri bergerak di bidang pengusaha pertanian dan perkebunan. Padahal kalau petani memiliki usaha yang bagus, maka secara ekonomi mereka akan mandiri. Selain itu, kalau petani mandiri secara ekonomi, maka kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan akan dengan gampang mereka penuhi sendiri.

Dalam hal pengalokasian anggaran untuk 2.540 hand tractor plus BBM itu, katanya, juga tidak terlalu muluk. ‘’APBD ada kok, tinggal mengalokasikan saja,’’ katanya.

Petani di masing-masing desa harus berkelompok untuk memperoleh bantuan tersebut.

Satu kelompok tani beranggotakan 20 orang. Sedang satu hand tractor butuh empat orang untuk operasionalnya. ‘’Kalau Anda menghitung, maka ada lebih dari 10.000 orang tenaga kerja bisa diakomodir dengan program itu,’’ lanjutnya.

Sentuhan program untuk masyarakat kecil di bawah itu harus direalisasikan. ‘’Tidak mesti saya yang harus maju sebagai calon bupati, kalau memang ada calon lain yang memiliki komitmen seperti itu, maka tentu saja kita harus dorong,’’ katanya. Tetapi, katanya lagi, seorang kandidat harus memiliki sumber daya yang bagus, baik SDM maupun dana. ‘’Kalau calon bupatinya miskin, saya khawatir nanti setelah dia memegang jabatan, dia akan menumpuk kekayaan,’’ tandasnya, dan bahkan lupa tugasnya untuk m e m perkaya rakyat. (038) (Suara NTB/zul)

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Bangunan Fasilitas Khusus PT PELABUHAN Indonesia (Pelindo) III Cabang Lembar tahun ini akan memulai pengembangan dermaga kapal pesiar di Gili Mas, Lembar dengan membangun sejumlah fasilitas utama. Saat ini, Pelindo II tengah mengurus izin prinsip ke Pemda Lobar dan Pemprov NTB untuk memulai pembangunan sejumlah fasilitas tersebut.

General Manager PT Pelindo III Baharudin, menjelaskan, dana yang disiap(Suara NTB/dok) kan untuk tahap awal pemBaharudin bangunan pelabuhan ini sebesar Rp 1,5 triliun. Dana Rp 1,5 triliun ini, direncanakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas anrara lain dermaga cruise panjang 300 meter sebesar Rp 161 miliar, pembangunan terminal cruise modern sebesar Rp 109 miliar dan pembangunan zona cruise dan marina sebesar Rp 101 miliar serta untuk pembangunan zona container dengan dana sebesar Rp 785 miliar.

Untuk pembangunan dermaga ini, pihaknya telah membebaskan lahan seluas 53 hektar dari target 100 hektar. Dari lahan itu, terminal di sisi laut sekaligus areal terminal seluas 35 hektar, sedangkan kedalamannya telah sesuai 20 meter lebih. Sementara terkait izin pembangunan, pihaknya masih menunggu izin turun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kaitan dengan Amdal dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Kementerian Perhubungan . “Sedangkan, di tingkat pemda Lombok Barat maupun Pemprov NTB sangat mendukung,” klaimnya.

Pihaknya sudah melaksanakan rapat untuk memenuhi persyaratan pengurusan sertifikat lahan, perolehan izin tidak mendapatkan kesulitan, sehingga, ditargetkan dua tahun ke depan tepat 2018 telah bisa beroperasi. Ia menambahkan, pengembangan terminal Gili Mas ini, lanjutnya, sebagai bentuk kesinambungan transportasi tol laut di Lombok, terutama bagi penumpang pariwisata ke depannya.

Sementara Sekda Lobar, HM. Taufik menyambut baik rencana ini. Dikatakan, terkait pengeluaran izin prinsip kewenangan pihak provinsi. Untuk memenuhi persyaratan itulah maka pihak pelindo berkoordinasi dengan Pemkab Lobar. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Sejumlah Proyek Disinyalir Tanpa Perencanaan Matang Giri Menang (Suara NTB) – Mangkraknya sejumlah proyek yang dibangun Pemda Lombok Barat (Lobar) bernilai miliaran rupiah disorot kalangan DPRD. Dewan mensinyalir, mangkraknya proyek ini disebabkan perencanaan yang kurang matang dari SKPD, sehingga terkesan hanya berorientasi membangun proyek tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat. ‘’Plt diminta lebih “sangar” menjatuhkan sanksi terhadap bawahannya yang membangun proyek mubazir. Jika Plt Bupati tidak bertindak, maka dewan sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan hak budgeting akan memangkas anggaran SKPD yang membangun proyek mangkrak,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST, Minggu (13/3).

Menurutnya, pembangunan

proyek TPI yang mangkrak di Pasar Gerung tidak matang perencanaannya. Karena pembangunannya tanpa kebutuhan masyarakat. Menurutnya pembangunan pasar ikan di daerah Gerung tidak layak, karena seharusnya TPI lebih prioritas dibangun di lokasi perikanan, seperti Kuranji, Batulayar, Endok dan Sekotong.

Ia menilai SKPD hanya mengambil mudahnya saja, asalkan proyek dibangun dan

habiskan anggaran supaya realisasi fisik dan keuangan dicapai. Apalagi dinas-dinas selalu berpikir keuntungan pribadi dari proyek tersebut tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Seharusnya prosesnya melalui bottomup usulan dari bawah sesuai kebutuhan masyarakat.

Terkait hal ini ia berjanji akan mengevaluasi kinerja SKPD ketika laporan LKPJ nanti. Dewan akan melakukan

Penduduk ”Liar” di TWA Bangko-Bangko Makin Bertambah Giri Menang (Suara NTB) – Penduduk “liar” yang menempati kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-Bangko Desa Batu Putih Sekotong, kian bertambah. Menurut pihak desa setempat, terdapat penambahan sekitar ratusan orang yang tinggal di kawasan ini. Bertambahnya penghuni liar di kawasan itu disebabkan, pemda tidak tegas menertibkan warga liar yang berasal dari luar Lobar tersebut. ‘’Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan muncul kecemburan sosial, sebab warga liar ini diizinkan merusak hutan di kawasan konservasi. Kondisi hutan konservasi tersebutpun sangat mengkhawatirkan lantaran dirambah warga liar,’’ keluh Kepala Desa Batu Putih Nurzaini, dikonfirmasi via ponselnya, Minggu (13/3).

Menurutnya, kaitan dengan kawasan itu termasuk kawasan konservasi menjadi tanggung jawab BKSDA. Ia mempertanyakan, mengapa pihak terkait membiarkan warga liar (ilegal) membangun menempati dan perumahan rumah di kawasan itu. “Pemda tidak punya kewenangan mengusir karena itu kawasan konservasi, kewenangan BKSDA,” ujarnya.

Menurutnya, warga liar masuk sekitar peralihan reformasi tahun 1999-2000, warga yang tadinya menempati kawasan itu berasal dari Labuan Poh, namun karena merasa menempati lahan negara maka mereka dengan kesadaran sendiri keluar dari kawasan itu. Namun entah mengapa tibatiba justru pada tahun 2000, setelah warga lokal keluar justru warga luar masuk ke kawasan itu. Rupanya mereka memanfaatkan kelemahan pemerintah saat itu, karena sibuk mengurus perihal reformasi sehingga lupa mengawasi masuknya warga ke lahan tersebut.

Hingga saat ini, warga semakin bertambah, jika tidak ditangani segera khawatirnya akan bertambah banyak sehingga sulit ditangani. Dishut Lobar pernah masuk ke kawasan itu, namun disandera warga, sehingga tidak lagi berani memasuki kawasan itu.

Menanggapi hal ini, Kadishut Lobar, Agus Gunawan menyatakan terkait persoalan penduduk liar di kawasan konservasi di Desa Batu Putih, pihaknya tak bisa berbuat banyak, sebab yang memiliki kewenangan adalah pihak BKSDA. Pihaknya menunggu dari pihak terkait mengambi langkah.

Sementara itu, Kadis Dukcapil, H Muridun menyatakan, bahwa warga tersebut tak diakui sebagai penduduk Lobar, karena sampai saat ini tidak ada permohonan pembuatan dokumen kependudukan dari pihak desa di mana mereka bermukim. “Warga itu tidak diakui sebagai penduduk Lobar, soal penertiban itu ranah pihak lain kami hanya bertugas melayani administrasi saja,” kata Muridun. (her)

(Suara NTB/dok)

Sulhan Mukhlis evaluasi per SKPD, setelah itu barulah dewan memberi saran dan masukan ke pimpinan daerah agar memberi reward dan punishment bagi SKPD. Jika pimpinan daerah tidak

melakukan itu, maka dewan tentu akan bertindak tegas dengan memangkas anggaran SKPD. Sanksi pemotongan anggaran bisa dilakukan dewan, karena kewenangan dewan melakukan evaluasi dan kewenangan hak budgeting.

Menurutnya, di sinilah perlu peranan pimpinan daerah Sekda dan para asisten untuk memberi penekanan kepada SKPD. Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan di Lobar. Ia menilai pemda monoton dan hanya memperhatikan daerah tertentu saja. Contohnya Kuripan sebagai daerah poros ibu kota Gerung, tak disentuh maksimal, sehingga terkesan Kuripan seperti kota mati. (her)

Dua Kapolsek di Lobar Diganti

Penyidikan Kasus Kades Seraga Bakal Dihentikan?

Praya (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 dengan tersangka Kepala Desa (Kades) Seraga Kecamatan Praya Barat Daya, Ma, menjadi salah satu kasus yang sudah cukup lama ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Namun sampai saat ini penyelesaian kasusnya belum juga ada kejelasan, sehingga muncul wacana untuk menghentikan proses penyidikan kasus tersebut.

Pasalnya, dari hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan NTB, kerugian negara yang ditemukan sangat kecil hanya sekitar Rp 6 juta lebih. “Arahnya memang belum sampai ke sana (penghentikan penyidikan).

Tapi semua peluang masih mungkin terjadi,” aku Kasi Intel Kejari Praya, Andrie Dwi Sugianto, SH, kepada Suara NTB, Sabtu (12/3).

Untuk itu, pihaknya sampai saat ini masih terus berkoordinasi, baik di internal Kejari Praya maupun dengan pihak Kejati NTB guna meminta pertimbangan, langkah dan upaya apa yang akan dilakukan untuk bisa menuntaskan kasus ini. Apalagi, kalau kasus tersebut tetap dilanjut bakal memakan biaya besar, sementara nilai kerugian sangat kecil.

“Bayangkan untuk menuntaskan satu kasus dugaan korupsi saja, biaya yang mesti dikeluarkan negara bisa mencapai ratusan juta. Sedangkan nilai kerugian kasus yang ditangani hanya Rp 6 juta,” ungkapnya.

Dengan kata lain, nilai kerugian kasus yang ditangani tidak sebanding dengan biaya yang mesti dikeluarkan oleh negara dan ujung-ujungnya negara yang rugi. “Bandingkan nilai kerugian negara pada kasus Desa Tumpak dan Mujur yang nilainya mencapai Rp 200 juta lebih. Jadi sebandinglah dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara,” tambah Andrie.

Meski demikian, kesimpulan terkait langkah yang diambil terkait kasus Kades Seraga belum ada. Pihaknya masih mempertimbangkan beberapa opsi untuk penyelesaian kasus tersebut dan, tidak menutup kemungkinan juga sampai pada penghentian penyidikan. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

TAK TERAWAT - Kondisi proyek PLMTH ini terbengkalai tak terawat. PLTMH ini diduga ditinggal investor.

Mangkrak, Proyek PLTMH di Kokok Kumbi Narmada Giri Menang (Suara NTB) – Proyek Pembangkit Listrik Mikro Hydro (PLMTH) yang dibangun di Kokok Kumbi Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada tahun 2011 silam mangkrak. Mangkraknya PLTMH ini diduga ditinggal investor yang memiliki proyek. Saat ini kondisi bangunan memprihatinkan, di beberapa bagian bangunan ambruk, karena tak terurus.

Keberadaan proyek ini menimbulkan tanda tanya dari pemerintahan desa, karena tak melibatkan pihak desa.

Pihak desa pun meminta Pemda dalam Dinas Pertambangan dan Energi memperjelas status proyek. Warga mengaku tak mengetahui persis siapa pemilik proyek.

Hasil pantauan media ini, didampingi salah seorang warga setempat. PLTMH Kokok Kumbi tak bisa beroperasi. lantaran bendungan yang dihajatkan untuk mengaliri air ke mesin pembangkitnya justru jebol.”Bendungan ini baru dibangun, langsung jebol,” kata warga.

Bendungan dengan perkiraan setinggi sepuluh meter jebol di sisi timur. Entah karena konstruksinya yang tak kuat sehingga tak mampu menahan air yang dialiri dari Sesaot. Bendungan ini berdekatan dengan sumber mata air yang digunakan PDAM Giri Menang di Lembah Sempaga.

Pada papan informasi, PLTMH ini mulai dibangun sejak tahun 2013 dengan mengantongi izin lengkap dari Pemkab Lombok Barat, Bupati Lobar, Distamben Provinsi NTB hingga Kementerian ESDM. Proyek ini awalnya dibangun untuk membantu pemerintah menyediakan energi listrik dari energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, digarap oleh PT. SDI. Pantauan media ini, di bagian mesin pembangkit juga telah terpasang mesin hingga jaringan listriknya. Demikian juga dukungan akses infrastruktur menuju lokasi pembangkit telah siap. Namun tak difungsikan.

Dikonfirmasi terkait proyek ini Kades Lembah Sempaga Turmuzi mengakui proyek PLTMH mangkrak, karena ditinggal investornya.

Menurutnya, proyek itu sudah dua kali berganti investor, namun tidak kunjung beroperasi. Proyek ini dibangun oleh investor bekerjasama dengan BUMN. Awal pembangunannya, proyek ini sempat dikunjungi Bupati Lobar waktu itu, Dr. H. Zaini Arony, MPd. Setelah dibangun, proyek ini mengalami dua kali macet terakhir setahun lalu karena investornya diduga bangkrut. Investor ini sendiri berasal dari Surabaya.

Menurutnya, proyek ini memiliki kontrak 1 tahun pengerjaan, setelah selesai

dibangun investor terkait bekerjasama dengan PLN untuk membeli listrik dari PLTMH. Potensi daya listrik yang dihasilkan PLTMH itu sendiri lumayan besar, 1,3 MW. Namun setelah dibangun, justru bangunan ini ditinggalkan sehingga kondisinya terbengkalai. “Tahun 2013 lalu Pak Menteri mau berkunjung ke sana, tapi batal,” tuturnya.

Ia sendiri tidak tahu penyebab mengapa kedatangan menteri tersebut batal.

Sementara Camat Narmada, Abdul Manan membenarkan proyek tersebut belum bisa dimanfaatkan. Ia mengaku, proyek ini belum mengantongi izin dan rekomendasi dari kecamatan.

“Itu seingat saya belum ada terbit izinnya dan rekomendasinya,”ujarnya. Terkait proyek ini sudah dikerjakan, ia sendiri mengaku tak tahu perizinannya diproses dimana. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda terkait proyek tersebut.

Sementara itu, Kepala Distamben Lobar Budi Darmajaya menegaskan, rekomendasi pembangunan PLTMH masih dikaji Pemkab Lobar. Ia sendiri mengakui, proyek itu bukan didanai dari APBD, namun pihak ketiga (investor).”Itu bukan proyek pemda tapi itu didanai pihak ketiga, kami sebatas rekomendasi saja,” katanya. (her/bul)

Ratusan Hektar Hutan Konservasi di Batu Putih Diduga Dirambah Giri Menang (Suara NTB) – Keberadaan hutan konservasi yang ada di daerah Selatan Lombok Barat (Lobar), persisnya di kawasan Pemalikan Desa Batu Putih terancam, sekitar ratusan hektar lahan konservasi di kawasan itu habis dirambah warga yang diduga berasal dari luar Lobar. Lahan ini diduga sengaja dirambah untuk dijadikan lahan bercocok tanam.

Ironisnya, perambahan hutan ini seolah dibiarkan saja oleh pemerintah, baik provinsi dan kabupaten, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya alam (BKSDA) selaku pengelola kawasan itu. Hasil pantauan Suara NTB sepekan lalu di kawasan itu, di beberapa spot kawasan hutan habis dirambah dengan dibakar. Musim kekeringan ini rupanya dimanfaatkan oknum warga untuk membakar lahan itu agar mudah.

Di sepanjang jalan di per-

bukitan, masih tersisa abu pembakaran lahan tersebut.

Bahkan, sisa api dan asap akibat pembakaran masih mengepul di sekitar kawasan itu. Lebih dalam ke tengah kawasan hutan ini, kondisinya tidak kalah parah. Beberapa hektar lahan dibakar habis oleh oknum warga yang tak bertanggung jawab. Suara NTB juga menemukan pondok dan alas tempat perisitrahatan serta peralatan memasak warga masih tersimpan di sekitar hutan.

Menurut warga setempat, Siri kebanyakan warga yang merambah hutan ini dari luar Lobar, kebanyakan dari Loteng dan Lotim sebagian lagi dari Lobar. Semenjak diduduki warga luar, kawasan ini habis dibabat, bahkan selama 14 tahun sejak ditinggali warga liar kawasan ini sudah mulai dirambah.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kehutanan Lobar,

Agus Gunawan mengakui aktivitas “pendudukan” lahan konservasi di wilayah itu terjadi sejak dari dulu. Pihaknya pun sering menyampaikan ke BKSDA namun tidak ada pengawasan. “Lahan konservasi itu gundul di sana, karena diduduki warga luar Lobar, kami tidak bisa masuk karena itu kewenangan BKSDA,” terangnya.

Diakuinya, beberapa kali rapat membahas masalah ini namun tak ada tindaklanjutnya. Selain di kawasan itu, ada juga di kawasan hutan produksi di kawasan Mekaki juga dirambah oleh belasan warga.

Pihaknya sudah turun mengecek ke lokasi bersama pihak kecamatan dan kades, ditemukan ada 14 warga yang melakukan perambahan. Terkait reboisasi di kawasan konservasi tersebut, pihaknya perlu koordinasi dengan BKSDA selaku pihak yang berwenang. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) kembali menggeser kapolsek yang bertugas di jajaran Polres setempat, Sabtu,(12/3). Dua kapolsek diganti masing-masing Kapolsek Gerung, AKP Kadek Metria dan Kapolsek Senggigi, AKP Muhammad Yanis.

Pergantian dua perwira yang bertugas mengamankan wilayah rawan kejahatan kriminal di pusat perkotaan dan lokasi wisata ternama ini sebagai bentuk penyegaran dan dibutuhkan di Polda NTB.”Dua kapolsek diganti, masing-masing Kapolsek Gerung dan Kapolsek Senggigi,” jelas Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitiyo Kusumo.

Ditanya perihal penyebab digantinya dua kapolsek ini, Kapolres menjawab diplomatis. Menurutnya, pergantian dua kapolsek ini merupakan kegiatan biasa di tubuh kepolisian sebagai bentuk penyegaran dan dibutuhkan di Polda NTB. Ia menampik jika pergantian kapolsek, lantaran ada tersangkut masalah.

Kapolres menambahkan, Kapolsek Gerung dibutuhkan untuk mengisi salah satu posisi di Polda NTB, makanya ditarik untuk mem-back-up kasus di wilayah hukum NTB. Begitu juga dengan Kapolsek Senggigi. Saat ini, dua Kapolsek telah diisi yaitu

Kapolsek Gerung digantikan AKP Zaky Maghfur yang dulu sebagai Kasat Reskrim Polresta Mataram dan Kapolsek Senggigi digantikan AKP Firmansyah yang sebelumnya Kapolsek Ampenan. Ia berhadap dua kapolsek yang mengisi jabatan baru di masing-masing polsek tersebut diharapkan bisa menciptakan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda organisasi kepolisian.

Kapolsek Senggigi yang baru, AKP Firmansyah menyatakan, dia bertugas di kawasan wisata Senggigi berkomitmen menjalankan perintah pimpinan dan mohon dukungan masyarakat baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Perbedaan antara kota Mataram dan Lombok Barat harus dipelajari. Karena, situasi berbeda sehingga perlu membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat.

Hal yang sama dikatakan, Kapolsek Gerung, AKP Zaky Maghfur mengatakan, keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan bisa tanpa ada dukungan masyarakat dan instansi lainnya. adanya potensi penyakit masyarakat (pekat), kamtibmas, kejahatan kriminal dan narkoba. Dan dia akan segera mendekatkan diri kepada masyarakat agar pelayanan masyarakat dirasakan dengan membaik. (her)

Warga Swiss Ditemukan Meninggal di Kamar Tidur Praya (Suara NTB) Seoang warga negara asing (WNA) asal Swiss, Hans Muhr, Minggu (13/3) pagi ditemukan meninggal di kamar tidurnya. Dugaan awal pria 65 tahun tersebut meregang nyawa lantaran terkena serangan jantung. Polisi pun kini masih menyelidikan penyebab kematian korban yang tercatat sudah cukup lama tinggal di Dusun Bangkang Desa Prabu Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) ini.

“Penyebab pasti kematian korban masih kita selidiki.

Namun dugaan awal, korban meninggal terkena serangan jantung,” ungkap Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, Minggu (13/3) siang. Pasalnya, korban memiliki catatan medis berupa penyakit darah tinggi.

Bahkan, sebelum ditemukan meninggal di kamar tidurnya beberapa waktu sebelumnya korban sempat meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya agar jenazahnya dibakar jika meninggal. Sisa abu pembakaran supaya dikirim ke negara asalnya di Swiss. “Jadi korban sebelum meninggal dunia sempat meninggalkan wasiat,” tambah Suparta.

Adapun korban ditemukan tewas sekitar pukul 09.30 wita. Pertama kali korban ditemukan oleh Ahmad

Sahrul,warga setempat. Saat itu, saksi pergi ke rumah korban untuk bermain. Lantaran sudah biasa keluar masuk rumah korban, saksi langsung masuk ke kamar korban untuk mencari korban.

Namun alangkah kaget saksi, saat melihat korban sudah tergeletak di atas lantai dengan satu kaki masih di atas ranjang dan satu tangan korban memegang dada sebelah kirinya. Melihat hal itu, saksi sempat memegang korban yang sudah kaku.

Dengan perasaan takut, saksi langsung keluar rumah untuk memberitahu Inaq Husri. Selanjutnya Inaq Husri menghubungi anak angkat korban, L. Moh. Sahid yang langsung menghubungi pihak keluarga korban di Swiss. Kejadian itu dengan cepat menyebar ke warga dan sempat membuat warga geger.

Polisi yang mendapat laporan kejadian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. “Anggota langsung turun melakukan olah TKP begitu mendapat laporan dari warga,” jelasnya.

Untuk keperluan penyelidikan, jenazah korban selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram sembari menuggu kedatangan keluarga korban yang ada di luar negeri. (kir)

(Suara NTB/ist)

MENINGGAL - Jenazah Hans Muhr,warga Swiss yang ditemukan meninggal di rumahnya di Desa Prabu Pujut Loteng, Minggu (13/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Halaman 6

Bupati Belum Rekomendasikan Pendakian Massal ke Tambora Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin belum merekomendasikan pendakian massal ke kaldera Tambora sebagai bagian dari kegiatan dalam Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2016. Pendakian massal itu dikhawatirkan akan menimbulkan cidera dan kematian bagi peserta, terlebih pemerintah belum memiliki kesiapan.

(Suara NTB/ind)

TERSANGKA - Tersangka pelaku pencurian saat dibawa polisi di Sat Reskrim Polres Sumbawa, Sabtu.

Tertangkap, Tersangka Pencuri Dihajar Massa

“Untuk pendakian massal ke kaldera Tambora saya pikir ini cukup beresiko. Kita tidak memiliki kapasitas yang maksimal untuk melakukan tindakan evakuasi bagi korban,” kata H. Bambang M. Yasin pada acara rapat finalisasi keg-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi pencurian tak selalu berjalan mulus. Aada kalanya bernasib apes. Seperti halnya Sf (20), warga desa Perung kecamatan Lunyuk. Ia nyaris tewas dihajar massa di Terminal Sumer Payung, lantaran aksinya diketahui pemilik kios yang berjualan di lokasi setempat.

Informasinya, Sf melancarkan aksinya Jumat (11/3) sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah warung milik Taam Rullah (30) warga desa Karang Dima, kecamatan Labuan Badas. Sf berhasil mengambil uang Rp 217 ribu yang berada dalam laci kios.

Namun aksinya tersebut dilihat oleh seorang saksi yakni Nur Istiyaningsih. Saksi kemudian berteriak. Sf sempat berlari, namun massa yang mendengar teriakan langsung mengepungnya.

Sf pun menjadi bulan-bulanan massa. Anggota Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi tersebut langsung menuju lokasi. Sf kemudian dibawa ke Mapolres Sumbawa.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo membenarkan adanya aksi pencurian tersebut. Disebutkannya pelaku sudah diamankan untuk proses lebih lanjut. “Saat ini prosesnya tengah ditangani Sat Reskrim Polres Sumbawa,” demikian Waluyo. (ind)

iatan FPT tahun 2016 di pendopo Bupati, Sabtu (12/3).

Bupati mengaku, kasus kematian peserta lomba makan ayam KFC di Jakarta belum lama ini menjadi pembelajaran. Padahal itu lomba makan ayam dan pesertanya cegukan

akibat makan secara terburu – buru dan ayamnya tertahan di kerongkongan. Akibatnya, panitia harus berurusan dengan polisi dan itu tidak diinginkannya terjadi di Dompu. “Kita batalkan saja. Pendakian ke kaldera Tambora diganti den-

gan kemah bhakti dan jelajah Tambora,” katanya.

Itu pun, lanjut H. Bambang, harus dibahas lebih lanjut rute dan kegiatannya. Karena even tahun 2015 lalu, ada dua orang peserta lari pendakian Tambora tidak kembali pada waktu yang ditetapkan. Sehingga aparat TNI/Polri dilibatkan untuk melakukan pencarian. “Ini perlu dibicarakan lebih lanjut lagi,” katanya.

Selain itu, bupati juga memutuskan untuk meniadakan

pawai rimpu pada acara puncak Festival Pesona Tambora tahun 2016. Karena pada acara puncak dipastikan akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, H.M Jusuf Kalla, sehingga dipertimbangkan faktor keamanannya. Terlebih pawai itu akan diikuti oleh ribuan peserta. Sehingga budaya rimpu cukup ditampilkan dokumenter hasil kegiatan tahun 2015 lalu dan memecahkan rekor MURI Indonesia dengan jumlah peserta 13.009 orang. (ula) (Suara NTB/arn)

MENUJU PONAN – Pengunjung menuju Bukit Ponan, salah satu tradisi di Desa Poto, untuk melakukan sebuah tradisi tahunan yang telah berlangsung lama.

DPRD KSB Optimis Selesaikan Pembahasan Raperda Tepat Waktu Taliwang (Suara NTB) Jadwal program pembuatan (Propem) peraturan daerah (Perda) tahun 2016 saat ini mulai bergulir di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pada tahap pertama ini terdapat 14 Raperda yang harus dituntaskan dalam satu bulan ke depan.

Meski waktunya terhitung singkat, kalangan DPRD KSB menyatakan sangat optimis 14 Raperda yang akan diajukan materinya pada 14 Maret itu (hari ini, red) dapat selesai tepat waktu. “Senin ada paripurna penyampaian materi Raperda. Dan soal waktu saya kira tidak ada persoalan, kita pasti bisa menyelesaikan yang 14 Raperda itu,” klaim ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST, Jumat lalu.

Dari 14 Raperda yang akan dibahas di tahap awal ini, 11 di antaranya berasal dari pengajuan pemerintah. Sementara sisanya tiga RaperdaadalahRaperdainisiatifDPRDKSB.Natsirmenjelaskan,tigaRaperda yang berasal dari pihaknya itu merupakan pengajuan dari masingmasing Komisi. Sesuai kesepakatan di internal DPRD, setiap Komisi ditargetkan dapat menelurkan satu regulasi setiap tahunnya untuk memacu produktivitas lembaga untuk bidang legislasi. “Kami berupaya memaksimalkan tiga fungsi kerja lembaga,” paparnya.

Ia mengatakan, dari seluruh Raperda yang akan dibahas dan ditetapkan pada 14 April mendatang terdapat di antaranya Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia pun mengapresiasi Pemda yang saat ini tengah menyusun materinya melalui kegiatan Musrenbang RPJMD. “Saya barusan menghadiri Musrenbang RPJMD dan harapan saya bisa tuntas sebelum pengajuan Senin,” harapnya.

Terpisah ketua badan pembuat (Bapem) Perda DPRD KSB, Andi Laweng, MH berharap, seluruh Raperda yang akan diajukan oleh pemerintah untuk dibahas di tahap pertama ini telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Hal ini penting agar proses pembahasan tidak mengalami kendala yang tidak diinginkan. “Saya harap untuk berkas sudah dipastikan clear. Jadi begitu masuk, kita langsung bisa melakukan pembahasan,” tandasnya.

Permintaan Andi Laweng ini memang cukup berasalan. Pasalnya pada tahun 2015 lalu, terdapat belasan Raperda yang diajukan oleh Pemda KSB terpaksa ditunda pembahasannya. Penyebabnya sejumlah kelengkapan teknis berupa dokumen pendukung Raperda tidak dapat diserahkan oleh pemerintah. “Kami tidak ingin seperti tahun lalu. Padahal regulasi itu diajukan memang karena dibutuhkan. Jadi kembali saya ingatkan, lengkapi seluruh berkas Raperda yang akan diajukan,” katanya.

Sesuai jadwal yang telah disepakati bersama Pemda KSB, proses pembahasan 14 item Raperda tahap pertama ini akan ditetapkan pada 14 April mendatang. Selain mengetok palu 14 Raperda, saat itu DPRD KSB sekaligus akan membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus), di antaranya Pansus scrapt (limbah padat) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Pansus pajak air tanah dan terakhir Pansus PT Daerah Maju Bersaing (DMB). (bug)

Dikaji, Rencana Poto sebagai Desa Wisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, H. Amri, S.Sos, M.Si menyambut positif instruksi Wakil Bupati terkait konsep desa Poto sebagai desa Wisata. Namun pihaknya perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu dan akan mendiskusikan dengan Bappeda.

Mengingat menentukan Desa Wisata ada indikator-indikator yang harus dipenuhi.

“Kami sangat merespon positif. Cuma kita akan melakuan pengkajian terlebih

dahulu. Yang jelas kita akan tetapkan desa Poto sebagai desa Wisata,” katanya.

Disebutkannya, upaya penetapan desa Poto sebagai desa wisata bukannya belum bisa untuk program 100 hari Dinasnya. Sebenarnya pihaknya tidak ada persoalan, hanya saja hal ini baru diinstruksikan sehingga perlu berkoordinasi beberapa SKPD lainnya yang ikut terlibat untuk melakukan pengkajian.

Setelah nantinya ada penetapan dari kabupaten, tentunya harus ada pengakuan juga dari Provinsi dan Pusat. Hal inilah yang akan dikomunikasi-

kan nantinya. Sehingga diharapkan nantinya Provinsi dan Pusat dapat ambil bagian membangun desa wisata dimaksud.

Selain itu juga diharapkannya adanya kucuran bantuan dana untuk desa wisata.

Dengan demikian, akan ada dua desa wisata dengan ditetapkannya desa Poto. Setelah sebelumnya desa Pamulung yang sudah ditentukan.

Sementara Kepala Bappeda Ir. H. Iskandar, MEC, Dev juga sangat menyambut baik instruksi Wakil Bupati untuk segera merancang konsep desa Poto menuju desa wisata. Hal ini se-

dengan matang.

Disebutkannya, dalam mewujudkan desa wisata ini perlu ada dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Seperti halnya “Adat Ponan” berawal dari tradisi masyarakat yang dilakukan sejak lama, sehingga menjadi agenda tahunan. Yang kemudian Pemerintah daerah memberikan dukungan untuk tetap dilestarikan.

“Saya akan mencoba membicarakan lebih intensif dengan teman-teman Dinas Pariwisata, kemudian dari kalangan pegiat pariwisata, dan budayawan,” tukasnya. (ind)

KSB Harus Ubah Nomenklatur Festival Mantar

KSB Siapkan Raperda Pemberdayaan Gotong Royong Taliwang (Suara NTB) Janji bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mematenkan semangat gotong royong di tanah Pariri Lema Bariri bukan sekadar isapan jempol. Saat ini draf Raperda yang menjadi slogan pembangunannya itu kata bupati telah disiapkan. “Untuk draf Raperda-nya kita sudah tuntaskan. Jadi tinggal melengkapi beberapa dokumen lainnya sebelum diajukan ke Dewan,” kata bupati disela sambutannya saat membuka kegiatan Musrenbang RPJMD pekan lalu.

Judul Raperda yang memuat semangat gotong royong itu diberi nama pemberdayaan gotong royong. Menurut bupati, dalam praktiknya akan ada tiga pola gotong royong yang tertuang dalam Perda tersebut. Di antaranya gotong royong mandiri; gotong royong stimulan dan ketiga pola gotong royong swakelola. “Jadi ada tiga pola gotong royong yang diatur dalam Raperda tersebut,” paparnya. Bupati menjelaskan, masing-masing model gotong royong itu memiliki cara-cara berbeda dalam penerapannya. Untuk gotong royong mandiri, kegiatan sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat secara bersama, sementara gotong royong stimulan dan swakelola terdapat daya dukung pemerintah di dalamnya. “Intinya semangat gotong royong ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya sengaja meregulasi secara khusus semangat gotong royong ini. Sebab di bawah kepemimpinannya, pemerintah KSB akan bekerja dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. “Tanpa harus dibuat aturannya memang kita wajib menanamkan dan mengimplementasikan semangat gotong royong itu sebagai salah satu identitas bangsa. Tapi di sini kita ingin menjadi citra masyarakat kita dan daerah ini umumnya,” timpalnya.

Bupati selanjutnya mengatakan, pelibatan seluruh pihak dalam proses pembangunan daerah dengan Perda tersebut nantinya tidak hanya terbatas kepada pemerintah dan masyarakat. Lebih dari itu seluruh elemen yang ada di daerah seperti lembaga swasta pun memiliki kewajiban untuk turut berperan serta. “Banyak kerja-kerja pemerintah yang dapat dilakukan bersama dengan melibatkan seluruh pihak tidak terbatas pada masyarakat saja. Tapi swasta punya ruang di sana. Maka dari itu saya harap ke depan, pihak-pihak swasta yang ada di daerah kita ini bisa turut aktif menyelesaikan persoalan daerah yang ada,” tandasnya. (bug)

(Suara NTB/ind)

DIRAWAT - Korban saat dirawat di RSUD Sumbawa (kiri) dan tersangka pelaku saat dimintai keterangan di ruangan penyidik Reskrim Polres Sumbawa.

Diduga Cemburu

Suami Bacok Pacar Istrinya

(Suara NTB/bug)

H. W. Musyafirin

segera mungkin akan dilakukan. Tentunya, menggarap RPJnya terlebih dahulu sebegai master plan. Setelah itu dilakukan, baru akan dicanangkan untuk dijadikan desa wisata.

“Poto, Bekat, dan Malili merupakan kekuatan kawasan ketika nanti menjadi desa wisata yang mengembangkan agrowisata. Saya kira akan sangat bagus,” imbuhnya.

Makanya hal ini akan didiskusikan dengan instansi terkait lainnya untuk dipelajari terlebih dahulu dan menganalisis semua potensi yang ada. Sehingga prospek kedepan dapat dirancang

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ihwan alias Eros alias Jenderal (53), warga Jalan Kamboja kelurahan Bugis nyaris tewas. Bagian leher, punggung, dada dan tangannya mengalami luka parah setelah diduga dibacok NR alias Anton (48), warga jalan Mawar, Sabtu (12/ 3) sekitar pukul 06 Wita. Ia dilarikan ke RSUD Sumbawa untuk dioperasi. Sementara Anton langsung menyerahkan diri ke Polres Sumbawa.

Informasinya, penganiayaan tersebut terjadi di rumah orang tua korban, di keluarahan Brang Bara. Tersangka menggunakan sepeda

motor mendatangi korban.

Tanpa basah basi tersangka langsung membacok korban menggunakan sebilah pisau.

Tanpa ada perlawanan, korban mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya.

Istri korban yang juga berada di TKP berteriak melihat hal tersebut. Korban pun rebah bersimbah darah, dan tersangka langsung melarikan diri untuk menyerahkan diri ke Polres Sumbawa.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada wartawan membenarkan adanya kejadian tersebut. Korban langsung menyerahkan diri. Kasusnya tengah dalam proses peny-

idikan Satuan Reserse Kriminal. “Peristiwa ini kami ketahui saat korban menyerahkan diri ke Polres Sumbawa,” imbuhnya.

Disebutkannya, dugaan sementara, penganiayaan tersebut bermotif kecemburuan dan perselingkuhan. Hal ini dari keterangan awal tersangka yang curiga istrinya selingkuh dengan korban. Hal ini pun kata Kapolres, sekitar sebulan yang lalu, dugaan perselingkuhan telah dilaporkan ke Polres Sumbawa. Namun laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dan belum ditingkatkan ke penyidikan karena belum mendukung dari keterangan saksi. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta agar item anggaran untuk membiayai kegiatan festival Mantar yang tertuang di APBD 2016 diubah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan item anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) NTB dalam rangka mendukung agenda pariwisata daerah tersebut.

Anggota Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP mengatakan, baru-baru ini pihaknya telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Dalam kunjungannya tersebut, diketahui Pemprov NTB telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk mendukung agenda pariwisata daerah termasuk salah satunya di KSB. “Ada anggaran yang disiapkan Pemprov dan kami sangat mengapresiasi,” katanya kepada media ini.

Hanya saja persoalannya, dalam mata anggaran Pemprov NTB dana tersebut, disebutkan untuk kegiatan Festival Taliwang. Agenda itu menurut hemat Abidin, sebenarnya merujuk pada Festival Mantar yang sejak awal telah direncanakan Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Disparekraf) KSB pada tahun 2016 ini.

Ia mengatakan, agar anggaran dukungan dari Pemprov itu bisa tetap dikucurkan maka item anggaran Festival Mantar dilakukan perubahan. Abidin mengaku, perubahan nomenklatur anggaran di APBD akan sekaligus mengubah nama kegiatan menjadi Festival Taliwang. Kendati demikian, hal tersebut tidak menjadi persoalan sebab dengan begitu, event tersebut akan lebih banyak mengakomodir agenda pariwisata yang ada di daerah.

Menurut Abidin, setidaknya ada tiga destinasi wisata yang saat ini sudah dicanangkan Pemda KSB. Melalui fes-

(Suara NTB/bug)

Abidin Nasar tival Taliwang, seluruh destinasi tersebut sekiranya akan dapat diperkenalkan dalam rangka promosi. “Kalau acaranya festival Taliwang kan lebih umum dengan begitu semua lokasi destinasi kita bisa ikut ambil bagian. Seperti misalnya desa pariwisata Sekongkang Bawah dan Taliwang sendiri yang kita gadang menjadi destinasi wisata kota,” paparnya seraya menambahkan, perubahan nomenklatur anggaran dapat diajukan di pembahasan APBDP. “Ada kesempatan mengubahnya di APBDP. Demikian juga untuk selanjutnya pengenalan evennya mulai sekarang bukan tidak festival Mantar lagi, tapi festival Taliwang,” sambung Abidin.

Untuk menyukseskan agenda pariwisata daerah itu, politisi ini berharap pemerintah segera menyiapkan seluruh daya dukungnya. Terutama pertunjukan berikut lokasi kegiatannya selama agenda tersebut berlangsung. “Saya harap dinas teknis jangan setengahsetengah melakukan persiapan sebab agenda ini untuk memperkenalkan pariwisata kita keluar,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Kasus K2 Dompu

Bupati Tidak akan Intervensi Dompu (Suara NTB) Proses hukum kasus pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS yang ditangani Polres Dompu menjadi ranah hukum dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Masyarakat pun diminta tenang dan mempercayakan penanganannya pada penegak hukum untuk menanganinya.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melalui juru bicaranya, Abdul Sahid, SH, Minggu (13/3) “Terkait persoalan K2 yang saat ini sedang ditangani oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini Polres Dompu, Bupati tidak akan mencampuri urusan hukum karena hal itu merupakan ranah hukum dan tidak boleh ada yang mengintervensi,” tegasnya.

Masyarakatpun diminta untuk tenang dan mempercayakan penangananya pada aparat Polres Dompu untuk mengungkap kasusnya hingga terang benderang.

Jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu juga diminta untuk tetap bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Kepada warga masyarakat secara umum, Bupati menghimbau agar tetap tenang dan bekerja untuk menghidupi keluarga dengan baik serta tetap menjaga kamtibmas dan keharmonisan dalam berkehidupan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Sebelumnya, forum honorer K2 yang dikoordinir Syamsuddin, SE alias Some menggelar aksi unjuk rasa menuding Bupati melakukan intervensi proses penegak hukum kasus K2. Kasus K2 dinilai murni rekayasa terutama terhadap 134 orang yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) justru belakangan mendapat persetujuan NIP dan diangkat menjadi CPNS. Bupati pun diminta untuk hati – hati, terlebih ia diduga pernah dibohongi oleh bawahannya di BKD terkait kepegawaian. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dua Kecamatan di Bima Terendam Banjir Bima (Suara NTB) Hujan deras yang mengguyur dua wilayah di Kabupaten Bima, yakni Kecamatan Soromandi dan Woha pada Sabtu (12/3) siang, mengakibatkan rumah dan lahan pertanian warga di dua kecamatan tersebut terendam banjir.

Terjangan banjir tersebut juga membuat satu jembatan patah, ratusan rumah warga serta ratusan hektar sawah tergenang dan rusak, sehingga petani terancam gagal panen.

Banjir yang paling parah terjadi di wilayah Desa Sampungu Kecamatan Soromandi.

Di wilayah tersebut, ketinggian air mencapai 60 hingga 70 cm.

Sementara satu unit jembatan, Sori Wangge, yang merupakan penghubung wilayah Kabupaten Bima dan Dompu patah, membuat aktivitas warga lumpuh total.

“Banjir ini akibat hujan deras selama empat jam, mulai pukul 12.00 Wita hingga 16.00 wita,” ucap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono, S.H., M.H., kepada Suara NTB. Akibat banjir tersebut, desa yang terletak di bagian utara Kecamatan Soromandi

ini, juga merendam sekitar 40 hektar sawah milik warga, yang beberapa minggu kedepan akan mulai panen.

“Selain sarana prasarana yang rusak, lahan warga juga ikut digenangi banjir,” kata Sumarsono.

Sementara di Kecamatan Woha, hujan deras mengguyur sejak malam hingga pukul 03.00 wita dinihari. Yang membuat ratusan rumah warga Desa Penapali dan Naru digenangi banjir.

“Hujan terus memerus membuat kawasan dua desa ini terendam banjir,” terangnya.

Selain pemukiman, sebagian wilayah ini juga merendam kawasan sawah milik warga setempat. Dengan total prakiraan puluhan hektar yang baru ditanami tanaman padi dan kedelai.

Menurut dia, banjir tersebut juga diperparah akibat air hujan kiriman dari Kecamatan

(Suara NTB/uki)

TERENDAM – Lahan warga di Kecamatan Woha yang terendam banjir, Sabtu. Ratusan hektar lahan yang siap panen dipastikan gagal panen.

Parado dan Monta serta meluapnya sungai wilayah setempat.

“Ketinggian air mencapai setengah meter, atau setinggi lutut orang dewasa,” ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya sudah turun ke lokasi wilayah yang terkena banjir tersebut.

Untuk sementara dua kecamatan ini masih status siaga wa-

laupun banjirnya telah surut.

“Banjirnya telah surut dan kami telah tetapkan status siaga di dua kecamatan ini,” pungkas Sumarsono. (uki)

(Suara NTB/uki)

SINDIKAT – Kapolres Bima, Gatut Kurniadin didampingi beberapa perwira saat menggelar konferensi pers penangkapan sindikat penjualan kendaraan bodong antarpulau, Sabtu (insert) Barang bukti kendaraan yang diamankan polisi.

Abdul Sahid (Suara NTB/ula)

Pagar Kantor Walikota Bima Ditabrak Mobil Kota Bima (Suara NTB) Kecelakaan tunggal terjadi di jalan Soekarno - Hatta Kota Bima. Mobil sedan menabrak pagar kantor Walikota Bima, Sabtu (12/3) malam, sekitar pukul 22.00 wita. Salah seorang saksi mata, Iin Kurniasari (28) kepada Suara NTB mengatakan, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk. Mobil sedan dengan nomor polisi DR 475 AE Berwarna hitam tersebut datang dari arah timur. Diketahui dalam perjalanan dari Sumba, NTT. Namun tiba - tiba menabrak pembatas jalan depan kantor Walikota. “Dari arah timur mobil lajunya pelan. Namun tepat di depan kantor Walikota, langsung menabrak trotoar sebelah kanan jalan,” katanya menceritakan.

Menurut dia, di dalam mobil tersebut terdapat empat orang.

Dua orang laki - laki, satu orang ibu yang usianya sekitar 40 tahun ke atas dan satu orang anak kecil, yang diketahui merupakan anggota keluarga. “Ada empat orang penumpang. Tiga orang dewasa dan satu orang anak yang masih kecil,” sebutnya.

Dia mengaku, penumpang itu mengalami luka berat. Di antaranya ibu mengalami luka yang cukup serius pada bagian wajah. Sementara ayah yang menyetir terlihat berbaring di trotoar dan tidak bisa jalan. “Tidak ada korban, namun hanya luka berat,” ucapnya.

Selang beberapa menit, korban langsung dibawa oleh sejumlah anggota Sat Pol PP yang berjaga (piket) di kantor Walikota dengan menggunakan mobil Dalmas, menuju ke RSUD Bima untuk dilakukan perawatan medis. “Semua penumpang langsung dilarikan ke RSUD,” tuturnya. Setelah itu, beberapa saat kejadian tersebut, aparat Polres Bima Kota mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Dan langsung membawa mobil yang rusak tersebut dengan menggunakan mobil derek. “Sejak kedatangan polisi ke TKP, warga yang menonton juga langsung membubarkan diri,” ujarnya.

Terpisah Kasat Lantas Polres Bima Kota, AKP I Made Suarma, SH dikonfirmasi membenarkan, kecelakaan tunggal tersebut. Kata dia, mobil itu mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. “Mobilnya saat ini sudah diamankan dan mengalami kerusakan yang cukup parah,” terangnya. Ia mengaku, beberapa korban yang mengalami kecelakaan itu, sejauh ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Suarma menambahkan, pihaknya masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Hanya saja, dugaan sementara karena kelalaian pengemudi. “Dugaannya karena sopir mengantuk dan tidak konsentrasi dalam mengemudi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

RINGSEK – Bagian depan mobil sedan yang menabrak pintu halaman depan Kantor Walikota Bima, Sabtu malam, tampak ringsek.

Polres Bima Bongkar Sindikat Penjual Mobil Bodong Antarpulau Bima (Suara NTB) Polres Bima membongkar sindikat penjual mobil bodong antarpulau di NTB. Seorang tersangka yang bertugas sebagai penyuplai di wilayah Bima, inisial M alias J, berhasil dibekuk.

Selain itu, tersangka juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen kendaraan.

Dari tangannya, Polisi menyita belasan unit mobil bodong berbagai merek, serta belasan dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB palsu.

Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin, SIK, kepada Suara NTB, Sabtu (12/3) mengatakan, pihaknya menangkap

pelaku, menyusul telah tertangkapnya sejumlah tersangka oleh pihak Mapolda NTB terkait kasus serupa.

“Sindikat di wilayah Pulau Lombok sudah dibekuk, makanya kita tindaklanjuti di Bima. Karena jaringan ini diduga antarpulau,” ucapnya.

Kata dia, dengan adanya jejak tersebut, pihaknya langsung bergerak dan memantau wilayah - wilayah yang menjadi target pemasarannya. Alhasil penyuplai mobil di Bima berhasil dibekuk karena berawal dari laporan warga.

“Begitu ada laporan kita langsung membekuk, oknum

yang diduga menawarkan dan menjual mobil bodong berbagai merek ini,” katanya.

Gatut menyebutkan, dari tangan tersangka, pihaknya menyita belasan unit mobil berbagai jenis, sejumlah dokumen kendaraan antara lain BPKB dan STNK palsu.

“Ada 11 mobil bodong dan satu unit sepeda motor yang diamankan,” sebutnya.

Menurut Gatut, tersangka M alias J merupakan salah satu pelaku jaringan sindikat mobil bodong yang diduga berpusat di salah satu wilayah di Lombok. Dalam sindikat ini juga terlibat dalam pembua-

tan STNK, BPKB dan mencetak nomor kendaraan palsu.

“Setiap daerah atau wilayah, sindikat ini memiliki diduga memilik jaringan,” akunya.

Menurutnya, dari hasil interogasi. Tersangka mengaku menjual mobil dengan harga antara Rp 30 juta hingga Rp 40 juta/ unit , bahkan, lanjut Gatut, mobil merek Pajero Sport dijual dengan harga murah.

“Masyarakat jangan terlena dengan modus yang ditawarkan jaringan ini, salah satunya menawarkan mobil dengan harga yang murah,” katanya.

Dia menambahkan bagi masyarakat yang pernah atau

merasa kehilangan mobil agar mengecek di Mapolres setempat. Gatut memastikan tidak akan menarik uang sepersepun kepada pemilik kendaraan.

“Pemilik bisa cukup membuktikan STNK atau BPKB asli,” katanya menambahkan.

Gatut menegaskan, tersangka M alias J akan dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen jo pasal 378 KUHP tentang penipuan jo Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

“Tersangka kita amankan, sementara untuk BB yang disita, akan dikoordinasikan dengan Polda,” pungkasnya. (uki)

Petani Jagung Diingatkan Tidak Tergiur Harga Tinggi Dompu (Suara NTB) Awal musim panen tahun 2016 di Kabupaten Dompu disuguhkan dengan tawaran harga jagung yang cukup tinggi dari biasanya. Harga jagung di tingkat petani tembus Rp 6.000 per kg, bahkan uang muka diserahkan pada petani seharga Rp 3.000 per kg untuk jagung kering panen.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Sabtu (12/3) mengungkapkan, tingginya harga jagung petani saat ini akibat pemerintah berhasil mengendalikan laju impor jagung. Sebelumnya, masing – masing pengusaha bisa mengimpor jagung untuk kebutuhan industrinya.

Saat ini, impor jagung hanya dilakukan oleh Bulog dan para pengusaha membeli jagung dari Bulog, sehingga impor jagung bisa dikendalikan pemerintah.

Tingginya harga jagung petani dalam negeri, kata Bupati, karena pada masa panen dalam negeri pemerintah tidak mengimpor jagung. Para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dan tepung, memilih membeli jagung dalam negeri.

“Saya juga sudah mendapat laporan, kalau harga jagung di tingkat petani saat ini cukup

(Suara NTB/ula)

TANAMAN JAGUNG - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat melihat dari dekat tanaman jagung petani beberapa waktu lalu.

Pangan Dinas Pertanian Kabu- penyuluh untuk mengingatkan tinggi,” aku H. Bambang.

H. Bambang pun mengin- paten Dompu, M. Syahroni, SP, petani agar tidak memanen gatkan petani untuk tidak MM yang dihubungi terpisah, muda jagungnya,” katanya.

Dikatakan M. Syahroni, tergiur tawaran harga dari mengaku sudah berkoordinasi para pengusaha dan melaku- dengan penyuluh untuk mengin- awal musim panen tahun 2016 kan panen muda jagung. Kare- gatkan petani tidak melakukan harga jagung petani cukup tingna jagung yang dipanen muda, panen muda jagungnya. Usia gi. Dua hari sebelumnya, dirinbiasanya berkualitas buruk panen jagung hibrida pada 120 ya mendapat kabar dari Tarodan akan berdampak pada hari dan paling cepat bisa di- po Kecamatan Kilo ada petani harga. “Jagung Dompu sudah panen di usia 110 hari. Ketika yang baru memanen jagung cukup dikenal berkualitas. Itu kurang dari itu, akan berdamp- yang ditanam lebih awal sebanjuga harus dijaga,” harapnya. ak pada kualitas jagungnya. yak 8 ton dan dijual seharga Rp Kepala bidang Tanaman “Kita sudah koordinasi dengan 4.500 per kg. “Harga komoditi

di awal musim panen tidak bisa dijadikan patokan. Karena harga akan turun ketika masa panen raya,” kata M. Syahroni.

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan para pengusaha yang menampung jagung petani Dompu selama ini. Dengan kondisi harga di awal musim panen, diperkirakan kisaran harga hingga masa panen raya paling rendah Rp 2.500 per kg untuk kering panen. “Tahun lalu saat awal musim panen, harga jagung di tingkat petani hanya Rp 3.500 per kg untuk jagung kering gudang. Sekarang jauh lebih tinggi, sehingga diperkirakan kalau turun tidak akan sampai seperti sebelumnya,” ungkap Syahroni.

Sebelumnya, informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB di tingkat petani wilayah Kecamatan Kempo sudah ada pengusaha yang menitip uang ke petani jagung agar tidak dijual ke pengusaha lain dengan harga Rp 3.000 per kg kering panen.

Tawaran ini membuat petani cukup tergiur, karena sebelumnya harga yang diperoleh maksimal Rp 2.200 per kg untuk kering panen. “Bahkan ada pengusaha yang minta agar jagungnya langsung dipanen walaupun masih muda,” kata Wahid, petani di Kempo. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Reses Made Slamet Mataram (Suara NTB) Sikap apatisme anak muda terhadap politik, belakangan ini memang menjadi kakhawatiran. Karena mereka yang diharapkan akan menjadi penerus estafet kepemimpinan, justru menghindari politik. Tidak heran akhirnya banyak generasi muda tumbuh menjadi manusia yang pragmatis dan kering dengan ideologi perjuangan.

Akan tetapi di satu sisi, para aktor politik hari ini juga turut berkontribusi menyuburkan sikap apatisme anak muda terhadap politik. Tingkah laku yang dipertontonkan oleh para elit politik di negeri ini, gersang dengan nilainilai perjuangan, kepentingan masyarakat, yang ada hanya perjuangan atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Kondisi itulah yang membuat, anggota DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM dalam masa resesnya kali ini turun ke tengah-tengah pemuda untuk kembali membangkitkan semangat dan gairah pemuda agar kembali mengambil peran di atas panggung politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Saya harapkan generasi muda bisa menjadi penerus yang banyak

Anak Muda Harus Ambil Peran di Panggung Politik memberikan kontribusi bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah lewat organisasi. Organisasi salah satu wadah untuk membangun kepribadian yang dewasa. Untuk itu jika ikut berorganisasi jangan ikutikutan, tetapi harus ikut mengambil peran di tengah-tengah masyarakat untuk merevolusi mental masyarakat, meskipun kita harus akui, tantangannya sangat luar biasa,” katanya di depan puluhan aktivis Perhimpunan Pemuda Hindu (Paradah) NTB, Minggu (13/3).

Anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Mataram ini mengatakan, organisasi kepemudaan agar tidak sekedar papan nama. Tetapi harus mengambil peran di tengahtengah masyarakat. Bukan sebaliknya dengan mengambil jarak dari masyarakat.

“Kunci menjadi orang sukses adalah silaturrahim. Kita harus sering turun menyapa masyarakat. Tidak hanya ada maunya saja baru kita rajin bersilaturrahim. Menjadi apapun kita harus tetap menjalin silaturrahim. Menjadi pengusaha saja kita tidak akan sukses kalau tidak punya teman,” ujarnya.

Made Slamet menjelaskan proses perjalanannya hingga bisa

Libatkan Masyarakat KERUSAKAN lingkungan di provinsi NTB, dari waktu ke waktu makin memprihatinkan. Mulai dari bencana banjir, tanah longsor, pencemaran air dan bahaya kekeringan semakin meningkat. Salah satu penyebab terjadinya bencana alam terkait dengan air itu adalah rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem.

Demikian diungkapkan oleh anggota Fraksi Partai Golkar, DPRD NTB, Drs. H. Humaidi mewakili fraksinya menanggapi raperda Provinsi NTB tentang pengelolaan daerah aliran sungai yang sampai saat ini belum bisa ditetapkan karena beberapa kali paripurna selalu gagal.

“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada eksekutif yang melakukan upaya strategis yang mendukung upaya memberikan manfaat sosial, ekonomi yang nyata bagi masyarakat dalam pengelolaan DAS ini,” ujarnya.

Tetapi ia juga mengingatkan pada pemerintah, sebelum raperda DAS tersebut disahkan oleh DPRD menjadi perda. Agar eksekutif memberikan perjelasan terkait keberadaan masyarakat yang tinggal di DAS untuk diprioritaskan. Disamping itu, memberikan manfaat ekonomi, juga ikut serta menjaganya.

“Tapi kita minta pemerintah agar melibatkan masyarakat yang tinggal di DAS itu, dikaitkan dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam pada masing-masing kawasan DAS,” ujar peraih suara terbanyak pada Pileg.

Adik kandung Bupati Lombok Tengah ini meminta eksekutif agar dapat menjelaskan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan daya dukung DAS, ketika raperda DAS tersebut sudah disahkan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana alam yang dapat mengganggu prekonomian masyarakat.

“Biar tidak menjadi macan kertas perda itu. Tetapi harus jelas juga, usaha yang akan dilakukan,” ujarnya. (ndi) H. Humaidi (Suara NTB/dok)

Peringatkan Kontraktor DILUAR proses pembangunannya, proyek Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram mencuat persoalan dugaan mangkirnya kontraktor. Uang pekerja yang masuk dalam pembayaran kontrak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibawa kabur. Kontraktor dari Bandung Jawa Barat itu dianggap merugikan pekerja asal NTB yang menggantungkan hidup dari penghasilan pada proyek itu.

Ini membuat gerah Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr. H. Agus Patria, SH, MH. Ada rasa tanggungjawab sebagai pejabat di NTB melihat para pekerja yang disengsarakan karena upahnya secuil pun belum dibayar, hingga terakumulasi Rp 300 juta lebih. “Saya merasa bertanggungjawab karena yang bekerja ini adalah masyarakat NTB yang dirugikan. Jika sampai dengan batas waktu tertentu perusahaan ini tidak membayar upah pekerja, saya rekomendasikan ke LKPP agar di black list secara nasional,” kata Agus Patria.

Ulah oknum di PT. Telaga Pasir Kuta itu dianggap mencoreng nama perusahaan. Meski pun ulah oknum, namun biasanya bisa merusak citra perusahaan tersebut dan dapat direkomendasikan ke black list.

Ini menurutnya akan menjadi pelajaran bagi perusahaan – perusahaan lain, terutama kontraktor dari luar yang memenangkan tender di NTB. Manajemen perusahaan yang ada di luar daerah, harus punya perwakilan di daerah, sehingga jika terjadi hal hal tidak diinginkan, dapat langsung dimintai pertanggungjawaban. “Perusahaan yang dari luar, harus ada perpanjangan tangan di NTB. Supaya bisa dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya. “Artinya, rekanan jangan hanya ambil untung di NTB ini, lantas sengsarakan karyawan. Kami tidak segansegan rekomendasikan black list ,” pungkasnya. (ars)

Agus Patria

Halaman 8

(Suara NTB/dok)

duduk menjadi wakil rakyat di Udayana. Dimulainya saat masih duduk di bangku kuliah. Ia menjadi menjadi aktifis yang selalu menetang kekuasaan korup di era orde baru. Itu membuat dirinya sempat ditahan oleh aparat dan rumahnya sampai dibakar. Ia menegaskan akan tetap melawan segala bentuk penzaliman terhadap rakyat.

“Saya pernah menderita dan merasakan bagaimana menjadi orang tertindas. Untuk itu, sekarang prinsip yang saya pegang, jangan pernah lagi untuk mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, jika adik-adik ingin berkiprah di pangung politik kelak, jadilah pengabdi politik yang berguna bagi masyarakat, yang selalu ada di mana-mana, bukan ke manamana,” pungkasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, ketua DPP Peradah, Nyoman Widhiarsono, ST menyampaikan beberapa poin aspirasnya kepada Made Slamet agar penyakit sosial, seperti pergaulan bebas dan narkoba yang menjangkiti anak muda saat ini agar menjadi atensi serius pemerintah. Sehingga para generasi penerus bangsa ini tidak rusak dan siap untuk meneruskan perjuangan. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

RESES – Anggota DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM., berpose bersama puluhan anggota Peradah NTB. Sebelumnya, dilaksanakan dialog terkait peran pemuda di panggung politik yang digelar di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Gde Puja, Mataram.

Polda NTB Razia Tempat Hiburan Malam Mataram (Suara NTB) Sejumlah tempat hiburan malam di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat dirazia polisi Sabtu (12/3) lalu. Para pelayan dan wanita pemandu lagu dites urine untuk mengungkap indikasi peredaran narkoba.

Puluhan personel Ditresnarkoba Polda NTB bersama satuan polisi satwa K-9 dan Dalmas Sabhara Polda NTB menyisir empat kafé berbeda hingga dini hari Minggu (13/ 3), dipimpin oleh Kasubdit I Ditresnarkoba, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat, SAg dan Kasubdit II Ditresnarkoba, AKBP I Komang Satra, SH. Sejumlah kafe itu diantaranya Happy Café, Sahara Pub, Planet Café, dan Kafe New Surya. Di kafe yang disebut terakhir, polisi menemukan satu orang pemandu lagu terindikasi positif menyalahgunakan narkoba. “Satu orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” terang Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra, SH. Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag kepada Suara NTB menjelaskan, pemandu lagu tersebut mengaku mengonsumsi narkoba empat hari yang lalu. Hasil tes urine menunjuk-

(Suara NTB/why)

PERIKSA – Polisi memeriksa pengunjung dan karyawan sejumlah kafé di kawasan Senggigi dalam razia Sabtu (12/3) malam. kan tanda positif narkoba meski terpantau samar. “Pemeriksaan sebentar di Mapolda. Setelah itu kita pulangkan. Kita minta besok (hari ini, red) untuk datang lagi,” ujarnya.

Malam itu, ratusan orang pengunjung beserta karyawan menjalani pemeriksaan di tempat, satu per satu diperik-

sa badan dan identitasnya. Sementara pemandu lagu diarahkan ke tempat berbeda untuk dilakukan tes urine. “Razia berjalan kondusif,” ungkap Satra.

Razia yang dilakukan pihaknya, sambung dia, merupakan langkah antisipasi pihak kepolisian dalam rangka memutus rantai narkoba, yang

Jokling BNN

disinyalir marak beredar di kawasan wisata, terutama orang-orang tertentu yang menjadi target operasi polisi. Mengingat pengungkapan beberapa waktu lalu terkait ditangkapnya terduga pengedar narkoba diduga jaringan Lapas.

“Antisipasi peredaran narkoba yang dilakukan oleh

orang-orang tertentu. Untuk yang diamankan itu, tergantung hasil pemeriksaan yang bersangkutan,” ujar Satra.

Pemandu lagu yang diamankan malam itu jika indikasi positif menyalahgunakan narkoba akan diberi pembinaan, berupa wajib lapor dan dicatat identitasnya. (why)

Oknum Satpam Ditangkap

Upaya Menekan Tumbuhnya Diduga Jaringan Pecandu Baru Curanmor Spesialis Wisatawan Asing

Mataram (Suara NTB) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba terus dilakukan oleh BNN Provinsi NTB, masih melalui kegiatan pojok konseling (jokling). Langkah ini untuk menekan laju pertumbuhan angka penyalahgunaan narkoba di NTB. “Kegiatan Pojok Konseling (Jokling) yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Minggu di arena Car Free Day Jalan Udayana Mataram, menjadi salah satu sarana bagi kami untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan Jokling ini untuk meng- update informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” kata Kabid Pencegahan Anggraeni Ninik Muniharti, SH, MH kepada Suara NTB, Minggu (13/3).

Upaya pencehagan itu menurutnya sangat penting untuk dilakukan, baik terhadap yang belum tersangkut masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, maupun bagi yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba.

Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui tentang bahaya maupun jenis – jenis narkoba, merupakan salah satu bentuk pencegahan dini sehingga akan dapat menekan tumbuhnya pengguna atau pecandu baru. “Ini adalah salah satu tujuan dari upaya yang terus menerus kami lakukan khususnya melalui kegiatan Pojok Konseling ini,” harap dia.

Jargon yang dikutipnya, “mengobati jauh lebih sulit dari pada mencegah”. Karena Adik-

(Suara NTB/ist)

BERI PENJELASAN – Petugas Bidang Pencegahan BNN NTB saat memberi penjelasan kepada pengunjung car free day , Minggu (13/3). si (Kecanduan narkoba) melibatkan komponen-komponen biologi dan perilaku yang tidak terpisahkan. Efek narkoba yang digunakan akibatnya pada otak, tetap berpengaruh pada tingkah laku meskipun mereka telah berhenti menggunakannya.

Diberikan gambaran, penggunaan sekali umumnya tidak menimbulkan reaksi yang berat.

Namun penggunaan berulang akan menyebabkan fungsi otak terganggu dan menimbulkan disfungsi. Perubahan pada otak tercermin dari perilaku pemakai atau pecandu sehari-hari dan berbagai fungsi otaknya, seperti memori, mood, cara bicara dan anggota gerak berespon.

“Jalan kepada pemulihan memerlukan sejumlah strategi antara lain terapi perilaku, dukungan sosial, keluarga dan masyarakat,” sebutnya.

Disebutkan, saat ini ada se-

kitar 53 ribu lebih masyarakat kita di NTB yang sudah memakai narkoba. Diantaranya, sekitar 27,32 persen merupakan anak-anak pelajar dan mahasiswa. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Pihaknya berharap melalui kegiatan pojok konseling yang dilaksanakan setiap Hari Minggu di Car Free Day Udayana, atau melalui kesempatan-kesempatan lainnya, dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi ataupun berkonsultasi.

Sehingga angka penyalahgunaan narkoba bisa diatasi minimal dapat dikurangi atau tidak terus muncul para pengguna baru yang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba.

“Mereka sudah kehilangan masa lalu dan masa kini nya, jangan sampai mereka kehilangan masa depannya,” pungkasnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Polisi menangkap satu lagi pelaku terduga gembong curanmor wisatawan asing, Sabtu (12/3) sore. Oknum petugas satpam, TR diduga bertindak sebagai perantara penjualan kendaraan bermotor yang dicuri dari WNA Spanyol di kawasan Pantai Kuta, Lombok Tengah. Pelaku menurut catatan polisi terlibat kejahatan serupa di delapan TKP lain.

Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin, SIK, MH, menjelaskan, penangkapan pelaku yang berasal dari Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Loteng itu adalah hasil pengembangan kasus curanmor yang terjadi Selasa (8/3) lalu.

Pengungkapan tiga pelaku curanmor, SHP, JML, dan SP beberapa waktu lalu mengarah pada keterlibatan TR yang menjembatani penebusan kendaraan bermotor hasil curian. “Perannya penunjuk dan perantara penebusan ranmor hasil curian,” ungkapnya kepada Suara NTB melalui pesan singkat.

Pengembangan jaringan curanmor spesialis WNA itu, lanjut Kapolres, berbuah pada terungkapnya delapan aksi curanmor di tempat lain, diantaranya, di warung makan Tegal Kuta; parkiran Hotel Melati Resort Kuta;

parkiran Gdyen Inn Hotel Kuta; Al Bazar; Café Noah; Indomaret Kuta; dan warung soto di kawasan Pantai Kuta.

“Modusnya sama, curi tebus.

Jaringan penebusan lainnya masih dalam pengembangan dan pencarian,” terangnya.

Pada Selasa (8/3) lalu, Polres Lombok Tengah mengungkap tiga pelajar diduga pelaku terhadap warga negara Spanyol, Morales Diez.

Korban mengalami pencurian kendaraan motor sewaanya, Honda Vario DR 6940 LN pada tanggal yang sama di daerah Kuta, Pujut, Loteng.

Adapun para pelaku, SHP (19), JML (17), dan SP (18) ditangkap di tempat berbeda di masing-masing rumahnya, yaitu di Dusun Ngolang, Desa Kuta, serta Dusun Pogam, Desa Sukedana, Kecamatan Pujut, Loteng.

Pihak kepolisian mengatensi serius kriminalitas yang menyasar wisatawan asing sebagai korbannya, terlebih kasus pencurian dengan kekerasan atau begal, (Suara NTB, Sabtu (12/3). Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH menegaskan bahwa pihaknya telah menambah pesonel dan sarana prasarana khusus di wilayah pantai selatan Lombok. Lima sepeda motor trail dan 24 personel ditugaskan mengawal kamtibmas di daerah tersebut. (why)

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Jelajah

Halaman 9

Para pengunjung menikmati olahraga tubing Sungai Mencerit sepanjang dua kilometer yang dipandu oleh para pemuda Desa Peringgasela (Foto kiri atas-kanan bawah)

Memacu Adrenalin di Sungai Mencerit Destinasi wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), benar-benar komplit. Ibarat sebuah toko, untuk urusan destinasi wisata, kabupaten paling timur Pulau Lombok ini merupakan toko serba ada. Objek wisata apa saja ada. Mulai budaya, gunung, pantai, budaya hingga wisata tubing.

TUBING (menyerupai rafting) merupakan olahraga air yang banyak diminati oleh travelers penyuka olahraga yang menantang. Kabupaten Lotim memiliki destinasi wisata tubing yang memang belum banyak dikenal. Adalah Sungai Mencerit yang berlokasi di Desa Pringgasela, Ke-

camatan Pringgasela, lokasi tubing pemacu adrenalin itu.

Sungai Mencerit merupakan sebuah sungai panjang yang sangat jernih. Pengunjung dapat menikmati olahraga tubing sepanjang 2 kilomet e r

selama dua jam. Terdapat banyak spot menarik selama dalam perjalanan. Pengunjung juga tidak perlu khawatir, sebab tersedia banyak instruktur terlatih yang akan menjaga para para pengunjung dalam perjalanan hingga finish. ‘’Pengelolanya merupakan anak muda yang ada di Desa Pringgasela ini. Kami melakukannya secara swadaya, sekaligus bisa membersihkan sungai. Ketika kami melihat ini bisa dijadikan sebagai objek wisata yang menarik, kami melakukan uji coba selama enam bulan dan pada akhirnya membuka tubing Sungai Mencerit ini,’’ kata Ketua Pengelola JBB Adventure Desa Pringgasela Barry Perdana kepada Suara NTB, di Pringgasela, Kamis (10/3).

Sebanyak 30 orang pemuda Pringgasela ini secara swadaya memperkenalkan wisata air Sungai Mencerit yang sangat jernih dan sangat tenang. Debit air yang tidak terlalu keras tetapi sangat cocok dijadikan sebagai sarana tubing semakin menambah keseruan saat berada di atas ban khusus yang dirancang sedemikian rupa.

Sungai yang lokasinya jauh dari hiruk pikuk dan kebisingan ini masih sangat asri. Terdapat tiga terowongan di tengah perjalanan yang akan dilewati. Terowongan itu masing-masing sepanjang 50 meter hingga 100 meter.

Sungai Mencerit ini merupakan sungai yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mengairi sawah. Namun juga sangat cocok dan menarik untuk dijadikan sebagai tempat berolahraga air yang aman dan menarik. Bahkan untuk menentukan medan yang kira-kira menantang namun cukup aman, para pemuda Pringgasela melakukan uji coba selama setengah tahun. Kemudian pada minggu terkahir Januari lalu, olahraga tubing Sungai Mencerit ini secara resmi dibuka untuk umum. ‘’Sudah dilengkapi dengan asusransi juga, lokasi ini juga sudah kita daftarkan. Sehingga Sungai Mencerit ini sebagai lokasi tubing pertama di Lombok Timur,’’ jelas Barry.

Namun, para pemuda ini mengeluhkan kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memajukan wisata Sungai Mencerit ini. Padahal lokasi ini sangat potensial sekaligus untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar sungai. ‘’Kami sudah mengajukan proposal permohonan bantuan kepada pemerintah kabupaten tapi belum direspons.

Padahal kami tidak minta anggaran untuk buat ini itu, kami hanya ingin dibantu agar difasilitasi pelatihan SDM kami.

Agar kami bisa menyambut tamu dengan baik,” kata pemuda yang pernah menempuh pendidikan di Akademi Pariwisata Mataram ini. (lin)

lin) (Suara NTB/

Infrastruktur Jalan Memprihatinkan SEPANJANG perjalanan menuju Sungai Mencerit, terlihat permukaan jalan yang tidak rata yang sangat mengganggu perjalanan wisatawan. Sudah puluhan tahun jalan menuju sungai ini tidak pernah diperbaiki. Sehingga ketika musim kemarau, jalanan menjadi berdebu dan menjadi becek saat hujan. Tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini. Apalagi jalan ini merupakan satu-satunya akses warga menuju sungai. ‘’Sungai ini selain untuk irigasi juga digunakan untuk minum dan mandi. Kalau untuk air minum ada tempat khusus ngambilnya. Kadang kasihan lihat papuk-papuk (neneknenek) yang ambil air, karena mesti nanjak dan jalannya sangat buruk dan tidak rata,’’ kata Barry.

Selama ini, baik pemerintah desa maupun para pemuda kerap kali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah. Melihat banyaknya masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-harinya.

Apalagi warga di sekitar Sungai Mencerit ini hanya mengandalkan air sungai itu untuk diminum. Jika pemerintah belum bisa membantu untuk mengalirkan air minum ke pemukiman warga, setidaknya jalan menuju sungai bisa diperbaiki.

Barry menuturkan tidak jarang pengunjung yang datang mengeluhkan koindisi jalan yang tidak rata dan membuat badan menjadi sakit ketika melewatinya. Sehingga akan menjadi cerita buruk ketika para pengunjung kembali ke rumahnya. ‘’Kadang malu lihat jalan menuju Mencerit ini buruk sekali. Tapi

ya mau bagaimana lagi, kita hanya bisa bilang bahwa ini masih belum diperbaiki. Padahal kami di sini berharap diberikan bantuan agar akses menuju lokasi wisata sungai ini bisa lebih baik lagi,’’ katanya.

Meski demikian, pengunjung mengaku sangat puas saat melakukan tubing di sungai. Pejalanan melelahkan selama 15 menit itu menjadi terbayarkan ketika melakukan tubing bersama instruktur terlatih yang telah disediakan pengelola.

Eva Anggriana Yunita (23) salah seorang pengunjung Sungai Mencerit mengaku sangat senang olahraga sambil berwisata. Menurutnya olahraga dan destinasi wisata air semacam ini harus dikembangkan. Sebab selain memacu adrenalin, olahraga ini juga baik untuk melatih kekompakan tim. ‘’Saya rasa ini merupakan liburan paling seru yang pernah saya nikmati. Saya sangat senang ketika melewati jeram yang menantang, dan saya dapat melewati itu semua. Meskipun beberapa kali dibantu pula oleh instruktur, tapi saya merasa sangat puas,” kata Eva. Lokasi sungai ini tidak jauh dari jalan raya Pringgasela. Namun harus menggunakan kendaraan untuk menghemat waktu selama perjalanan. Olahraga ini sangat cocok dijadikan sebagai salah satu opsi liburan masyarakat pada umumnya. Sebab dilakukan di sepanjang sungai yang masih sangat terjaga kebersihannya. ‘’Meskipun sudah dikatakan bersih, tapi kami tetap melakukan bersihbersih sungai bersama dengan masyarakat sekitar. Karena selama ini masyarakat juga selalu menjaga kebersihan sungai ini,’’ kata Barry. (lin)

Beginilah kondisi jalan yang rusak menuju destinasi wisata Sungai Mencerit, Desa Peringgasela, Lombok Timur

Air sungai yang jernih menambah daya tarik destinasi wisata Sungai Mencerit, Desa Peringgasela, Lombok Timur

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Ekskul Seni SMAN 3 Mataram Hasilkan Potensi Ekonomi Kreatif

MESKI merupakan sekolah umum, SMAN 3 Mataram memiliki keunikan tersendiri sebagai sekolah jenjang pendidikan menengah di Kota Mataram. Terletak di Jalan Pemuda, sekolah yang digawangi H. Ahmad Jauhari ini memiliki corak khusus dengan keberadaan ekstrakurikuler (ekslul) seni.

Sejumlah ekskul siswa selain OSIS sebagai induk kegiatan ekskul di sekolah adalah Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pecinta Alam (PA), Olahraga (Bola Voli, Bola Basket, Karate, Tenis Meja, Tenis Lapangan), Kerohanian / IRMA (Ikatan Remaja Masjid Nurul Huda) dan Koperasi Sekolah (Kopsis) juga menjadi andalan sekolah. Sementara ekskul seni yang merupakan program unggulan sekolah sangat beragam yaitu seni rupa, seni tari, seni kriya, seni teater dan seni suara.

Pembina Ekstrakurikuler Seni SMAN 3 Mataram, Nyoman Waktu menerangkan kualitas tamatan sekolah dituntut untuk memenuhi standar kompetensi dunia kerja. Salah satunya, selain mampu menguasai materi pelajaran, siswa harus dapat berinteraksi dan aktif dalam hubungan sosial. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu alat pengenalan siswa pada hubungan sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan pengenalan diri dan pengembangan kemampuan selain pemahaman materi pelajaran.

Khusus untuk ekskul seni, Nyoman Waktu mengaku yang paling potensial saat ini di samping ekskul lainnya. Hal itu lantaran pemerintah tengah fokus mengembangkan ekonomi kreatif di tengah masyarakat. Untuk itu, pihaknya juga tengah menangkap peluang untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui berbagai hasil karya seni siswa yang dihasilkan lewat ekskul seni, seperti gerabah warna, lukisan kaligrafi, desain tempat cincin, patung berbagai bentuk, bingkai foto, sampul majalah dan lain sebagainya.

Diakui Nyoman Waktu sebagian hasil karya seni siswa sangat otentik bila dibandingkan dengan karya gerabah pada umumnya. Dari sisi desain pembuatan gerabah, bentuknya memang sama namun yang membedakan ialah motif di setiap gerabah yang dihasilkan siswa.

“Bahwa jenis karya gerabah, mendesain gerabah menjadi bentuk yang sangat unik kalau selama ini bentuknya sangat polos sesuai dengan aslinya tetapi dimodifikasi dengan bentuk lainnya, termasuk lukisan kaligrafi dalam bentuk gerabah tersebut”, terangnya bangga.

Selain itu, hasil karya lukisan siswa juga sangat khas yaitu mengambil tema tentang alam dan pendidikan.

Tema itu diambil untuk mengingatkan kepada siswa untuk tetap melestarikan alam, hal itu juga secara tidak langsung telah memberikan pendidikan bagi siswa. Termasuk juga untuk karya patung yang terbuat dari tanah liat dan gif untuk karya patung yang berjenis timbul, potongan tangan, bagian tubuh manusia, potongan kepala manusia dan jenis patung lainnya.

“Apalagi alam bagian dari kehidupan manusia yang harus dilestarikan dan dijaga, jadi dengan warnanya alam juga lebih difokuskan dengan warna tersebut termasuk juga cincin yang dikreasikan dengan alam”.

Sementara itu, Wakil Kepala SMAN 3 Mataram, Dwi Susanto menegaskan ekskul seni bertujuan mengukur kemampuan anak-anak dan melatih keterampilan anak dalam hal pembelajaran serta mengukur kreativitas anak-anak.

“Jadi anak bisa mengtetahui proses pembuatan dan ilmu yang didapat di situ,” terangnya.

Peminat eskul seni ini pun sangat banyak, untuk tiap ekskul minimal diisi oleh 50 orang siswa.

Dwi tak mampu menjelaskan kenapa animo siswa masuk ekskul seni terbilang sangat tinggi. Hanya barangkali alasan mereka yaitu ekskul seni mampu untuk membentuk kemandirian mereka meski sekolah umum. “Tetapi sudah dibentuk talenta mereka agar bisa dikembangkan di luar sekolah agar mendapat nilai tambah”.

Adapun bentuk pembinaan dalam hal pembelajaran dan keterampilan, berbagai tugas praktik harus diwujudkan siswa dalam bentuk karya yang harus mereka rancang. Sementara untuk pembina, ada yang berasal dari internal sekolah dan didatangkan dari luar seperti untuk karya seni pembuatan tempat cincin, pihak sekolah bekerjasama dengan perajin cincin asal Sekarbela.

“Suatau saat nanti mereka bisa entertain sendiri, bisa manfaatkan hal-hal kecil dalam bidang usaha terkait dengan implementasi ilmu mereka”, harapnya. (dys)

Siswa SMAN 3 Mataram menunjukkan hasil karya patung jenis timbul.

Potensi yang Belum Digarap Guru Ekskul Seni SMAN 3 Mataram Nyoman Waktu berdiri di samping lukisan hasil karya siswa.

siswa dan Inilah patung hasil karya kalah ak tid kerajinan lain yang ional. dengan perajin profes

JIKA melihat potensi pangsa pasar, khususnya industri kerajinan saat ini sangatlah besar. Bagi orang yang mampu memanfaatkan waktu dan peluang, maka apa yang menjadi usaha akan mampu berkembang dan sukses.

Hal inilah yang menjadikan Guru Ekstrakurikuler (ekskul) Seni SMAN 3 Mataram Nyoman Waktu ingin menularkan pada anak didiknya. Apalagi di SMAN 3 Mataram sudah ada ekskul seni yang diminati siswa.

Namun, Waktu menyadari, pihaknya masih belum mampu menggarap potensi ekonomi kreatif lantaran SMAN 3 Mataram merupakan sekolah umum dan bukan SMK, sehingga berakibat pada terbatasnya ruang untuk melebarkan daya kreatif siswa dan warga sekolah lainnya.

“Terkendala belum adanya tempat khusus untuk praktik lantaran sekolah umum, bukan sekolah kejuruan tetapi tetap mengembangkan karya seni,” urainya pada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Diakuinya, siswa-siswi SMAN 3 Mataram yang tergabung dalam ekskul seni rupa, seni tari, seni kriya, seni teater, dan seni suara telah membuktikan diri mampu menghasilkan karya seni dengan nilai ekonomis cukup tinggi.

Untuk memasarkan hasil karya seni siswa, pihak sekolah memang belum melakukan produksi secara masal dan masih terbatas pada saat ada pesanan-pesanan tertentu saja, begitupun dengan promosi yang hanya dilakukan lewat kesempatan tampil di pameran-pameran sekolah.

“Pameran hasil karya seni siswa ditampilkan saat ulang tahun sekolah, atraksi seni yang berhubungan dengan seni tari, teater dan seni suara. Tiap semester hasil karya anak dipamerkan di sekolah maupun di luar sekolah yang ada hubungannya dengan pendidikan dan hari-hari besar nasional,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, belum ada produksi secara massal, biasanya kalau pameran sekolah-sekolah diundang. ‘’Ada juga produk yang dijual tetapi sebagai contoh yang penting mereka tahu bahwa sekolah kita punya juga usaha ekonomi kreatif, bisa selain dipamerkan juga dijual,” terangnya.

Ia pun berharap agar ke depan pemerintah dapat mengakses seluruh hasil karya seni siswa untuk memotivasi agar siswa semakin kreatif meski dalam kondisi serba terbatas. (dys)

deraTempat cincin dan cin mata karya siswa

Inilah berbagai gerabah dengan motif yang beragam hasil karya siswa. Sayangnya, potensi pemasaran yang terbatas membuat hasil seni ini masih belum mampu dipasarkan dengan optimal.

Wakil Kepala SMAN 3 Mataram Dwi Susanto memperlihatkan hasil karya seni siswa.

Halaman Halaman 14 11

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Hj. Siti Sukaenah

Tingkatkan Pengetahuan Anggota Selong (Suara NTB) Dharma Wanita Persatuan (DWP) adalah sebuah organisasi yang beronggatakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan utama dari pendirian DWP adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS. Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama, DWP memiliki tugas pokok membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang b e r takwa kepa-

narkoba. Materi ini dipandang sangat penting seiring dengan semakin maraknya kasus-kasus dugaan penyalagunaan narkoba. PNS harus bebas dari narkoba. PNS harus bisa menjadi garda terdepan untuk memerangi narkoba. Berikutnya, ada juga materi tentang wawasan kesehatan. Seperti Kesehatan reproduksi. Kesehatan ibu dan anak.

Ditambahkan, dalam tubuh DWP, ada tiga bidang yang menjadi fokus perhatian. Bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Bidang pendidikan, terang Hj. Sukaenah, DWP terus mengembangkan kegiatan pendidikan anak usia dini.

Disebutkan saat ini tercatat 35 unit Taman Kanak-kanak Dharma Wanita yang tersebar di 20 kecamatan se Kabupaten Lotim. Secara bergiliran TK darma wanita itu diberikan bantuan. Tahun 2015 lalu sudah diberikan 10 bantuan bahan ajar. Tahun 2016 ini rencana 10 lagi akan diberikan. Bahan ajar edukatif.

Bidang sosial budaya, DWP katanya memiiliki salah satu kegiatan jimpitan. Yakni urunan seluruh anggota DWP Lotim. Dana Nama : itu kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial. BeriHj. Siti Sukaenah kan bantuan kepada anakTTL : anak yatim. “Kita berikan santunan dan bantuan uang Selong, 24 April 1965 dan sembako kepada para Jabatan : anak yatim dan fakir miskin,” tuturnya.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Bantuan itu biasanya disLotim alurkan saat Idul Fitri. Anakanak yatim dikumpulkan.

Suami : Pola jimpitan ini memberiH. Rohman Farly kan kebanggaan tersendiri bagi anggota. Bisa membanPutra : tu sesama. Uang yang ter1. Zian Nauval Abdurrahman kumpul yang merupakan sedekah dari para anggota 2. Toriq Maulana Abdurrahman tidak sia-sia. “Alhamdulil3. Faruq Irsyad Abdurrahman lah, ibu-ibu anggota ini san4. Haekal R. Abdurrahman gat antusias menyumbang,” paparnya. (rus)

da Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur.

DI Kabupaten Lombok Timur (Lotim) organisasi inilah yang kini di komandoi Hj. Siti Sukaenah Rohman Farly. Kepada Suara NTB, Sabtu (12/3) lalu, istri Sekretaris Daerah H. Rohman Farly ini mengatakan anggotanya 55 unit, tersebar di 20 kecamatan se Kabupaten Lotim.

Ditingkat kecamatan diketuai istri camat. Sedangkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ketua DWP diketuai istri dari Kepala Dinas atau kepala Badan. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DWP, digelar musyawarah daerah (musda) tiap lima tahun sekali. Salah satu tujuan Musda, menetapkan Ketua DWP dan menentukan program-program strategis DWP ke depan.

Dimasa kepemimpinannya, Ketua DWP Lotim ini berkomitmen untuk terus meningkatkan

pengetahuan anggotanya. Pemberian pengetahuan ini dipandang penting untuk mendidik dan menyiapkan anggota agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas.

Materi-materi yang disajikan kepada anggota pun disampaikan secara rutin dalam setiap pertemun sekali dalam sebulan. Diantara materinya adalah, wawasan organisasi. Maksud diberikan wawasan organisasi ini agar para anggota siap.

Tidak saja bagi anggota istri pejabat, tapi juga yang belum menjabat.

Karena tidak menuntup kemungkinan yang belum ini mendapat giliran suaminya menduduki jabatan.

Saat suami sudah menduduki jabatan strategis itu, sang istri sudah siap. Siap dengan segara risiko dan hal-hal yang akan dihadapi.

Untuk itu dipandang perlu diberikan pengetahuan mengenai wawasan berorgansiasi.

Materi-materi penting lainnya adalah tentang penyalahgunaan

Biodata

Jangan Terlalu Banyak Menuntut ISTRI memiliki peranan yang sangat penting di sisi suami. Baik buruknya suami sedikit tidak turut dipengaruhi oleh sang istri.

Tidak terkecuali bagi istri-istri pegawai negeri sipil, lebih khusus istri dari para pejabat. Seperti kasus korupsi yang mendera suami disinyalir karena menuruti keinginan sang istri.

Mengin-

gat peran penting istri itu Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lombok Timur (Lotim) Hj. Siti Sukaenah Rohman Farly menyatakan, sebagai Istri tidak boleh terlalu banyak menuntut. Tuntutan yang terlalu banyak dari istri inilah yang dinilai bisa menjadi pemicu. Sebagai istri-istri PNS, maka tidak cocok hidup ber-

mewah-mewahan.

Gaji-gaji dari sang suami sebagai PNS sudah diketahui standarnya. Selaku istri, harus juga menanamkan komitmen anti terhadap korupsi. Bila perlu, istri turut mengingatkan suami agar tetap berada pada jalur yang benar.

Jika sang suami

memberikan belanja lebih dari biasanya, maka hal itu patut dipertanyakan oleh sang istri. “Saya ingatkan kepada semua anggota, kalau diberikan uang belanja lebih,

tolong dipertanyakan kepada suami. Dari mana uangnya?,” kata Hj. Sukaenah.

Sebagai istri harus bisa mengatur keuangan. “Jangan lebih besar pasak daripada tiang,” sarannya.

Tuntutan yang terlalu besar memang bisa mengarahkan kepada perilaku hidup yang terlalu konsumtif. Untuk itu, menjadi istri pejabat khususnya harus bisa hidup sederhana. “Hidup harus sederhana dan jangan terlalu mencolok,” pintanya.

Istri juga harus bisa menjaga agar suami tidak susah. Tun-

tutan yang berlebihan bisa menggiring suami ke perbuatan korup.

Untuk itu, kunci kesederhanaan harus bisa tertanam. Istri bisa menjadi juru kontrol terhadap suami.

Selanjutnya ditekankan, pola hidup sederhana yang ditularkan kepada anggota menjadi cara strategis untuk bisa mencegah praktikpraktik yang bisa menjerumuskan suami ke arah korupsi. Karena dengan menerapkan pola hidup sederhana ini, tidak ada yang menggiring ke hal-hal yang mencolok.

Pola hidup sederhana ini juga sejatinya sudah digariskan dalam lembar aturan DWP dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini kata Sukaenah tergambar dari pakaian para anggota DWP. Semua tidak boleh berbeda, harus sama warnanya. Tidak boleh menggunakan perhiasan. “Yang kita bolehkan itu hanya cincin kawin dan jam tangan,” katanya.

Pakaian seragam juga menunjukkan adanya keseragaman. Tidak ada perbedaan antara istri pejabat dengan istri bukan pejabat. Sehingga secara psikologis semua bisa membaur tanpa rasa canggung. Tidak ada batasan dan rasa minder dari para anggota.

Jika ditemukan ada anggota yang sedikit berbeda dari sisi pakaian, ketua DWP ini langsung menegur.

Digariskan tidak boleh tampil beda dengan menonjolkan perhiasan atau hal lainnya. (rus)

Halaman 12

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

(Suara NTB/met)

MAINKAN BIOLA - Sejumlah peserta les yang beraktivitas belajar memainkan biola di Forum Gesek Mataram.

Menjaga Kelestarian Lagu Perjuangan Mataram (Suara NTB) Banyak lagu perjuangan yang tercipta baik di era kemerdekaan maupun sebelumnya.

Para pelajar diarahkan untuk mempelajari dan memahami lagu - lagu tersebut demi mempertahankan kelestariannya.

Lagu - lagu perjuangan diciptakan untuk membangun serta mempertahankan semangat nasionalisme para pemuda sehingga bersikap tulus saat mengabdi kepada bangsa. Sayangnya, saat ini tidak sedikit siswa - siswi di kalangan sekolah mengaku tidak hafal bahkan tidak mengetahui mengenai adanya lagu perjuangan.

Berbeda dari hal seperti itu,

salah satu pelajar yang gemar dan memiliki kemampuan lebih dalam memainkan gitar, Derian Cipto siswa di SMA Negeri 1 Terara - mengaku gemar mempelajari lagu - lagu perjuangan. Karena kecintaanya, ia bahkan sampai meng-cover lagu perjuangan “Tanah Air Beta”.

“Lagu perjuangan kan banyak, yang pernah saya cover itu salah

satunya Tanah Air Beta. dan saya merasa bangga ketika menyanyikan lagu - lagu perjuangan. kadang kalau tampil di panggung - panggung tertentu, saya biasanya memainkan lagu perjuangan sebagai pembuka maupun penutup,” katanya.

Sejumlah pekerja seni di Kota Mataram mengaku lagu - lagu perjuangan patut dilestarikan sehing-

Seni Musik, Media P endidikan y ang Efektif Pendidikan yang Selong (Suara NTB) Sandi Alfandi (18) masih berjuang mencari kesuksesan di panggung musik, meski para personil band yang telah dibentuknya membubarkan diri. Siswa kelas XII IPS3 di SMA Negeri 1 Terara, Lombok Timur (Lotim) yang berbakat di bidang seni musik ini memilih jalan bersolo karier. Seni musik bagi Sandi, telah menjadi media pendidikan yang paling efektif untuk dirinya sendiri.

Dengan keterampilan memainkan gitar dan bernyanyi yang lumayan, Sandi merasa percaya diri sehingga

Sandi Alfandi (Suara NTB/met)

siap mengarungi jalannya sendiri.

Sandi Alfandi yang dikenal sebagai murid bersahaja disekolahnya pernah menciptakan sejumlah karya berbentuk lagu dan video klip. Beberapa karya yang sudah dihasilkan itulah yang membuatnya harus meneruskan perjuangan hingga benar benar sukses melalui dunia musik.

“Sekarang saya memilih solo karir. Karena, sebelum bentuk grup band, saya justru bermain solo. Beberapa lagu yang saya buat sudah pernah direkam, dan saya ingin melanjutkan berkarya sehingga pengalaman di dunia musik tidak selesai begitu saja,” ujarnya bersemangat ketika diwawancara Suara NTB, Sabtu (12/3) di sekolahnya.

Beberapa lagu yang menjadi hasil kreatifitasnya yakni berjudul “Ingatlah Aku”, “Salahkan Cinta Ini”, “Sakit Hatiku” dan “Ingin Kau Kembali”. Semua lagu tersebut diciptakan semasa masih bergabung bersama rekan - rekan personil grup band-nya.

Sandi berkeinginan untuk menciptakan lagu lagi sehingga bisa dicetak menjadi sebuah produk dalam bentuk album.

“Saya rencana mau bikin album. saya mencoba untuk melanjutkan beberpa karya yang sudah saya ciptakan. kebetulan, kakak saya juga mempunyai studio rekaman sehingga bisa sedikit membantu,” katanya.

Pengalaman saat mendalami ilmu seni musik, Sandi mengaku tidak pernah mempelajari disiplin ilmu yang satu ini secara formal.

S e l a m a masa proses pertumbuhannya, ia belajar bermain musik secara otodidak.

Pengalaman di lapangan baginya

merupakan pelajaran paling berharga yang bisa diresapinya.

“Saya belajar bermusik ketika masih SMP. dari situlah awal mula saya berangkat untuk terjun di bidang yang sedang saya tekuni sekarang ini,” lanjutnya.

Media Pendidikan Selama perjalanan hidupnya, seni musik telah menjadi media pendidikan untuk dirinya. Dari seni musik, dirinya mampu menyerap banyak hal yang menyangkut tentang ilmu pengetahuan. Disamping, kesenian yang satu ini memang menjadi sarana untuk melatih kemampuan atau keterampilan tambahan.

“Biasanya kan orang memandang bahwa musik itu menjadi alat untuk kita mencurahkan isi hati.

Tetapi bagi saya, musik itu adalah sarana untuk melatih keterampilan, menambah wawasan dan banyak hal yang dapat kita pelajari dari sana,” ujarnya.

Sebagai siswa yang bersekolah di pelosok ia mengaku sangat ingin tampil mengikuti kompetisi yang terselenggara di kota. Meski sekolahnya sangat mendukung kreatifitas anak didiknya, tetap saja mereka yang memiliki potensi lebih di sekolah itu tidak bisa tampil lantaran tidak mendapatkan undangan dari penyelenggara ivent atau penyelenggara kompetisi.

“Kita sebetulnya sangat berkeinginan untuk ikut - ikut event, kita mengikuti kegiatan - kegiatan kalau ada surat undangan yang diberikan ke sekolah,” tuturnya.

Tenaga pendidik, Romi Indra Susanto yang mengampu mata pelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 1 Terara, mengungkapkan hal yang sama.

Ia menerangkan, sekolahnya hanya akan merekomendasikan siswanya mengikuti kompetisi, jikalau ada surat resmi yang dikirim ke sekolah.

“Kalau ada kompetisi, biasanya kita delegasikan siswa atau siswi untuk ikut kegiatan tersebut setelah sekolah mendapat surat resmi.

Kalau tidak ada, sekolah tidak mengirimkan peserta. Tapi pada prinsipnya, sekolah selalu siap mendukung segala bentuk kreatifitas para pelajar disini,” jelasnya. (met)

ga tetap diapresiasi. Pelaku - pelaku seni saat ini beranggapan, tidak semua warga negara baik dari anak - anak maupun orang tua masih mengingat keberadaan lagu pengobar semangat pengorbanan demi bangsa dan negara.

Di kalangan komunitas yang mempelajari seni musik, khususnya alat musik gesek di Forum Musik Gesek Mataram, komposisi nada daripada lalgu - lagu perjuangan tidak diterapkan sebagai media pembelajaran.

Berbeda dengan pembelajaran di komunitas Lombok Light Orchestra (LLO). Pada komunitas yang satu ini,

semua jenis komposisi lagu, baik lagu perjuangan maupun komposisi lagu lagu daerah acap dijadikan media.

Para peserta les musik diarahkan untuk berkreatifitas secara bebas.

“Kalau di Forges (Forum Musik Gesek, red) peserta les secara spesifik tidak memasukan komposisi lagu - lagu perjuangan sebagai media pembelajaran. Tapi biasanya, jenis - jenis musik seperti itu biasanya diberikan sebagai bahan pembelajaran di sekolah masing - masing,” kata Budi Hast, pengajar musik dari Forum Musik Gesek Mataram, Minggu (13/ 3).

Kendati demikian, Budi mengemukakan, komposisi lagu - lagu perjuangan diselipkan sebagai bumbu pertunjukan besar yang dilakukan oleh forum musik tersebut. Seperti hal yang dilakukan siswa di SMA Negeri 1 Terara yang mengaku sangat mencintai lagu - lagu berbau nasionalis, Forum Musik Gesek Mataram biasanya menyajikan lagu kebangsaan maupun lagu - lagu perjuangan sebagai pembuka atau bahkan penutup pementasan. Sedikit tidak, anak - anak yang terlibat belajar memainkan musik memiliki kesempatan untuk mempelajari lagu - lagu perjuangan. (met)

Memainkan Cello Belajar M emainkan Cell o SETELAH sedikit mahir memainkan gitar, siswa berprestasi Lentera Biru (11) saat ini mencoba untuk belajar memainkan Cello. Siswa kelas V (lima) di SD Negeri 7 Mataram ini tertarik mempelajari cara memainkan alat musik gesek tersebut (Cello), karena ingin bisa memainkan seluruh jenis alat musik yang ada.

Siswa yang dipercaya sebagai ketua kelas di sekolahnya ini belajar memainkan cello di Forum Musik Gesek Mataram. Awalnya dia hanya memahami tentang cara memainkan Kahon, Seruling dan Gitar. Meski terkesan masih terbata - bata dalam memainkan cello, dirinya lumayan percaya diri dan siap tampil mengimbangi adik kandungnya - Jingga Bunga Hati - yang sudah lebih mahir memainkan biola.

Mereka berdua merupakan bocah pemain musik yang sering tampil bersama di muka umum. Lebih lebih di Warjack Taman Budaya NTB, setiap pelaksanaan pentas Selasa malam, dua bocah ini bersama kerabatnya Anisa, Satria dan Bintang selalu menjadi pengisi sesi musik anak. Lagu - lagu yang sering dibawakan biasanya Kasih Ibu, Ambilkan Bulan Bu, serta beberapa lagu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kalau liat Jingga itu main musik tangan saya rasanya geli, pengen ikutan aja. misalnya sekali aja enggak main musik itu, rasanya pasti ngangenin,” ujar Biru, Jumat (11/3).

Hampir setiap hari, Biru maupun Jingga - sapaan keseharian dua bocah bersaudara ini - selalu menyempatkan diri untuk berlatih memainkan musik. Selain belajar main musik di tempat les,

mereka berdua terkadang berkolaborasi memainkan musik dirumahnya. Sebelum mengenal cara memainkan alat musik gesek, Lentera Biru memilih bermain gitar untuk menemani adiknya yang berlatih memainkan biola.

“Kadang kalau sempat, setiap hari selalu latihan di rumah. Saya main gitar, Jingga main biola. Tapi sekali waktu, kalau Jingga itu lagi serius dia itu enggak bakalan pernah mau diganggu,” ujar bocah kelahiran 20 Juli 2004 ini.

Selain beraktifitas memainkan musik, Biru juga pernah membuat sebuah syair lagu. Judul lagu yang ia angkat adalah “Ibu”. Lagu tersebut sengaja dibuatnya sebagai hadiah dan kenang - kenangan untuk ibunya. Ia mempersembahkan lagu ciptaanya pada momen perayaan Hari Ibu. “Bikin lagu pernah, waktu itu saya ingat momennya pas perayaan hari ibu. Saya membuat lagu berjudul ibu. Lagu itu saya persembahkan sebagai hadiah untuk ibu saya,” kenangnya.

Selama ini, banyak aktifitas seni yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri maupun bersama kerabat seusianya. Selain tampil di panggung pentas selasa musik yang diselenggarakan setiap Selasa Malam, dirinya juga pernah tampil dalam sebuah pentas perayaan Hari Ulang Tahun NTB ke-57 di Selasar Taman Budaya.

Di sekelilingnya dalam keseharian, Lentera Biru dididik untuk menjadi pecinta seni yang selalu berani dan terampil. Bisa atau tidak bisa adalah urusan belakangan, yang penting percaya diri dan berani tampil di atas panggung atau didepan khalayak umum. (met)

(Suara NTB/met)

DUET - Lentera Biru bersama Jingga Bunga Hati duet memainkan alat musik gesek di rumah produksi Forum Musik Gesek Mataram, Jl. Adisucipto, Pelembak, Ampenan, Minggu (13/3).

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 13

PT Gerbang NTB Emas (PT GNE) Tampil dengan Harapan akan Meraih Laba Rp 100 Miliar Per tahun Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram) Apakah menjadi hal yang sangat menjanjikan bahwa struktur kepengurusan baru akan melangkah dengan harapan besar?

Kalau saja kita melirik kondisi perekonomian kita di tengah-tengah persaingan yang sangat tajam ini, maka baik perusahaan negara/daerah (BUMN/ BUMD) maupun perusahaan swasta (PT, CV, Firma) dituntut harus dapat memainkan perannya dalam membangun daerah. Sebagai badan usaha swasta untuk pemerintah sudah barang tentu saham-sahamnya berasal dari penyisihan kekayaan harta pemerintah daerah. Sehingga perusahaan yang dimaksud akan mempunyai misi yang tidak lain kecuali untuk kesejahteraan masyarakat

NTB dan perusahaan ini tentu harus berkiprah sebagaimana layaknya perusahaan swasta lainnya di NTB. Perusahaan negara maupun perusahaan swasta diharapkan akan berkembang untuk mendapatkan laba setinggi-tingginnya.

Tetapi kalau kita baca pada masa yang lalu, perusahaan yang dimiliki oleh plat merah selalu mendapatkan hambatan dalam gerak langkahnya. Karena fenomena perusahaan pemerintah (BUMD) adalah fenomena universal yang berlaku dalam sistem ekonomi manapun.

Oleh karena itu apa salahnya kita berkaca dari pengalaman yang lalu dengan adanya DAMRI, Wijaya Karya dan sebagainya yang merupakan BUMN/BUMD yang berdiri dengan hak-hak tertentu, teta-

Ubah Metode Mengajar Matematika METODE mengajar matematika berkorelasi terhadap tingkat pemahaman siswa dalam memahami pelajaran matematika. Untuk itu, setiap pendidik hendaknya terus menerus memperbarui metode mengajar matematika agar mudah dipahami siswa.

Kepada Suara NTB, Ketua Pusat Kajian Pendidikan, Sains dan Matematika (PKPSM) IKIP Mataram Hunaepi, M.Pd, menyebut menjadi suatu keharusan bagi pendidik (Suara NTB/dys) untuk menemukan metode baru Hunaepi dalam mengajar matematika.

Menurut Hunaepi, bagi sebagian orang menganggap kalau belajar matematika itu sangat menyenangkan, hal itu disebabkan mempelajarinya menggunakan pola belajar yang baik. Di samping itu ada sebagian orang menganggapnya sulit sekali bahkan menjadi bumerang. sehingga siswa jadi malas masuk.

“Kenapa siswa malas karena mungkin metode atau cara atau teknik daripada guru belum pas. Sehingga kecenderungan siswa itu menjadi malas dan kurang aktif,” terangnya.

Selain itu, selama ini ada anggapan bahwa guru matematika seringkali dianggap menyeramkan sehingga siswa takut duluan sebelum belajar. “Jadi secara psikologis siswa terganggu, tetapi sebenarnya tugas guru, sehingga menjadi menyenangkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, problem lain dalam proses pembelajaran matematika ialah masih minimnya fasilitas yang tersedia di sekolah. Hal itu berakibat pada terbatasnya kemampuan seorang guru.

“Artinya problem tidak hanya pada guru tetapi juga fasilitas, yang lain adalah faktor lingkungan. Mungkin guru belum menemukan strategi yang baik dalam mengajar. Itulah fungsi dari pemerintah daerah, sehingga bisa mengembangkan dan memfasilitasi guru yang kemampuannya masih kurang,” terangnya. (dys)

Siswa SMPN 4 Gerung Butuh Bus Sekolah Giri Menang (Suara NTB) Siswa SMPN 4 Gerung Lombok Barat yang berlokasi di jalur Lombok International Airport (LIA) membutuhkan bus sekolah untuk bisa mengangkut mereka pergi dan pulang sekolah. Pasalnya, murid di sekolah khususnya dari daerah Barabokong, Banyumulek dan Labuapi selama ini jalan kaki ke sekolah. Sedangkan pulang dari sekolah mereka kerap mencegat kendaraan bak terbuka di tengah jalan untuk numpang. Hal ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa.

Kepala SMPN 4 Gerung, Rohanah mengaku pihaknya tengah mengupayakan kendaraan angkut bagi murid yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah. Pihaknya telah ditawarkan oleh Lantas Polres Lobar untuk bekerjasama mengangkut anakanak menggunakan kendaraan bus skeolah. Namun sampai saat ini belum sempat dibahas.

Selain itu, pihaknya berencana meminta kendaraan perintis di Dishubkominfo, namun ketentuan penggunaan kendaraan printis sekolah yang berlokasi di pinggiran. Akan tetapi menurutnya semua sekolah sama saja memerlukan kendaraan pengangkut.

“Kami tengah mengupayakan kendaraan angkut bagi murid, kami mau berkonsultasi dengan Dishub dan bertemu dengan pihak lantas Lobar membahas masalah ini,” ujarnya, Minggu (13/3).

Pihaknya akan segera komunikasi dengan Dishubkominfo untuk meminta bus sekolah. Namun, sebelum itu dilakukan pihaknya akan berkoordinasi melalui telepon untuk memberitahukan. Ketika menjadi kepala di SMPN 5 Gerung, kondisi serupa juga dialami siswa, sehingga iapun berkoordinasi dengan Dishubkominfo untuk meminta bus sekolah.

Terkait adanya tawaran dari Polres Lobar, pihaknya akan bertemu dulu untuk membahasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Dishubkominfo. Pihak sekolah, katanya, akan siap mendanai pembiayaan transportasi anak-anak, khususnya yang tidak mampu. Hal ini, jelasnya, ada dalam juklak dan juknis penggunaan anggaran sekolah. “Kalau masalah biaya kami siap, karena ada juknisnya boleh untuk transportasi murid miskin,” ujarnya.

Diakuinya, siswa sekolah itu memerlukan kendaraan angkut yang berasal dari daerah Barbokong, Labuapi. Sebab murid dari daerah ini jalan kaki ke sekolah. Dulu sebelum dibangun jalur bandara II , murid dari daerah itu berangkat ke sekolah melalui Bile Tepung, Beleka menggunakan sepeda. Namun setelah dibangun jalur bandara ini, mereka berangkat dan pulang sekolah melalui jalan ini, karena dekat.

Selain itu, ketika pulang sekolah, siswa sering mencegat kendaraan bak terbuka dan kendaraan lain yang lewat untuk numpang pulang. Hal ini dikhawatirkan mengancam keselamatan siswa. Jumlah murid yang berasal dari daerah itu sendiri lumayan banyak sekitar puluhan anak, sedangkan jumlah murid di sekolahnya saat ini mencapai 693 anak. Kebanyakan muridnya berdomisili dari Gerung, Kediri dan sekitarnya. (her)

(Suara NTB/her)

NAIK KENDARAAN - Siswa SMPN 4 Gerung naik kendaraan bak terbuka, karena tidak ada kendaraan khusus yang mengantar jemput mereka ke sekolah.

pi saat ini telah menjelma menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan aneka kegiatan usaha. Hal ini tentu menimbulkan kompetisi dengan pihak swasta lainnya sehingga berdampak pada bertambahnya pemain di lahan swasta.

Hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan apabila tidak menimbulkan multiplier effect, sebab perusahaan-perusahaan ini akan diharapkan untuk dapat menyerap tenaga kerja dengan kuantitas yang banyak.

Kini PT GNE - NTB akan tampil dalam struktur baru dengan perubahan yang dilakukan, dipandang mampu untuk menjawab tantangan MEA. Persoalan-persoalan seperti ini tidak dapat dihindari, karena kehidupan perekonomian kita berubah kian kompleks dan ilmu ekonomi tradisional seperti yang kita anut dalam

H. Umar Said mazhab klasik tidak lagi mampu menerangkan keseluruhan fenomena yang terjadi.

Prinsip-prinsip perekonomian tradisional yang dilakukan perusahaan telah berkembang lebih jauh menuju ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan.

Kebutuhan terhadap ilmu ekonomi politik dan kelembagaan dipandang sangat mendesak, karena terbukanya pasar MEA. Tentu kita sadari apakah dengan kondisi yang ada saat ini dapat menjawab permasalahan yang terjadi? Karena semakin kompleks kegiatan ekonomi, maka semakin tinggi keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan semakin sulitnya sistem di suatu perusahaan.

Kini PT tidak lagi membatasi diri pada pengelolaan berbagai sumber produk yaitu barangbarang yang meliputi hajat hidup orang banyak. Tetapi juga di dalam berbagai kegiatan produksi dan pelayanan. Oleh karenanya perlu direnungkan untuk dapat menelusuri apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan terhadap berbagai perusahaan daerah yang telah ada dan memiliki

modal di dalam otoritas tertentu. Tetapi kini PT GNE NTB dengan modal saham yang cukup besar, sehingga dituntut manajerial yang aandal.

Jika kita cermati peraturan yang ada maka pemerintah kurang memperhatikan perbedaan peran yang spesifik itu sendiri, sebab peran PT adalah sebagai organisasi ekonomi usaha swasta, sedangkan peran BUMN/BUMD merupakan peran pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan koperasi dalam rangka pemerataan pendapatan. Maka dengan hadirnya PT yang para pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah, maka organisasi ekonomi pemerintah tidak berbeda dengan peran usaha swasta.

Maka jelas peran tersebut tidak mengacu pada landasan utama dalam menjalankan pasal 33 UUD 1945 yaitu di

mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk itulah kami melihat kurang jelasnya perbedaan peran secara spesifik dalam organisasi ekonomi tersebut. Sehingga persoalan menjadi lebih rumit yang mengakibatkan peran pemerintah dan swasta menjadi berbaur.

Sangat diyakini berdasarkan Keputusan Direksi No: 01/GNEDIR/Kpts/III/2016, PT GNE setiap tahunnya akan memperoleh keuntungan Rp 100 miliar, sehingga masyarakat menjadi sejahtera (Welfare Economics)lihat teori Pareto tentang kesejahteraan. Tetapi sayangnya dividen atau keuntungan yang dimaksud oleh Kepala Biro Ekonomi Setda NTB sebesar Rp 100 miliar tidak dibarengi dengan rencana proposal acuan usaha serta pangsa pasarnya. (*)

Penuhi Kebutuhan Masyarakat, IAIN Siap Buka Program Doktoral Mataram (Suara NTB) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram siap membuka program studi doktoral (S3) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Hari ini, Senin (14/3), tim visitasi program studi doktoral Kementerian Agama RI akan melakukan visitasi kelayakan pembukaan program studi doktoral di IAIN Mataram.

Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, menyebut pembukaan program studi doktoral merupakan suatu keharusan mengingat kebutuhan masyarakat yang sudah sangat mendesak atas keberadaan program studi doktoral di tengah-tengah IAIN Mataram.

“Alhamdulillah hari Senin visitasi untuk program studi doktoral, jadi ini perjuangan teman-teman dari dulu, luar biasa saya menghargai sekali,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Adapun jurusan yang akan dibuka ialah program studi doktoral Jurusan Pendidikan Agama

Islam (PAI) mengingat jurusan PAI merupakan jurusan paling tua. “Setelah itu kalau sudah kita bertahaplah untuk membuka jurusan yang lain,” terangnya.

Diakuinya, kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pendidikan adalah wajib dan niscaya diwujudkan terlebih

dengan potensi NTB. “Progres pascasarjana sudah mulai bagus, coba lihat peningkatan kelembagaan,” tambahnya.

Proses visitasi, ujar Mutawalli, merupakan bagian dari penilaian kelayakan untuk membuka suatu program studi baru terkait dengan segala kebutuhan untuk membuka jurusan. Saat ini ada empat jurusan pada program pascasarjana IAIN Mataram di antaranya yaitu jurusan Hukum Keluarga, PAI, Ekonomi Syariah dan Manajemen Pendidikan Islam. (dys)

(Suara NTB/dok)

H. Mutawalli

Siswa SMAN 1 Selong Dilatih Berwirausaha

(Suara NTB/ron)

BUKA - Kepala Dinas Dikpora NTB, H. Rosiady Sayuti saat memberikan sambutan di pembukaan SD IT ABATA di Mataram, Minggu (13/3).

SD IT ABATA Resmi Dibuka Mataram (Suara NTB) ABATA yang sebelumnya telah berhasil melalui pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), kini membuka Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) ABATA. SD IT ABATA resmi dibuka di Mataram, Minggu (13/3).

Dibukanya SD IT ABATA didasari dari keresahan pemilik SD IT ABATA, yang juga seorang psikolog, Ika Shinta Sari, S.Psi., PSI., MNLP. Banyak pasiennya yang mengeluhkan anaknya bermasalah dalam pendidikan di sekolah.

Tetapi setelah diobservasi, ternyata kesalahan bukan berada di anak itu. Melainkan dari pembelajaran di sekolah yang kurang tepat.

“Bukan masalah di dianya, tapi gaya belajar yang dipunya tidak match dengan sekolahnya,” ujar Shinta, sapaannya.

Konsep pembelajaran di SD

IT ABATA berintikan pada Islamic dan bilingual. Di mana konsep keislaman yang kuat, dan pembelajaran dengan dua bahasa. “Lebih kepada pembentukan karakter dan lebih memahami karakter anak. Visi kami ingin menjadi sekolah model yang seideal mungkin,” ujarnya.

Pembukaan SD IT ABATA, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Dalam sambutannya, Rosiady mengatakan apa yang menjadi permasalahan dalam pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah.

Apalagi menurutnya, pada tahun ini juga diberlakukan indeks integritas, setiap sekolah dilihat integritasnya.

Rosiady menambahkan, masalah pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tetapi semua pihak tu-

rut bertanggung jawab untuk membangun pendidikan yang berkesinambungan.

“Tidak ada yang baku, dan semuanya fleksibel. Harapannya semoga anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, yang berakhlak mulia, soleh dan solehah.

ABATA juga sudah mulai melangkah, menjadi model, sebagai contoh,” ujar Rosiady.

SD IT ABATA sudah memulai membuka pendaftaran bagi siswa kelas I sampai dengan kelas V untuk tahun ajaran 2016-2017.

Saat pembukaan, diundang sejumlah perwakilan TK sebanyak 120 TK yang terdaftar.

Juga hadir sejumlah undangan, antara lain Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, pihak perbankan dan relasi lainnya. (ron)

Selong (Suara NTB) Untuk melatih kepekaan dan kreativitas siswa sejak dini, SMAN 1 Selong saat ini sudah mulai melatih siswanya untuk berwirausaha. Pelatihan wirausaha itu dilakukan dengan memberikan peluang bagi anak muda Indonesia agar sadar peluang dunia wirausaha masih sangat terbuka lebar, mereka harus melihat hal ini sebagai peluang yang menjanjikan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas pada SMAN 1 Selong, Abdul Halim Husni, SAg, Sabtu (12/3) mengatakan, saat ini kondisi bangsa Indonesia kian terpuruk. Salah satunya, karena masih banyaknya pengangguran di Indonesia, termasuk di dalamnya lulusan perguruan tinggi, baik jenjang D3 maupun S1.

Kondisi itu, lanjutnya, disebabkan masih rendahnya perilaku dan jiwa wirausaha masyarakat. “Kegiatan ini untuk melatih kreativitas dan melatih jiwa wirausaha siswa.

Sehingga ke depan pengangguran bisa teratasi,” jelasnya di sela-sela pameran hasil karya siswa di SMAN 1 Selong.

Dikatakannya, seseorang yang telah memiliki kemam-

puan memadukan teori dan praktik untuk menghasilkan sesuatu sudah dapat dikatakan mempunyai jiwa wirausaha.

Hal itulah yang saat ini sedang diupayakan untuk ditanamkan pada diri siswa di SMAN 1 Selong agar dapat meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan keterampilan yang dimilikinya.

Selain itu, siswa di SMAN 1 Selong diharapkan dapat lebih kreatif dan memiliki daya inovasi yang tinggi untuk dapat merebut semua peluang dan kesempatan di masa yang akan datang. “Ini merupakan pameran pertama untuk dipamerkan karya siswa, namun ke depan kegiatan seperti ini akan tetap kita lakukan untuk melatih jiwa wirausaha siswa,” janjinya.

Sementara, Sekretaris Dinas Dikpora Lotim, H. Moh. Juhad sangat mengapresiasi langkah SMAN 1 Selong yang melatih siswanya untuk berwirausaha. Kegiatan ini, katanya, merupakan gebrakan yang sangat luar biasa, karena bisa melatih kreativitas, siswa baik sekarang maupun di masa akan datang. (yon)

(Suara NTB/yon)

PAMERKAN - Siswa SMAN 1 Selong berkreasi menggunakan bahan-bahan bekas. Tampak siswa memamerkan hasil karya siswa yang terbuat dari barang bekas di SMAN 1 Selong.

Tidak Hanya Sekolah

Keluarga Juga Berperan bagi Pendidikan Anak Selama ini banyak keluarga yang memahami pendidikan anak cukup di sekolah saja, sehingga keluarga mengabaikan atau kurang mempedulikan pendidikan di lingkungan keluarganya sendiri. Padahal pendidikan di tengah keluarga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak-anak.

PERAN orang tua sangat penting, terutama saat usia dini anak, antara usia nol sampai tujuh tahun. Peran orang tua seharusnya 100 persen saat itu, karena ‘‘madrasah’’ terbaik itu adalah di rumah.

“Sehebat-hebatnya sekolah, tidak bisa mengganti peran sekolah. Masalah-masalah anak-anak yang muncul, bukan karena pengajaran di sekolah, tetapi efek di rumah,” ujar psikolog, Ika Shinta Sari, S.Psi., PSI., MNLP, dalam sebuah acara di Mataram, Minggu (13/3).

Sosiolog dari Universitas Mataram, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos., M.Sosio., mengatakan, salah satu fungsi keluarga adalah fungsi sosialisasi. Di

mana di keluargalah sosialisasi primer—pendidikan yang utama dan pertama diterima oleh anak.

“Di situlah keluarga memiliki peranan yang penting, karena pendidikan pertama dan utama berada di lingkungan keluarga, terutama saat golden age (usia emas) anak,” katanya.

Keluarga yang ideal, sudah merancang master plan keluarga ke depan. Termasuk ketika memiliki anggota keluarga baru, maka keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, saling melengkapi satu sama lain. Fungsi orang tua adalah untuk mempersiapkan peran anak, baik di dalam keluarga sendiri atau di luar keluarga.

“Ketika harus melewati pros-

es bertemu dengan orang lain selain keluarga, mereka (anak) harus siap menghadapi dunia di luar keluarga, atau lingkungan sosial mereka. Untuk itu, peran keluarga atau orang tua sangat besar sekali,” kata Oryza, dosen Program Studi Sosiologi Universitas Mataram ini.

Bagaimanapun, ketika anak masih berada di bawah tanggung jawab orang tua, orang tua yang mempunyai peranan utama membentuk karakter anak.

Dan disalahkan ketika anak melakukan kesalahan.

Oryza menjelaskan, bekal keluarga dalam melakukan pendidikan dalam keluarga yaitu harus ada idealisme atau ideologi di dalam keluarga. Secara umum, agama yang dijadikan ideologi. Serta norma-norma lainnya, seperti hukum, kesantunan, norma kesantunan.

“Itu merupakan suatu kebaikan dan nilai luhur yang harus dipertahankan,” katanya.

Saking pentingnya pendidi-

kan di tengah keluarga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, berada di bawah Direktorat Jendral PAUD-Dikmas.

“Pendidikan di keluarga sangat penting, pemerintah baru menyadari. Sekarang ada Direktorat pendidikan keluarga,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Dikatakan, tugas utamanya adalah memberikan fasilitas untuk kegiatan yang sifatnya mendidik masyarakat dan mendidik keluarga. Sehingga proses pendidikan itu disadari oleh keluarga. Bahwa sesungguhnya porsi keluarga dalam mendidika anak, tidak kalah penting dibandingkan porsi sekolah.

“Selama ini kita berpikir pendidikan cukup di sekolah, sehingga tidak ada persiapan

kita yang ingin berkeluarga atau yang sudah bekerluarga, memahami seperti apa mendidik anak. Seperti apa kita membangun minat bakat dan semangat anak-anak, semua kita serahkan ke sekolah,” ujar Rosiady.

Sebagai contoh, kata Rosiady, untuk membangun kebudayaan membaca. Agar anakanak rajin dan gemar membaca, tidak bisa hanya guru yang menyuruh untuk membaca. Dan ketika pulang dan berada di lingkungan keluarga, tidak ada lagi kegiatan seperti itu. “Itu salah satunya yang membuat budaya membaca kita rendah,” katanya Itulah yang mendasari pemerintah membentuk Direktorat Pembinaan Keluarga, karena pemerintah menyadari keluarga berperan membangun kultur akademis. Selain itu, hal penting lainnya adalah seseorang yang ingin membentuk keluarga harus mempersiapkan keluarganya dengan baik. (ron)

OPINI

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Halaman Halaman 14 14

Memberantas Korupsi Daerah UBERNUR Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan mantan Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis mengakui adanya tradisi pemberian “uang ketok” kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai lebih dari 50 miliar untuk memuluskan persetujuan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, persetujuan terhadap perubahan APBD Sumut 2013, persetujuan APBD 2014, dan persetujuan terhadap APBD 2015 (Kompas, 3/3/16).

Pengakuan itu disampaikan Gatot dan Nurdin saat menjadi saksi atas terdakwa mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaludin Harahap atas dugaan menerima “uang ketok” pada Pengadilan Tipikor Jakarta (2/3/16). Gatot mengakui bahwa untuk meloloskan APBD 2015 ia harus menyetor 200 juta kepada setiap anggota DPRD Sumut.

Tertibkan PKL, Siapkan Solusi DALAM program 100 hari, Walikota-Wakil Walikota Mataram (H.Ahyar Abduh-H.Mohan Roliskana), penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) menjadi salah satu program prioritas. ‘’Ini menjadi salah satu item dari program 100 hari kami. Masih ada PKL di beberapa lokasi yang harus ditertibkan,’’ kata walikota ketika menerima silaturahmi Tim Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok dipimpin Penanggung Jawab H.Agus Talino, di ruang kerjanya, Kamis (25/2) lalu.

PKL menjadi salah satu persoalan utama yang harus diperhatikan pasangan incumbent yang baru dilantik ini. Kanapa? ‘’Ini berkaitan dengan ‘’wajah’’ Kota Mataram. Agar tidak kelihatan semrawut, agar tertata rapi,’’ jelasnya. Terkait dengan penataan ‘’wajah’’ kota ini sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, pemasangan aksesoris juga menjadi salah satu pekerjaan mendesak.

Penataan PKL, pemasangan aksesori, penataan taman, lampu dan penanganan sampah secara tepat dan sangat mendesak dilakukan. Apalagi belakangan ini, Kota Mataram sering menjadi lokasi kegiatan-kegiatan nasional dan internasional dengan peserta sangat besar. Kota Mataram kedatangan banyak tamu. ‘’Banyak event penting dan kami menjadi tuan rumah. Dalam waktu dekat akan berlangsung MTQ tingkat nasional. Kemudian berlanjut, kami menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Anak Nasional yang rencananya akan dihadiri Presiden RI,’’ ujarnya.

Saat ini, penataan PKL yang sangat mendesak dilakukan adalah PKL yang mangkal di Jalan Mahoni atau sekitar Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram. Tentu untuk merelokasi mereka segera, butuh pendekatan yang mengedepankan musyawarah. Keberadaan PKL di lokasi ini, sudah sangat lama. Bahkan para PKL ini, sudah menggantungkan hidupnya dari usaha berjualan di lokasi tersebut. Karena lokasinya berada tidak jauh dari Kantor Imigrasi yang setiap hari (kecuali hari libur) dipadati warga mengurus dokumen keimigrasian. Tidak hanya itu. Di sekitar lokasi itu, juga ada Kantor Balai Latihan Trasmigrasi yang kegiatan pelatihannya cukup padat melibatkan calon transmigran serta transmigran.

Nah artinya, lokasi tersebut memang sangat strategis. Tentu untuk merelokasi PKL dari lokasi trategis itu tidak mudah. Karena itu, dibutuhkan langkah bijak tentu dengan tujuan tidak merugikan PKL tersebut dan juga tujuan dari Pemkot Mataram menata kawasan tersebut agar tidak terkesan kumuh.

Untuk diketahui bahwa langkah cepat harus dilakukan Pemkot Mataram untuk merelokasi PKL dari tempat tersebut, mengingat pertengahan tahun ini akan berlangsung MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) ke-26. Kegiatan MTQ akan dipusatkan di Islamic Center yang lokasinya persis berada di depan Jalan Mahoni, tempat para PKL ini mangkal.

Menurut Walikota Mataram, rencananya puluhan PKL di Jalan Mahoni akan dipindah ke lahan milik Pemprov NTB. Terkait penataan PKL ini, pembiayaan akan ditanggung Pemkot Mataram. Sementara lahannya untuk relokasi hanya menunggu persetujuan pemakaian lahan milik Pemprov NTB. Ia menargetkan relokasi sekaligus penataan PKL Jalan Mahoni bisa rampung bulan April mendatang.

Selain merelokasi PKL ke lahan milik Pemprov NTB yang lokasinya juga tak terlalu jauh dari lokasi saat ini, walikota juga punya opsi lain yang dipersiapkan pihaknya untuk penataan PKL Jalan Mahoni. “Kalau tidak (relokasi ke lahan Pemprov), tetap lokasi di situ tapi digeser ke belakang. Karena rencananya saluran itu akan kita tutup. Saya kira kita butuh 200 meter,” ujarnya.

Langkah pendekatan dengan melakukan sosialisasi yang akan ditepuh Walikota Mataram sebelum dilakukan penertiban, merupakan langkah bijak. Hendaknya langkah bijak dengan melakukan pendekatan serta menyiapkan solusi (berupa lokasi baru) yang dilakukan Pemkot Mataram juga harus diapresiasi para PKL atau asosiasi yang membawahi PKL. Karena tujuan relokasi ini sangat jelas dan solusi yang disiapkan Pemkot Mataram pun jelas. (*)

Habitus Korupsi Apa yang terjadi di Sumatera Utara hanyalah bagian kecil dari gunung es banalitas korupsi di daerah. Menurut penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada tahun 2010, dari 113 kasus korupsi 80 persen terjadi di daerah dan dilakukan oleh aktor lokal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pada tahun 2009 terdapat 33 ribu pengaduan korupsi di 33 provinsi.

Melacak penyebab maraknya korupsi di daerah tidak mudah. Sebab korupsi tidak hanya dilakukan sebagai bentuk keserakahan ekonomi (uang) yang dilakukan oleh aktor lokal. Tetapi korupsi daerah merupakan jaringan sistem yang melibatkan aktor pusat dan jaringan bisnis lokal. Zainal Arifin Mochtar menulis bahwa terjadinya korupsi di daerah juga disebabkan oleh gagalnya pemerintah pusat membangun model pembiayaan lembaga demokrasi di daerah dalam bentuk tunjangan dan gaji (Tempo, 8-14 November 2010).

Adnan Topan Husodo dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai terjaadinya banalitas korupsi di daerah juga disebabkan oleh buruknya akuntabilitas partai politik. Pertama, partai politik memiliki akuntabilitas vertikal—artinya, partai politik harus berada pada radar pengawasan publik secara luas melalui berbagai sarana kontrolnya. Kedua, partai politik memliki akuntabilitas horizontal—artinya, pengawasan terhadap partai politik yang dilakukan oleh lembaga negara juga sangat penting untuk memutus mata rantai korupsi. Sayangnya, peran lembaga seperti KPU justru

Anhar Putra Iswanto

(Penggiat Gerakan Anti Korupsi asal Leong, KLU)

Berdasarkan Fragile State Index, Indonesia berada pada posisi 88 dari 178 negara yang diriset tentang index korupsi. Artinya Indonesia masuk zona “kuning” atau peringatan. Apa bila tidak terjadi upaya besar dalam memberantas korupsi, maka Indonesia memiliki peluang besar menuju negara gagal. hanya berfungsi sebagai panitia penyelenggara pemilu yang minim peran pengawasan kepada partai politik.

Partai politik memiliki peran besar dalam meberangus korupsi. Tetapi, mengapa korupsi justru banyak terjadi dilakukan oleh kader partai politik baik kepala daerah maupun anggota DPR/ DPRD? Hampir dapat dipastikan tidak ada korupsi yang tidak melibatkan anggota dari partai politik.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, partai politik memiliki peran yang besar dalam mengatur roda berjalannya pemerintahan. Partai politik dapat memutuskan untuk memilih dan menentukan pimpinan berbagai lembaga Negara melalui perwakilannya di parlemen. Besarnya kewenangan partai politik juga tampak di daerah. Kepala daerah dalam meloloskan berbagai program dan anggarannya harus melalui teken oleh DPRD. Dan tidak jarang harus memberikan “uang ketok” untuk meloloskan anggaran. Pada titik inilah bermulai suap-menyuap demi memuluskan proyek atau proyek-proyek tertentu.

Mata Rantai Korupsi Korupsi tidak terjadi dengan satu penyebab: keserakahan atau pun mentalitas aktor. Tetapi korupsi adalah pertalian antara aktor dan lembaga yang didorong oleh sistem yang tidak akuntabel. Siapa saja yang masuk pada sistem yang memungkinkan peluang bagi perilaku koruptif, maka akan memungkinkan terjadinya korupsi. Pertalian ketiga ini: aktor-lembaga-sistem harus dapat dikontrol sedemikian rupa sehingga memperkecil peluang korupsi.

Pada level aktor, korupsi adalah persoalan pertentangan atas nilai-nilai moral dan religiusitas. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, artinya warga negara Indonesia harus dapat menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang termaktub dalam dimensi re-

ligiusitas setiap agama harus dapat menjadi pijakan, rujukan nilai, dan pertimbangan dalam berpikir maupun bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada level lembaga, korupsi menjadi banal karena dilakukan secara lumrah dan biasa. Pada lembaga yang korup, korupsi tidak lagi dilihat sebagai kerusakan moral dan nilai agama, tetapi berubah menjadi tradisi, cara bertindak, cara berfikir yang akut di dalam lembaga baik organisasi, partai politik, maupun lembaga negara. Korupsi yang telah menjadi banal ini akan menjadi virus yang meracuni seluruh individuindividu atau karyawan. Di sinilah kita melihat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dianggap sebagai suatu yang lumrah.

Korupsi menjadi pembusukan yang parah manakala sudah menjadi sistem model kerja. Perpaduan yang baik antara individu dan lembaga akan membentuk sistem yang korup secara massif. Pada akhirnya, apa saja demi memenuhi hasrat individu dan lembaga yang banal akan melahirkan perilaku korup yang akut. Dari hal kecil seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) sampai pada perkara besar akan dikorupsi secara ramai-rami.

Politik Inklusif Memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. Sebab tidak hanya memperbaiki manusia, tetapi juga memperbaiki lembaga dan sistem yang permisif terhadap perilaku korup. Daron Acemoglu dan James Robinson ekonom dan peneliti politik asal Amerika Serikat memberikan resep untuk mengetas mata rantai korupsi melalui institusi politik inklusif (Kompas, 5/3).

Politik inklusif mampu menghasilkan ekonomi produktif dengan kesehateraan masyarakat yang baik. Sederhananya, Daron dan Robinson mengata-

kan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dikuasai oleh segelintir kelompok elit akan memperbesar ruang korupsi dan tidak dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Politik inklusif memberikan ruang lembaga-lembaga politik untuk mengontrol dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat di level bawah. Tanpa itu, maka korupsi akan terus menjadi tontonan yang ramai sementara masyarakat masih terjerit persoalan.

Untuk mewujudkan inklusifitas politik, yang diperlukan adalah political wiil dari kepala daerah dan elitelit politik lokal. Jika para pemangku kepentingan masih berfikir bahwa politik dan jabatan menjadi jalan tol bagi mereka untuk meraup keuntungan dan menumpuk pundi-pundi ekonomi, maka korupsi di daerah sulit diberantas, apalagi dimusnahkan.

Karena itu, kita memerlukan kepala daerah yang memiliki semangat pemberantasan korupsi yang kuat.

Berdasarkan Fragile State Index, Indonesia berada pada posisi 88 dari 178 negara yang diriset tentang index korupsi. Artinya Indonesia masuk zona “kuning” atau peringatan. Apa bila tidak terjadi upaya besar dalam memberantas korupsi, maka Indonesia memiliki peluang besar menuju negara gagal.

Entaskan kemiskinan, spirit baru di angka dua persen Jangan sebatas jadi mimpi

***

Mataram masih kekurangan ASN Dibutuhkan ASN yang produktif

***

Rimba Sesaot akan Dijajal Ratusan Penghobi Pesepeda Gunung Mataram (Suara NTB) Meski baru pertama kali digelar, namun ajang "MTB Jelajah Rimba Pesona Lombok Sumbawa 2016" langsung menyedot minat para penghobi sepeda gunung untuk ikut berpartisipasi. Event yang dihelat 19 Maret dengan rute dari Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa, Sesaot ke Desa Batu Mekar, Lombok Barat (Lobar) akan diikuti 450 peserta se- NTB. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H.Lalu Moh Faozal, S.Sos, M.Si mengatakan, jumlah peserta MTB Jelajah Rimba yang mencapai 450 orang patut diacungi jempol. Antusiasme pesepeda untuk terlibat dalam kegiatan yang baru pertama kali diadakan ini begitu tinggi.

"Saya senang kegiatan MTB Jelajah Rimba ini meriah dengan total peserta mencapai 450 orang. Apalagi, peserta gowes tidak hanya berasal dari NTB namun juga berasal dari Bali dan Jakarta," ujarnya bangga, Kamis (10/3).

Menurutnya, antusiasme yang ditunjukkan oleh 450 peserta dari 75 komunitas sepeda MTB yang ada ini harus menjadi momentum agar wisata sepeda di NTB bisa terus dipromosikan dan dikembangkan. Tidak

Proyek ITS Diduga Mangkrak

Inspektorat akan Klarifikasi Kadishubkominfo

hanya itu, Lombok juga bisa menjadi pilihan destinasi sport tourism.

Faozal berharap, kegiatan MTB Jelajah Rimba bisa terus tersosialisasikan dengan baik di tingkat nasional bahkan internasional. Agar masyarakat mengetahui NTB memiliki banyak destinasi sport tourism.

"Kegiatan yang akan melibatkan Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, pimpinan media massa, DPRD NTB, DPRD Lombok Tengah serta 75 komunitas sepeda sebagai peserta ini menjadi acara MTB pertama dengan jumlah peserta terbanyak di NTB," ungkapnya.

Faozal mengatakan kegiatan-kegiatan serupa perlu terus dilakukan mengingat banyak komunitas sepeda MTB yang eksis di NTB guna mempromosikan sport tourism. Komunitas-komunitas penghobi sepeda ini bisa berperan besar dalam promosi wisata bersepeda di NTB. Ia menuturkan, tambahan lomba foto dalam ajang "MTB Jelajah Rimba" akan menjadi media efektif untuk mempromosikan sport tourism melalui media sosial. ‘’Kalau semua peserta mengunggah dokumentasi kegiatan ini ke media sosial, maka akan membantu promosi pariwisata NTB secara kre-

(Suara NTB/ist)

CEK - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Andi Pramaria (kanan) bersama tim MTB Jelajah Rimba 2016 melakukan pengecekan trek yang akan dilalui peserta MTB Jelajah Rimba di Dusun Sesaot, Desa Buwun Sejati, Narmada, Lobar. atif dan masif, ‘’ jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Andi Pramaria juga sangat antusias dengan banyaknya peserta event yang diselenggarakan Dinas Kehutanan NTB bermitra dengan PT New-

mont Nusa Tenggara (PTNNT) ini. Andi menjelaskan bahwa semua persiapan untuk acara ini sudah hampir rampung.

“Insyaallah ini akan menjadi event yang menarik sebagai bagian dari peringatan Hari Rimbawan 2016,” kata Andi. (bul)

April, KPK Supervisi Hasil Evaluasi Penertiban IUP Bermasalah di NTB Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan supervisi terkait dengan hasil evaluasi penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah yang berada di NTB dan NTT. Kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK ini akan dilaksanakan di NTB pada April mendatang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dugaan mangkraknya proyek Intelligent Transport System (ITS) sejauh ini belum ditindaklanjuti pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Alih alih akan difungsikan kembali, para pejabat di instansi tersebut memilih bungkam.

Ini kemudian memancing sikap Inspektorat yang dalam waktu dekat akan mengklarifikasi pejabat setempat. ‘’Senin atau Selasa, kami akan klarifikasi Kepala Dishubkominfo. Minta penjelasan, apa sebenarnya yang terjadi, sehingga alat ini (ITS, red) mangkrak,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr. H. Agus Patria, SH,MH menjawab Suara NTB Sabtu (12/3).

Dia baru sebatas mengetahui ada proyek ITS itu dari media, termasuk indikasi mangkrak, setelah menyedot anggaran daerah sebesar Rp 2,9 miliar. Klarifikasi terkait hal umum sampai yang lebih teknis terkait proyek yang dibuat Tahun 2009 ini. Pihaknya berkepentingan dan berwenang mengklarifikasi karena sumber anggaran yang dialokasikan setiap tahun bersumber dari APBD NTB. ‘’Kami berwenang untuk memanggil dan mengklarifikasi SKPD untuk tujuan pemeriksaan atas sebuah kegiatan yang sumber anggarannya dari APBD NTB,’’ tegas Agus Patria.

Hal lain yang membuat pihaknya turun tangan menelisik proyek ini, karena mendengar informasi server alat itu raib dari dudukannya di salah satu ruangan Kantor Dishubkominfo NTB di Jalan Langko Mataram. Seharusnya alat tersebut terjaga dengan baik, karena termasuk dalam aset daerah yang tanggung jawabnya dijaga Dishubkominfo. ‘’Kenapa sampai hilang? Ini yang kita klarifikasi juga. Apakah benar hilang atau bagaimana, tentu mereka yang tahu dan harus menjelaskan,’’ ujarnya.

Apa langkah Inspektorat setelah klarifikasi? Menurut Agus Patria, akan melihat isi penjelasan pejabat Dishubkominfo. Karena dianggap akan menentukan, apakah fisik proyek dan anggaran proyek ini akan dilakukan audit khusus. Jika dilakukan audit khusus, maka akan diperhitungkan waktu dan pendanaan, karena saat ini pihaknya sedang disibukkan dengan audit reguler.

Soal proyek ini pernah daudit oleh tim Inspektorat sebelumnya, Agus Patria belum mendapat informasi dari jajarannya. Apalagi proyek itu dimulai 2009, berjalan 2010 dan 2011, dan diduga mangkrak sejak 2012. ‘’Bisa jadi diaudit pejabat Inspektorat sebelumnya,’’ sebut dia.

Tender Proyek ITS tahun 2009, dimenangkan PT. Akasia Inti Kelola, ditender saat Kepala Dinas dijabat Drs.Baharudin. Sedangkan Kepala Dinas saat ini, Agung Hartono menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat. Per September 2011 pekerjaan lanjutan tahap ke tiga proyek ini diambil alih dari Baharudin kepada penggantinya, Ir.H.Ridwan Syah, MTP. Anggaran tahap pertama Rp 756.905.274. Setelah itu, proyek dilanjutkan tahun 2010 tahap II dengan kucuran anggaran Rp 1,5 miliar. Tapi untuk tahap ke tiga, kontraknya tidak dilanjutkan. Di mana diketahuinya, tahap ke tiga anggaran digelontorkan Rp 320.397.300, dari Rp 700 juta yang diajukan. (ars)

Oleh:

Muhammad Husni

Muhammad Husni, M.Si mengatakan, NTB menjadi lokasi kegiatan Korsup KPK dan Ditjen Minerba untuk mengevaluasi tindaklanjut dari upaya penertiban yang dilakukan dua provinsi yakni NTB dan NTT. ‘’Ketat kami sekarang soal izin pertambangan ini. Nanti turun bulan April, Korsup di sini, KPK bersama Dirjen Minerba sama dua provinsi, NTB dan NTT. Membahas masalah penertiban IUPIUP (masih bermasalah) itu,” kata Husni ketika dikonfirmasi Suara NTB pekan kemarin di Mataram.

Dalam Korsup itu, kata Husni harus sudah ada gambaran dari dua provinsi yakni NTB dan NTT mengenai penyelesaian atau penertiban IUP-IUP yang masih belum clear and clean (CNC).

Saat ini, katanya, Pemprov sedang melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang masih belum CNC di daerah ini.

Dalam melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang masih bermasalah itu, kata Husni, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM No 43 tahun 2015. Dalam Permen ESDM itu mengatur secara jelas mengenai evaluasi IUP batuan, logam dan non logam. Dalam ketentuan, sebutnya, IUP ekplorasi berlaku selama 8 tahun. Jika ada IUP ekplorasi yang sudah lebih dari 8 tahun maka pihaknya tinggal merekomendasikan untuk dicabut.

Nantinya, Kementerian ESDM yang melakukan pencabutan karena provinsi hanya merekomendasikan.

Berdasarkan hasil Korsup tahap II (April-Juni) 2015, jumlah IUP dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di NTB, untuk mineral logam sebanyak 39 IUP dan IPR sebanyak 72 buah.

Sementara untuk mineral bukan logam dan batuan masing-masing 1 IUP dan 138 IUP. Total wilayah IUP mineral logam mencapai 324.108,35 hektar, mineral bukan logam 4.118 hektar, IUP batuan 2.499,01 hektar dan IPR seluas 1.385,24 hektar.

Sementara itu terkait dengan masalah finansial atau tunggakan iuran pemegang IUP yang mencapai belasan miliar rupiah di NTB, lanjut Husni akan dilakukan evaluasi oleh Ditjen Minerba. Pemprov hanya melakukan evaluasi terkait dengan administrasi, kewilayahan dan lingkungan. Pemprov, katanya, hanya merekomendasikan bahwa suatu IUP CNC dan non CNC. Terhadap IUP yang CNC sertifikatnya dikeluarkan oleh pusat. ‘’Kalau hanya adminsitrasi dan kewilayahannya oke, dia baru dapat status CNC tapi belum tentu dapat sertifikat CNC. Jadi teknis dan lingkungan itulah yang membuat dapat tidaknya sertifikat CNC itu,’’ jelasnya.

Jumlah tunggakan iuran pemegang IUP di daerah ini masih mencapai Rp 17 miliar lebih. Sebelumnya, tunggakan iuran pemegang IUP di NTB

nilainya sebesar Rp 19,228 miliar.

Hal itu menjadi piutang negara yang harus dituntaskan atau dibayar oleh para pemegang IUP. Namun beberapa bulan terakhir, ada sejumlah pemegang IUP yang menunggak pembayaran iuran membayar yang nilainya terkumulasi sekitar Rp 2 miliar.

Piutang tersebut tersebar di bebarapa kabupaten di NTB. Seperti Kabupaten Bima, utang para pemegang IUP logam mencapai Rp 7,708 miliar lebih. Sebanyak 10 pemegang IUP yang berutang, di mana tujuh IUP sudah habis masa berlakunya. Kabupaten Dompu, utang para pemegang IUP sebesar Rp 2,115 miliar lebih dari 14 IUP. Di mana 10 IUP sudah habis masa berlakunya.

Kemudian Sumbawa, sebesar Rp 4,8 miliar dari 17 pemegang IUP. Di mana dari jumlah itu, sebanyak 3 IUP yang sudah berakhir masa berlakunya. Kabupaten Sumbawa Barat, tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP sebesar Rp 4,078 miliar lebih dari sembilan pemegang IUP. Di mana dari jumlah itu, sebanyak delapan IUP sudah habis masa berlakunya. Lombok Timur sebanyak satu IUP dengan tunggakan pembayaran IUP sebesar Rp 199 juta. Serta Lombok Barat, sebanyak 14 IUP dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 282 juta lebih. Dimana sebanyak 7 IUP sudah habis masa berlakunya. (nas)

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola FA Cup Inggris Minggu, 13 Maret 2016 01:30 Everton 2 vs 0 Chelsea Liga Premier Inggris Sabtu, 12 Maret 2016 20:45 Norwich City 0 vs 0 Manchester City 23:00 Stoke City 1 vs 2 Southampton 23:00 Bournemouth 3 vs 2 Swansea City La Liga Spanyol Sabtu, 12 Maret 2016 23:00 Barcelona 6 vs 0 Getafe Minggu, 13 Maret 2016 03:30 Atletico Madrid 3 vs 0 Deportivo la Coruna Serie A Italia Sabtu, 12 Maret 2016 03:45 Juventus 1 vs 0 Sassuolo Minggu, 13 Maret 2016 01:00 Empoli 1 vs 1 Sampdoria 03:45 Inter Milan 2 vs 1 Bologna

(Suara NTB/fan)

KALAHKAN ANTAM – Tim Vamos FC foto bersama usai berhasil mengalahkan tim Antam FC 12-6 dalam laga BFP di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (13/3) kemarin.

(Suara NTB/ist)

Rafael Benitez

Benitez Yakin Amankan Newcastle dari Degradasi London Rafael Benitez meyakinkan bahwa dirinya mampu memimpin Newcastle United ke zona aman setelah mengambil alih peran manajer dari Steve McClaren, di mana klub itu sedang berjuang untuk dapat selamat dari ancaman degradasi.

Pelatih asal Spanyol itu lebih terbiasa dalam persaingan memperebutkan trofi dibanding perjuangan menghindari degradasi pada masa kerja sebelumnya di Inggris bersama Liverpool dan Chelsea.

Benitez menghadapi pekerjaan berat, karena harus langsung memulai pekerjaan pada Senin besok dengan pertandingan menghadapi pemuncak klasemen Leicester City.

“Saya harus berkonsentrasi pada sepuluh pertandingan ini,” kata Benitez dalam jumpa pers perdana setelah bergabung ke Newcastle, Sabtu waktu setempat.

Ia menimpali, “Saya akan melakukan yang terbaik agar kami dapat bertahan di Liga Utama Inggris dan saya yakin kami akan melakukannya.”

“Saya berada di sini karena saya percaya pemain-pemain ini cukup bagus. Ada sedikit hal yang harus kami ubah namun kami memiliki tim yang bagus,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Newcastle berada di peringkat kedua dari bawah dengan 24 angka, tertinggal satu angka dari Norwich City yang telah memainkan dua pertandingan lebih banyak dan rival timur laut Sunderland yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Setelah mereka bermain melawan Leicester, mereka akan menghadapi Sunderland dan Norwich pada dua pertandingan berikutnya.

Benitez, yang juga pernah melatih Valencia, Inter Milan, dan Real Madrid, mengatakan bahwa dirinya terpukau dengan sikap para pemain, dan telah mengatakan kepada mereka bahwa setiap pertandingan dari sepuluh laga mendatang merupakan hal krusial jika mereka ingin menghindari degradasi.

“Ini merupakan tantangan besar, namun saya memiliki kepercayaan diri,” ucapnya. ia pun menambahkan, “Jika kami mampu, maka itu bagus. Jika tidak, maka kami harus terus melaju sampai akhir. Kami memiliki sepuluh pertandingan, dan saya telah mengatakan kepada para pemain bahwa ini bukan satu pertandingan, melainkan setiap pertandingan penting.” (ant/bali post)

Tim Vamos Tampil Perkasa Mataram (Suara NTB) Dengan disaksikan ribuan penonton, tim tuan rumah NTB, Vamos FC tampil perkasa. Tim asuhan Bonsu Hasibuan itu mengalahkan tim Antam FC 12-6 di putaran pertama Blend Futsal Profesional (BFP) di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (13/3) kemarin.

Kemenangan 12 gol tim tuan rumah Mataram itu diraih lewat Andri Kustiawan 4 gol, Ilham Ramadhian 3 gol, Bambang Bayu 2 gol dan Al Fajri, Nur Ali dan Andri Yana masing-masing satu gol. Sementara gol balasan dari tim Antam dipetik oleh Rudy Ja-

kobis 2 gol, Saputra Safitri 2 gol, Alit Tri dan Hairul masing-masing satu gol.

Kemenangan Vamos FC sebenarnya sudah terlihat sejak babak pertama berlangsung dimana Andri dan kawan kawan mengungguli babak pertama dengan skor 5-3. Selanjutnya usai

Mataram ( Suara NTB) Tim atletik NTB siap-siap untuk tampil kejurnas. Kabarnya Pengprov PASI NTB akan menurunkan 17 atlet di Kejurnas Atletik Jatim Open di Jawa Timur (Jatim), April 2016 mendatang.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Minggu (13/3) kemarin mengatakan sebanyak 17 atlet yang akan dikirim ke Jatim Open adalah atlet Pelatda Rinjani yang dipersiapkan mengikuti PON XIX di Jabar 2016. Mereka sebagian besar ada di Pelatnas dan di Pelatda Rinjani.

“Saya berharap semua atlet bisa ikut, karena hasil kejurnas itu sebagai ajang evaluasi atlet PON NTB,” ucapnya.

Dikatakannya, pihak PASI NTB punya target khusus di event tersebut, karena hasil kejurnas nanti akan dijadikan patokan PASI NTB untuk menentukan target medali di

PON Jabar 2016.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa pada PraPON atletik di Jakarta tim atletik NTB mempersembahkan empat emas, dua perak dan tiga perunggu. Pihak PASI NTB berharap atlet NTB bisa mempersembahkan lebih dari empat medali emas.

“Target kami atlet NTB bisa meningkatkan prestasi, tentunya melebihi prestasi di Pra-PON Atletik di Jakarta tahun 2015,” harapnya.

Diakui Suhaimi, hasil PraPON Atletik di Jakarta belum dikatakan hasil maksimal, pasalnya banyak atlet senior seperti Iswandi dan Ridwan yang merupakan juara PON 2012 gagal mempersembahkan medali emas. Ia berharap di Kejurnas Atletik Jatim Open nanti sejumlah atlet senior NTB mempersembahkan medali emas, sehingga target enam emas di PON bisa diproyeksikan lebih awal lewat kejurnas Jatim Open. (fan)

(Suara NTB/ist)

KARTU MERAH – Wasit Michael Oliver menjatuhkan kartu merah untuk penyerang Chelsea, Diego Costa dalam laga yang dimenangkan Everton di perempat final Piala FA, Minggu dini hari kemarin.

Palace ke semifinal Piala FA sementara dua tempat lagi masih diperebutkan pada dua

Vamos akan menempati posisi dua, dan bila black steel kalah Vamos akan keluar sebagai juara,” ucap Agus.

Dijelaskan Agus, nilai yang diraih oleh Vamos dan Black Steel saat ini imbang, yakni sama yakni sama-sama mengantongi poin 15, hanya saja Vamos unggul memasukan bola paling banyak. Sementara Pelindo Jakarta berada diperingkat dua dengan mengantongi 9 poin sementara, lima kali main, dua kali kalah dan tiga kali menang. (fan)

NTB akan Turunkan 17 Atlet di Jatim Open

Everton Depak Chelsea dari Piala FA London Everton melenggang ke semifinal Piala FA usai mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0 pada perempatfinal Piala FA di Stadion Goodison Park, Minggu kemarin.

Dua gol Everton disumbangkan Romelu Lukaku pada babak kedua. Gol pertama Lukaku tercipta setelah penyerang Belgia itu menyisir sayap kiri untuk melewati dua bek Chelsea, Ivanovic dan Azpilicueta, kemudian melepaskan tembakan yang masuk ke gawang The Blues pada menit 77.

Everton unggul 2-0 setelah umpan terobosan Barkley berhasil disontek Lukaku menjadi gol pada menit 82. Laga itu juga diwarnai dengan perseteruan antara Gareth Barry dan Diego Costa yang samasama diganjar kartu merah.

Diego Costa lebih dulu diusir wasit setelah berupaya menanduk dan menggigit leher Gareth Barry pada menit 84.

Adapun Gareth Barry terpaksa meninggalkan lapangan pada menit 87 setelah melanggar Fabregas.

Everton menyusul Crystal

turun minum tim Vamos FC berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor kemenangan 12-6.

Sekum Asosiasi Futsal Daerah (AFD) NTB, Agus Sukmayadi yang diwawancara Suara NTB di lokasi pertandingan mengatakan kemenangan tim Vamos FC itu membawa tim

Vamos FC menempati posisi puncak kelasemen sementara Liga BFP Wilayah Timur dengan mengantongi 15 poin. Dari enam pertandingan tim Vamos meraih 5 kemenangan dan 1 kali kalah.

Untuk memastikan juara Wilayah Timur tim Vamos masih menunggu hasil pertandingan antara tim Pelindo Jakarta dengan Black Stell. Hingga berita ini ditulis pertandingan tim Pelindo dan Black Stell masih berlangsung.

“Kalau Black Steel menang

pertandingan antara Arsenal melawan Watford dan Manchester United melawan West Ham

United pada Minggu malam, demikian laporan pertandingan Skysports. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PENALTI MESSI – Meski tampil mengesankan, penyerang Barcelona Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti dalam laga melawan Getafe di La Liga Spanyol pekan ke-29 di Camp Nou, Sabtu (12/3). Barcelona meraih kemenangan 6 gol tanpa balas di laga itu.

Barcelona Pesta Gol Lagi Barcelona Barcelona berpesta gol saat melumat Getafe 6-0 pada La Liga Spanyol pekan ke-29 di Camp Nou, Sabtu malam.

Gol-gol pasukan Luis Enrique diciptakan Messi, Munir, Arda Turan, dua gol Neymar dan satu gol bunuh diri pemain Getafe.

Hasil ini membuat Barcelona unggul 11 poin di pucuk klasemen dengan 75 poin dari peringkat kedua Atletico Madrid yang memiliki 64 poin yang baru akan bertanding dini hari nanti melawan Deportivo.

Blaugrana unggul 1-0 setelah umpan silang Jordi Alba dari sisi kiri salah diantisipasi gelandang bertahan Getafe, Juan Rodriguez, yang membelokkan arah bola masuk ke gawang sendiri pada menit 9.

Dua menit kemudian Barcelona berpeluang menggandakan kedudukan lewat eksekusi penalti menyusul pelanggaran Velazquez terhadap Neymar. Messi yang mengambil tendangan penalti gagal melakukan tugasnya setelah sepakan ke arah kiri terbaca kiper Getafe Vicente Guaita.

Namun Bercelona kembali unggul lewat permainan terbuka yang diperagakan Iniesta dan Messi yang kemudian

melepaskan umpan pendek kepada Munir El Haddad pada menit 20. Sepakan mendatar Neymar menggetarkan jala gawang Getafe sekaligus mengantar Barcelona unggul 3-0. Itu merupakan gol Neymar ke 19 di La Liga musim ini.

Menjelang istirahat babak pertama, Lionel Messi membayar kesalahannya setelah sepakan kaki kirinya masuk ke sudut kanan gawang Getafe untuk keunggulan 4-0.

Pada babak kedua Barcelona tidak kendur, Messi yang menggiring bola berhasil mengirimkan umpan kepada Neymar yang menemukan celah untuk melepaskan tembakan yang berbuah gol atas keunggulan 5-0 pada menit 51.

Tendangan salto Arda Turan menyusul sepak pojok Munir pada menit 57 menutup kemenangan 6-0 Barcelona atas Getafe, demikian Skysports.

Atletico Membuntuti Atletico Madrid terus membuntuti pemuncak klasemen Liga Spanyol, Barcelona, usai meraih kemenangan 3-0 atas Deportivo La Coruna pada pertandingan La Liga di Stadion Vicente Calderon, Madrid, Minggu dini hari kemarin.

Kemenangan itu mengoko-

hkan posisi Atletico Madrid di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 67 poin atau selisih delapan poin dari Barcelona di pucuk tabel saat ini. Adapun Deportivo La Coruna tidak beranjak dari posisi 13 dengan 33 poin.

Gol pertama tim yang dilatih Diego Simeone tersebut diciptakan lewat tandukan Saul Niguez yang menyongsong umpan silang akurat oleh Felipe Luis dari sayap kiri pada menit 11. Atletico Madrid menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah umpan Koke dimaksimalkan penyerang asal Prancis, Antoine Griezmann, menjadi gol lewat sepakan kaki kiri pada menit 60.

Deportivo berupaya menyerang lewat tembakan dari luar kotak penalti di antaranya dilepaskan oleh Faycal Fajr dan Alberto Lopo pada pertengahan babak kedua, namun aksi kedua pemain itu tidak berbuah gol.

Justru Atletico Madrid yang menambah skor menjadi 3-0 lewat aksi pemain pengganti, Angel Correa, yang menyepak bola umpan tendangan bebas yang dilepaskan Gabi pada menit 83, demikian laporan pertandingan Skysports. (ant/bali post)

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

SUARA NTB

Halaman 16

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 14 Maret 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Senin, 14 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

Desa Kuno Perigi

Gardu Pandang Sejuta Pesona Pariwisata Kabut tebal merayap menuju dataran rendah. Awan yang bergulung-gulung menyelimuti desa dan dusun serta laut pembelah pulau Lombok dengan Sumbawa.

Matahari perlahan menjauh dari muka bumi.

Pemakaman kuno yang terletak di kaki Rinjani terlihat di kejauhan. Suasana bertambah dingin.

DESA Kuno Perigi benarbenar terkesan seperti gardu pandang yang menghamparkan sejuta pesona pariwisata di daerah ini. Selain menyimpan cerita kuno tentang riwayat peradaban Pulau Lombok, desa di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ini juga siap memanjakan pelancong dengan panorama alam yang menakjubkan.

Di desa yang sudah mekar menjadi Desa Mekar Sari, terdapat puluhan titik destinasi yang layak dikunjungi wisatawan. Sayangnya, masyarakat yang bermukim di desa setempat tak punya daya dan upaya untuk mengolah kawasan tersebut sehingga benarbenar menjadi objek pariwisata. objek pariwisata dengan pelayanan yang layak diberikan kepada para turis baik domestik maupun mancanegara.

“Kita disini sebetulnya punya banyak potensi pariwisata yang bisa diandalkan.

Sayangnya, masyarakat tidak pernah disentuh upaya pemberdayaan sehingga berkemampuan mengelola kawasan ini menjadi objek pariwisata,” tutur Fauzi Ket-

ua Pamhut KPH Rinjani Selatan, di kampungnya Dusun Blumbung Utara, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Sabtu (12/3).

Fauzi menjabarkan, potensi pariwisata di tempat tersebut tidak hanya terwujud seperti pesona alam berupa pemandangan. Kehidupan sosial masyarakat serta situs-situs bersejarah juga menjadi destinasi penting untuk ditawarkan sebagai produk pada tiaptiap pelancong yang berkunjung. Situs-situs bersejarah yang bisa dieksplorasi sebagai destinasi wisata berupa pemakaman-pemakaman kuno di wilayah setempat.

“Disini ada pemakaman kuno, beberapa diantaranya ada makam Mudung Bawaq Bakang, Makam Kebaloq Berek, Batu Renteng dan lain sebagainya. Itu semua situs yang memiliki nilai historis yang tinggi. Di makam Mudung ini merupakan lokasi pemakaman Raden Sandubaya,” tuturnya sembari mengarahkan telunjuknya ke hadapan batu nisan yang tinggi.

Dirinya menjabarkan, Selain Makam Mudung, makam

Kebaloq Berek juga tak kalah menariknya untuk dijelajahi.

Konon, makam tersebut merupakan leluhur orang Bali. hingga saat ini, makam tersebut sering dikunjungi oleh umat Hindu di masa-masa tertentu.

“Dimakam Mudung ini, juga pernah datang seorang sultan dari Jogjakarta. mereka menginap selama tiga hari tiga malam. Tujuannya, katanya mau mencari satu kesatuan hubungan antara keberadaan makam tersebut dengan situssitus bersejarah yang ada di Jogjakarta,” bebernya.

Selain bukti sejarah yang bersifat otentik berupa pemakaman, di wilayah tersebut juga sempat ditemukan sebuah arca siwa berukuran mini. Penemuan itu terjadi pada era 1990-an. sekarang, arca tersebut disimpan menjadi koleksi cagar budaya di Museum Negeri NTB. Selain pemakaman, beberapa spot wisata yang bisa ditawarkan sebagai objek wisata antara lain; Batu Petokak, Batu Bedait dan Pancor Seruni. masing-masing spot wisata di tempat itu memiliki cerita tersendiri.

Salah satunya Batu Bedait.

Konon, pada zaman dulu lokasi tersebut merupakan tempat pertemuan-pertemuan besar yang dilakukan oleh petinggi kerajaan.

Desa Perigi, dalam catatan tentang sejarah peradaban lombok, disebut-sebut sebagai tempat kelahiran Raden Arya Ban-

PANORAMA ALAM Seorang pengunjung Desa Perigi yang sudah mekar menjadi Desa Mekar Sari menikmati pemandangan alam saat pagi hari. Dari desa yang menjadi serambi Pulau Lombok di wilayah selatan ini dapat disaksikan Pulau Sumbawa serta hamparan penduduk desa di wilayah Sambelia.

(Suara NTB/met)

jar Getas. Masyarakat setempat tidak membantah informasi tersebut. Di kawasan tersebut juga masih terdepat sebuah desa yang menjadi lokasi penyimpanan arsip bersejarah berupa catatan di atas daun lontar.

Melihat potensi yang sedemikian rupa, Penjelajah Ary Garmono komunitas yang berkompetensi dalam bidang pemberdayaan masyarakat kepariwisataan mendatangi lokasi tersebut. Penduduk yang

bermukim di desa setempat dikumpulkannya untuk mengikuti penataran dalam rangka membuka kesadaran mengenai sistem pengelolaan objek pariwisata. Kedatangan komunitas tersebut disambut hangat semua masyarakat yang selama ini hanya menggantungkan nasib menjadi petani. Masyarakat yang hanya mengharapkan hasil bumi dan hutan tidak mampu memperbaiki perekonomian sehingga

menjadi lebih baik.

“Melihat potensinya, ini kawasan yang sangat layak dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Kesadaran tentang sistem tata kelola industri pariwisata harus ditularkan kepada penduduk setempat. Ini dalam rangka menekan angka kemiskinan bagi masyarakat yang bermukim di lereng hutan,” katanya.

Masyarakat setempat betulbetul haus sentuhan dan pem-

berdayaan. Masyarakat membutuhkan penataran yang khusus sehingga terampil memanfaatkan lingkungan disekelilingnya yang mempesona.

Desa kuno Perigi selama ini ibaratnya menjadi berlian hijau yang tersembunyi di kaki Rinjani. Potensi besar dalam sektor kepariwisataan lokasi tersebut terbuang sia-sia, Padahal, wilayah itu menawarkan keindahan alam dari pagi sampai pagi lagi. (met)

Disbudpar Harapkan Wisatawan Asal Thailand Meningkat Mataram (Suara NTB) Belum lama ini Puteri Thailand telah mendatangi NTB. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB berharap wisatawan asal Thailand meningkat dengan kehadiran Puteri Thailand di NTB. Sebab Thailand sebagai salah satu destinasi wisata masyarakat dunia juga sangat potensial untuk dijadikan sebagai negara rekanan dalam memajukan pariwisata.

Pemilik Hotel Arca, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra berpose di hotelnya.

Hotel Arca dengan Konsep Kekeluargaan HOTEL Arca yang berdiri di Jalan Garuda No.4 - 5 Cakranegara Kota Mataram ini merupakan hotel yang banyak dikunjungi oleh tamu domestik maupun mancanegara. Dengan konsep kekeluargaan yang ditawarkan, menjadikan hotel ini pun telah memikat banyak pengunjung.

“Yang menjadikan kita berbeda dengan hotel lainnya yaitu karena saat tamu berada di hotel itu seperti sedang berada di rumah sendiri. Kita mengedepankan konsep kekeluargaan agar tamu tidak canggung,” kata Pemilik Hotel Arca Mataram I Gusti Bagus Hari Sudana Putra kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (13/3) kemarin.

Hotel dua lantai dengan 30 kamar ini telah berdiri sejak tahun 2000. Selama itu pihak hotel selalu mengedepankan konsep kekeluargaan terhadap setiap tamu yang datang.

Apalagi harga sewa perkamar di hotel ini cukup terjangkau.

Hanya dengan Rp 150 ribu para tamu sudah bisa menikmati istirahat dengan tenang.

Hotel ini dibangun di atas tanah seluas 9,3 are. Dengan puluhan tenaga kerja terlatih yang sudah mendapatkan sertifikat perhotelan membuat hotel ini selalu hangat dengan suasana kekeluargaan yang dibangunnya. “Waktu awal berdiri kita hanya punya 18. Sekarang sudah 30 kamar sudah semakin banyak tamu yang datang menginap,” kata Gus Ari - sapaannya.

Tamu terbanyak berasal dari Pulau Sumbawa yang disusul dengan tamu asal Pulau Jawa. Selain itu, tamu mancanegara juga banyak mengunjungi hotel ini. Misalnya tamu asal Australia, Amerika, Amerika Latin dan banyak lainnya. Sebab hotel ini memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga yang sangat terjangkau.

“Tamu domestik lebih mendominasi. Kami berharap selalu dapat memberikan pelayanan yang baik seperti tamu itu berada di rumahnya sendiri,” ungkapnya. Dengan harga yang terjangkau, pelayanan maksimal dan lokasi yang strategis di tengah kota menjadikan hotel ini sebagai salah satu hotel yang cocok untuk dijadikan sebagai referensi tempat menginap. (lin)

Panitia Siapkan MCK di Gunung Tambora Mataram (Suara NTB) Festival Pesona Tambora yang akan dilaksanakan bulan depan sudah dipersiapkan dengan matang, baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun kabupaten di NTB. Saat ini Pemda telah menyediakan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) untuk pelaksanaan festival pesona tambora.

“Kita sudah siapkan air dan MCK di lokasi. Kita persiapkan agar pengunjung merasa nyaman,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal,S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (13/3).

Setelah sukses dengan Tambora Menyapa Dunia tahun lalu, Disbudpar akan menggelar Festival Pesona Tambora dengan nuansa yang berbeda. Karena akan diakumulasikan dengan festival-festival lain yang akan digelar di Sumbawa.

“Kita sudah finalisasi program. Besok saya akan presentasi dengan Bupati Dompu, setelah itu finalisasi di Jakarta.

Karena kita juga berharap Presiden bisa hadir,” ungkapnya.

Saat ini, baik Disbudpar maupun Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB tengah gencar melakukan promosi melalui berbagai media. Diharapkan pengunjung dari mancanegara juga bisa hadir mengikuti festival yang akan dilakukan kurang lebih dalam waktu sepekan itu.

Promosi juga telah dilakukan melalui media sosial. Sebab para travelers juga banyak yang mengakses informasi melalui media sosial. Sehingga dianggap sangat efektif untuk dijadikan sebagi promosi pariwisata NTB. “Wisatawan juga banyak yang suka adventure ke gunung. Jadi kita harapkan banyak yang datang juga untuk menghadiri festival pesona tambora ini. Semoga berjalan lancar,” harapnya. (lin)

“Kehadiran Puteri Thailand di NTB tentu saja akan membangun persepsi khusus pada masyarakat Thailand. Mereka akan berpikir ada apa di NTB? Alhamdulillah kesan Puteri Thailand terhadap NTB juga cukup baik,” kata Kepala Disbudpar NTB H. Lalu Muham-

mad Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (13/3).

Meski belum ada kerjasama tertulis antara Pemerintah Thailand dengan Pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB, namun Faozal berharap akan ada kerjasama di masa

mendatang. Sebab kerjasama pada bidang pariwisata ini sangat memungkinkan dilakukan. Melihat NTB menjadi salah satu pilihan wisatawan mancanegara.

“Kalau kerjasama secara tertulis memang belum ada.

Tapi kita sudah membangun

Rumah Kenangan Jiwa KENANGAN adalah sesuatu yang membekas di ingatan. Di kepala atau pikiran, terkadang kenangan kerap memiliki rumah sendiri, memiliki kuncinya sendiri, dan suatu waktu, jika ingatan itu muncul, kita yang menjadi pemilik kenangan bisa memasukinya suatu waktu. Jiwa Matajang, adalah lelaki yang memilih menetap di rumah kenangannya, rumah kenangan bersama Nanti Kinan, kekasih yang meninggalkannya menikah dengan Wisran.

Memilih menetap di rumah kenangan, Jiwa tidak pernah berhasil menipu dirinya sendiri bahwa ia telah bisa melupakan Nanti. Bahkan, setelah ditinggal Nanti setelah tiga tahun sembilan bulan menjalin kasih sampai memiliki usaha perpustakaan yang digabung dengan cafe, Jiwa memutuskan untuk tidak menikah. Ia memilih sendiri. Pertahanannya untuk tidak menikah tak bisa dipatahkan oleh siapapun, bahkan ibunya sendiri. Ia seperti lelaki pokok jati yang sangat kuat mempertahankan prinsipnya, padahal ia bisa dengan mudah mendapatkan perempuan lain pengganti Nanti.

Melupakan kenangan bagi Jiwa adalah sebuah penipuan. Meski demikian ia percaya kenangan yang dirumahkan dalam ingatan suatu saat bisa membunuh pemiliknya. Ia menyebut bahwa manusia tak lebih dari seekor binatang bodoh dan lemah di hadapan kenangan. Untuk menyikapi dirinya yang tinggal di rumah kenangan, hanya ada dua pilihan; menjadi jinak atau mati terjerat olehnya.

Jiwa adalah anak dari sebuah desa terpencil yang kemudian kuliah di Makassar. Di kampus itulah ia kali pertama bertemu Nanti dan langsung jatuh cinta. Karena kecintaannya pada buku dan membaca, mereka mendirikan Perpustakaan Terakhir. Tapi tak disangka, sete-

Apalagi saat ini NTB ditargetkan mendatangkan wisatawan sebanyak tiga juta wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sebab pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian warga NTB. Sehingga semua pihak harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan pariwista ini. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga harus semakin ditingkatkan apalagi saat ini Indonesia sudah memasuki era persaingan masyarakat ekonomi ASEAN. (lin)

Drama Investigasi Pembunuhan Tak Berencana

(S ua ra NT B/ ist )

(Suara NTB/lin)

komunikasi dengan Dubes Thailand. Semoga ini menjadi awal yang baik,” kata Faozal.

Faozal berharap masyarakat Thailand bisa melihat potensi pariwisata di NTB. Sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik untuk memajukan pariwisata kedua negara. Terlebih dengan kehadiran puteri Thailand ke NTB yang membawa kesan tersendiri, baik bagi Pemda NTB maupun bagi Thailand.

“Kita ingin masyarakat dunia tahu, bahwa ada destinasi pilihan lain selain Bali yang ada di Indonesia dan tidak kalah menariknya,” ungkapnya.

Judul : Lelaki Terakhir yang Menangis di Bumi | Penulis : M Aan Mansyur |Penerbit : Gagas Media | Tahun : 2015 | ISBN : 979-780-816-5. lah hubungan yang berjalan lama, tiba-tiba harus berakhir yang kemudian memerangkap Jiwa yang tak bisa beranjak dari cinta lamanya. Hidup Jiwa berkalang kenangan.

Membaca novel ini seperti mendengarkan Aan Mansyur, penyair dari Makassar ini membaca puisi dengan suaranya yang dalam dan tenang. Kalimat-kalimat dalam novel ini dirangkai dengan cukup puitis nan indah, membawa kita ikut terperangkap dalam rumah kenangan Jiwa. Novel ini juga disertai banyak catatan kaki yang berisi pernyataan atau tanggapan Nanti tentang apa yang ditulis Jiwa dalam kisah ini. Manuskrip novel ini memang diperuntukkan untuk Nanti yang kemudian disunting oleh sahabat Jiwa, Tenri sebelum diterbitkan menjadi novel. Aan Mansyur, dalam catatan akhir buku ini membebaskan pembaca berpikir bahwa kisah Jiwa ini merupakan kisahnya sendiri. Iya mengatakan ada kem ungkinan dan ketidakmungkinan terkait itu. (ynt)

SELAIN adegan tari dan tentu bernyanyi, salah satu ciri khas film produksi Bollywood adalah durasi yang cukup panjang. Rata-rata durasinya dua jam lebih bahkan ada yang hampir tiga jam, seperti film Drishyam ini. Film ini awalnya begitu membosankan.

Pembukaan atau intro sebelum memasuki bagian inti cerita atau klimaks cukup panjang, hampir satu jam. Tapi bagi yang tak suka lagu dan adegan tari India, ini salah satu bonus karena film ini minim lagu dan aksi tari-tarian.

Ialah Vijay Salgaonkar (Ajay Devgan), warga kelas menengah yang berupaya menutupi terbunuhnya Sameer Deshmukh (Rishabh Chadda) yang tak sengaja dilakukan anak gadisnya, Anju (Ishita Dutta).

Anju tak sengaja memukul Sam dengan besi saat Sam berusaha memperkosa ibunya, Nandini (Shriya Sharan).

Awalnya Sam mengancam Anju bahwa ia akan menyebarkan video bugil Anju yang direkam diam-diam oleh Sam saat Anju sedang berganti baju di toilet umum, pada saat mereka mengikuti kegiatan sekolah di sebuah kota. Jika Anju tak bisa memenuhi hasrat Sam, maka video itu akan disebarkan. Anju pun panik dan menceritakan hal itu kepada ibunya.

Sampai akhirnya ketika Sam datang, Anju dan Nandini memohon kepada Sam agar video tersebut dihapus, tapi Sam malah bertindak lebih jauh, ia akan memenuhi permintaan mereka kalau Nandini bisa memuaskan hasratnya. Kemudian terjadilah pemukulan yang berakhir pada tewasnya Sam. Mayat Sam kemudian dikubur di halaman belakang rumah mereka. Saksi hidup waktu itu adalah Anu (Mrunal Jadhav), gadis kecil itu tak sengaja melihat ibu dan kakaknya memasukkan mayat Sam ke dalam karung goni dan menguburkannya saat hujan tengah turun dengan derasnya.

Anju dan Nandini begitu ketakutan.

Setelah Vijay pulang, mereka menceritakan peristiwa itu. Vijay pun berpikir bagaimana jejak peristiwa itu tak terendus kepolisian, apalagi diketahui Sam adalah anak tunggal pasangan IGP (Inspector General Police) of Goa, Meera

Judul : Drishyam | Sutradara : Nishikant Kamat | Pemain : Ajay Devgan, Tabu, Shriya Sharan, Rajat Kapoor, Ishita Dutta | Tahun : 2015.

Deshmukh (Tabu) dan Mahesh Deshmukh (Rajat Kapoor). Vijay berjanji tidak akan mengirim anaknya ke penjara.

Serangkaian taktik pun dilakukan Vijay dan keluarganya. Mobil kuning milik Sam pun kemudian ditenggelamkan di sebuah danau, Paavelim Stone Quarry.

Pada saat menaiki mobil itu, polisi bernama Laxmikant Gaitonde (Kamlesh Sawant) melihat Vijay sekilas. Dan itulah awalnya bagaimana polisi menaruh curiga pada Vijay, investigasi kemudian dilakukan dan langsung dipimpin oleh Meera Deshmukh. Berhasilkah Meera menemukan tersangka pembunuhan anaknya? Bagaimana taktik Vijay mengelabui polisi?

Sudah menjadi ciri khasnya jika film Bollywood, apa pun temanya kerap disuguhkan sebagai sebuah drama yang menguras emosi dan air mata. Hal paling esensi dari film ini adalah pengorbanan seorang suami atau ayah demi menjaga nama baik dan martabat keluarganya. (ynt)

SUARA NTB

Senin, 14 Maret 2016

Halaman 19

Spirit Baru di Angka Dua Persen Dari Hal. 1 Hadir dalam diskusi terbatas tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTB dan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Hadir pula sejumlah pejabat yang mewakili pemerintah kabupaten/kota di Pulau Lombok. Mereka adalah, Plt. Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dan Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH bersama Kepala Bappeda Lombok Utara, Nanang Matalata, Asisten I Setda Lombok Tengah (Loteng), H. L. M. Amin dan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang.

Selain unsur pemerintah daerah, diskusi terbatas juga menghadirkan Kepala Perwakilan BI NTB, Prijono, Kepala Badan Pusat Statistik NTB, Drs.Wahyudin dan dua pengamat ekonomi, Dr. Iwan Harsono dan Dr. Mansur Afifi.

Membuka diskusi tersebut, Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino yang juga bertindak selaku moderator menegaskan bahwa isu seputar target pengentasan kemiskinan ini menjadi pilihan tema diskusi Suara NTB karena merupakan sebuah upaya yang menarik untuk dibedah.

Kenapa? Pertama karena ada rencana perubahan RPJMD NTB menaikkan target penuunan angka kemiskinan dari satu persen menjadi dua persen. Padahal fakta di lapangan, untuk sementara realisasi penurunan angka kemiskinan masih di bawah satu persen.

Ke dua, dari sisi semangat katanya, menaikkan target penurunan angka kemiskinan dari satu persen ke dua persen seperti direncanakan dalam RPJMD, dari sisi semangat dan spirit sangat bagus. Tetapi spirit dan semangat itu tidak boleh ‘’terkunci’’ pada pemerintahan saja. Tetapi harus menjadi spirit dan semangat semua pihak. Kabupaten dan provinsi saling menguatkan dan masyarakat juga ikut bersamasama menyatakan ‘’perang’’ terhadap kemiskinan. ‘’Inilah yang menjadi pertimbangan, kenapa Suara NTB menggelar diskusi terbatas ini, mengundang semua pihak terkait,’’ katanya.

Selain itu menurut Agus, publik atau masyarakat perlu mendapat penjelasan mengapa target dua persen itu dibuat. Pertimbangan, argumentasi dan logika yang mendasari penetapan angka dua persen itu perlu dijelaskan. ‘’Sehingga kita tidak salah mempersepsikan penurunan angka kemiskinan dua persen ini,’’ ujar Agus Talino.

Terkait dengan realistis atau tidaknya target dua persen ini, Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si pun melontarkan pertanyaan serupa. Ia mengakui, semakin kecil angka kemiskinan, maka akan semakin sulit mencapai persentase penurunan yang besar. Sebab, pada akhirnya, pemerintah akan berhadapan dengan jenis kemiskinan struktural dan absolut.

Amin sendiri menegaskan sejauh ini dirinya memang belum berani menyimpulkan apakah target pengentasan kemiskinan akan tetap dibuat pada kisaran satu persen atau dinaikkan menjadi dua persen.

Menurut Amin, menurunkan

angka kemiskinan sebesar dua persen per tahun bisa saja menjadi capaian yang masuk akal jika semua pihak memiliki tekad yang sama.

Amin menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB hingga September 2015 mencapai 16,54 persen atau sebanyak 802.287 orang, berkurang 21.600 orang atau 0,56 persen jika dibandingkan dengan data pada Maret 2015. ‘’Menurut analisis ini cukup progresif,’’ sebut Amin.

Untuk memerangi kemiskinan, Pemprov NTB melakukan intervensi melalui anggaran pemerintah daerah. Sebagai gambaran, tahun ini Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyiapkan bujet senilai Rp 865 miliar lebih. Anggaran ini dipakai untuk membiayai 105 program di 27 SKPD. ‘’Karena itu, salah satu program misalnya, bagaimana Dinas Pertanian TPH dalam rangka memproduksi komoditi-komoditi inflasi. Karena pengendalian inflasi harus kita lakukan kalau ingin menurunkan angka kemiskinan. Karena itu mempengaruhi terhadap kemiskinan,’’ ujarnya.

Intervensi Kebijakan dan Integrasi Antarsektor Intervensi kebijakan dengan membiayai sejumlah program memang telah lama menjadi senjata andalan pemerintah daerah dalam perang melawan kemiskinan. Namun, senjata ini sesungguhnya tidak bisa dipakai sembarangan. Jika program-program pengentasan kemiskinan membidik sasaran yang tidak tepat, maka efektivitas program akan berada dalam ancaman. ‘’Tidak cukup hanya dengan pengalokasian anggaran saja.

Tetapi fokus sasaran anggaran juga menjadi hal yang penting.

Kalau alokasi anggaran yang kita anggarkan juga tidak menembak fokus indikator yang dimaksudkan oleh BPS, itu juga berpotensi menimbulkan alokasi besar. Tetapi tidak mampu membawa kita untuk menurunkan angka kemiskinan itu,’’ ujar Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengutarakan pemikiran senada. Ia menilai, program pengentasan kemiskinan di NTB saat ini sudah saatnya diarahkan pada upaya memaksimalkan tumbuhnya industri olahan di NTB. Seperti diketahui, penguatan industri olahan ini memang merupakan kelanjutan dari program peningkatan produksi komoditas andalan NTB yang digeber selama periode pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Kita berharap, RPJMD II ini kita masuk industri olahan, industri olahan kecil dan menengah. Misalnya, kalau kita mau punya pabrik pakan itu tak masalah. Jagung kita melimpah, kemudian bahan baku, dedak itu banyak. Industri olahan ini kami yakini salah satu upaya kita mempercepat penurunan kemiskinan,’’ ujar Mori.

Meski dipandang efektif dalam mengentaskan kemiskinan, namun penguatan industri olahan di bagian hilir ini tak semudah membalik telapak tangan. Sejumlah kendala telah menyumbat upaya ini. ‘’Persoalan sangat amat banyak, dari SDM, budaya, aset dan lainnya,’’ ujar Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.

Fauzan mengaku sudah mencoba mendorong tumbuhnya proses pengolahan komodi-

Agar Misi Tak Jadi Mustahil

tas lokal ini dengan membuat kebijakan khusus di Lobar.

Salah satu kebijakan yang dibuat Fauzan adalah mewajibkan para pegawainya untuk menggunakan produk lokal satu hari dalam seminggu. Kewajiban ini ia tuangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Di lapangan, kebijakan ini ternyata tak cukup untuk menyelesaikan masalah. Fauzan mendapati bahwa dari sekian banyak permintaan yang dihasilkan melalui kebijakannya tersebut, kemampuan produsen produk lokal untuk memenuhi permintaan ternyata masih sangat kecil. ‘’Saya turun ke lapangan ternyata kemampuan produksi hanya 0,000... persen dari kebutuhan kita. Jadi tidak bisa dipenuhi. Saya sudah terlanjur bikin Perbup untuk PNS,’’ ujar Fauzan.

Kondisi yang diungkapkan Fauzan di Lobar membuktikan bahwa industri yang mengolah komoditas lokal di daerah kita memang belum matang pertumbuhannya. Padahal, sektor pertanian kita membutuhkan industri olahan untuk memaksimalkan nilai tambah komoditasnya. Di sektor pertanian inilah mayoritas penduduk miskin dan penduduk yang dekat dengan garis kemiskinan menggantungkan hidupnya.

Fauzan menyebutkan contoh lain. Menurutnya, selama ini masyarakat di sejumlah daerah di Lombok Barat memiliki kemampuan memproduksi bahan baku gula aren dalam jumlah besar. Sayangnya, bahan baku yang melimpah ini justru diolah menjadi minuman keras tradisional. ‘’Jadi kriminalitas sumbernya di sana. Daripada itu, (lebih baik) dibikin gula aren,’’ ujarnya.

Menurut Fauzan, untuk mengkonkretkan rencana ini ia telah berkomunikasi dengan pihak Bank Indonesia. Melalui dana CSR, menurutnya Bank Indonesia berkomitmen untuk membina masyarakat yang menghasilkan bahan baku gula aren ini. ‘’Kita sowan sama BI, terkait bagaimana proses produksinya, kemasannya, berikut lalu pemasarannya,’’ ujar Fauzan.

Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi bahkan menilai industri pengolahan di sektor pertanian kita nyaris tidak bergerak.

Selepas panen, sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan hanya didistribusikan begitu saja ke pasaran. ‘’Boleh kita lihat jalan dari Cakra ke timur.

Musim rambutan banyak yang berdagang di pinggir jalan. Tanam, jual, makan rambutan.

Tidak ada upaya mengolah nilai tambah yang mendongkrak nilai tukar petani,’’ ujarnya.

Padahal, menurutnya sektor pertanian ini menjadi tumpuan hidup banyak orang. Ia menyebutkan, jumlah penduduk usia produktif di Lobar pada 2015 mencapai 291.000 jiwa. Dari angka itu, 270.000 diantaranya bekerja dan 35 persen dari jumlah yang bekerja itu terkonsentrasi di sektor pertanian. ‘’Dan ini pendidikannya SMP, tidak tamat SMP, sampai tidak tamat SD. Kantong kemiskinan ada pada kelompok itu.’’

Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), situasi serupa dihadapi dalam kerja pengentasan kemiskinan. Untuk menghadapi problem itu, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH menegaskan pihaknya akan mencoba strategi pengintegrasian sektor pertanian dengan sektor pariwisata.

Integrasi ini diharapkan akan memungkinkan komoditas pertanian diserap oleh industri pariwisata. Di kabupaten termuda di NTB ini, potensi pertanian dan pariwisata memang sangat menjanjikan.

Sarifudin menegaskan, penguatan sektor ekonomi riil menjadi salah satu dari sekian banyak indikator pengentasan kemiskinan yang penting untuk diprioritaskan. Untuk memperkuat sektor riil, KLU akan mencoba mencetak 10.000 wirausaha baru. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sekitar Rp 30 miliar dalam lima tahun ke depan.

Kepala Bappeda KLU, Nanang Matalata menilai, rencana mengubah target penurunan angka kemiskinan menjadi sebesar dua persen, tidak menjadi masalah bagi KLU. ‘’Karena riwayatnya di KLU ini memang rata-rata dua persen,’’ ujarnya.

Menurutnya, intervensi kebijakan bisa dilakukan untuk mengubah delapan atau sembilan dari total 14 indikator dalam pengentasan kemiskinan ini.

Namun, indikator lain, menurutnya harus diintervensi bersamasama. ‘’Misalnya pendidikan, salah satu indikator yang perlu diintegrasikan bersama dengan provinsi,’’ ujarnya. Ia menambahkan, integrasi program antara lini pemerintahan inilah yang dipandang sebagai sebuah terobosan yang perlu diperkuat di masa yang akan datang.

Di Lombok Tengah (Loteng), pembenahan di sektor pertanian dinilai menjadi penentu dalam strategi pengentasan kemiskinan. Asisten I Setda Loteng, H. L. M. Amin menyebutkan, saat ini jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Loteng mencapai 147.445 orang.

Dari angka itu, terdapat 11.590 orang petani gurem yang hanya memiliki area tanam 25 are. ‘’Kita cek by name by address yang mendapat Jamkesmas, 99,9 persen adalah diantara mereka (petani gurem) itu,’’ ujarnya.

L.Amin tak menampik kemiskinan memang selalu menghantui para petani gurem ini. Ia menilai, hal ini disebabkan aset mereka yang terlalu kecil. Selain itu, berbagai variabel dalam proses produksi juga seringkali tidak menentu. Di daerah Loteng bagian selatan misalnya, musim yang tidak menentu melahirkan ancaman gagal panen yang sering merugikan petani.

Menurut L. Amin, gagal panen membawa pengaruh luar biasa terhadap kemiskinan.

Begitu gagal panen, para petani yang tidak memiliki keahlian tidak bisa bekerja di tempat lain sehingga banyak yang akhirnya harus menganggur.

Ia menilai, untuk memecahkan persoalan distribusi lahan petani, memang cukup sulit diterapkan.

Salah satu cara yang pernah ditempuhnya adalah melalui kebijakan Hutan Kemasyarakatan.

Sementara itu, upaya menciptakan produk olahan berbahan baku komoditas pertanian kita juga wajib ditempuh. ‘’Beras kita atau bahan lain yang kita kirim keluar tidak pernah didandani. Maksud saya, produk kita yang bahan mentah menjadi bahan jadi. Ternyata tidak ada satupun makanan yang diolah dan dikemas menarik produksi masyarakat kita. Kenapa kita tidak menghargai apa yang dihasilkan daerah kita?

Sudahkah kita merasa memiliki produk asli Lombok menjadi bagian kita,’’ pungkas Amin. (tim)

Harus Jadi Gerakan Dari Hal. 1 Selama lima tahun, Serinata menurunkan angka itu menjadi 24,7 persen. Sejak menjabat pada 2008 hingga kini, Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menekan angka kemiskinan hingga mencapai 16,54 persen.

Menurut Iwan, fenomena di negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia memperlihatkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak selalu menjadi patokan keberhasilan seorang pemimpin. Pernyataan Iwan menyiratkan bahwa kecenderungan menilai keberhasilan pemimpin dengan indikator angka kemiskinan membuat situasi seputar pencapaian di bidang penanggulangan kemiskinan menjadi bernuansa politis. ‘’Oleh karena itu ketika berbicara kemiskinan, bagi saya tidak boleh mengukur keberhasilan seoranggubernur/bupatidenganberapa persen menurunnya kemiskinan. Karena ini bukan pekerjaan gubernur, pekerjaan bupati sendiri. Ini harus dilimpahkan menjadi gerakan. Jadi harus gerakan. Semua rakyat harus tahu. Jangan kita punya RPJM, jangan hanya kepaladinasyangtahu,’’tegasIwan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Drs. Wahyudin men-

gatakan bahwa penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen merupakan hal yang sangat mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Sebab pada tahun 2007/ 2008 tercatat bahwa Pemerintah NTB pernah menurunkan angka kemiskinan hingga dua persen. ‘’Saya pikir penurunan angka kemiskinan hingga dua persen itu bukan hal yang tidak mungkin. Asalkan dilakukan dengan sasaran yang tepat.

Apalagi kita pernah mengalami penurunan itu beberapa tahun lalu,’’ kata Wahyudin.

Menurutnya pada tahun 2014 penurunan angka kemiskinan sangat kecil dan lebih susah dilakukan daripada tahun sebelumnya.

Dengan adanya target itu, diharapkan pemerintah dapat memberikan program-program yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Sehingga melalui program itu dapat menurunkan angka kemiskinan di NTB. Meski pada tahun sebelumnya penurunan angka kemiskinan di NTB belum mencapai satu persen, melainkan hanya 0,56 persen. Namun hal ini dapat menjadi awal bagi pemerintah untuk terus berjuang mengurangi angka kemiskinan. ‘’Pada Maret-September 2015 penurunan angka kemiskinan mencapai 0,56 persen. Tentunya

kita semua berharap pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk berusaha. Karena ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa masyarakat pula,’’ kata Wahyudin.

Dengan penurunan 0,56 persen itu, NTB masuk dalam delapan besar provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbanyak. Wahyudin juga memberi saran agar pemerintah lebih mengutamakan produk lokal.

Sehingga kreativitas dan karya masyarakat lokal dapat tersalurkan. Selain itu pendapatan masyarakat semakin tinggi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Hal inilah yang perlu dilakukan pemerintah untuk lebih memberdayakan hasil dari produk lokal.

Wahyudin menambahkan, pada Februari 2016 NTB mengalami deflasi hingga 0,02 persen. Sementara pada Januari 2016 NTB mengalami inflasi 1,6 persen.

Menanggapi rencana pemerintah untuk mengubah target penurunan angka kemiskinan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Prijono juga mengatakan bahwa hal itu mungkin saja dilakukan. Jika pemerintah mampu mendongkrak pendapatan di NTB. ‘’Kami optimis penurunan angka kemiskinan bisa

lebih pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,’’ katanya optimis.

Menurutnya, inflasi dan deflasi di NTB terjadi secara musiman. Misalnya pada saat Maulid Nabi Muhammad konsumsi menjadi semakin tinggi.

Setelah itu konsumsi biasa saja, dan pada musim lebaran konsumsi naik lagi, apalagi setelah memasuki tahun ajaran baru. ‘’Dalam 10 bulan terjadi inflasi selama 10 kali. Ini yang menjadi catatan kita. Bagaimana upaya kita bersama agar ketersediaan akan kebutuhan konsumen itu selalu ada dengan harga yang terjangkau,’’ kata Prijono.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menetapkan prioritas dari 17 sektor yang ada di NTB agar bisa menonjol baik secara regional maupun nasional. Sehingga pemerintah memiliki sektor unggulan yang ditargetkan sebagai sektor yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesenjangan dalam tatanan masyarakat itu dapat diatasi. ‘’Kita harus punya sektor yang menonjol. Menurut saya sektor pertanian dan sektor pariwisata merupakan dua sektor yang dapat ditonjolkan untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB,’’ tutupnya. (tim)

Dari Hal. 1 Peran-peran semacam ini justru dilimpahkan ke satu dinas, yaitu Dinas Sosial. ‘’Peran-peran koordinasi ini kemudian menjadi tidak menemukan sinergitasnya,’’ ujar Martawang.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm menilai, sejumlah kebijakan pusat justru berdampak kontraproduktif dengan upaya menekan angka kemiskinan. Mori menyebutkan, sejumlah kebijakan yang demikian.

Kebijakanpertamayakniterbitnya Permen KP No 1 tahun 2015 yang melarang penangkapan lobster. Ini membawa dampak berupa banyaknya penduduk di pesisir LombokBarat,LombokTengahdan LombokTimurbagianselatanyang kehilanganmatapencaharian.‘’Dari hasil yang dilaporkan Dinas Kelautan, potensi yang hilang itu hampir Rp 200 miliar,’’ sebutnya.

Imbas negatif dari kebijakan ini diakui pula oleh Asisten I Setda Loteng, H. L. M. Amin. Menurutnya, walaupun sudah coba dikomunikasikan lagi oleh Wagub NTB, namun kebijakan ini rupanya tetap tidak berhasil. ‘’Akhirnya, mereka yang biasa dapat duit tiba-tiba terhenti. Pengaruhnya luar biasa,’’ ujar Amin.

Kebijakan lain adalah yang sempat diberlakukan awal tahun lalu, yaitu surat edaran Menteri PANRB, yang melarang PNS menggelar rapat di hotel. Kebijakan ini menurut Mori telah memberikan pukulan untuk sektor jasa, khususnya perhotelan yang sedang mengalami kemajuan di NTB. ‘’Hotel-hotel kita sepi. Kita salah satu daerah MICE yang baik di Indonesia. Akibat itu, terjadi penurunan dari sektor pariwisata,’’ ujarnya.

Dengan terganggunya pertumbuhan di dua sektor yang terimbas kebijakan itu, Mori menilai adalah sesuatu yang wajar jika angka penurunan kemiskinan masing-masing kabupaten/kota berada dalam titik yang rendah.

MoriHanafijugamengingatkan bahwa saat ini sejumlah komoditas lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat NTB sudah terancam dengan berkurangnya lahan produktif yang kita miliki. ‘’Lahan produktif ini semakin sedikit. Padahal kita sudah punya Perda Perlindungan Lahan Pertanian. Memang ada pencetakan sawah baru. Tapi itu sawahnya tadah hujan. Sementara yang mengalami alih fungsi adalah lahan produktif yang dapat ditanami sampai tiga kali,’’ ujarnya.

Di sektor lain, UMKM yang menjadi penopang penghasilan masyarakat kecil juga berhadapan dengan kompetitor berupa pasar-pasar modern yang pengelolaannya jauh lebih maju. ‘’Kita lihat (pertumbuhan) pasar-pasar modern tak terkendali. Kemudian berdampak kepada pasar tradision-

al dan warung-warung kecil. Padahal penduduk kita mayoritas petani dan bergerak dalam sektor UMKM,’’ ujarnya.

Tantangan lain muncul dalam wujud sektor usaha yang memanfaatkan teknologi informasi.

Adanya media sosial ini melahirkan unit-unit bisnis raksasa yang ikut memberikan ancaman terhadap UMKM kita. ‘’Dengan adanya media sosial, belanja online sudah sampai tujuh persen.

Kalau kita tak waspada, UMKM kita ini akan habis,’’ seru Mori.

Menurut Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi, program pengentasan kemiskinan harus menyentuh dua sektor yaitu di sektor riil dan informal. Ia menyebutkan, sektor informal di Lobar saat ini menjadi tempat bergantungnya lebih dariseparuhpendudukusiaproduktif. ‘’Kita tahu sektor informal menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi kemiskinan. Tetapi ini kita masih terlalu banyak terkonsentrasidenganinfrastruktur,’’ujarnya.

Menurutnya, intervensi kebijakan sebaiknya dituangkan dalam bentuk program untuk melatih, mendidik serta memberi akses modal masyarakat yang bergerak di sektor informal tersebut. ‘’Tapi tidak sampai di situ saja, kebiasaan kita setelah itu diproses pemasaran mereka tidak dibantu,’’ ujarnya.

Ia mencontohkan, saat musim panen semangka datang, pinggiran jalan menunju Sekotong dan Senggigi banyak berdiri gubuk pedagang semangka. Sayangnya, tidak banyak yang berpikir untuk membuat produk olahan dari semangkanya ini. ‘’Dengan kata lain produksi meningkat bukan berarti mereka untung, malah bisa jadi ada kerugian karena hanya sampai memproduksi, menjual, memakan dalam bentuk semangka,’’ ujarnya.

Kepala BPS NTB, Drs.Wahyudin, mengutarakan praktik di daerah lain yang bisa diadopsi dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, dalam kurun waktu Maret hingga September 2015 lalu, Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,75 persen. ‘’Mereka itu programnya sederhana, bagaimana kita menggunakan produk lokal untuk diri kita sendiri. Mereka mewajibkan masyarakatnya menggunakan produk lokal untuk diri mereka.

Mereka beli itu semua, tentu saja adaintervensipemerintah.Produksi bekembang sehingga tercipta pendapatan. Otomatis dengan pendapatan, maka bisa untuk penuhi kebutuhan masyarakat yanglain.Iniyangmungkindidaerah kita bisa dilakukan,” sarannya.

Pengamat Ekonomi NTB, Dr. Iwan Harsono menegaskan, pengendalian inflasi sebagai satu dari empat faktor yang paling vital dalam proses pengentasan kemiskinan. Inflasi, menurutnya tidak harus dibuat menjadi defla-

si, melainkan lajunya dikendalikan.“Sayakurangsetujukalaukita bangga bahwa kita deflasi. Deflasi itu kan buruk. Saya tidak mau berproduksi (jika deflasi). Karena secara teori, sampai 10 persen inflasi itu sudah bagus, karena mendorong orang berproduksi. Cuma yang dijaga adalah harga ini harus stabil,” ujarnya.

Menurut Iwan, pemerintah daerah kecolongan dengan buruknya tata niaga sejumlah komoditas lokal. Ia mencontohkan, komoditas bawang yang menjadi komoditas andalan masyarakat daerah Bima justru menjadi penyumbang inflasi di daerah sendiri.

Untuk mendorong agar penurunan angka kemiskinan mendekati dua persen, Iwan menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus diaktifkan.

Mansur Afifi menegaskan, kemiskinan memang dipengaruhi empat faktor, yaitu inflasi, nilai tukar petani, angka pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terbuka. Namun, analisa yang dilakukannya memperlihatkan bahwa tiga faktor justru menjadi penyumbang yang signifikan.

Yaitu nilai tukar petani, tingkat pengangguran terbuka, dan angka petumbuhan ekonomi.

Hanya saja, melihat data yang ada, Mansur menemukan adanya problem terkait data pengangguran terbuka. Secara teoritis, angka pengangguran terbuka yang menurun akan berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan. ‘’Tapi tingkat pengangguran terbuka, itu arahnya negatif, secara teori tidak sesuai datanya,’’ ujarnya.

Menurut Mansur, fokus perhatian pemerintah daerah kini sebaiknya diarahkan pada segmen penduduk usia produktif yang setengah menganggur. Angka setengah menganggur itu naik, pendapatannya menjadi berkurang, dan pasti yang setengah menganggur berada di sekitar garis kemiskinan itu yang bisa turun naik. Tapi kalau yang menganggur terbuka, sudah struktural kita anggap. ‘’Bukan pengangguran terbuka yang kita perhatikan. Tapi setengah menganggur, karena itulah yang berada di dekat garis kemiskinan,’’ ujarnya.

Mansur menganggap, variabel inflasi hanyalah semacam sinyal saja bagi penurunan angka kemiskinan. Ia menilai, mengintervensi pasar dengan mengendalikan inflasi hanya akan menyentuh permukaan persoalan, bukan kedalamannya. ‘’Kalau kita intervensi di inflasi, itu hanya sinyal saja. Itu hanya di permukaan. Bukan menyentuh persolan dasarnya. Oleh karena itu persoalan dasar kita harus lihat apa yang menyebabkan orang miskin, kita sudah tahu. Di pertanian cirinya beda dengan di daerah perkotaaan, di pesisir beda dengan di hutan. Ini yang perlu kita teliti,’’ katanya mengingatkan. (tim)

Semakin Eksis, NTB Menjaga Momentum Awal Tahun 2016 Dari Hal. 1 Pada 30 Juli-6 Agustus mendatang, lanjut Yusron, hajatan besar tingkat nasional kembali digelar di NTB, yakni Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 26.

NTB pernah menjadi tuan rumah MTQ pada tahun 1974 silam.

Bisa jadi momen sebagai tuan rumah akan hadir kembali 40 tahun mendatang mengingat penyelenggaraannya dua tahun sekali dan dilaksanakan pada seluruh provinsi di Indonesia secara bergiliran. “Oleh karena itu wajar bilamana Bapak Gubernur berharap agar MTQ 26 ini akan lebih monumental di banding penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya,”ujarnya.

Yusron mengatakan, pascaperhelatan HPN pada Februari lalu, tercatat sedikitnya enam kali kunjungan dari negaranegara sahabat dalam rentang 30 hari. Mulai dari Dubes Tiongkok, Dubes Thailand, Dubes Selandia Baru, Dubes Belarusia, Dubes Georgia. Hingga yang sangat menyita perhatian adalah kunjungan Putri Kerajaan Thailand Maha Chakri Sirindhon’s pekan lalu.

Seluruh kunjungan tersebut, katanya, berorientasi pada upaya penjajakan membangun kemitraan atau kerjasama strategis dengan NTB. Baik di sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, teknologi, sumberdaya manusia dan project-project investasi strategis di NTB. Kedatangan para tamu negara ini, lanjut Yusron tidak begitu saja terjadi. Namun mereka telah melihat dan mempelajari lebih jauh bagaimana potensi yg dimiliki NTB termasuk positioning NTB dalam konteks regional dan nasional. “Ini menunjukkan bahwa NTB tidak saja makin eksis di kawasan regional, namun juga makin diperhitungkan secara nasional serta menjadi perhatian

internasional,”imbuhnya.

Mantan Sekretaris Bappeda NTB ini menambahkan, seiring dengan atmosfir yang berkembang sepanjang awal 2016 tersebut, sesungguhnya NTB semakin menemukan momentumnya untuk terus maju. Untuk itu, tidak ada kata lain untuk merespons kondisi ini dengan langkah-langkah strategis. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya menyegerakan berbagai langkah percepatan dan inovatif pelaksanaan kegiatan 2016. Seperti pembangunan infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi disegerakan secara bersamaan.

Dijelaskan, program yang diselenggarakan tahun 2016 telah melalui berbagai tahapan perencanaan dan penganggaran yang matang. Sehingga Pemprov yakin NTB akan dapat memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan. Kemudian upaya penurunan angka kemiskinan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 867 miliar lebih yang tersebar di semua sektor.

Langkah lainnya, sebut Yusron dengan memantapkan kembali sasaran program pembangunan berikutnya. Baik yang akan diakomodir dalam APBD perubahan 2016 maupun APBD 2017. Saat ini, katanya, tengah berlangsung Musrenbang di seluruh kabupaten/kota se NTB. Setelah beberapa hari yang lalu provinsi telah menggelar forum SKPD, sarasehan pembangunan dengan masyarakat, sebentar lagi Musrenbang Provinsi akan dilaksanakan pada April mendatang.

Musrenbang diharapkan menjadi media sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk mencapai tujuan bersama.

Ditambahkan, Musrenbang kali ini tentu cukup menarik. Karena untuk kali pertama tujuh kabupaten/kota yang memiliki pemimpin baru akan mengimple-

mentasikan janji politiknya dalam perencanaan tahun 2017.

Begitu juga Pemprov NTB yang akan melaksanakan revisi RPJMD dan RTRW Provinsi.

“Dengan demikian sesungguhnya di tahun 2016 ini pula kita sedang memasuki tahapan penting dalam penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan. Sehingga upaya penurunan angka kemiskinan, memperbesar prospek investasi dan sebagainya akan lebih optimal,’’ucapnya.

Yusron mengatakan, target penurunan angka kemiskinan yang menjadi perhatian publik akan dievaluasi kembali efektivitas peran-peran masing pihak. Baik pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan multi pihak lainnya di luar pemerintahan.

Sehingga diketahui langkah strategis berikutnya yang diperlukan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di bawah kendali Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si terus bekerja melakukan penyempurnaan langkah strategis. Yang akan dijabarkan dalam agenda APBD Perubahan 2016 maupun APBD 2017. Tak kalah pentingnya, kata Yusron, pelibatan masyarakat dalam keseluruhan tahapan proses pembangunan terus ditingkatkan.

Karena tanggung jawab pembangunan bukan semata milik pemerintah namun seluruh pihak.

Penyatuan langkah dan kegiatan menjadi hal yang penting. Formulasi bentuk keterlibatan masyarakat disempurnakan berorientasi pada perlindungan, pemberdayaan, penguatan yang mengarah kepada kemandirian. “Momentum yang telah diraih NTB di awal tahun 2016 ini terus bergerak, berputar, menggelinding makin besar dan terus membesar bagi kemajuan bersama seluruh lapisan masyarakat,”tandasnya. (nas)

membangun daerah ini dengan memaksimalkan komponen pemerintah di satu sisi dan komponen swasta melalui kerjasama investasi di sisi lain, akan menjadi resep yang sangat ampuh untuk memerangi kemiskinan di daerah ini.

‘’Kita harus optimis. Dua persen ini adalah sebuah semangat yang harus dipertahankan.

Ini teman-teman sudah optimis (dengan target dua persen). Teman-teman kabupaten/kota optimis, maka provinsi juga optimis,’’ pungkasnya. (tim)

Memperkuat Investasi Dari Hal. 1 dengan sektor swasta sangatlah penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Amin menegaskan, investasi yang tumbuh di sebuah daer-

ah akan membawa banyak manfaat, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, hingga terserapnya sumber daya atau komoditas lokal. Penyerapan lapangan pekerjaan dan komoditas lokal ini menurutnya bisa masih mungkin untuk dimak-

simalkan di masa yang akan datang.

Menurutnya, penguatan investasi ini bisa dilakukan dengan memberikan iklim yang bersahabat terhadap investor. Hal ini bisa ditempuh dengan serangkaian terobosan, mulai dari mem-

bangun proses perizinan yang bebas hambatan, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tujuan investasi hingga memastikan bahwa gejolak serta gangguan keamanan berusaha bisa diminimalkan.

Amin optimis, potensi sumber

daya di NTB tidak akan pernah kekurangan peminat. Investor, menurutnya akan berdatangan dari berbagai penjuru. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah duta besar negara-negara di dunia berdatangan ke NTB. Amin menilai, peluang untuk

Senin, 14 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dinas Perkebunan Memperkuat Sinergi Jelang Persiapan Musim Tanam Tembakau 2016 Mataram (Suara NTB) Dinas Perkebunan Provinsi NTB terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak, terkait persiapan musim tanam tembakau tahun 2016 ini. Senin (7/3) lalu, diundang seluruh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota se Pulau Lombok. Diundang juga seluruh perusahaan mitra petani, asosiasi tembakau serta bidang-bidang terkait.

Pertemuan dilakukan dalam rangka menyatukan visi misi memantapkan program ITV (Intensifikasi Tembakau Virginia).

Dilakukan evaluasi, sekaligus memotret sejauh mana kesiapan seluruh pihak mengawal rencana produksi tembakau dari

hulu ke hilir di NTB tahun ini.

Program ITV di NTB diselenggarakan dengan pola kemitraan, di mana masing-masing unsur (petani, perusahaan dan pemerintah) mempunyai tugas dan kewajiban. Petani berkewajiban menanam dan memproses tembakau hasil panennya. Perusahaan melakukan bimbingan teknis, melayani agroinput dan pembiayaan serta menjamin pemasarannya.

Sedangkan pemerintah sebagai pendorong dan pembina agar tercipta kelancaran hubungan kemitraan usaha yang sehat dan dinamis. Sampai saat ini sudah terdaftar 20 perusahaan mitra (13 aktif dan tujuh tidak aktif).

Pola kemitraan ini mengacu pada Perda No. 4 Tahun 2006 dan tentang usaha budidaya dan kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia.

Pertemuan dipimpin langsung Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Budi Subagio, MM di Aula Dinas Perkebunan Provinsi NTB dan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si. Masing-masing pihak diberikan kesiapan untuk mempresentasikan, apa yang telah dan akan dilakukan di musim tanam tahun ini.

Beragam tanggapan, kritik, saran serta masukan mengemuka dari seluruh peserta per-

temuan. Beberapa hal yang mencuat misalnya, bagaimana agar produksi tahun ini sesuai kuantitas dan kualitas yang diharapkan, bagaimana petani bisa melakukan efisiensi biaya produksi.

Out put-nya, dirumuskan bagaimana petani bisa mendapatkan keuntungan dari hasil produksinya. Mengemuka juga bagaimana peluang pasar tembakau tahun ini, tantangan yang akan dihadapi petani. Terutama mengantisipasi dampak elnino yang mengakibatkan masa tanam harus tepat yaitu bulan Mei – Juni 2016 (minggu ke-2).

Disisi lain, dibahas juga usulan bagaimana petani bisa mendapatkan jaminan

(Suara NTB/bul)

(asuransi) ketika mengalami kerugian. Harapannya, petani tembakau tetap eksis di masa mendatang. Jika memungkinkan, produksi ‘’emas hijau’’ ini bisa ditingkatkan lebih besar secara bertahap.

Mengemuka juga terkait realisasi DBHCT hingga saat ini.

Digambarkan, kontribusinya dalam mendukung keberadaan petani dan produksi tembakau di NTB. Selanjutnya, beberapa rekomendasi forum akan dibahas kembali dalam pertemuanpertemuan berikutnya. Tim Pokja Dinas Perkebunan juga akan intens memonitoring hasil kesepakatan pertemuan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Budi Subagio, MM mengatakan, pertemuan dilakukan untuk memastikan sejauh mana kesiapan semua pihak mengawal produksi tembakau tahun ini.

NTB target produksinya masih di kisaran 30.000 ton.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan sekaligus meminta terkait rencana tanam, rencana produksi, hingga rencana serapan oleh masingmasing perusahaan mitra. Termasuk dukungan apa yang diberikan kepada petani dan bagaimana kesiapan perusahaan mengawal petani binaan dan swadaya. Jika melihat capaian produksi komoditi tembakau di NTB sesuai data statistik dari tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan.

Di mana pada tahun 2014 produksi mencapai 37.067,26 ton sedangkan pada tahun 2015 produksi meningkat

mencapai 49.634,05 ton (terdiri dari tembakau rakyat 4.512,47 ton dan tembakau virginia 45.121,58 ton) dengan luas areal 31.917,62 Ha. ‘’Kita memastikan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan mitra sesuai peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Juklak Perda No. 4 Tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan Tembakau Virginia ,’’ demikian Budi Subagio.

Terkait DBHCHT, Budi Subagio juga menegaskan pihaknya ingin memastikan realisasinya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan dipertegas lagi dengan surat edaran Dirjen Perkebunan dengan uraian kegiatan pemanfaatan DBHCHT untuk sektor perkebunan : 1. Program standarisasi kualitas bahan baku 2. Mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah 3. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian 4. P e n a n g a n a n panen dan pasca panen bahan baku 5. P e n g u a t a n kelembagaan kelompok petani tembakau Gambaran sementara yang diterimanya, DBH-

CHT yang disalurkan di kabupaten/kota tetap dalam koridor yang diperbolehkan.

“Terkait efisiensi biaya produksi atau alih teknologi untuk produksi tembakau, termasuk berbagai usulan, selanjutnya akan kita bahas dan sampaikan juga hingga ditingkat pusat. Pertemuan akan tetap ada tindak lanjutnya, terus kita lakukan evaluasi,’’ demikian penekanan kepala dinas. (bul/*)

Ir. Budi Subagio, MM

Kepala DInas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Budi Subagio, MM memimpin rapat persiapan tanam tembakau 2016.

Peserta rapat dari berbagai unsur

Kasus BWS

Kontraktor Alat Penghancur Enceng Gondok Tak Ditemukan Mataram (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng) mendapati kendala dalam pengembangan penyelidikan dugaan penyimpangan proyek Balai Wilayah Sungai (BWS). Rekanan pengadaan tak ditemukan. Surat panggilan yang dilayangkan penyidik pun dikembalikan ekspedisi.

Sedianya rekanan pelaksana asal Surabaya ini adalah salah satu dari 12 saksi yang dipanggil selama Januari – Maret 2016.

Upaya memanggil direktur perusahaan pengadaan alat berat senilai Rp 1 miliar lebih itu tak berhasil. ‘’Surat panggilan kami sudah layangkan. Tapi rupanya surat kami dikembalikan (ekspedisi) Kantor Pos,” kata Kapolres Loteng, AKBP, Nurodin, SIK, MH kepada Suara NTB didampingi Kaur Bin Ops Sat Reskrim Iptu Ery Armunanto akhir pekan kemarin.

Surat panggilan itu dilayangkan Januari lalu, namun karena tak menemukan alamat yang dicari, akhirnya surat kembali beberapa waktu lalu. Informasi yang diterima penyidik Sat Reskrim, rekanan itu sudah pindah alamat. ‘’Tapi kami tidak tahu pindahnya kemana,’’ kata Kapolres.

Apakah ada indikasi perusahaan ini fiktif? diyakinkannya belum mengarah ke fiktif. ‘’Kemungkinan hanya pindah sekretariat. Untuk itu, kami koordinasi lagi dengan BWS untuk mencari perusahaan ini,’’ jelasnya.

Cari Ahli Fisik Di luar upaya mencari tahu keberadaan rekanan, tahapan yang menunjukkan kemajuan dari proses penyelidikan ini, terkait pelibatan ahli. Ahli di maksud,yang paham dengan spesifikasi alat yang beroperasi di permukaan air. Termasuk jenis

alat berat seperti penghancur enceng gondok. Karena alat ini termasuk langka, sehingga agak sulit menurutnya mendapati ahli dengan kemampuan teknis menganalisa spek.

Belum lama ini, penyidiknya pernah melibatkan ahli perkapalan Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Provinsi NTB. Namun komunikasi belum final, karena kaitan dengan sertifikasi ahli. ‘’Kami upayakan ahli yang punya sertifikasi lebih tinggi,’’ sebutnya.

Setelah menemukan ahli, yang dilakukan berikutnya cek fisik. Alat yang kini diduga tak berfungsi itu akan diperiksa bersama ahli untuk mendapatkan detail spesifikasi dan fungsinya, dikaitkan dengan besaran anggaran yang teralokasi. Kebutuhan data dan informasi dari ahli ini sangat diperlukannya untuk membantu mengembangkan

(Suara NTB/dok)

Nurodin penyelidikan. ‘’Kalau sudah temukan ahli, kami langsung turun ke lapangan, cek itu barang (alat berat, red) untuk cek spek alatnya,’’ terangnya.

Sementara ini sudah 12 saksi dimintai keterangan dan diakuinya belum ada pertanda dari penyidik untuk ditingkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. (ars)