Snt14052014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

SUARA NTB

Rp. 50.000 Rp. 55.000

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 14 MEI 2014

16 HALAMAN NOMOR 60 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Bidik Dugaan Gratifikasi ke Oknum Polisi dan Jaksa Mataram (Suara NTB) Masih terkait kasus suap Lusita Anie Razak kepada mantan Kajari Praya, Subri, SH, MH, dipastikan tidak berhenti sampai dua terdakwa tersebut. pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengisyaratkan tidak akan berhenti sampai dua tersangka. Adanya dugaan gratifikasi terhadap oknum jaksa dan polisi dalam kasus itu diisyaratkan menjadi bidikan baru.

Humas KPK Johan Budi, SP ditemui Suara NTB usai menjadi pemateri di Hotel

Santika Mataram menegaskan, ada beberapa hal lain yang akan menjadi bidikan baru set-

elah kasus Lusita Anie Razak dan Subri selesai. Termasuk dugaan grarifikasi tersebut.

“Kaitan dengan gratifikasi nanti kita lihat. Kalau memang muncul di persidangan dan menjadi dasar putusan hakim, kita akan buka penyidikan baru,” terang Johan Budi.

Gratifikasi memang menjadi sentral sasaran penyidikan pihaknya dalam beberapa kasus terakhir, yang melibatkan pejabat negara. Jaksa dan

polisi pun akan jadi sasaran jika memang ada bukti petunjuk, khususnya terkait kasus Lusita Anie Razak dan Subri.

“Nanti kita lihat, bagaimana hakim menilai dakwaan dan tuntutan yang kami ajukan, kalau dalam putusannya nanti bisa jadi petunjuk baru, kita akan buka lagi kasus ini,” ulasnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

TO K O H

SOSIALISASI - Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, Wagub NTB, H. Muh. Amin, Kepala BPKP Pusat, Prof. Masdiasmo, Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, Pimpinan DPRD NTB, Pimpinan SKPD hadir dalam sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik, kemarin.

APBD Pro Rakyat Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, perumusan desain APBD sudah saatnya meninggalkan paradigma lama yang berwatak proyek finansial. Menuju pemberdaulatan rakyat atas hak-hak dasar konstitusionalnya yang selama ini digusur oleh kekuatan mafis neo kapitalisme.

Bersambung ke hal 5

TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan APBD pro rakyat tidak bisa hanya dilihat dari persentase atau komposisi Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

Pasalnya, belum tentu dalam belanja langsung atau belanja publik itu kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat.

Bersambung ke hal 5

‘’Rekrutmen pejabat negara dan pemerintah masih ditandai konflik kepentingan wakil parpol yang bersifat politis,’’

Busyro Muqoddas

Ada Masalah di BKP NTB HASIL Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi yang dilakukan KPK dan BPKP tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemprov NTB berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 43 miliar pertahun. Potensi kehilangan PAD itu berasal dari pajak alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Bersambung ke hal 5 Masdiasmo

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Waisak 2558, SUARA NTB Kamis (15/5) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (16/5). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih

Penerbit

KPK Kecewa Bupati/Walikota Tak Hadiri Sosialisasi Penyusunan APBD Pro Rakyat Mataram (Suara NTB) KPK sangat menyayangkan ketidakhadiran satupun bupati/walikota di NTB dalam sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD pro rakyat. Padahal, kegiatan tersebut sangat strategis untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah dan jajarannya tentang konsep ekonomi kerakyatan.

“Sayang sekali acara ini tidak dihadiri oleh kepala-kepala daerah (bupati/walikota, Red),” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas saat membuka acara sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepent-

ingan publik, bertempat di Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Selasa (13/5) kemarin.

Pantauan Suara NTB, acara tersebut dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Kepala BPKP Pusat, Prof. Masdiasmo, Jubir KPK, Johan Budi, Pimpinan DPRD NTB, Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dan pimpinan instansi vertikal di NTB. Dari seluruh kepala daerah se Pulau Lombok yang diundang menghadiri acara tersebut tak satupun yang tampak datang. Pemkab Lombok Utara dan Pemkot Mataram

yang diwakili oleh Sekda-nya. ‘’Mudahan dari Pak Sekda nanti bisa meneruskan kepada beliau (bupati/walikota, Red) agar bisa mengakses hasil dari pertemuan ini,’’ harap Busyro.

Hal senada diungkapkan Gubernur NTB. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran para bupati dan walikota khususnya yang berada di Pulau Lombok. ‘’Saya mengharapkan dalam kegiatan yang strategis itu teman-teman bupati dan walikota hadir. Tetapi saya akan cek juga nanti maslaah undangannya.

Kalau sudah sampai selayaknya hadir,”katanya.

Bersambung ke hal 5

Dishubkominfo NTB Gelar Rakornis Perhubungan 2014

Lahirkan Konsep Cerdas dalam Menunjang Pembangunan Daerah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan 2014, bertempat di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok Barat, Selasa (13/5) kemarin. Rakornis yang dihadiri seluruh insan perhubungan dari kabupaten/kota seluruh NTB ini diharapkan dapat melahirkan konsep-konsep cerdas dalam menunjang pembangunan daerah.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Asisten II Perekonomian dan Pemba-

ngunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si saat membuka acara tersebut.

Dikatakan, Pemprov NTB sangat menyambut baik Rakornis Perhubungan se-NTB tersebut. ‘’Saya harapkan rapat koordinasi teknis ini nantinya dapat menghasilkan konsep-konsep yang cerdas dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Dan saya yakin insan Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang bersinergi dari pusat, provinsi dan kabupaten akan mampu memberikan rekomendasi sebaik-baiknya,’’ katanya.

Masalah transportasi dan penyampaian informasi, baik institusi maupun personel dan tata laksana saat

ini dilaksanakan oleh berbagai pihak. Baik itu unsur pihak provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur merasa berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan koordinasi jalannya pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Untuk itu, ia sangat menghargai diselenggarakannya rakornis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tersebut. Sekaligus merupakan bentuk cerminan koordinasi antarsektor. ‘’Saya berharap rakornis kali ini tidak sekadar acara rutin melanjutkan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya tetapi harus be-

nar-benar dapat menghasilkan program-program yang baik dalam sistem koordinasi yang solid,’’ imbuhnya.

Terlebih, lanjutnya, pada era saat ini tuntutan masyarakat adanya pelayanan transportasi yang murah, aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Sehingga, tidak ada kata lain kuncinya adalah adanya koordinasi yang baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Bersambung ke hal 5 H. L. Gita Aryadi

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

Maksimalkan Pelayanan SOSIALISASI pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, kepada masyarakat di Kelurahan Karang Baru, menjadi perhatian penting untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Pihak kelurahan pun, berkomitmen masyarakat harus terlayani dengan baik dan maksimal.

Lurah Karang Baru, Muhammad Nur mengatakan, pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh Pemkot Mataram, melalui Dukcapil, merupakan agenda penting untuk (Suara NTB/cem) memaksimalkan penMuhammad Nur dataan pendudukan di Kota Mataram. Selain itu, ada proses penyadaran kepada masyarakat untuk tergerak hatinya membuat akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP. “Kami menyambut positif apa yang dilakukan oleh Pemkot,” ungkap Nur dikonfirmasi di ruanganya, Senin (12/5).

Dikatakan, selama ini, terhambatnya urusan masyarakat, baik pendaftaran anak ke sekolah, dikarenakan administrasi kependudukan yang tidak lengkap. Terlebih masih minimnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan. “Biasanya anak – anak terhalang masuk sekolah, karena tidak ada akta dan lain sebagainya,” katanya.

Nur mengakui, memaksimalkan pelayanan khususnya administrasi kependudukan, Dinas Dukcapil Kota Mataram, akan menempatkan petugas di masing – masing kelurahan dan bahkan secara bergilir keliling menjemput bola.

Artinya, tidak ada alasan masyarakat tidak memiliki KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga. “Besok kan sistem akan ada jemput bola. Nah, saya tidak mau ada alasan warga tidak memiliki KTP,” tegasnya.

Selain itu, Nur meminta staf di Kelurahan Karang Baru, agar memaksimalkan pelayanan. Sehingga, masyarakat terlayani dengan baik. Lurah yang beberapa bulan menjabat tersebut, menegaskan, selama kurun waktu beberapa hari ini, terjadi peningkatan permintaan penerbitan akta, KTP dan lain sebagainya.

Artinya, masyarakat secara bertahap mulai berpikir tentang pentingnya administrasi kependudukan. Nur berharap, sistem jemput bola serta penempatan staf Dukcapil Kota Mataram di masing – masing kelurahan, pelayanan dapat terpenuhi secara maksimal. (cem)

Bentuk Tim MAKIN banyaknya jumlah hotel di Kota Mataram semestinya memberi dampak positif terhadap penambahan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel. Namun seringkali besarnya potensi yang ada tidak sebanding dengan capaian yang bisa diraih. Pajak hotel misalnya, diduga masih ada hotel yang menerapkan pembukuan ganda.

Satu pembukuan dengan omzet yang senyatanya, kedua adalah omzet fiktif yang dibuat seolah-olah sepi (Suara NTB/fit) untuk menghindari paLalu Suryadi jak. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi kepada Suara NTB di ruang kerjanya, selasa 13/5 mengutarakan, bertambah banyaknya hotel di Mataram mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini sudah membaik.

Kondisi ini tidak terlepas dari ketertarikan investor berinvestasi di Kota Mataram, khususnya dalam bidang jasa perdagangan dan perhotelan. Berbarengan dengan tumbuhnya investasi dalam sektor jasa perhotelan, sudah pasti akan diikuti dengan pajak. Suryadi tidak menampik kesulitan menagih pajak dari pengusaha hotel. Terkait adanya pengusaha hotel yang kurang kooperatif membayar kewajibannya, menurutnya, seharusnya Dispenda Kota Mataram mengambil tindakan tegas.

Mengenai turun tangannya Kejaksaan menagih pajak hotel tertunggak, menurut Suryadi, seharusnya Dispenda berinisiatif membentuk tim yang keanggotaannya dari lintas instansi, baik Dispenda itu sendiri maupun Kejaksaan.

Suryadi menyatakan, seharusnya ada sanksi tegas yang dikenakan kepada pengusaha nakal yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak. ‘’karena investor di belakang banyak sedang menunggu, kok kita akan membiarkan pengusaha-pengusaha yang lalai terhadap kewajibannya,’’ ujarnya. Memang, lanjut Suryadi, untuk menutup total sebuah perusahaan agak sulit karena hal itu nantinya berkaitan pula dengan nasib tenaga kerja. Tetapi bagaimana upaya yang ditempuh supaya pengusaha tersebut tidak melalaikan kewajibannya.

Ditambahkan Suryadi, pemberian sanksi kepada oknum pengusaha nakal yang yang lalai membayar pajak, hendaknya dilakukan secara berjenjang, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang terberat. Ia meminta Dispenda terus melakukan sosialisasi pajak kepada hotel-hotel yang ada. Termasuk hotel yang nunggak membayar pajak. Selain itu, Dispenda diharapkan melakukan evaluasi. ’’Apakah karena defisit, mereka merasa kurang terbina atau memang lalai, tidak mau membayar. Itu yang harus dicari tahu,’’ ujarnya. Karenanya pembentukan tim diharapkan mampu memecahkan persoalan dalam kemacetan peagihan pajak hotel. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Royalti Mataram Mall akan Dinaikkan Tiga Kali Lipat Lebih Mataram (Suara NTB) – Setelah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merampungkan penilaian terhadap jumlah aset yang digunakan oleh PT Pasifik Cilinaya Fantasi, Pemkot Mataram akan segera melakukan penyesuaian. Pemkot akan menaikkan royalti Mataram Mall berlipat–lipat. Kemungkinan peningkatannya tiga kali lipat lebih. Demikian disampaikan Kabag Umum Setda Kota Mataram, Bq Nelly Kusumawati saat dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (13/5).

Setelah finalisasi data yang diserahkan oleh KJPP kepada Pemkot Mataram, pihaknya akan langsung menyurati managemen Mataram Mall. Dia mengaku, surat yang kedua tersebut, perihal penawaran jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada Pemkot Mataram. “Kalau

sudah ditandatangani Pak Sekda, hari ini juga suratnya akan kita kirim,” ungkapnya.

Terkait besaran royalti tersebut, Nelly enggan menyebutkannya. Tetapi, berdasarkan penghitungan aset dan letak strategis dari bulan ke bulan telah mengalami peningkatan. Ditegaskan, ada kemu-

ngkinan royalti tersebut lebih dari tiga kali lipat.

Karena, dibandingkan dengan investor di Kawasan Loang Baloq yang belum beroperasi, berani membayar royalti ke Pemkot kurang lebih Rp 350 juta. “Loang Baloq saja yang belum beroperasi berani bayar royalti Rp 350 juta. Mataram

Wabah ini bisa menyerang satu keluarga dan pasien yang ditangani juga terkadang berasal dari satu keluarga. “Biasanya kalau datang juga sekalian.

Sekeluarga dia datang tiga orang, empat orang yang semuanya kena. Atau kalau dia datang sendiri dia cerita anaknya sudah kena duluan, bapaknya sudah kena duluan,” terangnya.

Penyakit mata ini menurut Samsul dapat mengganggu produktivitas masyarakat.

Hal itu karena biasanya orang

atau Daerah. Dan, Mataram Mall baru kali ini dihitung besar aset yang dihitung melalui tim appraisal. “Setelah digunakan, baru kali ini dihitung,” ujarnya. Dia menyebutkan, aset milik Pemkot Mataram, diatas bangunan Mataram Mall, akan berakhir masa kontraknya tahun 2026.

Manajer Mataram Mall, Thedy Surya Putra enggan berkomentar. Mataram Mall, katanya akan mengikuti aturan.

“Mohon maaf, Saya tidak bisa tanggapi hal ini, kita ikuti rule (aturannya) saja,” ungkap Thedy menjawab Suara NTB, melalui pesan singkat. (cem)

LPA Pertanyakan Keseriusan Pemkot Wujudkan KLA

(Suara NTB/ist)

PEMAPARAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Ketua Tim Penilai Wahana Tata Nugraha Kemenhub RI, Edi Gunawan pada saat pemaparan penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha, Selasa (13/5).

Di Mataram, Alat Uji Kendaraan Belum Dikelola dengan Baik Mataram (Suara NTB) Tingkat kepadatan kendaraan di Kota Mataram mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada saat jam-jam tertentu dimana beberapa ruas jalan di Mataram sering mengalami kemacetan. Sementara temuan dari tim Penilai Wahana Tata Nugraha Kemenhub, alat uji kendaraan di Kota Mataram belum baik.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (13/5) saat pemaparan penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha mengatakan, sebagai ibukota provinsi, Mataram mengalami perkembangan sangat pesat menjadi pusat pemerintahan, jasa dan pendidikan. Serta menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah di NTB. Walikota mengapresiasi penilaian yang telah dilakukan tim penilai Wahana Tata Nugraha tahun 2014. Kota Mataram bertekad

kembali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha Terkait beberapa temuan tim penilai Wahana Tata Nugraha, Walikota mengatakan siap menindaklanjuti. Ia akan mengajak seluruh SKPD untuk rapat koordinasi untuk membahas kondisi marka jalan, keberadaan PKL dan rambu-rambu jalan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid menyampaikan komitmennya dalam upaya peningkatan program secara kualitas dan kuantitas yang meliputi sarana prasarana lalu lintas, penataan sistem transportasi perkotaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Tim Penilai Wahana Tata Nugraha Kemenhub RI, Edi Gunawan mengingatkan Wahana Tata Nugraha bukan

sekedar bagi-bagi hadiah. Namun yang terpenting bagaimana mendorong Pemda dalam pengadaan transportasi yang lebih baik. ‘’Pemerintah pusat sebagai pembina hanya memberikan masukan dan kritikan sebagai acuan bagi pemda untuk ditindak lanjuti,’’ ujar Edi. Edi memberikan masukan terkait kondisi alat uji kendaraan yang saat ini belum dikelola dengan baik. Namun Edi juga mengapreasiasi keinginan Dishubkominfo Kota Mataram yang akan melakukan revitalisasi alat uji dalam tahun ini sekaligus melengkapi standar operasional prosedur (SOP) dalam pengoperasian alat uji kendaraan.

Tim penilai memuji kondisi Terminal Mandalika yang telah tertata dan terintegrasi dengan semua jenis angkutan, baik AKAP, AKDP dan angkutan kota. (yan)

Mataram (Suara NTB) Setelah melaporkan dugaan SK siluman yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala SKPD lingkup Pemkot Mataram ke polisi, kabarnya, forum K2 akan kembali mengirim berkas dugaan SK siluman ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat.

Ketua Forum Komunikasi K2 Kota Mataram, Muzakallah mengatakan, dugaan SK siluman yang diterbitkan oleh SKPD atau Kepala Sekolah, tidak direspon oleh Pemkot Mataram. Pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut ke BKN. Rencananya, berkas yang berisikan nama - nama oknum yang diduga tidak sesuai persyaratan, akan dikirim sebelum tanggal 30 Mei mendatang. “Datanya akan saya kirim ke BKN, rencananya Kamis ini saya akan kumpul dengan seluruh anggota. Kemarin, saya sudah komunikasikan dengan BKN, paling

tidak sebelum tanggal 30 Mei, berkas - berkas sudah diterima,” ungkap Muzakallah kepada Suara NTB, Selasa (13/5).

Diakui, sedikitnya sudah ada 25 SK diduga siluman dipegang oleh pihaknya dan menjadi acuan untuk dikirim ke BKN. Tetapi, tidak menutup kemungkinan ada penambahan yang akan dikumpulkan secara kolektif bersama anggota forum.

“Baru 25 yang sudah saya pegang. Tapi, saya nunggu anggota lain mengumpulkan, baru saya kirim ke pusat,” katanya.

Yang masih menjadi keheranan Muzakalah, oknum yang lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur K2 di salah satu sekolah tidak ada SK, rekomendasi Kepala Sekolah dan tidak tercantum namanya sebagai guru. Tetapi, kenyataannya lulus pada tahap verifikasi. Walaupun demikian, sambungnya, tidak perlu ada tahap verifikasi data yang dilakukan oleh Pemkot Mataram.

“Ini kan lucu, tidak ada rekomendasi Kepala Sekolah dan SK honornya, kok malah lulus,” pungkasnya.

Dia mengakui, 873 honorer K2 yang tidak lulus, tetap mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari Walikota Mataram. Hanya saja, berdasarkan komunikasinya, belum ditandatangani Walikota. Sebelumnya, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., berharap pihak-pihak yang melakukan protes beberapa waktu lalu terhadap hasil CPNS K2 ini juga ikut memeriksa dan membaca pengumuman uji publik. Hasil dari uji publik ini kemudian akan dikirimkan ke pusat. Pemerintah pusat yang kemudian akan menentukan apakah peserta tersebut telah lengkap persyaratannya dan lulus menjadi PNS. Keputusan akhir kelulusan peserta K2 menjadi PNS adalah kewenangan pemerintah pusat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram mempertanyakan keseriusan Pemkot Mataram dalam upaya mewujudkan Kota Mataram menjadi kota layak anak. LPA Kota Mataram menilai, pascapeluncuran Menuju Kota Layak Anak (KLA) pada tanggal 22 Februari lalu, sampai saat ini belum banyak upaya yang dilakukan Pemkot Mataram.

Hal ini disampaikan Sekretaris LPA Kota Mataram, Mahsan. “Kita menanyakan keseriusan Pemkot Mataram bagaimana mewujudkan Kota Mataram menjadi KLA ini.

Sampai sekarang belum ada gerakan-gerakan,” ujarnya.

Mahsan menilai khusus di Kelurahan Ampenan Tengah dimana KLA dicanangkan, sampai saat ini belum ada berbagai sarana dan fasilitas pendukung. Seperti misalnya sarana dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Disamping itu, ruang-ruang kreativitas anak juga dinilai masih kurang.

“Hal-hal seperti itu perlu.

Jangan hanya launching dan tidak ada tindak lanjut, percuma juga,” cetusnya.

Rumah pemulihan gizi yang akan dibuat juga sampai saat ini belum terealisasi. Untuk mewujudkan adanya rumah pemulihan gizi ini, diharapkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB)

Kota Mataram selaku leading sector bisa mengkoordinasikan hal ini dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram.

Untuk mewujudkan Mataram menjadi kota layak anak, menurutnya tidak hanya tugas satu instansi, tapi juga diperlukan kerjasama berbagai pihak terkait.

Ia juga berharap anggaran untuk menyiapkan Mataram menjadi kota layak anak bisa ditingkatkan.

Sebagai bentuk dukungan dalam program menuju kota layak anak, LPA Kota Mataram sebut Mahsan telah membentuk forum anak di beberapa kelurahan dan kecamatan.

Pada saat pencanangan menuju kota layak anak beberapa waktu lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pencanangan itu bukan sekadar seremonial belaka, tapi momentum awal untuk mewujudkan Mataram menjadi KLA pada tahun 2018 mendatang. Untuk mewujudkan Mataram sebagai KLA pada tahun 2018, Pemkot Mataram akan membuat berbagai program nyata dalam rancangan aksi daerah yang memang dibutuhkan anak-anak dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak beserta Perda dan Perwal yang telah dibuat Pemkot Mataram. (yan)

Mataram Rawan DB

22 Kasus Chikungunya Tak Direspons Pemkot Ditemukan Forum K2 akan Kirim Data ke BKN di Abian Tubuh

40 Persen Pasien Terserang Wabah Sakit Mata Mataram (Suara NTB) Sekitar 40 persen pasien yang berobat di Poli Mata RSUD Kota Mataram terserang wabah sakit mata atau mata merah (conjunctivitis viral). Belakangan ini, salah satu jenis penyakit mata itu sedang mewabah. Demikian disampaikan dokter mata di Poli Mata RSUD Kota Mataram, dr. Samsul Rizal, SPM. “Kalau saya hampir 30-40 persen pasiennya sudah terinfeksi virus itu. Memang agak banyak sekarang,” ujarnya.

Mall harus lebih dari itu, karena sudah memanfaatkan aset puluhan tahun,” paparnya. Dia tidak menampik, PT Pasifik Cilinaya Fantasi, akan melakukan negosiasi terkait usulan royalti yang dilayangkan oleh pihaknya. Yang jelas sambungnya, keputusan yang diambil harus sama – sama menguntungkan setelah melihat hasil kajian serta data yang diserahkan tim appraisal.

Nelly menegaskan, penghitungan royalty sesuai PP nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas PP nomor 6 Tahun 2006 tentang pengeloaan Barang milik Negara

yang terkena penyakit ini tidak diizinkan sekolah atau masuk kerja karena dikhawatirkan dapat menular ke orang lain.

Wabah ini biasanya terjadi setiap tahun pada saat musim pancaroba atau peralihan cuaca. Samsul menjelaskan penyakit mata ini disebabkan oleh virus. Jenis virus ini sebagian besar menyerupai virus penyebab influenza atau virus adeno.

Tanda-tanda penyakit ini adalah mata merah, berair

dan terkadang disertai dengan rasa gatal, menghasilkan kotoran bening seperti lem dan biasanya menyebabkan mata lengket pada pagi hari atau waktu bangun tidur. Penyakit ini disebutkan tidak membahayakan penglihatan karena hanya menyerang conjuctiva atau selaput mata bagian putih.

Walaupun tak diobati, penyakit mata ini biasanya sembuh sendiri. Pasien bisa sembuh dari penyakit ini selama

10-14 hari setelah melewati fase akut. Jika mendatangani dokter spesialis mata, biasanya pasien akan diberikan obat yang bersifat supportive yang membuat penderita menjadi lebih nyaman seperti obat anti merah dan anti bengkak.

Penyakit mata ini sangat gampang menular. Penularannya bisa melalui kontak langsung dengan air mata atau melalui virus di udara. Agar tak gampang tertular, daya tahan tubuh harus kuat. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Dikes Kota Mataram menemukan sedikitnya 22 kasus chikungunya. Jumlah ini diakui Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi, meningkat dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.

Usman Hadi yang ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (13/5) kemarin, mengatakan, hingga saat ini pihaknya menemukan 22 kasus chikungunya yang menyerang warga di satu kelurahan yakni Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Cakranegara. Namun semua penderita penyakit akibat gigitan nyamuk tersebut, sudah tertangani dengan baik.

Usman Hadi menjelaskan, sama halnya seperti penyakit demam berdarah, merebaknya penyakit chikungunya juga sangat berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan tempat tinggal warga. ‘’Setelah kita surveilans ternyata memang lingkungannya kurang bagus,’’ ujarnya. Ia menilai, warga setempat kurang bergotong royong baik di rumah masing-masing maupun di lingkungan itu.

Mencegah meluasnya penyakit chikungunya itu, Dikes Kota Mataram telah mengambil langkah cepat. ‘’Kita sudah lakukan fogging (pengasapan, red),’’ cetusnya. Terkait daerah rawan chikungunya di Kota Mataram, Usman Hadi mengatakan,

hal itu tidak bisa diperkirakan karena sangat tergantung dari kondisi lingkungan masingmasing. Namun demikian, setiap tahun selalu ada temuan penyakit yang menyerang persendian ini. Apalagi dengan siklus cuaca yang seperti sekarang ini, berpotensi membuat penyebaran nyamuk makin banyak. ‘’Apalagi kalau panas terus, menetasnya lebih cepat tapi kalau hujan terus menerus, telur nyamuk itu akan hanyut,’’ kata Usman Hadi.

Kondisi ini berkebalikan dengan demam berdarah.

Meskipun temuan kasus demam berdarah pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, namun Dikes Kota Mataram memetakan seluruh daerah di Kota Mataram rawan demam berdarah. ‘’Ini penyakit menular, sangat berhubungan dengan sanitasi lingkungan,’’ imbuhnya. Ia mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan. Karena sambung Usman Hadi, dengan menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat akan terhindar dari penyakit chikungunya dan demam berdarah.

Terkait antisipasi penyakit ini, menurut Usman Hadi, tetap melaksanakan 3M. Menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi dan mengubur barang bekas. (fit)

SUARA NTB

Rabu, 14 Mei 2014

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Dari kiri, Ketua Kadin Kota Mataram, H. Ahmad Rusni, SE, MM, Wakil Ketua Kadin NTB Lalu Abdul Hadi Faisal, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Dubes Paraguay untuk Indonesia, Mr. Cesar Esteban alias Ahmad Ibrahim bersama istri.

Mataram (Suara NTB) PT. Dasar Group menjadi satu-satunya perusahaan properti di NTB yang menyiapkan perumahan subsidi, bekerjasama dengan beberapa perbankan yang berkantor cabang di NTB. Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Jeranjang Lombok Barat menjadi basis pengembangannya dimulai bulan Mei ini. Menyusul kabupaten/kota lainnya, terutama di wilayah Pulau Sumbawa.

Untuk wilayah KLU, menurut Presiden Direktur, PT. Dasar Group, H. Ahmad Rusni, SE, MM,

salah satu dari puluhan anak perusahaannya, PT. Dasar Ilham Property telah diberikan kuasa untuk secepatnya melakukan pembangunan, guna menjawab kebutuhan perumahan di kabupaten yang belum lama terbentuk itu.

Bahkan, dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian masyarakat di sana, perumahan yang akan dibangun sebanyak 2.356 unit akan digandeng langsung dengan pusat perbelanjaan sekelas mal. Lokasi perumahan yang dinamai “Perum Elite Gangga Asri” ini tepatnya di Jalan Raya

Gondang berseberangan dengan Pendopo Bupati KLU dan kantor pusat pemerintahan di KLU, cukup strategis. “Mal akan kita siapkan agar masyarakat di KLU tidak repot-repot datang belanja ke Mataram,” terang Direktur Utama PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) ini.

Sementara proyek perumahan untuk Jeranjang (jalan raya menuju Lembar), Lombok Barat H. Ahmad Rusni menyebut, terdapat 2.400 unit perumahan akan dibangun langsung oleh PT. Anugerah Dasar Mulia. Desain bangunan “Perum Green Mulia Asri” ini tak jauh beda dengan yang

ke pihak PT. Dasar Group. “Cuma untuk mendapat tiga keuntungan itu, khusus untuk pembelian type 28 dan 36,” katanya.

Direktur Utama PT. Dasar Ilham Property, Lukmanul Hakim, ST dan Direktur Utama PT. Anugerah Dasar, Zulkarnain, ST menyebut, meski PT. Dasar Group menyiapkan harga perumahan subsidi, yang terhitung murah, kualitas bangunan dan fasilitas yang disiapkan tetap m e n g gunakan standar utama perusahaan ini, murah tetapi tak murahan.

Untuk pemesanan KLU kantor pemasarannya di Jalan Raya Gondang, depan Pendopo/ rumah Bupati, atau kontak person 081 803 643 377, 087 745 459 045, 087 864 343 974. perumahan di Jeranjang, dapat menghubungi langsung kantor pusat PT. Dasar Group di Jalan Raya TGH. Ali Batu No. 1 Lingkar Selatan (Depan kantor DPRD Kota Mataram), (0370) 639191.”Uang muka minimal 10 Persen dari harga”. (bul/*)

dibangun di KLU. Direncanakan pembangunan seluruh unit perumahan di dua lokasi tersebut akan tuntas dalam waktu tak begitu lama.

Konsep perumahan yang akan dibangun oleh anak-anak perusahaannya ini, menurut H. Ahmad Rusni, tetap mengusung keseimbangan antara konsep modern dan tata ruang hijau. Bahkan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), lebar jalan masuknya 7 meter, disiapkan lahan untuk lapangan olahraga, lahan pembangunan masjid, bahkan direncakanan khusus untuk KLU akan disiapkan langsung lahan untuk pembangunan pondok pesantren.

Beberapa keuntungan yang kemudian disiapkan kepada konsumen, tari tiga type unit perumahannya di dua lokasi tersebut, type 24, 28 dan 36, bekerjasama dengan perusahaan asuransi terbesar ketiga di dunia, PT. Generali Indonesia.

Tiga keuntungan tersebut di antaranya, konsumennya berhak mendapatkan kartu layanan kesehatan seumur hidup di 600 rumah sakit di Indonesia. Di NTB, jaminan kesehatan ini berlaku di Rumah Sakit Internasional Harapan Keluarga (RSHK), menyusul Klinik Risa Sentra Medika.

Kedua, adanya jaminan dana pensiun atau uang kembali (cash back) mencapai miliaran rupiah, pada jangka waktu 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Artinya, harga perumahan sudah termasuk uang asuransi yang dapat diambil kembali pada periode berdasarkan ketentuan PT. Generali.

Keuntungan ketiga, disiapkannya tunjangan kematian kepada konsumen sebesar ratusan juta, ditambah cash back terhitung sejak konsumen terdaftar (memesan perumahan).

Klaim-klaim keuntungan ini bisa diajukan langsung kepada PT. Generali di Mataram, atau langsung

DAFTAR HARGA,TYPE PERUMAHAN DAN TABEL ASURANSI TYPE RUMAH LUAS TANAH

HARGA (Rp)

24 /

80 m2

95.000.000

28 /

80 m2

135.000.000

36 /

110 m2

185.000.000

(Suara NTB/bul)

Uang Jaminan (Rp)

Asumsi Kredit (Rp)

10.000.000 85.000.000

18.000.000 117.000.000

37.000.000 148.000.000

Angsuran 20 Tahun

Angsuran 15 Tahun

681.700

932.300

1.373.500

790.100

1.081.000

1.635.400

Angsuran 10 Tahun

Angsuran 5 Tahun

1.739.200 1.020.000

2.373.100 1.395.300

3.267.700 2.012.400

Harga Tanah / Meter 600.000 600.000 600.000

Ket : Nilai angsuran sesuai suku bunga yg berlaku pada Bank pemberi kredit

MANFAAT TAMBAHAN YANG DITERIMA PEMBELI 1 No

Berobat GRATIS

2 Santunan meninggal

Seumur Hidup s/d 75 thn*

Dunia s/d 99 thn

USIA PEMBELI

1

25 Th

135 Jt per Tahun

2

30 Th

135 Jt per Tahun

3

32 Th

135 Jt per Tahun

4

35 Th

135 Jt per Tahun

5

37 Th

135 Jt per Tahun

6

40 Th

135 Jt per Tahun

7

42 Th

135 Jt per Tahun

8

45 Th

135 Jt per Tahun

ilustrasi DANA PENSIUN **

3

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

Jika di Ambil Tahun Ke

DANA PENSIUN

6

11

SESUAI ILUSTRASI SESUAI ILUSTRASI SESUAI ILUSTRASI SESUAI ILUSTRASI SESUAI ILUSTRASI SESUAI ILUSTRASI SESUAI ILUSTRASI SESUAI ILUSTRASI

28.337.000

27.523.000

27.069.000

26.428.000

25.822.000

24.783.000

23.657.000

21.821.000

57.414.000

54.399.000

52.821.000

50.128.000

47.714.000

43.200.000

39.085.000

31.626.000

16

128.777.000

119.730.000

114.898.000

106.266.000

98.948.000

84.825.000

72.696.000

50.339.000

21

306.968.000 282.927.000 269.124.000 241.753.000 225.397.000 182.714.000 154.764.000 88.064.000

* Berobat Gratis berupa KARTU GESEK yang bisa digunakan di 600 Rumah Sakit Rekanan Generali Indonesia ** Asumsi BUNGA INVESTASI (Ilustrasi 20% per Tahun)

(Suara NTB/ist)

Perumahan yang akan dibangun anak-anak perusahaan PT. Dasar Group di KLU dan Jeranjang.

Persyaratan :

*Mengisi Formulir Bank yang di tuju * FC KTP Suami‐Istri

* FC Akta Nikah

* FC Buku Tabungan ( Bank yang dituju ) * FC NPWP

* FC Kartu keluarga

* Slip Gaji dan Kitir Gaji

HARGA JUAL SUDAH TERMASUK * Biaya Pemecahan Sertifikat * Instalatir Air Bersih (PDAM) * Instalatir PLN

* Ijin Mendirian Bangunan (IMB)

* Surat Keterangan Bekerja * FC SK Pertama dan Terakhir * Pas Foto Berwarna Suami‐Istri (ukuran 3x4) * Matrai Rp.6000 ( 2 buah )

HARGA JUAL BELUM TERMASUK * Biaya Realisasi

* Biaya Balik Nama Sertifikat

* PPn & BPHTB ditanggung Pembeli

Supported:

26

763.834.000

704.012.000

669.666.000

573.202.000

531.120.000

417.455.000

345.692.000

166.533.000

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

PARLEMENTARIA Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Alami Krisis Air Bersih, Warga Mbawi Minta Diperjuangkan Anggota Dewan Dompu (Suara NTB) Warga Mbawi Kecamatan Dompu mengalami krisis air bersih dalam beberapa tahun terakhir, khususnya saat musim kemarau. Kunjungan Abdullah, S.Kel anggota DPRD Dompu ini dimanfaatkan warga dan meminta untuk diperjuangkan sumur dalam bagi kebutuhan air bersih warga. Perbaikan lapangan bola untuk kegiatan pemuda juga diminta warga.

Abdul Hamid, salah seorang tokoh masyarakat Desa Mbawi saat reses Abdullah, Jumat (9/5) lalu mengungkapkan, warga Mbawi selama ini kesulitan untuk menyalurkan aspirasi untuk bisa diperjuangkan ke pemerintah secara langsung. Ketiadaan anggota

Dewan asal Mbawi membuat aspirasi warga selama ini kurang mendapat prioritas.

“Kita berharap kehadiran Abdullah saat ini bisa mewakili warga dalam memperjuangkan persoalan warga Mbawi,” ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan, salah satu keinginan besar warga Mbawi soal ketersediaan air bersih di tengah masyarakat. Selama ini, warga mengalami krisis air bersih terutama pada musim kemarau. Warga harus mengambil air di dekat tambak petani, meski airnya tidak layak konsumsi karena payau. “Kita berharap agar bisa diperjuangkan pembuatan sumur dalam di atas perkampungan warga untuk kebutuhan air

Pungli di Dikpora Diduga Masih Merajalela Bima (Suara NTB) Meski Kepala Dinas Dikpora, Drs Tajudin, yang baru saja dilantik berkomitmen untuk mengubah manajemen lembaga yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik, namun tak sepenuhnya ditaati oleh jajaran. Di lembaga itu diduga masih ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli), dan bahkan makin merajalela.

Adanya pungli ini dinilai meresahkan sehingga diadukan ke DPRD Kabupaten Bima oleh sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Selasa (13/ 5). Aduan ini diterima oleh anggota Komisi IV Ahmad Yani Umar S.E beserta anggota lain. Selain mengadukan secara resmi melalui surat, Kepsek juga menceritakan masalah yang mendasari pihaknya melayangkan aduan dengan harapan agar segera ditindaklanjuti dan pungli tidak lagi terjadi.

Kepsek SD IT Al Madinah, Yayasan Ponpes Sosial Al Madinah, Imamudin SP.d, salah satu Kepsek yang melayangkan aduan menceritakan pungli tersebut terjadi dalam pengurusan administrasi dana biaya operasional sekolah (BOS). Saat pengurusan dia selalu dimintai uang oleh oknum di Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas). Besarnya pungutan tergantung dari besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah. Sementara di sekolah yang dipimpinnya dengan jumlah murid 42 orang. Tidak hanya itu, saat pengurusan SPJ penggunaan dana BOS masing-masing Kepsek kembali dimintai uang yang nominalnya tidak sedikit untuk mendapatkan rekomendasi. “Kita selalu dimintai uang Rp 400 ribu. Kalau tidak ada rekomendasi itu tidak bisa dinaikkan ke Bank NTB,” tuturnya.

Sehingga, lanjutnya, bisa dibayangkan jika sekitar 300 sekolah di Kabupaten Bima ini memenuhi permintaan oknumoknum di Dikpora dimaksud. Hanya saja, pihaknya bingung untuk apa peruntukan uang-uang tersebut karena tidak disebutkan dengan jelas. Hanya saja, para Kepsek yang mengalami hal yang sama tidak berani buka mulut karena khawatir pengurusan dana BOS mendatang akan dipersulit.

Namun bagi pihaknya, pungutan liar ini sangat meresahkan. Terlebih sekolah yang dipimpinnya hanya sekolah swasta, bukan sekolah Pemerintah.

Selain masalah pungli, carut-marut administrasi juga dialami oleh pihaknya. Ketika pembagian ijazah usai pelaksanaan UN sekolah yang dipimpinnya tidak mendapatkan. Saat ditanyai, dia disuruh menanyakan ke Dikpora Provinsi NTB. Dia bingung, lantaran masalah pendidikan di Bima sudah ada yang mengurusi yakni Dikpora Kabupaten Bima sendiri. Dia baru mendapat ijazah setelah menyerahkan sejumlah uang. “Itu kejadianya pada tahun 2012. Padahal waktu itu pelaksanaan ujian sama dengan sekolah Pemerintah,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya sengaja ke DPRD guna melayangkan pengaduan terkait pungli-pungli yang terjadi di Dikpora. Dengan harapan, bisa segera ditindaklanjuti dengan memanggil oknum-oknum dimaksud. Sebab, akunya, pihaknya merasa sangat resah atas ulah oknum-oknum tersebut. “Mudahmudahan DPRD segera merespon dan memanggil oknumoknum yang melakukan pungli dengan harapan tidak terjadi lagi dengan orang lain,” tandasnya. (use)

Disnakeswan Siapkan Kelembagaan SPR Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, kini sedang menyipkan kelembagaan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Moyo. Direktorat Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementerian Pertanian RI pun telah memberikan dukungan atas terbentunya SPR ini.

Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menjelaaskan, dukungan Dirjen Peternakan terhadap SPR Moyo sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap konsep konsep SPR yang kini dikembangkan. Apalagi di daerah lain juga sudah mulai mencoba membangun SPR. ‘’Untuk di Sumbawa, kita beraninya satu dulu yakni SPR Moyo. Kita sudah siapkan kelembagaannya. Calon Manajernya sudah ada.

Tinggal diresmikan saja ini,’’ terangnya.

Menurutnya, SPR di Kabupaten Sumbawa sebenarnya sudah berjalan. Dasarnya adalah registrasi ternak. Ketika ini sudah berjalan baik, rencananya akan menyusul SPRSPR lain, dengan komoditi yang berbeda. Yang intinya sama, didirikan berdasarkan pendekatan kawasan. ‘’Cuma yang penting saat ini, bagaimana SPR itu segera tersusun organisasinya mantap, pengurus-pengurusnya mantap dan nanti dia harus dengan pendekatan korporasi. Sehingga mereka ini betul-betul kuat sesuai visinya SPR itu. Yaitu menuju petani peternak yang berdaulat,’’ tuturnya.

Selain itu, ada pula bidang peternakan yang memiliki konsep sama dengan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni bagaimana menguatkan atau memberdayakan kelembagaan kelompok. Sejak 2011 lalu, KPK sudah melakukan tinjauan di Sumbawa. Melihat bagaimana perjalanan peternakan, terutama di sektor pangan, energi dan sektor pajak. Bahkan, dalam waktu dekat KPK kembali akan turun ke Sumbawa, melihat secara dekat bagaimana pengkartuan ternak di daerah.

Diketahui gagasan SPR ini dihadirkan untuk membangun kedaulatan peternak. SPR terbentuk dalam satu komunitas, paling sedikit ada 1.000 induk sapi yang dikelola. Kondisi ini memungkinkan di Moyo Utara, karena data Disnak Kabupaten, ada sekitar 2.400 ekor induk ternak di wilayah ini. Strateginya, melalui koperasi bisnis ternak dan sahamnya dimiliki semua anggota. Keputusan diambil dalam rapat anggota. Dengan prinsip anggota, harus rukun dan melangkah dengan cara yang sama. Termasuk dalam menerapkan prinsip pemuliaan ternak.

Organisasi sederhana ini, di dalamnya akan dipilih Dewan Perwakilan Pemilik Ternak (kumpulan tokoh peternak) yang dipilih oleh peternak sendiri, sebagai lembaga yang paling berkuasa. Selain itu, SPR juga nantinya menerbitkan Buku Pemilik Ternak Indonesia (BPTI). Agar mudah mendata ternak baik dari segi tahun kelahiran, ciri fisik, catatan perkawinan dan lainnya, agar mudah menentukan mana ternak berkualitas dan tidak. Data pembuatan BPTI dapat diambil dari kegiatan registrasi yang dilakukan selama ini. SPR ini maksimal dijalankan empat tahun. Di akhir tahun keempat ada perusahaan koperasi yang berdiri secara legal, di Moyo Utara. (arn/*)

bersih,” harap Hamid.

Kebutuhan akan adanya sumur bor, lanjut Abdul Hamid, cukup urgen bagi warga miskin. Karena warga Mbawi masih didominasi oleh kelompok warga berekonomi menengah ke bawah. Sementara mereka yang memiliki kemampuan untuk menggali sendiri sumur bor, harus mengeluarkan uang yang cukup besar. “Air PDAM belum masuk ke sini (Mbawi), makanya kami sangat berharap bisa diusahan pengadaan sumur bor,” harap mantan calon anggota DPRD Dompu ini.

Ismail, anggota warga lainnya mengharapkan bisa dialokasikan anggaran untuk pengadaan lapangan bola. Selama ini, pemuda Mbawi

masih memanfaatkan lahan warga untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga. “Untuk kebutuhan sosial keagamaan, kita berharap diadakan tempat pemandian jenazah seperti daerah-daerah lain,” harap Ismail.

Abdullah, S.Kel, anggota DPRD Dompu dari daerah pemilihan (Dapil) Dompu 1 (kecamatan Dompu, Pajo dan Huu) menyampaikan, reses ini dalam rangka mensinkronkan program kegiatan menjelang pembahasan APBD Perubahan tahun 2014. Sehingga tidak banyak yang bisa diupayakan untuk penambahan program kegiatan. “Tapi kami akan coba memaksimalkan peluang yang ada, minimal beberapa program yang disampaikan

bisa terwujud,” katanya.

Namun bila program pengalokasian dana aspirasi untuk setiap anggota Dewan 2015 mendatang, Abdullah berjanji akan mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pembiayaan program di Desa Mbawi. “Kalau masih ada program aspirasi tahun 2015, kita akan alokasikan sebagian untuk membiayai program di Mbawi,” terangnya.

Kegiatan serap aspirasi warga anggota Dewan ini disambut hangat warga Mbawi. Peserta yang hadir pun memenuhi tempat yang disediakan dan mengikutinya hingga selesai.

Warga Mbawi pun berharap apa yang disampaikan, tidak hanya menjadi catatan yang tidak ada realisasinya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

RESES - Abdullah, S.Kel anggota DPRD Dompu saat melakukan reses di Desa Mbawi Dompu. Berbagai harapan disampaikan warga terhadap anggota Dewan yang kembali terpilih hasil pemilu 9 April lalu ini.

Warga Korban Genangan Batu Bulan Gelar Aksi Protes Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga dari Blok Batu Bulan menggelar aksi protes di Simpang Jembatan Pelita, Kecamatan Moyo Hulu, Selasa (13/5). Mereka menuntut kompensasi genangan bendungan Batu Bulan. Persoalan lama yang belum tuntas.

Aski protes warga ini mendapatkan pengamanan dari aparat Polsek Moyo Hulu.

Sambil berorasi, warga membentangkan spanduk berisikan sindiran kepada pemerintah atas pembayaran kompensasi yang sempat dijanjikan sebelumnya. Koordinator Umum aksi, Agus Subandi kembali mengungkit ihwal kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat 1997 lalu, yang akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada masyarakat genangan bendungan Batu Bulan. Namun, Pemkab waktu itu, hanya memberikan pengganti kompensasi kepada masyarakat berupa lahan. Yang dibuktikan dengan diterbitkannya SK Bupati nomor 322 tahun 2003 tentang lahan yang berlokasi di Olat Maras, Desa Pernek seluas 864 hektar.

Sayangnya, lanjut Agus, Pemkab tak sepenuhnya melaksanakan SK tersebut.

Pada 2006 lalu, masyarakat kembali melakukan aksi menuntut kompensasi dalam bentuk uang. Tuntutan tersebut direalisasikan Pemkab dengan pembyaran uang sebanyak Rp. 5 juta per hektar, yang akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat. Saat itu, kompensasi hanya diberikan kepada warga Blok Sebasang sejumlah 130 orang. Tetapi pembayaran kompensasi untuk 250 orang warga Blok Batu Bulan dan Blok Pandan Sari yang seharusnya dilakukan 2007 lalu, hingga saat ini belum direalisasikan. Warga yang tidak puas, lagi-lagi melakukan aksi tahun

Tambang Marmer di Kota Bima Belum Jadi PAD Kota Bima (Suara NTB) Selama dua tahun beroperasi, tambang batu marmer di lingkungan Oi Fo’o Kecamatan Rasa NaE Timur belum pernah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima. Diduga perusahaan pengelola PT Pacifik Union Indonesia (PUI) merugi lantaran kualitas batu marmer yang ada tak seperti yang diharapkan.

Belum adanya kontribusi PAD dari PT PUI ini diakui oleh Kasi Pertambangan Dinas PU Kota Bima, Fachrurazi, ST saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (13/ 5). Menurut Fachrurazi, selama hampir tiga tahun beroperasi PT PUI memang belum memberikan kontribusi. Alasannya, karena belum ada penggalian batu yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud.

Selama ini, katanya, PT PUI baru melakukan penggalian di bagian atas dan belum sampai melakukan penggalian hingga ke dalam. Apalagi menjual batu marmer.

Di samping itu karena alat yang digunakan juga kurang memadai. Dengan kata lain selama ini pihak perusahaan merugi lantaran tak ada batu marmer yang dijual. Ditanyai jika perusahaan tersebut merugi, Pemkot akan mengambil tindakan? Fachrurazi menyebutkan mengenai masalah tersebut tergantung dari perusahaan. Jika memang perusahaan merugi, PT PUI bisa berhenti melakukan eksploitasi.

Hanya saja, lanjutnya, selama ini pihaknya tetap memberikan semangat kepada perusahaan tambang seperti PT PUI. Maksudnya, agar investor banyak yang masuk ke ke Kota Bima sehingga daerah ini bisa maju.

Seperti diketahui, semangat eksploitasi tambang marmer ini tak lagi terlihat seperti saat-saat awal penjajakan. Saat itu, Pemkot menyebutkan kualitas batu sangat bagus dan siap untuk dieksploitasi untuk memajukan daerah Kota Bima. Hanya saja, melihat kondisi yang ada terlebih kualitas batu marmer yang digali tak seperti kualitas batu marmer di Probolinggo, diduga penelitian maupun eksplorasi dilakukan secara asal-asalan. Menanggapi hal tersebut, Fachrurazi menuturkan sebenarnya Pemkot Bima pernah menanyakan kenapa titik tersebut yang diinginkan.

Dari PT PUI didapat penjelasan jika penggalian di daerah tersebut atas saran dari pegawai perusahaan. Sehingga saat itu, Pemkot Bima memberikan izin eksplorasi selama tiga tahun dan izin produksi selama lima tahun dengan luas areal 250 ha. (use)

(Suara NTB/arn)

SPANDUK PROTES - Salah satu spanduk protes warga korban genangan Batu Bulan yang menuntut kompensasi atas genangan bendungan Batu Bulan, Selasa (13/5). lalu, dan disepakati akan dilaksanakan pertemuan pada 15 Mei 2013 lalu. “Kini sudah hampir setahun, janji tersebut tak pernah terealisasi,” cetusnya.

Untuk itulah, pihaknya menuntut Pemkab segera memberikan kompensasi kepada korban genangan. Serta

memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat kepada para korban. Bahkan, mereka mengancam akan menghentikan proyek pembangunan drainase bendungan Batu Bulan, apabila tuntutan mereka tidak direspons dalam 2x24 jam setelah aksi dilakukan. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

KPK Bidik Dugaan Gratifikasi ke Oknum Polisi dan Jaksa Johan Budi datang ke Mataram bersama Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dalam rangka sosialisasi program – program baru dalam rangka pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Salah satu program baru itu, peluncuran program Anti – Corruption Clearing House (ACCH), sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Program ini dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang bisa diakses publik dalam bentuk portal http:/ acch.kpk.go.id/.

“Portal ACCH dibangun sejak 2009 lalu, dikembangkan dan dioptimalkan sebagai pusat informasi antikorupsi dan pemberantasan korupsi,” kata Johan Budi.

Pernah pihaknya melakukan pemetaan terhadap ekspektasi masyarakat terhadap portal ACCH. Pemetaan dilakukan bersama LSM, akademisi, radio komunitas, ditemukan bahwa portal ini menjadi sarana penyadaran masyarakat tentang antikorupsi dan dapat bersinergi dengan gerakan antikorupsi. ‘’Harapan kami, portal ini menjadi rujukan utama bagi semua kalangan dalam kajian, riset, advokasi maupun materi ajar masyarakat,’’ pungkas Johan Budi. (ars)

Dari Hal. 1

KPK Kecewa Bupati/Walikota Tak Hadiri Sosialisasi Penyusunan APBD Pro Rakyat Acara tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui program Koordinasi dan Supervisi (Korsup) bidang pencegahan korupsi 2014.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik. Untuk melaksanakan itu, KPK bekerjasama dengan BPKP Pusat dan Pemprov NTB. NTB merupakan provinsi pertama tempat berlangsungnya acara tersebut.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini melakukan pengawalan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik. Pada kegiatan itu juga didatangkan pembicara yang merupakan pakar ekonomi kerakyatan dari Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi Swasono Nitidininrat.

Korsup pencegahan korupsi telah dilaksanakan sejak 2012 lalu, di mana salah satu yang menjadi fokus pengamatan adalah pada sistem perencanaan dan penganggaran APBD. Untuk mengawal terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. (nas)

Dari Hal. 1

Lahirkan Konsep Cerdas dalam Menunjang Pembangunan Daerah Para peserta rakornis diingatkan supaya benarbenar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendiskusikan permasalahan pembangunan sektor transportasi, komunikasi dan informatika di NTB ini serta penyampaian informasi pembangunan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemprov NTB katanya, menyambut gembira atas deru pembangunan sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika khususnya di NTB. Seperti yang tercermin dengan beroperasinya Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah dan pada sektor komunikasi dan informatika telah terbentuk komunitas Kampung Media pada masing-masing kabupaten/kota di NTB. “Mencermati momentum start yang cukup bagus dan strategis tersebut, lantas kita tidak boleh berhenti dan merasa berpuas hati hanya sampai di titik awal saja.

Namun ini merupakan tantangan bagi insan Perhubungan Komunikasi dan Infomatika untuk mengawal kegiatan pembangunan sampai mencapai titik tertentu berupa pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, murah, lancar, aman dan nyaman. Sehingga roda perekonomian dapat berputar dengan cepat dan kesejahteraan makin meningkat,’’ harapnya.

Disadari, kemajuan daerah dalam membangun sarana dan prasarana Perhubungan Komunikasi dan Informatika sangat terbatas. Karena itu, dukungan pemerintah pusat tak henti-hentinya diharapkan, baik itu melalui APBN murni, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Hal itu seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam era otonomi, masalah perhubungan bukan hanya sekadar mengedepankan eforia kewenangan daerah baik provinsi maupun kabupaten.

Menurut gubernur, sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak mengenal batas-batas wilayah baik itu berupa transportasi darat, laut dan udara semuanya merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan yang harus ditangani bersama baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. ‘’Di samping itu juga tak kalah pentingnya kita selalu berusaha dan berjuang serta menggali kemampuan daerah sendiri melalui pengembangan potensi daerah,’’pungkasnya. (nas/*)

Dari Hal. 1

Ada Permasalahan di BKP NTB Hal itu dikemukakan Kepala BPKP Pusat, Prof.

Masdiasmo pada sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD pro rakyat di Graha Bhakti Praja, Selasa (13/ 5). Kegiatan itu dalam rangka Korsup pencegahan korupsi tahun 2014. ‘’Pemprov NTB berpotensi kehilangan PAD Rp 43 miliar per tahun dari pajak alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,’’ ungkapnya.

Dikatakan, alat berat milik pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTB belum dapat dipungut pajaknya.

Selain itu, alat-alat berat yang beroperasi di wilayah NTB non tambang di wilayah Sumbawa Barat tidak dapat didata dan diinventarisir. Selain itu, lanjut Masdiasmo, tunggakan pajak kendaraan bermotor per 30 Juni 2013 mencapai Rp 49,5 miliar.

Selain itu, tim Korsup pencegahan korupsi juga menemukan permasalahan ketahanan pangan pada BKP NTB 2013. Dimana, penyaluran benih padi inbrida dan hibrida sampai dengan Oktober 2013 melalui pola subsidi dari PSO PT. Pertani dan Sang Hyang Seri dari anggaran subsidi APBN 2013 sebesar rp 38,9 miliar baru terealisasi Rp 5,5 miliar atau 14, 16 persen.

Kemudian arus distribusi komoditas pangan ke dalam dan keluar NTB belum terpantau dengan memadai. Sampai dengan 2013, baru empat pelabuhan yang terpantau.

Selanjutnya, program penganekaragaman konsumsi pangan masih belum maksimal. Kondisi riil konsumsi beras di NTB adalah 118,1 Kg per kapita dari target nasional 113,48 Kg per kapita.

Kemudian pengembangan lumbung pangan belum optimal dalam upaya mendukung ketahanan pangan. Sampai dengan 2013, baru 200 lumbung pangan, idealnya satu desa satu lumbung pangan. Aktivitas kelompok afinitas desa mandiri pangan masih belum optimal. Dari 225 desa mandiri pangan yang terbentuk, baru 155 desa yang terbentuk ‘’Tujuan Korsupgah 2014, memastikan hasil Korsup pencegahan 2013 telah ditindaklanjuti oleh pemda yang diamati. Mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013-2014,’’ katanya.

Tujuan Korsupgah 2014 juga untuk mengidentifikasi sistem pengendalian intern pada unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. ‘’Juga menurunkan tingkat pidana korupsi dan tingkat korupsi,’’ harapnya. (nas)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Farouk : Pemilu Belum Cerminkan Momentum Dharma Santi Tingkatkan Harmonisasi Demokrasi Prosedural Mataram (Suara NTB) Meski sudah mengalami berbagai kemajuan, namun Pemilu 2014 tampaknya belum mencerminkan demokrasi prosedural yang dihajatkan Bangsa Indonesia selama ini.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI, Prof. Farouk Muhammad.

Menurut Farouk, Pemilu 2014 ini tampaknya belum bisa sepenuhnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokratis.

“Apa yang terjadi sekarang, sudah ada kemajuan. Tapi masih mencerminkan demokrasi prosedural,” ujarnya kepada Suara NTB belum lama ini.

Ia menilai, karakter politik yang terlihat saat ini masih memperlihatkan gaya – gaya politik lama. “Pengaruh elite – elite, terutama pada level lokal, itu masih mencoba mempertahankan, belum mau merubah pemilu seperti periode sebelumnya,” ujar Farouk.

Ia secara khusus mencermati fenomena jual-beli suara yang masih marak dipraktekkan di Pemilu kali ini. Menurutnya, praktik di negara – negara maju sudah berkebalikan. Dimana masyarakat melakukan mobilisasi secara mandiri jika telah menemukan figur yang tepat untuk mereka dudukkan di jabatan politik tertentu.

Farouk Muhammad Sejumlah terobosan menurut Farouk perlu dicoba untuk membenahi perpolitikan di NTB. “Kita akan coba lakukan, dalam Pilkada melalui RUU Pilkada,” ujarnya.

Menurutnya, dalam RUU Pilkada yang tengah dibahas, Panja DPR, Komisi II, Pemerintah dan DPD telah sepakat dalam sejumlah persoalan.

Salah satunya, biaya penyelenggaraan Pilkada yang awalnya dibiayai melalui APBD, nantinya akan dibiayai melalui APBN. “Semula, usulan ini diprakarsai oleh DPD. Saya berdebat dengan wakil dari Kementerian Keuangan, di situ saya berargumentasi bahwa perlu dari APBD. Akhirnya, sekarang semua fraksi dan pemerintah setuju. Hanya sebagian kecil saja dari APBD,”

ujarnya.

Farouk dan rekan – rekannya di DPD RI juga mendorong negara agar menekan oligarki partai dalam penentuan calon di Pilkada. Caranya adalah dengan mengubah mekanisme penentuan calon kepala daerah. Jika konsep ini disetujui, maka nantinya semua orang bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke KPU. “KPU, sebelum menetapkan calon, terlebih dulu harus melalui uji publik, kompetensi dan integritas calon,” ujarnya.

“Saya mengusulkan agar ada panel yang terdiri dari tokoh, akademisi dan KPU. Panel ini menilai, calon ini akan dites integritasnya. Punya integritas atau kompetensi nggak,” ujarnya. Proses ini, menurutnya bisa dilakukan selama enam bulan lamanya sehingga masyarakat memiliki waktu yang sangat panjang untuk menimbang integritas dan kompetensi calon kepala daerahnya.

Menurutnya, dengan konsep ini partai tidak bisa serta merta menentukan secara sepihak siapa yang akan diusulkan sebagai calon kepala daerah. “Jadi tetap ada mekanisme perorangan dan partai, mendaftar ke KPU. Partai tidak harus satu, bisa dua atau tiga, lalu calonnya akan menjalani uji publik ini oleh panelis,” ujarnya. (aan/*)

Minimalisir Paham Fundamentalis di Kalangan Pemuda

Akapela NTB Gelar Diskusi Lintas Agama Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meminimalisir penyebaran fundamentalisme atau paham yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau azas-azas yang seringkali berbenturan dengan kelompok lain bahkan yang ada dil ingkungan sendiri di kalangan pemuda. Aliansi Kerukunan Pemuda Lintas Agama (Akapela) Kota Mataram, menggelar diskusi lintas agama dengan tema “Fundamentalisme Agama” Sabtu, (10/5).

Kegiatan yang berlangsung di LBH APIK NTB tersebut, dihadiri oleh masing – masing pemuda lintas agama serta perwakilan Akapela setiap kabupaten, yakni Akapela Lombok Utara (KLU), Lombok Barat dan Mataram serta tokoh agama masing – masing.

Ketua Akapela NTB, Azkiani menyampaikan, persoalan fundamentalisme, harus menjadi tugas dan tanggung jawab generasi muda di NTB. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan ada persoalan yang akan memicu retaknya hubungan antaragama. “Kalau saya melihat, persoalan fundamentalis ini sudah menjadi tanggung jawab generasi muda di NTB,” ungkap Azkiani dalam sambutannya.

Selain diskusi tentang isu

“Jadi APBD pro rakyat itu tidak terbatas kita melihat statistik, persentase BTL dan BL. Misalnya, anggaran-anggaran APBD NTB, 28 persen belanja aparatur, 72 persen itu belanja publik. Kalau dilihat sepintas dari itu, memang pro rakyat. Tetapi apakah benar, substansinya seperti itu. Kita mengharapkan dalam sosialisai ini diberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana APBD yang pro rakyat,’’ ujar gubernur pada pembukaan sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik bertempat di Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB, Selasa (13/5).

Dikatakan, inisiatif KPK melaksanakan sosialisasi tersebut sangat baik, apalagi NTB merupakan provinsi pertama tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. “Itu menjadi bahan kita ke depan untuk memastikan dan merumuskan APBD kita benar-benar pro rakyat,’’ harapnya.

Zainul Majdi mengungkapkan, yang dimaksud dengan APBD pro rakyat bukan hanya hitung-hitungan nominal atau persentase saja. Kalau melihat pola lama, dimana anggaran yang tidak pro rakyat adalah dilihat dari besarnya belanja aparatur dibandingkan belanja publik.

Menurutnya, hal itu tidak cukup bahkan kadang-kadang menyesatkan. ‘’Karena, belum tentu di dalam belanja publik itu benar-benar kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat.

Kecuali, kalau kita telah me-

Mataram (Suara NTB) Pada tanggal 17 Mei mendatang, umat Hindu di seluruh NTB akan menggelar Dharma Santi (silaturahmi) serangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1936. Diharapkan, melalui momentum perayaan Dharma Santi tahun 2014 ini akan semakin meningkatkan rasa toleransi sehingga dapat menciptakan harmonisasi kehidupan antarumat beragama. Ini sesuai dengan tema Dharma Santi ‘’Melalui Dharma Santi Tingkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berdaya Saing dan Sejahtera’’.

Ditemui Suara NTB Selasa (13/5) kemarin, Ketua Panitia Dharma Santi tingkat Provinsi NTB, I Gede Segara, SH, menjelaskan bahwa Dharma Santi merupakan rangkaian akhir dari parayaan Hari Raya Nyepi yang digelar umat Hindu belum lama ini. Meski diakui pelaksanaannya sangat molor, namun I Gede Segara berharap pelaksanaan Dharma Santi nantinya tidak akan mengurangi substansi dari acara tersebut.

“Memang pelaksanaannya molor dari biasanya, hal itu karena ada pesta demokrasi yang merupakan gawe bersama secara nasional. Jadi, semuanya pada sibuk urus Pileg. Namun yang jelas, perayaannya yang terlambat tahun ini tidak akan mengurangi nilai dari perayaan Dharma Santi. Kalau lebih elok dan idealnya kan perayaan Dharma Santi dilaksanakan seminggu pascaperayaan Nyepi” ujarnya.

Ditambahkan I Gede Segara bahwa Dharma Santi bertujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan antarsesama umat Hindu (simakrama), juga dihajatkan untuk memupuk rasa persaudaraan dengan umat agama lain yang ada di NTB. Hal itu diakuin-

(Suara NTB/ist)

I Gede Segara

ya sangat penting mengingat NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat pluralitas yang cukup tinggi baik dari aspek agama, budaya, seni, sastra dan lain sebagainya. Dengan kondisi sosial budaya NTB yang demikian itulah, tidak jarang konflik horizontal kadang terjadi. Untuk itu, Dharma Santi memiliki makna strategis untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan antarumat beragama terlebih sebentar lagi perhelatan akbar Pilpres sudah di depan mata.

“Kalau boleh kita katakan, NTB ini menjadi salah satu miniaturnya Indonesia, semua agama ada disini.

Budaya juga seperti itu, begitupun seni semuanya sangat beragam. Jadi sangat penting diadakan kegiatankegiatan seperti ini untuk memupuk tali persaudaraan antar sesame.’’

Pada acara yang akan digelar di Gedung Graha Bakti Praja tersebut, sejumlah tamu undangan dijadwalkan menghadiri Dharma Santi, diantaranya Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, Wagub NTB, H.Muh. Amin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony. (dys/*)

Perumusan Desain APBD Harus Tinggalkan Watak Proyek (Suara NTBcem)

DISKUSI - Suasana diskusi yang dilakukan Akapela di Kantor LBH APIK NTB, Sabtu (10/5) pentingnya fundamentalis dalam rangka menciptakan, menanggapi dan membahas persoalan fundamentalis di tengah masyarakat, Azkiani menegaskan, tujuannya, untuk menjalin silaturahmi antara pemuda dan tokoh agama. “Selain diskusi, juga untuk menjalin silaturahmi antara pemuda dan tokoh agama,” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Muda Budha, Dyah Ayu Erisa, mengaku, diskusi tentang persoalan fundamentalisme tersebut, sangat penting dilakukan. Selain membuka wawasan, juga menciptakan

kerukunan antarumat beragama. “Saya pikir ini sangat penting dilakukan,” ujarnya.

Koordinator Program Fundamentalis, LBH APIK NTB, Surya Jaya mengatakan, inisiasi pembentukan Aliansi Kerukanan Antara Pemuda Lintas Agama oleh LBH APIK NTB, bertujuan untuk memelihara kerukunan antarpemeluk agama. Di samping itu, sebagai salah satu upaya penghapusan kekerasan berbasis agama dan kekerasaan atas nama agama, terutama yang sasarannya adalah perempuan dan anak. (cem)

APBD Pro Rakyat Dari Hal. 1

Antarumat Beragama

mastikan seluruh alur penyusunan APBD mulai dari Musrenbangdes dan seterusnya itu betul-betul mengakomodir aspirasi dan harapan masyarakat.’’

Gubernur menyebut, total APBD NTB tahun 2014 ini mencapai Rp 2,4 triliun. Sementara total APBD kabupaten/kota seluruh NTB mencapai Rp 12 triliun. Angka ini belum termasuk anggaran yang berasal dari APBN melalui kementerian/lembaga

yang eksekusinya di NTB. ‘’Karena APBD adalah instrumen yang sangat vital dalam menggerakkan pembangunan, menggerakkan perekonomian di daerah maka tentu kewajiban kita baik secara moral, profesional untuk memastikan bahwa APBD di NTB ini dirancang dengan baik. Anggarannya dialokasikan dengan baik. Agar betulbetul untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat,’’ harapnya. (nas)

Dari Hal. 1 “Grounded research merupakan alternasi untuk meletakkan APBD berbasis pada jenis-jenis problem dan kebutuhan objektif masyarakat yang bisa dilakukan oleh pemda, masyarakat sipil, DPRD bersama KPK dan BPKP,” ujarnya pada sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD pro rakyat di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (13/5) kemarin.

Dikatakan, solusi strategis yang bisa dijadikan pilihan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk keluar dari demokrasi semua saat ini adalah dengan memulai keinsyafan sejarah baru. Yakni dengan niat yang benar dan lurus untuk menyikapi kekuasaan apapun sebagai amanah yang mutlak dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Ia menambahkan, sistem pembangunan kerakyatan harus kembali digalakkan.

Pemikiran pembangunan berbasis kerakyatan memerlukan niat jujur dan komitmen untuk menjadikan masyarakat sipil sebagai mitra strategis.

Masyarakat sipil merupakan modal sosial yang berada di akar rumput yang jika tidak diperankan dalam

proses pembangunan justru negara yang akan mengalami kerugian. ‘’Apalagi jika rekrutmen pejabat negara dan pemerintah masih ditandai konflik kepentingan wakil parpol yang bersifat politis,’’terangnya.

Acara yang digagas KPK dan BPKP tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi melalui program Koordinasi dan Supervisi (Korsup) bidang pencegahan korupsi 2014. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik. Untuk melaksanakan itu, KPK bekerjasama dengan BPKP Pusat dan Pemprov NTB. Melalui kegiatan tersebut diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini melakukan pengawalan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik. Korsup pencegahan korupsi telah dilaksanakan sejak 2012 lalu, dimana salah satu yang menjadi fokus pengamatan adalah pada sistem perencanaan dan penganggaran APBD. Untuk mengawal terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. (nas)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

Tindak Hotel Nakal KEBERADAAN hotel semakin menjamur di Kota Mataram.

Munculnya hotel-hotel tersebut tidak terlepas dari perkembangan Kota Mataram yang cukup pesat. Dari kacamata ekonomi, kehadiran hotel, baik dari merek terkenal hingga hotel kelas melati tentu akan menjadi potensi bagi Pemkot Mataram.

Karena seiring dengan berdirinya hotel-hotel itu, juga dibarengi dengan munculnya kewajiban pengelola hotel. Salah satunya adalah kewajiban dalam hal membayar pajak.

Seharusnya, Pemkot Mataram sudah harus meningkatkan target pajak hotel. Namun peningkatan target hendaknya diikuti dengan pengawasan maksimal dan kemampuan menagih kewajiban para pengusaha. Sebab, berdasarkan pengalaman sejak beberapa tahun lalu, Dispenda (Dinas Pendapatan) justru kesulitan melakukan penagihan pajak hotel. Tidak jarang muncul tunggakan pajak hingga Dispendapun ‘’angkat tangan’’.

Bahkan, berlatarbelakang dari ketidakmampuan Dispenda menagih pajak tertunggak dari para pemilik hotel, Pemkot Matarampun akhirnya menggandeng Kejaksaan Negeri Mataram untuk membantu melakukan penagihan kepada wajib pajak. Pemkot Mataram telah meneken MoU dengan Kejari Mataram untuk melakukan penagihan pajak hotel.

Sebab, berulang kali penagihan yang dilakukan sendiri oleh Dispenda Kota Mataram tidak membuahkan hasil. Dispenda kerap dikelabui oleh para pengusaha nakal yang notabene pemilik hotel. Modusnya cukup klasik yakni pembukuan ganda.

Ketika Dispenda hendak melakukan penagihan, oknum pengelola hotel menunjukkan pembukuan yang diduga fiktif.

Dalam pembukuan fiktif, hotel bersangkutan dikesankan sepi yang dibuktikan dengan pembukuan yang telah direkayasa sedemikian rupa. Sementara pembukuan yang menggambarkan kondisi kunjungan hotel yang senyatanya dipegang oleh pemilik hotel. Kondisi ini tidak jarang memaksa Dispenda Kota Mataram untuk melakukan uji petik untuk mengetahui kondisi kunjungan hotel yang sesungguhnya.

Usulan yang disampaikan Sekretaris Komisi II agar Dispenda membentuk tim untuk menagih pajak hotel dari tangan oknum pengusaha nakal. Tim ini disarankan tidak hanya beranggotakan pihak Dispenda tapi juga Kejaksaan. Selain itu, Pemkot Mataram juga dituntut tegas menyikapi mangkirnya oknum pengusaha hotel dari kewajibannya membayar pajak. Jika tidak, ulah nakal oknum pemilik hotel, bukan tidak mungkin ditiru hotel-hotel lainnya.

Terhadap hotel-hotel baru, Dispenda Kota Mataram harus lebih gencar melakukan sosialisasi tentang kewajiban para pengusaha hotel membayar pajak. Potensi pajak hotel di Mataram harus terus dikawal. Jangan sampai karena kelemahan dalam penagihan justru berdampak pada kebocoran pajak hotel tersebut. Semua daerah memang membutuhkan pengusaha ataupun investor. Tetapi tentu bukan pengusaha nakal yang lari dari tanggungjawab. Karenanya tindakan tegas Pemkot Mataram terhadap oknum pengusaha nakal diharapkan tidak abstrak. Bila perlu hotel yang enggan bayar pajak atau menunggak pajak agar diberi stiker khusus sebagai sanksi sosial. (*)

Halaman 6

Menunggu PHPU oleh MK yang jujur, Adil dan Berkualitas Oleh : ENETAPAN hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dan DPD 9 April 2014 baru saja selesai dilaksanakan Jumat, 9 Mei 2014. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pesta demokrasi lima tahunan ini ternyata menyisakan setumpuk persoalan. Besarnya indikasi money politics atau politik uang, terjadinya penggelembungan suara, dan perpindahan suara dari calon legislator (caleg) satu ke caleg lain yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat TPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi menyebabkan keprihatinan yang tinggi akan kualitas Pemilu 2014. Sehingga sebagaian besar pengamat dan pengurus partai menyatakan kalau Pemilu 2014 merupakan pesta demokrasi terburuk yang pernah diselenggarakan di republik ini. Sebagai contoh di Nias Selatan, KPU sengaja memperlambat rekapitulasi sehingga ketika sudah dekat tenggat waktu di provinsi baru dinaikkan ke atas, padahal di atas juga sudah deadline. Jadi mau tidak mau ditetapkan perolehan suara itu. Lalu naik juga sampah itu ke nasional saat deadline, akhirnya hasil yang sudah ditetapkan masih ada masalah.

Terkait kondisi itulah Bawaslu merekomendasikan penonaktifan Komisioner KPU Nias Selatan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu legislatif di KPU pusat beberapa hari lalu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat, 9 Mei 2014 pada sidang dugaan pelanggaran kode etik telah memberhentikan secara tetap seorang anggota KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sawal karena berdasarkan pengaduan dari dalam mobil yang dikemudikan, ditemukan uang tunai sebanyak Rp 8.200.000. Dan di laci mobil juga ditemukan kartu nama beberapa caleg DPRD Kota Palopo dan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang sama juga terjadi pada Ketua KPU Sarmi, Papua, Yosef Twenty dan satu anggota KPU Sarmi lainnya, Odhy Yesaya Demetouw yang diberhentikan tetap oleh DKPP pada Jumat, 9 Mei 2014 karena menyalahi kode etik dengan membawa surat suara

Dr. Kurniawan (FH Unram)

MK juga harus dapat memastikan semua jajarannya bersih dari godaan praktik kotor yang sangat mungkin akan mereka hadapi dari 6 (enam) distrik tanpa melalui pleno. Bahkan akibat perbuatannya, pengadu ditangkap oleh kepolisian di daerah Bonggo, atas perintah dari Panwaslu.

Data Koran Sindo 10, Mei 2014, DKPP selama periode 11 April-5 Mei menerima 104 pengaduan, namun hanya 50 laporan yang dinilai layak untuk dilanjutkan ke persidangan. Dari 50 laporan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 17 penyelenggara pemilu yaitu komisioner KPU kabupaten/kota, petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan tindak pidana.

Terhadap kasus-kasus yang terjadi, seperti money politics atau politik uang, penggelembungan suara pada saat rekapitulasi dan perpindahan suara dari calon legislator (caleg) satu ke caleg lain yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat TPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. KPU Pusat mempersilakan kepada semua pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan jalur penyelesaian secara konstitusi yaitu mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 272 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Adapun batas waktu pengajuan gugatan perkara pemilu ke Mahkamah Konstitusi berakhir pada Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB

sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (2) UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 bahwa pengajuan PHPU diajukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yaitu Jumat, 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dari 12 (dua belas) Partai Politik Nasional dan 3 (tiga) Partai Politik Lokal di Aceh, hanya Partai Aceh yang tidak mengajukan sengketa PHPU. Sehingga secara prosentase, apabila dibandingkan dengan Pemilu 2009 lalu dimana semua Parpol peserta Pemilu mengajukan gugatan, maka pada Pemilu 2014 mengalami penurunan karena absennya Partai Aceh dalam gugatan PHPU. Sedangkan gugatan dari perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPDRI), berjumlah 30 (tiga puluh) pemohon yang berasal dari 19 (sembilan belas) provinsi. Jumlah gugatan perkara DPD-RI yang masuk ke MK pada Pemilu Legislatif 2014 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2009. Pada pemilu lalu, jumlah permohonan gugatan perorangan calon anggota DPD-RI hanya 27 (dua puluh tujuh) pemohon.

Selanjutnya semua gugatan yang telah diterima MK akan langsung diverifikasi oleh Gugus Tugas PHPU. Hasil verifikasi tersebut adalah akta penerimaan permohonan pemohon dan akta permohonan lengkap ataupun tidak lengkap. Jika berkas dianggap tidak lengkap, pemohon diberikan waktu selama 3x24 jam untuk perbaikan dan melengkapi berkas setelah masa pengajuan gugatan berakhir. Hal ini berarti, MK akan menerima revisi gugatan sampai dengan Kamis 15 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Persidangan perdana untuk kasus-kasus PHPU akan dimulai pada Jumat, 23 Mei 2014,

dan pembacaan putusan MK akan dilakukan paling lambat tanggal 30 Mei 2014.

Sekarang bola sudah ada di tangan MK. Sehingga MK mesti pandai dan bijak memilih mana perkara PHPU yang bisa diproses dan mana yang tidak bisa diproses. MK juga harus dapat memastikan semua jajarannya bersih dari godaan praktik kotor yang sangat mungkin akan mereka hadapi, seperti suap dan sogokan dari para caleg kalah yang ingin menang maupun caleg menang tapi dengan cara curang.

Hal ini sangat penting karena proses awal pemeriksaan berkas pengajuan akan ditangani staf-staf MK. Setelah itu, kasus-kasus PHPU akan masuk ke panitera sebelum kemudian di siding dan diputuskan oleh 9 hakim MK. Akhirnya kita berharap agar semua jajaran di MK, mulai dari staf, panitera sampai dengan hakim konstitusi tetap menjaga komitmen mereka untuk tetap bersih, jujur, dan adil serta berkualitas, sehingga rakyat Indonesia dan peserta pemilu akan lapang dada menerima dan menjalankannya putusan MK tersebut.

Perumusan desain APBD harus tinggalkan watak proyek APBD harus berbasis kebutuhan objektif masyarakat

*** Royalti Mataram Mall akan dinaikkan tiga kali lipat lebih Agar sesuai dengan pendapatan sebenarnya

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

Paraguay Ingin Bangun Indonesia dari Lombok

Asongan Dilarang di Kantor HAMPIR di setiap perkantoran kerap ditemui para pedagang asongan yang menjajakan dagangannya secara langsung di dalam kompleks perkantoran.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH, pihaknya sering melakukan imbauan untuk tidak berjualan di kawasan perkantoran.

Namun menurutnya hal itu tergantung dari kebijakan pimpinan yang ada di kantor tersebut. Apakah melarang atau tetap membiarkan pedagang asongan masuk ke dalam kompleks perkanto(Suara NTB/dok) ran. “Kita terus menerus Wartan mengimbau kesadaran mereka (pedagang asongan). Masak di kantor mau dijadikan pasar. Tapi itu kebijakan dari masing-masing kantor,” terangnya.

Wartan mengatakan di kantornya sendiri, ia telah memberlakukan kebijakan pelarangan masuknya pedangan asongan. Ia juga telah mengimbau seluruh pegawainya untuk tidak berbelanja atau melakukan transaksi jual beli di kantor jika ada pedagang yang masuk menjajakan dagangannya. Hal itu dinilai mengganggu kerja rekan yang lainnya. “Bukan hanya memberikan pengertian sama pedagang, sama pegawai saya juga. Jangan mereka belanja di kantor karena akan mengganggu yang lain,” ujarnya.

Untuk mengawasi keberadaan para PKL yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang seperti taman kota maupun ruang terbuka hijau (RTH), Wartan juga mengharapkan peran camat dan lurah. Hal itu untuk mengantisipasi bertambah banyaknya para PKL yang berjualan di tempat tersebut.

“Camat dan lurah juga harus ikut mengimbau masyarakat untuk tidak berjualan di tempat yang dilarang. Camat dan Lurah harus melakukan pengawasan,” ujarnya. Menurutnya jika muncul PKL di satu titik, dipastikan akan bertambah banyak. Untuk itu harus dicegah dari awal dengan memberikan peringatan. (yan)

KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

BAKERY

Mataram (Suara NTB)Duta Besar Paraguay untuk Indonesia, Mr. Cesar Esteban merasa takjub dapat berkunjung ke NTB dengan berbagai keindahan alamnya serta ragam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karenanya dia berjanji untuk membantu membangun Indonesia dari Lombok.

Hal itu dikatakan duta besar, Selasa (13/5). Duta Besar Paraguay ini datang bersama istrinya, Yuli Nasution Grillon, atas hubungan pribadi dengan Wakil Ketua caretaker Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, Hadi Faisal. Kehadirannya di Lombok sengaja dirahasiakan, karena ingin melihat Lombok (NTB) secara detail, baik dari sisi pariwisatanya, potensi investasi, bahkan dari seni dan budayanya. Merasa damainya Lombok, kemudian diinstruksikan untuk memulangkan kembali seluruh rombongan intelijen pengawal khusus, serta para protokolernya.

Suasana akrab cukup terlihat di kediaman Hadi Faisal di Mataram, Selasa (13/5) kemarin. Beberapa diantaranya yang turut hadir, Kepala BKPM-PT Provinsi NTB, L. Bayu Windia, elemen pengusaha besar di NTB, pengamat ekonomi, Ketua caretaker Kadin NTB, Herry Prihatin, Ketua Kadin caretaker Kota Mataram, H. Ahmad Rusni, SE, MM, pelaku transportasi, pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Mr. Cesar Esteban menggambarkan Lombok sebagai

RUPA - RUPA

SALON

KECANTIKAN

JUAL MOTOR SULAM BIBIR

ada barang yang keluar kalau tidak dalam bentuk jadi,” demikian Cesar Esteban berpesan.

Silaturrahmi tersebut kemudian menjadi forum diskusi yang hangat, NTB dimunculkan sebagai daerah yang masih memiliki banyak kekurangan. Berbagai fasilitas dan infrastrukturnya yang terbatas, di antaranya tidak

adanya jalur pengiriman langsung, pelabuhan yang tidak cukup memadai untuk sandarnya kapal besar pengangkut barang.

Dengan adanya komitmen Duta Besar Paraguay tersebut untuk membangun Indonesia dari Lombok, tinggal pemerintah daerah harus jemput bola untuk itu. (bul)

Ditunjuk, Pemimpin Baru Kadin Kota Mataram Mataram (Suara NTB)Ketua caretaker Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, Herry Prihatin menyerahkan SK penunjukan Ketua Kadin Kota Mataram kepada H. Ahmad Rusni, SE, MM. Penunjukan ini setelah adanya kesepakatan hasil rapat pengurus yang baru-baru ini dilaksanakan.

Wakil Ketua Kadin Provinsi NTB, Hadi Faisal di Mataram, Selasa (13/5), memperkenalkan penunjukan Ketua Kadin Kota Mataram yang sah tersebut.

NamayangditunjukKadincaretaker NTB ini, telah melalui seleksi dan tahapan pemilihan dengan beberapa kandidat lainnya.

“Bapak H. Ahmad Rusni dianggap paling layak, karena selain pengusaha property besar di NTB, ada beberapa kriteria lain yang dianggap susuai. Selanjutnya kepengurusan Kadin Kota Mataram sudah resmi dipimpinnya,” katanya di hadapan seluruh pejabat dan pengusaha yang hadir.

Hadi Faisal menyebutkan, setelah penunjukan Ketua Kadin Kota Mataram ini secara resmi, struktur kepengurusan yang ada di bawah koordinasi ketua, selanjutnya menjadi tanggung jawab agar disiapkan untuk pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab). Bisa saja akan dilakukan pemilihan kembali melalui proses aklamasi.

Orang-orang yang ditunjuk oleh kepengurusan Kadin provinsi menurutnya adalah orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam membawa kendaraan Kadin sebagai organisasi pengusaha yang dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk

membangun perekonomian.

Menyusul beberapa kabupaten lainnya, KLU, Lombok Tengah, KSB,DompudanKabupatenBima akan segera terbentuk kepengurusannya. Guna dilaksanakan Musda jelang akhir tahun 2014 ini.

Kadin saat ini menurutnya harus kembali kepada fitrahnya, bagaimana membangun pengusaha dalam daerah yang mampu bersaing. Salah satu kesepakatan yang akan diterapkan adalah pemberlakuan sistem tender proyek secara tertib.

Jika sebelumnya boleh diikuti siapa saja, ke depan proyekproyek yang dilelang hanya boleh diikuti oleh anggota Kadin.

“Jadi kalau di Kota Mataram misalnya, kalau bukan anggotanya H. Rusni, maka tidak berhak mengikuti tender. Dan ini sudah kami sepakati dengan Kadin Indonesia,” katanya.

Disebutkan, untuk kepengurusan Kadin di kabupaten/kota, hampir rata-rata semua pengurus sudah melewati masa baktinya selamalimatahun,sehinggadipandang perlu pelaksanaan Musda dapat dilaksanakan secepatnya.

Sementara itu, Ketua caretaker Kadin Kota Mataram, H. Ahmad Rusni, SE, MM menyebut dalam waktu dekat akan merampungkan struktur kepengurusannya. Penting menurutnya untuk melakukan pengukuhan kembali ditingkatintern,gunamenyatukan visi dan misi Kadin Kota Mataram kedepan. Secara eksteren, komunikasidenganpengusaha-pengusaha luar akan ditingkatkan untuk membangun ekonomi dan industri NTB yang lebih maju dalam menghadapi pasar global. (bul)

RUPA - RUPA

Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Rp. 1 Jt

Service Mobil & Sepeda Motor

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SERVIS MOTOR

(Suara NTB/bul)

DISKUSI - Cesar Esteban sedang berdiskusi dengan elemen penting dalam kunjungan silaturahmi ke NTB, Selasa (13/5).

LISNA JAYA MOTOR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

negara-negara lainnya, terutama yang ada di Timur Tengah, ia ingin menggiring investasi agar tersedot masuk ke daerah ini.

Secara umum ia gambarkan, Uruguay menjadi negara yang baru setahun ini membuka kantor keduataan di Indonesia. Mengapa Indonesia dipilih? Indonesia menurutnyanegarayangkayaraya dari potensi alamnya. Banyak hal yang bisa dipelajari di negara ini, apalagi keberagaman yang ada menurutnya seperti syurga.

Sebelum ia datang ke Indonesia, oleh negaranya ia diberikan pilihan untuk menjadi duta besar di beberapa negara Asia lainnya. Bahkan Malaysia sendiri telah menawarkan semua fasilitas secara gratis, tetapi pilihannya tetap Indonesia.

“Presiden kami kemudian menyuruh kami untuk datang dan mempererat hubungan dengan Indonesia,” katanya.

Satu hal yang kemudian menurutnya penting untuk memajukan negara dan daerah, semaksimal mungkin meminimalisir pengiriman produk (ekspor) dalam bentuk setengah jadi.

“Makanya negara kami menjadinegarakaya,karenatidakboleh

DAGANG BUNGA - Kerajinan gerabah sudah tak lagi memberi harapan untuk menopang perekonomian di Banyumulek, Lombok Barat, pasca bom Bali beberapa tahun silam. Banyak perajin yang beralih profesi, salah satunya Amak Surinah yang kini menjadi pedagang bunga keliling. Usaha ini juga tak bisa memberi jaminan, sebab dalam sehari belum tentu ada pemasukan sama sekali.

Tapi inilah perjuangan untuk tetap bertahan hidup.

DIJUAL

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

daerah yang begitu cantik. Potensi laut dan pasirnya yang dianggap luar biasa, merupakan kekayaan yang dapat mendatangkan investasi yang tidak kecil di daerah ini.

Paraguay dan NTB menurutnya memiliki kemiripian dalam hal peternakan, sehingga sangat cocok bila perkembangan ternak yang ada di negara tersebut polanya kemudian diadopsi dan dikembangkan di daerah ini.

Selain itu, objek wisatanya yang begitu cantik, yang paling menarik lainnya adalah sosial budaya di sini yang sangat berkesan. Antara agama yang satu dengan agama yang lainnya hidup berdampingan dan tenteram dalam keheterogenannya.

Mr. Cesar Esteban melihat Lombok menjadi daerah yang cukup strategis dibanding dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, di antaranya Jakarta dan Bali yang dinilai tingkat kemacetannya sangat tinggi.

Atas apa yang dilihatnya ini, ia menyatakan keseriusannya menggiringpemenuhaninfrastruktur ke Indonesia wilayah Timur, NTB khususnya. Dengan potensi hubungan sesama duta besar

(Suara NTB/bul)

PENDIDIKAN

Halaman 7

SULAM ALIS

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

FURNITURE

KLINIK ALTERNATIF 13

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

RUPA-RUPA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

13

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Dugaan Manipulasi Absensi THL

Kabid Pengairan Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) – Setelah tim penyidik Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL), staf pengawas dan bendahara, kali ini, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Yuslifar diperiksa terkait dugaan manipulasi absensi. Pemanggilan Kepala Bidang Pengairan tersebut, kali pertama setelah beberapa bulan tim penyidik mengumpulkan data – data terkait laporan masyarakat tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan Kejaksaan Tinggi NTB, memanggil Kepala Bidang Pengairan, Dinas PU Kota Mataram, selaku kuasa pengguna anggaran. Pemeriksaan tersebut, tambahnya, terkait dugaan manipulasi absensi tenaga harian lepas. “Oh iya, Kabid Pengairan dipanggil Kejaksaan pagi ini jam 9 untuk diminta keterangan tentang kasus THL,” ujarnya menjawab Suara NTB, melalui pesan singkat, Selasa (13/5) kemarin.

Diketahui, akibat dugaan manipulasi absensi, diperkirakan kerugian daerah, mencapai Rp 1,9 miliar. Yang diduga berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2013. Sebelumnya, data yang dihimpun Suara NTB, dari daftar belanja Dinas PU Kota Mataram, daftar perkembangan upah buruh (THL) dari tahun ke tahun, mengalami peningkatan. Terhitung di tahun 2005 upah buruh Rp 15.000 perhari dan hingga tahun 2013, upah buruh mencapai Rp 40.000.

Sementara itu pros pemeriksaan terhadap Yuslifar berlangsung sejak Pukul 10.00 Wita. Yuslifar mendatangi gedung Pidsus dan menghadap ke seorang penyidik, untuk didengar keterangannya dalam kasus tersebut. "Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," terang Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH. Sampai dengan Pukul 13.00 Wita, Yuslifar belum juga berhenti diperiksa. Mengenakan baju safari biru tua, Yuslifar informasinya baru selesai diperiksa sekitar Pukul 15.00 Wita.

"Jadi dia diperiksa sebagai saksi sekitar enam jam," terang Sutapa. apakah ini pemeriksaan terakhir untuk kemudian kasus ini ditingkatkan ke penyidikan? Sutapa belum bisa memastikan, apakah pemeriksaan saksi akan berlanjut atau terhenti.

Tapi yang pasti, dalam waktu dekat kasus ini akan dilakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. (cem/ars) H. Mahmuddin Tura (Suara NTB/dok)

Polsek Mataram Analisa Kasus Pencurian Brankas Mataram (Suara NTB) Kasus pencurian brankas tidak hanya menimpa koperasi KPRI yang ada di kompleks Kantor Gubernur. Beberapa kasus serupa juga terjadi dalam waktu berdekatan. Sederet kasus serupa pernah terjadi di rumah sakit jiwa. Selain itu, kasus pembobolan brankas juga menimpa Kantor Inspektorat Kota Mataram yang ada di Jalan Lingkar Selatan.

Kapolsek Mataram, AKP Arif Harsono, saat ditemui Suara NTB, Selasa (13/5) menerangkan pihaknya tengah melakukan analisa mendalam. Analisa perlu dilakukan demi menyelidiki serta mengidentifikasi identitas para pelaku. Ia mengungkapkan, banyak kemungkinan yang dapat dimunculkan dalam bentuk dugaan – dugaan. “Ada banyak dugaan yang dapat kita munculkan dari kasus seperti ini, terkait masalah apakah para pelaku yang selama ini beraksi memiliki satu otak yang mengorganisir, ya tidak menutup kemungkinan juga bisa seperti demikian. Analoginya seperti kasus pencurian sepeda motor, kan meskipun banyak kejadiannya otaknya juga beda – beda. Ada jaringan A yang bermain, ada jaringan B dan seterusnya,” jelasnya.

Menurutnya, ada indikasi permainan yang dilakukan oleh orang dalam sehingga kasus pencurian brankas bisa diloloskan.

Ia berharap kasus yang sedang ditanganinya itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebelumnya beberapa saksi telah diperiksa untuk membuka jalan penyelidikan dan penyidikan.

Melihat maraknya kasus terkait pencurian dan pembobolan brankas yang terjadi akhir – akhir ini, ia mengimbau instansi – instansi atau perusahaan yang kerap menyimpan uang dalam jumlah besar di dalam brankas agar meningkatkan kewaspadaan.

Polisi berharap agar adanya upaya dari pihak – pihak tertentu untuk memperketat penjagaan saat malam harinya. “Ya tentunya kami berharap kepada pihak – pihak tertentu yang menyimpan uangnya di dalam brankas, agar mengadakan pengamanan, entah dalam bentuk memasang kamera CCTV, maupun membayar orang untuk melakukan jaga m a l a m , ” pungkasnya. (met)

Arif Harsono

RUSAK - Proyek jembatan dan jalan senilai Rp 4,5 miliar di Cemare rusak. Kayu jembatan mulai terlepas padahal baru berumur dua tahun.

Giri Menang (Suara NTB) Tim Kejaksaan Tinggi NTB sejak dua hari terakhir turun ke lokasi proyek jalan dan jembatan di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar senilai sekitar Rp 4,5 miliar. Tim Kejaksaan “mengendus” indikasi ketidakberesan proyek yang baru berumur kurang lebih dua tahun namun sudah rusak di sejumlah titik.

Tim Kejati juga, Selasa (13/5) kemarin mendatangi kantor BPBD untuk mengkonfirmasi pejabat dinas setempat perihal proyek ini. Petugas Kejaksaan berjumlah tiga orang sempat menemui Kepala BPBD Lobar, H Halawi Mustafa dan Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi (RR), Suryakin ST. Kabid RR, Suryakin saat ditemui Selasa (13/5) kemar-

in di ruang kerjanya mengaku, tim Kejaksaan turun sejak pemberitaan di media perihal proyek jalan dan jembatan tersebut. Tim ini menurutnya kemungkinan turun ingin mencari tahu dan melacak perihal proyek ini. Tim ini juga mengkonfirmasi dirinya selaku Kabid RR. Namun karena ia tak tahu, lantaran ia baru menjabat sebagai Kabid setelah proyek itu selesai dik-

erjakan lantas petugas Kejaksaan itu menemui Kepala BPBD H. Halawi Mustafa.

Ia mengaku tidak tahu banyak soal proyek ini, karena ia baru menjabat Kabid RR di BPBD. Kemungkinan proyek ini dikerjakan saat Kabid sebelumnya tahun 2012. Namun menurut informasi yang ia peroleh pihak pusat tidak ada masalah karena sudah meninjau ke

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram akan memperketat pengawasan kelengkapan dan kepatuhan pengendara yang melintasi Kawasan Tertib Lalulintas (KTL). Jika ditemukan pengendara tidak mentaati dan mematuhi tata tertib lalulintas, maka polisi akan memberikan sanksi denda dua kali lipat dari ketentuan yang ada.

Kapolres Mataram melalui Kasat Lantas AKP Indra Agung Perdana Putra membenarkan hal tersebut. Katanya, hal itu dilakukan untuk menekan angka pelanggaran lalulintas serta mencegah risiko kecelakaan lalulitas. “Adapun Kawasan Tertib Lalulitas atau yang disingkat KTL yang dimaksud adalah Jalan Langko Kota Mataram, yakni dimulai dari depan POM Bensin Ampenan sampai di batas akhir yakni di Simpang Empat Karang Jangkong,” jelasnya.

Para pengendara baik roda dua maupun roda empat dituntut tetap mematuhi tata tertib berkendara yang sudah diatur di dalam UU lalulintas tahun 2009. “Jajaran Kami sudah siap untuk melakukan pengawasan yang ketat di kawasan KTL yang dimaksud.

Beberapa persimpangan yang sudah ada pos polisinya selalu akan dijaga ketat. Dan apabila ada pengendara yang ditemukan melanggar aturan seperti, tidak menggunakan Helm, tidak membawa STNK, Spion dan segala macamnya, maka pihak kami akan memberikan sanksi dua kali lipat.

Misalnya sanksi bagi pengendara yang tidak menggunakan helm yang diatur dalam undang – undang yakni dikenakan denda sekitar Rp 40 ribu maka akan dinaikan menjadi Rp 80 ribu,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya kebijakan seperti itu tidak ada lagi pengendara yang melanggar tata tertib lalulitas yang ada. Pihaknya selalu mengingatkan betapa bahaya kecelakaan yang ada begitu mengancam pengendara. Untuk itu, ketentuan yang telah diatur di

Kelas Kakap

(Suara NTB/met)

GELAR RAZIA - Polres Mataram saat menggelar razia di Jalan Adi Sucipto baru-baru ini untuk menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman di tengah masyarakat. dalam UU agar bisa di patuhi dan di indahkan.

Upaya Cegah Curanmor Dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan melakukan operasi Razia. Operasi itu merupakan salah satu upaya untuk menekan angka pelanggaran lalulitas yang dilakukan oleh pengendara. Selain itu operasi tersebut juga bertujuan untuk menekan angka pencurian sepeda motor serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilihan presiden (Pilpres).

Kabbag Sumda Polres Mataram, AKP Endang K saat

menggelar Razia di Jalan Adi Sucipto Ampenan Kota Mataram, Sabtu (9/5) lalu, menyebutkan tujuan dari kegiatan itu untuk menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman di tengah masyarakat dalam rangka menyambut pilpres yang ada.

Pantauan Suara NTB enam sepeda motor diangkut ke Mapolres Mataram. Seluruh kendaraan yang diamankan itu tidak dilengkapi STNK. Ada pula pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dikenakan sanksi tilang. Selain itu, sekitar 21 pengendara dikenakan sanksi teguran. (met)

Pelanggaran Pemilu Dinilai Tak Tertangani Maksimal ya di tingkat PPK dan PPS. Hal sama juga berlaku untuk Panwas, baik tingkat Kabupaten, Camat dan Desa.

“Pengamatan kami, pelanggaran Pemilu tidak tertangani secara maksimal. Artinya apa, supaya ke depan, rekrutmen PPK atau Panwascam di Kecamatan sampai ke Desa, agar dilakukan secara selektif. Jangan memilih petugas karena unsur kedekatan,” tegas Hilmi, Selasa (13/5).

memasang portal. Jika ada kendaraan yang melebihi tonase melewati jembatan harus distop.

Sementara tim PHO proyek itu yang juga pejabat di lingkup BPBD, Tohari membantah jika masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek. Karena jauh sebelumnya, pihak BPBD mengumumkan perihal proyek ini ke masyarakat. Pihak Kades dan unsur Kadus juga waktu itu dilibatkan dalam rapat dan pertemuan. “Bahkan kita umumkan lewat speaker masjid,’’ akunya. Menurutnya kemungkinan Kades yang merasa tak dilibatkan karena tak ikut pertemuan. (her)

Polres Mataram Perketat Polres Lobar Kesulitan Tangkap Bandar Judi Pengawasan di KTL

(Suara NTB/doc)

Tanjung (Suara NTB) Wakil Ketua DPC Demokrat KLU, M. Hilmi, menilai pelanggaran Pemilu tidak tertangani maksimal selama proses penyelenggaraan Pileg, dari 9 April (pencoblosan) hingga 12 Mei (Penetapan Caleg terpilih). Dengan alasan itulah, Pengurus Demokrat KLU meminta agar Penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten melakukan seleksi ketat kepada pelaksanan-

lokasi setelah proyek selesai dikerjakan. “Bahkan waktu itu akan diresmikan Menteri, tapi tidak jadi karena ada kejadian di Sinabung,” terangnya. Setahunya, proyek ini dikerjakan satu paket yakni jalan dan jembatan kayu. Panjang jembatan sekitar 100 meter lebih sedangkan proyek jalan sepanjang kurang lebih diatas 200 meter.

Kemungkinan kerusakan itu karena kendaraan yang melewati jembatan itu melebihi tonase. Mestinya masyarakat setempat berswadaya menjaga aset jembatan yang sangat vital bagi warga. Minimal

Saat ini sebut Hilmi, isu strategis penyelenggaraan pemilu tingkat apapun, sudah berbicara pada tahap kualitas.

Sehingga menjadi sebuah tuntuta dan keharusan, petugas Penyelenggara Pemilu yang direkrut adalah yang memiliki bobot dan berkarakter dalam melaksanakan tugas.

Sejumlah laporan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilaporkan, belum maksimal menda-

pat penanganan. Reaksi dari sekelompok masyarakat (baca: Barnas) atas kasus di TPS 4 Salut Barat, Desa Selengen, adalah salah satu contoh riil bentuk kekecewaan kepada penyelenggara (Panwaslu). Bahkan hingga Caleg terpilih ditetapkan pun, sejumlah massa masih memperlihatkan protes meski secara damai.

Ketua KPUD KLU, Fajar Marta, S.Sos., tak menyangkal

kritik yang dilontarkan pengurus Demokrat. Meski demikian, Fajar tak mau mendahului langkah ke depan terhadap rekrutmen petugas. Baginya, kritik yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KPUD agar ke depan lebih selektif memilih PPK dan PPS. “Masukan yang bagus, dan ini akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki ke depan,” ujarnya singkat. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat melalui Satuan Reserse kriminal beberapa waktu yang lalu melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kecamatan Gerung. Hasil operasi ini nihil lantaran para pelaku kabur dari lokasi sesaat sebelum aparat masuk ke lokasi itu. Polisi sepertinya kesulitan menangkap bandar judi.

“Bandar judi ini bermain di belakang layar, makanya sulit menangkap. Tapi kami terus berupaya,” ungkap Kasatreskrim Polres lobar, Iptu Sidik Priamursida Selasa (13/5) kemarin. Sejumlah lokasi judi sabung ayam dideteksi antara lain di Kuripan. Disana terdapat beberapa lokasi antara lain, Tambang Eleh dan Jagaraga, Bangket Kauh, Kediri.

Untuk meminimalisir aksi ini, menurutnya, masyarakat perlu proaktif manakala ada kejadian cepat dilaporkan. Pihak kepolsian tentu akan melakukan penanganan secepatnya. Seperti penggerebekan lokasi judi sabung ayam ini dilakukan di Gerung atas laporan masyarkat. Setelah memperoleh laporan, pihaknya pun menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lokasi. Kegitan judi di lokasi itu terjadwal, namun kadang ada dan kadang tidak. Kegiatan ini dilakukan sembunyi-sembunyi di sawah.

Biasanya, para penjudi melakukan sabung ayam hari Kamis. Karena itulah, pihaknya melakukan penggerebekan pada hari dimaksud. Namun karena faktor jalan masuk ke lokasi sulit sehingga sedikit menghambat penggerebekan.

(Suara NTB/doc)

Sidik Priamursida

Kedepan, pihaknya akan mengevaluasi kegiatan tersebut.

Di Gerung sendiri, lokasi ini menjadi titik monitoring, karena termasuk sering dijadikan lokasi sabung ayam melibatkan banyak orang. Pengaduan di Gerung sendiri tidak banyak. “Kadangkadang ada di wilayah KLU, tapi tidak sampi ke Polres karena ditangani polsek,” ujarnya.

Hasil penggerebekan tersebut nihil karena pelaku bubar dan kabur. Namun pihaknya memberi pembinaan ke masyarakat agar jangan sampai melakukan hal itu lagi karena berpotensi mengganggu keamanan.

Nilai taruhannya sendiri tidak besar, di bawah satu juta.

Namun, kegiatan ini melibatkan banyak bandar judi yang taruhannya lebih besar. “Tempat sabung ayamnya kami bongkar,” imbuhnya. Lokasi sabung ayamnya berpindahpindah lokasi. Lokasinya biasanya di sejumlah titik di kecamatan Kuripan. (her)

Polisi Amankan 4.050 Liter Mitan Diduga Ilegal Mataram (Suara NTB) Sebanyak 4.040 liter Minyak Tanah (Mitan) yang diduga Ilegal dan diselundupkan dari Pulau Sumbawa Ke Mataram diamankan polisi. Seluruh barang bukti serta sopir dua mobil pengangkut barang tersebut ditahan. Diduga pemilik Mitan ilegal itu WI warga Cakra Barat Kota Mataram.

Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gede Sukma, Selasa (13/5) menjelaskan, pelaku ditangkap saat melintas di sekitar Terminal Mandalika. Dua mobil bak terbuka dengan muatan mitan ilegal tersebut kini diamankan di Mapolres Mataram. Polisi langsung memeriksa kedua sopir yakni M dan H yang mengemudikan kendaraan pengangkut mitan tersebut. “Pengakuan para pelaku, mitan tersebut dibawa dari Pulau Sumawa, mereka mengaku membelinya di sana lalu kemudian menggesernya ke Mataram untuk

dijual. Mereka mengaku menjual mitan tersebut seharga Rp 16 ribu/ liter,” kata Kapolsek tersebut.

Adapun modus pelaku yang diduga menggelapkan mitan tersebut dengan cara yang cukup klasik. Para pelaku mengirim mitan tersebut menggunakan truk dari arah Sumbawa ke Lombok. Untuk mengelabui petugas pelabuhan, para pelaku menutupi mitan yang ada di dalam truk tersebut menggunakan barang rongsokan.

Setelah diperiksa, sekitar 108 unit jeriken berukuran 20 liter digunakanuntukmenampungmitan tersebut. Selain itu mereka juga menggunakan 450 jeriken yang berukuran 30 liter. Polisi akan meminta pertanggungjawaban para pelaku yang diduga melakukan penyelundupantersebut.Selainitu, polisi juga akan menangkap jaringan – jaringan lain yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. (met)

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

AJI Putar Film Dokumenter ”Kabur Kabar Kabur” Pekanbaru (Suara NTB) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Riau, bersama Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) bakal menggelar diskusi soal kekerasan terhadap wartawan di Indonesia disertai pemutaran film dokumenter berjudul “Kubur Kabar Kabur”.

“Acara diadakan Selasa (13/ 5), pukul 09.00-12.00 WIB, di Ruangan Chevron Corner Lantai IV, Gedung Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau,” kata Ketua AJI Pekanbaru, Fakhrurrodzi lewat surat elektronik, diterima Minggu malam.

Dalam sesi diskusi, dibahas persoalan kekerasan terhadap wartawan, menghadirkan tiga pembicara, yakni wartawan senior Kompas Syahnan Rangkuti, Ketua AJI Pekanbaru Fakhrurrodzi, dan Ketua Forum Advokasi Pers Riau (Fapers), Mayandri Suzarman.

Ketua AJI Pekanbaru, Fakhrurrodzi, mengatakan, diskusi kekerasan terhadap jur-

nalis penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat umumnya atau wartawan khususnya, bahwa profesi wartawan juga diatur undang-undang.

Namun sejauh ini, menurut dia, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai dasar hukum perlindungan terhadap jurnalis, belum mampu seutuhnya melindungi wartawan.

Hal itu, kata dia, terbukti banyak kasus kekerasan terhadap wartawan diabaikan begitu saja.

Beberapa kasus dapat disaksikan dalam film “Kubur Kabar Kabur” yang nanti diputar.

“Kami bersama LBH Pers mengajak para undangan baik dari kalangan Penegak Hukum, Humas, Pers Mahasiswa maupun para jurnalis untuk berdiskusi menyatukan persepsi agar wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman sebagai pilar keempat dalam kenegaraan sebagai kontrol sosial,” katanya.

Rodzi mengatakan, AJI juga menginginkan kasus kekerasan terhadap wartawan menjadi perhatian, penyelesaian kasus hingga ke pengadilan, atau wartawan lebih memahami proses hukum jika terjadi kekerasan terhadap dirinya.

Direktur Eksekutif LBH Pers Jakarta Nawai Bahrudin mengatakan Film “Kubur Kabar Kabur”, diproduksi atas kerja sama LBH Pers Jakarta bersama Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Watch Doch serta Yayasan Tifa.

Film ini, menurut dia, menceritakan kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia yang hingga kini masih terus terjadi.

Dari beberapa kasus tersebut, lanjutnya, dua kasus paling fenomenal diangkat dalam film ini yakni kasus kekerasan terhadap wartawan lokasl asal Riau, Didik Herwanto oleh oknum TNI AU ketika meliput pesawat jatuh di Pekanbaru.

Film ini menceritakan

suatu keberhasilan advokasi hingga ke pengadilan, sehingga pelaku kekerasan terhadap wartawan akhirnya divonis tiga bulan penjara.

Kasus kedua, kata dia, pembunuhuan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syarifudin alias Udin, hampir 18 tahun kasus ini mangkrak.

“Hingga kini belum juga ditemukan siapa pelaku sesungguhnya untuk dibawa ke pengadilan,” katanya.

Sementara itu, kata Nawawi, di tengah banyaknya kasus yang belum ditangani, pemerintah terkesan mengabaikan kasus yang tidak terungap.

“Hal ini terbukti, kasus tersebut tidak menjadi perhatian sedikit pun pada perayaan Hari Pers Nasional.

Perayaan Hari Pers Nasional dilakukan sekadar seremoni dengan pemberian gelar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Sahabat Pers,” ujarnya. (ant/balipost)

Pantai Cemara Lobar Kotor Giri Menang (Suara NTB) Daerah Lombok Barat terkenal dengan aset wisata pantainya, salah satunya Pantai Cemara di Kecamatan Lembar. Sepanjang pantai yang dikitari sungai dan bagian barat berbatasan dengan laut ini, menjadi obyek wisata andalan masyarakat lokal bahkan dari berbagai daerah.

(Suara NTB/ars)

PROMOSI - Baliho terpajang di depan Kantor PT. Daerah Maju Bersaing di Jalan Langko Mataram, tentang rencana kegiatan pendakian massal Gunung Tambora.

Event yang membuka kesempatan masyarakat luas menjadi peserta "gratis" ini, diharapkan menjadi aksi pelengkap promosi wisata gunung dengan ledakan terdahsyat di dunia tersebut.

Nasi Tumpeng di International Culture Festival 2014 Nasi tumpeng yang menjadi ikon kuliner Indonesia menarik perhatian masyarakat dan pelajar di kota Hull, Inggris.

PARA pelajar Indonesia yang tergabung dalam PPI Hull menampilkan Nasi Tumpeng dalam acara International Culture Festival 2014 digelar International Office University of Hull, di kampus University of Hull.

Mahasiswa Indonesia Rina Windiarti yang tengah menuntut ilmu mengenai Early Childhood Studies, University of Hull kepada Antara London, Selasa mengatakan sekitar 20 pelajar tergabung dalam PPI Hull dan warga Indonesia yang menetap di Hull bergotong royong menyiapkan acara International Culture Festival 2014.

Rangkaian kegiatan dibuka dengan Flag Parade yang diikuti peserta dari berbagai Negara, dan Indonesia merupakan peserta terbanyak dan terantusias dari peserta yang lain.

Rute dari kegiatan di dalam kampus ini adalah melewati Business School, Brynman Jones Library, dan berakhir di Student Union.

Peserta flag parade membawa bendera kebangsaan dan menggunakan pakaian tradisional serta menperkenalkannya ke berbagai Negara yang diwakili pelajar yang sedang menempuh study di UoH. Anggota PPI Hull yang baru terbentuk Oktober 2013 lalu sangat antusias menyambut kegiatan yang diorganisir pihak International Office University Hull.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama dua awal pekan diselenggarakan di lingkup wilayah University of Hull.

Promosi Indonesia yang dilakukan para pelajar Indonesia selain ikut dalam kegiatan Flag Parade juga bazar makanan yang melibatkan seluruh mahasiswa UoH dan juga masyarakat Indonesia yang bermukim di Hull.

International Development Manager, yang bertanggung jawab untuk pelajar UoH yang berasal dari Asia Tenggara, Chris Neville, memberikan apresiasi yang luar biasa dengan semangat mahasiswa Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Chris menyatakan, tahun ini adalah tahun terbaik dalam jumlah pelajar Indonesia yang ada di UoH yaitu sebanyak 15, lebih jauh Chris menambahkan untuk lebih memperhatikan Indonesia sebagai bagian dari target promosi universitas, dan berjanji akan mengatur dan mengadakan gala dinner khusus untuk PPI dan warga Indonesia yang berada di Hull.

Culture Bazaar yang diselenggarakan di depan Brynman Jones Library dilaksanakan di hari kedua rangkaian acara.

Kegiatan culture bazaar ini diikuti 10 negara peserta memamerkan panganan khas serta kebudayaan dari masingmasing Negara.

Dengan banyaknya ragam budaya nusantara, PPI Hull memilih Nasi Tumpeng sebagai menu andalan dan sebagai hidangan pembuka dan penutup, pengunjung disajikan menu ketan bubuk dan ketan hitam.

Menurut Rina Windiarti, pengajar di Universitas Negeri

Semarang, Indonesia diperkirakan lebih dari 1000 pengunjung yang datang dalam acara yang kental dengan suguhan tradisional ini.

Sebagian besar pengunjung terpukau dengan tampilan booth Indonesia dan menyampaikan sanjungan dengan penampilan stand Indonesia.

Banyak dari pengunjung yang kembali ke stand Indonesia sekedar untuk kembali mencicip menu nasi tumpeng, ketan bubuk, dan ketan hitam.

Deputy Director International Office, Robert Skelton, tidak henti-hentinya menyanjung secara keseluruhan penampilan Indonesia, mulai dari tampilan Nasi tumpeng, hingga perpaduan rasa panganan Indonesia yang disajikan.

Begitu pula dengan ketua panitia yang juga sebagai coordinator International Office, Joe Bishop, menyampaikan rasa bangga dan gembiranya untuk dapat mengikutsertakan Indonesia untuk pertama kalinya dalam kegiatan ini.

Ragam tampilan yang disajikan PPI Hull tidak luput dari dukungan dan kerja keras para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di UoH dan juga warga Indonesia yang ada di Hull saling bergotong royong membuat hidangan dan menampilkannya agar dapat disajikan kepada masyarakat dunia.

Membentangkan bendera merah putih di Negara lain, Inggris khususnya, merupakan kebanggan bagi kami, dan satu hal yang pasti adalah, kami bangga menjadi Indonesia, demikian Rina Windiarti yang tengah menuntut ilmu mengenai Early Childhood Studies, University of Hull. (ant/balipost)

Namun kondisi Pantai Cemara sangat memperihatinkan. Meski telah masuk destinasi wisata Pemkab Lobar, kawasan ini terkesan tak terurus. Sampah berserakan dan akses jalan setapak menuju pantai Cemara rusak parah.

Hal ini dikeluhkan oleh para pengunjung yang datang ke pantai tersebut.

Solatiah, salah satu pengunjung mengaku kurang nyaman karena sampah berserakan. “Saya baru pertama kesini, tapi kesannya kurang bagus. Kotor, karena sampah berserakan,” katanya Minggu lalu.

Ibu paruh baya yang datang bersama anak dan menantunya ini bermaksud mengajak cucunya yang baru berumur

empat bulan jalan-jalan menghirup udara pantai. Namun, kegiatan jalan-jalan yang diharapkan menyenangkan malah tidak nyaman karena sampah. Menurutnya, seharusnya kawasan pantai seindah itu ditata dengan baik. Saat ada wisatawan kapal pesiar lokasi ini termasuk yang bisa ditawarkan.

Tidak saja sampah yayng dikeluhkan wanita asal Lotim ini, namun juga akses jalan yang rusak parah. Memasuki jalan setapak sepanjang sekitar 100 meter ke lokasi pantai kondisi jalan ini rusak. Tak ada aspal, hanya dibangun menggunakan campuran semen pasir. Menurutnya, kawasan ini sepertinya kurang diperhatikan padahal menjadi salah satu

(Suara NTB/her)

KOTOR - kawasan wisata Cemara Lembar dipenuhi sampah menyebabkan kawasan ini kotor dan kumuh. Kondisi ini dikeluhkan pengunjung. destinasi wisata.

Pantai cemara ini sendiri dapat ditempuh 25 menit dari Kecamatan Gerung, sebelum sampai Pelabuhan Lembar ada petunjuk arah bertuliskan Pantai Cemara. Memasuki pantai, ada pos jaga persis diujung jembatan Cemare. Untuk biaya masuk cukup bayar Rp 2000 per motor.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Lobar, I Gede Renjana menyatakan destinasi wisata pantai cemara tahun ini akan

dibenahi. Saat ini baru tahap perencanaan. “Jadi Cemara akan dibenahi dan dibangun sejumlah fasilitas dengan anggaran Rp 700 juta,” ujarnya. Di lokasi itu nantinya, kata Renjana akan dibangun toilet dan 22 titik jogging track serta lapak pedagang. Soal kebersihan, katanya nanitinya setelah selesai dibangun akan diserahkan ke desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdrawis) untuk mengelolaannya. (her)

ISI Yogyakarta akan Gelar Pameran Seni Rupa Yogyakarta (Suara NTB) Dalam rangka menyambut Dies Natalis Ke-30 di Galeri Seni perguruan tinggi setempat, 28 Mei-4 Juni 2014.

“Karya yang akan dipamerkan sekitar 100 buah, baik itu karya dua dimensi, tiga dimensi maupun audio visual,” kata Ketua Umum Dies Natalis Ke-30 ISI Yogyakarta Andono dalam jumpa pers di kampus itu, Senin.

Dosen yang juga Pembantu Dekan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta ini mengatakan pameran seni rupa merupakan agenda tahunan yang digelar perguruan tinggi itu, namun pameran yang akan digelar tahun ini berbeda dengan sebelumnya.

Sebab, kata dia, selain akan menampilkan karya mahasiswa semua jurusan di Fakultas Seni Rupa, juga akan diikuti karya mahasiswa Program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, juga mahasiswa asing yang sedang belajar di Fakultas Seni Rupa dan delegasi luar negeri.

“Tahun ini memang banyak melibatkan partisipan dari negara lain yang memiliki MoU dengan ISI Yogyakarta, ada tujuh negara ikut memeriahkan Dies Natalis, misalnya dari Jerman dan Malaysia,” katanya.

Sementara itu, kata dia tema pameran seni rupa dibagi dalam dua yakni, karya “Refleksi” yang berupa karya

mahasiswa Fakultas Seni Rupa yang merupakan capaian terbaik dalam setahun terakhir, seperti koleksi jurusan maupun karya harian atau tugas akhir mereka.

“Kemudian karya “proyeksi”, berupa karya terbaru mahasiswa yang dibuat khusus untuk pameran yang menggambarkan realitas kekinian yang kadang belum diakomodasi dalam kurikulum. Karyakarya baru ini kelak akan jadi wajah seni rupa kita di masa depan,” katanya.

Menurut dia, tujuan dari pameran seni rupa untuk meningkatkan citra lembaga di dunia seni umumnya dan dunia seni rupa khususnya baik dalam dan luar negeri,

sekaligus memperkuat eksistensi lembaga serta memperkokoh dengan berbagai pihak.

“Kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika untuk berinteraksi dengan publik, meningkatkan etos kerja, intelektual dan pengalaman mahasiswa, dosen alumnus, seniman dan profesional,” katanya.

Ia mengatakan, sebelum pameran dibuka secara resmi sebelumnya akan digelar jalan sehat, festival jathilan serta bazar dan pameran produk program mahasiswa kewirausahaan di halaman Rektorat ISI Yogyakarta. (ant/ balipost)

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur dan Suara NTB

Capaian SKP Kurang 25 Persen, PNS Disanksi Disiplin Berat BADAN Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur dengan narasumber dari Kantor Regional (BKN Kanreg) X BKN Denpasar memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada sekitar 70 orang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala UPTB BKKBN dan UPTD Dinas Pertanian se-Kabupaten Lombok Timur, Senin (12/5).

Bimtek ini terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Pestasi Kerja PNS, di Rupatama I Kantor Bupati.

Hadir pada acara itu, Asisten III (Administrasi Umum) Setda, Lalu Suandi, S.Sos, mewakili Bupati Lombok Timur sementara dari BKN Kanreg X Denpasar hadir Kepala Kantornya, Drs. Made Ardita, M.Si., bersama beberapa stafnya sebagai narasumber. Dalam acara yang dirangkaikan dengan launching SAPK on-line itu, Made Ardita menandatangani SK Pensiun dan nota persetujuan kenaikan pangkat PNS Lotim.

Dalam pemaparannya, Made Ardita, menjelaskan, mengenai sistem penilaian yang baru diberlakukan guna menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. P e nilaian prestasi kerja, ujarn-

ya, dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan yang terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja pegawai, bobot nilai 60% SKP dan perilaku kerja 40%.

Setiap PNS, tandas Ardika, wajib menyusun SKP yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian bersifat nyata dan terukur.

Dalam PP 53 Tahun 2010, dinyatakan, apabila capaian SKP kurang dari 50% PNS dijatuhi hukuman sedang, sedang bagi yang kurang dari 25% dikenakan sanksi berat.

Ia berharap agar PP 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 sudah tersosialisas. Sementara BKD dan para Kepala SKPD memantau pelaksanaannya, sehingga seluruh PNS di lingkungan kerjanya sudah membuat SKP. Hal ditegaskannya, mengingat pada priode kenaikan pangkat 1 April 2015, digunakan sistem penilaian itu. Pihak BKN, lanjutnya, siap memberikan konsultasi apabila ada kesulitan dalam membuat SKP. Sementara Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Lotim Lalu Suandi mengatakan, pe-

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Bupati Lombok Timur diwakili Asisten Administrasi Umum Setda, Lalu Suandi, menyaksikan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Made Ardita, M.Si. (kiri). Kepala Kantor Regional X Made Ardita menyerahkan SK Pensiun dan nota persetujuan kenaikan pangkat PNS yang baru ditandatangani di Rupatama I Kantor Bupati Lotim kepada Kepala BKD Lombok Timur, Drs. H. Najamuddin. nilaian Prestasi Kerja PNS melalui ketentuan baru itu, menepis anggapan selama ini penilaian prestasi kerja PNS melalui format DP-3 yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979 tidak objektif dan bersifat formalitas semata.

Di dalam format penilaian itu, tertera SKP sekaligus Perilaku Kerja Pegawai. SKP yang disusun oleh setiap PNS merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan menjadi bahan penilaian pejabat penilai. Sementara itu, penilaian terhadap Perilaku Kerja Pegawai akan mendorong setiap PNS

bertindak sesuai etika, norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, tidak ada lagi PNS yang menganggur, karena tidak memiliki tugas pokok dan target kerja PNS juga akan sangat jelas.

Begitu pula, penyimpangan dalam pelaksanaan tugas akan semakin berkurang. Ia berharap agar bimtek itu menjadikan kinerja PNS Lombok Timur menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Para pembimbing, diharapkannya menularkan dengan baik kemampuan

dan pengalaman yang yang dimiliki melalui bimtek itu, sehingga peserta memiliki pemahaman yang mendalam tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Seiring dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berubah, maka PNS sebagai abdi masyarakat dan abdi negara semakin dituntut kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi untuk mendorong peningkatan kinerja PNS, salah satunya menyangkut aspek penilaian kinerja PNS. Guna memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pada prinsipnya, Penilaian Prestasi Kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian Prestasi Kerja juga merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi. (Zar-Humas)

Kasus Raskin

Kejari Praya Tahan Kades Menemeng

(Suara NTB/her)

SOSIALISASI - Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Budi Prabowo bersama Sekda dan Kepala BKBPP Lobar saat kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (RAD KPPA) di Hotel Sentosa.

Meningkat, Tren Kasus Kekerasan Anak di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H. Moh.Uzair mengungkapkan jumlah kekerasan di Lobar terus meningkat tiap tahun. Berdasarkan data, ujarnya, tahun 2012 silam, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 14 kasus. Tahun 2013 ada 24 kasus, sementara tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan April berjumlah 12 kasus.

“Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus, artinya ada keberanian dari masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi di lingkungannya,” ungkapnya saat kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (RAD KPPA) di Hotel Sentosa, Selasa (13/5).

Pada kesempatan itu sekda berharap, seluruh peserta sosialisasi dapat menerapkan dan melaksanakan program-program KPPA sesuai bidang masing-masing yang termaktub dalam Perbup 20 tahun 2013. Begitu juga kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, tidak lagi menjadi urusan suami istri dan keluarga, melainkan menjadi urusan publik. “Semoga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir,” harapnya.

Sementara, Kepala BKBPP Lombok Barat, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih menyatakan, berdasarkan data yang masuk dari berbagai unit layanan di Lobar tahun 2010, tercatat sebanyak 244 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 48 kasus di antaranya adalah kasus tindak kekerasan terhadap anak.

Eva sapaan akrabnya belum bisa benapas lega meskipun telah diterbitkannya Perda Lobar Nomor 2 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Upaya pencegahan dan penanganan, selama ini masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dengan baik.

Untuk itu, lanjutnya,kegiatan sosialisasi RAD KPPA ini bertujuan untuk memberikan pencegahan, pelayanan dan pendampingan, reunifikasi dan pemberdayaan. Kegiatan ini termaktub 5 bidang kegiatan di dalamnya, meliputi pencegahan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum dan koordinasi.

Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Budi Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemkab Lobar, karena telah berpartisipasi menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak. Menurut Budi, dengan adanya awiqawiq (aturan adat, red) yang berlaku di Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari telah berlaku baku. Bahkan di desa tersebut pernah terjadi kekerasan terhadap anak. Namun, berlakunya awiq-awiq ini, maka korban bisa dibantu sampai advokasi. Termasuk pelaku harus dideportasi dari kampung halamannya. (her)

Praya (Suara NTB) Upaya keras jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi jatah beras miskin (raskin) yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Menemeng Jonggat, Sa, akhirnya tuntas. Selasa (13/5) kemarin, tersangka bersama barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Dengan pelimpahan tersebut, maka kewenangan perkara kini ada di tangan Kejari Praya.

“Sekarang kasus Menemeng sudah menjadi kewenangan Kejari Praya. Dengan telah dilimpahkan kasus tersebut,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, kepada Suara NTB. Artinya, tugas pihak kepolisian sudah selesai dalam kasus ini.

Dikatakannya, proses pelimpahan perkara dilakukan sekitar pukul 12.00 wita. Setelah selesai menjalani pemeriksaan terakhir di Mapolres Loteng, tersangka langsung

digiring menuju kantor Kejari Praya. “Bersama tersangka, kita juga serahkan barang bukti berupa truk yang diduga digunakan oleh tersangka untuk mengangkut dan menjual raskin yang menjadi jatah warganya,” sebut Tamiana.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, membenarkan adanya pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi raskin yang melibatkan Kades Menemeng tersebut.

“Kasusnya sudah masuk tahap II alias P21. Dan, tersangka sendiri kini sudah menjadi tahanan Kejari Praya,” tegasnya.

Kasus raskin yang melibatkan Kades Menemeng tersebut awalnya mencuat pada tahun 2011 lalu. Waktu itu, Sa yang baru beberapa bulan menjabat sebagai kades dilaporkan oleh warganya, lantaran diduga menjual jatah raskin milik warganya, sekitar 10 ton lebih dengan dalih untuk membiayai pembangunan kantor desa.

Lotim Jadi Kabupaten Percontohan SAPK ”Online” Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipilih menjadi Kabupaten Percontohan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online.

Launching perdana dari penerapan aplikasi yang menjadi trobosan peningkatan pelayanan ini dilakukan langsung Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional X Denpasar di Kabupaten Lotim beberapa waktu lalu.

Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar, I Made Ardita, mengaku sangat menghargai dan respon baik kerjasama Pemkab Lotim. Dijelaskan, kenaikan pangkat, di samping merupakan penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara, juga sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian.

Kenaikan pangkat bukan

hak, akan tetapi penghargaan bersyarat. Kenaikan pangkat akan bernilai jika diberikan pada orang dan waktu yang tepat. Aturan lebih teknis telah dicantumkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler bagi PNS mulai dari pangkat dan golongan ruang I/a ke I/b sampai dengan IV/a ke IV/b.

Sedangkan untuk pangkat dan golongan ruang IV/c ke atas diproses BKN dan ditandatangani Presiden.

Peraturan tersebut mengatur mekanisme, Kepala BKN/ Kepala BKN Regional atau pejabat lain yang ditunjuk menyusun daftar nominatif PNS yang dapat dipertimbangkan naik pangkat secara reguler. Daftar tersebut disampaikan ke PPK

untuk diproses dan diusulkan untuk mendapat persetujuan teknis kenakan pangkat, yang dalam prosesnya menggunakan format formulir elektronik yang berbasis SAPK online.

Proses yang sama, juga berlaku untuk pemberian pensiun PNS dan pensiun janda/ duda PNS, dengan mengacu Perka BKN Nomor 26 Tahun 2013, yang sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 1969. Pemberian Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai adalah sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya bekerja di Dinas Pemerintah.

Bupati Lotim melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Lotim, Lalu Suandi menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Kanreg X BKN Denpasar, karena telah memilih Kabupaten Lombok Timur sebagai Kabupaten Percontohan dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian melalui SAPK On-line.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Program tersebut merupakan terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian. Sebelum SAPK Online, proses penyelesaian Penetapan Keputusan Pensiun dan Keputusan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Golongan I/a ke I/b, sampai dengan III/c ke III/d , seluruh berkas dikirim ke Kantor Regional X BKN Denpasar melalui BKD Kabupaten. Sedangkan untuk golongan IV/a ke IV/b dikirim melalui BKD Propinsi ke Kanreg X BKN Denpasar dan SK ditandatangani Gubernur berdasarkan nota persetujuan BKN. Diharapkan dengan berlakunya sistem itu, kualitas pelayanan, khususnya di bidang administrasi kepegawaian akan semakin cepat, mudah, dan murah. (rus)

Awalnya, Sa hanya dilaporkan atas dugaan penggelapan jatah raskin. Bahkan Sa sendiri sempat menjadi tahanan pihak Polres Loteng. Namun akhirnya bebas setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Polres Loteng yang waktu itu masih dipimpin Kapolres Loteng, AKBP Budi Karyono.

Namun dalam perkembangan, penyelidikan kemudian mengarah pada tindak pidana korupsi. Dan, dari hasil audit yang dilakukan BPKP, ditemukan ada kerugian negara mencapai Rp 57 juta lebih. Atas dasar itulah, penyelidikan kemudian dikembangkan. Sampai akhirnya, Sa ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut Kasat Reskrim Polres Loteng me-

nambahkan, setelah kasus Kades Menemeng dinyatanya tuntas, pihaknya selanjutnya akan membidik kasus lain yang ada. Salah satu yang menjadi prioritas ada kasus dugaan korupsi pada program Bedah Desa dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). “Kasus bedah desa menjadi bidikan kita selanjutnya,” imbuh Tamiana.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bidikan selanjutnya, karena dinilai paling berpotensi untuk bisa ditindak lanjuti. Mengingat proses penyelidikan sendiri sudah cukup lama dilakukan. Dan, berkas-berkas perkaranya sudah hampir lengkap. “Jadi kasus mana yang paling berpeluang, itulah yang kita tindaklanjuti,” tandasnya. (kir)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

Ingin Hidup Mandiri MENJADI atlet Taekwondo yang berprestasi tidak pernah terpikirkan oleh gadis asal Kota Mataram, Arum Hidayati (15).

Setelah mempelajari olahraga beladiri Taekwondo, barulah dia menyadari bahwa bakatnya ada di olahraga tersebut. Akhirnya, dia berhasil menjuarai Kejurda Taekwondo di Loteng Desember 2012 lalu dan dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB. Dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (13/5) kemarin, siswa kelas 9 SMP 13 Mataram ini menceritakan bahwa sebelumnya dia tak pernah bermimpi ingin menjadi atlet. Sebab, dia menyadari dirinya bukan berasal dari keluarga yang menggemari olahraga Taekwondo.

Orang tuanya Mujtahidin dan Sumiati adalah pekerja swasta yang sehari-harinya bekerja di rumah. Namun setelah ayahnya Mujtahidin meninggal dunia, diapun harus bisa hidup mandiri. Tujuannya ingin meringankan beban ibunya dalam membiayai kehidupan dia bersama dua saudaranya. Maklum, dia anak pertama dari tiga saudara.

Impiannya, lewat olahraga dia berharap bisa meneruskan cita-citanya untuk sekolah dan harapannya bisa mendapat pekerjaan dari hasil prestasi olahraga. Di usianya saat itu baru menginjak 13 tahun dia putuskan untuk belajar olahraga beladiri Taekwondo.

“Kebetulan saat itu kakak misan saya yang kuliah di STMIK Mataram punya teman yang sudah lama belajar Taekwondo. Saya diajak ikut latihan karena postur badan saya katanya cocok untuk mempelajari olahraga beladiri Taekwondo,” ucapnya.

Tak terasa belum setahun belajar Taekwondo dia pun langsung dipercaya untuk mewakili perguruannya untuk mengikuti kejuaraan terbuka Taekwondo di Gelangggang Pemuda Mataram tahun 2012 lalu. Hasilnya dia berhasil meraih medali perunggu. Karena usianya saat itu sangat muda dia pun dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB, namun sayang dia hanya menikmati fasiltas PPLP NTB selama enam bulan, karena dia didegradasi dari PPLP NTB lantaran prestasinya tidak mengalami kemajuan.

Baginya, terdegradasi dari PPLP NTB memang sangat mengecewakan. Namun hal itu tak lantas mematahkan semangatnya untuk berprestasi. Justru hal itu membuat dia termotivasi dan bangun dari keterpurukan itu. Hingga akhirnya dia berhasil meraih medali emas di Kejurda Taekwondo di Loteng Desember 2013 lalu. Prestasi itu membuat dia kembali dipromosikan sebagai atlet Taekwondo PPLP NTB. Dia berharap bisa terus meningkatkan prestasi sehingga bisa tetap dibina di PPLP NTB. Maklum sebagai atlet PPLP NTB dia diberikan kemudahan untuk sekolah, serta mendapat keringanan biaya sekolah. Tak heran bila dia bercita-cita menjadi atlet berprestasi, dia bisa mendapatkan kemudahan dalam sekolah hingga bekerja dan meraih cita-citanya untuk menjadi Polw a n . (fan)

(Suara NTB/ist)

PEMAIN INGGRIS – Kiper Joe Hart, satu dari dua pemain asli Inggris yang tampil reguler musim ini, turut serta dalam parade merayakan gelar juara Liga Inggris yang diraih Manchester City.

Pemain Inggris Terasing di Liga Sendiri Manchester Perayaan gelar juara Liga Inggris yang diraih Manchester City membuat banyak pendukungnya bergembira. Namun, tidak bagi Chairman Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) Greg Dyke. Menurutnya, dominasi pemain asing di tubuh juara Liga Inggris itu membuatnya terganggu.

Musim ini, hanya ada dua pemain Inggris yang bermain secara reguler di starting lineup Manchester City. Selebihnya, merupakan pemain – pemain asing yang memang didatangkan dengan biaya mahal dan memiliki kualitas di atas rata – rata.

Kiper City, Joe Hart adalah satu – satunya pemain lokal yang diturunkan di tim inti pada pertandingan terakhir mereka melawan West Ham. Satu pemain Inggris lainnya, James Milner baru diturunkan 14 menit sebelum laga berakhir.

“Liga Inggris sungguh luar biasa di musim ini,” ujar Dyke. “Tapi saya mencermati hanya ada sekitar dua Pemain Inggris (yang tampil secara reguler) untuk City, dan dua atau

tiga untuk Chelsea, meski, kemungkinan tidak akan sebanyak itu musim depan – itu sangat mengganggu,” ujarnya lagi.

“Saya pikir, angka yang kita hasilkan, bahwa (klub) penghuni empat besar musim lalu memiliki sekitar 29 persen pemain Inggris yang menjadi starter, berkurang menjadi 23 persen pada musim ini, saya merasa kita harusnya menghawatirkan tentang itu,” tegasnya.

Pemain Inggris lainnya, Micah Richards bahkan tidak berhak memperoleh medali juara saking sedikitnya jumlah laga yang dimainkannya bersama City musim ini. Tak heran, Richards pun melontarkan kekecewaan sekaligus sinyalemen bahwa ia akan mempertimbangkan karirnya di Manchester City.

“Saya bahagia untuk rekan – rekanku tapi saya terpukul karena tidak mendapatkan medali juara,” ujarnya. “Kita akan lihat apa yang akan terjadi sekarang. Saya akan memanfaatkan musim panas ini untuk berpikir tentang beberapa hal. Saya sudah disini selama 11 tahun dan saya menikmati setiap menitnya,” imbuhnya.

“Saya yakin banyak orang berharap saya akan bertahan tapi ketika laga yang kau mainkan terlalu sedikit, sesekali kau harus memutuskan apa yang terbaik untuk karirmu. Saya akan melakukan itu,” ujar pemain bertahan City itu. ( a n t / b a l i post)

Menpora akan Buka Rakernas SIWO PWI di Mataram Mataram (Suara NTB) Menpora RI Roy Suryo dijadwalkan akan membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI di Mataram, Kamis (15/ 5). Raker yang diikuti seluruh Ketua PWI Cabang se-Indonesia, Dewan Kehormatan Perwakilan (DKP) serta Ketua dan Sekretaris SIWO PWI Cabang tersebut akan berlangsung di hotel Lombok Raya.

Dalam rapat pemantapan Rakernas di Sekretariat PWI cabang NTB, Selasa (13/5), terungkap bahwa Rakernas tersebut tidak hanya membahas persoalan olahraga di tanah air, tetapi membahas berbagai agenda PWI ke depan. Karena itu akan hadir pula Ketua Umum PWI Pusat, Margiono, Ketua SIWO PWI Raja Pane, dan sejumlah pejabat PWI Pusat.

Ketua PWI Cabang NTB, H. Achmad Sukisman didampingi Ketua SIWO PWI NTB, Izzul Khairi mengatakan, para peserta Rakernas yang dipastikan telah memesan tiket penerbangan ke Lombok tersebut akan melihat dan menulis banyak hal tentang kemajuan olahraga di NTB. ‘’Mereka yang datang itu notabene pemilik dan pelaku industri pers, dan karenanya kemungkinan investasi di daerah kita akan besar, teru-

Hari Ini, Zaini Arony Dilantik sebagai Ketua Umum Perbakin NTB

Arum Hidayati

Atalanta Didenda 40.000 Euro Akibat Aksi Pelemparan Pisang Turin Klub Liga Italia (Serie A) Atalanta Senin dijatuhi hukuman denda sebanyak 40.000 euro (55.000 dolar) Senin akibat salah seorang penonton mereka melemparkan pisang ke lapangan, ketika klub itu menang 2-1 atas AC Milan pada Minggu.

Pisang yang dilemparkan penonton itu mendarat di dekat pemain bertahan Milan, Kevin Constant asal Ghana. Constant langsung memungut pisang itu dan menunjukkannya kepada wasit, kemudian memberikannya kepada rekan setimnya Nigel de Jong, yang kemudian melemparkannya ke lapangan.

Para pemain Milan bertepuk tangan seolah menyindir aksi pendukung Atalanta yang melemparkan pisang itu.

Atalanta menyebutkan dalam pernyataan di laman mereka, Presiden klub Antonio Percassi menelepon Ketua Eksekutif Milan untuk menyatakan maaf secara pribadi.

Pemain Spanyol Villarreal didenda 12.000 euro oleh federasi sepak bola mereka, setelah seorang penonton melemparkan pisang kepada pemain Barcelona, Dani Alves, dalam laga liga April. Pemain Brasil itu kemudian memungut pisang itu dan memakannya. Penonton Italia dan Spanyol sudah lama berseteru menyangkut masalah rasial. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PISANG – Pemain AC Milan, Kevin Constant memegang pisang yang dilempar oleh pendukung Atalanta saat laga Liga Italia belum lama ini.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

Posisi Chiellini Terancam Turin Pemain Juventus, Giorgio Chiellini, dilarang main dalam tiga laga karena terlibat aksi menyikut pemain AS Roma, Minggu, sehingga kedudukannya terancam dalam tim Piala Dunia akibat kejadian jauh dari nilai sportivitas.

Aksi yang kurang terpuji itu tentu mengancam posisi Chiellini di timnas Italia. Pengadilan disiplin Serie A dalam pernyataannya menyebutkan, Chiellini bersalah karena menyikut pemain AS Roma Miralem Pjanic ketika bola jauh dari mereka, saat Juve menang 10 di Stadio Olimpico, Minggu.

Tribunal menggunakan rekaman video untuk mengambil keputusan, karena insiden itu tidak terlihat oleh wasit. Chiellini kelihatannya terancam dalam tim Piala Dunia Italia, namun harus dilihat seberapa jauh insiden itu mempengaruhi keberadaannya, hingga Selasa.

Selasa ditentukan sebagai batas waktu penentuan nama pemain untuk Piala Dunia di Brasil. Pelatih Italia Cesare Prandelli menerapkan bahwa peraturan keras untuk menegakkan etika bertandingan para pemainnya sejak ia menangani tim itu mulai 2010. Ia mengeluarkan beberapa pemain yang terlibat dalam insiden sama.

Striker Roma Mattia Destro, dilarang tampil dalam empat pertandingan karena menyiku lawannya pada April dan ia merupakan korban terakhir yang tidak ikut dalam latihan fisik dua hari timnas Italia pada April.

Prandelli mengingatkan ketika itu, “Siapa saja yang terlibat permainan kasar akan tinggal di rumah, karena saya menganggap mereka tidak sanggup menghadapi tekanan dalam Piala Dunia.”

Bek tengah Chiellini merupakan pemain yang bertahan dalam tim Italia sejak Fabio Cannavaro mundur dari laga internasional pada Piala Dunia 2010. Ia dikagumi di dalam dalam luar negeri, karena semangatnya yang seperti tidak ada habisnya.

Italia berada dalam Grup D bersama Inggris, Uruguay dan Kosta Rika pada turnamen Piala Dunia di Brasil. (ant/bali post)

tama pada sektor pariwisata,’’ kata Sukisman.

Panitia Rakernas juga mengagendakan kunjungan ke berbagai objek pariwisata, selain menjadwalkan penghijauan di sekitar Bandara Internasional Lombok (BIL) dan penanaman mangrove di pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah. Peserta juga dijadwalkan melepas tukik dalam perjalanan tur ke Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Sebagai wujud pembuktian bahwa wartawan tidak hanya bisa menulis dan mengoreksi kebijakan pemerintah, tetapi juga action terhadap hal-hal yang bernuansa sosial ekonomi,’’ tambah Sukisman.

Rakernas yang berlangsung empat hari tersebut akan disambut di BIL dan akan akan menginap di hotel Lombok Raya. Gubernur NTB dijadwalkan menerima para peserta Rakernas di pendopo gubernuran pada Jumat (16/5) malam, dan keesokan malamnya diterima di pendopo Walikota Mataram. Di malam pertama, peserta Rakernas diterima di objek wisata Ujung Landasan, Lombok Barat. ‘’Kita berharap penyelenggaraan even nasional ini akan sukses dengan dukungan dan bantuan semua pihak,’’ demikian Sukisman didampingi pengurus PWI Cabang NTB lainnya. (038)

Giorgio Chiellini

Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya dilantik sebagai Ketua KONI Lobar dan Ketua PSSI NTB, kini Dr. H. Zaini Arony, bersama jajaran personalia kepengurusan Perbakin NTB akan dilantik sebagai Ketua Umum Perbakin NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (14/5) hari ini. Rencananya kepengurusan cabang olahraga menembak NTB ini akan dilantik oleh Ketua Umum PB Perbakin, Komisaris Jenderal (Purn.) Drs. Nanan Soekarna yang merupakan mantan Wakil Kapolri (Wakapolri).

Humas Perbakin NTB, Budiono, didampingi Ketua Bidang Berburu Perbakin Rinjani Mataram, I G.B. Rastramurti kepada Suara NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (13/5) kemarin mengatakan Nanan Sukarna akan hadir dengan lima rekannya sesama jajaran Pengurus Besar (PB) Perbakin.

Kedatangan orang nomor satu di PB Perbakin ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat para atlet, pelatih dan pengurus cabor dalam meningkatkan prestasi di NTB. Lanjutnya, jumlah kepengurusan cabor menembak yang akan dilantik nantinya lebih ramping dibanding kepengurusan Perbakin NTB periode sebelumnya. Jumlah kepengurusan Perbakin Periode 2013-2017 ini kata Budiono sebanyak 20 pengurus, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya yang mencapai 35 pengurus.

“Perampingan kepengurusan Perbakin NTB ini sesuai yang dipesan oleh Ketua Umum Perbakin terpilih. Beliau berpesan kepengurusan Perbakin jangan terlalu gendut dan jangan kurus prestasi,” ucapnya.

Menurutnya, meski kepengurusan Perbakin NTB ramping namun tidak mempengaruhi kinerja pengurus dalam meningkatkan prestasi menembak. Mereka optimis dengan jumlah pengurus yang ramping jajaran pengurus Perbakin NTB dapat bekerja maksimal dalam membina atlet - atlet berprestasi. Pasalnya orang-orang yang ditempatkan di kepengurusan tersebut adalah orang-orang yang betul-betul peduli dengan prestasi olahraga.

Zaini Arony dipilih lewat Musda Perbakin NTB di Hotel Santika Mataram, Maret 2013 lalu. Bagi Zaini Arony pelantikan kali ini merupakan yang kedua kalinya, sebab dia merupakan Ketua Umum Perbakin NTB di Periode 2009-2013 lalu. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 14 Mei 2014

Halaman 12

Pemkot Mataram Menang Gugatan PLTD Tanjung Karang Mataram (Suara NTB) Drama persidangan kasus gugatan pembangunan PLTD Tanjung Karang sementara berakhir di pengadilan tingkat pertama. Gugatan yang dilayangkan warga dimenangkan Pemkot Mataram sebagai pihak tergugat, dalam putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (13/5) kemarin.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Zabdi Palangan, SH, MH dengan anggota Nieke Zulfahanum dan Anang Suseno Hadi itu, menyatakan seluruh materi

RUPA - RUPA

gugatan penggugat ditolak.

Tiga poin menjadi materi gugatan penggugat yang dikuasakan kepada R .Aditya Karna, SH, terkait dua SK Walikota Mataram dan permintaan penundaan pembangunan PLTD tersebut.

Dua SK yang digugat diantaranya, terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/KPTS/IMB/SKB/ XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 untuk PT. Bugak Brawang Cemerlang. SK izin lokasi (Ilok) Nomor 282.a/ KPTS/ILOK/SKB/XII/2013 tanggal 16 Desemver 2013.

Penggugat juga menuntut penghentian sementara pembangunan PLTD tersebut. ‘’Satu, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.418.000,” kata ketua majelis hakim. Atas putusan itu, para penggugat diberi kesempatan pikir pikir selama 14 hari.

Proses persidangan kemarin berlangsung lancar dan landai. Meski demikian tim pihak Polres Mataram menyiagakan satu peleton Dalmas dan aparat dari Polsek Ampenan untuk mengamankan situasi.

Dalam gugatan ini, pihak Pemkot Mataram sebagai tergugat dan PT. Bugak Brawang Cemerlang sebagai tergugat intervensi.

Dari kubu tergugat yang diwakili tim kuasa hukum, Kabag Hukum dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari Mataram memastikan puas dengan putusan hakim tersebut. “Putusan ini sudah tepat menurut kami,” kata Kasi Datun Kejari Mataram, Heriya Sakti Saad, SH. Bahwa putusan walikota mengeluarkan SK IMB dan SK Ilok itu sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Sekarang kami menunggu, apa langkah hukum penggugat, kami siap hadapi,” tegasnya. (ars)

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 14 Mei 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Rabu, 14 Mei 2014

KANTOR Dirjen Pajak( DJP) Wilayah NTB menggelar acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2013, Peraturan Menteri Keuangan no 64/PMK.05/2013 Modul IT SIMDA dan Regulasi Ekstentifikasi, Pendataan dan Penilaian, di Hotel Lombok Raya Selasa (13/5) kemarin. Acara yang dimulai sekitar pukul 08:30 Wita tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJP NTB dan semua Pemda di NTB. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak NTB ,Cucu Supriatna, SH,MH. Dalam sambutannya mengatakan, tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk sosialisasi peraturan baru peraturan menteri keuangan nomor 64/ PMK.05/2013. “Ini adalah kewajiban kami untuk mensosialisasikan peraturan tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, agenda lain acara tersebut juga untuk menciptakan sinergi antara pihaknya dengan semua Pemda yang ada di NTB. “Supaya kita bersinergi guna mewujudkan realisasi pajak,” tambahnya.

Menurutnya, daerah yang memiliki kesadaran tinggi akan wajib pajak adalah daerah yang akan cepat dalam berkembang.

“Itu karena manfaat pajak sesungguhnya akan kembali ke daerah yang bersangkutan

sekitar 63 persen,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengajak kepada semua Pemda di NTB untuk bekerjasama dengan pihaknya dengan memberikan data wajib pajak. “Kami mengajak supaya kita bekerjasama. Semua Pemda kami harapkan memberikan data wajib pajak sehingga realisasi pajak bisa kita wujudkan,” ujar Cucu.

Dinilainya, ketika realisasi pajak tidak tercapai, lebih dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak. “Oleh sebab itu perlu kita tingkatkan kesadaran wajib pajak,” imbuhnya.

Sementara itu, Target penerimaan pajak di NTB cukup besar yakni sekitar 2,29. Untuk mencapai jumlah tersebut DJP tidak bisa bekerja sendiri .”Jumlah ini tentu sangat besar. Tapi mudah jika bersinergi. Kita harus kerjasama dalam hal data dan informasi,” terang Cucu kepada semua peserta.

Seperti diketahui sebelumnya, aturan yang disosialisasikan tersebut mewajibkan kepada semua Pemda untuk memberikan data ke kantor pajak. Hal ini diatur dalam UU no 6 tahun 1983 yang kini telah diubah dengan UU 16 tahun 2009.

Acara tersebut diselingi oleh tarian khas Sasak yang dinamakan Tari Sembah Kembang dan berlangsung lancar. Bahkan, beberapa kali diwarnai oleh tepuk tangan meriah dari peserta yang notabene berasal dari sepuluh Pemda Kabupaten/ Kota yang ada. (ami/*)

Halaman 14

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak NTB ,Cucu Supriatna, SH,MH saat menyampaikan sambutan dan materi.

(Suara NTB/ami)

Cucu Supriatna

Tari sembah kembang yang menjadi selingan acara.

Hari Ini, 172 Mahasiswa Stikes Mataram Wisuda Mataram (Suara NTB) Sebanyak 172 mahasiswa jurusan SI Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram akan mengikuti wisuda tahun akademik XI bertempat di salah satu hotel di Mataram Rabu (6/13).

Kepada Suara NTB di ruangannya Selasa kemarin, Ketua Stikes Mataram periode 2014-2018 yang terpilih melalui rapat senat terbuka akhir April lalu, Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, mengungkapkan dengan akan terlaksananya wisuda bagi mahasiswa jurusan SI Keperawatan ini, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para alumni Stikes Mataram selama ini.

Diakui Chairun Nasirin bahwa selama ini hampir semua alumni Stikes Mataram telah terserap ke dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, para wisudawan kali ini juga diharapkan mampu melakukan hal yang sama untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah diperolehnya selama kuliah sesuai dengan tema wisuda yaitu untuk mewujudkan perawat profesional, berstandar kompetensi dan unggul.

Lebih lanjut Chairun Nasirin menyampaikan bahwa harapan pihaknya agar seluruh wisudawan menjadi perawat-perawat yang profesional, berstandar kompetensi dan unggul dikarenakan selama berada pada proses pembelajaran, Stikes Mataram lebih menitikberatkan pada keaktifan siswa dengan menggunakan pendekatan student centered learning disertai dengan dukungan dari para dosen yang berkualitas.

Tidak hanya itu, dukungan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran berupa laboratorium keperawatan, laboratorium bahasa, dan penyediaan wireless internet juga semakin mempermudah proses pembelajaran.

Masih menurut Chairun Nasirin, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menciptakan sumberdaya manusia di bidang kesehatan, belum lama ini, Organisasi Perawat Indonesia (AIPNI) mempercayakan kepada Stikes Mataram sebagai tempat pelaksanaan pertukaran mahasiswa Indonesia (Stikes Mataram) dengan Thailand BCN (Kasetsart University Thailand), dan University of Nursing, Yangon, Myanmar.

Selain itu, Chairun Nasirin menambahkan bahwa Stikes Mataram juga pernah dipercaya oleh pemerintah Australia melalui Australia Development Scholarship (ADS) dan pemerintah Provinsi NTB sebagai tempat pelaksanaan pelatihan English Training Assistant (ELTA) sebagai salah satu persyaratan mengikuti studi lanjut program S2 dan S3 Master Degree di Australia.

Sejumlah tamu undangan dijadwalkan akan menghadiri acara wisuda diantaranya ialah Gubernur Provinsi NTB, Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Kepala Rumah sakit Umum Provinsi NTB dan pimpinan Perguruan Tinggi seNTB. (dys)

Chairun Nasirin

Para peserta serius mengikuti sosialisasi yang digelar Kantor Dirjen Pajak( DJP) Wilayah NTB.

Guru Berprestasi dengan Metode yang Fleksibel Mataram (Suara NTB) Tidak mudah bagi seorang guru untuk meraih predikat guru berprestasi, terlebih di tengah sejuta problematika yang dihadapi oleh guru saat ini. Namun kondisi demikian ternyata tidak berlaku bagi Nur Wahidah, M.Pd, guru mata pelajaran bahasa indonesia pada SMP Negeri 11 Mataram ini.

Sebelumnya, pengawas pen-

didikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram menganugerahi Nur Wahidah sebagai guru berprestasi tingkat Kota Mataram tahun 2014. Mendapat predikat sebagai guru berprestasi tersebut, tidak lantas membuatnya berbangga hati.

Menurutnya, gelar yang telah diberikan tersebut sematamata hanya sebagai motivasi dalam mengajar.

Guru paruh baya yang sudah mengabdikan hidupnya menjadi seorang pendidik selama 16 tahun ini mengaku banyak kriteria guru disebut sebagai guru berprestasi. Diantaranya ialah mempunyai kemampuan mengajar di dalam kelas yang baik dan menulis karya ilmiah berupa artikel.

Untuk urusan mengajar, Ia mengaku mempunyai teknik

tersendiri ketika berada di dalam kelas. Dalam mengajar, hal utama yang harus dilihat oleh seorang pendidik ialah melihat konteks belajar anak seperti kondisi ruangan, suasana dan lain sebagainya. Selain itu, metode belajar juga harus fleksibel sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid.

“Kalau siswa maunya belajar di luar kelas, saya fasilitasi karena pada dasarnya yang

belajar ialah anak, jadi harus ikuti alur kemauannya siswa.

Guru hanya fasilitator dan pembimbing saja,” akunya.

Tidak hanya pandai dalam urusan belajar, menulis pun Nur Wahidah sangat pandai.

Sejumlah karya ilmiah dengan tema-tema khusus pendidikan pun sering ditulisnya.

Ia mengaku, kebiasaan menulisnya terasah semenjak ia masih kecil. (dys)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

Halaman 15

Hatta Rajasa Mundur

Prabowo Bertemu Yudhoyono di Istana Jakarta (Suara NTB) Calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/ 5), sekitar pukul 16.30 WIB. “Saya kira ini bagian dari komunikasi politik, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menghadapi keadaan seperti pilpres saya kira sudah sangat diperlukan komunikasi politik. Saya datang konsultasi bagaimana pandangan beliau (Presiden),” kata Prabowo saat ditanyakan terkait kedatangannya ke Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kedatangan Prabowo lebih awal dari agenda Presiden.

Berdasarkan agenda Presiden, ia akan menerima Prabowo

dan Hatta Rajasa pada pukul 17.00 WIB. Sementara, Menko Perekonomian Hatta Rajasa

(ant/Bali Post)

MUNDUR - Menko Perekonomian Hatta Rajasa melambaikan tangan dari mobilnya di Kemenko, Jakarta, Selasa (13/ 5). Hatta Rajasa memutuskan mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

mengakui, bersama calon presiden dari Partai Gerindra akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara. ‘’Pertemuan untuk bersilaturahmi dan membahas sejumlah topik knegaraan,” kata Hatta melalui akun twitter pribadinya @hattarajasa yang diunggahnya Selasa (13/5).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam jadwal Presiden SBY pada hari Selasa (13/ 5) ini, Presiden SBY diagendakan akan bertemu dengan 2 (dua) orang yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, yaitu Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) pada pukul 13.00 WIB, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan menghadap bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa pada pukul 17.00 WIB. Sejumlah media online sejak pagi ini ramai memberitakan, bahwa dalam pertemuan dengan Presiden SBY itu, Hatta Rajasa juga akan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menko Perekonomian terkait dengan pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, mengaku mendengar rencana tersebut. Namun ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut. ‘’Biarlah Pak Hatta yang menjelaskan sendiri mengenai pengunduran dirinya. Tidak elok kalau saya yang sampaikan.

Lebih bagus kalau yang bersangkutan,” kata Julian.

Hatta sendiri melalui akun twitter pribadinya tidak berterus terang menjawab isu seputar rencana pengunduran dirinya itu.

Ia hanya berkata, “Saya sore ini dengan Pak Prabowo akan bertemu Presiden SBY di Istana Negara. Pertemuan untuk bersilaturahmi dan membahas sejumlah topik kenegaraan. Setelah itu saya dan Pak Prabowo akan memberikan keterangan pers. Salam.”

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 disebutkan, pejabat negara atau menteri aktif harus mundur bila mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Sementara untuk kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 dimana disebutkan kepala daerah yang akan ikut dalam kampanye pemilihan presiden harus mengajukan cuti. Tenggat pengajuan adalah 12 hari sebelum pendaftaran presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dibuka pada 18 Mei 2014.

Aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009. Dalam aturan itu tercantum jika izin cuti yang bersangkutan disetujui, maka akan keluar keputusan presiden, sehingga gubernur dinyatakan non-aktif hingga KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil terpilih. (ant/Bali Post)

Presiden Resmi Beri Izin Cuti Gubernur Jokowi Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan telah memberikan izin cuti secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar dapat mengikuti Pemilu Presiden 2014.

“Saya secara resmi pula telah memberikan izin kepada Jokowi untuk capres. Besok saya keluarkan izin resmi tertulis insyallah. Sejak izin keluar, status nonaktif gubernur Jakarta hingga saatnya nanti KPU (Komisi Pemilihan

Umum) tentukan presiden dan wapres terpilih,” kata Presiden kepada wartawan di luar Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/5).

Yudhoyono mengemukakan hal itu setelah menerima Gubernur DKI Jokowi di kantornya. Jokowi diterima Presiden sekitar pukul 13.00 WIB dan pertemuan berlangsung sekitar 15 menit.

Dalam kesempatan konferensi pers seusai bertemu Presiden, Jokowi mengatakan dirinya telah mendapatkan izin

cuti. guna mengikuti Pemilu Presiden 2014. “Bapak Presiden menyampaikan bahwa izin akan diberikan besok. Cepat sekali beliau memberikan izin,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, izin dapat saja mulai berlaku besok pagi atau setelahnya. “Izinnya sampai selesai,” katanya ketika menjawab pertanyaan berapa lama izin akan diambil. Ia menambahkan, selama dirinya cuti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menggantikan

posisi dirinya. “Otomatis,” katanya.

Jokowi yang juga calon presiden dari PDIP mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepadanya untuk menjaga etika dan sopan santun dalam kampanye politik pada Pemilu Presiden 2014. ‘’Banyak sekali berpesan mengenai kesantuan dalam berkampanye, menjaga etika dalam berkampanye dan berpolitik,’’ kata Jokowi. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

MENGHADAP PRESIDEN- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5).

Pesan Yudhoyono kepada Jokowi Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepadanya untuk menjaga etika dan sopan santun dalam kampanye politik pada pemilihan presiden 2014.

“Banyak sekali pesan mengenai kesantuan dalam berkampanye, menjaga etika-etika dalam berkampanye dan berpolitik,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/5), seusai menemui Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan permohonan izin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyatakan, Presiden Yudhoyono telah mengizinkan dirinya untuk

cuti guna mengikuti pemilihan presiden 2014. “Bapak Presiden menyampaikan bahwa izin akan diberikan besok.

Cepat sekali beliau memberikan izinnya,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, izin dapat saja mulai berlaku besok pagi atau setelahnya. “Izinnya sampai selesai,” katanya menjawab pertanyaan berapa lama izin akan diambil.

Ia menambahkan, selama dirinya izin, maka secara otomatis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mennggantikan posisi dirinya. “Otomatis,” katanya.

Jokowi menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 13.00 WIB. Jokowi tiba dengan

menggunakan mobil warna hitam sekitar pukul 12.45 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang. Begitu tiba, Jokowi langsung dikerumuni wartawan yang telah menunggu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah tiba sesaat sebelum kedatangan Jokowi. Namun Gamawan enggan untuk menjelaskan lebih jauh. “Nanti aja ya,” katanya.

Jokowi merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan NasDem. Dalam UU no 42/2008 tentang Pemilihan Presiden, kepala daerah yang maju untuk pemilihan presiden tidak perlu mengundurkan diri, namun mengajukan izin cuti. (ant/Bali Post)

Golkar Dikabarkan Merapat ke PDIP Jakarta (Suara NTB) Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, partainya telah merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Saya mendengar informasi bahwa Partai Golkar (PG) sudah ke PDIP. Ini suatu keputusan yang baik dan cepat, ketimbang Golkar jadi partai yang minta-minta untuk diajak berkoalisi,” kata Bam-

bang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/5).

Bambang menyebutkan, keputusan PG ke PDIP itu dalam rangka memperkuat bakal cawapres Jusuf Kalla yang digadang-gadangkan selain Abraham Samad. “Langkah Golkar itu dalam rangka perkuat JK sebagai cawapresnya Jokowi,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Ia mengapresiasi langkah

Aburizal Bakrie (ARB) yang telah memutuskan bergabung dengan PDIP dan Jokowi. “Saya apresiasi ARB karena jadi King Maker. Tinggal bagaimana bertempur. Lagi pula Jokowi lebih nyaman dengan JK dan Ical setuju. JK punya jam terbang dan kapasitas yang tinggi. Koalisi ini berikan peluang untuk menang ketimbang jadi pembuat poros baru,” kata Bambang. (ant/Bali Post)

PPP Ingatkan Prabowo Hati-hati Pilih Cawapres Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hazrul Azwar mengingatkan bakal capres Prabowo Subianto untuk berhatihati dalam memilih bakal calon wakil presiden. Bagi PPP, siapapun yang akan dipilih oleh Prabowo untuk mendampinginya akan diterima dengan tangan terbuka karena sedari awal PPP tidak macam-macam. ‘’Penentuan cawapres untuk mendampingi Prabowo diharapkan bisa mempopulerkan pencalonannya sebagai capres. Pemilihan bakal cawapres harus memperhatikan berbagai aspek, seperti segi kekuatan, dari segi kapabilitas, dari segi kapasitas, dari segi elektabilitas,’’ kata Hazrul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/5).

Dikatakannya, Cawapres Prabowo diharap-

kan bisa menutupi kelemahan yang dimiliki Prabowo. “Ya memang tidak ada yang sempurna, tetapi Cawapres Prabowo bisa menutup celah kelemahan-kelemahan yang ada dan bisa memperkuat segmen pasar karena itu sangat sensitif.

Pasar politik ini sama sensitifnya dengan pasar bisnis. Dan cepat berubah, swing vooters cepat berubah,” kata Ketua Fraksi PPP DPR RI itu.

“Jadi kalau Pak Prabowo tidak berhati-hati menentukan cawapresnya, ya kita bekerja di lapangan akan sulit, akan habis. Prabowo harus bisa menentukan cawapres yang diterima masyarakat,” imbuh anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Ketika ditanya, apakah Hatta Rajasa yang digadang-gadangkan bisa memenuhi harapan dan menutupi kelemahan Prabowo, Hazrul enggan berkomentar. “Ya mudah-mudahan saja,” kata Hazrul. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Agus Martowardojo Terkait Kasus Hambalang Jakarta (Suara NTB) Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

KPK meminta keterangan Agus, yang saat proyek Hambalang berjalan menjadi menteri keuangan, sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso yang menjadi tersangka dalam perkara itu.

“Diundang untuk memberikan kesaksian perihal saudara Machfud Suroso, jadi saya akan memenuhi dan mungkin kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, nanti

saya keluar kita ketemu lagi,” kata Agus di gedung KPK Jakarta, Selasa. (13/5).

Saat proyek Hambalang berjalan Agus menjabat sebagai Menteri Keuangan yang berwenang untuk mengeluarkan anggaran hingga Rp2,5 triliun untuk proyek tersebut.

PT Dutasari Citra Laras merupakan perusahaan subkontraktor penyedia jasa mechanical enginering dalam proyek Hambalang.

Dalam perkara ini, Machfud dan PT Dutasari Citra Laras dituduh mendapatkan pembayaran total Rp45,3 miliar dari Kontrak Kerja Sama Operasional Adhi Karya-Wijaya Karya yang merupakan bagian realisasi pembayaran ongkos 18 persen yang harus dibayar KSO AdhiWika kepada Andi Mallarangeng, yang saat itu Menteri Pemuda dan Olahraga. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 14 Mei 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

KRISIS SURIAH - Beginilah kondisi kota Aleppo pasca-peperangan yang terjadi. Kini hampir tiga jutaan warga Kota Aleppo kesulitan air minum, setelah pasokan air minum dihentikan gerilyawan.

Pasokan Dihentikan

Tiga Juta Warga Suriah Kesulitan Air Minum

Damaskus Tiga juta warga Suriah di Aleppo Suriah Barat Laut, tak memperoleh air minum selama sembilan hari berturut-turut, sebab gerilyawan telah menghentikan pasokan air ke kota yang dilanda konflik tersebut.

“Kota Aleppo telah menjadi sasaran penghukuman kolektif dan pengepungan tak bermoral oleh pelaku teror bersenjata yang telah menghentikan pasokan air, termasuk air bersih dan air minum, buat tiga juta orang di kota tersebut. Sebabnya, mereka menolak kehadiran kelompok pelaku teror bersenjata dan kejahatan mereka terhadap warga sipil,” kata Kementerian Luar Negeri Suriah, Senin (12/5) waktu setempat.

Kelompok garis keras, yang menguasai dua stasiun pompa air utama di Aleppo, telah berhasil menghentikan pasokan air minum di bagian barat kota yang dikuasai pemerintah.

Tindakan tersebut juga telah mempengaruhi bagian Aleppo yang

dikuasai gerilyawan, sehingga menciptakan kekurangan air di kubu utama gerilyawan. “Pelaku teror telah menghalangi pemompaan air melalui Stasiun Suleiman Al-Halabi, yang menjadi sumber utama air minum di Aleppo. Akibatnya, terjadi kekurangan air di seluruh kota itu selama sembilan hari berturut-turut. Mereka malah mengirim air ke Sungai Quiq dan menyia-nyiakannya untuk mencegah warga memperoleh air bersih,” kata kementerian tersebut, Selasa siang.

Meskipun menekankan aksi gerilyawan itu telah menciptakan dilema besar bagi rakyat Aleppo, pernyataan tersebut menegaskan Pemerintah Suriah dan lembaga terkait akan

melancarkan upaya sangat besar guna memenuhi tuntutan rakyat akan air dengan segala cara dan melalui penyelesaian mendesak.

Rakyat Aleppo, katanya, dipaksa memperoleh kebutuhan mereka akan air dari sungai dan sumber lain air yang bisa diminum yang menimbulkan ancaman bagi nyawa warga dan memperingatkan mengenai penyebaran wabah di kalangan warga.

Aleppo, kota terbesar dan pusat ekonomi Suriah, telah muncul sebagai ajang tempur utama dalam krisis di negeri tersebut sejak gerilyawan berikrar akan “membebaskan” Aleppo dari pasukan pemerintah pada Juni 2012. (ant/bali post)

Kanada Kembali Beri Sanksi Warga Rusia dan Ukraina

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Kristin Lund didampingi Sekjen PBB Ban Ki-moon memberikan sambutan sebagai komandan pasukan PBB di Siprus.

Kristin Lund, Komandan Wanita Pertama Pasukan PBB New York Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Senin (12/5), mengangkat Mayor Jenderal Kristin Lund untuk mengomandani pasukan pemelihara perdamaian PBB di Siprus, sehingga ia menjadi wanita pertama yang memangku jabatan semacam itu dalam pasukan PBB. Lund (56) akan menggantikan Mayor Jenderal Chao Liu dari Cina tanggal 13 Agustus.

Liu telah memimpin Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Siprus (UNFICYP) sejak 2011.

Ban memberi penghargaan atas pengabdian Mayor Jenderal Liu di UNFICYP, tempat dedikasi, profesionalisme dan kepemimpinannya memberi sumbangan sangat besar bagi upaya PBB, kata kantor juru bicara PBB saat mengumumkan pengangkatan Lund.

“Saya mengucapkan selamat kepada Mayor Jenderal Kristin Lund atas pengangkatannya sebagai Komandan baru Pasukan dalam operasi pemelihara perdamaian kami

di Siprus. Ia membuat sejarah di PBB,” kata Sekjen PBB tersebut saat acara pengambilan gambar bersama Lund, sebagaimana dikutip Xinhua, Selasa pagi.

Ban menambahkan, dalam enam-setengah dasawarsa operasi pemelihara perdamaian PBB, kami telah memiliki sejumlah perempuan sebagai komandan pasukan, tapi ia adalah perempuan pertama dalam posisi itu.

Lund mengaku sangat gembira dan bangga dengan penugasan tersebut. Lund menjadi perempuan perwira pertama yang dipromosikan sebagai Mayor Jenderal di Norwegia pada 2009, ketika ia diangkat menjadi Kepala Staf Pengawal Dalam Negeri Norwegia.

Pada 2014, ia diangkat menjadi Staf Pertahanan Norwegia sebagai pemimpin Urusan Veteran. Ia ditempatkan di dalam pasukan PBB di Lebanon pada 1986 dan juga terlibat dalam misi lain PBB. PBB telah mempertahan-

kan UNFICYP di Siprus sejak 1964, setelah merebaknya ketegangan antar-masyarakat.

Sekarang UNFICYP menjadi pasukan PBB dengan 930 prajurit militer dan 66 polisi.

Siprus telah terpecah sejak 1974, ketika militer Turki memasuki dan menduduki bagian utara pulau tersebut, setelah kudeta oleh satu kelompok perwira Yunani. (ant/bali post)

Ottawa Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, Senin (12/5), mengumumkan Kanada telah memberlakukan sanksi ekonomi dan larangan bepergian atas enam orang Rusia dan enam Ukraina.

Ia menyatakan pendudukan tidak sah Rusia atas Ukraina dan kegiatan militer yang provokatif tetap menjadi keprihatinan serius bagi masyarakat internasional.

Sementara situasi di Ukraina merupakan pelanggaran besar keamanan serta perdama-

ian internasional.

“Masyarakat internasional akan terus melakukan tekanan sampai Rusia menurunkan kegiatan. Agresi rejim Presiden Vladimir Putin takkan berlalu tanpa jawaban,” kata perdana menteri itu, sebagaimana dikutip Xinhua, Selasa pagi.

Pada awal Mei, Rusia berikrar akan membalas sanksi baru dari Amerika Serikat dan Kanada, tapi menekankan Moskow takkan menyiarkan orang yang ditempatkan di dalam daftar hitam Rusia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PATROLI - Sebuah kendaraan lapis baja pro-Rusia berpatroli di sepanjang jalan Slaviansk di Ukraina Timur.

Kondisi yang tidak menentu di kedua negara membuat sejumlah negara, salah satunya Kanada menjatuhkan sanksi pada warga Rusia dan Ukraina.

Bus Terbalik di Myanmar

14 Tewas dan 29 Terluka

Yangon Sedikitnya 14 orang tewas dan 29 lagi cedera parah akibat bus penumpang terbalik di jalan raya Nay Pyi Taw-Yangon.

Dengan 43 penumpang di dalamnya, bus Yazarmin, yang melaju dari Nay Pyi Taw menuju Yangon, terbalik di jalan raya dan jatuh di bawah jembatan pada Senin pukul 18.45 waktu setempat, ketika bus itu menyalip mobil kecil dengan kecepatan tinggi di bawah hujan deras.

Ke-14 korban, termasuk empat wanita, te-

was di tempat, sementara yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Jalan raya Nay Pyi Taw-Yangon, yang dibuka pada tahun 2009. Sampai sekarang tercatat 360 orang tewas di jalan raya tersebut akibat kecelakaan mobil.

Dari jumlah korban tersebut, 57 orang meninggal dalam empat bulan pertama 2014 berkaitan dengan 147 kecelakaan, kata laporan tersebut menambahkan, seperti dikutip Xinhua. (ant/bali post)