HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU, 14 JUNI 2014
16 HALAMAN NOMOR 83 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Hari Ini Hasil UN SMP Sederajat Diumumkan
Meningkat, Persentase dan Rerata Hasil UN di NTB
H.Imhal (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Sabtu (14/6) hari ini, hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTS/SMPT (sederajat) diumumkan secara serentak di Indonesia. Di NTB, tahun ajaran 2013/2014 ini, jumlah siswa SMP sederajat yang mengikuti UN sebanyak 82.719 siswa. Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus sebanyak 82.640 siswa atau 99,90 persen. Sementara, jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 79 orang. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs.H.Imhal didampingi Kepala Bidang Dikmenti Dikpora NTB, Dra.Hj.Uum Umayah dan Kepala Bidang Dikdas Dikpora NTB, Bersambung ke hal 5
Sumber : Dinas Dikpora NTB
200 Hektar Tanah Pecatu Diduga Dikuasai Secara Ilegal Mataram (Suara NTB) Tidak tertibnya administrasi pengelolaan aset, diduga menjadi penyebab aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) berupa tanah pecatu amburadul. Sejak diinventarisir Oktober 2013 lalu, ada sekitar 200
hektar lebih tanah pecatu yang statusnya tidak jelas alias abu abu menjadi terang. Setelah dipastikan sebagai lahan pemda, ketika diperiksa, ternyata sudah berpindah tangan diduga secara ilegal. ‘’Kami lakukan pendataan awal,
sejak Oktober 2013 ada 129 hektar di wilayah Lombok Barat sudah berpindah tangan secara ilegal,” kata Ketua Tim Penyelamatan Aset Pemda Lobar, Hasbi Jumat (13/6) kemarin. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/ars)
PASANG PLANG - Pemkab Lobar memasang plang papan nama sebagai penanda bahwa areal sawah di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi ini aset daerah. Ini untuk memproteksi aset yang disebut tanah pecatu itu, tidak dipindahtangankan secara illegal.
Kejaksaan Terbitkan Sprinlid
Periksa Dua Panitia Proyek Jembatan Cemara
TO K O H Wujudkan Masyarakat Madani WAKIL Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengungkapkan, masyarakat yang menjadikan ciri utama dalam kehidupannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dengan konteks masyarakat Indonesia merupakan salah satu ciri masyarakat madani. Apalagi, Indonesia mayoritas adalah umat Islam, maka peranan aspek religi dan spiritualitas sangat menentukan untuk mewujudkan masyarakat madani. Menurutnya, terpenuhinya kebutuhan dasar, berkembangnya modal manusia dan sosial, tidak adanya diskriminasi, adanya hak, hubungan kelompok dan sikap saling menghargai perbedaan. Bersambung ke hal 5
KO M E N TTAA R
“Setelah lewat pengkajian, kami terbitkan sprinlid untuk kasus proyek Jembatan Cemara ini,” sebut Kajari Mataram Sang Ketut Mudita, SH,MH melalui Kasi Pidsus Andry Andoro, S.Ag, SH, MH menjawab Suara NTB, Jumat
Akibat Kurangnya Implementasi RPJM
H. Muh. Amin (Suara NTB/ist)
Tuntaskan Rekomendasi BPK PEMPROV NTB menargetkan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013 akan bisa dituntaskan pada Juli mendatang. ‘’Untuk menuntaskan itu, sebelum Agustus (Juli, Red) insya Allah semua sudah kita tuntaskan item-item rekomendasi itu,” kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dikonfirmasi di kantor Gubernur, Jumat (13/6). Jka rekomendasi BPK itu tidak ditindaklanjuti oleh pemeirntah daerah maka sama artinya dengan menolak hasil pemeriksaan BPK. Bersambung ke hal 5 H. L. Syafi’i (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Hanya butuh waktu sebulan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata pulbaket), Kejaksaan Negeri Mataram akhirnya meningkatkan status proyek Jembatan Cemara, Lombok Barat (Lobar) ke penyelidikan, ditandai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan (sprinlid), beberapa waktu lalu.
KEKERINGAN yang terjadi di beberapa daerah di NTB seperti Lotim dan Loteng, dinilai karena kurangnya implementasi dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) yang telah ditetapkan. Akibatnya, terjadi kurangnya pengawasan terhadap tata ruang pembangunan wilayah pemukiman dan pembinaan terhadap masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya
kekeringan. Anggota Komisi II DPRD NTB, Bidang Pertanian dan Pariwisata, Ir. Made Slamet, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (13/6) kemarin, mengatakan seharusnya implementasi RPJM yang telah ditetapkan harus lebih diperhatikan. ‘’Ini karena implementasi RPJM. Seharusnya, itu lebih diperhatikan,” ujarnya. Kurangnya perhatian terhadap penerapan RPJM tersebut
mengakibatkan pembangunan pemukiman kurang diawasi. Sehingga kemudian mengganggu lahan yang tadinya menjadi sarana penyaluran air ke sawah-sawah. “Banyak pembangunan perumahan yang dibangun di tempat yang menjadi wahana penyaluran air. Ini kemudian yang menghambat air bisa sampai ke sawah-sawah yang tadinya produktif,” imbuh Slamet. Bersambung ke hal 5
Wisatawan Tiongkok dan Hongkong Bidikan Pasar Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menerima sedikitnya 102 delegasi pemuda Tiongkok yang akan belajar budaya dan pariwisata daerah ini selama beberapa hari ke depan. Kunjungan seratusan pemuda Tiongkok ini diharapkan dapat menjadi media promosi pariwisata NTB di luar negeri utamanya negara-negara Asia Timur. Negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok dan Hongkong menjadi bidikan pasar wisata NTB untuk mendatangkan wisatawan mencanegara sebanyak-banyaknya ke daerah ini. “Saat ini, kami sedang merintis direct flight (penerbangan langsung) Cina-Lombok dan Hongkong-Lombok. Harapan kami, dengan ada-
nya delegasi pemuda Tiongkok ini bisa menyampaikan informasi yang diperoleh selama berada di Lombok ini ke masyarakat lain di negaranya,” harap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir saat meneirma kunjungan delegasi pemuda Tiongkok di Gedung Sangkareang kompleks kantor Gubernur, Jumat (13/6) siang kemarin. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NT, Drs. H. Imhal dan Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Abdul Hakim, MM. Seratusan delegasi pemuda Tiongkok itu difasilitasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Bersambung ke hal 5
(13/6) kemarin. Kasus ini ditingkatkan statusnya untuk memudahkan penyelidikan, permintaan data dan keterangan tambahan. Setelah sprinlid itu diterbitkan, langkah cepat ditempuh tim dengan memanggil saksi. Dua saksi yang diperiksa Jumat (13/6) kemarin, dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Pemeriksaan PPHP seputar pengadaan barang dan jasa, apakah sudah sesuai dengan kontrak atau belum. “Peja-
bat PPHP sudah kami periksa tadi pagi,” kata Andry. Selain dari PPHP, dipanggil juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Saksi ini dipanggil untuk didengar keterangan terkait fisik proyek senilai Rp 4 miliar di Kecamatan Lembar itu, apakah sesuai dengan kontrak dengan rekanan atau belum. “Pemeriksaan PPTK ini dijadwalkan jam 14.00 Wita,” terangnya. Bersambung ke hal 5