Snt14092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 158 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 15 SEPTEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dilaporkan ke KPK

Kapolri akan Cek Dana Hibah Newmont Mataram (Suara NTB) Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menanggapi datar terkait sorotan dana hibah PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) Rp 5,5 miliar yang diberikan langsung ke Polda NTB. Kapolri katanya, akan mengecek aturan dan mekanismenya. Hibah Newmont ke Polda NTB yang dipersoalkan itu, dilaporkan ke KPK oleh mantan Anggota DPR RI asal NTB, M.Hatta Taliwang.

‘’Nanti kita cek, apakah hibahnya dalam bentuk barang atau uang. Kalau dalam bentuk barang, kan bisa langsung.

Kalau bentuk uang, ada mekanismenya,’’ kata Kapolri.

Pertanyaan dipertegas terkait hibah dalam bentuk uang, Kapolri menegaskan hal sama.

“Kan sudah saya jelaskan tadi.

Sudah diatur, ada prosedurn-

ya. Kenapa Anda ribut,’’ tanya Kapolri, tetap dengan senyum khasnya, ditemui usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan Pilkada di Lapangan Gajahmada Polda NTB, Senin (14/9) sore.

Apakah itu sesuai aturan, jenderal bintang empat ini juga harus mengecek dahulu dasar aturannya, baru bisa

memberikan penjelasan lengkap.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono yang mendengar pertanyaan wartawan itu, langsung memberikan klarifikasi. “Kan itu (hibah) belum ada uangnya,” jelas Kapolda.

“Uangnya belum ada kok, baru MoU saja,” sambungnya, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

CEK PERALATAN - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat mengecek kendaraan dan peralatan pengamanan Pilkada di Lapangan Gajahmada Polda NTB, Senin (14/9).

TO K O H

Pengamanan Pilkada Serentak

Tiga Daerah Rawan di NTB Jadi Catatan Kapolri

Pansel Tuntaskan Seleksi PANITIA Seleksi (Pansel) penjaringan terbuka tiga pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB telah mulai bekerja. Mereka membuka pendaftaran bagi calon pimpinan tinggi pratama itu mulai 1125 September 2015.

Pansel akan menuntaskan tugasnya pada Oktober mendatang.

Bersambung ke hal 15

H.Muhammad Nur

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Khawatir Praperadilan

(Suara NTB/dok)

Made Sutapa

DESAKAN agar Kejaksaan menyebut siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terus diarahkan ke Kejati NTB. Demi menghindari praperadilan, Kejaksaan hingga kini enggan menyebut tersangka tersebut, kecuali kerugian negara sudah dikantongi.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Ada tiga daerah rawan di NTB yang jadi atensi Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti.

Ke tiga daerah itu, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Mataram. Polda NTB diharapkan mengantisipasi dan melakukan perencanaan matang agar penyelenggaraan Pilkada serentak di daerah itu berjalan lancar.

“Tiga daerah rawan seperti Dompu, Bima dan Mataram, harus jadi atensi khusus,” kata Kapolri saat mengecek kesiapan pasukan pengamanan Pilkada di Lapangan Gajahmada Polda NTB, Senin (14/9) sore.

Kerawanan dimaksudnya terkait ancaman gangguan saat penyelenggaraan Pilkada serentak, Desember 2015 mendatang. Ujung tombaknya diharapkan di masing masing Polres dan back up Polda NTB. “Rencanakan yang matang. Jangan sampai terjadi hal- hal yang tak kita inginkan,” katanya, sekaligus memberikan isyarat kepada Kapolda NTB, Brigjen Pol. Umar Septono untuk mengamankan wilayah hukumnya.

Hanya tiga daerah itu diharapkannya jadi

perhatian khusus, namun tanpa mengabaikan pengamanan empat daerah lainnya di NTB yang juga menyelenggarakan Pilkada serentak.

Ditanya soal kemungkinan NTB masih ada gangguan terorisme, dipastikan Kapolri tidak ada.

Jika terkait pengamanan khusus, masih tetap dilakukan oleh Densus 88. Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengatakan NTB sebagai pos kedua teroris setelah Poso, Kapolri tidak menjawab lugas. “Ya silahkan saja, cek saja dimana daerah itu. Tapi penanganan khusus, ada Densus 88,” terangnya.

Dalam kunjungannya ke NTB, Kapolri pada kesempatan itu didampungi Asisten Operasional Mabes Polri, Irjen Pol. Unggung Cahyono dan Kepala Divisi Propam Irjen Pol. Sabar Raharjo. Kapolri berkesempatan melihat langsung sarana dan prasarana (Sarpras) pengamanan Polda NTB. Dia sempat menegur personel pengurai massa (Raimas) Direktorat Sabhara ketika diminta menghidupkan sepeda motor operasionalnya.

Bersambung ke hal 15

Gagal, Proyek Cetak Sawah 1.800 Hektar di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Proyek cetak sawah baru di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), seluas 1.800 hektar yang menurut rencana dilaksanakan tahun ini gagal terealisasi. Hal ini disebabkan, sarana pendukung seperti bendungan dan jaringan irigasi belum terbangun.

Akibat sarana ini belum terbangun, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) Lobar, tidak berani mengeksekusi anggaran yang sudah disediakan oleh Kementerian Pertanian untuk cetak sawah baru tersebut.

“Anggarannya sudah disiapkan Rp 27 miliar oleh Kementerian Pertanian untuk program cetak sawah baru ini. Cuma

kami belum berani mengeksekusi karena belum ada sarana pendukun,’’ ujar Kadis Pertanakbun, H. Chaerul Bachtiar, Senin (14/9) kemarin.

Dijelaskan sesuai aturan, cetak sawah baru itu harus dibarengi dengan sarana pendukung seperti bendungan dan jaringan irigasi baik primer, sekunder dan tersier. Pihaknya bersama PU beberapa waktu lalu pernah ekspose di pusat untuk meminta bantuan program cetak sawah baru. Pusat pun memberi lampu hijau, menyiapkan dana Rp 27 miliar. Namun persyaratan yang diminta oleh pusat, daerah harus membangun bendungan dan saluran irigasi.

Bersambung ke hal 15

Dari Diskusi Terbatas ’’Suara NTB’’ (2-Habis)

Butuh Kerja Keras untuk Tumbuhkan Semangat Wirausaha Fundamen ekonomi yang kuat ditopang oleh unitunit usaha kecil yang tangguh. Unit ekonomi yang kerap dipandang sebelah mata itu justru paling berjasa menyelamatkan Indonesia dari terpaan krisis.

Namun, merangsang tumbuhnya usaha kecil jelas bukan pekerjaan rumah yang mudah.

Mengapa demikian?

“INI soal membangun mindset (pola pikir) masyarakat kita,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD NTB, M. Hadi Sulthon dalam diskusi terbatas yang digelar Suara NTB, Sabtu (12/9) lalu.

Ia menegaskan, saat ini masih banyak masyarakat yang terbelenggu oleh cara berpikir yang kurang mendukung semangat berwirausaha. Menurutnya, ketika memiliki uang banyak hasil menjual aset, masyarakat awam kerap kali tergiur untuk membelanjakan uangnya di sektor yang tidak produktif. Karenanya, ia menegaskan pentingnya peranan para tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan ula-

ma untuk mengajak masyarakat gemar berwirausaha. Pendapat ini diamini pula oleh peserta diskusi lainnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah menilai, saat ini analogi kebijakan “memberi kail dan umpan” kepada masyarakat sebenarnya kurang tepat. “Seharusnya, selain memberi kail dan umpan ajak juga mereka memancing. Kasih tahu mereka, ‘ini lho tempat mancing yang bagus,” ujarnya.

Pegiat Lembaga Pengembangan Studi (Lepitek), Lalu Ahmad Rahmat mengakui, pola pikir masyarakat memang belum terbiasa berpikir kreatif dalam berusaha. Masyarakat

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/nas)

M. Hadi Sulthon

Lalu Ahmad Rahmat

peternak dan petani yang menjadi binaannya menurutnya juga masih sulit menerima aja-

kan untuk berkreasi di bidang kerja mereka.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

PARLEMENTARIA

Enam Perda Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram Ditetapkan Mataram (Suara NTB) – Enam buah paket raperda yang merupakan hak inisiatif DPRD Kota Mataram, Senin (14/9) ditetapkan melalui mekanisme rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi dua wakil ketua, Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha. Enam perda itu adalah Perda tentang pengelolaan parkir, Perda pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), Perda PKL, Perda KKU (Keamanan dan Ketertiban Umum), Perda pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Hadir dalam paripurna itu, Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani, MSi., Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., berikut pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram. Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi dalam pengantar paripurna itu menyampaikan, bahwa hukum suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu bangsa. Oleh karenanya, inisiatif DPRD Kota Mataram dalam membentuk enam raperda itu didasarkan pada semangat, motivasi dan ispirasi bagaimana Perda tersebut sebagai instrumen dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah secara maksimal yang merupakan amanat reformasi dan konstitusi ke arah terbangunnya pola pikir dan karakter pemer-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersalaman dengan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi.

Juru bicara gabungan Pansus DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., membacakan laporan hasil kerja gabungan pansus di hadapan siding paripurna Senin kemarin.

Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, MSi., menyampaikan tanggapan akhir kepala daerah terkait penetapan enam Perda hak inisiatif DPRD Kota Mataram.

intahan daerah yang demokatis, mandiri, transparan dan efektif melayani masyarakat.

Dikatakan Didi, Perda juga berperan mendorong perwujudan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan politik dalam bentuk political equality, local accountability dan responsif untuk sebesarbesarnya bagaimana membangun jiwa raga, kemajuan dan kemakmuran rakyat. Dengan demikian perda juga efektif sebagai instrumen pendorong perubahan sosial secara konstruktif, terarah dan berkelanjutan. ‘’Hal tersebut akan dapat terwujud manakala kita jalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan,’’ tuturnya.

Untuk itu, Dewan mempunyai komitmen dan harapan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi legislasi

sebagai sarana utk mensejahterakan rakyat.

Sebelum ditetapkan, Ketua DPRD mempersilakan Ketua Pansus PKL dan KKU, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd mewakili gabungan Pansus menyampaikan laporan hasil kerja gabungan Pansus. Raperda tentang pengelolaan Parkir dipandang sangat penting untuk penguatan system pengelolaan perparkiran di Mataram. Raperda ini menekankan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan dan pembenahan terhadap tempat/lokasi parkir, kualitas sumber daya manusia petugas/juru parkir dan pengendalian arus lalu lintas di sekitar area parker, sehingga maksud dan tujuan dibentuknya Perda pengelolaan Parkir dapat diwujudkan.

Raperda tentang pengelo-

laan RTH dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Perda ini adalah untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.

Mewujudkan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, bersih, indah dan nyaman. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

Raperda tentang PKL dijelaskan bahwa pentingnya penataan dan pemberdayaan PKL dimaksudkan agar dapat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan terciptanya lingkungan yang sehat, tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, tidak mengubah estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan yang merupakan landasan so-

sialogis dibentuknya Perda ini.

Mengenai Raperda tentang KKU, lanjut Husni Thamrin, telah melalui proses pengkajian dan penyempurnaan yang cukup panjang. Hal ini penting dilakukan mengingat substansi kegiatan masyarakat yang akan berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat lainnya.

Raperda tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan antara lain mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan. Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Raperda PAUD, kata Hus-

Harus Punya Nomor Induk DPRD Kota Mataram Senin (14/9) menetapkan enam Perda hak inisiatif DPRD Kota Mataram. Salah satunya adalah Perda penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Perda ini, kata Ketua Pansus Penyelenggaraan PAUD DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., menekankan kepada tertibnya penyelenggaraan PAUD. Dimana dalam salah satu ketentuan dalam Perda itu (Suara NTB/fit) adalah semua PAUD di Kota Lalu Suriadi Mataram harus memiliki nomor induk PAUD. ‘’Supaya jangan hanya sekadar dibentuk tapi tidak terdaftar. Sehingga kita atur,’’ terang Suriadi. Politisi PAN ini tidak menampik bahwa PAUD di Kota Mataram menunjukkan gejala mulai menjamur. Ia menegaskan bahwa pengakuan dari sebuah PAUD ada pada nomor induk tersebut.

Selain itu, setiap penyelenggaraan PAUD juga harus memenuhi syarat. ‘’Supaya tidak menjamur tanpa makna,’’ tandasnya. Perda PAUD itu mengamanahkan bagi PAUD yang kurang eksis dalam pelaksanaannya dapat bergabung atau merger atau bahkan ditutup. Kalau PAUD bersangkutan masih memiliki peserta didik, solusi yang disiapkan, ada dua. ‘’Silahkan mematuhi ketentuan dan yang kedua kalau tidak mampu, silahkan gabung dengan PAUD terdekat atau yang punya potensi,’’ tambah Suriadi. Keberadaan nomor induk ditegaskannya sangat penting dalam hal ini. Dimana, PAUD yang telah memiliki nomor induk atau yang telah terdaftar, diakui pemerintah.

Ini dipastikan akan berdampak jangka panjang. ‘’Tatkala pemerintah ada intervensi terkait dengan pembinaan tenaga edukasi maupun dana, mereka akan diakomodir,’’ kata Suriadi. Ia menyebutkan jumlah PAUD di Kota Mataram saat ini mencapai 300 lebih.

Jumlah ini sebenarnya mendekati ideal. Hanya saja sebarannya kurang merata. Masih terfokus di wilayah-wilayah tertentu saja.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, idealnya satu lingkungan ada satu PAUD. Seperti diketahui, jumlah lingkungan di Kota Mataram 321 lingkungan. Sehingga kalau mengacu kepada jumlah lingkungan, mestinya ada 321 PAUD. ‘’Secara umum, jumlah PAUD di Mataram belum ideal, cuma yang menjadi permasalahannya adalah penyebarannya,’’ ujar Suriadi. (fit)

hasil akhir yang merupakan produk bersama antara legislatif dan eksekutif. “Oleh karena itu, jika ada kekurangan atau pemahaman persoalan yang berbeda adalah wajar untuk kita saling melengkapi,” ucapnya.

Ia mengatakan, percepatan pembangunan yang saat ini terjadi mengharuskan pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam menyikapinya.

Pasalnya, peram maksimal dari semua pengambil kebijakan berdampak pada keberhasilan semua program yang telah disusun bersama.

“Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD haruslah berjalan bersinergi dan harmonis sehingga apa yang dikerjakan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Selly. (fit/*)

Sejumlah SKPD Mengeluh Program Tidak Bisa Dieksekusi

Libatkan Linmas ARENA Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana setiap akhir pekan atau hari Minggu dinilai semrawut dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya karena banyaknya pedagang yang menggelar dagangannya di badan jalan dan trotoar. Untuk itulah sejak sepekan lalu, Pemkot Mataram melakukan penertiban dan melarang pedagang berjualan menggunakan badan (Suara NTB/dok) jalan, median jalan (bouleIrwan Rahadi vard) maupun trotoar.

Pemkot Mataram kemudian membentuk tim terpadu yang ditugaskan mengawasi jalannya CFD setiap akhir pekan. Tim terpadu ini salah satunya berasal dari unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan. Camat Selaparang, Irwan Rahadi menyampaikan petugas yang dilibatkan pihaknya dalam mengawasi arena CFD adalah anggota Linmas se-Kecamatan Selaparang.

Linmas ini akan turun ke lapangan setiap akhir pekan untuk mengawasi ketertiban para pedagang. Selain itu Irwan mengatakan pihaknya juga melibatkan aparat kelurahan untuk membantu tim terpadu Pemkot Mataram dalam melakukan pengawasan. “Unsur organisasi pedagang kaki lima Udayana dan lain-lain juga kita libatkan,” cetusnya saat dihubungi Suara NTB, Senin (14/9).

Dilibatkannya pemerintah kecamatan dalam penertiban PKL ini disampaikan Irwan karena kecamatan juga memiliki kewenangan untuk pengelolaan PKL. Kecamatan memiliki tugas bagaimana menata para PKL agar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan Pemkot Mataram. “Khusus terkait penertiban CFD ditangani tim terpadu Kota Mataram,” imbuhnya. Selain melibatkan kecamatan dan kelurahan, tim terpadu ini juga berasal dari Satpol PP Kota Mataram dan Dinas Pertamanan.

Dinas Pertamanan juga telah membuat posko di arena CFD Taman Udayana untuk memantau ketertiban pedagang menjalankan aturan tersebut. Selain itu Satgas Pertamanan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan bersama Satpol PP Kota Mataram. (ynt)

ni Thamrin mengatur mengenai substansi penyelenggaraan PAUD di Kota Mataram.

Perda ini dibentuk untuk mengatur hal-hal seperti bentuk PAUD, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan PAUD dan sumber pembiayaan PAUD. “Dengan telah disahkannya enam perda tersebut maka Pemerintah Kota Mataram telah memiliki instrumen hukum yang jelas dalam mengimplementasikan program dan kegiatan,” kata Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani dalam pemandangan akhir kepala daerah terkait penetapan enam Perda tersebut.

Namun, lanjutnya, satu hal yang perlu didingat bahwa proses penetapan perda pada akhirnya akan bermuara pada

Mataram (Suara NTB) Bukan hanya proyek jalan menuju ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan terganggu. Sejumlah SKPD lingkup Kota Mataram mengeluh. Program mereka terpaksa diundur bahkan tidak bisa dieksekusi.

Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga kini belum mengeluarkan hasil supervisi APBDP. (Suara NTB/fit)

SALAMAN - Sejumlah anggota DPRD Kota Mataram bersalaman dengan Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani usai menghadiri siding paripurna penetapan enam Perda hak inisiatif DPRD Kota Mataram. Ini merupakan kali pertama Penjabat Walikota Mataram menginjakkan kakinya di DPRD Kota mataram.

Batasi Izin Perumahan Harus Ada Dasar Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengungkapkan, pembatasan izin perumahan tidak bisa hanya berdasarkan wacana saja. Harus ada produk hukum seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota.

“Kalau sekadar wacana tidak bisa, tapi harus ada dasarnya,” jawab Cokorda terkait wacana Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang akan menghentikan izin pembangunan perumahan.

Pertimbangan terhadap penghentian izin pembangunan itu, atas dasar dukungan Dinas Pertanian Provinsi NTB, karena tidak dipungkiri bahwa banyaknya lahan produktif di Kota Mataram beralih fungsi.

Cokorda menambahkan,

keputusan itu nantinya akan di sosialisasikan kepada pengembang atau developer sehingga tidak ada protes dari masyarakat. Disamping itu, pihaknya leluasa menjalankan dan membatasi terbitnya izin perumahan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, harus melakukan pengkajian terhadap penghentian izin pembangunan perumahan tersebut. Serta memetakan kawasan mana saja diperbolehkan atau tidak.

Cokorda tidak menyebutkan, berapa jumlah izin perumahan yang masuk. Tapi kajian itu nantinya, dijadikan referensi atau rujukan.

“Kalau memang dihentikan, Bappeda dan Tatakota harus lakukan kajian,” tan-

dasnya.

Apakah dengan penghentian izin pembangunan perumahan itu berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD)? Cokorda tidak menyebutkan secara pasti apakah PAD terganggu atau tidak. Yang pasti target PAD dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berasal dari izin perumahan.

Lantas tidak meski dari Izin perumahan saja, tapi sumber - sumber lain seperi hotel, mall, toko dan lain sebagai menjadi sumber pemasukan PAD. Sebab, Kota Mataram sebagai pusat jasa dan perdagangan.

Seperti diketahui, dari sejumlah target PAD, IMB memiliki target paling besar yakni Rp 3,5 miliar. Realisasi hingga Agustus baru mencapai Rp 2,7 miliar atau sekitar 70 persen lebih. (cem)

Anggaran paling banyak ditunggu adalah, persiapan festival hortikultura 10 Oktober mendatang dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan sekitar Rp 500 juta.

Pengadaan komputerisasi online dan lain - lain milik Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Rp 100 juta lebih serta program lainnya di sejumlah SKPD. Kepala DPKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali mengungkapkan, program tertunda dan paling terasa yakni kegiatan festival hortikultura tingkat nasional dengan nilai anggaran sekitar Rp 500 juta. Anggaran itu untuk kebutuhan honor penjaga keamanan selama dua bulan, biaya pengerukan serta instrumen lainnya.

Dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (14/9), Mutawalli mengatakan, hal itu telah dikomunikasikan dengan Penjabat Walikota Mataram dan diberikan sinyalemen untuk memberikan panjar. Setelah pengesahan APBDP kemungkinan Oktober nantinya akan ditutupi.

“Sudah saya komunikasikan dengan Buk Wali dan ini

tidak masalah dipanjarkan dulu,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa. Pihaknya harus mengundur program seharusnya dieksekusi awal triwulan ketiga, terpaksa harus molor.

Padahal, telah dihajatkan untuk pengadaan pengurusan izin secara online. Dimana sarana pendukung seperti komputer dan selver direvisi pada APBD P, yang nilainya sekitar Rp 100 juta.

Agar tidak mengganggu pelayanan dan program tetap berjalan, pihaknya tetap memaksimalkan dengan mencari anggaran lain.

Lain halnya dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. Sebagian kecil instrumen program direvisi pada APBDP. Meskipun demikian tetap dirasakan implikasinya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi memastikan dalam waktu dua minggu ini supervisi APBDP akan tuntas dilakukan oleh BPKP, kemudian disahkan Dewan dan SKPD bisa menjalankan seluruh programnya. (cem)

Dinas PKP Antisipasi Antraks pada Hewan Kurban Mataram (Suara NTB) Menjelang perayaan hari raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram mengantisipasi penyakit antraks pada hewan kurban. Untuk itu direncanakan mulai hari ini enam tim yang dibentuk akan mulai turun ke lapangan untuk pemeriksaan hewan kurban. Demikian disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli, Senin (14/9) ditemui usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Kota Mataram.

Pemeriksaan hewan kurban ini akan dilakukan di semua titik yang menjadi pusat penjualan hewan kurban di Kota Mataram. Mutawalli mengatakan daerah NTB memang dinyatakan bebas dari penyakit antraks. Tapi pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan melakukan pemerik-

saan. “Memang bebas antraks di daerah NTB. Dan itu kita jaga supaya tidak ada yang masuk,” cetusnya.

Mutawalli menjelaskan pihaknya menerapkan standar khusus dalam pemeriksaan hewan kurban. Ada dua fase pemeriksaan yang akan dijalankan pihaknya yaitu pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem ialah pemeriksaan fisik dengan mengecek semua organ bagian luar hewan kurban mulai dari umur hewan, tanduk, kulit, ekor, dan mata. “Semua diperiksa dan tidak boleh cacat karena ini hewan kurban,” jelasnya.

Setelah pemotongan hewan kurban, ada juga fase pemeriksaan postmortem. Dalam fase ini, yang akan diperiksa adalah organ dalam hewan kurban seperti hati

untuk mengetahui apakah memiliki cacing hati atau tidak. “Akan diperiksa hatinya apakah ada cacing hati atau tidak. Kalau lihat dagingnya apakah warnanya pucat atau segar, semuanya diperiksa,” terangnya.

Mutawalli mengatakan enam tim yang dibentuk ini

masing-masing memiliki satu dokter hewan dan paramedis.

Dibentuknya enam tim yang akan terjun di enam kecamatan ini untuk mempercepat pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha yang akan dirayakan pekan depan.

Selain itu pada hari H, tim ini juga akan turun ke berbagai

pusat pemotongan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan pada hari H ini menurutnya sangat penting. Jika ditemukan ada daging kurban yang mengandung penyakit, maka dilarang untuk diedarkan kepada para penerima daging kurban. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pengiriman Beras dari NTB akan Diperketat Mataram (Suara NTB) Lalu lalang pengiriman beras maupun gabah dari NTB akan diperketat.

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan diambil langkah yang lebih ekstrem untuk menyikapi maraknya permainan pengusaha.

“Sebebarnya ini Danrem yang mestinya ngomongkan.

TNI bisa jadi akan mengambil langkah lebih ekstrem lagi kalau pengiriman beras dan gabah ini begitu bebas ke luar, di saat pemerintah pusat menugaskan untuk memperkuat stok nasional dari NTB,” kata Kepala Divisi Regional (Divre) Perum

Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono di ruang kerjanya, Senin (14/9).

Menjawab soal makin intensnya TNI menghentikan beras dan gabah yang ke luar daerah, baginya hal tersebut mungkin saja menjadi wajar.

Meskipun disadari bahwa gabah dan beras adalah

barang bebas. Namun tahun ini pemerintah pusat memberikan tugas kepada Bulog untuk menyerap sebanyak 100.000 ton setara beras.

Dalam hal ini, TNI kemudian diamanahkan untuk melakukan pengamanan dan pendampingan terhadap target serapan tersebut.

Saat ini, serapan beras yang ditugaskan oleh pemerintah pusat baru hanya tercapai 37.000 ton. Terdapat 63.000 ton yang harus dikejar dalam waktu yang tak lama lagi ini. Apalagi di tengah berkurangnya area panen.

Tentu menjadi PR berat sebenarnya, oleh karenanya wajar menurut Sugit, jika langkah lebih tegas lagi diambil untuk mempercepat serapan. “Jika TNI tak mengambil sikap demikian misalnya, lalu berasnya akan dikuasai oleh pen-

gusaha. Otomatis serapan Bulog tak tercapai, alamat impor akan terjadi. Kalau sudah impor, bagaimana nasib para petani nanti jika harga beras anjlok,” tambah Sugit.

Sugit tak merinci langkah ekstrem lagi yang akan diambil oleh TNI untuk menahan agar beras-beras dalam daerah tak diboyong ke luar oleh pengusaha. Namun jika target serapan telah tercapai, artinya impor beras dari luar bisa ditekan.

Secara nasional, saat ini NTB berada di urutan ke lima

nasional penyumbang stok pangan nasional yang ditarget tahun ini. Mestinya sebagai lumbung pangan nasional, NTB sudah menyetor terbanyak di urutan ke dua nasional minimal.

Ada dugaan, minimnya serapan Bulog di wilayah NTB hingga saat ini, dugaan karena masyarakat lebih banyak menjual gabahnya kepada pengusaha. Lalu pengusaha inilah yang menjualnya lagi ke luar daerah, dengan harga sedikit lebih tinggi dibanding harga pembelian Bulog.

“Pengusaha beli Rp 8.750/ Kg, Bulog beli Rp 8.600. Lalu pengusaha ini menjualnya ke pengusaha besar yang ada di Bali dan Jawa. Pengusaha di luar membeli, karena berasnya akan dipilih kemudian dikemas, dan dibuat bahan pembuat mie,” ujarnya. Oleh sebab itu, lanjut Sugit, untuk sementara ini langkah tegas yang diambil TNI sebagai upaya untuk mendahulukan tercapainya stok pangan nasional untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. (bul)

Kembangkan Beras Kemasan PERUM Bulog mendorong agar industri pengemasan beras di daerah ini dikembangkan. Selama ini peluang bisnis yang lebih besar telah diambil oleh pengusaha dari luar daerah. Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono, Senin (14/9), karena ada rasa lain melihat beras-beras kemasan yang dijual di supermarket dan toko-toko modern adalah beras yang didatangkan dari luar daerah, padahal sebenarnya berasal dari NTB. “Silakan peluang dimanfaatkan, mungkin yang punya bidang membina kelompok tani atau dinas yang membidangi perindustrian,” katanya. Secara nasional, NTB termasuk daerah dengan tingkat kualitas berasnya cukup tinggi. Sehingga pengusaha-pengusaha luar banyak mengintai beras-beras yang diproduksi oleh petani di daerah ini. Seperti diketahui, tidak sedikit jumlah beras dikirim keluar daerah. Bahkan data Biro Perekonomian Setda NTB, sebanyak 50.189 ton gabah NTB telah diboyong ke luar daerah. Sementara total beras yang sudah dikirim ke luar daerah juga sudah mencapai angka 545.851 ton selama periode Januari hingga Juli 2015 ini.

“Yang masuk dalam bentuk kemasan, bukan tidak mungkin itu beras NTB yang hanya dikasi kemasan. Mestinya itu yang harus dikembangkan di NTB. Kita kemas sendiri, kemudian kita jual sendiri, manfaatkan mal-mal dan tempat-tempat belanja modern,” ujar Sugit. Seperti diketahui, ditempat-tempat penjualan kebutuhan pokok, beras kemasan lebih dominan dipasarkan. Dan boleh dibilang jarang dijumpai beras-beras tersebut menggunakan lebel produksi lokal. Ini juga menjadi pertanyaannya.

Perlu pemberdayaan masyarakat secara massif untuk melakukan pengemasan produk yang mereka hasilkan (padi).

Dan itu bukanlah hal yang sulit dikembangkan. Pemerintah pusat menjatahkan Perum Bulog NTB agar mendukung ketersediaan raskin di DKI. Sampai saat ini NTB telah menyuplai sebanyak 40.000 ton ke daerah istimewa itu.

“Bayangkan saja, karena bagusnya kualitas raskin yang berasnya diambil langsung dari petani, DKI kita yang suplai. Seandainya kita mampu m e n g e m a s sendiri, kemudian kita menjual ke supermarket bahkan ke luar daerah, tidak kecil yang kita dapatkan daripada petani hanya menjual dalam bentuk gelondongan,” demikian Sugit. (bul)

M. Sugit Sutedjo Mulyono

(Suara NTB/ynt)

MELONJAK - Harga daging ayam di Kota Mataram terus melonjak naik. Pedagang di Pasar Kebon Roek sedang menimbang daging ayam untuk pembeli, Senin (14/9).

Harga Daging Ayam di Mataram Melonjak Mataram (Suara NTB) Sejak akhir Agustus lalu sampai saat ini, harga daging ayam di pasar-pasar tradisional Kota Mataram semakin mahal. Sebelumnya harga per satu kilogram daging ayam hanya Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu, saat ini telah mencapai Rp 40 ribu. Bahkan di beberapa pasar tradisional juga ada yang mencapai Rp 42 ribu per kilogram. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) kota Mataram, Ir.

H. Mutawalli, Senin (14/9).

“Memang harga daging ayam berdasarkan pantauan saya terus merangkak naik, sudah Rp 40 ribu sekarang harga daging ayam, bahkan ada yang Rp 42 ribu. Kenaikan ini rata-rata di semua pasar tradisional,” terangnya.

Penyebab kenaikan harga daging ayam ini karena lebih banyak stok daging ayam dikirim ke luar daerah. Munculnya pemberitaan kenaikan harga daging ayam di luar daerah khususnya Jakarta, para

pemasok daging ayam yang biasanya mengirim daging ayam ke Kota Mataram, kini mengirim daging ayam ke luar daerah atau Pulau Jawa. Sehingga harga daging ayam di Kota Mataram menjadi ikut naik.

Terkait persoalan ini, Mutawalli mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada para pemasok karena telah masuk perdagangan bebas. Upayanya untuk menjaga persediaan daging ayam, pihaknya meminta para pemasok yang telah terdaftar atau legal

untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. “Tidak boleh ada yang dikirim ke luar daerah. Ini yang legal, kalau yang ndak legal saya tidak tahu,” ujarnya.

Setiap bulan ia mengatakan sebanyak 25 ton ayam didatangkan dari luar NTB khususnya Bali. Ayam dari luar daerah ini untuk memenuhi kebutuhan restoran cepat saji yang ada di Kota Mataram. Kebutuhan di Mataram setiap bulan mencapai 50-60 ton dan sisanya dipasok dari Lombok Timur dan Lombok Barat. Pada saat

kenaikan harga ayam terjadi di luar daerah, pemasok dari Lombok Timur mengirim ayam ke luar daerah karena harganya lebih mahal.

Untuk harga daging sapi, Mutawalli menyebutkan harganya normal, berkisar sekitar Rp 100 ribu per kilogram, tergantung kualitasnya. Ia memprediksi harga daging sapi ini akan turun menjelang Idul Adha karena banyak yang akan memotong daging sapi sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Kebijakan Menyetop Izin Bangun Perumahan Sebaiknya Dikaji HILANG HILANG SERTIFIKAT AN LE MARDE NO. SERTIFIKAT 1084 LUAS 2684 M2 LOKASI DESA GEGELANG KEC. LINGSAR BERITA KEHILANGAN STNK R2 MERK HONDA NOPOL DR6734AW NOKA/NOSIN: MH1HB41176K328325/ HB41E-1330467 NO.BPKB D8020385.0 AN. KAMALUDIA

Mataram (Suara NTB) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB sebagai salah satu wadah perkumpulan para pengembang, meminta agar Pemkot Mataram mempertimbangkan secara mendalam, soal rencananya melakukan penyetopan izin membangun perumahan.

Penegasan ini disampaikan Ketua REI Provinsi NTB, Miftahuddin Ma‘ruf, usai menggelar diskusi dengan beberapa

pengembang lainnya di Kota Mataram, Senin (14/9). Menaggapi keinginan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si yang menegaskan akan mempertahankan kawasan Ruang Tebuka Hijau (RTH) dengan menyetop izin membangun perumahan, serta melakukan penataan terhadap pembangunan perumahan yang telah ada.

“Dalam sejarah peradaban manusia, tumben izin

membangun perumahan mau dihentikan. Mau dikemanakan masyarakat yang belum memiliki rumah,” kata Miftahudin Ma`ruf di Mataram.

Kelangan pengusaha perumahan tentunya agak kaget dengan kebijakan tersebut.

Jika persoalan utamanya lantaran pengembang menutup lahan pertanian menjadi lahan beton, menurutnya tak ideal jika dilihat dari sisi itu saja.

Ia lebih menekankan dampak pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh para pengembang. Terciptanya lapangan pekerjaan, terbukanya bisnis produk-produk kebutuhan membangun perumahan. Hingga menekan ang-

ka kemiskinan.

Pandangannya, pemerintah cukup terbatas apabila diandalkan sepenuhnya untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, terutama di Kota Mataram. Bayangkan, berapa nilai tambah yang dihasilkan dengan berkembangnya perumahan.

Dari peningkatan PAD, tanah yang sebelumnya pembayaran pajaknya kecil, setelah menjadi perumahan justru PBB-nya meningkat berlipat. Belum lagi PPn, PPh serta retribusi-retribusi lain yang dihasilkan sebagai efek ganda dari perumahan.

“Kita setuju jika niatnya untuk melakukan penataan,

bukan dengan menghentikan izin membangun perumahan,” tambahnya. Jika kebijakan tersebut dilanjutkan, sama artinya dengan pemerintah Kota Mataram menzalimi masyarakat yang belum memiliki rumah.

“Bisa dihitung berapa kemampuan pemerintah untuk melakukan penataan kawasan, atau membangun infrastruktur. Tetapi itu bisa dilakukan, salah satunya karena kontribusi para pengembang. Membangun perumahan juga menjadi program pe-

”

Jika kebijakan tersebut dilanjutkan, sama artinya dengan pemerintah Kota Mataram menzalimi masyarakat yang belum memiliki rumah

merintah. Apakah pemerintah kemudian menolak sendiri program tersebut? Mungkin perlu dikaji lagi,” tambahnya.

Saat ini pemerintah pusat memprogramkan 1 juta rumah subsidi. Jika Pemkot Mataram tidak mendukung itu, tentunya program tersebut akan disambut sepenuhnya oleh daerah-daerah lain.

“Kita harus bertemu, duduk bersama dan rumuskan model penataan yang diinginkan sebenarnya,” demikian penegasannya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terindikasi Hadiri Kampanye

DPRD Dinilai Lambat PEMBAHASAN Peraturan Daerah (Perda) yang bersumber dari inisiatif anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) diakui jauh lebih lama prosesnya dibandingkan dengan perda yang menjadi usulan eksekutif.

Menurut Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) Fadil Naim, alasan, perda inisiatif lambat dan butuh waktu lebih lama dibahas, karena butuh kajian lebih mendalam. Tidak hanya (Suara NTB/rus) itu, dalam mengusulkan Fadil Naim raperda inisiatif, DPRD tidak melakukan copy paste dari daerah lain saat melakukan kunjungan kerja (kunker). ‘’Apalagi dalam membahas sebuah raperda, legislatif harus melalui proses sidang di DPRD,’’ terangnya, Senin (14/9).

Dibandingkan Perda Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diusulkan eksekutif. Selang beberapa waktu saja setelah diajukan oleh eksekutif, Perda ini sudah diketok dan disetujui. Berbeda jauh dengan Perda Pendidikan yang diketahui sudah lama dirancang dan akan dibahas oleh para wakil rakyat Lotim ini.

Menurut Fadil, untuk Perda Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kades itu sudah jelas ada turunan peraturannya, sehingga lebih cepat pembahasannya. Sedangkan perda pendidikan, butuh waktu cukup lama dan perlu pengkajian lebih komprehensif.

Sementara soal Raperda Pendidikan, ujarnya, mulai dibahas setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016 selesai dibahas. ‘’Perda Pendidikan ini diakui menjadi perda pertama tahun 2015 yang akan dituntaskan,’’ janjinya. (rus)

Tiga Oknum PNS di KLU Hanya Dikenai Sanksi Ringan

Tanjung (Suara NTB) Tiga PNS lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang didapati hadir pada salah satu pasangan calon di Dusun Lendang Bila, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, beberapa waktu lalu dikenai sanksi ringan. Sanksi tersebut dikenakan atas pertimbangan Tim Pengawas Netralitas PNS Pemda KLU yang dibentuk usai penandatanganan surat pernyataan dan pakta integritas.

Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zainal Idrus, SH., kepada wartawan, Senin (14/9) mengatakan, ketiga PNS yang diberitakan hadir di kampanye itu telah dipanggil. Tim Pengawas Neralitas yang dilibatkan untuk mengusut ketiganya, antara lain, Asisten I, Asisten II, Asisten III, Inspektorat KLU, Kepolisian dan Kesbangpol dengan total anggota 29 orang, telah sepakat. Ketiganya diberikan sanksi ringan berdasarkan peraturan yang ada.

“Berdasarkan keterangan ketiganya dan melalui rapat

koordinasi tim, secara kepegawaian, ketiganya diberi sanksi ringan. Mereka mengakui hanya kebetulan di lokasi ketika salah satu pasangan calon tengah kampanye,” ungkap Idrus.

Dalam pemberian sanksi bagi ketiga oknum PNS, Tim Pengawas mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 53 tentang Disiplin PNS. Pada aturan tersebut mengatur, apabila PNS diketahui terlibat aktif dalam politik praktis, bersangkutan dapat dikenakan tiga katagori sank-

si sesuai menurut berat, sedang dan ringannya pelanggaran yang dibuat.

Lebih lanjut, Zainal mengatakan sejauh ini baru menemui satu kasus pelanggaran netralitas oleh PNS di lingkup pemerintahan Lombok Utara, namun pihaknya akan tetap intens mengawasi gerak-gerik para PNS selama tahapan pilkada hingga 9 Desember mendatang. “Kita akan tetap awasi, apalagi para PNS telah tanda tangan pakta integritas mereka harus taat pada aturan main,” ujarnya.

Ada OknumAnggota Dewan Diduga Gunakan ”Joki”

Tangani Penderita Gangguan Jiwa

Lotim Terkendala Tempat Rehabilitasi Selong (Suara NTB) – Hingga saat ini, keberadaan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih terpantau keberadaannya. Mereka belum ditertibkan, karena Pemkab Lotim masih terkendala tempat rehabilitasi.

Kepala Bidang Bina Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnaker(Suara NTB/yon) trans) Lotim, H. Musta’an, H. Musta’an S.Sos tidak memungkiri keberadaan penderita gangguan jiwa di Lotim cukup memprihatinkan dan menakutkan. Bukan saja bisa membahayakan pengguna jalan, karena sering menyeberang begitu saja, namun keberadaannya membuat orang takut.

“Penyakit jiwa yang dialami oleh masyarakat itu berbeda-beda termasuk yang bisa membahayakan. Namun, untuk menertibkannya, hingga saat ini Kabupaten Lotim masih terkendala dengan tempat rehabilitasi,” jelasnya pada Suara NTB, Senin (14/9).

Diakuinya, penertiban terhadap penderita gangguan jiwa di Kabupaten Lotim masih belum ada penanganan khusus dari pemerintah kabupaten Lotim, khususnya Disosnakertrans Lotim.

Akan tetapi, kata Musta’an, dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan supaya tempat penanganan penderita gangguan jiwa setelah mengikuti perawatan dibangun di Lotim.

Jika ada tempat penampungan setelah perawatan, lanjutnya, hak-hak mendasar seperti mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya bisa terpenuhi. Selain itu, adanya tempat penampungan sekaligus pelatihan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan itu. Maka, penyakit yang diderita oleh masyarakat tersebut tidak akan kambuh lagi karena terus dibina serta disibukkan dengan hal-hal yang positif. (yon)

KLU Fajar Marta, S.Sos., merespons sekaligus menyayangkan langkah eksekutif Pemda KLU untuk membuat surat pernyataan dan pakta integritas namun tidak melibatkan KPUD dan Panwaslu. Mengingat, sebagai penyelenggara Pilkada, kedua lembaga ini belum mengetahui secara pasti isi dan Pernyataan dan Pakta Integritas tersebut.

“Sebaiknya dalam penandatanganan Pakta Integritas, undanglah kita, jika tidak menjadi narasumber, maka minimal menyaksikan. Karena PNS juga harus tahu, mana saja yang termasuk katagori politik praktis atau tidak.

Predikat yang melekat sebagai PNS dengan diri sebagai masyarakat, amat tipis, setipis kulit bawang,” papar Fajar, beberapa waktu lalu. (ari)

Mutasi Pejabat Bisa Ganggu Kondusivitas Jelang Pilkada

Kunker Keluar Daerah

Selong (Suara NTB) Kegiatan kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) tidak semuanya diikuti.

Diduga ada sejumlah oknum anggota Dewan yang menggunakan jasa joki. Tenaga joki ini diduga menggantikan posisi mereka yang tidak berangkat.

Ketua Jaringan Aktivis Peduli Daerah (JAPDA) NTB, Lalu Saparudin Aldy, mengungkapkan, jika tindakan anggota legislatif itu dinilai menyalahi aturan. Seharusnya, jika tidak bisa berangkat dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari wakil rakyat dikembalikan ke kas daerah. Namun, para pengguna jasa joki ini tetap mengambil dana tersebut dan menyuruh orang lain untuk menggantikannya. “Ini salah satu wakil rakyat yang memberitahu saya,” ungkapnya pada wartawan, Senin (14/9).

Kegiatan kunker anggota DPRD, lanjutnya, dinilai banyak tidak efektif. Kebanyakan waktu kunker hanya digunakan untuk jalan-jalan. Menurutnya, seperti kegiatan kunker ke salah satu kabupaten di Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Hasil dari kunker untuk mencari data tentang Peraturan Daerah Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut justru hanya copy paste. ‘’Seharusnya untuk penyusunan draf rRaperda cukup menggunakan tenaga ahli di perguruan-perguruan tinggi.

Tidak harus sampai kunjungan kerja yang hanya memakan banyak biaya,’’ sarannya.

Menanggapi tuduhan ini, Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil Naim yang dikonfirmasi terpisah membantah kalau ada oknum dewan yang menggunakan jasa Joki. Sepengetahuannya, tidak ada wakil rakyat Lotim tidak berangkat dan menggunakan jasa orang lain.

Dalam hal ini, pihaknya selalu menyarankan seluruh anggota untuk mengambil haknya. Ketika tidak diambil, maka sudah pasti harus dikembalikan ke bendahara. Dicontohkan dirinya, saat beberapa waktu lalu tidak bisa berangkat, karena alasan sakit, dana kunker angsung dikembalikan ke bendahara. “Kita selalu sarankan untuk berangkat, tidak berangkat berarti uang kembali,” tegasnya.

Politisi Partai Hanura ini membantah kalau disebut kegiatan kunker tidak efektif. Sebaliknya saat para wakil rakyat berada di luar daerah, semangatnya tinggi untuk mencari data dan mempelajari apa yang menjadi materi kunker.

“Semangat juang anggota di luar daerah tinggi,” urainya.

Meski demikian, ungkapnya, saat kunker selalu saja ada kendala saat berada di luar daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan. Seperti kegiatan kunker yang merupakan bagian dari proses pembahasan Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Kades beberapa waktu lalu. Ia tegaskan, tidak ada copy paste seperti dituduhkan. Proses dialog tetap ada. “Adapun ada data yang kita copy itu setelah proses dialog,” klaimnya. (rus)

Untuk diketahui, Panwascam Kecamatan Tanjung menemukan tiga oknum PNS dalam salah satu kampanye dialogis Paslon pada hari sabtu (5/9) lalu. Di mana dengan temuan tersebut pihak Panwascam dan juga Panwaslu langsung menindaklanjuti temuan tersebut.

Zainal Idrus berharap, dengan pemanggilan dan pengenaan sanksi bagi 3 oknum PNS tersebut, agar dapat menjadi pelajaran bagi 2.943 orang PNS se-Lombok Utara untuk tidak coba-coba melakukan politik praktis, apalagi dalam situasi pilkada. Sebaliknya bagi ketiga PNS, yang bersangkutan diharapkan tidak mengulangi untuk hadir dalam kampanye pasangan calon manapun.

Sebelumnya, Ketua KPU

(Suara NTB/ari)

AMANKAN - Barang bukti yang diamankan polisi di Kantor Dinas PPKKP KLU setelah pencuri bertopeng beraksi, beberapa waktu lalu.

Pencuri Bertopeng Beraksi

Kantor Dinas PPKKP KLU Diacak-acak Tanjung (Suara NTB) Kantor Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan dan Perikanan (PPKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) disatroni pencuri bertopeng, Sabtu (12/9) pukul 3 dini hari. Pelaku yang menggunakan topeng, diduga hendak menguras isi kantor.

Apalagi saat melakukan aksinya, pelaku menodong senjata api (senpi) pada penjaga kantor.

Penjaga kantor, Amaq Gunatih (40), kepada wartawan, Senin (14/9), mengungkapkan, pelaku diperkirakan berjumlah 10 orang masuk ke TKP sekitar pukul 3 dini hari. Memanfaatkan pintu belakang, kawanan pencuri bertopeng mendobrak jendela belakang kantor menggunakan linggis.

Namun, karena masih terjaga, ia pun memeriksa situasi. Sejumlah kawanan pencuri mengelilingi berangkas dan mencoba merusak menggunakan las. Berusaha mencegah, Amaq Gunatih dan kawannya Amaq Murti, ditodong senjata api oleh pelaku.

Dua orang penjaga lainnya, awalnya sempat kabur, namun kembali diringkus dan dibekap pelaku.

Beruntung, istri Gunatih dan sang anak, yang tinggal tidak jauh dari Kantor Dinas Pertanian, sempat terbangun dan mendengar adanya kegaduhan di TKP. Risnaati lantas berinisiatif menghubungi keluarga melalui handphone untuk meminta pertolongan.

Tak lama, warga sekitar pun berhamburan ke TKP. “Saya telepon kakak ipar saya untuk minta pertolongan, dan bany-

ak orang datang ke dinas untuk menolong,” aku Risnawati.

Namun apesnya, para maling bertopeng yang mendengar adanya kerumunan warga justru berhamburan kabur melalui pintu belakang. Warga yang hendak mengejar berpikir ulang, karena ternyata pelaku menggenggam pistol di tangannya.

Kapolsek Gangga, AKP. M. Purna, dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut mengakui adanya peristiwa percobaan pencurian disertai kekerasan (curas) di lingkup Dinas Pertanian KLU. Begitu menerima laporan, ia pun melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku.

BB pelaku antara lain, tabung gas elpiji 3 Kg, selang las, satu unit tabung oksigen, satu kunci inggris, dua unit obeng, dan dua unit tang. “Pelaku belum sempat membongkar berangkas sebelum aksinya dipergoki warga, tapi bagian sisi berangkas telah rusak,” kata Purna.

Pihak terus mendalami peristiwa tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi yang disekap pelaku.

Sementara, terkait pistol yang diduga digenggam pelaku, pihaknya belum dapat memastikan. “Masih diselidiki apakah senpi itu rakitan atau hanya mainan untuk menakuti warga saja,” demikian Purna.

Sementara laporan terjadinya pembalakan hutan oleh sekelompok orang di Dusun Leong Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung terus ditelusuri instansi terkait. Setelah

mengecek lokasi dan mengamankan 12 orang yang diduga pelaku sudah dimintai keterangan. Pemda KLU bersama aparat terkait juga mengembangkan kasus ini untuk mengetahui pelaku utama.

“Sebanyak 12 orang sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat,” aku Kepala Bidang Kehutanan Dinas PPKKP KLU, Sony Sanjaya, Senin (14/9).

Ia menjelaskan, banyaknya pelaku yang dipanggil mengarah pada kemungkinan adanya aktor kunci. Sebab pembalakan hutan sudah mengarah pada disorientasi dan pengalihan lahan menjadi lahan perkebunan kopi, kakao dan sejenisnya. Modus yang dilakukan pelaku, pohon-pohon yang masuk katagori pohon pelindung ditebang. Sebagai gantinya, pelaku kemudian menanam komoditas perkebunan.

Sony sendiri mengaku heran, pengejaran pelaku oleh patroli Polisi Hutan menemukan semakin banyak pohon-pohon pelindung yang dibabat. Pepohonan itu sendiri dalam kondisi mati, karena lebih dulu dibakar.

Untuk itu sambungnya, ke depan KPH dibantu oleh tim dan kelompok Lang-Lang, terus memantau kondis di lapangan agar pembalakan tidak semakin meluas. “Saat ini, jumlah personel kita sebanyak 50 orang. rinciannya, 30 mandor pengamanan, dan 20 orang lainnya Bakti Rimbawan yang dibentuk oleh Kementerian,” ujarnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Calon Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH, dan Calon Wakil Bupati- Mariadi, S.Ag, memiliki pandangan tersendiri terhadap isu mutasi dan dampaknya jika benar-benar direalisasikan Penjabat Bupati H. Ashari, SH, MH. Lebih-lebih mutasi di momen yang sangat tidak tepat – jelang Pilkada, pergeseran pejabat, apalagi melibatkan eselon II, maka implikasi langsungnya adalah kinerja penyerapan anggaran lintas SKPD, serta kemungkinan terganggunya kondusivitas keamanan menuju Pilkada.

H. Djohan Sjamsu, SH., ketika ditanya wartawan, Senin (14/9), mengakui telah mendengar adanya isu mutasi, bahkan sejak awal kehadiran penjabat bupati. Hanya saja, kebenarannya masih dipertanyakan, mengingat tupoksi penjabat yang paling pokok adalah mengantarkan pemerintahan di daerah yang dipimpinnya tetap kondusif selama tahapan pilkada hingga dilantiknya bupati baru.

Calon Bupati yang memperoleh nomor 1 pada pencoblosan pilkada mendatang, menjelaskan, kinerja SKPD akan terganggu dalam rentang waktu akhir tahun anggaran (APBD) 1015 ini. Menurut dia, pejabat baru yang ditunjuk sebagai pengganti pejabat yang bakal dimutasi, belum tentu memahami semua tupoksi yang ada di SKPD baru. Pejabat bersangkutan minimal harus beradaptasi, mengenal karakter bawahan, hingga memahami seluruh program yang sudah direncanakan, sedang dilaksanakan maupun program yang akan direalisasikan melalui APBD Perubahan.

“Susah dia (pejabat baru, red). Jadi, berikanlah kepercayaan kepada yang memang memegang sekarang ini. Pegawai itu diluruskan saja, sesuai dengan yang sudah di-

lakukan (penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan). Kasihan daerah ini kalau pejabat baru tidak paham tupoksi, apalagi menyangkut eksekusi anggaran.

Jangan sampai mutasi menyebabkan stagnannya program pembangunan daerah, karena pejabat baru, masih harus menyesuaikan diri,” demikian Djohan Sjamsu.

Hal yang sama dikatakan Calon Wakil Bupati KLU, Mariadi, S.Ag. Baginya, untuk memutasi tentu didasari tolok ukur kinerja pejabat. Di era penjabat bupati, yang tercatat sejak 1,5 bulan lalu, amatlah singkat untuk mengetahui seluk beluk pegawai, maupun program secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran.

“Maka tidak realistis dilakukan dengan sisa waktu hanya 3 bulan. Beilau dilantik pada 2 Agustus, sekarang 14 September, apa cukup waktu yang dilalui itu untuk menilai si A ini berhasil, si B ini gagal. Karena itu, bukti bahwa penjabat bupati dan sekda dan seterusnya akan independen, kita lihat dari aktivitasnya di lapangan,” kata Mariadi.

Berkembang di publik, bahwa mutasi akan dilakukan kesempatan untuk menggusur loyalis calon bupati independen di kalangan SKPD, menurut Mariadi, belum dapat dibuktikan. Andaikata benar, ia pun mempertanyakan, ada apa dengan mutasi kali ini?

Mariadi sedikit lebih bijak menyikapi isu mutasi. Ia tidak ingin terseret, dan mengedepankan asas praduga. Maklum saja, di tengah panasnya intrik politik yang berkembang akhir-akhir ini, tidak hanya di KLU yang terekam kemungkinan terekam skenario mutasi, tetapi juga di Kota Mataram. Akan hal Kota Mataram, di KLU pun belum ada fakta digelarnya pergeseran pejabat. (ari)

Reskrim akan Gelar Perkara Kasus Korupsi Dermaga Gili Kondo Selong (Suara NTB) Satuan reserse Krminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga atau tambatan perahu Gili Kondo. Kegiatan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Haris Dinzah, SIK, Senin (14/9) mengaku, segala bukti terkait dugaan praktik korupsi pada pembangunan proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 2012 (kini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) itu sudah dikantongi.

Menurutnya, puluhan orang saksi sudah diperika. Mulai dari panitia maupun pejabat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sebagai leading sektor kegiatan pembangunan tambatan perahu tersbeut. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang nilai kerugian negara sudah keluar. Hanya saja ia masih enggan menyebut nilainya. Ia hanya menyebut proyek pembangunan dermaga itu menelan dana hampir setengah miliar. “Total dana pembangunan fisiknya Rp 450 juta,” ucapnya.

Pada gelar perkara inilah

(Suara NTB/rus)

Haris Dinzah nantinya akan dapat diketahui arah tersangka yang akan ditetapkan. Sejauh ini nama calon tersangka belum berani diungkapkan. Alasannya, masih dalam proses penyidikan.

Ia menjelaskan, dibidiknya dugaan korupsi pembangunan dermaga salah satu pulau cantik di wilayah Kecamatan Sambelia, wilayah paling utara Kabupaten Lotim itu, karena diduga pembangunannya tidak sesuai spesifikasi.

Proyek KPDT 2012 itu sebenarnya bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Akan tetapi faktanya, belum sampai beberapa tahun saja fisik tambatan perahu sudah rusak. “Sudah rusak sekarang,” ujarnya. (rus)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Ada Koordinasi

(Suara NTB/dok)

Langgar Ketentuan PEMKAB Lombok Barat (Lobar) akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan dugaan penjualan Gili Poh Sekotong. Pemkab akan menuntut oknum yang diduga menjual Gili Poh melalui situs internet. Langkah ini diambil lantaran tindakan oknum ini diduga melanggar ketentuan aturan yang berlaku.

Demikian ditegaskan Kabag Hukum Setda Lombok Barat, Bagus Dwipayana, SH, kepada wartawan, Senin (14/9).

Diakuinya, dirinya sudah mendapatkan perintah dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, untuk mengkaji persoalan ini dari sisi hukum. Terkait adanya celah untuk melaporkan oknum terkait yang diduga menjual gili tersebut, pihaknya masih mempelajari. Namun dalam konteks ini, pemda bisa melakukan upaya hukum melaporkan oknum terkait.

Terkait dugaan pelanggaran hukumnya, pihaknya belum bisa menjelaskan secara implicit, termasuk dugaan pelanggaran UU Informasi dan Teknologi (IT). Karena itu pihaknya akan mengecek lebih dulu sejauh mana pelanggaran atas tindakan ini, karena dugaan penjualan melalui tangan lain. “Itu harus, kalau masalah somasi, pemda bisa melakukan itu,” tegasnya.

Untuk mengkaji persoalan ini, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kebenaran sertifikat yang dicantumkan di situs internet.

Pihaknya bersama BPN akan mengecek apakah lahan itu sudah bersertifikat atau belum.

Tidak hanya itu, pihaknya akan melacak kebenaran terkait nama pemilik di sertifikat. Apalagi selama ini, pihaknya mendapat informasi diketahui terkait persoalan ini di media massa. Menurutnya, secara hukum tidak bisa pulau atau gili itu dijual apalagi atas nama pribadi. Apalagi, dugaan dipromosikan melalui situs internet.

Sebelumnya Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mempertimbangkan melakukan upaya hukum terkait tindakan dugaan penjualan gili tersebut. Pihaknya telah meminta SKPD untuk mempelajari, apakah tindakan pengumuman penjualan gili melalui situs internet itu termasuk unsur pelanggaran pidana atau tidak.

Jika memang ada unsur ke arah pelanggaran, pihaknya akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan jika tidak, maka pihaknya pun menyiapkan langkah selanjutnya. (her)

(Suara NTB/kir)

PERTEMUAN - KPU Loteng bersama dengan Panwaslu Loteng menggelar pertemuan dengan tim sukses pasangan calon kepala daerah untuk menentukan jadwal dan lokasi kampanye umum, Senin (14/9).

Kampanye Rapat Umum

Pasangan Calon Dijatah Hanya Sekali Praya (Suara NTB) Kegiatan kampanye rapat umum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) direncanakan digelar selama dua pekan. Masing-masing pasangan calon hanya diberikan jatah menggelar rapat umum satu kali saja.

Kesepakatan diambil dalam rapat bersama antara KPU Loteng, Panwaslu Pilkada Loteng serta tim sukses pasangan calon kepala daerah, Senin (14/9).

Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, yang dikonfirmasi, menjelaskan, kesepakatan tersebut sesuai aturan pilkada yang baru. D imana pasangan calon kepala daerah hanya dibolehkan menggelar rapat umum atau kampanye terbuka sekali selama masa kampanye. Waktunya pun terbatas, hanya selama dua minggu saja. “Nah untuk agenda rapat umum, sudah kita tentukan mulai tanggal 22 November sampai 5 Desember mendatang,” terangnya.

Dari hasil rapat bersama tersebut disepakati pasangan calon kepala daerah nomor urut 2 (H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri) yang paling pertama menggelar kampanye rapat umum, tanggal 22 November. Diikuti kemudian pasangan nomor urut 1 (H.L. Wiratmaja – H. Badrun Nadianto) tanggal 25 November dan pasangan nomor urut 4 (H. Suharto – Hj. Lale Widare) tanggal 28 November. Dilanjutkan sehari kemudian tanggal 29 November oleh pasangan nomor urut 3 (TGH. L. Gede Sakti – H.L. Achmad Wirajaya).

Masa kampanye terbuka tersebut ditutup pasangan nomor urut 5 (H.L. Suprayatno – Zainul Aidi) tanggal 5 Desember. “Untuk lokasi kegiatan kampanye rapat umum tersebut, pasangan calon nomor urut 1,2,3 dan 4 sudah memutuskan akan digelar di lapangan PSLT Praya. Sementara pasangan nomor urut 5, belum menentukan lokasi kegiatannya di mana,” tambah Ari. Dalam kampanye rapat umum, pasangan calon hanya diperbolehkan menyerahkan pendukung maksimal 10 ribu orang. Dan, diperbolehkan membawa atribut kampanye yang memuat nomor urut dan gambar pasangan calon kepala daerah bersangkutan dimulai pada pukul 09.00 wita hingga pukul 17.00 wita.

“Di luar waktu itu, pasangan calon kepala daerah tidak dibolehkan menggelar rapat umum. Jika ada yang sampai melanggar, maka akan dihentikan oleh KPU bersama Panwaslu,” tegasnya.

Disinggung rencana debat publik pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng, Ari menjelaskan juga akan digelar sekali saja, yakni tanggal 10 November mendatang.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dn, digelar pada malam hari. “Jadi untuk kegiatan debat publik, kita akan gunakan momentum peringatan Hari Pahlawan,” tandas mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini. (kir)

Dispertanakbun Tidak Tahu Pengalihan Bantuan ’’Vertical Dryer’’

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lombok Barat (Lobar) H. Chaerul Bachtiar mengaku tidak tahu perihal bantuan vertical dryer (pengering padi) yang dialihkan dari kelompok di Kota Mataram ke kelompok tani di daerah Gontoran, Lingsar. Ia mengaku tidak ada koordinasi terkait bantuan tersebut dari pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB. “Saya tidak tahu itu, tidak ada koordinasi soal bantuan dryer yang dibangun di Lingsar,” akunya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (14/9).

Ia mengaku baru tahu soal bantuan ini setelah membaca dari media. Sejauh ini, ia tidak pernah diberitahu dan dikoor-

dinasi oleh Dinas Pertanian Provinsi terkait bantuan itu.

Bahkan ia juga tidak tahu terkait kelompok mana yang memperoleh bantuan itu, sehingga pihaknya pun tidak tahu lokasi dan anggaran dari mana bangunan itu dibangun.

Menurutnya, terkait bantu-

an ini tidak harus diberitahukan ke pemda. Karena kemungkinan bantuan ini hasil verifikasi di provinsi. “Itu wilayahnya provinsi,” terangnya. Ia mengaku, tahun ini tidak ada bantuan serupa yang diterima Lobar, baik dari APBN, APBD provinsi dan

nas, dari provinsi langsung ke kelompok,” ujarnya Diketahui bantuan pengering padi ini seharusnya diperuntukkan bagi kelompok Sayang Daye II Mataram sesuai SK dari DPKP Kota Mataram. Namun, bantuan ini justru dibangun di kelompok Pandan Wangi di Desa Gontoran Kecamatan Lingsar. Hal ini pun menuai keberatan dari kelompok Sayang Daye, lantaran bantuan itu secara diam-diam tanpa pemberitahuan dibangun di lokasi lain. (her)

Tanggap Bencana Kekeringan

BPBD Loteng Siapkan Operasi Besar-besaran Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan di daerah ini. Untuk itu, operasi penyaluran air bersih secara besar-besaran ke kantongkantong kekeringan telah dipersiapkan.

“Sebelumnya kita masih status siaga kekeringan. Tapi sekarang, statusnya sudah tanggap darurat kekeringan,” ungkap Kepala BPBD Loteng, L. Nurpuri, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/9).

Adanya perubahan status ini, lanjutnya, penanganan berupa penyaluran air bersih ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan sudah harus dilakukan.

Karena kondisi ketersediaan air bersih sudah menipis di daerah-daerah yang teridentifikasi mengalami kekeringan.

Dalam operasi tanggap darurat kekeringan itu nantinya, pihaknya menyiapkan sekitar 4 armada pengangkut air bersih. Di mana satu armada, nantinya akan menyalurkan air bersih paling tidak dua kali dalam sehari, sehingga satu desa yang mengalami kekeringan, bisa ditangani satu hari itu juga.

Sebelumnya, pihaknya belum melakuka distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Tapi bukan berarti tidak pernah ada distribusi air bersih. Karena sebelumnya, sudah ada beberapa instansi

(Suara NTB/kir)

MENGERING - Kondisi bendungan di wilayah Jangkih Jawe Praya Barat ini mengering akibat musim kemarau berkepanjangan tahun ini. BPBD Loteng pun sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan di Loteng. terkait yang melakukan pendistribusian ke lokasi ini. “Kita dalam hal ini hanya fungsi koordinasi saja. Sebelumnya droping air bersih sudah dilakukan. Seperti oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans),” terangnya.

Tapi pada masa tanggap darurat ini, BPBD akan turun tangan langsung untuk ikut mengerahkan armada pengangkut air bersih, sehingga semua instansi yang terkait dalam penanganan kekeringan akan bergerak bersamaan.

BPBD Loteng, lanjut Nurpuri sebenarnya tidak ingin menunda-nunda proses droping air bersih ke wilayah kekering-

an. Hanya saja, karena terbentur kendala anggaran operasional yang belum turun membuat proses distribusi belum bisa dilakukan BPBD Loteng. “Kita berharap minggu ini juga, anggaran operasional droping air bersih sudah turun.

Untuk kemudian langsung kita bergerak memberikan pelayanan,” tambahnya.

Untuk kendaraan operasional nantinya, pihak BPBD Loteng bakal menggandeng pihak ketiga. Karena BPBD Loteng sampai saat ini belum memiliki armada khusus pengangkut air bersih, sehingga mau tidak mau harus menyewa dari pihak ketiga. “Prinsipnya kita sudah

Tekan Kasus HIV/AIDS

siap melakukan droping air bersih ke wilayah-wilayah yang terkena dampak kekeringan,” ujar mantan Kepala Dishubkominfo Loteng ini.

Adapun fokus penangan dampak kekeringan, Nurpuri menegaskan tetap pada 6 kecamatan yang sudah teridentifikasi terkena dampak kekeringan.

Begitu juga kecamatan lain yang juga ikut kena dampak, tetap akan ditangani sesuai kondisi dan kebutuhan. “Tidak ada wilayah yang tidak akan dilayani.

Semua wilayah yang terkena dampak kekeringan akan dilayani. Diminta atau tidak sekalipun,” tegas Nurpuri. (kir)

Diduga Tak Jelas Peruntukannya

KPA Lobar Sasar Pekerja DPRD Minta Pungutan Hiburan Malam di Senggigi Retribusi Sampah dan Giri Menang (Suara NTB) Untuk menekan kasus HIV/ AIDS yang menurut data terakhir semakin meningkat di Lombok Barat (Lobar), Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) akan menyasar para pekerja hiburan malam di Senggigi.

KPA akan memberi sosialisasi dan tes darah untuk mengetahui tingkat penularan penyakit di kalangan para pekerja partner song (PS) di Senggigi. ‘’KPA menggandeng pihak asosiasi pengusaha hiburan (APH) untuk membatu mengkomunikasikan dengan para pekerja pada saat ada kegiatan nantinya,’’ ungkap Sekretaris KPA Lobar, M. Djunaidi di DPRD Lobar, Senin (14/9).

Dijelaskan, dalam penanganan kasus HIV AIDS ini, pihaknya menggandeng semua lini, termasuk APH Senggigi.

Menurutnya, para pengusaha yang tergabung dalam APH memiliki pekerja di hiburan yang sering dikunjungi pelanggan. Sehingga perlu ada aturan yang disepakati bagaimana menangani kasus HIV/AIDS ini.

Pada saat melakukan tes darah untuk mengetahui kondisi para pekerja, maka APH yang akan mempersiapkan.

“Nanti akan dibuat kegiatan bulan VCT,” ujarnya. Sejauh ini, banyak pihak yang terlibat dalam hal penanganan HIV/ AIDS, namun berjalan sendiri-sendiri, sehingga dengan adanya KPA, maka semua organisasi ini akan dirangakul.

Dari data KPA mencatat

Jasling Diklarifikasi

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Sekretaris KPA Lobar M. Djunaidi (kiri) bersama Sekretaris APH Lobar Zahar Mahmud di DPRD Lobar, Senin (14/9). hingga bulan Agustus, jumlah penderita HIV/AIDS di Lobar mengalami peningkatan. Bahkan peningkatannya mencapai angka 10-20 persen, di mana Senggigi menjadi daerah terbanyak penderita HIV/AIDS. Sebagian besar penderita didominasi pekerja seks komersial (PSK). Dari data secara umum, kasus HIV/AIDS tahun ini mengalami peningkatan.

Dari data 2014 jumlah penderita HIV sebanyak 65 orang dan AIDS sebanyak 67 orang. Di tahun 2015 ini peningkatan terjadi untuk penderita HIV sebanyak 7 orang sehingga menjadi 72 orang, dan AIDS sebanyak 8 orang sehingga menjadi 75 orang ditahun ini.

Sekretaris APH Lobar, Zahar

Mahmud menyampaikan APH akan mendukung upaya KPA Lobar. Dalam kegiatan ini nantinya APH mendukung dengan menggunakan sistem persuasif, artinya ketika pemeriksaan bersifat tertutup artinya hasilnya tidak dibuka ke umum.

Menurutnya, kegiatan KPA perlu didukung, karena pihak hiburan juga mengkhawatirkan adanya para pekerja dari luar yang terjangkit penyakit HIV AIDS. Sejauh ini, penambahan pekerja khususnya PS ada, namun belum terdata.

Para pekerja dari luar ini belum bisa diketahui apakah sudah terjangkit atau tidak, meskipun ada yang dicurigai akan tetapi perlu dilakukan pemeriksaan.(her)

Khawatir Jalan Rusak, Warga Hadang Alat Berat Giri Menang (suara NTB) Sejumlah warga Desa Mareje Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) menghadang alat berat yang melintas di jalur desa setempat, Senin (14/9). Penghadangan alat berat ini dilakukan warga, lantaran khawatir jalan aspal yang dilalui rusak, karena tidak diangkut menggunakan kendaraan tronton.

Menurut warga Mareje H Mukhsin, aksi warga ini terjadi sekitar siang. Warga berkumpul di pinggir jalan lalu menghadang kendaraan tersebut.”Warga beramai-ramai menghadang alat berat yang lewat melalui jalur di desa setempat, karena khawatir jalan rusak,” terangnya.

Warga mencegat alat berat itu ketika hendak naik ke daerah di bagian atas untuk mengerjakan proyek.

Warga merasa keberatan lantaran alat berat itu tidak diangkut menggunakan kendaraan tronton seperti alat berat pada umumnya. Alat berat itu dikemudikan begitu saja, melalui jalan yang beraspal.

Selain itu, tidak ada pemeritahuan terkait adanya alat berat yang akan melalui jalur itu.

kabupaten.

Khusus untuk program upsus di Lobar, ada program pengembangan jaringan irigasi, optimalisasi lahan dan SRI. Program jaringan irigasi ini APBN 900 hektar sedangkan APBNP seluas 1.200 hektar. Sedangkan untuk optimalisasi lahan 1.000 hektar dan program SRI diberikan dalam bentuk sarana produksi dan benih. Semua program bantuan Upsus ini, jelasnya, diberikan dalam bentuk anggaran yang ditransfer ke kelompok. “Tidak ada lewat di-

Kekhawatiran warga sangat mendasar, lantaran banyak alat berat yang lalu lalang di desa itu menyebabkan jalan sedikit menurun. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan warga, Karena itu merasa bertanggung jawab mengawasi setiap kendaraan yang lewat.

Setelah warga sempat mencegat kendaraan alat berat itu, warga pun meminta sopirnya turun. Warga meminta agar kendaraan itu diangkut sesuai dengan aturan, yakni menggunakan kendaraan tronton.

Sementara Camat Lembar, Suhaili mengaku belum mendapat laporan soal adanya aksi pencegatan kendaraan berat tersebut. “Saya sampai jam 5 di kantor tapi tidak ada laporannya,” terangnya.

Diakuinya, kondisi jalan di Mareje hampir semua rusak. Dari Mareje sampai Asak Siwak kondisinya rusak parah. Tahun lalu, tambahnya, ada perbaikan jalan sepanjang 2,5 kilometer. Sedangkan tahun ini, ada proyek perbaikan 6 kilometer, namun tersebar ke beberapa desa. Antara lain, Desa Labuan Tereng di Dusun Ketirek, Lendang Andus, beberapa titik lagi di beberapa dusun di desa lainnya. (her)

(Suara NTB/ist)

HADANG - Khawatir jalan rusak, warga Desa Mareje menghadang alat berat yang akan melewati jalan desa. Warga meminta pengusaha yang mengerjakan proyek membawa alat berat menggunakan kendaraan khusus.

Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat dari Fraksi PDIP akan memanggil direksi PDAM terkait mencuatnya pro dan kontra pungutan retribusi sampah dan jasa lingkungan (jasling) yang terdapat di rekening air milik PDAM. F-PDIP akan meminta klarifikasi terkait pungutan yang memberatkan pelanggan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Adnan, menilai, pungutan retribusi sampah dan jasling yang tercantum dalam rekening PDAM sebenarnya tidak menjadi persoalan. Hanya saja, keberadaan pungutan itu tidak diimbangi dengan membaiknya pelayanan kepada pelanggan PDAM Giri Menang. “Kami perlu meminta klarifikasi dari PDAM soal itu,” tegasnya, Senin (14/9).

Dari hasil tinjauan dan aspirasi masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, pelayanan PDAM sangatlah buruk. Air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat tidak sesuai dengan harapan pelanggan, karena sering mati setiap pagi dan sore. Ia pun mempertanyakan apa yang dipungut PDAM, namun tidak jelas penggunaannya. “Apa yang sudah diberikan ke pelanggan ?” tanyanya.

Terkait pungutan jasling sebesar Rp 1.000, ujarnya, pihaknya juga mempertanyakan.

Karena dari informasi yang diperoleh, pihak PDAM Giri Menang tidak pernah melakukan penghijauan ke sumber mata air yang dipergunakan PDAM untuk mengambil air.

Terkait itu semua, Fraksi PDI Perjuangan merasa perlu memanggil pihak PDAM Giri Menang. Nantinya, selain PDAM, pihak fraksi juga akan memanggil pihak Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar.

Hal senada disampaikan Dewa Kayan Sukarsana.

Menurut dia, selama ini PDAM Giri Menang terkesan tertutup. Atas dasar itu, Fraksi PDIP merasa perlu untuk mendapat penjelasan.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini merasa terbebani adanya pemungutan retribusi dan jasling yang dilaksanakan. Namun pemungutan itu dilakukan atas dasar Perda, sebagai bentuk bantuan PDAM kepa-

da Pemkab Lobar dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Ia menampik adanya anggapan DPRD, jika PDAM yang mengelola uang retribusi persampahan dan lain sebagainya. “Itu salah besar karena PDAM sendiri tidak pernah bergeser dari fungsi layanan publik untuk penyediaan air minum. Uang retribusi hanya numpang lewat di PDAM. Terus terang kami terbebani dengan retribusi itu, tapi itu dilaksanakan berdasarkan Perda,” tegasnya.

Menurutnya, terkait retribusi persampahan dari pelnggan itu bukan dikelola oleh PDAM. PDAM hanya bertugas memungut retibusi itu sesuai Perda. Jika kalangan DPRD Lobar merasa keberatan ada retribusi ini, maka kalangan DPRD Lombok bisa mencabut terlebih dahulu perda terkait pungutan retribusi tersebut, sehingga secara otomatis retribusi terhentikan.

Adanya Perda Retribusi itu menurutnya, sebenarnya pihak PDAM merasa terganggu terhadap pelayanan pelanggan.

Tetapi, satu sisi perusahaan harus mensukseskan program pemerintah, karena tujuan yang paling dominan mensukseskan program pemerintah.

Terkait penarikan retribusi diakuinya itu wajib dibayarkan, karena bersatu dengan item, kalau ada pihak yang keberatan kembali ditegaskan silhkan datang ke pemerintah daerah, bukan PDAM. “Tapi jangan diangggap kalau PDAM yang mengelolanya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penarikan retribusi kebersihan yang sudah masuk pada periode 2014 mencapai Rp 984 juta setahun, Sedangkan jasa lingkungan mencapai Rp 432 juta. Sementara, pada tahun ini hingga bulan juli sebesar Rp 669.500.00. Hasil retribusi yang disebutkan ini sama sekali tidak dikelola PDAM, melainkan daerah.

Terkait pengangkutan sampah terhadap pelanggan, bukan tugas PDAM melainkan tugas Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan selaku penerima dari retribusi tersebut. Bahkan, pihaknya tidak menghitung-hitung, karena ini murni ‘public oriented’, ketika terjadi kekeringan, PDAM tetap membantu secara gratis. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

Ratusan Kuda Ramaikan ’’Main Jaran’’ Festival Moyo

TKD ASN di KSB Dipangkas

Sumbawa Besar (suara NTB) Setelah berlangsung selama tiga hari dengan berbagai kegiatan menarik, seperti baguntung rame, pagelaran tari daerah, pawai budaya, barapan kebo, lomba balap sampan dan lomba memancing, di hari keempat main jaran juga turut memeriahkan festival Moyo 2015. Sebanyak 200 ekor kuda pacuan meramaikan lomba Main Jaran Festival Moyo 2015 di Kecamatan Moyo Hulu, Senin (14/9).

Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Sumbawa, DR. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd yang membacakan sambutan Bupati Sumbawa mengatakan, pacuan kuda tradisional atau di Sumbawa dikenal dengan sebutan Main Jaran merupakan budaya masyarakat Tana’ Samawa yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan menyesuaikan ketentuan perlombaan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) diharapkan secara bertahap pacuan kuda Kabupaten Sumbawa dapat menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa.

Dengan perlombaan ini tentunya akan memberikan dampak positif kepada para peternak kuda dalam merawat kudanya yang akan meningkatkan kualitas kuda-kuda Sumbawa.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memeriahkan pelaksanaan festival Moyo 2015 dan menggugah semangat para pencinta pacuan kuda tradisional Sumbawa agar lebih mampu memberikan yang terbaik bagi generasi penerus.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengapresiasi keberadaan lomba main jaran ini, di satu sisi hal ini mendatangkan keuntungan bagi para penikmat budaya tradisional

Taliwang (Suara NTB) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) direncanakan akan dipangkas pada APBD Perubahan 2015.

Kabar itu sudah berkembang di kalangan DPRD setempat yang saat ini tengah melakukan pembahasan APBDP 2015 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (APBDP) . Tak jelas siapa yang awalnya mencuatkan ide untuk menyunat hak ASN itu, namun belakangan pada proses pembahasan APBDP, baik eksekutif maupun legislatif sepakat menjadikannya alternatif untuk memastikan program kerja Pemda KSB dalam enam bulan ke depan tetap berjalan.

Pemangkasan sejumlah program anggaran Pemda KSB pada medio tahun ini dikarenakan tidak tercapainya target penerimaan daerah. Beberapa sumber potensial pendapatan KSB seperti hasil penjualan scrap (limbah padat) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan penerimaan dividen kepemilikan saham di PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dalam kurun tiga tahun terakhir menjadi biang keladinya.

Di awal-awal untuk mengantisipasinya, Pemda KSB sudah menyiapkan opsi dengan memangkas sejumlah pembiayaan program fisik dan menghapus biaya perjalanan dinas. Namun nampaknya, upaya tersebut belum optimal sehingga, pilihan selanjutnya memangkas dana TKD ASN. Ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. M. Thamzil yang dimintai keterangannya, mengakui jika rencana pemangkasan anggaran untuk membayar TKD ASN itu menjadi salah satu dari sekian solusi untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi di APBDP tahun ini. “Kita sudah tidak bisa mengelak dengan kekurangan anggaran ini karena target pendapatan kita tidak tercapai. Dan kalau keputusannya salah satunya memangkas anggaran TKD, itu menjadi salah satu pilihan terbaik kita bersama,” katanya, Senin (14/9).

Ia mengatakan, untuk membiayai pembayaran TKD ASN dalam enam bulan ke depan pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 16 miliar. Angka tersebut saat ini terhitung sangat besar, mengingat pendapatan yang dihajatkan untuk membayarnya saat ini belum terealisasi. “Harapan kita kepada seluruh ASN untuk bersabar kalau opsi itu dijalankan,” ujarnya.

Namun politisi Golkar ini mengaku, jika pun jadi dilakukan pemangkasan, DPRD akan tetap mengingatkan pemerintah agar tetap mengalokasikan pembayarannya pada tahun berikutnya. “Itu hak ASN. Dan kami di Komisi I akan memastikan pemerintah membayarnya pada tahun 2016 mendatang. karena bagaimana pun hak ASN itu tidak bisa dihilangkan,” tegasnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

Sumbawa, dan secara tidak langsung juga akan mengurangi stigma negatif terhadap budaya main jaran di mana penunggangnya adalah joki cilik yang menjadi keunikan pacuan kuda tradisional Sumbawa.

Dengan kehadiran berbagai pihak yang ikut serta dalam acara ini bisa dinilai sebagai respon baik dari masyarakat Sumbawa.

Keberadaan kegiatan ini merupakan salah satu indikator kemajuan budaya tradisional Sumbawa yang sekian lama berhadapan

dengan budaya modernisasi saat ini, kedepan hal semacam ini mampu memberikan nilai tambah. Harapannya juga, dengan dilaksanakan acara pacuan ini hendaknya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan dan perkembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan kesejahtreraan masyarakat serta memberikan hiburan yang murah bagi segenap warga dan para pecinta main jaran di Sumbawa.

Dalam laporannya Ketua Pordasi Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah

mengapresiasi para peserta yang hadir pada lomba main jaran ini yang walaupun yang mengikuti lomba ini sangat minim yakni hanya sekitar 200 peserta yang ikut yang hanya diikuti oleh Kabupaten yang ada di NTB tidak seperti tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kuda lokal yang mengikuti lomba karna kurangnya kejuaraan yang diperlombakan tingkat lokal. “Semoga kedepannya lebih banyak lagi kuda – kuda lokal ikut berpartisipasi dalam kegiatan sejenis,” tukasnya. (arn)

dan fungsinya. Ini seolah olah ada pembiaran, atau memang petugasnya di lapangan yang tidak mengerti aturan.

Tolong lihatlah kondisi lapangan itu,” tukasnya.

Anggota Tim Pemenangan A.Saat Jaya lainnya, Rusli Manawari berkomentar lebih pedas. Dari pantauannya di lapangan, alat peraga salah satu pasangan calon dibiarkan bahkan ada yang baru dipasang oleh tim mereka.

Harusnya Panwaslu berkoordinasi dengan KPU dan Pol PP agar masalah segera ditindak-

Pajak Parkir di Sumbawa Diduga Bocor

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi III DPRD Sumbawa mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan terkait rendahnya realisasi pajak tower yang jauh dari target yang ditetapkan. Begitu pula dengan retribusi parkir yang diduga masih cukup banyak mengalami kebocoran.

“Kita tanya mereka (Dishub), sejauh mana capaian saat ini. Bayangkan tower dari target

Agus Salim

pendapatan Rp 2,9 miliar baru terealisasi sekitar Rp 400 juta.

Sementara ini sudah triwulan ketiga. Katanya mereka, provider belum mau bayar, sementara fasilitas sudah digunakan,” cetus Anggota Komisi III, Agus Salim, usai memimpin rapat pembahasan RKA Dishub terkait APBD Perubahan 2015, Senin (14/9).

Menurut Dishub, sambung Agus, Pemkab tengah membangun MoU dengan Kejaksaan untuk melakukan penagihan berdasarkan hasil yang dicapai. Yang jelas, pembangunan tower tentu memiliki peruntukan yang jelas. Termasuk izinnya juga jelas, mulai dari IMB, HO hingga kelayakan. Jadi sungguh heran, kalau mereka tidak membayar. “Ini kita berbicara capaian 2014 lalu.

Sejauh ini berjalan a p a tidak

penarikan. Sekarang sudah triwulan ketiga, sementara bulan depan kita sudah bahas APBD murni 2016. Pertanyaannya sekarang uang tower kemana,” tukasnya.

Selain tower, Komisi III juga menyoroti pedas capaian retribusi parkir yang juga nihil. Dengan target yang hanya Rp 403 juta, seharusnya bisa direalisasikan. Namun kini capainnya baru sekitar Rp 85 juta. Sementara potensi parkir ini sungguh besar.

Pungutan parkir juga tetap jalan. Salah stu contoh, parkir saat pameran Festival Moyo saat ini. Pengunjung yang membawa kendaraan dikenakan biaya parkir. Belum lagi kegiatan lain yang insidentil. Meski ada pembagian dengan desa, namun tetap ada yang masuk ke pemerintah daerah. “Ini makanya kita duga ada kebocoran PAD di lahan parkir ini. Mestinya pemerintah jeli menempatkan orang. Sekarang bagaimana kita mau kasih tambahan anggaran ke Dishub, parkir saja tidak bisa dikelola dengan benar,” pungkasnya. (arn)

lanjuti. Kalau penyelenggara Pilkada berlaku tidak adil, maka Pilkada sendiri yang menjadi taruhannya. “Ini seolah-olah ada keberpihakan, karena kinerja lembaga terkait penyelenggara Pilkada tidak jelas,” tandasnya.

Ketua Panwaslu Sumbawa, Mahyuddin Soud yang di-

hubungi mengatakan, semua paslon melakukan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye. ‘’Tudingan tim paslon A.Saat – Jaya bersifat spekulatif, karena dari penyisiran Panwas, semua alat peraga yang dipasang paslon telah diturunkan,’’ katanya. (arn)

Kasus Rumah Adat KSB

Kejari Kembali Periksa Rekanan Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan peserta tender dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah adat Taliwang, KSB, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa kembali memeriksa satu rekanan sebagai saksi pada Senin (14/9). Rekanan dimaksud yaitu pihak CV. AB, yang juga melakukan penawaran dalam pembangunan.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH, kepada Suara NTB membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Dalam hal ini yang bersangkutan diperiksa dari pukul 14.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita sebagai saksi. Sebelumnya rekanan ini juga pernah dipanggil namun mangkir dari panggilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait Proses pembangunan rumah adat tersebut. Di mana pihaknya akan meminta keterangan dari semua pihak, termasuk pihak-pihak yang memasukkan penawaran. “Ada empat perusahaan yang memasukkan penawaran, termasuk CV AB. Kami sudah memeriksa semua rekanan yang memasukkan penawaran.

Kecuali pemenangnya belum,” imbuhnya. Selanjutnya pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejum-

(Suara NTB/ind)

kan,” tandas Ketua Tim Pemenangan A.Saat - Jaya, Kamaluddin S.T, kepada wartawan, Senin (14/9).

Kamal yang juga Ketua DPC PPP Sumbawa ini, menyayangkan sikap Panwaslu yang demikian. Panwaslu mestinya berani berlaku adil dan bertindak tegas. Semuanya harus taat azas. Jangan sampai masyarakat sendiri yang bertindak. “Panwaslu itu punya anggaran dan jaringan sampai ke desadesa. Harusnya dia lebih proaktif menjalankan tugas

(Suara NTB/ist)

“Ada semacam pembiaran dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab akan hal ini.

Katakanlah Panwaslu dan institusi terkait lainnya. Padahal jelas, KPU sebagai penyelenggara yang berhak memasang alat peraga sehingga tidak ada lagi alat peraga yang dipasang oleh tim paslon. Bahkan di Posko sekalipun dipasang secara seragam oleh KPU. Namun Panwaslu menurunkan alat peraga tim kami dan membiarkan alat peraga pasangan lainnya, terutama di kecamatan – kecamatan banyak saya temu-

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu tim pemenangan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, menuding Panwaslu Kabupaten Sumbawa mandul, tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Panwaslu juga dinilai berlaku tidak adil dalam melaksanakan fungsinya. Tudingan tersebut muncul, menyusul masih banyaknya alat peraga kampanye salah satu paslon, sementara alat peraga kampanye tim lainnya diturunkan.

Paslon Pilkada Dinilai Malas Laporkan Kampanye

(Suara NTB/bug)

MAIN JARAN - Para joki cilik tengah berlomba memacu kuda masingmasing untuk menjadi yang tercepat dalam lomba main jaran serangkaian festival Moyo, Senin (14/9).

Panwaslu Sumbawa Dinilai Mandul

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Tingkat kesadaran pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada Kabuapaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap aturan pelaksanaan kampanye masih rendah. Pasalnya dalam melakukan kegiatan sosialisasi itu, masing-masing Paslon masih malas mengajukan pemberitahuan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bagi Paslon yang akan melaksanakan kampanye baik dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan bentuk lainnya wajib menyampaikan pemberitahuan ke Panwaslu dan pihak terkait lainnya minimal tiga hari sebelum waktu kegiatan. Namun faktanya, berdasarkan data Panwaslu KSB, bagi ketiga Paslon, ketentuan itu kerap diabaikan.

“Kalau tingkat kepatuhan soal ini (melaporkan kegiatan kampanye), kami bisa bilang masih kurang. Dan ini terjadi merata pada seluruh Paslon,” cetus ketua Panwaslu KSB Unang Silatang, S.Kom kepada media ini, Senin (14/9).

Ia mengatakan, dalam dua pekan sejak dimulainya masa kampanye, rata-rata Paslon kurang mengindahkan prosedur pelaporan pelaksanaan kegiatan sosialisasinya tersebut. Jika pun ada pelaporan ke Panwaslu waktunya sudah di luar ketentuan (minimal 3 hari sebelum kegiatan). “Misalnya ada Paslon yang baru memasukkan laporan hari ini (kemarin, red) padahal kegiatannya sudah terlaksana pada hari sebelumnya. Nah begitu juga kegiatan kampanye yang akan kita pantau hari ini, baru tadi pemberitahuannya masuk,” sesalnya.

Berdasarkan pantauannya, Unang melihat ada beberapa hal yang menyebabkan Paslon kerap mengabaikan mengajukan pemberitahuan kepada Panwaslu setiap akan menggelar kegiatan kampanye. Dan yang paling dominan adalah miskomunikasi antara Paslon dan tim kampanyenya. “Miskomunikasinya itu misalnya, Paslon berdalih sudah memerintahkan tim kampanyenya untuk melapor, tapi tim kampanyenya tidak pernah menyampaikan ke kami,” ujarnya.

Kondisi ini lanjut Unang membuat pihaknya kesulitan melakukan pemantauan dan pengawasan pada kegiatan kampanye masing-masing Paslon. Dan sebagai langkah antisipasi terhadap perilaku malas Paslon dan tim kampanyenya itu, Panwaslu meningkatkan koordinasi lintas lembaganya seperti dengan KPU dan pihak kepolisian untuk memastikan jadwal dan lokasi kegiatan kampanye masingmasing Paslon.

“Kami juga mengefektifkan kerja Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Karena kalau tidak kami akan ketinggalan dan akan sulit melakukan pemantauan dan pengawasan,” tukas Unang.

Selanjutnya ia berharap, kepada masing-masing Paslon dan tim kampanyenya agar ke depan secara kontinyu menyampaikan pemberitahuan kepada Panwaslu saat akan melakukan kampanye. “Kita semua tentu sepakat menjadikan Pilkada ini sebagai ajang pembelajaran terbaik berdemokrasi kepada masyarakat.

Karena itu saya harap kepada Paslon dan tim kampanyenya taati aturan dan ketentuan yang berlaku di Pilkada ini. Dan cara terbaik untuk memulainya dengan taat menyampaikan pemberitahuan agenda kampanyenya kepada kami dan pihakpihak terkait,” imbuhnya. (bug)

Halaman 6

lah saksi. Dalam waktu dekat Kejari Sumbawa akan memeriksa rekanan pemenang tender dalam hal ini CV. AS. Seperti diberitakan sebelumnya, Minggu lalu Kejari Sumbawa juga memeriksa pegawai honorer Dinas PU KSB sebagai saksi. Yang mana pegawai honor ini disebutkan oleh saksi sebelumnya, menjadi perantara dari Direktur CV. AS untuk menghubungi pemilik alat berat dalam hal pengerjaan pembongkaran lokasi tempat pembangunan rumah adat. Kejari juga memeriksa tiga rekanan lainnya yang melakukan penawaran di Kejari Mataram.

Untuk diketahui dalam kasus ini, Kejari sudah menetapkan satu tersangka yaitu YS. Selain itu Kejari juga melakukan penyitaan barang berupa kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah adat tersebut. (ind)

Masyarakat Harus Pastikan Diri Masuk Daftar Pemilih Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta masyarakat agar proaktif untuk memastikan dirinya masuk dalam daftar pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember mendatang.

Warga dipersilakan melihat Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang baru-baru ini telah ditetapkan oleh KPU KSB. “Kita sudah terbitkan DPS-nya. Jadi silakan dilihat apakah nama-namanya sudah tedaftar atau belum dalam DPS itu,” kata Ketua KPU

KSB, Khairuddin, SE kepada media ini, Senin (14/9).

Ia mengatakan, sebelum mematenkan jumlah pemilih menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada awal Oktober mendatang. KPU masih akan melakukan perbaikan untuk memastikan masyarakat yang tidak ada dalam data DPS terdata.

Dan untuk memudahkan proses tersebut, KPU mengharapkan adanya peran serta masyarakat terutama mereka yang belum terdaftar dalam DPS untuk melaporkan diri kepada petugas.

“Maksud kami kalau nanti

namanya tidak terdata di DPS sekarang bisa melaporkan diri ke petugas. Dengan begitu petugas kami di lapangan bisa langsung mendata,” timpalnya.

Berdasarkan data DPS yang telah ditetapkan KPU, jumlah pemilih yang terdata sementara ini sebanyak 91.282 pemilih. Khairuddin mengatakan, jumlah itu kemungkinan besar masih akan bertambah mengingat tenggat waktu penetapan DPT baru akan dilaksanakan pada 1 sampai 2 Oktober mendatang.

“Kalau perubahan bertambah atau berkurang kemungkinan-

nya tetap terbuka. Tapi yang jelas masih ada warga yang sebenarnya sudah memiliki hak pilih tapi belum masuk dalam data,” timpalnya.

Ia kembali mempersilakan, agar masyarakat proaktif melihat DPS yang sudah diumumkan oleh KPU. Hal ini untuk memastikan agar mereka benar-benar telah terdaftar. “Kalau belum masuk data, bisa segera melaporkan diri ke petugas,” ulangnya.

Tak hanya kepada masyarakat, Khairuddin pun meminta kepada pasangan calon (Paslon) dan tim kampanyenya turut mengingat-

kan pendukungnya untuk memastikan diri masuk dalam data pemilih. “Paslon dan tim kampanyenya saya kira sangat efektif menyampaikan informasi ini kepada masyarakat pendukungnya,” imbunya seraya menyampaikan keyakinannya, jika tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini akan lebih tinggi.

“Karena Pilkada ini dampaknya sangat dekat dan lekat terhadap masyarakat selaku pemilih, maka kami yakin untuk partisipasinya sangat tinggi,” imbuh Khairuddin. (bug)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tidak Umumkan Informasi LPPD

Pemda Klaim Cukup Melalui LKPD pada DPRD

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pemda berkewajiban untuk menyampaikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada masyarakat sebagaimana penyampaian LKPJ pada Dewan dan LPPD pada pemerintah pusat. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemda Dompu tidak pernah menyampaikan dan berdalih tidak mengetahui ketentuannya.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M,Si kepada Suara NTB, Senin (14/9), mengaku tidak mengetahui ketentuan untuk penyampaian informasi LPPD untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media. Sepengetahuan dirinya, penyelenggaraan pemerintah disampaikan kepada DPRD dalam bentuk LKPJ dan LPPD kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri RI, dan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) kepada Menteri PAN RB RI. “Ketentuan dimana soal informasi LPPD?,” tanya H. Agus Bukhari.

LKPJ menjadi tanggungjawab Bappeda dalam penyusunannya, LPPD oleh Bagian Pemerintahan, dan LAKIP oleh Bagian Ortal. Penyampaian LKPJ kepada DPRD sudah mewakili rakyat, karena Dewan perwakilan rakyat yang ada di parlemen. “Kan sudah disampaikan (penyelenggaraan pemerintahan) ke DPRD sebagai perwakilan rakyat,” kata H. Agus Bukhari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat pasal 27 disebutkan, kepala daerah wajib memberikan infomasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7A tahun 2007.

Dalam ketentuan ini disebutkan, penyampaian informasi LPPD kepada masyarakat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran atau bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat. Tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada kepala daerah dan ditembuskan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah penyampaian informasi LPPD. Saran dan tanggapan dari masyarakat setelah dilakukan klarifikasi akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah di tahun berikutnya. Namun bila daerah tidak menyampaikan informasi LPPD, maka Gubernur melakukan pembinaan. (ula)

H. Agus Bukhari

Ribuan Warga Hadiri Pembukaan MTQ Kota Bima (Suara NTB) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi NTB keXXVI tahun 2015 di Kota Bima dibuka secara resmi, Minggu (13/9) malam oleh Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin. Disamping itu juga dihadiri oleh Ketua LPTQ Pusat Prof. Dr. H. Said Agil Al Munawarah serta anggota DPR RI. Rangkaian pembukaan tersebut dilakukan sekitar pukul 19.30 Wita di lapangan Merdeka Kota Bima. Acara pembukaan tersebut dihadiri sedikitnya 1.500 warga, baik dari Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Saat acara pembukaan, perhatian para pengunjung sempat terpusat ketika dua Qori dan Qori’ah terbaik, H. Darwis, S.Pdi dan Nurhafni, S.Pdi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.

Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin menyatakan terima kasih atas kepercayaan kepada Kota Bima sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan MTQ yang ke XXVI tingkat NTB tahun 2015. Dalam kesempatan tersebut Qurais juga mengucapkan permohonan maaf jika selama pelaksanaan kegiatan terdapat kesalahan atau hal yang tak sesuai dengan keinginan (harapan).ý Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menyatakan merasa bangga dan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Bima atas sambutan dari kegiatan MTQ. Diharapkan kegiatan MTQ ini bisa berjalan dengan aman serta lancar.

Rangkaian kegiatan MTQ ini berjalan aman kondusif.

Aparat Polres Bima menerjunkan aparat dari seluruh fungsi. Mulai dari Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Sabhara, Patmor, serta aparat Brimob Detasemen B NTB. “Ada juga personel dari Dishub Kota Bima,” terang Kasubbag Humas Polres Bima Kota, Ipda Sabri. (use)

(Suara NTB/ula)

BAGI AIR – Anggota Sabhara Polres Dompu ikut membantu warga yang kesulitan air bersih akibat kekeringan dengan memanfaatkan mobil Water Cannon untuk mengangkut air bersih. Tampak beberapa anggota Sabhara Polres Dompu saat membagikan air di Perumahan Dusun Buncu Desa Matua Kecamatan Woja, Senin (14/9).

Kantor Setda Dompu Dibobol Pencuri Dompu (Suara NTB) Kantor Setda Dompu dibobol pencuri tiga kali berturut – turut. Hampir semua ruangan kepala bagian dimasuki dan beberapa dokumen penting termasuk milik ULP dibawa pencuri.

Kasus pencurian di kantor Setda Dompu pertama terjadi Senin (7/9) malam dan berhasil membobol ruangan Asisten 1 Setda Dompu. Pelaku diduga masuk lewat jendela dan mengambil TV yang ada dalam ruang kerja Ir. Fakhruddin ini. Pada Jumat (11/9) malam, ruangan Kepala Bagian Hukum dan ruangan ULP juga dibobol pencuri. Laptop berisi dokumen penting pada meja Bagian Hukum raib. Sementara di ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa juga berhasil diambil laptop dan beberapa dokumen. Minggu (13/9) malam, pelaku kembali membobol ruangan Bagian Kesra, Bagian Ortal, dan Bagian Pemerintahan Setda Dompu. Laptop, dokumen dan uang berhasil diambil oleh pencuri.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (14/9) mengatakan, pasca kejadian pencurian di ruang kerjanya langsung dilaporkan ke Polres Dompu,

(Suara NTB/ula)

PERBAIKI - Seorang pegawai di kantor Setda Dompu memperbaiki kunci mejanya yang dibobol pencuri, Senin (14/9).

Sabtu (12/9) pagi. Sehingga tim identifikasi Reskrim Polres Dompu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Tadi pagi juga ada polisi yang datang periksa,” ungkapnya. “Yang melaporkan itu penjaga malam bersama kepala rumah tang-

ga,” tambahnya.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH mengatakan, hanya ruangan bagian Humas dan bagian Umum yang tidak dimasuki oleh pencuri. Atas insiden ini, pihaknya mulai melakukan penjagaan malam. “Nanti

(Suara NTB/use)

bukti laporan untuk diproses lebih lanjut. Olah TKP yang dilakukan tim identifikasi pasca kejadian sebagai bagian dari tugas pihaknya, ada atau tidak laporan polisi. “Ketika ada informasi, kita tetap harus melakukan olah TKP,” katanya. (ula)

Polisi Amankan 195 Botol Brem Warga Palibelo Minta Ganti Rugi Lahan Disegerakan Kota Bima (Suara NTB) Lima dus minuman keras (miras) tradisional diamankan aparat Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima. Selain miras, polisi juga mengamankan sopir yang mengangkut miras untuk diproses.

Kapolres Bima Kota melalui Kasubbag Humas, Ipda Sabri yang dikonfirmasi Senin (14/9), menyebutkan miras tersebut diamankan pada Sabtu (12/9) oleh anggota Polsek Kawasan Pelabuhan.

Saat digeledah, di atas truk dengan nomor polisi N 8760

UY yang dikendarai oleh Sahlan (42) ditemukan miras sebanyak lima dus dengan jumlah 195 botol brem.

Atas temuan ini, baik miras maupun Sahlan kemudian dibawa ke Sat Resnarkoba untuk proses lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui miras tersebut merupakan milik Ardiansyah (29) warga Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima. Miras tersebut dibeli dari pulau Lombok untuk dijual di Kota Bima. “Rencananya mau dijual seharga Rp 25 ribu per botol,”

tutur Sabri. Hanya saja, karena sanksi miras merupakan tindak pidana ringan (tipiring), terhadap pelaku tidak dilakukan penahanan.

Terkait masih adanya temuan pengangkutan miras tersebut, Sabri menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika mendapati adanya warga yang menjual.

Sebab sesuai dengan kebijakan pimpinan, katanya, di wilayah hukum Polres Bima tidak diperbolehkan adanya pengedaran maupun penjualan miras. (use)

Berkas Pengganti Kurniawan Ahmadi Dinyatakan Lengkap

PEMBUKAAN – Wagub NTB, H. Muh. Amin memukul bedug pada pembukaan MTQ tingkat provinsi di Kota Bima, Minggu malam.

malam kita mulai jaga malam,” kata Sahid.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Nyoman Jaya yang dihubungi terpisah mengatakan, kasus pencurian di kantor Setda Dompu hingga saat ini belum dilaporkan. Ketika ada laporan, mestinya ada

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu menyatakan berkas pengganti antarwaktu (PAW) Kurniawan Ahmadi, anggota DPRD Dompu dari PBB dinyatakan lengkap. Drs. Wildan Haris dinyatakan memenuhi syarat dan rekomendasi KPU akan dikirim kembali ke Dewan untuk dilanjutkan ke Gubernur melalui Bupati.

Komisioner KPU Dompu, Agus Salim, ST kepada Suara NTB, Senin (14/9) mengatakan, sesuai batas waktu pros-

es verifikasi berkas calon pengganti antarwaktu selama lima hari, pihaknya telah merampungkannya. Hasil verifikasinya, berkas Drs. Wildan Haris dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. “Semua berkasnya lengkap dan memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu,” katanya.

Agus mengatakan, pihaknya hanya melakukan proses verifikasi calon pengganti. Untuk proses lanjut dilakukan oleh Dewan dan hasil verifikasi akan langsung

dikirim ke DPRD. “Kita akan kirim ke DPRD besok,” ungkap Agus.

Drs. Wildan Haris merupakan calon anggota DPRD Dompu pada daerah pemilihan (Dapil) 3 dari PBB urutan 11. Namun pada Pemilu 2014 lalu, ia memperoleh perolehan suara ke 2 setelah Kurniawan Ahmadi. Karena Kurniawan Ahmadi mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai wakil Bupati, sehingga posisinya di DPRD akan digantikan oleh Drs Wildan Haris. (ula)

Bima (Suara NTB) Warga pemilik lahan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, mengeluh, menyusul belum dilunasinya lahan yang dijadikan untuk pembangunan jalan dua jalur oleh pemerintah. Pemda hingga saat ini baru bayar 40 persen dari harga lahan.

Salah satu pemilik lahan, Drs Sulhan, Senin (14/9) mengaku, pemerintah daerah menjanjikan pembebasan lahan dengan membayar dua kali. Namun sampai hari ini pencairan kedua harga tanah mereka belum terealisasi.

“Pengerukan lahan tambak kami sudah dilakukan.

Sekarang tinggal penancapan tiang beton jalan. Kami ragu jika harga tanah kami belum dilunasi,” ucapnya.

Padahal, katanya, pemda berjanji akan membayar tanah warga sebelum pengerjaan proyek jalan dimulai.

Tapi sekarang pengerukan sudah selesai, namun pembayaran belum juga direalisasikan. “Saya bersama pemilik tambak lain sudah mendatangi pihak pelaksana proyek. Kami minta di sepanjang tambak jangan dulu dikerjakan sebelum tanah kami dibayar,” katanya.

Sulhan mengatakan, bukan tidak mendukung langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur negara. Namun, warga tidak mau dibodohi dengan janji bohong pemerintah daerah. “Kita semua yang punya tanah baru dibayar sekitar 40 puluh persen. Sementara sisanya kapan, ini belum ada kejelasan,” terangnya.

Sementara itu Kasubag Pemberitaan dan Informasi Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si ketika dikonfirmasi, mengaku pemda telah melakukan pembayaran 40 persen. Sisanya sebanyak Rp 3,5 miliar akan dilunasi melalui APBD Perubahan. “Yang jelas akan segera dibayar melalu APBD perubahan,” tegasnya.

Suryadin menambahkan, warga pemilik lahan sudah menyetujui pembayaran tahap 40 persen tersebut. Sembari menunggu sisanya 60 persen melalui APBD Perubahan. Pemerintah memastikan akan tetap membayar, karena sudah ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan. ‘’Tetap akan dilunasi, warga pemilik lahan diminta bersabar,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Buntu, Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota Mataram Tapal Batas Loteng - Lobar Praya (Suara NTB) Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dengan Pemkab Lombok Barat (Lobar), menemui jalan buntu. Dalam pembicaraan terakhir pekan kemarin, baik Pemkab Loteng maupun Pemkab Lobar tetap kukuh dengan pendiriannya masing-masing. Keduanya mengklaim titik 01 di kawasan Nambung tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.

“Dalam pembicaraan pertama yang dimediasi oleh Pemprov NTB minggu kemarin, belum ada titik temu. Artinya, penyelesaian persoalan tapal batas masih menemui jalan buntu,” aku Kabag. Administrasi Pemerintah Umum (APU) Setda Loteng, L. Aknal Afandi, kepada wartawan, Senin (14/9).

Karena tidak ada titik temu, kedua belah pihaknya kata Aknal bersepakat untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pemprov NTB guna menentukan, kawasan Nambung tersebut masuk wilayah Loteng atau Lobar. Dan, apapun keputusan yang diambil pemerintah provinsi, Pemkab Loteng dan Lobar akan menerima.

Sebelum itu, akan ada mediasi kembali oleh pemerintah provinsi. Dimana dalam mediasi tersebut, direncanakan akan dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri. Apapun hasil mediasi yang kedua itu nantinya, akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Untuk selanjutnya, pemerintah provinsi mengeluarkan keputusan. Atas dasar pertimbangan dari pemerintah pusat tentunya.

“Jadi nanti kawasan yang menjadi sengketa itu masuk Loteng atau Lobar, pemerintah provinsi yang menentukan.

Apapun keputusan, kedua belah pihak harus menerima,” tandasnya seraya menambahkan, untuk jadwal mediasi yang kedua, pihaknya masih menunggu dari Pemprov.

Kendati demikian, jika melihat bukti-bukti yang ada pihaknya cukup optimis kawasan Nambung merupakan wilayah Loteng. Karena dokumen pendukung yang menguatkan hal tersebut. Tapi keputusan tetap ada di tangan Pemprov NTB. Oleh Pemkab Loteng kawasan Nambung tercatat masuk sebagai bagian dari Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya. Sementara Pemkab Lobar mengakui kalau kawasan tersebut merupakan bagian dari Desa Bun Mas. (kir)

Dana Kampanye Pasangan Calon Dibatasi Rp 2,5 Miliar Lebih

Mataram (Suara NTB) KPU membatasi dana kampanye masing - masing calon Walikota dan calon Wakil Walikota Mataram sebesar Rp 2,5 miliar lebih.

Pembatasan dana kampanye itu berdasarkan hasil kesepakatan dari tim sukses pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dan SAHAJA (H. Salman Drs. Jana Hamdiana).

Sosialisasi dana kampanye itu dimulai sekitar 14.25 Wita.

Pasangan AMAN diwaliki oleh Bendara Golkar kubu Abu Rizal

Bakrie, Yen Yanto. Sedangkan SAHAJA diwakili oleh Rino Rinaldi, SH dan Ahyaruddin.

Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menjelaskan, pihaknya telah menyepakati bahwa dana kampanye untuk masing - masing calon Rp 2.597.000.000 dari tawaran sebelumnya Rp 3 miliar.

Diasumsikan bahwa, pembi-

ayaan rapat umum 5.000 orang dikali satu kali pertemuan dan disepakati perorang sebanyak Rp 35.000, sehingga totalnya Rp 175.000.000. Pertemuan terbatas direncanakan dilakukan enam kali di masing - masing kecamatan, dengan asumsi anggaran mencapai Rp 105.000.000 Pertemuan tatap muka diasumsikan persiapan

Panwaslu Loteng Dinilai Tak Paham Aturan

(Suara NTB/ars)

ANJING PELACAK - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (pegang tongkat depan) , menyaksikan peragaan kemampuan pasukan anjing pelacak dalam mendeteksi bahan peledak, di Lapangan Gajahmada Polda NTB, Senin (14/9). Hewan buas ini digunakan oleh Polri sebagai salah satu kekuatan pengamanan. Menangkap pelaku kejahatan, mengendus jejak pelaku, mengidentifikasi narkoba dan bahan peledak.

Husni Djibril Sudah Ajukan Pengunduran Diri Mataram (Suara NTB) DPD PDIP NTB mengaku surat pengunduran diri Calon Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril dari jabatan Anggota DPRD NTB sudah disampaikan. Partai berlambang banteng moncong putih ini pun menjamin surat keputusan pemberhentian Husni ini terbit sebelum 23 Oktober 2015.

Fungsionaris DPD PDIP NTB, Ir. Made Slamet, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin kemarin menegaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut sudah dikeluarkan oleh PDIP selaku partai asal yang menaungi Husni. “Saya dengar sudah (diajukan pengunduran diri). Tinggal diproses saja,” ujar Made.

Made tak menampik urgensi dari pengunduran diri dan pemberhentian dari jabatan anggota DPRD NTB merupakan salah satu syarat yang akan menentukan keikutsertaan Husni di Pilkada Kabupaten Sumbawa. Karenanya, ia menegaskan usulan pemberhentian Husni dari jabatannya akan segera diteruskan ke pihak berwenang. Ia memastikan tidak akan ditemukan kendala berarti dalam mengurus pemberhentian tersebut.

“Tidak ada masalah, tidak

ada gangguan. Karena (usulan pemberhentian) sudah disetujui dari DPP,” akunya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, H. Najamudin Mustafa, menegaskan bahwa pihaknya juga telah mengeluarkan usulan pemberhentian atau pengunduran diri kadernya, TGH. L. G. M. Wiresakti AM, Lc, MA alias Gede Sakti yang juga tampil sebagai Calon Bupati Lombok Tengah.

Usulan itu menurutnya telah disampaikan beberapa hari lalu dan kini tinggal diproses oleh lembaga yang berwenang.

“Sekarang tinggal DPRD, Gubernur, Mendagri dan sebagainya yang memproses, kita tunggu saja. Yang jelas kita sudah tidak ada masalah,” tegas Najamudin.

Ia menambahkan, Gede Sakti menjadi satu-satunya kader PKB di NTB yang harus mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan di lembaga legislatif karena mencalonkan diri di Pilkada.

Saat ini, para calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari kalangan legislatif memang belum bisa menarik nafas lega selama Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari jabatannya tersebut belum mereka peroleh. Jika SK tersebut belum terbit hingga

23 Oktober 2015 mendatang, mereka harus rela tersisih dari pentas Pilkada 2015.

“Kalau sampai 23 Oktober mereka ini belum ada SK Pemberhentian maka dia TMS – Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon, bisa dicoret,” ujar Anggota KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Suhardi menyebutkan, sesuai peraturan KPU yang mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi, para calon kepala daerah / wakil kepala daerah yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, Anggota TNI, Polri, dan Pegawai ASN, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai DPR, DPD atau DPRD, Anggota TNI, Polri, dan Pegawai ASN kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Jika hal itu tidak dilakukan, Suhardi menegaskan bahwa yang bersangkutan akan dinyatakan tidak memenuhi syarat meski mereka telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 24 Agustus 2015 lalu. (aan)

MUI Lobar Tolak Perda Miras dan Raperda Retribusi ITPMB Giri Menang (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Barat menolak Perda nomor 1 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Pasalnya, MUI menilai Perda ini seolah mengahalalkan penjualan miras di Lobar. Selain itu, MUI juga menolak rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITMB) yang tengah dibahas.

Atas penolakan ini, MUI akan merekomendasikan agar Perda itu dicabut. Demikian terungkap dalam pertemuan antara MUI dengan kalangan dewan dalam publik hearing terkait Raperda retribusi ITPMB di DPRD Lobar kemarin. Sidang dipimpin oleh Wakil ketua Sulhan Mukhlis dan Ketua Pansus Raperda Retribusi ITPMB, Indra Jaya Usman. Dihadiri oleh ketua MUI, TGH, Syafwan Hakim bersama sejumlah pengurus lainnya. Hadir pula ketua Forum Badan Permusyawara-

tan Desa (BPD) Lobar, Tajjudin.

Menurut ketua MUI Lobar, keberadaan Perda nomor 1 tahun 2015 yang telah disahkan beberapa bulan lalu tidak diketahui oleh kalangan Tokoh Agama, Masyarakat dan MUI khususnya. Pasalnya, dalam pembahasannya MUI tidak dilibatkan. MUI katanya baru tahu setelah Perda itu selesai, itupun setelah dikonfirmasi langsung ke Pemda.

Menurut TGH Syafwan Hakim, beberapa alasan mengapa MUI menolak Perda dan Raperda tersebut berdasarkan aturan prinsip dalam Agama Islam dan Al-quran melarang miras. Bahkan dalam Al-quran meminta agar miras dijauhi.

Secara pribadi dan selaku ketua MUI ia berpegang pada prinsip itu. Dari sisi tanggung jawab, pihaknya sudah mengingatkan bahwa menolak Perda tersebut. Apabila setelah MUI menyampaikan penolakan ini, namun Pemda jalan sendiri maka itu menjadi uru-

mpanye. Jika ditemukan ada kelebihan, maka berakibat calon akan didiskualifikasi.

Pembatalan ini tambah Komisoner KPU lainnya, Paizah sesuai Pasal 53 PKPU 8 tahun 2015 bunyinya, pasangan calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 14 dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon. “PKPU 8 pasal 53 telah mengatur hal itu,” pungkasnya. (cem)

Penertiban APK

DPD RI Turut Prihatin Atas Musibah di Masjidil Haram Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad turut prihatin dan berbela sungkawa atas musibah jatuhnya crane (alat konstruksi) yang telah menyebabkan jemaah haji wafat serta mengalami luka di Komplek Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi Jumat, (11/9).

“Turut prihatin atas musibah yang terjadi di Masjidil Haram, semoga (Suara NTB/ist) Prof. Dr. Farouk Muhammad proses evakuasi dan inventarisasi data korban dapat berjalan dengan cepat. Adapun, kepada para jemaah haji Indonesia agar tetap tenang, berkonsentrasi dan khusuk dalam menjalankan ibadah,” ungkap Farouk Muhammad dalam keterangan persnya pada hari Sabtu, (12/9) di Jakarta.

Informasi awal, Jumat (11/9), malam, terjadi sebuah kecelakaan di Masjidil Haram. Sekitar pukul 5.30 sore waktu Mekkah, sebuah crane jatuh di tempat thowaf Masjidil Haram akibat badai angin disertai hujan deras yang melanda wilayah itu.

Farouk meminta Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi secara cepat dan efektif, agar bisa segera mengetahui berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang menjadi korban maupun terluka. Selain itu, Farouk mendorong Pemerintah Indonesia proaktif agar bisa mengurus jemaah haji yang wafat dan memastikan yang luka mendapatkan perawatan yang baik.

“Kepada keluarga para jemaah haji yang ada di Indonesia agar tetap tenang dan sabar menanti informasi resmi dari Pemerintah terkait musibah ini. Selain itu, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia berdoa agar tidak banyak jatuh korban jiwa maupun terluka,” ujarnya.

Untuk diketahui, hingga 12 September 2015, jumlah JCH asal NTB yang meninggal di Tanah Suci sebanyak lima orang. Terkait dengan insiden jatuhnya crane besar di Masjidil Haram yang menelan ratusan korban, tak ada JCH asal NTB yang kena musibah tersebut.

“Jadi jemaah (calon) haji LOP (Embarkasi Lombok) tidak ada yang kena musibah. Sudah kita coba hubungi temanteman di sana baik ketua kloter maupun petugas kita yang di Arab Saudi,” kata Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar, M.Pd ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (12/9).

Dijelaskan, lokasi kejadian berada di Masjidil Haram, yakni berdekatan dengan tempat melakukan ibadah sa’I namun lebih dekat dengan tempat melaksanakan ibadah marwah.

Maad mengatakan, tak ada JCH asal NTB yang kena musibah jatuhnya crane tersebut. Ia menuturkan, begitu mendengar adanya musibah yang menimpah JCH di Arab Saudi, dirinya langsung berkoordinasi dnegan petugas di sana.

“Saya sudah koordinasi jam 03.00 dini hari dengan teman-teman ketua sektor, kloter 1 sampai 10. Tidak ada jemaah (calon) haji NTB yang kena musibah itu,” imbuhnya.

Mengenai kondisi JCH NTB saat ini, lanjutnya ada beberapa orang yang dirawat di beberapa rumah sakit karena sakit. Jumlah JCH NTB yang telah meninggal dunia di Arab Saudi sebanyak 5 orang. “Sekarang sudah lima orang jemaah (calon) haji NTB meninggal dunia. Jemaah (calon) haji yang meninggal itu, tiga orang dari Lombok Tengah, satu orang dari Sumbawa, dan satu dari Lombok Timur,” sebutnya. (aan/*)

anggaran Rp 42 juta. Anggaran paling banyak diserap yakni pembuatan 9.000 item alat kampanye yakni Rp 2,2 miliar. Sedangkan, jasa manajemen/konsultan relatif minim yakni Rp 25 juta. “Kita tawarkan dana kampanye itu Rp 3 miliar, tapi ditawar oleh pasangan calon Rp 2,5 miliar lebih,” sebut Asikin, Senin (14/9).

Dana kampanye sebut Asikin, tidak boleh lebih sesuai kesepakatan. Sebab, tim appraisal akan melakukan audit terhadap penggunaan dana ka-

san pihak terkait.

Penolakan itu sangat mendasar, lantaran melihat kondisi masyarakat yang kondisinya saat ini yang banyak mengkonsumsi miras. Namun di sisi lain ada aturan yang dibuat Pemda justru terkesan membolehkan miras. Jika alasannya adalah untuk menambah PAD, jelas Pimpinan Ponpes Nurul Hakim ini, MUI mendukung Pemda untuk membangun daerah dengan menambah PAD. Ketua Forum BPD Lobar, Tajjudin juga mempertanyakan perihal legal drafting dari Raperda tersebut. Pasalnya hanya menampilkan yang baikbaik saja, namun tidak ada menampilkan dampak terburuk dari penyebab miras tersebut.

Ia mengaku perihatin dengan peredaran miras di daerah ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyampaikan Perda Miras dan Raperda ITPMB ini adalah usul insiatif dari

(Suara NTB/her)

PUBLIK HEARING - Publik hearing dengan MUI terkait raperda ITPMB. eksekutif. Posisi lagislatif sebagai fungsi legislasinya adalah untuk melakukan pembahasan terhadap uslan itu.

“Yang kami salahkan kenapa Pemda tidak melakukan publik hearing sebelum memasukkan ke Dewan sebagai raperda,” sesalnya.

Dewan akan mempertimbangkan dari sisi manfaat dan mudarat aturan itu. Menurut-

nya jika aturan mengenai miras ini tidak ada, maka terkesan Pemda dan Dewan melakukan pembiaran peredaran miras. Jika MUI menolak dan merekomendasikan Perda dan Raperda ini dicabut, pihaknya akan memasukkan masukan dari MUI ini sebagai bahan pertimbangan melakukan pengambilan keputusan. (her)

Praya (Suara NTB) Aksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Lombok Tengah (Loteng) yang melakukan penertiban atribut kampanye sepekan terakhir, menuai kritik dari tim sukses pasangan calon kepala daerah.

Panwaslu Loteng dalam hal ini dinilai tak paham aturan. Banyak atribut kampanye yang diturunkan tersebut, terpasang di posko pemenangan pasangan calon.

Padahal, dalam aturan pelaksanaan Pilkada tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang pemasangan alat peraga kampanye (APK) di posko pemenangan pasangan calon kepala daerah. “Seharusnya Panwaslu membuka dan memahami aturan dengan benar dulu, baru bertindak. Tidak main turunkan atribut kampanye begitu saja,” kritik Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Muhdan Rum, Senin (14/9).

Ia menjelaskan, dalam aturan pemasangan atribut kampanye di posko itu sah-sah saja dilakukan. Kecuali atribut kampanye yang dipasang bukan di posko atau sekretariat pemenangan pasangan calon kepala daerah.

Aturan juga sudah jelas mengatur tentang mekanisme penertiban atribut kampanye.

Dimana Panwaslu melayangkan surat pemberitahuan tentang adanya atribut kampanye yang dipasang bukan pada tempatnya, kepada KPU setempat. Baru kemudian melayangkan teguran ke pasangan calon kepala daerah atau tim suksesnya.

Teguran pun harus diberikan tiga kali dulu. Jika sampai tiga kali teguran tidak diindahkan, baru setelah itu KPU meminta Panwaslu bersama tim ter-

padu untuk menertibkan atribut kampanye yang menyalahi aturan tersebut.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Loteng, L. Darmawan, menegaskan, pihaknya hanya menjalankan aturan. Penertiban atribut kampanye pun sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Terkait persoalan tersebut, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., yang dikonfirmasi terpisah, mengaku kalau ada miskomunikasi antara pihaknya dengan Panwaslu Loteng. Dimana, Panwaslu Loteng belum berkoordinasi dengan KPU Loteng perihal penetiban atribut kampanye pasangan calon di sejumlah posko pemenangan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng beberapa hari terakhir.

Memang ujar Ari, diatur peraturan KPU tentang atribut kampanye tidak ada yang mengatur tentang pemasangan atribut kampanye di posko pemenangan. Yang ada hanya di Sekretariat pemenangan pasangan calon kepala daerah.

Untuk itu, pihaknya sudah bertemu dengan Panwaslu Loteng termasuk dengan seluruh tim sukses pasangan calon.

Guna membahas dan mencari solusi terkait persoalan penertiban atribut kampanye pasangan calon kepala daerah tersebut.

Sebelumnya, sejak sepekan terakhir Panwaslu Pilkada Loteng bersama dengan tim terpadu termasuk didalamnya Satpol PP Loteng, menertibkan sejumlah baliho dan spanduk milik pasangan calon kepala daerah di sejumalah lokasi. Sontak, aksi tersebut mengundang reaksi dari tim sukses pasangan calon. (kir)

Ajudan Mantan Wabup Lobar Diperiksa sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Setelah dua kali mangkir, LFA akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejati NTB pekan lalu. Bekas ajudan mantan Wakil Bupati Lombok Barat H. Mahrip ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif selama empat tahun.

Pemeriksaan alumni Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) ini dibenarkan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Dikonfirmasi wartawan Senin kemarin, Sutapa menyebut, pemeriksaan terhadap LFA sudah dilakukan ketua tim penyidik kasus tersebut, H. Usman, SH, MH. Tersangka untuk pertama kalinya memenuhi panggilan setelah dua kali dilayangkan surat, tak kunjung hadir. “Pemeriksaan pekan lalu, statusnya sebagai tersangka,” kata Sutapa.

LFA yang menjadi ajudan sejak 2010 – 2013 lalu, dijerat dengan perbuatan penyertaan dalam kasus SPPD Fiktif, yang sebelumnya menjerat majikannya Mahrip.

Hakim sebelumnya memastikan terdakwa Mahrip bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dakwaan Subsidair Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang –Undang 20 tahun 2001. Dakwaan itu dijuntokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena ada tersangka yang turut serta dalam kasus

ini, yakni LFA, sehingga timbul kerugian negara sebesar Rp 431.675.000.

Sesuai dakwaan JPU yang diurai dalam amar putusan hakim, Mahrip bersama ajudannya itu melakukan tindak pidana korupsi karena serangkaian perbuatannya menggunakan dana SPPD, mulai tahun 2009 – 2013. Ada tiga hal yang dilakukan Mahrip.

Melakukan perjalanan dinas sendiri, namun menggunakan nama LFA. Ada juga SPPD tanpa pertanggungjawaban jelas dan diyakini atas perbuatan ajudannya LFA, sehingga timbul kerugian negara Rp 352 juta lebih. Ada juga Rp 65 juta lebih yang cair namun tidak dibuktikan dengan SPJ yang benar alias fiktif, kemudian sebesar RP 13,5 juta yang tidak sesuai dengan waktu perjalanan dinas.

Sehingga akumuliasi kerugian negara Rp 431 juta lebih.

Lanjut Sutapa, setelah LFA diperiksa, Mahrip juga sudah dimintai keterangan dipekan yang sama. Status Mahrip yang masih terpidana, diperiksa untuk menguatkan indikasi tindak pidana dalam kasus tersebut, khusus untuk keterlibatan LFA. Setelah tahapan pemeriksaan rampung, dilanjutkan dengan pemberkasan. Ketua tim penyidik kasus ini dipastikan sudah mulai fase pelimpahan tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dipastikannya, dalam waktu dekat kasus ini akan segera rampung berkasnya. (ars)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pengusaha Pariwisata Dilarang Keras Caplok Ruang Publik

H.L. Moh. Faozal

(Suara NTB/met)

Mataram (Suara NTB) Pengusaha penyedia jasa pariwisata, khususnya perhotelan di pesisir pantai yang ada di NTB ini dilarang keras mencaplok tanah yang seharusnya menjadi ruang publik.

Radius 35 meter dari garis pantai ke tanah milik pengusaha adalah ruang publik yang tidak diperkenankan menjadi lahan usaha pribadi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB menemukan banyak hotel yang mengakses ruang publik sebagai tempat usaha mereka. Penggunaan tanah milik negara yang diperuntukkan bagi publik tersebut belum dapat dipastikan apakah karena unsur kesengajaan atau ketidakpahaman.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, (Kadisbudpar) NTB, H.L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si Senin (14/9) mengaku telah menegur sejumlah pengusaha yang terindikasi menggunakan ruang publik sebagai tempat usahanya. Ia mengungkapkan, banyak pengusaha perhotelan yang menggunakan tanah untuk publik itu sebagai tempat pribadi bagi tamu mereka.

Adapun, fasilitas hotel yang diletakkan pengusaha di ruang publik itu berupa sejumlah fasilitas yang dapat dinikmati wisatawan atau tamu hotel. Kendati demikian, Disbudpar tidak mengharamkan terkait hal itu asalkan pengusaha hotel bersikap kooperatif. Bahwa, para pengusaha tidak diperkenankan memungut biaya tatkala ada wisatawan atau pengunjung yang menggunakannya.

“Hal itu boleh – boleh saja, asal pihak hotel tidak memungut biaya charge terhadap pengguna lokasi tersebut,” tuturnya.

Beberapa kali pemerintah telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk memastikan tidak ada hotel atau pengusaha lain di bidang pariwisata mencaplok tanah publik sebagai tempat melancarkan kepentingannya.

Ruang publik yang terletak di kawasan pantai bebas diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Pihak hotel tidak diperkenankan melarang individu tertentu yang ingin mengakses ruang publik tersebut. Sekalipun, larangan-larangan dari pihak pengusaha perhotelan beralasan demi kenyamanan wisatawan dan lain sebagainya.

Ruang publik adalah ruang yang bebas tanpa boleh ada tekanan dari siapa saja. Ruang publik merupakan hak setiap warga negara atau bahkan wisatawan. Jika masih ditemukan pengusaha hotel melakukan larangan bagi publik untuk mengakses ruang yang bebas tersebut, pemerintah meminta hal tersebut segera diadukan supaya dapat ditindak dengan setegas - tegasnya. (met)

Rencana Yoko Ono Rayakan Ultah John Lennon Jakarta (Suara NTB) Yoko Ono berencana mengumpulkan 6 ribu hingga 10 ribu orang di Central Park, New York, Amerika Serikat pada 6 Oktober untuk membentuk tanda damai terbesar di dunia.

“Kau tidak butuh banyak/kekuatan muncul dengan cara yang misterius. Bayangkan efek domino. Dan mulai berpikir DAMAI,” tulis Ono di Twiter, seperti yang diberitakan laman nme.com, Sabtu waktu setempat.

Acara tersebut juga untuk mengenang suaminya selama sebelas tahun, mendiang John Lennon yang berulang tahun ke-75 pada 9 Oktober. Melalui acara tersebut, Ono juga akan mencari donasi untuk John Lennon Educational Tour Bus, kegiatan nirlaba yang bertujuan memberi pengalaman rekaman kepada siswa. Lennon meninggal pada Desember 1980 saat berusia 40 tahun.

Ia ditembak lima kali dari belakang oleh Mark David Chapman di luar rumahnya di Dakota Building yang berlokasi di depan Central Park. Situs Eventbrite, tempat untuk pendaftaran dan donasi acara tersebut, mengatakan kegiatan untuk semua usia ini dibuka untuk 10.000 pendaftar pertama.

Peserta diminta berkumpul pukul 10.00 dan mereka akan membentuk tanda damai dan difoto dari udara sekitar pukul 12.30 waktu setempat. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

John Lennon dan Yoko Ono

(Suara NTB/met)

PESAJI - Masyarakat etnis Samawa ketika membawa pesaji (bawaan) saat melakukan prosesi adat Gunting Bulu (memotong rambut balita) disertai iringan shalawat sebagai pujian atas Nabi Besar Muhammad SAW, di Taman Kerato, Sumbawa, pekan lalu.

Ketertiban Lalu Lintas Cermin Kejayaan Budaya Mataram (Suara NTB) Potret ketertiban berkendara di jalan raya (lalu lintas) merupakan cermin dari sebuah kejayaan budaya masyarakat. Situasi jalan raya yang semrawut akibat ketidaktertiban pengguna jalan juga menjadi cermin betapa budaya masyarakat tertentu masih kusut.

Demikian disampaikan Antropolog, Prof. Dr. Sjafri Sairin saat memberi pemahaman budaya dalam sebuah dialog kebudayaan di Mataram, Senin (14/9). Saat dikonfirmasi ia menjelaskan, jalan raya adalah ruang pengamatan yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Kelompok penguasa, orang kaya, pesohor, hingga masyarakat biasa selalu bisa dijumpaui di jalan raya.

“Menurut teori sosialnya kan begitu. Di jalan raya, kita bisa saksikan betapa kebrutalan penguasa, orang-orang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari pihak tertentu, orang berduit dan lain se-

Jazz Pantai Banyuwangi 2015 Bius Ribuan Penonton Banyuwangi Pergelaran Jazz Pantai Banyuwangi 2015 di kawasan Pantai Boom, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (12/9) malam mampu membius ribuan penonton.

Para penonton larut dalam alunan lagu yang dibawakan para penyanyi, yakni Vina Panduwinata, Marcell Siahaan, Shena Malsiana, Citra Scholastika dan Once Mekel. Lalu lalang nelayan dan kapal penyeberangan di kawasan dengan pemandangan Selat Bali menambah suasana alami kesemarakan perhelatan di bibir pantai tersebut.

Citra Scholastika dan Shena membawakan lagu bersuasana ceria, Marcell Siahaan mengungkapkan tema kegalauan dan Once Mekel menyuguhkan lagu romantis, sementara penyanyi senior Vina Panduwinata mengusung lagu-lagu nostalgia.

Shena membuka perhelatan dengan menyanyikan lagu asli Banyuwangi, Rehana. Lagu Using, suku asli Banyuwangi tersebut, dinyanyikan dengan aransemen jazz.

“Lagu ini bagus sekali, tapi cukup susah membawakannya.

Aku harus latihan nonstop sejak H-2. Aku senang bisa membawakannya,” kata Shena yang merupakan alumnus program pencarian bakat menyanyi tersebut.

Dilanjutkan oleh Marcel Siahaan yang menghadirkan suasana galau dengan lagu-lagunya. Ribuan penonton larut dalam lagu romantis berbalut jazz yang diusung pelantun lagu

Slank Gelar Konser Reog & Roll Jakarta (Suara NTB) Grup musik Slank akan menggelar rangkaian konser yang bernama “Reog & Roll” pada bulan Oktober dan November mendatang.

“Memang pingin ‘west meet east’. Rock n roll Slank dengan kebudayaan Indonesia,” kata pentolan Slank, Bimbim saat jumpa pers di Jakarta, Senin kemarin.

Dalam konsernya kali ini, Slank akan menampilkan kesenian Reog Ponorogo, yang menjadi maskot dalam tur kali ini, sekaligus menggandeng seniman lokal untuk mempertunjukan karya mereka.

Misalnya, saat konser di Bali nanti, akan ada Kecak

sebagai tarian pembuka atau Tor-Tor saat mereka manggung di Medan. “Selama ini tradisional dibilang terbelakang. Kita mau bilang tradisional itu ‘cool’,” kata Bimbim.

Konser yang akan diselenggarakan oleh Visindotama ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan diharapkan dapat lebih mengenalkan kebudayaan Indonesia pada generasi muda.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai konsep konser seperti ini merupakan akulturasi budaya yang bagus. Ia menilai Slank sebagai komunitas dan bukan hanya musisi namun juga dapat menyam-

bagainya yang bertindak semena-mena,” jelasnya.

Seolah-olah, bagi orang-orang macam itu jalan raya adalah hak milik pribadi. Jalan raya adalah kawasan yang telah dikuasainya serta mereka bebas berbuat apa saja sesuka hati mereka. Menerobos lampu lalu lintas, serta mengabaikan seluruh rambu-rambu jalan raya yang sejatinya harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh pengendara tanpa terkecuali.

“Semua unsur terlibat di situ, ada kekuasaan, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Di situ tercermin, kalau masyarakat patuh terhadap aturan lalu lintas, itu tandan-

paikan pesan kepada generasi muda Indonesia.

“Saya minta bantuan untuk promosikan pesona Indonesia.

Kalau slank pasti dibaca jutaan orang Indonesia,” kata Menpar Arief Yahya yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut.

Konser Slank Reog & Roll seharga Rp 200.000-Rp 800.000 ini akan diselenggarakan di 10 kota, yaitu Makasar (9 Oktober), Medan (11 Oktober), Jakarta (16 Oktober), Bandung (23 Oktober), Batam (25 Oktober), Pekalongan (15 November), Semarang (20 November), Yogyakarta (22 November) dan terakhir Bali pada 29 November. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Vina Panduwinata “Semusim” itu.

Sementara Citra Scholastika giliran membawa suasana ceria.

Dengan gaya centilnya, jawara Indonesian Idol tersebut berhasil mengajak penonton turut berjoget mengiringi lagunya. Mulai dari lagu “Aku Pasti Bisa”, “Do Re Mi”, hingga “Everybody Knew”.

Larutnya malam ternyata tidak membuat penonton beranjak menikmati dinginnya angin laut. Penampilan Once Mekel yang dimulai pukul 23.00 WIB justru membuat penonton semakin larut mengikuti syairsyair lagu yang dibawakan Once, yakni “Anggun”, “Cemburu”, “Dealova”, dan dipungkasi lagu “Separuh Nafas”.

Jazz Pantai Banyuwangi ditutup oleh penampilan menawan penyanyi si “Burung Camar” Vina Panduwinata. Malam itu Vina yang mengenakan gaun berwarna keperakan membawakan delapan lagu dengan suara serak khasnya, seperti “Biru”, “Di Dadaku Ada Kamu”, “September Ceria”, dan “Surat Cinta”. (ant/bali post)

ya mereka adalah golongan yang berbudaya,” jelasnya.

Orang kaya, berkuasa dan menganggap diri berjasa, menurutnya acap kali bertindak semena-mena di jalan raya. Hal inilah yang belum bisa disadari secara seksama untuk kemudian mengintrospeksi diri masing-masing.

Kemudian kaitannya dengan pembangunan bangsa, ia menjelaskan bahwa budaya adalah akar pembentukan karakter setiap individu, kelompok dan bahkan golongan tertentu yang akan terlibat menyelenggarakan negara.

Pembenahan karakter bangsa dapat dilakukan melalui revolusi cara pandang dan peman-

(Suara NTB/ist)

Sjafri Sairin faatan nilai-nilai dalam kebudayaan.

“Bangsa kita ini bukan bangsa yang percaya diri.

Kenapa kemudian orang-orang kita ini (Indonesia) suka pamer, entah jabatan, kekuasaan, harta dan lain sebagain-

ya. Ya tentu karena kita tidak percaya diri,” jelasnya.

Penyakitnya, jika individu tertentu sudah terjebak dalam kondisi itu, maka caracara yang dilakukan dalam mencari kebutuhan hidup tidak lagi menghiraukan persoalan halal dan haram. Ia yakin, orang-orang yang sudah terjebak demikian akan selalu tergerak melakukan aksiaksi kriminal.

“Saya melihat bangsa kita ini berasal dari susunan etniketnik dan golongan masyarakat. Akan tetapi, etnik kita ini sudah kehilangan fokus,” tandasnya.

Pembenahan suatu bangsa dapat dimulai dari pembenahan nilai-nilai budaya pada tiap-tiap individu. Penanaman nilai-nilai moralitas menjadi amat penting, terutama bagi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. (met)

Bocoran Epy Kusnandar Soal Preman Pensiun 3 Bandung (Suara NTB) Pemeran Kang Mus dalam serial sinetron Preman Pensiun, Epy Kusnandar, sedikit memberi bocoran mengenai sosok yang dia perankan di season 3 . Epy mengatakan di Preman Pensiun 3 dia akan berperan sebagai juragan kicimpring.

“Kalau diceritain semua nanti enggak surprise dong, yang jelas saya nanti sudah pensiun, jadi juragan kicimpring,” kata Epi di sela acara puncak Forum Film Bandung, Sabtu (12/9). Kicimpring adalah kripik khas Sunda yang dibuat dari bahan dasar singkong parut serta berbumbu pedas.

Epi kepada pers pada Agustus menyebutkan bahwa syuting sinetron berlatar kota Bandung itu akan dimulai pada pertengahan September.

Pada Preman Pensiun season 1 dan 2, Epi memerankan Kang Mus, pemimpin preman di lingkungan terminal, pasar, dan jalan kota Bandung.

Sinetron situasi komedi itu juga identik dengan Didi Petet, pemeran sosok Kang Bahar, atasan Kang Mus, yang pensiun dari dunia tersebut.

Didi Petet tutup usia saat Preman Pensiun 1 masih syuting.

“Dia itu punya prinsip, teater adalah hidup saya dan hidup saya untuk teater,” kata Epy mengenang Didi Petet.

Ia menyebutkan Didi Petet adalah sosok dosen dengan banyak talenta, yang tidak hanya bisa diminta untuk mengajarkan seni peran.

(Suara NTB/ist)

Epy Kusnandar “Didi Petet itu dosen three in one, bisa mengajar olah suara, olah tubuh dan juga olah sukma, nilai ini yang harus terus diingat oleh masyarakat,” kata dia.

Menurut Epy, talenta yang dimiliki seniornya itu juga merupakan aset bangsa. “Dia itu aset Indonesia, sampai sekarang belum ada gantinya,” katanya. Preman Pensiun memenangi kategori serial televisi terpuji Festival Film Bandung (FFB) Ke-28 tahun 2015.

Tak heran, produser sinetron Preman Pensiun, Didi Ardiansyah pun mendedikasikan kemenangan sinetron tersebut dalam unggulan kategori serial televisi terpuji Festival Film Bandung (FFB) Ke-28 2015 untuk almarhum Didi Petet.

“Buat kami peran seorang

Didi Petet tidak hanya sebagai pemain senior yang berkualitas namun beliau juga seorang seniman yang memberikan banyak ilmu untuk pemain-pemain baru di Preman Pensiun,” kata Ardiansyah, di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Sabtu malam (12/9).

Sinetron yang dibintangi aktor Epy Kusnandar dan Mat Drajat ini berhasil menyisihkan serial lain yang masuk dalam nominasi yang sama yakni sinetron Rindu Satpam Kita, Di Bawah Lindungan Abah, 3 Semprul Mengejar Surga, dan Cinta Di Langit Taj Mahal.

Selain itu, sinetron ini juga berhasil mengantarkan Mat Drajat mendapatkan penghargaan sebagai pemeran Pria Sinetron Serial Terpuji FFB 2015. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Akreditasi Pramuka Guru Diberikan Kepercayaan KEPALA Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim), Yunus, SPd, mengharapkan guru diberikan kepercayaan menyusun materi soal mid semester. Alasannya, guru yang paling paham dan mengerti materi pelajaran yang diberikan pada siswanya.

“Guru merupakan warga sekolah yang paling mengetahui materi apa saja yang telah disampaikannya terhadap siswa. Sehingga, sudah sepatutnya soal itu dibuat oleh guru, karena tahapan yang dilakukan oleh guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga, mid semester itu merupakan tahap evaluasi,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (14/9).

Setelah soal dibuat guru, semua soal dari semua mata pelajaran yang diujikan akan dikumpulkan di kecamatan.

Dengan demikian, tim dari kecamatan yang sudah disiapkan akan memilih dan mengedit kembali soalsoal yang layak untuk diujikan oleh para siswa. “Kita sangat berharap soal itu dibuat oleh guru dengan tetap mengacu kepada kisikisi pembuatan soal yang sesuai,” harapnya.

Hingga saat ini, katanya, pelaksanaan mid semester di Kecamatan Sikur masih menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim. (yon) Yunus (Suara NTB/dok)

SMK Pelayaran Tak Tolerir Aksi Kekerasan Mataram (Suara NTB) Kepala SMK Pelayaran Mataram, Baiq Yusriana, mengingatkan seluruh civitas dan warga sekolah menghindari adanya aksi-aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

“Saya sama sekali tidak mentolerir tindakan kekerasan di lingkungan sekolah”, tegasnya saat ditemui Suara NTB, Senin (14/9).

Menurutnya, tindakan-tindakan kekerasan di lingkungan sekolah sudah tidak relevan lagi. Terlebih sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Untuk itu, jauh-jauh hari Yusriana senantiasa mengingatkan agar seluruh warga sekolah SMK Pelayaran Mataram tidak mempraktikkan cara-cara kekerasan terhadap siswa.

“Saya selalu mengingatkan semua pihak di sekolah untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa ataupun kontak fisik dalam bentuk apapun,” ujarnya menjelaskan.

Menurut Yusriana, yang harus diutamakan warga sekolah adalah tindakan disiplin. Siswa harus dibentuk menjadi caloncalon pemimpin yang memiliki sikap disiplin, menghargai waktu, dan tepat waktu. Jika pun ada siswa yang melakukan pelanggaran tidak harus dihukum dengan cara-cara kekerasan.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menghukum siswa agar ada efek jera tanpa melakukan kekerasan terhadap mereka. Di antaranya menerapkan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Itu dilakukan agar siswa senantiasa menegakkan aturan disiplin. Karena dengan mereka disiplin berarti telah menghargai diri mereka sendiri. “Hukuman itu bisa berupa denda agar tidak diulang terus menerus tanpa melakukan kekerasan,” harapnya. (dys)

Pemkab Lobar Diminta Angkat Guru Kontrak KALANGAN DPRD Lombok Barat (Lobar) merasa prihatin dengan banyaknya tenaga guru tidak tetap dengan masa kerja yang lumayan lama, namun nasibnya yang tidak jelas. Dewan pun meminta pemda memperhatikan para guru dengan mengangkat guru kontrak daerah di tahun 2016 mendatang.

Demikian penegasan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar, H. Ahmad Zainuri, Senin (14/9). Menurutnya, dari temuan pihak Dewan, sampai sejauh ini hampir sebanyak 2.500 ruang belajar di Lobar. Ruang belajar itu tersebar di seluruh sekolah yang ada di Gumi Patut Patuh Patju ini.

Mengacu pada jumlah ruang belajar itu, Zainuri mengatakan saat ini dunia pendidikan Lobar kekurangan 400 guru.

“Lobar kekurangan guru berstatus PNS, itu setidaknya menjadi perhatian Pemda dengan mengangkat tenaga guru kontrak ini,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga merasa kasihan terhadap nasib para guru tidak tetap yang hanya mendapat honor jauh dari yang diharapkan. Mereka mengajar namun tidak mendapat apa-apa, hanya diberi gaji sekitar Rp 200 ribu itupun dalam 3 bulan sekali. Menurutnya, tidak ada artinya pemda membangun begitu banyak ruang belajar dan sekolah yang megah. Sebaiknya, APBD diarahkan untuk mengangkat guru kontrak daerah.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Lobar, Adnan. Menurutnya, apa yang disampaikan rekannya tersebut sangatlah tepat. Apalagi sudah saatnya dunia pendidikan ini diperhatikan. “Ironisnya, ada sekolah yang guru PNS-nya hanya dua orang,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejauh ini guru honorer di Lobar begitu banyak. Selain banyak, penghasilan para guru honor tersebut jauh dari harapan, karena hanya dibayar sebesar Rp 200 ribu setiap tiga bulan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (her)

Momen Tingkatkan Kualitas Pembina dan Anggota

Selong (Suara NTB) Wacana akan dilakukannya akreditasi terhadap Gerakan Pramuka disambut baik sejumlah pembina yang ada di Kwartir Ranting (Kwaran) Pringgabaya Lombok Timur. Mereka berharap wacana akreditasi untuk setiap gugus depan (gudep) segera terwujud.

Pembina Gerakan Pramuka SMP NW Al-Ikhlas Pohgading, Lotim, Muhammad Faesal menyambut baik wacana tersebut. Hal itu lantaran wacana akreditasi Gerakan Pramuka sudah lama sekali direncanakan namun tak kunjung ada realisasinya.

Kepada Suara NTB, belum lama ini, Faesal mengaku, Gerakan Pramuka sudah menjadi kegiatan yang sangat penting bagi pembentukan karakter peserta didik. Itu artinya, wajar kalau Gerakan Pramuka harus diakreditasi sebagaimana halnya dengan sekolahsekolah pada umumnya.

Adanya akreditasi terhadap masing-masing gudep akan berimbas pada tercapainya kualitas para pembina dan anggota Gerakan Pramuka yang ada di gudep masing-masing. Tentu hal tersebut akan semakin mengedepankan kualitas pramuka yang ada di mas-

ing-masing gudep. Selain itu, kondisi pembina Pramuka yang mahir dan sudah menjadi pelatih masih sangat sedikit di Pringgabaya.

“Jadi rencana akreditasi gudep akan membuat mabigus yang dalam hal ini adalah kepala sekolah untuk terus memberikan kesempatan untuk pembina yang ada di gugus depan aktif dalam kegiatan pelatihan khusus untuk pembina baik yang tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak,” jelasnya.

Sementara itu, pembina lainnya Aenul Yakin, mengaku jika akreditasi gudep dilakukan, maka akan meningkatkan kualitas Gerakan Pramuka. Tentu akreditasi sangat baik dan penting dilakukan. Diakuinya, akreditasi Gerakan Pramuka harusnya sudah dilakukan sejak dulu-dulu mengingat strategisnya posisi Gerakan Pramuka saat ini. (dys)

(Suara NTB/dys)

PRAMUKA - Kegiatan ekstrakurikuler pramuka memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan sikap mental anak di masa mendatang. Adanya akreditasi terhadap keberadaan gerakan pramuka dinilai sangat penting, karena berkaitan dengan pola pembinaan yang dilakukan.

40 Siswa SMK Pelayaran Dapat Mendikbud Ajak Program BST dari Kemhub Seniman dan Budayawan Kembali ke Sekolah

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Mataram mendapatkan program Basic Safety Training (BST) secara gratis dari Kementerian Perhubungan (Kemhub). Selain menyasar taruna/taruni SMK Pelayaran Mataram, program BST gratis juga diperuntukkan bagi 300 masyarakat umum yang ingin bekerja di kapal.

Ditemui di kediamannya, Senin (14/9), Pendiri dan Pembina SMK Pelayaran, Capten Solikin, SE, M.Mar, menjelaskan BST merupakan program pelatihan keselamatan tingkat dasar yang wajib diikuti calon taruna/taruni untuk memperoleh sertifikat dasar sebagai modal awal sebelum nantinya bekerja di kapal.

Selain itu, program BST gratis juga sebagai wujud dan komitmen pemerintah pusat yang telah mencanangkan tol laut dan pengembangan sektor kemaritiman. Sehingga dengan demikian, pembangunan di segala aspek kemaritiman, termasuk juga transportasi maritim merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan pemerintah.

Secara normal, bagi taruna/ taruni yang hendak mengikuti program BST harus mengeluarkan uang cukup banyak.

(Suara NTB/dys)

Baiq Yusriana Namun dengan adanya program gratis dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) ini, 40 taruna/taruni dan 300 dari masyarakat umum tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

“BST itu syarat wajib bagi mereka yang mau bekerja di kapal, tapi mereka sekarang gratis. Masing-masing peserta budgetnya 6 juta selama 9 hari,” terangnya.

Nantinya, para peserta yang telah terpilih mengikuti program BST akan mengikuti pelatihan selama 9 hari yang akan dipusatkan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Solikin berharap

agar SMK Pelayaran di masamasa mendatang kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengelola program BST pemerintah pusat untuk kebaikan masyarakat NTB. Sementara itu, Kepala SMK Pelayaran Mataram, Baiq Yusriana, menjelaskan SMK Pelayaran saat ini terus berbenah dan memperbaiki kualitas diri menuju lembaga pendidikan berkualitas di Kota Mataram.

Salah satunya melalui program BST gratis pemerintah pusat.

“Sebelumnya bayar sendiri, tapi ini gratis bagi siswa. Insya Allah bulan Oktober buka lagi,” ujarnya menjelaskan.

Dengan adanya bantuan program tersebut, Yusriana mengaku pihaknya merasa terbantu, karena para siswanya tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk mengikuti BST. Selain disediakan bagi taruna/taruni SMK Pelayaran, program tersebut juga menyasar masyarakat umum dengan kuota berjumlah 300 orang. Meski dibuka selama tiga hari, jumlah pendaftar mencapai 360 orang.

“Program BST gratis ini dapat mengangkat putra-putra daerah kita yang mau kerja di kapal. Kebutuhan untuk bekerja di kapal saat ini sangat tinggi seiring dengan kebijakan maritim pemerintah,” ujarnya. (dys/*)

Cipanas (Suara NTB) Seorang anak dapat memiliki cita-cita karena pernah melihat atau berinteraksi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan suatu bidang profesi tertentu, sehingga anak dapat menginspirasi dari profesi tersebut. Dengan dasar pemikiran itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak para seniman dan budayawan untuk kembali ke sekolah untuk dapat bercerita dan menjadi inspirator bagi para peserta didik dalam meraih cita-cita mereka “Saya ingin mengajak kepada para seniman dan budayawan untuk kembali ke sekolah, mengunjungi sekolah yang dahulu pernah diduduki ataupun sekolah lainnya untuk memberikan inspirasi kepada para anak-anak bangsa,” ujar Mendikbud saat mengunjungi lokasi lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasional tahun 2015, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Senin (14/9).

Para seniman dan budayawan, kata Mendikbud,

dapat datang ke sekolah untuk menceritakan pengalamannya selama berkarir, mulai dari merintis karir hingga meraih keberhasilan menjadi orang yang banyak dikenal khalayak.

“Bayangkan kalau seniman dan budayawan datang ke sekolah dan menunjukkan karyanya, bukan persoalan teknik yang diajarkan, tetapi inspirasinya yang membekas di dalam pikiran dan hati anak-anak,” ujar Mendikbud.

Adanya dukungan para seniman dan budayawan datang dan kembali ke sekolah, Mendikbud meyakini hal tersebut dapat menumbuhkan dan mendorong kemampuan anak-anak dalam berimajinasi dan meningkatkan nilainilai estetika dalam kehidupan anak-anak bangsa. “Porsi pendidikan seni dan budaya di sekolah harus ditingkatkan, dan apresiasi atas karya seni dan budaya anak-anak harus terus diberikan, agar mereka dapat terus berimajinasi dan berkreasi menghasilkan sebuah karya seni dan budaya Indonesia,” tutur Mendikbud. (ant/bali post)

Kemenag Gelar Pesantren Maritim di Sulteng Palu (Suara NTB) Pesantren maritim yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) merupakan upaya dukungan bagi program pemerintah Sail Tomini 2015 yang diadakan di Palu Sulawesi Tengah. Adanya program pemberdayaan pesantren berbasis masyarakat pesisir di Indonesia diharapkan ada sinergitas sekaligus implementasi dari cita-cita Revolusi Mental Presiden Joko Widodo dan Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama. ‘’Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam kepada santri dan masyarakat pesisir dalam upaya memanfaatkan kekayaan alam dan menjaga kelestarian tidak hanya sekadar berlayar dan mencari nafkah semata, akan menjadi tujuan utama program Pesantren Maritim ini,’’ ujar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Mohsen di Palu seperti dikutip dari laman www.kemenag.go.id, Senin (14/9).

Menurutnya, pesantren maritim adalah pondok pesantren yang secara geografis dekat dengan pesisir pantai yang

(Suara NTB/ist)

Mohsen mengajarkan materi tidak hanya ayat-ayat tentang kelautan.

Selain itu, lebih ditekankan kepada aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sebagai upaya memanfaatkan kekayaan alam serta menjaga kelestariannya, berupaya menjadikan Islam sebagai nilai yang melandasi tingkah laku, bukan hanya pedoman praktis berlayar atau mencari ikan

saja. Namun lebih dari itu untuk membentuk karakter dan internalisasi nilai Islam para santri dengan kemandirian ekonomi pesantren maritim.

Ditegaskannya, Kemenag memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sail Tomini 2015 dengan Pesantren Maritim Expo mulai tanggal 14 sampai 19 September di Parigi-Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Bersama Kementerian dan lembaga lain menampilkan berbagai macam produk dan karya santri terkait dengan kemaritiman serta terbuka untuk umum.

Mohsen, menjelaskan, di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, pemerintah menyelenggarakan Sail Tomini 2015. Kegiatan diselenggarakan setiap tahun sejak 2009, dimulai dari Sail Bunaken, Sail Banda, Sail Wakatobi, Sail Belitong, Sail Morotai, Sail Komodo dan Sail Raja Ampat. Puncak kegiatan Sail Tomini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2015 di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Anies Baswedan

Mendikbud : Pelajar Tak Cukup Hanya Kuasai Iptek Cipanas (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, meminta para pelajar tak hanya cukup menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tetapi juga kesenian.

“Melalui pembelajaran seni di sekolah, para pelajar akan memiliki kompetensi yang lebih paripurna yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan budi pekerti,” ujar Mendikbud belum lama ini.

Seni budaya merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia karena berkaitan dengan logika, etika dan estetika. “Dunia tanpa seni, ibarat ladang yang gersang. Melalui seni dunia akan menjadi lebih damai, menyejukkan dan bermakna. Penemuan teknologi contohnya mikrofon, juga ko-

mbinasi teknologi dan seni,” jelas dia.

Mendikbud menjelaskan seni budaya sama pentingnya dengan pelajaran sains dan teknologi, karena di balik capaian teknologi yang kita peroleh ada seni. “Kami mendorong agar sekolah memberikan apresiasi karya seni dan memberikan kesempatan anak berkreasi. Jadi imajinasi anak ditumbuhkan dan diberikan medium untuk berkreasi,” papar dia.

Dirjen Kebudayaan Kemdikbud, Kacung Marijan, mengatakan pendidikan seni yang dimulai sejak anakanak merupakan kunci bagi generasi muda memperkuat jati diri ketika berinteraksi dengan bangsa lain. “Serta mendukung terwujudnya peradaban dunia yang toleran dan dinamis,” terang Kacung. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

Klasemen Sementara Perolehan Medali PORKAB I Lombok Timur

Popnas 2015

Tiga Pesilat NTB ke Semifinal

Hingga Senin, 14 September 2015

(Suara NTB/fan) Sumber: Panitia Porkab Lotim

Pennetta Masuk Sepuluh Besar Peringkat Dunia WTA

Flavia Pennetta

UU SKN Harus Lindungi Insan Olahraga

(Suara NTB/ist)

Paris Juara AS Terbuka Flavia Pennetta naik ke urutan delapan dalam daftar peringkat dunia yang masih dipimpin oleh Serena Williams.

Petenis 33 tahun itu mengalahkan sesama petenis Italia Roberta Vinci pada final Sabtu (12/9) di New York untuk meraih gelar Grand Slam perdana sepanjang karirnya.

Pennetta kemudian mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk pensiun dari kompetisi pada akhir tahun.

Vinci, yang mengalahkan petenis favorit dan pengincar gelar Grand Slam Williams di semifinal, naik 24 tingkat ke urutan ke-19.

Urutan empat besar tidak berubah di mana Williams unggul jauh atas peringkat kedua Simona Halep, yang kalah dari Pennetta pada semifinal di New York. (ant/bali post)

BERUSAHA MENAHAN - Tim voli indoor putri NTB dengan kostum hitam kombinasi merah berusaha menahan pukulan yang dilepaskan oleh pemain DKI Jakarta saat bertanding di babak delapan besar pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di GOR C-Tra Arena, Bandung, Senin (14/9) kemarin.

Tim Voli Indoor Putri NTB Gugur Bandung (Suara NTB) Tim voli indoor putri NTB gagal menapak babak semifinal setelah ditaklukan tim DKI Jakarta 3-0 di babak delapan besar yang berlangsung di GOR C-tra Arena Bandung, Senin (14/9) kemarin. Hasil itu membuat tim NTB harus angkat koper dari pertandingan voli indoor Popnas. Sementara, DKI Jakarta melenggang ke semifinal dan akan melawan Jatim di babak semifinal yang akan berlangsung di lokasi yang sama, Rabu (16/9) mendatang.

Pelatih Bola Voli NTB, H. Kadir yang dihubungi Suara NTB usai pertandingan mengatakan kekalahan tim voli pantai NTB lebih pada faktor mental. “Permainan anak-anak kita tidak dapat berkembang karena mereka sudah gugup duluan melawan tim DKI Jakarta,” ucapnya.

Dikatakan Kadir, lemahnya mental tim voli indoor NTB itu dikarenakan minimnya pengalaman tanding . Penyebab lainnya karena

tim DKI Jakarta sudah pernah mengalahkan tim NTB di pertandingan uji coba di NTB bulan Agustus lalu, sehingga membuat nyali para pemain NTB ciut lebih dulu. “Anakanak kalah mental, mereka tidak bisa bermain lepas,” akunya.

Pantauan Suara NTB, laga kedua tim betul- betul tidak imbang. Tim putri NTB yang diperkuat Baiq Fitriala, Baiq Citra Fujiandini, Terisa Dustira Wicaksana, Melya Aprilita,

Rooney Dipastikan Absen Lawan PSV

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Mantan pebulu tangkis nasional Icuk Sugiarto dalam diskusi panel bertajuk “Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Keolahragaan Nasional” di Jakarta, Senin (14/9), mengatakan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus lebih melindungi hak insan olahraga.

Pasalnya, juara dunia bulu tangkis 1983 tersebut beberapa kali mengalami perlakuan tidak adil salah satunya terLondon kait dua kali kegagalannya menjadi Ketua PBSI tanpa alaWayne Rooney dipastikan absen pada pertandingan Liga san yang bisa dipertanggungjawabkan.

Champions saat Manchester United menghadapi PSV Eind“Saya merasakan betul posisi itu seolah-olah bukan kashoven pada Selasa karena mengalami cedera otot paha beta saya, karena hukum olahraga itu sendiri belum melindungi orang-orang seperti saya,” tuturnya. lakang, demikian disampaikan klub Liga Utama Inggris itu Ketidakadilan yang dialami mantan atlet seperti dirinpada Senin (14/9). ya, bahkan telah memunculkan sebuah paradigma baru diRooney absen saat timnya menang 3-1 mana mantan atlet hanya mampu bertindak sebagai pelatas Liverpool pada Sabtu di Old Trafatih, tidak boleh menduduki posisi yang lebih tinggi. ford setelah mengalami cedera saat “Saya berharap hukum keolahragaan itu betul-betul menyberlatih. entuh semua pihak dan memayungi insan-insan olahraga Pelatih United Louis van Gaal mendengan tidak melihat latar belakang, sehingga siapapun yang gatakan sepanjang akhir pekan bahpunya kompetensi dan kapabilitas menjadi pemimpin ya wa Rooney kemungkinan besar akan dia punya hak yang sama di mata hukum,” ujar juara kateabsen pada pertandingan Liga Chamgori tunggal putra SEA Games 1985, 1987, dan 1989 itu. pions, namun ia mengharapkan kaptenPengalaman kedua yang menempatkan Icuk pada posisi nya itu pulih tepat waktu saat Setan sulit, yaitu saat dirinya diberhentikan untuk kedua kalinya Merah melawat ke markas Southampoleh PBSI dan tidak bisa melapor kepada Badan Arbitrase ton pada Minggu.

Olahraga Indonesia (BAORI) karena ketentuan biaya yang Kapten United itu dilaporkan mengaldirasanya sangat memberatkan baik bagi atlet, pelatih, ami cedera sebelum pertandingan melamaupun mantan atlet seperti dirinya. wan Liverpool. Penyerang James “Banyak pihak yang dirugikan oleh ‘stakeholdWilson akan dimasukkan er’ olahraga kemudian mengurungkan niatnya dalam tim untuk lawatan melapor ke BAORI karena pendaftarannya saja harus membayar Rp 50 juta, ke Belanda. Demikian belum lagi membayar pengacara. laporan Reuters. (ant/ Berapa yang harus diperjuangkan bali post) atlet dan mantan atlet untuk mencari keadilan,” tuturnya.

Kasus ketiga yang juga ditemui Icuk adalah kesewenangwenangan pengelola cabang olahraga dalam menentukan atau memutuskan kebijakan.

“Contohnya ada seorang atlet terbaik yang hanya karena dianggap bukan kelompoknya maka dengan sengaja tidak dimainkan di SEA Games.

Padahal kita tahu sebagai sebuah bangsa, kita punya hak yang sama untuk membela Merah-Putih,” kata ayah kandung pebulu tangkis Tommy Sugiarto itu.

Untuk itu, Icuk meminta pemerintah lebih optimal mengawasi, mengatur, dan mengontrol lembagalembaga keolahragaan sehingga ke depannya regulasi olahraga bisa berjalan baik bagi atlet, pelatih, mantan Wayne Rooney atlet. (ant/bali post)

Ni Komang Putri Sri Dewi Utami, Ni Wayan Agustini, Seli Seltiana,terisa Dustira Wicaksana dan lainnya bermain kurang lepas. Mereka seakan sudah putus asa menghadapi permainan anak-anak tim DKI Jakarta yang diperkuat Adinda Wibowo, Adisti Mahesa, Azura, Milenia, Regina, Widia dan lainnya.

Khususnya di set pertama pertandingan, tim DKI bermain sangat apik. Mereka terlihat lebih menguasai arena pertandingan. Sementara tim putri NTB bermain sedikit kurang lepas, hal itu mungkin dikarenakan kepercayaan diri anak-anak NTB hilang dan skor 25-14 untuk tim DKI Jakarta. Selanjutnya di set kedua dan ketiga tim DKI Jakarta kembali unggul, hingga skor pertandingan dimenangkan oleh tim DKI jakarta dengan skor meyakinkan 3-0 (2514, 25-12 dan 25-16). (fan)

Bandung (Suara NTB) Tiga pesilat NTB, Igi Ranggabarani, Roni Pasarani dan Ahmad Adriaji berhasil melenggang ke babak semifinal setelah berhasil memenangkan pertandingan di babak delapan besar pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas), yang berlangsungd di Aula Hotel Grand Pasundan Bandung, Senin (14/9) kemarin.

Igi Ranggabarani yang turun di kelas I atau 71-75 kilogram(Kg) putra berhasil mengalahkan Kristian pamungkas, pesilat asal DKI Jakarta dengan skor 5-0. Sementara itu Roni Pasarani yang turun di kelas E atau 55-59 Kg putra mengalahkan pesilat asal Kalimantan Barat, Sumaryadi dengan skor kemenangan 5-0. Selanjutnya Ahmad Adriaji mengalahkan atlet Sumatera Selatan (Sumsel), Reza Trysaputra dengan skor 4-1.

Pelatih Pencak Silat NTB, Mardiansyah mengatakan hasil kemenangan tersebut membawa ketiga pesilat NTB maju ke semifinal yang akan dilanjutkan di lokasi yang sama, Selasa (15/9) hari ini.

Pelatih yang akrab disapa Dega ini berharap ketiga pesilat NTB itu bisa tampil maksimal lagi, sehingga di pertandingan selanjutnya tim silat NTB bisa mebawa pulang minimal medali perak.

Sebagaimana diketahui, cabor silat menurunkan sebanyak 3 pesilat di pertandingan pencak silat Popnas, dan NTB bisa bersukur karena ketiga pesilat NTB bisa maju ke babak semifinal. Itu artinya medali perunggu sudah ada di kantong masing-masing atlet itu.

Lanjutnya, untuk bisa membawa pulang medali emas, ketiga petinju NTB itu harus mampu memenangkan dua pertandingan lagi.

“Bila ketiga atlet itu bisa menang di babak semifinal, maka mereka akan maju ke babak final,” ucapnya. Belum tahu siapa lawan yang akan dihadapi oleh ketiga atlet NTB, namun Mardiansyah berharap ketiga atletnya bisa tampil maksimal sehingga bisa membawa pulang medali emas. (fan)

Porkab Lotim

Tarung Derajat Cari Bibit Petarung Tangguh Selong (Suara NTB) Kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) I Lombok Timur tahun 2015 dijadikan ajang mencari bibit-bibit petarung tangguh. Karena itulah sengaja diadu dalam laga tarung derajat petarungpetarung baru yang belum pernah berkompetisi sebelumnya.

Hal ini diungkap Ketua Cabang Olahraga Tarung Derajat Lombok Timur, Lalu Sutrisno. Menjawab Suara NTB, Senin (14/9) kemariin, pelatih Tarung Derajat yang pernah ikut kejuaraan di tingkat nasional itu menyebut, potensi petarung-petarung asal Lombok Timur sangat besar. Hal ini katanya tergambar dari gelaran Porkab yang masih berlangsung sampai saat ini.

Disampaikan Lalu Sutrisno, semua petarung yang dilagakan dalam ajang Porkab sengaja tidak menerjunkan atet yang sudah berlaga dalam ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov). Dikatakan demikian karena Porkab perdana ini Cabor Porkab menginginkan lahirnya atlet-atlet baru yang bisa menjadi andalan Lotim ke depan.

Pada ajang Porkab ke II nantinya tahun 2017, baru dipersiapkan diterjunkan atlet yang pernah ikut Porkab.

Dimaksudkan, karena pada Porkab II nantinya sudah jelas

(Suara NTB/ist)

ANDALAN - Olahraga Bokser menjadi salah satu cabang olah raga yang menjadi andalan Kabupaten Lombok Timur. persiapannya untuk menjajal kemampuan petarungpetarung dari kabupaten lain dalam ajang Porprov 2018 mendatang.

Para petarung olah raga adu fisik ini sangat sulit diprediksi kualifikasinya.

Petarung yang sudah mengikuti PON sekalipun saat dilagakan kembali tidak bisa dijamin akan menoreh juara.

Melihat kualifikasi anak didiknya saat ini, Lalu Sutrisno mengaku perlu lagi pembenahan lebih lanjut. Dimana, keberadaan para petarung Porkab yang berada pada tingkatan Stata III ini belum bisa diyakinkan akan bisa menumbangkan lawanlawannya pada kompetisi yang lebih tinggi.

Ditambahkan, dilihat dari

segi potensi yang dimiliki para Bokser Lotim ini sangat besar.

Tergambar pada gelaran Porprov lalu, Lotim bisa menyumbang dua medali emas, tiga medali perak dan tiga perunggu. “Dari 11 orang yang saya ikutkan dulu, tiga saja yang tidak dapat medali,” ujarnya.

Potensi petarung asal Lotim ini diyakini bisa dikembangkan dan bisa menorehkan prestasi gemilang pada laga lebih tinggi. Asalkan katanya terus dilakukan pembinaan. Bukti prestasi lainnya yang dimiliki petarung Lotim, tahun 2004 lalu, petarung asal Lotim paling dominan sebagai wakil NTB berlaga di tingkat nasional. Disebut, salah satu atlet Bokser pada tanggal 21 Oktober mendatang, Rina Selpiana akan mengikuti kejuaraan Pra PON. (rus)

Selasa, 15 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Selasa, 15 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

Harus Ada ’’Win-win Solution’’ RENCANA Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi menyetop kran perizinan pembangunan perumahan di Kota Mataram nampaknya bakal memunculkan pro dan kontra antar kepentingan. Di satu sisi Penjabat Walikota Mataram ingin memproteksi lahan pertanian produktif, namun sisi lain, tidak dipungkiri juga bahwa masih banyak warga Kota Mataram belum memiliki hunian pribadi.

Kalau mengaju pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram, maka langkah orang nomor satu di Kota Mataram ini, sudah tepat. Apalagi Dinas PKP (Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram sesungguhnya sudah cukup lama resah akan kondisi ini. Dimana, semakin banyak lahan pertanian yang dikuasai pemilik modal. Salah tujuannya bisa jadi untuk pembangunan komplek perumahan.

Sebagai antisipasi bertambahnya lahan pertanian yang beralih fungsi, Dinas PKP telah mengajukan usulan Perwal (Peraturan Walikota) tentang lahan abadi. Bahwa Perwal ini telah diajukan sejak masa pemerintahan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Entah apa sebabnya, perwal itu terganjal sehingga sampai saat ini, Kota Mataram tidak kunjung memiliki Perwal Lahan Abadi.

Sandungan usulan Perwal lahan abadi yang diajukan Dinas PKP diduga dari internal Pemkot Mataram sendiri.

Dimana ada SKPD yang belum sepaham dengan konsep lahan abadi. Berbeda pendapat mungkin wajar-wajar saja.

Tetapi kalau perbedaan ini tidak juga menemui kata sepakat, tentu menjadi tanda tanya. Jangan sampai ganjalan Perwal lahan abadi ini mengandung unsur kesengajaan untuk memuluskan kepentingan lain yang menguntungkan oknum tertentu.

Perwal lahan abadi mestinya diperjuangkan bersama, apalagi itu merupakan amanah dari pemerintah yang lebih tinggi. Pada bagian lain, seperti sering disampaikan mantan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bahwa sekitar 80 ribu penduduk Kota Mataram belum memiliki rumah. Bisa jadi, fenomena kekurangan rumah ini dimanfaatkan oleh para pengembang untuk berlomba-lomba membangun perumahan.

Tidak heran kalau sejumlah lahan pertanian di lingkar utara dan selatan Kota Mataram banyak yang sudah dikuasai pengembang. Terbukti, sejumlah perumahan berdiri di lingkar selatan dari berbagai merek pengembang. Meskipun Pemkot Mataram sebelumnya telah menetapkan lingkat utara dan selatan sebagai kawasan yang ‘’haram’’ untuk dibangun, namun belakangan, komitmen itu mulai luntur.

Dengan alasan untuk memenuhi kekurangan rumah, kran perizinan untuk membangun perumahan berangsur dibuka. Namun alasan menyediakan rumah bagi warga Mataram, nampaknya tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, harga rumah yang selangit di Kota Mataram membuat warga Mataram terpaksa menjatuhkan pilihan pada perumahan yang ada di kawasan Lombok Barat, tentu dengan pertimbangan harga yang lebih murah.

Kondisi ini memang cukup dilematis. Untuk itu, Penjabat Walikota Mataram harus mampu mengambil kebijakan yang merupakan win-win solution dari persoalan ini. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Mungkinkah Kita Bebas dari Narkotika?

Bagaimana pun juga kerumitan memangkas peredaran narkotika menunjukkan bahwa jawaban untuk pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini menjadi susah-susah gampang.

Sederhananya, mungkin sama dengan mengharapkan tim PSSI tampil sebagai juara piala dunia. Tidak mustahil, memang. Tapi rasanya terlalu muluk-muluk.

EMUA tahu kalau perkara narkotika bukan cuma urusan dalam lingkup kecil. Sindikat internasional berada di belakangnya. Perang kartel telah berlangsung lama dan melenyapkan banyak nyawa. Semua juga tahu meskipun hukuman mati telah diberlakukan bagi para pengedar narkotika, tetap saja berita-berita di media tak pernah bersih dari urusan ini. Pun semua tahu kalau saat ini narkotika telah jadi konsumsi banyak kalangan, dari berbagai lapisan masyarakat: pelajar, mahasiswa, kerani sipil, dosen, selebritas dan orang ternama, bahkan petugas yang mestinya memberantasnya.

Dengan semua kenyataan itu, bagaimanakah menjawab pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini?

Kita bisa membahas bagaima-

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penulis)

na konsumsi narkotika menjadi kebiasaan dalam tindakan untuk menunjukkan eksistensi. Sebagai bagian dari ‘gaya-gayaan’, untuk menunjukkan kenekatan berdiri di tepi jurang dan melompat. Dan celakanya, biasanya, susah naik lagi. Disiksa candu, dimana keinginan untuk berhenti tak berbanding lurus dengan permintaan tubuh yang terus meningkat dosisnya. Kita juga bisa melihat hal yang sebaliknya.

Ketika cara hidup menuntut dipakainya selubung citra diri, sisi gelap psikologi-personal yang pada waktunya mengantar pada kekosongan makna. Dan untuk mengatasinya diciptakanlah dunia lain yang dianggap ideal, bersih dari kecemasan, kesedihan, dan kehampaan. Lalu bergembira dalam ilusi, melayang-layang di atas kerapuhan diri.

Baik sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi, maupun sebagai jalan untuk melarikan diri, narkotika hanya bekerja dengan satu sifat: adiktif. Sifat inilah yang menjadi dasar dari semua hal yang ditimbulkannya.

Tanpa sifat ini, narkotika akan melempem, tak mungkin menjadi persoalan besar. Sifat ini menimbulkan destruksi , meski pada dasarnya narkotika adalah medis manakala ia berada dalam dosis dan kepentingan tertentu.

Dalam sejarahnya, narkotika, terutama yang berbahan opium, telah melibatkan kepentingan ekonomi dan politik-negara, bahkan telah menjadi penyebab perang besar. Perang candu yang mengawali munculnya kartelkartel. Dari sana kita bisa merunut bahwa apa-apa yang menyangkut perkara madat ini telah menjadi masalah yang berakar kuat. Makanya, beritaberita tentang tertangkapnya satu-dua orang pemakai atau pengedar, bahkan dihukum matinya para kurir lintas negara, hanya secuil saja dari lingkaran besar peredaran narkotika ini.

Dan itu telah menjadi kabar yang biasa saja, karena hampir-hampir tidak ada efek yang signifikan.

Bukan cuma itu. Meski di sekolah dan kantor-kantor dilaksanakan tes urine bagi para pelajar dan pegawai, dan balihobaliho besar pemberantasan narkotika dipajang secara

mencolok, masih saja ada kasuskasus yang melibatkan institusiinstitusi tersebut. Apakah itu berarti cara-cara pencegahan yang diterapkan tak berjalan efektif?

Bagaimana pun juga kampanye anti narkotika yang dilaksanakan oleh pemerintah menunjukkan suatu usaha untuk membebaskan masyarakat dari godaan madat.

Hukuman maksimal menambah seram ancaman bagi siapa saja yang coba-coba terlibat dalam bisnis ini. Sayangnya, semua itu tampak ‘terlalu kecil’ bagi kerajaan madat ini. Jaringan narkotika tersebar luas, bagaikan kanker yang susah dicari sumbernya. Yang terjerat hukum, yang terberitakan, hanyalah secuil dari seluruh jaringan yang bergerak dan terusmenerus membesar. Sehingga upaya besar membebaskan Indonesia dari narkotika, bagaikan usaha mencubit kaki raksasa. Tak cukup berasa, apalagi sampai membuatnya roboh.

Belakangan ini sering kita membaca atau mendengar berita upaya menyelundupkan narkotika melalui makanan atau benda sehari-hari, seperti permen atau bolpoin. Tujuannya tentu saja untuk ‘memperkenalkan’ produk baru sekaligus sebagai test case seberapa efektif cara tersebut.

Kadang-kadang hal seperti itu terasa kurang masuk akal. Tetapi jika itu memang benar, jelas bahwa ancaman narkotika sudah semakin luas. Artinya, konsumen sasaran merambah ke anak-anak.

Dengan sejarah peredaran yang panjang, jaringan yang besar dan inovasi pada modus penyebaran, narkotika sempurna menjadi hantu. Kematian akibat narkotika yang dalam statistik tampak mencengangkan mungkin tak begitu terasa. Saya jadi teringat kata-kata Stalin, kematian satu orang adalah tragedi, kematian banyak orang adalah statistik.

Bagi mereka yang sudah pernah terjerat, atau punya keluarga atau orang dekat yang juga terjerat narkotika. Tentu paham bagaimana penderitaan yang ditimbulkan olehnya. Tetapi narkotika terus saja diproduksi, disebarkan dan dikonsumsi oleh tiap generasi.

Narkotika sepertinya akan terus ada sepanjang masa. Salah satu perang penting dalam sejarah peradaban telah menun-

jukkan bahwa persoalan narkotika tidak semata-mata perkara pelanggaran hukum, tetapi juga perebutan sumber uang yang melibatkan banyak kalangan.

Dengan kata lain, motif ekonomi berperan dalam eternalitas narkotika. Lalu apa yang bisa kita harapkan? Secara formal kita bisa berharap pada obsesi dan jargon pemerintah soal Indonesia bebas narkotika. Tetapi yang paling penting adalah memasang rambu pada lingkup terkecil dari diri kita, untuk berpikir ulang sebelum mencoba. Untuk tak hanyut setelah mencoba.

Bagaimana pun juga kerumitan memangkas peredaran narkotika menunjukkan bahwa jawaban untuk pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini menjadi susahsusah gampang. Sederhananya, mungkin sama dengan mengharapkan tim PSSI tampil sebagai juara piala dunia. Tidak mustahil, memang. Tapi rasanya terlalu muluk-muluk.

Gagal, proyek cetak sawah 1.800 hektar di Lobar Akibat fasilitas pendukung tak memadai

*** Kebijakan menyetop izin bangun perumahan sebaiknya dikaji Masih banyak warga Kota Mataram tak punya rumah

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 15 September 2015

Kapolri akan Cek Dana Hibah Newmont Dari Hal. 1 terkait penandatanganan nota MoU hibah Rp 5,5 miliar dari PTNNT melalui General Manager (GM) Social Responsibility and Government Relations PTNNT, Rachmat Makassau di Hotel Santika Mataram Tanggal 4 September 2015 lalu. Kapolda juga menegaskan bahwa penerimaan hibah itu sudah sesuai Peraturan Kapolri (Perkap), menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal pemberian hibah.

Menyambung pertanyaan sebelumnya, soal mekanisme anggaran yang seharusnya masuk ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kapolri menjelaskan, aturan itu juga dipastikan akan dipatuhi. Tidak ada yang rumit dengan birokrasi lembaganya. ‘’Kalau memang masuk ke Perbedaharaan Negara, ya masuk saja. Aturannya kita ikuti,’’ tegas Kapolri.

Sebelumnya pemberian dana hibah sebesar Rp 5,5 miliar dari PTNNT ke Polda NTB, mendapat sorotan dari perwakilan warga Sumbawa yang berdomisili di Jabodetabek. Dikomandoi Hatta Taliwang, Jumat (11/9) lalu, pemberian hibah itu langsung dilaporkan ke KPK bersama warga Sumbawa yang berdomisili Jabodetabek.

Dalam rilis yang diterima Suara NTB melalui email, diungkapkan Hatta Taliwang, pemberian dana hibah ini melanggar Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.05/ 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Disebutkan belanja hibah pengeluaran dan pengesahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI. Seharusnya, kata dia, dana hibah diserahkan kepada Menteri Keuangan, kemudian diserahkan kepada Polri dan terakhir diterima oleh Polda NTB. Disorot juga terkait

sikap Polda NTB yang langsung responsif mengirimkan 100 personelnya untuk mengamankan lokasi PTNNT di Benete Sumbawa Barat, tujuannya mengamankan aksi demo yang dilakukan oleh karyawan dan masyarakat setempat.

Menjunjung Tinggi Kepatuhan Hukum Terkait dengan dipersoalkannya hibah PTNNT ke Polda NTB, Rachmat Makkasau, GM Social Responsibility and Government Relations PTNNT menanggapi bahwa dalam melaksanakan program-program serta pemberian hibah kepada berbagai lembaga seperti beberapa perguruan tinggi, pemerintah daerah dan kepolisian tersebut, PTNNT senantiasa berkomitmen untuk menjunjung tinggi kepatuhan hukum serta memastikan telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Selama beroperasi di Indonesia, PTNNT telah memberikan hibah dan melaksanakan berbagai program pengembangan masyarakat (community development) melalui proyek-proyek di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional yang secara keseluruhan nilainya sudah mencapai lebih dari Rp 1 triliun,’’ jelasnya kepada Suara NTB via email Senin (14/9) malam. ‘’Kami menyayangkan adanya komentar yang tidak tepat dari beberapa pihak mengenai mekanisme hibah yang dilakukan PTNNT secara resmi kepada lembaga Kepolisian melalui rekening resmi yang terdaftar di Kementerian Keuangan,’’ katanya.

Karena itu, Rachmat Makkasau mengharapkan, dengan penjelasan ini semua pihak dapat memahami guna menghindari kesimpangsiuran berita tentang hibah PTNNT. (ars/049)

Butuh Kerja Keras untuk Tumbuhkan Semangat Wirausaha Dari Hal. 1 Bahkan, menurut Rahmat, mereka biasanya lebih senang menerapkan metode-metode konvensional dalam berusaha.

Selain membangun pondasi lewat jalur usaha masyarakat, situasi ekonomi yang kurang bersahabat seharusnya juga diantisipasi dengan memaksimalkan belanja pemerintah melalui APBN dan APBD. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah menegaskan, kinerja serapan APBN maupun APBD seharusnya digenjot. Dengan demikian, pelambatan ekonomi bisa diimbangi oleh belanja pemerintah yang terjaga sepanjang tahun. Kenyataannya, di tengah situasi ekonomi yang melambat, justru serapan anggaran pemerintah pusat dan daerah cenderung menumpuk di akhir tahun. Pemda seolah tak memiliki prioritas dalam mengeksekusi anggaran terutama program-program SKPD yang diharapkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat.

Ervyn menyebutkan secara umum capaian serapan anggaran APBD NTB 2015 per 31 Agustus baru mencapai 57 persen. Hampir dipastikan, tahun ini tren penumpukan belanja di akhir tahun bakal terulang kembali.

Dikatakan, jika realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun maka resikonya sangat besar seperti ketidakhatihatian dalam penggunaan anggaran. “Tapi secara umum, apa yang diperlihatkan dalam serapan anggaran itu, tidak ada prioritas pemerintah. Memang ada disusun prioritas para perencana di Bappeda,” ucapnya.

Jika seperti itu kondisinya, kata Ervyn maka tak ada prioritas dalam mengeksekusi program-program unggulan pimpinan daerah. Ia melihat, seharusnya ada prioritas dalam mengeksekusi anggaran terutama pada SKPDSKPD rumpun hijau yang melaksanakan program unggulan, begitu juga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Karena program-program yang dijalankan SKPD tersebut dihajatkan untuk mempercepat peningkatakan kesejahteraan masyarakat.

“Apapun situasinya, bagaimana eksekusi program prioritas kita ini bisa jalan.

Nah itu yang belum kelihatan sekarang,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan dengan APBDP 2015 yang mencapai angka Rp 3,7 triliun sesungguhnya NTB sudah cukup bagus dibandingkan

provinsi lainnya di Indonesia. Yusron mengatakan, peran dana pemerintah baik pusat dan daerah di NTB sangat signifikan memutar perekonomian masyarakat.

Sehingga, pertumbuhan ekonomi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh serapan anggaran pemerintah. Dengan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun itu, jika benar-benar dioptimalkan ia yakin akan mengungkit perekonomian masyarakat.

“Tanggung jawab membangun itu tidak serta merta hanya menjadi tugas pemda. Ada kewenangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi di kabupaten/kota. Tahun 2015/2016 ini sesuangguhnya momentum yang sangat tepat untuk pemerintah pusat, daerah baik provinsi dan kabupaten/ kota untuk mensinergikan keinginan, harapan melalui dokumen perencanaan,” katanya.

Dalam sebuah perencanaan program, kata Yusron, mengacu kepada RPJMD dan RTRW. Dua dokumen perencanaan ini pada level nasional dan daerah sudah mengalami perubahan-perubahan.

Artinya, perencanaan pembangunan di daerah mengacu kepada program nawacita Presiden Ir. H. Joko Widodo yang tertuang dalam RPJMN. Sehingga, RPJMD dan RTRW otomatis dilakukan review dan penyesuaian.

“Pemprov akan melakukan review, bagaiman gerakannya, begitu juga RTRW provinsi. Termasuk tujuh kabupaten/kota yang akan melakukan Pemilukada juga akan menyusun RPJMD masing-masing. Sehingga tahun 2016 adalah tahun perencanaan, momentum kita membangun sinergitas antara pusat dan daerah yang lebih kuat lagi,” ucapnya.

Terkait dengan penyerapan anggaran, Yusron mengatakan memang ada target-target yang sudah ditetapkan pada tiap triwulan.

Dalam kenyataannya, ada target-target yang tak mampu dicapai alias tak terserap. Ia menyebutkan lambatnya serapan anggaran juga disebabkan keterlambatan dana transfer. Selian itu, perubahan kelembagaan pada kementerian /lembaga juga menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran terutama dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (nas/aan)

RAGAM Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia Oleh : dr. Asep Nasrullah KEMATIAN ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang di sebabkan karena kehamilannya atau pengelolaaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll ( Budi Utomo 1985). Cara menghitung angka kematianibu adalah membagi jumlah kematian ibu dengan waktu tertentu dengan jumlah kelahiran hidup di waktu tertentu di daerah tertentu dikali dengan konstanta. Dua hal yang menjadi indicator terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah adalah Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal mortality Rate (MMR) dan angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant mortality rate (IMR).

Kematian Ibu merupakan interaksi dari beberapa aspek, baik aspek klinis, aspek system pelayanan kesehatan maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan klinis dan terselenggaranya system pelayanan kesehatan secara optimal.

Millenium development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milienium adalah dekalarasi millennium hasil kesepakatan kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan bangsa bangsa yang di mulai September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk di capai tahun 2015. Dari delapan butir tujuan MDGs, tujuan kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 -2015, serta yang menjadi indicator untuk monitoring yaitu angka kematian ibu, proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan angka pemakaian kontrasepsi. Target AKI di Indonesia tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementaraitubersadarkan survey demogravi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun2012 ,angka kematian

Ibu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup jauh dari target yang ingin di capai tahun 2015.

Angka kematian Ibu di Indonesia termasuk salah satu yang tinggi di Asia.

Berdasarkan data profil kesehatan di Indonesia tahun 2013 cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan secaranasional sebesar 90,88 %. Kondisi social budaya di masing masing daerah turut memberika kontribusi, masih banyak daerah yang menggunakan dukun sebagai penolong persalinan khusunya di desa desa.

Berdasarka data riskesdes 2013, penolong dengan kulifikasi tertinggi oleh bidan (68,6 %), dokter (18,5 %) dan non tenaga kesehatan (11,8 %). Sebanyak 0,8 % kelahiran di lakukan tanpa ada penolong dan 0,3 % saja yang di tolong oleh perawat.

Secara global terdapat lima penyebab langsung kematian Ibu adalah peradarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, partus lama/macetdanabortus.

Penyebab kematian di Indonesia tetap di dominasi oleh tiga penyebab utama kematianya ituperdarahan, hipertensi dalam kehamilan dan infeksi. Proporsi ketiga penyebab kematian telah berubah di manaperdarahan dan infeksi semakin menurun sedangkan HDK semakin meningkat, hampir 30 % kematian ibu di Indonesia padatahun 2011 di sebabkan oleh HDK. Hal ini di tunjang pula oleh kondisi social ekonomi sebagian masyarakat di bawah garis kemiskinan. Tidak meratanya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruhwilayah Indonesia menjadi sebab masalah kesehatan Ibu. Dengan pentingnya penurunan AKI di Indonesia sehingga di perlukan program terobosan yang memfokuskan pada kesehatan Ibu, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Meningkatkan pengetahuan para Ibu sehingga mau, sadar dan mampu mencegah maslah kesehatannya, danperlu di tunjang oleh peningkatan kualitasfasilitas pelayanan kesehatan dansarana prasarana lainnya.

Penyebab tidak langsung (in-

direk) kematian ibu( karenasaki tParu, Hepatitis dan yang lainnya) cukup signifikan sebesar 22 % sehingga pencegahan dan penangannya cukup membutuhkan perhatian. Di perlukan kordinasi dengan tenaga medis lain serta kerja sama yang baik antar fasilitas kesehatan.

Di perkirakan 15 % kahamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Sebagian komplikasidapat mengancam jiwa tetapi sebagian besar komplikasi dapat di cegah dan di tangani bila1. Ibu segera mencaripertolongan ketenagake sehatan 2. Tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai 3. Tenaga kesehatan mampu melakukan deteksidini komplikasi 4. Apabila komplikasi terjadi tenaga kesehatan mampu memeberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan 5. Proses rujukan efektif 6. Pelayanan RS yang cepat dan tepatguna.

Salah satu cara menurunkan angka kematian Ibu adalah denganpersalinan di tolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Maka dapat di simpulkan Prinsip pencegahan kematian Ibu, Pertama sifat komplikasi obstetrik yang tidakdapat di prediksiakan di alami oleh siapa dan kapan akan terjadi (dalam kehamilan, persalinan atau pascapersalinan 24 jam pertama)sehingga di perlu kakewaspadaan dini. Kedua karena semuakehamilan berisiko maka seharusnya semua Ibu mempunyai akses terhadap pelayanan yang adekuat yang di butuhkan nya saat komplikasi terjadi. Ketigas ebagian besar kematianI buterjadi pada masapersalin andandalam 24 jam perta mapasca persalinanya itu suatuperiode yang sangat singkat sehingga aksester hadap dan kualitaspelayananperlu mendapat prioritas agar mempunyai daya ungkit dalam menurunka nangkakematianibu. Dengankerjakerasdankerjasama yang baik antara pemerintah sertamasyarakat sehingga di harap kandapat menekan secara signifika nangka kematian Ibu di Indonesia.(*)

Halaman 15

Sidang Sengketa Informasi

BPPD NTB Minta Didatangkan Saksi Ahli Mataram (Suara NTB) Sidang kasus sengketa informasi antara Prof. Dr. Zainal Asikin, dkk dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terus berlanjut. Dalam sidang yang digelar, Senin (14/ 9) siang kemarin, termohon dalam hal ini BPPD NTB meminta untuk mendatangkan saksi ahli. Karena mereka menilai informasi yang diminta pemohon (Zainal Asikin, dkk) berada di luar kewenangannya.

“BPPD mengatakan tak punya kewenangan untuk menyampaikan hal-hal yang diminta oleh pemohon. Sehingga mereka meminta sidang ditunda untuk pada sidang berikutnya pihak termohon membawa saksi ahli,” kata Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Drs. Ir. M. Syauqi, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/9) siang kemarin.

Informasi yang diminta pemohon kaitannya dengan penggunaan anggaran dari APBD/APBN pada kepengurusan BPPD sebelumnya. “Termohon mengatakan informasi itu bukan pada kepengurusanya.

Dia tak tahu informasinya. Dia batasi selama kepengurusan dia saja,” terangnya.

Syauqi menambahkan, nantinya saksi ahli yang akan didatangkan oleh termohon itu dari pihak yang terkait dengan sengketa informasi tersebut.

“Nanti kita dengarkan apakah dari Biro Keuangan, Biro Hukum atau lainnya,”imbuhnya.

Kuasa Hukum Pemohon, Imam Sofian, SH, MH yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya siap mengikuti sidang selanjutnya yang akan mendatangkan saksi ahli. Informasi yang diminta terkait dengan penggunaan APBD/APBN tahun 2013 dan 2014. Serta kontrak-kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga beserta sumber pembiayaanya dan mekanisme kerjasama yang dilakukan.

Dihubungi terpisah, Humas BPPD NTB, Fahrurozi Gaffar yang dikonfirmasi mengenai niat BPPD NTB yang akan mendatangkan saksi ahli dibenarkan.

Namun, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut karena persoalan sengketa informasi itu merupakan kewenangan unsur penentu kebijakan BPPD

yang bisa memberikan komentar.

Sehingga ia meminta Suara NTB untuk mengonfirmasi ke Kepala BPPD NTB, Taufan Rahmadi atau Wakil ketua BPPD NTB, Ainuddin, SH. Sidang kasus sengketa informasi antara Zainal Asikin, dkk dengan BPPD ini telah digelar keempat kalinya setelah pada sidang sebelumnya mediasi gagal mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kronologis kasus sengketa informasi antara BPPD NTB dengan Prof. Zainal Asikin, dkk tersebut. Pemohon meminta informasi kepada termohon melalui surat tertanggal 24 Mei 2015 yang diterima termohon tanggal 26 Mei 2015. Informasi yang diminta pemohon antara lain asas, tujuan serta visi dan misi BPPD. Kemudian program dan kegiatan organisasi BPPD NTB. Selanjutnya nama, alamat, sususan kepengurusan dan perubahannya.

Selain itu, pemohon juga meminta informasi mengenai pengelolaan dan penggunan dana yang bersumber dariAPBN/APBD, sumbangan masyarakat dan atau sumber luar negeri untuk tahun 2013 dan 2014.

Serta kontrak-kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga beserta sumber pembiayaanya dan mekanisme kerjasama yang dilakukan. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi di dalam BPPD.Keputusan-keputusanoragnisasi BPPD yang strategis untuk pengembangan pariwisata NTB. Termohon telah memberikan tanggapan dan jawaban pada tanggal 5 Juni 2015. Pada tanggal 8 Juni 2015, pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 8 Juni 2015 karena terdapat jawaban dari termohon tak sesuai dengan yang diminta. Karena tak ada tanggapan jawaban dari termohon atas surat keberatan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Ki NTB melalui surat tertanggal 17 Juni 2015 dan diterima tanggal 19 Juni 2015.

Kemudian, sengketa itu terdaftar di kepaniteraan KI NTB tanggal 22 Juli 2015. Pada tanggal 29 Juli 2015, KI menggelar sidang perdana penyelesaian sengketa informasi tersebut. (nas)

Pemprov Segera Turun Tangan Sikapi Perambahan Hutan Kawasan TNGR Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB segera turun tangan menyikapi polemik antara Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dengan masyarakat yang melakukan perambahan hutan di Desa Bebidas Lombok Timur (Lotim) karena diklaim sebagai tanah adat.

“Prinsipnya segala sesuatu

harus kembali kepada aturan dasar dalam tata kelola sebuah lahan. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya clearkan dengan Dinas Kehutanan tentang bagaimana seharusnya menyikapi persoalan seperti itu,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi di Mataram, Se-

nin (14/9) siang kemarin.

Dikatakan, boleh saja orang mengklaim sebuah lahan menjadi miliknya asalkan harus bisa dibuktikan dengan alas hak yang kuat. Dikatakan, pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat UUD 1945 pada prinsipnya untuk kesejahteraan masyarakat. “Cuma tentu ada

Gagal, Proyek Cetak Sawah 1.800 Hektar di Lobar Dari Hal. 1 Kaitan dengan pembangunan embunginisendiriadalahtanggung jawab Dinas PU sedangkan pihaknya hanya sebagai pemakai.

Rencananya, PU akan membangun dua bendungan yakni di SekotongdanGunungSari.Setelahdikaji bersama PU, bendungan di Sekotongakanmampumencetaksawah baru sekitar 1.800 sedangkan di Gunungg Sari belum diketahui.

Akan tetapi karena semua sarana ini belum siap, maka program cetak sawah baru ini belum bisa terealisasi. Jika semua sarana ini sudah siap, maka barulah pusat akan memberikan angga-

ran. “Ada dananya, tinggal kesiapan pemda membangun sarana itu saja,”terangnya. Menurutnya, perlu anggaran yang besar untuk desain dan pembangunan bendungan serta jaringan irigasi.

Rencananya, program cetak sawah baru akan diarahkan ke 22 ribu hektar lahan non sawah yang tersebar di Lobar. Daerah non sawah ini sejauh ini belum maksimal digarap karena kendala air irigasi.

Diketahui, untuk mendukung cetak sawah ini sendiri pemda berencana membangun tujuh embung namun itu direncanakan bisa dibangun baru dua embung.

Dua lokasi embung ini sendiri di

Ketapang Sekotong dan Teloke Batulayar. Embung di Ketapang sendiri tidak ada masalah. Embung Ketapang ini akan menggunakan lahan koservasi hutan seluas sekitar 1,8 hektar.

Yang sempat bermasalah, embung di Teloke. Dari masyarakat meminta ganti rugi yang jauh dari kemampuan pemerintah, padahal lokasi itu tidak strategis.

Pemda hanya memilki dana Rp 2,5 juta namun masyarakat menaikkan hingga Rp 15 juta lebih untuk luas lahan di bawah 1 hektar. Proyek embung Teloke ini merupakan paket untuk mendukung progam cetak sawah, nilainya Rp 2,9 miliar lebih. (her)

Khawatir Praperadilan Dari Hal. 1 Melalui juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, dijelaskan, ada semacam kekhawatiran akan dipraperadilan pihak tertentu jika terburu-buru menyebut tersangka.

“Kami harus hati-hati dalam menyelidiki kasus ini, apalagi sekarang dengan mudahnya seorang tersangka melakukan prapradilan ke penegak hukum,” ucap Sutapa.

Munculnya prapradilan akibat minimamnya alat bukti pada beberapa kasus korupsi secara nasional, akhirnya menjadi pertimbangan dan penilaian tersendiri, hingga pihaknya pun menunda mengumumkan tersangka sampai alat bukti kuat dalam DBHCHT. “Menurutnya, hingga saat ini penyidik masih memperkuat alat bukti, khususnya pada DBHCHT tahun anggaran 2013,” sebutnya.

Sampai saat ini, belum ada

perkembangan berarti dalam kasus tersebut, kecuali beberapa pemeriksaan tambahan untuk saksi dari Kementerian Keuangan, terkait aliran dana dari pusat itu ke NTB. “Jadi belum ada perkembangan,” katanya singkat.

Selain itu, ia menegaskan sembari terus mendalami dana cukai tembakau 2013, pihaknya telah meminta kepada BPKP NTB untuk melakukan investigasi dalam penyaluran anggarannya.Alih-alih soal hasil audit kerugian negara atau audit investigasi, pihak BPKP pun belum memberikan konfirmasi terbaru. “Belum ada hasil audit dari BPKP NTB. tim penyidik masih membangun koordinasi,” ujar Sutapa.

Dari gambaran, dugaan penyimpanan anggaran DBHCHT tahun 2013 merupakan salah satu dari beberapa item pengalokasian anggaran yang diduga tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Item yang dimaksud antara lain, proyek pembangunan rumah tidak lay-

ak huni (RTLH) senilai Rp20 miliar, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Anggaran untuk integrasi ternak dan tanaman senilai Rp 5 miliar.

Paling menjadi sorotan, alokasi anggaran untuk proyek saluran irigasi desa senilai Rp 32 miliar, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Ada dugaan double budgeting. Kemudian, pembangunan gedung serbaguna di Kabuapten Lombok Timur dan Lombok Tengah senilai Rp 2 miliar dan bantuan keuangan untuk olahan Pijar senilai Rp3,2 miliar.

Inilah akhirnya menjadi alasan Kejaksaan meningkatkan status penanganan kasus DBHCHT tahun 2013 dari penyelidikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik menemukan adanya indikasi double budgeting dana senilai Rp 32 miliar dialirkan ke proyek jaringan irigasi desa di Dinas PU NTB tahun 2013 melalui pagu anggaran DBHCHT. (ars)

arealnya apakah ini statusnya bagaimana, tentu ada prosedurnya,” tandas Sekda.

Sebelumnya, sejumlah pegiat lingkungan di NTB yakni, WWF, Gerakan Masyarakat Pencinta Alam (GEMA ALAM), Transporm dan Koslata NTB, prihatin dengan maraknya perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Kerusakan hutan yang dinilai semakin parah sehingga didesak pemerintah segera mengusut pelaku perambah hutan.

Para pegiat lingkungan juga menyayangkan sikap lambannya penanganan perambahan hutan di kawasan Gunung Rin-

jani oleh pemerintah. Padahal 4 juta penduduk menggantungkan hidup dari potensi sumber daya alam yang ada di kawasan hutan Rinjani. Kerusakan hutan bukan saja mengkhawatirkan ekosistem alam di sekitarnya, melainkan merembet ke persoalan ekonomi dan budaya setempat.

Resapan air dari Gunung Rinjani cukup tinggi dan menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok.

Produksi air dari Gunung Rinjani pertahunnya diprediksi mencapai 95 juta meter kubik. Jika kerusakan itu terus terjadi, maka akan ada potensi kehilangan sumber mata air. (nas)

Pansel Tuntaskan Seleksi Dari Hal. 1 “Pansel sudah jalan (mulai bekerja). Oktober sudah ada produknya (hasil seleksi terbuka),” kata Ketua Pansel, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi Senin (13/9) siang kemarin.

Sekda NTB ini mengatakan, pendaftaran bagi calon peserta seleksi terbuka tiga pimpinan SKPD itu dilakukan secara online melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat NTB. Jumlah anggota pansel sebanyak sembilan orang yang berasal dari unsur internal dan eksternal Pemprov NTB. Tiga pimpinan SKPD yang dilakukan seleksi terbuka itu adalah Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Sesuai Peraturan Menteri PANRB terkait dengan seleksi terbuka pimpinan tinggi, nantinya Pansel menyerahkan tiga nama dari masing-masing jabatan pimpinan tinggi kepada pembina kepegawaian dalam hal ini gubernur.

Artinya, dalam satu jabatan pimpinan tinggi, ada tiga nama yang memperoleh ranking satu sampai tiga yang akan diajukan kepada gubernur. Dengan kata lain, dalam satu jabatan pimpinan tinggi, minimal ada tiga orang yang mendaftar atau ikut seleksi. Sehingga Pansel juga

membuka kepada PNS tingkat kabupaten/kota selain dari PNS lingkup Pemprov NTB. Diketahui, Kepala Dinas Dikpora saat ini lowong lantaran pejabat sebelumnya, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc mengundurkan diri lantaran pada waktu itu akan maju sebagai calon Walikota Mataram. Salah satu persyaratan bagi PNS yang maju dalam Pilkada adalah mundur dari jabatannya. Namun belakangan, Rosiady batal maju di Pilkada Kota Mataram, namun dia sudah mundur sebagai Kepala Dinas Dikpora NTB. Karena batal maju dalam Pilkada Kota Mataram, saat ini dia menjadi pegawai biasa di pemprov NTB. Kemudian, Dinas Perkebunan terjadi kekosongan lantaran Kepala Dinas sebelumnya, Ir. Husnul Fauzi, M.Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB. Ia menggantikan Kepala Dinas sebelumnya, Ir. Mokhlis, M.Si yang mundur dari jabatan kepala dinas lantaran pada waktu itu akan maju sebagai calon Bupati di Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya, Biro Humas dan Protokol merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru terbentuk. Sebelum menjadi Biro Humas dan Protokol, merupakan salah satu bagian di bawah Biro Umum Setda NTB. (nas)

Tiga Daerah Rawan di NTB Jadi Catatan Kapolri Dari Hal. 1 Ketika dihidupkan, kunci kontak sepeda motor itu tak kunjung aktif dan ternyata kuncinya tertukar. ‘’Makanya dicek dulu dong. Masak motornya sendiri tidak ditahu kuncinya,’’ tegur Kapolri.

Sepanjang pengecekan peralatan lain, berupa mobil sedan patroli, truk box, Dalmas, juga panser, Kapolri menyempatkan berbincang langsung dengan personel.

Termasuk ketika mengecek ke stand senjata api dan amunisi.

Saat melihat senjata pelontar peluru gas air mata, Kapolri

menanyakan kelemahan dan kelebihan senjata. Ditanyakan juga, apakah alat itu sudah di tes ke demonstran? “Bagaimana Anda tahu kekurangan alat ini kalau tidak dites langsung ke pengunjuk rasa. Tes, kemudian laporkan ke Mabes apa kekurangannya,” kata Kapolri setelah men-

dengar penjelasan, alat itu hanya di tes saat simulasi.

Usai cek pasukan, Kapolri memastikan masih ada kekurangan yang menurutnya harus dipenuhi terkait Sarpras. Tapi harus ada identifikasi lebih jauh jenis peralatan, persenjataan, atau pun kendaraan, sehingga kebijakan pen-

gadaan segera dikeluarkan.

“Prinsipnya memberdayakan apa yang sudah dimiliki. Kalau memang pengadaan tahun 2015 sudah selesai, akan diputuskan untuk dikirim. Seperti sarana mobilitas, amunisi, akan dicek nantinya. Kalau ada kekurangan, kita kirim,” tegasnya. (ars)

Selasa, 15 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Cari Bukti Kejanggalan Proses Interpelasi DPRD Sumbar Jakarta (Sura NTB) KPK mencari bukti kejanggalan proses pengajuan hak interpelasi dari permintaan keterangan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.

(ant/Bali Post)

KLARIFIKASI KETUA DPR - Ketua DPR RI Setya Novanto (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9). Menurut Setya Novanto pertemuan tersebut dilakukan secara spontan dan bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Penjelasan Ketua DPR Soal Pertemuannya dengan Trump Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR Setya Novanto pada Senin (14/9) menyampaikan penjelasan mengenai pertemuannya dengan Donald Trump, pengusaha dan kandidat calon presiden Amerika Serikat, yang menjadi pembicaraan hangat dan memicu polemik mengenai etika dewan di Tanah Air. Setya Novanto mengatakan bahwa dia bertemu Trump di Washington DC setelah mengikuti sidang The 4th World Conference of Speakers InterParliamentary Union (IPU) di New York, Amerika Serikat, bersama anggota dewan yang lain.

“Setelah agenda tersebut saya bertemu dengan Donald Trump, figur yang saya kenal sejak lama. Pertemuan tersebut, memang, di luar agenda. Karena itu, pertemuan itu lebih bersifat spontan,” katanya.

“Pertemuan sebagai teman biasa, yang kebetulan yang bersangkutan juga merupakan salah satu pengusaha yang banyak terlibat dalam aktivitas investasi di Indonesia.”

Menurut dia, pertemuan itu diinisiasi oleh Donald Trump dan Trump yang menghubungi dan memintanya menyempatkan diri berkunjung ke gedung miliknya.

Pertemuan tersebut, menurut Setya, berlangsung pukul 13.30 waktu setempat, saat rehat acara IPU. “Acara IPU sedang rehat hingga pukul 15.00 waktu setempat. Saat itulah saya berkunjung ke gedung milik Donald Trump,” katanya.

Ia menuturkan bahwa perbincangannya dengan Donald Trump lebih banyak tentang investasi di Indonesia.

“Suatu perbincangan yang menurut saya sangat penting, mengingat saat ini, kondisi perekonomian Indonesia sedang melambat, sehingga membutuhkan pertumbuhan yang salah satunya bersumber dari investasi. Donald Trump menyambut baik perbincangan tersebut,” jelas dia.

Hasil pertemuannya dengan Trump, menurut dia, “mendapatkan respons yang sangat positif oleh Asosiasi Pengusaha Amerika Serikat dan Asean yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council, dimana saya diminta untuk berbicara dan kesempatan tersebut saya gunakan untuk mengajak para pengusaha berinvestasi di Indonesia.”

Menurut Setya, pertemuan dengan Trump tidak berlangsung lama. Setelah pertemuan itu, Trump

turun ke bawah untuk melakukan jumpa pers.

Saat itu, Setya menjelaskan, dia bersama anggota DPR lainnya juga beranjak dari tempat pertemuan dan bersiap kembali ke acara.

“Seusai jumpa pers, Donald Trump melihat saya bersama anggota DPR RI lainnya yang hendak meninggalkan gedung. Saat itulah Trump menyapa dan memperkenalkan saya di hadapan peserta jumpa pers sebagai Ketua DPR RI,” katanya.

“Sebagai penganut adat ketimuran, saya bersama anggota DPR RI lainnya merasa tidak etis meninggalkan gedung tersebut tanpa pamit kepada Trump,” tambah dia.

Mengenai pendapat beberapa kalangan yang memandang pertemuan ketua dan anggota DPR dengan bakal calon presiden Amerika Serikat tidak layak secara etika, dia mengaku memahami pandangan publik, baik yang menganggapnya sebagai pelanggaran kode etik maupun yang menilainya masih dalam batas wajar.

“Secara pribadi, saya tidak memiliki kepentingan sedikitpun terkait niat Donald Trump dalam mencalonkan diri sebagai Presiden AS.” “Sebagai pribadi, saya semata-mata memandang yang bersangkutan sebagai teman, yang kebetulan bertemu di sebuah tempat yang juga menjadi tempat konperensi pers. Meski kita ketahui bersama, konperensi pers tersebut belum dalam tahap kampanye,” kata Setya menjelaskan.

Mahkamah Kehormatan DPR RI telah menetapkan pertemuannya dengan Donald Trump sebagai Perkara Tanpa Pengaduan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 124 Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 9 Peraturan DPR RI No.2/2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI. “Mahkamah Kehormatan DPR RI memiliki mekanisme tersendiri dalam memandang sebuah perkara tanpa pengaduan. Karena itu, saya menyerahkan sepenuhnya pada Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang saya lakukan,” katanya.

Dia menyatakan akan kooperatif jika diminta hadir untuk memberikan keterangan tentang dugaan pelanggaran itu.ý Setya menganggap pertemuannya dengan Trump masih dalam batas kewajaran dan bukan merupakan sebuah pelanggaran Kode Etik. (ant/Bali Post)

“KPK sedang melakukan upaya pengumpulan bahan keterangan kepada sejumlah pihak di antaranya adalah anggota DPRD Sumut. Upaya ini dalam rangka untuk menyelidiki apakah dalam interpelasi terjadi dugaan tindak pidana korupsi atau tidak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/9).

Kemarin, KPK memeriksa sejumlah anggota DPRD Sumut di Mako Satuan Brimob Kepolisian Daerah setempat di Jalan Wahid Hasyim Medan.

“Memang benar ada sejumlah

anggota DPRD yang dimintai keterangan KPK sejak beberapa hari yang lalu, termasuk hari ini, jumlahnya lebih dari 5 orang,” tambah Johan.

Namun, Johan mengatakan bahwa KPK belum sampai pada kesimpulan apakah ada tindak pidana korupsi saat batalnya pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Sumut terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

“Justru upaya penyelidikan dalam rangka apakah benar apakah ada bukti-bukti yang cukup sehingga disimpulkan ada tindak pidana tindak pidana korupsi

atau tidak,” tambah Johan.

Sebelumnya diketahui bahwa DPRD Sumut pada Juni 2015 lalu batal menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Keputusan tersebut berdasarkan pemungutan suara dalam rapat paripurna DPRD Sumut karena dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir dalam pengambilan keputusan tersebut, 52 orang menolak penggunaan hak interpelasi, sedangkan 35 orang menyatakan setuju dan satu orang abstain.

Dalam penggeledahan di gedung DPRD pada 13 Agustus

2015 untuk perkara dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan, KPK menyita sejumlah dokumen termasuk mengenai interpelasi.

Dalam rapat paripurna tentang interpelasi, ada empat hal yang dibahas yaitu pengelola keuangan daerah, penerbitan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015, kebijakan pembangunan Pemprov Sumut, dan etika Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai kepala daerah.

Gatot sendiri sudah menjadi tersangka dalam suap kepada hakim dan panitera PTUN dan ditahan sejak 3 Agustus 2015.

Selain Gatot, KPK juga menetapkan istri Gatot, Evy Susanti sebagai tersangka dalam kasus yang sama. (ant/Bali Post)

Hendardi Bantah Pertemuan dengan Teten Terkait Jabatan

(ant/Bali Post)

Hendardi

Jakarta (Suara NTB) Aktivis LBH Hendardi membantah rencana pertemuannya dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki terkait dengan jabatan yang ditawarkan kepadanya di Tim Komunikasi Presiden.

“Tidak ada pembicaraan ke arah itu, ini cuma ketemu dengan teman lama,” kata Hendardi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (14/9).

Ia membantah kabar yang

beredar bahwa dirinya akan ditunjuk menjadi koordinator Tim Komunikasi Presiden.

Menurut pendiri PBHI dan Setara Institute itu, pertemuan dengan Teten tidak akan membahas persoalan serius.

“Teten kebetulan sibuk dan hanya bisa ditemui di kantornya, kalau dia mau ngopi saya sih asyik saja,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus membantah bahwa perte-

muan dengan Teten bersifat formal karena dilakukan di Komplek Istana Kepresidenan.

Sebelumnya beredar informasi bahwa Hendardi, Bastaman, dan Teten akan bertemu pada Senin (14/9) pukul 16.00 WIB di KSP Bina Graha.

Banyak kalangan menganggap pertemuan itu terkait dengan sebuah jabatan yang akan ditawarkan kepada Hendardi. (ant/Bali Post)

107 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Hutan Jakarta (Suara NTB) Kepolisian telah menetapkan 107 orang sebagai tersangka terkait 68 kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Jumlah tersangka ada 107 orang,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum)

Divhumas Polri Kombes Suharsono, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/9).

Menurutnya, 68 kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan. Dari jumlah kasus tersebut, Suharsono merinci ada 13 kasus di Riau, 16 kasus di Sumatera Selatan, 28

kasus di Kalimantan Tengah, enam kasus di Kalimantan Barat, dan lima kasus di Jambi.

Sementara 21 kasus di Riau yang telah dinyatakan lengkap pemberkasannya atau P21.

Hingga Senin pagi, kata Suharsono, tercatat ada sebanyak 1.205 titik api yang tersebar di 52 kabupaten di lima provinsi

yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

“Hotspot terbanyak di Sumsel,” katanya.

Sementara sebanyak 3.226 personel polisi sudah diterjunkan guna membantu pemadaman api di lokasi-lokasi tersebut. (ant/Bali Post)

Jaksa Tolak Keberatan Suryadharma Ali Jakarta (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum KPK menolak keberatan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan juga pengacaranya dengan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi juga terkait memperkaya orang lain dan bukan hanya menguntungkan diri sendiri.

“Naif kalau menilai tindak pidana korupsi dinilai hanya dari uang yang diterima oleh

terdakwa. Hal itu mengkerdilkan korupsi karena korupsi hanya dipandang memperkaya terdakwa saja, bukan memperkaya kader partai, kerabat terdakwa. Bukankan sejak 1958 pendiri bangsa ini mempersepsikan bahwa korupsi bukan hanya memperkaya diri sendiri tapi juga kerabat dan orang lain?” kata jaksa penuntut umum KPK Mochamad Wiraksajaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/9).

Dalam perkara ini Suryadharma didakwa memperkaya diri sendiri sejumlah Rp1,821 miliar dan memperoleh hadiah 1 lembar potongan kain Kabah (kiswah) serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal (sekitar Rp53,9 miliar) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Jaksa mengutip salah satu bagian dari buku Yudi Kristiana yang juga merupakan jaksa senior KPK mengatakan bahwa korupsi bukan hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga orang lain dan bukan hanya diukur dari uang.

“Dalam buku Yudi Kristiana menjelaskan bahwa korupsi bukan memperkaya diri semata tapi juga orang lain, dan keuntungan dari tindak pidana korupsi tidak selalu

(ant/Bali Post)

SIDANG SURYADHARMA ALI - Terdakwa tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013 dan 2010-2011 Suryadharma Ali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/9).

Sidang mantan menteri agama tersebut digelar dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum. diukur dari uang. Tidak relevan lagi dalil penasihat hukum yang menyatakan kalau korupsi hanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain semata-mata hanya dari uang.

Bukankah benda mahal bukan hanya nilai instrinsiknya tapi historis dan spritualitasnya?” ungkap jaksa.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa SDA mendapatkan kiswah dari kader PPP Mukhlisin dan pengusaha Cholid Abdul Latief sebagai imbalan karena telah membantu meloloskan 4 rumah pemondokan di Syare Masyur dan Thandabawi, Mekkah.

Namun menurut Suryadharma, kiswah tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat memperkaya diri saya. Kiswah tersebut hanya memiliki nilai agama spiritual sehingga menurut Surya, KPK menjebloskan dirinya ke penjara hanya dengan potongan Kiswah.

“Haji merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi prestise khusus sehingga tidak jarang orang yang sudah melakukan ibadah haji memberikan gelar di depan namanya bahkan terdakwa keberatan saat tidak ditambahkan gelar haji di depan namanya dalam dakwaan, sehingga ibadah haji juga merupakan prestise,” tambah Jaksa.

Sehingga menurut jaksa ibadah haji seharusnya pun dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, akuntabilitas dan prinsip nirlaba jadi bila ada tindak pidana korupsi dalam ibadah haji, maka harus diproses sesuai dengan aturan.

“Rekrutmen PPIH yang koruptif, pemanfaatan sisa kuota haji nasional merupakan perbuatan yang mencederai animo masyarakat yang tinggi khususnya calon haji yang masih dalam antrean,” jelas jaksa.

Artinya, proses penyidikan hingga penuntutan oleh KPK merupakan upaya untuk menegakkan keadilan.

“Proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK sama sekali tidak untuk melempar harga diri terdakwa ke garis nadir tapi semata-mata untuk menegakkan keadilan. Seperti surat yang sudah dikutip oleh terdakwa juga yang artinya Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan kebajikan dan Allah melarang berlaku keji,” tegas Jaksa Wiraksajaya. (ant/Bali Post)