Snt14102013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SENIN, 14 OKTOBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 184 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Tiga TKI Asal Sumbawa Tewas Ditembak di Malaysia Mataram (Suara NTB) Kasus TKI asal NTB kembali mencuat. Empat TKI dilaporkan ditembak mati Polisi Diraja Malaysia dalam sebuah penggerebekan di rumah susun (rusun) Program Perumahan Rakyat (PPR) di Hiliran Ampang, Kuala Lumpur, Jumat (11/10) lalu. Mereka diduga anggota “Geng Ah Fatt” yang melakukan aksi perampokan di sejumlah tempat di Malaysia. Tiga TKI korban penembakan ini disebutkan berasal dari Sumbawa.

C.01.08.13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB telah mendapatkan kabar bahwa empat orang TKI tewas di Ma-

laysia diduga ditembak mati oleh Polisi Diraja Malaysia.

Tiga dari empat TKI yang tewas itu berasal dari Kabupaten

Sumbawa. Sementara satu orang berasal dari Lampung. Ke tiga orang TKI yang tewas tersebut berangkat ke Malaysia

melalui daerah lain. Dari paspor ke tiga TKI asal NTB tersebut diketahui ada yang memakai paspor Lampung, Batam dan Pangkal Pinang.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H. Zaenal yang dihubungi Suara NTB, Minggu (13/10) malam mengatakan pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan BP3TKI un-

tuk memulangkan ke tiga jenasah TKI tersebut.

“Sudah kita peroleh informasinya. Kami sudah koordinasi dengan BP3TKI. Bukan empat orang dari NTB tapi tiga orang, satu orang dari Lampung.

Tindakan selanjutnya kita koordinasi untuk pemulangan ketiga jenazah. Jenazahnya masih di Malaysia saya sudah kontak dengan BNP2 TKI, Bersambung ke hal 5

KERING - Akibat kekeringan sumber air di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lotim menghilang. Warga harus berjalan kaki hingga 2 Km untuk memperoleh air bersih untuk keperluan minum dan mencuci pakaian serta kebutuhan lainnya.

(Suara NTB/rus)

Dampak Kekeringan

Warga Perigi Kehilangan Air Bersih Dijamin Tak Bocor PEMPROV NTB menjamin naskah soal CPNS tidak akan bocor meskipun dicetak di dalam daerah. Pemprov mengatakan akan memperketat pengawasan pencetakan soal bersama tim terpadu dari Kepolisian dan pihak terkait lainnya selama proses penggandaan berlangsung. ‘’Kalau pengawasan itu sudah ada timnya. Dilakukan pengawasan terintegrasi dan dijamin (tidak akan bocor),” H. Muhammad Nur Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/dok)

tan Suela. Dampak kekeringan ini, mengakibatkan warga kesulitan memperoleh air bersih. Warga pun terpaksa harus berjalan jauh mencari air bersih untuk kebutuhan minum termasuk mencuci pakaian.

Kepala Urusan Umum Desa Perigi, Muhammad Abduh kepada Suara NTB, Sabtu (12/10) menyebutkan, sekitar 1000 KK yang terkena dampak kekeringan ini.

Bersambung ke hal 5

Persoalan Aset Jadi Temuan BPK

Yakinkan KPK

Diduga Ada Transaksi Sewa Menyewa ”di Bawah Tangan” Mataram (Suara NTB) Banyaknya aset Pemprov NTB yang disewa oleh pihak ketiga lalu tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal menjadi faktor pemicu masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diduga, praktik sewa menyewa ‘’di bawah tangan” masih terjadi dan kini mulai menjadi temuan BPK. Fenomena itu disampaikan Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH, saat diskusi bedah APBD NTB 2008 – 2012 yang digelar di Aula PGRI NTB, Sabtu (12/10). ‘’Ada transaksi sewa menyewa di bawah tangan. Makanya saya bisiki BPK waktu itu (ketika menjabat Inspektorat), coba ini dijadikan temuan. Akhirnya ada yang masuk menjadi temuan BPK,” ungkap Chairul dalam diskusi tersebut.

Chairul sependapat dengan sejumlah narasumber lainnya, Ade Irma Setya Negara dari Nusra Institut, Peneliti Pattiro NTB, Gatot Sulistiyo dan Akademisi Unram, M. Firman-

Kekeringan dan Perambahan Hutan Kian Gawat.

Baca selengkapnya Liputan Khusus di Halaman 14.

syah, M.Si yang sama – sama menyoroti masih banyaknya potensi PAD yang belum tergali – semisal, aset daerah yang masih disewakan dengan harga rendah.

Menurut Chairul, sewa – menyewa aset daerah saat ini memang masih mengacu pada keputuasn Gubernur tentang pemakaian aset daerah. Dimana, dalam keputusan tersebut diatur tentang besaran sewa untuk aset dengan luas tertentu. ‘’Di situ diatur besarannya, persil 100 persegi berapa dan sebagainya,” ujarnya. Menurutnya, regulasi ini memang sudah lama tidak diubah dan sekarang Pemprov NTB sedang merencanakan perubahan peraturan itu.

Sebelumnya, sejumlah pembicara memang sempat mempersoalkan aset yang besar nilainya, namun hanya mampu menghasilkan keuntungan yang sangat kecil. Ia mencontohkan aset lahan Pemprov NTB yang berada di Golong yang hanya memberikan keuntungan yang sangat kecil, Bersambung ke hal 5

Polda – Kejaksaan Harus Sasar Kasus Besar Mataram (Suara NTB) Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)untuk membidik kasus korupsi di daerah, satu sisi dianggap menjadi otokritik penegakan hukum di daerah yang cenderung lemah. Di bagian lain, ini sekaligus menjadi cambuk bagi Kejaksaan

Tinggi NTB dan Polda NTB untuk menyasar kasuskasus besar di daerah.

Dalam pengamatan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, kinerja Kejaksaan dan Kepolisian sepenuhnya belum memenuhi ekspektasi publik.

Bersambung ke hal 5

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha 1434 H, SUARA NTB Selasa (15/10) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Rabu (16/10). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

Dua Warga Sipil Serahkan Senjata ’’Airsoft Gun’’ Mataram (Suara NTB) Imbauan Kapolda NTB Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, SH.MH, agar warga sipil yang memegang senjata api (senpi) tanpa izin, mulai membuahkan hasil. Sabtu (12/10), dua warga sipil secara sukarela menyerahkan senjata jenis airsoft gun ke Sat Intel Polres Mataram. Mereka khawatir ditangkap polisi jika hingga batas waktu penyerahan, tidak diindahkan.

(Suara NTB/ars)

Dua jenis senjata itu masing masing milik Damsus Bili (51), warga Lingkungan Tangsi Ampenan. Dia menyerahkan senjata airsoft gun warna hitam berikut 6 butir amunisi. Warga lainnya, I Putu Wiryagandi (21), Warga Lingkungan Jeruk Manis, Cakranegara. Dua senjata ini jenis “Taurus”, tanpa dilengkapi nomor seri dan surat izin lainnya.

Bersambung ke hal 5

SENPI - Dua warga sipil menyerahkan secara sukarela senpi jenis airsoft gun kepada Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto.

C.03.08.13

TO K O H

Selong (Suara NTB) Akibat kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan terjadi did elapan kabupaten kota di NTB. Salah satunya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), tepat di Desa Perigi, Kecama-

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dari Sidak Wakil Ketua Komisi II Kawasan Bebas Sampah KEKAYAAN alam Lombok, khususnya destinasi wisata pantai di Mataram adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik, apabila pengelolaan dan pentingnya menjaga lingkungan sejalan dengan tujuan yang dinantikan. Terlebih mengurus masalah sampah yang notabenenya persoalan tersebut akan mengganggu kenyaman wisatawan yang memilih menikmati suasana pantai di akhir pekan. Komitmen menanggulanginya harus terus ditingkatkan oleh pengelola maupun masyarakat sekitar. Menjadikan kawasan pantai bebas sampah, inilah yang digalakkan oleh kelurahan Ampenan Selatan.

Lurah Ampenan Selatan Sudirman, dikonfirmasi via telepon Minggu (13/10) menjelaskan program penggalakkan bebas sampah merupakan representasi dari program lingkungan sampah nihil (Lisan) yang luncurkan Pemkot Mataram. Ia mengaku, kegiatan tersebut telah lama diaplikasikan, guna menunjang kawasan Pantai Penghulu Agung bebas dari sampah. Katanya memberikan kenyamanan dan keamanan sesuatu yang penting bagi pengunjung. “Kita coba menjadikan Pantai Gulu Agung, sebagai kawasan bebas sampah,” terangnya.

Menurut Sudirman minimnya kesadaran masyarakat menjadi kendala pihaknya untuk menjaga kawasan tersebut, tetapi pihaknya dan masyarakat berupaya mengelola sampah tersebut.

Kata Sudirman, mempertahankan label bebas sampah sangat sulit, ketimbang harus memulainya. Pasalnya perlu komitmen dari pemerintah kelurahan, petugas dan masyarakat untuk bersinergi. “Mempertahankan label itu sangat sulit,” akunya.

Ia menambahkan sampah yang memenuhi kawasan pantai merupakan sampah kiriman dari sungai dan sampah dari pasar yang mengalir. Oleh karena itu, katanya membutuhkan strategi untuk menanggulangi hal tersebut. Untuk menghindari kiriman sampah kata Sudirman, harus ada jaring penghambat mengalirnya sampah ke pantai. Dalam menanggulangi hal tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum dan dinas kebersihan.

Dalam kesempatan itu, ia berharap komitmen kepala lingkungan, RT dan masyarakat harus tetap ditingkatkan, agar kawasan bebas sampah dapat terwujud. Sehi n g g a wisatawan tertarik dan berkunjung ke tempat tersebut. (cem) Sudirman

Belum Kantongi Izin, Karaoke Lombok Plaza Tetap Jalan Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim Sabtu (12/10) melakukan sidak ke Hotel Lombok Plaza. Dari sidak itu terungkap, meski belum mengantongi izin resmi dari Pemkot Mataram, kegiatan karaoke di Hotel Lombok Plaza tetap berjalan.

Kedatangan tiba-tiba Noer Ibrahim ke hotel yang beralamat di Jalan Pejanggik Cakranegara, sempat membuat karyawan karaoke Lombok Plaza itu, kelabakan. Dikawal Satpam hotel, Noer Ibrahim langsung meninjau lokasi karaoke yang berada di bagian depan hotel. Seorang waitress di tempat karaoke yang diduga diminati kalangan pelajar tersebut, bernama Irma, sempat memperingati agar politisi Partai Golkar tersebut tidak naik dulu ke lantai II dengan alasan room sedang dipersiapkan.

Noer Ibrahim tidak mengindahkan permintaan waitress berbusana seksi tersebut, ia

berikut dua pegawai Setwan terus saja melanjutkan peninjauan hingga lantai II dan III. Sejumlah room dibukanya, mulai dari room berukuran kecil, sedang dan besar. Irma terpaksa meladeni sejumlah pertanyaan yang dilontarkan anggota Dewan kepadanya.

Irma membantah, kalau karaoke Lombok Plaza yang buka mulai pukul 10.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita pada hari Senin – Jumat itu, menyediakan jasa pemandu lagu. ‘’O...ndak ada yang begitu pak, kalau yang seperti itu adanya di Senggigi. Kita ini karaoke keluarga,’’ kilahnya sembari menam-

bahkan khusus Hari Sabtu dan Minggu, karaoke tersebut buka hingga pukul 02.00 dini hari.

Tarif, kata Irma, bervariasi tergantung room. Untuk room ukuran kecil, dibanderol dengan tarif Rp 55 ribu per jam, sedangkan ukuran sedang Rp 65 ribu per jam. Menurut dia, room berukuran besar biasanya dimanfaatkan oleh pengunjung yang datang beramai-ramai untuk arisan. Tiap kamar dilengkapi dengan bel di bagian depan. ‘’Supaya kalau kita antar orderan, tidak mengganggu yang didalam,’’ imbuhnya.

Irma menambahkan, terdapat 24 room karaoke di Hotel Lombok Plaza. 11 room berada di lantai II dan sisanya di lantai III. Manajer Karaoke Lombok Plaza bermana Fani mengaku, karaoke di hotel bernuansa ungu tersebut sdah berlangsung selama lima bulan.

Untuk izin, Fani mengaku sedang diproses. Pada kesempatan terse-

Ibrahim, pihaknya senang manakala ada investor yang mau berinvestasi di Mataram. Namun, ia mengingatkan, kalangan pengusaha untuk tidak menjual produk yang kontra dengan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. ‘’Kita tidak pernah persulit orang berinvestasi di Mataram tapi mari ikuti aturan,’’ tandasnya. (fit)

PARA FINALIS LOMBA SENI PENULISAN KREATIF CERITA RAKYAT TINGKAT PROVINSI NTB KERJA SAMA ASOSIASI TRADISI LISAN (ATL) NTB DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) NTB

A. FINALIS KATEGORI SISWA SMA/SMK/MA AYU PURNAMA SARI (SAMN 1 KOTA BIMA) BAIQ DITA MARISADINA ERDIANI (SMAN 1 PRAYA) BRAHIMA (SMAN 3 KOTA BIMA) GHINNA YULIA INDARTI (SMAN 1 PRAYA) HUSWATUN HASANAH (SMAN 1 PRAYA) LAILI SUTRIANI (MAN 2 MATARAM) LALE ANGGITA ALIF KUSUMAHINGGIH (SMAN 2 MATARAM) LALE DINI ARDIANTARA (SMAN 1 PRAYA) LALU IMAM MUJAHID RABBANI (SMAN 1 KOPANG) NUR KUMALA SARI (SMAN 1 POTO TANO)

B. FINALIS KATEGORI GURU SMA/SMK/MA (Suara NTB/ars)

PERSIAPAN - Jajaran Pemkot Mataram dipastikan akan melaksanakan Salat Idul Adha di eks Kantor Bupati Lobar di Jalan Sriwijaya. Tampak panitia tengah melakukan persiapan untuk maksud tersebut.

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis mengingatkan kepada tim pemantau hewan kurban supaya betul-betul menjamin daging hewan kurban yang dikonsumsi masyarakat mulai dari tanggal 10 dzulhijah besok hingga empat hari ke depan atau tanggal 13 dzulhijah.

Kepada Suara NTB, Minggu (13/10), Ahmad Muchlis mengungkapkan, bahwa salah satu tugas pemerintah adalah memberikan rasa aman. Termasuk pada saat perayaan Idul Adha besok. ‘’Pemkot (Suara NTB/fit) harus memberikan rasa TGH. Ahmad Muchlis aman dari kebahagiaan masyarakat menerima daging hewan kurban,’’ ucapnya.

Jangan sampai, katanya, masyarakat terkena penyakit setelah mengkonsumsi jatah daging hewan kurban. Muchlis mengatakan, yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab memberi rasa aman bagi masyarakat penerima jatah daging hewan kurban untuk mengkonsumsinya adalah Dinas Pertanian Pelautan dan Perikanan.

Politisi PKS ini, mengapresiasi langkah Dinas PKP yang membentuk tim pemantau kesehatan hewan kurban. Hanya saja, pembentukan tim pemantau kesehatan hewan kurban tersebut harus benar-benar efektif. ‘’Tidak dibentuk asal-asalan. Kita sering begitu, dibentuk tapi tidak bekerja,’’ cetusnya. Ia berharap tim ini working oriented.

Menurut dia, untuk menjamin kemanfaatan daging hewan kurban dikonsumsi masyarakat penerima dari segala sisi, tim pemantau kesehatan hewan kurban ini, harus melibatkan pihak dari luar Dinas PKP. Seperti ulama dalam hal ini MUI dan juga BBPOM Mataram. Karena menurut Muchlis, kalau tim pemantau kesehatan hewan kurban berasal hanya dari kalangan Dinas PKP, ia khawatir yang dipantau ansih kesehatan hewan kurban.

Padahal, sambung Muchlis, secara syariat agama, masih ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi pada saat penyembelihan. Ia mencontohkan, agama melarang mengorbankan hewan yang cacat, seperti mata buta atau tanduk patah. ‘’Bahkan, yang kurus juga tidak boleh dikurbankan,’’ tandasnya.

Sehingga, dengan keanggotaan tim pemantau hewan kurban yang tidak hanya dari Dinas PKP tapi juga dari MUI dan BBPOM Mataram, menurut Muchlis akan benar-benar memberi rasa aman kepada masyarakat yang menerima jatah daging hewan kurban. Ia mengimbau tim untuk bekerja maksimal. Tidak saja menjelang Idul Adha tapi juga pada saat Idul Adha dan pasca-Idul Adha. (fit)

but, Noer Ibrahim menjelaskan bahwa Perda Kota Mataram tentang hiburan melarang adanya karaoke di luar karaoke keluarga.

Melihat dari desain roomroom karaoke yang ada di hotel Lombok Plaza, katanya, jelas bukan karaoke keluarga. ‘’Supaya visi religius ini tercapai, ndak boleh pake room-room begini,’’ tegasnya. Dikatakan Noer

PENGUMUMAN LOMBA PENULISAN CERITA

(Suara NTB/dok)

Jangan Asal-asalan

(Suara NTB/fit)

SIDAK - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim saat melakukan sidak di karaoke Lombok Plaza. Nur Ibrahim mengamati room-room yang menyalahi Perda Kota Mataram tentang hiburan.

Himpun 45 Hewan Kurban

Pemkot Sebar 2.000 Lebih Kupon Daging Hewan Kurban Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mendistribusikan sedikitnya 2.000 kupon daging hewan kurban kepada kaum dhuafa yang berada di enam kecamatan SeKota Mataram. Kupon ini telah didistribusikan secara merata kepada golongan masyarakat yang berhak.

Demikian Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Drs. Cukup Wibowo, MMPd., menjawab Suara NTB, Minggu (13/10) kemarin. Adapun prioritas pendistribusian kupon pengambilan daging hewan kurban, kata dia, adalah tenaga kebersihan.

Mulai dari pasukan kuning Dinas Kebersihan, pasukan biru Dinas PU Kota Mataram dan pasukan hijau Dinas Pertamanan Kota Mataram.

Hingga Sabtu (12/10), sambung Cukup, panitia perayaan Hari Raya Idul Adha Pemkot Mataram telah berhasil menghimpun 45 hewan kurban. Terdiri dari 14 ekor

sapi dan 31 ekor kambing.

Dari 2.000 lebih kupon yang disebar panitia, 400 kupon diantaranya akan dibagikan pada hari raya Idul Adha, Selasa (15/10). Mengantisipasi ‘’serbuan’’ dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki kupon, panitia, kata Cukup telah mengatur teknis pembagian daging hewan kurban. Khusus pembagian di halaman Kantor Walikota, Satpol PP hanya akan membuka satu pintu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemkot Mataram tetap menyisihkan cadangan untuk kelompok masyarakat yang tidak memiliki kupon. ‘’Tentu yang kita utamakan warga kota. Yang tidak memiliki kupon ini tidak boleh lebih berhak daripada mereka yang memiliki kupon,’’ pungkasnya.

Pada bagian lain, Kabag Humas memastikan, Salat

Idul Adha untuk kalangan Pemkot Mataram akan digelar di eks Kantor Bupati Lobar di Jalan Sriwijaya.

Bertindak selaku khatib salat Idul Adha adalah mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Drs. H. Husnan Ahmadi, MPd dan imam dari IAIN Mataram, yakni H. Masruri, LC., MA. (fit)

AHMAD YANI, S.Pd. (MA IBADURRAHMAN TIBU SISOK JANAPRIA) DRS. HAFAZAH, M.Pd. (SMAN 1 PRAYA) ILHAM ASRIADI, S.Pd. (SMAN 1 TERARA) INDAH GITA NURANI (SMA MODEL NURUL JANNAH NW AMPENAN) LALU SALAPPUDIN (SMAN 3 MATARAM) LAUHUL WAROAH, S.Pd. ( SMAN 1 SEKOTONG) MUKTILUDDIN (SMK TEROS SELONG) MUNTASHIR, S.Pd. (SMA KAE WOHA BIMA) ROHADI SAPUTRA JAYA (MA MAMBA'UL ULUM JURIT-PRINGGASELA) TITUS TEGUH RAHARJO, S.Pd. (SMKN 1 MATARAM) PENGUMUMAN FINALIS INI SEKALIGUS SEBAGAI UNDANGAN BAGI PARA FINALIS UNTUK HADIR PADA ACARA PENUTUPAN DAN PEMBAGIAN HADIAH PADA TANGGAL 22 OKTOBER JAM 08.00-11.30 DI KANTOR BAHASA NTB, JALAN DR SUJONO JEMPONG BARU (JALAN LINGKAR SELATAN)

MATARAM, 12 OKTOBER 2013 KETUA PANITIA TTD DRS. USUP MAHRI, M.A.

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Menguat, Wacana Kota Praya WACANA pembentukan Kota Praya yang terpisah dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) semakin menguat. Terkait hal ini, Pemkab Loteng pun terus melakukan berbagai persiapan, termasuk pembenahan secara menyeluruh di wilayah Kota Praya.

“Yang jelas keinginan supaya Kota Praya menjadi Kota Administrasi tersendiri semakin kuat. Melihat perkembangan daerah yang begitu pesat,” ujar Bupati Loteng H. Suhaili FT, di Praya, Sabtu (12/10).

Hanya saja, Bupati mengaku belum bisa memastikan kapan Kota Praya terbentuk. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu perkembangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Menurutnya, jika PPS cepat terwujud, bisa saja Kota Praya segera diusulkan.

Tetapi yang jelas, persiapan untuk itu terus dan tetap akan dilakukan. Ia mencontohkan, penataan menyeluruh di wilayah Kota Praya saat ini sebagai salah satu bagian dari persiapan tersebut.

Di mana berbagai fasilitas fisik pendukung terus dipersiapkan, terutama persoalan fasilitas jalan dan infrastruktur umum lainnya.

Dari sisi non fisik, juga tidak luput dari perhatian. Salah satu terkait batas wilayah Kota Praya. Di mana pemerintah daerah saat ini sudah menentukan batas-batas wilayah Kota Praya yang baru dengan luasan wilayah mencapai 15 km persegi. “Untuk batas wilayah nanti akan kita umumkan secara langsung saat HUT Loteng besok,” sebutnya.

Namun secara umum, ujarnya, ada beberapa penambahan wilayah baru. Salah satunya, kawasan Bandara Internasinal Lombok (BIL) kini masuk wilayah Kota Praya. “Setelah adanya penetapan batas kota yang baru ini, kawasan BIL juga masuk wilayah Kota Praya,” klaimnya.

Pembentukan Kota Praya penting untuk dilakukan, terutama memacu perkembangan wilayah sekaligus pemeratan pembangunan di semua wilayah. ‘’Pembentukan Kota Praya jauh lebih realistis dari pada kemudian membentuk kabupaten baru,’’ ujarnya.

Setelah terbentuknya Kota Praya, konsep pembangunan Loteng tetap fokus pada tiga sektor, yakni pertanian, kelautan serta pariwisata. Sementara Kota Praya akan fokus pada sector perdagangan dan jasa. “Termasuk sebagai pusat pemerintahan.

Karena bisa saja, setelah Kota Praya terbentuk pusat pemerintahan di NTB dipindahkan ke Kota Praya,” klaimnya. (kir)

H. Suhaili FT (Suara NTB/ist)

2013, Lotim Tidak Kirim Transmigran Selong (Suara NTB) Pada tahun 2013 ini, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak mengirim transmigran ke luar daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan pengiriman para tenaga kerja ke luar negeri yang belum bisa terbendung. Pengiriman transmigran akan dilakukan mulai 2014 mendatang.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lotim, Sudirman di Selong, Jumat lalu, mengatakan, tahun 2014 mendatang, pihaknya akan mengirim 25 Kepala Keluarga (KK) ke Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Selain ke Babel, Lotim juga berencana mengirim ke dalam provinsi, di antaranya, 4 KK ke Kabupaten Sumbawa, 15 KK ke Bima dan 4 KK ke Dompu. Saat ini, semua sedang proses penyelesaian administrasi. “Kita sedang jelaskan semua sekarang dan semua tahun 2014 mendatang kita laksanakan,” ucapnya.

Minat warga Lotim menjadi transmigran, kata Sudirman, sangat tinggi. Hal itu tidak lepas dari fakta kondisi perekonomian masyarakat Lotim. Masyarakat miskin di Lotim ingin berubah. Ia mengibaratkan, warga yang menjadi transmigran ini mendapat lailatul qadar.

Jika menjadi transmigran, masing-masing KK diberikan 2 hektar sebagai lahan garapan dan pekarangan. Sementara diketahui, lahan pekarangan di Lotim terus berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang makin padat. (rus)

Pemkab Lotim Siap Bagikan Hewan Kurban pada Kaum Dhuafa Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur menyiapkan seekor sapi dan 50 ekor kambing untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah, Selasa (15/10) besok. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Drs. Iswan Rakhmadi, MM, dana yang dipergunakan untuk membeli hewan kurban itu merupakan iuran dari PNS di lingkup Pemkab Lotim.

Daging-daging hewan kurban direncanakan akan dibagi-bagikan kepa(Suara NTB/dok) da masyarakat kaum Ikhwan Rakhmadi dhuafa, panti asuhan dan asuhan keluarga serta remaja masjid. Proses pemotongan dipusatkan di Lapangan Tugu Kota Selong yang dijadwalkan akan disaksikan langsung Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, SH. Kegiatan menyembelih hewan kurban merupakan salah satu yang disunnahkan agama. Perintah kurban itu diketahui dikaitkan dengan sejarah Nabi Ibrahim yang diperintah Allah mengurbankan anaknya Nabi Ismail sebagai bukti ketaatannya. Melihat ketabahan dan kesetiaan Ismail, oleh Allah kemudian diganti dengan seekor kambing yang menurut riwayat dibawa oleh Malaikat Djibril yang menemui Nabi Ibrahim dan Ismail. (rus)

DIBONGKAR Arena MTQ tingkat Provinsi NTB ke 25 di Praya Lombok Tengah (Loteng) mulai dibongkar.

Tampak sejumlah pekerja sedang memindahkan podium utama di Bencingan Adi Guna Praya. Lokasi MTQ akan kembali digunakan sebagai tempat lokasi perayaan HUT Loteng yang ke 68, Rabu (16/10) besok.

RTRW Loteng Terbaik Lima Nasional Praya (Suara NTB) Konsep Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat penilaian dan apresiasi khusus dari pemerintah pusat. Bahkan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia, konsep RTRW Loteng masuk kategori terbaik ke lima nasional.

Demikian diakui Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., saat dikonfirmasi wartawan di Praya, Sabtu (12/10). Sementara untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, katanya, RTRW Loteng merupakan yang terbaik. “Kita punya konsep RTRW terbaik kelima secara nasional. Dan, yang terbaik untuk wilayah Indonesia bagian tengah serta timur,” ujarnya bangga.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan suatu konsep RTRW baik atau tidak. Misalnya dari kesesuaian landasan hukum yang ada, termasuk pola dan konsep pengembangan wilayah, apakah sesuai atau tidak dengan

rencana pembangunan yang disusun pemerintah daerah.

Bahkan semua elemen pembangunan harus berkesesuaian serta bisa saling dukung satu dengan lainnya.

Sesuai dengan RTRW yang ada, Loteng dibagi menjadi tiga zona atau wilayah, yakni zona utara, merupakan daerah dengan fokus pengembangan pada sektor agro (pertanian dan perkebunan). ‘’Kemudian zona tengah fokus sebagai pemerintahan, perdagangan pertanian. Sedangkan zona selatan, merupakan daerah pariwisata,’’ ujarnya.

Menurutnya, ketiga zona ini saling mendukung satu dengan lainnya. Di mana zona utara dengan produk berupa

hasil perkebunan dan pertanian, bisa mensuplai kebutuhan untuk zona tengah, terutama zona selatan sebagai daerah wisata. Sementara zona tengah dan selatan sebagai pasar potensial bagi wilayah utara. ‘’Karena ketiga zona tersebut saling berkaitan, maka perkembangan setiap zona bisa berjalan seiring, lantaran sama-sama saling mendukung. Hanya saja untuk bisa mengaplikasikan penerapan zona tersebut, bukan perkara mudah. Butuh kerjasama dan dukungan semua pihaknya. Untuk itu kerjasama antara semua elemen sangat diharapkan,” pungkas bupati. (kir)

Posyandu Lansia Harus Dikaji Kembali Tanjung (Suara NTB) Gebrakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) meningkatkan derajat kesehatan khususnya di tingkat pasien lanjut usia (lansia) atau jompo masih perlu dibenahi. Pasalnya hingga kini, di beberapa Posyandu Lansia, tingkat kehadiran pasien lansia masih belum optimal.

Kepala Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kertamalip, Sabtu (12/10), menuturkan pemerintah melalui dinas terkait perlu memperbaiki pendekatan pelayanan kesehatan kepada lansia ini.

Menurutnya, tidak semua lansia atau orang tua jompo sanggup menempuh perjalanan menuju ke Posyandu Lansia terdekat.

“Kepada orang tua lanjut usia, sudah kami sosialisasikan dan permaklumkan adanya pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah, tetapi rupanya tidak semua pasien dapat hadir. Harapan kami kepada Pemkab KLU, agar melakukan pendekatan yang lebih baik lagi,” ungkap Kertamalip.

Diakuinya, lansia atau orang tua jompo ada yang memiliki keluarga dan ada pula yang hanya hidup sendiri. Bagi yang

Rakom di KLU Belum Kantongi Izin Tanjung (Suara NTB) Eksistensi radio komunitas (rakom) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih bertolak belakang dengan kepemilikan izin institusi tersebut. Kanal radio amatir di daerah itu, tidak memiliki Izin Amatir Radio (IAR), juga tak mengantongi penggunaan Kolsen yang dikeluarkan Balai Monitoring (Balmon) atau oleh institusi pemerintah – Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Dishuboarkominfo) KLU. Kepala Bidang Kominfo pada Dishubparkominfo KLU, Kawit Sasmita, SH., Sabtu (12/10) membenarkan sebagian besar rakom belum melengkapi izin pemerintah tersebut. Menurutnya rakom yang tersebar di 5 kecamatan di Lombok Utara termasuk radio amatir yang ada di 3 Gili, belum mengantongi IAR dan Kolsen. “Rakom di KLU memiliki 100-an anggota, tersebar dari Pemenang hingga Bayan. Termasuk yang ada di 3 Gili, sampai saat ini belum memiliki izin Kolsen maupun IAR,” ungkap Kawit.

Sarana komunikasi itu oleh sebagian besar pecinta radio, dinilai masih bermanfaat oleh antarkomunitas sebagai media komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi. Ber-

bagai informasi menyangkut keamanan, perkembangan daerah, informasi cuaca hingga informasi kebencanaan di satu daerah sering disampaikan satu sama lain. Hanya saja, legal formal menyangkut pengakuan dari pemerintah belum dapat diupayakan oleh komunitas tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Kawit menegaskan, pihaknya akan berupaya untuk memfasilitasi anggota komunitas radio amatir agar memperoleh izin, baik izin operasional maupun izin penggunaan frekuensi. Rakom-rakom itu ditekankan setidaknya memperoleh rekomendasi kolsen melalui ujian dan pelatihan di Balmon, Mataram.

Penggunaan link radio amatir di KLU cukup bermanfaat di tingkat pengguna. Apalagi melihat kondisi geografis dan topografi wilayah KLU yang lebih banyak berbukit, penggunaan frekuensi radio amatir menjadi alternatif utama akibat keterbatasan gelombang sinyal handphone.

Pengguna radio amatir sebagian besar terjaring dengan frekuensi pudalop milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, Pol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Kelautan Perikanan dan Dinas Perhubungan. (ari)

masih memiliki anak cucu, kunjungan ke Posyandu lebih memungkinkan. Tetapi meskipun demikian, harus dipertimbangkan pula jarak Posyandu lansia dengan tempat tinggal atau domisili pasien lansia. Mobilitas yang mungkin bagi pasien masih dihadapkan pada kondisi fisik yang bersangkutan, termasuk geografis dan topografi wilayah yang dijangkau.

Menyadari itu, Kertamalip mengusulkan agar pelayanan kesehatan kepada lansia lebih didekatkan kepada masyarakat.

Mengacu faktor tersebut, ia memandang perlunya pemerintah menambah anggaran khususnya kepada para kader agar jadwal kunjungan ke lapangan tidak standby di Posyandu saja, tetapi bila perlu kunjungan door to door.

Diakui beberapa warga usai digelar pemeriksaan pada Sabtu lalu di Dusun Dasan Baro, Posyandu Lansia disambut baik oleh kalangan lansia ini. Inaq Jinot, misalnya, menanggapi positif langkah pemeriksaan pasien lansia ini. Namun demikian, tingkat kehadiran ke posyandu juga tergantung dari kondisi fisik. “Kami berterima kasih kepada petugas kesehatan karena mau membantu, memeriksa kami, memberi obat gratis. Harapan kami, pelayanan ini terus berjalan,” harap mereka.

Kader posyandu desa setempat, Ratsinem, mengungkap tingkat kehadiran pasien lansia masih jauh dari memuaskan. Di Dusun Baro dan dusun sekitarnya, tercatat 70 orang lansia yang menjadi target pemeriksaan.

Namun melihat angka kehadiran pada Sabtu di mana sekitar 30 persen yang hadir, ia pun mendukung pendekatan pelayanan agar lebih mobile.

“Di 5 Posyandu yang ada di Desa Karang Bajo, terlihat yang hadir adalah para ibu hamil, bayi dan anak balita, sementara pasien Lansia belum banyak. Padahal pelayanan posyandu yang diberikan sekali sebulan ini dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat,” ujar Ratsinem. (ari)

Loteng Berhias Masuk Rekor MURI Praya (Suara NTB) Catatan manis ditorehkan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) jelang perayaan hari ulang tahun ke 68 tahun ini.

Loteng berhasil mencetak rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk katagori lomba hias pendamping pengantin dengan jumlah peserta terbanyak, mencapai 4.233 peserta. Rekor yang diraih Loteng tersebut tercatat sebagai rekor yang ke 6.178 di daftar rekor MURI. Penyerahan piagam rekor MURI tersebut diserahkan langsung Manager MURI, Sri Widayati kepada Wakil Bupati Loteng Drs. H. L. Normal Suzana mewakili unsur pemerintah di halaman Kantor Bupati Loteng, Minggu (13/10) siang. Penghargaan juga diberikan pada Ketua Tim Penggerak PKK Loteng, Hj. Irma Budiani Suhaili sebagai pemrakarsa dan Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, selaku unsur pendukung dari masyarakat.

Manager MURI, Sri Widayati, mengungkapkan, kalau lomba hias pengirim pengantin yang digelar Loteng tahun ini merupakan lomba dengan jumlah peserta paling banyak. Dalam hal ini, pihaknya kemudian tidak ragu-ragu menganugerahkan penghargaan kepada Loteng.

Untuk NTB, akunya, MURI

sudah mencatat beberapa rekor sebelumnya. Di antaranya rekor makan ikan dengan peserta terbanyak, kemudian minum madu terbanyak termasuk Festival Gendang Beleq terbanyak. Bahkan Gubernur NTB sendiri juga masuk catatan rekor MURI sebagai Gubernur Termuda Indonesia.

Atas capaian tersebut, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengaku sangat bangga, karena baru kali ini Loteng bisa mencatat rekor MURI. Meski demikian, katanya, yang paling penting dari capaian tersebut adalah NTB khususnya Loteng memiliki potensi yang sangat kaya, salah satunya seni dan budaya.

Hanya saja, semangat melestarikan seni dan budaya yang ada justru mulai menurun di tengah masyarakat.

Sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut bisa membangkitkan kembali semangat kepada masyarat Loteng untuk mau melestarikan budayanya, khususnya seni budaya berbusana adat.

Adanya semangat melestarikan seni budaya berbusana ada di kalangan masyarakat membuat banyak terjadi penyalahgunaan busana adat, sehingga mengakibatkan nilainilai budaya yang terkandung menjadi tidak tampak bahkan mulai tergerus oleh model busa-

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana (tengah) bersama Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM (paling kiri) dan Ketua Tim Penggerak PKK Loteng, Hj. Bq. Irma Budiani Suhaili (ke dua dari kiri), menunjukkan piagam rekor MURI, didampingi Manager MURI Sri Widayati (paling kanan) dan Putri Indonesia Intelegensi 2012, Putri Ayudia, Minggu (13/10) kemarin. na modern. “Untuk itu kita berharap, masyarakat Loteng bisa sebagai contoh masyarakat luar. Bagaimana mencintai budaya yang dimiliki,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Loteng, Hj. Bq Irma Budiani Suhaili. Kegiatan menc-

etak rekor MURI tersebut memiliki makna luas. Selain sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian budaya sekaligus memberikan bekal ilmu dan keterampilan bagi masyarakat, khususnya remaja putri.

Pihaknya mengharapkan,

minat untuk berhias meningkat.

Termasuk, menjadi bekal ilmu dan keterampilan tersebut bisa jadi modal bagi masyarakat untuk membuka peluang usaha.

“Dengan bekal keterampilan menghias, paling tidak masyarakat bisa membuka usaha sendiri,” tandasnya. (kir)

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

Walikota Bima Minta Pegawai K2 Tak Tergoda Janji Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 2.708 tenaga honorer di lingkungan Pemkot Bima akan mengikuti seleksi tes K2. Para peserta tes ini akan mengikuti ujian pada 3 November 2013. Menyusul tes ini, Walikota Bima meminta peserta tes tak tergoda janji oknum.

Kepala BKD Kota Bima, Mukhtar Landa yang ditemui, Jumat (11/10) menuturkan untuk pelaksanaan tes ini pihaknya sudah menyiapkan lokasi tes. Yakni gedung sekolah mulai dari Cabang Gunung Dua ke arah timur.

Sementara cabang Gunung Dua ke Barat, digunakan oleh Pemkab Bima.

“Sementara para peserta ini sudah mendapatkan nomor sejak hari Senin pekan ini sampai hari Sabtu (12/10),” katanya.

Selanjutnya, pengawas ujian sendiri terdiri dari berbagai unsur, yakni salah satu guru senior di sekolah setempat dan pejabat eselon III, Sementara untuk teknis pelaksanaannya, sama dengan ujian CPNSD. Terkait tes ini, lanjutnya, Walikota menghimbau kepada tenaga honorer yang ikut agar tidak tergiur dengan janji calo. Pasalnya, karena janji yang diberikan dipastikan bohong pasalnya peserta yang lulus murni berdasarkan kemampuan menjawab soal. Begitu juga dengan PNS, dia mengingatkan untuk jangan sekali sekali bermain dengan K-2. “Jika ditemukan akan ditindak tegas. Malah kami meminta kepada korban yang meragukan agar lapor polisi,” tandasnya.

Begitu juga di BKD sendiri, pihaknya sudah berkomitmen untuk bekerja dengan baik, adil dan jujur.

Tidak ada intervensi Pemda. Diakuinya, pihaknya juga kerap mendapat godaan, namun sesuai komitmen pihaknya tetap menjalankan aturan dengan baik.

Ditambahkannya, untuk keputusan kelulusan sendiri jatah nasional dan tak ada jatah untuk daerah. Yang mendapat ranking tertinggi 30 persen, itu yang diakomodir.

Semakin banyak yang memenuhi syarat 30 persen di Kota Bima, maka semakin banyak yang berpotensi masuk. (use)

Pengawasan Pemilu sebaiknya Libatkan Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diharap menginisiasi partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya seluruh proses dan tahapan Pemilu tahun 2014 mendatang. Langkah tersebut dinilai penting agar pengawasan lebih optimal sehingga dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas.

Harapan ini disampaikan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) KSB, Mustakim Patawari, STP. Menurut dia Panwaslu patut menginisiasi dan mendorong pengawasan partisipatif masyarakat. Sebab hanya dengan mengandalkan elemen Panwaslu semata, tidak akan mencapai hasil optimal. “Saya bekeyakinan pelibatan masyarakat akan lebih memberikan jaminan jalannya Pemilu 2014 akan lebih baik, setidaknya di daerah kita ini,” timpalnya.

Pelibatan masyarakat dalam hal ini tak hanya kepada masyarakat umum semata. Tetapi juga kepada elemen yang terkait dari proses Pemilu tersebut. Mustakim mengatakan, stakeholder yang berkepentingan tehadap hasil Pemilu yang berkualitas seperti partai Politik (Parpol) atau calon legislatif (Caleg) harus pula dilibatkan untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. “Sebagai pihak yang berkepentingan, tentu Parpol dan Caleg harus diberikan kesadaran untuk berpartisipasi aktif melakukan pengawasan. Nah dalam hal ini Panwaslu-lah yang bertugas menarik dua elemen tersebut untuk terlibat pengawasan,” tandasnya.

“Banyak cara menarik perhatian Parpol dan Caleg untuk aktif melakukan pengawasan terhadap setiap proses dan tahapan Pemilu mulai dari sekarang. Seperti melakukan sosialisasi, atau Panwaslu berikan pernyataan terbuka untuk menggugah mereka,” sambung Mustakim seraya kembali menegaskan, jika Panwaslu tidak dapat secara maksimal melakukan pengawasan menyeluruh karena minimnya personel pendukung. “Kita lihat saja selama ini di setiap Pemilu, paling banyak laporan masyarakat dari pada temuan Panwaslu terkait pelanggaran di lapangan. Nah saya berpikir akan lebih efektif lagi kalau Panwaslu lebih meningkatkan kesadaran masyarakat lagi dengan melakukan inisiasi secara masif kepada seluruh elemen terkait dalam masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya ia menambahkan pengawasan partisipatif semacam itu bukanlah sekadar wacana dan tidak dapat diaplikasikan di lapangan. Mustakim mengungkapkan, Bawaslu sendiri dan Panwaslu di beberapa daerah lain saat ini telah menerapkannya untuk mengeliminir berbagai kemungkinan yang dapat menurunkan kualitas Pemilu. “Saya kira itu bukan hal yang tidak mungkin. Sebab Bawaslu (pusat) saja dan di beberapa daerah lain bisa menarik tingkat partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi setiap tahapan dan proses Pemilu yang sekarang sedang berjalan,” pungkas Mustakim. (bug)

Jabatan Sekda Kota Bima Diperpanjang Kota Bima (Suara NTB) Meski sudah memasuki usia pensiun, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Ir. M. Rum diperpanjang hingga satu tahun kedepan. Sesuai dengan SK Walikota Bima, mantan Kadis PU ini akan berakhir pada 1 November 2014.

Kepala BKD Kota Bima, Muhtar Landa yang dikonfirmasi, Jumat (11/10) menuturkan perpanjangan masa jabatan Sekda ini pada akhir bulan September. Menurut Muhtar, jabatan Rum ini sudah dua kali diperpanjang.

“Dalam aturannya memang diperbolehkan, hanya dua kali saja. Sampai umur 58, saat ini beliau umurnya 57,” terang Muhtar.

Diterangkan Muchtar, awalnya Rum mengajukan pensiun ke Walikota, namun ditolak dan justru diperpanjang. Alasannya, karena kinerja Rum masih dibutuhkan daerah, sehingga akhirnya diperpanjang. Perpanjangan memang hak prerogatif Walikota.

Bukan berarti saat ini belum ada pejabat yang layak menjadi Sekda. Jika dilihat dari pangkat dan golongan calon yang bisa menggantikan Rum sudah ada dan memenuhi syarat kepangkatan.

Sementara itu, tambahnya, untuk Pejabat yang akan pensiun tahun depan terdapat tiga orang. Masing-masing Kepala BLH Ir. Abdurrahman Iba, Inspektur Drs. H. Ramli Hakim, MSi, dan Kepala Dukcapil Drs. H. Hazairin.

Hanya saja, hingga kini pihaknya belum tahu apakah para pejabat tersebut mengajukan perpanjangan atau tidak.

Sebab, sebagai pejabat eselon II juga memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan. Di samping itu, juga tergantung sungguh dari Kepala Daerah, karena ada aturan yang mendukung dan memperbolehkan. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Dugaan Korupsi Setda

Kadis Dikpora Dompu Diperiksa Polisi Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi di Sekretariat Daerah (Setda) Dompu tahun 2011 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2 miliar lebih mulai menyasar pejabat tinggi di Dompu. Kepala Dinas Dikpora Dompu, H Ichtiar, SH memenuhi panggilan penyidik Polres Dompu terkait kasus tersebut, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ichtiar diperiksa terkait uang yang diambilnya dari bendahara Setda Dompu sebesar Rp 162,9 juta.

Pemeriksaan H. Ichtiar ini berlangsung sejak pukul 08.00 wita hingga pukul 10.30 wita, Sabtu (12/10) pagi di ruang kaur Reskrim Polres Dompu.

Namun pemeriksaan Ichtiar terpaksa dihentikan lantaran listriknya padam dan ditunda hingga usai Lebaran Idul Adha.

Kepada wartawan di Polres Dompu, H. Ichtiar mengungkap-

kan, kehadirannya di Polres Dompu untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi Setda. Ia dipanggil dan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi, tetapi pemeriksaannya tidak dilanjutkan karena listik mati. “Saya dipanggil sebagai saksi,” katanya.

Diakui H. Ichtiar, pada 30

November 2011 lalu dirinya menerima transfer uang sebesar Rp 162,9 juta dari Muhammad, SE (bendahara umum Setda Dompu) melalui rekening koran BPD atas nama anaknya. Uang itu merupakan uang pembayaran utang Muhammad kepada dirinya.

“Saya tidak pernah terima langsung, tapi disetor ke rek-

ening saya dan itu uang untuk ganti uangnya yang dipinjam,” kata H. Ichtiar.

Uangnya dipinjam Muhammad dalam dua tahap yaitu pada 6 Mei 2011 sebesar Rp 67,9 juta yang diterima oleh M. Nor (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda) dan Muhammad (bendahara umum Setda Dompu), serta

pada 28 September 2011 sebesar Rp 95 juta. “Uang apa, saya tidak tahu. Yang penting, yang saya minta uang saya yang dikembalikan,” katanya.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Iptu Antonius Dopo mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011 masih pada pemeriksaan saksi-saksi. Dari beberapa saksi yang direncanakan akan dipanggil dan diperiksa, baru sembilan orang saksi yang dimintai keterangan, termasuk H Ichtiar (Kepala Dinas Dikpora Dompu). Pemeriksaannya akan dilanjutkan setelah Idul Adha. (ula)

DPRD Sumbawa Minta Newmont Jangan Asal Gertak Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, meminta PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) jangan main gertak. Pengurangan karyawan dan ancaman penutupan yang dilemparkan oleh perusahaan hanya untuk membangun bargaining position mereka terhadap pemerintah.

“Cukup sudah main gertak.

Harusnya semua persoalan tersebut dibahas secara jelas dan transparan. Jangan melempar isu kesana kemari yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan pekerja,” tandas Jalo, panggilan akrabnya, Sabtu (12/10).

Menurut Jalo, kalaupun PT NNT tetap melakukan pen-

”

gurangan karyawan, maka jangan sampai mengorbankan tenaga kerja lokal. Artinya, Newmont mesti seleksi dalam mengurangi karyawannya.

Jangan lokal yang dibabat, pekerja luar daerah yang dipertahankan. Bahkan seharusnya pekerja lokal juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan posisi strategis di perusahaan. “Kami tidak mau tahu. Newmont jangan coba bermain api dengan pemerintah,” tukasnya.

Newmont juga mesti membangun smelter sesuai amanat UU Minerba. Kalau tidak sanggup, maka hengkang saja dari Sumbawa. Toh juga masyarakat Sumbawa tidak akan dirugikan dengan keluarnya Newmont. Sebab masih banyak perusahaan lain yang berkeinginan masuk ke Sumbawa.

Tetapi Jalo yakin, Newmont tidak akan berani meninggalkan Sumbawa. (arn)

Newmont juga mesti membangun smelter sesuai amanat UU Minerba. Kalau tidak sanggup, maka hengkang saja dari Sumbawa

Salamuddin Maula

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN SENPI - Syamsuddin dan Junaidin warga Lepadi yang menyerahkan tiga pucuk senpi jenis laras panjang dan pendek kepada Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK di ruang kerjanya, Sabtu (12/10) malam.

Ratusan Senpi Ilegal Diperkirakan Masih Ada di Dompu Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK mensinyalir ratusan pucuk senjata api (senpi) rakitan masih ada di warga. Maraknya peredaran senpi rakitan membuat aparat Kepolisian secara intens menghimbau warga untuk menyerahkannya kepada aparat keamanan. Setelah 17 senpi diserahkan ke Kodim 1614/ Dompu, giliran Polres Dompu mendapat tiga pucuk senpi yang diserahkan warga.

“Ini bentuk kesadaran warga setelah kita sosialisasikan untuk menyerahkan senpi rakitan secara sukarela kepada Kepolisian. Mereka juga menginginkan Dompu dalam keadaan aman,” kata Purnama kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (12/10) malam usai menerima tiga pucuk senpi dari warga.

Kapolres menghimbau, warga yang masih menyimpan dan memiliki senpi rakitan agar bisa menyerahkannya kepada aparat Kepoli-

sian. Bila enggan menyerahkan ke kantor, pihaknya siap mengambilnya langsung.

Penyerahan secara sukarela ini tidak akan ditindak, tapi justru akan diberi penghargaan karena turut menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kita menghimbau kepada warga yang masih memegang senpi rakitan untuk segera menyerahkannya kepada Polres atau Polsek. Bila sampai tanggal 24 Oktober tidak diserahkan secara sukarela, kita akan memberlakukan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” katanya.

Peredaran senpi rakitan di wilayah hukum Polres Dompu, dikatakan Purnama, disinyalir masih banyak. Bahkan ia mensinyalir jumlah senpi rakitan di warga sekitar seratus lebih pucuk. “Untuk wilayah hukum Polres Dompu diperkirakan lebih dari 100 pucuk. Untuk itu kita mengingatkan kepada warga untuk menyerahkan secara

sukarela. Karena membuat, memiliki apalagi menggunakan senpi, merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang darurat,” ingatnya.

Syamsuddin, warga Lepadi pemilik senpi rakitan kepada wartawan di Polres Dompu mengatakan, senpi yang dimilikinya dibuat di wilayah Bima dan dimilikinya sudah lama.

“Kita gunakan untuk berjagajaga di kebun,” katanya.

Diakui Syamsuddin, pihaknya menyerahkan senpinya kepada aparat Kepolisian khawatir akan disalahgunakan untuk perbuatan yang melanggar hukum. terlebih memiliki senpi merupakan pelanggaran hukum. karena diingatkan untuk menyerahkan secara sukarela, sehingga pihaknya menyerahkannya.

“Kami serahkan atas kesadaran sendiri dan kami menginginkan agar Dompu tetap dalam keadaan aman,” terang Junaidin warga Lepadi yang juga menyerahkan senpi. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

Diduga Ada Transaksi Sewa Menyewa ”di Bawah Tangan” Dari Hal. 1 jauh dari potensi yang bisa dihasilkan lahan seluas puluhan hektar itu.

Bahkan, menurut Gatot, andai saja petani – petani setempat diberikan kewenangan untuk mengelola lahan itu, mereka bisa memberikan sumbangan penghasilan yang jauh lebih besar ketimbang yang disetor saat ini. Ade Irma Setya Negara yang mengawali diskusi tersebut memaparkan hasil kajian mereka terkait APBD NTB 2008 – 2012.

Masih rendahnya PAD menjadi salah satu persoalan yang menurutnya masih perlu dibenahi. Berdasarkan hasil kajian mereka, APBD 2008, jumlah PAD mencapai Rp 413,1 miliar, tumbuh menjadi 745,9 miliar pada 2012.

Kecilnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah terlihat dari masih tingginya rasio dana perimbangan atau

dana transfer terhadap total pendapatan daerah.

Pada tahun 2008, rasio dana transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 58,73 persen. Namun, angka ini berhasil ditekan pada beberapa tahun terakhir. Pada 2011 dan 2012, rasio dana perimbangan berkurang cukp signifikan menjadi 50,69 persen dan 47,02 persen.

M. Firmansyah, dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan soal potensi PAD yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan.

Ia menilai, selama beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor – sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. ‘’Ketika nilai tambah dari sektor – sektor ini meningkat, harusnya PAD juga meningkat,” tandasnya. (aan)

Halaman 5

Diduga Bandar Togel, Istri Oknum Polisi Ditangkap Mataram, ( Suara NTB ) Seorang diduga bandar togel berinisial Ny (35) warga Taman Sari, kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ditangkap. Ny yang mengaku istri oknum polisi ini, ditangkap tim Intel Korem 162 /WB , Minggu (13/10) pukul 16.00 Wita. Pelaku ditangkap karena kedapatan sedang menjalankan aksinya sebagai pengedar togel di kediaman Ida Ayu Ketut warga Kelurahan Karang Medain Utara, Kecamatan Selaparang Mataram.

Danrem 162/WB, Kol.Inf.Sofyan Chandra, mem-

benarkan penggerebekan yang dilakukan oleh anggotanya. Ka-

tanya dalam pergerbekan berhasil diamankan barang bukti

Dari sembilan dusun, hanya dua dusun saja yang masih tidak terlalu kesulitan mengakses air bersih, yakni Bukit Durian dan Karang Asem. Terparah mengalami krisis air bersih ada di Dusun Iting.

Sebenarnya di Desa Prigi ini sudah ada saluran air bersih.

Ada pipa besar terpasang memanjang di semua kekadusan.

Namun, hanya sebatas pipa kosong. Selain itu ada empat bak penampungan, yakni di Dasan Sumur, Gubuk Baru, Gubuk Bengkel dan Dasan Iting sendiri. Namun setelah tiga bulan terakhir, pipa dan bak penampungan tidak terisi air sama sekali.

Kepala Dusun Iting, Amaq Budi Putra, menunjukkan kepada Suara NTB, kran di bak penampungan sama sekali tidak ada air. Ia menuturkan, sejak Agustus lalu krisis air ini mendera masyarakat.

Diprediksi seperti tahuntahun sebelumnya, Desember mendatang baru ada air yang mengalir. ‘’Itupun kalau hujan sudah mulai turun,’’ imbuhnya.

Sekilas dituturkan soal bak penampungan dibangun dari proyek pemerintah sejak tahun 2010 lalu. ‘’Sebelumnya jauh lebih parah,’’ katanya.

Setelah dibanguninfrastruktur air bersih ini, warga sebenarnya cukup terbantu. Namun saat ini, hanya pipa besar dan bak penampungan bagus yang ada. Sementara, air yang diidam-idamkan warga kosong.

Air yang dialirkan ke 290 KK di warga Iting ini katanya, didatangkan dari salah satu sumber air yang disebut bernama Sambongan, Utan dan Aik Beta. Ada rencana dari pemerintah untuk mengalirkan dari mata air lainnya.

Seperti di Embung Lelonggek sedang dibangun. Ada juga Embung Seruni.

Krisis air bersih warga Prigi ini katanya sudah langganan tiap tahun. Selama lima

bahkan jika kemarau parah sampai tujuh bulan warga menderita kekurangan air bersih. Dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus rela mengambil ke sumur bor milik warga dusun lain.

Jaraknya sampai 2 km dari perkampungan warga.

Lahan Tandus Kemarau yang terjadi tiap tahun ini juga berdampak pada lahan pertanian.

Di kawasan Prigi disebutkan Muhammad Abduh sekitar 2.800 hektar lahan pertanian saat ini menjadi tandus. Seluas 1.300 sawah dan 1.500 ladang tadah hujan. Tidak ada aktivitas pertanian lagi karena tidak ada air. ‘’Jadi jangankan untuk air irigasi, air untuk minum saja sulit,’’ ucap Kadus Iting menimpali.

Lahan yang memang sebagian besar tadah hujan terlihat di sekitar Desa Prigi kering. Tidak terlihat ada tanaman yang tumbuh. Bahkan, tanaman keras yang berbuah sekali semusim, yakni srikaya mati semua.

Menunggu hujan datang, baru ada tanaman yang mulai tumbuh.

Melihat kondisi alam dan curah hujan terus mengalami penurunan diduga akibat pemanasan global ini membuat petani banyak yang mengalami gagal panen. Petani yang hanya berspekulasi menanam tanpa pertimbangan melihat perubahan cuaca sudah pasti akan mengalami kerugian. Tanaman yang biasa ditanam adalah jagung. Dilanjutkan dengan menanam tembakau.

Akibat tidak adanya aktivitas usaha pertanian, dikatakan sebagian besar warha Prigi ini merantau.

Disamping itu, ada juga yang menjadi buruh di luar desa. (rus)

Polda – Kejaksaan Harus Sasar Kasus Besar Dari Hal. 1 Bahwa banyak kasus yang sedang ditangani saat ini, diamati mereka, dengan nilai kerugian negara sebatas ratusan juta rupiah. Namun jika melihat siapa yang sudah dijerat, setidaknya ada gambaran keseriusan, dengan ditangkapnya sejumlah kepala dinas, kontraktor, panitia dan pengawas proyek lainnya. ‘’Kejaksaan dan Kepolisian di NTB harus mampu meyakinkan KPK, bahwa lembaga superbody ini tidak perlu turun ke NTB. Karena mereka masih mampu menangani kasus kasus pejabat penting di daerah,” kata Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB, Yudi Darmadi.

Dalam catatannya berdasarkan pengamatan langsung dan analisis pemberitaan media, memang ada trend menarik penanganan kasus di dua lembaga ini. Di Kejaksaan misalnya, baru-baru ini menyasar kasus yang menjadi perhatian masyarakat, nilai besar, mega proyek Labuhan Haji Lombok Timur. Ada beberapa kasus lainnya, seperti proyek rumput laut BPBD Kota Mataram, yang sudah menetapkan Kepala BPBD sebagai tersangka. Jauh sebelumnya, Kepala BPBD NTB juga ditetapkan jadi tersangka di kasus distribusi fiktif air ke Lombok Tengah. Ada juga kasus GOR Mini Lobar di Gunung Sari, Lapangan Sepakbola di Kediri, juga baru baru ini kasus PAUD-NI. Sementara di Ditreskrimsus Polda NTB, ia melihat hanya kasus Puskesmas RasanaE Timur yang menonjol. Kasus ini mencatat sudah 14 tersangka ditetapkan. Jumlah kasus ini hampir sama banyaknya dengan perkara dugaan SPPD fik-

tif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan total 16 tersangka. ‘’Tapi kami belum melihat ada perkembangan signifikan dari kasus ini,” kata Yudi.

Kasus lainnya yang disoroti adalah proyek Terminal Haji di Bandara Internasional Lombok (BIL), termasuk Alkes Lotim yang cukup panjang proses hukumnya.

Menurutnya, jika memang penanganan sejumlah kasus ini berat, sepenuhnya diserahkan penagannya ke KPK. Akan tetapi, ada langkah koordinasi dengan KPK sebelumnya, khusus pada Alkes Lotim, dipandangnya sebagai langkah progress.

Menurut Yudi, memang dalam proses penanganan kasus yang menjadi kewenangan langsung oleh pihak Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB, telah ditentukan target oleh masing – masing atasan di lembaga tersebut.

Untuk itu, penting bagi lembaga dan aparat penegak hukum untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga penanganan kasus lebih maksimal, sesuai harapan publik.

Diyakininya, dari kasus yang sudah ditangani, ada pejabat – pejabat penting yang terlibat. Ini belum termasuk kasus kasus yang belum disentuh. Selain itu, pelaksaan kesepakatan bersama tiga lembaga penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan dan Polri di daerah dalam konteks implementasi koordinasi dan supervisi (korsup) atas kasus – kasus yang tidak mengalami perkembangan, kemajuan dalam penanganan kasus – kasus korupsi di daerah. (ars)

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto dikonfirmasi terkait penangkapan oknum istri polisi ini mengaku tidak mendapatkan informasi. “ Saya belum tahu kabar itu, “ ujarnya singkat. Hingga berita ini ditulis, pelaku masih diamankan di Markas TNI Yonif 742 /SWY, Gebang. (cem )

Disnak Periksa Hewan Kurban, Salat Id Digelar di Lapangan Pahlawan

Warga Perigi Kehilangan Air Bersih Dari Hal. 1

berupa uang tunai senilai Rp. 1.087.000, buku rekapan togel, empat unit HP, dua unit kalkulator dan empat tas. Penggerebekan dilakukan Pukul 16.00 Wita di TKP. "Kami melakukan penangkapan ini dalam rangka membantu kepolisian untuk pengungkapan kasus judi di wilayah kita," kata Danrem.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN KURBAN- Menyambut Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah, Manajemen Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, membagikan hewan kurban bagi masyarakat di sekitar. Pembagian hewan kurban ini untuk semakin mendekatkan diri antara perusahaan dan masyarakat. Tampak Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha, Marham (kiri) menyerahkan kambing pada perwakilan warga Lingkungan Karang Kemong, Minggu (13/10).

Penyitaan Rumah Dinsos

Tak Pengaruhi Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Penyitaan aset berupa rumah Dinas Sosial (Dinsos) di Jalan Ciamis 11 Perumahan Taman Indah Mataram pekan lalu, satu sisi dinilai sebagai langkah Pemkab Lobar mengamankan asetnya yang dijual oknum pejabat. Namun langkah itu dianggap tak mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Negeri Mataram.

Jika proses penyelidikan tetap berjalan, maka Kejaksaan akan menjadikan rumah tersebut sebagai barang bukti, perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oknum Pejabat Pemkab Lobar, Kepala Kantor Aset, Brh. Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH dalam pernyataan singkatnya, masih mengkaji kasus tersebut setelah proses penyitaan dilakukan oleh Pemkab Lobar. Akan tetapi, sementara ini ia menegaskan, proses hukum tetap berjalan. ‘’Yang pasti penyelidikan jalan terus,” kata Kajari.

Namun mengenai perkembangan terakhir penanganan kasus ini, ia memastikan masih melakukan pendalaman di Intelijen. ‘’Penanganan kasusnya masih lid (pe-

nylidikan) Intel, tanya Pak Mawardi (Kasi Intel, red),” kata Kajari singkat.

Sementara di rumah yang dipersoalkan itu, hingga Minggu (12/10) kemarin masih terlihat sepi. Gerbang rumah digembok. Sementara tiang pancang penyitaan yang bertulis “Milik Pemda Lobar” masih berdiri. Tidak ada satu orang pun bisa ditemui.

Kasi Intel Kajari Mataram, Mawardi, SH mengatakan, proses pemeriksaan saksi-

saksi dalam kasus itu, sudah sampai 80 persen. Demikian juga dengan bukti-bukti status rumah tersebut, sudah menjadi salah satu aset Pemkab Lobar yang ada di Mataram. Diperkirakannya, dalam waktu dekat, kasus ini akan diserahkan ke Pidsus untuk dilanjutkan penyelidikan. ‘’Saksi- saksi tambahan akan diperiksa di Pidsus, kami tinggal menyerahkan data dan hasil BAP sebelumnya,” kata Mawardi. (ars)

kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi di Mataram.

Dikatakan, soal tes CPNS tersebut merupakan dokumen negara sehingga harus dijamin kerahasiannya. ”Saatnya kita semua ini berlaku jujur untuk mengelola republik ini,” tambahnya.

Terkait dengan calo PNS yang bermunculan menjelang penerimaan CPNS, Sekda menegaskan masyarakat jangan mudah percaya. Pasalnya, calo

Damsus mengaku, sejak adanya imbauan dari Kepolisian itu, ia langsung berinisiatif menyerahkan senjata yang selama ini dipakai untuk menjaga diri itu. ‘’Saya beli dari teman, untuk pakai jaga jaga,’’ ujarnya. Ia khawatir, jika tidak segera menyerahkan ke polisi, akan diproses hukum jika kedapatan membawa senjata yang dibeli seharga Rp 4 juta itu tanpa izin.

Sementara Putu Wiryagandi juga mengaku menyerahkan senpi itu atas inisiatif setelah mendapat kabar polisi akan menggelar operasi.

Senjata yang dibeli via online seharga Rp 4 juta itu, diakuinya selama ini digunakan hanya untuk jaga diri.

Senjata standar Perbakin

Mahfud MD : Saya Calon Presiden Tanjungpinang (Suara NTB)”Saya calon presiden dan saya siap untuk itu,” kata Mahfud MD, usai menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Indonesia, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu (12/10).

Menurut Mahfud sudah banyak alternatif politik yang sedang dijajaki saat ini. Selain maju melalui PKB, juga akan berkoalisi dengan partai lain atau berkoalisi dengan partai politik lain — baik yang sudah menentukan calon atau belum.

“Makanya sekarang saya siap menjadi calon presiden atas dorongan semua pihak. Nanti paling lambat pada April atau secepatnya Januari 2014 sudah bisa mengerucut,” ujar mantan

Dari Hal. 1

(Suara NTB/ars)

DISITA - Penjual Bakso melintas di depan rumah Jalan Ciamis Nomor 11 Perumahan Taman Indah, Mataram.

Rumah tersebut beberapa waktu lalu disita tim Aset Lobar.

tersebut hanya menjanjikan sesuatu yang bersifat ilusi.

Saat ini, katanya, jika memang benar-benar mempunyai kompetensi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan maka pasti akan mnejadi PNS. “Kita mungkin terjebak dalam ilusi, kalau ada calo itu ilusi. Kalau ada calo suruh anaknya sendiri ikut tes, lulus tidak,” tandasnya.

Diketahui, jumlah pelamar online CPNS Pemprov NTB 2013 sebanyak 11 ribu orang lebih. Berkas yang masuk ke BKD dan Diklat Provinsi NTB

mencapai 10 ribu lebih. Dari berkas yang masuk tersebut, sebanyak 9.141 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sementara 1.114 orang pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sebanyak 9.141 orang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut selanjutnya akan mengikuti tes pada 3 November mendatang. Mereka akan memperebutkan 155 formasi. Masingmasing 72 persen formasi tenaga kesehatan dan 28 persen formasi tenaga teknis. (nas)

Dua Warga Sipil Serahkan Senjata ’’Airsoft Gun’’ Dari Hal. 1

menerima pemeriksaan hewan kurban dari masyarakat. “Sejauh ini belum ada kita temukan indikasi penyakit pada hewan kurban,”jelasnya.

Kasubag di Bagian Pemerintahan, Andri, juga masih mendata berapa hewan kurban pada tahun ini. Sejauh ini, baru ada beberapa kecamatan yang melaporkan jumlah ternak yang akan dikurbankan. Sementara untuk pelaksanaan salat Id, Senin (hari ini) bergotong royong membersihkan Lapangan Pahlawan. Akan bertindak sebagai imam, adalah Imam Masjid Nurulo Huda, dan khatib, Muhamad Saleh Ending MA, (Dosen IAIN Mataram) dengan cadangan Sahabuddin S.Ag, (Guru SMA Negeri 2 Mataram). (arn)

Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Mahfud menilai, tidak ada satupun calon presiden yang kuat alias masih jauh menuju Pemilu 2014. ‘’Anda pikir Jokowi (Joko Widodo) paling kuat, iya hasil surveinya, tetapi belum tentu PDI Perjuangan mendukungnya,’’ kata dia.

Dia katakan, “Saudara bilang Prabowo paling kuat, iya itu hasil survei pribadinya, tetapi belum tentu partainya masuk parliamentary threshold atau 20 persen, kemudian Golkar kuat, tapi figurnya di dalam masih pecah.” ‘’Baru pada Januari atau Februari 2014 baru mulai bisa dilihat siapa yang kuat,’’ ujar Mahfud. (ant/bali post)

Tiga TKI Asal Sumbawa Tewas Ditembak di Malaysia

Dijamin Tak Bocor Dari Hal. 1

Sumbawa Besar (Suara NTB)Tim yang dibentuk Dinas Peternakan (Disnak) Sumbawa kini intens melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban.

Sejauh ini, belum ada ditemukan indikasi penyakit berbahaya pada hewan kurban. Sementara itu, salat Idul Adha, akan dipusatkan di Lapangan Pahlawan.

Kepala Disnak, Ir. Syafruddin Nur, yang dihubungi Suara NTB, Minggu (13/10) kemarin, menjelaskan, sejauh ini, pihaknya masih berkoordinasi terkait data hewan kurban. Namun, pemeriksaan masih terus berlangsung pada titik-titik yang telah ditentukan. Termasuk posko yang dibangun di Kantor Disnak siap

yang bisa melumpuhkan manusia ini, langsung dijadikan barang bukti oleh pihak Polres Mataram. Namun pemiliknya sama sekali tidak diproses hukum. ‘’Kami berterimakasih kepada mereka, karena dengan kesadarannya sendiri mau menyerahkan senjata yang tanpa izin,’’ kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto didampingi Kasat Intel AKP Samnurdin, Sabtu (12/10).

Senjata itu kemudian diamankan sebagai barang bukti, selanjutnya akan digudangkan. Namun bukan berarti senjata itu dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, melainkan hanya disimpan, sampai ada inisiatif dari pemiliknya menyelesaikan surat izin dan kelengkapan lainnya.

Menurut Arief, pihaknya

masih memberi toleransi hingga dua minggu ke depan, kepada warga sipil yang memegang airsoft gun atau senjata api jenis lainnya. Jika hingga batas waktu tersebut sudah lewat, pihaknya akan menggelar operasi khusus untuk mengidentifikasi para pemilik senpi. “Jika ada yang kedapatan memiliki senpi tanpa izin, kami akan lakukan penangkapan dan proses hukum,” terangnya.

Pihaknya mengidentifikasi, senpi ilegal di Mataram tergolong banyak beredar.

Nanti akan dibandingkan jumlah yang menyerahkan senpi dengan informasi kepemilikan. “Jika yang menyerahkan sedikit, berarti senjata ilegal yang beredar masih banyak. Ini jadi sasaran operasi kami,” pungkasnya. (ars)

nanti yang memulangkan sampai BIL,” ujarnya.

Dikatakan saat ini pemulangan ketiga TKI masih dalam proses. Meskipun ketiga TKI asal NT tersebut berangkat dari daerah lain, katanya, pemerintah akan tetap memberikan perhatian karena mereka juga warga negara Indonesia.

“Ketiga TKI NTB itu paspornya ada yang dari Lampung, Batam dan Tanjung Pinang. Pemerintah tetap memberikan perhatian namanya juga warga negara.Saya sedang koordinasi pemulangan. Kita sudah siapkan tiga ambulan.Kita antar sampai rumah korban di Sumbawa,”terangnya.

Walaupun ketiga warga Sumbawa ini tidak berangkat sebagai TKI dari daerahnya (NTB), namun terhadap kasus penembakan ini diharapkan pemerintah provinsi (pemprov) tak lepas tangan. Pemprov NTB diharapkan ikut mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Karena ini berkaitan dengan urusan antar negara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV (Bidang Ketenagakerjaan) DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc.,MH kepada Suara NTB, Minggu (13/10) sore kemarin. “Kita harus meminta kepada pemerintah pusat untuk secepatnya mengusut ini.

Mempermasalahkan penembakan mati ini. Itu yang seharusnya perlu kita dorong bersama dengan pemerintah daerah (pemda) melalui instansi terkait yang menangani persoalan ketenagakerjaan,” terangnya.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan bereaksi atas kasus ini. Sehingga jangan sampai jika didiamkan, TKI selalu menjadi bulan-bulanan di negara orang. Patompo mengatakan pemda bisa menjadi serba salah jika ada TKI asal NTB yang berangkat dari daerah lain mendapatkan persoalan di negara tempat mereka bekerja. Jika misalnya dituntut asuransi ketenagakerjaan, tidak tahu kemana harus mengklaim.

Hal ini juga seharusnya di-

jadikan pelajaran bagi para TKI agar tidak memilih berangkat dari daerah lain. ‘’Ini bisa menjadi pelajaran bagi para TKI kita. Jangan sampai berangkat dari daerah orang. Ini akanmenyusahkan pemda dan kita menjadi serba salah di posisi mana seharusnya kita. Tidak berbuat juga salah dengan kondisi ini,” terangnya.

Banyak warga NTB yang menjadi TKI memilih berangkat dari daerah lain. Apakah di daerah sendiri persyaratannya cukup rumit? Menjawab ini, Patompo mengatakan memang ada beberapa hal yang diterapkan pemerintah daerah sebagai persyaratan menjadi TKI. Namun jika itu dijalankan sesuai mekanisme tidak menjadi rumit.

TKI lanjutnya hanya perlu kesabaran untuk mengurusnya.

Komisi IV juga terus mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB untuk mempermudah para TKI dalam mengurus prosedur keberangkatan mereka. “Kami selalu menekankan kepada dinas terkait supaya bagaimana caranya mereka (TKI) berangkat tidak terbebani. Itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mereka yang tidak bisa kita siapkan lapangan kerja di daerah ini,” ujarnya.

Dinas terkait juga lanjutnya harus mempermudah proses administrasi maupun proses keberangkatan mereka. Ia menambahkan pihaknya telah berupaya sebaik mungkin untuk memfasilitasi tapi masih ada yang berangkat dari daerah lain.

Seperti diinformasikan, empat TKI yang ditembak mati itu adalah Wahyudi (28 tahun), Hery Setiawan (33 tahun), Hapat (40 tahun), dan Iknoriansyah (25 tahun). Belum diperoleh informasi dari empat TKI mana yang berasal dari Sumbawa.

Peristiwa penembakan TKI ini diketahui keluarga melalui pemberitaan salah satu media TV Malaysia pada Jumat malam. Mereka diduga melakukan perampokan di rumah milik seorang pejabat di Bukit Internasional, Hulu Kelang, Jumat pagi. (nas/yan)

OPINI

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

Halaman 6

Dinasti Politik Mengancam Demokrasi Oleh :

Antisipasi Kebocoran Soal CPNS PENGUMUMAN seleksi administrasi CPNS telah dilakukan beberapa waktu lalu. Sebanyak 9.141 orang pelamar telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akan mengikuti tes tulis pada 3 November mendatang. Mereka akan memperebutkan 155 formasi.

Masing-masing 72 persen formasi tenaga kesehatan dan 28 persen formasi tenaga teknis.

Pencetakan soal ujian CPNS dilakukan di NTB. Kendati demikian, Pemprov NTB menjamin naskah soal CPNS tidak akan bocor meskipun dicetak di dalam daerah. Pemprov mengatakan akan memperketat pengawasan bersama tim terpadu dari Kepolisian dan pihak terkait lainnya selama proses penggandaan berlangsung. Soal ujian CPNS tersebut merupakan dokumen negara sehingga harus dijamin kerahasiannya. Sehingga langkah antisipasi super ketat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran.

Namun demikian peluang bocornya soal tersebut, cukup berpeluang. Kendati ada jaminan bahwa pihak penyelenggara telah melakukan pengamanan secara ekstra dengan melibatkan tim.

Pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan di balik ujian CPNS ini, bisa saja melakukan berbagai cara untuk bisa mencari bocoran soal di maksud.

Karena diyakini tidak ada satu pun CPNS yang jumlahnya hampir 10 ribu orang itu, yang tidak ingin lulus. Karena itu, upaya belajar keras pasti akan dilakukan. Termasuk menggunakan peluang jika memang ada yang menawarkan untuk membeli bocoran soal ujian CPNS. Karena itu, para CPNS juga harus waspada. Peluang untuk mengeruk keuntungan oleh orang-orang tak bertanggung jawab sangat terbuka. Bisa saja soal-soal yang ditawarkan itu sebenarnya palsu. Karena para CPNS tergiur lulus, akhirnya mereka termakan rayuan membeli soal yang disebutkan soal bocoran itu.

Langkah yang paling tepat dilakukan para CPNS adalah belajar dan mempersiapkan diri dengan matang. Karena persaingan memang sangat ketat. Berdasarkan data, berkas yang masuk ke BKD dan Diklat Provinsi NTB mencapai 10 ribu lebih. Dari berkas yang masuk tersebut, sebanyak 9.141 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sementara 1.114 orang pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Melihat begitu ketatnya persaingan, selain harus bekerja keras, para CPNS juga harus mewaspadai calo. Tak dipungkiri ketika pengumuman rekrutmen CPNS dimulai, aksi calo tak terbendung.

Memang banyak CPNS yang antipati dan tak mempercayainya.

Namun tak sedikit pula yang tergiur. Memang saat ini, belum terlihat berapa jumlah CPNS yang terbujuk rayuan calo. Tetapi pada saatnya nanti, ketika pengumuman CPNS yang dinyakatan lulus baru akan bermunculan.

Seperti disampaikan Sekda NTB, H.Muhammad Nur, SH.M, masyarakat jangan mudah percaya calo. Pasalnya, calo tersebut hanya menjanjikan sesuatu yang bersifat ilusi. Pesan Sekda, jika memang benar-benar mempunyai kompetensi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan maka pasti akan menjadi PNS. (*)

STASIUN RADIO

ENYUSUL banyaknya kasus korupsi di aras lokal (pemerintahan daerah), diskusi oligarki atau dinasti politik di era otonomi daerah kembali menjadi perhatian serius. Keseriusan diskusi tersebut berujung pada langkah pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang di dalamnya mempersempit ruang gerak terjadinya oligarki atau dinasti politik di aras lokal.

Pemerintah menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah lebih mengarah pada perwujudan subtansi demokrasi yakni terwujudnya sirkulasi kepemimpinan lokal yang berkeadilan dan bermartabat.

Dinasti politik merupakan bentuk politik yang diharamkan dalam demokrasi. Karena dinasti politik akan melumpuhkan nilainilai keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, penegakkan hukum, dan terciptanya lingkaran kekuasaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Apabila dinasti politik terus berlangsung dalam sebuah bangsa maka seraca langsung menciptakan kondisi bangsa yang tidak berkeadilan, penuh diskriminasi, dan penuh penindasan. Karena itu, dinasti politik patut disingkirkan dalam berbangsa dan bernegara.

Dinasti Politik dan Demokrasi Sejarah perlawanan terhadap dinasti politik dapat dilacak pada perdebatan pemikiran politik abad pertengahan dan abad pencerahan (renaissanse). Pemikiran politik abad pertengahan cenderung mempertahankan kemapanan kekuasaan (status quo) yang dikuasai oleh sekelompok orang moralis religius (para agamawan).

Sekelompok orang tersebut dianggap sebagai raja yang berkuasa dan berwenang sepenuhnya dalam mengatur dan mengendalikan negara. Kekuasaan politik hanya dimiliki oleh seorang raja dan para keluarganya.

Di abad pertengahan dinasti politik tumbuh subur tanpa perlawanan dari siapapun. Para pemikir dinasti politik pada abad pertengahan adala Agustinus dan Martin Luther. Kedua pemikir tersebut berkeyakinan negara di bawah kekuasaan raja akan tercipta kehidupan damai dan sejahtera. Pada kenyataannya kehidupan masyarakat di abad pertengahan itu tidak memiliki akses kekuasaan, tidak mendapatkan hak-hak dasar, dan hidup dalam kemiskinan yang berantai (kemiskinan absolute).

Melihat realitas politik dinasti tersebut mengundang beberapa pemikir politik untuk membangun konsep politik yang lebih berkeadilan dan memanusiakan manusia (masyarakat). John Locke, adalah salah satu pemikir politik abad pencerahan yang tidak menginginkan politik dinasti berkuasa penuh dalam sebuah negara.

Menurut John Locke politik dinasti tidak mampu memanusiakan manusia (masyarakat), justru se-

Salahudin, S.IP., M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang) baliknya yaitu merampas hak-hak dasar manusia.

Pemikiran politik John Locke menjadi landasan dasar lahirnya konsep demokrasi liberalisme yang selanjutnya dianggap sebagai sistem politik modern yang dipercayai dapat mewujudkan kehidupan negara yang berkeadilan, menghargai hak-hak dasar manusia, dan dapat menegakkan hukum dengan baik. Konsep John Locke diakui negara-negara modern termasuk Indonesia. Pascareformasi 1998, Indonesia menempatkan demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahaya Dinasti Politik Nampaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak mampu lepas dari perilaku dinasti politik. Perilaku politik masyarakat terutama para elite politik masih kental dengan budaya politik kerajaan yang mempertahankan kekuasaan sekelompok orang (memeliharan politik dinasti). Perilaku politik tersebut tidak lepas dari sejarah politik bangsa Indonesia. Indonesia sebelum merdeka terdiri dari bangsa-bangsa yang dikuasai oleh para raja-raja. Pada saat itu, para raja berkuasa penuh atas wilayah (daerah) termasuk mengatur dan mengendalikan masyarakat di dalamnya. Masyarakat pada saat itu percaya penuh (baca-patuh) terhadap kepemimpinan seorang raja untuk mengatur dan mengendalikan mereka (baca-rakyat).

Tumbuhnya dinasti politik di Indonesia saat ini tidak lepas dari sejarah bangsa seperti yang diuraikan tersebut. Namun ada perbedaan mendasar antara dinasti politik sebelum Indonesia merdeka dan dinasti politik saat ini. Dinasti politik sebelum Indonesia merdeka tumbuh berdasarkan kearifan lokal (kebijaksanaan) yang diakui dan dihormati oleh semua unsur masyarakat. Dinasti politik saat ini tumbuh karena diciptakan sendiri oleh elit politik melalui upaya yang bertentangan dengan hukum seperti melakukan money politics dalam Pemilukada, para incumbent memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan sebagai kepala daerah untuk menggalang massa, dan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan untuk memperkaya diri dalam rangka menghadapi Pemilukada.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia (2013).

Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang memiliki pertalian darah, hanya 17 di antaranya yang kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka menjadi pemenang menggantikan kekuasaan keluarganya.

Fenomena dinasti politik seperti ini sungguh mengancam eksisten-

si demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan.

Hemat saya dinasti politik sangat berbahaya bagi demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan karena akan menciptakan: Pertama, mesin birokrasi pemerintahan tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam dinasti politik, birokrasi bekerja berdasarkan “like and dislike� dari seorang penguasa dinasti, bukan bekerja berdasarkan tugas dan fungsi birokrasi yang sebenarnya. Kedua, proses politik tidak berjalan secara bebas dan adil. Proses politik berjalan sesuai kepentingan politik penguasa dinasti sehingga kebijakan politik dibuat sesuai kepentingan penguasa, bukan kepentingan publik.

Ketiga, manajemen birokrasi (penataan kelembagaan birokrasi) dilakukan tidak mengedepankan asas profesional. Penataan birokrasi dilakukan dengan cara nepotisme yaitu siapa yang menyenangkan penguasa dinasti dia akan diperhatikan untuk menjadi pemimpin lembaga birokrasi. Keempat, dinasti politik memperkuat budaya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik.

Akhir dari dampak dinasti politik adalah terciptanya iklim demokrasi yang tak demokratis, buruknya pelayanan publik, kemiskinan terus menguat, pengangguran terus meningkat, dan pembangunan manusia terus merosot.

Karena itu, politik dinasti dipandang sebagai bentuk politik yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinasti politik perlu disingkirkan dalam kehidupan berdemokrasi sehingga penyelenggaraan politik dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat luas.

Upaya Menyingkirkan Dinasti Politik Seperti yang disampaikan pada awal tulisan ini, pemerintah pusat telah mengambil langkah normatif untuk menyingkirkan dinasti politik di aras lokal dengan cara mengusulkan Rancangan UndangUndang tentang Pemilukada yang di dalamnya mengatur tentang minimalisasi munculnya atau terbentuknya dinasti politik dalam pemerintahan daerah. Dalam rancangan undang-undang itu pemerintah melarang istri dan anak dari kepala daerah yang telah menjabat dua periode untuk mengikuti Pemilukada, dan melarang suami dan anak dari kepala daerah yang telah menjabat dua periode untuk mengikuti Pemilukada. Hemat saya upaya pemerintah ini merupakan langkah positif untuk mewujudkan demokratisasi pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, berkeadilan, dan menjunjung tinggi etika politik demokrasi. Langkah pemerintah ini perlu didukung oleh parlemen untuk memberikan legitimasi penuh terhadap rancangan un-

dang-undang yang dimaksud.

Langkah pemerintah di atas juga perlu diikuti peran serta masyarakat sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan upaya persuasif seperti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memiliki wawasan politik yang berkeadaban dalam berpolitik. Harus diakui, terciptanya dinasti politik saat ini karena didukung oleh wawasan politik masyarakat yang tak berkeadaban.

Perilaku politik masyarakat Indonesia pada umumnya masih didominasi perilaku politik pragmatis yaitu pilihan politik tidak mempertimbangkan kepentingan masa depan bangsa dan negara. Saat ini masyarakat memilih pemimpin lebih mempertimbangkan sejauh mana kemampuan ekonomi seseorang, dan memperhatikan sejauh mana kedekatan emosional (hubungan kekeluargaan), bukan sejauh mana integritas, kapabilitas, dan moralitas seseorang. Pada konteks ini dibutuhkan peran aktif masyarakat sipil untuk mewujudkan perilaku politik masyarakat yang berwawasan intelektual dan memikirkan masa depan bangsa sehingga dalam memilih pemimpin dapat mengedepankan pertimbangan integritas, kapabilitas, dan moralitas.

Diharapkan melalui upaya-upaya baik pemerintah dan masyarakat sipil seperti yang dijelaskan di atas politik dinasti dapat disingkirkan dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan daerah khususnya dan pada akhirnya demokrasi dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat dalam segala aspek. Semoga!!

Persoalan aset jadi temuan BPK. Diduga ada transaksi sewa menyewa �di bawah tangan�

Mestinya diproses hukum

*** Diduga bandar togel, istri oknum polisi ditangkap Hukum tak pandang bulu

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Panggil Pimpinan Perusda PEMPROV NTB berencana akan memanggil semua pimpinan Perusahaan Daerah (Perusda) guna membahas rencana peningkatan status dari Perusda ke Perseroan. Terdapat delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi fokusnya.

Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, M. Si dikonfirmasi, Sabtu (12/ 10) mengemukakan, keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan status ini adalah sebagai upaya untuk m e n d o r o n g perkembangan seluruh Perusda. Sehingga dapat memberi keuntungan yang maksimal bagi daerah.

“Perkembangan perusahaan sebenarnya sudah cukup baik. Indikatornya dari peningkatan dividen (Suara NTB/dok) yang disetorkan setiap Hendro Kartiko tahunnya, tapi kita hanya ingin lebih meningkatkannya,” katanya menjawab Suara NTB. Hendro menyebut, sebenarnya rencana ini sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Tetapi belum terlaksana karena belum adanya agenda khusus.

Tahapan pemanggilan terhadap seluruh pimpinan Perusda guna dimintai pendapatnya masing-masing terkait rencana ini. Meski sebenarnya perubahan status ini dinilai agak berat, karena setelah berubah menjadi PT. perusahaan-perusahaan ini akan mengikuti aturan Perseroan, di mana saat ini aturannya yang diterapkan Perusda ini masih longgar, yakni Permendagri.

“Kita lihat dulu apakah para pimpinan perusahaan ini setuju kalau dilakukan peningkatan status perusahaan daerah ke perseroan,” katanya memperjelas.

Disebutnya, jumlah perusahaan yang dimiliki daerah di antaranya, Bank NTB, Jamkrida, DMB, GNE, Suara Nusa dan delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang paling utama akan dinaikkan statusnya. BPR tersebut di antaranya BPR Mataram, BPR Lombok Timur, BPR Sumbawa, BPR Dompu, BPR Bima, BPR Lombok Barat, BPR Lombok Tengah dan BPR KSB. Kesemua BPR yang disebutkannya itu sebenarnya perkembangannya sudah cukup baik, jika dilihat dari dividen yang disetorkan. Meski hanya BPR KSB yang belum menyetorkan dividennya. Terakumulasi sebesar Rp 5.463.708.621 yang sudah disetorkan ke kas daerah, belum termasuk Perusda lainnya.

Pada prinsipnya disebut Hendro, Perusda ini diharapkan akan tetap mengejar target keuntungan, guna memberikan kewajiban kontribusinya terhadap PAD NTB. berdasarkan visi dan misi pendiran Perusda. (bul)

Anak TKI di Sabah Kesulitan Lanjutkan Sekolah Tawau (Suara NTB) Anak-anak warga negara Indonesia yang orangtuanya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia, kesulitan melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar di negara tetangga tersebut.

Akbar, salah seorang anak TKI yang saat ini menempuh pendidikan dasar di sekolah bentukan Humana, sebuah lembaga swadaya masyarakat bentukan Denmark di Kinabatangan Lahad Datu di Tawau, Sabtu, mengatakan, dirinya berminat melanjutkan sekolah setelah menamatkan pendidikan sekolah tersebut.

Namun, sampai saat ini belum ada sekolah lanjutan pertama di sekitar tempat kerja orangtuanya sehingga kemungkinan besar akan melanjutkan sekolah di kampung halaman orangtuanya di Kabupaten Polewali Mandar (Palman) Sulawesi Barat.

“Kalau tamat nanti, saya mau pulang kampung untuk sekolah di SMP,” ujarnya saat ditemui di Kantor Konsulat RI Tawau dalam rangka mengikuti perlombaan cerdas cermat.

Akbar menyatakan pula bahwa dirinya sulit melanjutkan pendidikan sekolah lanjutan (SMP) di Sabah sehubungan belum memiliki paspor sehingga kemungkinan besar berat untuk lolos.

Pada kesempatan itu, salah seorang guru di sekolah bentukan Humana tersebut bernama Haris membenarkan sulitnya anak-anak TKI melanjutkan pendidikan karena belum adanya sekolah formal yang dapat menampung mereka.

Selama ini, kata dia, anak muridnya apabila menyelesaikan pendidikan tingkat dasar sebagian memilih pulang kampung halaman orangtuanya.

Sementara sbagian lagi memilih tidak melanjutkan sekolah dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan di salah satu “community learning center” (CLC) terdekat.

Ia menyebutkan, saat ini di sekolah tempatnya mengajar membina 208 anak warga asing yang sebagian besar anak TKI yang menempuh pendidikan di taman kanak-kanak sampai sekolah dasar.

Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Jawa Barat jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) itu mengungkapkan selama dua tahun mengajar di sekolah tersebut anak didiknya yang menamatkan pendidikan setingkat SD hanya menggunakan ijazah paket A yang dilaksanakan dua kali setahun.

Kemudian, lanjut dia, untuk melanjutkan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) membutuhkan dokumen keimigrasian untuk dapat lolos meskipun pembina di sekolah tersebut selalu membantu siswanya yang belum memiliki dokumen sebagai anak pendatang asing di Sabah.

“Untuk melanjutkan sekolah di SIKK juga agak sulit karena persyaratannya orangtuanya harus memiliki paspor supaya bisa lolos. Tapi biasanya pihak SIKK yang membantu menguruskan paspor bagi anak didiknya yang belum memiliki,” ucap dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/bul)

SORTIR - Beberapa buruh di Sakra, Lotim, sedang menyortir tembaku virginia kering untuk dikemas dan dipasarkan ke perusahaan mitra.

Harga Jual Tembakau Virginia Belum Sampai Puncak Mataram (Suara NTB)Hingga jelang berakhirnya musim tanam tembakau virginia tahun ini, perusahaan mitra belum melaksanakan pembelian dengan harga tertinggi.

Akibatnya, masih diperkirakan keuntungan petani belum sesuai yang diperhitungkan.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi NTB, M. Rusli mengatakan, harga pembelian yang masih diberlakukan sampai saat ini tertinggi Rp 35 ribu/Kg untuk kualitas tembakau paling baik, masih lebih rendah dari ketentuan pembelian tertinggi yang dipasang yakni Rp 40 ribu/Kg. “Belum ada tembakau petani yang dibeli dengan harga Rp 40

ribu/kg. Masing-masing perusahaan memang tidak sama standar pembeliannya. Maksimal petani mendapatkan harga Rp 35 ribu/kg,” terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (13/10).

Padahal, diperkirakan tahun ini produksi tembakau virginia produksinya menurun dari tahun-tahun sebelumnya, akibat tidak serempaknya masa tanam sesuai yang dianjurkan perusahaan serta

karena faktor anomali iklim.

Target produksi sebenarnya antara 32 ribu ton dari 16 ribu hektar areal tanam. Dengan asumsi, perhektarnya dihasilkan sebesar 2 ton tembakau virginia kering ketentuan normal. Namun pengaruh perubahan cuaca ini, perkiraan maksimal produksi petani sampai 1,3 ton/hektar.

“Seharusnya dengan berkurangnya produksi ini, ke-

untungan petani akan jauh lebih besar. Walaupun ada selisih harga pembelian sebesar Rp 1.000/kg dari tahun lalu yang Rp 250/kg,” tambah Rusli.

Hal lain yang tidak menguntungkan bagi petani tahun ini adalah banyaknya perusahaan “liar” yang membeli langsung di tingat petani. Kemudian pembeliannya itu dijual kembali pada perusahaan yang sudah memiliki izin resmi.

Akan dilakukan tindakan penertiban kepada perusahaanperusahan yang berkedok membeli tembakau krosok tersebut melalui Perda. Sanksi juga akan diberlakukan, tetapi harus ada komunikasi lang-

sung antara Gubernur dengan Polda. Ini yang belum terlaksana menurut Rusli.

Masih diperhitungkan kerugian petani tahun ini antara Rp 5 juta sampai Rp 10 juta/hektar, bagi yang menggunakan lahan sewaan. Tentu tidak saja karena masih belum maksimalnya harga pembelian. Tetapi, banyak di antaranya yang tidak menanam sesuai ketentuan karena pengaruh perubahan cuaca, yang berakibat pada menyusutnya produksi.

“Produksi kita kurang tahun ini, bisa dibilang seluruh tembakau petani akan terserap total oleh perusahaan,” tambah Rusli. (bul)

Pemerintah Diminta Percepat Cetak Sawah Baru Jakarta (Suara NTB) Pemerintah agar segera mewujudkan komitmennya terhadap kedaulatan pangan antara lain dengan mempercepat pencetakan sawah baru, kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ali Masykur Musa.

“Pemerintah harus fokus membuat kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan mampu memastikan ketahanan pangan di dalam negeri, khususnya melalui pencetakan sawah baru,” kata Ali Masykur

Musa (AMM) dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta.

Dia yang berbicara dalam Seminar Nasionaal Ketahanan Pangan di Universitas Mercubuana Yogyakarta mengatakan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri harus dilaksanakan, apalagi mengingat kebijakan impor sebagai jalan pintas masih saja diterapkan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunya impor beras mencapai angka 2,2 juta ton, sedangkan laju alih fungsi lahan produktif mencapai 120

ribu hektare per tahun. Kalau dibiarkan maka impor beras tidak terhindarkan.

AMM yang juga sebagai Capres Konvensi PD mengatakan, sesungguhnya banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menyukseskan program peningkatan produksi.

Di antaranya adalah revolusi hijau dan sistem pertanian pangan terpadu dengan memaksimalkan teknologi untuk menciptakan bibit unggul dan alat pendukung pertanian yang efektif.

Selain itu, langkah strategis yang

harus diambil Kementerian Pertanian adalah segera memperbaiki infrastruktur dan irigasi pertanian yang rusak parah setelah era otonomi daerah akibat saling lempar tanggung jawab.

Terpenting, katanya, pemerintah harus berkomitmen kuat memproteksi pasar untuk produk pertanian dalam negeri. Negara harus memuliakan petani, mereka adalah tulang punggung kedaulatan pangan negara ini.

“Petani harus sejahtera di negara agraris ini,” katanya. (ant/bali post)

Potensi Perikanan Indonesia 2012 Capai Rp 255,3 Triliun Bogor (Suara NTB)Berapa kira-kira nilai potensi perikanan Indonesia pada 2012?

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, menyatakan, nilai nominalnya sekitar Rp 57,69 triliun, alias setara 6,48 persen PDB 2012, sedangkan nilai aktivitas ekonominya sekitar Rp 255,3 triliun.

Berdasarkan data BPS triwulan II 2013, kata dia, di Bogor, Sabtu, sektor perikanan tumbuh sebesar tujuh persen dibandingkan dengan triwulan II 2012.

Menurut dia, pertumbuhan ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,81 persen.

Meski nilai PDB perikanan sebesar Rp 57,69 triliun, bila dilihat dari ukuran ekonomi (economic size) maka sektor perikanan, tidak termasuk kelautan, nilainya jauh lebih besar.

Kegiatan ekonomi perikanan nasional itu, kata dia, tidak terlepas dari potensi perikanan Indonesia yang sangat besar.

Di antaranya berasal dari sumberdaya perikanan tangkap, kata dia, sekitar 6,5 juta ton/

tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 juta ton pada 2011 atau 77,38 persen.

“Harus diakui beberapa perairan, di antaranya Laut Jawa, telah terjadi lebih tangkap. Sementara di perairan lainnya seperti Laut Cina Selatan, Arafura, dan lain sebagainya, tidak begitu,” ujar dia.

Dia menegaskan, wilayah laut Indonesia meliputi laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi ekslusif sampai landasan kontinen mencapai 5,8 juta kilometer persegi.

Lembaga studi ternama, McKinsey Global Institute, dalam laporannya The Archipelago Economy : Unleashing Indonesia’s Potential menyebutkan, sektor perikanan salah satu sektor utama yang mengantarkan Indonesia sebagai negara maju perekonomiannya pada 2030.

“Pada tahun tersebut, ekonomi Indonesia akan menempati posisi ke-7 ekonomi dunia, dengan menggalahkan Jerman dan Inggris,” ujar Sutardjo. (ant/bali post)

(Suara NTB/bul)

MUTIARA – Budidaya mutiara Lombok, baik air laut maupun air tawar, menjadi primadona di Indonesia. Namun para perajin mutiara belakangan harus berkompetisi dengan masuknya mutiara-mutiara impor, yang belakangan ikut meramaikan pasar. Beberapa perajin mutiara di Lombok pun terpaksa gulung tikar karena tak kuat berkompetisi, meski beberapa perajin baru bermunculan dengan sajian kreativitas seni baru, seperti yang dipajang dalam etalase di salah satu took perhiasan di Kota Mataram, Sabtu (12/10).

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

Halaman 8

MK Perlu Pengawasan Internal dan Eksternal Yogyakarta (Suara NTB) – Mahkamah Konstitusi (MK) perlu pengawasan internal maupun eksternal, agar menjadi lembaga peradilan yang berwibawa sekaligus bermartabat, kata pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sri Hastuti Puspitasari.

“Pengawasan terhadap MK perlu dilakukan, karena selama ini tidak ada yang mengawasi perilaku hakim konstitusi,” ujar Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII itu di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, MK tidak mempunyai mekanisme pengawasan internal secara mapan.

Jika pun ada, dinilainya, wewenang itu ada pada Majelis Kehormatan Hakim (MKH), tetapi sifatnya lebih kepada pengawasan represif, karena majelis ini baru dibentuk jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim.

“MK juga tidak mau diawasi oleh lembaga pengawas eksternal. Ketika pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), MK membatalkan fungsi pengawasan KY, termasuk pengawasan terhadap MK,” katanya.

Ia mengatakan, sejak putusan itu MK menjadi lembaga yang sangat kuat (powerfull), dan seiring dengan berpindahnya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dari Mahkamah Agung (MA) ke MK, maka lembaga peradilan konstitusi itu menjadi semakin powerfull.

“Bayangkan, masalah sengketa ratusan pilkada di seluruh Indonesia akan ditentukan nasibnya hanya oleh sembilan hakim konstitusi, belum lagi wewenang MK lainnya yang membuat kekuasaan MK begitu besar dalam menentukan nasib bangsa ini,” katanya.

Padahal, kata dia, ketika MK sangat kuat dan tidak ada lembaga yang memeriksa dan menyeimbangkan (check and balance), maka tidak ada lembaga yang mengawasi perilaku para hakimnya, sehingga berpotensi penyalahgunaan wewenang.

Menurut dia, tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan suap pada Rabu (2/10), maka menjadi satu bukti bahwa pimpinan lembaga yang tidak mau diawasi itu menyalahgunaan kekuasaan.

Atas dasar itulah, ia menilai, sudah saatnya MK diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal.

“Pengawas eksternal dilakukan oleh KY, karena KY merupakan lembaga yang secara konstitusional berwenang untuk itu, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945,” demikian Sri Hastuti Puspitasari. (ant/bali post)

Tak Ada Kebijakan Baru Soal Alutsista Tank Leopard milik TNI

Diciduk Polisi

Tujuh Pasangan Muda Mudi Diduga Berbuat Mesum

Polwan akan Lebih Diberdayakan Palu (Suara NTB) – Wakil Kepala Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno, mengungkap kebijakan baru, yaitu akan lebih memberdayakan wanita polisi (populer dengan polwan-polisi wanita).

Kepolisian Indonesia akan menempatkan minimal dua personel wanita polisi di semua Kantor Kepolisian Sektor di seluruh Indonesia.

“Mereka diambil dari desa terdekat Kantor Kepolisian Sektor sehingga lebih dekat masyarakat saat bertugas,” kata Oegroseno, saat hadir di Musyawarah Daerah ke-2 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Tengah di Palu, Sabtu.

Dia mengatakan, wanita polisi dinilai lebih mampu menangani perkara yang melibatkan perempuan atau anak karena sifat kewanitaannya. Juga anak-anak atau wanita yang terlibat masalah hukum cenderung lebih nyaman ditangani wanita polisi.

Dia berharap dengan ada wanita polisi di setiap Kantor Kepolisian Sektor, maka seolah-olah mereka ada 24 jam/hari untuk melayani masyarakat.

Saat ini terdapat sekitar 9.000 wanita polisi di seluruh Tanah Air namun keberadaannya belum merata. Sementara itu jumlah kepolisian sektor di Indonesia sebanyak 4.743 markas. Kepolisian Indonesia akan merekrut lebih banyak wanita polisi pada 2014. (ant/bali post)

Walikota Bogor Dimintai Calo MK Hingga Rp 5 Miliar Jakarta (Suara NTB) – Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya Sugiarto mengaku pernah dimintai sejumlah uang berkisar Rp3-5 miliar oleh oknum yang mengaku dekat dengan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK), setelah dia dinyatakan memenangi pilkada pada 14 September lalu.

“Mereka menawari agar kemenangan (Pilkada Bogor) saya tidak digugat dan dikalahkan di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Bima pada sebuah diskusi di Jakarta, Minggu.

Bima sebelumnya mengaku sudah lama mendengar kabar tentang putusan sengketa pilkada yang dibawa ke MK dan kemudian dapat dikendalikan oleh “kongkalikong” para oknum. Tawaran-tawaran tersebut, kata Bima, biasanya datang setelah KPUD menyatakan hasil dari pemungutan suara.

“Namun, bagi saya, setelah ditawari, saya lebih memilih melakukan lobi-lobi (komunikasi politik). Saya menyebutnya ini seni dalam berpolitik, jadi tidak terjebak dalam uang dan kongkalikong lain-lain,” ujarnya.

Bima mengatakan dirinya lebih memilih untuk gencar melakukan komunikasi politik agar kemenangannya tersebut tidak disengketakan dan dibawa ke MK. Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail apa yang dia maksud dengan substansi lobi dan komunikasi politik tersebut yang dia maksudkan sebagai upaya agar kemenangannya tidak disengketakan di MK. “Bagaimana caranya, itu sih `rahasia dapur`,” ujarnya sambil tertawa.

Jika sampai digugat ke MK, Bima mengaku siap karena tim suksesnya memiliki data-data di lapangan yang menguatkan kemenangannya.

Pada 14 September lalu, KPU Bogor menetapkan pasangan Bima Arya-Usmar Hariman sebagai pemenang setelah unggul 1.755 suara atau 0,44 persen atas pasangan Achmad Ru’yat-Aim Halim Permana. (ant/bali post)

Selong (Suara NTB) Diduga berbuat mesum, tim buser Satreskrim Polres Lombok Timur membekuk tujuh pasangan muda mudi, Sabtu (12/10) sore lalu. Ketujuh pasangan ini sempat diamankan di Mapolres Lotim dan dimintai keterangan. Setelah dijemput orang tuanya masing-masing kemudian dilepas aparat.

Kepala Satuan Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SiK saat dikonfirmasi Suara NTB via ponsel, Minggu (13/10) kemarin menyebutkan para terduga ini dibekuk di Penginapan Loang Gali Kecamatan Aikmel dalam aksi operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang marak beberapa bulan terakhir ini. Masing-masing adalah, AJ (41) warga Suradadi, kecamatan Terara dengan pasangannya BW (34) dari Ampenan Mataram.

Pasangan selanjutnya, laki-lakinya berinisial AI (27) warga Sambelia dengan perempuan KH (21) warga Pringgabaya. Berikut, laki-laki RA (26) warga Batukliang Lombok Tengah dengan seorang maha-

siswi berinisial NM (21) juga dari Batukliang Loteng.

Pasangan keempat, Lakilaki berinisial Tp (39) warga Masbagik Timur dengan perempuan DH (34) juga warga Masbagik. Pasangan ke lima AS (22) warga Masbagik dengan perempuan DAH (20) warga Masbagik Selatan.

Keenam, Kh (31) Warga Pohgading Timur dengan perempuan berinisial IJ (22) juga dari Pohgading. Terakhir, ES (28) seorang mahasiswa dari Labuhan Haji dengan pasangan perempuannya NM (18) juga mahasiswi dari desa yang sama dengan pasangan lakinya.

Dari ketujuh pasangan tersebut ada yang memang muda mudi dan ada yang

merupakan pasangan selingkuh. Ada juga yang mengaku duda dan janda.

Adapun kronologis diciduknya pada terduga pasangan mesum itu merupakan hasil pengintaian petugas beberapa hari terakhir. Sikap tegas petugas ini juga karena pengaduan dan laporan dari masyarakat. Sabtu lalu, petugas Polres Lotim ini pun melakukan penggeledahan di kamar penginapan tersebut dan alhasil berhasil menemukan tujuh pasangan terduga pelaku.

Pasangan bukan muhrim ini, ada yang sempat melarikan diri namun berhasil dikejar hingga digiring ke Mapolres Lotim untuk dimintai keterangan lebih lanjut. (rus)

Terkait Pembunuhan Holly

Penyidik akan Panggil Pejabat BPK Jakarta (Suara NTB) – Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bernama Gatot Supiartono yang diduga terkait pembunuhan Holly Angela Hayu.

“Dia diperiksa sebagai saksi,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Slamet Riyanto di Jakarta Jumat.

Slamet enggan menjelaskan kemungkinan keterlibatan Gatot dengan tindak pi-

dana pembunuhan terhadap seorang wanita tersebut.

Namun, penyidik kepolisian membutuhkan keterangan Gatot karena salah seorang tersangka pembunuhan, Surya Hakim menyebutkan nama pejabat auditor utama BPK tersebut.

“S bilang kenal Gatot,” ungkap Slamet.

Slamet membenarkan Gatot Supiartono merupakan pejabat BPK yang akan menjalankan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, poli-

si menemukan sejumlah dokumentasi berupa foto Gatot bersama Holly, termasuk foto pernikahan keduanya.

Sejauh ini, petugas telah menangkap dua orang tersangka, Surya Hakim (45) di Karawang dan Abdul Latif (58) di Depok, Jawa Barat pada awal pekan.

Sedangkan seorang tersangka lainnya, Elriski Yudhistira (34) tewas. terjatuh dari lantai 09AT Tower Ebony Apartemen Kalibata City saat melarikan diri usai membunuh Holly pada Senin. (ant/bali post)

Dipo Alam Tegaskan Tak Kenal Bunda Putri Jakarta (Suara NTB) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menegaskan kembali, ia sama sekali tidak mengenal Bunda Putri, nama yang disebut-sebut mantan Presiden Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaq sebagai orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Soal foto saya yang dikatakan beredar dengan orang yang dikatakan sebagai Bunda Puteri saya tidak tahu foto siapa, dalam event apa, dan kapan?,” kata Seskab Dipo Alam melalui akun twitternya @dipoalam9.

Penegasan itu disampaikan Seskab Dipo Alam menanggapi sejumlah pemberitaan di media online sejak Jumat malam, yang me-

nampilkan foto seolah-olah Seskab Dipo Alam berdampingan dengan orang yang dinamakan Bunda Putri.

Dipo, dalam laman Seskab yang dikutip Minggu, menjelaskan, sebagai pejabat publik ia banyak berfoto dengan masyarakat. “Yang pasti saya tidak tahu dan tidak kenal siapa Bunda Puteri, dan tidak berurusan dengan dia,” tegas Dipo melalui akun twitternya itu.

Sebelumnya, saat namanya disebut-sebut dalam percakapan telepon oleh Ridwan Hakin, anak pimpinan PKS Hilmi Aminuddin, dalam sidang kasus dugaan penerimaan suap Rp 1,3 miliar dengan terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/8), Seskab Dipo Alam

sudah membantah mengenai hal ini.

Seskab menyatakan bahwa ia tidak pernah kenal siapa “Bunda Puteri” atau “Puteri” juga sama tidak pernah kenal siapa Yudi Setiawan. Ia menambahkan, pengaturan izin dan kuota impor daging sapi tidak ada kaitannya dengan kebijakan dan Tupoksi Setkab.

Menurut Dipo Alam, seharus ditanyakan secara jelas kepada yang memunculkan nama “Dipo”. Siapa yang dimaksud “Dipo” itu. “Nama panggilan “Dipo” itu banyak,” ujar Seskab Dipo Alam.

Seskab mengajak semua pihak untuk menghormati proses pengadilan yang sedang ber-

Sangatta (Suara NTB) – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan tidak ada kebijakan baru terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2014. TNI kini menunggu realisasi wahana-wahana tempur yang telah dipesannya.

“Untuk pembelian pesawat, kami hanya melanjutkan program yang sudah ada sehingga tidak ada kebijakan baru terkait pengadaan alutsista pada 2014,” ungkap Morldoko kepada wartawan di Sanggata, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pada 2014, kata Moeldoko, TNI akan mendatangkan 14 unit pesawat tempur jenis F-16 serta satu skuadron Fennec dari Perancis.

“Tinggal realisasi datangnya peralatan tempur tersebut,” ungkap Moeldoko.

Selain peralatan tempur untuk angkatan udara, kata Moeldoko, TNI juga akan terus menambah kekuatan tempur untuk sektor darat dengan menghadirkan tank Leopard.

“Semuanya dibeli dan bukan dalam bentuk hibah,” kata Moeldoko.

Semua alutsista baru itu, kata Meoldoko, akan dipamerkan pada Hari Ulang Tahun TNI 2014 yang kemungkinan dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur.

TNI, lanjut dia, akan terus memodernisasi alustsista sesuai program “Minimum Essensial Force” (MEF) yang akan berakir pada 2019 kemudian dilanjutkan hingga 2024. (ant/bali post)

Penetapan DPT Pemilu Kabupaten/Kota

Komisioner KPU NTB Lakukan Pemantauan Mataram (Suara NTB) Setelah waktu pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014 diperpanjang hingga 11 Oktober 2013, KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 pada tanggal 12-13 Oktober. Untuk memantau proses penetapan DPT, komisioner KPU NTB langsung turun memantau ke kabupaten/kota baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Demikian disampaikan Anggota KPU NTB, Lalu Aksar Ansori kepada Suara NTB, Minggu (13/10).

Aksar mengatakan sudah ada tiga kabupaten/kota yang menetapkan DPT sebelum tanggal 13 Oktober. Sementara yang menetapkan DPT pada Minggu (13/10) ada tujuh kabupaten/kota. Terkait persoalan pemilih ganda dan temuan lainnya terkait data pemilih sebelum penetapan DPT, hal tersebut sudah clear semua.

Karena perpanjangan jadwal pemutakhiran data pemilih sampai pertengahan Oktober digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan konfirmasi lapangan terkait temuan data pemilih ganda. Di beberapa kabupaten/kota banyak ditemukan pemilih ganda yang tercatat sebagai pemilih di kabupaten/kota yang berbeda bahkan provinsi yang berbeda.

Terkait temuan data ganda, KPU Kabupaten/Kota telah melakukan proses konfirmasi lapangan terhadap pemilih yang juga ikut terdaftar di kabupaten/kota lain bahkan ada juga terdaftar di provinsi lain. Itulah salah satu alasan proses pemutakhiran data pemilih diperpanjang berdasarkan Surat Edaran KPU RI akhir September lalu.

Temuan data-data ganda harus dikonfirmasi langsung kepada pemilih bersangkutan dimana nantinya yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Dalam proses konfirmasi, pihak KPU Kabupaten/Kota harus bertemu langsung dengan pemilih bersangkutan.

Pada saat DPT ditetapkan tanggal 13 September lalu sebelum akhirnya diperpanjang sampai Oktober, total DPT NTB sebanyak 3.515.030. Dimana jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.709.525 dan pemilih perempuan sebanyak 1.805.505. Jumlah tersebut dirangkum dari jumlah pemilih di 116 kecamatan, 1.137 desa/kelurahan dan 12.021 TPS. Penetapan DPT bersifat permanen dan tidak akan mengalami perubahan. Tetapi KPU tetap mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan syarat menggunakan KTP dan Kartu Keluarga. Disamping itu, jika ada orang yang akan pindah memilih karena alasan tertentu, maka KPU akan mengakomodir dengan membuat Daftar Pemilih Tambahan. Sementara itu Aksar mengatakan KPU NTB akan menetapkan rekapitulasi DPT Pemilu 2014 pada tanggal 20 Oktober mendatang melalui rapat pleno terbuka. (yan)

Alkohol Oplosan Tewaskan Dua Orang di Pasar Minggu

langsung, dan mengharapkan agar terdakwa dan para saksi hendaknya fokus menjawab pertanyaan hakim dengan baik.

Mengalihkan pokok pengadilan dengan mempolitisasinya sebagai isu, Seskab percaya hal itu hanya akan sia-sia. “Tidak ada gunanya,” tegas Dipo Alam. (ant/bali post)

Dipo Alam

Jakarta (Suara NTB) Dua orang tewas dan delapan menjalani perawatan usai menenggak minuman keras oplosan di Jalan Pasar Minggu Raya Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

“Inisial korbannya S alias Kupa dan I,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Polisi Aswin di Jakarta Sabtu.

Aswin menjelaskan kejadian ketika para korban berkumpul di sekitar teras Toko Jaya Listrik Jalan Pasar Minggu Raya RT 01/04 Jakarta Selatan, Kamis (10/10) sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian, korban yang diduga berjumlah 10 orang itu membeli dan menenggak minuman keras oplosan hingga pukul 23.00 WIB. Petugas menerima laporan dari masyarakat terkait peristiwa tewasnya dua orang yang diduga disebabkan minuman keras itu pada Jumat (11/10) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Saat ini, korban yang masih menjalani perawatan yakni Herman alias Ucok di Rumah Sakit UKI Cawang Jakarta Timur, Sukarno alias Mongol di Rumah Sakit Pasar Rebo, Arial alias Ambon (RS Cijantung), Soleh, Sukarno (belum sadarkan diri), Loyana alias Nana, Nasrul alias Unyil dan Dek di RS Budi Asih. (ant/bali post)

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

SETIA Band Terus Ditambah, Fasilitas Wisata Sungai Jangkuk Siap Semarakkan HUT Loteng Praya (Suara NTB) Perayaan HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 68 tahun 2013 ini bakal bertambah ramai dengan kehadiran salah satu band papan atas Indonesia, SETIA Band.

Grup band yang dimotori Charlie ini siap menghibur masyarkat Loteng pada puncak perayaan HUT, Rabu (16/ 10) malam besok.

Kepastian kehadiran SETIA Band tersebut, diungkapkan Kabag Humas dan Protokel Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., Minggu (13/10) kemarin. “SETIA Band sudah bisa dipastikan akan hadir menghibur masyarakat pada malam puncak perayan HUT Loteng besok,” sebutnya.

Selain SETIA Band, beberapa artis dangdut ibu kota juga sudah menyatakan kesiapan untuk hadir. Diantaranya artis dangdut Evi Tamala serta Fita Marisa. Ditambah beberapa artis lokal lainnya.

Sehingga pada malam hiburan puncak perayaan HUT Loteng nantinya, masyarakat bukan hanya disuguhi musik pop, tetapi juga dangdut. Ini dimaksudkan, agar semua lapisan masyarakat bisa terhibur. (kir)

(Suara NTB/ars)

FASILITAS - Seorang pekerja sedang merampungkan pengerjaan WC Kedai Jangkuk, Ampenan.

Mataram (Suara NTB) Kerja keras untuk menjadikan Kali Jangkuk Ampenan sebagai lokasi wisata alternatif, terus digencarkan. Sekelompok Pemuda Ampenan dibantu Pemkot Mataram sebelumnya sudah membersihkan kali dan melengkapi dengan fasilitas kano. Kini, kedai yang dibangun di pinggir sugai dilengkapi fasilitas Toilet.

WC tersebut, tidak hanya dibangun untuk pengunjung yang hendak berwisata di sungai, tapi pengunjung Kedai Jangkuk yang memang selama ini berharap dibangun fasilitas umum itu. “Ini permintaan masyarakat, agar dibangun WC di pinggir sungai. Secara swadaya kami sudah bangun dua unit di bawah bangunan kedai,” kata Zia Helmi, pengelola Kedai Jangkuk.

Dibangunnya fasilitas WC ini disebutnya sebagai tahapan untuk terus membenahi kedai Jangkuk sehingga layak disebut destinasi wisata di Ampen-

an Kota Mataram. Sebelumnya, Kedai Jangkuk yang dianggap sebagai salah satu ikon pendukung, sudah “dihidupkan” layaknya lesehan. Kedai tidak hanya menjadi tempat makan minum favorit dengan menu khas, banyak hal dilakukan dalam rangka memantik kunjungan. “Kami dalam beberapa kesempatan menggelar live music, nonton bareng sepak bola, bahkan tempat ini kami siapkan menjadi arena forum diskusi,” kata wartawan TVRI penggemar musik country ini.

Ia kelak berharap, Kedai Jangkuk akan benar benar menjadi ikon wisata untuk menjadikan sungai Jangkuk tujuan wisata. Langkah itu memang sedang berat dilakukannya bersama sekelompok pemuda yang selama ini diberdayakan karena belum mendapat pekerjaan. Tapi baginya, mewakafkan hidup untuk menghidupkan sungai jangkuk adalah pilihannya. (ars)

Nikita Mirzani Kagumi Keindahan Lombok Mataram (Suara NTB) Artis sensasional, Nikita Mirzani mengaku sudah lama ingin mengunjungi Lombok. Keinginan itu baru kesampaian saat ia menerima sebuah pekerjaan untuk tampil menghibur masyarakat Lombok. Keinginan mengunjungi Lombok karena ia sering mendengar dari rekan-rekannya maupun pemberitaan di televisi mengenai pariwisata Lombok.

SETIA Band

Kompetisi Komik Indonesia Asah Kemampuan Komikus Lokal Jakarta (Suara NTB) Kompetisi Komik Indonesia 2013 tidak hanya menjadi ajang persaingan bagi para komikus lokal, melainkan juga tempat mengasah kemampuan lewat beragam workshop.

Kompetisi Komik Indonesia 2013 menggelar rangkaian roadshow dan workshop pada bulan September hingga November 2013 di beberapa kota, yaitu Bogor (21/9), Malang (28/9), Solo (19/9), Makassar (26/10), dan Padang (2/11).

Para peserta akan dibekali teori dan praktek tentang penceritaan, pengembangan karakter komik, filosofi, bisnis, distribusi, serta berjejaring dari pemateri seperti Beng Rahadian, Hikmat Darmawan, dan komikus setempat atau pemenang KKI 2012 di daerah masing-masing.

“Kompetisi Komik Indonesia yang disertai dengan rangkaian Roadshow dan Workshop ini dijalankan atas pertimbangan 4 hal, yaitu adanya persepsi negatif terhadap kualitas komik Indonesia, lemahnya penetrasi pasar komik lokal, rendahnya pengetahuan tentang potensi komik Indonesia, serta lemahnya pembangunan karakter dan cerita di komik Indonesia,” kata ketua pelaksana KKI 2013, Tri Damayantho dalam siaran pers yang diterima Antara News, Minggu.

Pendaftaran KKI 2013 dibuka hingga 13 November 2013 dan karya-karya yang masuk akan dinilai pada November 2013 oleh juri-juri yang meliputi kolektor komik Indonesia Iwan Gunawan, peneliti dan penulis komik Hikmat Darmawan, editor M&C! Gupta Mahendra, dan Rini Sugianto.

Kompetisi yang merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerjasama dengan ngomik.com, Indonesia Kreatif, Akademi Samali, komikoo.com, dan M&C! itu menawarkan total hadiah sebesar Rp157.500.000.

Sementara itu, malam puncak penganugerahan KKI akan berlangsung pada 30 November 2013 bersamaan dengan acara Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2013. (ant/balipost)

“Ini baru pertama ke Lombok. Dari dulu kepingin kesini tapi terhalang kesibukan syuting. Kebetulan Niki suka banget sama pantai. Pas ditawarin ada kerjaan disini langsung mau,” ujar pemain film Nenek Gayung yang memanggil dirinya Niki ini.

Sebelum berangkat ke Lombok pada Sabtu (12/10) pagi, Nikita Mirzani pada hari sebelumnya, Jumat (11/10) telah melangsungkan akad nikah dengan pria berkebangsaan Inggris, Ukra Sajad. Sekalian agenda show di sebuah cafe di kawasan Batu Layar Senggigi pada Sabtu (12/

10) malam, ia juga membawa suami barunya ke Lombok.

“Utamanya disini untuk nyanyi tapi mau sekalian honeymoon juga, kebetulan kemarin sudah akad nikah. Kerja sambil liburan. Sekalian bawa suami kesini,” ujar artis yang baru-baru ini sempat berseteru dengan penyanyi Zaskia Gotik.

Sebelum datang ke Lombok, ia juga sempat berselancar di internet untuk melihat pantai-pantai di Lombok. Ia pun akan mengunjungi beberapa pantai yang ada di Lombok. Salah satunya Batu Bolong. “Aku mau kesana soal-

nya aku lihat di televisi bagus banget,” ujarnya. Ia pun berjanji akan datang kembali ke Lombok baik jika diundang mengisi acara ataupun khusus untuk liburan. “Aku pasti mau datang lagi. Disini juga tidak terlalu bising. Aku suka laut, suka pantai,” tambahnya.

Terkait karirnya di dunia hiburan, ibu satu anak ini mengatakan dalam waktu dekat akan merilis single baru berpasangan dengan Cadil, mantan vokalis Band Serius. Namun ia enggan menyebutkan judul lagu yang akan segera dirilis itu. Disamping itu ia juga

Charlie Hunnam Batal Main di ”Fifty Shades Of Grey” Jakarta (Suara NTB) Aktor Charlie Hunnam batal jadi peran utama di film adaptasi novel karya EL James, “Fifty Shades of Grey”, karena masih berkomitmen untuk serial televisi “Sons of Anarchy”, demikian keterangan Universal.

“Pembuat film Fifty Shades of Grey dan Charlie Hunnam telah setuju untuk mencari pemeran pria lainnya karena jadwal serial televisi Hunnam membuatnya tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan peran Christian Grey,” begitulah penjelasan Universal, seperti dikutip Digital Spy. EL James juga menyebutkan hal tersebut di akun Twit-

ter miliknya. “Saya berharap yang terbaik untuk Charlie,” catat perempuan penulis itu.

Hunnam sebelumnya dipilih menjadi pemeran utama di film

“Fifty Shades of Grey” pada September silam untuk beradu akting dengan aktris Dakota Johnson yang berperan sebagai Anastasia Steele. (ant/balipost)

(Suara NTB/yan)

POSE - Artis Nikita Mirzani (kedua dari kiri) bersama DJ Nathalie (paling kanan) saat menggelar jumpa pers, Sabtu (12/10) di Kura-Kura Waterpark. sedang sibuk syuting beberapa film dan tur ke beberapa kota.

Dalam konsernya yang bertema Dazzling Invasion di Star Cafe, Nikita Mirzani ber-

kolaborasi dengan DJ Nathalie.

Lima lagu dibawakan secara medley dalam konser yang disponsori oleh salah satu produk rokok. (yan)

Psy-Aerosmith Kolaborasi Lagu Baru Seoul Siapa tak kenal Psy yang menggegerkan dunia musik dengan “Gangnam Style” dan bintang rock Steven Tyler Aerosmith yang kondang?

Majalah fashion Italia “L`Uomo Vogue” menulis dalam laporan yang dikutip media Korea Selatan, bahwa dalam satu wawancara barubaru ini Psy mengaku telah berkolaborasi dengan bintang rock AS itu dalam satu tembang baru, lapor CNA. Bintang “Gangnam Style” menyebut Tyler, personel terdepan band rock Aerosmith itu, sebagai artis legendaris, dan ia sangat senang berkesempatan untuk bekerja dengan pemusik 65 tahun itu.

“Ketika aku masih duduk

di sekolah menengah, aku benar-benar menangis ketika mereka bernyanyi “Crazy” atau “Amazing” atau apa pun,” kata Psy kepada majalah itu.

“Mereka adalah panutan hidup saya, dan sekarang saya berkolaborasi dengan Steven Tyler dari Aerosmith. Saya mencintai hidup saya.”

Dia menambahkan bahwa para penggemarnya mungkin bisa mendengar lagu-lagu barunya di awal November.

Singapura juga bisa menjadi tempat kelahiran dari kolaborasi ini, karena Psy bertemu Tyler pada awal tahun ini di satu acara musik di Singapura, dan bahkan memposting foto pertemuan bahagia mereka di Twitter. (ant/balipost)

kannya tepat waktu, maka Pak Bagijo akan mengingatkan peristiwa itu terus menerus setiap ada kesempatan. Wartawan senior Antara, Ismet Rauf menceritakan bahwa untuk urusan buku, Askan Krisna, wartawan Antara di parlemen, selalu menjadi contoh. “Ingat, buku adalah ilmu. Kita harus menghargai dari mana datangnya. Jika meminjam buku, kita berhutang pengetahuan kepada pengarang dan pemilik buku itu. Jadi kembalikan tepat pada waktu yang kita janjikan. Jangan seperti Askan yang kalau meminjam buku saya, kadang-kadang lupa mengembalikannya,” kata Pak Bagijo dengan sinis, seperti yang diingat Ismet Rauf.

Pak Bagijo tak hanya tertarik pada sastra, dia juga pemerhati visual yang baik.

Khusus untuk fotografi jurnalistik dia banyak belajar pada mendiang Wiwiek Hidayat, mantan pewarta Antara Surabaya yang kerap menggunakan kameranya untuk menangkap aksi jurnalistik. Mereka berkenalan dan bersahabat saat Pak Bagijo tinggal di Surabaya pada tahun 1948-an. Dari sana Pak Bagijo juga mulai mengumpulkan cetakan-cetakan foto asli yang dikoleksinya dari sejumlah sumber dan disimpannya sebagai arsip lain di luar sastra dan jurnalistik. Ketika ikut membantu pemikiran saat Museum dan Galeri Foto Jurnalistik Antara didirikan pada 1992, Pak Bagijo menyumbangkan beberapa foto bersejarah untuk koleksi Museum dan GFJA. Foto besar yang menjadi koleksi tetap GFJA yang memperlihatkan presiden Soekarno berpose dengan pemimpin redaksi dan kru Domei pada tahun 1945 sebelum pemerintahan hijrah ke Yogyakarta adalah sumbangan dari Pak Bagijo.

Sejumlah materi-materi cetak yang menghiasi sebagian dari dinding-dinding informasi di

ruang pamer tetap Museum Pers Antara juga merupakan reproduksi yang diperoleh sumbernya dari koleksi Pak Bagijo.

Tiga tahun belakangan ini Pak Bagijo selalu mengucapkan selamat sekaligus permintaan maaf tak mampu hadir, setiap kali mendapatkan undangan untuk menghadiri upacara pembukaan pameran foto di GFJA. Biasanya dia selalu menyempatkan hadir, apalagi jika konteks pamerannya berkaitan dengan peristiwa sejarah seperti Kebangkitan Nasional, Kemerdekaan Indonesia dan Sumpah Pemuda. Keberadaan Museum dan GFJA selalu terkait juga pada semangat kesejarahan Pak Bagijo yang sebagian roh jurnalistiknya melekat pada setiap relung-relung ruang cakrawala bangunan bersejarah bagi pers nasional Indonesia.

Sejarah bukan berhala. Dia adalah pondasi dan jejak awal kita untuk melangkah ke depan.

Kita kehilangan Pak Bagijo sejatinya hanya secara fisik, karena semangat perubahan yang diharapkannya melalui intisari sejarah jurnalisme Indonesia yang kerap digoreskan penanya masih menanti pembuktian. Titisan pena yang seharusnya dapat ditafsir dengan arif oleh pengelola Kantor Berita Antara genarasi masa kini. Belantara jurnalisme berita-berita pesanan yang nyaris menjadi cap kita, tentu harus terus diimbangi dengan elegan melalui rejuvenasi kualitas jurnalistik kantor berita modern yang harus didobrak dengan pijakan yang kokoh. Seperti awal berdirinya Antara, ketika harus menjalankan sebentuk misi mustahil yang akhirnya mempu menerobos pasar jurnalisme nasional dan menciptakan wartawanwartawan tangguh seperti Mochtar Lubis, Pandu Kartawiguna, Sumanang, Adinegoro, Adam Malik, Sipahutar, dan tentu saja, Soebagijo Ilham Notodidjojo. (ant/balipost)

OASE Mengenang Soebagijo I.N.

Perginya Sang Inspirator oleh Oscar Motuloh

Memasuki usia senja, Seobagijo Ilham Notodidjojo atau Soebagijo I.N., pengarang dan wartawan senior Kantor Berita Antara tetap aktif mengurusi arsip dan kliping-kliping pribadi yang umumnya berhubungan dengan jurnalistik dan dunia pers Indonesia. Di rumahnya yang asri di Jalan Denpasar, Bali View, Ciputat Timur, Pak Bagijo, begitu dia kerap disapa, tetap menyediakan satu ruang khusus membaca dengan perpustakaan pribadi yang lengkap dengan arsip-arsip pribadi yang terus dirawatnya. Ketika masih tinggal di kawasan Pejompongan, dia bahkan memiliki ruang yang lebih besar dengan koleksi yang lebih banyak lagi. Pada periode 1950-an Pak Bagijo pernah menggunakan nama pena Haji SIN kala menulis untuk majalah Minggoe Pagi (Yogyakarta).

KEGEMARANNYA menulis telah dimulai sejak menginjak masa remaja pada awal pendudukan Jepang di Pandji Poestaka (Balai Pustaka). Dia juga aktif menulis dalam bahasa Jawa untuk penerbitan-penerbitan khusus ketika itu. Saat tinggal di Jakarta, dia sempat belajar di Jurusan Sastra Nusantara (Jawa) Universitas Indonesia meskipun tak merampungkan kuliahnya. Dia adalah penulis biografi sejumlah nama besar di bidang jurnalistik, yang semuanya adalah figur yang dikenalnya dengan baik. Sebut saja Soemanang (Sebuah Biografi), Adinegoro (Pelopor Jurnalistik Indonesia) dan S.K. Trimurti (Wanita Pengabdi Bangsa). Pak Bagijo juga banyak menulis biografi tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Masjkur (Sebuah Biografi), K.H. Mas Mansur (Pembaharu Islam di Indonesia) dan Harsono Tjokroaminoto (Mengikuti Jejak Perjuangan Sang Ayah).

Dalam titisan pena yang diterbitkan Gunung Agung, “Jagad Wartawan” (1981), Pak Bagijo menulis profil 111 tokoh wartawan Indonesia yang disa-

jikan secara singkat namun mendalam karena dia mengenal baik secara pribadi tokoh-tokoh yang ditulisnya. Menurut salah satu “murid”-nya di Antara, wartawan senior Ismet Rauf, Pak Bagijo adalah pribadi yang ramah namun tegas dan sangat disiplin. Bagi orang yang baru mengenalnya Pak Bagijo terkesan arogan. Karena, menurut Ismet, dia tak ingin buang—buang waktu melayani wartawan muda yang tak berminat pada jurnalistik. Sebagai penulis biografi dan perjalanan, Pak Bagijo hanya merampungkan kisahnya hanya bagi mereka-mereka yang dikenalnya dengan baik.

Wartawan gaek itu tetap kelihatan bugar karena setiap pagi selalu meluangkan waktu hingga setengah jam untuk berjalan kaki keliling kompleks kediamannya. Namun beberapa tahun belakangan Pak Bagijo mulai sakit-sakitan. Puncaknya setelah kembali dari RS Cinere untuk berobat jalan, dia hanya berbaring untuk beristirahat, sampai selepas Selasa subuh, ayah enam anak itu tutup usia dalam usia 89 tahun di kediamannya. Pak Bagijo berpulang

dengan tenang dan dimakamkan di Bogor pada siang harinya.

Kepergian Pak Bagijo adalah kehilangan yang luarbiasa bagi Kantor Berita Antara. Tempat yang diabdinya hingga memasuki masa pensiun. Setelah kembali dari penugasan sebagai Kabiro Antara di Yugoslavia (19661968), dia sempat menjabat kepala meja sunting karangan khas (karkhas) sebelum mengakhiri karir sebagai Kepala Perpustakaan dan Dokumentasi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Kecintaannya pada sastra dan jurnalisme didekapnya hingga ajal menutup mata. Sebagai wartawan, Pak Bagijo mengawalinya di Yogyakarta, saat Kantor Berita Antara memutuskan untuk hijrah mengikuti pemerintahan Bung Karno-Bung Hatta pada 1946. Pak Bagijo menyebutnya Kantor Berita Antara Pusat di Yogyakarta. Saat itu, penjaga gawang Antara di Jakarta adalah Mochtar Lubis.

Selain bekerja pada Antara, dia juga banyak membantu rekanrekannya di sejumlah penerbitan termasuk Minggoe Pagi dan Kedaulatan Rakyat. Sebelum

(Antara/R. Sukendi)

TERIMA - Soebagijo I.N. (tengah) saat menerima Press Card Number One dari Ketua PWI Bagir Manan tahun 2012. bergabung ke Antara, Bagijo muda pada awal revolusi fisik mengemudikan majalah Api Merdeka (Ikatan Pelajar Indonesia) dan Djiwa Islam (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) di Yogyakarta. Dia juga menulis di Menara Merdeka dan Djajabaja (Kediri), Pantja Raya, Sadar (Jakarta), Liberty (Malang) dan Suara Muda (Solo). Selain membantu Antara di Surabaya, dia pernah menjadi wakil pemimpin redaksi Penyebar Semangat (Surabaya), Harian Umum, Surabaya Post dan Liberal (Surabaya). Sebelum bertugas di Jakarta, dia menjadi kabiro Yugoslavia di Beograd.

Kepergian Pak Bagijo merupakan kehilangan luarbiasa bagi Kantor Berita Antara yang tak lagi mampu menciptakan figur berwawasan sejarah setelah kepergiannya. Dia adalah tokoh pers nasional yang tak tergantikan. Pak Bagijo memiliki mekanisme kerja jurnalistik yang bahkan lebih piawai ketimbang mesin pelacak milik Google. Pikirannya cermat menyimpan data yang melekat dalam otak kecilnya. Hingga masa tuanya, Pak Bagijo adalah tokoh yang masih menggunakan mesin tik di tengah sentuhan-sentuhan jari yang halus generasi muda saat menekan papan ketik komputer cang-

gih yang mereka gunakan. Dia penulis yang produktif dan sangat rajin menghadiri seminar dan diskusi sastra serta jurnalistik yang menurut hematnya menarik untuk disimak. Bahkan jika jarak yang telah menjadi kendala besar baginya, tetap diterabasnya juga.

Selain ramah dan telaten mengayomi wartawan-wartawan muda yang berkunjung ke rumahnya, Pak Bagijo selalu tak ragu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang konyol sekalipun.

Kuncinya hanya satu, sepanjang dia merasa bahwa semangat dan antusiasme keinginantahuan wartawan-wartawan muda itu tertangkap oleh radarnya. Dia tak segan menegur dengan sinis oknum yang tak menghargai pentingnya arsip dan kepustakaan.

Suatu hari dia menekankan, bahwa meskipun terlihat printil, namun melakukan kebiasaan kliping selalu menguntungkan. Karena pada saat proses kita menggunting serta merekatkan artikel kesenangan kita pada wadahnya, tanpa sadar kita telah membaca artikel itu kembali, sehingga ingatan terlatih dan permasalahan semakin dalam melekat pada ingatan.

Siapapun yang pernah meminjam buku dari perpustakaan pribadinya dan tak mengembali-

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

Lebih Menantang MESKI karate tergolong olahraga keras, olahraga satu ini cukup banyak diminati kaum hawa. Seperti Ni Komang Rai Purnama Ningsih, misalnya. Ketertarikannya pada karate mengantarkan Rai – nama panggilannya — menjadi juara di berbagai perlombaan karate.

Sejak pindah sekolah ke SMPN 12 Mataram, Rai mulai tertarik dengan olahraga satu ini. Ia pun lantas bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler karate yang ada di sekolahnya. Dari sanalah kemampuan Rai di cabang karate mulai terlihat. Kelihaiannya memukul dan menendang lawan, mampu membuat Rai menjadi juara III dalam ajang Dikpora Cup LPKI beberapa waktu lalu.

“Senang karate, karena lebih menarik dan menantang,” tuturnya pada Suara NTB belum lama ini.

Pulang babak belur hingga tidak bisa mengunyah makanan, tidak membuat dirinya kapok. Justru kejadian itu lebih memacu semangatnya untuk terus latihan. Mendapatkan dukungan penuh dari kedua orangtuanya, siswi kelas IX SMPN 12 Mataram ini tak pernah absen mengikuti latihan.

Latihan 6 kali seminggu pun rutin ia jalani.

Rai bertekad akan lebih serius menggeluti karate dan menyimpan keinginan besar ingin menjadi atlet karate wanita. Tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat dunia.

“Lanjut terus sampai SMA nanti, saya ingin jadi atlet karate,” harapnya. (nia)

Halaman 10

Uji Coba Kurikulum 2013 Dinilai Tergesa-gesa Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. Ali H. Rahim menilai pelaksanaan kurikulum 2013 yang sedang memasuki tahap uji coba secara bertahap selama tiga tahun ke depan ini dinilai terlalu dini dan tergesa gesa. Alasannya, penerapannya tanpa didahului berbagai analisa akademis yang mendalam. ‘’Hal inilah yang membuat sebagian para guru merasa bingung harus memulainya dari mana. Padahal harusnya, faktor pendukung baik infrastruktur dan suprastrukturnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Terlebih kurikulum 2013 ini lebih banyak penekanannya pada siswa, sehingga banyak perangkat harusnya diperuntukkan bagi siswa,’’ tuturnya pada Suara NTB, Sabtu (12/10).

Sekarang ini, ungkapnya, banyak guru yang mengeluhkan model kurikulum 2013, meski sekarang ini sedang diberikan pembinaan dan bimbingan serta sosialisasi kepada para guru mengenai keberadaan kurikulum 2013. Namun tidak sedikit di antara mereka yang mengeluhkan model belajar yang

terbilang baru.

Meski banyak dikeluhkan oleh para guru, dirinya sangat optimis pelaksanaannya dapat diterima semua pihak secara perlahan. Dibandingkan dengan kurikulum lama, beberapa kelebihan kurikulum 2013 ini jika dilihat pada penekanannya yaitu pada aspek sains dan teknologi, sementara domainnya meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan (intelektual), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (afektif), sehingga siswa menjadi cerdas. “Kalau kemarin hanya pengetahuan saja tidak ada perubahan perilaku dan sikap para siswa,” ujarnya.

Dirinya berharap, dengan diterapkannya kurikulum 2013 bisa membuat generasi bangsa yang lebih baik lagi,

sehingga dengan diterapkannya kurikulum 2013 nantinya dapat mengurangi tingkat korupsi yang saat ini merajalela. ‘’Tidak hanya itu kurikulum 2013 juga bisa mengurangi tingkat plagiasme, tawuran antar pelajar di tengah-tengah siswa,’’ terangnya.

Sementara itu, pada tahap pelaksanaan uji coba ini, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah secara nasional cocok atau tidak diterapkan pada tahun ke empat untuk seluruh sekolah yang ada. Sebelumnya, pelaksanaan uji coba kurikulum 2013 pada tahun pertama ini hanya dilaksanakan pada beberapa kelas. Seperti pada tingkat Sekolah Dasar (SD) mulai dari kelas 1 dan kelas 3, SMP kelas 1 dan SMA kelas 1. (dys)

Ali H. Rahim

Universitas di Eropa Butuh Banyak Mahasiswa Asal Indonesia

Ni Komang Rai Purnama Ningsih (Suara NTB/nia)

KAPMI, Wadah Pelajar untuk Belajar Berorganisasi

Mataram (suara NTB) Ramadhan Madani, siswa SMP IT Tunas Cendekia Mataram terpilih sebagai Ketua Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI) NTB secara aklamasi.

Kepada Suara NTB, Sabtu (12/10), Ramadhan mengaku kehadiran KAPMI NTB ini sebagai salah satu wadah tempat para pelajar belajar berorganisasi dan bernilai positif bagi pelajar.

Menurutnya, dibentuknya KAPMI NTB ini, karena melihat terjadinya degradasi moral di tengah-tengah para pelajar yang semakin parah. Degradasi moral para pelajar dan siswa ini, menurutnya, tidak akan terjadi jika sejak dini diantisipasi semua pihak. Bentuk antisipasinya sangat beragam mulai dari memperbanyak aktivitas kegiatan, baik oleh sekolah-sekolah, lingkungan keluarga atau organisasi-organisasi, seperti KAPMI NTB ini.

Kegiatan yang dibuat harus sepenuhnya positif dalam rangka mengembangkan berbagai kemampuan para pelajar sesuai dengan potensi mereka. Tidak hanya itu, para pelajar harus sedini mungkin diarahkan dan diberi pemahaman mengenai pentingnya perilaku positif sehari-hari, karena akan menjadi bekal buat mereka nantinya.

Sementara itu, untuk proses rekrutmen keanggotaan pihaknya tidak akan mempersulit para pelajar yang ingin bergabung. “Semua siswa boleh ikut, asalkan mereka nantinya aktif dan mau menjalankan visi misi KAPMI sebagai wadah berjuang para pelajar”, ujarnya.

Dalam proses rekrutmen, KAPMI NTB akan mengadakan training organisasi pelajar yang akan bekerjasama dengan jaringan remaja mushalla se-Kota Mataram. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas moral pelajar sudah direncanakan sebagai salah satu program kerja ke depan. Ramadhan berharap, KAPMI NTB bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang mampu memberikan banyak kontribusi bagi daerah. (dys)

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/nia)

KETERAMPILAN LAS - Pada kondisi sekarang ini, memiliki keterampilan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Dalam arti, setelah menamatkan pendidikan, baik di SMA sederajat atau perguruan tinggi mereka bisa langsung bekerja tanpa mengharapkan jadi PNS. Misalnya, keterampilan las yang dipraktekkan siswa SMKN 3 Mataram ini bisa menjadi bekal berwiraswasta setelah tamat sekolah.

Jakarta (Suara NTB) Kepala Kerja Sama Delegasi Uni-Eropa, Franck Viault, menyatakan, universitas-universitas di Eropa memerlukan lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk memperkuat hubungan kerja sama Uni-Eropa-Indonesia.

“Saat mereka lulus dan kembali ke Indonesia, mereka akan memperkuat hubungan UniEropa dengan Indonesia,” kata Viault, di selasela Pameran Pendidikan Tinggi Uni-Eropa atau European Higher Education Fair (EHEF) di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, jumlah mahasiswa Indonesia yang tengah kuliah di Eropa saat ini 7.000 orang, sementara Malaysia sudah 30.000.

Dari sisi pembiayaan, dia menyatakan, Eropa menawarkan biaya pendidikan lebih murah ketimbang wilayah lain; ditambah lagi tawaran beasiswa sebanyak 1.700 mahasiswa setahun yang meliputi biaya kuliah plus biaya hidup. “Sehingga seharusnya para pelajar yang berminat untuk sekolah di Eropa agar tidak perlu takut. Ini kesempatan bagus bagi para pelajar Indonesia,” katanya.

Dikatakan dia, jumlah pelajar Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan tinggi di Eropa meningkat lebih dari 30 persen dibanding pada 2012.

Pameran EHEF melibatkan 115 institusi pendidikan dari 15 negara di Eropa. Pameran tersebut berlangsung pada 12-13 Oktober 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta.

EHEF 2013 diadakan Uni-Eropa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta didukung British Council (Inggris), Campus France IFI (Perancis), DAAD (Jerman), dan Nuffic Neso (Belanda). (ant/bali post)

BEM FE Unram Gelar Bedah APBD NTB Mataram (Suara NTB) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Mataram menyelenggarakan seminar bedah ABPD NTB 2008-2015 di aula PGRI NTB, Sabtu (12/10). Acara ini dihadiri puluhan mahasiswa berasal dari seluruh fakultas se-Unram.

Seminar berlangsung seru, karena selain dihadiri oleh para pegiat anggaran, akademisi, juga dihadiri oleh Kepala Bappeda NTB H. Chairul Mahsul selaku pengambil kebijakan. Kehadiran beberapa elemen ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara para pemangku kebijakan dengan kekuatan civil society sebagai pengontrol keberlangsungan berbagai bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini menjadi

penting agar terciptanya suasana yang dialogis antarelemen tersebut.

Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Muhammad Bai’ul Hak, menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontrol mahasiswa terhadap Pemprov NTB. Hal itu, menurutnya, sangat penting dilakukan agar dalam keberlangsungan pemerintah dapat terwujudnya check and balance, terlebih lagi mahasiswa sebagai agen perubahan yang akan menjadi regenerasi kepemimpinan di berbagai sektornya. “Kontrol dalam bentuk apapun sangat penting dilakukan oleh semua mahasiswa,” ujarnya.

Diakuinya, meski tema seminar cukup berat yaitu terkait dengan anggaran, cukup

mendapat respons dari para peserta. Menurutnya, bedah anggaran ini salah satu bentuk terobosan yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa seperti apa seluk-beluk proses penganggaran dan lainnya.

Selain sebagai proses penganggaran yang baik dapat memainkan peranan penting dalam mengentaskan kemsikinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah.

Meski ditataran mahasiswa ini wacana baru, namun ke depan dirinya berharap ada lebih banyak lagi mahasiswa yang peduli terhadap anggaran. Sehingga itu bisa menjadi diskusi yang terus menerus dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol berbagai bentuk kebijakan pemerintah. (dys)

Guru Mogok, Ganggu Proses Belajar Menggajar APA jadinya jika para guru mogok mengajar? Tentu akan berakibat fatal dan mempunyai efek jangka panjang. Jika terus menerus dibiarkan akan menyebabkan terputusnya generasi masa depan. Meskipun kasus mogok guru mengajar jarang terjadi, namun ancaman mogok mengajar sering diterima institusi yang berkaitan dengan dunia pendidikan maupun institusi keguruan sendiri.Tidak jarang mereka turun aksi menuntut berbagai tuntutan baik perbaikan sistem pendidikan, kualitas mutu pendidikan, sampai pada persoalan gaji guru yang belum terbayarkan. Ironinya, mereka turun aksi pada saat jam pelajaran yang harusnya digunakan untuk proses belajar.Tentu ini akan mengganggu segala proses belajar mengajar. Lalu bagaimana tanggapan para guru terkait dengan persoalan tersebut?

Penyerapan BSM Lamban

Dikpora NTB Koordinasi dengan Kabupaten Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB mengaku telah melakukan langkah koordinasi dalam rangka percepatan penyerapan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di NTB. Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. H. Imhal menyebutkan, koordinasi ini dilakukan melalui pemanggilan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/ kota di NTB. “Kita sudah undang kepala dinas di kabupaten/ kota untuk memberikan petunjuk pelaksanaan teknis pembagian BSM,” terangnya pada Suara NTB, Sabtu (12/10).

Melalui kepala dinas kabupaten/kota inilah nantinya petunjuk teknis penyaluran BSM disampaikan kepada seluruh kepala sekolah di kabupaten/kota.

Diundangnya guru dan kepala sekolah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi penyaluran BSM. Imhal mengakui, belum maksimalnya penyaluran BSM selama ini, karena Dikpora baru menerima informasi tentang tambahan kuota BSM pada bulan September lalu. “Kan baru bulan September, baru sebulan kita dapat info untuk tambahan itu. Tapi mudah-mudahan, dalam waktu dekat ini kita sudah

bisa realisasikan seluruhnya,” ujarnya.

Belum lama ini seluruh Kepala Dinas kabupaten/ kota sudah diundang ke Jakarta membicarakan kuota BSM di tiap kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh data sasaran penerima BSM sudah dilaporkan ke pusat.

Untuk NTB sudah ditransfer pusat dan disalurkan langsung ke rekening sekolah.

Pihaknya berharap dana BSM ini dapat segera terealisasi seluruhnya, dana ini diperlukan untuk peningkatan proses pembelajaran membantu siswa kurang mampu. (nia)

Jalani dengan Ikhlas

Menjadi guru itu pilihan hidup dan panggilan jiwa, harus dijalani dengan ikhlas untuk mengabdi sepenuh hati. Jadi nggak perlu ada ancaman mogok mengajar segala. Pasti semua punya solusi yang lebih baik.

(Retno, S.Pd, Guru SMPN 5 Pringgabaya Lombok Timur)

Lihat Tuntutannya

Kalau guru mengancam itu kan mereka pasti punya tuntutan. Jadi harus dilihat dengan jernih mana yang lebih prioritas apakah tuntutannya atau menjalani proses belajar dengan baik.

(Inayatussalihah, S.Pd, Guru SMAN 1 Praya Barat)

Pikirkan Anak Bangsa

Kita berupaya jangan sampai ada mogok lah, kalau bisa halhal itu diselesaikan tanpa harus mogok kenapa harus mogok? Solusi itu bisa dilakukan di luar tanpa harus mengorbankan siapa-siapa terutama anak didik.

Saya sebagai guru sekaligus kepala sekolah sangat tidak menginginkan ada istilah mogok. Untuk itu, seluruh pihak harus saling memaklumi satu sama lain.

Mari kita sama-sama berpikir demi kepentingan anak bangsa ini. Tidak usah ada muncul egoisme masing-masing, mari kita bersama-sama berpikir agar bagaimana anak-anak didik kita, anak-anak bangsa yang sangat membutuhkan perhatian ini bisa tetap melakukan aktivitas pembelajarannya dengan baik.

(Saptadi Akbar, Kepala SMPN 18 Mataram)

Tergantung Konteks

Kalau dia mogok untukmengekspresikan ketidakpuasannya ya itu tidak pas. tapi kalau sekedar berdoa mengekspresikan sesuatu yang diharapkan itu sih bagus. Tapi kalau mogok inikan artinya tidak melaksanakan tugas dan menghilangkan hak murid, itu tidak bagus. Hak-hak ini yang harus diperhatikan, tidak hanya hak murid tetapi juga hak-hak guru juga harus diperhatikan.

(Drs. Abdurrosyidin R. M.Pd, Kepala SMAN 4 Mataram)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

Dede Yusuf Berbagi Pengalaman Jadi Atlet

Vettel Juara F1 GP Jepang Suzuka Sebastian Vettel memenangi balap mobil Formula 1 (F1) Grand Prix Jepang Minggu (13/10) kemarin,. Namun ia belum meraih gelar dunia ke empatnya secara berturutturut, karena rival terdekatnya, Fernando Alonso, mampu menempelnya dengan menduduki peringkat keempat.

Vettel, yang berada di posisi ketiga pada lap pertama, melaju cepat untuk menyalip rekan setimnya di Red Bull Mark Webber dan pembalap Lotus Romain Grosjean, yang finis di peringkat kedua dan ketiga, untuk meraih kemenangan ke-

Bandung (Suara NTB) Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf berbagi pengamanan sebagai atlet dengan atlet-atlet taekwondo Kabupaten Bandung pada kegiatan Ujian Kenaikan Tingkat yang digelar di GOR Soreang Kabupaten Bandung, Minggu.

“Jangan sia-siakan potensi yang dimiliki, berlatih terus dan tetap optimis. Uji terus kemampuan dalam latihan dan jangan sungkan untuk turun dalam kejuaraan,” kata Dede Yusuf yang juga pemegang Dan V Nasional taekwondo itu.

Dede menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan prestasi atlet Jabar. Dede mengaku pernah menjadi atlet dan pernah menjadi pelatih, sehingga tahu betul kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan itu Dede menyemangati atlet-atlet taekwondo Kabupaten Bandung yang akan berlaga di ajang Porda Jabar 2014 di Kabupaten Bekasi. “Jangan takut berkompetisi, dan biasakan bersaing secara sehat sejak usia dini untuk mencapai prestasi,” kata Dede Yusuf.

Pada kesempatan itu, Dede yang secara khusus hadir di GOR Soreang untuk bertemu dengan para atlet taekwondo Kabupaten Bandung itu juga menyempatkan berbaur dengan para atlet belia serta berfoto bersama. Dede juga sempat memberikan instruksi gerakan taekwondo di hadapan peserta ujian. (ant/bali post)

limanya secara berturut-turut.

Namun pembalap Ferrari Alonso menjaga peluangnya menjadi juara dunia tetap terbuka ketika ia finis di peringkat keempat, sehingga tertinggal 90 angka dari Vettel di klasemen sementara F1. Poin maksimal tersisa adalah tersedia 100 angka dari empat balap terakhir.

Sementara Kimi Raikkonen dan Nico Hulkenberg finis di posisi kelima dan keenam, namun peluang meraih gelar juara dunia bagi pembalap Mercedes Lewis Hamilton telah berakhir ketika ia mengundurkan diri setelah meng a l a m i masalah pada awal balap. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Sebastian Vettel

Dede Yusuf

Diusulkan, KLU Tuan Rumah Ujian Taekwondo Regional Presiden Puji Timnas U-19 Tanjung (Suara NTB) Gedung Olah Raga (GOR) yang diresmikan April lalu setidaknya akan dipergunakan dalam waktu dekat.

Dari rencana KONI NTB, sudah ada lampu hijau jika Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Ujian Kenaikan Tingkat cabang olahraga (cabor) Taekwondo tingkat regional.

“Usulan dari provinsi, Kita KLU didaulat sebagai tuan rumah untuk ujian taekwondo Regional yang diikuti oleh atlet se Provinsi Bali, NTB dan NTT,” tutur Ketua KONI Lombok Utara, Intiha, SIP., Sabtu (12/10).

Intiha menyatakan, kepas-

tian penyelenggaraan ujian kenaikan tingkat itu dilaksanakan pada akhir Oktober atau awal November mendatang. KONI KLU bahkan sudah diminta untuk membuat persiapan menyambut event regional itu. Di GOR lantai 2, KONI akan membuat sekat-sekat ruangan menjadi 8 sekat untuk mendukung tempat penginapan atlet. Selain itu penataan tempat parkir juga sudah rancang, hingga memperbaiki instalasi distribusi air bersih.

“Standar pelayanan di Lombok Utara sudah dianggap memadai, karena GOR yang kita miliki sudah standar nasional. Kalau pun diang-

gap kurang, wajar saja, karena KLU merupakan daerah yang masih dalam tahap membangun,” ujarnya.

Intihan yang juga Kepala Dinas Sosial Nakertrans KLU ini mengakui, sejauh ini kepastian dukungan anggaran bagi KONI KLU sebesar Rp 370 juta. Angka tersebut sudah disetujui dalam APBD murni 2013. Dalam APBD perubahan, konon ada usulan anggaran tambahan Rp 500 juta.

Disetujuinya kedua anggaran itu, ia berharap KONI dapat mengelola semua cabor sehingga memunculkan bibit atlet yang berprestasi di KLU. Terlebih di tahun 2014 mendatang, tersiar informasi akan ada kucuran

dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk mendukung operasional anggaran cabor-cabor di KLU. Menyambung ujian tingkat Taekwondo Regional, Ketua KONI tak menyangkal bibit atlet tuan rumah (KLU, red) diperkirakan akan dapat berbicara banyak. Di Kejurda yang lalu, atlet Taekwondo KLU meraih 2 emas dan 3 perak.

Sedangkan di tingkat nasional, persaingan yang ketat menyebabkan pencapaian medali belum tercapai.

“Di tingkat nasional kita baru mencapai Juara Harapan I. Tetapi di cabang yang lain, seperti atletik, lompat tinggi dan lompat jauh, atlet kita potensial,” imbuhnya. (ari)

Federer Pisah dengan Pelatihnya Paris Roger Federer berpisah dari pelatihnya Paul Annacone di tengah upaya juara 17 kali Grand Slam ini untuk bangkit dari keterpurukan karir tenisnya.

Mantan petenis nomor satu dunia yang kini berperingkat tujuh dunia itu mengungkapkan dia meminta waktu kepada Annacone yang mengantarkan Pete Sampras pada tahun-tahun kejayaannya.

“Setelah tiga setengah tahun yang hebat bekerja sama, Paul dan saya telah memutuskan untuk melanjutkan babak ke depan kehidupan profesional kami,” tulis Federer dalam www.rogerfederer.com.

“Ketika kami mulai bekerja

sama kami memiliki visi rencana tiga tahun untuk menjuarai Grand Slam lainnya dan kembali ke peringkat satu. Di samping banyak tujuan dan kenangan hebat lainnya, kedua tujuan besar itu telah tercapai. Paul tetap sahabat saya,” katanya.

Annacone mulai melatih Federer pada Agustus 2010, dan pelatih asal Amerika ini membawa bintang Swiss itu untuk menjuarai Wimbledon ketujuhnya pada 2012.

Pengumuman yang disampaikan Federer muncul hanya dua hari setelah kalah pada babak ketiga di Shanghai Masters melawan Gael Monfils. (ant/bali post)

Penyisihan Piala Dunia

Pantai Gading Kalahkan Senegal Johannesburg – Didier Drogba mengendalikan irama permainan dengan melesakkan gol dari titik penalti pada menit awal saat tim Pantai Gading mengalahkan tim tamu, Senegal, 3-1 dalam penyisihan Piala Dunia zona Afrika, Sabtu waktu setempat (Minggu WIB).

Kemenangan itu membawa Pantai Gading separuh jalan untuk melangkah lebih dekat ke penampilan mereka untuk ketiga kalinya secara berturut-turut di laga putaran final Piala Dunia, yang tahun 2014 berlangsung di Brazil.

Drogba melesakkan tendangan penalti pada menit kelima, yang segera disusul dengan gol bunuh diri dari Lamine Sane sembilan menit kemudian. Kemudian, Salomon Kalou menambah satu gol dalam upaya mandiri sesaat setelah waktu turun minum dalam pertandingan di Abidjan.

Pemain Senegal, Papiss Cisse, menembakkan satu gol balasan di penghujung menit-menit akhir.

Walaupun Drogba tetap menjadi pemain yang berpengaruh dalam tim Pantai Gading, yang lolos kualifikasi pada dua Piala Dunia sebelumnya di Jerman (2006) dan Afrika Selatan (2010), namun pemain tengah Gervinho yang merumput di Italia lebih menjadi pusat dari semua hasil gol tuan rumah.

Pelatih Korsel Akui Kekalahan

Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memuji tim nasional sepakbola usia 19 tahun yang mengalahkan Korea Selatan 3-2 pada babak kualifikasi Piala Asia U-19, Sabtu (12/10) malam.

“Sekali lagi, malam ini kita mendapat hadiah istimewa dari PSSI U-19. Dengan kemenangan yang gemilang, kita bisa tidur nyenyak,” kata Presiden dalam tweetnya pada akun twitter @SBYudhoyono, Minggu.

Kepala negara mengaku terus memantau hasil pertandingan di sela-sela melangsungkan jamuan makan malam kenegaraan menyambut kunjungan Presiden Korea Selatan Park Geung-hye.

“Sewaktu posisi masih “satu-satu” saya sedang bersama Presiden Korea Selatan, dalam satu acara bertempat di Istana Negara,” katanya.

“Setelah acara selesai dan saya lepas Presiden Korea Selatan di halaman Istana Negara, posisi sudah berubah “dua satu” untuk Indonesia,” tambahnya.

Presiden mengatakan setelah itu ia langsung bergabung dengan staf dan anggota Paspampres untuk menyaksikan jalannya pertandingan. “Selamat para Garuda Muda U-19 malam ini, Anda semua telah mengharumkan kembali nama Indonesia. Kita semua bersyukur dan bangga,” kata Presiden.

Pelatih Timnas Korea Selatan Kim Sang Ho mengaku performa anak asuhnya menurun, sehingga kalah dari Indonesia. “Selamat kepada Indonesia. Pertandingan tadi cukup menarik meski kami kurang maksimal karena performa pemain menurun. Apalagi pertandingan sempat dihentikan,” kata Kim Sang Ho usai pertandingan.

Pertandingan antara Korea Selatan mela-

Lampard Yakin Inggris Mampu Kalahkan Polandia

Gervinho sempat dijatuhkan oleh Cheikh Kouyate, sehingga berbuah tendangan penalti yang dieksekusi Drogba.

Sane melakukan gol bunuh diri karena ingin menghadang tembakan Gervinho, sehingga bola malah masuk ke gawangnya sendiri.

Lima menit setelah babak kedua dimulai, Gervinho menjentikkan umpan terobosan di antara dua bek untuk memungkinkan Kalou mengejarnya sekaligus menyambar bola yang langsung disarangkan ke gawang Senegal.

Namun, Pantai Gading mendapat kejutan menjelang peluit akhir berbunyi saat pertahanan mereka mengendur.

Cisse memanfaatkan peluang itu untuk menyelinap masuk wilayah lawan dan menyambar bola untuk melesakkannya ke gawang Pantai Gading tepat di saat wasit hendak meniupkan peluitnya tanda pertandingan berakhir. Gol Cisse itu menjadi hiburan akhir pertandingan bagi tim Senegal.

Pertandingan kedua akan dimainkan di Casablanca, Maroko, pada 16 November karena Senegal terkena suatu larangan menggelar pertandingan di tempat mereka di Dakar. (ant/bali post)

aram, Hamdi yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (13/10) membenarkan terdapat tiga pemain PS Mataram yang diincar tim PS Badung. Mereka adalah Heru, Jefri Kurniawan dan Edy Rahadi. Ketiga pemain ini ingin diboyong oleh tim Badung untuk bermain di Divisi II Nasional putaran kedua.

Kekalahan tim PS Mataram di laga divisi II Nasional yang berlangsung di Badung 28 September hingga 11 Oktober lalu, karena lemah di faktor mental, fisik dan strategi tanding yang diterapkan.

Akibatnya, pemain tak mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik.

Menurut Hamdi, dari segi

skil individu dan kerjasama tim cukup solid hanya saja penyelesaian akhir yang kurag baik. Terbukti di pertandingan babak pertama melawan tim Tabanan tim PS Mataram sempat unggul lebih awal di babak pertama. Namun, mereka berhasil diimbangi di babak kedua. (fan)

Frank Lampard

(ant/bali post)

Tiga Pemain PS Mataram Diincar PS Badung Mataram (Suara NTB) Kekalahan tim PS Mataram di laga Divisi II Nasional yang berakhir di Badung Bali, 12 Oktober lalu memang sangat mengecewakan. Namun, beberapa pemain PS Mataram ternyata diincar PS Badung untuk membela tim asal Badung ini.

Sekretaris tim PS Mat-

wan Indonesia sempat dihentikan pada menit 41, karena lapangan tergenang air. Hujan deras memaksa pertandingan dihentikan sekitar 30 menit.

Setelah pertandingan dilanjutkan, pola permainan Korea Selatan kurang berkembang, bahkan Ksatria Taeguk ini terus ditekan tuan rumah Indonesia dan sempat tertinggal 1-3 dan akhirnya memperkecil menjadi 2-3.

Perjalanan Korea Selatan pada kualifikasi Piala AFC U-19 terbilang bagus. Dipertandingan perdana, Hwang Hee Chan dan kawankawan mengalahkan Filipina 4-0. Setelah itu mengalahkan Laos 5-1.

Namun, pada pertandingan terakhir, juara bertahan Piala AFC U-19 kurang berkembang.

Apalagi tuan rumah Indonesia selain bermain bagus juga mendapatkan dukungan puluhan ribu suporter fanatiknya.

Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri bersyukur dengan pencapaian anak asuhnya dan menyebutkanya sebagai buah kerja keras serta materi pemain yang memang luar biasa.

Pemain yang turun merupakan pemain terbaik yang dicari langsung dari seluruh Indonesia.

“Ini semua pemain militan yang dipilih dengan standard tinggi. Meski mereka tertinggal, semuanya akan bermain maksimal hingga pertandingan usai. Dan sekarang sudah dibuktikan. Tim mana saja bisa dikalahkan,” katanya. (ant/bali post)

London Frank Lampard yakin Inggris akan mampu tampil tenang saat berhadapan dengan Polandia di Wembley pada Selasa, dengan begitu skuad Three Lions mampu mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia tahun depan.

Inggris menduduki peringkat teratas klasemen Grup H zona Eropa menyusul kemenangan 4-1 atas Montenegro pada Jumat di Wembley.

Polandia sendiri sudah tidak berpeluang lolos, namun Lampard tahu pengalaman pahit dari hal-hal seperti itu ketika Inggris memainkan pertandingan internasional di Wembley, ketika itu tim lawan “tidak memiliki apapun untuk diperjuangkan.”

Bagaimanapun, kemenangan 3-2 yang didapat tim tamu membuat Inggris kehilangan tempat di Piala Eropa 2008.

Hasil itu mengakhiri masa kerja Steve McClaren sebagai pelatih Inggris, Kini ia menjadi pelatih Derby County.

McClaren memiliki julukan “Si bodoh yang berada di bawah payung” setelah ia berteduh dengan menggunakan payung sepanjang malam yang diguyur hujan di London utara. “Saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya,” kata bintang Chelsea in.

Pada Juni, Inggris menahan imbang Brasil 2-2 pada pertandingan persahabatan di Stadion Maracana di Rio de Janeiro.

Lampard, yang akan berusia 36 tahun saat berlangsung Piala Dunia tahun depan. Ia akan sangat senang jika dapat kembali bermain di sana. “Brazil merupakan salah satu rumah bagi sepak bola,” kata Lampard.

“Kami percaya bahwa kamilah rumah sepak bola, namun Anda harus mengagumi sejarah mereka (Brazil menjuarai Piala Dunia sebanyak lima kali) dan kemeriahan yang mereka miliki di sana,” ujarnya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 14 Oktober 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

TRAVEL

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

HILANG STNK R4 DR1407GZ NOKA/ NOSIN: MHKV1AA28K036297/DN78275 AN.AHMAD HAMBALI HILANG DISEKITAR JL.LANGKO MENUJU CAKRANEGARA

SUARA NTB

Senin, 14 Oktober 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

LIPUTAN KHUSUS

Halaman 14

Kekeringan dan Perambahan Hutan Kian Gawat Bencana kekeringan kini sudah menjadi kawan, menjadi semacam ritual tahunan yang mau tidak mau harus diakrabi oleh mereka yang berada di daerah rawan. Sayangnya, pendekatan yang ditempuh pemerintah dan pemerintah daerah pun lebih mirip gaya ‘’pemadam kebakaran’’.

SEJAK Agustus lalu, enam area so (sebutan untuk ladang), di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, itu sama sekali tak bisa ditanami. Biasanya, petani setempat menanam berbagai jenis tanaman seperti padi gora, jagung atau kedelai. Tapi kini, setelah tanah menjadi kering kerontang akibat musim kemarau dan hujan yang tak kunjung turun, tanaman – tanaman itu tak bisa ditanam.

Hasan Hakim, anggota kelompok tani asal Desa Doridungga, menyebutkan ada enam so yang mengalami kekeringan hebat. Diantaranya So Lareu, So Ntana, So Doro Lareu, So Dore Kalomu, So Karumbu, So Duwi Inga. ‘’Bulan ini sama sekali tidak ada petani yang menanam. Enam so disini kering semua,’’ kata Hasan.

Mengandalkan dari air irigasi, masih mustahil bagi warga. Sebab sejak tinggal di daerah pegunungan, membuat irigasi sama sekali tak berfungsi. Sungai pun akan dialiri air jika hujan turun rutin dalam sebulan.

Karena tak ada hujan, sungai pun kering kerontang.

Sudirga, petani lainnya, mengaku terpaksa bertahan hidup dengan mengandalkan sisa panen Mei lalu. Karena selama bulan Ramadhan lalu tak ada kegiatan penanaman, praktis mereka menunggu sampai pertengahan Agustus yang biasanya masuk musim penghujan. Jika perkiraan itu meleset, mereka terpaksa menunggu sampai September.

Persoalan serupa menyeruak di Kabupaten Dompu. Seperti dilansir RRI, ratusan hektar lahan pertanian yang ditanami jagung dan padi pada tiga kecamatan di Dompu terancam gagal panen. Lahan komoditas unggulan daerah ini, terlihat menguning karena kurangnya pasokan air.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhurrozy pertengahan September lalu, mengatakan, tiga kecamatan yang terlihat parah tersebut berada di Kecamatan Woja, Kempo dan Kilo. Ia mengatakan, penyebab kekeringan yang melanda lahan pertanian di tiga kecamatan itu, akibat debit sumber air Raba Baka, menurun.

Kepala Kantor BPBD Dompu, Drs Imran kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (12/10) menyatakan bahwa pada musim kemarau, wilayah Nangadoro Desa Huu, Saneo, Taropo dan sejumlah wilayah lainnya biasanya selalu mengalami kekurangan air bersih di musim kemarau. Karenanya, data yang masih diimput akan ditindak lanjuti dengan turun ke lapangan. “Setelah semua data dirangkum, kita akan turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya,” terang Imran.

Bencana juga dirasakan masyarakat Sumbawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini telah menetapkan beberapa desa di tiga

kecamatan siaga kekeringan dalam musim kemarau tahun ini.

Desa-desa tersebut diantaranya desa Lalar Liang, Labuhan Lalar dan Kertasari di kecamatan Taliwang, desa Belo di kecamatan Jereweh dan desa Tuananga, Tambak Sari, Tano dan Kokar Lian di kecamatan Poto Tano.

“Sesuai dengan hasil pendataan BMKG, seluruh desa itu masuk dalam kategori siaga kekeringan tahun ini,” terang kepala sekretariat BPBD KSB Drs. Mukhlis kepada media ini, Minggu (13/10).

Dari sejumlah desa di atas, beberapa diantaranya telah menyampaikan laporan mulai terasanya dampak musim kemarau tahun ini. Terutama di kecamatan Poto Tano, Mukhlis mengatakan, terdapat dua desa yang telah memberikan laporan kondisi kekeringan di daerahnya.

“Sudah ada dua desa di Tano yang lapor ke kami. Sementara lainnya belum. Tapi walau begitu sesuai data kita sejak awal sudah mengantisipasinya,” timpalnya.

Dari seluruh desa di tiga kecamatan itu, sebelumnya oleh BPBD telah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keseluruhan desa itu pun dimasukkan dalam program pemberian air bersih selama musim kemarau ini.

“Programnya sama seperti tahun lalu. Setiap hari desa-desa itu akan disuplai air bersih yang kita siapkan menggunakan dana pusat,” kata Mukhlis seraya menambahkan jika sementara ini, kondisi desa-desa tersebut belum benar-benar dalam level kekeringan kritis. “Mereka masih bisa memanfaatkan sumber air lokal. Hanya saja debitnya mulai menurun dan kami prediksi akan terus menurun,” pungkasnya.

Pasokan air yang menipis juga mengancam sektor pertanian. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Peternakan (BP4K) KSB pun telah mengeluarkan imbauan kepada petani untuk tidak lagi menanami sawahnya dengan tanaman padi. Bahkan, imbauan itu pun tidak hanya berlaku bagi petani yang sawahnya berada jauh dari daerah bendung, tetapi juga bagi sawah yang masuk dalam radius irigasi. Seperti misalnya areal pertanian di kecamatan Brang Rea dan Brang Ene serta Taliwang.

Di Lombok, situasinya kurang lebih serupa. Bencana kekeringan hadir bak teror bagi petani yang berharap hasil panen. Sementara, warga yang berharap bisa memperoleh air bersih dari PDAM di Lombok juga banyak yang mengeluh. “Di tempat kami, air hanya mengalir mulai pukul 3 dini hari dan berhenti mengalir pukul 5 subuh,” ujar Nasrudin, salah seorang warga Desa Sandik, Kabupaten Lombok Barat kepada Suara NTB belum lama ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, belum lama ini

(Suara NTB/ars)

KERING – Kekeringan yang melanda berbagai daerah di NTB membuat sungai – sungai mengering dan areal pertanian menjadi tak tergarap. merilis, sejumlah desa di delapan kabupaten/kota di NTB saat ini terkena bencana kekeringan. Mereka meminta kepada kabupaten/kota yang mengalami kekeringan untuk memperbaharui data dan melakukan verifikasi dengan detail untuk selanjutnya diusulkan ke BNPB dalam pemberian bantuan. ‘’Sementara sudah ada delapan kabupaten yang sudah menyampaikan terjadi kekeringan. Tetapi ini sedang kita verifikasi, teman-teman kabupaten/kota sudah melakukan verifikasi ulang dilengkapi dokumennya. Nanti kita buatkan surat rekomendasi gubernur,’’ terang Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardi dikonfirmasi di Mataram.

NTB Paling Menderita Kementerian Pertanian RI, pada Agustus lalu juga telah merilis data dampak banjir dan kekeringan yang melanda areal pertanian. Dari data itu, NTB menjadi daerah yang areal pertaniannya paling banyak terkena dampak kekeringan. Total luas areal pertanian yang terkena dampak dilaporkan sebanyak 5.183 hektar dengan 180 hektar diantaranya terkena puso.

Pemicu kekeringan di NTB juga kian menghawatirkan. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB menyebutkan, sekitar 180 ribu hektar hutan di daerah ini rusak. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan tersebut dominan karena perambahan hutan oleh masyarakat. Selain itu, masih ditemukan adanya aktivitas penebangan liar terutama di pulau Sumbawa pada kawasan Gunung Tambora.

Buat Regulasi Terkait Eksploitasi Air PEMERINTAH kabupaten/kota di NTB diminta untuk membuat regulasi berupa Perda terkait dengan eksploitasi air yang dilakukan oleh perusahaan air minum. Saat ini, hanya Lombok Barat yang memiliki Perda terkait dengan hal tersebut. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan pemanfaatan air dapat berkesinambungan dan tidak mementingkan bisnis saja.

“Kita berharap pemda yang lain juga menyusun aturan penggunaan air oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis,”kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Dini Haryati, SKM, S.Sos dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Menurutnya, regulasi tersebut cukup penting terutama terkait dengan kontribusi perusahaan air minum dalam pelestarian mata air itu sendiri. Sehingga terjadi imbal balik, perusahaan tidak saja mengeksploitasi air tetapi juga berkewajiban menanam pohon disekitar mata air dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar.

“Harusnya ada imbal baliknya,

kalau dia mengambil air maka dia juga berkewajiban menanam supaya tidak terjadi kehabisan cadangan air,”tambahnya.

Selain itu, kata Dini, regulasi tersebut juga harus mengatur tentang pembatasan pengambilan air dari suatu mata air. Artinya, tidak semuanya diambil untuk kepentingan bisnis, tetapi harus ada juga untuk kepentingan masyarakat.”Itu semua diatur dalam perda dan kontribusi lain seperti dana tanggungjawab sosial juga harus ada disitu untuk pemberdayaan masyarakat sekitar mata air,”jelasnya.

Dalam melindungi mata air yang sudah ada, katanya, dilakukan rehabilitasi di segmen area. Daerah sekitar mata air harus dilindungi dengan melakukan penanaman pohon berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. Selain itu, katanya, juga dilakukan dengan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar.

Dalam RPJMD NTB 2009-2013, ditargetkan penyelamatan mata air di NTB sebanyak 250 buah. BLHP mengklaim, angka tersebut sudah

tercapai pada 2012 lalu dengan capaian penyelamatan 324 mata air melalui Program Penyelamatan Mata Air (Permata).

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, S.IP,MH menegaskan, hingga akhir tahun 2012, pihaknya mencatat telah terjadi kerusakan hutan mencapai 20.000 hektar. Kerusakan areal hutan ini mengakibatkan frekuensi penurunan debit air yang mencapai 25 persen dalam 10 tahun terakhir.

Karena itu, ia menegaskan bahwa sudah saatnya perusahaan – perusahaan yang melakukan eksploitasi mata air seperti PDAM mengarahkan dana yang mereka peroleh dari pemerintah daerah untuk mengembalikan kondisi mata air yang menghilang.

Ia mencontohkan PDAM Giri Menang Mataram yang belum lama ini menerima dana Rp 5 miliar dari APBD seharusnya mengarahkan dana tersebut untuk melakukan reklamasi hutan atau pembinaan warga sekitar hutan.

“Kita harusnya pertanyakan, kemana arahnya dana yang disuntikan untuk PDAM itu,” tandasnya. (nas/aan)

Temuan itu disampaikan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Ir. H. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram. Ia menyebutkan, dari 1,073 juta hektar lebih luas kawasan hutan di NTB, sebanyak 180 ribu hektar yang mengalami kerusakan.

“Sekarang ini kurang lebih 180 ribuan hektar yang rusak. Penyebabnya, yang paling banyak itu adalah perambahan. Kalau ilegal loging masuk skala kecil. Karena orang itu melakukan ilegal loging tempatnya itu-itu saja.

Misalnya penebangan liar itu yang terjadi di Tambora terus, tidak dia menyebar dimana-mana,”ujarnya.

Menurutnya, perambahan hutan yang dilakukan masyarakat karena mereka membutuhkan lahan untuk bercocok tanam. Sehingga mereka melakukan perambahan dengan membakar hutan pada lahan tertentu. Untuk itu, katanya, dalam menjaga hutan, pihaknya mengkampanyekan mneyelamatkan hutan dengan membangun bersama masyarakat.

“Bentuknya seperti program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kalau program itu jalan maka masyarakat akan terlibat langsung untuk menjaga,”tuturnya.

Pada bagian lain, mengantisipasi kebakaran hutan akibat musim kemarau saat ini, Andi mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan kawasan-kawasan hutan di NTB yang rawan terjadi kebakaran. Ia mengatakan, kawasan hutan yang banyak tumbuh alang-alang dan semka belukar cukup rawan terjadi kebakaran.

Selain itu, pada daerah-daerah kawasan hutan yang sering dirambah juga cukup potensial memicu terjadinya kebakaran hutan. “Kita identifikasi dari citra lansat (satelit) penutupan vegetasi. Jadi kita indikasikan kalau daerahnya itu seperti alangalang, semak belukar ini cukup berpotensi terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua kalau ada daerah yang ada perambahan, ini juga potensial terjadinya kebakaran,”terangnya.

Andi mengungkapkan, dari hasil

pemetaan yang dilakukan, terdapat lebih dari 20 titik kawasan hutan di NTB yang rawan terjadi kebakaran dalam skala kecil. Namun, dari citra lansat satelit NOA, terdapat 4 titik kebakaran hutan di NTB yang cukup besar.”Seperti di kawawsan Gunung Rinjani, Sumbawa dan Dompu,”sebutnya.

Ditanya terkait kekeringan yang terjadi di NTB saat ini, Andi mengatakan kekeringan bukan hanya disebabkan akibat kerusakan hutan.

Tetapi anomali cuaca juga memberikan pengaruh seperti fenomena la nina dan iklim mikro lainnya.

Sayangnya, hingga kini, penanganan kekeringan dan faktor – faktor lain yang memicunya seolah belum serius. Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, S.IP,MH, menilai, penanganan kekeringan dan pemicunya seperti gaya pemadam kebakaran. “Dimana ada kekeringan, disitu bawa tangki dan sebagainya. Seharusnya ada kebijakan jangka panjang, bagaimana menghidupkan mata air yang sudah mati misalnya,” ujar Murdhani. (tim)

Penanganan ”Illegal Logging” Diwarnai Dilema DI atas kertas, penanganan illegal logging atau pembalakan liar memang menjadi salah satu prasyarat untuk menghentikan faktor pemicu kekeringan yang menghabisi ratusan mata air di NTB. Namun, di lapangan, penanganannya masih diwarnai dilema ketika aparat harus berhadapan dengan masyarakat.

DI kawasan hutan Gunung Tambora Pulau Sumbawa misalnya, aksi pembalakan liar masih marak. Sementara, jumlah aparat dari Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten/kota masih sangat terbatas. Dinas Kehutanan Provinsi NTB saja, saat ini hanya memiliki 11 Polisi Kehutanan dan satu orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Bahrul Helmi, SH mengatakan jumlah aparat yang menjaga hutan di NTB dari aksi ilegal loging dan lainnya sangat tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang dijaga di daerah ini.

Bahkan, ketika melakukan operasi mencegah aksi ilegal loging di lapangan, pihaknya kadang-kadang dihadang oleh masyarakat dalam jumlah banyak yang sudah menggantungkan hidupnya dari hutan.

“Anggota Polhut terbatas sementara luas kawasan hutan kita sebanyak 1,073 juta hektar. Itu hanya dijaga 11 Polhut, ada juga aparat dari kabupaten/kota tetapi masih kurang. Makanya sering kita dikeroyok, tidak takut mereka (kelompok masyarakat) walaupun kita bawa senjata. Kita kadang-kadang dibawakan parang, terpaksa kita mundur karena jumlahnya banyak,”tutur Helmi di ruang kerjanya, pekan kemarin.

Dikatakan, aksi ilegal loging di kawasan Gunung Tambora melibatkan masyarakat banyak. Sehingga sulit dikendalikan. Pihaknya mengaku sudah mengamankan sedikitnya 30 mesin penebang kayu. Kegiatan ilegal loging yang dilakukan masyarakat sekitar juga katanya tidak terlepas dari persoalan ekonomi.

Disebutkan dikawasan hutan di Dompu memang marak aksi tersebut sehingga aparat Dinas Kehutanan kabupaten juga merasa tak kuasa. Untuk itu, kata Helmi pihaknya dari Dinas Kehutanan Provinsi menangkap truk pengangkut kayu hasil ilegal loging tersebut di pelabuhan Poto Tano, beberapa waktu lalu.

“Aparat kita tidak banyak, kita juga sering dihadang.

Makan dari hutan itu sudah menjadi moto masyarakat di sana,”tambahnya.

Helmi mengatakan dua truk kayu hasililegal loging yang ditangkap belum lama ini akan segera masuk

”

Perlu ada salah satu komponen peraturan menteri Kehutanan yang perlu ditinjau. Karena dia itu membuat longgar pengusaha dalam penerbitan dokumen persidangan. Salah seorang kepala desa dari Dompu menejadi tersangka dan salah seorang pengusaha kayu asal Lombok Timur juga menjadi terangka.

“Barang bukti yang diamankan dua truk fuso dan kayu sonokeling 30 meter kubik lebih,” terangnya.

Para pelaku, lanjut Helmi dituntut pasal 50 ayat 3 huruf f dan atau h UU No 41/1999 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Namun, menurutnya, ancaman pidana tersebut masih belum membuat pelaku illegal loging jera.

“Perlu ada salah satu komponen peraturan menteri Kehutanan yang perlu ditinjau. Karena dia itu membuat longgar pengusaha dalam penerbitan dokumen dengan rekomendasi desa.Peraturan menteri kehutanan yang baru Permen 30 /2013 itu memberikan izin dokumen itu boleh dibuat oleh pihak pengusaha dengan rekomendasi desa. Tapi sebenarnya itu dokumen untuk kayu rakyat seperti kayu kebun. Tetapi itu yang kadang disalahgunakan. Inilah modus yang dipakai pengusaha,”jelasnya.

Untuk itu menurutnya, izin penerbitan dokumen sebaiknya dikembalikan ke Dinas Kehutanan.Karena izin penerbitan dokumen oleh kepala desa sangat rentan disalahgunakan oleh pengusaha untuk memperoleh izin dokumen dari hasil ilegal loging.

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, S.IP,MH menilai, saat ini memang banyak masyarakat di NTB yang menggantungkan hidup dari hutan. “Mereka makan dari menebang kayu. Makanya penanganannya tidak boleh frontal, mereka harus dibina. Kenapa tidak pemerintah dan perusahaan – perusahaan yang investasi di sumber mata air, tidak memberikan kontribusi balik kepada masyarakat sekitar hutan,” saran Murdani.

Menurutnya, perusahaan – perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap sumber mata air seharusnya mengarahkan CSR mereka untuk membangun basis perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Dengan demikian, masyarakat sekitar hutan bisa diarahkan untuk aktifitas – aktifitas yang tidak mengarah pada perusakan hutan. (nas/aan)

Golkar Tidak Evaluasi Pencapresan Ical dalam Rapimnas Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan Rapat Pimpinan Nasional ke-IV dipastikan tidak ada mengevaluasi pencapresan Aburizal Bakrie (Ical).

“Dalam rapat yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah I (DPD tingkat I) Partai Golkar semuanya sepakat tidak ada isu evaluasi capres dalam Rapimnas,” kata Fadel saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.

Fadel menegaskan da(ant/bali post) lam pertemuan DPD GolFadel Muhammad kar tingkat I di Batam pada Sabtu (12/10), semuanya sepakat untuk memenangkan partai tersebut di Pemilu 2014.

Menurut dia, kondisi kader, struktur dan mesin partai dalam kondisi solid seperti yang terungkap dalam rapat tersebut sehingga semuanya fokus dalam pemenangan pemilu.

“Daerah tetap (kompak,red) solid untuk memenangkan (Golkar dalam) Pemilu 2014,” ujarnya.

Fadel juga memastikan Rapimnas ke-IV Golkar diselenggarakan di Jakarta pada pertengahan November 2013. Namun Fadel tidak merinci tanggal pelaksanaan Rapimnas tersebut. “(Rapimnas) tetap di Jakarta meskipun ada beberapa daerah yang minta (jadi tuan rumah),” katanya.

Rapimnas Partai Golkar ke-IV sedianya dilakukan tanggal 20 Oktober 2013. Namun diundur hingga pertengahan November karena persoalan persiapan tempat dan materi rapimnas yang belum mantap.

Beberapa kalangan internal Golkar juga membantah penundaan tersebut terkait dengan terseretnya kader partai tersebut dalam kasus dugaan suap Akil Mochtar.

Dalam kasus tersebut, anggota Komisi II DPR dari Golkar Chairun Nisa sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada Ketua MK nonaktif Akil Mochtar terkait suap sengketa Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Selain itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sudah dicekal KPK karena diduga mengetahui pemberian suap kepada Akil terkait sengketa Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Lebak, Banten.

Sebelumnya Fadel juga menyebutkan Rapimnas ke-IV akan membahas bakal calon wakil presiden yang akan diusung Golkar.

Dia juga mengungkapkan tiga kriteria bakal cawapres Golkar, yaitu memiliki kemampuan, mampu bekerja dengan Abu Rizal Bakrie, dan dari kalangan jawa. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

MK Perlu Waktu Lama Bangun Citra Kembali

Medan (Suara NTB) – Mahkamah Konstitusi (MK) perlu waktu yang cukup lama untuk kembali membangun citranya di mata masyarakat terkait dugaan suap yang melibatkan Akil Mochtar, kata sosiolog Universitas Sumatera Utara (USU), Prof DR Badaruddin.

“Mengembalikan nama baik MK tersebut juga tidak semudah yang dibayangkan, dan tentunya harus memerlukan proses yang cukup panjang,” ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) USU itu di Medan, Minggu (13/10).

Bahkan, jelas Badaruddin, MK saat ini sepertinya tidak memiliki kekuatan akibat kasus hukum yang menjerat Akil Mochtar sebagai orang pertama di lembaga hukum penegak konstitusi itu ditangkap Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (2/10) di rumah dinasnya di Jakarta.

“Sejumlah elemen masyarakat, partai politik, akademisi dan institusi lainnya terus memberikan berbagai komentar miring atas kasus dugaan suap yang terjadi di MK,” katanya.

Dia menyebutkan, biarkanlah kasus “permainan uang” di MK itu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga hukum yang berwenang dalam

masalah tersebut.

Selain itu, katanya, KPK juga sebagai lembaga hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan berbagai penyimpangan dan penyelewengan masalah keuangan yang terjadi di Tanah Air. “Biarkanlah KPK dapat bekerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara,” ucap Badaruddin.

Apalagi, katanya, kasus hukum di lingkungan MK itu dapat menjadi preseden bagi pene-

Presiden Berharap Pengadilan Terbebas dari Pengaruh Politik Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap bahwa pengadilan terbebas dari pengaruh politik manapun.

“Tidak saja mengungkap namun juga menguji kebenaran setiap keterangan para saksi, tersangka, atau terdakwa,” kata Yudhoyono sebagaimana disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga di Jakarta, Jumat malam.

Pengadilan yang transpa(ant/bali post) ran, katanya, harus mampu Daniel Sparinga membuat semuanya jelas agar publik bisa membedakan apa yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan, petunjuk, bukti, atau sekadar bualan untuk menjauhkan kebenaran dari jangkauan hukum.

Presiden Yudhoyono, katanya, juga mendorong agar semua instrumen supremasi hukum berfungsi untuk menghasilkan kebenaran dan keadilan.

“Hakim, penuntut, dan pembela memiliki tugas mulia untuk menemukan kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sejati,” katanya.

Presiden, katanya, juga menegaskan tentang pentingnya semua pihak menjaga wibawa dan kehormatan pengadilan.

“Pengadilan harus menjadi tumpuan utama agar sendisendi kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara dapat ditegakkan,” katanya.

Menurut Presiden, katanya, biarlah hukum yang berbicara, bukan politik.

“Biarlah para hakim yang memutuskan berdasarkan bukti otentik,” katanya.

Pada kesempatan itu, katanya, Presiden menambahkan biarlah pengadilan berdiri tegak di atas bukti-bukti yang solid bukan oleh opini yang menyesatkan dan menciptakan kabut yang menutupi peristiwa yang sesungguhnya. (ant/bali post)

demikian Badaruddin.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/10) sekitar pukul 22 WIB menangkap sebanyak lima orang di dua tempat terpisah, yakni kommpleks Perumahan Widya Chandra, Jakarta Barat dan Hotel Redtop Jakarta Pusat.

Tiga diantaranya ditangkap di perumahan, antara lain Ketua MK, AM, Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, CH, dan seorang pengusaha berinisial CN. Sedangkan di hotel, dua orang, yakni Bupati Gunung Emas, HB dan seorang lagi berinisial DH. Dalam kasus suap itu ditemukan barang bukti berupa uang Rp 3 miliar. (ant/bali post)

Politik Dinasti Rusak Tatanan Demokrasi

MRT Diharapkan Bisa Diakses Penyandang Cacat Jakarta (Suara NTB) – Program tranportasi massal “mass rapid transit” (MRT), atau dikenal monorel yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diharapkan ramah terhadap para penyandang cacat (defabel).

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Dapil DKI Jakata, Rommy dalam keterangan pers, Sabtu, mengatakan, proyek MRT yang dinilai ramah lingkungan, seharusnya juga bisa ramah terhadap para difabel (penyandang cacat), ibu hamil, dan warga lanjut usia (lansia).

“Selama ini, umumnya kereta dan bus sangat tidak ramah terhadap penumpang defabel,” katanya.

Menurut Rommy, sebagian besar kendaraan umum tidak ramah seperti terlihat penumpang mengangkut penumpang yang membawa barang, mulai dari aksi kebut sopir angkutan jenis bus mini yang ngebut ketika menaikkan dan menurunkan pada penumpang lansia dan ibu hamil.

Selain itu, kendaraan umum tidak ramah terlihat sulitnya penumpang dengan kursi roda atau kelompok difabel lainnya ketika akan bepergian dengan kendaraan umum.

“Tentunya dalam masa konstruksi proyek MRT, harapan masyarakat terhadap variabel aksesibilitas ini diharapkan terakomodir,” ujarnya.

Rommy mengatakan, angkutan MRT juga harus memenuhi syarat antara lain biaya tiket yang terjangkau calon penumpang, ramahnya transportasi MRT terhadap difabel, para lansia dan ibu hamil.

“Karena kejeniusan teknologi transportasi adalah dengan menyederhanakan yang kompleks, bukannya membuat rumit sesuatu yang sebenarnya sederhana. MRT dengan teknologi tinggi harusnya bisa menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta yang cukup kompleks,” katanya.

Rommy menyambut baik langkah Gubernur DKI Joko Widodo yang pada 10 Oktober 2013 mulai mencanangkan pembangunan tiang MRT atau monorel di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

“Proyek MRT yang sudah ditunggu masyarakat selama 24 tahun akhirnya dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Mega proyek untuk mengurangi kemacetan ini tentunya diharapkan bisa diakses semua orang,” pungkasnya. (ant/bali post)

gakan hukum dan penyelesaian masalah pemilihan kepala daerah (pilkada) di negeri ini.

“Ini benar-benar mengejutkan bagi masyarakat dan para pejabat tidak menduga pimpinan di MK yang dipercaya sebagai penegak konstitusi ketahuan melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Ia menilai, di masa depan penyeleksian para calon hakim MK harus benar-benar selektif, transparans, jujur, dan memiliki kepribadian yang baik, serta teruji dalam melaksanakan tugas.

“Kita tidak menginginkan lagi adanya oknum hakim MK yang berprilaku kurang terpuji, dan menjatuhkan nama baik lembaga hukum tersebut sebagai penegak konstitusi,”

(ant/bali post)

TUNJUKKAN - Kepala Pusat, Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menunjukkan pusat gempa melalui peta.

Gorontalo Diguncang Gempa 5,6 SR Jakarta (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan terjadinya gempa bumi berkekuatan 5,6 SR dengan kedalaman 54 kilometer dan berpusat di darat yakni berada pada 20 kilometer Barat Laut Boalemo, Gorontalo.

“Telah terjadi gempabumi di wilayah Gorontalo pada Sabtu pukul 21.30 WIB,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Dia menambahkan, berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa tersebut berpusat pada 20 ki-

lometer Barat Laut Boalemo, Gorontalo atau 45 km Barat Daya Gorontalo Utara.

Sedangkan menurut USGS (Badan Geologi Amerika Serikat) gempa tersebut berkekuatan 5,7 SR dengan kedalaman 100,4 kilometer dan berpusat di darat yakni 31 kilometer Barat Laut dari Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

“Gempa tidak menimbulkan potensi tsunami,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan peta guncangan gempa (shake map) gempa berintensitas III-IV MMI (ringan).

“Sumber gempa berasal dari Sesar Gorontalo,” katanya.

Sesar itu, tambah dia, terbentang dari arah Barat Laut

ke Tenggara yaitu dari Laut Sulawesi melalui Gorontalo hingga wilayah perairan Teluk Tomini.

Posko BNPBn tambah dia, telah mengkonfirmasi kondisi dampak gempa di daerah.

Guncangan gempa dirasakan lemah sekitar enam detik di Kota Gorontalo.

Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gorontalo masih melakukan pendataan di daerah Boalemo.

“Belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut.

Meski pusat gempa berada di darat, namun karena sangat dalam menyebabkan dampak gempa tidak merusak,” katanya. (ant/bali post)

CPNS Diimbau Tak Terpengaruh Janji Calo Mataram (Suara NTB) – Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tidak terpengaruh janji muluk para calo yang menawarkan bantuan kelulusan disertai imbalan.

“Para pelamar CPS hendaknya tidak terpengaruh janji muluk para calo, apalagi mematok harga jasa kelulusan,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, ketika dihubungi dari Mataram, Minggu.

Adhar mengatakan, sejumlah pelamar CPNS mengadu ke Ombudsman NTB dan mengaku sempat didekati oleh pihak tertentu yang berperan sebagai calo CPNS yang mampu meluluskan, namun harus membayar Rp60 juta hingga Rp100 juta.

Ombudsman NTB kemudian menyikapi permasalahan tersebut, namun hal itu jauh dari kebenaran sehingga para pelamar CPNS diminta untuk tidak termakan iming-iming calo tersebut.

“Menurut saya sistem yang digunakan dalam perekrutan CPNS tahun ini memiliki sistem kontrol yang cukup ketat, sehingga kemungkinan-kemungkinan diintervensi oleh orang-orang tertentu sangat tipis,” ujarnya.

Selain pengaduan soal calo CPNS, Ombudsman NTB yang membuka posko pengaduan CPNS sejak beberapa waktu lalu, juga menerima beragam pengaduan, seperti lambannya akses website pendaftaran, dan adanya pelamar yang mengaku sudah memenuhi syarat tapi tidak diloloskan karena permasalahan ijazah terakhir.

Menurut Adhar, dari beragam pengaduan itu pihaknya langsung menindaklanjutinya, terutama permasalahan yang bisa diselesaikan melalui upaya koordinasi, mengingat batasan waktu setiap tahapan retrutmen CPNS itu relatif terbatas.

“Ada beberapa laporan pengaduan yang langsung ditindaklanjuti, seperti lambannya akses website pendaftaran karena batas waktu pendaftaran relatif terbatas,” ujarnya.

Tes tertulis peserta seleksi CPNS itu akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 3 November 2013, di lokasi yang disediakan panitia.

Khusus untuk wilayah NTB, tahun ini, hanya pemerintah provinsi dan dua pemerintah kabupaten masing-masing Sumbawa Barat dan Lombok Utara yang mendapat formasi CPNS pelamar umum.

Pemprov NTB mendapat jatah CPNS pelamar umum di 2013 sebanyak 155 formasi, dari 264 formasi yang diusulkan ke Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara, sesuai analisis jabatan dan beban kerja.

Dari 155 formasi yang diperoleh itu, Pemprov NTB akan memprioritaskan formasi tenaga kesehatan, sebesar 72 persen, dan sisanya 28 persen untuk tenaga teknis.

Sementara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendapat jatah CPNS sebanyak 115 formasi, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendapat jatah CPNS sebanyak 149 formasi.

Dari jatah formasi CPNS di dua kabupaten itu, masingmasing sebesar 55 persen diprioritaskan untuk guru, 35 persen untuk tenaga teknis, dan 10 persen untuk tenaga kesehatan.Tahun ini, NTB Lebih dari 11 ribu pelamar umum akan memperebutkan 155 formasi CPNS 2013 di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Sebagian besar pelamar umum CPNS untuk formasi di lingkup Pemprov NTB itu masih didominasi dari dalam daerah, atau hanya beberapa orang dari luar NTB seperti dari Bali, Jawa, dan Bengkulu. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, menilai, politik dinasti bisa merusak tatanan demokrasi yang berkembang di Indonesia.

“Politik dinasti adalah pejabat publik seperti kepala daerah yang menempatkan anggota keluarganya pada jabatan publik lainnya,” kata Rajasa, usai peluncuran buku cerita dongeng seri Hatta Bercerita di Sawangan, Depok, Sabtu.

Dia mencontohkan, seorang gubernur atau bupati yang menjelang akhir masa jabatan pada periode kedua kemudian menjagokan istri atau anaknya untuk meneruskan jabatannya.

Dalam politik praktis, kata dia, sah-sah saja mengusulkan anggota keluarga sebagai penerus jabatannya, asalkan memiliki kemampuan dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Namun, jika keluarga yang dijagokan sebagai kepala daerah periode berikutnya tidak memiliki kemampuan dan melakukan cara-cara yang tidak fair, maka akan merusak tatanan demokrasi.

Hatta menegaskan, “Dalam berpolitik harus demokratis dan egaliter dengan memberikan kesempatan kepada figur yang lebih banyak.”

Pada pembacaan dongeng di depan anak-anak itu, Ra-

(ant/bali post)

Hatta Rajasa

jasa menuturkan persahabatan dan solidaritas di antara hewan, yakni landak, kelinci, dan rusa. Mereka berhasil mengalahkan hewan yang lebih kuat, harimau.

Menurut dia, “Cerita ini sederhana tapi memiliki nilai pendidikan tinggi yang sangat bermanfaat untuk anakanak.”

Landak, kelinci, dan rusa, kata dia, adalah hewan lemah jika dibandingkan harimau yang dikenal dengan sebutan si raja hutan. Karena mereka bergotong-royong maka musuh lebih kuat bisa mereka kalahkan bersama.

“Dongeng ini menginspirasi anak-anak saling bersahabat dan tolong-menolong sehingga akan muncul jiwa pemberani dan ksatria,” katanya. (ant/bali post)

Mendagri Apresiasi Penetapan Nazaruddin sebagai Tersangka Jakarta (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang telah menetapkan terpidana korupsi Nazaruddin sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik.

“Saya berterima kasih kepada kepolisian yang sudah menindaklanjuti laporan saya sesuai prosedur,” kata Gamawan ketika ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan saat instansi negara berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi, jangan sampai ada fitnah tanpa bukti otentik atas tuduhan korupsi.

“Kami semua berkomitmen pada pemberantasan korupsi, tapi jangan fitnah dengan pencemaran nama baik dengan menuduh orang tanpa bukti,” katanya.

Ia menyatakan tidak akan menghalangi-halangi pihak yang ingin berupaya memberantas korupsi, asalkan dengan penyertaan bukti.

“Kalau memang ada bukti, silakan diproses, saya hormati itu. Tapi jangan sampai fitnah dan mencemarkan nama baik,” katanya.

Sebelumnya, Nazaruddin mengatakan telah terjadi penggelembungan anggaran pengadaan e-KTP sebesar 45 persen dari proyek yang bernilai Rp5,9 tri-

liun tersebut.

Nazaruddin menuding Mendagri menerima uang imbalan atau “fee” terkait pengadaan proyek e-KTP melalui adiknya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.

Mendagri kemudian melaporkan Nazaruddin dan pengacaranya, Elza Syarief, ke Polda Metro Jaya karena telah menuduh dia menerima uang dari proyek pengadaan e-KTP. Gamawan melaporkan Nazaruddin berdasarkan Laporan Polisi Nomor 2968/ VIII/2013/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 30 Agustus 2013. Nazaruddin diadukan melanggar Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 311 KUHP tentang Fitnah dengan ancaman kurang dari lima tahun penjara. (ant/bali post)

Gamawan Fauzi

(ant/bali post)

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

SUARA NTB Senin, 14 Oktober 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Singapura Ejek AS Washington Wakil Perdana Menteri Singapura memberikan peringkat ''guru sekolah dasar'' untuk mengukur langkah para politisi AS mengenai anggaran dan plafon utang mereka.

Dalam satu jumpa pers, Tharman Shanmugaratnam, ketua steering committee IMF, ditanyai pendapatnya mengenai bagaimana prilaku AS mengguncang pasar keuangan global.

“Itu pertanyaan yang membutuhkan pemringkatan dari seorang guru sekolah dasar ketimbang seorang profesor universitas,” kata Tharman seperti dikutip AFP. “Saya kira ada ruang lapang untuk kemajuan.”

Tharman yang juga menteri keuangan Singapura telah memberi tekanan saat bertemu dengan para pejabat AS bahwa mereka harus memahami masalah seputar tenggat peningkatan plafon utang negara itu akan menghindarkan kemungkinan gagal bayar (default) yang katastrofik.

“Kami tahu masalah yang dihadapi AS. Bukan karena kurangnya pemahaman,” kata dia. IMF telah menyuarakan keprihatinan pada masalah kebijakan AS ini dalam pernyataan menjelang pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Washington nanti.

“Amerika Serikat perlu mengambil langkah segera untuk menghadapi ketidakmenentuan fiskal jangka pendek,” kata lembaga itu mengulangi pernyataan para pemimpin G20 Jumat lalu.

Para gubernur bank sentral dan menteri keuangan seluruh dunia menyuarakan keprihatinan itu di Washington bahwa Gedung Putih dan Kongres perlu bersepakat mengakhiri shutdown dan demi meningkatkan plafon utang.

Jika batas plafon 16,7 triliun dolar AS tidak dinaikkan sampai 17 Oktober maka Departemen Keuangan AS akan kekurangan dan memaksa segala pembayaran dalam status default atau gagal bayar, demikian AFP. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memperingatkan bahwa Amerika Serikat tengah menuju ke tahap berbahaya karena para politisi gagal mengatasi kebuntunan mengenai anggaran dan plafon utang.

“Kita kini berada lima hari dari momen yang sangat membahayakan,”

kata Kim pada penutupan pertemuan tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional di Washington.

AS dan dunia akan menghadapi masalah bunga tinggi, jatuhnya kepercayaan ekonomi dan melambatnya pertumbuhan jika Kongres tidak menaikkan plafon utang 16,7 juta dolar AS, kata Kim. Departemen Keuangan AS mengatakan akan kekeringan likuiditas untuk membayar semua tagihan pemerintah sampai 17 Oktober nanti, kecuali batas plafon utang dinaikkan.

Ini membangkitkan kekhawatiran bahwa Washington akan mendorong utangnya dalam status gagal bayar atau default yang dikhawatirkan akan mengguncang pasar keuangan dunia.

“Makin dekat kita ke tenggat waktu, makin besar dampak negatifnya terhadap dunia berkembang,” kata Kim seperti dikutip AFP. “Jika hal ini terjadi maka itu akan menjadi peristiwa malapetaka bagi dunia berkembang, dan kemudian akan berpengaruh negatif kepada ekonomi maju juga. Saya mendesak para pembuat kebijakan di AS menghindarkan krisis ini,” kata Kim. (ant/bali post)

Bulan Sabit Merah Ungsikan 1.500 Warga di Damaskus Damaskus Bulan Sabit Merah Suriah (SARC) pada Sabtu (12/10) mengungsikan sebanyak 1.500 warga sipil dari satu daerah konflik di pinggiran Ibu

Kota Suriah, Damaskus.

Kebanyakan orang yang diungsikan adalah perempuan dan anak-anak yang terjebak di tempat bergolak Muadamieh, sebelah barat

(ant/bali post)

PENGUNGSI - Dokumen foto anak-anak pengungsi di Suriah.

Damaskus, demikian laporan SARC yang diterima Xinhua, Minggu.

Para pengungsi, menurut SARC, ditempatkan di beberapa tempa tpenampungan di pinggiran Damaskus.

Berita tersebut beredar saat media setempat melaporkan militer Suriah membuka beberapa jalur buat warga sipil untuk meninggalkan Muadamieh, yang telah menjadi ajang tempur bagi bentrokan sengit antara gerilyawan dan prajurit pemerintah Suriah.

SARC melancarkan kegiatan di tengah kondisi keamanan yang berat di negara yang dicabik pertempuran tersebut.

Lembaga swadaya masyarakat itu telah kehilangan sebanyak 22 relawannya saat berusaha mencapai orang yang memerlukan bantuan di seluruh kawasan negara Arab. (ant/bali post)

Ban Ki-Moon Serukan Perlindungan Hak Migran New York Masyarakat internasional harus melakukan tindakan untuk melindungi hak migran dan mencegah terulangnya kecelakaan tragis, seperti kapal terbalik, kata Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, Sabtu (Minggu WIB). (ant/bali post) Ban mengeluarkan Ban Ki-moon pernyataan tersebut setelah beredar laporan mengenai hilangnya nyawa pelintas batas antarnegara (migran) untuk kedua kali dalam peristiwa kapal terbalik di lepas pantai Pulau Lampedusa, Italia, Jumat (11/10).

Sepekan sebelumnya kecelakaan kapal tragis menewaskan lebih dari 300 migran di sekitar daerah yang sama.

“Sekretaris Jenderal sangat sedih ketika mendengar laporan mengenai hilangnya nyawa saat satu lagi kapal yang membawa migran terbalik kemarin di lepas pantai Italia, hanya beberapa hari setelah kecelakaan tragis di dekat Lampedusa merenggut lebih dari 300 nyawa,” demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Ban. Sejumlah media Italia melaporkan, sedikit-dikitnya 33 orang tewas dan beberapa orang masih belum ditemukan setelah satu kapal yang membawa sebanyak 250 migran dari Afrika terbalik pada Jumat (11/10) di perairan antara Malta dan Italia.

Selama sembilan bulan pada 2013 tercatat, lebih dari 30.000 migran tiba di Italia, dua kali lipat jumlah mereka pada 2012.

Beberapa hari sebelum bencana paling akhir tersebut, Uni Eropa berjanji akan membantu Italia mengatasi masalah migran, dan menyediakan tambahan 30 juta euro (40,6 juta dolar AS) dalam pendanaan tahun ini.

“Sekretaris Jenderal menyeru masyarakat internasional secara keseluruhan agar melakukan tindakan guna mencegah tragedi semacam itu pada masa depan, termasuk tindakan untuk menangani pangkal masalah dan menempatkan kerentanan hak asasi migran di pusat tanggap darurat,” demikian pernyataan resmi kesekretariatan PBB. (ant/bali post)

(Xinhua/Zhao Yingquan)

ANTISIPASI - Perahu nelayan setempat tampak disandarkan di Pelabuhan Qinglan demi mengantisipasi ancaman topan Nari Wenchang City, yang terletak di Provinsi Hainan bagian utara Cina, Minggu (13/10).

Topan Nari Dekati Provinsi Hainan Cina Haikou Provinsi Hainan di Cina Selatan mempersiapkan tindakan tanggap darurat pada Ahad pagi waktu setempat, saat Topan Nari diperkirakan akan tiba di Kepulauan Xisha pada Senin.

Inti Topan Nari berada di 15,3 derajat Lintang Utara dan 114,2 Bujur Timur, atau 260 kilometer sebelah tenggara dari Hainan di Kota Sansha —Pulau Yongxing di Kepulauan Xisha— pada pukul 11.00 waktu setempat, Ahad, dengan kecepatan angin sampai 137

kilometer per jam.

Topan itu bergerak ke arah barat dengan kecepatan 15 kilometer per jam, kata Kantor Meteorologi Provinsi Hainan.

Sebanyak 27.000 perahu nelayan dipanggil agar kembali ke pelabuhan sampai pukul 09.00 waktu setempat, Ahad.

Semua nelayan dari Kepulauan Yongle, tempat topan tersebut diramalkan mendarat, dipindahkan ke Pulau Jinqing, demikian laporan Xinhua.

Pusat Ramalan Lingkungan

Hidup Maritim Nasional telah menaikkan reaksi darurat ke tingkat dua, dan meramalkan gelombang sampai setinggi 10 meter di Laut Cina Selatan dan antara 2,5 meter dan 3,5 meter di lepas pantai timur dan selatan Provinsi Hainan mulai Ahad siang sampai Senin siang.

Gelombang akibat topan juga diperkirakan menerjang Semenanjung Leizhou, Pulau Hainan, dan Pantai Teluk Beibu mulai Ahad Siang sampai Kamis pagi. (ant/bali post)