Snt14112013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

KAMIS, 14 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 207 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Dana Hibah KPU Kota Mataram

Mantan Bendahara Tersangka Mataram (Suara NTB) Kurang dari dua bulan, Kejaksaan Tinggi NTB meningkatkan kasus dana hibah KPU Kota Mataram dari penyelidikan ke penyidikan.

Berdasarkan hasil gelar perkara, kasus yang pernah menguap saat ditangani Polres Mataram ini, menetapkan satu orang tersangka, yakni mantan Bendahara KPU Kota Mataram berinisial L.MSA. harusnya digunakan untuk operasional Pemilu saat itu. Apakah ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berapa jumlahnya? “Kalau soal dana yang diselewengkan kami belum simpulkan. Intinya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua alat bukti yang cukup sehingga kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan,’’ tegas Sugeng.

Mengerucutnya kasus ini pada penetapan tersangka, setelah sebelumnya penyidik Pidsus Kejati NTB menggenjot penanganan kasus ini.

Hanya butuh waktu sebulan, sedikitnya sembilan saksi diperiksa. Mereka adalah Ketua KPU dan empat orang komisionernya, serta sekretaris. MSA sebagai mantan bendahara juga diperiksa. Rekanan pengadaan juga sudah diperiksa sebagai saksi.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

C.01.08.13

MSA diketahui menjabat sebagai Bendahara KPU Tahun 2010, saat berlangsungnya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

MSA berperan mengatur pengelolaan keuangan hibah dari Pemkot Mataram senilai Rp 5,7 miliar. ‘’Setelah kami lakukan evaluasi, kami temukan ada dua alat bukti cukup. Atas dasar itu, kasus ini ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan seorang tersangka, yaitu (mantan) Bendahara KPU Kota Mataram ,” kata Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH usai pertemuan dengan jajarannya di sebuah lesehan di Sayang – Sayang, Rabu (13/11).

Tak disebutkan dua alat bukti dimaksud. Tapi dari hasil evaluasi pihaknya, memang ditemukan indikasi penyimpangan dana hibah yang se-

Didominasi IRT, Ditemukan 822 Kasus HIV/AIDS di NTB

(Suara NTB/her)

H. Muh. Amin

(Suara NTB/dok)

Destinasi Wisata Museum WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH.,M.Si mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai benda-benda bersejarah yang masih disimpan di rumah masingmasing untuk menyerahkan ke museum. Sehingga bendabenda tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat luas yang berkunjung ke museum.

Bersambung ke hal 5

REGENERASI TERANCAM - Regenerasi perajin gerabah di Sentra Gerabah, Desa Banyu Mulek, Lombok Barat terancam, lantaran para remaja dan pemuda setempat tak banyak tertarik terjun pada dunia kerajinan ini. Alasannya, karena gengsi, kotor dan tidak modern lagi. Sementara, para perajin mulai sepuh sehingga tak mampu lagi beraktivitas. Tampak seorang perajin sedang menghias gerabah untuk kemudian dipasarkan.

BPK Klarifikasi DAK Raib

Bupati KSB Diminta Tegur Tim Anggaran

timasi, sedikitnya 2.000 orang terkena HIV/AIDS di daerah ini. “Masih bayak yang belum kita temukan, estimasinya 2.000 kasus, kita baru temukan 48 persen. Selebihnya masih tersembunyi, masih belum terungkap. Untuk menemukan yang tersembunyi ini masih menjadi PR kita.

Makanya sosialisasi dilakukan intens di masyarakat,”tambahnya.

Dirincikan, dari 822 kasus HIV/AIDS yang ditemukan di NTB, kasus paling banyak ditemukan di Kota Mataram sebanyak 333 kasus, Lombok Timur 142 kasus, Lombok Tengah 107 kasus, Lombok Barat 99 kasus.

Kemudian Sumbawa Barat 36 kasus, Kabupaten Bima 28 kasus, Kota Bima 24 kasus, Kabupaten Sumbawa 19 kasus, Lombok Utara 19 kasus, Dompu 9 kasus dan luar wilayah 5 kasus.

Dari sisi profesi, lanjut Soeharmanto, kasus HIV/ AIDS paling banyak ditemukan pada Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 138 kasus dan Wanita Pekerja Seks (WPS) sebanyak 63 kasus.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB mengklarifikasi pernyataan Prof. Farouk Muhammad yang menyebut DAK Pemda KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) raib dari rekening kas daerah. “Bahasanya sebenarnya bukan raib. Dana DAK itu ada, tapi karena juknisnya belum turun dari pusat, sehingga kebijakan Pemda setempat (KSB, red) anggaran DAK itu dipakai untuk kegiatan lain,” demikian Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Eldy Mustafa, kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (13/11).

Di bagian lain, BPK membenarkan adanya temuan penggunaan DAK tidak sesuai ketentuan tersebut dan merekomendasikan Bupati KSB, Dr.KH.Zulkifli Muhadli menegur tim anggaran untuk segera melakukan perbaikan.

Eldy Mustafa Bersambung ke hal 5

Ribuan TKI Dipulangkan

Berpeluang Tambah Pengangguran Terbuka Mataram (Suara NTB) Ribuan TKI dari Indonesia termasuk dari NTB yang akan dipulangkan dari Arab Saudi, akan ikut berkontribusi terhadap membengkaknya jumlah pengangguran terbuka.

Sehingga perlu dilakukan pemberdayaan kembali terhadap mantan TKI nantinya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin dihubungi

Suara NTB di Mataram, Rabu (13/11) kemarin menegaskan, ketika para TKI tersebut pulang dan tidak memiliki pekerjaan, maka mereka termasuk dalam hitungan tambahan pengangguran terbuka atau TPT (Tingkat Pengagguran Terbuka).

“Akan tetapi, kalau mereka tidak menjadi ibu rumah tangga, atau bekerja sebagai ibu rumah tangga, maka itu tidak

termasuk TPT,” jelas Wahyudin. Disebutkan, jumlah pengangguran berdasarkan data terakhir bulan Agustus 2013 di NTB mencapai 112.708 orang (5,38 persen). Dengan TPT atau benar-benar penganggur, untuk pendidikan menengah masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu TPT SMK sebesar 12,91 persen dan TPT SMA sebesar 11,24 persen.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi NTB menemukan, jumlah kasus HIV/AIDS di daerah ini sampai September 2013 mencapai 822 kasus. Angka itu merupakan akumulasi dari tahun 2011 sampai September 2013. Ratarata peningkatan jumlah kasus yang ditemukan 1020 persen pertahun.

Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTB, H. Soeharmanto, SH ditemui usai rapat koordinasi lintas sektor terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di Ruang Rapat Utama Knator Gubernur NTB, Rabu (13/11) kemarin. “Sejak tahun 2001 sampai September 2013 ini jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan sebanyak 822 di NTB. Masing-masing 381 kasus HIV dan 441 kasus AIDS,”sebutnya.

Menurutnya, dari 822 kasus HIV/AIDS yang sudah ditemukan tersebut merupakan bagian kecil yang sudah terungkap. Dari es-

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kekurangan Tenaga PERSOALAN drainase terus menjadi perhatian publik.

Berbagai genangan dan tumpukan sidementasi dan sampah masih saja memenuhi drainase di Kota Mataram.

Seperti halnya, di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, penyumbatan saluran masih terjadi. Air tidak bisa mengalir dan genangan itu mengeluarkan bau tidak sedap.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Kota Mataram, Yuslifar Artadi yang dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (13/11) kemarin mengatakan, drainase di barat Kantor Lurah Bintaro Jaya, belum lama ini telah dilakukan pengerukan sedimentasi dan (Suara NTB/cem) pembersihan drainase. Tetapi Yuslifar Artadi belum lama dikerjakan telah terjadi peyumbatan saluran oleh sampah dan sedimentasi.

Pengerjaannya pun, PU masih kekurangan tenaga untuk mengawasi drainase di Kota Mataram. “Baru berapa bulan dikerjakan sudah tersendat lagi,” ungkapnya. Bisa dibayangkan jumlah tenaga harian lepas (THL) yang mengurusi drainase sebanyak 170 orang, sementara pengawas hanya tujuh orang.

Dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Kota Mataram, mencapai 400 ribu jiwa. Artinya, tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga dengan jumlah penduduk Mataram.

Katanya di Bintaro ada saluran besar yang menuju Meninting, dan saluran besar ini diharapkan menampung air dari arah timur. Kalau air Meninting naik, secara otomatis saluran di Meninting tidak dapat menampung air. Maka yang harus dilakukan pintu air di Meninting dibuka dan dibuang ke laut.

Meskipun secara terus menerus dilakukan perbaikan dan pengerukkan sedimentasi, tetapi kalau tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat, maka semua yang dikerjakan akan sia–sia.

“Semua itu terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah,” keluhnya. Saluran–saluran yang masuk, sambung Yuslifar, telah disiapkan jaring–jaring sampah. “Begitu air bawa sampah langsung menempel ke jaring kolam kan kosong,” tuturnya.

Yuslifar menambahkan solusi yang harus dilakukan dengan membuat saluran tertutup. Ia menambahkan perlu upaya membangkitkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. (cem)

Ganti Nama DUGAAN kurang siapnya kalangan Dewan mengajukan raperda hak inisiatif, kembali terlihat. Setelah sebelumnya, Pansus Tanggung Jawab Sosial (TSP) yang diajukan Fraksi PDI Perjuangan Kota Mataram ternyata tidak sesuai harapan lantaran tidak semua perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas bisa dipungut dana CSR-nya, kini giliran Pansus UMKM dan Koperasi, bernasib serupa.

Raperda UMKM dan Koperasi yang merupakan usulan Fraksi PKS ini, terganjal oleh PP (Peraturan Pemerintah) yang belum turun ter(Suara NTB/fit) kait koperasi. Sehingga, kaAhmad Tauhid lau dipaksakan tetap berlanjut dengan nama raperda UMKM dan Koperasi dipastikan bakal mubazir. Hal ini menunjukkan minimnya referensi sebelum mengusulkan sebuah raperda, terlebih raperda inisiatif.

Seolah mengamini kekhilafannya atas kurang siapnya mereka mengajukan raperda hak inisiatif, raperda UMKM dan Koperasi akhirnya diputuskan berganti nama menjadi raperda UMKM. Ketua Pansus raperda Kota Mataram tentang UMKM dan Koperasi, Ahmad Tauhid, SHI., Rabu (13/ 11) kemarin mengatakan, keputusan mengubah nama raperda itu disepakati oleh seluruh anggota Pansus.

Perubahan nama ini, kata Tauhid, akan disampaikan kepada badan legislasi dan pimpinan DPRD Kota Mataram. Sementara untuk koperasi, masih harus menunggu turunnya PP. Kemungkinan, nantinya akan dibuat raperda terpisah dengan UMKM. ‘’Karena undang-undangnya kan terbit tahun 2012 sehingga PP-nya belum ada,’’ ujarnya. Dengan demikian, fokus pembahasan pansus ini hanya pada persoalan UMKM. Terkait UMKM, pihaknya, lanjut Tauhid ingin lebih memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Mataram. Sayangnya, pansus ini belum mengantongi berapa jumlah UMKM yang ada di Kota Mataram. (fit)

11,67 Persen Bidang Tanah di Kota Mataram Belum Bersertifikat Mataram (Suara NTB) Sebanyak 11,67 persen bidang tanah di Kota Mataram belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram atau belum mempunyai sertifikat. Dari total luas Kota Mataram sekitar 6.130 hektar, sejumlah 10.362 bidang atau sekitar 11,67 persen yang belum memiliki sertifikat. Demikian disampaikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sekaligus Juru Bicara BPN Kota Mataram, Halid Aslamuddin, S.ST.,MM ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/11) kemarin.

Dari total luas Kota Mataram sebesar 6.130 hektar, diperkirakan jumlah bidang tanah di seluruh Kota Mataram sebanyak 88.774 bidang dimana yang sudah terdaftar atau bersertifikat sebanyak 78.412 bidang atau sekitar 88,32 persen. Halid mengatakan setiap tahun pihaknya memperkirakan sekitar 1.000 bidang tanah yang diproses untuk sertifikasi. Diperkirakan sisa bidang tanah yang belum tersertifikasi tersebut akan selesai dalam waktu 10 tahun mendatang.

“Perkiraan kami sejumlah 10.362 bidang itu akan tuntas 10 tahun yang akan datang. Harapan kami nantinya setelah semua bidang tanah terdaftar atau bersertifikat akan memudahkan dalam (membuat) database data pertanahan di kota Mataram,” jelasnya.

Terkait keluhan masyarakat dimana seringkali sertifikat tanah bisa langsung dimiliki masyarakat dalam waktu yang lama, Halid mengatakan berdasarkan peraturan, jangka waktu pembuatan sertifikat berawal dari pendaftaran pertama memakan waktu 98 hari. Selama ini memang diakui masyarakat selalu menjustifikasi keterlambatannya berada di pihak BPN, tapi menurutnya pada saat pihaknya turun ke lapangan dalam proses pembuatan sertifikat, penyanding batas yang harus hadir tapi tidak hadir.

“Tidak hadir satu, (prosesnya) ditunda atau bahkan orangnya tidak ketahuan dimana. Seperti itulah kendala-kendala di lapangan yang membuat proses itu menjadi lama,” jelasnya. Halid menambahkan bahwa pihaknya tidak mungkin akan menerbitkan surat pengukuran jika penyanding batas tidak tanda tangan. Halid menyatakan pihaknya juga mempunyai pelayanan cepat dalam satu hari atau One Day Service terkait beberapa jenis pelayanan. “Daftar pagi, sore sudah bisa selesai,” ujarnya. (yan)

(Suara NTB/cem)

REKLAME - Salah satu reklame di kawasan Cakranegara. Reklame ini satu dari ribuan titik reklame yang diduga penataannya masih semrawut.

Pajak Reklame di Mataram Salah Kelola Mataram (Suara NTB) – Pemungutan pajak reklame di Kota Mataram oleh Dinas Pertamanan menuai kritik dari kalangan legislatif. Bahkan, anggota Pansus penyelenggaraan reklame, Sahram, ST., menyebut pajak reklame di Mataram salah kelola. ‘’Harusnya di Dispenda, tapi masih diurus Pertamanan,’’ cetusnya.

Padahal, sambung Wakil Ketua Pansus Reklame, Nyayu Ernawati, S.Sos., bahwa dalam Perda Kota Mataram nomor 7 tahun 2010 tentang reklame tidak menyebutkan pengelolaan

pajak reklame oleh Dinas Pertaman. Ia menduga ada keputusan kepala daerah yang menunjuk Dinas Pertamanan sebagai pihak yang berhak memungut pajak reklame.

Karenanya, ia berpendapat bahwa aturan ini harus dikembalikan. ‘’Tinggal kita minta saja kepala daerah mengembalikan seperti semula,’’ cetusnya.

Menurut dia, kalau memang

raperda inisiatif soal penyelenggaraan reklame hanya fokus pada penyelenggaraan, maka ruang lingkup pembahasannya hanya berkutat pada penataan reklame. Sebaliknya, kalau cara pembayaran juga disinggung dalam raperda ini, maka harus menggabungkan perda pajak reklame dengan raperda inisitif usulan Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu, Ketua Pansus Reklame, Wirawan nampaknya

cukup terusik melihat penataan reklame di Kota Mataram. ‘’Coba lihat, jarak lima meter ada billboard, belum lagi bando jalan, di Cakra saja ada lima,’’ sebutnya.

Pasalnya, banyaknya titik reklame tidak berbanding lurus dengan pencapaian pajaknya.

Seperti diketahui, di Kota Mataram terdapat sekitar 1.700 titik reklame dengan target pajak per tahun hanya Rp 1,9 miliar. (fit)

Hitung Royalti Mataram Mall

Akuntan Publik dan Appraisal Minta Bayaran Rp 120 Juta Mataram (Suara NTB) – Keinginan Komisi II untuk secepatnya dilakukan penghitungan nilai royalti Mataram Mall yang layak diterima Pemkot Mataram,

berikut nilai aset Pemkot Mataram yang digunakan PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantacy), terkendala. Kendala ini muncul lantaran anggaran untuk membayar jasa

Pengumuman Hasil Tes K2 Berpeluang Diundur Mataram (Suara NTB) – Pengumunan kelulusan tenaga honorer katagori dua (K2) berpeluang diundur. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Evi Ganevia, kepada Suara NTB baru – baru ini mengatakan, proses penyerahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) di pusat, Pemkot Mataram mendapatkan nomor antrean 300. Diperkirakan proses pemeriksaan LJK itu akan memakan waktu lama.

Padahal diharapkan, pengumuman kelulusan tenaga hororer K2 bisa diumumkan tanggal 4 Desember mendatang. Menurut Evi, pihaknya memaklumi karena melihat jumlah peserta dan proses seleksi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ia menyebutkan khusus untuk peserta seleksi K2 di Kota Mataram berjumlah 1.250, sementara peserta yang mengikuti CPNS melalui jalur umum di NTB mencapai ribuan peserta. “Mau gimana lagi, kita hanya bisa memaklumi saja,” terangnya.

Pada bagian lain ia mengatakan, sejauh ini belum ada kepastian mengenai formasi yang diterima pusat. Sementara itu, keberlanjutan nasib tenaga K2 belum diketahui pasti nasibnya, apakah dirumahkan atau tetap bekerja. Persoalan nasib karyawan yang tidak lulus sambungnya, tergantung dari kebijakan pimpinan SKPD masing-masing, kalau memang masih dibutuhkan tenaganya, artinya akan tetap dipekerjakan seperti biasanya sesuai dengan kemampuan atau bidang masing –masing. (cem)

Camat/Lurah Kecele, Apeksi di Kupang Diundur Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 61 (bukan 56, red) utusan dari Kota Mataram untuk mengikuti pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kupang, NTT, terpaksa kecele. Pasalnya, Apeksi yang dijadwalkan berlangsung Senin (11/11) lalu, ternyata diundur hingga Senin (18/11) mendatang. Para Camat/ Lurah berikut asisten dan Kabag Pemerintahan, Rabu (13/11) kemarin terpaksa ‘’angkat koper’’.

Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin, tidak menampik diundurnya kegiatan tersebut. Namun, orang nomor satu di jajaran birokrasi Kota Mataram ini berkilah kalau kunjungan berjamaah para Camat/Lurah ke Kupang untuk tujuan mengikuti Apeksi. ‘’Mereka kan tidak ikut Apeksi,’’ cetusnya.

Sekda tidak mempersoalkan kunjungan Camat/ Lurah yang menggunakan anggaran dari APBD Kota Mataram ini meski ujung-ujungnya mereka pulang tanpa hasil. ‘’Ya nggak apa-apa kalau untuk keperluan yang sama,’’ ujarnya. Tidak hanya Camat/Lurah yang angkat koper dari Kupang, tapi juga asisten I dan Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram.

Namun demikian, Sekda belum bisa memastikan apakah Kota Mataram akan batal mengikuti Apeksi atau akan mengirim utusan kembali Senin mendatang. Sebelumnya diberitakan, seluruh Lurah se-Kota Mataram yang berjumlah 50 orang pergi studi banding ke Kupang. Studi banding tersebut sekaligus untuk mengikuti pertemuan Apeksi yang berlangsung di ibukota Provinsi NTT tersebut. Sekda mengatakan para lurah dan juga beberapa camat yang mengikuti studi banding tersebut diberikan kesempatan untuk untuk melihat juga bagaimana sistem administrasi kelurahan yang ada di sana.

Mengenai anggaran perjalanan ini ditanggung oleh APBD Kota Mataram. Namun Sekda enggan menyebutkan berapa anggaran untuk satu orang Lurah. (fit)

akuntan publik dan tim appraisal independen yang bakal digunakan Komisi II, tidak mencukupi.

MenurutKetuaKomisiIIDPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., akuntan publik dan tim appraisal independen meminta bayaran Rp 120 juta dengan rincian Rp 60 juta untuk jasa akuntan publik dan Rp 60 juta untuk tim appraisal independen. ‘’Kita akan bicarakan ini dengan akuntan dan appraisal,’’ cetusnya. Namun demikian, komisi bidang keuangan ini berkomitmen tetap mengawal revisi MoU Pemkot Mataram dengan PCF terutama pada nilai royalti.

Bahkan, kata Nyayu, Komisi II

menargetkanpersoalaninirampung sejalan dengan berakhirnya masa bhakti anggota DPRD Kota Mataram periode 2009-2014. Sehingga, iamemintakepadaSekretarisDPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS,SH.,untukmenganggarkanhonor akuntan publik dan tim appraisal dalam APBD 2014. ‘’Prinsipnya kita siap,’’ cetusnya. Dengan demikian, akuntan publik dan tim appraisal akanmulaibekerjaawaltahun2014 mendatang.

Ketidaksiapan anggaran untuk membayar upah akuntan publik dan tim appraisal independen, aku politisi PDI Perjuangan ini, karena memang Dewan belum memiliki

pengalaman berurusan dengan akuntan publik dan appraisal independen sebelumnya. ‘’Kita ndak punya pengalaman sebelumnya,’’ imbuhnya. Meski demikian pihaknya tidak menganggap bayaran yang diminta akuntan publik dan appraisal itu kemahalan, karena jasa keduanya berkaitan dengan ilmu dan keahliannya masing-masing.

Sejauh ini, katanya, banyak akuntan publik yang menawarkan diri kepada Komisi II untuk menghitung royalti Mataram Mall. Namun, akuntan mana yang pasti digunakan, akan dibicarakan dengan anggota Komisi II. (fit)

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sidak Proyek Gedung Kembar

Ambil Langkah Tegas PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) mulai gerah dengan sikap ngotot pemilik Hotel Lombok Baru di Desa Kuta Pujut, yang tidak juga membongkar bangunan hotelnya. Pemerintah daerah pun berjanji bakal segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak hotel.

Jika dalam minggu-minggu ini teguran dan peringatan yang dilayangkan pemerintah daerah tidak juga diindahkan.

“Selama ini kita, pemerintah daerah sudah cukup berbaik hati dengan memberikan kesempatan bagi pemilik Hotel Lombok Baru untuk membongkar sendiri bangunan hotel sesuai keinginannya. Tapi kalau tetap saja tidak ada kemauan, maka se(Suara NTB/ist) cara terpaksa pemerintah daerL. Putrie ah yang akan mengambil langkah tegas,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie pada Suara NTB, Rabu (13/11).

Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya sudah melayangkan surat peringatan kepada pemilik hotel agar segera membongkar seluruh bangunan hotelnya. Namun, sampai saat ini peringatan tersebut tidak juga dilaksanakan. Bahkan, pihaknya berencana dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengirimkan surat peringatan.

Kalau kemudian surat teguran kedua tidak juga diindahkan, akan disusul dengan surat peringatan ketiga. “Nah jika surat peringatan ketiga besok tetap tidak ada reaksi, maka tidak ada alasan lagi bagi pemilik hotel untuk bertahan. Dan, kita jelas akan mengambil langkah tegas,” tegasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, pemilik hotel tidak bisa berdalih. Walaupun mengaku sudah mengantongsi sertifikat tanah dilahan tersebut. Tapi karena lokasi tempat hotel berdiri masuk kawasan roi pantai, maka harus dibongkar.

Di sisi lain, pihaknya memandang wajar kalau masyarakat setempat sampai bereaksi dengan melakukan pembongkaran paksa atas bangunan hotel tersebut, beberapa hari yang lalu.

Sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk karena itu, pihaknya sangat berharap pengertian dan kerjasama yang baik dari pemilik hotel. Supaya bisa bersama-sama membangun pariwisata Loteng.

Tidak hanya itu, pihaknya tetap meminta masyarakat bisa menahan diri. Di mana, pemerintah daerah pasti akan bertindak tegas. Hanya saja, ada prosedur yang harus dilalui. “Pemerintah daerah lamban bukan karena tidak serius. Tapi karena mesti mengikuti prosedur.

Tidak bisa pemerintah daerah serta merta melakukan tindakan. Jika belum menjalankan prosedur yang ada,” pungkasnya. (kir)

Dikes Lepas Tangan, Proyek RS Pratama Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Proyek Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di wilayah Kecamatan Narmada saat ini mangkrak dan terbengkalai. Akibatnya, proyek Kementerian Kesehatan ini tak bisa dilanjutkan.

Proyek rumah sakit tipe D yang dibangun di tanah seluas 3,5 hektare pada akhir 2012 seharusnya selesai dan bisa digunakan di awal 2013. Namun karena dinilai wanprestasi oleh BPKP, maka proyek ini diputus kontraknya, sehingga proyek ini dihentikan.

Selaku dinas teknis, Dinas Kesehatan (Dikes) lepas tangan.

Buktinya, dinas terkait tak banyak tahu soal nilai kontrak, perkembangan proyek dan terkait pemutusan kontrak.

Kepala Dikes Lombok Barat (Lobar) Rachman Sahnan Putra, berkilah pembangunan rumah sakit itu terhenti, karena kontraktor dianggap wanprestasi di tengah proses pengerjaan, sehingga diputus kontrak. Dia juga mengaku tidak tahu berapa nilai kontrak proyek RS Pratama ini. “Tugas Pemda di sini hanya menyediakan lahan, akses jalan dan mengawasi prosesnya,” tandas Rahman, Rabu (13/11) kemarin.

Menurutnya, pembangunan RS Pratama merupakan program dari Kemenkes dan bersumber dana dari APBN ini dikerjakan di empat lokasi di Indonesia, yakni NTB, NTT, Pesisir Selatan dan Papua. Di mana seluruh proses tender dikerjakan oleh pusat dan pemda tidak dilibatkan. Pemda hanya menerima pemberitahuan bahwa sudah ada pemenang tender dan akan segera dilakukan pengerjaan, sehingga pihaknya diminta mem-back up dan mengawasi.

Namun di tengah pengerjaannya, kontraktor yakni PT Betania Prima dianggap BPKP wanprestasi, sehingga diputus kontrak pada awal 2013 dan berdampak penghentian sementara proses pengerjaan. Terkait jumlah nilai kontrak dan tanggal tenggat waktu diputus kontrak ia mengaku tak tahu.

Setelah dievaluasi di Jakarta, Pemda menerima surat dari pusat bahwa proyek pembangunan RS Pratama ini akan dilanjutkan pada 2014 mendatang. Menurut tim pengawas yang terdiri dari Dikes, PU dan kontraktor pengerjaan proyek ini hingga batas waktu awal 2013 masih di bawah 50 persen. “Dengan kejadian ini, proses pelayanan kesehatan menjadi tertunda yang seharusnya bisa operasional 2013 tetapi ditunda,” katanya.

Ke depan, ungkapnya, Pemkab Lobar sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk dilibatkan dalam perencanaan dan proses pengerjaannya, sehingga bisa sama-sama mengawasi agar tidak terulang kembali keterlambatan.

RS Pratama ini memiliki kapasitas 50 tempat tidur untuk rawat inap. Jika sudah beroperasi membutuhkan sekitar 15 dokter umum, ratusan tenaga kerja yang terdiri dari tenaga medis, farmasi, sanitasi dan administrasi. (her)

Calon Pengganti Sekda

Bupati Diminta Akomodir Putra Daerah Giri Menang (Suara NTB) Meski masih lama diganti, jabatan Sekda Lombok Barat (Lobar) menjadi perbincangan hangat di lingkup Pemkab Lobar. Pasalnya setelah dua kali diperpanjang Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, jabatan Ir. M. Uzair sebagai Sekda tidak lagi diperpanjang.

Bupati yang ditemui beberapa waktu lalu mengaku belum memikirkan soal jabatan Sekda. Namun bupati mengaku telah memiliki beberapa calon yang layak menjadi Sekda Lobar. Menurutnya, sekarang ini belum saat ini membicarakan pergantian sekda, karena jabatan Sekda diperpanjang hingga Agustus 2014.

Sementara itu, Kepala BKD Lobar, H. Syukron mengaku belum tahu siapa pengganti Sekda M uzair. Pasalnya, soal jabatan sekda merupakan hak bupati. Meski demikian, Syukron menegaskan, perlu ada regenerasi kalangan pejabat. Artinya memberi kesempatan kepada pejabat muda yang sesuai kompetensinya.

Anggota Komisi I DPRD Lobar, Hamroni mengatakan sudah seharusnya Sekda, M Uzair diganti. Pasalnya, Sekda belum mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan di Lobar.

Bupati harus memberikan kesempatan yang lebih berkompeten dan secara profesional. “Ya kalau ada yang layak putra daerah, sebaiknya diambil putra daerah,” ujarnya, Rabu (13/11).

Di lapangan beredar sejumlah pejabat yang diusulkan sebagai sekda, yakni Asisten III M. Taufik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. H. Fathurrahim, Inspektur Lobar Ir. H. Rahmat Agus Hidayat. Bahkan, nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja NTB Ibnu Salim, SH, MSi, yang juga pejabat eselon II A di lingkup Pemprov NTB (setingkat jabatan sekda di kabupaten/ kota) masuk nominasi.

Harapan senada disampaikan calon anggota legislatif DPRD NTB Daerah Pemilihan Lobar dan KLU, Kris Parangan. Kris menilai sudah saatnya bupati mengakomodir pejabat asli Lobar. Sejauh ini, komitmen bupati menempatkan pejabat asli Lobar di jabatan strategis masih kurang. (her)

Bupati Tidak Terima Proyek Kualitas Buruk Giri Menang (Suara NTB) Proyek Gedung Kembar Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 7 miliar lebih hingga akhir tahun ini belum rampung. Padahal, proyek ini dikerjakan sejak 2012 lalu. Banyak bangunan yang rusak dan belum rapi pengerjaannya. Bahkan, belum serah terima bangunan ini banyak yang rusak, khususnya pintu dan keramik.

Melihat kondisi ini, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, pun marah besar. bupati mengancam tak menerima proyek yang dianggarkan di APBD Lobar tahun 2011 dan 2012 jika tak bagus kualitasnya. “Jangan diterima kalau tidak bagus,” tegas Bupati Zaini Arony dengan nada kesal di hadapan Kepala Bagian Administrasi Umum H. Fajar Taufik dan PPK Proyek Gedung Bupati H. Hambali di sela-sela sidak, Rabu (13/11).

Bupati menyoroti proyek milik Dinas PU Lobar itu adalah daun pintu yang terbuat dari kayu.

Di mana kondisi pintu tersebut tidak tertutup rapat, karena

menggunakan kayu tidak bagus.

Terkait itu, bupati sudah beberapa kali memerintahkan agar kontraktor PT. Waskita Karya (WK) mengganti, namun tidak juga dilakukan. “Kenapa tidak diganti, masih bengkok dan tidak rapat.

Saya minta agar diganti dengan kayu yang bagus,” ujarnya kesal.

Selain menyorot masalah pintu kayu yang rata-rata bengkok dan tidak rapat, bupati juga meminta Kabag Administrasi Umun H. Fajar Taufiq memasang karet di semua titik tangga agar tidak licin. Termasuk membersihkan kotoran-kotoran bekas tukang bangunan bekerja dan segera ditempati. Bupati meminta

rekrut tenaga cleaning service agar kantor tersebut tetap bersih.

Terpisah, Kabag Administrasi Umum Setda Lobar H. Fajar Taufiq yang dikonfirmasi wartawan mengatakan masalah pintu yang rusak bukan menjadi kewajiban Bagian Umum untuk memperbaiki.

Namun masih menjadi tanggungan kontraktor.

Pantauan wartawan, gedung bupati yang kerap disebut seperti gedung putih di Amerika Serikat ini hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian, khususnya meratakan tembok dan mengecat kembali. Padahal gedung tersebut belum genap berusia 1 tahun.

(Suara NTB/her)

RUSAK - Beginilah kondisi bangunan gedung kembar Kantor Bupati Lobar yang rusak. Bupati Lobar meminta pada pejabat Lobar tidak menerima bangunan tersebut dari kontraktor jika belum diperbaiki.

Sementara itu, di dalam ruangan terlihat beberapa pekerja tengah melakukan desain interior beberapa sudut ruangan

seperti di lobi, ruang kerja bupati serta ruang tunggu tamu bupati.

Diketahui, pekerjaan ini akan berakhir 27 November. (her)

(Suara NTB/kir)

HEARING - Warga enam desa yang berada di Kecamatan Pujut hearing dengan DPRD Loteng mengenai kepastian status lahan di Gunung Prabu, Rabu (13/11).

Lagi, Warga Enam Desa Datangi Dewan Loteng Praya (Suara NTB) Puluhan warga dari enam desa di wilayah Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Rabu (13/11), kembali mendatangi gedung DPRD. Mereka menanyakan kepastian status lahan di wilayah Gunung Prabu yang digarap warga. Setelah sebelumnya kawasan tersebut ditetapkan masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) oleh pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB. Pada kesempatan itu, warga yang berasal dari Desa Ketara, Pengembur, Prabu, Kuta, Rembitan serta Desa Mertak tersebut pun mendesak pemerintah segera mengeluarkan status lahan yang digarap warga dari kawasan TWA. Mengingat lahan-lahan tersebut sudah digarap warga jauh sebelum kawasan terse-

but ditetapkan sebagai kawasan TWA. “Warga sudah menggarap lahan-lahan tersebut sejak tahun 1960-an sampai sekarang,” jelas Tajir Syahroni, koordinator warga di hadapan Wakil Ketua DRD Loteng, L. Fathul Bahri yang menerima.

Warga, lanjut Tajir menolak rencana pemerintah pusat dalam hal ini BKSDA NTB untuk mengembalikan lahan tersebut sebagai kawasan TWA. Mengingat lamanya masyarakat menggarap lahan tersebut. Bahkan banyak yang sudah bertempat tinggal di kawasan tersebut.

Belum lagi pada saat penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan TWA tahun 1995 lalu, pemerintah pusat tidak pernah turun melihat kondisi di lapangan.

“Kalau memang benar pemerintah pusat mau mengembalikan kawasan tersebut ke

fungsi aslinya sebagai kawasan TWA, lalu bagaimana nasib warga yang sudah bertempat tinggal di kawasan tersebut. Kemana mereka akan pergi,” tanyanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kasi Konservasi Wilayah I BKSDA NTB, H. Ramsiah, membenarkan kalau pihaknya sedang melakukan pendataan ulang sekaligus penataan atas tapal batas TWA yang ada diwilayah tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui pasti sampai mana batas wilayah TWA. Sekaligus mencari tahu persoalan-persoalan yang terjadi.

Ia pun membantah dengan dilakukan penataan batas wilayah tersebut, nantinya warga yang ada di dalam kawasan akan diusir. “Justru upaya ini kita lakukan tujuan untuk membantu

masyarakat,” jelasnya. Dari pendataan ulang batas wilayah tersebut akan dijadikan bahan laporan ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat bisa menentukan kebijakan dan langkah seperti apa yang akan diambil.

“Jadi dengan penataan dan pendataan ulang batas wilayah TWA ini, bukan hanya masyarakat yang punya lahan didalam kawasan TWA saja yang terbantu. Lebih-lebih masyarakat pemilik lahan diluar kawasan juga sangat terbantu. Karena proses pengurusan sertifikat lahan bisa lebih cepat lagi,” tandasnya. Untuk itu dukungan dan kerjasama dari masyarakat sangat diharapkan. Karena kebijakan yang dilakukan pihaknya saat ini murni demi kepentingan masyarakat luas. (kir)

Gardu Induk Belum Ada Korban Puting Beliung Disiapkan Pelayanan PLN di KLU Bantuan Material Belum Optimal

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sampai saat ini masih terus melakukan pendataan, terkait besaran kerugian yang dialami korban puting beliung di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat, Senin (11/11) lalu. Hasil pendataan itulah yang nantinya akan dijadikan dasar penentuan jenis dan besaran bantuan yang akan disalurkan kepada para korban.

Sekretaris BPBD Loteng, Sahabudin, S.H, kepada Suara NTB, Rabu (13/11), menjelaskan dari hasil pendataan awal yang dilakukan pihaknya ada sekitar 10 bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah.

Berupa 9 rumah warga ditambah 1 kandang ayam.

Namun demikian, jumlah bangunan yang terkena imbas angin puting beliung tersebut bisa saja bertambah. Mengingat pros-

es pendataan masih terus dilakukan. “Tapi untuk sementara 10 bangunan ini yang cukup parah.

Di mana ada 3 rumah yang kondisinya paling parah,” jelasnya.

Rumah warga yang rusak pun bukan hanya terkonsentrasi di satu desa saja. Tapi menyebar di tiga desa terdekat, yakni Desa Sukarara serta Desa Nyerot dengan rincian 3 rumah di Desa Sukarara, dua rumah di Desa Nyerot, sisanya di Desa Batu Tulis.

Selain bangunan-bangunan tersebut masih ada puluhan rumah lagi yang terkena imbas.

Namun tingkat kerusakannya tidak terlalu parah. Hanya kerusakan kecil saja dan sejauh ini sudah bisa ditangani oleh pemilik rumah bersangkutan.

Khusus bagi warga yang rumahnya rusak parah, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk keperluan penyiapan bantuan bagi para korban.baik itu berupa bantu-

an logistik maupaun bantuan material bangunan. “Khusus untuk bantuan logistik, sudah disalurkan beberapa saat setelah kejadian,” imbuhnya.

Sementara untuk bantuan material, masih harus menunggu hasil pendataan. Karena nantinya, bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan besaran dan kebutuhan warga itu sendiri. Misalnya, bisa saja nanti ada warga yang mendapat bantuan atap rumah saja atau bahan bangunan lainnya. “Jadi bantuan yang akan diberikan tergantung kebutuhan warga,” tandas Sahabudin.

Pendataan sendiri dilakukan supaya bantuan yang akan disalurkan benar-benar jelas dan tepat sesuai kebutuhan. Mengingat selama ini masyarakat terkadang berlebihan meminta bantuan macam-macam kepada pemerintah. Padahal yang rusak tidak terlalu banyak. Di satu sisi kemampuan daerah masih terbatas. (kir)

Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honor

Komisi I DPRD Loteng Konsultasi ke BKN Praya (Suara NTB) Sebanyak delapan anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng) Rabu (13/11) kemarin, bertolak ke Jakarta. Tujuannya berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait kejelasan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honor K2 lingkup Pemkab Loteng tahun 2013 ini.

Konsultasi dilakukan, menyusul masih simpang siurnya informasi terkait kuota dan formasi pengangkatan yang diberikan untuk masing-masing daerah, termasuk Loteng. “Dari konsultasi ini nantinya, diharapkan ada kejelasan berapa sebenarnya formasi yang diberikan pusat ke daerah,” ungkap Kabag Humas Sekretariat DPRD Loteng, Drs. H.L. Muzhar.

Muzhar mengatakan, kejelasan kuota serta formasi yang diberikan tersebut penting diketahui sebagai dasar dalam penentuan besaran penambahan anggaran untuk keperlu-

an pengangkatan CPNS tahun 2014 mendatang. Alasannya, pengangkatan CPNS akan dilakukan tahun depan, sehingga harus disiapkan mulai tahun ini.

Menurutnya, Komisi I DPRD Loteng khawatir kalau formasi pengangkatan tidak jelas, bisa berpengaruh pada proses penyusunan anggaran bagi pengangkatan CPNS Loteng nanti. “Ya kalau nanti anggaran yang disiapkan mencukupi. Kalau ternyatanya tidak cukup yang susah jelas pemerintah daerah,” sebutnya.

Selain Komisi I, dua komisi lainnya yakni Komisi II dan IV juga sudah berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi. Komisi II konsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta Komisi IV ke Kementerian Kesehatan. Sementara Komisi III sudah berangkat lebih dulu dengan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait infrastruktur. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Pelayanan listrik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini diakui PLN masih belum optimal. Masih terjadinya mati lampu disebabkan instalasi jaringan yang belum mendukung. Wilayah KLU sebagai wilayah jaringan terakhir dan terjauh, menyebabkan tegangan listrik yang diterima masyarakat KLU mengalami gangguan akibat tidak memadainya instalasi. Oleh karena itu, keberadaan Gardu Induk (GI) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan jaringannya menjadi garansi bagi optimalnya pelayanan listrik ke depan.

Staf Bidang Komunikasi Kantor Induk Pembangunan Wilayah NTB, Suruji, Rabu (13/11), menjelaskan pembangunan jaringan SUTT yang akan dibangun di KLU merupakan upaya PLN untuk memaksimalkan pelayanan listrik.

Suruji tak menyangkal, wilayah KLU masih sering terjadi pemadaman listrik mendadak akibat tegangan yang tidak konsisten.

“Kenapa Tanjung dan sekitarnya sering padam, ya karena itu, saluran listrik dari Jeranjang ke KLU tidak didukung oleh Gardu Induk SUTT. Untuk diklarifikasi, jaringan SUTT yang kita bangun bukan tegangan 500 KV, tetapi 150 KW untuk menyesuaikan tegangan ke 220 KV,” jelasnya.

Suruji mengatakan PLN Wilayah NTB sangat mengharapkan dukungan masyarakat KLU pada umumnya. Mengingat proyek ini ditargetkan rampung akhir Desember, sehingga di 2014, jaringan SUTT sudah dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan tegangan tinggi dari PLTU Jeranjang ke KLU. Ketergantungan akan selesainya proyek ini cukup tinggi, terutama untuk

menjaga konsistensi pelayanan listrik tegangan tinggi PLN. Apabila tidak selesai tepat waktu, Suruji memastikan adanya kerugian yang harus ditanggung oleh PLN. Jauhnya Jeranjang ke KLU akan mengakibatkan tegangan drop di tengah jalan yang berdampak pada kemungkinan pemadaman secara mendadak, karena instabilitas arus listrik.

“Dari awal kami sudah setting, di KLU ini harus ada transmisi sebagai adaptor dan stabilisator tegangan, sehingga listrik yang ke KLU bisa full. Kalau tidak, pemadaman masih akan terus terjadi,” lanjutnya.

Menjawab kekhawatiran warga akan dampak radiasi yang diisukan, Suruji menyatakan radiasi yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Sebab tegangan yang diantarkan transmisi bukan tegangan ekstra tinggi atau 500 KV, tetapi tegangan tinggi 150 KW. “PLN punya Gardu Induk di Ampenan, Sengkol, Pringgabaya dan KLU. PLN punya kebijakan, misalnya kalau ada tanaman yang terkena dampak pembangunan tower SUTT, itu akan dikompensasi,” ujarnya. (ari)

Suruji (Suara NTB/ari)

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Kerjasama Program Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas Bappeda Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dari Rakor Evaluasi PNPM MP

Komitmen Bersama, Genjot Fisik dan SPP

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Keterlambatan penyelesaian program fisik PNPM Mandiri Pendesaan dan non

H. Yahya Adam

fisik terutama Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) mesti digenjot. Dalam hal ini, sangat diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat. Agar bisa mengejar target yang ditetapkan.

Fasilitator Teknik Kabupaten PNPM PM, Susanto S, menunjukkan data PNPM di 12 kecamatan pada 2013 ini. Yakni di kecamatan Alas Barat, Utan, Labuan Badas, Lunyuk, Lape, Pelampang, Empang, Labangka, Orong Telu, Lenangguar, Lantung dan Lopok. Dengan total alokasi anggaran Rp 18,3 miliar belum termasuk kecamatan Empang yang dipending. Jenis kegiatan PNPM MP, seperti jalan, jembatan, pasar, tambatan perahu, sekolah, gedung kesehatan dan lainnya.

P J O Kabupaten Sumbawa PNPM MP, Drs. Taufik

Warga Sampir Keluhkan Lampu Jalan Taliwang (Suara NTB) Warga di wilayah Muhajirin dan Karang Penok lingkungan Sampir B kelurahan Sampir B, Taliwang, mengeluhkan keberadaan lampu penerangan jalan yang ada di lingkungan mereka. Betapa tidak. Sejak diadakan pertengahan tahun ini, keberadaan puluhan lampu penerangan jalan di lingkungan mereka itu tak kunjung menyala.

Warga berharap lampu penerangan jalan tersebut segera dinyalakan. Pasalnya selama ini di sepanjang jalanan pada malam hari kondisinya gelap, sehingga kerap menyulitkan warga yang melintas. “Lihat saja kondisi jalan kita di sini, sudah sempit dan kalau malam gelap. Jadi harus ekstra hati-hati. Makanya kita sangat berharap lampu jalan yang dipasang pemerintah ini bisa dinyalakan,” timpal Mustafa, salah seorang warga lingkungan Sampir B kepada media ini, Rabu (13/11).

Sebenarnya warga beberapa waktu lalu sempat mempertanyakan ke Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terkait kapan lampu-lampu tersebut bisa menyala. Dua instansi yang didatangi warga yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dinilai bertanggung jawab terhadap lampu penerangan jalan itu pun saling lempar tanggung jawab. Dinas PU yang bertugas membangun infrasrukturnya mengklaim jika proyek tersebut sudah diserahkan ke pemerintah, sementara BLH yang bertanggung jawab mengelolanya mengakui jika fasilitas itu belum diserahterimakan kepada pihaknya.

“Itu jawaban yang kami dapat dari Dinas PU dan BLH. Tidak ada yang mengaku siapa yang harus bertanggung jawab untuk menghidupkan lampu jalan di lingkungan kami ini,” tandas Khairil, warga lainnya.

Belum dapat dinyalakannya lampu penerangan jalan di lingkungan mereka itu kemungkinan akibat proyek pembangunan jalan tembus dari lokasi Pasar-Terminal ke dalam kota Taliwang yang kebetulan melintas di Sampir B. Hal ini pun diakui Khairil. Menurut dia saat pembangunan jalan tembus itu, kabel utama lampu penerangan jalan tersebut sempat terputus akibat peralatan proyek. Dan kondisi itu pun langsung dilaporkan warga ke Dinas PU. “Setahu kami sejak kami laporkan, sampai sekarang belum ada petugas yang melakukan penggalian dan menyambung kembali kabel yang putus itu,” ujarnya seraya memperkirakan jika proyek pembangunan penerangan jalan di lingkungannya tersebut tidak sesuai standar aturan.

“Saya yakin kabel utama lampu jalan itu tidak ditanam pada kedalamam tertentu yang sesuai aturan. Bayangkan saja, masak hanya karena galian jalan kabelnya bisa kena. Jadi bisa dicurigai proyek ini dikerjakan asal-asalan,” sambung Khairil.

Pihak Dinas PU KSB yang dikonfirmasi, melalui sekretarisnya Drs. Amiruddin. DH menyatakan, dirinya sebelumnya telah mengetahui kondisi lampu penerangan jalan di wilayah kelurahan Sampir itu. Bahkan ia pun telah memanggil dan memerintahkan langsung pejabat penanggung jawab proyek lampu penerangan jalan itu untuk segera melakukan perbaikan. “Saya sudah perintahkan untuk memperbaiki.

Dan kalau sampai sekarang belum direalisasikan, saya belum dapat informasinya lagi,” tuturnya.

Ia mengakui berdasarkan keterangan pejabat penanggung jawab proyek tersebut, diketahui bahwa Dinas PU telah menyerahkannya ke pemerintah. “Itu katanya. Kalau proyek itu sudah diserahkan ke pemerintah,” sambungnya tanpa merinci pemerintah mana yang dimaksudkannya itu.

Pada bagian lain BLH KSB mengklaim belum dapat bertanggung jawab penuh terhadap puluhan lampu penerangan jalan di kelurahan Sampi yang hingga kini belum pernah menyala itu. Kabid Pertamanan BLH KSB Abdul Munir menyatakan, pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas PU agar segera memperbaiki jaringan kabel yang rusak akibat proyek jalan sehingga lampu penerangan jalan di lingkungan Sampir B bisa dihidupkan. “Setahu kami proyeknya masih dalam masa pemeliharaan. Makanya kami minta Dinas PU untuk memperbaikinya. Tapi nyatanya sampai sekarang belum juga dilakukan,” urainya.

Ia mengatakan, pengelolaan fasilitas penerangan jalan merupakan tupoksi BLH. Namun demikian, tanggung jawab tersebut belum dapat dijalankan oleh BLH selama fasilitas bersangkutan belum diserahterimakan. “Kalau soal instalasi juga itu tugas Dinas PU,” katanya. (bug)

(Suara NTB/bug)

TIDAK MENYALA - Salah lampu penerangan jalan di lingkungan Sampir B yang tak pernah menyala sejak dipasang sekitar enam bulan lalu.

Abdul Syukur mengakui pada sejumlah lokasi, seperti di kecamatan Lunyuk dan Labangka yang nilai anggarannya di atas Rp 3 miliar. Target pengerjaan fisik belum memenuhi SKN, sehingga harus dikejar. Beberapa masalah, seperti soal ketersediaan tenaga terampil (tukang) dan tenaga pendamping, supaya bisa diatasi.

Menjadi kewajiban semua pelaku yang terlibat untuk melakukan percepatan di lapangan, terutama fisik. Mengingat kinerja anggaran sudah 100 persen. “Tidak ada alasan bagi teman-teman di lapangan terutama UPK, sambil kita minta dukungan camat dan kepala desa, agar target yang dibuat bisa kita penuhi. Dengan memaksimalkan semua potensi yang ada,” cetusnya.

Namun, yang menjadi sorotan utama adalah SPP. Seperti disampaikan Fasilitator Keuangan Kabupaten, Ir. Rusni, kebijakan pendanaan umum SPP tahun 2013, kecamatan yang memiliki dana

perguliran lebih dari Rp 2 miliar, tidak dapat mengkases dana SPP, apabila idle capital 15 persen secara rata-rata selama tiga bulan terakhir sesuai laporan keuangan.

Dari rencana kerja berbasis Standar Kinerja Nasional (SKN), sampai dengan tahapan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), dari target total di 76 desa, realisasi sampai dengan 29 Oktober 2013 baru 13 desa atau baru 17 persen.

“Hampir semua kecamatan, penyaluran maupun pengembalian SPP ini bermasalah,” terangnya.

Pada tahapan Musdes, kendala yang dihadapai, terlambat dalam penyaluran dananya. Peningkatan pengembalian SPP juga terbentur masalah, pengurus UPK belum maksimal dalam melakukan pendampingan kelompok, pengurus UPK lebih banyak menunggu di kantor daripada menunggu setoran ke kelompok. Sebagian kecamatan belum menerapkan simpanan tanggung renteng di kelompok.

Upaya yang mesti dilakukan, FK

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Para peserta Rakor sedang mendengarkan pemateri.

memfasilitasi UPK dalam pembinaan dan pendampingan kelompok SPP. Menerapkan pembangian wilayah kerja/kelompok binaan setiap pengurus UPK. Serta penambahan satu personel di UPK sebagai juru tagih. Untuk pengua-

tan kelompok SPP mantap, kendala yang dihadapi, update data tentang perkembangan kelompok SPP masih kurang. UPK belum dapat menyajikan data perkembangan kelompok. Pembinaan kelompok belum dapat dilakukan secara

sistematis dan terencana. Untuk itu, FK wajib memasukkan pembinaan dan pendampingan kelompok SPP pada rencana kerja bulanan. Terakhir identifikasi kategori kelompok SPP. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, H. Yahya Adam maupun Kabid Sosial Budaya Bappeda Sumbawa, Rosmin Junaidi, M.Si, menegaskan, perlunya koordinasi semua pihak terlibat di lapangan. Serta memperkuat komitmen bersama. Bila perlu membentuk tim verifikasi khusus di kecamatan, agar semua persoalan terutama soal SPP bisa ditangani. Semua proses harus ditempuh sesuai prosedur. Apa yang menjadi hambatan dapat segera dilaporkan. “Progres kita, terutama soal SPP ini supaya diperhatikan, segera dievaluasi kembali,” tandas keduanya. (arn/*)

Pemkab Sumbawa Siap Hadapi Gugatan Pengusaha Kafe Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa siap menghadapi gugatan perdata yang kembali dilayangkan para pengusaha kafe di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, setelah gugatan sebelumnya dicabut.

Kabag Hukum Setda Sumbawa, Ketut Sumardiata, S.H, kepada wartawan, Rabu (13/ 11), menilai pengusaha kafe sebenarnya telah mengingkari kesepakatan, saat gugatan sebelumnya dicabut untuk tidak lagi memasukkan gugatan, sehingga waktu itu disetujui Pemkab. Namun, nyatanya pengusaha kafe melalui kuasa hukum mereka kembali memasukkan gugatan perdata atas dirubuhkannya bangunan kafe yang ada di kawasan Batu Gong dengan tuntutan yang hampir sama. “Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua pihak untuk tidak melanjutkan lagi masalah ini di pengadilan.

Namun pada akhirnya terjadi lagi. Sesuai dengan aturan yang ada, ketika gugatan diajukan dan sudah dijawab oleh tergugat maka itu harus mendapat izin oleh tergugat untuk mencabutnya. Ketika dia sudah mendapat izin, maka dia tidak boleh menga-

jukan lagi. Begitu seharusnya,” tandasnya.

Tuntutan para pengusaha ini kedua ini hampir sama dengan yang sebelumnya.

Menuntut ganti rugi kepada Pemda atas pembongkaran bangunan di Batu Gong.

Sidang pertama untuk gugatan kedua ini dijadwalkan pada Senin, 18 November mendatang. Dengan agenda mediasi terlebih dahulu.

Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa, sudah menyiapkan surat kuasa, untuk mendapat bantuan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Bergabung dengan Tim Kuasa Hukum Pemkab nantinya.

Surat kuasa dimaksud mewakili Bupati selaku tergugat.

Bupati ini memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari dan orang-orang di Bagian Hukum.

Apalagi sebelumnya, Pemkab sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan Kejari. (arn)

Sumbawa Masih Banyak Kekurangan Guru Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa masih kekurangan banyak guru, terutama guru SD. Hingga diharapkan hasil tes CPNS K2 yang baru saja berlangsung dapat mengisi sebagian dari kekurangan dimaksud secara bertahap.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, saat ditemui Rabu (13/11), untuk guru SD saja Sumbawa masih membutuhkan sekitar 1.228 tenaga.

Artinya, dari 361 SD yang ada, rata-rata sekolah memerlukan tambahan 3-4 tenaga pendidik. Belum lagi untuk jenjang SMP dan SMA. “Kenyataan di lapangan untuk guru, kita masih banyak kekurangan,” terangnya. Seraya menyebutkan, kekurangan tenaga di bidang lain seperti tenaga kesehatan, tenaga penyuluh yang dirasakan masih kurang. Yang akan dipenuhi secara bertahap, disesuaikan dengan formasi yang diberikan dan kemampuan anggaran daerah.

Sementara untuk hasil tes CPNS K2 yang baru saja berlangsung, lanjut H. Bas, panggilan akrabnya, masih dalam proses penyerahan dan melakukan penghitungan lembar jawaban soal dari tes CPNS K2. Mengingat pada saat yang sama, semua daer-

ah dan kementerian menyerahkan berkas tersebut ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Pusat Pendidikan Pelatihan Sekretariat Negara.

Hingga harus antri menunggu giliran. Makanya, diperkirakan pengumuman tes CPNS tersebut bakal molor dari jadwal semula pada Minggu pertama bulan Desember 2013.

Setelah Panselnas menerima berkas dari tiap daerah, maka langsung dilakukan penghitungan secara manual.

Hingga proses ini dinilai memakan waktu cukup lama.

Untuk kabupaten Sumbawa, tidak ada masalah terhadap berkas. Dari 1.789 peserta yang terdaftar mengikuti tes CPNS K2, hanya 1.760 yang ikut. Artinya, sebanyak 29 orang yang tidak ikut tes. Namun, karena proses penyerahan dan penghitungan lembar jawaban dari tiap daerah masih berproses. Hingga diperkirakan pengumuman itu molor dari jadwal. ‘’Sampai sekarang belum selesai, karena kabupaten lain masih banyak yang dihitung.

Sekarang apakah pengumuman tepat minggu pertama Desember, atau mundur, kita tunggu saja,” tandasnya.

H. Bas juga mengimbau kepada peserta seleksi untuk tidak terpancing dengan isuisu tidak jelas di luar. Ataupun tergiur oleh tawaran calo yang menawarkan kelulusan CPNS. (arn)

(Suara NTB/bug)

TPA BATU PUTIH - Pembangunan bak penampung air limbah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih mulai dikerjakan. Bak ini nantinya berfungsi menguraikan zat-zat beracun limbah sampah sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar TPA Batu Putih.

Diduga sebagai Provokator

Oknum Kades Ditahan Polisi Dompu (Suara NTB) Oknum Kepala Desa Mada Oi Wau, kecamatan Madapangga Bima, Aw (49), ditahan Polres Dompu karena dinilai sebagai provokator sehingga warga melakukan penyerangan terhadap aparat yang mengecek lahan di daerah perbatasan Dompu – Bima, Selasa (12/11) pagi. Aw dikenakan pasal 160 KUHP atau 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Kasubag Humas Polres Dompu, AKP Iqbal kepada Suara NTB, Rabu (13/11) mengungkapkan, penangkapan terhadap oknum Kades Mada Oi Wau dilakukan karena diduga sebagai provokator.

Dia diduga telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan yang menghukum atau pengancaman terhadap aparat gabungan Pemda Dompu yang melakukan pengecekan lokasi perladangan warga di daerah perbatasan Dompu – Bima. “Kita tangkap oknum Kades Ma Oi Wau, Selasa kemarin,” katanya.

Aw dikenakan pasal 160 KUHP atau 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Ia ditahan untuk 20 hari pertama di Polres Dompu. “Untuk sementara hanya oknum Kades yang ditahan,” katanya. Kasus penganiayaan dan pengancaman terhadap aparat gabungan dari Pemda

Dompu, Selasa (12/11) pagi karena dianggap melakukan operasi terhadap pelaku perladangan liar dalam kawasan hutan di daerah perbatasan.

Kanit Intelkam Polsek Kota Dompu, Brigadir Farid menjadi korban amukan warga Mada Oi Wau Kecamatan Madapangga Bima di lokasi perladangan.

Pengecekan lokasi perladangan liar warga ini berawal dari informasi bahwa warga Bima telah menguasai lahan dalam kawasan di wilayah administrasi Dompu untuk berladang. Hasil pengecekan yang juga diikuti oleh aparat Dinas Kehutanan Dompu ini seluas 40 ha dalam wilayah Dompu. (ula)

Polisi Amankan Tiga Tersangka Pelaku Curanmor Kota Bima (Suara NTB) Tiga tersangka anggota jaringan pelaku pencuri sepeda motor (curanmor) yang meresahkan warga Kota Bima diamankan tim Buser Sat Reskrim Polres Bima Kota, Selasa (12/11). Bersama ketiga pelaku aparat juga mengamankan barang bukti sepeda motor.

Ketiga pelaku yang diamankan di dua tempat berbeda ini masing-masing AD (25) asal Kabupaten Dompu. Dia diamankan di Kecamatan Kempo sekitar pukul 14.00 Wita saat mengendarai sepeda motor vario yang diduga hasil curian. Berdasarkan hasil pengembangan dari AD, aparat kemudian mendapat-

kan dua nama lainnya masing-masing berinisial M (18) dan SL (21). Dua pelaku ditangkap sekitar empat jam kemudian di lingkungan Sarata Kelurahan Paruga dan di lingkungan Kedo, Kelurahan Melayu.

Kasat Reskrim AKP Didik Haryanto menyebutkan penangkapan tiga pelaku ini bermula dari informasi adanya sepeda motor yang dicurigai hasil curian. Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan anggota di Desa Kore, kecamatan Sanggar. Setelah dipastikan, anggota Buser kemudian meluncur.

Benar saja, setelah diselidiki pihaknya mendapati AD tengah mengendarai motor

hasil curian dimaksud. Saat itu AD langsung diamankan. ”Dari keterangan AD kemudian kita lakukan pengembangan dan menangkap dua pelaku lainnya,” ujar Didik.

Bersama tiga tersangka ini anggotanya juga berhasil mengamankan barang bukti motor vario yang dicuri sekitar dua hari lalu. Saat itu, para pelaku mengambil motor korban di lingkungan Binabaru Kelurahan Paruga. Sementara satu motor lainnya merek yamaha milik anggota TNI di Kelurahan Penaraga.

Dikatakannya, tiga pelaku tersebut kini sudah diamankan di Sat Reskrim Gunung Dua untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. (use)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

Mantan Bendahara Tersangka Dari Hal. 1 Tepat Selasa (12/11) lalu, Kejaksaan pun menyimpulkan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan setelah melalui gelar perkara.

Ditanya kemungkinan ada tersangka lain, menurut Kajati, proses atas kasus ini masih terus berlangsung. “Kita lihat nanti, karena penyidikan masih berjalan,” pungkasnya. (ars)

Destinasi Wisata Museum Dari Hal. 1 “Benda-benda bernilai sejarah yang mungkin saja masih banyak disimpan oleh para tokoh masyarakat kita di rumahnya bisa dimasukkan ke museum,” ujarnya pada saat menghadiri coffee morning di Museum Negeri NTB bersama para staf museum, jajaran Disbudpar NTB, budayawan, pelaku wisata, dan lainnya, Rabu (13/ 11) kemarin.

Wagub juga meminta kepada pihak museum bila diperlukan bersurat secara resmi kepada masyarakat yang memiliki benda bersejarah di rumahnya untuk menyerahkan barang tersebut ke museum, sehingga benda tersebut bisa dipelihara dengan baik.

Selain benda-benda yang disimpan di museum saat ini, Wagub menyatakan masih banyak benda-benda yang disimpan oleh masyarakat yang mempunyai nilai sejarah. Seperti benda peninggalan kerajaan dan benda-benda bersejarah yang ditemukan secara tidak sengaja. Untuk itu diminta kepada pihak museum untuk menginventarisir. “Benda itu kita harus jamin keamanannya. Lakukan pendekatan ke masyarakat. Kalau bisa kita bersurat. Begitu caranya untuk menambah koleksi kita,” ujarnya. Benda-benda koleksi sebut Wagub merupa-

kan daya tarik utama dari keberadaaan museum.

Menjadikan museum sebagai destinasi wisata menurut Wagub harus disertai dengan pembenahan secara total. Di samping itu penting pula bagaimana pemeliharaannya karena benda-benda yang tersimpan di museum tak ternilai harganya. “Nilai sejarahnya sangat tinggi.

Sejarah tidak bisa kita ciptakan kembali dan tidak bisa kita ulang. Benda-benda yang ada disini menceritakan sejarah masa lalu sehingga harus dilestarikan dan dipajang disini agar bisa dilihat masyarakat dan juga wisatawan,” terangnya.

Museum juga dikatakan Amin harus mempunyai sistem pengamanan yang ketat. Karena museum seringkali dijadikan sasaran pencuri untuk mengambil benda koleksi yang bernilai dan mahal harganya. “Museum dimanapun di seluruh dunia itu rentan diincar oleh pencuri. Bisa saja museum kita juga menjadi incaran oleh karena itu harus dijaga sistem keamanannya,” pesannya. Selain pembenahan secara fisik, Wagub juga meminta agar pelayanan di museum ini terus ditingkatkan. (yan)

Bupati KSB Diminta Tegur Tim Anggaran Dari Hal. 1 Eldy Mustafa yang saat itu didampingi jajarannya, memastikan sudah menerbitkan rekomendasi agar dilakukan perbaikan pengelolaan keuangan. “Dalam rekomendasi kami, agar tim anggaran pemerintah daerah lebih cermat dalam penganggaran. Jadi lebih hati - hati anggarkan DAK itu,” tegas Eldy.

Bagaimana dengan tindaklanjut rekomendasi? Dijelaskannya, timnya akan kembali melihat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014, apakah sudah menyusun sesuai rekomendasi atau tidak.

Selain itu, pihaknya sudah meminta Bupati menegur timnya agar bekerja lebih cermat.

“Ada jangka waktu 60 hari Bupati untuk jalankan rekomendasi. Nah, nanti kita lihat di tahun 2014, apakah sudah berubah atau tidak,” tegas Eldy.

Secara khusus, ia mengklarifikasi di bait pemberitaan yang menyebut DAK KSB raib. Eldy menafsirkan, seolah – olah pihaknya membenarkan apa yang menjadi pernyataan Farouk Muhammad, bahwa anggaran itu raib. “Tapi sebenarnya tidak,” tegasnya.

Yang diakui pihaknya, dana itu ada, tapi terpakai untuk kegiatan lain. “Bukan raib, tapi (DAK) dipakai dulu untuk membayar pekerjaan pekerjaan lain, karena sumber sumber pendapatan belum terealisasi untuk membayar pekerjaan (proyek),” bebernya.

Eldy kemudian memberi kesempatan kepada Agung Parwata yang memeriksa langsung keuangan Pemda KSB. Bahwa pemicu dialihkannya penggunaan DAK untuk kegiatan lain itu, akibat sumber pendapatan Pemda KSB targetnya tidak terpenuhi di tahun 2011.

Ada dua sumber utama dimaksud, pertama laba kepemilikan sahan PT DMB, dianggarkan Rp 32,4 miliar, realisasi Rp 10 miliar, kedua, dari PT Newmont Nusa Tenggara, dianggarkan Rp 81,4 miliar, namun realisasi Rp 42,3 miliar.

Akhirnya, dengan tidak terealisasinya pendapatan dimaksud, otomatis di akhir tahun, ada proyek yang sudah dilaksanakan oleh Pemda KSB tidak terbayar.

Padahal sudah direncanakan, bahwa pendapatan dianggarkan untuk sejumlah kegiatan dimaksud.

“Itulah DAK sebagai sumber dananya,” sebut Agung.

Dijelaskan, memang DAK sudah masuk dari pemerintah pusat sejak awal tahun, namun juknisnya turun Desember 2011, sedangkan kegiatan- kegiatannya harus sudah dilaksanakan.

Ia kemudian menjelaskan konstruksi pengalokasian anggaran di KSB yang ditampung dalam satu rekening. Seperti DAK, dana bersumber dari Newmont, DAU, dividen, ditampung dalam satu kas daerah.

DAK yang jadi temuan itu, juga masuk di kas yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan 2012 sebesar Rp 53,7 miliar. Dari total DAK dua tahun anggaran, ada kegiatan sebesar Rp 14,07 miliar yang belum dilaksanakan untuk bidang pendidikan. Nah, dana Rp 14,07 miliar inilah yang dipakai untuk membayar proyek lain. Sehingga dalam konteks temuan, ada dua rekomendasi pihaknya, menyoroti manajemen kas yang ditampung dalam satu rekening, dua, kegiatan yang bersumber dari DAK bidang pendidikan belum dilaksanakan, agar segera direalisasikan. (ars)

Berpeluang Tambah Pengangguran Terbuka Dari Hal. 1 Periode Agustus 2013, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu sebesar 9,21 persen dan 6,91 persen. Diikuti Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat pengangguran sebesar 6,22 persen.

Sedangkan kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah, yakni Kabupaten Lombok Utara yakni 4,02 persen. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan TPAK sebesar 75,90 persen, sedangkan TPAK terendah di Kota Mataram yaitu sebesar 56,15 persen.

Jika dibandingkan tingkat pengangguran kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran provinsi, secara umum ada lima kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa

Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima serta Kabupaten Lombok Utara memiliki tingkat pengangguran di bawah rata-rata provinsi.

Secara umum, keadaan ketenagakerjaan di NTB pada Agustus 2013 ini menunjukkan adanya penurunan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari sisi angkatan kerja, pada Agustus 2013 sebanyak 2.094.550 orang, bertambah sekitar 5.838 orang pada periode yang sama tahun 2012 lalu. Penganggur pada Agustus 2013 berjumlah 112.708 orang, bertambah sebesar 2.760 orang jika dibandingkan dengan tahun 2012 pada periode yang sama. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, tingkat pengangguran yahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen. (bul)

Halaman 5

BPN Kota Mataram Tanggapi Pengaduan Masyarakat Melalui Ombudsman Mataram (Suara NTB) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram menanggapi laporan-laporan masyarakat yang diadukan melalui Ombudsman RI Perwakilan NTB. Dalam catatan Ombudsman, ada beberapa hal yang menjadi substansi laporan masyarakat seperti tidak terdapat alur pelayanan, ruang tunggu yang kurang memadai, tidak terdapat unit informasi (informasi langsung di loket layanan), tidak terdapat unit dan petugas pengelola pengaduan, dan tidak terdapat fasilitas untuk masyarakat berkebutuhan khusus.

Surat pengaduan dari masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman Perwakilan NTB sudah diterima pihak BPN Kota Mataram. Juru Bicara BPN Kota Mataram, Halid Aslamuddin, S.ST.,MM mengatakan pihaknya telah memprioritaskan untuk menanggapi pengaduan masyarakat tersebut secara ko-

mprehensif. Apa yang menjadi pengaduan masyarakat tersebut ditampung pihaknya. “Laporanlaporan ke Ombudsman itu sudah kami tanggapi. Setiap pengaduan akan kami tanggapi dengan cepat,” ujarnya ditemui di kantornya, Rabu (13/11).

Disamping mendapat laporan yang dicatat oleh Ombudsman, Halid mengatakan pihaknya juga membuka layanan pengaduan melalui SMS center dan surat elektronik maupun surat konvensional yang bisa dikirim ke BPN Kota Mataram. “Pengaduan dari masyarakat kami jadikan sebagai skala prioritas. Pengaduan melalui SMS center kami akan tanggapi. Kalau pengaduan lewat surat akan kami balas dan akan kami identifikasi permasalahannya,” jelasnya.

Mengenai pengaduan berkaitan dengan tidak adanya penjelasan alur pelayanan yang dipasang di ruang tunggu kantornya, Halid mengatakan ka-

lau alur tersebut dibuat secara manual maka akan memakan tempat karena alur berbagai jenis pelayanan sangat panjang. Untuk itu pihaknya akan membuat penjelasan mengenai alur pelayanan dalam konsep digital sehingga memudahkan masyarakat.

Untuk pengawasan terhadap pegawai BPN, dipasang juga beberapa unit CCTV. Sehingga pegawai yang misalnya menarik bayaran dari masyarakat dapat diketahui.

“CCTVnya juga ada yang langsung terhubung ke ruangan saya.

Kalau misalnya ada petugas yang menarik bayaran, bisa langsung terpantau,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pelayanan sehingga lembaganya bisa menjadi lembaga yang dicintai masyarakat. “Kami ingin merubah paradigma masyarakat selama ini mengenai lembaga ini,” cetusnya.

Berdasarkan survei KPK

(Suara NTB/yan)

Pegawai di BPN Kota Mataram sedang melayani seorang warga, Rabu (13/11) kemarin. Pelayanan pengurusan pembuatan sertifikat tanah atau prona di BPN tidak ditarik biaya sepeserpum. Dengan jelas ditulis peringatan bahwa pegawai BPN dilarang menarik bayaran dari masyarakat atau menerima suap dalam bentuk apapun. mengenai integritas pelayanan publik pada tahun 2010, BPN Kota Mataram menempati posisi 13 se-Indonesia dengan nilai integritas 5,22. Sedang-

kan di tahun 2011, meningkat ke posisi keenam dengan nilai integritas 7,21. “Rilis tahun 2012 dan 2013 ini belum kami terima,” pungkasnya. (yan)

PPT RS Bhayangkara Keluhkan Bakal Jadi Tersangka, Minimnya Anggaran Muhammad Enggan Mataram (Suara NTB) Sebagai instansi yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, selama ini memberi pelayanan gratis kepada masyarakat. Hanya saja, ada konsekwensi anggaran ketika dibutuhkan operasi atau mendatangkan dokter spesialis. Ketiadaan anggaran ini disampaikan kepada Hj. Erica Zainul Majdi didampingi istri Wakil Gubernur NTB, Hj.Syamsiah Amin yang berkunjung, Selasa (12/11) lalu.

Dalam kunjungannya, Erica melihat kondisi gedung sampai ruang perawatan PPT di lantai dua. Pada kesempatan itu, ditemui langsung Karumkit, Kompol drg. M. Zakir dan jajaran. Kepada Suara NTB, Rabu (13/11), Kepala PPT NTB, AKP I Wayan Redana, SH mengungkapkan soal kunjungan tersebut. Ia berharap, melalui Hj.Erica, Pemprov NTB mau mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional PPT. “Memang dari sisi pelayanan kami gratis. Tapi ternyata banyak kebutuhan anggaran lain, seperti biaya operasi, biaya dokter bedah dari luar, itu harus

Berkomentar

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Hj.Erica Zainul Majdi dan Hj.Syamsiah Amin ditemui Karumkit Bhayangkara Polda NTB, M. Zakir dan Kepala PPT, AKP Wayan Redana, saat berkunjung ke RS. Bhayangkara Selasa lalu. keluar biaya,” akunya.

Padahal keinginan keras pihaknya, dengan anggaran itu, korban kekerasan perempuan dan anak bisa ditangani maksimal. selama ini, memang tidak banyak yang tahu, khususnya keberadaan PPT di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana (BP2AKB). Namun sudah banyak korban kekerasan, perempuan dan anak yang sudah ditangani.

“Kami berhadap kepada Ibu

Erica, agar membantu memfasilitasi ke Pemprov NTB untuk anggaran ini,” harapnya.

Respons Erica saat itu dilihatnya positif. Termasuk ketika mereka meminta pengadaan lift pasien. Proposal yang sudah dibuat memang cukup lama diserahkan ke Pemprov NTB, namun belum ada respons. Sehingga pada kesempatan itu, proposal kembali diserahkan. “Kasihan pasien, kalau harus dibawa melalui tangga,” ujarnya. (ars)

Klaim Ketersediaan Listrik PLN Dibantah Mataram (Suara NTB) Kalangan masyarakat membantah klaim ketersediaan listrik PLN yang disampaikan General Manager PT. PLN Wilayah NTB, Andi Lakipadadah. Klaim itu dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dimana, sejumlah daerah mengalami pemadaman listrik hingga sehari penuh dalam sepekan.

Bantahan atas klaim PLN itu disampaikan H. Muhammad, SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Adisucipto. Muhammad menilai, pernyataan Andi Lakipadadah itu tidak sesuai dengan fakta lapangan. “Buktinya, setiap pekan, listrik di tempat kami mati sehari penuh.

Dari jam 08.00-18.00 Wita.

Bagaimana bisa dia ngomong begitu,” ujar Muhammad.

Muhammad menyangsikan klaim ketersediaan daya PLN yang bisa menjamin pasokan listrik untuk investor yang hendak berinvestasi di NTB. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini, klaim semacam ini sudah sering dilontarkan pihak PLN. Namun, kenyataannya, selalu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat selaku pelanggan PLN. “Kasihan rakyat yang menjadi korban kebohongan seperti ini.

Dulu PLN berjanji tidak akan pernah ada pemadaman lagi.

Tapi sekarang buktinya seperti ini,’’ katanya kecewa.

Menurutnya, sudah dua bulan terakhir pasokan listrik di

daerahnya kerap terganggu oleh adanya pemadaman bergilir.

Muhammad menilai, akibat pemadaman tersebut, masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang berlokasi di daerah tempat pemadaman tersebut merugi. Sebab, banyak sekali aktifitas usaha masyarakat sekitarnya yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik.

Jika listrik padam, mereka kehilangan keuntungan yang biasa mereka peroleh saat listrik mengalir.

Muhammad khawatir, jika investor – investor besar datang dengan kebutuhan pasokan daya listrik yang besar, sementara PLN sementara ini belum bisa membuktikan klaim – klaim ketersediaan daya mereka. Pada gilirannya, hal ini justru bisa membuat pelaku usaha yang menanamkan modalnya di NTB merasa dipermainkan.

Apalagi, ujar Muhammad, hingga kini, PLN belum juga berhasil merealisasikan janjinya untuk merealisasikan operasional tiga unit pembangkit yang masing – masing berkapasitas 1x25 megawatt. Dari tiga unit pembangkit itu, hingga kini baru satu unit yang bisa memasok listrik. Target untuk mengoperasionalkan tiga unit pembangkit itu, diperkirakan sudah molor selama bertahun – tahun lamanya.

Muhammad mengimbau, pejabat publik seperti General Manajer PLN seharusnya tidak membiasakan diri menyampaikan informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Pernyataan Muhammad ini disampaikannya guna menanggapi pernyataan Andi Lakipadadah yang sebelumnya menyebut PLN masih memiliki ketercukupan daya untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat maupun investor yang akan datang.

Kesediaan pembangkit yang paling diandalkannya adalah bersumber dari PLTU Jeranjang, Lombok Barat. Di mana pada tahun 2013 dan 2014 ini, optimis tiga unit pembangkitnya beroperasi total. Satu unit pembangkit tahun lalu sudah beroperasi, dengan kapasitas daya yang dihasilkan sebesar 1x25 Mega Watt (MW).

“Akhir tahun ini juga sudah akan tuntas pembangkit kedua yang kapasitasnya 1x25 MW juga. Dan tahun 2014 juga akan tuntas pembangkit ketiga dengan kapasitas sama, 1x25 MW. Total kapasitas pembangkitnya nanti 75 MW kalau sudah beroperasi tiga-tiganya,” ujarnya.

Dengan ketersediaan daya tersebut, baginya PLN cukup siap dengan kehadiran para investor yang sudah akan melakukan pembangunan dan operasional di Lombok, NTB. Tidak saja sekarang, bahkan untuk kedepannya.

Beban puncak (pemakaian tertinggi) saat ini sudah mencapai 168 MW, dan itupun masih tersisa daya sebesar 27 MW. Dengan kesiapan tersebut, bahkan Andi menyebut tidak akan terjadi pemadaman di NTB, selama tidak ada gangguan jaringan akibat cuaca buruk. (aan)

Didominasi IRT, Ditemukan 822 Kasus HIV/AIDS di NTB Dari Hal. 1 Kemudian TKI/eks TKI sebanyak 67 orang, Tidak bekerja sebanyak 145 kasus, wiraswasta 195 kasus dan PNS/ honorer sebanyak 31 kasus.

Sementara itu, kasus HIV jika dilihat dari kelompok umur, paling banyak terjadi di kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 59 kasus, umur 20-24 tahun sebanyak 49 kasus, umur 3034 tahun sebanyak 28 kasus, umur 35-39 tahun sebanyak 11 kasus, umur 40-44 tahun sebanyak 7 kasus dan lainnya.

Sedangkan untuk kasus AIDS, jika dilihat dari kelompok umur paling banyak terjadi di kelompok umur 30-34 tahun dengan 114 kasus, umur

25-29 tahun sebanyak 106 kasus, umur 35-39 tahun sebanyak 73 kasus, umur 20-24 tahun 48 kasus, umur 40-44 tahun sebanyak 43 kasus dan lainnya.

Ia menyebutkan, dari 441 kasus AIDS yang ditemukan, sebanyak 202 orang sudah meninggal, sementara sisanya sebanyak 239 orang masih hidup. Penyebab utama terjadinya HIV/AIDS di NTB adalah efek dari sebuah daerah wisata dan mobilitas penduduk yang menjadi TKI/TKW. Untuk itu, dalam mencegah dan mengurangi angka HIV/ AIDS tersebut, pihaknya bekerjasama dengan lembaga yang konsen terhadap penanggulangan HIV/AIDS, merangkul para pelaku wisata di

daerah ini untuk memahami tentang HIV/AIDS. Sementara itu, untuk mencegah dan mendeteksi dini para TKI yang membawa virus HIV/AIDS dari luar negeri, pihaknya berencana akan melakukan pemeriksaan bagi TKI yang baru pulang dari luar negeri di pintu-pintu masuk NTB seperti bandara dan pelabuhan.

“Sebelum TKI itu balik ke kampung halamannya nanti diperiksa terlebih dahulu tetapi harus didukung oleh regulasi.

Supaya pulang jangan membawa ‘’oleh-oleh’’ HIV/IADS. Yang paling banyak membawa virus HIV/IADS dari kalangan TKI ini pada umumnya laki-laki tetapi ada juga perempuan,’’ ujarnya. (nas)

Dompu (Suara NTB) Dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 yang merugikan keuangan negara hingga Rp.2,065 miliar mengarah pada tiga tersangka. Mantan Bendahara Setda, Muhammad, SE mengaku masih berstatus sebagai saksi, namun ia mengaku bakal dijadikan tersangka bersama dua orang mantan Kasa Pengguna Anggaran (KPA) Setda tahun 2011.

Ketika dihubungi Suara NTB, Rabu (13/11) kemarin di Kantor Setda Dompu, Muhammad langsung menolak berkomentar soal kasus dugaan korupsi Setda. Ia justru meminta untuk menkonfirmasi penyidik Polres Dompu, karena seluruh keterangan telah ia buka di hadapan penyidik. “Saya sudah buka semua, silahkan hubungi Pak Budi (Kanit III Tipikor Polres Dompu),” kata Muhammad, SE. Namun ia mengaku, masih berstatus sebagai saksi sesuai berita acara penyidikan (BAP) polisi yang telah ditandatanganinya. Tetapi status itu ia sadari akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dirinya akan dijadikan sebagai

tersangka. “Sekarang saya sebagai saksi. Nanti setelah kunjungan Kapolda baru akan digelar kasusnya dan dinaikkan statusnya,’’ katanya.

Ketika ditanya siapa saja yang bakal dijadikan sebagai tersangka selain dirinya, Muhammad mengaku, dua orang mantan atasannya yang bertindak sebagai KPA bakal dijadikan sebagai tersangka bersama dirinya.

“Sekarang mereka (polisi) sasarannya pada bendahara dan KPA,” akunya.

Sebelumnya, Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK mengungkapkan, ada tiga orang calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Setda tahun 2011. Satu diantaranya mantan pejabat dan dua orang pejabat (PNS). Ketiganya kini masih berstatus sebagai saksi bersama 23 orang lainnya. Modus yang menyebabkan kerugian keuangan Negara yaitu pinjaman pribadi dan pinjaman atas nama dinas, kemudian dibayar menggunakan anggaran Setda. Karena uangnya telah digunakan untuk membayar utang, pertanggungjawabannya pun diduga menggunakan kegiatan fiktif. (ula)

Pembahasan RAPBD 2014 Dimulai Pekan Depan Taliwang (Suara NTB) Meski belum menjadwalkan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 oleh kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) direncanakan dimulai pekan depan.

“Memang belum dijadwalkan tapi dari hasil Raker (rapat kerja,red) hari Senin itu.

Kita bisa pastikan pembahasan RAPDB Murni 2014 kita mulai minggu depan ini,” jelas wakil ketua DPRD KSB Abidin Nasar, SP, Rabu (13/ 11) kemarin.

Menurutnya, pascaraker dengan Bupati itu DPRD telah menyampaikan kepada pemerintah untuk lebih fokus kepada pembahasan APBD murni 2014. Karena itu DPRD telah mempersiapkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun agenda pembahasan Raperda pada tanggal 18 November mendatang.

“Senin minggu depan, Bamus akan rapat menyusun jadwalnya,” ujarnya.

Ia berharap penyusunan

jadwal pembahasan RAPBD di tingkat Bamus itu tidak memakan waktu. Sehingga tahapan pembahasan RAPBD pun dapat sesegera mungkin dimulai, mengingat tenggat waktu hingga akhir tahun 2013 tinggal hitungan hari. “Kalau bisa Senin Bamus menetapkan jadwalnya, Selasa kita sudah bisa mulai paripurna penyampaian KUA PPAS APBD 2014 oleh pemerintah,” katanya.

Pembahasan RPAPBD murni 2014 itu, akhirnya mempertegas sikap DPRD KSB yang tetap tidak menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni Raperda Pinjaman Daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya diajukan pemerintah. Ditanya soal itu Abidin tak menampiknya. Ia mengatakan, penundaan pembahasan kedua Raperda tersebut lebih kepada mengikuti hasil konsultasi DPRD ke PIP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya. (bug)

Ketua Komisi II: DPR RI Tak akan Loloskan RUU Desa Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, DPR RI, dalam hal ini Komisi II DPR RI tak akan meloloskan revisi Undang-Undang Desa. “DPR RI sampai kapanpun tak akan meloloskan revisi UU Desa,” kata Agun di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. (13/11).

Ia berpendapat, tak diloloskan revisi UU Desa itu karena sampai saat ini pemerintah belum juga menyetujui alokasi dana Rp1 miliar untuk setiap desa. “Belum ada ketegasan soal alokasi dana Rp1 miliar setiap desa. Kenapa

pemerintah tak mau?” tanya politisi Golkar itu. Dikatakannya, bila ada dana Rp1 miliar per desa, maka perekonomian akan berjalan dengan baik.

“Pemerintah tak mau karena jatah kapitalis yang berkedudukan di Jakarta akan berkurang. Ini persoalan uang. Hanya butuh Rp 67 triliun,” kata Agun. Ia juga menyatakan, bahwa untuk pemekaran daerah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), banyak calo-calo yang bermain di DPR RI. “Di DPR RI banyak calocalo, main uang dalam kasus DOB. Saya gak mau seperti itu,” katanya. (ant/Bali Post)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

Antisipasi Pengangguran Membengkak KEBIJAKAN Pemerintah Arab Saudi yang memulangkan warga asing bermasalah, termasuk TKI/TKW yang ada di negara tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Indonesia, termasuk Pemda NTB. Pemerintah harus menghentikan pengiriman tenaga kerja yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru di negara penempatan.

Kebijakan moratorium pengiriman pembantu rumah tangga beberapa waktu lalu tidak menjamin pengiriman TKW benar-benar bias dihentikan. Tidak dipungkiri, moratorium memang tetap berlaku, namun indikasi keberangkatan para pahlawan devisa ini melalui jalur ilegal masih terus berlangsung. Hal inilah yang terjadi di Arab Saudi, selain memang banyak TKI yang masih tetap bekerja dan bertahan di negeri kaya minyak itu, kendati izin kerja sudah habis. Dari tahun ke tahun, jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang ilegal terus bertambah dan menjadi beban Pemerintah Arab Saudi.

Kini, dengan kebijakan pemulangan warga asing yang overstay atau ilegal di Arab Saudi menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat dan daerah. Terutama ketika TKI tersebut sudah berada di tanah air. Pemulangan TKI ini menjadi PR baru bagi penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah. Harus ada solusi, sebelum kedatangan ribuan TKI yang dipulangkan itu menimbulkan persoalan baru setelah berada di daerah asalnya.

Seperti disampaikan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs. Wahyudin, jika TKI yang dipulangkan tersebut akan menambah jumlah pengangguran di NTB. BPS akan mencatat, TKI yang pulang tersebut dalam tingkat pengangguran terbuka. Jangan sampai, jumlah pengangguran yang cukup tinggi di NTB akan terus bertambah dengan dipulangkan ribuan TKI asal NTB dari Arab Saudi.

Di sini, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB didukung pemerintah pusat harus memberikan solusi bagi TKI yang dipulangkan. Pemerintah sudah harus menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang disiapkan untuk menghindari membengkaknya angka pengangguran di daerah ini. Misalnya, memberikan pelatihan sesuai dengan skill atau keterampilan yang dimiliki TKI bersangkutan. Atau jika mereka berharap bekerja kembali di Arab Saudi, pengurusan dokumen sebagai syarat mereka bekerja kembali secara legal hendaknya dipermudah.

Jika ini sudah diberikan pada eks TKI, maka kekhawatiran BPS NTB akan menambah jumlah pengangguran di NTB bisa dihindari. Meski demikian, semuanya kembali lagi pada keseriusan pemerintah daerah dalam mengantisipasi persoalan ini. Serta ada keseriusan dari eks TKI ini dalam menerima solusi yang ditawarkan pemerintah. (*)

Halaman 6

Menyoal Problematika Pendidikan Kedokteran ETIAP warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti yang telah dituangkan dalam pasal 31 UUD 1945, tidak terkecuali untuk mengenyam pendidikan kedokteran. Sayangnya, pendidikan kedokteran di Indonesia tidak seindah yang kita bayangkan, terlebih untuk kalangan menegah ke bawah. Faktanya, sampai saat ini masyarakat kalangan menengah ke bawah hampir tidak memiliki setitik harapanpun untuk bisa mengenyam pendidikan kedokteran. Bagi mereka, melihat anak-anaknya menjadi seorang dokter hanyalah impian semu semata.

Bukan menjadi rahasia umum lagi jika untuk masuk ke Fakultas Kedokteran harus menggelontorkan uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Jumlah uang yang tidak mungkin bisa mereka penuhi, kecuali mereka memenangkan lotere atau mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Mahalnya biaya kuliah di Fakultas Kedokteran, terjadi hampir di semua Fakultas Kedokteran di Indonesia. Parahnya lagi, mahalnya biaya pendidikan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas dan sumber daya yang memadai.

Masih banyak Fakultas Kedokteran yang memiliki ketimpangan antara jumlah tenaga pendidik dengan jumlah mahasiswanya. Sebagai contoh, terdapat Fakultas Kedokteran yang hanya memiliki tenaga pendidik 35 orang, tetapi menerima 200-400 mahasiswa baru. Ketimpangan kualitas dan sumber daya tersebut, tentu akan membuat lulusan yang dihasilkan tidak memiliki kompetensi yang cukup sebagai seorang dokter. Akibatnya, akan sulit menghasilkan dokter yang berkualitas. Apa jadinya jika masyarakat kita diobati dengan dokter “asal-asalan”?

Hadirnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran terbukti belum memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Nyatanya, sampai sekarang orang miskin masih “dilarang” menjadi dokter.

Karena itu, pemerintah harus mengusahakan suatu sistem yang menjamin adanya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk pendidikan kedokteran. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran , dinyatakan bahwa seleksi penerimaan calon mahasiswa (kedokteran dan kedokteran gigi) menjamin adanya kesempatan bagi calon mahasiswa dari daerah

Oleh :

Pangki T Hidayat

(Alumni PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Pada hakekatnya, apapun upaya yang dilakukan pemerintah harus mampu mengakomodir semua kepentingan, termasuk kepentingan masyarakat miskin. Menjadi miskin tidak berarti tidak bisa menjadi dokter. sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pasal tersebut telah menciptakan desain keberpihakan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

Meski begitu, implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api. Minimnya informasi mengenai beasiswa yang disediakan, serta rumitnya birokrasi untuk meraih beasiswa tersebut seakan menjadi cermin buruknya pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pasal-pasal yang ada hanya menjadi pepesan kosong yang tiada gunanya.Masyarakat lebih membutuhkan tindakan nyata, jelas, dan sederhana, bukan sekadar pasal yang rumit birokrasinya, dan tidak ada tindakan nyata didalamnya. Ketiadaan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini untuk mengenyam pendidikan kedokteran, secara tidak langsung menjadi hambatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kita semua tentu menyadari pentingnya pendidikan kedokteran bagi kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang. Semakin

ringan biaya untuk masuk Fakultas Kedokteran, maka akan semakin banyak anak-anak yang bisa bersaing untuk mengikuti tes masuk. Ini berarti, peluang Indonesia menuju negara yang sehat dan sejahtera akan terbuka lebar. Tidak seperti keadaan sekarang ini, hanya anak dari kalangan orang kaya yang bisa melenggang mulus mengenyam pendidikan kedokteran. Mahalnya biaya pendidikan kedokteran, tentu tidak terlepas dari beberapa universitas yang sengaja mengkomersialisasikan pendidikan kedokteran. Namun demikian, pemerintah telah membentengi terjadinya praktik komersialisasi pendidikan kedokteran melalui pasal 52 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan penetapan biaya pendidikan kedokteran yang ditanggung mahasiswa, harus dilakukan dengan persetujuan Menteri. Hanya saja, kita masih harus menunggu lagi terkait keampuhan pasal tersebut, apakah efektif atau hanya pepesan kosong sama halnya pasal-pasal yang lain?.

Fakultas Kedokteran seharusnya menjadi fakultas termurah di Indonesia. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar skenario tersebut bisa tercip-

ta. Upaya yang pertama yaitu, dengan menggenjot alokasi beasiswa. Alokasi beasiswa harus diperbesar, dan syarat untuk mendapatkan beasiswa harus dipermudah. Dengan begitu, peluang masyarakat miskin untuk bisa masuk ke Fakultas Kedokteran terbuka lebar. Upaya kedua yaitu dengan meningkatkan porsi mahasiswa calon dokter malalui ikatan dinas. Dengan cara ini, mahasiswa tidak perlu keluar biaya kuliah mahal karena sudah mendapatkan subsidi dari Pemkab, Pemkot, atau Pemprov. Upaya ini bisa menimbulkan keuntungan ganda. Selain mampu menekan biaya kuliah, juga bisa mengatasi kekurangan dokter di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Pada hakekatnya, apapun upaya yang dilakukan pemerintah harus mampu mengakomodir semua kepentingan, termasuk kepentingan masyarakat miskin.

Menjadi miskin tidak berarti tidak bisa menjadi dokter. Semoga!.

80 persen petani tembakau menderita kerugian Perlu dicarikan komoditas alternatif pengganti tembakau

*** Pemprov NTB kembangkan ”horti park” seluas 100 hektar Peluang bagi berkembangnya hortikultura

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Sirip Hiu Tetap Eksis KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si mengatakan tetap akan memperhatikan nelayan dan pengusaha ikan hiu agar terus eksis untuk mendorong peningkatan ekspor.

Sebabnya, pengiriman hiu dalam bentuk sirip dan dagingnya, ikut mendongkrak pergerakan ekonomi masyarakat nelayan. Karena nilai jualnya yang tinggi dan diminati negara Jepang dan Cina.

“Negara Cina dan Jepang sangat bergantung konsumsi hiu-nya di kita. Kalau kita tidak mengirim, akan susah mereka, dan ini prospek besar,” terangnya di Mataram, Rabu (13/11).

Meski belum ada langkah strategis untuk men-support nelayan dan pengusaha yang menggeluti pengiriman hiu. Persoalannya, rata-rata nelayan dan pengusaha ini masih bergantung pada eksportir.

Ketergantungan ini mencakup keterbatasan SDM untuk melakukan pengolahan hiu, baik untuk mengolah menjadi makanan maupun kerajinan. Eksportir luar daerah, menurutnya bisa melakukan pengolahan, karena sudah memiliki akses langsung dengan pengusaha di negara Jepang dan Cina.

“Ada satu dua yang mengolah, tapi bersifat tradisional. Yang biasanya melakukan pengolahan adalah eskportir yang ada di Jawa yang mengirim langsung ke negara-negara yang membutuhkan. Kalau kita yang melakukan pengolahan, biasbisa putus kiriman, karena pengusaha kita rata-rata kekurangan akses,” tambahnya.

Untuk itu, belum dapat dilakukan pemberdayaan pengusaha, tetapi pemerintah tetap akan menjembatani pengusaha dan nelayan dari NTB dengan eksportir dari luar daerah.

Persoalan lain belum dilakukannya pengolahan lantaran ikan hiu masih menjadi hewan laut yang tidak menjadi buruan utama nelayan. Dari informasi yang disampaikan para pengusaha dan nelayan, khususnya di Tanjung Luar, Lombok Timur, ikan hiu yang dinaikkan adalah yang ikut terjaring di net nelayan saat menjaring ikan jenis lainnya. Sehingga jumlah hiu yang ikut naik, disebut tidak begitu banyak. Akibatnya, produksi terkadang apa adanya.

Hiu menurut Aminollah, memang menjadi hewan laut yang dilarang untuk ditangkap, tetapi dari 82 jenis ikan hiu, hanya tiga yang tidak diperbolehkan menjadi buruan nelayan.

Selama ini, menurutnya hiu-hiu yang ditangkap nelayan jarang sekali termasuk di dalamnya hiu yang dilarang, berdasarkan kesepakatan konvensi Jenewa.

“Kita sudah melakukan pertemuan juga, sekaligus sosialisasi kepada nelayan, dengan dihadiri para pemerhati lingkungan, beberapa waktu lalu. Menyangkut mana saja jenis hiu yang dilarang dan tidak. Karena kita juga tidak ingin mematikan usaha nelayan,” katanya.

Selama itu bukan hiu yang dilarang, maka nelayan boleh saja terus menangkapnya, sama seperti ikan jenis hewan laut lainnya. Apalagi, hiu menjadi hewan laut yang hampir seluruh organnya bernilai jual tinggi, siripnya jadi komoditi ekspor yang mahal, demikian juga kulit, tulang dan gigi yang dijadikan perhiasan. Sementara dagingnya dijadikan stik, dan darahnya sendiri diolah menjadi pakan ternak.

“Bisa dibayangkan keuntungan ganda yang dimunculkan dari hiu ini. Oleh karenya tetap harus diperhatikan keberadaan pengusaha dan nelayan yang menggeluti usaha bidang hiu ini,” demikian Aminolah.

Aminollah (bul) (Suara NTB/bul)

80 Persen Petani Tembakau Menderita Kerugian Mataram (Suara NTB) Himpunan Petani Tembakau Lombok (Hiptal) menyebut, dari total jumlah petani yang ada di pulau Lombok, sebanyak 80 persen dari hampir 15 ribu orang menderita kerugian. Hal tersebut akibat tidak adanya kebijakan perusahaan mitra terhadap harga beli, serta minimnya perlindungan dari pemerintah daerah kepada petani.

“Dari hasil pendataan tim kami, sebanyak 80 persen petani kita merugi,” tegas Ketua Hiptal Provinsi NTB, Fatahillah dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (13/11).

Terdapat beberapa hal katanya yang menjadi pemicu kerugian ini, di antaranya tidak adanya perubahan harga beli perusahaan mitra pada perbandingan tahun sebelumnya. Meski terjadi kenaikan harga, tetapi persentasenya sangat kecil.

Sementara, petani tembakau sebelumnya sudah merasa teriming-imingi dengan harga pembelian yang tinggi di musim tanam tahun 2013 ini. Sehingga, biaya produksi yang bertambah tinggi, akibat naiknya harga bahan dan kebutuhan pertanian, dan upah buruh, tidak begitu dikhawatirkan petani.

Demikian juga dengan petani, yang sekaligus menjadi pengusahanya. Pada awal masa penjualan, karena tergiur dengan harga beli tinggi oleh perusahaan.

Kecenderungan di lapangan, tembakau para petani swadaya dibeli dengan harga yang tinggi. Tetapi pada kenyataannya, perusahaan justru memberlakukan harga beli (grade) secara sepihak.

“Dalam sekali open, kerugian antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Kalau enam kali open, bisa ditotal kerugian petani antara Rp 16 juta sampai Rp 30 juta,” demikian dirincikan.

Persoalan lain yang menyumbang kerugian petani adalah terjadinya perubahan iklim yang tak bisa ditebak. Sehingga petani harus menanam hingga beberapa kali, melebihi ketentuan batas tanam yang biasanya. Tetapi menyangkut hal itu, tentu tak ada pihak yang bisa disalahkan.

Atas dasar itu juga, pemerintah daerah khususnya melalui bidang terkait tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai fasilitator antara petani dengan perusahaan mitra. Tetapi fungsi perlindungan diharapnya bisa dijalankan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang berimplikasi pada menurunkan perekonomian masyarakat petani.

Akibat sudah dikhawatirkan, perlu diwaspadai terjadinya perubahan gejala sosial, dan tindakan kriminal lainnya. Sebab, masyarakat sudah dihadapkan pada tingkat kerugian yang besar.

“Untuk bayar hutang, memang alternatif terakhir adalah menjadi TKI,” tambahnya.

Cuma saja, petani disebutkan tidak akan kapok untuk menanam si emas hijau itu, sebab menanam tembakau dikatakannya sudah menjadi tradisi tahunan yang sudah mendarah daging. Artinya kerugian tidak mengakibatkan efek jera bagi petani untuk terus berproduksi tembakau Virginia Lombok. (bul)

(Suara NTB/bul)

BURSA KERJA - Animo masyarakat mencari kerja, melalui Job Fair yang diadakan di Mataram Mall, diharapkan diimbangi juga dengan pemberian gaji berdasarkan ketentuan.

Tak Terapkan UMP

Pemprov Perketat Pengawasan terhadap Perusahaan Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menguatkan pengawasan, dan menyisir semua perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan, jika ada pelaporan terhadap pelanggaran pemberian upah buruh, akan diambil sikap selanjutnya.

Demikian dikatakan Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan, Rabu (13/11). Wildan mengatakan, selama ini memang sudah dilakukan pengawasan, tetapi belum ada laporan langsung ke pihaknya pada kondisi ini.

“Pengawasan bisa kita lakukan dulu secara ketat, kita cari tahu dulu kebijakan yang diberlakukan perusa-

haan,” katanya usai membuka Job Fair (Bursa Kerja) di Mataram Mall, Rabu (13/11).

Standar UMP terbaru sudah ditandatangani Gubernur NTB beberapa waktu lalu.

Tentu standar itu harus menjadi acuan, dan wajib diberlakukan sejak Januari 2014 mendatang. Untuk memutuskan sikap tegas yang akan diambil pada perusahaan yang

tidak mentaati aturan UMP, masih akan ditunggu terlebih dahulu perbandingan standar acuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari sepuluh kabupaten/kota di NTB. Mengingat, sampai saat ini, baru hanya tiga kabupaten yang sudah menetapakan UMKnya. KLU, Kabupetan Bima dan Kota Bima.

“Kita tunggu dulu sepuluh

Pusat Jadikan NTB Sentra Pengembangan Srikaya Grovi Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura dan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menjadikan NTB sebagai sentra pengembangan srikaya grovi. Srikaya grovi di Indonesia hanya bisa dijumpai di dua daerah yakni Lamongan, Jawa Timur dan NTB. Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Sri Wijayanti mengatakan pengembangan srikaya grovi dilakukan karena termasuk srikaya varietas baru.

“Srikaya grovi ini dikembangkan di sini (NTB, Red). Mulai tahun ini dikembangkan,” katanya ketika ditemuai Suara NTB usai membuka acara evaluasi pengembangan perbenihan hortikultura di Mataram, Selasa (12/11) malam.

Ia mengatakan varietas srikaya grovi merupakan varietas baru yang ada di Indonesia. Di samping itu, dari sisi ekonomis, harga srikaya grovi juga cukup menjanjikan sehingga perlu dikembangkan dan perbanyak. “Rencana kita akan dikembnagkan di seluruh Indonesia, tentunya pada daerah-daerah yang cocok,” imbuhnya.

Menurut Sri, dipilihnya NTB sebagai sentra pengembangan srikaya grovi tersebut karena menjadi daya tarik tersendiri. Pasalnya, di NTB ada festival sakaya yang digelar tahun 2012 lalu.

Dalam festival ini digelar lomba kuliner sakaya, yakni makanan dan minuman berbahan baku sakaya atau srikaya grovi.

Selain bernilai ekonomis, srikaya grovi juga bermanfaat

sebagai obat mulai dari buah sampai akarnya. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, yaitu daun, akar, buah, kulit kayu, dan bijinya.

Akar rasanya pahit, sifatnya dingin berkhasiat antiradang, antidepresi. Daun rasanya pahit, kelat, sifatnya sedikit dingin berkhasiat astringen, antiradang, peluruh cacing usus (antheimintik), serta mempercepat pemasakan bisul dan abses. Biji berkhasiat memacu enzim pencernaan, abortivum, anthelmintik, dan pembunuh serangga (insektisida). Kulit kayu berkhasiat astringen dan tonikum. Buah muda dan biji juga berkhasiat antiparasit.

“Untuk tahap pertama akan kita kembangkan benih srikaya grovi ini sebanyak 2.000 batang benih sebar dan sumber,” tuturnya. (nas)

kabupaten/kota memutuskan besaran UMK-nya, baru bisa kita ambil langkah, karena yang sudah tuntas dalam hal ini UMP,” katanya.

Kendati demikian, Wildan menyebut tetap akan memperhatikan juga keberadaan perusahaan yang beroperasi di provinsi ini. Namun tanpa mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 9 tentang standar upah bagi pekerja.

Belum bisa menurutnya pihaknya langsung akan mengambil sikap tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menerapkan UMP jika tidak ada laporan

Pemprov NTB Kembangkan ”Horti Park” Seluas 100 Hektar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB saat ini sedang mengembangkan horti park seluas 100 hektar dengan dukungan dana dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp 4, 7 miliar. Keberadaan horti park tersebut diharapkan menjadi daya ungkit pengembangan tanaman hortikultura di NTB. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, Ir. Husni Fahri, MM d i

DPRD Lotim Pertanyakan Penambahan Modal ke BUMD Selong (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempertanyakan rencana penambahan modal ke sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rencana penyaluran modal daerah dianggap terlalu besar. Perencanaan BUMD untuk mengembangkan sejumlah unit usaha dianggap masih belum layak.

Penialaian ini diungkap Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori dalam sidang pembahasan lanjutan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Sementara (KUA PPAS) di Gedung DPRD Lotim, Rabu (13/11).

Disebut Daeng, rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Air Mineral. Menurut ketua DPD II Partai Golkar Lotim itu, rencana core bisnis yang akan dikembangkan di BUMD dengan modal dari APBD itu dianggap bukan ranahnya. Pasalnya, SPBU dan pembangunan air mineral dianggap menjadi ranah bisnis swasta.

Diminta, BUMD ini tidak mengambil lahan swasta. Anggaran yang akan tambahkan lanjutnya dinilai juga terlalu besar.

Penolakan senada disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ubaidillah.

Ia menilai, BUMD di Lotim sampai saat ini masih terbilang lemah dalam upaya mengem-

bangkan usaha. Seperti Perusahaan Daerah Agro Selaparang. Perusahaan yang diniatkan awal bisa menjadi bagian dari pengembangan usaha di bidang pertanian ini sejatinya bisa menjadi sahabat bagi petani.

Keberadaan PD Agro Selaparang, lanjutnya sejauh ini tidak mampu menyediakan produk lokal. Apalagi menyerap hasil-hasil pertanian petani Lotim.

Kepala Dinas PPKA, H. Rohman Farly menyebutkan dalam pertemuan dengan anggota Dewan itu dokumen KUA PPAS yang dibuat jajaran eksekutif terkait rencana penyertaan modal ke sejumlah BUMD. Di antaranya ke PT Bank NTB sesuai rencana awal akan diberikan Rp 50 miliar, sejauh ini yang sudah diberikan Rp 19 miliar lebih, tersisa Rp 30 miliar.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Lotim rencana diberikan Rp 25 miliar dan sudah tersalurkan Rp 9 miliar, sisa Rp 15 miliar. Kepada PT Selaparang Finansial rencana awal diberikan Rp 40 miliar. Sebesar Rp 18 miliar sudah disalurkan, sisanya Rp 21 miliar.

Selaparang Agro akan diberikan Rp 15 miliar dari rencana awal dan Rp 5 miliar, tersisa Rp 9 miliar. Terakhir kepada Selaparang Pasar akan diberikan Rp 15 miliar, total yang sudah Rp 3 miliar dan tersisa Rp 12 miliar. (rus)

secara langsung. Kendatipun ada, tentunya ada proses yang harus dijalani.

“Tidak bisa langsung secara hitam putih memberlakukan sanksi kepada perusahaan, kita lakukan kajian dulu baru kita akan rembukkan dengan semuanya,” tambahnya.

Ia mengatakan terdapat sebanyak 3.000-an perusahaan yang ada di NTB, yang sebagian kecil yang masuk kategori perusahaan besar. Lainnya, masuk perusahaan skala industri rumahan. Namun tetap dilakukan pengawasan oleh pihaknya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (bul)

Husni Fahri (Suara NTB/dok)

Mataram, Rabu (13/11). “Untuk horti park ini mendapatkan dana sebesar Rp 4,7 miliar dan dikembangkan pada lahan seluas 100 hektar dari 300 hektar yang ada. Dalam horti park itu ada tanaman sayuran dan buah-buahan,’‘ katanya.

Dijelaskan, dalam Horti Park tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti outlet-outlet dan tempat pengolahan hasil produk hortikultura. Selain adanya kawasan-kawasan buah-buahan dan kawasan sayur-sayuran seperti kawasan durian lokal, manggis, mangga, melon dan lainnya.

“Harapan kita dengan adanya horti park ini menjadi daya ungkit pengembangan tanaman hortikultura di NTB,” tambahnya.

Ia mengharapkan, horti park tersebut dapat dilaunching sebelum HUT NTB, Desember mendatang.

Pembangunan Horti Park di NTB, lanjutnya sangat didukung oleh Dirjen Hortikultura dan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Apalagi Indonesia dan NTB pada umumnya saat ini masih banyak y a n g menerima buahbuahan bahkan sayur a n impor. (nas)

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

POLHUKAM

Halaman 8

102 Peserta Jalani Tes Tulis Komisioner KPU NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 102 peserta calon komisioner KPU NTB menjalani tes tulis yang berlangsung Rabu (13/11) kemarin di Narmada Convention Hall. Sebelumnya 103 orang dinyatakan lulus tahapan administrasi dari 138 pendaftar yang diterima Tim Seleksi (Timsel). Namun satu orang tidak mengikuti tes tulis karena tidak datang mengambil kartu tanda peserta atau ID Card sebagai syarat mengikuti ujian tulis.

“Tadi setelah kita laksanakan ujian, dari 103 itu yang hadir 102 orang. Nomor pendaftaran 71 atas nama Ajinowo, S.Sos tidak hadir sampai ujian berakhir,” terang Ketua Timsel KPU NTB, Prof. Dr. Agil Al Idrus, M.Si ditemui usai penyelenggaraan tes tulis, Rabu (13/11) kemarin.

Dua hari sebelum pelaksanaan tes tulis, para peserta dihubungi untuk mengambil kartu identitas di Sekretariat Timsel. Tapi salah satu peserta bernama Ajinowo tersebut tidak datang mengambil kartu identitas. Setelah dihubungi sekretariat, nomor yang dicantumkan pada saat pendaftaran tidak aktif atau tidak bisa dihubungi.

Terkait soal tes tulis, naskah soal langsung dibawa oleh tim dari KPU RI. Ketika naskah soal diserahkan, disaksikan langsung oleh para peserta dan dua saksi lainnya untuk membuktikan bahwa naskah soal tersebut benar-benar masih disegel. “Naskah soal itu sesuai dengan jumlah yang kita laporkan 103, karena 102 yang hadir ditarik lagi satu (naskah) soalnya. Setelah ujian, 102 soal kita tarik kembali, kita hitung kembali bahkan lembarannya kami hitung. (Untuk memastikan) sama jumlahnya dengan jumlah lembar jawaban,” terang Agil. Setelah selesia ujian, naskah soal langsung dimusnahkan di sekitar lokasi ujian disaksikan oleh para peserta dan beberapa orang saksi.

Pascapelaksanaan tes tulis, mulai hari ini akan dilaksanakan tes kesehatan selama empat hari sampai tanggal 18 November di Rumah Sakit Bhayangkara. “Khusus untuk besok ujian kesehatan (tubuh) bagian dalam beserta (uji) laboratorium. Telah diumumkan kepada para peserta untuk berpuasa mulai jam 10 malam nanti (tadi malam),” ujarnya. Setelah tes kesehatan selesai, kemudian akan dilaksanakan tes psikologi.

Pengumuman peserta yang lulus ke tahapan wawancara akan diumumkan melalui media massa pada tanggal 30 November-4 Desember. Sebelumnya pada tanggal 28-29 November, Timsel akan merapatkan siapa peserta yang berhak lolos ke tahapan wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Desember. Setelah diumumkan di media massa, diharapkan akan ada tanggapan dari masyarakat terhadap para peserta. Jika ada tanggapan dari masyarakat, pada tes wawancara akan digunakan Timsel sekaligus untuk konfirmasi langsung terkait isi tanggapan masyarakat. (yan)

PROTES - Aksi Munawir saat melakukan protes, ketika proses eksekusi lahan berlangsung di Kecamatan Lingsar.

Eksekusi Lahan di Lingsar Menuai Protes Mataram (Suara NTB) – Eksekusi lahan persawahan seluas 2,5 hektar milik H. Abdul Hanan, menuai protes keras dari salah satu anak pemohon eksekusi. Pasalnya dalam putusan, diduga ada ketidakjelasan bukti otentik, sehingga ada kejanggalan dalam perkara tersebut. Saat eksekusi berlangsung sempat terjadi ketegangan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sempat berlangsung

lama, karena aparat kepolisian dari Polsek Lingsar bersama Mapolres Mataram dan aparat pemerintah setempat , diterjunkan mengamankan dan menyaksikan berlangsungnya eksekusi.

Lahan persawahan yang dieksekusi berada di tiga titik, masing–masing di Dusun Bebae seluas 70 are, Bug – Bug 70 are dan SIgerongan 1,10 hektar. Dalam keputusannya, pemohon eksekusi,

yakni H. Abdul Hanan memenangkan perkara tersebut.

Sehingga pihak Pengadilan Negeri Mataram, mengeksekusi dan meminta kepada pihak mana pun, untuk tidak mengganggu lahan eksekusi yang menjadi milik pemohon eksekusi.

Sementara itu, H. Munawir dikonfirmasi, Rabu (13/11) mengatakan tetap menolak keputusan tersebut, karena diduga bernuansa ketidakadi-

Paket Narkoba Ditemukan di Ekspedisi Mataram (Suara NTB) Modus baru penyelundupan narkoba, kini melalui paket kiriman cepat.

Baru baru ini, sebuah paket berisi sabu-sabu ditemukan di salah satu jasa pengiriman barang di Mataram. Seorang diduga sebagai pemilik barang diciduk petugas BNN Provinsi NTB.

(Suara NTB/Ramdhani Humas KPU NTB)

UJIAN TULIS - 102 peserta mengikuti ujian tulis seleksi komisioner KPU NTB, Rabu (13/11) bertempat di Narmada Convention Hall.

Persoalan Pemilih Tanpa NIK

Ditargetkan Selesai Sebelum Masa Tugas Komisioner Berakhir Mataram (Suara NTB) Dari 10,4 juta pemilih di Indonesia yang bermasalah dengan NIK, tercatat sekitar 400 ribu pemilih di NTB memiliki persoalan dengan NIK atau pemilih tanpa NIK. Untuk menyelesaikan persoalan ini, KPU NTB menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum masa jabatan komisioner KPU NTB berakhir pada tanggal 25 November mendatang. Demikian disampaikan Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si kepada Suara NTB .

KPU NTB menargetkan perbaikan DPT khususnya persoalan NIK pemilih ini dapat selesai sebelum tanggal 25 November. Berdasarkan jadwal dari KPU RI, perbaikan harus selesai sebelum tanggal 24 November, karena tanggal 25 November hasilnya harus sudah diserahkan ke KPU RI. Disamping tanggal tersebut merupakan hari terakhir masa kerja komisioner KPU NTB periode 2008-2013.

Darmansyah mengatakan untuk menyelesaikan DPT yang bermasalah ini, pihaknya akan menyandingkan jumlah DPT bermasalah dengan DP4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota. “Kita berharap NIK yang bermasalah ini dapat kita perbaiki. Saat ini sedang kita lakukan perbaikan dengan teman-teman KPU Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Setelah penetapan DPT secara nasional pada tanggal 4 November lalu oleh KPU RI, Bawaslu RI memberikan waktu selama satu bulan untuk memperbaiki temuan pemilih yang masih bermasalah, salah satunya terkait NIK ini. Dalam perbaikan pemilih yang tidak memiliki NIK, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/ kota. Disamping itu pihak KPU NTB juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB. “Termasuk juga (koordinasi) dengan (pemerintah) provinsi setelah kami lihat sejauh mana capaian teman-teman KPU Kabupaten/Kota terkait perbaikan NIK ini,” terangnya.

Darmansyah mengatakan dalam menyelesaikan persoalan DPT ini pihaknya berkejaran dengan waktu. Namun ia menegaskan seleksi komisioner KPU NTB yang sedang berlangsung saat ini tidak menghalangi pihaknya dalam proses perbaikan itu. “Kita berkejaran dengan waktu. Pada saat yang sama proses seleksi komisioner KPU NTB sedang berlangsung, tapi bagaimanapun tugas ini harus dilaksanakan,” ujarnya. (yan)

(Suara NTB/cem)

Sumber Suara NTB mengaku melihat langsung paket tersebut. “Kejadiannya seminggu lalu, saya lupa harinya,” akunya. Saat itu, sebuah paket yang dikirim dari Jakarta, lengkap dengan alamat tujuan, diambil seseorang. Saat bersamaan, sejumlah pria yang dipastikan petugas dari BNN menciduk pemilik paket yang dipastikan narkoba jenis sabu sabu itu.

Pihak jasa pengiriman barang pun sempat dimintai keterangan terkait penerimaan paket itu. Sementara pria yang diciduk, belum disebutkan identitasnya oleh pihak BNN dengan alasan masih mengembangkan kepa-

da pemilik paket sebenarnya.

Kabarnya, aparat memang sudah mendapat kabar sejak awal adanya pengiriman paket sabu sabu itu dari Jakarta itu. Tim kemudian bergerak, bekerjasama dengan Bea Cukai Bandara Internasional Lombok (BIL), barang bukti sengaja dibiarkan lolos dan terus diintai hingga ke kantor jasa pengiriman barang tersebut. Nah, di kantor ekspedisi itulah tim menciduk penjemput produk sabu dimaksud.

Sementara Kepala BNN NTB, Kombes Pol. Mufthi Djunsir belum mau membuka sepenuhnya informasi penangkapan di kantor pengiriman paket itu. Ia hanya sedi-

kit mengakui, ada informasi paket narkoba yang dikirim melalui salah satu jasa pengiriman barang. “Jadi informasinya seperti itu, kami masih kembangkan,” terangnya menjawab Suara NTB via ponsel, Rabu kemarin. Namun ia tidak menampik, paket kiriman cepat kini menjadi sasaran modus pengiriman narkoba dari luar daerah. NTB menjadi salah satu pasar potensial, sementara pelakunya berusaha mencari celah untuk memasukkan barang, salah satunya melalui jasa ekspedisi sehingga sulit diiendus.

“Modus semacam ini yang kami sedang waspadai dan telusuri,” ujarnya. (ars)

KPK Periksa Sutan Bhatoegana Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana sebagai saksi kasus korupsi dalam proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

“Saya dipanggil KPK untuk menjadi saksi tersangka Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. Ya nanti apa yang mau ditanya saya enggak tahu,” kata Sutan saat tiba di Gedung KPK Jakarta pada Rabu pukul 09.45 WIB. Sutan, yang mengenakan baju batik lengan pendek warna biru, mengaku tidak tahu alasan KPK memanggil dia untuk meminta keterangan soal kasus Hambalang. “Baru kali ini, ada apa dengan saya kan saya enggak tahu. Saya enggak ngerti,” tambahnya.

Anggota Komisi VII DPR itu membantah ia turut mengikuti rapat di beberapa hotel untuk membahas proyek Hambalang seperti yang diungkapkan oleh Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

“Enggak ada. Kalau rapat kemenangan Pak Anas (Urbaningrum), iya. Kalau Hambalang, saya enggak tahu. Saya tahu Hambalang ketika saya

(ant/balipost)

JALANI PEMERIKSAAN - Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana datang ke gedung KPK Jakarta, Rabu (13/11), untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang. ada di Venezuela,” ujarnya.

Pemeriksaan lain KPK juga memanggil mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede untuk meminta keterangan soal kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century.

“Saya datang mengenai KSSK lah. Diperiksa untuk Budi Mulya,” kata Raden Pardede, yang tiba di gedung KPK pukul 09.50 WIB. KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Surya Parna Niaga Artha Merish Simbolon untuk mem-

peroleh keterangan soal kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sejak Agustus lalu, Artha dicegah bepergian ke luar negeri karena perusahaannya diketahui kerap menjadi rekanan SKK Migas, bahkan sejak lembaga itu masih bernama BP Migas. Di samping itu KPK memeriksa Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminudin terkait kasus suap dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. (ant/balipost)

lan. Menurutnya, persoalan tersebut, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi yang dipersoalkan masalah yang tidak jelas, karena surat penyataannya, kuitansi yang digunakan sebagai bukti diduga palsu, “Apa yang dipermasalahkan oleh mamiq saya itu tidak jelas,” protesnya.

Semua surat–surat seperti akta jual beli dan sertifikat tanah telah lengkap, ia menyesali keputusan Pengadilan

Negeri Mataram, padahal ia telah menang di tingkat PN tetapi kalah di Pengadilan Tinggi dan di Kasasi. Dasar keputusan hanya mengatakan atau menunjukan bahwa orangtuanya yang membeli, padahal bukti surat pernyataan dan kuitansi tersebut palsu. “Kita akan lanjutkan ke komisi yudisial dan ini menjadi momentum NTB untuk penegakkan hukum di Indonesia,” katanya. (cem)

Jual Togel, Oknum Guru di Lembar Dibekuk Polisi Giri Menang (Suara NTB) Dunia pendidikan kembali tercoreng. Kali ini seorang oknum guru yang mengajar di Sekotong ditangkap jajaran Polres Lombok Barat. Ia ditangkap karena mengedarkan kupon togel. Oknum berinsial A ini ditangkap di rumahnya di Lembar. Kini ia mendekam dibalik jeruji Polres Lobar untuk menjalani proses hukum.

Hal ini dibenarkan Kasat Reskrim Lobar, Iptu Windy Tjahyadi, Rabu (13/11). “Ya ada guru dari Lembar ditangkap dua minggu lalu, dia pengedar (pengecer) togel,” ungkap Windy saat dihubungi via telpon.

Windy menjelaskan, penangkapan pelaku saat operasi Pekat yang dilakukan jajarannya. Ia ditangkap di rumahnya di Lembar, berlokasi

sekitar terminal barang. Saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan togel yang siapkan diedarkan pelaku. Pelaku jelas Windy adalah seorang guru di Sekotong. Ia lupa apakah guru SD atau SMP. Pelakunya asli Bima, Menurut hasil pemeriksaan, pelaku bukan termasuk jaringan pengedar togel.

Windy menambahkan, kasus pengedaran togel di Lobar lumayan banyak. Menurutnya, cukup marak sama halnya dengan daerah lain di NTB. Bulan lalu saja, pihaknya berhasil menamankan lima orang pelaku pengedar dan bandar togel. Untuk menekan kasus ini, pihaknya terus meningkatkan intensitas patroli dan operasi Pekat di lokasilokasi yang rawan terjadi aksi tersebut. (her)

Dewan Minta Bupati Lobar Jangan Gertak Sambal Giri Menang (Suara NTB) Kalangan Dewan mengapresiasasi langkah Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony yang mengancam kepala SKPD tak mampu menyelesaikan proyek mundur dari jabatannya. Namun, sekaligus jajaran legislatif meminta agar ancaman itu jangan hanya gertakan semata. Bupati hanya menggertak, namun tak melakukan komitmennya tersebut. Karena pengalaman, beberapa kali ancaman justru Bupati tak mengeksekusi ancamannya tersebut.

Anggota komisi III dari Fraksi PKS, HM. Dahir, Rabu (13/11) menampik tudingan kalau banyaknya proyek terlambat karena Dewan terlambat dalam pembahasan anggaran. Justru ia meluruskan, proses penganggaran Lobar malah diapresiasi setiap pembahasan penganggaran diawal Desember. Sehingga menurutnya, bukan faktor penganggaran menjadi penyebabnya.

Ia menuding hal ini karena kelambanan SKPD melakukan eksekusi. Ia meminta agar Bupati tegas mengevaluasi jajarannya. Supaya tidak melempar kesalahan ke Dewan. Menurutnya, dengan kontrak komitmen tersebut bupati jangan memberi kesempatan SKPD untuk bermasalah, karena uang yang

digunakan untuk membangun proyek itu adalah uang rakyat. Karenanya komitmen itu tentu ditunggu oleh rakyat Lobar. Karenanya, Bupati jangan sekali-kali bermain dengan pernyataan tersebut.

Karena kalau sudah berbicara ke ranah publik maka harus dipertangungjawabkan, karena jangan sampai kesannya ada pembohongan publik.

Ia mengaku setuju jika tak mampu menyelesaikan proyek, kepala dinas harus mundur.

Karena tolak ukur kemampuan SKPD adalah kemampuan menuntaskan tugasnya. Hal ini tentu mengindikasikan kalau penempatan kepala SKPD itu memang keliru. Tentu jika tak mampu menjalankan tugasnya, jabatan itu perlu diberikan ke ahlinya.

Ia menambahkan, pemutusan kotrak dengan kontraktor juga sangat tepat sebagai sanksi bagi kontraktor tak serius. Hal itu tujuannya untuk memperingatkan kepada kontraktor supaya bekerja lebih bagus. Seperti diiketahui, Bupati kecewa dengan progres proyek yang ditangani Dinas Dikbud, Perindag dan Dinas PU. Lima proyek yang disidak, antara lain proyek SMA 1 Gerung, proyek gedung Baznas dan perpustakaan, proyek trotoar, proyek gedung budaya dan proyek Pasar Keru. (her)

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

Suara Anak Pedalaman di ”Sokola Rimba” Jakarta (Suara NTB) Produser Mira Lesmana dan penulis skenario Riri Riza ingin menyampaikan suara anak-anak suku pedalaman Hutan Bukit Duabelas, Jambi, lewat film yang diadaptasi dari buku “Sokola Rimba.”

“Ini adalah suara kecil dari pedalaman rimba di Jambi, semoga bisa terdengar luas,” kata Mira sebelum pemutaran perdana film “Sokola Rimba” di Jakarta, Selasa (12/11).

Kisah Butet Manurung, antropolog penerima penghargaan Time Asia Hero 2004, saat menjadi guru bagi anak-anak rimba dalam film itu memang tidak persis sama dengan cerita dalam buku “Sokola Rimba”.

Riri Riza hanya menuangkan aspek-aspek menarik dalam buku ke dalam film berdurasi 90 menit tersebut dan menambahkan dramatisasi serta tokoh rekaan ke dalamnya.

Namun film itu tetap mengusung isi inti buku “Sokola Rimba”, tentang kepedulian Butet pada kaum marjinal yang terdesak arus perubahan dan modernisasi.

Dalam film itu, Butet (Prisia Nasution) mencoba mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat rimba, seperti baca tulis dan berhitung, agar mereka tidak tergilas oleh tekanan dunia luar.

Ia bertemu dengan seorang anak bernama Nyungsang Bungo yang menunjukkan ketertarikan untuk belajar.

Bersama anak-anak lain seperti Beindah dan Nengkabau, Nyungsang Bungo melahap pelajaran dari Butet di sela kegiatan mereka di rimba.

Upaya Butet tidak sepenuhnya mulus karena masih banyak kelompok rimba yang percaya bahwa belajar baca tulis melanggar adat dan dapat menyebabkan malapetaka.

Film itu juga menggambarkan kehidupan orang rimba yang belum banyak diketahui, seperti ritual memanjat pohon untuk mengambil madu.

Proses Panjang Proses pembuatan film “Sokola Rimba” terbilang panjang. Riri Riza harus lebih dulu meyakinkan Butet agar mengizinkan dia mengadaptasi buku “Sokola Rima” ke film.

Butet mengaku merasa senang sekaligus khawatir saat Riri dan Mira mengajukan keinginan untuk memfilmkan bukunya.

“Sampai aku yakin bahwa mereka mengerti dan berpihak serta bisa merasakan perjuangan orang rimba, aku akhirnya setuju. Tapi yang lebih penting lagi persetujuan dari rimba,” kata Butet.

Difasilitasi oleh Butet dan organisasi Sokola, Riri beserta para kru lantas berkali-kali mengunjungi rimba sejak November tahun lalu untuk meminta izin, melakukan observasi dan beradaptasi dengan kehidupan rimba yang akan divisualisasikan dalam film.

Proses pengambilan gambar untuk film tersebut berlangsung selama tiga pekan.

Riri sengaja mengambil lokasi rimba dan mendapuk anakanak rimba untuk berperan demi menghadirkan kisah yang otentik secara visual.

Murid-murid Butet pada era 2000-an menjadi inspirasi penciptaan karakter anak-anak di film, tapi anak-anak yang didapuk berperan menjadi diri mereka sendiri karena Riri menyesuaikan skenario dengan kehidupan mereka.

Sementara pemeran Butet jatuh pada aktris Prisia Nasution. Aktris kelahiran 1 Juni 1984 itu belajar bahasa rimba demi menghidupkan karakternya.

Ada pula Rukman Rosadi yang berperan sebagai Bahar, rekan kerja Butet, dan Nadhira Suryadi menjadi Andit, sahabat Butet.

Visualisasi kehidupan rimba dalam film produksi Miles Production itu terwujud berkat kerja sama beberapa profesional seperti sinematografer Gunnar Nimpuno dan penata artistik Eros Eflin yang bekerja dengan Riri Riza di film “Petualangan Sherina”.

Selain itu ada Aksan Sjuman yang menggarap musik film serta editor W. Ichwandiardono, yang sebelumnya mengerjakan film “Laskar Pelangi” dan “Sang Pemimpi”.

Riri berharap film itu bisa membuka mata orang bahwa pendidikan di Indonesia tidak bisa disamaratakan di semua tempat.

“Indonesia itu kompleks, enggak bisa disamaratakan, pendidikan harus sama di antara orang desa, kota, atau rimba. Situasi film ini memperlihatkan hal itu,” imbuhnya. (ant/balipost)

(Miles Production)

TAYANG - Aktris Prisia Nasution berperan sebagai Butet, guru bagi anak-anak rimba, dalam film “Sokola Rimba” produksi Miles Production tahun 2013. Film “Sokola Rimba” mulai tayang pada 21 November 2013.

”Love Works” ALUNAN komposisi karya Chopin, Schubert, Mozart serta sejumlah lagu pop terdengar dari sebuah ruang di Balai Kartini suatu malam. Konser “Sharing the Strength of Love” itu diakhiri tepuk tangan berkepanjangan dari penontonnya yang diselimuti kagum tak berkesudahan. Mereka

menjadi saksi kekuatan cinta.

Adalah perempuan usia 21 tahun yang menggelar konser itu. Ia penderita down syndrome. Kedua tangannya hanya memiliki dua jari dan kakinya tidak memiliki lutut.

Ia diketahui cacat sejak dalam kandungan. Namun sang ibu, Woo Kap Sun (50), bertekad merawat bayi itu. Diberinya si kecil nama Hee Ah Lee, “sukacita yang terus tumbuh”.

Woo mengajari Hee piano pada usia 7 tahun untuk menguatkan jari-jari sang buah hati. Piano kemudian menjadi “dunia” bagi Hee. Diawali tahun 1996 di Jepang

BUDAYA DAN HIBURAN

Banyak Tenaga Fungsional Museum akan Pensiun Mataram (Suara NTB) Museum NTB kini tidak hanya mengkoleksi benda benda bersejarah. Ada kesan, instansi dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga “mengkoleksi” tenaga – tenaga yang jelang purna tugas alias pensiun. Saat ini, Museum Negeri NTB mempunyai 14 tenaga fungsional. Ini akan semakin berkurang karena dalam beberapa tahun ke depan hampir sebagian besar dari mereka akan memasuki usia pensiun. Untuk itu diharapkan perhatian pemerintah provinsi (pemprov) NTB terhadap hal ini.

Tenaga Fungsional yang khusus menangani bidang filologi di Museum Negeri NTB, Lalu Nafsiah mengatakan sebanyak 14 orang tenaga fungsional akan segera berakhir masa tugasnya. Diantaranya ada sebagai arkeolog dan antropolog. Ia menyarankan bagaimana agar masa kerja dari 56 tahun bisa diperpanjang. Karena tenaga fungsional seperti arkeolog dan antropolog sangat dibutuhkan di museum. Hal itu disampaikan Nafsiah kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. M.

Amin, SH pada saat acara Coffee Morning di Museum Negeri NTB, Rabu (13/11).

Menanggapi itu, Wagub menyampaikan bahwa SDM memang sangat diperlukan di museum ini, sehingga hal itu akan menjadi perhatian pihaknya. Apalagi ke depan museum akan dijadikan salah satu destinasi yang gencar dipromosikan. Wagub mengatakan akan meminta kepada BKD untuk menginventarisir tenaga ahli atau fungsional yang dibutuhkan di museum.

“Staf yang memang khusus

menangani benda-benda purbakala memang harus ada di museum ini,” ujar Amin.

Terkait usulan perpanjangan masa kerja, Wagub mengatakan itu bisa saja dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan mendesak. Tapi hal itu juga mempunyai aturan.

“Nanti kita minta BKD menginventarisir dan menganalisis sehingga bisa dipertimbangkan. Ini juga sangat penting untuk keberlangsungan museum ini. Kita jangan hanya menata secara fisik, SDM juga diperlukan,” ujarnya. (yan)

Halaman 9

Kunjungan Dibiayai APBD Mataram (Suara NTB) Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr.H. Rosiyadi H Sayuti mengusulkan di tahun 2014 pihak museum mengundang seluruh sekolah di NTB secara bergiliran untuk berkunjung ke museum. Kunjungan tersebut harus dibiayai melalui APBD. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan museum.

“Kita siapkan mereka bis dan juga snack sehingga mereka tidak perlu memikirkan transportasi untuk berkunjung ke museum. Pemda juga punya bis, begitu juga Dinas Dikpora, Dishubkominfo, itu kita manfaatkan untuk mengundang sekolah-sekolah sekaligus untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak muda kepada museum,” usulnya. Menurut mantan Kepala Bappeda NTB ini, tidak bisa kita mengandalkan masyarakat saja untuk ikut berpartisipasi meramaikan kunjungan ke museum tanpa ada insentif dari pemerintah.

Agar sosialisasi dengan museum semakin gencar, ia juga mengusulkan dibentuk

(Suara NTB/dok)

H.Rosiyadi H Sayuti

sebuah perkumpulan yang bisa dinamakan Sahabat Museum. Nantinya Sahabat Museum yang berasal dari berbagai kalangan juga melakukan sosialisasi secara sukarela ke masyarakat luas terkait pentingnya mengunjungi museum. (yan)

Angelina Jolie Penyihir Jahat di ”Maleficent” Jakarta (Suara NTB) Poster dari film terbaru aktris Angelina Jolie, “Maleficent”, telah dirilis.

Dalam film yang didistribusikan oleh Walt Disney itu, Jolie bertanduk dan mengenakan pakaian serba hitam karya Anna B. Sheppard.

“Maleficent” menceritakan ulang dongeng “Sleeping Beauty” dari sudut pandang tokoh jahat.

“Dari kecil, Maleficent jadi kesukaan saya,” kata Jolie bulan Agustus lalu, seperti yang dikutip dari laman LA Times.”Saya takut sekaligus suka dengannya. Saya ingin

tahu lebih banyak tentangnya.

Dia elegan, punya pesona,” tambahnya.

“Dia benar-benar kejam.”

Selain Jolie, film tersebut juga dibintangi oleh Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam RIley, Imelda Staunton, Miranda Richardson, Juno Temple, dan Lesley Manville.

“Maleficent” disutradarai oleh Robert Stromberg, yang pernah meraih Oscar bidang artistik untuk film “Alice in Wonderland” (Tim Burton).

Film tersebut akan keluar bulan Juli tahun depan. (ant/ balipost)

PALING MAHAL - Lukisan tiga panel karya Francis Bacon yang berjudul “Three Studies of Lucien Freud”, Selasa, menjadi karya seni paling mahal yang pernah dijual dalam lelang ketika terjual dengan harga 142,2 juta dolar di balai lelang Christie.

Lukisan Francis Bacon Jadi Karya Seni Termahal New YorkLukisan tiga panel karya Francis Bacon yang berjudul “Three Studies of Lucien Freud”, Selasa, menjadi karya seni paling mahal yang pernah dijual dalam lelang ketika terjual dengan harga 142,2 juta dolar di balai lelang Christie.

Lukisan tiga panel yang dibuat pada 1969 itu, yang belum pernah ditawarkan di lelang sebelumnya dan menurut perkiraan awal akan terjual senilai 85 juta dolar, ternyata dengan mudah melampaui harga “The Scream” karya Edvard Munch yang terjual seharga 119,9 juta dolar pada Mei tahun lalu di balai lelang Sotheby.

Rekor penjualan sebelumnya untuk sebuah karya seni Bacon adalah 86,3 juta dolar pada tahun 2008 .

Lukisan monumental itu menampilkan sahabat pelukis kelahiran Dublin dan sesama artis, Lucian Freud, tengah duduk di sebuah kursi dengan konser “The Dreaming Room”, konsernya di Indonesia adalah gelaran H yang ke-25.

Dengan pianonya, Hee berbagi cinta, keberanian dan tekadnya yang telah ditanamkan Woo sedari kecil terutama untuk mereka yang hidup dalam keputus-asaan dan derita. Woo selalu mendampingi permainan Hee di belakang panggung dengan doa tak putus-putus.

Usai pertunjukan, ibu dan anak itu menuju ke kamar mereka dan berdoa bersama sebelum sang ibu mengecup lembut keempat jari putrinya.

Buah dari cinta dan harapan. (ant/balipost)

dengan sudut pandang dari masing-masing sisi dan tampak depan.

Balai lelang Christie menyebutnya sebagai “sebuah karya seni hebat yang menandai hubungan Bacon dan Freud” dan “hubungan kreatif dan emosional.”

Penawaran dibuka pada harga 80 juta dolar. Lukisan itu akhirnya terjual setelah perang penawaran berlarut-larut baik di dalam ruang penjualan yang penuh sesak peminat di New York atau melalui telepon. Balai lelang Christie tidak mengungkapkan identitas pembeli yang beruntung itu.

“Three Studies of Lucian Freud” juga merupakan salah satu dari hanya dua lukisan tiga panel seluruh tubuh dari Freud, cucu dari pakar psikoanalisis Sigmund Freud. Tiga panel lukisan itu tercerai berai selama 15 tahun sebelum dikumpulkan pada tahun 1970an, kata balai lelang Christie .

Lelang itu juga mencatat rekor lain yang signifikan yaitu harga tertinggi bagi karya seniman yang masih hidup ketika patung besar Jeff Koons berjudul “ Balloon Dog (oranye)”, terjual seharga 58,4 juta dolar, jauh lebih tinggi dari rekor sebelumnya yaitu “Domplatz, Mailand (Cathedral Square, Milan) karya Gerhard Richter yang terjual 37,1 juta dolar awal tahun ini .

Pejabat Lelang mengatakan bahwa munculnya para kolektor baru berkantung tebal dari seluruh dunia telah mendorong harga karya seni kelas dunia itu ke tingkat tertinggi.

Pada kajian terbarunya, kepala divisi seni pascaperang dan kontemporer balai lelang Christie, Brett Gorvy , mencatat jika kolektor dari Asia, Rusia dan Timur Tengah yang memiliki banyak uang tunai bertekad untuk memiliki koleksi-koleksi seni kelas dunia, demikian laporan Reuters. (ant/balipost)

Whulandary

Whulandary Terkejut Masuk 16 Besar Miss Universe Jakarta (Suara NTB) Putri Indonesia 2013, Whulandary, mengaku dirinya masih merasa terkejut berhasil masuk 16 besar pada ajang Miss Universe 2013 di Moskow, Rusia, Sabtu (9/11). ”Sampai saat ini Whulan masih surprise,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Sekalipun sempat dilanda rasa gugup, wanita asal Pariaman,Sumatera Barat ini merasa bangga dan senang berkesempatan mengikuti pemilihan bertaraf internasional ini. Perasaan senada dituturkan Ibunda Whulan, Yetti Marsanti yang menemami Whulan selama tiga minggu mengikuti ajang Miss Universe ini.

Bagi Yetti, masuk 16 besar merupakan perjuangan yang luar biasa. “Perasaanya senang banget, Alhamdulillah kepada Allah, telah memilih Wulan sekalipun crownnya enggak dibawa pulang ya,” ujarnya kepada ANTARA News.

Rasa bangga turut dituturkan ketua Dewan Pembina Yayasan Putri Indonesia (YPI), Putri K. Wardani.

“Akhirnya setelah Artika Sari Devi, Whulandary berhasil menorehkan sejarah baru bagi Yayasan Putri Indonesia maupun Indonesia,” katanya. (ant/balipost)

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Mahasiswa Beruntung SEMUA orang pasti punya keinginan untuk pergi keluar negeri. Namun tidak semua orang punya kesempatan bepergian keluar negeri. Akan tetapi adagium demikian nampaknya tidak berlaku bagi Imam Syafe’i. Ya, Imam Syafe’i pada akhir oktober lalu mendapat kesempatan untuk berkunjung ke negeri tetangga Malaysia dalam rangka student camp yang diselenggarakan Islamic Development Bank (IDB).

Sebagai perwakilan mahasiswa berasal dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mat(Suara NTB/ist) aram, Imam Syafe’i menjadi Imam Syafe’i salah satu mahasiswa paling beruntung, karena mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke negeri Jiran tersebut. Ditemui beberapa waktu lalu dalam sebuah kegiatan, aktivis HMI yang juga Ro’is ‘Am Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) ini mengaku dirinya dinyatakan lolos setelah mengikuti seleksi rekrutmen student camp.

Padahal akunya, dirinya sempat pesimis bisa lolos dan menjadi salah satu mahasiswa yang beruntung untuk mengikuti student camp ke Malaysia. Apalagi, saingannya pada saat seleksi cukup banyak. Selain itu, dirinya juga tidak pernah mempunyai niatan ataupun keinginan untuk pergi ke Malaysia, karena selama ini yang pergi ke Malaysia hanya yang berkepentingan menjadi TKI saja.

Selain itu, mahasiswa kelahiran Mujur 18 Juni 1990 ini mengaku banyak hal yang didapatkannya dari negeri Jiran baik dari segi pendidikan dan kebudayaannya. “orang Malaysia itu mempunyai tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi, tidak hanya itu mereka juga sangat taat dan menjunjung tinggi etika” terangnya.

Tidak hanya itu, dari segi infrastruktur pendidikan misalnya, di sana sangat lengkap mulai dari asrama mahasiswa, ruang konseling, laboratorium, kesenian, ruang perkuliahan yang memadai.

Hal itulah yang menyebabkan proses perkuliahan yang berlangsung menjadi nyaman.

Diakuinya, di Malaysia tingkat kebersihannya sangat tinggi, selain itu pula keteraturan tata kotanya juga sangat bagus. Ke depan dirinya berharap, Indonesia bisa mengadopsi berbagai kebijakan tata kota yang tentunya akan menambah cantiknya wajah kota di Indonesia. (dys)

(Suara NTB/yan)

KUNJUNGI MUSEUM - Siswa-siswi TK Putra Mataram mengunjungi Museum Negeri NTB bersama guru-gurunya, Rabu (13/11). Berkunjung ke museum sangat penting di mana anak-anak dapat ditumbuhkan kecintaannya sejak dini terhadap kebudayaan daerahnya melalui benda-benda yang tersimpan di museum. Di samping itu para siswa juga mendapat pengetahuan baru mengenai sejarah masa lampau melalui benda-benda koleksi yang dipajang di museum.

Mesum Oknum Pelajar

Fathurrahim: Coreng Pendidikan Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) Drs. H. Fathurrahim prihatin dengan kejadian memalukan yang melibatkan REP (13) oknum pelajar di SMPN 1 Gerung. Pelajar di bawah umur ini tertangkap basah sedang melakukan mesum dengan ASD (21) di musala sekitar Lapangan Mareje Nyangget Gerung.

Guru SMK Negeri Didominasi Tenaga Honorer Selong (Suara NTB) Keberadaan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) terbilang masih cukup menyedihkan. Pasalnya, sebagian besar guru yang yang mengabdikan diri di sekolah yang notabenenya mencetak tenaga-tenaga terampil itu didominasi tenaga honorer.

Hal ini diakui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Lotim yang juga Kepala SMKN 2 Selong, H. Hamzah. Menjawab Suara NTB Rabu kemarin, ia menyebutkan jumlah guru negeri hanya 25 orang, selebihnya sebanyak 53 orang guru merupakan honorer.

Banyaknya guru honorer ini diakui, karena persoalan rombongan belajar (rombel) yang juga banyak di SMK. Rombel sebanyak 39, sementara guru mengajar wajib selama sepekan hanya 24 jam.

Fakta banyaknya tenaga honor ini membuat pihak sekolah juga mengalokasikan dana cukup besar untuk membayar insentif atau gaji kepada para honorer. Karena itu biaya operasional di SMK ini cukup besar. Di samping untuk tenaga honor, ada biaya-biaya lain seperti praktikum siswa yang juga membutuhkan biaya besar.

Hitungan Hamzah, kebutuhan siswa per tahun Rp 2-2,5 juta.

“Besaran kebutuhan ini tergantung jurusan juga, antara jurusan otomotif yang membutuhkan peralatan praktik mahal akan beda kebutuhannya dengan jurusan lain,” ujarnya memberikan contoh.

Bagi SMKN 2 Selong, katanya, besarnya biaya pengeluaran itu disandingkan setara antara untuk biaya honor dengan pengadaan sarana-prasarana. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan di SMK bisa terus dikembangkan.

Fakta dominasi guru honorer ini juga diakui Kepala SMKN 1 Pringgabaya, Sukmanun Hakim. Dari 90 guru yang mengajar di SMKN 1 Pringgabaya, 73 guru merupakan honorer. Jadi, tercatat hanya 17 orang yang negeri. Kondisi ini, diakuinya, menjadi kendala dalam mengembangkan sekolah di SMK, karena biaya untuk membayar honor guru saja mencapai Rp 51 juta/bulan.

Ditambahkan, realita proses pelaksanaan kegiatan pendidikan di tingkat SMK itulah yang membuat pihak SMK ini menghalalkan pungutan kepada siswa untuk mengembangkan diri.

Dipastikan, tetap penetapan besaran iuran itu sesuai dengan hasil kesepakatan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, Supriyadi mengatakan, fakta besarnya biaya operasional yang dialami SMK ini membuat pihak SMK memang dibolehkan memungut.

Meski sudah mulai menerima dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, BOS sama sekali tidak diperbolehkan untuk membayar gaji guru. (rus)

(Suara NTB/dok)

H. Fathurrahim

‘’Tindakan asusila ini mencoreng dunia pendidikan di Lobar. Lebih-lebih dilakukan di musala dan masih mengenakan kerudung. Kami prihatin dan menyayangkan kejadian itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (13/11).

Menurutnya, kejadian tersebut merupakan pukulan dan musibah bagi dunia pendidikan di Lobar sekaligus sebagai bahan pembelajaran supaya tidak terulang kembali di masa mendatang. Mengantisipasi supaya tidak terulang lagi, pihaknya meminta semua sekolah untuk memperketat pengawasan di masing-masing

sekolah. Terutama penggunaan handphone di kalangan pelajar.

Baginya, HP paling berpengaruh terhadap perkembangan pergaulan anak-anak. Mengantisipasi dampak negatifnya, pihaknya akan membatasi dan memperketat pelajar membawa HP. Terkait hal ini, pihaknya sudah mengumpulkan para kepala sekolah SMP dan SMA di Lobar. Dalam pertemuan itu pihaknya meminta agar kepala sekolah meningkatkan pengawasan terahdap anak. Termasuk telah membuat surat edaran (SE) ke semua sekolah untuk memperketat pengawasan

Kepala Dinas Dikpora Lotim Kumpulkan Seluruh UPTD Selong (Suara NTB) Dalam upaya menyamakan persepsi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mengumpulkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) se-Lotim yang sebagian besarnya diketahui baru.

Menurut Kepala Dinas Dikpora Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH, MH, kepada Suara NTB Selasa lalu, sebanyak 20 orang kepada UPTD akan terus diajak untuk berkoordinasi. Ia mengaku, beban tugas yang diemban di sektor pendidikan ini terbilang cukup berat.

Diakuinya, antara Dinas Dikpora dan UPTD perlu membangun kebersamaan.

Pembagian tugas yang merata. Utamanya dalam hal tugas yang sedang dihadang

saat ini, yakni mengaplikasikan kurikulum 2013.

Seluruh Kepala UPTD, katanya, telah diingatkan untuk menggunakan referensi yang sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, biacara bahan ajar yang diterapkan di sekolah tidak boleh salah. “Ini tidak berbentuk instruksi, tapi imbau sekolah gunakan yang didapat dari kementerian,” sarannya.

Sebagai kepanjangan tangan Dikpora di masing-masing kecamatan, keberadaan UPTD dipandang sangat penting.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh UPTD tidak mengintervensi terlalu jauh satuan pendidikan dalam hal pengadaan buku. Sarannya agar lebih selektif memilih bahan ajar yang sesuai kuriku-

lum 2013.

Salah satu tugas UPTD, sambung Yanis adalah melakukan penyusunan silabus materi pelajaran muatan lokal.

Diingatkan, materi-materi belajar muatan lokal ini bersentuhan betul dengan lingkungan.

Mengedepankan kearifan lokal yang sudah melekat sudah lama di tengah-tengah masyarakat.

Referensi yang dipandang bisa jadi acuan adalah film Perempuan Sasak Terakhir. Menurutnya, film yang disutradarai Sandy Amaq Rinjani ini kaya muatan lokal. Esensi nilai-nilai kearifan lokal melekat pada film tersebut. “Harus kembangkan diri, lengkapi dengan karifan lokal. Identitas orang sasak. Lebih-lebih nilai agama,” paparnya. ‘’Kepada seluruh UPTD agar bisa bekerja maksimal, kawal pendidikan,’’ tandasnya. (rus)

Upaya Melestarikan Bahasa Nasional dan Daerah

DEMIKIAN disampaikan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Dr. H. Syarifuddin, SH, MH, dalam rapat koordinasi bersama seluruh instansi-instansi pemerintah di Hotel Lombok Raya, Rabu (13/11).

Syarifuddin, mengakui, penggunaan bahasa nasional dan daerah berada dalam keterancaman yang cukup serius.

Hal itu disebabkan kurang pahamnya masyarakat terkait dengan persoalan bahasa ini. Tidak hanya itu, faktor keteladanan para pemimpin juga membuat semakin keruh dan memudarnya kecintaan masyarakat terhadap penggunaan bahasa nasional dan daerah. Seperti keharusan kepala negara memberikan sambutan dengan menggunakan bahasa nasional di setiap

kesempatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski sudah ada aturan yang mewajibkan penggunaan bahasa nasional, lanjutnya, tidak jarang para pemimpin menggunakan bahasa asing dalam sambutannya. Mereka lebih senang bertutur dengan menggunakan bahasa-bahasa asing. Menurutnya, penggunaan bahasa asing bukannya tidak boleh, namun yang terpenting adalah penggunaannya harus pada tempatnya.

“Kalau pada saatnya berbahasa dengan bahasa nasional, itu harus digunakan bahasa nasional. Begitu juga dengan penggunaan bahasa lainnya.

Jadi tidak ada pembatasan terhadap penggunaan bahasa tertentu,” terangnya.

Kewajiban penggunaan ba-

bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan pasangan mesum tersebut mengaku melakukan persetubuhan tiga kali. Persetubuhan dilakukan di sawah.

“Mereka melakukan atas samasama suka,” bebernya. Namun karena oknum pelajar SMP tersebut masih di bawah umur maka tentu sesuai undang-undang melanggar hukum.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Dikbud Lobar Kamaruddin, menegaskan, pihaknya berencana segera memanggil kepala sekolah bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Tidak hanya kepala sekolah, oknum siswi SMP tersebut pun akan dipanggil dan dimintai keterangan. Nantinya, oknum siswi SMP tersebut akan dibina dan diarahkan sepanjang masih bisa diberikan pembinaan dan pengarahan. Namun jika tidak bisa, maka keputusan untuk mengeluarkannya dari sekolah menjadi salah satu pilihan yang akan diambil. (her/dys)

Samakan Persepsi di Bidang Pendidikan

Rakor Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Semakin terpinggirnya penggunaan bahasa Indonesia dan daerah di tengah-tengah masyarakat cukup meperihatinkan. Kondisi tersebut tidak saja mengancam pudarnya rasa nasionalisme, tapi juga mengancam eksistensi kebudayaan yang telah lama tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ironisnya, adanya ketidaksadaran para tokoh. Termasuk di dalamnya adalah para pemimpin yang tidak memberikan contoh berbahasa yang baik dan benar semakin memperkeruh kondisi kebahasaan.

dan penggunaan HP pelajar.

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman.

Pihaknya sudah turun ke bawah, untuk mengecek apakah ada unsur kelalaian pihak sekolah atau tidak. Karena menurut keterangan sekolah, saat kejadian di luar jam sekolah, sehingga kurang terkontrol. Terkait pelajar bersangkutan akan ditidnak sesuai tata tertib sekolah setempat. Sementara dinas sendiri akan melakukan tindakan setelah selesai menelusuri kejadian itu. “Jika ada unsur kelalaian maka kami tentu bersikap,” tegasnya.

Diketahui, oknum pelajar di SMPN 1 Gerung berinisial REP (13) dari Batu Mulik, Desa Gapuk Gerung dipergoki warga sedang melakukan mesum dengan seorang laki-laki yang berinisial ASD (21) di kamar mandi musala Lapangan Mareje Gerung.

Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi menam-

hasa nasional dan daerah, terangnya, dilandasi beberapa hal.

Di antaranya semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 silam yang mengikrarkan pengakuan eksistensi bahasa nasional sebagai bahasa persatuan di seluruh tanah air.

Selain itu, lanjutnya, UndangUndang Dasar 1945 pasal 30 yang menerangkan bahasa nasional sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Tidak hanya itu, sebagai bahasa resmi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebudayaan.

Sementara bahasa daerah, katanya, berfungsi sebagai lambang kebangsaan daerah, lambang identitas daerah, dan sebagai alat perhubungan antarkeluarga dan masyarakat.

“Maka atas dasar itulah menjadi kewajiban semua pihak untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa nasional dan daerah,” sarannya.

Selain itu Syarifudin juga menjelaskan konsekuensi bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan bangsa Indonesia kaya dengan bahasa daerah. Diakuinya, hingga saat ini terdapat tidak kurang dari 749

bahasa daerah yang sudah terdeteksi di seluruh Indonesia. Namun demikian, masih banyak juga bahasa daerah yang belum terpetakan keberadaannya. Hal itu disebabkan minimnya SDM yang melakukan penelitian terhadap bahasa daerah.

Sementara di NTB terdapat 11 bahasa daerah dengan 3 bahasa besar asli daerah yaitu bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo. Sementara 8 bahasa daerah lainnya merupakan bahasa pendatang seperti bahasa Bugis, Bali, Jawa dan lainnya.

Untuk itu, tahun 2014 mendatang, kantor Bahasa Provinsi NTB telah mempersiapkan sejumlah program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra seperti program penelitian penerjemahan sastra lisan, penelitian bahasa dan sastra di wilayah terpencil. Tidak hanya itu, Kantor Bahasa akan melakukan penelitian sikap penutur bahasa di daerah wisata, penyusunan kamus dwibahasa Sasak, penyusunan materi mulok tingkat SLTP, pementasan sastra lisan etnis, antologi cerpen oleh siswa di pulau Sumbawa bagian utara, pelaksanaan kongres bahasa daerah, sosialisasi materi mulok dan

lainnya.

Pada bagian lain, Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dra. Nur Hayati, mengakui, masyarakat cenderung tidak mencintai bahasa nasional.

Padahal di luar negeri, warga asing yang meminati untuk mempelajari bahasa Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Diakuinya, bahasa Indonesia saat ini dipelajari oleh 45 negara. Selain itu juga sebagai penutur terbesar di luar negeri mencapai 4.463.950 orang penutur sekaligus terbesar kelima di dunia pada tahun 2011.

Tidak hanya itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa paling populer di Australia dan menjadi bahasa resmi kedua yang digunakan oleh Vietnam. Dengan perkembangan penggunaan bahasa di luar negeri seperti itu, agak aneh kalau di Indonesia masyarakat banyak yang meninggalkan penggunaan bahasa nasional. ‘’Oleh karenanya, berbagai kebjiakan untuk mempertahankan eksistensi penggunaan bahasa nasional dan daerah harus terus diprioritaskan oleh berbagai pihak dalam pembuatan kebijakan,’’ tandasnya. (dys)

(Suara NTB/her)

LONCAT - Pelajar SMAN 2 Narmada meloncat blokade yang dibuat pemilik lahan menuju sekolah mereka. Meski jalan masuk masih belum dibuka tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut.

Mediasi Mentok

Akses Jalan SMAN 2 Narmada Tetap Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Hampir sepekan sudah lamanya akses jalan menuju SMAN 2 Narmada Dusun Lekong Dende, Desa Dasan Tereng ditutup total oleh warga. Aksi nekat warga ini merupakan buntut dari ketidakjelasan penyelesaian oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam menangani masalah tukar guling tanah milik Lodia Cs yang berlokasi di jalan menuju sekolah dengan tanah pecatu milik pemda berlokasi di depan Rumah Sakit Pratama.

Pihak Kecamatan Narmada berusaha melakukan mediasi dengan pihak pemilik tanah waris, atas nama Lodia. “Dalam pertemuan sekitar satu jam lebih itu, tidak ada hasil yang maksimal, yang ada hanya mengenai status bangunan ruko warga, sedangkan jalan menuju sekolah tetap ditutup,” jelas Kades Dasan Tereng H Supratman yang ditemui, Rabu (13/11).

Supratman menjelaskan, dalam pertemuan itu disepakati tiga hal, yakni men-

genai pembongkaran ruko oleh pemilik sendiri dengan situasi aman, terkendali dan rapi. Terus mengenai status tanah yang masuk wilayah tata ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) supaya lebih diperjelas, sehingga warga mengetahui dan tidak membangun di atas wilayah itu.

Selanjutnya, mengenai nasib pemilik ruko dan ganti rugi bangunan warga yang dibangun di depan Rumah Sakit Pratama, kesepakatannya mereka akan diprioritaskan oleh Pemda menjadi pegawai atau pekerja di Rumah Sakit Pratama tersebut.

Semua kesepakatan itu, lanjutnya, ditandatangani Asisten II Setda Lobar dan Sekda Lobar. “Tujuannya supaya bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemda. Bukan lagi janji-janji, soalnya kami masih kecewa dengan Pemda sendiri,” ujarnya.

“Dari pihak kecamatan meminta agar dibukakan sedikit jalan untuk kendaraan bermotor saja. Tetapi yang punya tanah tetap menolaknya dan bahkan menolak tukar gulingnya,” tambahnya. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

Atlet Tarung Derajat Dikembalikan ke Pengcab

Venus Williams akan Tampil di WTA

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 14 atlet dan 5 pelatih yang sukses meraih 2 medali emas, 2 perak dan 5 perunggu di Kejurnas Piala Presiden di Bandung, Jawa Barat (Jabar), 1-3 November lalu telah dikembalikan ke masing-masing Pengcab kabupaten/kota. Pihak Pengprov Kodrat NTB harus memulangkan mereka, karena pelaksanaan Kejurnas Tarung Derajat sudah berakhir.

“Para atlet dan pelatih sudah kita pulangkan ke masingmasing daerah. Karena memang Kejurnas Piala Presiden sudah berakhir,” ucap Sekretaris Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noor Cholis yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (13/11).

Selain itu, lanjutnya, atlet-atlet tersebut juga dipersiapkan oleh daerah asalnya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014 mendatang. Setelah itu, mereka akan dijaring kembali untuk persiapan mengikuti PraPON hingga PON 2016 mendatang.

“Atlet yang sukses meraih prestasi di Porprov NTB 2014 mendatang akan kita persiapkan untuk mengikuti ajang Prakualifikasi PON,” ucapnya.

Sementara itu, bagi atlet yang sudah meraih medalie emas di kejurnas diharapkan bisa meningkatkan prestasi yang sudah diraih. Sementara yang gagal menyumbang medali diharapkan bisa lebih baik lagi.

Pada bagian lain, ungkapnya, dari informasi yang berkembang di lapangan, jumlah kelas yang akan dipertandingkan di Pra-PON mendatang lebih sedikit dari kelas yang dipertandingkan di kejurnas. Bila di Kejurnas Piala Presiden mempertandingkan 14 kelas, maka di PON 2016 mendatang akan mempertandingkan sebanyak 9 kelas.

“Kemungkinan jumlah kelas yang dipertandingkan di PON 2016 sebanyak 9 kelas. Itu artinya pihak Kodrat NTB akan menyiapkan sembilan atlet di PON Jabar 2016 mendatang,”jelas Ketua Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni belum lama ini. (fan)

KONI Kabupaten/Kota Diminta Gelar Pekan Olahraga Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) dan Pekan Olahraga Kota (Porkot) di masing-masing kabupaten/kota di NTB mendapat apresiasi dari KONI NTB. Pihak KONI NTB meminta semua kabupaten/kota dapat menggelar ajang adu gengsi tersebut, sehingga masing-masing kabupaten/kota siap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014.

“Saya berharap semua kabupaten/kota di NTB dapat menyelenggarakan Porkab atau Porkot, sehingga atlet-atlet di daerah lebih siap mengikuti Porprov 2014,” ungkap Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, pada Suara NTB di Mataram, Rabu (13/11).

Diakuinya, beberapa pemerintah kabupaten/kota di NTB sudah menggelar Porkab dan Porkot,seperti Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Sementara Lombok Timur (Lotim) dan kabupaten Lombok Utara (KLU) belum menggelar Porkab. Belum tahu alasan 2 kabupaten di Pulau Lombok itu belum menyelenggarakan Porkab.

Bagi orang nomor satu di KONI NTB ini, penyelenggaran pekan olahraga sangat penting bagi peningkatan prestasi atlet, sehingga persaingan di Porprov NTB 2014 akan berlangsung sengit, karena kekuatan masing-masing atlet di daearah akan merata. Selain itu penyelenggaraan Porkab atau Porkot merupakan salah satu wujud dukungan kabupaten/kota dalam mendukung target NTB meraih prestasi puncak di PON XIX di Jabar 2016 mendatang.

Ditanya soal esiapan KONI NTB menggelar Porprov NTB 2014, Kasdiono mengaku siap. Meski demikian, waktu pelaksanaan belum belum ditentukan. Rencananya, pihak KONI NTB akan melakukan rapat internal yang melibatkan pengurus, KONI Kabupaten/kota, cabor provinsi guna menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan Porprov NTB. (fan)

Klose Cedera Roma Pemain yang telah 130 kali membela timnnas Jerman dan menyumbang 68 gol, Miroslav Klose, tidak bisa menjalani laga persahabatan melawan Italia dan Inggris. Ia mengalami cedera bahu.

Striker 35 tahun itu dipaksa beristirahat selama tiga pekan karena engalami cedera bahu yang dia dapat saat bertandang ke markas Parma, Stadion Ennio Tardini.

Klose ditarik pada menit ke-84. Ia dipastikan tidak bisa membela Jerman di laga persahabatan melawan Italia dan Inggris. “Bahunya nyeri, karena ia telah mengalami cedera yang pernah ia derita beberapa waktu lalu. Kami sudah menghubungi staf kesehatan Jerman. Dia (Klose) akan beristirahat sekitar 20 hari,” kata dokter tim Lazio Roberto Bianchini seperti dikutip dari laman Four Four Two. Ketika menjalani musim ketiganya bersama Lazio, striker gaek ini rentan terkena cedera. Mantan punggawa The Bavarians ini menjalani operasi pada September lalu.

Pemain Arsenal Mesut Oezil dan Per Mertesacker kemungkinan tidak dipanggil Joachim Loew.

Mereka terpapar virus saat Arsenal menghadapi Manchester United.

Sedangkan wakil kapten Jerman Bastian Schweinsteiger kemungkinan tidak akan membela timnas, karena masih berkutat dengan cedera engkel.

Laga melawan Italia di San Siro pada Jumat mendatang akan menjadi pertandingan Loew yang ke-100, sebelum bertemu Inggris di Wembley pada Selasa. (ant/ bali post)

Sydney Bintang tenis Amerika Venus Williams menyatakan akan tampil pada turnamen tenis Hobart WTA Internasional, Januari 2014. Demikian disampaikan panitia penyelenggara, Rabu (13/11).

Juara tujuh turnamen Grand Slam dan peringkat 48 dunia itu, akan tampil untuk pertama dalam turnamen, menjelang Australia Terbuka di Melbourne.

“Turnamen ini dimainkan di atas permukaan lapangan yang sama dengan di Australia Terbuka. Jadi nanti merupakan ajang latihan bagus menjelang menghadapi lawan saya di Melbourne,” kata Willliams dalam pernyataannya, seperti dikutip dari AFP. Ia akan bergabung dengan mantan juara AS Terbuka, Sam Stosur dari Australia, pada turnamen yang berlangsung 511 Januari itu. (ant/bali post)

Venus William

(ant/bali post)

’’Playoff’’ Piala Dunia

Ibrahimovic Yakin Kalahkan Portugal

Lisbon Kapten Swedia, Zlatan Ibrahimovic yakin timnya layak untuk memperoleh satu tempat di Piala Dunia 2014. Kali ini, Portugal menjadi lawan mereka di babak playoff.

Setelah menyelesaikan fase grup dengan finis di posisi kedua, Swedia dan Portugal akan bentrok di Lisbon, Portugal, untuk leg pertama playoff yang akan dilaksanakan pada Jumat waktu setempat.

Ibrahimovic, kapten timnas Swedia, mengatakan Portugal memang difavoritkan untuk lolos dari fase ini. Namun penyerang Paris Saint-Germain (PSG) ini percaya bahwa Swed-

ia lebih pantas lolos, karena berada di dalam grup yang lebih keras daripada Portugal.

“Dengan peran individu dan kemampuan tim yang mereka miliki, Portugal merupakan favorit, “ kata Ibrahimovic kepada Gazzetta Dello Sport dilansir dari Fourfourtwo hari ini.

“Kami berada posisi kedua karena berada satu grup dengan Jerman, yang saya pikir adalah tim terbaik di Eropa.

Mereka (Portugal) berada di peringkat kedua dari grup yang seharusnya mampu mereka juarai, jadi saya pikir kami yang pantas untuk lolos ke Brasil,” kata mantan striker Inter Milan ini.

“Mereka kuat sebagai tim tetapi jika kami dapat mengurangi kesalahan maka kami bisa mewujudkannya. Ini akan sulit tapi wajib karena hanya ada satu tempat yang diperebut-

kan di Piala Dunia,” kata penyerang bertubuh tinggi besar ini.

Ibrahimovic membukukan tujuh gol dari lima penampilan terakhirnya bagi tim nasional Swedia, sementara ia telah mencetak 10 gol dalam lima pertandingan terakhir untuk PSG. Penyerang berusia 32 tahun ini menegaskan Swedia akan lebih dari siap untuk menghadapi Portugal. Ia siap memikul tanggung jawab sebagai kapten kesebelasan.

“Kami pernah melalui beberapa pertandingan sulit tapi itu justru membantu kami termotivasi, lalu ada stadion

baru (Friends Arena di Solna Swedia). Faktanya bahwa saat ini saya kapten, dan saya harus memimpin tim saya ke Piala Dunia. Mereka semua memberi dukungan kepada saya,” katanya Dirinya merasa klop dan bersemangat bersama tim Swedia. Ibra ingin mengukir rekor pencetak gol terbanyak Swedia dan menjadi pencetak gol terbanyak Swedia sepanjang masa. ‘’Ada banyak halhal kecil yang membuat saya berkembang, dengan memberikan dorongan yang segar,” kata mantan pemain Ajax dan Juventus ini. (ant/bali post)

Neymar Siap Gantikan Messi Barcelona Dani Alves menganggap semua mata kini tertuju kepada sosok Neymar sebagai pemain yang dapat membantu Barcelona mengatasi absennya Lionel Messi selama dua bulan. La Pulga kini mengalami cedera hamstring.

“Dia (Neymar) selalu siap. Dia tahu bagaimana perannya bagi Barcelona, dan ia didatangkan untuk saat-saat seperti sekarang ini,” kata Dani Alves Dani Alves juga percaya bahwa Neymar dapat memimpin Barcelona.

“Seseorang harus mengambil peran itu karena s e bagai

pemain dan berdasarkan kualitas yang dimilikinya. Ia (Neymar) yang mampu melakukannya”, kata bek sayap kanan Barcelona sebagaimana dilansir dari Marca beberapa waktu yang lalu.

Sejak bergabung dengan

klub asal Catalan, sejauh ini Neymar telah mencetak empat gol, sementara Messi telah menjaringkan delapan gol dari 11 pertandingan liga yang ia mainkan sebelum menderita cedera.

Alves juga berbicara tentang keputusan Diego Costa yang lebih memilih bergabung dengan timnas Spanyol dari pada Brazil. “Saya belum berbicara dengan dia, itu adalah keputusan pribadi dan Anda tidak dapat mengganggu atau memberi saran. Saya pernah mengalami situasi yang sama, tetapi pada akhirnya saya mendapatkan impian saya, bermain untuk Brazil. Anda harus menghormati keputusannya.” kata Alves.

Pada bagian lain, Lionel Messi harus istirahat selama 6-8 pekan untuk menyembuhkan cederanya yang didapat saat melawan Real Betis. Selasa lalu (12/ 11) lewat akun fanpage facebook-nya, ayah Thiago ini meng-upload foto dan pesan yang berisi ucapan terima kasih kepada fans karena dukungan

(Suara NTB/ist)

Lionel Messi dan Neymar mereka. “Terima kasih banyak karena berada di sisi saya selama ini.”

“Seperti yang sudah kalian tahu, untuk beberapa pekan ke depan saya akan bekerja keras guna menyembuhkan cedera.

Untuk saya, ini menyedihkan karena tidak bisa bermain membela tim saat ini....”

Baginya, yang paling penting adalah penyembuhan cedera untuk membantu tim dan membalas dukungan yang diberikan kepada dirinya. ‘’Terima kasih untuk surat kalian!” tulis Messi pada akun fanpage facebook-nya.

Peraih empat

penghargaan Ballon d’Or berturut-turut akan melewatkan dua pertandingan melawan Ajax dan Celtic di Liga Champions. Leo juga tidak bisa bermain di La Liga menghadapi Granada, Athletico Bilbao, Villarreal, dan Getafe juga melawan Cartagena di Copa del Rey. Messi akan kembali tampil saat Barcelona melawan Atletico pada Januari 2014. Barcelona memuncaki klasemen dengan 37 poin selisih tiga angka

dengan Atletico di posisi kedua (34) dan enam poin dengan Real Madrid di posisi ketiga (31). (ant/bali post)

Van Persie Absen dalam Laga Belanda

Miroslave Klose (ant/bali post)

Amsterdam Robin van Persie dan Jordy Clasie telah ditarik dari timnas Belanda untuk laga persahabatan melawan Jepang dan Kolombia, Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) mengatakan pada Selasa.

Van Persie yang memberikan gol kemenangan un-

tuk Manchester United saat menghadapi Arsenal dalam pertandingan Liga Inggris (Premier League) pada Minggu.

Tapi menurut pernyataan KNVB, Kapten timnas Belanda itu sedang berjuang untuk penyembuhan cedera pada kaki dan pangkal pahanya.

Gelandang Feyenoord Clasie juga tengah mengala-

mi cedera di kakinya dan pelatih Louis van Gaal terpaksa memanggil pemain Norwich City, Leroy Fer, dan Davy Propper dari Vitesse Arnhem.

Belanda akan menghadapi Jepang di Genk, Belgia, Sabtu, serta bertemu Kolombia di Amsterdam, Selasa, demikian dikutip dari Reuters. (ant/bali post)

Robin Van Persie

(ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 14 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB

INFO.

0811306462.

Email :

www.g-milk.net

nikbambang@yahoo.co.id

Lowongan Perusahaan yang bergerak di Bidang Pariwisata membutuhkan Guide Korea dengan persyaratan : - Bisa Berbahasa Korea oral maupun tulisan - Umur dibawah 30 th

PERAWATAN AC

bagi yang berminat hubungi Cang Hp. 081997715050 atau e-mail ke : ocang@sasaktour.co.kr

BENGKEL

BANK

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 081219448270,Wendy 081296165840

DISTRIBUTOR

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

SUARA NTB

Kamis, 14 November 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB

Kamis, 14 November 2013

Halaman 14

Evaluasi Pengembangan Perbenihan Hortikultura

Balai Benih dan BPSB Harus Sinergi, Provinsi Bertanggungjawab Sediakan Benih Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melaksanakan evaluasi pengembangan perbenihan di Indonesia tahun 2013. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi perencanaan pengembangan perbenihan hortikultura tahun 2014 mendatang.

Acara tersebut dihadiri Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Sri Wijayanti, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, Ir. Husni Fahri, MM dan sebanyak 70 orang perwakilan dari 33 provinsi di Indonesia. Acara tersebut berlangsung sejak tanggal 12-15 November 2013, bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram.

Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Sri Wijayanti mengatakan acara tersebut merupakan ajang bertukar pikiran bagai pemda, Balai Be-

nih Hortikultura (BBH) dan Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) dalam penyediaan benih hortikultura kedepannya. Sehingga, kata Sri, masalah penyediaan benih tidak mnejadi persoalan lagi kedepannya.

“Karena masih ada di beberapa provinsi ternyata untuk menyediakan benih di wilayahnya itu tidak sanggup, malah nanyanya ke pusat. Tanggumngjawab penyediaan benih hortikultura untuk masing-maisng provinsi tangungjawab provisi masing-masing, bukan tanggungjawab pusat. Untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya,”katanya.

Untuk itu, katanya, BBH dan BPSB

(Suara NTB/nas)

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, Ir. Husni Fahri, MM menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta rapat evaluasi pengembangan perbenihan.

harus bersinergi dan aktif berkomunikasi untuk penyediaan kebutuhan beih dua tahun mendatang. Dikatakan, BBH dan BPSB harus di setiap daerah harus memahami apa yang mnejadi kebutuhan benih masing-masing kabupaten/kota.

“Beli dulu di penangkar benih kemudian dikembangkan di balai benih untuk antisipasi kebutuhan dua tahun kedepan. Balai benih itu harus mengantisipasi kebutuhan benih dua tahun mendatang. Jangan sampai tahun 2014, orang Bali mau menanam jeruk Kintamani tetapi tidak punya benih,”ujarnya.

Sri mengatakan hasil evaluasi pengembangan perbenihan hortikultura tahun 2013, serapan keuangan BBH dan BPSB Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan awal November 2013 rata-rata 58,68 persen. Serapan keuangan terendah adalah Sum-

sel sebesar 19,88 persen dan Sulbar, Kaltim, Sulteng dan Banten sekitar 35 persen. Sedangkan serapan keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta, Kalsel, Maluku Utara diatas 75 persen.

Target output BBH yang belum tercapai antara lain benih sayur, benih buah hanya membuat batang bawah, padahal tartegt benih buah adalah benih bermutu. Kemudian pembuatan batang bawah sudah diakhir tahun sehingga tidak ada waktu untuk menyambung. Selain itu, pengadaan benih sumber sayuran, florikultura terlambat sehingga tidak dapat dihasilkan benih bermutu ditahun bersangkutan.

“Serapan rendah masih rendah sampai November yakni 58 persen. Ini terjadi karena kegiatan fisik dilaksanakan setelah triwulan II. Kita harapkan tidak terjadi lagi tahun 2014, sehingga semua pengadaan itu dilaksana-

(Suara NTB/nas)

Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Sri Wijayanti membuka acara rapat evaluasi pegembangan perbenihan 2013 dan perencanaan pengembangan perbenihan.

kan di triwulan I. Sehingga serapan triwulan II itu 50 persen lebih,”harapnya.

Sri menjelaskan, dari segi perencanaan pengembangan benih 2014, terjadi penurunan dana hamper 46 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013. Total anggaran untuk tahun 2013 sebesar Rp 144,075 miliar lebih menurun menjadi Rp 73,782 miliar lebih pada tahun 2014 mendatang.

“Dana berkurang hampir 46 persen tetapi target output Balai Benih meningkat. Jadi yang harus disiasati dalam workshop, salah satu cara adalah bekerjasama dengan penangkar benih.

Balai benih dan BPSB harus lebih harmonis,”pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, Ir. Husni Fahri, MM menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan di NTB. Ia berharap

kegiatan skala nasional lainnya dapat lebih banyak dilaksanakan di NTB, karena menurutnya letak NTB cukup strategis di Indonesia.

Husni mengatakan, dalam pengembangan tanaman hortikultura pihaknya akan terus berusaha mengembalikan kejayaan tanaman bawang putih Sembalun yang cukup terkenal puluhan tahun lalu.

Bawang putih Sembalun, katanya walalupun dari sisi bentuk kalah saing dengan bawang putih impor yang ukurannya besar-besar, namun dari sisi aroma rasa dan kualitas jauh lebih tinggi bawah putih Sembalun.

Selain itu, saat ini pihaknya juga melakukan pengembangan tanaman bawang diluar musim tanam. Sehingga diharapkan kelangkaan bawang pada musim-musim tertentu bisa diatasi dengan langkah tersebut. (nas/*)

(Suara NTB/nas)

Para peserta dari 33 provinsi di Indonesia serius mendengarkan pengarahan dari Direktur Perbenihan Hortukltura Ditjen Hortikulturan Kementerian Pertanian.

(Suara NTB/nas)

Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura menyampaikan beberapa tanaman hortikultura yang menjadi prioritas untuk dikembangkan pembenihannya.

(Suara NTB/nas)

Ketua panitia acara rapat evaluasi pengembangan perbenihan melaporkan kegiatannya.

(Suara NTB/nas)

Para peserta rapat evaluasi serius mendengarkan pengarahan.

Evaluasi Perlindungan Tanaman Pangan 2013 Kementerian Pertanian RI Pertemuan evaluasi perlindungan tanaman pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013 dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 November 2013 di Hotel Jayakarta Senggigi. Peserta pertemuan terdiri dari para pejabat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura seluruh provinsi se-Indonesa.

Meski dalam pembukaan yang berlangsung Senin malam (12/11), peserta yang hadir baru perwakilan dari 23 provinsi, namun panitia penyelenggara optimis para peserta dari provinsi yang lainnya akan menghadiri kegiatan evaluasi perlindungan tanaman pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013.

Pertemuan didahului oleh sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM, sekali-

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (Perlintan), Ir. Erma Budianto, MS, saat membuka kegiatan evaluasi perlindungan tanaman pangan senin (12/11) di Hotel Jayakarta.

gus dilanjutkan oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Ir. Erma Budianto, MS, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam sambutannya, Husni Fahri menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan evaluasi perlindungan tanaman pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013 ini ialah untuk melaksanakan dan mensinergikan antara berbagai kebijakan pusat dan daerah. Sehingga dari hasil evaluasi nantinya dapat merekomendasikan suatu kebijakan yang bisa diimplementasikan oleh seluruh elemen di daerah.

Lebih lanjut Husni Fahri menambahkan sebagai tuan rumah penyelenggara evaluasi tahunanan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dirinya menjelaskan berbagai kondisi pertanian di provinsi NTB yang sebelumnya oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada saat panen raya kedelai di Kabupaten Lombok Tengah beberapa waktu lalu diharapkan mampu menjadi daerah pendukung swasembada secara nasional.

“NTB merupakan salah satu daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk swasembada pangan berkelanjutan,” terangnya.

Husni Fahri menambahkan terdapat tiga komoditi unggulan NTB yang saat ini tergabung dalam program PIJAR (Padi, Jagung, dan Rumput Laut). Khusus untuk komoditi padi akunya, sesuai dengan angka ramalan II dari BPS bahwa di tahun 2013 ini mampu menghasilkan 2,160 ribu ton padi kering giling, namun dengan peningkatan target pada tahun 2014 mendatang, diharapkan mampu menghasilkan 2,3 juta ton padi kering giling. Begitu juga dengan komoditikomoditi lainnya seperti kedelai dan jagung.

Sementera itu, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (Perlintan), Ir. Erma Budianto, MS, mengaku bahwa kegiatan evaluasi ini sangat strategis untuk membahas dan merencanakan berbagai evaluasi perlindungan tanaman pangan pada tahun 2014 mendatang. Dirinya menerangkan bahwa tantangan di tahun 2014-2015 semakin berat seperti ada indikasi akan terjadinya krisis pangan di tengah semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya areal tanam . Oleh karenanya, upaya dan kerja keras semua pihak guna menjamin ketersediaan pangan

(Suara NTB/dys)

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM (dua dari kanan) sedang memberikan sambutan di depan peserta evaluasi perlindungan tanaman pangan Senin malam (12/11) di Hotel Jayakarta. bagi masyarakat menjadi tugas yang harus dikerjakan.

“Tidak hanya menjamin ketersediaan pangan namun tentunya pangan yang bergizi,” terangnya. Selain itu, tantangan juga datang dari pihak asing yang saat ini sudah banyak melirik pertanian bangsa kita. “Mereka datang menanam berbagai komoditi di sini pada tanah-tanah yang masyarakat kita belum optimal menggarapnya. Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan bahasa bersama. Sehingga tidak hanya tercapainya katahanan pangan dan kemandirian pangan, namun juga kedaulatan pangan harus terwujud,” akunya.

Melihat kondisi dan tantangan seperti itu, harusnya

semua pihak termasuk juga akademisi sudah mulai mengajarkan politik pertanian kepada seluruh mahasiswanya sehingga ke depan bangsa kita mampu memahami seluruh persoalan dan aspek pertanian.

Di akhir sambutannya, Erma Budianto menambahkan pentingnya merubah manajemen pertanian di seluruh daerah yang selama ini konvensional diterapkan menuju manajemen dan sistem yang adaptif dengan perkembangan zaman. “Kita harus berani merubah manajmen lama yang selama ini kurang adaptif terhadap berbagai tantangan di era sekarang ini”. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

Para peserta antusias mendengarkan sambutan kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM.

(Suara NTB/dys)

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (Perlintan), Ir. Erma Budianto, MS, duduk bersama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM.

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

Presiden Berharap DPT Segera Diselesaikan

Spanduk Jokowi Capres 2014 Terpasang di Bandung

Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan permasalahan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) dapat diselesaikan dengan baik karena sudah diatur secara lengkap di undang-undang.

“Semua sudah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu dengan merujuk undang-undang ini saya yakin KPU bisa melaksanakan tugasnya dan kalau ada masalah insya Allah bisa diatasi,” kata Presiden saat membuka rapat konsultasi pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Undang-undang terkait pemilu yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Presiden pun meminta agar masalah DPT ini dapat diselesaikan dengan baik oleh KPU, dan pemerintah siap memberikan bantuan bila ada masalah yang dihadapi.

Meski rapat konsultasi pimpinan lembaga negara tersebut membahas mengenai pemilihan umum 2014, Presiden mengatakan forum ini hanya mendengarkan penjelasan dari KPU dan Mendagri tentang DPT. “Saya lebih berharap ini betulbetul penjelasan yang utuh yang terbuka dengan demikian kita paham apa yang terjadi dan saya berpikir kita tidak pada posisi untuk menanggapi apalagi meminta KPU melakukan A..B...C karena ini bisa menimbulkan salah

Bandung (Suara NTB) – Spanduk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 muncul dan terpasang di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Spanduk berukuran sekitar 3,5 x 1 meter dan bertuliskan JOKOWI CALON PRESIDEN RI 2014 Hasil Konvensi Rakyat, terpasang di pagar trotoar Jalan Merdeka, Bandung.

Spanduk tersebut cukup menyita perhatian warga yang melintas di Jalan Merdeka.

Bahkan, sejumlah pengendara sepeda motor tampak memalingkan pandangannya ke arah spanduk ketika melewati Jalan Merdeka.

Pemasangan spanduk Jokowi sebagai calon presiden ini di dekat Gedung DPRD Kota Bandung.

Dalam spanduk dengan latar belakang merah ini, terpasang foto Jokowo mengenakan setelah jas hitam dan memakai peci. Jokowi menjadi gubenbur DKI diusung PDI Perjuangan Belum diketahui pihak mana yang memasang spanduk pengusungan Jokowi itu. (ant/bali post)

DPR Didorong Ikut Uji Perppu MK Jakarta (Suara NTB) – Pengacara Konstitusi Muhammad Asrun mendorong kalangan DPR RI untuk ikut mengajukan uji materi (“judicial review”) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang MK. “DPR menurut saya harus juga mengajukan uji materi terhadap Perppu MK, kalau perlu DPR mengajukan sengketa antar lembaga negara karena hak DPR (menyeleksi hakim MK) diambil alih oleh Presiden melalui pembentukan panel ahli,” kata Muhammad Asrun di Gedung MK, Jakarta, Selasa.

Muhammad Asrun yang merupakan salah satu penggugat Perppu MK menilai pelimpahan seleksi Hakim MK kepada panel ahli seperti tertuang di dalam Perppu MK, merusak proses “check and balances” yang selama ini dijalankan DPR. “Biar DPR melakukan seleksi sendiri karena ini ada kepentingan pembentukan undang-undang, DPR kan yang mengerti undang-undang,” kata Asrun.

Asrun juga menilai persyaratan hakim konstitusi harus bergelar doktor seperti diamanatkan Perppu MK sangat diskriminatif. Dia menilai bahwa hakim konstitusi sebaiknya cukup bergelar S2.

“Apa hebatnya doktor, cukup S2. Untuk menjadi hakim agung saja tidak perlu menjadi doktor. Lagipula hakim MK seperti pak Akil, pak Hamdan itu dulunya saat terpilih bukan doktor,” kata dia.

Lebih jauh dia mengatakan persyaratan calon hakim konstitusi yang harus non-aktif tujuh tahun dari partai politik merupakan tindakan yang jahat, karena telah mencurigai politisi secara general.

“Menurut saya sangat tidak etis mencurigai semua politisi jelek. Menjadi seorang politisi adalah pilihan, dan politisi itu membuat undang-undang. Kalau politisi dianggap buruk, DPR tidak perlu membuat undangundang, presiden saja yang bikin undang-undang sendiri,” kata Asrun. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RAPAT KONSULTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) disaksikan Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) dan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/11). Pertemuan tersebut guna membahas permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 dan mempertemukan Mendagri dan Ketua KPU persepsi,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pemilu dalam arti damai dan demokratis menunjukkan kematangan demokrasi.

Namun demikian, Presiden

Koalisi Parpol Islam Sulit Terealisasi Tangerang (Suara NTB) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai rencana koalisi sejumlah partai islam jelang Pemilu 2014 hanya sebagai wacana politik saja dan sulit terealisasi.

“Bagus namun tidak akan berjalan sesuai harapan,” kata dia, di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Rabu.

Ia mengatakan, wacana koalisi sejumlah partai Islam sudah ada sejak dulu namun tidak pernah terealisasi.

Sebab, wacana tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk melawan kelompok yang dinilai menjadi lawan dalam pemilihan nantinya.

“Karena ada keinginan berbeda-beda dari setiap partai, maka koalisi itu bubar,” katanya. (ant/bali post)

negara manapun juga begitu,” kata Presiden.

Hadir dalam rapat konsultasi itu, Ketua MPR Siddaharta Danusubroto, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua Komisi Yudi-

sial Suparman, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Mensesneg Sudi Silalahi. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno, menantang Ketua DPR RI yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Marzuki Alie untuk buka-bukaan dan menyebut fraksifraksi yang menerima uang dari rencana pembangunan gedung baru DPR RI.

langsung. “Bila Marzuki berani buka-bukaan, saya yakin ini akan semakin meningkatkan apresiasi dan elektabilitas masyarakat terhadap Marzuki yang sedang berjuang menjadi capres melalui Konvensi Partai Demokrat,” ujar Teguh.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan, ada fraksi di DPR RI yang datang kepadanya dan menyampaikan bahwa fraksi tersebut mengaku menerima uang kekecilan dari proyek pembangunan gedung baru DPR RI yang akhirnya dibatalkan.

“Suatu ketika ada fraksi yang datang ke saya dan bilang uang yang diterimanya kekecilan. Saya marah, uang dari mana itu? Ratusan orang catut nama saya, saya sudah dengar sejak lama,” kata Marzuki, Senin (11/11). (ant/bali post)

mengatakan pemilu merupakan perhelatan politik yang sensitif, tak hanya di Indonesia saja namun juga di negara-negara lainnya.

“Pemilu adalah sesuatu yang sangat sensitif baik secara sosial maupun politik. Ini wajar, di

PAN Tantang Ketua DPR Buka-bukaan Soal Fraksi Terima Uang Sebab, pernyataan Marzuki Alie bahwa ada fraksi di DPR RI yang menerima uang dari rencana pembangunan Gedung DPR RI sungguh meresahkan dan menimbulkan sikap saling curiga di Parlemen.

“Pernyataan tersebut menambah noda hitam parlemen di mata masyarakat sebagai sarang mafia anggaran. Ketua DPR RI Marzuki Alie harus berani buka-bukaan, fraksi apa yang sudah menerima dana dari rencana proyek gedung baru DPR RI,” kata Teguh di Jakarta, Rabu.

Dia juga menyebutkan, ket-

(ant/bali post)

Ical Akui Pak De Karwo Layak Cawapres Surabaya (Suara NTB) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mengakui Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pak De Karwo sebagai salah satu tokoh yang layak menjadi bakal calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden RI periode 2014—2019.

“Soekarwo sudah tidak diragukan dan sangat baik dalam memimpin provinsi ini,” ujar Aburizal Bakrie ketika ditanya tentang peluang Soekarwo mendampinginya dalam Pemilihan Presiden Juli tahun depan seusai menghadiri Resepsi HUT ke-49 Partai Golkar di JX Internasional Surabaya, Selasa.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut juga mengakui nama Soekarwo telah diusulkan secara resmi oleh DPD Partai Golkar Jatim untuk menjadi pasangannya, namun dia meminta semua pihak bersabar tentang siapa nantinya yang bakal mendampingi dirinya dalam pencolanan Capres 2014.

Ical, sapaan akrabnya, juga telah mendengar beberapa nama lainnya, termasuk pesaing Soekarwo dalam Pilkada Jatim lalu, Khofifah Indar Parawansa. Nama Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu muncul setelah Wasekjen DPP Golkar Ridwan Hisjam mengatakan Khofifah termasuk yang diusulkan.

Beberapa nama lainnya yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Sri Sultan Hamengku Buwono, serta nama-nama tokoh nasional lainnya.

Menurut Ical, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan berlangsung di Jakarta pada 21—23 November mendatang memang agenda utamanya tidak membahas nama calon wakil presiden, melainkan strategi dan upaya pemenangan Partai Golkar.

“Tapi tidak menutup kemungkinan, sebagai salah satu usaha memenangkan Golkar yakni dengan membahas nama calon wakil presiden. Sudah ada sejumlah nama yang disodorkan dan syarat utamanya satu, yaitu orang Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Soekarwo sendiri ketika disinggung wartawan tentang namanya yang diusulkan Partai Golkar mendampingi ARB menyerahkan sepenuhnya ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Pakde Karwo saat ini tercatat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sedangkan di tingkat pusat, nama gubernur yang baru terpilih untuk periode lima tahun ke depan itu termasuk salah satu Wakil Ketua Umum DPP. (ant/bali post)

Halaman 15

Teguh Juwarno

erbukaan Marzuki itu sekaligus membersihkan namanya yang dituding oleh sebuah majalah mingguan. “Jangan setengah-setengah yang malah menimbulkan fitnah. Sikap buka-bukaan ini sekaligus untuk membersihkan nama baik MA bahwa pimpinan DPR RI memang tidak menerima uang dari rencana pembangunan gedung baru DPR,” kata dia.

Sekalian itu, katanya, sikap terbuka Marzuki sekaligus untuk membantu meningkatkan citra DPR RI bahwa pembenahan DPR RI dilakukan dari dalam yang dipimpin oleh Ketua DPR RI

Soal Bank Century, Boediono Siap Tanggung Jawab Canberra – Wakil Presiden Boediono mengaku tidak menyesali keputusannya terhadap Bank Century. Hal itu diungkapkan dalam kuliah umum di Canberra kemarin. “Tidak menyesali keputusan yang diambil sesuai nurani. Dan saya siap mempertanggungjawabkan keputusan itu dunia dan akhirat,” kata Wakil Presiden Boediono, di HC Coombs Lecture Theatre Building 8, Australian National University, Canberra, Rabu.

Riuh tepuk tangan peserta yang hadir dalam kuliah umum itu langsung bergemuruh begitu pernyataan Boediono itu terucap. Maksud tepuk tangan itu tentu tergantung yang bertepuk tangan.

Saat dana talangan untuk Bank Century itu diputuskan

diberikan pasca krisis ekonomi 2008, dia menjadi gubernur Bank Indonesia. Kasus dana talangan Bank Century yang diklasifikasikan “berdampak sistemik” itu belum tuntas benar.

Boediono mengangkat “permasalahan” Bank Century itulah sebagai satu materi kuliah umum di Australian National University, Canberra, itu. Dana talangan Rp6,7 triliun itu diduga keras dikorupsi dan KPK belum tuntas mengentaskan hal ini.

“Itu merupakan langkah darurat yang diambil para pimpinan pada saat itu,” kata dia dosen ekonomi itu.

Pangkalnya, seorang mahasiswa Indonesia di ANU, Reza, bertanya kepada Boediono tentang itu.

Kuliah umum itu dihadiri

mahasiswa dari berbagai kebangsaan yang sedang berilmu di sana.

Boediono menyatakan, saat itu proses politik menghalangi Indonesia dari menerapkan blanket guarantee alias perlindungan menyeluruh atas simpanan nasabah; sebagaimana sudah berjalan di negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan Australia.

Namun para pimpinan harus mengambil keputusan sulit, apakah menyelamatkan bank dengan kalkulasi yang bisa dihitung atau menutup bank dengan konsekuensi yang tidak bisa dihitung.

Boediono juga menegaskan, kasus Bank Century berkembang di luar prediksi dan akhirnya menjadi isu politik. (ant/bali post)

Bukittinggi (Suara NTB) – Gunung Marapi yang berada di antara Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, meletus lagi pada Rabu pagi.

Menurut petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVBMG), asap kelabu tebal setinggi 350 meter yang mengarah ke timur terlihat di puncak gunung yang

selalu ramai pendaki pada pergantian tahun itu.

“Letusan terjadi sekitar pukul 09.01 WIB,” kata Petugas PVMBG Kota Bukittinggi, Warseno.

Saat ini status Gunung Marapi masih waspada levelII. Masyarakat di sekitar gunung serta para pendaki diminta tidak mendaki pada radius tiga kilometer dari pusat letusan atau kawah gunung.

Pada 3 Agustus 2011, gunung berapi itu mengeluarkan abu vulkanik berbau belerang dengan ketinggian mencapai 1.000 meter yang mempengaruhi sejumlah daerah seperti Agam, Tanah Datar, Padangpariaman, dan Padang Panjang.

Dalam kondisi aktif normal, gunung yang berdampingan dengan Gunung Singgalang dan Tandikek itu menjadi salah satu tujuan pendaki gunung dari dalam maupun dari luar Sumatera Barat. (ant/bali post)

Kota tua Jakarta

(ant/bali post)

Gunung Marapi Meletus Lagi Revitalisasi Kota Tua Buka

(ant/bali post)

GUNUNG MARAPI - Warga dan pendaki dilarang memasuki kawasan Gunung Marapi di Sumatera Barat saat aktivitas gunung berapi itu meningkat. Pada saat normal, kawasan suaka alam itu menjadi tujuan banyak pendaki.

11.400 Lapangan Kerja

Jakarta (Suara NTB) – Konsorsium Revitalisasi Kota Tua Jakarta menargetkan dapat membuka 11.400 lapangan kerja baru dalam lima tahun revitalisasi.

Eksekutif puncak Badan Pelaksana Konsorsium, Lin Che Wei, mengatakan hal itu akan dicapai dengan mendorong para partner bisnis untuk memindahkan bisnisnya ke lokasi kawasan Kota Tua. Selain itu, selama lima tahun atau pada 2018 mendatang, sebanyak 85 gedung ditargetkan akan diperbaiki di atas tanah seluas 73.000 meter persegi.

“Kami akan mendorong preservasi dan konservasi gedung-gedung tua,” kata Lin. Selain itu, keragaman budaya juga akan diangkat sela-

ma lima tahun itu antara lain dengan melakukan pagelaran 190 seniman, 30 pagelaran public arts, dan pertunjukan 24 kesenian.

Dengan adanya revitalisasi, Kota Tua ditargetkan dapat menggaet 800 tempat usaha baru, menampung 15.000 penghuni pemukiman baik apartemen maupun rumah susun dan pemukiman warga.

Anggaran revitalisasi Kot Tua sebesar Rp72 triliun akan dialokasikan untuk pengembangan warisan arsitektur, pertunjukan seni dan kebudayaan, pengaturan unit ruang tinggal, dan riset serta advokasi.

“Advokasi penting untuk mendapatkan pengakuan dunia, kita berharap Kota Tua bisa masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO,” kata Lin. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 14 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bantuan Terus Berdatangan untuk Filipina Osaka Kota perdagangan Jepang barat, Osaka, Rabu, memutuskan untuk menyumbangkan satu juta yen (sekitar 10.048 dolar AS) guna upaya pemulihan di Filipina yang dilanda Topan Haiyan pekan lalu, kata pejabat kota.

Seorang juru bicara untuk kota itu mengatakan kepada Xinhua bahwa keputusan tersebut dibuat pada Rabu sore, dan Toru Hashimoto, Wali Kota Osaka, juga mengatakan kepada wartawan selain sumbangan tunai, kota ini mempertimbangkan untuk mengirimkan personel dan peralatan untuk membantu masyarakat yang hancur oleh badai.

“Meskipun kota kami memiliki kemampuan yang terbatas untuk membantu ratusan ribu orang yang kehilangan tempat

tinggal di sana, namun kami siap membantu pemerintah Filipina dan upaya-upaya pemulihan di sana,” katanya.

Sementara itu, Palang Merah Indonesia membuka tiga rekening untuk pengumpulan dana bantuan Indonesia bagi korban topan super Haiyan di Filipina.

“Seperti pernyataan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, di Sidney yang menyerukan bantuan seluruh masyarakat Indonesia untuk Filipina. PMI membuka tiga rekening,” kata Kepala

Markas PMI, Rapiuddin Hamarung, di Jakarta, Rabu.

Bagi masyarakat yang ingin berkontribusi membantu para korban topan Haiyan bisa melalui rekening BCA Cabang Thamrin Jakarta 206.300668.8 atas nama Kantor Pusat PMI. Rekening Mandiri Cabang Krakatau Steel 070-000011601-7 atas nama Palang Merah Indonesia dan BRI Cabang Pancoran Jakarta 039001-000030-30-3 atas nama Palang Merah Indonesia.

Ketua Bidang Pelayanan

Kesehatan dan Bantuan Sosial PMI Pusat, Farid Husain, pada kesempatan itu juga menyampaikan turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Filipina.

Berdasarkan laporan, jumlah korban topan Haiyan sebanyak 2.700 orang di Filipina itu, diperkirakan bisa mencapai 10.000 jiwa. Selain itu dua juta orang kehilangan tempat tinggal.

“Bagaimanapun kita pernah mengalami ini seperti tsunami di Aceh dan tahu susahnya kondisi di masa tanggap darurat. Maka kita akan ke Filipina mengirim relawan dan bantuan,” tambah Farid.

PMI akan mengirimkan 50 relawan, sembilan personil kesehatan serta enam personil spe-

(ant/bali post)

ATUR JENAZAH - Kantung jenazah diletakkan di jalan sementara anggota Polisi Nasional Filipina mengaturnya di kota Tacloban, yang luluh lantak akibat bencana Topan Haiyan, di Filipina tengah, Selasa (12/11). sialis air bersih dan sanitasi.

Para relawan akan berada di Filipina selama sebulan dan jika memang di butuhkan akan diperpanjang hingga dua bulan.

Selain relawan, PMI juga mengirimkan bantuan pangan sebanyak 30 ton senilai Rp2,8 miliar, peralatan kebersihan 2.000 paket, 2.000 selimut,

1.000 tenda keluarga dan 10.000 dus mi instan. Bantuan tersebut akan diberangkatkan pada 19 November 2013 lewat jalur laut. (ant/bali post)

Puji Hitler, Pejabat Argentina Diadili Buenos Aires Gara-gara memuji Adolf Hitler sebagai “seorang pria spektakuler”, juru bicara Wa-

likota Buenos Aires, Jaime Duran Barba, didakwa jaksa federal, Gullermo Marijuan, karena dianggap menyuarakan per-

setujuan atas tindak kriminal.

Argentina salah satu negara favorit tempat persembunyian para penjagal Nazi Jerman pasca Perang Dunia II. Di Argentina juga banyak diciduk penjahat-penjahat perang itu, walau mereka telah berpuluh tahun bersembunyi dan mengganti identitas asli.

Argentina adalah rumah bagi komunitas yahudi terbesar di Amerika di luar Amerika

Serikat, dengan sekitar 300.000 orang. Barba adalah staf utama Mauricio Macri, walikota yang juga berpeluang sebagai calon presiden pada 2015 nanti. Macri mengecam pernyataan juru bicaranya, tetapi tidak mengatakan apakah ia akan dipecat.

Barba mengatakan hal itu dalam wawancara dengan majalah mingguan Noticias.

Dalam wawancara itu, ia membandingkan pemimpin

Venezuela, Hugo Chavez, dengan pemimpin Nazi Jerman.

“Mereka berdua memiliki peringkat persetujuan besar,” katanya. Ketika seorang reporter mengatakan jika ia tidak bisa membandingkan dua tokoh itu, Barba mengatakan, “Tidak. Hitler adalah seorang pria yang spektakuler. Dia sangat penting di dunia.”

“Sama sekali tidak ada kata-kata positif yang ditujukan bagi orang yang bertanggung jawab atas aksi genosida terbesar dalam sejarah,” kata Macri, sambil menambahkan bahwa ia akan mempertahankan hak kebebasan berpendapat juru bicaranya.

Komunitas yahudi Argentina mengalami sejumlah insiden anti-Semit, dan negara itu memiliki reputasi sebagai surga bagi penjahat perang Nazi setelah Perang Dunia II. Lebih buruk lagi, serangan teror terburuk di Amerika Latin dalam sejarah modern pada tahun 1994 menyasar komunitas Yahudi dan tetap belum terpecahkan.

Mobil van yang melakukan pemboman bangunan Federasi Amal Yahudi Argentina atau AMIA mengakibatkan 85 orang tewas dan 300 lainnya terluka di Buenos Aires. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Adolf Hitler