HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
16 HALAMAN
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU, 14 DESEMBER 2013
NOMOR 233 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Buntut Dugaan Pemukulan Napi
Lapas Mataram Nyaris Ricuh Mataram (Suara NTB) Situasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram sempat tegang, Jumat (13/12) kemarin. Bentrok antarnarapidana (napi) dengan petugas Lapas nyaris pecah. Ini dipicu dugaan pemukulan yang dilakukan petugas Lapas terhadap salah seorang napi. Aparat bergerak cepat, puluhan personel polisi diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Informasinya, peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita. Bermula ketika napi bernama Iwan, asal Lemokek, Gerung, Lombok Barat meminta rokok kepada tahanan baru. Karena tahanan baru tak punya rokok, Iwan naik pitam dan sempat terjadi cek- cok di dalam blok tahanan napi tindak pidana umum. Buntut cek -cok di dalam sel itu, Iwan dipanggil pihak sipir penjara. Oleh seorang petugas Lapas, Iwan dibawa ke area terbuka depan blok tahanan dan sempat dipukul untuk tujuan pembinaan. Namun aksi pemukulan tahanan ini memicu reaksi tahanan dan narapidana lainnya, hingga sempat terjadi kegaduhan di dalam Lapas. Bersambung ke hal 5
C.01.08.13
(Suara NTB/ars)
ISU PENYERANGAN - Aparat dari Polsek Mataram dan Dalmas Polres Mataram siaga di depan Lapas Mataram mengantisipasi rusuh dipicu salah paham antarnapi.
Gubernur Kecewa Pimpinan SKPD Tak Tertib
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan, banyak sekali Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan daerah. Terhadap Pimpinan SKPD yang tidak tertib tersebut, Gubernur mengancam akan menertibkan sendiri jika yang bersangkutan tidak berubah. Selain itu, ia mengeluhkan Pimpinan SKPD yang sulit dihubungi lewat handphone (HP). “Saya melihat masih ada kepala dinas, kepala badan yang tidak tertib. Banyak contohnya, apakah terkait perjalanan dinas, terkait dengan tugas-tugas yang saya berikan. Terkait komitmen, anda itu tidak tertib,”ujarnya pada mutasi lima pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, Jumat (13/12) di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur.
Gubernur menjelaskan, setiap perjalanan dinas pejabat terutama Pimpinan SKPD harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur. “Tetapi masih ada yang saya lihat dan saya tahu, bukan sengaja tahu. Pilihannya ada dua, kalau tidak mau tertib saya yang tertibkan. Saya serius betul untuk masalah ini, karena kalau saya tidak memberikan per-
TO K O H
(Suara NTB/ist)
LANTIK - Gubernur melantik lima pejabat eselon II , Jumat kemarin.
Gubernur Kecewa Lagi
Harus Lebih Responsif
GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kecewa lagi. Setelah sebelumnya kecewa dengan perilaku Pimpinan SKPD yang tak tertib, Gubernur juga kecewa dengan serapan anggaran APBD 2013 yang masih dibawah target.
Semestinya, hingga November 2013, serapan anggaran sudah diatas 90 persen. Bahkan serapan anggaran hingga November lalu masih sekitar 80 persen lebih. Menurutnya, serapan anggaran yang tidak mencapai target terutama
proyek-proyek fisik yang tidak bisa tuntas sampai akhir tahun anggaran adalah hal-hal yang sering terulang setiap tahun.”Masalah penyerapan anggaran ini selalu menjadi masalah. Jadi, ini model-model masalah yang seakan-akan selalu ada, kurang afdal
hidup kalau tidak ada masalah serapan anggaran itu, rupa-rupanya begitu,” katanya dihadapan Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (13/12). Bersambung ke hal 5
Temuan Baru Kejaksaan TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)
16 Pokja KPU Kota Mataram Diduga Bermasalah Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB menemukan fakta baru dalam kasus dugaan korupsi di KPU Kota Mataram. Selain soal penggunaan dana hibah, tapi juga pembentukan perangkat kegiatan berwujud kelompok kerja (Pokja). Ada 16 Pokja yang dibentuk, diduga bermasalah kepengurusannya dan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tak beres. Fakta baru itu ditemukan saat penyidik Pidsus Kejati NTB memeriksa tenaga kontrak dan karyawan KPU Kota Mataram. Penyidik mengklarifikasi apa saja
kegiatan para tenaga kontrak dan karyawan yang masuk dalam pokja. “Ternyata setelah ditanya, mereka tidak tahu dimasukkan dalam SK Pokja,” kata Aspidsus Kejati NTB, Suluh Dumadi, SH, MH ditemui di ruangannya, Jumat (13/12) sore kemarin. Bersambung ke hal 5
Dugaan kami ada pemotongan dana operasional,
Suluh Dumadi
Pintu Bendungan Rusak
Ratusan Hektar Sawah di Sekotong Barat Terancam Gagal Tanam Giri Menang (Suara NTB) Ratusan hektar sawah di lima dusun yang berada di Desa Batu Putih, Sekotong Barat, Lombok Barat (Lobar) terancam gagal tanam karena suplai air dari Bendungan Tibu
Kuning yang selama ini menjadi sumber irigasi terhambat. Bendungan yang terletak di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih ini mengalami kerusakan pada pintu airnya sehingga tidak bisa dibuka. Padahal
bendungan ini mengairi sawah seluas 235 hektar, pemenuhan air untuk tambak tradisional seluas 20 Hektar dan pemenuhaan air baku sekitar 2 liter per detik untuk 2.000 jiwa. Bersambung ke hal 5
C.03.08.13
GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali memutasi lima pejabat eselon II lingkup Sekretariat Daerah (Setda) NTB, Jumat (13/12) siang kemarin. Ia mengingatkan, Bersambung ke hal 5
setujuan tertulis itu artinya saya melihat volume tugas dalam daerah itu jauh lebih besar dan saat itu yang bersangkutan diperlukan di dalam daerah,” tegasnya. Zainul Majdi menambahkan, jajaran birokrasi bukan merupakan pengusaha sehingga yang bisa keluar daerah kapan saja yang dia mau. Bersambung ke hal 5