Snt15012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 15 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 258 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kapolda Imbau Warga Waspadai Pusat Keramaian Mataram (Suara NTB) Pihak kepolisian mengimbau masyarakat NTB untuk meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi tempat-tempat keramaian dan pusat perbelanjaan.

Imbauan ini disampaikan Kapolda NTB, Brigjen.Pol. Drs.Umar Septono, SH.MH, di Mataram, Kamis (15/1) kemarin menyusul ledakan diduga bom di Jakarta Kamis, (14/1) kemarin. ‘’Masyarakat diimbau untuk menghindari tempat yang kemungkinan digunakan sebagai sasaran, seperti tempat hiburan dan pusat perbelanjaan.

Perkiraan (di NTB) tetap ada. Itu untuk memastikan tugas kepolisian dapat diterapkan secara maksimal. Kita overestimate terhadap segala kemungkinan. Tetapi kita berdoa supaya tidak terjadi,” ujar Kapolda Ia juga mengimbau kepada jajaran kepolisian di Polres se-NTB untuk menyusun cara bertindak dalam mengamankan wilayah hukum masing-masing, termasuk di markas komando tiap Polres.

Terkait TKP ledakan yang terjadi di pos polisi Jalan Thamrin, Jakarta Pusat dan memakan korban aparat Kepolisian, Kapolda memerintahkan, anggota (Suara NTB/ars) jajarannya yang bertugas di lapangan TINGKATKAN PENGAMANAN - Menyusul ledakan bom di Jakarta kemarin, aparat Kepolisian meningkatkan kewaspadaan.

Bersambung ke hal 15 Salah satunya dengan meningkatkan pengamanan pada pintu masuk Mako Polda NTB, seperti tampak dalam gambar.

Gubernur Usulkan Pencabutan Izin PT. Agro Wahana Bumi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta untuk dilakukan telaah dan mengusulkan pencabutan izin PT. Agro Wahana Bumi (AWB).

Perusahaan nasional pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

TO K O H

mengusulkan izin itu dicabut.

Salah satu perintahnya Pak Gubernur kepada saya saat rapim itu adalah ditelaah, kemudian usulkan pencabutan,” kata Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (14/ 1) siang kemarin.

KERAWANAN konflik sosial yang melibatkan massa di Kabupaten Dompu mengatensi Polda NTB untuk menambah kekuatan fungsi pengendali massa.

Puluhan personel Polda NTB ditempatkan secara tetap di Polres Dompu sebagai bentuk antisipasi terhadap kerawanan yang diprediksi masih dapat mungkin terjadi.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs. Imam Margono mengharapkan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Tak Bisa Melarang PELAKSANA TUGAS (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, tak mempersoalkan perihal adanya laporan sejumlah LSM dan mantan Sekda Lobar H. M. Uzair terkait keputusannya memutasi pejabat tinggi pratama tanggal 1 Desember 2015 lalu. Menurutnya, prosedur pengisian jabatan yang dilakukan sesuai ketentuan UU ASN. Bersambung ke hal 15

Polda NTB akan Koordinasi dengan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Polda NTB akan berkordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB perihal upaya pengusutan sejumlah proyek di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi NTB. Akan ditelaah terlebih dahulu setiap paket proyek tersebut.

“Kita lihat lah dulu mana-mana yang dicurigai,” kata Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH saat ditemui di Mapolda NTB, Kamis (14/1). Ia menambahkan koordinasi dengan Kejaksaan diperlukan agar tidak terjadi salip-menyalip pengusutan kasus. ‘’Supaya tidak overlap, nanti kita koordinasi,” tambahnya.

Saat ini pihaknya belum mengambil langkah tertentu terkait indikasi adanya penyimpangan pada proyek itu. Namun, ke depan pihaknya akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum menetapkan langkah pengusutan.

Terakhir mencuat pula dugaan mangkraknya proyek Intelligent Transport

Systems (ITS), terkait bangunan tiga unit tower dan servernya, senilai Rp 2,6 miliar yang dana bersumber dari APBN dikucurkan mulai tahun 2009 hingga 2011.

Tak Tahu Proyek ITS Sementara itu, wakil rakyat di Udayana, terutama Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah perhubungan mengaku kecewa dengan banyaknya proyekproyek di bawah Dishubkominfo NTB yang terindikasi tidak dapat difungsikan dan kemudian menjadi masalah.

Baru-baru ini muncul lagi proyek yang diduga bermasalah di Dishubkominfo NTB yaitu proyek ITS yang difungsikan untuk memantau arus lalu lintas laut, udara dan darat di NTB diduga raib.

Pasalnya, ketika awal mulai dibangun sejak 2009-2011, dana yang dikucurkan cukup besar yaitu Rp 2,6 miliar yang terindikasi tak berfungsi.

Sekretaris Komisi IV, DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH kepada Suara NTB, via telepon, Kamis (14/1), kemarin mengaku gerah dengan banyaknya proyek-proyek

Andi menjelaskan PT. AWB memperoleh IUPHHK sejak tahun 2013 lalu. Dulu namanya izin yang diberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH). PT. AWB diberikan IUPHHK seluas 28 ribu hektar di kawasan Hutan Tambora. Namun, sampai sekarang

ada sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi.

Disebutkan, kewajiban yang belum dipenuhi perusahaan nasional itu adalah masalah tapal batas. Akibatnya, kata Andi, dia menghentikan operasional perusahaan itu saat ini.

Bersambung ke hal 15

Bidik Realisasi Lima Persen

Usut Proyek Dishubkominfo

Rawan Konflik Sosial

KO M E N TTAA R

di wilayah Hutan Tambora ini dinilai belum memenuhi sejumlah kewajibannya. ‘’Saya lagi melakukan evaluasi, untuk selanjutnya bagimana hasil evaluasi saya sampaikan ke Pak Gubernur. Tapi perintah Pak Gubernur adalah usulkan pencabutan. Kita boleh

dibawah Dishubkominfo NTB yang tidak difungsikan dan kemudian menjadi masalah. Untuk itu ia meminta agar proyek ITS yang diduga mangkrak itu, agar diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena menurut Nurdin, uang rakyat harus tetap dipertanggungjawabkan.

“Anggaran ITS itu dari APBN. Akan tetapi, dari manapun sumber anggarannya, mau dari APBD/ APBN, tidak boleh mangkrak. Karena itu semua tetap termasuk sebagai uang negara, yang sumbernya dari uang rakyat. Apa lagi sampai aset itu hilang, saya sepakat itu diusut oleh penegak hukum,” ujar Nurdin.

Dikatakan, pada dasarnya pihaknya (Komisi IV), jauh-jauh hari sudah mengingatkan Kadishukominfo NTB agar menyelesaikan satu persatu proyek-proyek yang belum difungsikan itu.

Sehingga proyek-proyek yang telah menelan angaran miliaran rupiah tersebut tidak menjadi mubazir.

BELAJAR dari pengalaman tahun lalu, di bulan Januari ini realisasi anggaran diharapkan bisa mencapai angka yang lebih besar. Realisasi sebesar lima persen anggaran di bulan Januari untuk satuan kerja pemerintah pusat dan daerah di NTB dipandang sebagai target terdekat yang harus dikejar.

Harapan itu disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA, dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan Pakta Integritas dan Rakorda Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 dalam semangat Hari Bhakti Perbendaharaan, Kamis (14/1).

Taukhid menegaskan, untuk mendorong tercapainya target realisasi anggaran tersebut, pihaknya berupaya menempuh sejumlah terobosan. Misalnya, dengan memberikan uang persediaan kepada tak kurang dari 13 satuan kerja pemerintah di NTB. Uang persediaan merupakan komponen dana yang bisa dibelanjakan dengan mekanisme yang lebih fleksibel. Dengan adanya uang tersebut di kas masing-masing satker, maka satker bisa mengeksekusi sejumlah item belanja dengan lebih mudah.

Problemnya, masih ada juga satker lain yang tersendat dalam urusan ini. Padahal, Taukhid menegaskan, jika belasan satker tersebut mampu, maka seharusnya satker lain juga bisa melakukannya. Taukhid menilai, salah satu kendala yang kerap mencuat ke permukaan adalah adanya distorsi informasi antara pihaknya, petugas satker di lapangan dengan pimpinan satker.

Seringkali, informasi yang sampai ke pimpinan satker adalah terkait sulitnya pencairan anggaran di KPPN atau Kanwil Perbendaharaan. Padahal, kenyataannya saat ini pihaknya justru ingin mendorong agar seluruh proses pencairan anggaran berjalan dengan mulus.

Bersambung ke hal 15

Bersambung ke hal 15

Lanjutkan Program ”Horti Park”

Pemprov dan Pemkab Loteng akan Ajukan Pengelolaan Eks Kebun Kopi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal mengajukan permohonan pengelolaan lahan eks perkebunan kopi yang berada di Kecamatan Batukliang Utara, Loteng.

Lahan eks perkebunan kopi yang sebelumnya dikelola oleh PT. Pekebunan Kopi Trisno Kenangan ( PT PKTK) itu sekarang dalam status tanah negara.

“Dalam ketentuan hukum, apabila itu tanah negara maka siapa saja berhak untuk mengajukan permohonan untuk mengelolanya. Bukan hanya pemda, tetapi tergantung dari peruntukannya. Maka berdasarkan koordinasi kita (Pemprov) dengan Pemkab Lombok Tengah, ini kemu-

ngkinan ada usul saran agar yang meminta itu adalah Lombok Tengah dan provinsi,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/1) siang kemarin.

Rusman mengatakan, lahan eks perkebunan kopi itu terdiri dari dua blok, yakni sebelah timur dan sebelah barat yang kini sudah menjadi lokasi pengembangan horti park. Kemungkinan, kata Rusman, untuk lahan eks kebun kopi yang berada di sebelah timur akan diusulkan pengelolaannya oleh Pemkab Loteng. Sementara eks lahan kopi yang kini menjadi lokasi pengembangan hoti park akan diusulkan dikelola oleh Pemprov NTB. ‘’Nanti akan dibagi bloknya usulan

kita. Mungkin yang kopi itu menjadi bloknya Lombok Tengah. Yang sebelah baratnya, di Karang Sidemen karena itu horti park, Pemprov. Itu akan ditindaklanjuti berikutnya,” terang Rusman.

Ketika ditanya PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan yang juga mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) saat ini? Rusman mengtakan dulu dia memang pernah mengajukan perpanjangan HGU. HGU itu sendiri sudah berakhir sekitar tahun 1980.

Sehingga mereka mengajukan perpanjangan. Namun dalam prosesnya beberapa persyaratan tak mampu dipenuhi dan perpanjangan HGU itu tak selesai. Sehingga mereka mengajukan gugatan.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dugaan Penjualan Aset

Pengelola Ruko Mataram Mall Kantongi Sertifikat Pribadi Mataram (Suara NTB) Dugaan penjualan aset oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi terhadap aset milik Pemkot Mataram mulai terkuak. Pengelola ruko samping Mataram Mall ternyata telah mengantongi sertifikat pribadi.

Data yang dihimpun Suara NTB, penjualan aset milik Pemkot Mataram itu terjadi sejak tahun 1997 saat Mataram masih menjadi kotamadya. Akte jual beli diterbitkan melalui pencatatan notaris dengan nomor 121/42/ Ck/1997 dan pemilik hak atas bangunan itu atas nama Ester Harlianti dengan nomor register pencatatan di BPN nomor 23.07.73.05.3.00346.

Sertifikat tanah ditandatangani oleh Ir. H. Sabarudin saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram. Proses transaksi pembayaran hak guna bangunan atas nama Ester Harlianti ini, diketahui melalui PT. Bank Mandiri yang berkedudukan di Jakarta ke Bank Mandiri Cabang Mataram.

Sertifikat kedua dengan nomor register 23. 07.73.05.-

3.00352 juga muncul atas nama PT. Mataram Inwindo Coorporation. Bukti jual beli dalam sertifikat tersebut melalui notaris dengan nomor 136/47/Ck/1997.

Transaksi pembayaran bangunan ini melalui Bank Antar Daerah. Sementara lahan Eks Mataram Musik sebelumnya masuk menjadi bagian HGB dikuasai PT. Pasific Cilinaya Fantasi diduga diperjualbelikan kepada Etser Mangare dengan

bukti notaris nomor 341/241/ Okt/1998. Dengan bukti tranksi melalu Bank Central Asia di Jakarta di transfer ke BCA Cabang Mataram.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Mataram Yance Hendra Dirra menjelaskan, boleh - boleh saja PT. Pasicif Cilinaya Fantasi selaku pemegang hak guna bangunan (HGB) atas aset milik Kota Mataram, dialihkan. Tetapi, pengalihan itu harus berdasarkan pengetahuan pemilik dalam hal ini Pemkot Mataram. Yance tidak mengetahui

pasti apakah dalam pengalihan itu Mataram Mall sudah mengantongi izin dari Walikota. “Ini yang tidak saya tahu.

Apakah sudah mengantongi izin atau tidak,” kata Yance di ruang kerjanya, Kamis (14/1).

Pihaknya akan mengkaji kebenaran informasi tersebut.

Karena belum ada laporan bahkan informasi bangunan itu diduga diperjualbelikan diketahui dari media.

Dalam perjanjian antara Pemkot Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya Fantasi dimulai sejak tahun 1996 dan luas lahan yang dikerjasamakan 39.900 meter persegi. Kembali

dilakukan penyempurnaan perjanjian di tahun 2002 dengan luas tanah dalam perjanjian itu menjadi 34.397 meter persegi dan berkurang seluas 5.503 meter persegi. Penyempurnaan perjanjian pada tanggal 11 Juli tahun 2002 ini sesuai perjanjian Pemkot Mataram dengan PT. PCF nomor 16/KPTS/2002 dan nomor 792/VII/2002 ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2.

Dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun atau berakhir tahun 2026.

Selanjutnya, dalam perjanjian bahwa hak guna bangunan atas nama PT. Pasific Cilinaya Fantasi diatas tanah hak peng-

elolaan atas nama Pemkot Mataram. Yang menjadi persoalan, pemindahantanganan hak guna bangunan oleh PT. PCF dengan menjual hak guna bangunan tidak mengantongi izin atau rekomendasi dari Pemkot Mataram, sehingga diindikasikan tidak mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai atas tanah dalam pasal 34.

Kepastian apakah melanggar aturan kata Yance, belum berani dipastikan karena ini menyangkut persoalan hukum.(cem)

Anggota DPRD NTB PPP Usulkan Siap Perjuangkan TPA Regional Pengganti Ahmad Khulaifi Masuk Zona Merah DATA Dinas Kesehatan di tahun 2015, penyebaran penyakit demam berdarah (DBD) menjangkiti 49 kelurahan di Kota Mataram. 49 kelurahan itu terbagi dalam zona merah, biru, kuning dan putih. Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela merupakan salah satu kelurahan yang masuk zona merah.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Tanjung Karang Edi Suharto membenarkan bahwa wilayahnya masuk zona merah penyebaran penyakit DBD. “Iya, kemarin itu (beberapa (Suara NTB/cem) waktu lalu, red) kita masuk Edi Suharto zona merah penyakit DBD ini.

Kalau berapa angka pastinya warga yang terkena, saya belum tahu pasti,” kata Edi Rabu (13/1).

Temuan ini menjadi atensi kelurahan. Salah satunya menyurati kepala lingkungan agar melakukan gotong royong tiap Hari Jumat.

Kedua, berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan untuk pembagian abate bahkan melakukan fogging.

Selain faktor kebersihan lingkungan, pola hidup bersih serta siklus cuaca seperti saat ini juga menjadi penyebab timbulnya DBD. Apalagi beberapa lingkungan berdekatan dengan pantai dan sungai. Kawasan itu jadi titik berkembangbiaknya jentik nyamuk. “Siklus cuaca ini juga rentan,” pungkasnya.

Dinas Kesehatan aku Edi, belum membagikan abate dan fogging di wilayah. Antisipasi seperti ini menurutnya, sangat penting untuk pencegahan. Disisi lain, peran masyarakat diharapkan. Sebab, tidak bisa sepenuhnya penanganan diserahkan ke pemerintah, tetapi harus ada peran serta masyarakat.

Pihaknya pernah menjalin kesepakatan dengan Puskesmas untuk penanganan masalah DBD. Kelurahan terus mengimbau baik secara langsung maupun menyebarkan pamflet di tiap lingkungan, agar warga memiliki kesadaran pentingnya kesehatan.

Paling penting menurutnya, tidak selamanya sampah jadi petaka bagi masyarakat tetapi bisa jadi berkah. Oleh karena itu, tergantung kreatifitas masyarakat memilah dan mengolah sampah menjadi sumber pendapatan. “Walaupun sampah menimbulkan bau. Tapi bisa jadi sumber berkah bagi masyarakat,” pungkasnya. (cem)

Wujudkan Pelayanan Maksimal DPRD Kota Mataram menginisiasi raperda Kota Mataram tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu tujuannya adalah mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Wakil Ketua Pansus penyelenggaraan pelayanan publik DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengatakan, pansus ini akan membuat regulasi agar standar pelayanan di masing-masing sentra pelayanan publik, sama kualitasnya.

Dalam pembahasan (Suara NTB/fit) raperda tentang penyelenggaAbdul Malik raan pelayanan publik ini, kata Abdul Malik, Pansus akan mencari referensi sebanyak-banyaknya. Pansus ini, lanjutnya, juga bakal melibatkan ombudsman dalam menyusun regulasi pelayanan publik. ‘’Nanti kita akan diskusi dengan ombudsman, bagaimana sih standar pelayanan publik itu sebenarnya,’’ ujarnya di DPRD Kota Mataram, Kamis (14/1).

Dikatakan Abdul Malik, karena raperda ini merupakan hak inisiatif Dewan, paling tidak dalam pembahasannya nanti, Pansus akan melibatkan Ombudsman. Politisi Golkar ini, menilai, sejauh ini pelayanan publik di Kota Mataram, berjalan dengan baik. Indikatornya adalah tidak adanya laporan masyarakat terkait hal itu. ‘’Kita kan Dewan, sifatnya harus ada laporan dari masyarakat,’’ cetusnya. Malik mencontohkan ketika ada laporan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Kota Mataram, akan segera ditindaklanjuti. ‘’Kalau tidak ada laporan dari masyarakat kan kita tidak tahu,’’ katanya. Karenanya, ia berharap adanya masukan dari Ombudsman untuk menyempurnakan regulasi pelayanan publik ini.

Selain meminta masukan dari Ombudsman, Pansus juga akan belajar ke daerah yang sudah lebih dulu menerapkan Perda pelayanan publik. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pansus, ada dua daerah yang telah menerapkan Perda pelayanan publik ini, yaitu Bandung dan Surabaya. Namun demikian, Pansus belum memutuskan daerah mana yang akan dijadikan rujukan dalam mencari referensi terkait pelayanan publik tersebut.

Pelayanan publik yang menjadi atensi pihaknya adalah pelayanan di rumah sakit serta pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP. ‘’Jangan sampai pelayanannya itu ada penggolongan-penggolongan,’’ imbuhnya. Misalnya, ketika masyarakat dalam kondisi emergency datang ke rumah sakit, pihak rumah sakit wajib melayani terlebih dahulu daripada menanyakan kelengkapan administrasinya. ‘’Itu yang salah satunya akan kita ikat dalam raperda ini,’’ tegasnya. Yang jelas, segala jenis pelayanan punlik akan diatur dalam raperda penyelenggaraan pelayanan publik. (fit)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (dapil) Kota Mataram siap memfasilitasi rencana menjadikan TPA Kebon Kongok menjadi TPA regional yang dikelola Pemprov NTB. Hal ini untuk mencegah kembali terjadinya persoalan yang berimbas pada menumpuknya sampah di Kota Mataram. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiono usai bertemu dengan Penjabat Walikota Mataram, Kamis (14/1).

Untuk mengawali langkah tersebut, Kasdiono menyampaikan ia bersama empat anggota DPRD NTB dapil Mataram lainnya akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram dan Pemkab Lombok Barat (Lobar). “Langkah yang kami ambil yaitu koordinasikan ini dengan PU dan Pemkab Lobar. Itu akan dijadikan TPA regional dan

dikelola provinsi. Insya Allah 2016 (terealisasi) dan kami tetap mengawal itu,” jelasnya.

Pertemuannya dengan Penjabat Walikota disampaikan Kasdiono untuk mencari informasi langsung dari Penjabat terkait persoalan-persoalan yang dihadapi Kota Mataram. Dengan demikian persoalan-persoalan tersebut bisa diselesaikan bersama-sama sebagai kontribusi pihaknya untuk Kota Mataram.

Sementara itu, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyampaikan dalam pertemuan tersebut ia telah meminta agar kelima anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram tersebut untuk merealisasikan rencana menjadikan Kebon Kongok menjadi TPA regional sebagai upaya jangka panjang mengatasi persoalan sampah di Mataram.

Pemkot Mataram juga diminta untuk memperbanyak TPS (tempat pembuangan se-

mentara) di Kota Mataram dan kelima wakil rakyat tersebut siap membantu penambahan kendaraan pengangkut sampah melalui dana aspirasi. “Menyanggupi akan beri bantuan berupa angkutan kendaraan sampah atau mobil pengangkut sampah dan dianggarkan di APBD Perubahan 2016 dan kita minta agar diadakan 10 unit (dump truck),” jelasnya.

Terkait Kebon Kongok, Selly mengatakan pada tahun 2009 telah ada kesepakatan bahwa Pemkot Mataram sanggup menyediakan lahan 4 hektar di Kebon Kongok, sementara Lobar sanggup menyediakan 8 hektar. “Dan itu masih belum ada komitmennya. Nanti provinsi yang menyerlaraskan itu. Itu untuk langkah jangka panjang dan sebentar lagi 2017 akan berakhir (kontrak pembuangan sampah ke Kebon Kongok),” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) kubu Djan Faridz telah mengajukan usulan pergantian kader mereka di DPRD Kota Mataram, Ahmad Khulaifi yang meninggal 27 September 2015 lalu. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (14/1) mengaku, usulan itu masuk ke Sekretariat DPRD Kota Mataram sekitar dua bulan lalu. ‘’Sesuai aturan, usulan PAW (Pergantian Antar Waktu) itu baru bisa diproses setelah ada rekomendasi dari DPP. Saat ini, posisi Sekretariat Dewan juga masih menunggu,’’ terang Aria.

Lagipula, sudah menjadi rahasia umum, bahwa partai berlambang ka’bah itu masih dilanda persoalan dualisme kepengurusan. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Dikatakan Aria, seandainyapun rekomendasi dari DPP PPP sudah ada, maka proses tidak akan berhenti di sana.

Pihak Sekretariat tentu harus mengkonsultasikan rekomendasi DPP PPP itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Sejauh ini, lanjut Aria, baru DPC PPP kubu Djan Faridz saja yang mengajukan usulan penggantian anggota Dewan sedangkan dari kubu PPP lainnya tidak ada usulan yang masuk.

Persoalan terkait PAW kader PPP di parlemen, terjadi hampir di semua daerah di Indonesia.

Namun, memang sampai saat ini, usulan pergantian Ahmad Khulaifi, belum memenuhi persyaratan. ‘’Seandainya sudah memenuhi syarat, tahun lalu bisa dilaksanakan. Kalau kondisinya normal, tahun lalu kita (DPRD Kota Mataram, red) pasti sudah paripurna istimewa,’’ imbuhnya.

Bagi DPRD Kota Mataram, demikian Aria, PAW bukanlah hal baru, karena memang DPRD Kota Mataram telah beberapa kali melakukan PAW pada periode-periode sebelumnya. Ia membeberkan mekanisme yang harus ditempuh setelah mengajukan usulan pergantian yang tentunya telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari DPP partai yang mengajukan PAW yang dibuktikan dengan stempel basah DPP bersangkutan. ‘’Kemudian kita akan cek,’’ tambahnya. Kalau sudah clear, DPRD Kota Mataram akan bersurat ke KPU Kota Mataram karena KPU yang mengetahui urutan caleg setelah nomor urut anggota Dewan yang akan diganti. ‘’Setelah itu barulah kita ajukan ke Gubernur melalui biri pemerintahan untuk mendapat persetujuan. Kalau tidak bermasalah, sebulan bisa selesai prosesnya,’’ tandas Aria. (fit)

Cegah Penyebaran Gafatar

Penjabat Walikota Imbau Warga Mataram Hati-hati

(Suara NTB/cem)

TERENDAM - Tanaman padi yang ada di kawasan lingkar selatan ini terancam gagal panen karena terendam.

Tanaman Padi Terendam

Petani Terancam Gagal Panen Mataram (Suara NTB) Sejumlah tanaman padi milik warga di kawasan Lingkar Selatan Kota Mataram terendam banjir, sehingga mengakibatkan petani terancam gagal panen.

Salah seorang petani asal Mapak Kebon Beleq, Hj. Nurul menceritakan, tanaman padi miliknya seluas kurang lebih satu hektar terendam banjir.

Luapan sungai terjadi akibat menyempitnya saluran lantaran pembangunan perumahan.

Padinya telah berusia sekitar 12 minggu ini diterancam gagal panen. “Dulu ndak pernah begini. Setelah ada pembangunan perumahan terus sawah banjir begini,” keluhnya.

Akibat penyempitan saluran, sawah miliknya kekurangan air. Jika sebelumnya tidak

pernah kekurangan, tapi saat seperti ini malah petani kebingungan mengaliri sawah mereka. Minimnya suplai air berpengaruh pada hasil panen petani. Pada tahun - tahun sebelumnya, bisa mendapatkan lima ton. Tapi saat ini, kekurangan lahan serta terendamnya padi miliknya hanya menghasilkan tujuh kuintal saja. “Dulu bisa dapat 4 - 5 ton. Sekarang hanya 7 kuintal,” sebutnya.

Akibat terendam banjir, dia mengakui mengalami kerugian hingga belasan juta.

Sebab, pembiayaan mulai pembibitan, pemupukan hingga menjelang panen menghabiskan biaya Rp 10 - 12 juta.

Apakah keluhanya sudah disampaikan ke pemerintah?

Berulangkali sebutnya, petani meminta lurah dan camat

mencarikan solusi terhadap keluhan petani. Hingga saat ini tidak ada jawaban dari pemerintah. “Berapa kali kita mengeluh, tapi ndak ada hasilnya,” timpalnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram Ir. H. Muttawali mengaku belum mendapat informasi terkait terendamnya lahan pertanian milik warga.

Tapi dia membenarkan bahwa terendamnya lahan milik petani akibat penyempitan saluran karena adanya pembangunan perumahan.

Pihaknya sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk membuatkan saluran. Sejauh ini belum terealisasi. Pihaknya mencoba mengkomunikasikan dengan Dinas PU. (cem)

Mataram (Suara NTB) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) disebut-sebut telah merambah ke NTB yang ditandai dengan menghilangnya mahasiswi yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut. Bahkan gerakan ini disebut pernah masuk ke wilayah Gomong dimana Lurah Gomong, Muhammad Erwan pernah menerima profil dan dokumen dari anggota Gafatar beberapa waktu lalu.

Terkait merebaknya isu Gafatar belakangan ini, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengimbau seluruh warga Kota Mataram untuk lebih berhati-hati. Selain itu ia juga mengimbau agar jangan sampai warga Mataram mudah terpengaruh dengan gerakangerakan menyimpang semacam itu.

Selly mengatakan warga Kota Mataram juga harus pintar menghadapi hal tersebut.

Jika menemukan ada sekelompok orang yang mengajak masuk ke organisasi tertentu yang ajarannya ganjil, sebaiknya tak usah digubris.

Walaupun cara pendekatan organisasi Gafatar melalui kegiatan bakti sosial atau pun gotong royong, menurutnya tidak masalah kalau hanya ikut gotong royong, terpenting

ajarannya jangan diikuti.

“Positifnya diambil, tidak apaapa. Kalau mengajak bakti sosial, ikut bakti sosial. Kalau mengajak mengurusi sampah, mari sama-sama, yang penting tidak menyimpang. Kalau arahnya menyimpang, ya pintar-pintarnya kita,” jelasnya.

Menurutnya masyarakat Kota Mataram sangat cerdas dan tidak akan gampang terpengaruh gerakan-gerakan semacam itu. “Masyarakat Kota Mataram saya rasa sudah cukup pintar dan cerdas untuk memilih mana yang bisa dijadikan panutan,” ujarnya. Jika ada warga yang diajak masuk gerakan, Selly berpesan agar jangan digubris sehingga mereka akan tersingkir dengan sendirinya.

Ia pun meminta peran tokoh agama (toga) ditingkatkan, khususnya yang ada di lingkungan-lingkungan agar warga tidak gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dibawa Gafatar. Selly pun berpesan kepada warga untuk lebih baik berguru pada toga yang telah dipercaya dan dikenal luas. “Peran toga ada di masing-masing lingkungan dan warga juga tahu orang yang harus digugu dan dipercaya. Jangan gampang percaya orang luar yang tidak kita kenal,” ujarnya. (ynt)

ASN Kota Mataram Wajib Pakai Kemeja Putih Tiap Kamis Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram telah menerbitkan Perwal yang merupakan perubahan dari Perwal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas PNS (Aparatur Sipil Negara/ASN) di Lingkungan Pemkot Mataram. Dalam perubahan tersebut diwajibkan kepada ASN untuk menggunakan kemeja atau pakaian atasan berwarna putih setiap hari Kamis. Perwal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 ten-

tang Pakaian Dinas ASN Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kita sudah tindaklanjuti dengan Perwal dan mulai hari ini (kemarin) mulai pakai kemeja warna putih,” ujar Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (14/1). Selly pun tampak menggunakan blus berwarna putih yang dipadu dengan bawahan batik. Selain Penjabat Walikota, tampak Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kota Mataram bersama staf protokol juga mulai mengenakan kemeja

warna putih.

Selly meminta agar salinan Perwal tersebut selanjutnya disebar ke semua SKPD sehingga pada Kamis pekan depan semua ASN lingkup Pemkot Mataram mulai mengenakan kemeja putih. Ia mengatakan memang belum semua pejabat yang mulai mengenakan kemeja putih kemarin karena banyak yang lupa. “Minggu depan sudah mulai di semua SKPD,” ujarnya. Ia pun meminta agar pimpinan SKPD menyampaikan hal ini serta mengawasi stafnya terkait aturan ini.

“Pengawasan di masing-masing SKPD. Setiap apel akan

diperiksa dimana pakaian seragam dan atribut harus lengkap. Sehingga kalau ada (ASN) yang ke pasar (saat jam kerja) bisa ketahuan,” cetusnya.

Selly menyampaikan pemerintah tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan seragam kemeja putih. Para ASN harus menggunakan pakaian mereka sendiri. Ia khawatir jika dianggarkan untuk pengadaan kain, biasanya jarang digunakan dan ASN lebih senang menggunakan pakaian sendiri.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri,

S.Pi menyampaikan Perwal tersebut belum dilaksanakan di semua SKPD dan baru pihaknya memulai khususnya Sub Bagian Protokol. Dalam aturan Permendagri tersebut, Alwan menyampaikan ditulis secara spesifik bahwa pada hari Kamis ASN wajib menggunakan seragam berwarna putih. Sementara di hari Senin diwajibkan mengenakan seragam ASN berwarna hijau, Selasa dan Rabu seragam PDH warna khaki, dan Jumat mengenakan pakaian batik, kostum olahraga, atau baju koko bagi Muslim dan baju sesuai agama dan kepercayaan masing-masing bagi penganut agama lainnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

Incar TKA di Trawangan BADAN Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Mataram mengincar potensi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Mereka yang telah enam bulan bekerja, harus mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Demikian amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial. Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Sudiono menganggap potensi pekerja dari warga negara asing terbilang banyak di Gili Trawangan. Pihaknya melakukan koordinasi intens dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk mendata jumlah pekerja asing yang ada di NTB. BPJS Ketenagakerjaan cabang Mataram, telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha di gili yang cukup terkenal di dalam dan luar negeri itu. “Banyak warga asing yang bekerja di Gili Trawangan. Ada yang jadi instruktur diving, ada yang menjadi pengusaha. Mereka inilah yang kita fokuskan garap,” kata Sudiono ditemui di kantornya, Kamis (14/1).

Diketahui juga, banyak di antaranya wisatawan di Gili Trawangan yang sudah tinggal bertahun-tahun dan statusnya sebagai pengusaha. Jika mengacu kepada Undang-Undang, mereka yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS setelah lebih dari enam bulan bekerja di Indonesia (NTB), maka dapat dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut berupa penutupan akses pelayanan publiknya. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Imigrasi. Setelah dilakukan sosialisasi, BPJS Ketenagakerjaan masih memberlakukan komunikasi persuasif. Jika dalam pengawasan dan pemeriksanaan kepatuhan masih ditemukan indikasi kelalaian, sanksi dimaksud bisa saja diberlakukan.

“Kita lakukan pendekatan dulu, setelah itu ada teguran I dan teguran II. Jika masih saja tidak diindahkan, akses pelayanan publik yang bersangkutan bisa ditutup oleh Imigrasi.

BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan beberapa program yang dapat diikuti TKA, di antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (pensiun) dan jaminan kematian. Iuran program yang diikuti sebesar 6,89 persen dari total gaji atau pendapatan peserta per bulan.

Bukan saja mereka yang bekerja menerima gaji tetap yang harus mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pengusaha asing (pemilik perusahaan) yang terhitung sebagai pekerja bukan penerima upah, juga harus mendapatkan jaminan yang sama.

“Jika mereka adalah pengusaha langsung. Namanya pekerja bukan penerima upah, WNA harus mengikuti progam BPJS. Karena sewaktu-waktu bisa saja mereka saat bekerja untuk dirinya sendiri mengalami persoalan. Kita tetap bisa jamin,” demikian diterangkan.

Ditanya soal proses klaim, Sudiono menjelaskan, jika berkasnya lengkap, satu jam setelah pengajuan klaim langsung dapat dicairkan dengan ditransfer. Prosesnya sangat cepat, hanya 15 menit.

Saat ini BPJS telah mengcover sebanyak 2.492 perusahaan, dengan jumlah peserta sebanyak 79.135 orang. Total selama 2015, telah direalisasikan klaim sebesar Rp 46,2 miliar terhadap 6.472 k a sus. (bul)

Sudiono (Suara NTB/bul)

BKSDA Tahan Izin dan Kuota Perburuan Hewan Mataram (Suara NTB) Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB masih menahan kuota dan izin perburuan hewan. Menyusul belum ditetapkannya kawasan khusus untuk perburuan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan itu menjadi urusan pemerintah kabupaten. Diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31, tahun 2009 tentang tata cara izin perburuan. “Kabupaten belum menentukan kawasan perburuannya sampai sekarang. Makanya kami tidak berikan kuota dan izin perburuan,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA Provinsi NTB, Budhy Kurniawan di ruang kerjanya, Kamis (14/1).

Jikapun perburuan dilakukan oleh Persatuan Berburu dan Menembak Indonesia (Perbakin), sifatnya hanya insidentil. Karena atas permintaan langsung kepala daerah kepada BKSDA untuk membasmi hama.

“Kami sudah mensosialisasikan agar Bupati menetapkan kawasan perburuannya di luar kawasan konservasi. Tapi entah karena persoalan apa, belum ada ini yang melakukannya,” ujar Budhy. Kawasan perburuan paling favorit, menurut informasinya di Jereweh, Sumbawa, perbatasan Sumbawa dan Dompu dan Tambora. BKSDA melakukan pengawasan secara ketat setiap ada izin berburu insidentil, agar perburuan tidak menyasar hewan-hewan yang dilindungi.

Ditegaskan, selama Bupati belum menetapkan kawasan perburuan di wilayahnya, selama itu juga kuota dan izin berburu tak diterbitkan. Sebab dengan penentuan kawasan inilah, dapat diperhitungkan besaran kuota berburu yang diperbolehkan.

“Apabila sudah ditentukan luas kawasan berburunya, populasi hewannya dapat kita simpulkan untuk diberikan kuota yang boleh ditangkap selama lima tahun,” demikian Budhy. (bul)

Halaman 3

NTB Siapkan Lapak Permanen di Kawasan Wisata Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB tahun ini menyiapkan anggaran untuk pembangunan lapak permanen untuk kawasan wisata. Tidak dibatasi jumlah lapak yang akan dibangun.

Disperindag telah menyurati dinas terkait di kabupaten/kota, untuk mengusulkan kebutuhannya. Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M. Si, Kamis (14/1) menjelaskan, syarat untuk diberikan bantuan

lapak permanen ini cukup ketat.

Salah satunya, tidak memberikan dukungan pembangunan lapak di tanah milik swasta, atau perseorangan.

Alasannya, agar tidak terjadi transaksi lain setelah bantuan digelontorkan. Pemban-

gunan lapak di kawasan pariwisata, hanya diperuntukkan di lahan milik pemerintah daerah.

“Agar tidak ada jual beli.

Khawatir kita kalau dibangun lapaknya di tanah milik pribadi, bisa saja dijual,” demikian Ibnu Fiqhi.

lapak permanen dihajatkan di tempat-tempat wisata, hajatannya untuk mendukung destinasi wisata di daerah dimaksud. Lapak diperuntukkan kepada pedagang-pedagang suvenir, atau beragam produk khas daerah.

“Kita berusaha memperlancar perdagangan suvenir, memasarkan hasil-hasil IKM di sektor pariwisata. Untuk dapat oleh-oleh, wisatawan atau pengunjung tersedia kebutuhan berwisatanya di

lapak-lapak ini,” kata Fiqhi kepada Suara NTB. Dinas Perdagangan saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, di mana saja kemungkinan lapak-lapak dimaksud dibangunkan. Tentunya prioritas adalah lahan milik pemerintah yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan lahan. “Kalau dibangunkan di lahan milik pemerintah, perawatannya bisa berkelanjutan,” katanya. (bul)

(Suara NTB/why)

BONGKAR PUPUK – Sebuah kapal angkutan pupuk sedang membongkar muatannya di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar), beberapa waktu lalu.

Kebutuhan pupuk untuk petani di NTB terus bertambah dari tahun ke tahun.

Hingga musim tanam tahun 2016 yang saat ini tengah berlangsung, kebutuhan pupuk untuk petani NTB masih belum menemui kendala berarti.

OJK Atensi Permainan Terselubung Lembaga Penjamin Kredit Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memberikan atensi khusus terhadap kemungkinan permainan antara pihak lembaga penjaminan kredit dengan pihak perbankan. Menyusul adanya kabar persaingan yang tidak sehat antarperusahaan penjaminan kredit.

Informasinya, perusahaan asuransi memberikan fee kepada pihak perbankan, agar diprioritaskan sebagai perusahaan yang menjaminkan kredit oleh bank tersebut. Cara ini memungkinkan berkembang, di tengah makin banyaknya jumlah perusahaan asuransi kredit di Provinsi NTB. “Biasanya bau busuk lambat laun akan ketahuan,” kata Kepala Kantor OJK Provinsi NTB, Yusri, Kamis (14/1). Menurutnya segala kemungkinan tersebut pasti ada. Oleh karena itu pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap kemungkinan permainan antar oknum perbankan dengan oknum pe-

(Suara NTB/bul)

Yusri

rusahaan asuransi kredit. Namun sejauh yang diketahuinya, belum ada laporan masuk ke mejanya.

OJK telah menyiapkan sanksi kepada oknum yang kemungkinan melaksanakan bisnis dengan cara yang tidak sehat. Sebab, cara-cara yang tidak dilegalkan otomatis akan merusak tatanan bisnis itu sendiri.

Sekitar delapan perusahaan penjamin kredit beroperasi di NTB. Sasaran mitranya adalah bankbank yang mengucurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil hingga menengah. Masing-masing perusahaan penjamin ini, tentunya ingin menjadi mendapatkan ruang penjaminan seluas-luasnya di perbankan yang diinginkan.

Mengantisipasi persaingan yang tidak sehat ini, Yusri katakan OJK telah memberikan batasan premi asuransi kredit. Sehingga tidak merugikan perusahaan penjamin kredit dimaksud. “Kita inginkan, perusahaan asuransi kredit ini tetap survive,” demikian Yusri. (bul)

Bank Muamalat Diminta Lunasi Kerugian Nasabah Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memberikan tenggat waktu selambat-lambatnya pekan depan kepada manajemen Bank Muamalat, agar menuntaskan dana nasabah sebesar Rp 8 miliar yang dibobol oleh oknum pegawainya.

Seperti diketahui, baru-baru ini terungkap pembobolan rekening deposito 19 nasabah oleh oknum pegawai bank syariah ini. Jumlah tersebut dibernarkan oleh Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri, setalah dilakukan verifikasi oleh pihak Bank Muamalat.

Seperti diketahui, setelah mencuatnya kasus ini ke permukaan, OJK memanggil manajemen kantor pusat Bank Muamalat untuk mengklarifikasi. Dan benar bahwa nasabah yang menjadi korban sebanyak 19 orang, dan kerugian nasabah sebesar Rp 8 miliar.

“Saya sudah minta, agar selambatlambatnya minggu depan urusannya sudah clear. Jangan sampai ini berlarut-larut karena akan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Bank Muamalat,” kata Yusri, Kamis (14/1).

Kejadian pembobolan rekening nasabah oleh oknum pegawai bank, menurutnya cukup menjadi pembelajaran bagi semua perbankan. Oleh karenanya, industri perbankan harus memperkuat manajemen resikonya. Terutama kepada Bank Muamalat.

“Resiko itu memang selalu ada, tetapi bagaimana kita dapat meminimalisirnya,” katanya. Dalam hal ini, perbankan juga selalau melakukan evaliuasi terhadap manajemen resiko dimaksud.

OJK meminta agar tidak ada lagi persoalan-persoalan yang sama di industri perbankan. (bul)

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Gili Kondo Cetak Tenaga Berkompeten LOKA Latihan Kerja (LLK) Selong Lombok Timur (Lotim) siap mencetak tenaga-tenaga terampil dan berkompeten. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur (Lotim) menyelenggarakan kegiatan pelatihannya dengan berbasis kompetensi dan kebutuhan masyarakat.

Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi kepada Suara NTB, Kamis (14/1) mengharapkan, para lulusan LLK ini diharapkan ke depan bisa mandiri. Bisa menjalankan kegiatan usaha sendiri dengan keterampilan yang dimiliki. Atau, bisa memenuhi peluang kerja yang disediakan perusahaan-perusahaan.

Sejak dua tahun terakhir ini, LLK sudah tidak lagi mengirim siswanya dalam pelatihan di kantor-kantor pemerintah. Siswa lebih diarahkan berada di perusahaan-perusahaan. “Kita berharap terjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan,” ucapnya. Dengan demikian, lebih banyak pula alumni LLK yang bisa diserap di dunia usaha yang pada ujungnya bisa mengurangi angka pengangguran di Lotim.

Para lulusan LLK sejauh ini cukup banyak yang sudah diserap pelaku usaha, seperti yang sudah masuk bekerja di perusahaanperusahaan ritel. Bahkan ada yang sudah menduduki jabatan sebagai personalia sebuah perusahaan.

Ahmad Wardi menambahkan, kegiatan pelatihan yang digelar LLK berbasis kebutuhan masyarakat dibiayai secara gratis.

Sumber dananya dari APBD Kabupaten Lotim. Sedangkan yang berbasis kebutuhan masyarakat dikenakan biaya.

Adapun jurusan-jurusan pelatihannya adalah administrasi perkantoran, teknisi kelistrikan, operator komputer atau office tool, menjahit, pertukangan dan otomotif. Khusus otomotif sejauh ini baru melatih tenaga-tenaga yang terampil dalam memperbaiki sepeda motor. Ke depan rencana akan dikembangkan bisa juga untuk memperbaiki mobil.

Selaku kepala LLK yang baru ia mencoba menumbuhkan semangat kerja kepada seluruh jajaran LK. Semangat 45 katanya harus tiap hari, bukan saja pada saat peringatan hari kemerdekaan.

“Karena itu kita mengecat pagar LLK ini dengan warna merah putih,” demikian ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Distributor Dilematis

Pupuk Bersubsidi Menumpuk di Gudang Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mempertanyakan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Pupuk yang dibentuk DPRD Lotim. Pansus justru tidak terlihat di saat kondisi sekarang para distributor terancam bangkrut. Pasalnya, pupuk terjadi penumpukan di gudang dan belum ada yang menebus.

Wabup yang juga seorang distributor pupuk ini mengaku dilematis dengan kondisi saat ini. Distributor terkesan dipaksa menebus di produsen. Jika tidak dilakukan, distributor terancam akan dikurangi wilayah distribusinya. Hal ini jelas memaksa distributor untuk mempertahankan.

Diketahui saat dugaan kelangkaan terjadi, pansus pupuk bereaksi. Saat kondisi sekarang, menurut wabup pansus semestinya juga turut ambil bagian melakukan pengawasan. “Mana tanggung jawab Pansus DPRD,” tanyanya di sela pertemuannya dengan jajaran Satuan Kerja Rumpun Hijau, Rabu (13/1) lalu.

Para petani, ujarnya, sudah diarahkan agar menebus pupuk dan disimpan di gudang masing-masing. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak ada alasan terjadi kelangkaan pupuk nantinya. Akan tetapi, para petani memilih tidak menebus alasan belum butuh. Kekhawatiran ketua Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) ini, saat butuh itu terjadi permainan dari para pengecer. Bahkan, petani sanggup membeli dengan harga mahal.

Menyinggung soal keberadaan pansus, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori mengatakan saat ini sudah tidak ada kaitannya pansus dengan persoalan penumpukan pupuk di gudang distributor. Justru sangat disyukuri, pupuk banyak dan tidak lagi terjadi kelangkaan.

Tugas Pansus pupuk beberapa waktu lalu mengkroscek persoalan dugaan kelangkaan yang terjadi. Persoalan belum ada yang menebus semuanya menjadi kewenangan para petani. Di mana petani punya pertimbangan kapan waktunya butuh pupuk. “Itu urusan teknis distribusi,” urainya.

Petani bisa saja tidak menebus, karena belum punya uang.

Kondisi itu juga harus dimaklumi oleh para distributor. Para distributor disarankan tidak saja bicara saat mengalami dugaan kerugian, karena saat mengalami keuntungan lebih banyak diam.

Menurut Daeng, kondisi saat ini merupakan urusan bisnis. Hasil kroscek di Kementerian Pertanian yang dilakukan pansus beberapa waktu lalu justru Lotim serapannya sangat rendah, karenanya kuota pupuk untuk Lotim ini dikurangi. Kuota pupuk yang diberikan sebenarnya cukup besar, sehingga tidak ada alasan pupuk untuk petani Lotim ini akan mengalami kelangkaan. “Saat di kantor Kementerian Pertanian, itu kita diperlihatkan kondisi Lotim yang tidak pernah tercapai serapan pupuknya,” demikian Daeng Paelori. (rus)

DPRD NTB Tegaskan Tetap Tolak Penjualan Pasir Laut Selong (Suara NTB) – Komisi II DPRD NTB tetap menolak tegas rencana penyedotan dan penjualan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali yang rencananya dilakukan oleh PT TWBI. Pasalnya, jika penyedotan dilakukan dikhawatirkan akan berdampak pada kelestarian lingkungan dan sejumlah dampak negatif yang sangat besar lainnya bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir pantai.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaeda ketika dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kamis, (14/1).

Terkait dengan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan yang telah mengizinkan penyedotan pasir untuk pendapatan daerah, Isvie menegaskan kasus ini bukanlah masalah yang sepele dan bukan pula masalah uang. Melainkan, kelestarian lingkungan dan terjaganya ekosistem laut harus menjadi perhatian utama. “Pokoknya kita di Komisi II tetap tegas menolak pengerukan pasir itu dilakukan, jika kelestarian lingkungan sudah rusak siapa yang akan bertanggung jawab. Penjualan pasir laut ini juga bukan persoalan uang,” tegasnya.

Dengan demikian, katanya, komisi II DPRD NTB saat ini sedang gencar melakukan upaya agar rencana pengerukan pasir yang sudah mendapatkan izin dari Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan supaya dibatalkan, karena dampak negatif dari penjualan pasir laut tersebut sangatlah besar. “Insya Allah sudah ada kajiannya, izin itu juga masih bisa dibatalkan dan kita usahakan itu. Kenapa kita mau memberikan izin? Orang Bali sendiri menolak dengan tegas pengerukan pasir itu. Kenapa kita di sini malah menerima,” sindirnya.

Sebagai bentuk upaya agar pengerukan pasir laut tersebut tidak dilakukan, DPRD NTB dalam waktu dekat ini akan segera menggelar rapat dengan pihak dengan pihak-pihak terkait lainnya di NTB. Bahkan, katanya, Gubernur NTB, Dr.TGH. Zainul Majdi juga sedang menganalisis rencana penyedotan pasir laut ini. (yon)

Polisi Segera Panggil Asisten II Setda Lotim

Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) akan memanggil Asisten II Setda Lotim, S, terkait dugaan korupsi kasus dermaga apung Gili Kondo Kecamatan Sambelia dalam waktu dekat ini. Pemanggilan S sebagai tersangka akan dilakukan antara hari Sabtu dan hari Senin.

“Kita akan panggil antara hari Sabtu dan Senin, Status pemanggilan oknum pejabat tersebut sebagai tersangka,” terang Kasat Reskrim Polres

Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH,SIK, Kamis (14/1).

Dikatakannya, terkait dengan kerugian negara dalam kasus ini sudah diketahui. Na-

mun, secara pasti dan resminya besaran jumlah kerugian negara dalam kasus dermaga apung Gili Kondo bisa lebih dipastikan setelah kasusnya dil-

impahkan ke pengadilan. Karena, pihak pengadilan yang menentukan berapa kerugian negara yang sebenarnya. “Untuk kerugian negara dalam kasus ini, nanti pihak pengadilan yang memutuskan,”jelasnya.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek dermaga apung Gili Kondo yang bersumber dari Kementerian Pembangunan

Daerah Tertinggal (KPDT), S saat itu berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ketika proyek itu dikerjakan. S ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim sekitar pada tahun 2012 lalu.

Bahkan, dia yang paling mengetahui seluk beluk pelaksanaan proyek.(yon)

Calon Bupati Lotim

Demokrat Belum Ada Pembicaraan Selong (Suara NTB) Meski terpaut waktu masih cukup lama, wacana calon-calon kepala daerah mulai bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah nama pun mulai terdengar.

Melihat kondisi itu, Partai Demokrat menganggapnya masih sebatas wacana. Pasalnya, partai dengan suara terbanyak di Lotim dengan dukungan nyata dari organisasi Nahdlatul Wathan (NW) di bawah komando TGH. M. Zainul Majdi ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, H. Mahalli Fikri, pada wartawan di Selong, Kamis (14/1), menjelaskan, Partai Demokrat ada mekanisme tersendiri yang harus dilalui dalam penentuan calon. Meski memiliki banyak kader-kader yang banyak diwacanakan, namun tetap akan dikedepankan hasil survei. “Kita tidak bisa menafikan teknologi, yakni teknologi survei. Siapa hasil survei yang terbaik dan paling berpeluang menang itulah yang nantinya akan ditetapkan sebagai calon,’’ ujarnya.

Tidak saja untuk Lotim, termasuk pula yang nantinya ditetapkan menduduki posisi sebagai pengganti TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB yang sudah dipastikan habis masa jabatannya 2018 mendatang.

Wacana yang muncul saat ini, lanjutnya muncul nama H.M. Syamsul Luthfi. Kakak Kandung Gubernur NTB itu kata Mahalli diwacanakan akan menggantikan adiknya menduduki jabatan gubernur. Wacana lainnya juga akan ditempatkan menduduki jabatan sebagai Bupati Lotim.

Pengalaman Ketua DPC Demokrat Lotim yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI ini dinilai cukup bagus, sehingga banyak k a d e r yang mewacanak a n Syamsul

Luthfi. Nama-nama lain, katanya, belum masuk dalam pertimbangan Demokrat, karena pihaknya masih membicarakan calon di lingkungan kader.

Sebelumnya, H.M. Syamsul Luthfi yang ditanya-tanya soal peluang pencalonan dirinya di Lotim satu memilih tidak bicara dulu. Dirinya saat ini ingin lebih fokus pada pekerjaannya sebagai wakil rakyat di Senayan dan fokus melaksanakan program-program pemerintah.

Selanjutnya disampaikan, keberadaan NW yang berafiliasi dengan Demokrat ke depan tetap akan dipertahankan. Kondisi yang dulu terjadi perpindahan partai politik, karena beda persoalan. “Lain Bengkulu lain Kerawang. Lain dulu lain sekarang,’’ ujarnya.

Ia mengakui imbas politik terhadap kebijakan anggaran sangat besar. Pada era pemerintahan Demokrat dulu, aliran dana ke NTB cukup spektakuler. Dana Insentif Daerah (DID) sebagai dana untuk akselarasi pembangunan di daerah bagi NTB sangat besar, yakni Rp 29 miliar.

Kondisi saat ini menjadi terbalik. Imbas politik tersebut membuat DID NTB anjlok hanya Rp 5 miliar. Padahal NTB sudah empat kali dalam opini BPK laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini ternyata tidak berdampak langsung pada anggaran. (rus)

Bansos 2015

DPRD KLU Rekomendasikan ke BPK dan Auditor Independen Tanjung (Suara NTB) Desakan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang meminta kalangan DPRD membentuk Pansus Bansos 2015, ditanggapi Anggota Dewan. Dalam hal ini, Dewan tidak akan membentuk Pansus, melainkan langsung mengeluarkan rekomendasi ke Ketua DPRD, agar Bansos 2015 yang diduga misalokasi diaudit oleh BPK, auditor independen, serta dilanjutkan kasus hukumnya ke aparat penegak hukum lainnya.

“Kami selaku Dewan yang duduk di Komisi l dan memperoleh disposisi dari Ketua DPRD untuk mengkaji masalah bansos 2015, memutuska n untuk tidak membuat Pansus. Tapi kami minta, pimpinan DPRD dan anggota menghormati pros-

es hukum di Kejati, dengan memberi dukungan data dan fakta yang diketahui. Kami juga merekomendasikan supaya kasus ini diaudit oleh BPK atau auditor Independen,” ungkap Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH., via telepon, Kamis (14/1).

Usai mengkaji persoalan misalokasi bansos, Ia berkesimpulan penyaluran bansos di luar penerima yang tertuang di APBD merupakan pelanggaran serius, karena berkenaan dengan pelanggaran APBD sebagai sebuah produk hukum yang disepakati melalui sidang resmi.

“Belum ada sejarahnya orang membelanjakan DPA tidak secara sengaja. Apalagi eksekutif mengklaim, proses

ini telah melewati 7 pintu dan SK yang menjadi acuannya juga sudah ada, by name by address,” sambungnya.

Terpisah, Penjabat Bupati KLU H. Ashari, SH, MH, yang dikonfirmasi menyangkut rekomendasi DPRD enggan mengomentari. Alasannya, ia sejauh ini belum mengetahui isi maupun fisik rekomendasi. “Saya belum tahu, jadi saya tidak bisa menjawab,” ujar Ashari diplomatis.

Kendati demikian, pada kesempatan mengklarifikasi persoalan di hadapan perwakilan massa pendemo, Ashari mengklaim, pihaknya berkeinginan untuk meminta BPK mengaudit. Tidak hanya bansos yang saat ini dipolemikkan, tetapi seluruh bansos. (ari)

Najmul Akhyar: Kemenangan Pilkada Milik KLU

Penertiban Honorer di Lotim

Wakil Ketua DPRD NTB Mengaku Prihatin Selong (Suara NTB) Kebijakan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menertibkan tenaga-tenaga honorer yang memiliki status tidak jelas membuat Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mahalli Fikri turut angkat bicara. Politisi Demokrat itu mengaku prihatin dengan pemecatan para tenaga honor atau tenaga harian lepas tersebut.

Kepada wartawan di Selong usai menemui Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, Kamis (14/1), Mahalli Fikri, mengaku, selaku koordinator Komisi V yang membidangi kesejahteraan dia mengaku memiliki atensi terhadap persoalan tersebut. Ia mengetahui informasi penertiban honorer ini dari pemberitaan di media selama ini membuatnya kasihan terhadap nasib yang diterima para honorer.

“Kita sudah serap dari pemberitaan teman-teman media, ada tenaga-tenaga lepas yang ternyata sudah bekerja sekian lama tiba-tiba dihentikan,” tuturnya.

Meski demikian, Mahalli Fikri mengaku, kebijakan bupati menertibkan tenaga honor itu atas nama penegakan peraturan. Akan tetapi katan-

(Suara NTB/ari)

AKSI - Ratusan massa dari berbagai kecamatan di KLU menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati KLU. Massa menuntut, oknum yang terlibat memanipulasi kelompok penerima bansos diusut tuntas.

ya selama ini belum dilihat dibarengi dengan pemberian solusi yang memadai.

Para honorer tersebut, katanya, memang bukan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Namun, mereka dipekerjakan selama ini telah turut serta memperlancar pembangunan dan keberadaannya sangat bermanfaat.

Pihaknya menyarankan pemerintah daerah segera mencari solusi yang tepat dan duduk bersama dengan para honorer. “Saya berharap, setiap siapa pun kita gumi patuh karya, ataupun di NTB yang menjadi pemimpin yang diberikan kewenangan, gunakan kewenangan penuh kearifan,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal menyatakan, keberadaan tenaga-tenaga honor tidak dinafikan ada juga yang menganggur tidak ada kerjaan. Akan tetapi di sisi lain, ada tenaga honorer yang sangat dibutuhkan. Bahkan, kinerjanya lebih baik dibandingkan PNS yang ada di lingkup SKPD. Terhadap tenaga yang masih dibutuhkan itulah dirasa perlu dipertimbangkan secara arif agar bisa dipertahankan. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Penyelenggaraan Pilkada 2015 telah usai dengan kemenangan untuk Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) terpilih, yakni Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., - Saripudin, SH. Menyadari kemenangan itu, calon bupati terpilih mengajak masyarakat tidak terbuai euforia, melainkan melanjutkan doa, kebersamaan, dan persatuan mewujudkan citacita membangun daerah menjadi lebih baik lagi.

“Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, karena telah berpartisipasi menyukseskan Pilkada ini dalam suasana kondusif. Saya juga meminta maaf, apabila di masa-masa kampanye kemarin ada hal yang tidak berkenan, baik dari calon, tim pendukung, maupun simpatisan. Bagaimanapun kemenangan ini adalah milik masyarakat,” ungkap Najmul Akhyar, dalam pidatonya ketika menghadiri zikir akbar yang diselenggarakan masyarakat Dusun San Bangket, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Rabu (13/1) malam.

Dalam zikir akbar yang dihadiri ratusan warga setempat, Sekda KLU, H. Suardi, SH, dan anggota DPRD, serta tokoh masyarakat ini, Najmul juga mengajak masyarakat kembali bersatu. Umpama dalam Pilkada, ada yang berselisih karena perbedaan pilihan dan dukungan, maka kini saatnya untuk mempererat persaudaraan demi pembangunan KLU. Bupati terpilih mengakui, Saripudin dan dirinya bukanlah orang terbaik di Lombok Utara, sebaliknya sebagai manusia biasa, dirinya memi-

(Suara NTB/ari)

SAMBUTAN - Bupati KLU terpilih H. Najmul Akhyar saat memberikan sambutan pada acara zikir akbar yang diselenggarakan masyarakat Dusun San Bangket Desa Bentek Kecamatan Gangga, Rabu (13/1) malam. liki banyak kekurangan, alpa dan khilaf. Namun karena kepercayaan dan amanat dari masyarakat, serta takdir Allah lah, dirinya kini menjabat.

“Jika benar apa yang kami lakukan, mohon doanya untuk melanjutkan. Tetapi jika keliru, mari saling mengingatkan agar kita kembali kepada tuntunan agama,” ujarnya.

Najmul juga mengakui, masyarakat Lombok Utara secara keseluruhan berkontribusi besar dalam perjuangan mensukseskan demokrasi.

Berkat perjuangan itu pula, muncul optimisme segenap masyarakat akan senantiasa berdoa untuk melanjutkan pembangunan di daerah.

Untuk diketahui, masyarakat San Bangket menggelar Zikir Akbar sebagai wujud syukur, karena jalannya proses demokrasi berkenaan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Panitia penyelenggara berharap, melalui momentum ini semangat kebersamaan dan kekompakan kemba-

li terpupuk antara warga. Perbedaan pilihan dalam demokrasi tidak seharusnya menimbulkan perpecahan, sebab perbedaan pilihan politik hanyalah dinamika sebagai wujud jalannya demokrasi.

“Kemenangan yang kita raih pada Pilkada lalu adalah kemenangan bagi semua masyarakat Lombok Utara. Filosofi pemilihan adalah terpilihnya seorang pemimpi yang diinginkan masyarakat. Sehingga kami berharap, kemenanban ini melapangkan jalan untuk mencapai cita-cita pembangunan yanb semakin baik,” ungkap Ketua Panitia, Sarjono, S.Kom. Bagi masyarakat San Bangket, kata dia, Pilkada yang telah dilalui memunculkan optimisme bagi daerah dan masyarakat luas. Ia meminta, agar dipahami bersama bahwa keragaman dan perbedaan mutlak ada dalam demokrasi.

Tetapi, hubungan-hubungan di tingkatan sosial hendaknya menjadi fondasi untuk menjaga kebersamaan. (ari)

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

Fokus Entaskan Kemiskinan KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi, mengaku fokus pada perencanaan pembangunan tahun ini masih pada pengentasan kemiskinan. Tahun ini, fokus pengentasan Pemda ada di empat kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan di daerah Patut Patuh Patju.

Untuk mengentaskan kemiskinan, Bappeda fokus pada penyusunan perencanaan berbasis data dan koordinasi yang intens dengan instansi lain dengan menggenjot sektor riil, seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, koperasi. Sektor lain yang menjadi fokus, sektor pendidikan dan kesehatan.

“Fokus pembangunan tahun ini dan tahun depan masih pada persoalan kemiskinan. Empat kecamatan menjadi fokus kami, yakni Kecamatan Sekotong, Gerung, Narmada dan Gunung Sari,” ujarnya di Kantor Bappeda Lobar, Kamis (14/1).

Empat kecamatan ini termasuk lokus kemiskinan, karena memiliki kemiskinan paling tinggi. Menurutnya, kemiskinan di Lobar lebih disebabkan oleh akses air bersih dan sanitasi lingkungan. Untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya akan fokus penanganan beberapa sektor, yakni infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Di samping itu, lanjutnya, berbicara pengentasan kemiskinan terdapat beberapa sektor yang terus digerakkan, terutama industri manufaktur di sektor pertanian. Menurutnya, sektor manufaktur ini perlu lebih digerakkan, karena sejauh ini sektor ini kebanyakan bentuknya informal. Karena itu, didorong sektor ini melalui bantuan peralatan lebih banyak supaya bagaimana mengolah produk. Seperti air aren menjadi gula, singkong menjadi kerepek, jadung bisa dibuat menjadi pop corn.

Dijelaskan lebih jauh, target penurunan kemiskinan tahun ini bisa 2 persen. Untuk menurunkan kemiskinan ini, pihaknya melaksanakan pembahasan perencanaan pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan secara komprehensif dari lapisan bawah supaya terintegrasi antara hasil Musrenbang desa, kecamatan kabupaten, renja dan renstra SKPD hingga RPJMD. Berbicara masalah target 2 persen, jelasnya, memang berat, namun target ini boleh ambisius. Karena itu upayanya untuk mencapai target itu pihaknya menggunakan perencanaan-perencanaan yang berbasis data dan koordinasi yang lebih itens dengan pihak terkait.

Terkait data kemiskinan ada dua data acuan antara lain data makro yang dihimpun BPS. Mengacu data ini terdapat sekitar 17,43 persen penduduk miskin. Data ini dipakai untuk kepentingan perencanaan.

Data kedua, TNP2K yang dipakai untuk intervensi bantuan langsung. (her) H. Baehaqi (Suara NTB/dok)

Warga Dambakan Beroperasinya SPAM Giri Menang (Suara NTB) Saluran Perpipaan Air Minum (SPAM) di Lendang Andus Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini masih mangkrak. SPAM ini belum dioperasikan, lantaran belum ada aliran air PDAM ke SPAM ini.

Padahal sudah ada kesepakatan (kesanggupan) antara Pemda dan PDAM bersedia menyambungkan air ke SPAM pada saat pertemuan tahun lalu. Akan tetapi, kesanggupan itu belum juga direalisasikan.

Kepala Desa Labuan Tereng Taufiq Asyari, mengaku, warga yang tinggal di tujuh dusun Desa Dasan Tereng Kecamatan Lembar sangat kesulitan memperoleh air bersih ketika musim kekeringan. Untuk mengatasi kondisi ini, ujarnyam warga berharap agar proyek SPAM yang mangkrak di desa setempat segera dioperasikan oleh pemda. Paling tidak dengan beroperasinya SPAM, warga bisa memperoleh suplai air.

Ia menilai, selama ini PDAM justru bertindak tidak adil dalam hal melayani masyarakat. Warga merasa PDAM menganaktirikan masyarakat Lobar. Ia sangat kecewa, lantaran PDAM mengabaikan harapan masyarakat untuk mengalirkan air ke SPAM di daerah setempat yang telah terbangun sejak beberapa tahun lalu. Padahal sejak awal masyarakat siap membayar air iuran ke PDAM supaya air bisa masuk ke daerah mereka. Namun harapan mereka tak pernah dihiraukan oleh PDAM. Terkait proyek SPAM yang mangkrak, jelasnya, kemungkinan akan segera dioperasikan. Sebab setelah diberitakan beberapa kali oleh media pihak Dinas PU memanggilnya pada tanggal 23 September 2015 lalu. Ia dipanggil khusus membahas persoalan SPAM. Pada pertemuan itu, lanjutnya, dihadiri pula oleh perwakilan dari PDAM.”Saat itu PDAM sanggup akan menglirkan air ke SPAM, itu artinya SPAM itu akan segera dioperasikan, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Kami menunggu ini,”katanya.

Sebelumnya mengalirkan air ke SPAM tersebut pihak PDAM perlu mengecek instalasi air SPAM. sebab jangan sampai, setelah dialiri air, ternyata ada instalasi yang rusak. Menurutnya, ada beberapa lokasi instalasi yang memang perlu dicek, karena rusak. Jika air diailiri tambahnya, warga setempat sanggup membayar, seperti pelanggan lainnya. (her)

Deman Berdarah di Loteng Belum Jadi KLB Praya (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku jumlah kasus deman berdarah (DB) selama bulan Januari tahun ini, memang mengalami peningkatan.

Namun dari sekian penderita yang sudah ditangani sejauh ini, sebagian besar hanya sebatas dugaan atau suspect DB. Sementara yang dinyatakan positif menderita hanya 4 orang.

Atas dasar itulah, Pemkab Loteng sampai saat ini belum menetapkan DB masuk katagori Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Jumlah kasusnya (deman berdarah) memang ada peningkatan dari bulan sebelumnya. Tapi untuk bisa menetapkan status menjadi KLB, ada tahapan dan persyaratannya,” ungkap Kepala Dikes Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., kepada Suara NTB, Kamis (14/1).

Salah satunya, jumlah penderita mengalami lonjakan signifikan. Di mana jumlah penderitanya sampai dua kali lipat dari jumlah penderita tahun sebelumnya. Kemudian luas daerah yang terserang juga luas. Tidak hanya di beberapa titik saja, tapi di banyak lokasi.

Sementara kondisi serangan DB di Loteng sejauh ini baru di sejumlah wilayah. Seperti di wilayah Desa Bonjeruk dan Desa Montong Terep. Adapun jumlah penderita tidak begitu banyak.

Itupun hanya 4 orang warga saja yang dinyatakan positif DB. Selebihnya baru sebatas suspect. “Jadi kalau sampai ada ada pihaknya yang mengatakan Loteng sudah dikepung deman berdarah itu bohong. Karena tidak benar kalau serangan deman berdarah sudah separah itu,” tegasnya.

Termasuk kabar kalau ada salah satu desa di Kecamatan Janapria yang penderita deman berdarahnya sampai 50 orang, juga tidak benar. Karena pihaknya sudah mengecek langsung di desa tersebut, ternyata tidak ada satupun penderita deman berdarah yang dirawat. Bahkan sampai seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Janapria diperiksa. Satu pun penderita deman berdarah tidak ada yang ditemukan.

Meski demikian, pihak tetap melakukan upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan guna mengantisipasi serangan deman berdarah yang lebih luas lagi. Salah satu antisipasi dengan melakukan fogging dibarengi pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Terutama di daerah-daerah yang sudah terindikasi terserang DB. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Fauzan Khalid Akui Pernah Terima Pengurus Gafatar Giri Menang (Suara NTB) Masuknya organisasi terlarang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Lombok Barat (Lobar) ditanggapi serius Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Plt Bupati dengan tegas melarang adanya aktivitas organisasi ini di Lobar. Meski demikian, Fauzan mengaku pernah menerima pengurus organisasi ini di ruang kerjanya April 2015 lalu, namun hanya sebatas silaturahmi.

“Sikap pemda dalam hal ini saya mengacu ke pusat, melarang organisasi ini masuk Lobar. Karena Kemendagri melarang dan MUI mengeluarkan fakta bahwa organisasi dilarang karena menyesatkan,” tegasnya usai Salat Zuhur di Kantor Bupati Lobar, Kamis (14/1).

Jika warga menemukan ada aktivitas Gafatar di wilayah Lobar, warga diimbau tidak bertindak anarkis.

Warga disarankan melapor ke aparat dan pemda, nanti aparat terkait yang akan melakukan penanganan.

Terkait konteks kegiatan sosial yang dilakukan organisasi ini, menurut Plt Bupati bisa saja berkedok untuk menyembunyikan niat terselubungnya. Yang jelas, kata mantan Ketua KPU NTB ini, aparat diminta intensif memantau kegiatan di mana saja organisasi ini berada. Menurutnya, jika kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka aturannya harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lobar, Drs. H. Muslim MA, mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming masuk menjadi pengikut organisasi ini.

Masyarakat juga diminta jangan mudah percaya dengan ajaran yang dibawa oleh organisasi yang diduga menyesatkan. Terkait hal ini, Kemenag akan berkoordinasi den-

gan Kesbangpol dan aparat keamanan untuk memantau pergerakan dan penyebaran pengikut Gafatar di Lobar.

Muslim menyatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui Gafatar telah masuk ke Lobar sejak tahun 2012 lalu, sehingga pihaknya belum membahas lebih jauh terkait organisasi ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda dalam hal ini Kesebangpol untuk membahas persoalan ini. Selain itu, pihaknya akan berkorodinasi dengan aparat keamanan untuk melacak keberadaan organisasi ini.

Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo menyatakan pihaknya telah menerjunkan aparat dari semua satuan untuk memantau kegiatan organisasi ini di wilayah Lobar dan KLU. Pihaknya akan berupaya mempersempit gerakan organisasi ini.

Kepala Kesbangpol Lobar, H. Ahdiat Subiantoro melalui kabid Wasbang, L Satriadi diperkirakan organisasi ini masuk ke Lobar tahun 2012 lalu.

Namun pada tahun 2015 lalu pernah datang meminta Surat Keterangan terdaftar (SKT), namun tak diterbitkan oleh Kesbangpol lantaran aktivitas organisasi ini menyebarkan ajaran sesat. Sejauh ini, dari hasil identifikasinya ada dua kecamatan yang dimasuki organisasi ini antara lain Gunung Sari di Selesa dan Jatisela serta Narmada di Lembah Sempage. (her)

TUNJUKKAN - Kabid Wasbang Kesbangpol Lobar L. Suatriadi menunjukkan foto pimpinan Gafatar di NTB.

(Suara NTB/her)

Molor, Pemekaran Desa di Loteng Praya (Suara NTB) Rencana pemekaran sekitar 16 desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan molor, karena belum selesainya pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang desa yang baru. Hal itu diakui Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh.Amin, saat dihubungi Suara NTB, Kamis (14/1).

Sebelumnya, kata Amin, Pemkab Loteng sudah mengajukan rancangan perda tentang desa yang baru ke DPRD Loteng tahun 2015. Namun dalam perjalanannya, rancangan perda ini tidak tuntas dibahas, sehingga oleh DPRD rancangan perda ini dikembalikan ke pemerintah daerah untuk diperbaiki kembali.

Apalagi banyak item aturan dalam raperda desa yang dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan yang lebih atas. “Dan sampai sekarang ini, kita belum mendapat informasi baru terkait rencana jadwal pembahasan kembali terhadap raperda tentang desa tersebut oleh pihak Dewan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum perda desa baru disahkan, pemekaran desa tidak akan bisa dilaksanakan. Karena perda tentang desa itulah yang nantinya akan menjadi payung hukumnya, walau sebelumnya sudah ada perda desa yang lama.

“Perda desa yang lama memang sudah ada. Tapi menyusul disahkannya undang-undang tentang desa yang baru tahun 2014, maka secara otomatis perda desa tersebut tidak berlaku lagi. Sementara perda desa yang baru sebagai pengganti perda desa lama, belum belum selesai dibahas dan disahkan,” terangnya.

Terhadap persoalan ini, pihaknya berharap desa-desa yang akan dimekarkan untuk bersabar. Menunggu penyelesaian pembahasan perda desa yang baru. Karena sesuai amanah undang-undang desa yang baru, teknis pelaksanaan pemerintahan desa harus diatur dengan perda tersendiri.

Meski demikian, pihaknya cukup optimis pemekaran desa bisa dilaksanakan tahun

ini. Karena memang pembahasan dan penetapan perda desa yang baru, ditargetkan tuntas tahun ini. “Jadi begitu perda desa disahkan, langsung kita tindaklanjuti dengan peraturan bupati (perbup). Setelah itu, baru pemekaran bisa dieksekusi,” tambah mantan Kepala Bappeda Loteng ini.

Sesuai draf usulan pemekaran desa, ada 12 desa yang akan dimekarkan. Masingmasing Desa Dasan Baru, Kopang Rembiga, Beber, Kelebuh, Saba, Beleke, Pengengat, Pengembur, Mangkung, Loang Maka, Ganti serta Desa Batu Jangkih. Selain itu, ada rencana pembentukan 16 desa baru, yakni Pajangan, Kopang Baru, Lendang Tampel, Lelong, Jangawana dan Lingkok Bringe, Beleke Daye dan Lebesane. Selain itu ada Desa Dadap, Krame Jati, Jangkih Jawe, Prako dan Tibu Sisok, Jero Puri, serta Pandan Tinggang. “Kenapa sampai ada 16 desa baru, karena ada beberapa desa yang dimekarkan menjadi tiga desa sekaligus,” pungkasnya. (kir)

PDAM Praya Benahi Manajemen Praya (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya mencanangkan pembenahan manajemen dalam lima tahun ke depan, dimulai tahun 2016 ini. Salah satu fokus utamanya, pada penyesuaian harga atau tarif dasar air kepada konsumen.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, kepada wartawan, di Kantor Bupati Loteng, Kamis (14/1).

Dalam proses pembenahan manajemen, PDAM Praya bakal didampingi lembaga donor asal Australia yakni Ausaid. Apalagi lembaga ini dalam beberapa tahun terakhir, memberikan pendamping-pendampingan di Loteng termasuk di PDAM Praya.

“Kita sudah ada deal (kesepakatan) dengan pihak Ausaid, bahwa sampai tahun 2020 mendatang, mereka akan memberikan advisor (pendampingan). Khususnya dari sisi manajemen,” sebutnya.

Adanya pendampingan ini, diharapkan manajemen

dan tata kelola PDAM Praya lebih baik layaknya perusahaan-perusahaan besar. Sehingga keberadaannya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah ini. “Mereka (Ausaid,red) tidak memberikan bantuan materi. Tapi pendampingan termasuk pelatihan-pelatihan. Dalam rangka perbaikan kinerja perusahaan,” terang Kitab.

Ia menjelaskan, salah satu fokus pembenahan yang akan dilakukan ialah terkait besaran tarif dasar air. Di mana dari hasil penilaian pihak Ausaid, tarif dasar air yang diberlakukan oleh PDAM Praya kepada konsumen terlalu rendah. Di mana selisih tarif dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak PDAM Praya, masih terlalu jauh.

Untuk itu, diperlukan langkah rasionalisasi terhadap tarif dasar air. Tetapi tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat.

“Kalaupun nanti akhir ada penyesuaian (kenaikan) tarif dasar air, besaran tetap men-

gacu kepada kondisi ekonomi dan kemampuan konsumen,” terangnya.

Selain itu, sistem dan jaringan pipa PDAM Praya juga menjadi target pembenahan.

Mengingat kondisi jaringan yang ada saat ini, cukup parah.

Akibatnya, beban operasional yang mesti dikeluarkan oleh PDAM Praya tinggi. “Prinsipnya semua aspek yang terkait manajemen akan dibenahi dalam lima tahun ke depan,” tandas Kitab.

Termasuk juga persoalan sumber mata air. Tidak akan luput dari perhatian. Karena kondisi sumber mata air yang ada saat ini, sudah sangat parah tingkat kerusakannya.

Di satu sisi, kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Padahal target utama dari pembenahan manajemen oleh PDAM Praya adalah bagaimana bisa meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada para pelanggan dan masyarakat Loteng pada umumnya. (kir)

Loteng Diklaim Aman dari Kelompok Gafatar GERAKAN Fajar Nusantara (Gafatar) yang saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat, belum terdeteksi keberadaannya di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan kata lain, Loteng sementara ini masih aman.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Loteng, H. M. Suhardi, SH, Kamis (14/1).

Ia menjelaskan, dari 68 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 73 organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar di Kesbangpoldagri Loteng, Gafatar tidak ada dalamnya. Begitu pula dari informasi yang diterima dari masyarakat, tanda-tanda keberadaan kelompok tersebut juga belum ada.

“Sampai ini, tidak ada laporan atau informasi terkait Gafatar yang kita terima. Termasuk informasi warga Loteng yang direkrut gerakan tersebut, juga tidak ada,” tegasnya.

Kendati masih dikatakan aman dari gerakan ini, kata Suhardi, masyarakat juga tidak boleh terlena atau lengah. Karena potensi masuknya gerakan tersebut ke Loteng tetap ada.

Mengingat, pola gerakan

kelompok ini sangat terselubung, sehingga agak sulit dideteksi. Tanpa ada upaya antisipasi sejak dini dari masyarakat.

Agar bisa diterima di tengah masyarakat, gerakan tersebut biasanya melabeli diri dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan harapan, bisa menumbulkan rasa simpati dari masyarakat. Sehingga pada akhirnya, banyak masyarakat yang mau dan bisa diajak untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut.

Kesbangpoldagri Loteng, ujarnya, tidak tinggal diam. Seluruh jaringan intelejen dan informasi di tingkat bawah, sudah diintruksikan untuk meningkatkan kewaspadaannya. Supaya potensi masuknya gerakan tersebut, sekecil apapun itu bisa dicegah. Komunikasi antara lembaga dan kelompokkelompok masyarakat di bawah juga terus diperkuat. Agar sekecil apapun informasi yang ada bisa cepat diketahui. “Tanpa kewaspadaan sejak dini, sulit bagi kita untuk bisa mencegah masuknya gerakan atau paham-paham buruk, seperti Gafatar ini,” pungkas Suhardi. (kir)

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Kepala Kesbangpoldagri Loteng, H.M. Suhardi, menunjukkan surat izin salah satu dari 73 ormas yang ada di Loteng. Dan, di dalamnya dipastikan tidak ada surat izin untuk Gafatar.

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

Polisi Dalami Motif Meninggalnya Jamaluddin Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan guna menguak meninggalnya Jamaluddin warga Bage Tango kecamatan Lopok beberapa waktu lalu. Bahkan polisi sudah melakukan gelar perkara. Namun sampai saat ini, belum diketahui motif dari kasus tersebut.

Kapolsek Moyo Hilir, Iptu Muaji kepada wartawan, Kamis (14/1) menyebutkan, pihaknya masih mendalami dengan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah yang dilakukan dalam menangani kasus tersebut. “Kami belum tahu motif dan latar belakang kasus.

Cuma kami terus melakukan penyelidikan,” imbuhnya.

Sejauh ini, diakuinya belum ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada pelaku. Namun dilihat dari barang bukti yang ditemukan di lokasi dan kondisi fisik korban, diduga pelaku lebih dari satu orang.

Sebelumnya pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Yakni keluarga korban, kakak korban, pemilik sepeda motor yang digunakan untuk membonceng, serta saksi N yang sebelum kejadian sempat dilihat membonceng korban. Sampai saat ini N masih diamankan di Polres Sumbawa untuk keperluan penyelidikan. Selain itu untuk menjaga kemungkinan terjadi hal-hal yang diinginkan.

Seperti diberitakan, jenazah Jamaluddin pertama kali ditemukan Syafaruddin, Kadus Ai Puntuk, Desa Serading kecamatan Moyo Hilir Selala (12/1) pagi sekitar pukul 06.30 Wita dengan kondisi mengenaskan di dekat jembatan dusun setempat perbatasan Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Lopok. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA Isu Mutasi Pascapilkada

ASN di Sumbawa Galau Sumbawa Besar (Suara NTB) Isu miring soal mutasi pascapilkada yang banyak beredar membuat aparatur sipil Negara (ASN) di Sumbawa galau. Padahal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih saja belum dilakukan.

Belum lagi proses mutasi yang baru enam bulan bisa dilakukan setelah pelantikan, sesuai aturan yang berlaku.

Untuk itu, ASN diminta tak galau soal ini.

“Banyak isu menyesatkan soal mutasi yang meresahkan ASN. Kami sendiri sebagai tim juga tahu diri dan sekalipun tidak pernah berfikir memutasi seseorang.

Karena itu tergantung kebutuhan organisasi dan menjadi kewenangan Kepala Daerah.

Jadi ASN tidak usah risaul-

ah. Bekerja saja,” tandas Ketua Tim Pemenangan HusniMo, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, di sela sela pelantikan anggota DPRD Sumbawa, Kamis (14/1).

Wakil Ketua Tim Pemenangan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa, A. Rafiq juga ikut meluruskan isu liar yang berkembang soal mutasi.

Termasuk soal isu kapling dinas oleh dua parpol pengusung Husni - Mo. “Kami tidak pernah berbicara memutasi sese-

orang. Malah kami berusaha menetralisir isu ini di lapangan. Jadi ASN tidak usah galau. Kami malah khawatir ASN terjebak isu tersebut sehingga enggan berkerja untuk Sumbawa,” tukas Rafiq.

Kalaupun nanti terjadi mutasi, menurut Rafiq, adalah sesuatu yang wajar. Termasuk nantinya ketika Bupati dan Wakil Bupati meminta pertimbangan dari partai koalisi. Terhadap siapa siapa yang akan diitempatkan pada jabatan tertentu. (arn)

Gafatar Dipastikan Tidak Ada Lagi di KSB Taliwang (Suara NTB) Maraknya pemberitaan mengenai Ormas terlarang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dalam sepekan terakhir, membuat warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mengingat kehadiran ormas tersebut di daerah. Namun demikian pemerintah setempat melalui kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kebangpoldagri), memastikan jika Ormas yang kini dikaitkan dengan banyaknya warga menghilang di sejumlah (Suara NTB/bug) daerah sudah tidak ada Miswar lagi di KSB. “Organisasi itu sudah tidak ada di daerah kita,” klaim Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Nilai Nilai Kebangsaan Kesbangpoldagri KSB, Miswar kepada wartawan, Kamis (14/1).

Pada awal tahun 2015 lalu, kehadiran Ormas Gafatar sempat membuat resah warga KSB karena semangatnya dan nilai-nilai yang dianutnya ditengarai telah menodai ajaran agama. Saat itu setelah dilakukan berbagai pertemuan, akhirnya tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas lainnya sepakat merekomendasikan agar Gafatar tidak diberikan izin berorganiasi oleh pemerintah di KSB. Menurut Miswar, sejak rekomendasi para tokoh itu terbit, Kesbangpoldagri selanjutnya terus melakukan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Dan hingga saat ini, dari pantauan yang dilakukannya organisasi itu sudah tidak eksis lagi. “Dengan munculnya pemberitaan di media beberapa hari terakhir, kami semakin intenskan pengawasan. Dan sejauh ini tidak ada gerakan lagi dari Ormas itu,” timpalnya.

Meski mengaku tidak ada gerakan, Miswar mengatakan, pihaknya tidak ingin lengah. Karena itu tidak saja terhadap organ-organ Ormas Gafatar sebelumnya, pengawasan semakin diperluas seiring dengan kembali eksisnya organisasi terlarang itu secara nasional. “Kami juga terus koordinasi dengan provinsi dan saling tukar inormasi dengan kabupaten/kota lainnya.

Ini penting karena organisasi itu skala nasional dan pergerakan pengikutnya tidak terdeteksi secara jelas,” urainya.

Ia pun berharap kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan masuknya organisasi-organisasi pembawa aliran dan ajaran sesat di lingkungan masing-masing. Caranya dengan segera melaporkan setiap gerakan yang dinilai mencurigakan ke aparat penegak hukum. “Untuk upaya pencegahan seluruh elemen masyarakat harus turut ambil bagian. Kami (pemerintah) dan aparat penegak hukum juga akan terus siaga terhadap masuknya aliran yang tidak saja menodai agama tetapi juga memecah persatuan bangsa,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

Syamsul Fikri dan A. Rafiq

Bunardi Dilantik sebagai Anggota DPRD Sumbawa

Bantuan Kapal Nelayan Belum Ada Kepastian Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si menepis isu yang menyebutkan jumlah kapal dan sasaran kelompok penerima bantuan telah ada.

Menurutnya, belum ada kepastian jumlah bantuan kapal terhadap nelayan.

Junaidi menyebutkan, pihaknya hanya menyampaikan aspirasi dari daerah terhadap kebutuhan serta kapasitas kapal.

Pemerintah pusat meng(Suara NTB/ind) himpun aspirasi tersebut H. Junaidi dan menentukan kemana saja akan disalurkan bantuan. “Belum ada kepastian berapa jumlahnya. Cuma aspirasi dari daerah itu sudah kita kirim ke pusat. Nanti pusat yang akan menentukan alokasinya kemana,” katanya, Kamis (14/1).

Adapun pendistribusian kapal, sebelumnya kelompom nelayan ini mengajukan aspirasi kepada Pemda. Dalam hal ini petugas Dislutkan mengklarifikasi tentang kelayakan kelompok tersebut mendapatkan bantuan. Pendistribusian tersebut diharapkan tapat sasaran dan diberikan kepada kelompok yang mampu mengelola dan memanfaatkan secara benar bantuan.

Junaidi menjelaskan kapal tersebut diberikan kepada kelompok nelayan. Kalaupun kelompom tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk operasional dapat bekerjasama dengan pihak lain. Yang penting asas manfaat kapal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan untuk peningkatan produksi. “Kami sadar kemampuan nelayan kita masih rendah. Mereka bisa bekerjasama dengan pihak lain atau daerah lain. Tidak ada masalah bisa memberikan manfaat kepada mereka. Daripada diterima tapi tidak dioperasionalkan. Nanti bisa ikut belajar dari kerjasama itu, dengan harapan kedepan bisa mandiri,” tukasnya.

Dislutkan terus menerus memberikan pembinaan. Namun dalam kelompok nelayan tidak memungkinkan untuk semuanya dberikan pembinaan. Hanya pengurus kelompok yang dibina, yang nantinya memberikan pembelajaran kepada anggota kelompok lainnya. Sementara terhadap “bapak asuh” atau pengusaha nelayan, dijelaskannya harus mampu dari segi skill dan punya kemampuan modal. Yang nantinya bisa mengayomi nelayan tersebut. “Kami hanya memfasilitasi mereka untuk bisa bekerjasama,” tandas H. Jun. (ind)

Halaman 6

(Suara NTB/bug)

TAK DIFUNGSIKAN – Alat berat ini seharusnya difungsikan untuk mendukung pengelolaan sampah di TPA Batu Putih, Taliwang. Tetapi saat ini justru diparkir di workshop Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa Barat. Alasannya alat berat itu bagian dari tanggung jawab Dinas PU dan bukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) selaku penanggung jawab TPA Batu Putih.

Inspektorat KSB Tingkatkan Level Pengawasan Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat menargetkan pada tahun 2016 ini akan meningkatkan level kinerja pengawasannya. Selama ini institusi pengawasan internal Pemda KSB ini masih berada di dasar tingkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang diatur Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP).

“Kita sampai sekarang masih di level I. Nah tahun ini kita targetkan naikkan kapasitas ke level II,” jelas inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/1).

Sebenarnya kata dia, upaya meningkatkan kapasitas ke level II itu selama ini telah dijalankan oleh pihaknya. Hanya saja dalam praktiknya, Itkab KSB tidak mendokumentasikan setiap kegiatannya.

Selain itu pembenahan kapasitas seluruh perangkat Itkab masih belum maksimal, mulai dari sumber daya manusia (SDM), dukungan anggaran hingga fasilitas pendukung lainnya. “Kekurangan itu yang kita kejar di tahun 2016 ini. Mudah-mudahan bisa dilengkapi seluruhnya supaya kinerja pengawasan kita lebih baik lagi,” timpalnya.

Peningkatan level kapasitas APIP secara otomatis akan mengingkatkan sistem kerja Itkab.

Selama ini diakui Ady, kinerja instansi yang dip-

Polisi Amankan Tersangka Pengedar Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Polisi kembali membekuk tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang berinisial TK (29) warga kelurahan Brang Bara, Sumbawa.

Tersangka ditangkap saat melakukan transaksi penjualan sabu dengan rekannya AF (30) dan AI (32). Ketiganya langsung diamankan ke Polres Sumbawa, beserta barang bukti berupa 0,42 gram sabu-sabu dan uang tunai Rp 200 ribu.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Narkoba, Iptu Totok Suharyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dijelaskannya, penangkapan dilakukan pada Rabu (13/1) sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Garuda, tepatnya belakang Kantor Imigrasi Sumbawa. Bermula saat TK menawarkan AF untuk membeli sabu 0,42 gram dengan harga Rp 200 ribu. AF pun menghubungi rekannya AI yang diketahui beralamat di Jalan Garuda Labuan Badas untuk mengajak patungan membeli sabu dimaksud.

Merekapun setuju bertemu dan melakukan transaksi. Sehingga TK pun mengambil sabu dimaksud untuk dijual kepada AF dan AI. Namun pihak kepolisian yang sudah mendapatkan informasi, menggagalkan transaksi tersebut. Tak bisa berkutik, ketiganyapun digelandang ke Polres Sumbawa. “Mereka kami tangkap saat melakukan transaksi di Jalan Garuda, tepatnya dibelakang Kantor Imigrasi Sumbawa,” imbuhnya.

Berdasarkan keterangannya, TK memperoleh sabu tersebut dari rekannya KO asal Cakra. Pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap asal barang dimaksud dan menentukan status yang bersangkutan. Terhadap TK akan dijerat sebagai pengedar dan pengguna. Sementara terhadap AF dan AI akan dijerat sesuai pasal dalam undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang pemufakatan jahat. Di mana keduanya mengetahui informasi namun tidak melaporkan. Ancaman hukuman lima sampai 20 tahun penjara. “Persoalan narkoba ini tidak boleh main-main. Sekecil apapun tetap akan kita tindaklanjuti. Sebab dapat merusak bangsa terutama generasi muda,” pungkas Iptu Totok. (ind)

(Suara NTB/ind)

TERSANGKA PENGEDAR - Tersangka Pengedar narkoba saat dimintai keterangan di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa, Kamis (14/1).

impinnya masih bersifat insidentil dan lebih kepada penanganan ketika sebuah persoalan sudah mencuat di permukaan. Namun nantinya, dengan perencanaan yang lebih matang dalam berbagai kegiatannya, Itkab tidak saja semata melakukan penanganan tetapi juga lebih pada pencegahan.

“Setiap aktivitas kita, kita akan rencanakan sejak awal secara rinci hingga pelaporan. Dalam bekerja kita punya SOP (standar operasional prosedur). Termasuk juga kita ada program upaya pencegahan lebih awal,” urainya.

Selanjutnya ia menyatakan, target tersebut optimis bisa dicapainya. Terlebih saat ini di internal Itkab sendiri sudah mulai membenahi seluruh kekurangan terutama kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk menaikkan levelnya tersebut. “Di NTB ini selain kita (KSB), ada Dompu, Bima dan kota Mataram yang masih berada di level I kapasistas APIP-nya. Target kita tahun ini semua kabupaten/ kota di NTB berada di level II,” harapnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengganti Chandra Wijaya Rayes yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sumbawa karena maju dalam pencalonan Pilkada lalu, Kamis (14/1) dilantik. Bunardi dilantik dalam rapat paripurna istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sesuai Keputusan Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi Nomor 171 – 924 tahun 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Bunardi sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2014-2019.

Dalam sidang yang dihadiri Asisten I Sekda Sumbawa, Forkopimda, sejumlah Kepala SKPD tersebut berjalan lancar. Usai pengambilan sumpah janji anggota baru, Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, S.P, menyampaikan terimakasih kepada Chandra Wijaya Rayes, S.T. Selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat, telah menginspirasi dan

memotivasi para anggota lainnya untuk menjalankan fungsi dengan adil dan profesional. ‘’Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi saudara Chandra Wijaya Rayes, semoga kebaikan saudara menjadi amal ibadah,’’ tuturnya.

Kepada Bunardi, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa pihaknya mengucapkan selamat menjalankan tugas baru sebagai anggota DPRD, diharapkan dapat berkiprah dan memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Sumbawa.

Usai pelantikan, Bunardi mengaku tidak pernah ambisius untuk menduduki jabatan ini saat menjadi Caleg pada Pemilu Legislatif 2014 lalu. Sehingga tidak pernah menyangka bakal duduk di kursi Dewan. Mungkin inilah takdir baginya. Meski demikian, Bunardi bertekad bekerja dan berbuat seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. (arn)

(Suara NTB/arn)

DISUMPAH - Bunardi saat pengambilan sumpah yang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, Kamis (14/1).

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dua Kasus Pencabulan Anak Dilaporkan ke Polisi Dompu (Suara NTB) Dua kasus pencabulan anak di bawah umur ditangani Polres Dompu awal tahun 2016. Satu tersangka di antaranya diamankan polisi karena tertangkap warga.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Kamis (14/1), enggan memberikan keterangan. “Nanti saya tanya dulu anak buah,” kata Herman melalui sambungan telepon.

Informasi yang berhasil dihimpun di Polres Dompu, kasus pencabulan di Kandai 1 oleh S alias Boy terjadi sekitar Sabtu (9/1) malam. Boy yang sudah berkeluarga dan memiliki anak ini memiliki perasaan terhadap S anak yang masih duduk di bangku SMP. Ia datangi di kediaman neneknya S dan memintanya untuk membuka pintu rumah. Ia ancam akan membakar rumah bila tidak keluar dan membuka pintunya.

Pelaku kemudian masuk ke kamar tempat korban menginap sekitar pukul 23.30 Wita dan diduga melakukan pencabulan terhadap korban. Pelaku kemudian tidur di kamar tersebut. Ketika subuh, bibi korban melihat pelaku sedang tidur di kamar dan meminta tolong pada warga. “Pelaku nyaris dihakimi warga, tapi cepat diselamatkan aparat Kepolisian yang turun ke lokasi,” ungkap sumber di Polres.

Kini kasusnya ditangani Polres Dompu dan langsung ditahan di Polres Dompu. Ia dikenakan undang – undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain kasus pencabulan terhadap S, polisi juga sedang menyelidiki kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur lainnya. Namun kasus ini belum ditangkap pelakunya.(ula)

Seorang Warga Bima Diduga Pengikut Gafatar Kota Bima (Suara NTB) Salah seorang warga Kota Bima, Sanggar Yamin diduga masuk Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Warga Kelurahan Pane yang juga berdomisili di Sleman, Yogyakarta itu hilang sejak bulan November 2015 lalu.

Informasi yang dihimpun, sejak kuliah hingga menikah dengan warga Yogyakarta dan melahirkan seorang anak bernama Ahmad Kelvin Aprilio (16).

Pada bulan November lalu Sanggar Yamin bersama anaknya berpamitan pulang ke Bima dengan tujuan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Namun hingga kini keberadaan keduanya tidak jelas.

Ditemui di kediamannya, ayah Yamin, Ibrahim kepada Suara NTB, Kamis (14/1) mengaku kaget mendengar pemberitaan yang menyebutkan nama Sanggar Yamin dan Ahmad Kelvin beberapa hari terakhir.

“Sebagai seorang Bapak, jelas kaget mendengar informasi itu. Saya tidak menyangka, anak saya masuk aliran Gafatar “ ucapnya sedih.

Kata dia, Yamin merupakan anak penurut dan suka bercanda. Yamin merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Semenjak menikah hingga bercerai dengan istrinya, Yamin tidak pernah pulang. Mereka hanya berkomunikasi melalui ponsel. “Sebelum hilang, Yamin sempat menelepon saya. Katanya ingin ke Bima dengan anaknya, Kevin,” sebutnya.

Mendengar kedatangan anaknya tersebut, Ibrahim menunjukkan rasa kebahagiaan. Sebab sudah lama tidak berjumpa apalagi akan bertemu dengan cucunya, anak dari Yamin. Akan tetapi hingga kini keduanya tidak muncul bahkan tidak ada kabar sama sekali. “Sudah hampir dua bulan saya menunggu kabarnya,” kenangngnya.

Menurut Ibrahim, anak dan cucunya diketahui hilang setelah mantan menantunya yang tiada lain istri Yamin menelepon, menanyakan kabar tentang Kevin.

“Kecurigaan saya makin membesar saat menantu saya telepon,” tuturnya.

Sejak itu, Ibrahim terus menghubungi Yamin. Hanya saja, nomor ponsel anaknya tersebut berada di luar jangkauan dan tidak aktif.

Untuk itu, Ibrahim berharap Yamin dan Kevin dalam keadaan sehat walafiat. “Saya berharap anak dan cucu kembali ke jalan yang benar,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

BERSIHKAN GULMA - Petani sedang membersihkan lahannya dari gulma pengganggu tanaman padi di area tadah hujan di Dompu, Kamis (14/1).

Ratusan Hektar Lahan di Dompu Gagal Tanam Dompu (Suara NTB) Ratusan hektar lahan tanaman kedelai, jagung dan padi milik petani yang ditanam di lahan tadah hujan gagal tanam di Dompu. Pemda tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menyurati pemerintah atasan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (14/1) mengaku, baru 415 ha lahan tanaman kedelai di Desa Riwo Kecamatan Woja yang dilaporkan gagal tanam. Hujan yang mengguyur sebagian Dompu justru tidak sampai di wilayah Riwo, sehingga lahan yang sudah di-

tanami kedelai tidak tumbuh.

“Kemarin kita turun ke Riwo untuk meninjau langsung lokasinya. Memang sebagian besar kedelai yang ditanam di lahan tadah hujan itu tidak tumbuh,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut H. Fakhrurrazi, telah dilaporkan ke Dinas Pertanian Provinsi. Namun solusi yang akan diberikan

pemerintah terhadap petani yang mengalami gagal tanam belum ada. Karena anggaran untuk penanganan kasus tersebut tidak ada di Kabupaten.

“Kita baru laporkan ke Provinsi. Apa solusinya, kita tunggu jawaban dari provinsi. Kalau anggaran dari Kabupaten untuk itu ndak ada di kita,” katanya.

Selain di wilayah Riwo, di-

menanam sendiri,” jelasnya.

Selan Riwo Kecamatan Woja dan Kilo, tanaman yang gagal panen juga terjadi di wilayah Kempo dan Pekat. Kondisi ini disebabkan intensitas hujan yang relatif kecil dan petani hanya mengandalkan hujan untuk pengairannya. Sehingga petani yang terlanjur menanam, justru mengalami gagal tumbuh. “Kalau di wilayah Mumbu, karena air irigasi terbatas sehingga petani belum menggarap lahannya,” kata salah satu sumber di Dinas Pertanian Dompu. (ula)

LKSA Demo Kantor Media Lokal Bima

DPRD KSB Konsultasikan Perda Retribusi Menara Telekomunikasi Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengambil inisiatif mencari solusi terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 35 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan berkonsultasi ke Kemendagri.

Perda tersebut terhitung Mei 2014 lalu oleh Pemda KSB hingga kini dihentikan, menyusul dibatalkannya penjelasan Pasal 124 Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Mahkamah Konstitusi. “Konsultasi kami ke Kemendagri menindaklanjuti permasalahan hukum Perda Nomor 35/2011,” terang ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Kamis (14/1).

Dalam konsultasi yang berlangsung 12 Januari lalu itu, rombongan Komisi III diterima langsung oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Derah (Otda) Dr. Kurniasih, SH., M.Si didampingi Agus Rakhmanto Kasubdit Produk Hukum Daerah Wilayah IV Ditjen Otda dan Yadiman Kasubag Ditjen Keuangan Daerah. “Kami diterima lengkap dengan seluruh pihak berkompeten menjelaskan persoalan kita itu,” kata Dinata.

Dalam penjelasannya, pihak Kemendagri menyampaikan jika Perda 35/2011 milik KSB sejauh ini belum dapat diterapkan. Dan daerah diminta untuk menahan diri melakukan penagihan kepada para subjek pajak hingga Kemendagri menerbitkan Permendagri yang berkenaan dengan Perda tersebut. “Jadi kita masih belum bisa menarik retribusi menara telekomunikasi, karena aturan yang lebih tinggi belum ada sejak keluarnya putusan MK tahun 2014 lalu,” timpalnya.

Kendati diminta tak menerapkannya sambil menunggu Permendagri yang akan menjadi payung hukumnya (aturan lebih tinggi), Dinata menyatakan, dalam pertemuan itu Komisi III tetap meminta agar penagihan sebelum keluarnya putusan MK dapat tetap dilakukan oleh daerah. Selain itu Komisi III juga meminta agar Kemendagri memberi kewenangan lebih besar kepada daerah untuk merevisi Perda yang selama ini digunakan sebagai landasan penarikan retribusi menara telekomunikasi.

“Kita minta setelah Permendagri diterbitkan, kita bisa merevisi Perda 35 khusus soal formulasi tarifnya karena semangat yuridisnya retribusi itu adalah hak daerah. Dan alhamdulillah Kemendagri memberi lampu hijau asalkan tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi,” tegasnya.

Menurut dia, besaran retribusi dari penerapan Perda 35/2011 sebelum diterbitkannya putusan MK nilainya tidak besar. Hal ini disebabkan perhitungan nilai retribusi hanya sebesar 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lokasi keberadaan menara telekomunikasi. “Kita ingin nanti ada perubahan nilai retribusi lebih besar dari sebelumnya. Dan semangatnya tentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” timpalnya.

Hasil konsultasi tersebut, Dinata menyatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) selaku leading sector serta sejumlah SKPD terkait lainnya. Pada pertemuan nanti, Komisi III akan menekankan seluruh SKPD terkait untuk mengoptimalkan penagihan retribusi sebelum terbitnya putusan MK yakni per bulan Januari hingga April 2014. “Yang Januari sampai Mei 2014 sampai sekarang belum terealisasi. Makanya kami akan minta dinas teknis melakukan penagihan dan sekaligus realisasi itu akan kita lihat sebagai keseriusan kinerja SKPD,” tandasnya. (bug)

akuinya wilayah lain juga telah masuk laporannya seperti di Kecamatan Kilo. Namun dirinya tidak mengetahui luasan areal yang mengalami gagal tanam di Kilo. “Untuk Kilo komoditinya jagung, tapi saya ndak ingat luasannya,” ungkapnya.

Terhadap tanaman yang mengalami gagal tanam oleh sebagian petani dilakukan penanaman kembali. Karena musim tanam serentak, sehingga petani kesulitan tenaga kerja untuk penanaman kembali. “Mereka terpaksa

(Suara NTB/ula)

TAK BERIZIN - Akses jalan di kompleks pasar atas Dompu yang ditutup seharian untuk acara resepsi pernikahan seorang warga yang dinilai tidak berizin, Kamis (14/1).

Ruas Jalan di Pasar Dompu Ditutup Tanpa izin Dompu (Suara NTB) Akses jalan di komplek pasar atas depan Toko Adam ditutup seharian untuk hajatan nikah. Namun aparat tidak bisa berbuat banyak atas penutupan jalan, walaupun tidak miliki izin.

Penutupan jalan dilakukan sejak Rabu (13/1) siang hingga Kamis (14/1) siang sehingga kendaraan memilih lawan jalur di jalur searah samping Bolly Supermarket Dompu. Warga pun mengeluhkan penutupan jalan, apalagi hanya untuk acara resepsi

pernikahan yang mestinya bisa memanfaatkan gedung dan tempat terbuka lainnya.

“Pemerintah ini kalau yang buat acara pejabat dan orang berada tidak dipersoalkan walaupun tutup jalan. Kalau orang tidak berada mau manfaatkan jalan saja, sulitnya luar biasa,” kata salah seorang pengguna jalan di kompleks pasar Dompu, Kamis (14/1).

Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin kepada Suara NTB, mengakui penutupan akses

jalan di depan Toko Adam kompleks pasar atas Dompu belum memiliki izin. Bahkan pihaknya sempat dipertanyakan oleh Lantas Polres Dompu terkait penggunaan ruas jalan tersebut. “Belum ada izin nya,” katanya lagi.

Namun Syarifuddin enggan menjawab sikap pemerintah atas aksi penutupan untuk hajatan nikah putri pemilik Toko Adam tersebut. Akses jalan di depan Toko Adam tersebut baru dibuka sekitar pukul 13.00 wita dan kendaraan bisa melintas. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Puluhan warga yang tergabung Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA) Kota Bima, menggelar unjuk rasa di depan kantor sebuah media lokal Bima, Kamis (14/ 1). Massa menuntut salah seorang karyawan media itu, inisial UB, diberhentikan. Sebab, Ia diduga membuat karikatur pemberitaan yang memojokkan ketua lembaga tersebut.

Aksi massa tersebut dijaga ketat aparat kepolisian Polres Bima Kota.

Massa aksi menilai oknum UB, juga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, Muhtar, SH, yang tiada lain Ketua LKSA Kota Bima, di sosial media (Sosmed) facebook.

Korlap mengaku, karikatur tersebut dibuat oleh salah seorang karyawan media setempat dan dimuat pada pemberitaan beberapa hari lalu. Hal tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik. “Kami merasa keberatan atas pemberitaan disertai karikatur yang memojokkan Ketua LKSA Kota Bima,” tegas salah seorang Korlap.

Massa aksi menuntut kepada pimpinan media tersebut agar memberikan penjelasan dan klarifikasi. Tidak hanya itu, massa juga meminta agar oknum yang telah membuat karikatur tersebut

diberhentikan, karena melanggar aturan.

“Media adalah patner, bukan alat menindas masyarakat. Maka dari itu, kami meminta agar oknum UB diberhentikan,” katanya.

Setelah beberapa menit melakukan orasi. Pimpinan media lokal Stabilitas, Rafidin menemui massa aksi. Dia mengapresiasi dan mengatensi aksi tersebut. Sebab, ada kelompok masyarakat yang perhatian memberikan saran dan masukan terhadap media tersebut.

Rafidin menjelaskan persoalan antara salah seorang karyawannya dengan Muhtar, telah dibicarakan dengan melakukan pertemuan sebanyak dua kali terkait karikatur itu. “Hanya saja, hasil pertemuan itu tidak diketahuinya,” jelasnya.

Jika karyawannya tersebut melakukan kesalahan, melanggar kode etik dan yang bersangkutan terkait persoalan hukum, Rafidin tegaskan akan memecatnya secara tidak hormat. “Jika memang terbukti bersalah, kami akan bersikap tegas,” tegasnya.

Rafidin berjanji mengupayakan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru, menyelesaikan permasalahannya. “Kami akan upayakan agar kedua belah pihak bisa berdamai,” janjinya. (uki)

AAS Sosialisasi Beasiswa ke Australia Kota Bima (Suara NTB) Lembaga Australia Awards Scholarship (AAS) Indonesia melakukan sosialisasi program paket beasiswa S2 dan S3 ke Australia di Kota Bima, Kamis (14/1). Program tersebut kerjasama bidang pendidikan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Australia Awards.

Menurut Award Cycle Senior Manager Australia Awards Scholarship (AAS) di Indonesia, Fadil Baadilah menjelaskan, meskipun pada tahun sebelumnya ada pembatasan umur, maksimal 42 tahun untuk mengajukan aplikasi. Namun pelamar bisa mengajukan aplikasi AAS mulai 1 Februari 2016 mendatang. “Tahun ini syarat itu tidak berlakukan lagi,” ucapnya.

Menurut dia, syarat utama

yang dibutuhkan yakni nilai TOEFL minimal 500. Sementara pelamar yang belum memenuhi standar TOEFL, Tim AAS akan menyediakan kursus Bahasa Inggris intensif. “Yang penting pelamar serius mengikuti program ini, kita akan menyediakan fasilitas penunjang,” katanya.

Perwakilan BKD Provinsi NTB, Drs. Hasbul Wadi, M.Pd mengatakan dengan adanya program tersebut masyarakat NTB diharapkan mampu membangun kemitraan global dengan masyarakat dunia.

Kata dia, sosialisasi tidak hanya dilakukan di ibukota provinsi. Namun, juga dilaksanakan di setiap Kota dan Kabupaten yang dimulai tahun 2016.

“Kami berharap banyak aparatur pemerintah daerah yang

mengikuti program beasiswa S2 dan S3 di Australia,” katanya.

Sementara itu, Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin, mengatakan berharap kepada guru dan kepala sekolah serta aparatur Pemkot Bima mendaftar dan lolos program beasiswa tersebut. “Harapan saya semua aparatur bisa memanfaatkan peluang ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Walikota mengingatkan para guru untuk memperkuat pengawasan terhadap anak didik agar tidak mudah terpengaruh aliran dan paham radikal.

Sosialisasi itu dihadiri sekira 700 peserta yang berasal dari unsur guru serta pegawai SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima di Paruganae convetion hall Kota Bima. (uki)

(Suara NTB/uki)

DATANGI - Kelompok warga yang mendatangani kantor sebuah media lokal di Bima, Kamis (14/1).

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

Jangan Hanya Protes SALAH satu tugas pokok dewan, adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Akan tetapi pada dasarnya, DPRD NTB tidak hanya menjadi pengawas. DPRD juga bisa turun tangan membantu program-program pemerintah secara langsung. Seperti mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Melalui dana aspirasi itu, DPRD diberikan kesempatan untuk membantu program-program pemerintah.

Seperti mengurangi angka kemiskinan dan pengang(Suara NTB/dok) guran. Jadi kita tidak hanya Made Slamet bisa teriak menyalahkan pemerintah saja,” ujar anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP Ir. Made Slamet kepada Suara NTB, Kamis (14/1) kemarin.

Slamet berharap apa yang dilakukan fraksinya di DPRD NTB dapat diikuti oleh fraksi partai yang lainnya, untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Menurutnya, mengurangi angka penganguran dan kemiskinan, bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun juga DPRD. “Ya harapan saya, apa yang kami lakukan ini bisa diikuti oleh yang lain. Sehingga tidak hanya bisa protes saja, sementara kita tidak pernah melakukan apa-apa. Padahal kita punya kesempatan untuk itu, ujarnya.

Dengan banyak menyentuh masyarakat melalui program pembangunan. Secara politik, hal tersebut justru akan menguntungkan para anggota dewan dan juga partainya. Sehingga ketika musim pemilihan datang, para calon anggota legislatif yang sudah terjun ke masyarakat, tidak lagi perlu harus lelah mengajak masyarakat untuk memilihnya.

“Lagian kalau sudah sering turun ke masyarakat itu, masyarakat akan tetap ingat apa yang pernah kita perbuat.

Nah kalau sudah musim pemilihan, kita tidak perlu lagi capek-capek untuk melakukan serangan fajar, menghabiskan banyak uang. Cukup hanya dengan datang bersilaturahmi saja. Karena dalam bahsa politiknya kita sudah “kunci” dia, dengan program-program bantuan yang kita berikan sebelumnya,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Tersangka TMII Minta Kejelasan Tahap Dua Mataram (Suara NTB) Salah seorang tersangka kasus proyek Anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mempertanyakan kejelasan berkasnya. “Kami mengkonfirmasi ke jaksa penyidik, kapan berkasnya dilimpahkan ke tahap dua,” kata tersangka PKS, melalui kuasa hukumnya Zihnul Musfi, SH, Kamis (14/1) kemarin, ditemui di Pidsus Kejati NTB. Tidak hanya PKS yang posisinya sebagai kuasa atas tiga rekanan pada proyek itu, tapi juga dia mewakili tersangka liannya, BZF, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung NTB tersebut. Dia berharap proses pemberkasan dipercepat sehingga kasus itu dapat segera disidangkan.

Jarak waktu pemeriksaan dan penetapan kliennya sebagai tersangka diakuinya cukup panjang. Seingatnya, kliennya sudah pernah diperiksa Mei 2015 lalu, berawal dari statusnya sebagai saksi kemudian dijadikan tersangka. Setelah itu belum ada pemeriksaan lagi untuk proses pemberkasan. “Saya sudah bertemu dengan tim pe-

nyidik, katanya proses pemberkasannya akan disegerakan,” tandasnya.

Sementara ditanya terkait kasus yang membelit kliennya itu, diakui terkait dengan tiga paket proyek pada pembangunan anjungan tersebut. Paket itu, pembangunan ornamen, pembangunan landscape dan area parkir. Tiga paket itu diakuinya dilakukan penunjukan langsung antara tersangka BZF dengan PKS. Alasannya, karena kontrak untuk masing masing item nilainya dibawah Rp 200 juta. “Saya tidak tahu angka persisnya, tapi nilai kontrak masing masing dibawah Rp 200 juta, sehingga ketentuan Keppres bisa di PL kan,” sebut Musfi. Namun demikian penyidik Kejati

NTB punya kajian lain terkait kasus itu. Sehingga BZF dan PKS ditetapkan sebagai tersangka, menyusul tersangka sebelumnya NN yang sudah berstatus terpidana dengan hukuman 1 tahun penjara.

Kini pihaknya berharap kasus itu dipercepat, dengan harapan pelimpahan tahap dua kasus itu dipercepat.

Sementara juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi memastikan tim jaksa peneliti sedang memproses berkas atas nama dua tersangka tambahan dalam kasus itu. Pihaknya juga akan segera menyelesaikan berkas agar segera bisa dilimpahkan ke tahap dua dan dipersiapkan di persidangan Pengadilan Tipikor. (ars)

Dituduh Tukang Santet

Warga Lelede Lapor Polisi Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Lelede berinsial S dan M melapor ke Polres Lobar. Mereka keberatan dituduh sebagai tukang santet warga setempat yang tak lain kerabatnya sendiri. Keduanya dituduh menyantet warga setempat sehingga sempat menimbulkan kegaduhan. Persoalan ini pun tengah dalam proses mediasi oleh pihak desa dan Polsek Kediri.

“Dua orang ini dituduh menyantet. Masalah ini pun tengah kami mediasi,” kata Kapolsek Kediri, AKP Nuraini. Dijelaskan awal mula kasus ini. Bulan lalu warga setempat yang tak lain kerabat dua pelapor , mengeluh sakit. Warga ini pun menuding jika keduanya menyantetnya hingga nyaris terjadi keributan.

Pihaknya yang memperoleh informasi langsung turun ke lokasi untuk membantu menyelesaikan persoalan. Pihak desa bersama aparat melakukan mediasi antara kedua belah pihak dihadiri tokoh agama. Namun pada mediasi pertama, kedua pelapor tidak hadir sehingga dilakukan mediasi lanjutan. Mediasi lanjutan belum terlaksana sampai saat ini. Pihaknya mengagendakan mediasi segera dilaksanakan.

Untuk membantu penyelesaian persoalan ini, pihaknya mengobati penyakit korban yang merasa disantet di rumah sakit. Korban awalnya dibawa ke Puskesmas Banyumulek, lalu dirujuk ke rumah sakit Gerung untuk diobati. Setelah dicek ternyata korban menderita penyakit jantung.

Namun ia sendiri tidak tahu sejauh mana prosesnya di Polres, sebab yang menangani kasus ini Polres Lobar. Kedua pelapor meminta agar yang menuduh diamankan namun pihaknya belum berani. Jika diamankan kondisi korban dikhawatirkan tambah parah. “Kasus ini juga belum dilaporkan ke Polsek, hanya informasi saja,” imbuhnya.

Pihak desa pun berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Pihak desa sanggup menyelesaikannya. Saat ini pihaknya tinggal menunggu mediasi lanjutan, sebab beberapa kali direncanakan belum terlaksana. “Kami berharap agar diselesaikan secara kekeluargaan karena mereka masih ada hubungan keluarga, antara korban dengan pihak tertuduh,” imbuhnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Jumlah korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepanjang 2015 lalu diklaim menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2014 red). Namun jumlah korban meninggal akibat lakalantas lumayan tinggi.

Terdapat 135 kasus lakalantas dengan jumlah korban meninggal 81 orang. Dari 81 korban ini, didominasi anak usia produktif yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah.

Demikian dikatakan Kasatlantas Polres Lobar, Iptu Gusriadi Abustan, ditemui di kantornya, Kamis (14/1) kemarin. “Jumlah korban meninggal lakalantas sepanjang 2015 lalu ada 81 korban, korban didominasi usia produktif. Tapi lakalantas ini menurun dibanding tahu sebelumnya,” ungkapnya.

Dijelaskan, jumlah kasus lakalantas yang terjadi sepanjang tahun 2015 lalu sebanyak 135 kasus dengan jumlah korban meninggal 81 orang, korban mengalami luka berat 38 orang dan luka ringan 107 orang.

Kerugian material akibat lakalantas tersebut mencapai Rp 278 jutaa lebih. Para korban yang meninggal kebanyakan usia priduktif masih duduk di bangku sekolah.

Penyebab tingginya jumlah korban lakalantas di usia produktif karena kurangnya disiplin dalam berlalu lintas.

Kebanyakan yang korban meninggal adalah anak-anak dis-

ebabkan tidak menggunakan helm. Selain itu, penyebab kecelakaan kapasitas jalan tak sesuai dengan muatan. Seperti di Sekotong dan KLU, kapasitas jalan tak sesuai volume.

Artinya jalan sempit sementara kendaran yang lewat berukuran besar.

Langkah pihaknya untuk menekan lakalanta intens memberikan imbauan ke masyarakat baik lewat media, spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Khusus untuk menekan korban kecelakaan di kalangan anak sekolah, pihaknya sudah persurat ke Plt Bupati dan Dikbud serta Kepsek di Lobar agar mengimbau aanakanak tidak menggunakan kendaraan ke sekolah. Sebab secara aturan, memang masih dibawah umur.Pihaknya juga memberikan bimbingan lantas ke tukang ojek. Di lokasi rawan kecelakaan, pihaknya memasang spanduk. Disamping itu, pihaknya memberikan spanduk ke semua polsek yang berisi imbauan agar pengendara menggunakan helm.

Dijelaskan, tahun ini target tilang yang ditarget harus tuntas di Polres Lobar sebanyak 12.300 tilang. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya 12.060 tilang. Peningkatan target tilang ini dengan pertimbangan bahwa penanganan kasus akalantas telah memenuhi target. Tahun lalu penyelesaian kasus mencapai 81 persen lebih. “Penentuan target tilang ini juga ditetapkan oleh Direktorat ,”imbuhnya. (her)

KNPI Minta Aparat Antisipasi Teror di NTB

Tindak Tegas DIREKTUR Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi menegaskan, secara represif akan menindak tegas bagi siapa saja yang terlibat dalam Gafatar. Terkait peran-peran sebagai yang mengajak, yang menyuruh bergabung, ataupun yang ikut bergabung terancam dikenai pasal penistaan atau penodaan agama.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita merekamereka ini menurut perannya bagi barang siapa saja yang terindikasi terlibat. Siapapun yang bergabung akan dijerat dengan UU Nomor 1 tahun 1965 ten(Suara NTB/ars) tang Penodaan Agama “ tegasAnom Wibowo nya di Masjid Baitussalam Polda NTB, Kamis (14/1). Pihaknya yang menjalankan fungsi Reserse Kriminal itu akan mengerahkan personel dari Subdirektorat Keamanan Negara yang diklaim sukses turut mengawal Pilkada serentak akhir 2015 lalu, melalui Gakkumdu.

Dalam melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kasus ini, akan dilakukan kordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang membidangi masalah keagamaan serta intelijen negara di daerah. “Kordinasi dengan MUI, Kementerian Agama perwakilan di daerah, dan BIN Daerah,” terangnya. Meski hingga kini belum ditemukan orang-orang yang diduga terlibat tersebut, namun ia siap bekerja ekstra untuk mengungkap kasus yang meresahkan warga di berbagai daerah termasuk NTB. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan tindakan preventif melalui fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) serta Polres jajaran, terkait imbauan yang mencegah agar warga tidak mudah terpikat dengan ajakan kegiatan sosial. Warga diminta mencermati mengenai pihak penyelenggaranya.

Ia belum merinci mengenai luasan jejaring Gafatar, mengenai apakah sudah menjangkit hingga ke Pulau Sumbawa atau masih hanya berkutat di Pulau Lombok. “Nah ini kita berusaha untuk mendalami dulu belum bisa menyampaikan seperti itu. Masih dalam rangka penyelidikan. Belum bisa kita ekspose dulu nanti pada waktunya kita akan sampaikan ke media,” ungkapnya. (why)

Kecelakaan Didominasi Anak Sekolah

(Suara NTB/ist)

BERLATIH – Para personel Dalmas Sabhara Polda NTB saat berlatih di lapangan Gajah Mada Mapolda NTB. Berita selengkapnya di halaman 1.

Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil

Polisi Kantongi Rekaman CCTV Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram gencar mengusut kasus keprok kaca yang kembali terjadi Rabu, (13/ 1) lalu. Setelah mengantongi rekaman CCTV, polisi segera mengidentifikasi ciri fisik pelaku dan melakukan pengejaran.

Rekaman yang diperoleh dari toko CV Surya Mandiri memperlihatkan, seorang pria tambun dengan kemeja panjang wana putih dan celana panjang warna hitam sedikit meloncat ke dalam mobil untuk meraih tas kresek hitam berisi uang ratusan juta itu.

“Kita masih melakukan pendalaman berdasarkan keterangan pemeriksaan pada kasus sebelumnya, yang terjadi sekitar Desember tahun lalu. Apakah ada keterkaitan dengan para tersangka yang sudah kita tangkap ini atau

tidak. Karena ini modusnya sama,” jelas Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, SH, Kamis (14/ 1) di Mapolres Mataram. Ia menambahkan, pengembangan pengusutan kasus itu berupaya menarik benang merah jaringan antar pelaku hingga area sasaran.

Sebelumnya, H. L. Aswanjaya, warga Lingkungan Gerisak, Kekalik Jaya, Mataram melapor ke Polsek Cakranegara terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di toko bangunan CV. Surya Mandiri. Peristiwa itu terjadi lantaran ia meninggalkan mobilnya halaman parkir toko di Jalan Brawijaya, Lingkungan Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, itu yang didalamnya tersimpan uang Rp 240 juta

Resividis Jambret Nyaris Tewas Dihajar Massa Giri Menang (Suara NTB) – Kawanan terduga pelaku jambret RO (28) asal Sumbawa dan J (35) asal Monjok, Mataram nyaris tewas dihakimi massa saat tertangkap basah melakukan aksinya di Jalan Raya Rumak Desa Rumak Kecamatan Kediri sekitar pukul 10.30 Wita, Rabu (13/1). Salah satu pelaku yang tertangkap warga dihadiahi bogem mentah hingga mengalami luka di wajah. Beruntung aparat kepolisian dari Polsek Kediri segera datang dan mengamankan pelaku ke Mapolres Lombok Barat. Kini kedua pelaku mendekam di tahanan Mapolres Lobar.

Kronologi kejadiannya, kedua pelaku beraksi di jalur Rumak dengan cara merampas barang milik korban Ni Putu Widiastri (44) asal Dasan Tapen Kecamatan Gerung yang melintas di jalan raya tersebut.

Sebelum merampas tas korban, terduga pelaku sempat membuntuti korban dari arah belakang mulai dari Cakra.

Setiba di Jalan Raya Rumak mereka melakukan aksi jahatnya. “Salah satu pelaku inisial RO termasuk residivis, dia dua kali masuk ke penjara,” kata Kasatreskrim melalui KBO Sat Reskrim Polres Lombok Barat, Iptu Agus Indra kepada wartawan, Kamis (14/1).

Mengetahui tasnya dijambret, korban sontak berteriak sehingga mengundang perhatian warga. Terduga pelaku yang berhasil mengambil tas korban berlari ke arah Gelogor dan terduga pelaku J naik motor yang dipakai terduga pelaku RO. Karena takut melihat massa yang keluar dan menghadang mereka, J menjatuhkan diri dari kendaraan dan memberikan tas ke RO selaku pengemudi. “Pelaku inisial J dihadang masyarakat dan mendapatkan bogem mentah. Sementara itu RO berhasil lari,” ujarnya.

Namun, pelarian RO tak lama. Sebab pelaku berhasil dikejar dan ditangkap di rumahnya di Monjok. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan. Polisi pun terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas saat mencoba kabur.

Dari aksinya, polisi mengamankan barang bukti berupa tas warna pink, hp, jam, dan uang senilai Rp 4,7 juta Berdasarkan informasi yang didapat pihak kepolisian, J sudah pernah beraksi 5 tahun lalu dan berakhir di penjara. Saat ini dia juga dalam pengejaran Polda Sulawesi dalam kasus serupa.

Pengakuan, RO, ia melakukan aksinya karena persoalan ekonomi untuk pengobatan anaknya. (her)

di dalam jok kursi depan.

Diduga, kata Suteja, korban dikuntit pelaku sejak korban melakukan transaksi di kantor BNI 46 cabang Mataram.

“Pintu mobil dalam keadaan terkunci. Korban masuk ke dalam toko untuk membeli cat. Ketika selesai berbelanja, korban mendapati kaca pintu mobilnya pecah dan menemui uangnya yang disimpan di bawah jok sudah tidak ada,” terang Suteja. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, ia mengimbau masyarakat untuk meminta pengawalan pihak kepolisian jika akan melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar. “Tidak dipungut biaya,” tegasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB mengutuk aksi teror di Jakarta yang dilakukan sekelompok orang, Kamis (14/1) siang kemarin. Meski kejadiannya di Jakarta, aparat diharapkan siaga agar peristiwa yang sama tidak meluas sampai ke daerah, khususnya di NTB. “Kami mengutuk kejadian itu, siapapun pelakunya, sebab sangat mengganggu keamanan bangsa,” kata Ketua KNPI NTB, Hamdan Kasim kepada Suara NTB, Kamis (14/1). Dari peristiwa ini, dia sangat berharap aparat dalam posisi siaga. Sebab menurutnya, jangan sampai peristiwa itu ditunggangi kepentingan tertentu dalam rangka pengalihan isu.

Harus ada inisiatif, tindakan, langkah preventif lainnya dari aparat, sehingga kemungkinan peristiwa yang sama tidak terjadi di NTB. Apalagi jika menyinggung soal NTB, catatan aksi radikalisme dan terorisme sudah beberapa kali mewarnai gangguan kamtibmas. Stigma daerah ini sebagai tempat penggerebekan pelaku teror pun sering tersiar.

“Terorisme bukan hal yang asing di NTB ini. Sehingga sekali lagi langkah antisipasi itu sangat penting dilakukan apar-

at,” tegas Hamdan, yang terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) KNPI NTB XIII baru baru ini.

Kepada pemerintah, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga mengharapkan punya sikap dan langkah antisipasi lebih jauh. Bentuknya, menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas dalam program pembangunan.

Karena dengan meletusnya peristiwa di Jakarta itu, menjadi otokritik aparat keamanan dan pemerintah. “Pertanyaannya, bagaimana langkah tangkal aparat, sehingga peristiwa ini bisa terjadi? Ini tentu menjadi otokritik ke aparat dan pemerintah, supaya langkah antisipasi dan deteksi dini dimaksimalkan,” sarannya. (ars)

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

SK Gubernur tentang Wisata Halal Perlu Dikaji (Suara NTB/met)

SATIR KORUPSI - DP Arsa Putra menunjukkan salah satu foto yang menjadi satir sifat korupsi, bahaya laten yang menjangkit negeri ini.

Fotografi Kontemporer

”Virus Baru” dari Tangan Sang Perupa Mataram (Suara NTB) Di Mataram, fotografi kontemporer nampaknya belum begitu dikenal. Fotografi kontemporer merupakan polesan artikulasi seni rupa yang diabadikan ke dalam bentuk sebuah foto. Fotografi kontemporer adalah “virus baru” dari tangan sang Perupa, Dewa Putu Arsa Putra.

Fotografi kontemporer mencoba keluar dari konsep fotografi yang berlaku seperti pada umumnya. Foto-foto yang diabadikan melalui kamera merupakan objek yang ditata terlebih dahulu. Objek dikemas sedemikian rupa sehingga mengandung muatan pesan sebagai nilai yang ditawarkan.

“Ambisi besar saya pertama adalah menyebarkan virus tentang fotografi kontemporer ini di mataram. Perkembangan fotografi kontemporer ini di Indonesia kelihatannya masih lemah,” kata perupa dari Bali ini, Kamis (14/1) di Warjack Taman Budaya NTB. Dikatakan, fotografi kontemporer mempertahankan konsep karya seni rupa. Proses kreatif dari penciptaan fotografi kontemporer ini merujuk agar menanggapi gejala-gejala sosial yang terjadi akhir-akhir ini.

“Fotografi Kontemporer itu seperti ini,” katanya sembari membalik tablet dengan maksud memperlihatkan hasil kreativitasnya.

“Foto ini mengandung gagasan dan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang fotografer. Kalau saya, lebih tertarik pada pengayaan simbol-simbol untuk menyampaikan makna secara semiotik,” jelasnya.

Adapun, gambar yang ditunjukkan berupa seorang lelaki bertelanjang dada dengan kepala terbungkus kertas plastik. Kertas plastik kemasan tersebut bergambar simbol sebuah perusahaan restoran paling populer yang menguasai pasar.

“Ini kan bisa dimaknai bahwa orang makan di restoran itu kan bukan hanya karena lapar. Tetapi lebih karena gengsi.

Gejala-gejala konsumtif maupun konsumeris seperti inilah yang coba kita bangun sebagai kritik sosial,” lanjutnya.

Selain demikian, ia juga menampilkan seorang ayah bersama anaknya mendorong keranjang terali di sebuah pertokoan. Tetap, kepalanya dibungkus sehingga mata dari objek yang ditampilkan benar-benar terbutakan.

“Seperti ini misalnya, aktivitas belanja sekarang ini bukan lagi karena kita memang benar-benar membutuhkan.

Ketika berada di supermarket, kita cenderung terbutakan dengan produk yang melimpah. Setelah buta, akhirnya kita selalu gelap mata untuk terus berbelanja,” katanya.

Akhirnya, hal-hal semacam itu mendorong orang untuk berkompetisi dan mengadu gengsi. Gejala yang sering muncul kemudian, orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk memuaskan hasrat berbelanja.

“Kertas ini misalnya, awalnya putih, kemudian selanjutnya merah akhirnya juga ada pistol. Ini kan, kita terjebak untuk menjadi pelaku kriminal, hanya demi menutupi kebutuhan dan memuaskan hasrat untuk berbelanja,” ujarnya. (met)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal. Namun dalam SK itu tidak diatur terkait tempat-tempat karaoke yang semakin menjamur di NTB, terutama di tempat wisata. Sehingga perlu pengkajian ulang terkait dengan aturan tentang tempat karaoke yang konon sebagai sarang minuman keras dan Pekerja Seks Komersial.

“Saya pikir ini saran yang bagus, nanti akan kita kaji ulang. Kita ini berpredikat sebagai daerah dengan wisata halal dunia. Tentu saja hal semacam ini perlu kita pikir-

36 Ribu Wisatawan Asing Melalui Kapal Pesiar Singgah Tiap Tahun Giri Menang (Suara NTB) -

Tahun 2015 lalu sebanyak 26 unit kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Lembar dengan membawa penumpang 36.804 orang dari berbagai negara. Tahun ini, diperkirakan ada penambahan jumlah kapal pesiar yang akan singgah di pelabuhan Lembar.

Menyikapi banyaknya kapal pesiar yang singgah dan membawa penumpang ke daerah ini, pemda diminta untuk mempersiapkan dengan serius destinasi wisata yang ada terutama di Lobar. Pemda diminta membenahi destinasi tersebut, supaya menjadi tujuan dari tamu kapal pesiar yang singgah.

Hal ini dikatakan GM Pelindo III pelabuhan Lembar, Baharudin ditemui di kantornya Kamis (14/1) kemarin.

“Kapal pesiar yang singgah tahun lalu mencapai 26 unit dengan jumlah penumpang yang turun 36 ribu orang. Tahun ini diharapkan berambah lagi sekitar 20-30 persen. Untuk itu, pemda kami harapkan menyiapkan dan membenahi destinasi wisata yang ada, supaya menjadi tujuan tamu dari kapal pesiar ini,” kata Baharudin.

Dikatakan, sepanjang tahun lalu kapal pesiar dari berbagai negara singgah sebanyak 26 unit dengan membawa penumpang 36.804 orang yang turun mengunjungi destinasi wisata di daerah ini.

Termasuk, pada Rabu (13/1), kapal pesiar asal Belanda dengan jumlah penumpang 1.107 orang singgah di Lobar. Kapal pesiar ini adalah kapal pesiar pertama di tahun 2016. Rute yang ditempuh dari Benoa-Lembar-Labuan Bajo Probolinggo-

Syahrul Qodri Bantah Dapat Imbalan Kebijakan buktikan,” bantahnya.

Kronologi pembentukan pengurus baru dewan kesenian dapat dilihat dari serpihan konflik antara pengurus lama Dewan Kesenian NTB dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Disbudpar membentuk kepengurusan caretaker yang berfungsi menyelenggarakan musyawarah untuk membentuk pengurus baru. Saat itu, pengurus dewan kesenian periode lama tepatnya di bawah kepemimpinan Kongso Sukoco dinilai sudah tidak berlaku sebab masa kepengurusannya telah berakhir.

“Saya hanya ingin bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat kesenian daerah ini.

Saya sakit hati kalau selama ini kesenian hanya diposisikan sebagai hiburan demi mengisi waktu luang. Kesenian itu menawarkan nilai yang cukup berharga,” timpal Syahrul.

Ia membantah jika caretaker yang menyelenggarakan musyawarah dewan kesenian bekerja karena mendapat imbalan dari Disbudpar. Sekalipun, secara kebetulan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB menjanjikan dukungan anggaran kepada Rontal –

pun yang mengatur tentang tempat-tempat karaoke yang santer dikabarkan sebagai sarang prostitusi.

“Karaoke itu sebenarnya kan tempat orang nyanyi-nya-

karaoke, sehingga baik wanita maupun pria dapat dengan mudah berada dalam satu ruangan tanpa diketahui apa yang dilakukan.

Dikhawatirkan hal itu dapat merusak citra wisata halal dunia yang disandang oleh NTB. “Akan kita lihat kembali apakah perlu penambahan klausul dalam SK yang mengatur tentang karaoke. Saya pikir ini juga perlu,” tutup Wagub. (lin)

Pemda Diminta Benahi Destinasi Wisata

Kontroversi Dewan Kesenian Mataram (Suara NTB) Perselisihan terkait kelembagaan maupun kepengurusan Dewan Kesenian NTB belum berakhir. Ketua Dewan Kesenian NTB M. Syahrul Qodri, S.Pd., M.A, menampik anggapan pihaknya memimpin Dewan Kesenian dengan mendapatkan imbalan kebijakan dari Disbudpar NTB. Syahrul Qodri ketika ditemui Suara NTB, Kamis (14/ 1) menuturkan bahwa ia bersama jajaran pengurus yang dibentuk sudah memulai aktivitas kerja dewan kesenian.

Kendati, sampai saat ini struktur kepengurusan yang disusunnya belum disahkan melalui sebuah pelantikan.

Belakangan, muncul selentingan yang menuding bahwa sebagian besar pengurus Dewan Kesenian NTB yang baru berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. “Perubahan struktur kepengurusan memang saya yang buat. Tetapi, dari struktur yang saya susun, tidak benar jika dikatakan bahwa sebagaian besar adalah orang – orang PNS. itu bisa di-

kan,” kata Wakil Gubernur NTB H. Muh Amin, SH, M.Si di Mataram, Kamis (14/1).

Dalam SK itu terdapat delapan bab yang terdiri dari 17 pasal. Namun tidak ada satu-

nyi, tapi di dalamnya bisa ada ini itu. Sangat bagus sekali masukannya, ini akan kita kaji kembali nanti,” kata Wagub.

Dalam SK itu juga mengatur tentang spa, sauna, dan griya pijat. Dimana setiap wanita dan pria diletakkan pada ruang terpisah, kecuali untuk pasangan suami isteri.

Namun karena tidak ada aturan dalam butir pasal yang mengatur tentang tempat

lembaga yang membantu penyelenggaraan musyawarah dewan kesenian - untuk membantu biaya pencetakan kalender.

“Kadisbudpar memang menyampaikan di forum bahwa dia akan memberikan bantuan anggaran untuk Rontal. Bantuan itu ditujukan sebagai biaya pencetakan kalender oleh Rontal,” katanya.

Terpisah, Direktur Lembaga Rowot Nusantara Lombok (Rontal) L. Ari Irawan membenarkan hal tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, realisasi dari janji yang disampaikan kepala dinas tersebut berbentuk kerjasama dalam rangka mempromosikan pariwisata.

“Nilainya tidak sampai angka lima puluh juta. Bentuknya semacam kerjasama mempromosikan pariwisata.

Kalender Rowot akan dicetak dengan konten yang bersifat mempromosikan pariwisata NTB,” tanggapnya.

Ia membantah, tidak ada kaitan sama sekali antara penyelenggaraan musyawarah dewan kesenian dengan peluncuran kalender yang disusunnya. (met)

(Suara NTB/her)

MENINGKAT – Setiap tahunnya, jumlah wisatawan asing penumpang kapal pesiar, yang berkunjung ke NTB diyakini akan meningka. Karena itu pemda diminta menyiapkan destinasi wisata sebagai tujuan wisata para tamu.

Surabaya lalu kembali ke Australia. Tahun ini belum ada jadwal kapal pesiar yang akan singgah ke Lembar, namun diharapkan ada peningkatan dari tahun sebelumnya sekitar 20-30 persen. Artinya penumpang yang akan turun ditargetkan 43 ribu.

Menurutnya, kapal pesiar ini sebenarnya mengangkut tamu sebanyak 3000-4000 orang namun yang turun singgah berwisata di daerah ini hanya 1500-2000 orang. Artinya masih ada penumpang di dalam kapal. Untuk itu, supaya mereka turun semuanya menikmati daerah ini perlu

ada daya tarik destinasi wisata yang bagus. Kebanyakan tamu berasal dari Asia, Australia berkunjung ke luar Lobar seperti Sade, Kuta, Mandalika daerah Loteng. Sedangkan khusus di Lobar seperti Senggigi dan Banyumulek.

“Karena itu harapan kami intens koordinasi dengan pemda dalam rangka mempersiapkan destinasi untuk tujuan kunjungan wisata para tamu kapal pesiar,” ujarnya.

Dalam hal pengembangan destinasi ini jelasnya, pemda perlu terus berinovasi sebab tamu melihat perubahan daer-

ah ini mulai dari pertama berkunjung lalu kedua kali hingga seterusnya.

Paling tidak, Pemda fokus mengembangkan destinasi andalan di sekitar Lobar. Sebab kegiatan kepelabuhanan ini harus bisa ditangkap oleh pemda. Kedepan, pihaknya memiliki rencana tamu kapal pesiar ini bisa menginap di pelabuhan. Karena itu perlu ada tujuan wisata yang berlokasi di dekat pelabuhan bagi mereka.

Contoh destinasi yang bisa dikembangkan, Pantai Cemara dan Sekotong. Destinasi Pantai Cemara ini harus leb-

ih ditata, sehingga bisa dibangun menjadi kampung wisata.

Sedangkan wisata Sekotong memiliki paket wisata tersendiri yang dikemas menjdi obyek tujuan.

Ia menambahkan, pihaknya sendiri mengaku kondisi pelabuhan untuk menunjang pelayanan terhadap tamu kapal pesiar masih kurang memadai. Jika melihat kapasitas kapal dengan panjang 250 meter tidak penuhi standar untuk masuk ke lembar.

Karena itu, pihaknya berupaya merealisasikan pengembangan dermaga kapal pesiar di Gili Mas, Lembar. (her)

Perdana di NTB, Perayaan Imlek 2016 Bertajuk Silaturahmi Kebudayaan Mataram (Suara NTB) Hari Raya Imlek yang dirayakan menyambut musim semi berawal dari kebudayaan bangsa Tionghoa di negara agraris. Etnis Tionghoa di NTB khususnya, merayakan Imlek setiap tahun. Tahun ini Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Mataram akan merayakannya besar-besaran.

“Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah kebersamaan dan melestarikan adat leluhur warga Tionghoa Lombok.

Selain itu juga sebagai kegiatan dalam rangka menyambut NTB sebagai tujuan wisata baik domestik maupun internasional. Dan yang tidak kalah penting kegiatan ini sebagai ajang untuk atraksi wisata lokal NTB,” kata Ketua PSMTI Kota Mataram yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Perayaan Imlek Bing Hamidy, di Mataram, Kamis (14/1) kemarin.

Serangkaian kegiatan akan dilakukan dalam perayaan Imlek. Diantaranya Donor Darah yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Harapan Keluarga pada Minggu (31/1) mendatang. Kemudian acara silaturahmi kebudayaan yang akan dilakukan di Simpang

(Suara NTB/lin)

PERSIAPAN IMLEK - Suasana rapat akhir persiapan Hari Raya Imlek yang dipimpin oleh Kepala Disbudpar NTB H. L. Faozal dan dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk perwakilan dari kepolisian, TNI dan tokoh adat.

Empat Cakranegara pada Sabtu (20/2) mendatang. Dan acara puncak perayaan Imlek bersama Organisasi Tionghoa di Gedung Hakka Center pada Minggu (21/2) mendatang.

Tema silaturahmi kebudayaan itu dipilih karena melihat kemajemukan masyarakat NTB. “Kami juga mengundang tokoh masyarakat adat sasak, PBNU, tokoh adat Hindu dan yang lainnya. Kita harus laku-

kan ini bersama-sama, karena disinilah letak kemajemukan kita yang harus terus kita jaga,” kata Bing Hamidy.

Dalam silaturahmi kebudayaan itu akan ditampilkan Tari Lotus, akrobat dan sulap yang didatangkan langsung dari Provinsi Ze Chiang, Tiongkok. Menurutnya, atraksi yang akan disuguhkan sekarang ini merupakan aksi akrobatik pada perayaan imlek sebelumnya yang sempat tertunda.

Pentas pada perayaan imlek tahun lalu tersandung kendala teknis. Dipastikan atraksi – atraksi seni budaya di Tiongkok itu benar – benar dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat di Kota Mataram.

Selain itu juga akan ditampilkan serangkaian kesenian adat Sasak seperti Cupak Gerantang, Bejanggeran, Gandrung dan beberapa kebudayaan lainnya. Serta adanya ribuan lampion di sepanjang jalan yang akan dijadikan lokasi kegiatan.

“Akan ada pasar murah juga, selain itu ada street food.

Nanti akan dibagikan ribuan makanan secara gratis untuk masyarakat secara umum,” kata Bing Hamidy.

Kegiatan ini diapresiasi dan didukung penuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB. Sebab peringatan Imlek ini juga berkaitan dengan kebudayaan yang menjadi salah satu nilai jual pariwisata NTB. “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Karena ini pertama kali dilakukan perayaan Imlek secara besar-besaran.

Saya pikir silaturahmi ini sangat perlu,” ungkap Kepala Disbudpar NTB H. Lalu Faozal, S.Sos., M.Si. (lin/met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

Harus Hasilkan Inovasi WAKIL Presiden (Wapres) H. M. Jusuf Kalla mengemukakan harapan dan keinginannya, agar berbagai universitas di Tanah Air bisa menjadi motor penciptaaan inovasi yang dapat memajukan rakyat dan bangsa Indonesia.

Wapres menyampaikan hal tersebut saat memberikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-18 di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina di Jakarta.

Dalam pidato bertajuk “Inovasi dan Kemajuan Bangsa” itu, Wapres Kalla menekankan pentingnya inovasi dalam proses akademisi di lingkungan universitas, terutama yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptaan lapangan kerja di masyarakat.

Dia juga menginginkan, agar adanya pembangunan yang seimbang di Indonesia, serta agar prinsipprinsip Islami seperti yang diajarkan di Universitas Paramadina Indonesia juga dapat menyebar dan menjadi contoh bagi dunia. (ant/ bali post) H. M. Jusuf Kalla (ant/bali post)

Tarik Minat Baca

SDN 11 Mataram Beri ’’Reward’’ Siswa

Halaman 10

SMKN 3 Mataram Kesulitan Atasi Sampah Mataram (Suara NTB) Mental masyarakat terhadap penglelolaan sampah masih sangat kurang.

Masyarakat hanya membuang sampah dengan cara menumpukkan saja tanpa memisahkan sampah organik dan nonorganik. Dengan pemisahan jenis sampah, maka pengolahan terhadap sampah bisa dilakukan.

Problem tersebut diakui pihak SMKN 3 Mataram menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengolahan sampah di mesin yang pengolah sampah yang telah dibuat pihak sekolah.

Padahal, kata Kepala SMKN 3 Mataram, H. Umar, S.Sos, MM, pihaknya sangat siap membuat mesin pengolah sampah dengan syarat sampah yang diterima sudah dipisahkan antara mana sampah yang or-

ganik dan tidak organik.

“Semuanya kita bisa,yang kita butuhkan saat ini partisipasi dan disiplin dari komponen masyarakat yang bisa memisahkan mana sampah organik dan mana sampah tidak organik,” terangnya.

Oleh karena itu, pola masyarakat dalam membuang sampah yang hanya menumpukkan sampah tanpa memilahnya terlebih dahulu harus dihilangkan. Selain

itu, harusnya dibuat pembelajaran di rumah tangga, sekolah, maupun instansi agar kesadaran dalam memilah sampah sebelum membuang dapat dilaksanakan “Sehingga jika sudah, semua bisa melaksanakan pengolahan sampah dengan baik dan tidak akan menjadi pekerjaan yang berlarut-larut, belum memilah sampah, belum lagi mengolahnya. Intinya kita sangat siap, di SMKN 3 Mataram

sudah punya kompos kita sudah mengelola sampah itu”.

Selain itu, jika pemerintah serius dengan persoalan sampah ini, tak hanya sampai pada bagaimana cara mengolah sampah, akan tetapi yang perlu dipikirkan lagi ialah setelah diolah menjadi pupuk kompos, lantas mau didistribusikan kemana.

“Itu kompos banyak di sekolah, terus diapakan kalau sudah diolah begitu.

Satu mesin saja sudah banyak yang kita bisa produksi, tapi setelah diproduksi ya numpuk lagi, ngak bisa didistribusikan. Masyarakat aja kalau dikasih dia nolak, apalagi mau beli”. (dys)

H. Umar (Suara NTB/dok)

Perpustakaan Ajak Masyarakat Gemar Membaca Mataram (Suara NTB) Tertarik dengan ratusan koleksi buku milik Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, puluhan siswa kelas I dan II SDN 11 Mataram, Kamis (14/1) berkunjung ke Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram.

Kunjungan tersebut adalah kali pertama dilakukan pihak sekolah dan disambut langsung Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mat-

aram, Hj. Ririn Yuniarti.

Ririn Yuniarti menilai kunjungan masyarakat di awal tahun 2016 ini sudah mulai terlihat meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari programprogram Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram di tahun 2015 lalu seperti Bimbingan Teknis bagi kepala sekolah SD se-Kota Mataram.

“Ini adalah tindak lanjut dari kegiatan bimtek terhadap para kepala sekolah, saya min-

ta diadakan kunjungan siswa ke sini, alhamdulillah ada tindak lanjut,” beber Ririn.

Selain itu, Ririn mengaku pihaknya terus proaktif mengajak masyarakat dari berbagai lapisan agar senantiasa berkunjung ke perpustakaan, apalagi saat ini sudah ada wi fi gratis yang dapat diakses oleh pengunjung. Tentunya penambahan fasilitas tersebut dilakukan sebagai daya tarik agar masyarakat senang berkunjung

ke perpustakaan, sehingga minat membaca mereka akan tumbuh perlahan.

Sementara itu, Pustakawan Muda Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Nurhayati yang turut mendampingi siswa selama berkunjung menerangkan pihaknya telah menyediakan tempat membaca khusus bagi siswa jenjang TK-PAUD, SD dan SMP. Koleksinya pun disesuaikan dengan kebutu-

han membaca para siswa mulai dari buku cerita, buku umum dan dilengkapi dengan alat bermain. Tujuannya ialah agar anak-anak yang berkunjung merasa betah selama berada di perpustakaan.

“Kami sudah bersurat ke sekolah-sekolah secara bergilir meminta agar mereka berkunjung. Puskot yang aktif untuk menyurati SD, SMP. Untuk besok sudah ada yang menunggu,” terang Nurhayati. (dys)

Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan sekolah-sekolah guna memantik minat baca siswa-siswi. Salah satunya sebagaimana yang dilakukan pihak SDN 11 Mataram, yakni dengan memberikan reward bagi siswa-siswi yang tercatat sering berkunjung ke perpustakaan.

Ditemui Suara NTB di sela-sela kunjungan ke Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Kamis (14/1), kemarin, Fitria Damayanti wali kelas II SDN 11 Mataram, menegaskan jika kebijakan memberikan reward bagi pengunjung perpustakaan terbanyak dilakukan agar minat baca siswa semakin meningkat. Tak hanya itu, setelah diberikan hadiah diharapkan dapat membuat semangat belajar siswa semakin meningkat.

Dikatakan Fitria Damayanti teknis penilaiannya ialah bagi setiap siswa yang berkunjung ke perpustakaan maupun yang tercatat sering meminjam buku, akan diberikan hadiah di akhir bulan setelah dilakukan evaluasi.

“Di sana kan ada perpustakaan, jadi kita lombakan siapa yang paling sering berkunjung ke perpustkaan nanti akan dapat hadiah. Dievaluasi setiap bulan siapa yang sering pergi ke perpustakaan, siapa yang sering minjam buku nanti kita kasih hadiah,” terangnya menjelaskan.

Adapun hadiah yang diberikan pihak sekolah ke siswa ialah berupa alat-alat perlengkapan sekolah seperti alatalat tulis pensil buku dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mendukung upaya peningkatan minat baca tersebut, pihak sekolah terus memperbanyak koleksi buku baik fiksi, non fiksi maupun buku umum.

“Lumayan banyak buku baik buku fiksi, non fiksi dan buku pelajaran, fasilitas membaca sudah lengkap setiap hari dan habis keluar jam pelajaran. Setelah membaca mereka lantas menceritakan hasil bacaannya kepada teman-temannya”. (dys)

Kemendikbud Bangun Sekolah Terpadu di Pemukiman Transmigrasi Bengkulu (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) membantu pembangunan gedung sekolah terpadu yang terdiri dari gedung SD, SMP, dan SMK di unit pemukiman transmigrasi (UPT) Lubuk Talang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

“Tahun ini Mukomuko dapat bantuan gedung sekolah terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. Pembangunannya di UPT Lubuk Talang karena akses warga di wilayah itu dengan sekolah sangat jauh,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nur Hasni di Mukomuko.

Dengan pertimbangan jarak tersebut, menurutnya, sehingga pemerintah pusat membantu pembangunan sekolah terpadu, meliputi gedung SD, SMP, dan SMK yang berada dalam satu lokasi atau satu atap (Satap).

“Saat ini pemerintah pusat sedang melakukan verifikasi. Sebagai persyaratan pembangunan gedung sekolah terpadu di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sedangkan persyaratan lahan untuk lokasi pembangunan gedung sekolah terpadu tersebut, ia mengatakan, pemerintah setempat telah menyiapkan lahan seluas 1,5 hektare.

Ia yakin, lahan seluas itu mencukupi untuk membangun gedung

sekolah terpadu.

Ia menjelaskan, pemerintah membantu pembangunan gedung sekolah terpadu di wilayah tersebut untuk mempermudah anak-anak dari keluarga warga UPT Lubuk Talang mendapatkan pendidikan.

Karena, menurut dia, selama ini jangkauan atau jarak tempuh anakanak dari wilayah itu ke sekolah cukup jauh. Ia menerangkan, pembangunan gedung sekolah terpadu itu unruk mensukseskan memprogramkan wajib belajar 12 tahun, terutama di kabupaten itu. Sehingga tidak ada anak yang putus sekolah karena jarak ke sekolah terlalu jauh. (ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

BACA - Siswa SDN 11 Mataram saat membaca koleksi buku di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Kamis (14/1).

Kemendikbud Gelar Tiga UN Tahun 2016 Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan tiga jenis ujian nasional (UN) pada tahun 2016 ini. Tiga jenis ujian nasional tersebut adalah UN Perbaikan (UNP) 2015, UN Utama 2016 dan UN Perbaikan 2016.

Dikutip dari www.kemdikbud.go.id, Kamis (14/1), UNP 2015 merupakan UN perbaikan bagi peserta UN tahun 2015 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UNP 2015 ini akan dimulai pada 22 Februari 2016 dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis komputer di SMA/SMK didomisili peserta.

UN Utama 2016 merupakan ujian nasional bagi peserta didik yang duduk di kelas IX dan XII pada tahun pelajaran 2015/2016. UN Utama 2016 akan dilaksanakan mulai 4 April 2016. Pelaksanaannya dilakukan dengan dua metode, yaitu berbasis kertas dan berbasis komputer, dengan berlokasi di sekolah siswa masing-masing.

Terakhir, UNP 2016 merupakan ujian nasional perbaikan bagi peserta UN Utama tahun 2016 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UN Perbaikan 2016 akan diselenggarakan pada September 2016, namun jadwalnya masih bersifat sementara atau tentatif.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sis-

diknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57 dan 58 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 jo PP 32/2013, tujuan ujian nasional adalah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) pada mata pelajaran tertentu secara nasional.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005, pada Pasal 68 disebutkan, hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. (ant/bali post)

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Sekolah Berperan Besar Jakarta (Suara NTB) Praktisi Pendidikan, Robertus Budi Setiono, mengatakan, sekolah dan orang tua harus selaras dalam mencegah anak terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Orang tua dan sekolah harus selaras untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Jangan hanya anak diserahkan kepada sekolah saja, padahal di sekolah hanya tujuh hingga delapan jam,” ujar Budi yang juga Direktur Global Sevilla itu usai seminar mengenai narkoba, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Upaya yang dilakukan pihak sekolah yang menjauhkan anak dari narkoba akan sia-sia jika tidak diimbangi pengawasan dari orang tua.

Menurut dia, edukasi mengenai narkoba sangat diperlukan oleh generasi muda. Pasalnya saat ini, banyak narkoba yang dikemas

baik, sehingga menarik dan sulit dikenali. Narkoba saat ini banyak dikemas dalam bentuk permen maupun biskuit.

“Narkoba jenis lysergic acid diethylamide (LSD) sangat menarik perhatian anak SD,” katanya.

LSD merupakan narkoba berbentuk lembaran yang mudah larut dan berwarna-warni. LSD digunakan dengan menempelkannya di lidah atau di bawah kelopak mata. Efek dari LSD adalah halusinasi dan juga salah persepsi indera.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah menetapkan status darurat narkoba, karena tidak hanya dijadikan pangsa pasar peredaran narkoba, tetapi juga anak-anak tidak bisa melihat teladan yang baik.

“Bahkan para selebritis identik dengan narkoba. Seharusnya para selebritis dijauhkan dari narkoba,

agar anak-anak mempunyai teladan yang baik,” terang dia.

Orang tua juga harus mendapatkan edukasi mengenai jenis-jenis narkoba. Budi menerangkan bahkan ada seorang ibu yang setiap hari membersihkan bong yang sering digunakan anaknya. “Bong sekarang kan macam-macam bentuknya. Ada ibu yang setiap hari membersihkan bong, karena dikiranya itu penghargaan yang diberikan sekolah kepada anak itu,” papar dia.

Berdasarkan data Badan PBB Untuk Kejahatan Narkoba (UNODC), pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai angka lima juta orang, yang sebagian besar berada pada usia produktif. Rata-rata 50 orang meninggal karena narkoba setiap hari dan dengan kerugian sosialekonomi yang mencapai angka Rp63 triliun per tahun. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

Atlet Pelatda Bermasalah dengan Berat Badan

Hasil Pertandingan Sepak bola Liga Primer Inggris Kamis, 14 Januari 2016 03:45 Manchester City 0 - 0 Everton 03:45 Swansea City 2 - 4 Sunderland 03:45 Chelsea 2 - 2 West Bromwich Albion 04:00 Liverpool 3 - 3 Arsenal

up banyak istirahat latihan selepas mengikuti Pra-PON tarung derajat di Bogor, Jawa Barat (Jabar) tahun 2015 lalu.

Diakuinya pembengkakan badan itu biasa terjadi pada atlet yang mengalami masa transisi. Pasalnya, setelah sukses meraih tiket PON, para atlet sempat istirahat latihan karena harus menunggu Pelatda PON dimulai.

Menurutnya, lewat Pelatda PON Rinjani 2016 itu dia akan terus berbenah diri. Se-

Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat NTB, Lukman Hakim punya masalah dengan berat badannya. Berat Badanya naik hingga 10 Kilogram. Masalah itu harus diatasi secepatnya, bila tidak, atlet asal Kabupaten Dompu itu terancam tak bisa mengikuti PON Jabar 2016.

04:00 Tottenham Hotspur 0 - 1 Leicester City Copa Del Rey Spanyol Kamis, 14 Januari 2016 03.30 Celta De Vigo 2 - 0 Cadiz 04.00 Espanyol 0 - 2 Barcelona 04.00 Las Palmas 3 - 2 Eibar 03.30 Villarreal 0 - 1 Athletic Club

“Berat badan saya naik hingga 10 kilogram, untuk sementara saya harus menurunkan berat badan hingga sepuluh kilogram,” ucap Lukman saat ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (14/

Coppa Italia Kamis, 14 Januari 2016 04.00 AC Milan 2 - 1 Carpi

Imam Nahrawi (Suara NTB/ist)

badanya hingga 10 Kg. Sebab bila masalah itu dibiarkan berlanjut maka dia terancam tak bisa mengikuti PON Jabar 2016.

Menurut Lukman, berat badannya mengalami kenaikan signifikan karena dia cuk-

MENANG LAGI – Kiper Leicester City, Kasper Schmeichel, meninju bola untuk mengamankan gawangnya saat mereka menang 1-0 atas Tottenham Hotspur, Kamis kemarin.

(Suara NTB/ist)

Menpora Yakin Teror Tak Ganggu Agenda Olahraga Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi optimistis teror keamanan yang terjadi saat ini tidak mengganggu persiapan agenda olahraga internasional yang akan dilaksanakan di Tanah Air dan pihaknya yakin situasi keamanan akan terkendali.

“Kita yakin situasi akan segera kembali normal dan persiapan event olahraga internasional di Jakarta dan Indonesia dapat terus berjalan dan terlaksana,” kata Menpora Imam Nahrawi dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Kamis kemarin.

Saat ini Indonesia memang bersiap diri untuk menghadapi kejuaraan internasional yang dibuka dengan Olimpiade Olahraga Rekreasi atau Tafisa World Games 2016 yang akan melibatkan sekitar 110 negara. Kejuaraan ini rencananya akan dipusatkan di Ancol.

Selain itu Indonesia juga terus mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Kejuaraan ini juga diikuti banyak negara dan juga akan ditonton wisatawan asing. Gongnya adalah Asian Games 2018 yang dipusatkan di Jakarta dan Palembang.

Orang nomor satu di Kemenpora itu mengaku mengutuk keras teror keamanan yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dan mengalami luka. Pihaknya juga menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban teror tersebut.

“Kita mengutuk keras aksi terorisme dan menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Seperti arahan Presiden Jokowi, masyarakat diharapkan tetap tenang dan jangan takut dan kalah dengan terorisme,” katanya menambahkan.

Dengan kesiagapan semua pihak, kata dia, Menpora optimis aparat keamanan dapat bergerak cepat mengatasi situasi dan segera mengungkap pelaku dan aktor intelektual dibalik serangan teror di Jakarta. Pihaknya juga berharap situasi segera terkendali dan bisa cepat pulih.

“Serangan teroris bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, karena itu kewaspadaan wajib dijaga. Kita percaya negara-negara lain juga memahami situasi ini dan tetap percaya bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah berbagai event olahraga internasional yang besar yang sudah dijadwalkan,” tambah pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Untuk itu, kata dia, Indonesia harus tetap berani dan percaya diri untuk tetap siap menjadi tuan rumah beberapa kejuaraan internasional yang sudah terjadwal.

“Kita harus solid, kompak dan bersama-sama menyongsong perhelatan akbar olahraga di Indonesa. Peristiwa hari ini menjadi pelajaran penting dan berharga bagi aparat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bagi tamu-tamu agung kita,” kata politisi dari PKB itu. (ant/bali post)

1) kemarin.

Untuk diketahui Lukman adalah salah satu dari 10 atlet tarung derajat yang dipanggil untuk mengikuti Pelatda Rinjani 2016. Saat ini dia tengah berjuang keras untuk menurunkan berat

Liga Primer Inggris

Liverpool Stadion Anfield kebanggaan Liverpool menghadirkan drama yang berisi enam gol dari kedua tim yang melahirkan hasil imbang. Hasil itu membuat Leicester City yang menang 1-0 atas Tottenham Hotspur menempel Arsenal di puncak klasemen Liga Primer Inggris, Kamis dini hari kemarin.

Hasil imbang 3-3 dalam duel Liverpool – Arsenal itu memang cukup dramatis. Pelatih Arsenal, Arsene Wenger bahkan mengungkapkan ia sempat meminta manajer Liverpool untuk menjaga emosinya di laga tersebut.

The Reds sempat unggul dua kali melalui aksi Roberto Firmino sebelum Aaron Ramsen dan Olivier Giroud membawa The Gunners berbalik memimpin. Beruntung bagi tuan rumah ada Joe Allen yang mencetak gol di menit akhir untuk mengamankan angka.

Gol Joe Allen itulah yang memantik selebrasi gila dari pel-

atih Liverpool, Jurgen Klopp.

Seperti dilansir goal Indonesia, dalam menanggapi jalannya pertandingan, emosi Klopp terlihat meledak-ledak di pinggir lapangan. Wenger yang melihat ulah Klopp itu rupanya terusik. Ia pun meminta eks pelatih Borussia Dortmund untuk meredakan emosinya agar terhindar dari sorotan wasit.

“Saya memintanya untuk lebih tenang karena wasit bisa saja mengirimkan Anda ke bangku penonton,” ungkap Wenger.

“Di Liverpool, posisi sangat berdekatan, Anda sangat berkekatan satu sama lain [posisi manajer].”

“Klopp sempat adu argumen dengan wast cadangan, entah apa alasannya hanya sang perangkat pertandingan yang bisa menjelaskan secara rinci, saya tidak tahu.”

Sementara, Leicester City akhirnya kembali ke jalur kemenangan melawan Tottenham Hotspur. Mereka sebel-

Cidera Pemain Top Bayangi Australia Terbuka

umnya kalah dari Liverpool 01 serta ditahan imbang tanpa gol oleh Manchester City dan AFC Bournemouth.

Kemenangan atas atas Tottenham Hotspur ini, serta hasil seri Arsenal yang menghadapi Liverpool, membuat Leicester memiliki poin yang sama dengan The Gunners.

Meskipun demikian, Leicester masih berada di peringkat kedua karena kalah selisih gol.

Hasil ini juga membuat Leicester tetap berada di jalur menjadi juara Liga Inggris. Namun, perkiraan itu justru dianggap menggelikan. “Saya tertawa,” kata pelatih Leicester City, Claudio Ranieri, seperti dilansir The Guardian saat ditanya soal kemungkinan Leicester meraih gelar.

“Ini Januari. Sayang sekali! Kalau Mei, ya mungkin.

Kami harus terus bekerja keras dan tetap menjejakkan kaki di tanah. Ini gila, liga yang gila tahun ini dan kami harus terus melanjutkannya,” tegasnya. (ant/bali post)

Melbourne Turnamen tenis grand slam Australia Terbuka yang dimulai pekan depan terancam tidak diikuti pemain-pemain top dunia karena banyak yang masih harus berjuang untuk pulih dari cedera, khususnya di kelompok putri.

Pada pekan-pekan terakhir ini, pemain-pemain yang masuk dalam peringkat 10 besar dunia masih cedera atau sakit.

Pemain nomor satu dunia Serena Williams diragukan kebugarannya, setelah ia mengundurkan diri menjelang tampil pada turnamen beregu campuran Piala Hopman karena cedera lutut.

Pemain top lainnya seperti Simona Halep, Garbine Muguruza, Agnieszka Radwanska dan Mario Sharapova juga mengalami cedera sehingga tidak ikut dalam sejumlah turnamen pemanasan menjelang Australia Terbuka.

perolehan satu medali emas di PON XIX, Jabar 2016.

Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari yang dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini mengatakan untuk menjaga tradisi satu medali emas itu

pihaknya cukup mengandalkan tim putri, yakni pasangan, Dita Juliana dan Putu Dini Jasita. Kedua atlet itu diakui Surya masih berpeluang menyumbang medali emas di PON Jabar 2016.

“Kalau mereka tetap dalam

kondisi prima, mereka (Putu Dini Jasita dan Dita Juliana) tentu masih bisa menyumbangkan medali emas NTB di PON. Sebeb prestasi kedua atlet ini sudah menembus level Internasional,” ucap Surya.

Rasa optimis Surya memang tidak berlebihan, pasalnya selain berhasil menyumbang medali emas di PON Riau 2012 lalu, prestasi pasangan Dita Juliana Cs itu sudah menembul level Internasional. Belum lama ini mereka berhasil meraih medali emas di kejuaraan voli pantai Asia Pasifik di Palembang tahun 2015.

Selain itu Dita Juliana Cs juga berhasil merebut tiket PON dengan prestasi membanggakan yakni menjuarai Pra-PON voli pantai di Sidoarjo, Jatim tahun 2015.

Tak hanya Dita Juliana Cs, namun Pengprov PBVSI NTB juga meloloskan dua tim putra dan satu tim putri lapis dua NTB. Itu artinya

PBVSI NTB mempunyai empat tim andalan yang akan membela NTB di PON Jabar 2016. Dengan diperkuat empat tim cabang olahraga bola voli pantai semakin opimis dapat menjaga tradisi medali emas di PON. Di tempat terpisah, Pelatih Voli Pantai NTB, Agus Salim menambahkan bahwa target voli pantai untuk meraih medali emas di PON Jabar 2016 cukup realistis setelah melihat keberhasilan empat tim voli pantai NTB di Pra-PON voli pasir di Sidoarjo tahun lalu. Maklum pada Pra-PON voli Pasir di Sidoarjo 2015 kontingen NTB yang diperkuat dua tim putra dan dua tim putri berhasil menyumbang satu emas, satu perak dan satu perunggu.

“Selain itu kemampuan tim putri NTB (Putu-Dita) sudah menembus level Internasional. Mereka sangat layak ditargetkan medali emas di PON Jabar 2016,” terangnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Voli Pantai Siap Jaga Tradisi Medali Emas Mataram (Suara NTB) Sukses mendulang satu medali emas di PON Riau 2012 lalu membuat Pengprov PBSI NTB tetap optimis. Cabang olahraga yang menggunakan lapangan pasir pantai itu siap menjaga tradisi

belum memasuki program inti latihan, saat ini dia tengah berjuang untuk menunrunkan berat badannya. Baginya untuk menurunkan berat badan hingga 10 Kg tidak begitu sulit, karena hal itu pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

“Kalau soal berat badan naik sudah biasa terjadi. Dan saya yakin bisa mengatasi masalah ini. Saya berharap dalam waktu sebulan berat badan saya bisa kembali normal,” harapnya. (fan)

Serena Williams

Sementara itu Petra Kvitova dan Angelique Kerber terkena radang lambung, sedangkan Lucie Safarova bakal absen karena masalah terkait penyakit infeksi bakteri. Cedera yang dialami Williams, Halep dan Sharapova sebenarnya cedera lama yang sempat mengganggu mereka musim lalu, dan kini kambuh lagi.

Di kelompok putra, masalah cedera pemain juga terjadi meskipun relatif sedikit dibanding di kelompok putri.

Padatnya kompetisi untuk kelompok putri sempat dikritik.

Direktur baru Asosiasi Tenis Putri (WTA) Steve Simon telah menjanjikan untuk melakukan “perubahan besar” terkait kalender kegiatan setelah banyaknya kasus cedera dan pemain yang mengundurkan diri dalam turnamen-turnamen di akhir musim lalu. Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 15 Januari 2016

Pemkot Tingkatkan Sinergitas dengan DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Kota Mataram, Pemkot Mataram akan meningkatkan sinergitas dengan Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (dapil) Kota Mataram. Seperti diketahui, pada periode 2014-2019, ada lima orang wakil rakyat yang mewakili warga Kota Mataram di DPRD NTB. Dalam rangka itulah, Pemkot Mataram akan menyiapkan ruang khusus di Kantor Walikota Mataram agar pejabat Pemkot Mataram dan Anggota DPRD NTB tersebut bisa mendiskusikan berbagai persoalan.

Hal ini disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si usai bertemu dengan empat orang Anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram, Kamis (14/ 1) di ruangannya. Penyediaan ruangan tersebut disampaikan Selly merupakan permintaan dari Anggota DPRD NTB. “Ingin disiapkan tempat di Kantor Walikota agar mereka bisa bersambung rasa,” jelasnya.

Ia menyampaikan misalnya pada saat pembahasan APBD, apa yang menjadi kebutuhan Kota Mataram bisa disampaikan ke mereka dan agar pokok-pokok pikiran kedua belah pihak bisa sinergis. “Misalnya dalam pembahasan APBD apa yang dibutuhkan Kota Mataram bisa bersinergi dengan pokokpokok pikiran mereka yang ada di DPRD Provinsi khususnya dapil Kota Mataram, bisa kolaborasi,” jelasnya.

Jika Pemkot Mataram kekurangan anggaran dalam beberapa program, hal itu juga bisa dikomunikasikan dengan kelima Anggota DPRD NTB. Ruang yang akan disediakan Pemkot Mataram ini nantinya dapat digunakan merapatkan dan mengkoordinasikan berbagai hal dimaksud. “Misalnya kita kekurangan anggaran untuk pengadaan apa, mereka bisa menyanggupi. Dan itu harus ada pembicaraan dan komunikasi dan mereka minta ada tempat di Kantor Walikota atau ruang khusus bagi mereka untuk berdiskusi, yang mungkin selama ini terputus mereka akan menyambung lagi.

Dan kami akan siapkan ruangan khusus,” terang Selly.

Selain itu, ruangan tersebut juga nantinya bisa digunakan bagi kedua belah pihak untuk membahas hasil reses kelima Anggota DPRD NTB tersebut. Persoalan yang ditemukan di masyarakat pada saat reses bisa langsung dibahas dan dikoordinasikan dengan Pemkot Mataram untuk menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi warga Kota Mataram. (ynt)

Halaman 12

Gubernur Perintahkan Kadishut Kaji Kerusakan Hutan Akibat Tanaman Jagung Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memerintah Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si untuk melakukan kajian atas klaim bahwa kerusakan hutan di Pulau Sumbawa khususnya Dompu akibat tanaman jagung. Tingkat kerusakan hutan di NTB saat ini mencapai 239 ribu hektar. Salah satu penyebab kerusakan hutan itu diduga akibat penggergahan kawasan hutan untuk dijadikan areal tanaman jagung. ‘’Antara lain, saya ungkapkan tadi ke Pak Gubernur, banyak sekali hutan rusak karena ada tanaman jagung. Kemudian direktifnya beliau. Ndak usah marah-marah hutan rusak karena jagung terus. Tapi tidak memberikann bukti. Coba dilakukan studi,’’ kata Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Kamis (14/1)

siang kemarin.

Perintah gubernur supaya Dishut melakukan kajian itu untuk membuktikan apakah benar akibat program pengembangan tanaman jagung khususnya di Pulau Sumbawa penyebab kerusakan hutan. ‘’Disuruh mengkaji, membuat studi sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nanti kita menunggu studi berapa hektar luas hutan yang rusak akibat tanaman jagung

ini,’’ujar Andi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Suara NTB sebelumnya, Dinas Kehutanan NTB mencatat, sekitar 1.300 hektar lahan hutan di Dompu yang dirambah masyarakat sebagai lahan tanaman jagung rawan terjadi longsor.

Lahan hutan yang dijadikan sebagai tempat menanam jagung itu tersebar di sejumlah tempat yakni Pajo, Kesi dan Tolo Kalo.

Sebelumnya hanya seribuan

(Suara NTB/nas)

Andi Pramaria kembangkan tanaman pangan.

Mau jagung juga boleh. Tapi pohonnya tak boleh ditebang,” terangnya. (nas)

Pelantikan Penjabat Bupati Sumbawa Terancam Molor Mataram (Suara NTB) Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H Arasy MuhkanakanberakhirpadaMinggu, 17 Januari 2016 mendatang.

Namun, SK Penjabat Bupati Sumbawa yang diusulkan gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga saat ini belum turun.

Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, Pemprov NTB melalui gubernur akan membuat radio-

gram, menunjuk Sekda Sumbawa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sumbawa sampai dilantiknya Penjabat Bupati Sumbawa. ‘’Kita tunggu SK dulu. Kabag sayasudahberangkatkeKemendagri. Hari Minggu ini berakhir masa jabatannya Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Besok Jumat (hari ini) kita kirim radiogramnya. Untuk menunjuk Sekda melaksanakan tugas sebagai Plh setelah masajabatannyaberakhiritu,’’kata

(Suara NTB/dok)

L. Dirjaharta

PROGRAM UNGGULAN - Pembangunan di bidang peternakan merupakan salah satu program unggulan yang berkolaborasi dengan bidang perikanan dan perkebunan sehingga lahirlah program yang diberi nama Pijar (sapi, jangung dan rumput laut).

Program ini diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan dengan maksimal.

(Suara NTB/bul)

hektar saja kawasan hutan yang dirambah oleh masyarakat untuk areal menanam jagung. Masing-masing di Pajo sekitar 500 hektar dan Kesi sekitar 500 hektar. Namun belakangan ada lagi perambahan kawasan hutan dijadikan lahan untuk menanam jagung sekitar 300 hektar lebih.

Ia menambahkan, kawasan hutan yang dijadikan lahan untuk menanam jagung bukan hanya terjadi di Pulau Sumbawa.

Namun belakangan juga terjadi di Pulau Lombok tepatnya di daerah Sambelia, Lombok Timur.

Tetapi, untuk di wilayah Sambelia, pemerintah telah membuat program kedaulatan pangan.

“Jadi nanti itu akan kita tanami pohon (hutan yang gundul), diantara pohon itu kita

Sumbawa keluar pada pekan depan. Sehingga dirinya langsung mengutus salah satu Kabag untuk mengurus SK tersebut. Sambil dia mengambil SK PAW dua orang anggota DPRD NTB yang ikut Pilkada beberapa waktu lalu yakniPathulBahridanSarifuddin,SH. Pilkada Sumbawa dilakukan serentak pada 9 Desember 2015 bersama enam kabupaten/kota lainnya di NTB. Pilkada Sumbawa dikuti oleh tiga pasangan calon. Pelantikan kepala daerah terpilih direncanakan serentak pada Juni mendatang. KPU Sumbawa telah menggelar rapat pleno re-

kapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada Pilkada Sumbawa.

Dari hasil rekapitulasi suara tersebut, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, H. M. Husni Djibril, B.Sc - H. Mahmud Abdullah unggul dari dua pasangan lainnya dengan perolehan suara 117.458. Diikuti oleh pasangan nomor urut 2 H. Asaat Abdullah - Candra Wijaya Rayes, S.T dengan perolehan 86.359, disusul pasangan nomor urut 1, Jack Morsa, H. Abdullah, S.Adm - H. Irwan Rahadi, ST dengan perolehan 41.602 suara. (nas)

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB,Drs.L.Dirjaharta,M.Sidikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/1) siang kemarin.

Dirjaharta mengatakan, usulan tiga nama Penjabat Bupati Sumbawa sudah dikirim ke Mendagri. Diakuinya, pengiriman tiga nama itu memang agak terlambat sehingga SK Penjabat yang ditandatangani Mendagri berpotensi molor. ‘’Kemarin lagi diproses SK itu, makanya lagi disusul sekarang ke Jakarta oleh Kabag saya,”ucapnya.

Mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam ini berharap SK Penjabat Bupati

DISEWAKAN KOS EKSLUSIF SURALAYA NO.7 SMNT DR EPICENTRUM MALL, AC, FURNITURE, 1.250.000/BLN HP.0818360010

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 15 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

2016, MEA dan Kita Cegah Organisasi Menyesatkan MUNCULNYA Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Indonesia telah menimbulkan keresahan bagi banyak pihak. Gafatar diidentikkan dengan aliran-aliran radikal dan sesat, sehingga keberadaannya di masyarakat harus ditolak.

Organisasi Gafatar mencuat ketika dr. Rica tidak diketahui keberadaannya sepulangnya dari Umrah beberapa waktu lalu. Dokter asal DI Yogyakarta ini pun menjadi topik pemberitaan media massa, termasuk aparat keamanan fokus melakukan pencarian terhadap keberadaan dr. Rica.

Semula orang beranggapan dr. Rica bergabung dengan ISIS. Namun, setelah ditelusuri, ternyata dr. Rica diduga diculik sepupunya dan disembunyikan di salah satu lokasi di Kalimantan Tengah.

Hilangnya dr. Rica ternyata berpengaruh terhadap orang-orang yang selama ini tidak diketahui keberadaannya diklaim telah bergabung dengan organisasi tertentu, termasuk di NTB khususnya Gafatar. Sebut saja kasus Rani Ayunia Pradini Putri, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram yang diduga kuat bergabung Gafatar.

Rani ditengarai bergabung dengan Gafatar sejak masa SMA setelah pihak kampus menelusuri akun facebook milik Rani. Namun, dugaan bergabungnya Rani masih harus ditelusuri kebenarannya. Jangan sampai, setelah semua pihak menuduh dia bergabung dengan Gafatar, ternyata Rani diculik atau jadi korban pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan orang yang hilang lainnya harus ditelusuri keberadaannya.

Meski demikian, organisasi Gafatar sudah lama masuk di Indonesia, termasuk di NTB. Bahkan, pengurus organisasi ini sempat mengadakan kegiatan di Lingsar Lombok Barat beberapa tahun lalu. Termasuk pernah mengajukan perizinan ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik Lombok Barat, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, tapi ditolak.

Melihat kondisi ini tidak menutup kemungkinan orangorang yang terkait jaringan ini masih ada di masyarakat dan merekrut calon pengikut. Di sinilah kesadaran kita agar kemungkinan ada eksistensi Gafatar atau jaringan terlarang lainnya harus dihindari. Pengawasan terhadap pendatang baru hingga aktivitas yang dianggap mencurigakan harus ditingkatkan. Masyarakat tidak boleh terlena dengan kondisi di masyarakat. Meski tenang dan terkesan tidak ada masalah bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dalam menjalankan aktivitasnya.

Misalnya, seperti aksi peledakan bom di pusat perbelanjaan di Jakarta hingga menyebabkan beberapa orang tewas mengindikasikan kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita lengah dan dimanfaatkan oleh jaringan yang sengaja ingin membuat kekacauan.

Saran dari Ketua MUI NTB Prof. H. Syaiful Muslim agar kita lebih waspada terhadap organisasi tertentu, khususnya Gafatar harus ditingkatkan. Masyarakat tidak lekas percaya terhadap ajakan pihak-pihak yang mengajak mengikuti aliran tertentu, tapi menyesatkan.

Untuk itu, kewaspadaan terhadap munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dianggap menyesatkan harus segera ditindak. Pemerintah daerah dan aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap pihak yang sengaja merekrut untuk diajak bergabung pada organisasi yang tak jelas.

Orang-orang yang menjadi korban harus dipulihkan kembali kondisi psikologisnya dan diberikan pemahaman mengenai ajaran yang sesungguhnya. Namun yang paling penting, adalah bagaimana aparat keamanan dan pemerintah menindaktegas organisasi yang meracuni generasi muda ke arah yang buruk dan melanggar norma agama dan negara. (*)

RADIO

AHUN ini adalah era baru bagi kita. Yakni era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan kita harus menghadapinya. Kita memerlukan keterbukaan pemikiran, perluasan visi hidup dan peningkatan skill untuk menjadi pemenang dan tuan di tanah sendiri.

Perayaan tahun baru 2016 sudah berlalu dengan sekian kegiatan yang biasa dilakukan pada pada malam pergantian tahun baru. Perayaan dengan kembang api, petasan, peniupan terompat, dan keliling kota adalah bentuk biasa setiap perayaan pergantian tahun baru yang dilakukan oleh masyarakat kita.

Di bulan Januari ini, masih terasa bagi kita, bahwa kita tengah berada di awal tahun. Bagi sebagian masyarakat kita, di malam pergantian tahun ini tidak menutup kemungkinan terdapat kelompok masyarakat yang menyusun resolusi hidup dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2016 ini.

Biasanya, tahun baru menjadi semangat baru dan motivasi baru untuk meraih sesuatu yang diimpikan.

Sebagai bagian, bahkan salah satu pendiri ASEAN (Association Of Southeats Asian Nations), kita sebagai bangsa Indonesia di tahun ini mengalami satu era baru yang tidak pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Yakni menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA sendiri dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perluasan kerja sama 10 (sepuluh) negara ASEAN yang semula sebagai sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan integrasi ekonomi negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, sebagai pelaksanaan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara.

Keadaan ini membawa kita secara ekonomi dan beberapa bidang yang lain terintegrasi menjadi satu dalam satu kawasan, yakni ASEAN. Secara singkat, pasar ekonomi MEA memberi peluang bagi kita untuk memasarkan apa yang kita miliki menjadi terbuka dan memiliki peluang yang sama dengan bangsa ASEAN lainnya. Begitu juga dengan warga negara yang lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand memiliki peluang sama di Indonesia dalam bidang ekonomi dan berapa bidang lainnya. Jika sebelumnya, kita hanya bersaing dengan sesama putra bangsa antar daerah di

Oleh:

Abdul Hayyi Akrom

(Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor)

Sebagai bangsa, kita tidak ingin menjadi penonton di negeri sendiri. Kita tidak menginginkan sumbersumber perekonomian kita diserbu, apalagi dikuasai oleh penduduk dari negara lain. Kita ingin menjadi tuan dan pemenang dalam MEA. Karena itu, kita perlu menguatkan diri, dengan membuka pemikiran sebagai warga Masyarakat Ekonomi Asean, memperluas visi hidup kita dan meningkatkan skill kita.

Bisakah ini kita lakukan?

Semoga.

Tanah Air, maka kini persaingan lebih besar, yakni sesama penduduk ASEAN. Pelaksanaan MEA sendiri dilakukan di bulan dan tahun ini.

Sebab itu, persatu Januari 2016 kemarin kita sudah resmi menjadi warga Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk menghadapi itu, kita memerlukan banyak hal agar bisa eksis. Artinya MEA dan kita perlu mendapat perhatian dalam diri kita. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa kita adalah bangsa paling besar, baik dari wilayah maupun penduduk di ASEAN. Maka dalam kesempatan kita berharap menjadi tuan dan pemenang pada pelaksanaan MEA. Dilihat dari sejarah bangsabangsa ASEAN, kita bangsa Indonesia merupakan negara paling pertama merdeka setelah Filiphina dari kaum penjajah.

Dari itu, semestinya kita menjadi bangsa yang paling siap menghadapi MEA dibanding dengan bangsa-bangsa ASEAN yang lain.

Catatan dan menjadi masukan kita semua, bahwa kita sebenarnya belum siap menghadapi MEA. Setidaknya ini berasal dari

pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, yakni Darmin Nasution.

Apa yang kita perlu lakukan untuk siap menghadapi MEA? Menurut penulis ada tiga hal yang perlu ada dalam diri kita.

Pertama, perlu keterbukaan pemikiran. Kita perlu membuka pemikiran kita untuk menghadapi MEA. Bukan lagi saatnya kita bergelut dalam perdebatan setuju atau tidak mengenai MEA. Ini adalah keputusan bersama negara ASEAN yang telah dilaksanakan kesepakatannya oleh pemerintah kita. sehingga yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri secara baik untuk dapat menjadi pelaku dalam implementasi MEA. Kedua, perluasan visi dan citacita hidup. Sebagai masyarakat ASEAN, kita perlu menyusun sesutu yang baru dalam hidup kita. Apapun profesi yang kita jalankan hendaknya dilengkapi dengan visi sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga interaksi kehidupan dan aktivitas yang kita lakukan tidak hanya berkutat pada level dalam daerah dan dalam negeri saja,

RADIO

tetapi lintas negara.

Ketiga, Penambahan skill.

Setiap negara pasti sudah menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan itu. Kita sendiri sebagai bangsa perlu upaya serius untuk menambahkan skill dalam hidup kita sehingga apa yang menjadi kebutuhan MEA dapat kita isi dan diisi oleh masyarakat kita. Secara khusus kita di Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan MEA menjadi penting, karena memiliki relevansi dengan visi NTB, yakni mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Berdaya saing sebagai salah satu kunci visi NTB menjadi salah satu modal untuk menghadapi MEA. Ketiga hal ini dapat ditempuh melalui even-even yang diselenggarakan masyarakat. Termasuk gerakan-gerakan pendidikan yang diselenggaran oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dapat memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat menjalankan MEA. Karena itu, Pemerintah, baik pusat maupun daerah perlu bersinergi untuk meningkatkan skill masyarakat dalam menghadapi MEA. Pastinya negara-negara lain, telah mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA. Sebagai bangsa, kita tidak ingin menjadi penonton di negeri sendiri.

Kita tidak menginginkan sumbersumber perekonomian kita diserbu, apalagi dikuasai oleh penduduk dari negara lain. Kita ingin menjadi tuan dan pemenang dalam MEA. Karena itu, kita perlu menguatkan diri, dengan membuka pemikiran sebagai warga Masyarakat Ekonomi Asean, memperluas visi hidup kita dan meningkatkan skill kita. Bisakah ini kita lakukan? Semoga.

NTB siapkan lapak permanen di kawasan wisata Agar tak mubazir, perencanaan harus matang

*** Tanaman padi terendam, petani terancam gagal panen Antisipasi stok pangan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 15 Januari 2016

Rawan Konflik Sosial Dari Hal. 1 tambahan kekuatan personel kepolisian itu dapat menangani sejak dini setiap konflik yang terjadi di masyarakat. ‘’Tingkat kerawanan di Dompu mengenai konflik sosial terbilang tinggi. Kekuatan personel itu menambah kekuatan di wilayah Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, sebelum pasukan bantuan dari Polda NTB datang membackup lagi,” terangnya, Kamis (15/1).

30 personel dimutasi ke Polres Dompu untuk memperkuat satuan Pengendali Massa (Dalmas) berdasarkan Surat Telegram nomor STR/14/I/2016 dengan tanggal 12 Januari 2016.

Menurut Wakapolda, tambahan personel tersebut sangat membantu dalam upaya polisi melayani masyarakat di Pulau Sumbawa, khususnya mengenai penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Semua ini untuk mengantisipasi setiap permasalahan yang timbul di wilayah itu kare-

na biasanya di sana sering kali membutuhkan kekuatan pasukan yang cukup besar. Dalmas merupakan pasukan yang serba bias dan setiap saat dapat digerakkan. Contohnya untuk mencegah konflik agar tidak meluas maupun tindakan kejahatan lainnya yang kerap terjadi,” ujarnya.

Setelah Polres Dompu yang sewaktu-waktu dapat juga dikerahkan untuk mengamankan potensi konflik di Kabupaten Bima dan Kota Bima, daerah lainnya di Pulau Sumbawa pun akan menyusul. Sumber kekuatan baru itu diperoleh dari lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN).

“Bima, Bima Kota dan Dompu merupakan prioritas kita yang utama untuk penambahan jumlah personel.

Selanjutnya nanti Sumbawa dan Sumbawa Barat juga kita tambah. Kita siapkan dari yang sebentar lagi lulus pendidikan sekolah kepolisian,” jelasnya. (why)

Tak Bisa Melarang Dari Hal. 1 ‘’Itu hak mereka melaporkan, tidak bisa saya melarang mereka untuk melapor,’’ kata Fauzan saat ditemui di kantornya, Kamis (14/1).

Adanya sejumlah pihak yang melapor itu adalah hak masing-masing pihak. Ia tak berhak melarang masyarakat melapor terkait kebijakan yang diambil. Menurutnya lebih banyak yang melapor malah lebih bagus, sebab hal itu menandakan banyak pihak yang peduli terhadap Lobar.

Terkait kejanggalan yang dilaporkan, komposisi anggota Pansel yang tak sesuai ketentuan, menurutnya, tidak ada persoalan. Bahkan katanya, karena komposisi Pansel diambil dari luar pihaknya memperoleh apresiasi sebab dinilai lebih objektif.

Dijelaskannya, yang dimaksud komposisi Pansel berasal dari lingkup Pemda tidak harus dari Pemda Lobar, tapi bisa dari Pemprov. Terkait laporan masyarakat ini, sampai saat ini mengaku belum dipanggil oleh KASN untuk dimintai klarifikasi.

Terkait pengisian jabatan sekda yang dinilai janggal oleh LSM, menurut Fauzan telah mengacu pada UU ASN. “Jadi sudah sesuai prosedur sesuai aturan baru (UU ASN) lewat Pansel, bukan lagi melalui mekanisme penyerahan tiga nama calon lalu dites di provinsi,” kata Fauzan menampik sinyalemen pelantikan Sekda tidak melalui prosedur.

Menurutnya, aturan lama prosedur pengangkatan Sekda kabupaten/kota perlu pengajuan tiga nama calon ke provinsi. Lalu tiga nama ini dilakukan fit and proper test.

Selain itu, ada persetujuan dari DPRD. Mengacu UU ASN, mekanisme ini tidak lagi berlaku. Pengangkatan Sekda sesuai UU ASN cukup melalui

seleksi oleh Pansel. Ia memahami adanya pertanyaan terkait hal ini karena jabatan Sekda ini sendiri berbeda dengan kepala dinas dan kepala badan (eselon II B). Sedangkan Sekda jabatannya eselon IIA. Ketika ditanya seleksi Sekda tidak melalui Pansel, Fauzan menjelaskan, waktu membuat pansel pihaknya secara paralel melapor ke KASN mengenai tugas Pansel. Tugas Pansel ada dua, yakni seleksi calon pejabat untuk mengisi kekosongan, kedua melakukan evalusi terhadap semua kepala SKPD. Hasil evaluasi itulah, konsekuensinya tiga, pejabat bisa terkena rotasi, promosi dan demosi (penurunan jabatan dan non job).

Dalam proses seleksi dan evaluasi, semua pejabat juga dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap pejabat dengan seleksi pejabat untuk mengisi jabatan lowong hampir sama mekanismenya, ada proses wawancara dan di-assessment.

Setelah dilakukan seleksi dan evaluasi, maka hasilnya dilaporkan ke KASN dan meminta izin, termasuk terhadap penggantian Sekda. Bahkan permintaan izin ini sendiri lebih, karena bukan saja lewat surat namun lebih dari itu. “Di samping bersurat, saya langsung menghadap minta restu.

Bahkan kami minta jawaban tertulis,” terangnya.

Sebelum mutasi ini pun pihaknya memberitahukan ke KASN terkait hal ini, lalu berkirim surat ke gubernur untuk meminta izin. Bahkan dirinya bertemu langsung dengan Gubernur NTB. Proses dan mekanisme inilah yang dilalui pihaknya sebelum dilakukan pelantikan Se’kda dan pejabat eselon II lainnya. (her)

Pemprov dan Pemkab Loteng akan Ajukan Pengelolaan Eks Kebun Kopi Dari Hal. 1 “Sehingga dalam amar putusan pengadilan tetap tanah itu kembali ke negara. Jadi kalau dia mengajukan kembali apa dasarnya mengajukan kembali. Jadi representasi negara itu lewat BPN NTB. Kita akan coba lakukan koordinasi. Leading sektornya nanti Dinas Pertanian,” pungkasnya.

Lahan yang saat ini dijadikan sebagai lokasi horti park dipermasalahkan oleh PT. Pekebunan Kopi Trisno Kenangan (PKTK). Pasalnya lahan itu diklaim sebagai lahan miliknya. Sehingga PT PKTK melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Mataram atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah Nomor 1443 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penetapan Status Tanah Sengketa, dan Surat Bupati Lombok Tengah No. 525.27/672/ Hut.bun tanggal 30 Juni 2008 prihal Perintah Pengosongan Tanah Sengketa. Tidak puas dengan hasil gugatan itu, PT PKPT melayangkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Praya yang berujung pada permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Gugatan pertama di PTUN Mataram dimenangkan oleh Pemkab Lombok Tengah.

Artinya SK Bupati tentang pengalihan pengelolaan lahan seluas 3.551.000 meter persegi itu dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum. Namun oleh PT PKTK masih menganggap bahwa lahan itu merupakan lahan miliknya karena masih memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tanah perkebunan.

PT PKPT itu sendiri didirikan pada tahun 1979 berdasarkan Akta Notaris Nomor 98 Tanggal 5 Maret 1979. Sehingga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan Konversi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentutan Hak Erfacht untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya UndangUndang ini. Sehingga sejak saat itu kebun itu menjadi Hak Guna Usaha sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung selam sisa waktu Hak Erfacht selama 20 tahun. Sehingga HGU perkebunan itu akan berakhir pada 24 September 1980.

Dalam amar putusan, PT PKTK mengaku telah melakukan upaya perpanjangan izin namun terkesan dihalang-halangi oleh Pemkab. Sehingga pengurusannya menjadi terkendala. Salah satunya adalah persyarakat Amdal yang ditentukan oleh Pemkab Lombok Tengah yang menurut hakim MA tidak diperlukan. Sehingga hal itu dianggap sebagai bentuk kesengajaan dari pihak Pemkab untuk menghalang-halangi penerbitan izin usaha PT PKTK. Oleh sebab itu, Putusan MA No. 3235 K/PDT/2010 memenangkan PT PKTK dan menghukum Pemkab Lombok Tengah membayar ganti rugi sebesar Rp 597 juta dan denda 6 persen pertahun sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Ganti rugi itu disebabkan kerugian yang dialami oleh PT PKTK atas tanaman yang berada di atas tanah HGU miliknya yaitu kopi dan kapok sebesar Rp 309 juta. Selain itu juga bahan bangunan berupa kayu balok sebanyak Rp 288 juta. Karena selama pengambilalihan tanaman-tanaman itu tidak terawat dengan baik. (nas)

Halaman 15

NTB Defisit Listrik 30 MW

Mataram (Suara NTB) Masalah kelistrikan masih belum selesai di NTB. Pemadaman listrik masih terjadi di beberapa tempat, termasuk di Kota Mataram. Bahkan, Kamis kemarin, di beberapa tempat, seperti di Monjok, Majeluk dan tempat lainnya terjadi pemadaman listrik yang cukup lama.

Kondisi ini juga tidak ditampik jajaran PT. PLN Wilayah NTB. Di hadapan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, General Manager PT PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto, mengaku, jika sekarang ini, PT. PLN Persero Wilayah NTB masih dihadapkan dengan kondisi krisis listrik. Sekarang ini, cadangan pasokan listrik di NTB hanya berkisar 12 Megawatt (MW) atau defisit 30 MW saat beban puncak.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, MUM, menjelaskan, jika General Manager PT PLN, krisis listrik disebabkan tidak beroperasinya PLTU Jeranjang di Lombok Barat, karena sedang dalam

proses perbaikan. ‘’Selain karena berkaitan dengan hal teknis, krisis listrik disebabkan kondisi air laut yang surut,’’ ujarnya, Kamis (14/1).

Meski demikian, ujarnya, pihak PLN berjanji akan terus berusaha agar segala permasalahan dapat teratasi. Bahkan, katanya, pihaknya menjanjikan dalam waktu yang tidak lama lagi, semua mesin sudah selesai perbaikannya, sehingga siap mem-back up kegiatan MTQ dan Hari Pers Nasional.

Di samping melaporkan kondisi terkini kelistrikan di NTB, Dwi Kusnanto juga melaporkan kepada gubernur terkait realisasi LAZIS PLN. Selama ini, ujarnya, pihak PLN Wilayah NTB telah mengkoor-

dinir dana sosial dari karyawan PLN berupa potongan penghasilan sebesar 2,5 % untuk zakat, infak dan dana sosial lainnya. Dana tersebut sebagian telah disalurkan dan teralisasi dalam bentuk bantuan ruang kelas baru (RKB) di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Bima. Di samping itu, ada juga bantuan pendidikan bagi mahasiswa, serta bantuan untuk pemeliharaan fasilitas di pesantren.

Dalam kesempatan itu, ujarnya, gubernur meminta PLN betul-betul dapat memastikan pasokan listrik di NTB aman, sehingga tidak terjadi lagi pemadaman listrik yang seringkali membuat banyak pihak tidak nyaman. “Lis-

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat menerima GM PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto di ruang kerjanya, Kamis (14/1). trik benar-benar kebutuhan pokok masyarakat,’’ katanya.

Terkait berbagai bantuan sosial yang diberikan PLN, ujarnya, gubernur memberi apresiasi yang positif. Semua itu, tentu saja menunjukkan keseriusan niat PLN untuk membantu terwujudnya program pembangunan. Untuk itu, ia berpesan agar ke depan-

nya, PLN memantapkan koordinasi dengan forum CSR yang ada, guna memastikan agar segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan benar-benar menyentuh atau mengarah kepada sektor yang menjadi prioritas di daerah, baik itu sektor ekonomi, pendidikan,sosial maupun sektor lainnya. (ham)

Made Slamet Bagikan Alat Pertukangan Tinggi, Jumlah Rumah Kumuh di Sandubaya Mataram (Suara NTB) Sebagai rangkaian dari acara peringatan hari lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ke 43.

Fraksi PDIP, DPRD NTB membagikan berbagai alat pertukangan pada masyarakat.

Bantuan berupa alat pertukangan yang disalurkan pada 15 kelompok itu, bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD NTB pada tahun 2015.

“Kita salurkan bantuan berupa alat pertukangan ini sebagai rangkaian dari HUT PDIP yang 43. Kita harapkan dengan bantuan ini, supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga, ini upaya kami untuk membantu program pemerintah,” ujar anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet, MM, kepada Suara NTB, Kamis (14/ 1), kemarin di Mataram.

Dikatakan Slamet, upaya yang dilakukan anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, seminimal mungkin dapat membantu dua program yang menjadi prioritas pemerintah.

Yakni mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. “Dengan bantuan yang kita salurkan ini, minimal kita bisa membantu permintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Karena kita diberikan kesempatan untuk itu, kenapa tidak kita lakukan,” ujarnya.

Menurut Slamet, terhadap 15 kelompok penerima bantuan alat pertukangan itu, akan diawasi selama-lamanya. Sehingga dengan begitu, berbagai alat yang diberikan itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Dan masyarakat sampai bisa

BANTUAN - Made Slamet menyerahkan bantuan, Kamis kemarin. menjadi mandiri.

“Berhasil dan tidaknya program-program yang kita salurkan ke masyarakat itu tergantung bagaimana kita mengikatnya. Harus ada awik-awik yang mengikat anggota kelompok itu. Kalau sistem kelembagaannya sudah kuat, pasti itu aka berhasil,” ujarnya.

Slamet berharap, dengan bantuan yang ia salurkan, dapat meningkatakan produksi masyarakat. Sehingga akan berdampak pada semakin meningkatkan penghasilan.

“Selama ini kan masyarakat mengnakan alat-alat yang masih manual/tradisional. Nah sekarang dengan bantuan alatalat modern yang kita berikan ini, harapan kita bisa meningkatkan produktifitas, yang akan berdamak pada pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, salah satu anggota kelompok penerima bantuan, Gde Pariase, mengaku sangat terbantu dengan bantuan alat pertukangan yang

Made Slamet dan penerima bantuan diberikan oleh anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP. Menurutnya, dengan alat bantuan yang lebih modern itu, maka ia sangat yakin akan mampu lebih produktif. (ndi/*)

Mataram (Suara NTB) Persoalan rumah kumuh atau rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram masih belum bisa dituntaskan.

Jumlah rumah kumuh yang masih belum diperbaiki berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram sebanyak 1.402.

Wilayah kecamatan yang paling banyak rumah kumuh yang belum diperbaiki adalah Sandubaya yaitu 294 unit.

Demikian disampaikan Kepala BPM Kota Mataram, H.M. Syaiful Mukmin kepada Suara NTB, Rabu (13/1) di kantornya. Mandalika adalah kelurahan yang paling banyak warganya menempati rumah kumuh yaitu sebanyak 107 unit. Disusul kemudian Kelurahan Selagalas (78 unit), Abian Tubuh Baru (47 unit), Turida (31 (unit), Dasan Cermen (13 unit), Babakan (12 unit), dan Bertais (9 unit).

Setelah Sandubaya, kecamatan yang masih banyak memiliki rumah kumuh yaitu Mataram sebanyak 268 unit, Ampenan sebanyak 241 unit, Selaparang sebanyak 223 unit, Cakranegara sebanyak 211 unit, dan Sekarbela sebanyak 165 unit. Rumuh kumuh ini disebutkan Syaiful paling banyak berada di kampung-kampung murni yang warganya memang asli Kota Mataram. “Di Kecamatan Mataram itu yang banyak seperti di Kelurahan Pagutan Timur, Pagutan, Mataram Timur, dan Pagesangan Timur. Biasanya yang banyak

itu di kampung-kampung murni itu,” jelasnya.

Tahun ini BPM Kota Mataram hanya akan menangani 50 unit perbaikan rumah kumuh.

Jumlah ini berkurang dibandingkan perbaikan tahun 2015 lalu sebanyak 86 unit. Pengurangan ini disampaikan Syaiful karena pihaknya menaikkan jumlah anggaran perbaikan untuk satu unit rumah.

Pada tahun 2015 lalu, satu unit rumah diberikan bantuan sebesar Rp 7 juta dalam bentuk material bangunan.

Sementara tahun ini dinaikkan menjadi Rp 10 juta per unit. “Karena kita sesuaikan dengan pembelian bahan bangunan (material). Sekarang semua harga naik, makanya kita naikkan juga anggarannya menjadi Rp 10 juta per unit.

Ini kan anggarannya dari APBD, karena APBD Kota Mataram tidak terlalu besar, makanya terbatas,” jelasnya.

Pengerjaan perbaikan rumah kumuh ini akan dimulai pada triwulan kedua sampai triwulan keempat. Syaiful mengatakan pihaknya juga belum melakukan pendataan siapa saja warga yang akan menerima bantuan perbaikan rumah. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan lurah mengenai hal ini. Untuk perbaikan 86 unit rumah pada tahun anggaran 2015, ia mengatakan telah rampung semuanya. Dan pihaknya juga akan memantau hasil perbaikan rumah yang dilakukan sendiri oleh warga penerima bantuan tersebut. (ynt)

Lombok Autoshow 2016

Digelar di LCC, Ajang Otomotif Terbesar di Pulau Lombok GELARAN akbar dunia otomotif Lombok Autoshow digelar di Lombok City Center (LCC) pada tanggal 9 – 10 Januari 2016 mulai pukul 10.00 sampai 22.00 WITA. Segenap konten menarik dalam gelaran ini mampu menyerap atensi masyarakat khusunya para pecinta otomotif di Pulau Lombok.

Lombok Autoshow SHOW 2016 yang diikuti oleh 35 Kontestan Car Modification berkompetisi total untuk memenangkan 30 katagori yang dikonteskan untuk merebut Tropy King Modification of LOMBOK AUTOSHOW 2016 dan menghasilkan decak

kagum para para pengunjung.

Dentuman music dari Female DJ dan Car Models yang ditampilkan membuat suasana semakin meriah. Pengunjungpun semakin dimanjakan dengan banjirnya hadiah menarik yang dikemas dalam games interaktif yang didesain khusus oleh tim kreatif Lombok Autoshow 2016.

Budhi Adnyana selaku Manager DECKPRO sebagai penggagas dan penyelenggara Lombok Autoshow mengatakan, gelaran ini merupakan gelaran kedua yang sebelumnya digelar pada tahun 2013.

Karena kendala di venue, ge-

laran ini sempat vakum selama 2 tahun. Hadirnya Lombok City Center membuat gelaran Lombok Autoshow kali ini menjadi lebih bergengsi.

“Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada para peserta, seluruh club otomotif di Lombok, para sponsor dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya hingga gelaran Lombok Autoshow 2016 ini dapat digelar dengan sukses. DECKPRO berkomitmen untuk menjadikan gelaran LOMBOK AUTOSHOW ini sebagai agenda event tahunan yang akan menjadi barometer tren otomotif di Pulau Lombok.” ungkap Budhi Adnyana. (*)

Polda NTB akan Koordinasi dengan Kejaksaan Dari Hal. 1 “Dari dulu kita sudah ingatkan dia (Kadishubkominfo) bahwa terlalu banyak pekerjaan rumah (PR) di Dishubkominfo itu. Kami minta satu persatu agar diselesaikan, biar nampak ada yang bisa difungsikan, sehingga tidak menjadi mubazir dan sia-sia,” ujarnya.

Aka tetapi Nurdin mengaku

sangat kecewa dengan jawaban yang diberikan Dishubkominfo NTB, yang baru mulai akan melakukan iventarisir sejumlah proyek yang belum difungsikan. Selain itu, Nurdin juga mengaku sangat kecewa dengan komentar Kadishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr, yang mengakatakan tidak mengetahui keberadaan proyek ITS tersebut. Padahal

sebagai kepala dinas, Agung harus tetap mempertanggungjawabkannya, lebih-lebih ia sebagai mantan Kepala Bidang Perhubungan Darat.

“Sebagai Kepala Dinas, seharusya ia tidak boleh seperti itu, lebih-lebih dia itu orang dalam di sana sebagai mantan Kepala Badan Perhubungan Darat. Seharusnya mengetahui keberadaan proyek itu,’’ pungkasnya. (why/ ndi)

Kapolda Imbau Warga Waspadai Pusat Keramaian Dari Hal. 1 untuk menerapkan sistem pengamanan diri ganda. ‘’Polisi bertugas minimal dua orang. Untuk membela diri jikalau ada apa-apa. Anggota di lapangan agar hatihati. Takdir di tangan Tuhan, tetapi kita tetap waspada,” kata Kapolda. ‘’Polres jajaran pengamanan di markas komando dan patroli skala besar. Yang jelas ditingkatkan,” tambahnya. Meski demikian, pihaknya belum mengerahkan pengamanan khusus di tempat-tempat tertentu. Namun, bentuk pengamanan saat ini diterapkan seperti halnya pengamanan Natal dan tahun

baru beberapa waktu lalu dengan mengerahkan segenap fungsi kepolisian.

Seperti diberitakan, terjadi sejumlah ledakan di pos polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.50 WIB. Pos polisi yang berlokasi di perempatan depan Gedung Sarinah itu pun rusak akibat ledakan tersebut. Ledakan bom juga terjadi di halaman parkir Kafe Starbucks yang terletak di kawasan Sarinah.

Tujuh jenazah sedang diidentifikasi di Rumah Sakit Pusat Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.

Penerbangan Dibatalkan Sementara itu, dampak bom yang mengguncang Jakarta juga berimbas ke berbaga sektor.

Tidak terkecuali, dampaknya juga berimbas ke sektor pariwisata. Kondisi ini juga dikhawatirkan kepala Dinas Kebudayaan dan Parwiisata NTB, H.Moh. Faozal, S.Sos.M.Si. ‘’Jakarta dibom, kita ikut pusing. Sejumlah penerbangan dibatalkan, beberapa landing juga ikut dibatalkan,” keluh Faozal, di Mataram, Kamis (14/1) kemarin.

Banyak pihak mengkhawatirkan wisatawan asing akan takut untuk mengunjungi Indonesia. Dampak ini juga dikhawatirkan Kadiisbudpar NTB yang menyebabkan ia harus geleng-geleng kepala. Sebab target tiga juta wisatawan harus tercapai tahun ini. (why/lin)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para pemenang Lombok Autoshow foto bersama, usai penyerahan hadiah.

Gubernur Usulkan Pencabutan Izin PT. Agro Wahana Bumi Dari Hal. 1 Dikatakan, jika mereka belum membuat tapal batas maka pohon yang ditebang bisa melebar ke hutan yang menjadi taman

nasional Tambora. “Jadi saya minta buat tapal batas. Tapi hasil evaluasi saya dia belum melaksanakan tapal batas, makanya saya hentikan sementara operasionalnya,” jelasnya.(nas)

Bidik Realisasi Lima Persen Dari Hal. 1 “Makanya saya ingin bangun komunikasi,” ujarnya di hadapan puluhan pimpinan satker yang hadir. Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut hadir antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Martono, Danrem 162/WB, Kol.CZI. Lalu Rudy Irham Srigede, Pimpinan BPK RI Perwakilan NTB, Kepala BPS NTB, Wahyudin, Kepala BPKP NTB, Bonardo Hutauruk serta puluhan pimpinan satuan kerja pemerintah dan pemerintah daerah di NTB. Taukhid mengemukakan, pengalaman tahun lalu, dimana realisasi anggaran hanya mencapai 10 persen lebih pada empat bulan pertama seharusnya tidak terulang kembali tahun ini.

“Bisa dibayangkan bagaimana kondisi perekonomian di wilayah ini jika (dana) tidak mengalir dengan benar,” ujarnya.

Ia menegaskan, walaupun tidak besar, namun dana yang dibelanjakan pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai salah satu unsur produktifitas daerah, regional dan produktifitas masyarakat di nasional sesungguhnya memiliki nilai pengganda yang begitu besar.

“Oleh karena itu, kami berharap bahwa kita semua bisa membelanjakan anggaran sejak bulan ini. Saya menginginkan bahwa di bulan ini paling tidak secara nasionalnya NTB bisa membelanjakan lima persen sebagai peningkatan dari kondisi tahun 2015,” ujarnya. Ia menambahkan, untuk titik ideal ratarata serapan anggaran tahun lalu yang mencapai 8,3 persen memang sulit di bulan-bulan pertama. Namun, jika target realisasi lima persen bisa dikejar di bulan ini, maka serapan ideal itu bukanlah mimpi. (aan)

Jumat, 15 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

Zaini Arony Resmi Terima Putusan Tujuh Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar yang menghukum tujuh tahun penjara Bupati Lombok Barat nonaktif, Dr. H. Zaini Arony, resmi diterima pihak keluarga. Melalui kuasa hukum, mereka resmi menyatakan tidak akan kasasi.

Hal itu disampaikan Zihnul Musfi, SH, salah seorang anggota tim kuasa hukum Zaini Arony. Alasannya, karena pihak keluarga menerima dengan tidak akan menyampaikan kasasi atas putusan tujuh tahun penjara denda Rp 500 juta itu. ‘’Apa yang saya sampaikan ini tentu setelah melalui konfirmasi dengan pihak keluarga. Dan keluarga sudah menyatakan tidak akan kasasi,” kata Zihnul Musfi ditemui di Gedung Kejati NTB, Kamis (14/1). Pertimbangan kedua keluarnya sikap itu, karena batas waktu menyatakan sikap untuk kasasi sudah lewat. Karena sesuai ketentuan, batas waktu kasasi 20 hari. Sementara putusan banding PT Tipikor ke luar awal Desember 2015 lalu. ‘’Batas waktu 20 hari sudah lewat. Jadi ndak bisa kasasi lagi,’’ kata Musfi.

Pada dasarnya pertimbangan untuk kasasi diakuinya berat. Karena selain memikirkan dampak positif dengan turunnya jumlah waktu hukuman, juga sangat mempertimbangkan sisi yang merugikan jika nantinya putusan bisa lebih tinggi. Dalam posisi dilema itu, pihaknya bersama keluarga akhirnya mengambil keputusan untuk menyatakan tidak kasasi.

Diketahui, dalam putusan PT Tipikor Denpasar, Zaini Arony diganjar tujuh tahun penjara dan denda 500 juta.

Hukuman ini lebih tinggi dari putusan PN Tipikor Denpasar yang menghukum Zaini empat tahun dan denda 300 juta.

Tidak puas dengan putusan itu, JPU KPK pun menyatakan banding, diikuti sikap yang sama oleh tim kuasa hukum terdakwa. Namun putusan PT Tipikor justru memperberat, persis sama dengan tuntutan JPU KPK. Tapi bukan berarti celah upaya hukum lantas tertutup dengan keputusan pihaknya itu. Karena dari segi hukum, masih ada kesempatan mengajukan upaya luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK). Langkah ini diakui menjadi bahan kajian keluarga dan tim kuasa hukum yang dipimpin Taqdir Mahdi, baik yang ada di Mataram maupun Jakarta .

“Dari segi hukum kita masih diberi kesempatan. Tapi nanti kita pelajari dulu, dipikir pikir dulu, sambil kita lihat perkembangan,” terangnya.

Sejauh ini, timnya belum mengkaji lebih dalam pertimbangan PT Tipikor memperberat hukuman kliennya, karena belum menerima salinan putusan. Dasar hukum PT menaikkan dari 4 tahun penjara menjadi tujuh tahun, akan dikajinya lebih mendalam setelah menerima salinan putusan “Kami dan pihak keluarga belum menerima salinan putusan itu. Sehingga belum tau apa dasar hukumnya mereka memutuskan menambah hukuman pak Zaini,” sambung Musfi.

Sehingga, dalam posisi resmi menyatakan tidak kasasi, tapi salinan putusan belum diterima.

Dari itu, Musfi hampir memastikan, kasus ini inkracht karena pihaknya menerima. Bagaimana jika KPK kasasi?

Itu yang belum bisa dipastikannya. Karena sejauh ini KPK juga belum diperoleh kabar akan menyatakan sikap menerima atau kasasi.

“Kalau KPK saya belum tahu. Tapi yang jelas, secara de facto kami sudah menerima. Tinggal tunggu KPK seperti apa,” tandasnya.

Memang, sejauh ini sikap KPK memang masih tanda tanya. Juru bicara KPK Yuyuk Indriati dikonfirmasi Suara NTB kemarin mengaku belum bisa memberikan penjelasan. “Aku belum dapat konfirmasi ke Jaksanya,” kata Yuyuk.

Tapi sepengetahuannya, Pimpinan KPK belum membahas soal sikap kasasi atau menerima. (ars) Zihnul Musfi (Suara NTB/ars)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Momentum HPN

Dimanfaatkan untuk Fasilitasi Investor Bermasalah Mataram (Suara NTB) Momen Hari Pers Nasional (HPN) yang akan berlangsung awal Februari 2016 di NTB tidak ingin disia-siakan jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB. SKPD lingkup Pemprov NTB menginginkan agar pada pelaksanaan HPN nanti NTB mampu mendapatkan manfaat besar. Apalagi, sebagai rangkaian HPN akan digelar sejumlah seminar, termasuk tentang investasi.

Momen HPN 2016 menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB Ir. Ridwan Syah, MM, MTP, akan dijadikan sebagai salah satu ajang menyelesaikan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi penghambat investasi. Menurutnya, banyak investor yang siap berinvestasi di NTB, namun terhalang regulasi atau perizinan dari pusat membuat rencana investasi belum bisa dilakukan.

Ridwan Syah mencontohkan, investor Marina Del Ray yang ingin mengembangkan kawasan Gili Gede sebagai lokasi maritim dunia atau tempat singgah yacht-yacht internasional masih belum bisa dilakukan.

Pasalnya, izin dari pemerintah pusat masih

belum keluar. ‘’Kita berharap pada momen HPN ini kesempatan kita untuk menyampaikan aspirasi kita, terutama yang menjadi penghambat. Kita berharap momen ini bisa menjadi debottlenecking (fasilitasi investor bermasalah soal perizinan),’’ ungkapnya saat rapat persiapan Seksi Seminar dan Forum Investasi Panitia HPN Daerah NTB yang dipimpin Penanggung Jawab Harian Suara NTB H.Agus Talino di Kantor BKPMPT, Kamis (14/1).

Selain persoalan perizinan yang dihadapi Marina Del Ray, ujarnya, pemerintah daerah juga bisa mengungkapkan mengenai permasalahan yang ada di kabupaten/kota, baik yang menyangkut masalah

infrastruktur jalan, listrik hingga masalah penggunaan tata ruang.Apalagi dalam beberapa sesi seminar yang digelar serangkaian HPN di NTB ini banyak menghadirkan menteri, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan jajaran direksi sejumlah BUMN. Diakuinya,banyakpotensiinvestasiyang perlu dikembangkan dan mendapatkan perhatian serius, yakni Global Hub, pengembangan kawasan Mandalika oleh ITDC dan potensi lainnya. Untuk itu, pihaknya berusaha mempersiapkan materi penyampaian gubernur di seminar, khususnya berkaitan dengan pariwisata dan kemaritiman, seperti yang disampaikan Gubernur NTB Dr. TGH.M.ZainulMajdisaatdiundangkeCina dan Italia beberapa waktu lalu.

Harapan senada disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Ir. Muhammad Husni, MM. Menurutnya, banyak hal yang harus disuarakan pada

momen HPN nanti, seperti kondisi kelistrikan di NTB yang masih dihadapkan pada tata ruang. Di mana, ketika pemerintah daerah menginginkan listrik teratasi masih dihadapkan dengan aturan yang dianggap melanggar tata ruang.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan pada momen HPN nanti, sejumlah pihak yang berkompeten, seperti MenteriAgraria dan Tata Ruang, Direktur Utama PLN dihadirkan, sehingga apa yang menjadi permasalahan di NTB bisa segera teratasi.

Sementara Koordinator Seksi Seminar dan Forum Investasi H.Agus Talino berharap daerah mampu memanfaatkan momentum HPN ini dengan baik.Apa yang menjadi persoalan harus disampaikan pada narasumber yang berasal dari pusat, sehingga mendapatkan solusi terbaik. (ham)

Warga Mataram Tidak Ada Masuk Gafatar

(Suara NTB/ars)

TAHAP DUA - Petugas PSDKP KKP Labuhan Lombok (topi) saat bertemu dengan JPU Kejati NTB untuk pelimpahan lima tersangka penangkap lobster dengan potasium.

Empat Tersangka Pemburu Lobster Ditahan Jaksa Mataram (Suara NTB) Tim dari Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Labuhan Lombok, Kamis (14/1) melimpahkan lima tersangka kasus penangkapan lobster.

Para pelaku sebelumnya ditangkap karena memburu lobster menggunakan serbuk potasium di sekitar perairan Gili Sayak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti itu berlangsung di ruang Pidana Umum Kejati NTB, diterima oleh Jaksa Ira Maya, SH. Salah satu diantara tersangka berinisial SU adalah juragan nelayan lobster asal Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah. Selain SU, empat ter-

sangka lain yang diketahui sebagai anak buah kapal (ABK) yakni, SD (25), SA (20), AY (30), dan TA (19).

Barang bukti yang diserahkan tim PSDKP – KKP Labuhan Lombok diantaranya, bongkahan kristal putih potasium, satu unit kompresor, mesin tempel, lima ekor lobster, dan sebuah perahu yang panjangnya mencapai 9 meter. ‘’Seluruh barang bukti kita limpahkan ke Kejaksaan, kecuali perahunya, kita simpan sementara di laut,” kata Kepala Satker PSDKP KKP Labuhan Lombok Mubarak, usai melimpahkan lima tersangka di Kejaksaan Tinggi NTB, kemarin.

Dijelaskan, terbongkarnya kasus penangkapan lobster menggunakan potasium itu berawal dari kegiatan patrol tim pengawas kelautan dan perikanan DKP NTB yang bekerjasama dengan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) NTB dan Angkatan laut (Lanal) Mataram pada Desember 2015.

Adapun bukti pendukung yang menyeret ke lima tersangka ini, berdasarkan hasil uji laboratorium, barang bukti yang ditemukan berupa bongkahan potasium itu mengandung 42,5 persen bahan kimia jenis sianida. Termasuk juga lobster hasil tangkapannya.

Untuk lobster, kata dia, tim uji laboratorium menerangkan bahwa kulit dan dagingnya

terkandung bahan kimia jenis sianida. ‘’Untuk di dagingnya terkandung 25,6 miligram per kilogram, sedangkan pada kulitnya 8,74 miligram per kilogram,’’ beber Mubarak.

Sementara itu, menurut pengakuan TA, salah seorang tersangka, dirinya bersama empat rekannya mengakui menangkap lobster dengan cara memberikan potasium. ‘’Karena kondisi cuaca saat itu buruk, jadi tidak memungkinkan menangkap ikan menggunakan pancing, dengan terpaksa kami menangkap lobster menggunakan potasium. Kalau tidak begitu, mau dapat makan dari mana,’’ katanya.

Akibat perbuatannya, kini ke lima tersangka terancam dijerat hukuman 10 tahun penjara, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31/ 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 45/2009 tentang tentang Perikanan.

Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH menjelaskan, proses pelimpahan berkas dan tersangka itu menandai tahap dua kasus itu. ‘’Ini artinya berkas sudah lengkap untuk tahap dua,’’ sebutnya.

Selanjutnya, tim jaksa menyiapkan berkas untuk segera disidangkan di pengadilan.

Sementara ke lima tersangka dilanjutkan penahanannya oleh jaksa. (ars)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram Rudi Suryawan memastikan tidak ada satupun warga di Kota Mataram yang ikut masukan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Kepastian ini disampaikan setelah hasil komunikasi dengan seluruhCamatdanLurah.“Alhamdulillah tidak ada warga kita yang masuk Gafatar,” jawab Rudi ditemui di Kantor Camat Cakranegara, Kamis (14/1).

Dia mengakui sekitar tujuh bulan lalu, organisasi Gafatar ini sempat mengajak bertemu dan berdialog. Tetapi setelah melihat beberapa daerah di NTB menolak gerakan tersebut, sehingga pihaknya juga menolak. “Saya lihat di Bima, Dompu dan daerah lain menolak. Makanya kami tidak mau menerima,” ujarnya.

Adapun pendirian Kampung Pancasila di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang, Rudi mengatakan rencana tersebut terjadi sejak tahun 2013 lalu. Kelurahan Gomong sempat diberikan profil organisasi. Namun demikian, rencana Kampung Pancasila itu hingga kini tidak ada.

Sebagai bentuk antisipasi, Pemkot Mataram bekerjasama dengan aparat kepolisian mengimbau masyarakat agar berhati hati dan tidak masuk ke organisasi yang dilarang oleh pemerintah. “Kami terus mengantisipasi dengan berkoordinasi dengan kepolisian,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Lurah Gomong Muhammad Erwan menceritakan awalnya tidak

mengetahui bahwa Gafatar ini organisasi dilarang oleh pemerintah.

Sebab, dari profil serta orang disebut dalam kepengurusan adalah pejabat penting. Kemungkinan nama pejabat penting itu dicatut sehingga tidak muncul kecurigaan.

Apalagi gerakan sosial dilakukan seperti gotong royong, donor darah serta pemeriksaan gratis dinilai hal yang positif. “Awalnya kita mengenal Gafatar ini berawal dari kegiatan gotong royong. Dan baru saya tahu setelah ramai pemberitaan di media,” terang Erwan dikonfirmasi Rabu (13/1).

Organisasi ini sempat memberikan majalah, profil bahkan memintamendirikankampungPancasila di lingkungan Gomong Barat.

Pihaknya belum berani menyanggupi dikhawatirkan gerakan ini adalah bagian partai politik. Erwan mulai curiga melihat organisasi tersebut. Sebab, saat komunikasi tidak pernah menjawab bahkan mengucapkan salam.

Erwan mengaku tidak mengenal orang - orang Gafatar itu. Pengakuannya kebanyakan berasal dariYogyakartabahkanKetuaDPD Gafatar berasal dari Bima. Mereka diduga anak - anak muda yang memiliki semangat pengabdian tinggi serta sangat kritis. Kritisan itu dilihat saat berapa kali melakukandiskusidikelurahan,baikmengenai program kegiatan dan lain sebagainya.SeingatErwan,DPDGafatar NTB pernah mengirimkan suratnomor002/DPD/NTB/2013,terkait rencana kerja program kampung pancasila Gafatar NTB dan langsungditandatanganikoordinatornya Faisal Wendi. (cem)