Snt15022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

SABTU, 15 FEBRUARI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 284 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 MENUNGGU Kajati NTB, Sugeng Pudjianto (ke tiga dari kiri) sedang menunggu pemeriksaan jenazah Mahfudianto di RS Bhayangkara, Jumat sore kemarin.

Sementara sejumlah rekan almarhum juga sedang menunggu di depan Instalasi Kamar Jenazah RS Bhayangkara Polda NTB (bawah).

(Suara NTB/met)

Cek Proyek Pipa KLU yang Diduga Menyimpang

Penyidik Kejati Meninggal di RSUD Tanjung Tanjung (Suara NTB) Penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Drs. Mahfudianto, SH. MH, meninggal dunia saat sedang dalam tugas negara, Jumat (14/2). Menurut informasi, jaksa senior ini meninggal beberapa jam setelah melakukan kegiatan cek fisik proyek pipa air di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang kasusnya kini sedang disidik Kejati NTB. Seorang tersangka telah ditetapkan dalam kasus dugaan penyimpangan proyek senilai Rp 21,1 miliar ini.

Informasinya, almarhum sebagai ketua tim berangkat bersama tiga penyidik lainnya menggunakan kendaraan operasional Kejaksaan. Korban dijadwalkan melakukan pengecekan ulang terhadap fisik proyek Pipa PDAM yang mangkrak di Desa

Selamatkan Lingkungan

Buat Program Realistis WAKIL Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta jajaran Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) NTB yang baru untuk membuat program yang realistis karena anggaran yang dimiliki pemerintah daerah terbatas.

Bersambung ke hal 5 H. Muh. Amin (Suara NTB/dok)

Komisi II Lembur Godok Surat Rekomendasi Mataram (Suara NTB) Komisi II DPRD NTB, Jumat (14/2) kemarin telah menggodok surat rekomendasi yang akan disampaikan ke Pimpinan DPRD NTB untuk kemudian ditindaklanjuti ke berbagai instansi terkait yang menangani persoalan kerusakan lingkungan, khususnya terumbu karang di NTB. Dikonfirmasi Suara NTB, Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm,

mengutarakan bahwa pihaknya memang tengah menyusun draft rekomendasi yang akan disampaikan ke Pimpinan DPRD NTB tersebut. ‘’Sekarang ini kami sedang susun suratnya.

Sekarang saya sedang di kantor,’’ ujar Mori yang dihubungi Jumat petang kemarin.

Komisi II DPRD NTB sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) Bersambung ke hal 5

SH dan Dedi Irawan, SH. Rombongan ditugaskan melakukan pengecekan ulang karena Mahfudianto yang berpangkat Jaksa Madya dengan jabatan Koordinator Intelijen ini ditunjuk Kajati Sugeng Pudjianto, SH,MH Bersambung ke hal 5

SUASANA duka menyelimuti Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, Jumat (14/2) sekitar pukul 18.00 Wita kemarin. Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH,MH terlihat hadir bersama seluruh jajarannya untuk me-

lepas jenazah Drs. Mahfudianto, SH.MH. yang akan segera dikirim ke kampung halamannya di wilayah Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/2) malam.

Bersambung ke hal 5

Lima Tahun Tak Terima Gaji, Pulang Lumpuh Total Mataram (Suara NTB) Kisah memilukan kembali menimpa salah seorang TKW asal Sumbawa bernama Nuraini umur 30 tahun. Selama 10 tahun bekerja di Kuwait pada tiga majikan yang berbeda dan 5 tahun terakhir ia tidak pernah menerima gaji. Selain tak digaji, Nuraini pulang ke kampung halamannya dalam keadaan lumpuh total.

“Lima tahun gaji tak pernah dibayar, hanya menandatangani slip saja,” kata Nuraini. Kini, Nuraini warga Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa sedang dalam menjalani perawatan di RSUP NTB setelah sebelumnya di rujuk dari RSUD Sumbawa.

Bersambung ke hal 5

RAWAT - Nuraini terkulai lemah dalam perawatan di RSUP NTB. (Suara NTB/nas)

Dua Rute Penerbangan Ditutup

Ratusan Penumpang Telantar di BIL

(Suara NTB/kir)

ANTRI - Para penumpang mengantri di depan loket salah satu maskapai penerbangan di BIL untuk mengambil kembalian uang tiket, akibat pembatalan penerbangan, Jumat (14/2) kemarin.

Praya (Suara NTB) Dua rute penerbangan utama yang ada di Bandara Internasional Lombok (BIL) Lombok Tengah (Loteng), Jumat (14/2) kemarin, ditutup. Kedua rute penerbangan yang ditutup tersebut, rute BIL-Yogyakarta dan BIL-Surabaya.

Akibatnya, ratusan calon penumpang sejumlah maskapai penerbangan yang melayani kedua rute tersebut telantar.

Penutupan dua rute yang selama ini padat penumpang itu, sebagai imbas dari meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur. Letusan Gunung kelud mengakibatkan, Bandara Djuanda Surabaya dan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ditutup akibat hujan abu.

“Sementara hanya dua rute yang ditutup, rute Surabaya dan Yogyakarta,” sebut General Manager PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Pujiono, kepada Suara NTB, via pesan singkat, Jumat (14/2). Sedangkan untuk rute-rute lainnya, masih

dalam posisi aman. Baik itu rute domestik maupun untuk rute internasional.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PT. AP I BIL, Desmi Indrajaya, menambahkan, untuk kedua rute tersebut ada sekitar enam flight. Dan, bisa dipastikan semua flight batal lantaran penuntupan kedua rute penerbangan tersebut. Itu artinya, banyak penumpang yang juga bisa dipastikan tidak akan terangkut. ‘’Detailnya ada di maskapai. Tapi kalau melihat rata-rata penumpang di kedua rute itu, mencapai ratusan penumpang,’’ sebutnya.

Menurutnya, penutupan kedua rute tersebut secara tidak langsung juga menimbulkan kerugian bagi PT. AP I BIL selaku pengelola BIL. Pasalnya, potensi pemasukan dari jasa bandara dipastikan tidak ada yang masuk dari ke dua rute tersebut. Terlebih kedua rute itu termasuk rute yang jumlah penumpangnya cukup banyak.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H

Bentek, Kecamatan Gangga.

Diduga, yang bersangkutan mengalami serangan jantung.

Selain Mahfudianto (almarhum), turut dalam rombongan pengecekan fisik proyek pipa PDAM senilai Rp 12,1 miliar itu antara lain, Zuliadi, SH, Ismail,

Diduga Serangan Jantung

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

SAMPAH - Sampah di Jalan Kali Baru, Lingkungan Tinggar ini sudah lama tak pernah diangkut. Warga mengeluhkan tumpukan sampah ini karena sangat mengganggu. Selain berbau busuk, dikhawatirkan mempengaruhi kesehatan warga apalagi di musim hujan dan angin belakangan ini.

BERBAGAI upaya dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan kreativitas dan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan menggencarkan kegiatan penghijauan, sebagai langkah menyadarkan serta menarik minat masyarakat agar membuat apotek hidup di pekarangan rumah masing – masing.

Lurah Dayan Peken, Zarkasy ketika dikonfirmasi via ponsel, Jumat (14/2) kemarin mengatakan kegiatan penghijauan yang dilakukan merupakan salah satu upaya Zarkasy aparat pemerintah untuk menjalin komunikasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sambungnya, dengan menggencarkan penghijauan di lingkungan dan membagikan sedikitnya 1.500 bibit sayuran. “Kemarin, kita bagikan 1500 bibit kepada masyarakat,” kata Zarkasi.

Tujuan pembagian bibit, tambah Zarkasy, adalah sebuah pemikiran sederhana yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena diakui, selama ini masyarakat lebih memilih sesuatu yang praktis dan tidak terbiasa menanam sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar. Selain itu, lanjutnya, ada bentuk penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya kawasan hijau.

Dikatakan, bibit yang dibagikan seperti bibit cabai, tomat dan lain sebagainya, nantinya akan ditanam di pekarangan rumah warga. Artinya, selain memberikan nilai edukasi, masyarakat lebih ekonomis dan mengurangi nilai cost atau anggaran untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. “Paling tidak masyarakat tidak terbebani dengan harga sayur dan hitung – hitung ada nilai pendidikannya,” ungkapnya.

Terkait hasil dari pembibitan tersebut, diserahkan kepada mayarakat karena sudah menjadi kewenangan warga yang memelihara dan merawat. Apakah ada kecenderungan kelangkaan sayur mayur di Kota Mataram, sehingga berinisiatif membagikan bibit sayur kepada masyarakat? Ia menegaskan kebutuhan sayur mayur di Kota Mataram dan khususnya masyarakat Dayan Peken, terbilang sangat memadai. Karena, warga mudah mengaksesnya dengan keberadaan Pasar Kebon Roek dan Pasar ACC Ampenan.

Yang terpenting lanjutnya, adalah partisipasi masyarakat untuk menjaga dan melanjutkan program – program yang dicanangkan oleh Pemkot Mataram. Zarkasy mengatakan ke depan, seandainya program yang dicanangkan berhasil, pihaknya ingin menjadi penyuplai kebutuhan sayur di Kota Mataram. Karena, saat ini masyarakat telah membentuk Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan). (cem)

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Panwaslu Temukan 719 Titik Pelanggaran Mataram (Suara NTB) Menjelang pemilihan Calon Legislatif (caleg) Bulan April mendatang, berbagai alat peraga kampanye dari masing – masing caleg terpasang di sejumlah titik di Kota Mataram. Sayangnya, pemasangan atribut kampanye tersebut tidak sesuai aturan. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram, pun menemukan sedikitnya ada 719 titik pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

Optimis Selesaikan Sisa Jabatan

Penanganan Anjal dan Gepeng, Satpol PP Tunggu Perwal Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram masih menunggu Peraturan Walikota (Perwal) yang hingga saat ini belum ditetapkan mengenai penanganan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng). Setelah Perwal diterbitkan, Satpol PP bisa langsung menangani anjal dan gepeng yang terjaring razia. Tapi hingga saat ini menurut Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati Perwal tak kunjung diterbitkan sehingga pihaknya hanya sebatas melakukan razia. “Kita masih menunggu Perwal yang sudah hampir setahun ini belum dibentuk,” cetusnya.

Bayu mengatakan walaupun sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2012 mengenai penanganan anjal dan gepeng, tapi Perwal dibutuhkan pihaknya sebagai dasar dalam menetapkan standar prosedur pelaksanaan (SOP). “Perda harus ada turunannya dalam bentuk Perwal. Kalau kita langsung melaksanakan Perda itu nanti jadi rancu. Sanksi-sanksi di Perda juga harus diperjelas melalui Perwal,” terangnya.

Selama ini menurut Bayu setelah pihaknya merazia dan mengamankan anjal dan gepeng, mereka akan dilepas kembali karena tidak tahu mereka yang terjaring razia akan dibawa kemana.

Pemkot Mataram juga hingga saat ini belum memiliki rumah singgah untuk menampung anjal dan gepeng. “Tapi LPA NTB juga sudah komitmen siap memback-up setelah penangkapan anak-anak jalanan bisa dibawa ke Paramitha,” ujarnya.

Dalam penanganan anjal dan gepeng, Bayu mengatakan tidak hanya tugas dari Satpol PP. Pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya, khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. Bayu berharap Disosnakertrans menganggarkan khusus untuk penampungan anjal dan gepeng sehingga pihaknya lebih mudah berkoordinasi terkait anjal dan gepeng yang terjaring razia.

Khusus untuk anak-anak punk, Bayu mengatakan selama ini tidak hanya berasal dari Kota Mataram. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Dompu, Sumbawa, dan bahkan dari luar daerah. (yan)

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/fit)

Gencarkan Penghijauan

TERTUTUPNYA pintu PAW (Pergantian Antar Waktu) bagi anggota Dewan periode 2009 – 2014 menjadi kabar baik bagi Misban Ratmaji, SE., anggota DPRD Kota Mataram yang diusulkan di-PAW oleh instansi tempatnya bernaung.

Tetapi bagi Misban Ratmaji, usulan PAW yang ingin melengserkan dirinya dari kursi anggota Dewan, sudah keliru dari awal. ‘’Masalahnya itu bukan pintu PAW sudah tertutup atau tidak tapi seharusnya dari awal dilihat surat itu Misban Ratmaji benar atau tidak,’’ ujarnya kepada Misban Ratmaji Suara NTB, Jumat (14/2) kemarin. Ia menuding kesalahan ada pada pejabat yang mengajukan PAW dirinya. Mulai dari unsur pimpinan Dewan hingga pihak Pemkot Mataram yang meneruskan usulan PAW tersebut ke Pemprov NTB. ‘’Masak harus saya ajarin, kan harusnya mereka yang lebih tahu karena sudah sering melakukan proses tersebut,’’ terangnya. Menurut Misban, Gubernur pasti telah mengkaji dan mengkonfirmasi sehingga PAW itu batal dilaksanakan. Anggota Dewan yang pindah parpol dari PPI (Partai Pemuda Indonesia) ke PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) berharap ke depan proses PAW harus ada seleksi yang ketat, bukan berdasarkan pertimbangan tertentu. ‘’Bagian Hukum juga harus belajar lebih baik, teliti dan cermat. Karena seperti proses usulan PAW terhadap saya sudah menyalahi hukum,’’ tandasnya. Dengan tertutupnya pintu PAW terhadap anggota Dewan, Misban optimis akan menyelesaikan sisa masa jabatannya sebagai wakil rakyat dengan baik.

Selain itu, terkait kisruh PAW dirinya yang disebut-sebut ada dualisme kepemimpinan di tubuh PPI, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini juga telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen partai. Laporan ini disampaikan Misban kepada Polda NTB sekitar dua pekan yang lalu. ‘’Saya sudah diperiksa Polda,’’ akunya.

Misban melaporkan dugaan pemalsuan dokumen partai itu untuk mengetahui secara jelas siapa pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak terkait, lanjutnya, tentu akan dipanggil untuk proses pembuktian. ‘’Setelah ketahuan nanti siapa pihak yang terlibat, pasti kan ada konsekuensi hukum,’’ imbuhnya. (fit)

Halaman 2

Anggota Panwaslu Kota Mataram, Ridwan ketika dikonfirmasi usai mengikuti rapat persiapan penertiban alat peraga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kota Mataram, Jumat (14/2) mengatakan, secara keseluruhan alat peraga kampanye yang dipasang oleh caleg dari 12 Partai Politik (Parpol) di Kota Mataram menyalahi aturan yang telah disepakati. Disebutkan, sedikitnya ada 719 titik pelanggaran dari seluruh kecamatan di Kota Mataram. “Pokoknya masing – masing kecamatan ada pelanggaran,” aku Ridwan.

Adapun seluruh pelanggaran tersebut, akan ditertibkan

bersama tim terpadu. Dikatakan Ridwan, beberapa laporan yang masuk ke Panwaslu, ada yang diselesaikan di internal partai masing – masing.

Contohnya caleg yang berasal dari Ampenan yang mencantumkan logo PAUD, secara aturan tidak dibenarkan, sesuai dengan Undang – undang 8 nomor 12, kecuali logo parpol. “Selain foto parpol, tidak dibenarkan menaruh logo atau gambar lainnya,” ujarnya.

Menyinggung salah satu caleg di wilayah Ampenan yang membagikan sembako kepada masyarakat, Ridwan mengatakan sebenarnya kapasitas caleg tersebut, bukan sebagai

penyelenggara kegiatan, tetapi sebagai tamu undangan.

Terkait pembagian stiker kepada masyarakat setempat, tidak menjadi persoalan karena pada saat ini, caleg memiliki waktu pertemuan terbatas bersama masyarakat dan tidak dilarang membagikan stiker kepada masyarakat.

Kecuali sambungnya, membagikan sembako dengan tujuan yang lain. “Karena masih dalam tahap kampanye, tidak jadi masalah kalau hanya sekadar membagikan stiker,” katanya. Ridwan menegaskan aturan caleg berkampanye melalui media massa terhitung 21 hari. (cem)

Dinas Pertamanan Absen

Penertiban Alat Peraga Kampanye Ditunda Mataram (Suara NTB) Absennya Dinas Pertamanan Kota Mataram sebagai salah satu tim terpadu dalam penertiban alat peraga kampanye yang diagendakan Jumat (14/2) kemarin, membuat tim terpadu lainnya terpaksa harus menunda pelaksanaan eksekusi atribut dan gambar calon legislatif yang terpasang menyalahi aturan.

Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kota Mataram, Eka Sugih Gunawan ketika dikonfimasi usai persiapan rapat penertiban alat peraga bersama Badan Persatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Mataram dan tim lainnya, Jumat (14/2) mengatakan tertundanya penertiban alat peraga yang diagendakan kemar-

in karena salah satu tim terpadu yakni Dinas Pertamanan Kota Mataram, tidak hadir. “Ditunda hari Senin,” ujarnya.

Sejauh ini pihaknya tidak mengetahui pasti alasan ketidakhadiran Dinas Pertamanan. Eka membeberkan, pelanggaran pemasangan atribut lebih dari 30 puluh titik yang tersebar di Kota Mataram. Diakui, masing – masing kecamatan rata – rata terdapat pelanggaran pemasangan atribut.

“Pokoknya setiap kecamatan ada pelanggaran,” bebernya.

Menurutnya, titik – titik pelanggaran yakni calon legislatif dari partai politik tidak mentaati aturan yang telah disepakati.

Padahal, aturan pemasangan

atribut partai telah jelas sesuai dengan aturan berlaku. Menyinggung soal pemasangan atribut atau gambar caleg di billboard, ia mengatakan secara aturan pemasangan alat peraga kampanye di billboard yang disewakan, tetap menyalahi aturan.

Calon legislatif baik DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi hingga DPR tidak dibenarkan memasang alat peraga yang menampilkan foto calon. “Yang dibolehkan itu hanya DPD RI saja,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Makbul Ma’shum dikonfirmasi lewat ponselnya terkait ketidakhadirannya dalam razia penertiban alat peraga kampanye, tidak dapat dihubungi. (cem)

BNNK Serahkan Hasil

14 Anggota DPRD Kota Mataram Belum Jalani Tes Urine Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 14 orang dari total 35 anggota DPRD Kota Mataram, belum menjalani tes urine.

Belasan anggota Dewan ini diketahui tidak sempat hadir pada Kamis (13/2) di DPRD Kota Mataram dengan keterangan sakit, izin dan masih berada di luar daerah. Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini usai menerima hasil tes urine 21 anggota Dewan dan tujuh pejabat Sekretariat DPRD Kota Mataram, Jumat (14/2) kemarin.

Hasil tes urine dari BNNK diterima langsung Ketua DPRD Kota Mataram didampingi Wakil Ketua Badan Kehormatan Kota Mataram, Ehlas, SH., dan Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH. Hasil tes urine yang diterima tersebut berjumlah 28 orang, terdiri dari 21 anggota Dewan dan 7 struktur Sekretariat DPRD Kota Mataram. Termasuk hasil tes urine

TERIMA HASIL TES - Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini menerima hasil tes urine 21 anggota DPRD Kota Mataram dan tujuh struktural Sekretariat DPRD Kota Mataram di ruang kerjanya, Jumat (14/2) milik Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang menjalani tes urine langsung di Kantor BNNK. Sementara itu, 14 anggota DPRD Kota Mataram yang belum menjalani tes urine, katanya, akan difasilitasi oleh pihak Sekretariat DPRD Kota Mat-

aram untuk menjalani tes urine langsung di BNNK, ketika mereka sudah ada waktu. Sedangkan untuk staf Sekretariat DPRD Kota Mataram yang jumlahnya diketahui sekitar 100 orang, masih menunggu penjadwalan ulang berikut kesiapan dari pihak BNNK. (fit)

Mataram (Suara NTB) Warga Jalan Kali Baru, Lingkungan Tinggar, Ampenan mengeluhkan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan yang tak pernah diangkut Dinas Kebersihan Kota Mataram. Karena tidak ada kontainer sampah, selama sekitar empat tahun warga setempat membuang sampah ke tanah kosong milik tiga orang warga.

Karena tak pernah diangkut, terkadang beberapa warga membakar sampah yang ada disana untuk mengurangi volumenya.

Di saat musih hujan belakangan ini, warga khawatir tumpukan sampah menyebabkan munculnya berbagai penyakit mengingat tempat pembuangan sampah tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga. “Kalau musim angin begini sampah-sampahnya beterbangan sampai dalam rumah. Lalat-lalat juga makin banyak,” keluh Ibu Eko. Ibu Eko mengatakan ia dan warga lainnya sejak lama mengeluhkan hal itu. Hari ke hari sampah semakin bertambah dan mengeluarkan bau busuk. “Kami disini sangat terganggu. Bau busuk dan bisa mengganggu kesehatan,” cetusnya. Apalagi warga tidak hanya membuang sampah tetapi juga bangkai binatang dibuang kesana.

Disamping itu di sekitar lahan tersebut juga berdiri kandang kuda yang dimiliki warga setempat yang bekerja sebagai kusir cidomo.

Ibu Eko menyampaikan warga yang membuang sampah di lahan tersebut tidak hanya warga Lingkungan Tinggar, tapi juga warga luar. “Sudah lama sampah itu tidak pernah diangkut. Sekarang sampahnya semakin menumpuk. Warga juga kalau dilarang buang sampah kesana marah,” ujarnya. Ia berharap Pemkot Mataram melalui Dinas Kebersihan bisa segera mengangkut sampah tersebut dan bisa menyediakan kontainer di lingkungan itu.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana langsung memanggil Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram agar segera menyikapi persoalan tersebut. Mohan meminta Dinas Kebersihan segera mengangkut sampah-sampah tersebut. “Kami akan carikan jalan keluar bagaimana agar lahan itu tidak lagi dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA). Kalau memungkinkan harus ada kontainer disana untuk menampung sampah warga sekitar,” terangnya, Jumat (14/2).

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriyadi mengatakan hari ini, Sabtu (15/2) pihaknya akan mengangkut sampah tersebut. Jika memungkinkan pihaknya juga akan menempatkan kontainer sampah. “Kita akan lihat dulu itu tanahnya siapa. Kalau memang diizinkan, kita akan taruh kontainer disana,” cetusnya. (yan)

Honorer K2 Tak Lulus CPNS

Kecewa, Berharap Kebijakan Baru dari Pemerintah Sekitar tiga bulan menunggu pengumuman, akhirnya para tenaga honorer katagori dua (K2) bisa bernafas lega setelah melihat pengumuman K2 yang dilansir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada Kamis (13/2) lalu. Di NTB, peserta ujian seleksi CPNS honorer K2 sebanyak 19.503 orang.

KHUSUS di Kota Mataram, tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS sebanyak 1.234 orang dari 1.250 honorer K2 Pemkot Mataram.

Sementara yang lulus menjadi CPNS sebanyak 377 orang. Tentunya menjadi berita gembira bagi yang dinyata(Suara NTB/yan) kan lulus. Yuni FaTAK LULUS - Ika Fitriani, honorer K2 timatusolihah, staf di BKAD Kota Mataram sedang berkuBakesbangpol Kota tat di depan komputer. Ika bersama Mataram ini tidak ratusan honorer K2 Pemkot Mataram menyangka dirinya tak lulus CPNS. menjadi salah satu peserta K2 yang lulus. Tidak henti-hentinya ia berucap syukur setelah melihat pengumuman Kamis (13/2). Setelah sekitar sembilan tahun mengabdi, akhirnya ia bisa menyandang status PNS. ‘’Saya mengabdi sejak tahun 2005,’’ akunya.

Sedangkanyangtidaklulusmengungkapkankekecewaannya.“Kecewa sih. Hal yang buat tambah kecewa juga karena pengumumannya ditunda-tunda terus,” terang Ika Fitriani, Jumat (14/2). Meski demikian ia tetap menerima keputusan tersebut karena kelulusan K2 ditentukan langsung oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Ika mengatakan telah mengabdi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sejak sembilan tahun yang lalu saat badan tersebut masih menjadi Bagian Keuangan Setda Kota Mataram. Walaupun tidak lulus, Ika memutuskan untuk tetap bekerja di BPKAD karena pimpinannya meminta ia untuk tetap diperbantukan di badan yang baru terbentuk awal tahun ini.

Ia juga berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. “Saya memutuskan tetap disini dan atasan juga meminta saya tetap diperbantukan disini,” ujarnya. Perasaan kecewa juga dirasakan honorer K2 Pemkot Mataram lainnya. Salah satu tenaga honorer yang enggan dikorankan namanya menyatakan kekecewaannya. Pegawai di Bagian Kesra Setda Kota Mataram ini juga telah mengabdi selama sembilan tahun. Sementara itu, honorer K2 lainnya, Hamid juga merasa kecewa karena tak berhasil lulus CPNS. Ia berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat agar para tenaga honorer yang telah lama mengabdi juga bisa diangkat menjadi CPNS. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM mengatakan bagi tenaga honorer K2 yang tidak lulus ini kemungkinan mereka akan diangkat menjadi tenaga kontrak daerah. Mengingat hingga saat ini belum ada peraturan mengenai hal itu. “Kita harap yang tidak lulus supaya ada pengakuan ditetapkan sebagai pegawai kontrak karena lumayan juga jumlahnya seribu lebih,” terangnya. (yan/fit)

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Pengembalian DBH-CHT Minim

Tetap Serius Beri Dukungan JAJARAN Pemkab Lombok Timur (Lotim) menegaskan tetap serius memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KSL).

Sebagai wujud keseriusannya, tahun 2014 ini, sudah dianggarkan Rp 250 juta untuk dana pendampingan kepada komite dalam mempersiapkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu.

Hal ini dinyatakan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah kabupaten Lotim, Iswan Ra(Suara NTB/dok) khmadi kepada media di Selong, Iswan Rakhmadi Jumat (14/2). Ia membantah kalau selama ini di era kepemimpinan Bupati Ali BD dan wakil Bupati H. Haerul Warisin, Pemda Kabupaten Lotim setengah hati.

“Kita tetap serius dukung KLS,” tegasnya.

Pembentukan KLS, lanjutnya, tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah dipersyaratkan pemerintah pusat. Harapannya, pihak-pihak terkait bisa segera memenuhi persyaratan tersebut. Hadirnya penolakan di tiga kecamatan, Montong Gading, Terara dan Sikur hendaknya bisa disikapi dengan segera.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dari Kementerian Dalam Negeri yang mempertanyakan letak ibu kota KLS nantinya hendaknya bisa disegerakan pembahasannya. ‘’Lokasi dan wilayah ibu kota kabupaten harus sudah dipastikan,’’ ujarnya.

Ketika semua syarat sudah dipenuhi, diyakini tidak akan menimbulkan gejolak. Semua pihak harapannya dapat melihat persoalan ini secara jernih. Sejauh ini, Pemkab Lotim juga menunggu hasil observasi dari tim Kemendagri yang beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan di lapangan. Di mana hasilnya sampai saat ini belum diterima secara resmi oleh Pemkab Lotim.

Semua pihak-pihak terkait harapannya bisa menyikapi secara positif. Munculnya persoalan dapat disikapi secara arif dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat.

Dalam proses pembentukan DOB ini harapannya Lotim tetap dalam kondisi aman dan tentram. (rus)

Loteng Lakukan Kajian Teknis

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai mempersiapkan beberapa langkah menyikapi persoalan minimnya tingkat pengembalian dana pinjaman ke petani tembakau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun 2010 lalu. Namun sebelumnya itu, pemerintah daerah terlebih dahulu akan melakukan kajian teknis untuk mengetahui penyebab macetnya proses penagihan dana pinjaman tersebut.

“Tim khusus untuk melakukan kajian teknis sedang kita susun. Dan, diharapkan dalam waktu dekat ini sudah terbentuk untuk kemudian bisa langsung bekerja,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, kepada wartawan di sela-sela persiapan lokasi Festival Putri Mandalika di Pantai Seger Kuta, Jumat (14/2).

Pan Rahayu mengatakan tugas utama tim khusus tersebut itu nanti adalah melakukan kajian secara mendetail dan mendalam. Terkait penyebab macetnya proses pengembalian dana pinjaman dari DBH-CHT. “Semua aspek akan kita kaji. Sehingga nantinya bisa diperoleh secara utuh dan objektif, apa penyebab utama macetnya proses pengembalian DBHCHT tersebut,” jelasnya.

Hasil kajian itulah yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah menentukan kebijakan. Terkait pola penyelesaian tunggakan pinjaman tersebut. Sehingga persoalan tunggakan DBH-CHT tersebut bisa segera tuntas.

Ia menjelaskan, terkait persoalan tersebut ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah daerah. Di antaranya tetap melan-

Tunggakan RaskinTersisa Satu Desa PENYELESAIAN tunggakan pembayaran beras miskin (raskin) sisa tahun 2013 lalu di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum tuntas. Pasalnya, hingga kini masih ada satu desa yang belum juga melunasi tunggakan pembayaran raskin ke Bulog.

Kabag Administrasi Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, kepada wartawan, Jumat (14/2, menjelaskan, desa yang belum juga melunasi tunggakan raskin tersebut adalah Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya. “Semula ada tiga desa, sekarang tinggal sisakan satu desa lagi,” jelasnya. Setelah sebelumnya Desa Braim Praya Tengah serta Desa Selong Blanak Praya Barat sudah melunasi seluruh tunggakan pembayaran raskin ke Bulog. Meski demikian, pihaknya mengaku cukup optimis persoalan tunggakn raskin tersebut akan segera tuntas. Pihak desa sendiri juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk melunasi seluruh tunggakan yang masih ada. Lagi pula, jumlah tunggakan juga sudah berkurang. Dari sebelumnya sebelumnya sekitar Rp 57 juta, tinggal hanya Rp 26 juta. (kir)

kan dari tahun 2010 sampai 2011 lalu.

Dari total dana yang sudah disalurkan tersebut yang sudah ditarik atau dikembalikan ke pemerintah daerah baru hanya sekitar Rp 70 juta.

Sisanya sampai saat ini masih belum jelas keberadaanya. Pemerintah daerah sendiri sudah berkali-kali melakukan penagihan. Namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Atas dasar itulah pemerintah daerah kemudian melakukan kajian teknis. Untuk mencari tahu kendala yang menghadang yang menyebabkan macetnya proses pengembalian dana. Apakah itu karena persoalan petani atau ada faktor-faktor lain? (kir)

Pasir Besi Kembali Bergejolak

Polres Kesulitan Deteksi Pelaku Pembakaran JAJARAN Kepolisian Lombok Barat (Lobar) menetapkan dua tersangka, kasus pembunuhan warga Kambeng, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar yang terjadi Minggu (9/2) lalu.

Selain kasus pembunuhan, polisi terus mendalami kasus pembakaran. Untuk melacak pelaku pembakaran polisi sedikit kesulitan, lantaran saat kejadian polisi tak bisa masuk ke TKP sehingga tak bisa mendeteksi pelaku. “Terkait kasus pembunuhan, untuk sementara kami tetapkan dua orang tersangka,”demikian diungkapkan Kapolres Lobar AKBP Yulianus kepada wartawan, Jumat (14/2) Kemarin. Terkait kasus pembunuhan itu pihaknya telah memeriksa lima saksi.

Kasus ini jelasnya proses hukumnya telah berjalan untuk terus mendalami kasus ini. Sedangkan terkait kasus pembakaran pihaknya masih mendalami dan memintai keterangan para saksi baik dari masyarakat maupun petugas. Sejumlah alat bukti pun sudah diamankan dan nantinya akan diolah di Laboratorium Forensik (Labfor) di Bali. Sementara untuk pelaku pihaknya masih melakukan perburuan. “Pelaku pembakaran masih dilakukan perburuan dan diyakini ada di tengah masyarakat,”jelasnya. Wakil Ketua DPRD Lobar, Zahrul Maliki kepada meminta, pemda harus segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk membahas langkah antisipasi. Walau kasus tersebut masalah antara dua keluarga, akan tetapi perlu diantisipasi potensi merembet ke warga di dusun setempat. (her)

jutkan proses penagihan sampai selesai atau melakukan pemutihan hutang kepada petani, termasuk beberapa opsi lain. “Namun opsi seperti apa yang akan diambil, itu sangat tergantung dari hasil kajian teknis yang dilakukan oleh tim khusus ini,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng ini.

Dihubungi di tempat yang sama, Kabag. Adminitrasi Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun mengungkapkan tahun 2014 merupakan masa jatuh tempo bagi pengembalian dana pinjaman DBHCHT tahun 2010 lalu oleh petani. Dengan total dana yanga disalurkan mencapai Rp 9 miliar dari total Rp 14 miliar dana DBH-CHT yang disalur-

(Suara NTB/rus)

BLOKIR - Warga Pandandure kembali memblokir jalan, karena janji pemerintah segera melunasi sisa pembayaran lahan belum diselesaikan.

Tuntut Janji Pembebasan

Warga Kawasan Bendungan Pandandure Blokir Jalan Selong (Suara NTB) Warga di kawasan bendungan Pandandure kembali melakukan aksi menuntut janji pemerintah. Warga tetap keras menuntut janji pemerintah yang sudah terbilang cukup lama atas pembebasan rumah milik warga yang terkena dampak pembangunan mega proyek senilai ratusan miliar itu. Ruas jalan memasuki kawasan proyek terpaksa diblokir warga.

Perwakilan massa aksi, Lalu Iswan Mulyadi mengaku sebanyak 40 unit rumah warga khususnya di Lendang Re saat ini belum juga dibebaskan. “Sebelum ada kejelasan soal janjijanji itu, kita tidak akan buka

blokir ini,” ungkapnya pada Suara NTB, Jumat (14/2) Selain itu, kearifan dari pihak perusahaan terhadap permintaan warga membantu pembangunan masjid juga dinilai tidak adil. Harapannya pihak perusahaan bisa memberikan bantuan secara merata dan tidak tebang pilih, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan ditengah masyarakat.

Fakta menyakitkan lainnya, ia katakan ada dugaan pemotongan. Dalam dokumen pembayaran yang akan dibayarkan kepada salah seorang warga Rp 197 juta, akan tetapi terealisasi hanya Rp 128 juta. Warga mempertanyakan sisa pembayaran itu. Ia men-

gaku siap memperlihatkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran tersebut.

Menyangkut hal ini, Lalu Iswan mengaku sudah coba konfirmasi ke pihak pemerintah tapi tidak menemukan jawaban memuaskan. Harapannya, oknum pemerintah ini tidak mempermainkan warga dan hendaknya membayar sesuai perjanjian. “ Ia pun meminta aparat usut kasus-kasus dugaan pemotongan itu.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Andika saat dikonfirmasi Suara NTB belum bisa memberikan penjelasan. Ia menjanjikan akan memberikan penjelasan lebih detail Sabtu (15/2) hari ini. (rus)

Bahas Pemboikotan Rapat Paripurna

Fraksi Minta Ketua Dewan Gelar Rapim Giri Menang (Suara NTB) -Sejumlah fraksi di DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Ketua DPRD Lobar menggelar rapat gabungan pimpinan untuk membahas masalah tarik ulur rapat paripurna. Rapat yang diduga sengaja diboikot anggota Dewan ini menyebabkan rapat ditunda hingga waktu tidak ditentukan. Diduga pemboikotan dilakukan dewan lantaran masalah pencairan dana asprasi yang belum disetujui Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony.

Anggota Fraksi PKS, Wahid Syahril, Jumat (14/2) saat dimintai tanggapannya terkait tertundanya rapat paripurna menyatakan pimpinan dewan perlu menggelar rapat gabungan untuk membahas masalah ini.

Karena, berbagai spekulasi muncul akibat tertundanya rapat paripurna tersebut justru

menyudutkan dewan.

Ia mengaku, Fraksi PKS justru menghadiri rapat paripurna tersebut mulai Kamis kemarin.

Namun, karena anggota lain tidak hadir maka rapat tidak kuorum.

Karena tidak kuorum maka tentu sesuai ketentuan tidak bisa melanjutkan rapat, sehingga perlu ditunda. Jika tidak kuorum juga, maka tentu perlu dijadwalkan ulang. Namun tentu, untuk mengetahui apa masalahnya sehingga rapat tidak kuorum maka perlu diadakan rapat gabungan. ‘’Rapat gabungan antara semua pimpinan, baik pimpinan komisi, fraksi membahas masalah ini untuk selanjutnya mencari jalan keluar,’’ sarannya.

Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) L. Hermayadi menyangkal jika fraksinya ikutikutan atau “masuk angin”

dalam pemboikotan sidang paripurna DPRD Lobar. “Tidak mungkin kami memboikot, karena Golkar kan fraksi pemerintah ,” kilahnya.

Menurutnya, Fraksi Golkar dalam setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lembaga DPRD Lobar tetap melakukan pengawalan dan lobi-lobi politik, namun itulah lembaga politik pihaknya tidak bisa memaksa kehendak, karena kepentingan masing-masing fraksi.”

Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar NTB Muhazam Fadli menuding FPG terbawa arus atau masuk angin dengan fraksi lain, sehingga paripurna gagal dilakukan. Semestinya FPG melakukan kekuatannya untuk melakukan lobi-lobi politik bukan malah terbawa arus. (her)

Selong (Suara NTB) Kisruh soal tambang pasir besi kembali bergolak. Jumat (14/2), Ratusan warga dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur kembali mendatangi lokasi tambang pasir besi di wilayah Pantai Ketapang itu.

Tampak warga ingin merusak fasilitas tambang milik PT Anugrah Mitra Graha (AMG) yang masih berada di lokasi.

Meski diguyur hujan, aksi warga ini merupakan buntut dari kekecewaan warga yang sebelumnya sejak pagi menunggu Camat Pringgabaya. Camat Syamsul Rizal yang ditunggu tak kunjung datang. Setelah warga kembali lokasi, akhirnya Camat Pringgabaya mencoba memberikan penjelasan.

Dalam penjelasannya, camat menegaskan, keberadaan PT

AMG yang sudah mendapatkan izin secara sah dari pemerintah daerah. Penjelasan camat tidak meredakan emosi warga. Setelah itu, warga mencoba merangsek masuk menuju peralatan PT AMG yang masih tersisa yang sudah diberikan garis polisi.

Saat mencoba merangsek memasuki kawasan, aparat Polres Lotim mencoba memukul mundur warga. Aksi dorong-dorongan antara aparat kepolisian dengan warga tidak bisa dihindari.

Sebelumnya, Badarudin, menuntut janji camat. Aksi warga ini merupakan buntut kekecewaan warga terhadap Camat Pringgabaya yang dituding tidak memenuhi janjinya menjelaskan kepada warga secara langsung terkait dengan hasil pertemuan pemerintah dengan pihak AMG. (rus)

Keberadaan PKK Sering Diremehkan Giri Menang (Suara NTB) Peranan PKK tak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap remeh. Keberadaan PKK cukup diperhitungkan dalam membantu pemerintah membangun daerah. Namun tak sedikit suara-suara sumbang ditujukan ke organisasi masyarakat yang digerakkan istri pejabat ini.

Pihak yang kurang paham terhadap peranan PKK sering kali mencibir dengan mempelesetkan ke arah negatif.

Seperti anonim PKK menjadi perkumpulan “perempuan kocar-kacir”. Hal ini pun dianggap sebagai pemacu, PKK untuk lebih baik kedepan. Hal ini dikatakan, Ketua TP PKK Lobar, Hj. Nanik S. Zaini Arony ketika melantik pengurus TP PKK kecamatan, Batu Layar, Labuapi, Kuripan, Gerung dan Lingsar, Jumat (14/2).

Padahal, ujarnya, PKK keberadaannya sangat strategis.

Menurutnya, PKK tak bisa dis-

epelekan dan dianggap organisasi massa yang asal-asalan.

Pasalnya, kepengurusannya secara berjenjang mulai dari bawah ke atas. Pengurusnya, mulai dari istri presiden, istri menteri, istri gubernur, istri bupati dan walikota, istri camat hingga istri kepala desa sampai istri kepala dusun. Karena kepengurusannya yang masiv itulah membuat organisasi ini sangat diperlukan.

Menurutnya, seiring waktu tantangan pengurus PKK kedepan sangat besar. Karena itu ia meminta pengurus yang baru dilantik segera turun ke bawah (masyarakat) untuk menyerap berbagai masalah yang dialami masyarakay. Jumlah pengurus PKK di Lobar sendiri mencapai 8800 lebih kader dengan 9000 lebih kelompok. Pihaknya mengakui, mulai kesulitan merekrut kader. “Karena itu perlu dukungan semua pihak, termasuk dari Pemda,” ujarnya. (her)

474 Tenaga K2 di Lobar Terpental Giri Menang (Suara NTB) Seleksi CPNS melalui jalur kategori dua (K2) di Lombok Barat (Lobar) secara resmi diumumkan Kamis lalu. Dari 736 tenaga K2 yang ikut tes, hanya 262 orang yang lulus tes. Sedangkan sebanyak 474 orang tak lolos. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, calon yang lolos bisa berpeluang tidak bisa lolos sebagai CPNS jika tak memenuhi syarat pemberkasan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, H.M. Syukron, menjelaskan, dari 736 tenaga K2 yang ikut tes terdiri dari guru 472 orang, tenaga kesehatan lima orang. ‘’Dari jumlah 474 yang tidak lulus sekitar 200 lebih tenaga teknis yang mesti kembali bekerja di Pemkab, sisanya para guru. Tenaga teknis ini sendiri, terkendala penggajian. Sedangkan bagi para guru yang tidak lulus tes, tergan-

tung dari sekolah tempatnya mengajar,’’ ujarnya.

Dalam hal penggajian para guru sendiri, tidak terlalu terkendala karena sejauh ini dana penggajiannya diambil dari dana BOS. Sementara proses selanjutnya bagi tenaga K2 yang lulus akan menunggu tahapan pemanggilan oleh BKN untuk menindaklanjuti hasil tes tersebut.

Menurutnya, saat mulai melaksanakaan tahapantahapan yang perlu dipenuhi tenaga K2 ini, masih perlu menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini BKD akan diundang oleh Menpan untuk membahas masalah pemberkasan tenaga K2 tersebut.

“Biasanya NTB akan diundang bersama-sama dengan Bali dan NTT,”ujarnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

PARLEMENTARIA Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Reses Abdullah

Warga Tuntut Air Bersih dan Syukuri Rencana Embung Sorimadawa Dompu (Suara NTB) Masa reses anggota DPRD untuk menemui konstituennya dimanfaatkan Abdullah, S.Kel untuk menjelaskan rencana pembangunan Embung Sorimadaw dan Bendungan Suplesi Daha 1 yang diperjuangkan ke Pemerintah pusat. Pembangunan yang akan dilaksanakan 2014 dengan pagu dana sekitar Rp 14 miliar ini mendapat apresiasi warga. Namun warga juga mengeluhkan sulitnya air bersih.

Abdullah, S.Kel anggota DPRD Dompu dari PKS yang juga putra asli Hu’u saat melakukan reses di Desa Marada, Kamis (13/2) dan Desa Daha Kecamatan Huu, Jumat (14/2), mengungkapkan rencana pembangunan Embung Sorimadawa dan bendungan suplesi Daha 1 dari APBN 2014. Pembangunan bendungan dengan pagu anggaran sekitar Rp 14 miliar ini akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB sebagai perwakilan Kementerian PU RI soal sungai.

“Alhamdulillah atas doa kita semua, usulan masyarakat soal pembangunan em-

bung Sorimadawa dan bendungan suplesi Daha 1 akan dikerjakan 2014 ini. Beberapa waktu lalu, kami ke Kementerian PU untuk memastikannya dan Alhamdulillah pagu anggarannya sudah ditetapkan Rp 14 miliar,” jelas Abdullah.

Bila embung Sorimadawa dan bendungan suplesi Daha 1 rampung dikerjakan, Abdullah mengungkapkan, akan mampu mengairi persawahan irigasi di Desa Marada, Daha, Rasabou dan Sawe Kecamatan Huu. “Pastinya, area potensi sawah kita juga bisa dimaksimalkan untuk percetakan sawah baru dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat,” katanya.

Selain itu, Abdullah juga mengungkapkan hasil perjuangannya sebagai anggota DPRD. Pada kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang hadir. Di antaranya, warga mempertanyakan kelanjutan kegiatan PT STM sebagai tambang emas di Huu dan peluang warga lingkar tambang direkrut sebagai tenaga kerja. Warga juga menge-

luhkan sulitnya air bersih. Karena jaringan perpipaan yang ada selalu rusak oleh gangguan ternak dan diusulkan agar ditangani PDAM, sehingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.

Warga juga meminta agar sungai yang melintas dalam perkampungan di Desa Daha dipasangkan bronjong karena seringnya longsor. Begitu juga dengan akses jalan menuju dam Daha 1 yang putus karena banjir bandang bisa diperbaiki sebagai akses jalan ekonomi masyarakat. “Apa yang menjadi aspirasi akan menjadi tanggungjawab kami sebagai wakil rakyat untuk diperjuangkan. Bila tidak mampu dibiayai melalui dana APBD Dompu, kita masih bisa perjuangkan melalui APBD Provinsi hingga pusat,” ungkap Abdullah. (ula/*) RESES - Abdullah, S.Kel Anggota DPRD Dompu dari PKS saat melakukan reses di Desa Marada Kecamatan Huu, Kamis (13/2).

(Suara NTB/ula)

Tak Lulus Seleksi

Pegawai K2 Mengadu ke Polisi Taliwang (Suara NTB) Hasil kelulusan CPNS untuk pegawai Kategori Dua (K2) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) digugat oleh pegawai yang dinyatakan tidak lulus seleksi. Mereka menuding 500 pegawai K2 yang dinyatakan lulus seleksi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tersebut, banyak di antaranya tak memenuhi kriteria sebagai pegawai K2.

“Sekitar 80 persen dari mereka yang lulus itu tidak sesuai ketentuan K2 yang diamanatkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),” ujar Heri Supriadi, koordinator Forum Pegawai K2 – perkumpulan pegawai K2 yang tidak lulus seleksi – ketika melaporkan masalah ini kepada Polres KSB, Jumat (15/2).

Ia menjelaskan, dalam ketentuan pegawai K2 adalah pegawai yang tercatat memperoleh SK dan mulai bekerja per 1 Januari 2005 hingga saat ini. Namun faktanya sekitar 80 persen yang dinyatakan lulus pada seleksi yang digelar akhir tahun 2013 lalu itu, baru mendapatkan SK dan bekerja di dinas/instansi Pemda KSB antara rentang waktu tahun 2010 hingga saat sekarang. “Mereka itu banyak yang pegang SK tenaga sukarela. Dan kita tahu sendiri kebijakan pegawai sukarela itu baru ada sekitar tahun 2010. Nah di sini ketahuan sudah bahwa mereka itu tidak memenuhi kriteria K2,” tegas Heri seraya mengklaim bahwa persoalan yang sama juga terjadi pada rekrutmen K1 (satu) yang telah lebih dahulu diangkat menjadi PNS. “Sama dengan yang K1 dulu. Bagaimana bisa mereka disebut memenuhi syarat dengan mereka mengantongi SK yang ditandatangani bupati Zulkifli Muhadli per 1 Januari 2005? Padahal bupati baru defintif per 13 Agustus 2005.

Ini kan aneh juga kalau disebut memenuhi syarat K1,” bebernya.

Forum ini menegaskan, jika tindakan pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum pegawai untuk memenuhi persyaratan sebagai pegawai K2 dan selanjutnya dinyatakan lulus tersebut tidak dapat dibiarkan. Sebab selain menyalahi aturan, juga menutup peluang para pegawai K2 sebenarnya yang selama ini telah merintis diri bahkan jauh sebelum KSB terbentuk. “Ada teman-teman kami yang sudah mengabdi belasan tahun bahkan sampai 20 tahun. Tapi hanya karena seleksi sep-

(Suara NTB/bug)

MENGADU - Puluhan pegawai K2 yang tidak lulus seleksi saat mengadu dan diterima Kapolres KSB, Teddy Suhendyawan Syarif, Jumat (14/2). erti ini mereka dilangkahi oleh pegawai yang baru kemarin sore bekerja dan memanipulasi datanya untuk menjadi pegawai K2 guna meraih kesempatan menjadi PNS,” tandasnya.

Selanjutnya atas dugaan tersebut Forum Pegawai K2 ini pun berinisiatif melaporkan ke pihak berwajib. Sekitar 20-an orang dari forum tersebut mendatangi kantor Polres KSB untuk menyampaikan pengaduan indikasi kecurangan yang dilakukan para oknum pegawai yang dinyatakan lulus seleksi itu.

Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK yang langsung menemui perwakilan forum tersebut berjanji akan menindaklanjutinya.

Kapolres pun meminta agar segera mengajukan laporan secara resmi dan selanjutnya menyiapkan seluruh bukti-bukti otentik termasuk kesediaan bersaksi para pelapor jika nanti polisi mulai melakukan pemeriksaan.

“Masukkan laporan segera, kami akan prioritaskan untuk menindaklanjutinya. Tapi siapkan seluruh buktinya termasuk siap juga bersaksi kalau penyidik kami butuh keterangan. Jangan sampai begitu kami usut, teman-teman

malah tidak bisa memberikan bukti apalagi mau bersaksi,” papar Teddy di hadapan perwakilan Forum Pegawai K2.

Mendengar pernyataan Kapolres itu, Heri menyatakan pihaknya akan memberikan seluruh bukti-bukti yang dibutuhkan pihak kepolisian. Termasuk bersediaan memberikan kesaksian atas seluruh tindakan penyelewengan baik yang dilakukan oleh oknum pegawai K2 yang lulus namun tak memenuhi criteria, termasuk juga oknum pejabat yang bermain pada persoalan tersebut. “Ada indikasi politik juga di sini. Tapi itu semua akan kita buka di hadapan penyidik. Kami punya buktinya,” klaimnya.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDiklat) KSB Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang dikonfirmasi terpisah menyatakan pihaknya tak mempersoalkan adanya tudingan sebagaimana yang dilontarkan oleh sebagian pegawai K2 yang tidak lolos seleksi tersebut. Sebab kebenaran adanya praktik manipulasi persyaratan K2 oleh pegawai yang lulus sekarang ini pasti akan ketahuan pada saat verifikasi berkas. “Kita masih akan melakukan verifikasi berkas. Nanti di situ semuan-

Diduga Jual Raskin

Oknum Kades Dipolisikan Bima (Suara NTB) Kepala Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Rudianto SE, dilaporkan oleh warganya ke aparat Polsek Ambalawi. Kepala Desa yang menjabat dua periode berturut-turut ini, dilaporkan atas dugaan menjual beras miskin (raskin) kepada saudagar beras yang juga berasal dari desa setempat. Saat ini, raskin sebanyak 3 ton sudah diamankan oleh aparat Kepolisian, sementara Rudianto sendiri juga diperiksa oleh aparat Kepolisian.

Peristiwa penangkapan raskin ini berlangsung beberapa hari yang lalu. Saat itu, 3 ton raskin yang dimuat menggunakan truk ini hendak dibawa ke rumah pembeli, Ariadin H Umar.

Namun di tengah perjalanan, kendaraan yang mengangkut raskin tersebut dihadang oleh aparat Kepolisian dan raskin pun diaman-

kan. Penghadangan tersebut dilakukan oleh aparat setelah mendapat laporan dari warga yang menduga raskin tersebut sengaja dijual oleh Rudianto.

Pasca penangkapan itu, aparat Kepolisian kemudian memanggil saksi masing-masing 10 orang dari lima dusun untuk dimintai keterangan. Termasuk juga Rudianto selaku terlapor diinterogasi oleh aparat. Saat ini, kasus raskin yang dijual ke pedagang ini masih dalam pendalaman intensif penyidik.

Kasat Reskrim Iptu Didik Harianto yang dikonfirmasi mengenai laporan ini belum bisa dimintai keterangan. Berulang kali yang bersangkutan dihubungi ke nomor telepon genggamnya tak diangkat. Begitu pun saat dikonfirmasi via sms.

Sementara itu Rudianto yang dikonfirmasi, Jumat (14/ 2) siang membantah dirinya sengaja menjual raskin. Disebutkannya, raskin tersebut sudah diserahkan ke masyarakat penerima. Selanjutnya pembeli membeli dari

masyarakat penerima. Oleh karenanya, dia pun menuding kasus ini dipolitisir oleh Caleg yang tengah mencalonkan diri. “Caleg-caleg itu saja yang pingin menanyakan, ini lebih ke nuansa politis,” tuturnya.

Disebutkannya, jumlah KK penerima sendiri sebanyak 363 yang tersebar di lima dusun. Namun, sesuai dengan kebijakan dirinya raskin itu dibagi merata hingga total KK yang menerima sebanyak 864 KK. Menyusul masalah ini, lanjutnya, dia pun akan mengembalikan jumlah penerima menjadi 363 KK. Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut dia menginginkan agar kasus ini dihentikan. Sebab dari 10 orang saksi yang diperiksa oleh aparat tak ditemukan adanya indikasi dia menjual raskin. Melainkan raskin tersebut sudah diserahkan terlebih dahulu kepada KK penerima. (use)

ya pasti akan ketahuan kalau ada yang memanipulasi datanya,” tegasnya.

Jika memang ada indikasi kecurangan seperti itu, Malik meminta kepada masyarakat agar pada proses verifikasi berkas syarat kelengkapan bagi pegawai K2 itu turut berperan aktif memberikan informasi kepada tim verifikasi. Laporkan segera pegawai yang memang diketahui telah melakukan tindakan manipulasi untuk keuntungan pribadinya.

“Kita pasti tidak akan luluskan mereka yang memberikan datanya tidak benar, karena lulus tidaknya pegawai K2 menjadi PNS ditentukan dari hasil verifikasi ini. Ketika persyaratannya tidak lengkap, maka kami tidak akan ajukan untuk penerbitan NIP dan dibatalkan pengangkatannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, jumlah pegawai K2 di KSB yang dinyatakan lulus CPNS oleh BKN sebanyak 500 orang. Mereka terdiri tenaga guru 323 orang, tenaga administrasi sebanyak 161 orang, tenaga penyuluh 14 orang dan 2 orang tenaga kesehatan. “Kita tentu berharap mereka yang lulus ini nanti bisa memenuhi seluruh syarat verifikasi administrasi yang ditentukan oleh BKN,” pungkas Malik. (bug)

Desa Sasaran Siap Sukseskan Program BSPS Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga desa yang menjadi sasaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014 siap menyukseskan program dimaksud. Di antaranya, desa Kalimango Kecamatan Alas.

Seperti disampaikan Kepala Desa Kalimango, Mala Mahmud, pada saat sosialisasi Program BSPS di Aula Kantor Desa Kalimango, menyatakan rasa syukurnya atas program BSPS ini. Makanya, bantuan yang diberikan Kemenpera tersebut, siap dikawal. Terutama oleh 179 orang penerima program BSPS di Kalimango. Hingga program tersebut tuntas dilaksanakan.

“Kami sangat bersyukur mendapatkan program ini, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan sesuai aturan,” terangnya.

Mala Mahmud mengingatkan kepada masyarakat yang mendapatkan program tersebut agar memahami semua petunjuk teknis pelaksanaan program. Agar dalam pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan masalah. Serta bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing.

Penanggungjawab Program BSPS Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati M.Si, dalam arahannya menyampaikan, program BSPS di Kalimango ini merupakan tahun kedua. Setelah tahun sebelumnya juga pernah mendapatkan bantuan serupa. Meski jumlah menerima bantuan waktu itu tidak terlalu banyak.

Dengan adanya kelanjutan bantuan ini, diharapkan semua rumah tidak layak huni dapat dituntaskan. Kepada masyarakat dan pemerintah desa setempat agar mendaftarkan masyarakatnya yang memiliki rumah tidak layak. Agar semua warga miskin itu mendapatkan bantuan, tentunya dengan mengacu kepada aturan yang ada. Serta memenuhi syarat secara administrasi maupun memenuhi syarat fisik rumah mereka. “Tentunya untuk memastikan apakah rumah dan warga tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, tim dan konsultan akan melakukan verifikasi secara langsung,” jelasnya.

Sebab pada prinsipnya, lanjut Wayan, program ini ada untuk menuntaskan seluruh rumah yang tidak layak huni di Desa Kalimango menjadi layak huni. Bantuan stimulan ini diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berswadaya dan berpartisipasi dalam menyelesaikan perbaikan rumah sendiri. Artinya disamping anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah sebesar Rp 7,5 juta, masyarakat juga diharapkan bisa menyisihkan sebagian dari uang yang dimiliki untuk mendukung anggaran tersebut sehingga dapat menyelesaikan pembangunan rumahnya dan lebih baik dari sebelumnya. “Kita berharap hasil pengerjaan rumah warga lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, karena hal itu akan menjadi ukuran bagi pemerintah pusat untuk membantu kembali Kabupaten Sumbawa pada tahun berikutnya,” pintanya. Sambil berharap pula masyarakat dapat melaksanakan program ini dengan baik.

Wayan juga menjelaskan, bantuan yang akan diterima warga penerima tidak dalam bentuk uang tunai. Tetapi masyarakat akan menerima dalam bentuk bahan material yang akan digunakan untuk memperbaiki rumah. Nilai sebesar Rp 7,5 juta yang diberikan kepada masyarakat tersebut, sudah dihitung secara teknis oleh pemerintah. Cukup untuk memperbaiki dinding depan, samping kiri dan kanan serta atap rumah, dengan ketentuan khusus rumah tanah harus membangun pondasi. Kalau rumah panggung harus mengganti dinding dengan menggunakan papan, dan bagian atap harus menggunakan seng, asbes atau genteng. “Pada prinsipnya pemerintah mengingikan agar rumah masyarakat yang sebelumnya kumuh menjadi tampak bagus dari fisik luar rumah, sementara dalamnya dapat dibenahi sendiri secara swadaya oleh masyarakat sendiri,” jelasnya.

Untuk memudahkan proses pembelian barang material rumah dan mendampingi proses pembangunan rumah, para penerima program akan didampingi oleh TPM yang akan direkrut oleh SKPD penanggungjawab program dalam hal ini BPM-PD. (arn/*)

Dualisme Kepengurusan SPSI di Newmont Berakhir Taliwang (Suara NTB) Dualisme kepengurusan di tubuh PUK SP KEP SPSI PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) berakhir, menyusul dua kubu kepengurusan Zainuddin Wanden dan Petrus Madi yang sebelumnya sama-sama mengklaim diri merupakan pengurus resmi, baru-baru ini sepakat kembali bergabung.

Belum ada kejelasan kapan kedua kubu ini akhirnya sepakat mengalah dan mengambil jalan tengah dengan cara bergabung seperti sedia kala. Namum informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, pasca menyatunya kepengurusan yang saling klaim hampir dua tahun itu saat ini telah membentuk struktur kepengurusan baru di mana Zainuddin Wanden akhirnya ditunjuk menjabat sebagai Ketua, sementara Petrus Madi didapuk menjadi Sekretaris.

Zainuddin Wanden yang dikonfirmasi, tak menampik rumor tersebut. Ia juga bahkan membenarkan telah terbentuk struktur baru pasca bergabungnya kembali dua kepengurusan yang sempat

pecah kongsi itu. “Iya kami sudah gabung kembali seperti sedia kala,” jelasnya via ponsel, Kamis (13/2).

Meski membenarkan, pria yang akrab disapa Wanden ini enggan memaparkan alasan secara rinci penyebab rujuknya tersebut. Ia hanya menyebutkan, bahwa rekonsiliasi kedua kepengurusan tersebut sepenuhnya demi kepentingan pekerja yang menjadi anggota dari organisasi yang dipimpinnya itu. “Saya membuka diri karena bagaimana pun organisasi ini untuk mewadahi anggota,” timpalnya.

Ia juga tak menampik, jika selama terjadinya dualisme kepengurusan banyak hal-hal terkait perselisihan anggota yang tidak terakomodir.

Karenanya berangkat dari semua itu, akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk bergabung di atas kepentingan anggota. “Kita utamakan kepentingan anggota, karena dibentuknya sebuah organisasi untuk sepenuhnya kepentingan anggota,” tegas Wanden.

Rencananya pengurus PUK SP KEP SPSI PTNNT ini akan segera dilantik. (bug)

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Para warga penerima bantuan BSPS di Desa Kalimango saat mengikuti sosialisasi.

Camat Labangka Berharap Harga Jagung Bertahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Harga jagung kini sedang membaik, menembus Rp. 3.500/kg.

Harga ini diminta agar dapat dipertahankan di tingkat pasar.

Agar nanti ketika panen dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Hal itu ditegaskan Camat Labangka, Hartono S.H, kepada Suara NTB, Jumat (14/2). Sebagai pemimpin wilayah yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani jagung, Hartono, sangat berharap harga jagung yang stabil. Sebab pada tahun ini tidak kurang dari 9.527 hektar areal di Labangka ditanami jagung. “Luas areal kita juga semakin bertambah. Selain tanaman palawija lain seperti kacang tanah dan kedelai,” terangnya.

Sejauh ini, pengembangan tanaman jagung di Labangka juga belum terkendala. Distribusi pupuk sampai saat ini lancar. Dengan lebih menekankan penggunaan pupuk NPK serta mengurangi pemakaian Urea. Serangan hama juga tidak ada. Hingga diperkirakan akhir bulan ini hingga bulan depan, petani Labangka sudah mulai panen jagung. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

Penyidik Kejati Meninggal di RSUD Tanjung Dari Hal. 1 sebagai ketua tim yang baru dalam kasus proyek pipa yang sudah menetapkan seorang tersangka dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu. Rombongan bertolak dari Mataram ke Lombok Utara selepas senam pagi. ‘’Meninggalnya sekitar pukul 13.15 Wita di dalam mobil,” kata Ismail, anggota tim penyidik kepada Suara NTB petang kemarin.

Diceritakan Ismail, almarhum sempat mengeluh sesak usai memeriksa rangkaian instalasi pipa air yang terdiri dari pipa dan mesin pompa.

Mahfudianto ikut turun ke kali tempat pemasangan mesin pompa air, melalui jalur terjal yang kedalamannya belasan meter ke lokasi. ‘’Setelah naik dari kali, dia mengeluh sesak nafas, kami sarankan untuk istirahat,” terangnya.

Saat jatuh di rumput di sekitar lokasi proyek, tim lainnya memberinya minum. Korban sempat segar kembali. Tim akhirnya mengajaknya kembali ke Mataram. Namun karena harus segera menunaikan shalat Jumat, rombongan berhenti di depan Masjid Muslim Pancasila Desa Bentek. ‘’Almarhum mengaku tidak kuat turun dari mobil dan meminta istirahat,” kata Ismail.

Saat turun dari masjid, anggota tim penyidik lainnya menemukan korban dalam keadaan terbujur kaku di dalam mobil. Karena khawatir, saat itu juga Ismail bersama tim lainnya membawa korban ke RSUD Tanjung.

Namun sampai rumah sakit, nyawa korban tak tertolong.

Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Benny Nugroho S., yang dikonfirmasi Jumat sore membenarkan meninggalnya Ketua Tim Penyidik Kejati NTB, Mahfudianto. Dikatakannya, korban meninggal dalam tugas usai melakukan pengecekan fisik proyek di kawasan Kampung Anjah, Dusun Sanbaro, Desa Bentek

Kecamatan Gangga. ‘’Saya tahunya setelah ditelepon Pak Kajati, karena saat kejadian, sedang rapat Askadin (Asosiasi Kepala Dinas),” kata Benny.

Dari keterangan yang dihimpun Benny, menyebutkan bahwa korban sesaat sebelum Shalat Jumat sudah terasa sesak dan tidak enak badan. Yang bersangkutan pun terpaksa harus menunggu di mobil sesaat rombongan yang lain menunaikan shalat Jumat.

Selepas Shalat Jumat, rombongan yang lain melihat kondisi korban dan langsung melarikannya ke RSUD Tanjung. Sayangnya, nyawa korban tidak tertolong.

“Di RSUD Tanjung korban tidak sempat dirawat, dan praktis tidak ada tindakan medis yang diberikan staf UGD Rumah Sakit karena korban sudah meninggal,” sambung Benny.

Terpisah, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahruddin, yang dihubungi via telpon juga membenarkan kejadian itu. Sebagaimana pengakuan Kepala Dinas Kesehatan KLU, Direktur RSUD pun mengakui saat kejadian tengah mengikuti Rapat Askadin di provinsi. Namun dari informasi yang diperoleh dari staf yang bertugas di UGD, Bahruddin menerangkan kondisi korban ketika dibawa ke RSUD Tanjung sudah meninggal. ‘’Korban masuk ke UGD sekitar pukul 13.30 Wita.

Kata Koordinator yang bertugas di RSUD Tanjung, korban saat tiba dalam kondisi kaku dan membiru.

Istilah medisnya, kejadian ini disebut death on arrival,” jelasnya.

Setelah mengetahui korban sudah meninggal, lantas pihak RSUD Tanjung menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantar korban ke RS Bhayangkara, Mataram. (ari/ars)

Optimalisasi Pengawasan WNA

Pemprov Bakal Surati Kanwil Kemenkum HAM NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov akan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) NTB untuk optimalisasi pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal sementara di daerah ini baik sebagai wisatawan, pekerja atau lainnya. Untuk itu, pemprov akan menyurati Kanwil Kemenkum HAM NTB untuk terus menerus melakukan razia bagi WNA yang melampaui izin tinggal di NTB. “Kita akan bersurat ke Menkumham NTB. Untuk optimalisasi pengawasan, mungkin kami akan mengusulkan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan

Menurut informasi, Koordinator Penyidik kasus dugaan korupsi Proyek Saluran Pipa Air Minum (SPAM) di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) tersebut akibat serangan jantung. Demikian disampaikan Kajati NTB saat ditemui di RS.Bhayangkara Polda NTB, kemarin. ‘’Ya, meninggalnya diduga karena penyakit jantung,” ujarnya dengan nada duka. Saat ditanya lebih lanjut, ia tak mau berkomentar banyak sebab dalam keadaan berduka.

Almarhum Drs. Mahfudianto, SH. MH, meninggal pada usia yang ke-48 Tahun. ‘’Beliau menjabat sebagai coordinator penyidik Kejaksaan Tinggi NTB,” jelas Kajati.

Sementara jenazah tetap dikirim ke daerah asalnya. Tetapi melalui rute Bandara Internasional Lombok (BIL)-Jakarta. ‘’Jenazah akan dimakamkan di tanah kelahirannya, yakni di Tangerang, Banten, rencananya akan dikirim malam ini (kemarin malam),” kata Kajati tersebut. (met)

Komisi II Lembur Godok Surat Rekomendasi Dari Hal. 1 dengan para pelaku pariwisata di NTB terkait persoalan lingkungan yang mengancam sektor pariwisata NTB dan gugatan terhadap Harian Umum Suara NTB akibat memberitakan dugaan bisnis koral ilegal di Sekotong, Lombok Barat.

Saat itu, Ketua Komisi II DPRD NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menjelaskan bahwa hasil dengar pendapat plus masukan berupa data – data yang disampaikan oleh Suara NTB bersama para pelaku pariwisata yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB dan Lombok Association Hotel (LAH) akan dijadikan bahan untuk menyusun rekomendasi kepada semua pihak yang

memiliki kewenangan dalam menangani persoalan ini.

Surat tersebut, nantinya akan disampaikan terlebih dulu ke Pimpinan DPRD NTB sebelum akhirnya dilayangkan ke pihak – pihak terkait sebagai surat dari lembaga DPRD NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan pihaknya kini menunggu Komisi II DPRD NTB untuk menuntaskan surat rekomendasi itu. Segera setelah menerima surat tersebut, pihaknya akan langsung meneruskannya. ‘’Jadi tidak ada masalah.

Sekarang kami tinggal menunggu surat dari Komisi II,’’ ujarnya. (aan)

Buat Program Realistis Dari Hal. 1 Yakni program yang riil dan biasa dilaksanakan untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah.

“BKOW adalah organisasi perempuan yang cukup potensial untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Susun program yang riil, bisa dilaksanakan karena anggaran pemda terbatas,” kata Wagub saat melantik jajaran pengurus BKOW NTB periode 2013-2018 di Gedung Sangkareang kompleks Kantor Gubernur NTB, Jumat (14/2) kemarin.

Ketua Umum BKOW NTB periode 2013-2018 dijabat Istri Wakil Gubernur NTB, Hj. Syamsiah Amin menggantikan Ketua Umum BKOW NTB periode sebelumnya Hj. Elok Eveni Badrul Munir, S.Pd. Menurutnya, program yang realistis dan bisa dilaksanakan akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan di NTB. Daripada banyak program tetapi tidak mampu dilak-

sanakan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang, program yang jelas dan terukur. Sederhana namun bermakna, serta betul-betul memberikan kemanfaatan bagi setiap anggota, organisasi secara keseluruhan, serta masyarakat NTB. Amin menambahkan, kaum wanita telah cukup membuktikan bahwa kaum wanita bisa berbuat hal positif bagi pembangunan bangsa ini, baik secara individu maupun dalam wadah organisasi.

Kaum wanita saat ini, katanya, memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, untuk menyalurkan seluruh aspirasi, bakat dan kemampuan, serta berbagai ekspresi. ‘’Saya berharap kepada Ketua dan jajaran Pengurus BKOW NTB yang baru, agar dapat bekerja dengan kompak dalam satu komitmen, yakni bekerja mewujudkan seluruh program dan agenda BKOW dengan baik dan profesional, hingga tahun 2018 mendatang,’’ harapnya. (nas)

HAM NTB agar pengawasn orang asing dioptimalkan pelaksanaan pengawasannya,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH

dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/2) siang kemarin di Mataram.

Selain sebagai wisatawan, banyak juga WNA yang tinggal di NTB bekerja di sektor pariwi-

sata dan sektor lainnya. Untuk itu, kartu identitas mereka baik sebagai tenaga kerja, wisatawan atau tinggal sementara di daerah benar-benar dipastikan masih berlaku atau tidak.

Untuk pengawasan WNA yang ada di NTB sudah ada tim yang mengawasi yang dikoordinir oleh Kanwil Menkum HAM. “Jadi kita (Pemprov) ada masuk dalam tim itu untuk pengawasan orang asing yang ada

di NTB. Untuk pengendalian kita bagi WNA yang tinggal di Indonesia dan warga asing yang tinggal di NTB,”tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, kalangan anggota DPRD NTB mendesak pihak Imigrasi yang berada di bawah Kanwil Menkum HAM untuk menggelar razia untuk menertibkan WNA yang keberadaannya di Indonesia dan NTB khususnya melanggar izin. (nas)

Baperjakat Masih Godok Kadispenda NTB Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) masih menggodok pejabat yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perndapatan Daerah (Kadispenda) yang masih kosong pascaditinggal, Drs. H. L. Suparman, MM karena memasuki usai pensiun. Jabatan Kepala Dinas Perndapatan Daerah NTB masih dibiarkan kosong meskipun pada Jumat (7/2) lalu dilakukan mutasi delapan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. “Yang kosong akan diisi. Ini persoalan waktu saja, tidak mungkin

akan dibiarkan kosong berlamalama. Baperjakat sedang menggodok, menganalisis,” kata Amin ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (14/2) siang kemarin.

Menurutnya, memang perlu ditetapkan pejabat defenitif. Saat ini, jabatan Kadispenda telah ditunjuk pelaksana tugas Sekretaris Dispenda NTB sebagai pelaksana tugas (Plt). Wagub menambahkan, siapapun nantinya yang memenuhi kriteria sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki akan menduduki jabatan tersebut. “Sedang dilakukan analisis dan kajian-kajian pejabat yang memiliki kompetensi,” tandasnya. (nas)

BKP NTB Revitalisasi Program Tabulakar dan Tabulapot (Suara NTB/cem)

SILATURAHMI - KAMMI NTB, Jumat (14/2) kemarin bersilaturahmi ke Kantor Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke lima dari kiri), rombongan KAMMI NTB berkesempatan foto bersama.

Diduga Serangan Jantung Dari Hal. 1

Halaman 5

Jadi Temuan BPK

Pemprov Diminta Sikapi Penelantaran Lahan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB diminta segera menyikapi penelantaran lahan di Gili Trawangan dan sejumlah aset – aset potensial lainnya yang hingga kini masih menjadi temuan BPK RI. Aset – aset tersebut sangat disayangkan jika ditelantarkan dalam jangka waktu yang lama.

Sekretaris Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/2) kemarin mengungkapkan masih adanya rekomendasi BPK yang hingga kini belum juga ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di NTB. Ia mencontohkan, salah satunya adalah aset lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan yang sejak tahun 1991 silam hingga kini belum juga dioptimalkan oleh investor yang memperoleh hak pengelolaannya.

Menurut Ruslan, saat ini, tren pengelolaan keuangan daerah seharusnya dititikberatkan pada optimalisasi pengelolaan aset untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sekarang ini potensi PAD itu ada pada aset. Tapi ini kan tidak dikelola selama jangka waktu yang sangat lama. Bayangkan berapa kita mengalami kerugian disitu,” ujarnya.

Menurutnya, jika mengacu pada ketentuan, sudah seharusnya Pemprov NTB meninjau kembali status pengelolaan lahan – lahan yang ditelantarkan tersebut. “Komisi I meminta agar investor ini segera melakukan aktivitas di situ. Kalau tidak, sebaiknya ditinjau ulang kontraknya. Jangan sampai pemda ini seolah – olah melakukan pembiaran,” tandasnya.

Ruslan berharap, potensi PAD yang bersumber dari pen-

gelolaan aset bisa dimaksimalkan untuk menambah pemasukan bagi daerah. Terlebih, lahan milik Pemprov NTB itu terletak di salah satu kawasan pariwisata paling prestisius di dunia. “Harapan kita, potensi PAD itu bisa dimanfaatkan segera. Tapi kalau ini idle (menganggur), maka yang tersisa hanya potensi konflik. Dan ini sama sekali tidak ada manfaatnya baik bagi pemda maupun untuk masyarakat sekitar,” ujarnya.

Konflik di lahan – lahan yang terabaikan oleh investor, menurutnya memang kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat yang ingin menggarap lahan tersebut.

Namun, jika investor yang ditunjuk segera melakukan aktivitas, Ruslan meyakini persoalan semacam ini tentunya bisa segera dituntaskan. (aan)

Gubernur akan Hadiri Pelantikan Bupati Bima Mataram (Suara NTB) Pada tanggal 19 Februari mendatang dua acara penting berlangsung di NTB yakni pelantikan Bupati Bima Defenitif di Bima dan perayaan core event bau nyale di Lombok Tengah. Gubernur memprioritaskan menghadiri acara pelantikan Bupati Bima, pasalnya hal itu tidak boleh diwakilkan.

“Ndak bisa diwakilkan kalau yang namanya pelantikan karena atas nama Presiden.

Kalau acara yang di Lombok Tengah bisa saja diwakili oleh pejabat lainnya,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda

NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/2) siang kemarin di Mataram.

Dijelaskan, hal tersebut telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, juga diatur dalam aturan pelaksanaan UU tersebut. “Intinya disana diatur, tidak boleh diwakilkan (pelantikan bupati/ walikota),”jelasnya.

Dicontohkan, seperti pelantikan salah satu kepala daerah di Provinsi Banten yang tidak bisa dilakukan oleh Wakil Gubernur karena Gu-

bernur masuk penjara. Wakil Gubernur baru bisa melantik Bupati/Walikota jika ada pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Rencananya, Gubernur NTB bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) akan berangkat ke Bima pada tanggal 19 Februari, pagi hari untuk melantik Bupati Bima Defenitif yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Drs. H Syafrudin HM Nur, M.Pd, mengantikan Bupati Bima sebelumnya, almarhum Ferry Zulkarnain, ST. (nas)

Ratusan Penumpang Telantar di BIL Dari Hal. 1 Selain itu, banyak penumpang yang akan masuk ke BIL melalui Surabaya dan Yogyakarta juga dipastikan tidak akan bisa datang. Termasuk para tamu-tamu PT. AP I BIL yang akan hadir menyemarakkan HUT PT. AP I BIL. ‘’Besok (hari ini) kita ada acara. Dan, dengan penutupan rute penerbangan ini banyak tamu kita yang bakalan tidak bisa hadir,’’ imbuh Desmi.

Disinggung sampai kapan penutupan rute penerbangan itu diberlakukan, Desmi men-

gaku belum bisa memastikan.

Karena penutupan bukan karena persoalan teknis.

Tetapi karena faktor alam.

“Sampai kapan (penutupan rute) kita belum bisa pastikan. Sementara ini kita masih melihat perkembangan yang terjadi,’’ ujarnya.

Sementara itu, pantauan Suara NTB di BIL menunjukkan akibat penutupan dua rute penerbangan tersebut banyak penumpang yang telantar karena tidak bisa berangkat ke bandara tujuan. Ratusan penumpang juga tampak memadati loket penjualan tiket milik maska-

pai penerbangan, untuk mengambil biaya tiket.

Menyusul kebijakan maskapai yang akhirnya melakukan refund (pengembalian) uang pembelian tiket ke penumpang.

Sejumlah penumpang yang dihubungi pun mengaku hanya bisa pasrah dengan penutupan dua rute penerbangan tersebut. Mereka juga bisa memaklumi kondisi yang terjadi. “Ya mau gimana lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain menunggu perkembangan,” aku salah satu penumpang rute BIL-Yogyakarta. (kir)

Mataram (Suara NTB) Tingginya harga kebutuhan pokok, termasuk harga bumbu, seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, sayur dan bawang belakangan ini menjadi perhatian dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB. BKP menginginkan masyarakat yang memiliki lahan tidak pusing memikirkan kenaikan harga kebutuhan pokok, tapi bagaimana memanfaatkan lahan yang ada.

Hal inilah menurut Kepala Sub Bidang Diversifikasi Pangan BKP NTB, Mursal, SP, MSi, menjadi perhatian serius pihaknya untuk ditindaklanjuti. Paling tidak, masyarakat yang memiliki lahan di rumah memanfaatkannya dengan menanam tanaman menghasilkan.Menurutnya,masyarakat yangmemilikilahantidaklagiharus membeli cabai rawit, cabai merah atau tomat di pasaran. ‘’Mereka bisa memproduksi secara swadaya dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Ada istilah tabulakar (tanaman bumbu di lahan pekarangan) atau tabulapot (tanaman bumbu di dalam pot) untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (14/2).

Terkait hal ini, ujarnya, pihaknya bersama World Food Program (WFP) pernah mensosialisasikan dengan sejumlah anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Suka Makmur, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah beberapa waktu lalu. Kegiatan pemanfaatan pekarangan yang dipraktikkan dapat menekan pengeluaran untuk belanja harian sebesar rata-rata RP 30.000-RP 50.000.

‘’Praktik tabulakar dan tabulapot telah terbukti efektif menekan pengeluaran untuk belanja kebutuhan bahan makanan sehari-hari, sehingga pada akhirnya dapat menekan laju inflasi,’’ terang mantan Kepala Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Sebagai stimulasi dari gerakan pemanfaatan pekarangan tersebut, ujarnya, pihaknya melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), selama tahun 2013 telah menyalurkan bantuan kepada 82 KWT se-NTB. Setiap kelompok diberikan dana stimulan sebesar masing-masing Rp 47.000.000 untuk penyelenggaraan kebun bibit desa, pembelian sarana produksi (bibit/benih, pupuk, pestisida). Termasuk peralatan untuk usaha budidaya tanaman di lahan pekarangan para anggota kelompok serta pekarangan sekolah/madrasah di desa yang bersangkutan.

Selain itu, ungkapnya, tahun 2014 ini, BKP Provinsi NTB melalui dana APBN kembali mengalokasikan bantuan pengembangan KRPL kepada 48 desa di 8 kabupaten terpilih. Selain ke-48 desa terpilih tersebut, dialokasikan juga bantuan bibit kepada 20 desa melalui dana APBD Provinsi NTB. Dalam menjamin sukses gerakan pemanfaatan pekarangan ini, KepalaBKPNTBIr.Hj.Hartina,MM, menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Ketua Tim PenggerakPKKProvinsiNTByang diwakili Wakil Ketua III TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Rimbun Rosiady, Selasa (11/2) di Sekretariat TPPKK Provinsi NTB beberapa waktu lalu. (ham)

Lima Tahun Tak Terima Gaji, Pulang Lumpuh Total Dari Hal. 1 Nuraini yang ditemuai di ruang perawatan RSUP NTB didampingi Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Sumbawa, Jumat (14/2) siang kemarin menuturkan ia berangkat bekerja ke Kuwait lewat PPTKIS PT. AlPindo Mas Buana pada tanggal 24 Desember 2003.

Ia bekerja pada majikan pertama dan sempat mengirim gaji ke sanak keluarganya. Namun, pascaberpindah bekerja ke majikan kedua dan ketiga ia tidak lagi menerima gaji dan hanya menandatangani slip gaji. Diduga, Nuraini mendapatkan kekerasan hingga mengalami kelumpuhan seperti yang dialami saat ini. Berdasarkan pengakuan korban, ia jatuh setelah didorong majikannya dari rumah tempatnya bekerja dari lantai dua.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Sumbawa yang mendampingi korban, Syamsudin menuturkan Nuraini dipulangkan ke Indonesia lewat Jakarta sekitar akhir Januari lalu.

Pada hari Sabtu, 1 Februari 2014 lalu, Nuraini akhirnya bisa tiba di rumahnya dengan diantar oleh teman-temannya, Suriya asal Desa Penyaring Kecamatan Alas dan Sumarni asal Sateluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada 4 Februari 2014, setelah mendapatkan informasi dari anggota SBMI Sumbawa, Nuraini segera dibawa ke puskemas dan

kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Karena kondisi Nuraini parah dan sangat memprihatinkan dimana kedua kakinya lumpuh total maka selanjutnya di rujuk ke RSUP NTB. Syamsudin mengatakan pihaknya sudah melaporkan hal tersebutkeDinasTenagaKerjadan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Namun belum jelas apakah itu akan ditindaklanjuti. Korban, kata Syamsudin hanya memperoleh santunan sebesar Rp 1,5 juta dari Disnakertrans Sumbawa, Rp 2 juta dariBNP2TKIdansumbanganpribadi dari Pemda Sumbawa sebesar Rp 2 juta.

Sementara itu, paman korban, Jumain meminta pemerintah dan pihak terkiat lainnya menjadikan peristiwa yang menimpa Nuraini itu sebagai pelajaran. Jangan sampai terulang kembali di masa mendatang. Ia juga meminta, hakhak Nuraini selama menjadi TKW yang belum dibayarkan oleh majikan bisa diperjuangkan oleh pemerintah termasuk mengenai asuransinya.

“Kemudian nanti bagaimana tanggung jawab majikan yang sudah mempekerjaan dia, karena tidak ada hak-hak (gaji dan asuransi) yang diberikan. Itu saja yang diminta dari keluarga,”pintanya.

Selain itu, PPTKIS yang memberangkatkan Nuraini yakni PT. Al-Pindo Mas Buana harus bertanggung jawab. (nas)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

Halaman 6

Sesat Nalar Gugatan Golkar Oleh :

Proteksi Petani Jagung PETANI jagung di Kabupaten Dompu diperkirakan akan panen raya pada Maret – Juni 2014. Menjelang masa panen raya, bukannya mereka menyambutnya dengan suka cita. Para petani malah gelisah. Kenapa?

Ternyata menjelang panen raya tiba, berkembang informasi bahwa pemerintah pusat tengah menimbang-nimbang untuk mengimpor jagung dalam waktu dekat. Informasi inilah yang membuat petani jagung gelisah. Tidak saja petani, Pemkab Dompu pun tak kalah gelisahnya.

Seperti disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin, Rabu (12/2) lalu, ia mendapat informasi bahwa pemerintah pusat tengah menimbang-nimbang untuk melakukan impor jagung menyusul permintaan dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Informasi ini langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang membidangi rekomendasi izin impor komoditi pertanian.

Kegelisahan petani termasuk Pemkab Dompu tentu masuk akal. Pasalnya, pada panen raya ketika produksi jagung petani melimpah, membutuhkan pasar yang aman dan pasti. Artinya, produksi petani yang melimpah, pasarnya sudah tersedia. Sehingga jagung petani terproteksi, baik dari harga juga terserapnya volume jagung yang diproduksi.

Tetapi, jika benar pemerintah sedang merencanakan akan mengimpor jagung, tentu harapan petani terhadap adanya proteksi dari pemerintah sangat meragukan. Karena ada kecenderungan, ketika jagung impor masuk, dikhawatirkan akan menekan harga jagung lokal yang menurut ukuran petani harganya lumayan bagus.

Masyarakat sebenarnya tidak keberatan terhadap keinginan perusahaan pakan atau importir lainnya melakukan impor. Namun dengan catatan, jika produksi jagung lokal tidak mencukupi untuk pemenuhan pasar. Namun jika produksi cukup dan bahkan melimpah, tentu desakan GPMT harus dipertimbangkan.

Pengawasan pemerintah terhadap hal ini sangat penting.

Memang Pemkab Dompu telah mengingatkan pemerintah pusat melalui Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dan GPMT untuk tidak mengimpor jagung di masa panen raya. Namun tampaknya jika upaya ini hanya dilakukan Pemkab Dompu, hasilnya tidak akan maksimal. Dukungan dari Pemprov NTB sangat dibutuhkan untuk meyakinkan pemerintah pusat.

Persoalan yang dihadapi petani jagung di Dompu, bukan hanya persoalan Bupati Dompu. Pemprov NTB juga memiliki tangung jawab yang sama untuk menjamin keberlangsungan budidaya jagung. Karena jagung merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang masuk dalam program PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut). Suksesnya budidaya jagung di Dompu adalah menjadi salah satu indikator keberhasilan program PIJAR. (*)

STASIUN RADIO

EBERAPA minggu terakhir publik NTB disuguhkan pemberitaan gugatan yang dilakukan Partai Golkar NTB terhadap masyarakat dan Komisi Informasi. Gugatan tersebut berawal dari putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KIP NTB) yang tidak diterima oleh Partai Golkar NTB, karena partai berlambang beringin ini merasa tidak diperlakukan secara adil oleh Komisi Informasi.

Sebelumnya, sekelompok aktifis mengajukan permohonan informasi kepada sejumlah DPD/W partai politik, termasuk DPD Partai Golkar NTB. Informasi yang diminta terdiri dari laporan keuangan tahunan partai politik tahun 2011 dan 2012 (rincian laporan keuangan yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan APBD, neraca dan laporan arus kas), program umum dan kegiatan partai, serta struktur kepengurusan partai. Karena tidak ada tanggapan sama sekali setelah melewati semua prosedur yang diatur, maka pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada KIP NTB. Hasilnya, KIP NTB memutuskan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, dan memerintahkan Partai Golkar untuk memberikan semua dokumen yang diminta kepada Pemohon. Namun, alihalih memberikan informasi kepada pemohon sesuai putusan, Partai Golkar NTB justru melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram.

Mengingat dampak negatif gugatan Partai Golkar NTB ini terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, penulis memandang perlu ada pemahaman yang sama bagaimana sebenarnya UU mengatur proses peradilan dalam hal ada pihak yang tidak menerima terhadap putusan sengketa informasi Majelis Komisioner KI. Kewajiban Parpol Menyediakan Informasi Untuk memberikan jaminan memperoleh informasi, UUD 1945 Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Turunannya, dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik meliputi lembaga eksekutif,

Suhardi

(Analis Kebijakan Publik FITRA NTB-Alumni FH Universitas Mataram)

Dengan demikian, dapat disimpulkan gugatan Golkar ini salah alamat.

Langkah Partai Golkar mengajukan gugatan perdata kepada masyarakat pemohon informasi dan Komisi Informasi menunjukkan adanya kesesatan nalar dalam memahami peraturan perundangundangan yang berlaku. yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBD/N dan mencakup pula organisasi non-pemerintah seperti Partai Politik.

Menurut UU Parpol, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber keuangan partai politik, terdiri dari Iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBD/N. Karena itu, Parpol adalah termasuk badan publik yang harus memberikan Informasi kepada masyarakat.

Ironisnya, Parpol yang seharusnya akuntabel kepada publik, justru tidak terbuka. Hal ini terlihat ketika sekelompok masyarakat melakukan permohoan informasi kepada Parpol. Salah satu partai politik yang dimohonkan informasi menggugat pemohon informasi dan komisi informasi dan tidak tanggungtanggung ganti rugi yang diinginkan oleh partai tersebut. Dalam guga-

tannya, Partai Golkar meminta ke pengadilan negeri untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1,053 Milyar.

Gugatan Golkar Salah Alamat Badan publik sah-sah saja melakukan gugatan ke pengadilan, ketika merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh Komisi Informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 47 UU KIP. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 60 ayat (1) PERKI No. 1 Tahun 2011, bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang (jika termohonnya badan publik negara keberatannya ke PTUN, dan jika termohonnya badan publik selain badan publik negara keberatannya ke Pengadilan Negeri).

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan sebagai acuan penyelesaian sengketa informasi di pengadilan. Perma No. 2 Tahun 2011 pada Pasal 1 Angka 1 telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gugatan� adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang secara tertulis tidak menerima putusan Komisi Informasi.

Demikian pula, Pasal 49 Ayat (1)

STASIUN RADIO

UU KIP telah membatasi PTUN atau PN dalam penyelesaian sengketa informasi publik, hanya mencakup perintah baik untuk membatalkan putusan Komisi Informasi maupun menguatkan Putusan Komisi Informasi. Hal ini diperkuat dalam Pasal 10 Ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2011, yang mengatur bahwa putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi.

Ini berarti gugatan yang dilakukan oleh Golkar NTB sudah keluar dari norma yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya Golkar mengajukan gugatan berupa keberatan terhadap putusan Majelis Komisioner KI, bukan gugatan perdata. Di dalam petitum gugatan Golkar, tidak hanya meminta membatalkan putusan Majelis Komisioner melainkan meminta PN menghukum tergugat membayar ganti rugi Rp 1,053 Milyar. Demikian pula, seharusnya yang digugat bukan pemohon dan lembaga KI melainkan putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisioner KI. Dengan demikian, dapat disimpulkan gugatan Golkar ini salah alamat. Langkah Partai Golkar mengajukan gugatan perdata kepada masyarakat pemohon informasi dan Komisi Informasi menunjukkan adanya kesesatan nalar dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***

Lima tahun tak terima gaji, pulang lumpuh total Tak pernah usai pahlawan devisa jadi korban

*** Kapal pengangkut pupuk protes jadwal bongkar di Lembar Ujung-ujungnya petani jadi korban

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

Hipmi Perlu Dihidupkan ORGANISASI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB nampaknya perlu dihidupkan kembali. Organisasi ini sedang dianggap mati suri sejak beberapa waktu terakhir.

Mestinya, Hipmi provinsi hingga kabupetan/kota ikut proaktif mencetak wirausaha di tengah akan diberlakukannya pasar bebas Asean, dengan tingkat persaingan SDM yang sangat ketat dengan negara-negara lainnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Hipmi Kota Mataram, Emma Nurqaimah (Suara NTB/bul) Emma Nurqaimah Hasan Hasan, SH mengakui jika aktivitas organisasi Hipmi di NTB hampir lumpuh total, meski beberapa kabupaten/kota kepengurusannya masih aktif.

Kepengurusan organisasilah yang menurut Emma harus digerakkan, karena di tingkat pusat, Hipmi menjadi organisasi yang cukup berperan. Berbanding terbalik dengan kondisi organisasi di daerah ini. Hampir dua tahun terakhir tak ada gebrakan yang dilakukan Hipmi.

Diingatnya, Hipmi hanya melaksanakan kegiatan pelatihan tak lama sejak pelantikan pengurus oleh Ketua Hipmi pusat, Raja Okto Saptahari. Meski demikian, Emma menyebutkan tak sampai harus melakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mengukuhkan pengurus baru guna memaksimalkan peran sesuai dengan visi misi dan AD/ ART organisasi Hipmi.

“Terkecuali, kalau ada kesalahan berat ketua, baru bisa Musdalub. Yang terpenting bagaimana menghidupkan kembali kepedulian pengurus terhadap organisasi,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Jumat (14/2).

Kepedualian terhadap organisasi yang dinilai masih kurang, terlepas mungkin karena kesibukan pengurus secara pribadi. Tetapi organisasi besar ini menurutnya tak bisa diabaikan. Dan harus mengambil peran, seiring sejalan dengan pemerintah membangun ekonomi daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pemerintah daerah di NTB ini khususnya, dianggap telah cukup terbuka dan siap membangun kerjasama dengan semua pihak, lintas organsisasi. Tetapi itu tidak bisa dilakukan, lantaran kepengurusannya yang masih amburadul.

Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta dinasdinas terkait, banyak di antaranya yang memiliki program dalam menciptakan wirausaha baru.

Hipmi sebenarnya bisa saja masuk di dalamnya, jemput bola dengan program-program pemerintah daerah tersebut.

Karena rawan akan terjadi pemiskinan masyarakat jika tak mampu bersaing dalam segala bidang pada pasar Asean 2015 mendatang.

Tidak mungkin menurut Emma pemerintah daerah yang bergerak, membangkitkan dan melakukan ajakan kepada Hipmi. Tetapi, Hipminya sendiri yang harus melakukan pendekatan, ikut berkecimpung dalam setiap even yang dilaksanakan pemerintah. Dan menggaungkan pencetakan wirausaha baru. Bekal untuk membangun masyarakat sebenarnya sudah ada di Hipmi. Apalagi pengurus dan anggotanya ratarata dari kalangan pengusaha.

“Hipmi bukan organisasi yang main-main, mari kita bangun kepedulian seluruh pengurus dan anggota,” demikian Emma. (bul)

Kapal Pengangkut Pupuk Protes Jadwal Bongkar di Lembar Mataram (Suara NTB) Dua distributor penyuplai utama pupuk di NTB, PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia protes dengan jadwal bongkar - muat di pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Sebabnya, selama delapan hari sudah kapal-kapal dengan muatan 3.500 ton pupuk masih mengapung tanpa kejelasan waktu sandar. Padalah, kesediaan stok di gudang lini II (Pelabuhan Lembar) sudah kritis.

Staf Penjualan Pupuk Kaltim, Buliher Siagian menegaskan delapan hari kapal pengangkut pupuk Kaltim dalam situasi yang tidak menentu, kapan jadwal sandar dan bongkar akan diberikan pihak otoritas jasa pelabuhan.

Saat ini, gudang lini II milik pupuk Kaltim, dari kapasitas tampung sebesar 22.500 ton, sisa stok saat ini hanya 45.7 ton. Lini II ini menjadi penyuplai ke lini III (gudang di kabupeten/kota).

Kekurangan stok ini berdampak pada kekhawatiran tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk petani yang mencapai puncaknya pada musim hujan ini. Kapal pengangkut pupuk, biasanya paling lambat menunggu jadwal bongkar sampai lima hari.

Sehingga dalam sebulan untuk bongkar muat dan bolak balik kapal pengangkut bisa mencapai tiga kali angkutan. Sehingga stok di lini II bisa terjamin.

“Kapal Anugerah Buana V memuat Urea 3.000 ton. Tanggal 7 sudah ada di Lembar.

Tanggal 10 Kaltim minta surat prioritas dari pihak terkait (Pertanian, Perhubungan, Disperindag). Tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kapan jadinya pupuk itu bisa dibongkar,” sebut Siagian pada Suara NTB di Mataram, Jumat (14/2).

Dengan kondisi ini, untuk satu kapal pengangkut bisa memakan waktu sebulan untuk tuntas bongkar, ini yang dikhawatirkan. Apalagi kapal tersebut disewa dengan batas waktu tertentu.

Ia menyebutkan, lambannya jadwal dan proses bongkar muat barang yang terjadi di Lembar ini, berbeda halnya dengan pelabuhan di Sumbawa dan Dompu. Yang mana jadwal bongkarnya sangat cepat. Itu yang diharapkan bisa berlaku di pelabuhan Lembar.

Menyambung itu, Staf Gudang dan Distribusi Pupuk Kaltim, Cristian J Rumi menyebut, jika kapal pengangkutnya tak bisa bongkar dalam waktu dekat. Kemungkinan kapal tersebut akan dipaksa bongkar di Bima dan Dompu, meski konsekuensinya adalah stok pupuk pulau Lombok melimit.

Sarana dan prasaran di pelabuhan sangat mendesak untuk ditambah. Apalagi tingkat operasional kapal di pelabuhan Lembar sudah padat. Dan tidak menutup kemungkinan frekuensinya akan semakin tinggi.

Untuk mengantisipasi ini, sebenarnya pupuk Kaltim merencanakan akan menggunakan kapal pengangkut dengan kapasitas 40.000 ton untuk menjaga kestabilan stok.

Tetapi kondisi pelabuhan hanya mampu menampung kapal maksimal 5.000 ton.

“Bahkan kami sudah melakukan survey bagaimana pelabuhan di Labuhan Haji, Lombok Timur, bisa digunakan. Tetapi kemampuan pelabuhan hanya untuk kapal pengangkut berkapasitas di bawah 1.000 ton. Kalau berat dan lama jadwalnya terpaksa kapal di Lembar kita over ke tempat lain,” demikian Cristian.

Di tempat terpisah, Sales

(Suara NTB/bul)

Cristian J Rumi

(Suara NTB/bul)

Anang Agus Riyanto

(Suara NTB/bul)

Buliher Siagian

(Suara NTB/zul)

BONGKAR - Aktivitas di Pelabuhan Lembar, yang lebih mendahulukan bongkar peti kemas, sembako, dan lainnya ketimbang pupuk.

Supervisor pupuk Petrokimia, Anang Agus Riyanto mengurai proses bongkar muatnya kapal pengangkut pupuknya. Setelah beberapa hari menunggu jadwal, bongkar dilakukan. Namun pada pertengahan bongkar, kapal pengangkut pupuk Petrokimia, oleh otoritas pelabuhan diminta untuk antre kembali, karena ada kapal lain yang masuk bongkar.

“Kapal kita yang sedang bongkar diusir lagi ke tengah, ada kapal peti kemas yang

didahulukan, entah apa isi peti kemas itu,” sebutnya.

Pihaknya juga melayangkan surat resmi kepada pemerintah daerah terkait atas kondisi tersebut. Tetapi belum ada respon yang berarti.

Semakin banyaknya jumlah kapal dan panjangnya antrean menurutnya pemerintah memang harus bersikap untuk melakukan pembenahan pelabuhan, menyongsong NTB yang saat ini sedang berkembang.

Jika tidak, perlu ada pela-

buhan alternatif yang harus segera disiapkan. Labuan Haji ia sebutkan, meski belum ada kesiapan menyangkut pelabuhan dan gudang penyimpanan di Lombok Timur.

“Sampai sekarang belum ada titik terang masalah bongkar kapal. Kalau sampai bulan Februari ini petani akan kesulitan pupuk, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Pelabuhan memang sudah mendesak untuk ditambah infrastrukturnya,” sebut Anang. (bul)

Pemprov Tantang Petani Jagung Lakukan Ekspor Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjawab kekhawatiran Bupati Dompu, Drs. H.

TRAVEL

TOKO BANGUNAN

Halaman 7

Bambang M. Yasin atas kebijakan impor jagung yang diberlakukan pemerintah pusat.

Sebab alasan akan mengakibatkan merosotnya harga jagung di daerah tersebut yang

dalam waktu dekat akan panen.

Kepala Disperindag Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM menyebut kekhawatiran itu bisa diimbangi dengan

menjembatani petani untuk melakukan ekspor.

“Petani bisa menanyakan Dinas di kabupaten. Atau kami diberikan data realnya berapa produksi jagung yang

MOBIL

MOBIL

PENGOBATAN

bisa kita tanyakan pasarnya di luar negeri,” demikian Maliki pada Suara NTB di Mataram, Jumat (14/2).

Ia menyebutkan tidak ada persoalan jika petani jagung bisa melakukan ekspor. Jika kesulitan akses, pemerintah didalamnya dapat melakukan pendampingan. Dengan ekspor, diperhitungkan keuntungan akan lebih tinggi dari penjualan di dalam daerah yang harganya hanya pada kisaran Rp 1.800/Kg sampai Rp 2.000/Kg. Perwakilan pemerintah RI di luar negeri tersebar dihampir seluruh negara. Kenapa tidak menurut Maliki keberadaan Atase tersebut bisa dimanfaatkan untuk menanyakan harga beli di setiap negara. Bisa melalui faximile dan sarana komunikasi yang tersedia. (bul)

HILANG

MADU

KACAMATA

BATIK

LOWONGAN

STNK R2 HONDA DR6094BO NOKA/NOSIN : MH1JF1315A K165912/JF13E-0162565 AN. HAJJAH NURUN’IN HILANG DISEKITAR RUMAH STNK R2 SUZUKI FU DR2919BG NOKA/NOSIN : MH8BG41CA8J175461/6420ID-173255 AN.I MADE SUSILA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

MEBEL

OBESITAS

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/Met)

Bawaslu akan Dalami Dugaan PPK Terdaftar sebagai Caleg Mataram (Suara NTB) Dugaan adanya Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) di Mataram yang terdaftar sebagai caleg, mendapatkan perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB. Tindakan pencopotan pun akan dilakukan Bawaslu jika terbukti adanya PPK yang terdaftar sebagai caleg.

Kepala Divisi Pengawasan dan Penertiban Bawaslu NTB, Bambang Karyono, ketika dikonfirmasi Suara NTB Jumat (14/2) kemarin, mengatakan pihaknya akan segera mendalami dugaan tersebut. “Kami akan dalami dan teliti dulu, jangankan jadi caleg, terindikasi memihak kepada salah satu caleg atau Parpol saja, akan lansung kami pecat,” tegas Bambang.

Secara aturan, PPK tidak boleh memihak kepada salah satu caleg atau Parpol. Namun, sejauh ini, Bambang mengaku belum bisa mencopot PPK yang diduga terdaftar sebagai caleg. “Jika statusnya masih diduga, kami belum bisa melakukan pencopotan, setelah kami dalami, jika terbukti maka tidak akan ada toleransi dari Bawaslu,” ujarnya.

Menurutnya, jika benar terjadi adanya PPK yang terdaftar sebagai caleg, yang menjadi pertanyaan justru kinerja KPU. “Yang akan menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa bisa lolos terdaftar di KPU. PKK itu kan terbentuk jauh sebelum pendaftaran para caleg,” imbuhnya heran.

Sementara itu, dirinya mengaku tidak ingin menghakimi pihak manupun terlalu jauh dalam hal hasil kinerja. “Jika benar ada caleg yang menjadi PPK, kemungkinan besar mereka sudah mengundurkan diri sebagai PKK,” tandasnya. (ami)

Dinilai Ingkar Janji

Warga Polisikan PT. Aby Kusuma Jaya Mataram (Suara NTB) Puluhan warga Lingkungan Perumahan Panorama Alam Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Jumat (14/2) kemarin, mendatangi Polres Mataram. Mereka melaporkan PT. Aby Kusuma Jaya. Mereka menuntut agar direktur perusahaan tersebut segera merealisasikan janji yang telah disepakati. Sementara Direktur PT Aby Kusuma Jaya membantah tentang adanya perjanjian yang telah disepakati.

Warga yang mengaku merasa tertipu, akhirnya mendatangi Polres Mataram untuk melaporkan perusahaan tersebut tentang janji pembuatan masjid yang tidak direalisasikan. Selain itu, warga juga melaporkan beberapa fasilitas yang tidak dipenuhi oleh developer. Diantaranya pemasangan listrik dan air PDAM. “Develovernya sudah berjanji membangunkan kami masjid, namun sampai sekarang belum direalisasikan,” ungkap perwakilan warga Edy dan Imam kepada wartawan.

Mereka juga menyampaikan bahwa developer tersebut tidak memenuhi janjinya. “Listrik akhirnya kami pasang sendiri, sebelumnya mereka telah berjanji untuk mengganti semua biaya yang kami keluarkan,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur PT. Aby Kusuma Jaya, Najib Jaswadi membantah, telah menjanjikan pembangunan masjid di lingkungan perumahan tersebut. “Kami tidak pernah berjanji untuk membangunkan mereka masjid. Kalaupun ada janji ya harus ada hitam di atas putih, disertai dengan materai-nya dong,” bantahnya. Memang di sana belum ada masjid, akan tetapi sudah ada musalla sebagai tempat ibadah. Pihaknya tidak memfasilitasi pembangunan masjid karena di sana hanya perumahan kecil, hanya 50 unit.

“Kalau masalah laporan ke kepolisian, ya baguslah, mari kita buktikan kebenaran yang sesungguhnya secara hukum,” katanya. Pihaknya menanggapi dengan baik terkait laporan itu. Beberapa penjelasan yang diberikan ke Suara NTB, bahwa pihaknya tidak menjual perumahan beserta fasilitas seperti listrik. Perusahaan tersebut hanya menyediakan fasilitas air dari PDAM. Humas Polres Mataram AKP Wayan Suteja berjanji akan segera mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Ya ini akan masuk ke ranah hukum perdata, namun kalau bisa diselesaikan dengan cara mediasi, maka kami akan segera memediasi mereka,” ungkapnya.

Terkait laporan masyarakat, perusahaan developer itu diduga melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. “Kalau hal itu terbukti, maka pihak perusahaan bisa dituntut karena melanggar pasal 378 KUHP,” terangnya. (met)

(Suara NTB/met)

MELAPOR - Beberapa warga yang datang melaporkan PT. Aby Kusuma Jaya terkait dugaan penipuan.

TAHAN Tersangka kasus narkoba ditahan di Polda NTB.

Satu Diantaranya Oknum Polisi

15 Pengedar dan Pengguna Narkoba Ditangkap Mataram (Suara NTB) Jajaran Polda NTB menangkap sedikitnya 15 tersangka pengedar dan penyalahgunaan narkoba di Mataram. Salah seorang diantaranya adalah oknum anggota polisi. Puluhan gram barang bukti berupa sabu–sabu dan ekstasi, diperlihatkan saat jumpa Pers, Jumat (14/2) kemarin.

Kasubbag Narkoba pada Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Sukarja mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengedar sekaligus pemakai narkoba di Mataram. “15 orang tersangka bersama puluhan gram barang bukti (BB) telah kami amankan,” ungkapnya di ruang

pelayanan wartawan, Mabes Polda. Adapun satu diantara ke-lima belas tersangka tersebut merupakan oknum anggota kepolisian.

Sejumlah barang bukti telah diuji laboratorium. Ditemukan beberapa gram diantaranya ada yang oplosan. “Berdasarkan hasil uji laboratorium yang kami

telah kami lakukan, ternyata diantara barang bukti ini ada yang berunsur ekstasi murni, ada pula yang ekstasi oplosan,” terangnya.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro melalui stafnya Adi Prajono menyampaikan, tiga dari 15 tersangka yang telah ditetapkan itu ter-

tangkap Minggu (10/2) lalu. Sebelumnya tiga orang tersangka yang berinisial A, J dan S tertangkap tangan saat menggunakan narkoba di kediamannya yakni di Lingkungan Gubuk Batu, kelurahan Monjok, Mataram. Adapun beberapa tersangka lainnya berasal dari berbagai daerah, diantaranya Cakranegara, Selagalas, Karang Taliwang dan sebagainya.

Para tersangka tersangka dijerat dengan UU Nomor 35 tahun 2009 pasal 111 ayat (2), 114 ayat (2), 127 ayat (2) dan 131

tentang narkotika. “Mereka akan dikenakan hukuman kurungan penjara selama empat tahun,” terangnya. Adapun tiga tersangka yang dibekuk di Lingkungan Gubuk Batu kemarin merupakan penangkapan yang terakhir. “Tiga orang dari Gubuk Batu kita tangkap pada hari Minggu kemarin,” ujarnya.

Menurutnya pengankapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Ditreskrimsus terhadap kasus yang melibatkan satu orang oknum polisi. (met)

Jennifer Dunn Penuhi Bakesbangpol NTB Siaga 24 Jam Panggilan KPK Antisipasi Gangguan Pemilu

Mataram (Suara NTB) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sudah semakin dekat.

Pemerintah daerah tidak mau kecolongan terhadap berbagai bentuk gangguan yang terjadi.

Antisipasi sejak awal terus dilakukan, sehingga pemilu berjalan seperti diharapkan.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ir. Abdul Hakim, MM, menjawab Suara NTB usai pelantikan Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Jumat (14/2).

Terkait hal ini, ujarnya, pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan Bakesbangpol kabupaten/kota, Badan Intelijen Negara (BIN) dan aparat keamanan mengenai

kondisi di lapangan. Bahkan, mendekati pemilu mendatang, pihaknya bersiaga 24 jam mengantisipasi hal-al yang tidak diinginkan.

Selain itu, lanjutnya, beberapa gangguan keamanan yang terjadi tidak berpengaruh terhadap kondusivitas daerah secara umum. Apalagi pihak jajaran pemerintah kabupaten dan aparat keamanan langsung turun tangan ke lapangan mengatasi permasalahan yang terjadi.

Diakuinya, dari beberapa survai yang dilakukan lembaga penelitian di tingkat pusat, NTB termasuk salah satu daerah yang dinilai rawan.

Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi di NTB cukup stabil dan tetap aman mendekati pelaksanaan pemilu mendatang. ‘’Adanya berita

yang mengatakan NTB sebagai daerah rawan adalah suatu hal yang tidak benar,’’ tegas mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB ini.

Meski demikian, pihaknya tidak berdiam diri dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pemantauan kondisi di lapangan bersama aparat keamanan tetap dilakukan. Ketika ada gejolak kecil timbul di masyarakat pihaknya langsung turun tangan dan mengatasi persoalan di lapangan.

Bahkan, masyarakat, ujarnya, tidak menginginkan kondusivitas di tempat tinggalnya terganggu. ‘’Prinsip kami, lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Artinya, sebelum persoalan muncul, kita langsung melakukan pencegahan di tengah masyarakat,’’ tandasnya. (ham)

Tekan Golput

Dewan Sarankan KPU dan Parpol Berikan Edukasi Politik Mataram (Suara NTB) Perhelatan Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Namun, kesadaran masyarakat akan demokrasi saat ini dinilai masih kurang. Hal ini bisa menyebabkan berjalannya Pemilu menjadi rawan akan tingginya angka golput.

Terkait dengan masalah tersebut, Anggota Komisi I DPRD NTB, H.M. Hafidz, menyarankan supaya KPU lebih intens dalam melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat.

“Selain sosialisasi supaya

masyarakat lebih selektif, sosialisasi supaya tidak golput juga perlu,” ujarnya.

Di sisi lain, dirinya mengapresiasi kinerja KPU selama ini yang dianggapnya lumayan bagus. Baliho untuk sosialisasi cukup banyak, kemudian berbagai kekurangan dalam persiapan Pemilu terus dibenahi. “Secara umum, KPU memang terlihat berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tetap harus ditingkatkan. Terutama pembentukan komisioner kabupaten/kota harus dipercepat,” ungkapnya.

Berangkat dari Pasal 31 bab XIII, UU No 2 Tahun 2008

tentang partai politik, Hafidz menilai, tidak hanya KPU saja yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat, melainkan Parpol juga. “Parpol harus memberikan edukasi politik kepada calegnya, kemudian caleg meneruskan edukasi ini kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, edukasi ini dapat dilakukan oleh para Caleg melalui forum-forum atau tatap muka. Edukasi seperti ini dinilai dapat memberikan wawasan kepada masyarakat akan hak suara yang dimilikinya sehingga angka golput bisa ditekan. (ami)

Jakarta (Suara NTB) – Artis Jennifer Dunn memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)untukmenjalanipemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Jennifer datang memenuhi panggilan KPK, dan Jennifer juga patuh, mobilnya sudah diserahkan,” kata kuasa hukum Jennifer, Hotman Paris Hutapea, saat mendampingi kliennya tiba di KPK Jakarta, Jumat. Ia lalu memberikan penjelasan tentang mobil Toyota Alphard Vellfire bernomor polisi B 510 JDC milik Jennifer yang disitaKPKdirumahnyapadaRabu (12/2). Menurut dia, mobil itu pemberian dari Wawan.

“Diatandatangansecarasukarela, mengenai detail apa jawabannya, kami tidak mau mendahului karena di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dulu,” jelas Hotman.

Namun ia menolak menjelaskan hubunganJenniferdenganWawan.

“Tidak etis kalau (dijelaskan) sekarang, namun yang jelas mobil itu diakui dari Wawan, sudah jujur dia,” tambah Hotman. Hari ini KPK juga menjadwalkan pemanggilan artis Chaterine Wilson dalam penyidikanperkaraTPPUWawan,

namun hingga saat ini Chaterine belum memenuhi panggilan KPK. Dalam kasus Wawan, KPK sudah menyita sekitar 25 mobil, termasuk beberapa mobil mewah seperti Lexus RS 460 L hitam bernomor polisi B 888 ARD, Nissan GTR B 888 GAW, Land Cruiser hitam B 888 TCW, Lamborgini Aventador B 888 WAN, Bentley Continental, Ferrari merah B 888 GIF, Rolls Royce Flying Spur B 888 CHW dan satu motor Harley Davidson B 3484 NWW. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, KPK belum selesai melacak harta Wawan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selainmenjaditersangkaperkara pencucian uang, Wawan juga menjadi tersangka perkara suap terkaitpenanganansengketaPilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi, kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun 2012, dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Berdasarkan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) istri Wawan, Wali Kota Tangeran Selatan Airin Rachmi Diany, tertanggal 24 Agustus 2010, hartanya mencapai Rp103 miliar dan RP22,1 miliar di antaranya berupa mobil-mobil mewah. (ant/bali post)

(ant/bali post)

JALANI PEMERIKSAAN - Artis Jennifer Dunn (tengah) berjalan memasuki ruang tunggu di Gedung KPK Jakarta, Jumat (14/2), untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias wawan.

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/kir)

PERSIAPAN - Panggung utama pusat perayaan Bau Nyale di Pantai Seger Kuta terus dikebut penyelesaiannya oleh Pemkab Loteng, supaya bisa selesai pada waktunya (kanan). PNS lingkup Pemkab Loteng dikerahkan membersihkan lokasi perayaan Bau Nyale, Jumat (14/2).

Bersihkan Sampah di Tiga Gili

”Boat” Pengangkut Mulai Beroperasi Tanjung (Suara NTB) Problem sampah di kawasan 3 pulau sedikit mulai teratasi. Boat atau perahu tradisional pengangkut sampah dari 3 Gili menuju daratan Pemenang, Lombok Utara, sudah mulai beroperasi Kamis (13/2) lalu.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU, Minulan, S.Sos., membenarkan perahu pengangkut sampah sudah dapat dioperasikan.

Boat ini sedianya digunakan lebih awal, namun karena cuaca yang kurang mendukung, sehingga operasionalnya ditunda sekitar sebulan.

Diterangkan Minulan, boat tersebut berukuran 4x8 m dengan mesin pacu 2x40 pk. Kapasitas beban angkut sampah pada perahu tersebut mencapai 10 ton sekali jalan. Setelah melalui proses finishing, boat yang dibuat di galangan Kapal milik H. Rusdi itu pun diturunkan ke pesisir Pantai Medana, untuk selanjutnya dioperasionalkan secara maksimal.

“Operasional boat ini merupakan alternatif solusi penanganan sampah di kawasan 3 Gili yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Harapan kita, operasional boat ini akan mengurangi masalah sampah di kawasan pariwisata itu,” jelas Kepala UPTD. Minulan mengatakan, perahu boat itu akan dioperasionalkan setiap harinya oleh petugas UPTD Kebersihan yang ditunjuk. Bobot perahu ia klaim cukup besar, akan tetapi belum mampu mengatasi persoalan sampah secara instan.

Mengingat produksi sampah yang dihasilkan di Trawangan saja berkisar 7 ton hingga 8 ton per hari, belum ditambah dengan produksi sampah di dua gili lain, yakni Gili Meno dan GiliAir. Pihaknya pun akan berjuang keras untuk melakukan pengangkutan dari 3 pulau ke daratan Ampenan. Dengan kapasitas angkut 10 ton, selanjutnya, UPTD akan memikirkan keberadaan tenaga lapangan yang bertugas. Karena kapasitas 10 ton bukanlah jumlah yang sedikit untuk dipindahkan dari boat ke daratan.

Sebelumnya keluhan sampah menjadi fokus Pengurus Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Dusun Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Pengurus yang mendatangi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), belum lama ini, mempertanyakan komitmen Pemda karena sampah yang sudah menumpuk belum terangkut.

Pendiri FMPL Trawangan, H. Abdul Malik, kepada wartawan seusai diterima Pemda KLU, khawatir karena belum adanya solusi atas persoalan sampah. Terlebih, H. Arsan, pemilik lahan yang sebelumnya disewa sebagai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Trawangan tidak berkenan memperpanjang sewa lahan. Front pun kebingungan mencari lokasi baru sekaligus meminta Pemda KLU memberikan jalan keluar.

“Sampah yang dikelola oleh FMPL tidak pernah diangkut ke darat, setelah kami tanya, pak Sekda menjawab boatnya baru selesai dibuat. Persoalan ini sudah kami sampaikan 2 tahun lalu, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” ungkap Abdul Malik. (ari)

Diduga Salahi Aturan RTRW

Bangunan di Atas Bukit Kawasan Wisata Senggigi akan Dibongkar

Mulyadin Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah bangunan vila dan losmen serta bangunan lain yang berada di kawasan wisata Senggigi diduga melanggar aturan. Apalagi, bangunan tersebut dibangun di atas bukit dan berada di luar rencana tata ruang wilayah (RTRW) Lombok Barat (Lobar). Selain itu bangunan ini diduga tak mengantongi izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar. Perbukitan yang seharusnya hijau kini berubah menjadi lahan yang penuh dengan bangunan.

Kepala BLH Lobar, Mulyadin, SH, MH, menegaskan, guna menelusuri perizinan lingkungan bangunan ini, pihaknya telah membentuk tim pengawasan dan penegakan

perizinan lingkungan. Tim ini akan melakukan pemetaan mana saja bangunan yang belum mengurus izin dan sudah. Selain itu, mana bangunan yang perlu memilki izin RKL dan UPL serta nama yang perlu izin Amdal.

“Bangunan di atas bukit sekitar kawasan Senggigi melanggar aturan. Karena itu kami akan segera turun mengecek izin lingkungannya,” tegasnya, Jumat (14/2).

Ia menjelaskan sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, kepala daerah wajib melakukan pengawasan lingkungan. Mengacu aturan inilah, pengawasan itu bisa didelegasikan kepala daerah ke dinas atau instansi yang menangani masalah lingkungan. Atas dasar itulah, pihaknya membentuk tim. Tim ini sendiri sudah di-SK-kan bupati. Selanjutnya, tim ini akan bekerja untuk melakukan pengawasan dan penegakan perizinan.

Jika dari hasil pengecekan ke lapangan, ternyata bangunan diluar peruntukan sesuai RTRW, maka pihaknya tegas akan membongkarnya.

Sebaliknya, jika bangunan sesuai RTRW, maka pihaknya akan menegur untuk meminta pemilik bangunan segera mengurus izin lingkungan baik UPL dan RKL serta Amdal.

Menurutnya, ancaman terhadap setiap orang yang membangunan tanpa izin lingkungan sangat berat. Di mana, mengacu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 109, setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin bisa masuk pelanggaran pidana. Menurutnya, aturan ini sangat kuat untuk melakukan tindakan tegas terhadap bangunan-bangunan tersebut.

Dikatakan, pendataan dan pemetaan izin ini perlu untuk mengetahui, mana saja bangunan yang perlu izin UKL, RKL dan Amdal. Karena izin bangunan baik vila, hotel dan losmen komersial berbeda dengan milik pribadi namun perlu izin. Selain itu, untuk mengetahui manamana saja bangunan yang sudah, dan sedang mengurus serta belum memiliki izin. (her)

Puncak Perayaan Bau Nyale

Tiga Menteri Direncanakan Hadir Praya (Suara NTB) Tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu II direncanakan menghadiri perayaan puncak event Bau Nyale yang dipusatkan di Pantai Seger Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) tanggal 19 -20 Februari mendatang. Selain untuk ikut menyemarakkan event Bau Nyale, kehadiran tiga menteri tersebut juga akan melakukan penandatanganan penetapan kawasan Pantai Seger sebagai lokasi Festival Putri Mandalika.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, usai memimpin rapat persiapan event Bau Nyale di Pantai Seger Kuta, Jumat (14/2)n. Ketiga menteri yang direncanakan hadir adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Menteri Pendidikan Nasional

(Mendiknas) serta Menteri Kelautan dan Perikanan. “Ketiga menteri tersebut sudah menyatakan kesiapan untuk hadir dalam perayaan Bau Nyale,” jelasnya.

Selain ketiga menteri tersebut, masih ada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang juga direncanakan akan hadir. Namun sejauh ini dari Kementerian PDT sendiri belum ada konfirmasi terkait kejelasan rencana kehadirannya pada puncak perayaan Bau Nyale.

Sekolah Libur Pada kesempatan yang sama Bupati Loteng mengungkapkan pada puncak perayaan Bau Nyale, seluruh sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Loteng bakal diliburkan. Kebijakan tersebut diambil oleh Pemkab Lo-

teng untuk memberikan kesempatan kepada pelaku pendidikan di daerah ini untuk bisa ikut ambil bagian di event Bau Nyale.

“Jadi untuk sekolah mulai tingkat TK sampai SMA tanpa terkecuali akan diliburkan pada hari puncak perayaan event Bau Nyale tahun ini,” sebutnya.

Namun kebijakan itu, kata Bupati hanya berlaku bagi sekolah-sekolah saja. Sementara untuk pemerintahan tidak diliburkan. Karena pelayanan pemerintahan kepada masyarakat harus berjalan.

Tidak boleh terganggu karena event Bau Nyale.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng. Di mana semua sekolah yang berada dibawah nuangan Kemenag Loteng juga akan diliburkan pada hari yang sama. “Kebijakan ini sudah

kita sudah sampaikan ke semua sekolah yang berada di bawah Kemenag Loteng,” aku Kepala Kantor Kemenag Loteng, H. Nasri Anggara.

Selain itu pihaknya juga sudah menginstruksi semua sekolah ikut berpartipasi dalam menyemarakkan perayaan Bau Nyale dengan mengikuti semua agenda kegiatan yang gelar. Hal tersebut sebagai bentuk partisipasi sekolah-sekolah dalam menyemarakkan kegiatan tahunan milik daerah tersebut.

Sementara itu para PNS lingkup Pemkab Loteng pada Jumat pagi kemarin dikerahkan untuk melakukan pembersihan di lokasi perayaan Bau Nyale di Pantai Seger Kute. Pembersihan dilakukan usai olah raga rutin mingguan di lokasi yang sama. (kir)

Soal Konflik ASITA

Wagub : Jangan Habiskan Energi untuk Berselisih Paham Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berharap konflik internal yang terjadi di jajaran pengurus DPD ASITA NTB cepat selesai. Sebagai salah satu stakeholders dalam pengembangan industri pariwisata, ASITA diminta tetap solid dan tidak menghabiskan energi yang ada untuk trus menerus berselisih paham.

“Kami ingin semua stakeholders industri kepariwisataan ini harus solid kepengurusannya, apakah itu ASITA, PHRI dan lain sebagainya. Jadi, jangan menghabiskan energi dan tenaga kita untuk berselisih paham,” pesan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, ketika dikonfirmasi terkait konflik yang terjadi di kepengurusan DPD ASITA NTB, Jumat (14/2).

Ia mengharapkan, konflik yang terjadi di internal kepengurusan DPD ASITA NTB segera berakhir. Untuk itu, ketua sebagai pimpinan harus memiliki kemampuan manajerial untuk menyatukan semua pengurus.”Jangan sampai ini menganggu iklim kepariwisataan kita. Sehingga permasalahan ini segera diselssaikan, disatukan semua kepengurusannya oleh pimpinannya. Coba diselesaikan secara musyawarah, bicarakan secara internal,” sarannya.

Sebagai pimpinan, lanjutnya, harus bisa mengayomi seluruh anggota, termasuk enyatukan kembali perbedaan pandangan dan pendapat yang ada di internal pengurus.

Sebab, tambahnya, jika kondisi ini terus berlanjut maka tidak akan bagus bagi iklim kepariwisataan.

“Mereka punya mekanisme organisasi untuk menyelesaikan. Jangan habis energi kita untuk hal-hal seperti itu.

Habisken energi kita untuk membangun, memajuan industri pariwisata. Industri pariwisata itu akan membaawa multi plyer effect,” tandasnya.

“Kami ingin semua stakeholders industri kepariwisataan ini harus solid kepengurusannya, apakah itu ASITA, PHRI dan lain sebagainya. Jadi, jangan menghabiskan energi dan tenaga kita untuk berselisih paham,”

H. Muh. Amin Sebelumnya diberitakan empat orang pengurus DPD ASITA NTB mengundurkan diri, karena merasa kecewa dengan kepemimpinan Agus Mulyadi sebagai Ketua ASITA NTB periode 2012-2016.

Pengurus DPD ASITA NTB

yang mengundurkan diri yaitu Wakil Ketua 1, JN Wirajagat, Wakil Sekretaris, Mujitahid Tohir, Kepala Bidang Tata Niaga, Badrun, dan dua Anggota Bidang Pemasaran dan Hubungan Luar Negeri, M. Basri dan Alisyahbana. (nas)

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Meski Dilarang, Sebagian Siswa Tetap Rayakan Hari Valentine Perkuat Mental Siswa SEBAGAI upaya menjaga kestabilan mental siswa peserta UN, SMAN 1 Mataram berencana mendatangkan motivator khusus yang akan mendampingi siswa peserta UN agar dari sisi kesiapan mental sebelum menghadapi UN tetap terjaga.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Mataram, Edi Sugiarto ditemui Suara NTB, Jumat (14/2) mengakui, persoalan yang rutin dihadapi siswa tiap kali menjelang pelaksanaan UN (Suara NTB/dys) adalah persoalan mental. KeEdi Susilo stabilan mental, menurutnya, sangat penting bagi siswa mengingat ekspektasi yang besar berada di pundak mereka. Baik ekpektasi agar lulus dari individu siswa bersangkutan, keluarga dan sekolah. ‘’Oleh karena itu, kami dalam waktu dekat ini akan segera datangkan motivator khusus untuk menangani problem mental siswa ini,’’ ujarnya.

Diakuinya, aspek mentalitas siswa sangat penting jika dibandingkan dengan materi atau isinya. Hal tersebut disebabkan pengaruh mental terhadap prestasi belajar siswa. Menyikapi kebutuhan itu, pihaknya juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah guru agama untuk mendampingi tiap-tiap siswa, sehingga dari sisi rohani para siswa pesertya UN diberikan ketabahan dan kematangan dalam menghadapi UN. “Spirit mereka itu perlu dibangun, oleh karena itu kami buatkan mereka pendamping yang akan terus membimbing mereka dari sisi mentalitas,” tambahnya.

Menurutnya, motivator yang akan didatangkan tersebut berasal dari psikolog baik dari dalam maupun luar daerah. Dengan didatangkan motivator tersebut, Edi berharap akan semakin meningkatkan kepercayaan diri para siswa menghadapi UN. “Keberadaan motivator sangat penting untuk membangun mental siswa. Masih adanya keraguan siswa peserta UN selama ini harus diwaspadai, sehingga tidak menimbulkan hasil buruk pada UN mendatang,” terangnya.

Selain memperkuat mental siswa, motivator juga akan semakin menambah rasa keyakinan untuk bermimpi merebut cita-cita. Biasanya, teknis yang digunakan oleh para motivator yang akan didatangkan nanti, mereka akan mengajak seluruh siswa untuk berani bermimpi dan membayangkan perguruan tinggi mana yang akan mereka masuki. Dengan penggunaan teknik demikian, diharapkan adanya rangsangan bagi siswa untuk tetap semangat sebelum UN. Sementara untuk persiapan materi, Edi mengaku sudah maksimal mendorong 299 siswanya yang akan mengikuti UN. Baik melalui pengayaan materi, tryout dan lain sebagainya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Meski sekolah-sekolah telah melarang siswa merayakan hari valentine, namun tetap saja ada sebagian siswa yang ‘ngotot’ merayakan Hari Valentine. Perayaan valentine dilakukan secara individu dan dirayakan di luar sekolah tanpa dikoordinir. Padahal, larangan dalam bentuk apa pun yang di keluarkan sekolah harus ditaati oleh siswa.

“Dari sekolah sudah ada larangan untuk tidak merayakan valentine, itu tidak boleh” ujar Lina salah seorang

siswi di salah satu sekolah di Mataram ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/2).

Meski tidak diperbolehkan, Ia mengaku tidak merayakannya di sekolah, akan tetapi merayakannya di luar sekolah.

“Valentine sih, tapi nggak di sekolah, kan dilarang” akunya.

Siswi yang masih duduk di bangku SMP ini mengaku merayakan valentine dikarenakan mengikuti beberapa teman-temannya yang

juga turut merayakannya di luar sekolah. Bentuk per-

ayaan valentine adalah hanya saling bertukar coklat dengan sesama temantemannya. “Nggak yang macam-macam. Bentuk perayaan hanya bertukar coklat

saja,” ujarnya seraya bercanda pada wartawan koran ini meminta hadiah coklat sebagai bentuk perayaan valentine.

Berbeda dengan Lina, Marsilam siswa salah satu sekolah menengah ini mengaku larangan valentine yang dikeluarkan sekolah hanya berlaku jika dirayakan di lingkungan sekolah. Tapi, jika dirayakan di luar sekolah boleh saja. Ia mengaku tidak sepakat dengan larangan valentine yang dikeluarkan oleh sekolah mengingat tidak ada

Asosiasi Pendidikan Guru PAUD Diluncurkan Jakarta (Suara NTB) – Asosiasi Pendidikan Guru - Pendidikan Anak Usia Dini (APGPAUD) Indonesia diluncurkan di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis oleh Ketua Umum APG-PAUD Indonesia Dr Sofia Hartati, M.Si. Peluncuran APG-PAUD Indonesia ditandai seminar dan lokakarya nasional tentang pembelajaran sains untuk anak usia dini, kurikulum anak usia dini dan teori sociokultural, dan juga menghadirkan nara sumber Prof Marilyn Fleer dari Monash University (Australia) untuk materi pengembangan kurilum PAUD. Sofia Hartati yang juga Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNJ menjelaskan, APG-PAUD Indonesia bertujuan meningkatkan profesionalitas dosen PG-PAUD di Indonesia. “Rencana pembentukan asosiasi ini telah dimulai 2010 dengan mengadakan pertemuan para dosen di berbagai kampus yang memiliki jurusan PAUD di Indonesia,” ujarnya.

Sofia mengatakan, jumlah anggota APG-PAUD diperkirakan mencapai 1.000 dosen dari 85 perguruan tinggi negeri/swasta yang memiliki jurusan PAD se-Indonesia.

Dia mengharapkan, keberadaan APG-PAUD menjadi mitra bagi pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan pemerataan mutu pendidikan anak usia 0-6 tahun dan dalam merumuskan regulasi bagi pendidikan anak usia dini.

Selain itu, APG-PAUD diharapkan mampu mengembangkan modelpendidikandankurikulumbagiPAUD,sehinggamampumewujudkan anak usia yang berkarakter sesuai nilai dan budaya Indonesia.

Sofia menambahkan, UNJ mempelopori pendidrian APGPAUD, karena untuk pertama kalinya FIP-UNJ memiliki program studi (jurusan) PAUD sejak tahun 1998. APG-PAUD Indonesia akan membantu dan mengembangkan keilmuan anak khususnya pendidikan anak usia 0-6 tahun atau 0-8 tahun serta mendampingi pendidik PAUD seluruh Indonesia.(ant/bali post)

Hadapi UN

Orang Tua Harus Ikut Kontrol Anak Mataram (Suara NTB) Siapa pun tidak dapat menyangkalperanorangtuaterhadap anak sangat besar. Bahkan nilai kasih sayang dan perhatiannya tidak dapat digantikan oleh siapa pun. Dengan peran yang sangat besar tersebut, diharapkan bagi orang tua untuk turut serta melakukanpengawasandanpengontrolan terhadap anak terlebih menjelang pelaksanaan UN April mendatang. Karena jika tugastugas pengawasan dan pengontrolan semuanya diserahkan kepada sekolah, maka bukan tidak mungkin akan menuai hasil kurang maksimal.

(Suara NTB/dys) “Jika kita lihat dari segi inHj. Uum Umaiyah tensitas bertemu dengan orang tua, maka porsi anak bersama orang tua jauh lebih besar dari pada hanya seorang guru di sekolah” terang Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Hj. Uum Umaiyah beberapa waktu lalu.

Dengan porsi bertemu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan guru, maka orang tua harus ikut berperan aktif dalam mengawal jelang proses UN yang tinggal menghitung bulan ini. jika tidak dilakukan pengontrolan, maka bisa berakibat fatal terhadap hasil UN anak mendatang. “Tidak bisa hanya mengandalkan sekolah saja yang harus mengontrol setiap anak peserta UN. Sekolah mempunyai keterbatasan seperti dari sisi kuantitas yang jauh lebih besar jumlah siswa ketimbang guru. Kan, tidak mungkin dapat dikontrol semua oleh sekolah,” ujarnya.

Selain dengan alasan itu, keberadaan orang tua di sisi anak jauh akan sangat bermanfaat jika hanya mendapatkan pendampingan dari orang lain, seperti motivator. Hal itu disebabkan faktor kedekatan orang tua dengan anak yang memungkinkan proses transfer nilai itu mudah terjadi. “Pengaruh orang tua jauh lebih besar dari pada guru,” tambahnya.

Dalam hal ini, ujarnya, sebelum menghadapi UN, anak harus diprakondisikan agar dari sisi mentalitas sebelum menghadapi UN benar-benar siap. “Anak tidak boleh dikasih beban yang terlalu berat yang kjusteru akan memnganggu konsentrasi mereka dalam menghadapi UN. Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan oleh orang tua ialah menyiapkan makanan bagi anak. Makanan harus sehat, sehingga siswa dari segi fisik sehat,” tandasnya. (dys)

yang salah dengan perayaan valentine. “Masa cuma bertukar kado saja tidak boleh,” ujarnya protes.

Sebelumnya, Pemkot Mataram telah mengeluarkan imbauan perihal larangan perayaan valentine ke sekolahsekolah. Melalui surat imbauan tersebut, harusnya bagi segenap siswa patuh terhadap larangan itu terlebih bagi siswa-siswi yang akan menghadapi UN, tentu perayaan ini meski tidak massif akan cukup mengganggu konsentrasi jelang pelaksanaan UN. (dys)

(Suara NTB/cem)

BAHAYA - Sosialisasi keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar dan tenaga pendidik perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak pelajar yang belum begitu peduli pada keselamatannya sendiri. Mereka, cenderung naik kendaraan dalam posisi yang membahayakan. Sebagai contoh, siswa di Selong Lombok Timur naik angkutan umum bergelayut di bagian luar kendaraan dan sangat membahayakan.

Bantuan Beasiswa Pemda KLU Dinilai Belum Tepat Sasaran Tanjung (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (Himlu) menilai bantuan beasiswa yang digelontorkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum tepat sasaran. Pasalnya, bantuan tersebut lebih banyak mengarah pada mahasiswa mampu dan mahasiswa tingkat akhir semester.

“Pada prinsipnya kami kecewa dengan program bantuan beasiswa karena beasiswa itu mengarah pada mahasiswa yang sedang penelitian skripsi. Artinya mahasiswa pada tingkat itu masuk katagori mampu, dan tidak lama lagi akan selesai studinya,” demikian penilaian Ketua Himlu, Muh. Sultan, Jumat (14/2).

Mahasiswa yang berada pada lingkup organisasi Himlu kata Sultan, menolak apabila Pemda KLU kembali mengalokasikan anggaran serupa untuk mahasiswa tingkat akhir.

Ia melihat, masih lebih banyak siswa-siswa tingkat akhir SMA yang tidak mampu dan memerlukan anggaran tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Pemda KLU pun diminta,

apabila menyalurkan bantuan beasiswa serupa agar mengubah sasarannya. Himlu sepakat jika Pemda melalui Dinas Dikbudpora KLU mengidentifikasi siswa-siswa berprestasi di jenjang SMA dan sederajat, namun tidak mampu melanjutkan studi di bangku perguruan tinggi. “Dikbudpora seharusnya memegang data sejak awal siswa-siswa tidak mampu biaya tetapi ingin kuliah dan punya potensi (intelektualitas). Dengan sasaran yang dulu di mana beasiswa mengarah ke mahasiswa Kedokteran, menurut kami, sangat tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Umumnya di Kedokteran lanjut Sultan, mahasiswa yang mampu masuk ke Fakultas tersebut adalah mahasiswa mampu. Jika tidak anak pen-

gusaha, maka mahasiswa bersangkutan dipastikan anak pejabat Pemda. “Logikanya, begitu tamat SMA dan masuk Kedokteran, mahasiswa bersangkutan sadar diri, sanggup konsekuensi biaya, karena semua sudah tahu jurusan itu mahal,” cetusnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengkritik minimnya komunikasi antara pemerintah (SKPD) dengan elemen organisasi mahasiswa Lombok Utara baik, Himlu maupun Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Lombok Utara (FKPMLU). Dalam hal ini, kedua lembaga organisasi itu belum pernah memperoleh tembusan penerimaan beasiswa mahasiswa. Sehingga pihaknya pun tidak dapat membantu pemerintah melakukan kontrol terhadap mahasiswa penerima.

Bukan tidak mungkin tambah Sultan, penerima beasiswa dari kelompok mahasiswa kurang memanfaatkan bantuan beasiswa tersebut. Seperti untuk mendukung aktivitas perkuliahan, menyewa biaya kosan, dan sebagainya. (ari)

Perguruan Tinggi Diminta Transparan Jakarta (Suara NTB) – Perguruan tinggi sebagai ‘role model’ pendidikan diminta untuk menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam urusan pengelolaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat melantik Rektor Universitas Syiah Kuala dan Ketua STSI Bandung, di Jakarta, Jumat (14/2.

“Pastikan semua aktivitas bisa dipertanggungjawabkan.

Manfatkan fungsi transparansi, agar tidak ada saling mencurigai antarkomunitas di perguruan tinggi,” katanya sebagaimana dikutip Suara NTB melalui laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (14/2).

Mendikbud mengatakan, ada dua unsur yang sangat

dominan pada perguruan tinggi, yaitu kebebasan mimbar akademik dan kemuliaan etika. Pimpinan perguruan tinggi, kata dia, harus memberikan keleluasaan kepada civitas akademika untuk mengembangkan kreativitas.

Yang terpenting, lanjutnya, kebebasan tersebut harus berpegangan pada etika.

Dalam kesempatan yang sama Mendikbud mengingatkan kepada pimpinan perguruan tinggi yang baru saja dilantik, untuk terus membangun tradisi akademik. Tridharma perguruan tinggi, kata dia, tidak boleh dipisah-pisah antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Tanamkan betul, rawat betul, dan kembangkan betul, tentang tradisi dan

budaya akademik,” katanya.

Dalam mengelola perguruan tinggi Mendikbud mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk melibatkan semua komponen. Perguruan tinggi, kata dia, berbeda dengan pemerintah. “Kalau pemerintahan memungkinkan adanya partai yang memerintah dan oposisi.

Kalau perguruan tinggi tidak ada yang seperti itu,” jelas mantan Rektor ITS tersebut.

Adapun pimpinan baru perguruan tinggi tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal., M.Eng., sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2014-2018, Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum., sebagai Ketua STSI Bandung untuk meneruskan sisa masa jabatan periode Tahun 2012-2016. (ham)

Seleksi Masuk SMP Berdasarkan Hasil Ujian Jakarta (Suara NTB) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim, mengatakan, pemerintah meniadakan tes untuk masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menggantinya dengan seleksi hasil ujian sekolah. “Mulai tahun ini, tidak ada lagi tes untuk masuk SMP,” ujar Wamendikbud di Jakarta, Kamis.

Penghapusan ini dilakukan agar semua lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Seleksi masuk SMP, diganti dengan seleksi hasil ujian dan rapor. Seleksi dilakukan masing-masing rayon.

“Diutamakan yang rumahnya dekat dengan sekolah,” kata dia.

Pemerintah juga sudah menghapus tes baca tulis dan hitung untuk masuk SD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lanjut dia, telah mengeluarkan surat edaran pelarangan tes itu. “Tidak boleh ada tes calistung. Kalaupun

(Suara NTB/ist)

Musliar Kasim

anak itu sudah bisa calistung, tapi hanya untuk pengetahuannya saja. Sekolah wajib mengajarkannya,” tegasnya Sementara itu, seorang wali murid, Anita (35), menyambut gembira keputusan tersebut. Selama ini, warga sekitar kesulitan masuk ke SMP favorit di dekat rumah. “Saya kira lebih adil, jika seleksi dilakukan hanya dengan hasil ujian sekolah dan nilai rapor,” ujar dia. (ant/bali post)

UGM Terima 105 Mahasiswa Asing Jalur ’’Non-Degree’’ Yogyakarta (Suara NTB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada semester genap tahun akademik 2013/ 2014 menerima 105 mahasiswa asing melalui jalur non-degree, seperti pertukaran mahasiswa.

“Ke-105 mahasiswa asing itu berasal dari berbagai universitas di delapan negara, yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, dan Norwegia,” kata Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Dwikorita Karnawati di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, UGM selalu siap danterbukauntukmembantupara mahasiswa yang menemui kesulitan selama menempuh studi. Para mahasiswa asing diharapkan dapat belajar dengan lancar dan mampu beradaptasi dengan mahasiswaIndonesiadanmasyarakat Yogyakarta. “Kami berharap para mahasiswa asing tidak hanya belajar di bidang akademik saja, tetapi juga mau menyisihkan waktu untuk belajar dan mengenal kebudayaan Yogyakarta,” katanya.

Ia mengatakan mahasiswa asing dapat belajar tentang keberagaman budaya melalui interaksi dengan mahasiswa UGM. UGM memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan yang berbeda dari seluruh Indonesia. “UGM layaknya miniatur Indonesia. Jadi para mahasiswa asing dapat belajar pluralisme di UGM karena mahasiswanya berasal dari

berbagai daerah di wilayah Indonesia,” kata Dwikorita.

Kepala Subdirektorat Urusan Internasional UGM Rio Rini Moehkardi mengatakan untuk mahasiswa asing UGM menerima melalui dua kali waktu penerimaan, yakni pada September dan Februari.

“Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diberikan orientasi mengenai berbagai informasi terkait persyaratan izin belajar, izin tinggal, dan pengurusan visa di Indonesia,” katanya.

Selain itu, mereka juga diberikan penjelasan terkait unit-unit layanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mahasiswa seperti Kantor Urusan Internasional (KUI), perpustakaan, dan klinik kesehatan.

“Mahasiswa diajak bersepeda keliling kampus UGM dan berhenti di setiap unit yang nanti bersentuhanlangsungdengankebutuhan mereka. Mereka diberikan penjelasan oleh pemandu,” katanya.

Menurut dia, dengan orientasi itu mereka diharapkan dapat memahami bagaimana tinggal di Yogyakarta dan tidak menemui banyak hambatan selama kuliah di UGM. “Untuk mendukung kelancaran mahasiswa asing selama menempuh studi di UGM, belum lama ini KUI telah merilis layanan UGM Buddy Club. Program itu merupakan jenis layanan pendampingan bagi mahasiswa asing yang dilakukan langsung oleh mahasiswa UGM,” katanya. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

Li Na Tersingkir di Doha

Doha Unggulan teratas Li Na yang tampil sebagai juara di Australia Terbuka bulan lalu, Kamis mengalami kemunduran menyakitkan ketika kalah di tangan petenis kualifikasi pada putaran ketiga turnamen Qatar Terbuka.

Pemain kondang dari Cina itu kalah dengan angka 7-6 (72), 2-6, 6-4 oleh Petra Cetkowska, pemain dari Ceko peringkat 100 dunia, meru-

pakan kekalahan pertama pemain Cina itu sejak memenangi turnamen Grand Slam di Melbourne.

Ia kelihatannya dapat mengatasi masalahnya ketika bangkit lagi setelah kecolongan 1-3 pada set terakhir, tetapi tetap tidak dapat mengatasi permainan lawannya pada pertandingan selama dua jam 46 menit, ketika melakukan

banyak kesalahan.

Tapi ia masih beruntung, karena akan berada di urutan kedua peringkat dunia tenis tunggal putri - untuk pertama kalinya - merupakan peringka tertinggi bagi petenis Asia, pada akhir minggu ini.

Ia mencoba tampil agresif pada pertandingan itu, tetapi lawannya bermain tenang sedangkan angin berhembus

kencang. “Saya tidak menyangka permainan saya begitu buruk,” kata Li seperti dikutip AFP. “Saya berpikir kalau saya mendekat ke net permainan saya bisa semakin baik. Tapi kekalahan itu tidak terlalu buruk. Saya melakukan perlawanan dan saya tahu apa kekurangan saya, yang nanti saya coba perbaiki dalam latihan,” katanya.

Li memuji lawannya, Cetkowska, yang penampilannya cukup bagus, kendati ia baru sembuh dari cedera yang menyebabkannya melorot jauh

Tiga Atlet Biliar Dicoret

Totti Bangga Hanya Bela AS Roma (ant/bali post)

Porprov 2014

PRSI Ingin Tambahkan Dua Nomor Pertandingan

Roma AS Roma menjadi klub tunggal yang diperkuat Francesco Totti sejak melakoni debut profesional pada 1992. Kendati mengakui agak sulit merengkuh silverware bersama AS Roma, Francesco Totti tidak menyesal hanya membela Tim Serigala sepanjang karier profesionalnya hingga saat ini.

Sebaliknya, kapten tim yang sudah sahih menyandang status legenda klub ini merasa bangga dengan fakta tersebut.

“Saya bangga dengan apa

yang telah saya capai dan karena selalu bermain untuk tim yang sama dalam karier saya.

Akan tetapi, memang selalu lebih sulit untuk memenangi sesuatu di sini,” tuturnya kepadaSky Sport Italia sebagaimana dikutip dari laman goal.com, Jumat (14/2) Er Pupone, yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa di usia yang telah mencapai 37 tahun, juga mengungkapkan sosok yang menjadi inspirasi permainannya.

“Idola saya adalah Giuseppe Giannini, meskipun dia bermain

dalam peran berbeda. Saya mempelajari setiap pergerakan dan posisinya di lapangan, karena dia bermain dengan kepala terangkat tinggi,” ujarnya.

Soal momen terbaiknya, Totti mengaku, saat memenangi Piala Dunia dan scudetto. Selama memperkuat I Lupi Totti telah meraih satu scudetto dan masing-masing dua Coppa Italia serta Supercoppa Italiana.

Musim ini ia membantu skuat Rudi Garcia menempati peringkat kedua klasemen sementara Serie A dengan sumbangan lima gol plus tujuh assist dari 16 laga. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Bila pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2010 lalu cabang olahraga renang mempertandingkan sebanyak 10 nomor pertandingan. Sementara pada Porprov NTB 2014 mendatang PRSI NTB menginginkan ada penambahan dua nomor pertandingan di Porprov NTB 2014, yakni 200 meter bebas dan 200 meter dada.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PRSI NTB, Ahmad Musyafa yang dihubungi Suara NTB di Mataram , Jumat (25/12) mengatakan rencana penambahan dua nomor pertandingan di Porprov NTB belum disepakati di tingkat pengurus. Namun keinginan penambahan nomor pertandingan itu setidaknya harus diwacanakan dari sekarang, sehingga pengurus PRSI di kabupaten/kota di NTB dapat menyiapkan atlet sedini mungkin.

“Kita ingin ada penambahan nomor pertandingan di Porprov NTB 2014, minimal kita harapkan ada penambahan dua nomor, yakni 200 meter gaya bebas dan 200 meter gaya dada,”ucapya.

Penambahan dua nomor pertandingan di Porprov Juni mendatang, ujarnya, harus segera ditentukan, sehingga mampu menelurkan atlet-atlet unggulan pendatang baru. Diakuinya, saat ini NTB memiliki sarana pertandingan untuk nomor tersebut, sehingga sangat masuk akal bila dua nomor itu dapat dipertimbangkan untuk dipertandingkan di Porprov NTB. Rencananya, pada penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) PRSI NTB akhir Februari ini, dirinya akan mengajukan usulan tersebut. Namun demikian rencana penambahan nomor pertandingan tersebut akan sia-sia bila tidak didukung pengurus di kabupaten/kota. (fan)

Setahun Kepengurusan

KONI Dompu Gelar Sepeda Gembira Dompu (Suara NTB) KONI Kabupaten Dompu kembali menggelar sepeda gembira dengan total hadiah sekitar Rp30 juta.

Fun bike kali ini sedikit berbeda, karena tidak dipungut biaya pada peserta dan untuk memperingati setahun kepengurusan KONI Dompu.

Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin, MSi, kepada wartawan, Jumat (14/ 2) kemarin, mengungkapkan, sepeda gembira yang diselenggarakan KONI Dompu atas dukungan penuh para sponsor, seperti

PT Citra Varia Element, PT Dawang International Trade dan Dompu Rizky Motor dengan total hadiah sekitar Rp 30 juta. Hadiah utamanya berupa 1 unit sepeda motor, sepeda gunung, kulkas, kipas angin, handphone dan berbagai hadiah menarik lainnya. “Hadiah utama sepeda motor dipersembangkan Dompu Rizky Motor,” ungkapnya.

Yuhasmin mengaku, kegiatan sepeda santai ini terselenggara sebagai bentuk kepedulian para sponsor dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terutama dalam bidang olah raga. Duku-

ngan yang sama diharapkan datang dari pihak lain dalam membangun Dompu.

“Ini bentuk komitmen dalam memasyarakatkan olah raga,” jelasnya.

Sepeda gembira kali ini direncanakan titik start dan finish di depan kantor Camat Dompu Minggu (16/ 2) pagi. Rutenya mengelilingi kota Dompu dan diperkirakan akan diikuti ratusan peserta. “Yang sudah mendaftar saat ini hampir 400 orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga hari pelaksanaan,” katanya. (ula/*)

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pengrov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB akhirnya mencoret tiga nama atlet, yakni Abdul Wahid, Alfin dan Julian dari kontingen NTB. Ketiga atlet tersebut batal dikirim ke Kejurnas Biliar di Pekalongan Jawa Tengah (Jateng), 1928 Februari 2014.

Rencananya, pihak pengurus biliar NTB akan mengirim sebanyak lima atlet yang akan mengikuti ajang tingkat nasional itu. Mereka adalah M. Rizal, Hery Surya Negara, Iwan Sugiarto, Made Bayu Saputra dan I Gede Sumadiartha.

Ketua Umum Pengprov POBSI N T B , Gede Murdana yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (14/2) mengatakan, sebelumnya pihak POBSI NTB menetapkan tujuh nama atlet mengikuti ajang bergengsi tersebut dan telah diserahkan nama-nama atlet yang berhak ikut Kejurnas.

“Dua atlet lainnya, Abdul Wahid dari Lotim dan Alvin (Dompu) batal dikirim ke kejurnas, karena tidak ada kepastian dari pengurus cabang olahraga biliar kabupaten/kota. Selain itu, atlet Sumbawa Julian mengundurkan diri, karena alasan fokus pada pekerjaan,” terangnya.

Rencananya kelima atlet ikuti akan bertandang ke Pekalogan tanggal 17 Februari, sebab pada tanggal tersebut akan dimulai acara technical meeting yang akan diikuti semua peserta. Atlet NTB akan mengikuti lima nomor pertandingan, yakni di katagori pool, bola 15 single putra , bola 10 single putra, bola 8 single dan bola 9 double putra.

Menanggapi pencoretan ini, Abdul Wahid mengaku tidak bisa berkutik setelah mendengar namanya tak masuk dalam entry by name atlet yang dikirim mewakili kontingen NTB di Kejurnas Biliar di Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) 19-28 Februari. Atlet yang biasa dipanggil Wahid ini hanya bisa pasrah dan berharap POBSI NTB dapat menambah jumlah nama atlet yang akan mengikuti kejurnas . “Saya kecewa sekali bila tak ada nama saya, namun saya berharap masih ada kesempatan untuk saya ikut, sebab pihak POBSI Lotim akan mendanai keberangkatan saya ke Kejurnas,”ucapnya via ponsel.

Diakuinya, dirinya telah berkoordinsasi dengan pihak POBSI dan KONI Lombok Timur (Lotim) soal keikutsertaannya akan mengikuti kejurnas biliar tersebut, dan diakuinya keikutsertaan di kejurnas bakal didukung POBSI Lotim. Apalagi, sudah ada disposisi dari Bupati dan KONI Lotim. Meski sudah ada disposisi dari pengurus KONI Lotim , namun demikian pihak POBSI Lotim mengingatkan dirinya untuk menunggu pencairan dana keberangkatan ke kejurnas, hingga Senin (17/2) mendatang.

“Saya sedang menunggu pencairang dana dari POBSI Lotim, katanya uangnya akan dicairkan hari Senin besok,” ucapnya. Dalamhal ini dia berharap pihak POBSI NTB bisa menambah kuota atlet, sehingga dia dapat mewakili NTB di kejurnas. (fan)

Cavani Absen Moyes Yakin MU Masuk Empat Besar Laga PSG vs Leverkusen

Manchester David Moyes optimis Manchester United masih mampu mencapai empat besar Liga Utama Inggris setelah berhasil menahan imbang Arsenal tanpa gol saat tandang ke Emirates.

Laga ini merupakan kesempatan emas bagi kedua tim untuk saling mengalahkan dan meraih tiga poin. Namun hasil imbang ini justru membuat Arsenal gagal menggusur Chelsea dari puncak klasemen dengan selisih satu poin.

“Yang bisa saya lakukan dan akan selalu saya katakan adalah kami akan mencoba memenangkan pertandingan berikutnya,” kata Moyes dilansir dari laman Sky Sports (12/2). “Jika ada satu klub dengan sejarah yang besar untuk memenangkan laga di paruh kedua musim ini dan memberikan tekanan pada tim di atasnya, tim itu adalah Manchester United. Kami akan terus mencoba dan bekerja,” kata Moyes.

“Kami hanya bisa melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kami ingin bermain lebih baik. Kita tidak bisa diganggu tim lain. Kita bisa menekan dengan memenangkan pertandingan,” kata pelatih asal Skotlandia ini.

Moyes mengatakan anak asuhnya masih memiliki hasrat untuk memenuhi target empat besar, “Saya percaya keinginan itu masih ada dalam skuad kami,” kata Moyes. “Saya mengamati

tim ini dan mereka semua adalah pemain besar. Mereka fantastis di ketika berlatih dan komitmen mereka nomor satu,” kata mantan pelatih Everton ini.

Moyes mencontohkan, pemain belakang MU Nemanja Vidic dan Rio Ferdinand ketika bermain. Dua pemain tersebut, ujarnya, merupakan pemain besar dan sangat berpengalaman serta telah memenangi semuanya. “Mereka semua pernah memenangi medali dan ketika anda berhasil memenangkan, anda ingin menang lebih banyak lagi.

Mereka semua masih lapar dan ingin sukses,” pungkas Moyes. (ant/ bali post)

(ant/bali post)

Paris Penyerang Paris Saint Germain Edinson Cavani absen pada pertandingan Liga Champions pekan depan, ketika timnya melawat ke markas Bayer Leverkusen, karena dia baru pulih dari masalah pada pahanya, kata pelatih Laurent Blanc seperti dikutip Reuters, Kamis.

Cavani mendapat cedera itu pada pertandingan Liga Prancis 31 Januari dan diperkirakan absen selama tiga pekan, kata klubnya saat itu Blanc menjelaskan, meski proses pemulihan sang pemain berjalan lancar, ia belum akan siap untuk bermain pada pertandingan pertama babak 16 Besar di Jerman Selasa pekan depan. “Tidak pernah dipertimbangkan bahwa ia dapat dimainkan untuk (pertandingan melawan) Leverkusen,” kata Blanc pada konferensi pers. “Namun kita akan melihat dia kembali dengan sangat dini, semua tandanya sangat bagus,” ujarnya.

Cavani telah mencetak 20 gol dari 30 pertandingan dalam semua kompetisi sejak bergabung dengan pemuncak klasemen Liga Prancis itu dari Napoli tahun lalu yang memecahkan rekor transfer Prancis dengan nilai transfer 64 juta euro. (ant/bali post)

dari urutan 30 besar dunia.

Tapi Li sebenarnya memiliki peluang besar dalam pertandingan itu, karena ia sempat memimpin 3-0, 4-1 dan 5-3 pada set terakhir, tapi tetap tidak dapat mengakhiri permainan dengan kemenangan. “Saya sempat kewalahan pada set awal dan kedua, tapi saya dapat menguasi pertandingan pada set penentu yang ketiga,” kata Cetkowska. “Ini pertandingan tenis begitu banyak kejadian yang dapat terjadi. Ini menambah rasa percaya diri saya,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 15 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Sabtu, 15 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

Jendela Sastra

Halaman 14

CERPEN

Elegi Sang Pelegenda Oleh: Aliza Fatimah Aku berteriak, lari pontang–panting mencari perlindungan dari kejaran Jambrong.Yang lain, menonton dalam diam peristiwa pengejaranku.

Mereka semua sama saja. Tak mau berbuat apa-apa. Tak tahu mesti melakukan apa. Karena bagi kami, itu hal yang wajar saja.

AKU berkelit dan lari di areal halaman rumah. Mengitari pohonpohon, sembari berteriak dengan suara khasku. Lalu melompat di antara pagar-pagar bambu tapi masih saja dia bersikeras memaksakan untuk melampiaskan kejantanannya. Aku kembali mengitari pohon mangga, mencoba berkelit, berputar, berlari, dan berteriak, komplit meributkan suasana sore di halaman yang sebenarnya bagi yang lain sangat indah, tapi bagiku sangat kelam penuh ketakutan.

Lama aku berlari mencari perlindungan, tak kunjung datang sebuah harapan yang bisa meredakan gulanaku. Ketahuilah, aku gulana dikejar oleh Jambrong yang selalu menganggap dirinya jantan, hanya dengan gaya bulunya yang merah bercampur biru gelap mengkilat. Aku tak tertarik untuk bercinta dengannya. Bukannya aku sombong, meski kami tak tercipta tidaklah sesempurna mungkin, tapi naluri betinaku bisa memilih, kepada siapa dan bagaimana aku mau bergumul dalam cinta.

“Henny, ayolah jangan lari terus. Mari kita nikmati sore indah ini di halaman, berdua meresapi dengan indah.” Begitulah rayunya sambil mengejarku dengan penuh nafsu.

Lariku semakin kalap, ketika sosok sang jantan lain memasuki halaman dengan gagah. Terpanggil oleh teriakanku. Syukur, aku terselamatkan dari pandangan gelapnya si Jambrong, yang tajam seperti elang, dan kejaran mautnya yang seperti macan kelaparan.

Jantan lain yang datang itu, sepengenalku bernama Kuko, karena begitulah bocah-bocah manusia kampung ini menamainya. Jambrong, si liar dan berlagak preman, jelas merasa tersaingi dan terganggu dengan kedatangan Kuko yang gagah besar karena terpelihara. Mereka mengadu kejantanan di pojok halaman. Aku mundur menjauh, menyaksikan pertarungan dua jantan, sembari membersihkan bulu-bulu yang tertempel debu. Aku akan menjadi hadiah bagi siapa yang menang.

Nasib yang tak bisa kubeli.

Harapku, Kuko berbulu kuning emas nan gagah itu yang mendapatkanku.

Bulu di leher mereka menipis, lalu merebah. Mereka saling adu kepala. Mata dengan mata berkilat saling pandang, mencari di mana celah yang bisa menjatuhkan lawan. Kuko mengadu duluan, Jambrong berhasil menghindar.

Lalu Kuko mematuknya dari samping. Jambrong memandang sombong. Kuko mengikuti arah berputarnya Jambrong. Kuko sedikit mundur. Aku makin cemas, apakah dia ingin mengakhiri pertarungan? Mundur perlahan dan mengakui kekalahannya, dan pergi begitu saja. Kupejamkan mata sejenak. Mengusir bayangan akan percintaanku nantinya dengan Jambrong yang menyakitkan.

“Kukkuruyuuk….” Sang jantan berteriak.

Oughhh, aku kaget. Terlalu meresapi nasib yang mungkin menimpaku. Ternyata pertarungan selesai. Jambrong terkapar. Oh Kuko, sang pemenang. Mungkin dia tadi hanya melangkah mundur untuk mengambil ancang-ancang menyerbu kesombongan Jambrong.

Merontokkan bulu merah hitam birunya, yang selalu ia kepakkan dengan sombong.

Kuko melirikku. Aku berlari mengitari halaman lagi. Kuko mengejarku. Aku berteriak bukan karena ketakutan lagi, tapi karena senang. Kuko mengikuti langkahku menuju rimbunan melati yang berkembang lebat.

Aku berdiam di sana, mengais tanah yang sedikit berumput.

Kuko mendapatiku membuat

kaisan tanah yang sedikit kulubangi. Ia lalu menindihku, menunjukkan kejantanannya.

Kuberikan betinaku dengan luapan gembira. Meski kami hanya ayam-ayam kampung, tapi hasrat bercinta kami melebihi manusia-manusia. Nantilah kuceritakan lagi. Biarkan kami berdua meneguk cinta di sore yang indah ini.

Langit biru menjadi penghias percintaan kami. Sore yang indah menjadi saksi peraduan kami.

Saksi bisu bagaimana cinta tersalur dalam ketulusan. Melati tersinari hangatnya matahari sore. Angin bertiup lembut mendesahkan bahagia. Awan putih, berarak gemulai tertiup angin sawang. Aku tertiup lemah kejantanan Kuko.

Kami lalu saling melepas.

Terlepas oleh waktu. Seperti matahari melepas siang. Selayak langit biru melepas awan putih yang berarak, dan terganti dengan mega. Tapi kami berjanji untuk bertemu lagi. Menjemput kebahagiaan lewat kebersamaan.

Seperti halnya petang bersama malam. Bulan dan bintang dalam remang gelap. Kami beranjak pulang ke kandang masing-masing.

Aku bertengger pada pohon mangga yang kuitari sore tadi.

Diam-diam mengintip bulan di balik dedaunan. Padahal, cahaya bulan selalu membuaiku. Tapi entah, rembulan kali ini tersenyum padaku. Sedikit terasa berbeda bagiku, ayam betina yang baru beranjak dewasa. Tak berotak, tapi bernaluri.

Aku ingin menunjukkan rasa banggaku pada bulan lewat pancarannya pada setiap semburat partikel malam. Aku mampu bercinta dengan pilihanku sendiri, bukan dengan sembarang ayam.

Aku, Heny, betina berbulu emas kuning kecoklatan, terpelihara sekali oleh anak-anak manusia.

Sewaktuku kecil, aku dikandangkan di sangkar bekas sarang Piji, si merpati yang kini telah satu sangkar dengan pasangannya. Piji dan Leon benar-benar pasangan putih yang setia. Pantas, setiap ada acara perkawinan, mereka selalu diajak berfoto, agar harapan cinta anak manusia yang telah terikat perkawinan berlandaskan kesetiaan yang saling melengkapi dan membahagiakan.

Dan membahagiakan adalah proses seumur hidup. Ugh, cinta begitu manis dan indah jika berada dalam dekapan orang yang kita butuhkan, bukan sekedar orang yang kita inginkan. Seandainya semua makhluk seperti itu, harapku. Elegi yang sungguh filosofis, yang kudapatkan dari peristiwa sore tadi.

“Kuk-kuk… Hen, masih belum tidur rupanya.” Sapa Kuko dari bawah. Aku melongo, kenapa mata rabunnya bisa melihatku di atas pohon mangga yang gelap.

“Aku bisa menciummu dari kotoran-kotoran yang kau cecerkan ke tanah.” Lanjutnya lagi, seolaholah menjawab kebingunganku.

Begitulah, sekali bercinta dengan ketulusan, bau pasangan apupun dikenal dengan mudah dan tepat.

“Kenapa kamu ke sini?”

Tanyaku sembari melihatnya terbang naik, hinggap di dekatku.

“Aku melarikan diri dari kandang.” Jawabnya singkat.

Namun, dari bawah pohon, samar-samar, terdengar suara riuh. Ada sorotan cahaya yang menimpa kami. Ternyata, mereka bocah-bocah manusia yang mengejar Kuko.

“Itu dia. Kuko naik ke atas pohon itu. Cepat, lempar-lempar.”

Kata seorang bocah manusia yang menyoroti kami dengan senternya.

Duuukkk. Kuko terkena lemparan. Terkapar. Aku pun ikut turun dari pohon, lalu lari mende-

kati Kuko yang terkapar. Untungnya Kuko bisa berdiri lagi, meski kami berdua terkepung dalam lingkaran besar beberapa bocah manusia. Kuko mengajak untuk berkelit, untuk keluar dari kepungan. Kami mengintip di antara celah-celah kaki manusia.

Mencari jalan pelarian kami.

Penjagaan semakin ketat, karena lingkaran manusia semakin mengecil. Kuko memberikanku isyarat untuk lari ke arah timur, menuju pagar halaman yang sedikit bersemak. Halaman makin gaduh karena teriakanku lagi.

Rayuan tangan manusia untuk mendekap kami makin dekat.

Kuko melesat di antara kaki bocah manusia yang berdiri membuka kaki. Tapi aku masih dalam kepungan mereka.

Kuko terus berlari terbirit-birit menuju semak-semak yang ditunjukkan tadi. Untungnya, bocah manusia itu tidak mengincarku.

Tapi mereka tetap mengejar Kuko.

Aku pun ikut berlari di belakang mereka, namun melesat sedikit untuk masuk ke semak, karena Kuko sudah masuk ke dalam semak. Bocah-bocah manusia itupun berhenti mengejar kami.

Keadaan kembali sepi. Kami keluar dari semak-semak untuk menjauhi rumah-rumah bocah manusia itu. Berjalan beriring dalam gelap, walau mata kami rabun. Bertengger sekenanya pada pohon yang kami rasa jauh dari rumah bocah-bocah manusia.

“Kenapa kamu dikejar Ko? Padahal anak-anak manusia itu memeliharamu dengan baik.”

Kataku memperbaiki tempat bertengger.

“Ya, aku senang dipelihara oleh anak-anak manusia itu. Aku diberinya makan tiap hari.

Kandangku dibersihkan, tapi itu untuk tujuan lain.” Jelasnya belum terang.

“Tujuan apa?”

“Mereka ingin membuatku menjadi ayam jagoannya. Ayam aduan seperti si Jambrong.

Padahal, hidupku cuma sekali, aku ingin melakukan yang terbaik sesuai dengan kodratku sebagai

ayam. Ayam punya hak untuk hidup baik-baik.” Tuturnya berharap dengan gagah, tapi bernada emosi kecewa.

“Kodrat sebagai ayam? Aku baru tahu itu. Memang, kodrat kita sebagai ayam apa? Hak ayam juga apa?” Aku menyerbunya dengan memulai diskusi bertemakan kemanusiaan.

“Yah paling tidak, kita bukan alat aduan mereka. Itu hak hidup kita. Dan kodrat hidup kita seperti merpati sebagai simbol setia manusia. Paling tidak, jangan diadu. Aku lebih suka kejantananku kupakai untuk melindungimu dari ayam-ayam liar yang lain.” Katanya sangat menyanjungku.

“Hanya untuk melindungiku?”

Tanyaku belum puas.

“Dagingku juga sangat rela aku korbankan untuk acara roah kebian1, waktu dekat ini.” Katanya bangga.

Aku terkesima. Begitu bangganya ia menjadi ayam jantan. Tahu bagaimana cara berterima kasih dan bersyukur dalam hidup.

Berdentang filosofi hidup ayam di hatiku. Bergetar naluri betinaku untuk mendampinginya setia melawan hidup yang tak berperikehewanan. Tersirat bagaimana kami harus menunjukkan sedikit kehormatan dan kelebihan yang kami punya. Ya, meskipun kami hanya ayam.

“Tapi tidakkah kau sadar, Ko, kita juga adalah pedoman cara bercinta anak manusia masa kini.” Unjukku melanjutkan perbincangan.

“Seperti apa?” tanyanya kaku.

“Ya, manusia mulai bercinta dengan gaya hewan. Tidak mengenal tempat, tidak tahu halal dan haramnya, sekali merasakan kenikmatan, akan terjerumus terus. Terlebihnya, bocah-bocah ingusan yang baru beranjak dewasa, yang menamakan hubungan tulus dan indah mereka dengan nama pacaran. Tapi, pacaran zaman sekarang seperti setengah persen orang-orang yang sudah nikah. Colek sana-sini.

Manusia telah berkaca pada

peradaban dunia kita. Mereka yang melakukan itu memang buta dan bodoh, mungkin sama seperti kita. Tapi, setidaknya otak mereka lebih mampu berpikir dengan baik.” Kataku bersikeras menyalahkan kebodohan manusia.

“Benar. Layaknya menjadi budak dari nafsu. Mereka malah kalah dengan kita. Ayam juga punya kelebihan lagi dalam bercinta. Aku dan Jambrong kalau bercinta harus dengan peraduan kejantanan untuk mendapatkanmu. Tapi jika dibandingkan dengan kebanyakan manusia zaman sekarang, kita lebih terhormat. Para betina jika dicumbui oleh banyak jantan, maka para jantan tidak akan bertarung atas siapa yang pantas mendampingi si betina. Tapi apa yang terjadi?” Kata Kuko lagi, namun berhenti sesaat, memberikanku kesempatan untuk mencerna maksud ceritanya.

“Para jantan akan sama-sama mengganyang si betina itu bergantian. Sungguh, amoralisme cinta yang benar-benar hewani. Seperti babi saja.” Kata Kuko bernada ketus.

“Benar sekali ya. Mungkin itu yang membuat mereka suka makan babi. Padahal, setahuku di bangsa ayam, walaupun aku tidak pernah sekolah, tapi aku tahu barang apa yang kita makan, maka seperti itulah hidup kita nanti. Saling mengkhianati.”

Filosofi kami semakin mendalam. Mendongengkan cerita anak manusia. Memotret legenda binatang jalang seperti kami, lalu dijadikan model hidup. Manusia memang tahu bagaimana caranya hidup, tapi kadang langkah selalu diselingi dengan jalan yang menyimpang. Mencari segala sesuatu atas apa yang ia inginkan, bukan atas dasar ia butuh untuk kebaikan hidup. Naluri dikuasai atas nafsu. Mencuri cara berpikir kami yang tanpa otak dan hati.

Mencari idolapun tak sesuai dengan keadaan diri masingmasing. Memaksakan diri seperti idola yang dibanggakan. Jati diri pun aus ditelan ambisi menjadi

idola. Di lain tempat, sang idola mencontohkan gaya hedonis yang negatif. Jarang ada yang tampil seperti model yang baik untuk diidolakan.

“Tok petok-petoooook……” Aku makin geram. Emosiku makin larut dalam kelam. Mata rabun kami tak mengenal waktu. Hanya pertanda, sang fajar mulai terlukis di timur Lombok. Perbincangan telah selesai. Tinggal merenungi apa yang kami bicarakan.

“Kukkuruyuuuuukkk.…. kukkuruyuuuuugooooookkkkk ………… ……..”

Kuko berkokok nyaris membelah fajar di timur Lombok. Lalu meneropong jauh, berjalan lagi ke belahan Lombok lain. Takkan kembali terpelihara oleh bocahbocah manusia yang bernafsu.

Suara sahutan kokokan pun mulai terdengar. Saling sambut nan berirama. Membangunkan manusia lagi dalam dekapan alam, dan menyadarkannya bahwa kehidupan pun dimulai lagi. Kami menjaga Lombok sampai pagi.

Berbincang tentang apa yang kami amati. Lombok, kami ayam-ayam kecil, memohon dengan sangat, jangan sampai kau runtuh oleh peradaban manusia yang biadab.

(Footnotes) 1 Roah kebian: Syukuran secara besar-besaran dalam satu kampung di daerah Lombok menyambut bulan suci Ramadhan yang dilakukan di sore hari.

Penulis lebih ingin dikenal dengan nama pena Aliza Fatimah. Meski jauh dari nama asli Lizana Hariyanti.

Lahir di Praya, 5 September 1989 silam. Hobi, tentu saja menulis dan tambahannya senang sendiri dalam kota khayal. Saat ini tinggal di Sandik, Batu Layar.

PUISI Bola Mata Anak Tanggung

Siapa yang kau percayakan mengembalakan hati sebagai peniup angin kemana mau-maunya membawa arah membacakan hasrat semesta berubah semudah hatiku

Hari-hari dalam berbagai peristiwa seorang anak tanggung yang mengirimkan bola matanya getaran gelombang dari orang seberang mahluk-mahluk tak jelas bergerak, bagai remote control mencari-cari signal bola mataku Membuat limbung sesaat adakah yang mampu menahan laju getaran buatan manusia ketika Ciwa bertahta atas kebenaran membuatmu mengerjap berulang-ulang hai anak tanggung, carilah cara berdoa yang benar tanpa mesti mengusik kenyamanan kedamaian itu sungguh keabadian yang tinggi dan maha mulia mimpi-mimpi buruk akan segera menghantui berbagai wajah-wajah tak jelas tak pelak menyinggahimu keberadaan yang kau kucilkan sebagai sebuah kekuatan mata angin yang membenturkan cuaca menjadi surut sesaat untuk selalu berubah-ubah kemana maunya apakah itu yang akan menghampirimu Bola mata anak tanggung, membelit jiwa basah : dalam jiwa yang tanggung mengelantang hati kepuasan tak membentuk makna mengelantang arah angin yang tak jelas kisarnya

Lereng Pengsong 2013

Lereng pengsong 2013

Oleh: DG Kumarsana Kembara Hari Siapa yang kau percayakan mengembalikan cemas sangsi yang telah kau anggap punah terbakar kecemburuan hasrat hati yang penyok berkarat termakan dendam beginilah cinta yang kau percayakan pada satu hati membelit manakala hilang diri lupa kesetiaan hanyalah janji-janji meruang bawah sadar yang mudah kau lempar sesuka hati, semau igauan hidup tak jelas

Oleh: AA.Hamid Setangkai Mawar untuk Engkau Aku merangkai kata dan do’a Jua mawar tanpa warna Seikat, ingin ku bawa serta Hari ini di ujung segala tanda Ingin ku ucapkan segala resah di kepala Tentang aku dan kamu Bukankah purnama suluh duhai cinta Aku merapal segala do’a Segala cahaya hendak ku haturkan jua Sukma mematri nama Telah kurentangkan segala harap Senja tak akan membunuh asa

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Gunung Lewotobi Berstatus Waspada Level II

Tak Perlu Khawatir PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran atas langkah Indonesia memodernisasi alat utama sistem senjata karena hal itu semata-mata untuk menegakkan kedaulatan dan juga menjaga keutuhan wilayah.

“Beberapa pihak di luar negeri khawatir atas modernisasi dan peningkatan kekuatan militer Indonesia. Ini tidak perlu terjadi.

Indonesia cinta damai, tetapi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI tentulah harga mati. Perang adalah jalan terakhir jika tidak ada pilihan lain,” kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat dini hari.

Presiden dalam tweetnya mengatakan, seiring pertumbuhan ekonomi dalam sembilan tahun terakhir, memodernisasi alat utama sistem senjata TNI agar mampu melakukan Operasi Militer Gabungan. “Hari ini (Kamis 13/5) kita menyaksikan 16 unit pesawat tempur T-50i sebagai 1 skadron TNI AU, melengkapi 24 unit pesawat F-16 dan 16 unit Super Tucano. Kita juga melengkapi skadron pesawat Sukhoi,” kata Presiden.

TNI AU juga mendapatkan sembilan unit pesawat CN-235, sembilan unit pesawat C-130, sejumlah helikopter dan pesawat latih baru, serta pesawat terbang tanpa awak.

“Alat utama sistem senjata TNI ini sudah mulai berdatangan sejak tahun 2013 yang lalu. Insya Allah semua akan masuk ke formasi TNI pada tahun 2018,” katanya. Indonesia, kata Kepala Negara, sedang dan akan terus aktif bermitra serta bekerja sama dengan negara-negara sahabat, termasuk kerja sama pertahanan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PENGUNGSI LANSIA - Seorang lansia dibopong saat mengungsi akibat erupsi Gunung Kelud di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Kamis (13/2) malam. Sedikitnya 5.806 warga yang tinggal sekitar 10 - 12 km dari puncak Gunung Kelud diungsikan akibat erupsi gunung tersebut.

Erupsi Gunung Kelud

Susilo Bambang Yudhoyono (ant/bali post)

Ketua Komisi III Minta Putusan MK Dihormati Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi III DPR RI, Pieter Zulkifli meminta semua pihak mematuhi dan melaksanakan semua putusan MK yang membatalkan UU No 4/2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang perubahan kedua atas UU MK. “Kita hormati putusan MK tersebut. Putusan MK bersifat final dan mengikat, karena itu semua pihak harus melaksanakannya,” kata Pieter di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, dalam rangka memperbaiki UU MK, pemerintah segera mengambil langkah-langkah persiapan pembuatan RUU untuk secepatnya diajukan ke DPR. Beberapa substansi penting dalam UU yang dibatalkan oleh MK adalah syarat menjadi hakim MK adalah tidak menjadi anggota parpol paling singkat 7 tahun, pembentukan panel ahli oleh KY untuk melakukan uji kelayakan calon hakim konstitusi yang diajukan oleb MA, DPR dan Presiden, serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi yang bersifat permanen untuk mengawasi hakim MK. “Dengan adanya keputusan MK tersebut maka ketiga substansi penting UU tidak berlaku,” kata politisi Demokrat itu.

Keputusan Tepat Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai keputusan MK menolak materi UU No 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU MK sudah tepat dan konstitusional.

“UU yang bersumber dari Perppu Penyelamatan MK itu tidak diperlukan, karena tidak ada kegentingan yang mengharuskan atau memaksa UU No 24 tahun 2003 tentang MK diubah,” kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat.

Menurut Bambang, persoalan utamanya adalah muatan Perppu No1 tahun 2013 itu sendiri tidak konstitusional. Persyaratan calon hakim konstitusi, panel ahli dan majelis kehormatan hakim konstitusi yang tercantum dalam Perppu No 1 tahun 2013 tersebut, kata dia, tidak ditetapkan dalam UUD 1945. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, sebelum diperoleh rumusan perubahan yang konstitusional atas UU MK, maka UU No 24 tahun 2003 harus diberlakukan kembali.

“Saya setuju wibawa MK harus dipulihkan, tapi tapi proses pemulihanya harus konstitusional dan bebas dari kepentingan kelompok dan angka pendek,” katanya.

Bambang menilai, panel ahli menurut UU No 4 tahun 2014 itu adalah monster karena tiba-tiba dimunculkan untuk mereduksi hak dan kewenangan tiga lembaga tinggi negara untuk mengajukan calon hakim konstitusi. Padahal, berdasarkan amanah konstitusi, hak dan wewenang mengajukan calon hakim konstitusi ada pada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA). (ant/bali post) Pieter Zulkifli (ant/bali post)

Presiden Lantik Delapan Dubes Baru Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat sore di Istana Negara, melantik delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia yang akan bertugas di sejumlah negara sahabat. Delapan duta besar yang dilantik itu meliputi Budi Bowoleksono Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Amerika Serikat berkedudukan di Washington, Irmawan Emir Wisnandar Dubes LBBP untuk Laos berkedudukan di Vientine, Moenir Ari Soenanda Dubes LBBP RI untuk Peru dan Bolivia berkedudukan di Lima.

Komjen Pol (purn) Ito Sumardi dilantik menjadi dubes LBBP RI di Myanmar berkedudukan di Yangoon, Letjen (purn) Johny Lumintang dubes LBBP RI untuk Filipina, kepulauan Marshall dan Palau berkedudukan di manila.

Abdurrahman Mohammad Fachir menjadi dubes LBBP RI untuk Arab Saudi berkedudukan di Riyadh, Burhanudin menjadi Dubes LBBP RI untuk Sudan dan Eriteria berkedudukan di Khortoum.

Suprapto Martosetomo menjadi Dubes LBBP RI untuk Afrika Selatan, Lesotho dan Swaziland serta Botswana berkedudukan di Pretoria. Hadir dalam acara itu Wapres Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Herawati Boediono dan para menteri kabinet Indonesia Bersatu II, para kepala staf angkatan dan Kapolri. (ant/bali post)

Yogyakarta Liburkan Sekolah, Penerbangan Terganggu Jakarta (Suara NTB) – Erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur, yang terjadi hingga Jumat (14/2) siang berpengaruh terhadap aktifitas penerbangan dari Jakarta dan Surabaya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur maupun sebaliknya. Sementara, Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama dua hari karena pekatnya hujan abu vulkanik.

Kebijakan tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Jumat (14/2) dan Sabtu (15/2) tersebut ditetapkan setelah digelar rapat koordinasi antara Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan hingga Sabtu (15/2), termasuk kegiatan sekolah yang dilakukan di luar sekolah diharap dihentikan terlebih dulu,” kata Haryadi di Yogyakarta, Jumat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana mengatakan, semua jenjang sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA/SMK atau sederajat diliburkan selama dua hari. Edy mengatakan, hujan abu vulkanik yang cukup lebat tersebut berbahaya bagi kesehatan sehingga akan sangat berisiko apabila siswa tetap dipaksakan masuk sekolah.

Aktifitas penerbangan juga terganggu akibat erupsi Gunung Kelud tersebut. “Sedikitnya enam penerbangan Kupang-Surabaya-Jakarta PP hari ini tidak bisa terbang dan mengakibatkan ratusan penumpang Citilink, Lion Air, dan Sriwijaya serta Garuda, tidak bisa diberangkatkan,” kata Airport Duty Manager (ADM) PT Angkasa Pura I Kupang, Gabriel Lusi Keraf, di Kupang Jumat.

Sementara itu penerbangan langsung Kupang-Jakarta maupun Kupang-Denpasar-

Jakarta tetap normal. “Ada enam kali penerbangan yang dilayani empat maskapai yakni Lion Air tiga kali, Citilink satu kali, Sriwijaya Air satu kali dan Garuda Indonesia satu kali peberbangan yang dibatalkan,” jelasnya.

Salah seorang penumpang, Ridwan Angsar, mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah mendapat informasi terkait penutupan penerbangan dari dan ke Bandara El Tari Kupang, yang berdampak pada penundaan keberangkatan.

“Kami pasrah dengan keputusan tersebut dan menerima solusi yang ditawarkan pihak maskapai, Citilink akan memberangkatkan penumpang pada hari berikut tanpa pungutan apapun,” katanya.

Gabriel Lusi Keraf menambahkan untuk sementara penerbangan ke arah Jakarta dan Surabaya ditutup hingga waktu yang belum ditentukan.

Menurut dia, penerbangan akan dibuka jika sudah ada pemberitahuan lebih lanjut dan pesawat sudah bisa melayani rute penerbangan tersebut.

Di Kebumen Jawa Tengah, pemerintah setempat mengerahkan puluhan petugas untuk membersihkan abu vulkanik letusan Gunung Kelud yang mengotori jalan-jalan dan ruang publik.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen Agus Subekti hari ini mengatakan, para petugas didukung empat mobil tangki air dan dua

mobil pemadam kebakaran membersihkan abu akibat letusan gunung di Jawa Timur itu.

Petugas lainnya membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang sedang melewati jalan-jalan setempat.

Mereka menyemprotkan air di jalan-jalan utama dan ruang publik, seperti jalan protokol, tikungan jalan, perempatan Tugu Lawet dan tikungan depan kantor Kecamatan Kebumen, serta kompleks Masjid Agung Kota Kebumen.

Pihaknya telah mencatat terjadi 30 kecelakaan pengendara sepeda motor, di tikungan depan kantor Kecamatan Kebumen, akibat debu vulkanik di jalan setempat. (ant/bali post)

Kupang (Suara NTB) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan Gunung Api Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur berstatus waspada Level II. “Naiknya status gunung itu karena terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Gunung menyemburkan asap putih,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Tini Thadeus, di Kupang, Jumat.

“Kami sudah mendapat laporan dari PVMBG bahwa ada penetapan status Gunung Api Lewotobi Perempuan ke waspada level II,” katanya.

Sesuai rekomendasi PVMBG, masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Lewotobi Perempuan sudah diperingatkan untuk tetap waspada karena sewaktu-waktu gunung tersebut bisa meletus.

“Peringatan dini sudah kami sampaikan kepada

masyarakat yang bermukim di kaki gunung Lewotobi di wilayah Kecamatan Wulanggitang itu,” katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, jika terjadi erupsi Gunung Api Lewotobi Perempuan, lahar yang menyembur akan mengarah ke bagian selatan Kabupaten Flores Timur atau ke arah lautan.

Dia mengatakan masyarakat setempat sudah paham dan tahu cara menyelamatkan diri, karena sudah ada pengarahanpengarahan sebelumnya.

Walaupun demikian, BPBD NTT tetap menyiagakan pola penanggulangan bila benar-benar terjadi erupsi guna melakukan berbagai bentuk penanganan, termasuk mengevakuasi warga.

Ia menambahkan Gunung Api Rokatenda di Pulau Palue, Kabupaten Sikka yang meletus pada akhir Desember 2013 lalu masih mengeluarkan api dari kawah gunung itu. (ant/bali post)

Walikota Surabaya Bagikan Ribuan Masker Surabaya (Suara NTB) Walikota Surabaya Tri Rismaharini ikut membagikan ribuan masker kepada para pengguna jalan ke sejumlah lokasi di Kota Pahlawan, Jumat, yang terkena dampak abu vulkanik Gunung Kelud.

Tindakan walikota dengan turun langsung ke beberapa lokasi karena hampir semua ruas jalanan di Surabaya tertutup oleh debu sehingga jarak pandang juga tidak sejauh biasanya.

“Ayo dipakai maskernya, hati-hati berkendara di jalan,” kata walikota Risma ketika membagikan masker kepada pengendara sepeda motor di Jalan Raya Darmo.

Selain Jalan Raya Darmo, Walikota bersama dengan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan juga petugas Puskemas, membagikan masker ke Jalan Diponegoro, Jalan Pemuda, Jalan Prof Moestopo dan di Jalan Kertajaya.

Walikota langsung memerintahkan kepada Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana Kota Surabaya untuk segera melakukan tindakan cepat dengan memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak erupsi Kelud.

Selain itu ia menginstruksikan agar seluruh petugas Puskemas di Kota Surabaya siap memberikan bantuan

bila ada warga yang mengeluhkan pernafasan.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser yang ikut mendampingi walikota dalam kegiatan sosial tersebut mengatakan, ada sekitar 10 ribu dos di mana satu dos berisi 50 masker yang dibagikan kepada warga. Bahkan, wali kota kemudian menambah lagi sekitar 50 dos karena tingginya respons masyarakat.

“Respons warga luar biasa dan langsung memakai maskernya. Mereka senang karena Pemkot Surabaya mengambil langkah efektif dengan turun langsung.

Masker ini juga sangat membantu warga. Apalagi di apotek habis dan ini dibagikan gratis oleh ibu wali,” katanya.

Pemerintah Kota Surabaya juga langsung memberikan bantuan kemanusiaan ke Blitar dan Kediri pada Jumat ini.

Rombongan penyalur bantuan berangkat ke Blitar dan Kediri sekitar pukul 10.00 WIB. (ant/bali post)

Tri Rismaharini (ant/bali post)

Sutan Enggan Komentari Pencekalannya

(ant/bali post)

PEMERIKSAAN - Sutan Bhatoegana sesaat sebelum menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jakarta.

Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana enggan berko-

mentar soal pencekalannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Waduh ini pasti tentang pencekalan ya. Kalau itu tanya KPK saja karena saya sudah diminta DPP PD agar tidak memberi komentar tentang kasus yang sedang berjalan di KPK dan Tipikor,” kata Sutan di Jakarta, Jumat.

Dia mengaku belum mendapat surat pencekalan sama sekali. Bahkan dirinya mendapat informasi pencekalan dari media.

“Ya kan gak perlu lah surat itu, yang penting kita ikuti saja hukum yang berlaku dan saya hormati itu kalau untuk kebaikan bersama,” kata Sutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Imigrasi mencegah Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana bepergian ke luar negeri demi alasan kepentingan penyidikan untuk tersangka Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

“Benar bahwa KPK telah mengirim surat permintaan cegah kepada Imigrasi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis malam.

Selain Sutan, KPK juga meminta tiga nama lain untuk dicegah seperti anggota Komisi VII Tri Yulianto, petinggi SKK Migas Gerhard Rumeser, dan Kepala Bidang Pemindahtanganan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Sri Utami.

Menurut Johan, namanama itu sengaja dicekal agar yang bersangkutan tidak berada di luar negeri sehingga memudahkan proses pemeriksaan.

“Kenapa dicegah? Karena sewaktu-waktu dipanggil tidak bepergian ke luar negeri. Untuk keperluan penyidikan,” katanya.

Pencegahan ke luar negeri itu berlaku selama enam bu-

lan ke depan sejak dimintakan ke pihak Imigrasi.

Sutan telah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Dalam persidangan mantan Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menyebut Sutan menerima uang Tunjangan Hari Raya sebesar 200.000 dolar AS dari Rudi.

Sutan sempat mengatakan tidak pernah mengetahui pembagian THR dan pertemuan pembagian uang, namun di lain pihak, dalam surat dakwaan kepada Rudi tersebutkan mantan Kepala SKK Migas menyerahkan uang THR sebesar 200 ribu dolar AS melalui Tri Julianto. (ant/bali post)

SUARA NTB Sabtu, 15 Februari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

44 Orang Meninggal Akibat Flu Babi di Mesir

Perdana Menteri Italia akan Mengundurkan Diri Roma Perdana Menteri Italia Enrico Letta akan mengundurkan diri pada Jumat, di tengah krisis politik di negaranya. Pesaing Letta, pemimpin sayap kiri Italia Matteo Renzi yang berusia 39 tahun, diperkirakan akan memenangi persaingan untuk menggantikan dia.

Seperti dilansir kantor berita AFP, Letta pada Kamis (13/2) menyatakan dia akan mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden Giorgio Napolitani usai sidang kabinet terakhir, setelah menjabat selama kurang dari setahun. Sidang kabinet dimulai pada pukul 10.30 waktu GMT. Letta memutuskan untuk mundur setelah Partai Demokratik, partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, mendukung seruan Renzi untuk membentuk pemerintahan yang lebih ambisius guna menarik Italia dari kemerosotan ekonomi.

“Italia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian dan ketidakstabilan. Kita berada di persimpangan,” kata Renzi dalam pertemuan pemimpin Partai Demokratik seperti dikutip kantor berita Reuters.

Drama di Roma ini merupakan akhir dari perseteruan selama berminggu-minggu antara Letta dan Renzi - pemimpin ambisius yang baru terpilih dari Partai Demokratik berhaluan tengah-kiri, yang menyerukan perubahan dalam pemerintahan. (ant/Bali Enrico Letta Post) (ant/Bali Post)

Beijing Hampir Tak Layak Huni karena Polusi Shanghai Polusi yang parah di Beijing telah membuat ibu kota Cina itu “hampir tidak layak” huni, menurut sebuah laporan resmi Cina, seiring upaya ekonomi terbesar dunia itu untuk mengurangi tingkat kabut asap berbahaya yang disebabkan oleh pertumbuhan yang pesat selama beberapa dasawarsa.

Polusi merupakan masalah yang makin mengkhawatirkan bagi para pemimpin Cina yang sangat terobsesi dengan stabilitas, yang selalu berusaha untuk memadamkan setiap potensi kerusuhan saat penduduk kota yang makmur itu berbalik melawan model pertumbuhan ekonomi yang telah mencemari sebagian besar udara, air dan tanah di negara itu.

Laporan tersebut, yang disusun oleh Akademi Ilmu Sosial yang berbasis di Beijing dan Akademi Ilmu Sosial Shanghai, menempatkan ibukota Cina itu di tempat terburuk kedua dari 40 kota di seluruh dunia terkait dengan kondisi lingkungan, menurut laporan media resmi, Kamis, seperti dikutip Reuters.

Asap Cina telah membuat roda kehidupan di beberapa kota di Cina hampir terhenti, karena menyebabkan penundaan penerbangan dan memaksa sekolah-sekolah tutup. Beijing dilanda polusi parah setidaknya sekali setiap pekan, menurut laporan Blue Paper for World Cities 2012. Itu merupakan peringkat tertinggi polusi udara yang mengurung ibu kota selama 189 hari pada tahun 2013, menurut Biro Perlindungan Lingkungan kota itu.

Meskipun catatan rekor polusi Cina naik-turun, pemerintah pada Rabu mengatakan akan mengalokasikan dana 10 miliar yuan (1,65 miliar dolar) untuk mengatasi polusi udara, dan menawarkan imbalan bagi perusahaan yang melakukan operasi dengan bersih.

Secara keseluruhan , pemerintah telah berjanji untuk menghabiskan lebih dari 3 triliun yuan (494, 85 miliar dolar) untuk mengatasi masalah itu, yang menciptakan pasar yang berkembang bagi perusahaan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan emisi yang lebih rendah.

Beijing juga akan menutup 300 pabrik yang mencemari tahun ini dan menerbitkan daftar proyek-proyek industri yang harus dihentikan atau ditangguhkan pada akhir April, kata kantor berita negara Xinhua. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KairoJumlah orang yang meninggal akibat flu babi di Mesir sejak awal Desember 2013 telah mencapai 44, kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mesir Ahmed Kamel, Kamis. Virus A/H1N1, yang dikenal sebagai “flu babi”, telah “dikategorikan sebagai influenza musiman oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2010”, kata juru bicara tersebut.

Kamel mengatakan rumah sakit kementerian itu pada musim dingin tahun ini menerima 577.183 kasus dugaan influenza, 24 persen di antara mereka positif. “Hanya 342 dari mereka dikonfirmasi terserang virus H1N1 dan 44 di antara mereka meninggal,” kata Kamel seperti dilansir Xinhua.

“Itu hanya sejenis influenza musiman yang dampakanya lebih kuat pada orang yang memiliki resiko tinggi seperti penderita penyakit kronis, orang yang mengalami kemerosotan kekebalan tubuh, orang yang berusia lebih dari 65 tahun, anak-anak yang berusia di bawah dua tahun, perempuan hamil dan lain-lain,” Kamel menjelaskan.

Ia menyatakan 74 persen dari ke-44 orang yang meninggal adalah kasus serupa. Ia juga membantah laporan bahwa sebagian dokter meninggal sewaktu mereka menangani pasien A/H1N1.

“Satu-satunya anggota tim medis yang belum lama ini meninggal akibat virus H1N1 adalah seorang perawat di satu rumah sakit di Gubernuran Qalioubiya di Kairo Utara,” katanya. Kamel juga kembali meyakinkan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki simpanan strategis Tamiflu, obat anti-virus H1N1.

“Perusahaan farmasi kehabisan obat itu akibat kepanikan masyarakat, tapi obat itu tersedia buat setiap pasien secara gratis di rumah sakit Kementerian Kesehatan.” Penyakit tersebut mulai menyerang dengan gejalan seperti influenza, lalu mengalami kemajuan jadi radang paru-paru, dan dalam beberapa kasus, kegagalan organ.

Pemerintah Mesir membunuh sebanyak 300.000 babi pada 2009, ketika virus itu pertama kali menyebar di negara dengan penduduk paling padat di negara Arab tersebut.

Namun, juru bicara itu mengatakan pada Kamis penyakit tersebut tak memiliki hubungan dengan babi, tidak seperti yang diperkirakan banyak orang Mesir. (ant/Bali Post)

TOLONG - Anggota pasukan keamanan Mesir mencoba menolong Kepala Polisi Jenderal Nabil Farag (tengah) yang sudah tidak bernyawa, setelah seorang militan tak dikenal melancarkan tembakan ke arah pasukan keamanan yang beroperasi pagi itu di Kerdasa, Mesir, beberapa waktu lalu.

Pria Bersenjata Tembak Mati Dua Polisi di Selatan Kairo

Kairo – Sejumlah pria bersenjata menembak mati dua polisi di selatan Ibu kota Mesir Kairo Kamis malam, di hari ketiga berturut-turut serangan fatal yang ditujukan pada polisi, beberapa pejabat keamanan.

Serangan terhadap personel pasukan keamanan telah melonjak sejak militer menggulingkan Presiden dari kubu Islamis Mohamed Morsi Islam pada Juli dan penguasa yang dilantik militer meluncurkan tindakan keras mematikan ter-

hadap para pendukung pemimpin terguling, lapor AFP. Para penyerang tak dikenal menembak dua polisi di kota Badrashin, 30 kilometer (18 mil) selatan Kairo, di Provinsi Giza, kata para pejabat. Kematian terbaru itu men-

jadikan 24 jumlah polisi yang tewas dalam serangan militan sejak 23 January, menurut hitungan AFP berdasarkan laporan para pejabat keamanan.

Pada Rabu malam, seorang polisi yang menjaga sebuah gereja di lingkungan utara Turki te-

was dalam bentrokan dengan para pendukung Morsi, ucap pejabat keamanan sebelumnya.

Sejak penggulingan Morsi itu, para pendukungnya telah menggelar protes hampir setiap hari menyerukan pemulihannya.

Demonstrasi mereka sering memicu bentrokan jalanan dengan pasukan keamanan dan lawan sipil. Lima polisi juga ditembak mati pada Selasa dalam serangan terpisah.

Kelompok Al-Qaida yang te-

lah menginspirasi kelompok itu, Ansar Beit al-Maqdis atau Partisan Yerusalem, telah mengklaim sebagian besar serangan mematikan di Mesir sejak penggulingan Moursi, dan mengatakan mereka untuk membalas atas tindakan keras oleh pasukan keamanan .

Lebih dari 1,4000 orang telah tewas dalam tindakan keras, menurut Amnesty International serta ribuan dipenjara.(ant/Bali Post)

Australia Tangani Pencari Suaka Secara Tidak Komprehensif Jakarta (Suara NTB)Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Marty Natalegawa, menilai bahwa pemerintah Australia sekarang ini tidak menangani masalah para pencari suaka yang memasuki wilayahnya dengan pendekatan yang komprehensif.

“Apa yang dilakukan pihak Australia sekarang ini jelas-jelas bertentangan dan mengingkari semua prinsip komprehensif dalam penanganan pencari suaka.

Australia bersikap seolaholah bisa melimpahkan begitu saja masalahnya ke negara tetangganya,” kata Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Kamis.

Marty mengatakan, penanganan pencari suaka merupakan masalah yang sifatnya bukan saja bilateral, melainkan juga regional, bahkan global.

Oleh karena itu, kata dia, semua negara berkepentingan untuk berkomunikasi dengan seluruh mitra-mitranya di berbagai kawasan tentang pentingnya untuk tetap menyelesaikan masalah para pencari suaka secara kompre-

hensif. “Secara komprehensif berarti cakupan penanganan pencari suaka ini melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan,” ujarnya.

Sebelumya, konferensi tentang pencari suaka yang diprakarsai oleh Indonesia dan Australia menghasilkan Deklarasi Jakarta, yang berisi sejumlah langkah konkret untuk mengatasi masalah terkait pencari suaka.

Negara-negara peserta konferensi telah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan melakukan upaya bersama yang mencakup pencegahan, deteksi dini, perlindungan dan penindakan untuk menangani masalah pergerakan manusia ilegal di kawasan baik itu penyelundupan dan perdagangan manusia, serta pencari suaka.

“Namun, pihak Australia mengingkari prinsip itu. Pemerintah Australia lepas tangan seolah-olah ini bukan masalah negaranya, melainkan masalah Indonesia. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa kita terima,” kata Marty.

“Harus diingat sekali lagi, saya sampaikan pada pihak

Australia bahwa ada kapal dari Indonesia berhasil berlayar ke continuous zone Australia, itu kan bukan difasilitasi atau hasil pembiaran pihak Indonesia,” lanjutnya. Menlu RI menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya mencegah para imigran yang akan masuk ke Australia.

Namun, seandainya ada

beberapa pencari suaka yang tetap lolos, hal itu harus dikelola oleh pihak Australia sesuai dengan tanggung jawab negara tersebut berdasarkan konvensi tentang perlindungan pengungsi.

“Jadi, Australia tidak bisa begitu saja mengembalikan mereka ke Indonesia.

Masalah pencegahan dan de-

teksi dini pun akan tetap dikedepankan oleh Indonesia,” tegasnya. Marty menambahkan, pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh Australia dalam menangani para pencari suaka pun akan disuarakan dalam pertemuan-pertemuan bilateral Indonesia dengan negaranegara lain. (ant/Bali Post)