SUARA NTB 15 MARET 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 15 MARET 2013

SAAT ini KPU NTB masih melakukan verifikasi faktual tahap kedua terhadap berkas-berkas persyaratan para bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub). Pada masa verifikasi tahap dua ini, KPU NTB mendatangi Perguruan Tinggi (PT) tempat para bakal calon pernah menimba ilmu. Verifikasi faktual tahap dua akan berakhir pada Sabtu (16/3) nanti.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si, Kamis (14/3), menjelaskan, beberapa komisioner KPU NTB sedang berada di luar daerah, yaitu Malang dan Bogor untuk memverifikasi keabsahan berkas persyaratan yang diserahkan para bakal calon. Sementara itu untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, Fauzan mengatakan sudah dilakukan verifikasi pada tahap pertama. “Kenapa SD, SMP, dan SMA lebih dulu, karena itu adalah syarat utama,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

Dari Sidang Bansos Lobar 2009

Anggota Dewan Tandatangani Kuitansi Kosong TO K O H Ciptakan Kantor Bergerak SALAH satu kegiatan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM, yang akan dilakukan pada hari pertama, jika Allah meridhai menjadi Gubernur NTB tahun 2013-2018 adalah membuat kantor gubernur bergerak (mobile office).

Menurut Kiyai Zul – sapaan akrab Bupati Kabupaten Sumbawa Barat ini, mobile office ini bertujuan untuk melawan lupa. Melawan lupa terhadap penderitaan rakyat dan mengetahui permasalahan yang dihadapi rakyat.

Karena adalah kewajiban seorang pemimpin untuk mengetahui dan merasakan “denyut nadi” rakyatnya agar pembangunan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan rakyat, Bersambung ke hal 5 KH. Zulkifli Muhadli

KO M E N TTAA R

Tujuh Petugas Bea Cukai Diperiksa Polda NTB Mataram (Suara NTB) Kasus penyelundupan ribuan Blackberry dan iPhone di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sebelumnya ditangani Polres Mataram, kini mulai diambilalih Polda NTB. Sebagai tindak lanjut pendalaman kasus itu, Polda NTB memanggil tujuh saksi dari pihak Bea Cukai. Permintaan keterangan itu dalam rangka memperdalam penyelidikan kasus, Bersambung ke hal 5

NOMOR 11 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Verifikasi Faktual Tahap Dua

Mataram (Suara NTB) Sidang lanjutan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos ) Lombok Barat (Lobar) 2009, masih dengan agenda pemeriksaan saksi digelar di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (14/3). Sidang mendengarkan keterangan saksi anggota dan mantan Dewan, di antaranya Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Jasman Hadi (mantan anggota DPRD Lobar), Junaidi Arif anggota DPRD Lobar dan mantan anggota Burhan M Nur.

12 HALAMAN

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Joseph Pastra Ziraluo, SH, MH, itu memanggil satu per satu saksi, setelah ketiganya disumpah.

Dalam keterangan saksi Junaidi Arif memberikan kesaksiannya yang hampir sama dengan para politisi sebelumnya. Ia mengatakan, dirinya menandatangani kuitansi kosong.

Bersambung ke hal 5

60

Hari Lagi...!!

Bersyukur atas yang telah Dicapai Dengan TGB saya merasa satu hati dan satu visi. Saya lihat beliau memimpin NTB dengan gaya anak muda yang cerdas, pembawaan yang tenang dan pendekatan yang sejuk.

Dukungan dan bantuan untuk umat Hindu tak sedikit kami terima.

Kemajuan pembangunan di bidang pariwisata juga ikut kami nikmati. Jadi tanpa ragu, secara terbuka saya mendukung saudara saya TGB untuk kembali memimpin NTB. Saya yakin TGB akan makin membawa NTB maju lima tahun ke depan.

(Anak Agung Made Jelantik ABW, Putra mahkota Raja di Puri Pamotan Cakranegara, Ketua Krama Pura Meru)

(Suara NTB/ars)

JADI SAKSI - Salah seorang anggota DPRD Lobar yang dimintai keterangan dalam kasus bansos Lobar 2009, di Pengadilan Tipikor Mataram kemarin.

Harga Bawang Merah Terus Melonjak Selong (Suara NTB) Harga komoditi bawang merah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan daerah lain di NTB terus beranjak naik. Di Lotim, harga bawang merah sudah mencapai Rp 60 ribu/kilogram (kg).

Sebelumnya, komoditi sayursayuran ini hanya terjual Rp 1.500/kg.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Perdagangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Lalu Hukmi di Selong, Kamis (14/3).

Menurutnya, lonjakan harga bawang merah ini terjadi karena stok bawang di Lotim ini mulai

jarang. Selain itu, lanjutnya, bawang putih pun mengalami kenaikan cukup tajam.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Kembangkan Lumbung Hortikultura MENGANTISIPASI dan mengatasi lonjakan harga komoditas strategis pertanian seperti bawang, cabai dan tomat dan lainnya yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi, Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) akan mengembangkan lumbung hortikultura. Lumbung hortikultura ini, bertujuan menyimpan hasil panen raya, sehingga tidak terjadi kelangkaan.

“Bawang merah dan cabai ini hampir sama, dia sangat mempengaruhi inflasi. Bulan-bulan yang sering langka itu pada tri(Suara NTB/ham) wulan pertama dan kedua Husni Fahri atau pada musim hujan.

Kita coba berpikir nanti untuk mengembangkan lumbung hortikultura di NTB, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Penyidik saat meminta keterangan saksi dari Bea Cukai.

Pemeriksaan tujuh saksi berlangsung di Ditreskrimsus Polda NTB secara terpisah.

(Suara NTB/rus)

BAWANG MERAH - Sejumlah petani bawang di wilayah Pringgabaya Lotim sedang menyemprot tanamannya. Harga bawang di pasaran terus melonjak.

Warga Tionghoa Harapkan NTB Tetap Kondusif Mataram (Suara NTB) Warga Tionghoa NTB berharap pemerintah menjamin terpeliharanya kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat supaya aktivitas perekonomian berjalan sesuai harapan semua pihak. Dengan tetap terpeliharanya kondusivitas dan ketertiban masyarakat maka investor dan para wisatawan tidak akan takut datang ke daerah ini.

Harapan tersebut dikatakan Ketua Perkumpulan Sosial Bhakti Mulia (PSBM) Warga Tionghoa Mataram, S. Widjanarko ditemui usai acara silaturahmi warga Tionghoa NTB dengan Gubernur NTB, Dr.

TGH. M. Zainul Majdi di Hotel Lombok Plaza, Rabu (13/3) malam. “Saya kira dari pengusaha ini, kita sangat mengharapkan situasi yang aman. Dengan situasi yang aman semuanya bisa dilaksanakan baik itu pekerjaan rutin maupun ekonomi. Dengan suasana aman ini tentunya orang tidak takut ke wilayah kita termasuk investor dan wisatawan,” ujarnya.

Sejauh ini stabilitas keamanan di wilayah NTB cukup terjaga meski diwarnai beberapa insiden seperti kerusuhan di Sumbawa Besar dan Kota Mataram belum lama ini.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

SILATURAHMI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh warga Tionghoa NTB di Hotel Lombok Plaza, Rabu (13/3) malam.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

(Suara NTB/ nia)

(Suara NTB/smd)

Hidupkan ’’Event’’ Perang Api BUDAYA perang api di wilayah Kelurahan Cakranegara Timur mungkin menjadi salah satu event yang tergolong ekstrem. Namun demikian, event yang sudah turun temurun dilakukan itu tetap ramai dikunjungi warga serta wisatawan lokal maupun mancanegara.

Untuk terus melestarikan dan menghidupkan event tersebut, Lurah Cakranegara Timur, I Made Agus Dwipayana JW. SSTP mencoba trobosan baru dengan mengangkat peninggalan budaya itu. “Kita ingin mengangkatnya, mungkin bisa menjadi event budaya dan pariwisata,” ungkapnya Kamis (14/3) kemarin.

Dia mengatakan, budaya perang api tersebut sampai sejauh ini belum begitu dikenal oleh pihak-pihak lain termasuk pemerintah. Namun demikian, pelaksanaan perang api beberapa waktu lalu disaksikan langsung oleh Kapolda NTB dan mendapat apresiasi positif. “Perang api ini seolah mengajarkan kita bagaimana persaudaraan bisa terjalin dengan baik. Apalagi ditengah situasi seperti ini,” tambahnya.

Sebagai upaya untuk menjadikan event ini bisa dikenal secara luas, Lurah Cakranegara Timur ini akan mencoba mengemasnya menjadi lebih baik.

Rencananya, pengemasan itu akan dilakukan tahun depan. “Kita kemas agar menjadi lebih menarik,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Agus—demikian Lurah itu dipanggil akan mencoba melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram serta Krama Pura di Negara Sakah. “Kita akan mencoba melakukan trobosan ini, mudahan ada solusi dari Dinas instansi terkait,” harapnya. (smd)

Mataram (Suara NTB) Tingkat kemiskinan di Kota Mataram mencapai 14,44 persen dari total jumlah penduduk mencapai 426.040 jiwa. Kendati angka kemiskinan di Mataram berada di bawah angka kemiskinan Propinsi NTB mencapai 21,58 persen, namun angka ini ternyata masih di atas tingkat kemiskinan Nasional yang mencapai 13,33 persen.

Demikian Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Mataram di ruang kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (14/3). Sekitar akhir tahun 2011 lalu, lanjut Mohan, Pemkot Mataram telah menandatangani MoU kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi NTB, yang berkomitmen untu menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 persen setiap tahunnya.

Pasalnya dari hasil survai data Badan

Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan hanya mampu ditekan sebesar 0,8 persen pada tahun 2008-2010.

“Dengan berbagai program yang telah dilakukan, seharusnya angka kemiskinan bisa ditekan lebih dari jumlah itu. Untuk itu, keseriusan dan semangat kita bersama menurunkan angka kemiskinan sangat dibutuhkan,” ujarnya. Wakil Walikota Mataram berhadap, output dari hasil rakor TKPK ini, mampu

menghasilkan berbagai formula yang dapat menjadi program upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga program akselerasi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan tingkat kemiskinan di Kota Mataram bisa segera tuntas.

Diakuinya, tingginya angka kemiskinan di Kota Mataram disebabkan karena berbagai faktor.

Salah satunya tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. “Namun hal ini tidak dapat dihindari sebagai salah satu risiko dari sebuah ibukota propinsi, dan itu tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Mataram agar saudara-saudara kita bisa hidup aman, nyaman, layak dan mandiri,” ingatnya.

Sebelumnya dalam laporan-

(Suara NTB/ars)

Minat Calon Siswa Meningkat

AKSI - Aksi mahasiswa di depan Kejati NTB, terkait dugaan kriminalisasi Hj Yuni Supiyati, Kamis (14/3).

MTsN 3 Mataram tengah berbenah diri. Sebagai salah satu sekolah madrasah, MTsN 3 Mataram mengusung pendidikan agama sebagai salah satu daya tarik sekolah. Terbukti selama tiga tahun terakhir, minat calon siswa untuk belajar di MTsN 3 Mataram semakin meningkat.

Kepala MTsN 3 Mataram H. Marzuki Kamis (14/3) kemarin menyebutkan, jumlah rombongan belajar yang semakin bertambah setiap tahunnya. Apalagi saat ini MTSN 3 Mataram tengah berbenah diri, untuk menyambut pertumbuhan infrastruktur di kawasan sekolah yang saat ini semakin berkembang pesat. Menurutnya, semakin menjamurnya perumahan di sekitar sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikan.

“Sekarang banyak orang tua yang sibuk kerja dan sedikit waktu terluang untuk membina anak dalam hal agama. Nah solusi pembinaannya ya di sekolah madrasah, karena di madrasah muatan agamanya lebih banyak,” terangnya.

Berbeda dengan sekolah umum yang hanya memiliki 2 Jam pelajaran untuk mata pelajaran Agama, MTsN 3 Mataram memiliki 10 jam pelajaran untuk pelajaran agama setiap minggunya. Termasuk di dalamnya Al Quran dan hadist, akidah dan akhlak, bahasa Arab, sejarah budaya islam, yang kesemuanya itu tidak diajarkan di sekolah umum.

Selain muatan agama, MTsN 3 Mataram juga tengah mempersiapkan siswanya untuk mengikuti olimpiade dan perlombaan baik di tingkat kota ataupun provinsi. Berbagai kejuaraan pun berhasil diboyong mulai dari juara I taekwondo tingkat provinsi, juara I pramuka, juara Liga sepak bola pelajar, juara MFQ dan MTQ tingkat provinsi hingga juara I cerdas cermat yang diselenggarakan oleh kementrian agama belum lama ini.

Saat ini sekolah tengah focus mempersiapkan ujian nasional. Selain persiapan fisik berupa pendalaman materi, sekolah juga mempersiapkan mental siswa untuk menghadapi UN. Tidak hanya melalui pendekatan agama, sekolah juga tidak tanggung-tanggung mendatangkan motivator dari luar sekolah.

Menurutnya persiapan mental untuk menghadapi ujian ini penting, agar siswa tidak ragu dalam menjawab soal ujian.

“Kalau mental siap maka siswa tidak akan ragu-ragu menjawab soal. Itulah mengapa penting mempersiapkan mental anak,” pungkasnya. (nia)

Kasus Kriminalisasi Hj. Yuni Supiyati

Pembagian Kartu Jamkesmas Diduga Salah Sasaran Mataram (Suara NTB) Kartu jaminan kesehatan (Jamkesmas) yang merupakan hak masyarakat miskin di Mataram, diduga salah sasaran.

Betapa tidak, Jamkesmas yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin, justru dinikmati oleh orang-orang yang kondisi perekonomiannya mampu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati Kamis (14/3) kemarin. Nyayu menyebutkan, dugaan salah sasaran ini berdasarkan pada keluhan masyarakat yang menyebutkan, banyak diantara penerima Jamkesmas justru yang keadaan ekonominya lebih bagus. Sementara mereka yang perekonomiannya sulit, tidak mendapat jatah.

“Banyak masyarakat pemegang kartu jamkesmas lama tidak mendapat jamkesmas baru. Lah apa tidak salah sasaran? Padahal berdasar data, jumlah penerima Jamkesmas di Mataram meningkat,” terangnya. Nyayu menyebutkan, dari data BPS kemiskinan menurun 1 persen. Tetapi jumlah penerima Jamkesmas meningkat, dari tahun 2012 sebanyak 80.433 jiwa. Sementara tahun 2013 bertambah menjadi 108.307 jiwa. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya masyarakat miskin yang dulunya pemegang kartu Jamkesmas justru tidak mendapatkan Jamkesmas baru.

“Okelah alasannya karena anggaran kementerian bertambah. Tapi anehnya kok tidak semua penerima Jamkesmas dulu mendapatkan Jamkesmas baru? Ini kan lucu,” ujarnya.

Nyayu melihat, hal ini disebabkan karena selama ini pendataan yang dilakukan oleh BPS terkesan berjalan sendiri.

Pada waktu melakukan pendataan, BPS tidak melibatkan kepala lingkungan sebagai aparat paling bawah. Sehingga yang terjadi di lapangan, anak yatim dan kaum duafa yang semestinya mendapatkan Jamkesmas, justru tidak bisa menikmati pelayanan Jamkesmas.

Untuk itu pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan pendataan pada masyarakat miskin, agar bisa memperoleh kembali haknya. Menurutnya pendataan ini mendesak, mengingat mulai akhir bulan adalah batas akhir berlakunya kartu Jamkesmas lama. (nia)

H. Mohan Roliskana

Pemprov NTB akan Rehabilitasi 4.000 Rumah Tak Layak Huni

I Made Agus Dwipayana JW. SSTP

H. Marzuki

nya, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, kegiatan rakor TKPK ini dimaksudkan untuk mensinkronkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan target program yang jelas dan terukur. Selain itu memperkuat kapasitas, kondisi serta rumusan upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk mendukung komitmen percepatan pembangunan bagi masyarakat Kota Mataram. (fit)

Kejati dan Polda Diminta Proses Suami Tersangka Mataram (Suara NTB) Merasa tidak puas dengan aksi sebelumnya, sejumlah mahasiswa kembali menggedor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan Polda NTB, Kamis (14/3). Aksi ini masih terkait dengan dugaan kriminalisasi Hj Yuni Supiyati, perempuan yang sebelumnya dilaporkan suaminya, H. Sudaryanto dalam kasus dugaan penggunaan akta nikah palsu.

Merasa tidak adil dengan perlakuan terhadap Yuni, mereka meminta Sudaryanto pun diproses hukum.

Korlap aksi, Irman menilai kriminalisasi yang diduga dilakukan Polda NTB dan Kejati NTB diperparah dengan diskriminasi proses hukum terhadap Yuni. Pasalnya, pernikahan Yuni juga tidak terlepas dari keterlibatan suaminya Sudaryanto, khususnya dalam hal pengurusan surat surat nikah. “Lantas kenapa suaminya tidak diproses. Kenapa hanya seorang perempuan bernama

Yuni Supiyati yang dijadikan tersangka?, lalu kemudian ditahan?,” kata Irman dalam orasinya.

Mestinya menurut dia, Kantor Urusan Agama (KUA) Ampenan juga ditanyakan oleh penyidik saat menangani laporan pemalsuan dokumen surat nikah itu. sehingga duduk perkaranya jelas, bahwa dokumen itu keluar dengan cara yang sah, penggunaannya pun sah, karena tercatat oleh negara. Lantas, kemudian dikriminalisasi oleh penegak hukum, dicatatnya sebagai keteledoran dalam penerapan hukum mengingat dokumen nikah itu sah. Kedua, dalam kasus sama, ketika naik sampai ke Kejaksaan, suami tersangka tidak diproses hukum.

“Ada apa dengan Kejaksaan, ada apa dengan Polda NTB? mengapa hanya Yuni jadi tersangka, sedangkan suaminya tidak ditangkap?,” tegasnya.

Ia juga mengkritik langsung kepada penyidik Subdit II Ditreskrimum Polda NTB AKBP

Rifai, maupun Jaksa Lalu Rudi Guawan yang begitu cepat memproses kasus tersebut. bahkan berkasnya dikabarkan sudah sampai ke pengadilan. “Sementara banyak kasus kasus besar lainnya tidak diproses?,” tanyanya.

Saat unjuk rasa di Kejaksaan, mereka sempat ditemui Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Namun penjelasan sutapa tidak diterima para mahasiswa, karena dianggap normatif, dan tidak bisa menjawab substansi penanganan kasus.

Menurut Sutapa, perkara itu sudah memenuhi syarat secara yuridis untuk diproses dan dilimpahkan ke pengadilan. Sebelum bubar, mahasiswa sempat membaca pernyataan sikap, kemudian melanjutkan aksi di Polda NTB. Di depan gerbang Mapolda, isi orasi mereka sama, yakni desakan agar Sudaryanto juga diproses dalam kasus tersebut. (ars)

Pemkot dan FKPD Mediasi Dua Kelompok yang Bertikai Mataram (Suara NTB) Pertikaian yang terjadi antara dua lingkungan di Kota Mataram kini sudah mulai kondusif. Sebagai langkah antisipasi terjadinya bentrok susulan, Pemkot Mataram dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Mataram mencoba melakukan mediasi tertutup kedua belah pihak di ruang rapat Walikota Mataram, Kamis (14/3) kemarin.

Rapat proses mediasi dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, Pjs Dandim 1606/Lobar, Letkol.

Inf. Dono Indarto dan beberapa tokoh masyarakat dari Lingkungan Tohpati. Beberapa waktu lalu, pihak Pemkot dan FKPD Kota Mataram juga menggelar hal serupa dengan menghadirkan tokoh masyarakat dari Lingkungan Karang Mas Mas. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai rapat tertutup itu mengatakan, pada dasarnya, pihaknya bersama jajaran FPKD menginginkan terciptanya kondisi yang kondusif di dua lingkungan tersebut.

Menurut dia, tujuan digelarnya pertemuan sebagai proses mediasi itu dengan harapan masyarakat bisa hidup normal dan rukun.

“Kejadian ini mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk juga proses pembangunan di Pemkot Mataram,” katanya seraya menambahkan, dengan adanya proses mediasi itu perdamaian di kedua belah pihak bisa secepat terjalin.

Kapolres Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko yang dikonfirmasi mengatakan, pertemuannya dengan pihak Pemkot Mataram dan jajaran FKPD lainnya adalah membahas situasi kamtibmas di Kota Mataram. Menurut dia, sebagai ibu kota Propinsi NTB, Kota Mataram diharapkan kehidupan masyarakat bisa berjalan harmonis.

Terkait kejadian di dua lingkungan itu, dia mengaku bahwa saat ini jajarannya tengah memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. “Pelanggaran hukum tetap kita proses walaupun adanya perdamaian.

Namun demikian, target utama kita adalah adanya penyelesaian yang kongkrit dalam kejadian ini demi terwujudnya keharmonisan,” tegasnya.

Mengenai proses hukum, Kurnianto menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Terkait soal penetapan tersangka, dia mengaku masih dalam proses pengembangan. “Kita utamakan dulu perdamaian,” ungkapnya seraya menambahkan sampai sejauh ini dirinya

masih menempatkan anggota untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal senada juga disampaikan Pjs. Dandim 1606/ Lobar, Letkol Inf. Dono Indarto. Menurut dia, dari hasil pertemuan yang dilakukan di ruang Walikota Mataram, masyarakat meminta agar gang penghubung ke dua lingkungan untuk sementara ditutup.

“Karena itu permintaan masyarakat, kita bersama pemerintah tentu akan mempertimbangkannya,” jawabnya.

Tak hanya itu, dari pertemuan dengan dua kelompok itu, ada beberapa hal yang dihasilkan, seperti adanya komunikasi yang intensif antara tokoh masyarakat sekitar dan koordinasi yang bagus antar lingkungan. Selain itu, masyarakat juga meminta agar pemerintah melaksanakan program yang memberi manfaat secara langsung ke masyarakat. “Dari hasil itu kita tentu akan terus melakukan pemantauan,” tandasnya.

Sementara itu, sejauh ini situasi di dua kampung yang bertikai itu berangsurangsur kondusif. Petugas keamanan pun sampai sejauh ini masih melakukan pengamana guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (smd)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalokasi dana Rp 20 miliar untuk rehabilitasi 4.000 unit rumah tidak layak huni di 10 kabupaten/kota di NTB tahun ini.

Dari dana yang bersumber dari APBD murni NTB 2013 itu, tiap unit rumah tak layak huni mendapat jatah Rp 5 juta.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Ir. Tajudin Erpandi mengungkapkan program rehabilitasi rumah tak layak huni di NTB terus dilanjutkan sejak tahun 2010 lalu. Tahun ini, jumlah rumah tak layak huni yang akan direhabilitasi melalui dana dari APBD murni NTB 2013 sebanyak 4.000 unit.

“Perbaikan rumah tak layak huni untuk tahun 2013 memang direncanakan ada kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya sebanyak 4000 unit. Itu tersebar di seluruh NTB, nilainya Rp 20 miliar masing-masing Rp 5 juta satu unit rumah,” kata Tajudin dikonfirmasi usai pembukaan rapat koordinasi dan pelatihan pemberdayaan masyarakat desa tingkat NTB, Kamis (14/3) kemarin di Hotel Lombok Raya Mataram.

Ia mengatakan, tahun 2012 lalu jumlah rumah yang direhabilitasi sebanyak 3.810 unit di seluruh kabupaten/kota di NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19 miliar lebih.

Dengan adanya peningkatan jumlah rumah yang akan direhabilitasi tahun 2013 ini, maka masing-masing kabupaten/kota juga akan mendapatkan kuota tambahan.

Tajudin menjelaskan, sejak dimulainya program rehabili-

tasi rumah tak layak huni di NTB tahun 2010 hingga 2013 ini sudah mencapai 15.000 unit.Masing-masing sebanyak 10. 000 unit direhabilitasi oleh Pemprov NTB dan sisanya hampir mencapai 5.000 unit oleh pemerintah kabupaten/ kota. Menurut Tajudin, dari jumlah angka tersebut masih banyak rumah tak layak huni yang belum direhabilitasi.

“Masih banyak yang belum, rumah tak layak huni di NTB sekitar 300 ribu lebih. Kita sudah terapkan pola sharing dengan kabupaten/kota sehingga pemda kabupaten/kota juga tidak tidur terkait dengan ini.

Contohnya Kota Mataram dan kota Bima. Kota Bima tahun kemarin kita kasi 230 unit tetapi dia bisa sampai 250 unit rumah tak layak huni yang direhabilitasi,” jelasnya.

Ditambahkan, pembiayaan rehabilitasi rumah tak layak huni di NTB berasal dari APBD provinsi. Namun ada juga dan dari pusat juga yang berasal dari Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat tetapi tidak melalui BPMPD NTB. Biasanya, bantuan dana rehabilitasi yang berasl dari pusat langsung dikucurkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Rumah warga yang direhabilitasi itu memenuhi 14 kriteria di antaranya keluarga yang status sosial ekonominya tergolong sangat miskin, fisik rumahnya berdinding pagar, berlantai tanah dan belum mendapat penerangan listrik. Pengerjaan perbaikan rumah itu dilakukan secara gotong-royong warga sekitar dan lembaga masyarakat lainnya. (nas)

Pemilu 2014, Kursi DPRD NTB Bertambah Menjadi 65 Mataram (Suara NTB) Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 mendatang, jatah kursi di DPRD NTB bertambah 10 kursi dari 55 kursi di Pemilu Legislatif 2009 menjadi 65 kursi. Penambahan ini karena terjadi penambahan dua Daerah Pemilihan (Dapil) dari enam menjadi delapan Dapil. Hal ini sesuai dengan keputusan KPU RI dengan nomor 110/ Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 9 Maret 2013.

Anggota KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP menyebutkan penambahan dua Dapil tersebut berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah yang masing-masing dipecah menjadi dua Dapil.

Kabupaten Lombok Tengah mendapat jatah kursi sebanyak 14 kursi dan Lombok Timur mendapatkan jatah 15 kursi.

Aksar mengatakan KPU telah mengakomodir usulanusulan masyarakat terkait Dapil pada saat uji publik yang diselenggarakan oleh KPU NTB maupun KPU Kabupaten/Kota beberapa waktu lalu.

Dalam uji publik beberapa kabupaten/kota juga mengusulkan beberapa opsi terkait Dapil. “Tetapi sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Dapil, dalam prinsip-prinsip yang ada, maka Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sehingga tentu harapan-harapan masyarakat sedapat mungkin kita bisa mengakomodir,” terangnya di ruang kerjanya, Kamis (14/3).

Sementara itu penetapan Dapil untuk DPRD Kabupaten/ Kota ada yang bertambah, berkurang, dan tetap. Terkait hal ini, Aksar menyatakan hal tersebut sesuai dengan formulasi jumlah penduduk dan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut. Disamping itu juga berdasarkan usulan dari kabupaten/kota. “Misalnya di Lombok Timur ada opsi lima Dapil,

(Suara NTB/yan)

Lalu Aksar Anshori, SP

enam Dapil bahkan tujuh Dapil.

Tapi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2013 menjadi lima Dapil,” terangnya. Sementara Kota Mataram diusulkan menjadi enam Dapil, namun diputuskan menjadi lima Dapil.

“Sedangkan sebagian besar daerah lain itu tetap seperti Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, KSB, Dompu, Kota Bima. Kecuali Kabupaten Bima bertambah satu Dapil dari empat menjadi lima,” terangnya. Selain itu ada juga Dapil yang ditata ulang meskipun jumlah Dapilnya tetap seperti di Lombok Barat. Pada Pemilu 2009 Gerung, Lembar dan Sekotong digabung menjadi satu Dapil namun pada Pemilu 2014 jumlah kursinya di atas 12 kursi sehingga harus dipisah dan formulasinya Gerung bergabung dengan Kuripan.

Setelah keluarnya Keputusan KPU RI Nomor 110 Tahun 2013 ini, Aksar mengatakan pihaknya akan segera menyebarluaskan dan mensosialisasikan peraturan dimaksud kepada partai politik peserta Pemilu 2014. Mulai saat ini partai politik juga telah bisa perencanaan pencalegan atau pendaftaran caleg untuk Dapil masing-masing sesuai dengan alokasi kursi. “Sekarang sudah bisa dimulai oleh parpol untuk caleg yang diajukan pada saat pendaftaran,” tandasnya. (yan)

(Suara NTB/dok)

14,44 Persen Warga Mataram Miskin

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

SOLUSI

Camat Kuripan Keluarkan Perintah Pengosongan Tanah

Warga Tolak Tinggalkan Lahan Sengketa di Jagaraga

Peta Rawan Korupsi

Alokasi Raskin di KLU Tersendat Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terpaksa menghadirkan Pemprov NTB yang diwakili oleh Karo Ekonomi untuk membahas validasi penerima beras untuk warga miskin (raskin), menyusul alokasi raskin untuk bulan Maret belum semua tersalurkan. Selain Karo Ekonomi Setda NTB, dihadirkan pula seluruh Kades se KLU, Bulog Divre NTB, dan BPS NTB selaku lembaga yang berwenang menentukan jumlah penerima.

Sampai dengan minggu ke dua Bulan Maret 2013 ini, raskin untuk KLU tidak tersalur seluruhnya ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Diyakini persoalan mendasar yang menjadi penyebab adalah data penerima yang masih rancu. Apalgi sebelumnya di Desa Pemenang Barat bahkan di NTB, diduga ada oknum PNS yang turut menikmati raskin.

“Persoalan validasi data penerima, pendistribusian raskin, serta kualitas beras sudah sering dikeluhkan, termasuk di Kabupaten/Kota lain. Namun di KLU, data yang masih simpang siur baru kali ini kita dengar terjadi. Agar tidak terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat, kami menghadirkan pihak Bulog NTB dan Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB dan pihak BPS untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat terkait program raskin ini,” papar Sekda KLU, H. Suardi, saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Raskin di Aula Bappeda, Kamis (15/3).

Suardi mengatakan, Pemda KLU mencegah kemungkinan munculnya ekses negatif akibat persoalan program raskin di tingkat masyarakat bawah. Seperti halnya persoalan di Pemenang Barat yang diklaim adanya PNS penerima, Sekda meminta agar secepatnya diklarifikasi dan diselesaikan.

Tak Boleh Dibagi Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Hj. Selly Andayani, usai pertemuan mengatakan bahwa raskin harus dijalankan sesuai regulasi. Dalam hal ini, PNS “diharamkan” menerima raskin karena bukan haknya. Beras PNS sudah masuk ke dalam gaji.

“Jatah raskin yang diterima RTS wajib 15 kg itu dan tidak boleh di bagi rata dengan orang lain yang tidak masuk dalam data RTS. Kami harapkan, semua Kades di KLU ini tidak membagi rata beras raskin lagi,” tegas Selly.

Dikatakan Selly, KLU sejauh ini mendapat apresiasi positif dari Pemprov NTB maupun Bulog Divre NTB. Mengingat program raskin di KLU sejauh ini berjalan lancar dan tanpa kendala. Selain itu pula, keberadaan penerima di KLU diklaim mengalami penurunan signifikan akibat turunnya angka kemiskinan, 4 persen.

“Problem yang ada di Pemenang Barat, lebih baik diselesaikan sesuai prosedur, lakukan perbaikan dengan rembug di tingkat desa,” sarannya.

Sementara Kabid Pengembangan Usaha, Bulog Divre NTB, H. Suharto Jabar, menambahkan Bulog belum dapat menyalurkan raskin akibat kerancuan data penerima. Namun apabila sudah ada kesepakatan di tingkat desa (Pemenang Barat), maka pihaknya akan langsung menyalurkan raskin. (ari)

Sekda Lobar Minta Dewan Patuhi Aturan ’’Real Cost’’ Giri Menang (Suara NTB) Munculnya keluhan yang disertai penolakan dari beberapa oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) terkait diberlakukannya Peraturan Bupati (perbup) Lobar yang mengatur masalah real cost dalam pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar Daerah ditanggapi Sekretaris Daerah (sekda) Lobar H. Moh. Uzair.

Kepada wartawan diruangannya Kamis (14/3), kemarin, H. Moh. Uzair mengatakan perbup yang dikeluarkan tersebut bersifat menegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) bukan kemauan dari Bupati Lobar sehingga lambat laun peraturan ini harus diterapkan. Sebelumnya, beberapa oknum anggota DPRD Lobar menolak Perbup penerapan Real Cost, bahkan Ketua Komisi II, Sulhan Mukhlis mengklaim ada 50 persen lebih anggota DPRD Lobar menolak. Penolakan tersebut lanjut Sulhan berdasarkan hasil dari konsultasi anggota dewan ke Mendagri, bahwa aturan real cost tidak harus dilaksanakan tahun ini dan jika dilaksanakan dengan adanya perbup, maka sebelum perbup dikeluarkan minimal Bupati harus mengkonsultasikan dengan anggota dewan dan juga mensosialisasikannya.

Namun Sekda mempertanyakan balik kenapa hanya perbup ini saja dipersoalkan sementara Perbup yang lain tak dipersoalkan. “Kenapa perbup ini yang dipermasalahkan, sementara perbup yang lain tidak pernah digubris,” tandas Sekda. Mantan Asisten II Setda Lobar ini juga mengaku pernah juga mengkonsultasikan masalah positif dan negatifnya penerapan real cost ini ke Mendagri sebelum perbup dikeluarkan, dan jawaban yang diterima saat ini adalah, perjalanan dinas bukan tempat untuk mencari untung atau uang lebih, namun untuk menuntaskan pekerjaan.

Karenanya bagi kalangan anggota dewan yang tidak setuju dengan aturan tersebut menurut sekda sah-sah saja, namun dirinya menekankan kepada seluruh jajaran eksekutif termasuk juga di jajaran Sekretariat Dewan (setwan) untuk menggunakan aturan real cost. “Saya juga kembalikan sisa perjalanan dinas hampir jutaan lebih kok, dan tidak ada masalah,” cetusnya. Ditambahkan Uzair, pengembalian kelebihan daru uang SPPD tersebut akan masuk ke Kas Daerah dan akan menjadi Sisa Perhitungan Anggaran (silpa) dan selanjutnya akan digunakan kembali untuk program. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kasus penjualan tanah pecatu milik Pemkab Lobar di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan terus bergulir. Kali ini, Camat Kuripan, H. Zakaria Nurhadi berani mengeluarkan perintah kepada warga untuk mengosongkan lahan sengketa itu. Padahal secara ketentuan hukum, kasus ini belum diputuskan.

Namun alasan dikeluarkannya perintah itu, pihak camat berdalih untuk melindungi aset milik Pemerintah Daerah (Pemda). Akan tetapi, warga Dusun Tegal, Desa Jagaraga, khsusnya pembeli lahan di lokasi itu menolak mengosongkan dan meninggalkan lahan tersebut.

(Suara NTB/rus)

TIDAK saja di lingkup aparat kepolisian resort (Polres) Lombok Timur (Lotim), Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong juga turut menyusun peta kerawanan korupsi di Kabupaten Lotim. Tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri juga dilaksanakan Kejari Selong.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong, Nur Rohman, SH ketika dikonfirmasi di Selong, Rabu lalu mengatakan pihaknya sebenarnya juga sudah lama mencoba memetakan instansi-instansi mana saja yang rawan korupsi. Ketika ditanya mana saja yang dikatakan paling rawan, Kajari ini menolak untuk berterus terang. Katanya pemetaan itu akan menjadi rahasia aparat penegak hukum.

Ia menjelaskan, maksud dilakukan pemetaan rawan korupsi ini agar tidak terjadi saling berebut antara para penegak hukum yang satu dengan yang lainnya dalam menangani suatu kasus. “Masing-masing ini nanti punya kavling,” terangnya. Adanya pemetaan tersebut menjadikan pembagian kewajiban para penegak hukum menjadi jelas. Antara KPK, Kejaksaan dan kepolisian punya ranah masing-masing. Dicontohkan Nur Rohman, penanganan kasus di salah satu kementerian. KPK mengawasi non PNS dan Kejaksaan menelusuri PNS. Adanya pemetaan dan pembagian yang jelas itu dimaknai juga agar para penegak hukum saling menghormati.

“Mana yang sudah masuk yang lain mundur,” imbuhnya. (rus) Nur Rohman

Halaman 3

Camat Kuripan H. Zakaria Nurhadi melalui pesan pendek membantah dikeluarkannya perintah pengosongan lahan sengketa itu lantaran diperintah Bupati Lobar. Katanya, upaya pengosongan itu sebagai bentuk pengamanan aset daerah.

Warga setempat menunjukkan surat perintah dari Camat setempat untuk mengosongkan lahan sengketa tersebut. Surat itu ditujukan kepada Kepala Desa Jagarage, bernomor 045/.2/302/Trtb/ III/2013. Surat ini mempertegas hasil rapat penyelesaian kasus penjualan tanah aset Pemda di desa setempat namun kesimpulan akhirnya, salah satu jalan keluar yang ditempuh mengosongkan lahan itu. Dalam surat itu diulas berbagai pertemuan antara warga pemilik lahan dengan jajaran Pemda, sejak terkuaknya kasus ini di media massa. Upaya penanganan masalah ini, dilakukan dengan pemanggilan masyarakat

khususnya pemilik lahan sejumlah 16 orang.

Pemanggilan dilakukan pihak camat sebanyak tiga kali, masing-masing surat pemanggilan pertama tertanggal 18 Februari 2013. Pada pemanggilan ini, tidak ada satupun warga yang hadir. Karena tidak ada warga yang hadir, dilakukanlah pemanggilan kedua.

Pada pemanggilan kedua ini tidak jauh beda dengan pertama tidak satupun warga yang hadir. Lalu pihak camat kembali melakukan pemanggilan ketiga, pada pemanggilan ketiga inilah warga sebagian datang. Adapun warga yang datang antara lain, Jasrah, Sai’un, Erni Johan, L. Ruslan.

Dalam pertemuan ini dihadiri Muspika, Pol PP, Kepala Aset, Kepala Inspektorat, Kepala Kesbang Poldagri, Ketua BPD Jagaraga, BKP PBB, Danramil, Kadus Tegal, Kades se Kecamatan Kuripan.

L. Ruslan, menuturkan dalam pertemuan itu membahas bagaimana mencari so-

lusi pemecahan masalah ini.

Disepakati, bagi warga yang sudah membangun di lokasi itu dibiarkan. Namun bagi yang belum membangun diharapkan jangan membangun. Namun hal ini jauh dari hasil kesepakatan, karena dalam point kesimpulannya meminta warga yang menduduki tanah aset harus mengosongkan lahan tersebut.

Masyarakat diharapkan segera pindah dari lahan itu.

“Kami menolak pindah dari lahan ini, karena kami membeli atas dasar SK bupati,”tegas Ruslan.

Disebutkan Ruslan, dalam SK itu disetujui pelepasan aset sekitar 50 are lebih. Namun yang sudah terjual sekitar 39 are lebih. Namun belakangan, SK itu penjualan itu ditunda melalui SK penundaan penjualan yang ditandatangani Sekda Lobar, H. M. Uzair. Warga mempertanyakan, apa dasar camat mengeluarkan perintah mengosongkan lahan itu.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Lobar, I Made Suartana juga mempertanyakan dasar dikeluarkannya perintah pengosongan lahan sengketa itu. Karena, setahunya kasus ini masih ditangani di Polres dan belum ada keputusan hukum. Seharusnya, adanya perintah itu didasari kekua-

tan hukum tetap. Sementara dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Lobar, Agus Dwi Ananto menolak memberikan keterangan. Informasi yang diperoleh Suara NTB, Polres lamban menangani kasus ini karena ada dugaan keterlibatan pejabat tinggi di Pemkab Lobar. (her)

Bupati Loteng Ancam Potong TKD Pegawai Malas Praya (Suara NTB) Kinerja para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diakui Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, FT., masih jauh dari yang diharapkan. Terbukti, saat ini masih banyak PNS yang malasmalasan bekerja. Bahkan tidak sedikit yang masuk kantor hanya sekadar untuk memenuhi absen harian dan pulang sebelum waktunya.

Kondisi tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi tingkat capaian pembangunan. Untuk itu, kedepan pemerintah daerah bakal menerapkan standar kinerja yang jauh lebih ketat. Termasuk dalam hal sanksi, pemerintah daerah tidak akan segan-segan menindak tegas PNS yang malasmalasan bekerja. Mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi-sanksi lainnya. “ Bila perlu, bagi PNS yang malas-malasan bekerja tunjangan kinerja daerah (TKD)-nya akan kita potong,” sebut Bupati Loteng, saat memimpin mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng, Kamis (14/3) kemarin.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah sudah berupaya maksimal untuk mendorong kinerja aparatur pemerintahan. Sampai-sampai aspirasi agar diberlakukan lima hari kerja, supaya para pegawai bisa memiliki waktu libur lebih panjang, juga dipenuhi.Tetapi tetap saja, pemberlakuan lima hari kerja tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam hal peningkatan kinerja aparatur daerah.

“Jadi mau bagaimana lagi, aspirasi sudah kita penuhi.

Tetapi kinerja tidak meningkat. Sehingga memang perlu ada langkah-langkah tegas,” ujarnya. Karena bagaimanapun juga, sebagai aparatur pemerintah tugasnya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Tapi kalau tugas tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka sudah sewajarnya kalau tunjangannya juga dipotong.

Dengan adanya kebijakan pemotongan TKD ini, tambah Bupati, diharapkan bisa menjadi motifasi bagi para PNS lingkup Pemkab Loteng untuk mau giat bekerja. Tidak hanya kemudian sekedar datang ke kantor tanpa ada yang bisa dikerjakan. Karena pemerintah memberikan tunjangan supaya para PNS mau bekerja lebih maksimal lagi selaku abdi dan pelayanan masyarakat. (kir)

(Suara NTB/kir)

SUMPAH - Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, mengambil sumpah ratusan pejabat lingkup Pemkab Loteng, dibawah guyuran hujan lebat, Kamis (14/3) kemarin.

Bupati Loteng Mutasi 458 Pejabat Praya (Suara NTB) -

Struktur dan komposisi pejabat di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng), akhirnya dirombak total. Kamis (14/3) siang kemarin, sebanyak 458 pejabat lingkup Pemkab Loteng dimutasi. Mulai dari pejabat setingkat eselon II hingga eselon IV. Mutasi pejabat yang kedua kalinya pada tahun 2013 ini, tercatat sebagai salah satu mutasi dengan jumlah pejabat paling banyak dari yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sekaligus menjawab spekulasi yang sudah beredar sejak setahun terakhir. Mutasi tersebut juga sebagai implementasi dari

penerapan Perda No. 1 tahun 2012, perubahan atas Perda No. 3 tahun 2008, tentang struktur organisasi pemerintahan lingkup Pemkab Loteng yang baru.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, dari 468 jumlah total pejabat yang dimutasi, didominasi dari pejabat eselon IV sebanyak 374 orang. Kemudian pejabat eselon III A dan III B sebanyak 91 orang. Sementara eselon II hanya 3 orang pejabat. Masing-masing, M. Nazili, sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Disostektrans), Winarto, sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizin Terpadu

(BPMPT) dan Kepala Sat Pol PP, Murti, S.H. Selain itu, sejumlah jabatan eselon III yang kosong seperti jabatan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga diisi. Berserta Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi.

“Pelantikan ini saya sadari merupakan momentum yang telah dinanti-nantikan oleh segenap lapisan masyarakat,” sebut Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, FT. Diakuinya, memang banyak angapan yang mengatakan kalau proses mutasi kali ini, sangat lamban. Namun hal itu bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan untuk

mengulur-ulur waktu. Apalagi ada proses transaksional didalammnya. Tetapi memang menempatkan seseorang dalam sebuah posisi jabatan bukanlah perkara mudah.

Selain mengambil sumpah jabatan pejabat lingkup Pemkab Loteng, Bupati melantik Direktur Utama PT. Loteng Bersatu, perusahaan daerah Loteng yang baru, L. Martadinata, S.E. “Kedepan kinerja pejabat akan kita evaluasi tiap tiga bulan sekali.

Kalau kinerja tidak sesuai harapan, akan kita ganti. Sehingga tidak menutup kemungkinan mutasi akan sering digelar,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Loteng, H.L. Darmawan, mengaku sangat menyayangkan sikap Pemkab Loteng yang lamban menggelar mutasi. Padahal struktur organisasi pemerintahan yang baru sudah lama disahkan oleh DPRD Loteng. “Terus terang kita menyayangkan lambannya mutasi kali ini,” ungkapnya kecewa.

Seharusnya, kata politisi asal PKS ini, mutasi bisa dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Pasalnya, akibat lambannya proses mutasi, kinerja pemerintahan menjadi terganggu dan tidak bisa maksimal seperti yang diharapkan. (kir)

Diprediksi akan Terjadi PAW Massal di DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Terjadinya perubahan jumlah partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) akan berdampak besar pada komposisi para wakil rakyat di tingkat daerah. Termasuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Menjelang Pemilu 9 April 2014 mendatang, diprediksi akan terjadi Penggantian Antarwaktu (PAW) massal di DPRD. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Khalidi ketika dikonfirmasi wartawan di Selong, Kamis membenarkan akan adanya PAW besar-besaran di DPRD Lotim. Disampaikan, pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, KPU Lotim juga turut menerima pendaftaran Calon Legislatif sementara atau Daftar Calon Sementa-

ra (DCS) para wakil rakyat.

Prediksinya, sebelum April 2013 itu gelombang PAW secara besar-besaran akan terjadi. Dimana, banyak partai yang diharuskan pindah ke partai lain. Diketahui, pada pelaksanaan pesta rakyat pemilihan para wakil rakyat akan diikuti oleh 10 partai.

Terakhir, jika PBB diloloskan maka maksimal partai yanga kan menjadi peserta Pemilu ini hanya 11 Partai.

Di DPRD Lotim, sebelum PBB masuk ada sekitar 19 dari 50 anggota DPRD yang terangkat dari partai yang saat ini sudah tidak diakui oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu 9 April 2014 mendatang. Antara lain di partai yang memiliki kursi di DPRD Lotim adalah PBR, PDK, Patriot, PPI dan PKPB.

Lima Dapil Selanjutnya disampaikan, untuk memilih para wakil rakyat di DPRD Lotim pada ajang Pemilu 2014 mendatang di Kabupaten Lotim akan terbagi menjadi lima daerah pemilihan (Dapil).

Berkurang satu dapil dibandingkan Pemilu 2009 lalu. Disampaikan Khalidi, pengurangan Dapil ini merupakan keputusan utuh dari KPU pusat.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013, penentuan Dapil ini dilihat berdasarkan jumlah prolehan kursi. Tidak dilihat berdasarkan jumlah kecamatan.

Tiap kecamatan yang bisa mencapai tiga kursi secara prinsip bisa dibuat menjadi satu Dapil. Namun, aturan tersebut mensyaratkan peng-

Khalidi

(Suara NTB/rus)

gabungan maksimal 12 kursi.

Adapun kelima Dapil tersebut, Dapil 1 Lotim meliputi kecamatan Selong, Labuhan Haji, Suralaga dan Sukamulia. Untuk Dapil 1

Lotim ini ada 11 kursi. Dapil 2 Lotim, Keruak, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur dan Jerowaru. Senada dengan Dapil 1, Dapil di wilayah Lotim bagian selatan ini juga ada 11 kursi. Dapil 3 Lotim ada 9 kursi meliputi Terara, Sikur dan Montong. Dapil 4 ada 9 kursi meliputi kecamatan Masbagik, Aikmel dan Pringgasela. Terakhir Dapil 5 ada 10 kursi, meliputi Lotim bagian utara yakni Pringgabaya, Sambelia, Wanasaba, Sembalun dan Suela. Sedangkan untuk Dapil pemilihan anggota DPRD NTB terbagi menjadi dua Dapil, yakni Dapil 3 dan 4 NTB. Dapil 3 NTB terdapat 9 kursi dengan jumlah penduduk 775.155 jiwa. Sedangkan Dapil 4 NTB ada 496.948 jiwa penduduk untuk 6 kursi. (rus)

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas Bappeda Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Optimalkan Koordinasi, Perketat Pengawasan PNPM Sumbawa Besar (Suara NTB)Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, mulai tahun ini akan mengoptimalkan peran koordinasinya dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (MP) dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Sekaligus bersamasama dengan SKPD teknis, melakukan pengawasan dan evaluasi.

Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Bidang Sosbud Bappeda Sumbawa, Amir Mahmud, M.E, menyatakan penyelenggaraan PNPM selama ini kurang koordinasi.

Makanya mulai tahun ini, peran koordinasi akan diambil alih Bappeda. Sementara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai pelaksana teknis, dan pihak kecamatan sebagai pelaksana lapangan. Den-

(Suara NTB/arn)

Yahya Adam gan harapan, adanya keterpaduan koordinasi dalam pelaksanaan program. “Jadi, ada tangung jawab dan peran masing-masing pihak. Termasuk pula konsultan di lapangan.

Untuk memantapkan program agar tidak tumpang tindih satu sama lain,” jelasnya.

Dalam hal ini, Bappeda juga membangun koordinasi dengan camat-camat tempat dilaksanakannya PNPM-MP dan PNPM GSC hingga ke tingkat desa. Sebab seringka-

li kecamatan tidak mengetahui program apa yang sedang dilakukan di wilayhnya.

Sekaligus melakukan pemantauan dan evalusi terhadap program dimaksud. “Apa yang selama ini menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan PNPM-MP, diharapkan dengan adanya koordinasi Bappeda secara optimal hasil pelaksanaan PNPM menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Paling penting dari kegiatan ini, lanjut Amir, ada transformasi pola PNPM pada tingkat birokrasi. Bagaimana birokrasi memahami dan menggunakan pola tersebut dalam perencanaan pembangunan.

Agar nantinya pola PNPM ini bisa diadopsi, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ketika program berakhir, pemerintah daerah bisa melanjutkannya dengan pola yang sudah terbentuk di masyarakat. Apalagi saat ini juga tengah digodok konsep Ranperda perencanaan partisipatif yang mengedepankan usulan dari masyarakat.

Tinggal nanti dilihat mana yang menjadi prioritas. “Dengan adanya usulan prioritas, konsep pendekatan partispatif lebih kita tonjolkan,” tukasnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPMPD Sumbawa, Yahya Adam, didampingi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM MP, Taufiq, menjelaskan sekarang ini tengah disiapkan pelaksanaan program tahun 2013. Seperti pemantapan satuan kerja tingkat kabupaten, kemudian melakukan sosialisasi ke 12 kecamatan yang mendapatkan program PNPM MP. Adapun 12 kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM-MP meliputi Kecamatan Alas Barat, Utan, Labuan Badas, Lape, Lopok, Lantung, Lenangguar, Plampang, Labangka, Empang, Orong Telu dan Kecamatan Labangka.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, ada beberapa yang disampaikan kepada masyarakat antara lain mengenai kelanjutan program, jumlah anggaran, sekaligus

an dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Dengan bentuk program terdiri dari kegiatan fisik berupa pembangunan imfrastruktur jalan usaha tani, jalan lingkungan, jembatan, MCK, rabat beton, dan kegiatan fisik lainnya yang disesuaikan dengan usulan yang masuk dari masyarakat berdasarkan proses perencanaan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Sementara untuk kegiatan non fisik besar anggarannya maksimal 25 persen dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Ada pula koperasi simpan pinjam khusus perempuan. Pemerintah pusat juga menyiapkan angaran untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan yang dananya dikelola langsung oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan UPK dan dibantu fasilitator kecamatan. “Semua yang terlibat betul-betul diawasi di lapangan. Terutama pekerjaan fisik, dari segi kualitas dan dampak yang akan diterima masyarakat,” jelas Yahya.

juga memfasilitasi kegiatan perencanaan untuk tahun 2014. Diketahui total anggaran PNPM tahun 2013 sebesar Rp 30.890.000.000 yang terdiri dari PNPM MP sebesar Rp 19.812.349.000, dan alokasi dana untuk PNPM GSC sebesar Rp 11.077.680.000.

Sementara untuk alokasi anggaran untuk Program PNPM-MP pada masingmasing kecamatan yakni, untuk Kecamatan Alas Barat total BLM Rp. 1 miliar, Kecamatan Utan sebesar Rp. 3 miliar, Labuhan Badas sebesar Rp. 1,3 miliar, Lape sebesar Rp. 1 miliar, Lopok Rp 1 miliar, Lunyuk Rp 3,1 miliar, Plampang sebesar Rp 1,3 miliar, Labangka sebesar Rp 3,1 miliar, Empang Rp 1 miliar, Orong Telu sebesar Rp 1,8 miliar, Lantung sebesar Rp 850 juta serta Lenangguar sebesar Rp 850 juta.

PNPM-MP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandiri-

Eks Pekerja Kafe Batu Gong Resahkan Warga KSB

Eks ”Security 911” Menolak Dimediasi

Pindah ke PKB

Jauhar Arifin Di-PAW Dompu (Suara NTB) Jauhar Arifin, anggota DPRD Dompu dari Partai Barisan Nasional (Barnas) diajukan pemberhentian antarwaktu (PAW) oleh partainya lantaran telah pindah menjadi anggota PKB Kabupaten Dompu. Anehnya, justru DPP Partai Barnas justru menerbitkan surat keterangan yang tidak mempersoalkan perpindahan Jauhar ke PKB. Namun hadirnya surat DPP Partai Barnas tidak akan menggugurkan proses PAW terhadap Jauhar Arifin karena telah diatur dalam Undang-Undang dan PP serta Tata Tertib Anggota DPRD Dompu.

Surat PAW Jauhar Arifin ini ditandatangani oleh Surya Chandra selaku Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Dompu dengan nomor surat 07/SP/DPC-BARNAS/DPU/XII/2013 tertanggal 1 Maret 2013. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Dompu dijelaskan bahwa berdasarkan undang-undang tentang partai politik dan peraturan pemerintahnya bahwa warga Negara hanya memiliki hak untuk menjadi anggota pada salah satu partai politik. Sementara Jauhar Arifin, S.Sos telah menjadi anggota PKB. Dalam surat tersebut, Partai Barnas mengajukan Nurdin Ahmad sebagai pengganti antar waktunya. Nurdin Ahmad merupakan dapil yang sama dengan Jauhar Arifin pada urutan kedua hasil Pemilu 2009 lalu.

Ketua BK DPRD Kabupaten Dompu, H. Saidin Abdurrahim yang dihubungi terkait hal ini mengaku baru menerima surat dari DPP Partai Barnas. Untuk surat lain termasuk surat dari DPC Partai Barnas Kabupaten Dompu yang meminta PAW belum diterimanya. “Saya belum menerima surat lain selain surat dari DPP Partai Barnas tadi pagi,” katanya.

Surat DPP Partai BARNAS yang diterima BK DPRD Kabupaten Dompu berisi surat keterangan dengan nomor 005 / Ket / DPP P BARNAS / III / 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Barnas Ir. H. Muhammad Arfan, MM dan Ibdu Sudja Manaph, Ph.D. Surat ini untuk kepentingan Jauhar Arifin, S.Sos mendaftarkan diri menjadi anggota, pengurus dan caleg PKB Kabupaten Dompu pada pemilu 2014-2019. Namun Jauhar Arifin tidak melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya terhadap Partai BARNAS sebagai anggota DPRD Kabupaten Dompu sampai berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014.

Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE yang dimintai keterangan terkait surat DPP Partai Barnas justru kembali bertanya. Apakah surat keterangan bisa mengalahkan undang-undang dan PP No 16 tentang Susduk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota? “Jika surat keterangan tidak bisa mengalahkan undang-undang dan PP, maka surat itu akan gugur dengan sendirinya,” kata Rafiuddin.

Namun Rafiuddin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk memproses bila ada pengaduan soal anggota Dewan. “Biar BK yang memprosesnya,” katanya. (ula)

(Suara NTB/bug)

MENEBAR JARING - Banyak cara dilakukan petani untuk melindungi tanaman padi mereka dari berbagai gangguan hama. Seperti petani di kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini. Jaring ikan sengaja ditebar di atas tanaman padi untuk menghindari gangguan hama burung yang kerap menyerbu tanaman padi ketika mulai berbuah.

Taliwang (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakui jika eks pekerja hiburan malam di Batu Gong kabupaten Sumbawa, banyak yang eksodus ke wilayah KSB pasca pembongkaran bangunan kafe di sana beberapa waktu lalu.

Konjen AS Saksikan Apel Mekanisme Tanggap Darurat Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Apel mekanisme tanggap darurat bencana alam gempa bumi yang digelar Kamis, (14/3) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima turut disaksikan oleh rombongan Konsulat Jenderal AS untuk Indonesia Timur yang dipimpin oleh Mr. Joaquin Monserrate. Sesaat sebelumnya Mr. Joaquin Monserrate melakukan pertemuan dengan Walikota Bima, dan saat mendengar bahwa akan dilangsungkan apel dan simulasi tanggap darurat gempa bumi, ia pun tertarik untuk ikut menyaksikan.

Berlangsung di halaman kantor Walikota, apel diikuti oleh berbagai unsur tanggap darurat bencana Kota Bima, antara lain Kepolisian, TNI, Tim SAR, Tim Reaksi Cepat (TRC) Linmas, TRC Pol PP, TRC BPBD, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta dihadiri oleh perwakilan Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Bertindak selaku pembina apel adalah Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin.

Menurut laporan Kepala BPBD, Drs. H. M. Fakhrunraji, ME, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) Program Kerja BPBD Kota Bima Tahun 2013; (2) Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bima Tahun 2013; serta (3) Keputusan Walikota Bima tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan.

Ia pun menjelaskan, latihan telah berlangsung sejak sehari sebelumnya, yaitu tanggal 13 Maret 2013, dan pada hari ini dilaksanakan simulasi yang disaksikan oleh Wakil Walikota.

Dalam simulasi, situasi yang dihadapi harus dibuat seperti benar-benar merupakan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya akan memberikan gambaran akan karakteristik kunci tentang fisik dan perilaku dalam suatu situasi.

Dengan melakukan simulasi bencana, ada beberapa hal yang bisa dipelajari yaitu, pemahaman akan prinsip-prinsip dalam penanggulangan benca-

Meski jumlahnya tidak dapat dipastikan, namun berdasarkan pantauan polisi penegak Peraturan Daerah (Perda) ini, dapat membuktikannya dengan meningkatnya pekerja malam khususnya Partner Song (PS) di sejumlah kafé yang beroperasi di wilayah KSB. “Kami memang belum melakukan pendataan. Tapi kami bisa lihat secara kasat mata ada peningkatan dan kami bisa pastikan mereka itu adalah pekerja eks kafé di Batu Gong,” timpal kepala Satpol-PP KSB, Agus Hadnan kepada wartawan, Kamis (14/3).

Banyaknya jumlah wanita yang ditengarai berprofesi sebagai PS limpahan sejumlah kafé di Batu Gong itu di KSB, ternyata mulai meresahkan warga. Agus mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir banyak laporan warga yang menyatakan keresahannya. Pasalnya terdapat beberapa wanita pekerja kafé asal Batu Gong itu belum memiliki tempat bekerja. Dan akibatnya mereka pun kemudian bermukin di lingkungan warga dengan menyewa kamar kos.

“Nah warga mengaku san-

(Suara NTB/use)

FOTO BERSAMA - Rombongan Konjen AS yang dipimpin Joaquin Monserrate berfoto bersama Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin dan Pimpinan Daerah lainnya. na, melatih keterampilan dalam penanggulangan bencana serta sebagai uji coba sistem penanggulangan bencana yang telah direncanakan.

Dengan simulasi, diharapkan akan dapat menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang penanggulangan bencana, serta melatih dan membiasakan masyarakat untuk siap siaga (tidak panik).

Sementara itu dalam arahannya, Wakil Walikota menyatakan, kesiapan semua pihak untuk menangani pencegahan dan dampak akibat bencana alam sangat diperlukan. Pasalnya, Indonesia termasuk negara rawan bencana alam. Penanggulangan bencana merupakan suatu kegiatan yang kompleks, memerlukan keterlibatan semua pihak, baik jajaran pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha, yang harus dikoordinasikan dengan baik. “Untuk melatih kesigapan penanganan bencana, salah satunya adalah dengan melakukan gladi atau simulasi bencana, seperti yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bima hari ini. Bisa dipahami mengapa bencana gempa bumi yang dipilih untuk disimulasi, karena Kota Bima memang terletak di atas jalur rawan gempa yang bernama ring of fire atau cincin api,” ujarnya.

Wakil Walikota berharap, hendaknya setelah simulasi ada

evaluasi terhadap proses simulasi tersebut. Metode evaluasi dapat menggunakan diskusi atau menggunakan format isian atau lembar evaluasi. Beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi antara lain bagaimana proses simulasi yang telah dilaksanakan?, apakah simulasi sudah dapat memenuhi kebutuhan proses pembelajaran dan praktek tanggap darurat jika suatu bencana terjadi. Selanjutnya hal apa sajakah yang sudah baik dalam proses simulasi, yang perlu diperbaiki/ditingkatkan dalam proses simulasi serta apakah langkah ke depan/rencana tindak lanjutnya?

Karena bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan menimpa siapa saja, maka pilihannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan baik di tingkat individu, keluarga, RT, RW, dusun dan desa. Dalam usaha untuk siap siaga, sebaiknya simulasi dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu terlentu.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa bencana merupakan tanggung jawab tiap individu, pemerintah, swasta/pelaku bisnis, LSM, ormas, perguruan tinggi, media, dan lain-lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika kita semua saling bahu membahu dalam upaya pengurangan risiko bencana,” pungkas Wakil Walikota. (use/*)

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Belasan eks karyawan PT Nawakara Perkasa Nusantara (NPN) atau yang akrab disebut personel Security 911 menolak dimediasi guna menyelesaikan tuntutan mereka pasca di PHK (pemutusan hubungan kerja) beberapa waktu lalu.

Berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pihak dinas telah menjadwalkan pertemuan tripartit pada tanggal 18 Maret mendatang dengan menghadirkan pihak manajemen PT NPN, SPAT Samawa PUK PT NPN selaku perwakilan pekerja dan pihak dinas sendiri selaku mediator untuk menuntaskan persoalan yang terjadi. “Kami sudah terima suratnya tapi kami tidak mau lagi dimediasi,” cetus Asegaf, perwakilan eks karyawan PT NPN saat dihubungi wartawan, Kamis (13/3).

Mediasi yang diprakarsai oleh Disnakertrans KSB itu tidak akan menyelesaikan persoalan antara karyawan dengan manajemen. Asegaf sangat yakin dengan hal tersebut, sebab menurutnya sejumlah pertemuan telah dilaksanakan namun tak sedikit pun membuahkan hasil berupa solusi yang menguntungkan bagi ia dan rekan-rekan lainnya. “Paling juga nanti ujungnya buntu dan kita pun diarahkan untuk melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dan kami sudah muak dengan jawaban seperti itu,” tandasnya.

Asegaf mengatakan, pada dasarnya ia dan belasan rekannya telah menyetujui kebijakan PHK manajemen PT NPN. Tetapi di sisi lain, pihaknya tetap menuntut agar penyelesaian kewajiban perusahaan pasca-PHK terhadap para karyawan yang terkena PHK dapat direalisasikan secara adil. “Nah yang sekarang kami tuntut adalah hak-hak kami setelah di PHK, karena selama ini apa yang ditawarkan oleh perusahaan kami anggap belum sesuai,” urainya.

Berdasarkan perhitungan para eks karyawan PT NPN, seharusnya pasca-PHK mereka memperoleh bayaran sebesar Rp 126 juta per karyawan. Nilai itu lebih tinggi dari tawaran manajemen perusahaan yang hanya bersedia memberikan kepada karyawan yang terkena PHK sebesar Rp 7 juta per karyawan.

“Nilai yang kami sebutkan itu termasuk uang pesangon, bukan seperti hitungan mereka (Rp 7 juta) yang hanya memberikan gaji serta tunjangan sebulan kami. Itu tidak adil bagi kami yang rata-rata sudah tahunan bekerja,” kata Asegaf.

Belum adanya titik temu kesepakatan PT NPN dengan para mantan karyawannya itu, membuat eks karyawan perusahaan sub kontraktor bidang jasa pengamanan di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ini terus melakukan aksi protes. Bahkan aksi protes mereka lakukan dengan aksi blokade akses road PT NNT di Benete, Maluk. Asegaf mengaku sepanjang Kamis kemarin, aksi serupa kembali dilancarkan. Sejumlah mobil operasional PT NPN yang berlalu lalang di akses road Benete oleh para eks karyawan di-sweeping untuk menunjukkan tanda protes mereka kepada manajamen perusahaan. “Kami mau saja bertemu lagi dan bernegosiasi seputar nominal pembayaran yang menjadi hak kami, karena kami pada dasarnya sudah menerima putusan PHK itu,” imbuh Asegaf. (bug)

Konsep pemberdayaan dalam program ini, harus dijalankan. Sesuai aspirasi dan usulan prioritas dari masyarakat. Sampai dengan pengerjaannya pun, diupayakan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah terkait.

Hingga harapannya, masyarakat juga mendapatkan manfaat leih besar, apalagi kalau menggunakan sistem padat karya.

“Bukan sekadar hasil. Proses pengerjaannya pun harus diperhatikan. Sampai kepada pemanfaatan tenaga kerja lokal. Dalam hal ini, masyarakat nantinya akan difasilitasi oleh FK dan selanjutnya bertangung jawab kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

“Masyarakat juga harus mengawasi proses tender hingga pengerjaan. Sebab program ini, dari dan untuk masyarakat,” demikian Yahya. (arn/*)

gat resah dengan kehadiran mereka itu. Sebab takut kebiasaan mereka akan memberikan dampak buruk bagi warga sekitar,” papar Agus.

Agus menyebutkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya telah melakukan beberapa kali operasi. Berdasarkan laporan warga, jajarannya diturunkan menyisir dan mengawasi sejumlah kos-kosan yang ditengarai selama ini ditempati para wanita pekerja kafé tersebut. “Dalam sebulan terakhir ini kami sudah mengamankan tiga orang yang diduga pekerja kafé tetapi berada di lingkungan warga. Mereka tidak bisa menunjukkan identitas jelas serta kehadiran mereka di KSB,” timpalnya.

Ia mengatakan, kedatangan para wanita pekerja kafé eks Batu Gong sangat terbuka masuk ke KSB. Pasca penertiban Batu Gong, satu-satunya tempat paling dekat bagi para pekerja kafé di sana untuk menyelamatkan diri yakni ke KSB. Terlebih di KSB sendiri aktivitas hiburan malam terutama di wilayah lingkar tambang sangat banyak. “Tapi bagaimana pun banyaknya, tidak semua para pekerja itu kemudian dapat dipekerjakan. Dan selama menunggu kesempatan itu, mereka pun berbaur di lingkungan masyarakat yang oleh warga kemudian dianggap meresahkan,” urai Agus sembari menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan operasi besar-besaran dengan melibatkan seluruh SKPD terkait.

“Kita akan gelar semacam operasi yustisia lagi untuk menjaring penduduk yang kehadirannya tidak jelas di daerah kita ini,” imbuhnya. (bug)

Agus Hadnan

Amin Optimis Menangkan Pilkada NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Bakal Calon Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H, optimis pasangan incumbent TGB Amin dapat memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB, 13 Mei mendatang.

Hal itu disampaikannya, usai melantik Tim Pemenangan TGB - Amin, di Hotel Dewi, Sumbawa Besar, Kamis (14/3).

Sejauh ini, pihaknya sudah

mengunjungi sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa. Secara sendiri-sendiri ataupun berdua dengan TGB. Bertemu dengan para tim pemenangan dan kader-kader.

Tim pemenangan memiliki semangat yang sama untuk memenangkan pasangan ini.

Dari kalkulasi politiknya sejauh ini, Amin optimis TGB Amin masih lebih unggul dari kandidat lainnya. Meski diakui

pula, pasangan lain juga memilki kans dan peluang yang sama. Ditopang oleh visi dan misi yang sama baiknya.

Namun, yang pasti TGB - Amin memiliki koalisi partai besar dan tim yang kuat. Ditambah lagi, TGB merupakan incumbent yang sudah memahami dan mampu memetakan semua persolan di NTB ini.

“Berapapun nomor urut yang kita dapat nanti, tidak

masalah. Karena semua nomor itu baik. Sekarang tinggal kita membangun semangat yang sama di lapangan,”katanya.

Ketua Tim Pemenangan TGB - Amin Kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri, M.Si, menyebutkan, kesiapannya untuk bergandengan tangan dengan partai koalisi untuk memenangkan pasangan TGB - Amin. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC

Demokrat Sumbawa, Fikri tak akan segan memecat kadernya yang kedapatan menyeberang atau memilih pasangan lainnya. “Kalau saya lihat ada calon anggota legislatif dari Demokrat yang memegang stiker pasangan lain, saya akan pecat,” tandasnya. Seraya mengimbau kepada tim untuk tidak saling mencurigai dan menaggapi setiap isu secara bijaksana. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

Anggota Dewan Tandatangani Kuitansi Kosong Dari Hal. 1 ‘’Tidak ada nominal dalam kuitansi. Saya tandatangani kuitansi kosong,’’ terangnya saat ditanya hakim.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dana bansos yang mengalir ke dirinya sebesar Rp 45 juta. Itu dibuktikan dengan kuitansi pencairan.

Dana tersebut diterimanya melalui Juandi dan Solihan secara bertahap. Semua anggaran itu diakui sudah disalurkan ke masyarakat pemilik proposal.

Begitu juga dengan kesaksian Jasman Hadi, juga mengaku pernah mengajukan proposal milik konstituennya.

Namun, dirinya hanya menyerahkan saja proposal tersebut. ‘’Ada sejumlah proposal saya bawa. Itu proposal yang diajukan konstituen saya,’’ katanya.

Dari proposal itu, Jasman Hadi disebut menerima pencairan bansos sebesar Rp 43 juta. Namun, dalam kesaksiannya, Jasman Hadi mengelak menerima bantuan sebesar itu. Dia berkilah, bahwa yang diterima hanya Rp 3 juta lebih. “Yang saya terima cuma Rp 3 juta, itu saya cairkan dari Juandi,’’ terangnya.

Pengakuan Jasman Hadi itu kemudian dikonfrontir dengan kuitansi penerimaan.

Dalam kuitansi yang diperlihatkan di meja hakim, Jasman Hadi menandatangani pencairan sebesar Rp 43 juta.

Namun ia kembali mengelak. ‘’Saya tidak pernah terima dana sebesar itu,’’ kelitnya.

Usai menanyakan jumlah dana, hakim menanyakan masalah penyaluran dana. Jasman Hadi mengaku telah menyerahkan kepada pemohon. Namun, dia tidak memiliki bukti tertulis dana bantuan itu telah disalurkan.

Saksi lainnya, mantan anggota Dewan, Burhan M Nur, mengaku mengajukan tujuh proposal. Namun, ia tidak mengetahui proposal yang diajukan telah disetujui semua. Mengenai jumlah dana yang diterima, Burhan mengaku, menerima dana sebesar Rp 15 juta. Dana tersebut telah dicairkan ke masyarakat pemohon. Salah satunya untuk bantuan masjid dan mahasiswa pencinta alam. ‘’Saya tahu, hanya dua proposal yang cair. Saya tidak tahu yang lima proposal lain,’’ katanya.

Kesaksian saksi berbeda dengan jumlah yang tercantum dalam kuitansi pencairan. Dalam kuitansi yang ditandatangani saksi, tercantum nominal pencairan sebesar Rp 25 juta. ‘’Saya terima Rp 15 juta, bukan Rp 25 juta. Memang saya yang tanda tangan kuitansi, tapi saat itu kuitansinya kosong,’’ terangnya.

Ia mengungkapkan, tujuh proposal itu diajukan saksi pada masa bendahara Agung, dan Juandi. Namun, pencairan dana itu diterima dari Juandi dan Solihan. (ars)

Kembangkan Lumbung Hortikultura Dari Hal. 1 bagaimana pada saat panen raya kita bisa menyimpan sehingga saat langka bisa dikeluarkan,” ungkap Kepala Distan TPH NTB Ir. Husni Fahri, MM, di ruang kerjanya, Kamis (14/3).

Diakuinya, lonjakan harga bawang dan beberapa komoditas hortikultura lainnya saat ini membuat pemerintah berpikir mencari terobosan-terobosan mengatasi hal tersebut.

Selain langkah tersebut, katanya, akan dikembangkan pola tanam produk hortikultura seperti bawang dan cabai di luar musim, khususnya pada musim hujan. Pengembangan ini dilakukan melalui sentuhan teknologi, sehingga bisa ditanam dan mengatasi kelangkaan saat stok menipis.

Mantan Sekretaris Bappeda NTB ini, mengaku, sejak bulan

Desember hingga memasuki triwulan pertama tiap tahun sering terjadi peningkatan harga komoditas hortikultura seperi cabai dan bawang. Saat inilah perlu ada antisipasi dari pemerintah, sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

Sentra produksi untuk komoditas bawang di NTB saat ini masih terdapat di Sembalun Lombok Timur dan Sape Kabupaten Bima. Namun, lanjutnya, saat ini Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian menunjuk Sumbawa sebagai pusat pengembangan bawang.

Dipilihnya Sumbawa sebagai pusat pengembangan bawang, karena dekat dengan infrastruktur Pelabuhan Poto Tano dan untuk mensuplai kebutuhan di Pulau Lombok. (nas)

Verifikasi Faktual Tahap Dua Dari Hal. 1 Untuk bakal calon yang berasal dari lulusan luar negeri, ia mengatakan KPU tidak melakukan verifikasi dengan mengunjungi universitas atau perguruan tinggi yang ada di luar negeri, tetapi melakukan verifikasi di lembaga terkait di Jakarta. ‘’Misalnya bakal cagub Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang merupakan alumni Universitas Al-Azhar, KairoMesir akan dilakukan verifikasi dengan mendatangi Kementerian Agama di Direktorat Jenderal terkait,’’ terangnya.

Sebelumnya setelah dilakukan verifikasi persyaratan tahap pertama, KPU NTB mengirimkan berkas persyaratan kepada masing-masing calon dengan disertai dengan daftar

kekurangan yang harus dilengkapi dan diperbaiki pada tanggal 23 Februari lalu. Kemudian para bakal calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi dari tanggal 26 Februari-4 Maret. Setelah para bakal calon mengembalikan kembali berkas persyaratannya ke KPU NTB setelah masa perbaikan, selanjutnya KPU NTB akan memeriksa keabsahan dari berkas persyaratan tersebut.

Terkait persyaratan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Fauzan menegaskan semua calon telah menyerahkan LHKPN ke KPK. Selanjutnya KPK yang akan melakukan verifikasi terhadap harta kekayaan para bakal calon. (yan)

INTERAKTIF PAJAK PAJAK merupakan bentuk kontribusi warga sebagai seorang wajib pajak kepada negara yang pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski sifatnya memaksa, namun telah tertuang dalam Undang-Undang. Namun perlu diketahui negara cukup adil dalam menentukan nominal pajak, buktinya tahun 2013 ini penghasilan tidak kena pajak (PTKP) orang pribadi ditetapkan Rp 24.300.000,- sangat signifikan dengan memperhitungkan beban yang ditanggung oleh masyarakat.

Demikian diantaranya yang mengemuka dalam diskusi Lombok Terkini bersama Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusra Nurhasyim, Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Nusra Rio Wahyu Jatmiko, dan Pelaksana Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra Andi Wawan Mulyawan dengan tema ‘’Ayo, Lapor Pajak SPT Tahunan PPH Orang Pribadi” disiarkan Radio Global FM Lombok, 96,7, Rabu (13/3).

Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra Nurhasyim menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Kasi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP

Bahkan melebihi harga bawang merah. Rata-rata di sejumlah pasar yang disurvai Dinas ESDM dan Perindag Lotim, harga bawang putih ini Rp 66 ribu/kg. Bahkan di Pasar Paokmotong harganya mencapai Rp 75 ribu/kg.

Melonjaknya harga bawang merah ini diakui Inaq Suhaemi, pedagang bawang merah di Pasar Tanjung Kecamatan Labuhan Haji. Kepada Suara NTB, Inaq Suhaemi, mengaku saat ini di tingkat petani ia cukup kesulitan mencari bawang merah. Harganya pun rata-rata mencapai Rp 30 juta/kuintal atau Rp 30 ribu/kg.

Komoditi lainnya yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah cabai. Di pasar tembus Rp 50 ribu/kg. Kata Inaq Suhaemi, kenaikan harga bawang merah ini acap kali berbarengan dengan kenaikan cabai.

“Bawang merah dan cabai ini kan berpasangan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Lalu Khalid Tarmizi yang dikonfirmasi, menjelaskan, produksi komoditi bawang merah di Lotim mencapai 1.000 ton/tahun. Luas intensitas tanam bawang merah ini mencapai 1.400 hektar (ha), atau dengan kisaran

luas panen 1.319 (ha). Areal penanaman bawang merah tersebar di wilayah Kecamatan Sakra Timur seluas 291 ha, Sambelia seluas 202 ha, Wanasaba seluas 253 ha, Pringgabaya seluas 148 ha dan Sembalun 100 ha. Produktivitas lahan rata-rata 1-2 ha.

Meski demikian, lanjutnya, produksi bawang merah di Lotim dipastikan masih belum terganggu persoalan cuaca. Petani bawang merah dinilai cukup progresif dan produktif, sehingga produksi bawang merah terbilang masih cukup bagus. Untuk tanaman bawang ini, petani paling menakuti serangan hama layu bakteri atau pusarium. Serangan hama ini akan menyebabkan layu pada batang dan terjadi kerusakan pada siung bawang.

Terjadinya lonjakan harga bawang merah dinilai dampak dari tidak dilakukan impor oleh pemerintah. Terlebih anjloknya produksi bawang merah di wilayah Pulau Jawa. Pengalaman terjadi tiap tahunnya, ketika bawang Brebes anjlok, akan berdampak positif terhadap nilai jual bawang lokal dari Lotim. (rus)

PTKP Orang Pribadi 2013 Naik

Nusra Rio Wahyu Jatmiko menjelaskan Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ‘’Sehingga kewajiban warga negaralah membuat SPT, menghitung berapa penghasilan WP sendiri dan kemudian melaporkannya.

Setelah diperhitungkan dibayarkan di bank,” tambahnya.

Direktorat Jendral Pajak, lanjutnya, tidak menetapkan berapa nominal wajib pajak, melainkan wajib pajak sendirilah yang menghitung dan membayarkan sendiri pajaknya.

Pelaksana Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra Andi Wawan Mulyawan menyampaikan seiring dengan kemajuan IT, pemerintah sudah transparan menyampaikan anggarannya. Sehingga dari unsur pendapatan dan pemanfaatan anggaran APBN dan atau APBD-nya setiap warga negara bisa mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran negara dengan baik. ‘’Kita sebagai warga negara juga bisa protes kalau memang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan,” katanya.

Pada diskusi tersebut, mendapat atensi dari beberapa pendengar. Rukaiyah di Lombok Barat, menyampaikan keluhannya, jika sebagai wajib pajak sudah melaporkan SPT tahunannya ke

kantor pajak di Pajang. Di mana, nama maupun NPWP-nya tidak online sehingga disarankan ke Kantor Pajak Gerung. Namun saat ke Gerung, NPWP dan namanya tidak ditemukan juga lewat jalur online. Apakah mungkin NPWP bisa berubah dan namanya tidak terdaftar lagi?

Terkait hal ini, Nurhasyim menjawab kemungkinan ada kesalahan dalam melapor SPT atau kesalahan mengisi formulir. Namun pada intinya lapor SPT tahunan pajak bisa di mana saja, di KPP terdekat dengan lokasi kerja atau drop box.

Penelepon lainnya NN, mempertanyakan dalam masing-masing usaha yang dimiliki penghasilannya di bawah standar. Apakah diwajibkan membayar pajak? Kedua, realita di lapangan tagihan pajak yang diberikan melalui kepala dusun sering kali telat menyerahkan kepada wajib pajak, sehingga sering telat bayar pajak akhirnya dikenakan denda.

Pengunjung lainnya via Facebook, Pelangi mempertanyakan alasan masyarakat membayar pajak. Menurutnya, sesuatu yang dipajak tersebut sudah menjadi milik/hak pribadi. ‘’Kenapa harus ada yang namanya bayar pajak bagi masyarakat? Seberapa besarkah imbasnya bagi pemerintah?” tanyanya. Pertanyaan senada disampaikan Rafi’i, mengenai penghasilan terendah yang harus membayar pajak.

Nurhasyim menjelaskan layaknya kalau ada usaha pasti ada penghasilan . Apabila

Uang TKI Rp 15 Juta Raib di Wesel Pos Mataram (Suara NTB) Bertahun- tahun mencari Ringgit di Malaysia, sudah cukup membuahkan hasil bagi Faoziah. Namun ketika hasil yang didapat dengan peras keringat dikirim ke kampung, justru raib setelah dikirim melalui wesel pos di PT Pos Cabang Praya. Uang sebanyak Rp 15 juta itu dikabarkan malah dicairkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak Pos yang ditanyakan terkait ini, terkesan tak mau repot.

Informasi dari pihak keluarga, pengiriman dilakukan TKI bernama Muhammad Bakri Rabu (6/3) lalu melalui sebuah agen pengiriman di Malaysia. Pengiriman via wesel pos itu kemudian dilakukan pengecekan keesokan harinya oleh istrinya, Suhani Paoziah. “Jumlah yang dikirim Rp 15 juta, tapi bukan uang suami saya saja. Ada uang temannya yang jadi TKI juga empat orang,” kata Suhaini, asal Kelurahan Gerunung Praya Lombok Tengah.

Saat dicek ke PT Pos Cabang Praya, Suhaini menyerahkan KTP sebagai syarat pencairan, berikut nomor PIN wesel. Setelah dicek petugas teller, uang tersebut sudah masuk dengan nominal Rp 15 juta. Hanya tidak bisa dilangsung dicairkan, ada perbedaan satu huruf pada nama Suhaini Paoziah.

Pada alamat yang tercantum oleh pengirim, pada nama Paoziah, huruf “O” diganti dengan huruf “U”.

“Saya kemudian diminta ganti sesuai dengan nama yang tercantum dalam pengiriman,” tuturnya.

Setelah permintaan itu dituruti, keesokan harinya lagi, Suhaini datang ke kantor Pos yang sama. Namun betapa kagetnya dia ketika di dikabarkan oleh pihak teller, bahwa PIN tersebut sudah diblokir dan tidak bisa dilakukan pencairan. “Katanya uang itu sudah dicairkan atas nama saya, tapi pencairannya di Makassar. Ini aneh, kok bisa dicairkan di daerah lain, padahal cuma saya yang pegang nomor PIN ini,” kata Suhani kesal.

Dibantu keluarganya, ia pun berusaha mencari tahu kebenaran pencairan itu. Karena kabar yang diterima, pencairan terjadi di Bank Mandiri Makassar, sebagai mitra PT Pos untuk pengiriman uang TKI. Namun setelah dicek ke Makassar melalui saluran telepon, jawabannya lebih aneh lagi. “Katanya petugas bank di Makassar, tidak ada kemitraan dengan PT Pos,” kata Lalu Sofian Ardi, keluarga Suhaini.

Lantas ia kemudian mengabarkan kejadian raibnya uang itu ke Muhammad Bakri di Malaysia, untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah benar benar dikirim. “Katanya di agen Malaysia, tidak bertanggung jawab, karena uang sudah dikirim ke wesel pos, sebagaimana alamat yang tercantum,” sebut Sofian.

Kini tidak hanya Suhaini yang terpuruk, juga suaminya Muhammad Bakri. Bahkan pasan-

Harga Bawang Merah Terus Melonjak Dari Hal. 1

Halaman 5

gan suami istri ini tak bisa tidur dan berkali-kali menangis, mengingat uang itu tidak hanya milik mereka, tapi juga rekan kerja Bakri di Malaysia.

Diperparah lagi kondisi keuangan mereka yang cekak, karena Bakri dan keluarganya tergolong tidak mampu.

Pihak PT Pos Indonesia Cabang Mataram, Jaka Sunara yang dikonfirmasi terkait raibnya uang TKI di wesel ini hanya menjawab datar. Kepada wartawan, Kamis kemarin ia mengaku sudah mendapat laporan dari pihak keluarga TKI terkait hilangnya uang itu. Namun karena uang itu sudah dicairkan, apalagi melalui mitra lembaga penerima kiriman di Makassar, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak. “Seandainya uang itu dicairkan di PT Pos Makassar, maka bisa saya usahakan meminta identitas yang mencairkan uang. Tapi kasusnya ini, saya tidak tahu dimana pencairannya,” kata Jaka.

Bisa jadi menurutnya, pencairan dilakukan oleh oknum tertentu di Makassar, karena ada identitas yang sama. Apalagi menurut Jaka, saat ini cukup mudah membuat KTP di Indonesia. Ini semakin sulit terlacak, karena mitra Bank Mandiri sebagai penerima kiriman tidak hanya PT Pos, tapi ada lembaga lain yang tidak diketahuinya.

Ketika ditanya mengenai bocornya PIN, sehingga bisa dicairkan orang lain, Jaka justru bertanya balik. “Ini juga jadi pertanyaan kami, kok bisa diuangkan dari kantor lain, ini perlu ditelusuri lebih jauh lagi,” terang Jaka.

Ditanya kemungkinan keterlibatan oknum petugas Pos Praya yang mengetahui PIN?, Jaka mengakui, pihak keluarga pun mencurigai itu. namun saat ini ia yakin petugasnya tidak melakukan itu, karena setelah mendapat laporan itu, ia langsung menghubungi Kepala Pos Praya. “Kepala Pos Praya menjelaskan, , memang ketika ada perbedaan nama alamat penerima kiriman dengan identitas, ada SOP yang mengatur harus ada penyesuaian. Tapi ketika uangnya cair di tempat lain, mereka juga tidak tahu pasti,” jawabnya.

Dari hasil identifikasi awalnya, setidaknya pihak-pihak yang mengetahui nomor PIN tersebut harus ditanyakan lagi, termasuk petugas Pos Praya.

“Siapa sebenarnya yang membocorkan di antara pihak –pihak yang tahu nomor PIN ini?,” tanyanya.

Ditanya soal kemungkinan akan ada penelusuran lebih jauh dalam bentuk investigasi oleh pihaknya, bisa saja itu dilakukan, melalui Satgas khusus dari Pos Pusat. Namun sementara ini ia belum melihat keharusan investigasi itu, karena melalui laporan dari Pos Praya, uang tersebut sudah jelas cair di daerah lain. “Kecuali cairnya di Mataram atau salah satu Pos di NTB ini, mungkin masih bisa kita telusuri,” kilahnya. (ars)

Ciptakan Kantor Bergerak Dari Hal. 1 bukan sesuai dengan selera pemimpinnya.

Pernyataan itu disampaikan Kyai Zul menjawab pertanyaan warga masyarakat yang bertanya tentang kegiatan apa yang pertama akan dilakukan Kyai Zul jika nanti terpilih menjadi Gubernur NTB periode 20132018. Ide kantor gubernur bergerak itu selalu diungkapkan Kyai Zul di tiap kesempatan silaturrahmi baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Selain untuk melawan lupa terhadap masalah dan pender-

itaan rakyat, mobile office juga untuk melakukan desakralisasi kekuasaan. “Rakyat NTB boleh menghentikan mobile office Gubernur NTB di manapun, karena seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar lalu mencari jalan keluar permasalahan,’’ ungkap Kyai Zul mantap, Kamis (14/3).

Agar NTB lekas keluar dari masalah-masalah rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya usia harapan hidup masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, maka Gubernur harus membumi untuk menden-

gar keluhan rakyat, agar rakyat merasa terlindungi dan terlayani. ‘’Mobile office, adalah salah satu jalan untuk selalu dekat dengan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan gubernur,’’ ujar Kyai Zul yang populer dengan Konsep Salam dan Tata kelola Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga ini.

Selain itu, ide mobile office ini akan memotong jalur birokrasi dan memperpendek jalur koordinasi dalam wilayah hingga mampu menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan di 2 (dua) pulau. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. (ham)

Warga Tionghoa Harapkan NTB Tetap Kondusif Dari Hal. 1 Menurut, Widjanarko dengan tetap terpeliharanya kondusivitas keamanan maka investor dan para wisatawan akan lebih banyak lagi yang akan berkunjung dan menanamkan modalnya di NTB. Adanya kondusivitas keamanan akan memberikan multiplier effect kepada masyarakat. Dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memberikan manfaat pada pengelola hotel, restoran dan pedagang kecil, seperti sayur, buah-buahan, kerajinan tangan dan lainnya.

Sebagai bentuk partisipasi

bagi pembangunan di daerah, katanya, warga Tionghoa NTB selalu mengadakan koordinasi-koordinasi dengan pejabat dan aparat pemangku kepentingan di daerah ini. Seperti koordinasi dengan Gubernur NTB, Kapolda, Danrem dan bupati/walikota. “Untuk mengkomunikasikan bagaimana partisipasi warga Tionghoa ini bisa mendukung program pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi terus mendorong seluruh elemen masyarakat untuk membangun NTB.”Karena tentu kita

tahu bahwa pembangunan di NTB tidak mungkin bisa maju hanya dengan pemerintah daerah. Harus ada peran swasta, harus ada peran dari masyarakat dan peran dari semua pemangku amanah,” katanya.

Keberadaan komunitas warga Tionghoa di NTB, lanjut gubernur merupakan salah satu komunitas yang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan yang cukup kuat. Untuk itu, ia mendorong warga Tionghoa terus mengembangkan usahanya sambil tidak lupa berbagi dengan sesama yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. (nas)

(Suara NTB/ist)

INTERAKTIF - Suasana dialog interaktif pajak di Radio Global FM Lombok. dalam pembukuan mengalami kerugian tentunya tidak wajib dikenakan pajak. Nah, nantinya laporan keuangan inilah yang dilampirkan saat menyampaikan SPT akhir tahun.

Misalnya pemilik ternak ayam dengan operasional gaji karyawan Rp1,5 juta per bulan.

Sebagai langkah awal, pengusaha wajib daftarkan diri ke KPP Gerung tempat domisili.

Rio dan Andi menambahkan mengenai keharusan membayar pajak penghasilan harus sesuai dengan PTKP. Besarnya PTKP dalam rangka pelaporan Pajak penghasilan dalam SPT tahunan PPh Orang pribadi tahun 2013 dan seterusnya adalah sebesar PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Permenkeu No 162/PMK.011/ 2012 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp24.300.000,-. ‘’Kita harus adil kepada warga, sehingga dalam

pemungutan pajak 2013 mengalami kenaikan Rp24.300.000, dari Rp15.840.000,- tahun 2012 lalu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk PBB 2013 sudah dialihkan ke pemerintah daerah, khususnya di Kota Mataram dan Lobar. Kemungkinan permasalah yang ada merupakan satu solusi sehingga lebih dekat artinya penagihan dan pembayarannya lebih dekat.

Pada kesempatan ini, DJP Nusra juga mengabarkan bahwa pelayanan penerimaan SPT tahun paling lambat 31 Maret.

Jadi, pelayanan KPP Pratama tanggal 23 Maret jam kerja dimulai pukul 08.00-15.00 .

Untuk Kamis, 28 Maret jam kerja dimulai pukul 08.00-20.00 WITA. Kalau memang terpaksa penyampaian SPT tahunan sampai jatuh tempo maka dapat dikirim via pos. (ikl)

KPU Loteng Verifikasi Bacagub Sesuai Prosedur Mataram (Suara NTB) Terkait laporan Tim Pemenangan pasangan bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) Lalu Ranggalawe,SH,MH–Ir.H.Muchlis atau pasangan Laris ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB yang menilai PPS dan PPK tidak melakukan verifikasi faktual dibantah KPU Lombok Tengah (Loteng). KPU Loteng mengklaim telah melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur.

“PPS kita sangat profesional dan sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi dan itulah hasilnya. Jadi saya kira darimana dikatakan tidak melakukan verifikasi secara benar?” tanya Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos ditemui di Kantor KPU NTB, Kamis (14/3).

Agus menegaskan pihaknya di Kabupaten Loteng sudah melakukan verifikasi secara prosedural.

PPS juga telah menghubungi Tim Komunikasi pasangan Laris dan bacagub, Lalu Ranggalawe. Mekanisme verifikasi faktual yang dilakukan pihaknya yaitu dengan metode kolektif di mana Tim Komunikasi dari pasangan Laris mengumpulkan pendukung di suatu tempat kemudian PPS bertugas mendata dan menanyakan kepada pendukung tersebut apakah benar mendukung pasangan Laris. PPS pun lanjutnya menunggu sampai pukul 00.00 WITA di hari terakhir.

Namun, lanjutnya, tidak semua Tim Komunikasi mengum-

pulkan pendukung, sehingga pihaknya tidak tahu apa yang harus diverifikasi. Agus juga menilai Tim Komunikasi dari pasangan Laris tidak semuanya bekerja maksimal. Ketika dihubungi PPS, tim tersebut tidak tahu dan tidak mau mengumpulkan pendukung. “Oleh karena itu akhirnya PPS kita menghubungi Pak Ranggalawe dan cara menghubungi tidak hanya lewat surat tapi juga lewat telepon,” ujarnya.

Jika nantinya pasangan Laris mengambil langkah hukum, Agus mengatakan semua peserta dalam pemilu maupun pilkada mempunyai hak untuk menempuh langkah hukum. Jika memang demikian, pihaknya menghormati langkah pasangan ini dan akan menyiapkan segala data yang diperlukan.

Pada verifikasi tahap dua syarat dukungan, pasangan Laris menyerahkan dukungan ke KPU Lombok Tengah sekitar 255 ribu dukungan dan setelah dilakukan verifikasi faktual, syarat dukungan yang memenuhi syarat sekitar 91 ribu dukungan. Sementara pada tahap pertama sekitar 51 ribu dukungan.

“Jadi cukup besar dengan jumlah pemilih Lombok Tengah yang tidak mencapai 700 ribu. Jadi Pak Ranggalawe cukup terbantu di Lombok Tengah. Karena ini syarat untuk calon gubernur bukan calon bupati. Kalau mau jadi calon Bupati Lombok Tengah sudah bisa itu,” tandasnya. (yan)

Tujuh Petugas Bea Cukai Diperiksa Polda NTB Dari Hal. 1 terutama mengungkap penyebab lolosnya produk elektronik canggih itu bisa lolos dari pantauan X Ray BIL. Pengamatan Suara NTB, pemeriksaan ke tujuh saksi itu dimulai Pukul 10.00 Wita, berlangsung terpisah di dua lantai gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Para saksi ini diperiksa terpisah di ruang Subdit I di lantai satu, Subdit II dan Subdit III di lantai dua.

Karena ruang penyidik juga dipakai untuk kepentingan pemeriksaan kasus lain, pemeriksaan terpisah harus dilakukan di ruang Korwas dan di ruang Renim.

Hingga siang, permintaan keterangan masih berlangsung di ruangan terpisah tersebut. menginjak pukul 14.00 Wita, permintaan keterangan satu per satu berakhir.

Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si yang dikonfirmasi melalui Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein membenarkan pemeriksaan itu. Pemeriksaan itu sekaligus menandai diambilalihnya kasus tersebut dari Polres Mataram ke Polda NTB. “Karena akan menyangkut beberapa pihak di instansi yang setara dengan Polda NTB, makanya kasus ini diambilalih Ditreskrimsus,” terang Sukarman kepada Suara NTB, Kamis (14/3) sore.

Pemeriksaan oleh Ditreskrimsus juga untuk efisiensi proses penyelidikan, mengingat pihaknya sudah memastikan ada yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini. Materi pemeriksaan secara umum disebutnya, sepu-

tar memperdalam terkait lolosnya barang bukti 4.000 lebih unit Blackberry dan iPhone tersebut melalui BIL. “Di antara saksi itu, ada yang memang bertugas saat itu, sehingga keterangannya sangat diperlukan untuk memperdalam proses masuknya barang selundupan tersebut,” kata Sukarman.

Karena ada yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini, pasal untuk menjerat pun sudah disiapkan. Disebutnya, tersangka diancam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun sebelum menerapkan dua undang–undang ini terhadap calon tersangka, pihak Ditreskrimsus merasa perlu untuk meminta keterangan para saksi tersebut. “Karena para saksi dianggap mengetahui spesifikasi barang, penggunaannya, sehingga untuk memantapkan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka,” terangnya.

Terkait penerapan Undang Undang Perlindungan Konsumen, para saksi juga dimintai penjelasan soal surat-surat, seperti nota penjualan, garansi, jaminan keaslian barang. Sebab nanti akan ada kaitan dengan dijeratnya tersangka dalam pelanggaran hak konsumen. Apalagi barang itu tanpa dokumen sama sekali.

Diperkirakan, penyelidikan kasus ini masih akan panjang.

Karena dari pihak Bea Cukai akan diperdalam keterangannya melalui proses gelar perkara. Setelah itu, siapa saja saksi yang akan diperiksa lagi, akan tergantung hasil gelar perkara. (ars)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

Halaman 6

Menakar Kualitas Demokrasi dalam Pilkada NTB

Minimalisir Penyimpangan MENJADIKAN NTB sebagai daerah yang bebas rumah tidak layak huni membutuhkan waktu panjang. Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, hingga pertengahan Maret 2013, jumlah tidak layak huni di NTB sebanyak 300 ribu unit lebih.

Ini membuktikan, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumahnya, sehingga layak ditempati. Meski demikian, fakta di lapangan berbicara lain. Tidak dipungkiri, rumah warga yang tidak layak huni sering dijadikan ‘’proyek” oleh oknum aparatur pemerintah. Dana yang seharusnya diterima penuh oleh warga, namun hanya diterima setengahnya. Tidak salah kemudian, banyak rumah warga yang tidak selesai dan telantar penyelesaiannya.

Menurut Kepala BPM PD Ir. Tadjuddin Erfandy, MSc, jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhabilitasi baru 15 ribu unit. Dibandingkan dengan jumlah rumah tidak layak huni yang mencapai 300 ribu, rumah yang membutuhkan rehabilitasi masih banyak. Tentunya, ini merupakan pekerjaan besar bagi jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menuntaskannya.

Di satu sisi, kita harus memahami jika pada saat sekarang ini, pemerintah dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.

Untuk merehabilitasi ratusan ribu rumah tidak layak huni butuh dana tidak sedikit. Sebagai contoh, tahun 2012, Pemprov NTB mengalokasikan dana sekitar Rp 19 miliar untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sementara tahun 2013 ini, dianggarkan dana sebesar Rp 20 miliar. Pihak Pemprov NTB mengklaim hanya baru memperbaiki sekitar 10.000 rumah tidak layak huni.

Sisanya 5.000 dialokasikan dari dana APBD kabupaten/kota.

Bandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara pada pejabat maupun wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD. Sebagai perbandingan di DPRD NTB, anggota DPRD NTB menerima gaji disertai tunjangan sekitar Rp 20 juta sebulan. Penghasilan ini belum ditambah dengan dana reses atau dana aspirasi yang jumlahnya tidak sedikit. Di sisi lain, rakyat sedang dihadapkan dengan tingginya harga kebutuhan pokok, sementara pendapatan yang diperoleh tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Untuk itu, anggaran rehabilitasi yang tidak layak huni, baik alokasi anggaran di APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sesuai peruntukan. Jangan sampai, anggaran rakyat kecil disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Terlebih di era yang serba sulit pada saat sekarang ini.

Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam melihat adanya penyelewengan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aparat harus tegas dan memberikan hukuman setimpal sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Jika aparat penegak hukum lembek dan tidak serius menangani kasus tersebut, sama artinya membiarkan uang negara diselewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Penggunaan uang negara harus diawasi dengan ketat, sehingga penyimpangan bisa diminimalisir. (*)

emilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) atau Pilkada bagi masyarakat Indonesia tentu bukan “sesuatu” yang baru. Demikian pula bagi masyarakat NTB, pengalaman berdemokrasi melalui Pilkada atau Pemilukada sudah diterapkan sejak 2008, dengan memilih langsung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, demikian pula pada pemilihan bupati dan wakil bupati di berbagai daerah.

Belum lagi dengan pengalaman berdemokrasi dalam konteks Pemilu yang digelar pada 2004 dan 2009.

Bahkan, pengalaman berdemokrasi juga telah dipraktikkan pada tingkat desa hingga lingkungan. Di Indonesia, pengalaman berdemokrasi melalui Pemilu yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya tentu disadari masih memiliki banyak kekurangan dan menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat.

Dalam berbagai hasil survai, kualitas demokrasi melalui sistem Pemilu maupun Pemilukada cenderung semakin buruk.Hal ini ditandai dengan masih tingginya aksi kekerasan massa yang jauh dari nilai-niali demokratis. Buruknya pengelolaan pemerintahan dan lembaga politik, rendahnya partisipasi publik, serta terwujudnya kebebasan sipil dalam berserikat maupun berpendapat. Selain itu, buruknya kualitas demokrasi dalam Pemilukada juga ditandai mekanisme pencalonan yang kurang transparan, tidak demokratis dan kadang menjadi alat monopoli partai politik. Kontrol rakyat juga sangat lemah dan rakyat hanya dijadikan kekuatan mobilisasi untuk partai politik tertentu.

Sementara kecurangan-kecurangan yang ditandai praktik money politics, penggelembungan suara dan pemanfaatan struktur birokrasi untuk memenangkan calon tertentu. Termasuk masih kuatnya politik identitas yang menggunakan kultur primordialisme dan etnisitas mengakibatkan pemilih cenderung kurang rasional dalam menentukan pilihannya, karena terjebak oleh simbol-simbol primordialisme. Hal ini juga cenderung menimbulkan pemimpin-pemimpin yang korup.

Meskipun indikator kualitas dan pengalaman berdemokrasi, termasuk di NTB masih menimbulkan perdebatan, namun yang pasti harapan masyarakat NTB untuk berpartisipasi dalam sistem Pemilu maupun Pemilukada, adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat-

STASIUN RADIO

Oleh :

Andi Admiral (Pemerhati masalah Sosial-Politik)

nya. Jika mengkaji lebih jauh harapan masyarakat tersebut, maka membangun sistem Pemilu ataupun Pemilukada yang berkualitas adalah sebuah keniscayaan, karena hanya lewat Pemilu, rakyat akan memilih pemimpin yang diinginkannya.

Pada bagian lain, kualitas demokrasi didefinisikan tingkat keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi (sistem demokrasi) dalam masyarakat (kehidupan demokrasi).

Nantinya, warga mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang mereka percayai sebagai yang terbaik. Oleh karena Pemilukada adalah sebuah sistem yang diatur melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka variabel kualitas demokrasi yang dimaksud, adalah berkualitas secara prosedural maupun secara subtantif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demokrasi prosedural merujuk kepada bentuk, proses, struktur, dan bagaimana demokrasi ini dijalankan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sedangkan kualitas substantif adalah isi, inti, dan tujuan dari demokrasi itu sendiri yaitu menghasilkan pemimpin yang mampu mambawa kesejahteraan bagi rakyatnya.Meskipun dalam perjalanannya, pengalaman demokrasi prosedural dan substantifkadang tidak berjalan simetris.

Konsepsi demokrasi prosedural dalam literatur ilmu politik sudah banyak menarik perhatian, seperti Joseph Schumpeter dan Robert Dahl (diulas dalam buku David Held :Models of Democracy Edisi Terjemahan, 2006), maupun Samuel P Huntington (diulas dalam bukunya Political Order in Changing Societies, edisi terjemahan 2003). Bagi Joseph Schumpeterdimaknai sebagai metode politik penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.Konsep demokrasi prosedural oleh Schumpeter bersifat “one man one vote”.Demokrasi semacam ini menekankan kepatuhan atas prosedur yang berlaku dalam merebut, mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.Artinya, demokrasi hanya dimaknai persoalan ketaatan terhadap normanorma institusional prosedural.

Pada sisi lain, demokrasi prosedural tersebut mendapat kritik tajam di kalangan ilmuan. Kritik

terhadap demokrasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebut bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin bahkan mengolok demokrasi prosedural sebagai kediktatoran kaum borjuis (the dictatorship of borguise), di mana instrumen dan sumberdaya kekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjuis saja.

Bagi Lenin, model demokrasi tersebut hanya akan menghasilkan model politik massa mengambang serta lahirnya oligarkhi dan teknokrat politik yang enggan berbaur dan menjawab tuntutan serta penderitaan rakyat. Kritik pedas terhadap proses demokrasi prosedural karena dinilai sebagai cita-cita mulia demokrasi yang direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam Pemilu.

Pada kenyataannya, suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika Pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat ditendang dan dikhianati, kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat, harga-harga semakin mahal, penggusuran dimana-mana, BBM dinaikkan, pendidikan dan kesehatan dikomersialisasikan, kemiskinan dan pengangguran tetap saja berkembang biak.

Atas kritik tersebut menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belumlah cukup untuk melahirkan kualitas demokrasi yang lebih baik.

Diperlukan peningkatan level dari kualitas prosedural menuju kualitas subtantif. Dalam mencapai kualitas subtantif, diiperlukan perwujudan demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk memiliki akses dalam proses pengambilan kebijakan publik, memperkuat posisi tawar warga sipil. Begitu juga bagaimana mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat tanpa harus membeda-bedakan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat).Demokrasi subtantif harus dilandaskan pada etika politik.

Selain itu, proses rekrutmen calon pemimpin juga sangat menentukan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Asfar dalam artikelnya berjudul “Pilkada Langsung dan Masa Depan demokrasi“. Menurutnya, dalam suatu pemerintahan dimana para pejabat publik dipilih secara langsung oleh rakyat, penyelenggaraan pemerintahan haruslah dilakukan oleh pemerintah yang representatif (representatif government) yang

dicirikan pada tiga karakteristik.

Pertama, responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kedua, mampu mengartikulasikan isu-isu, program dan janji-janji partai politik dalam Pemilu (kampanye) menjadi kebijakan publik. Ketiga, akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan pemilihan kepala daerah haruslah mendengar semua aspirasi-aspirasi masyarakat. Selain itu, program-program dan isu-isu untuk kesejahteraan rakyat yang ditawarkan bukan hanya sekadar janji-janji semata.

Untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas prosedural dan subtantif sebagai bagian dari implementasi Pemilukada, setidaknya perlu diperhatikan beberapa hal antara lain, mengawal seluruh tahapan Pemilukada yang transparan, aman dan damai berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan etika politik.Seluruh stakeholders yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilukada (pemerintah, KPU, Bawaslu, partai politik, pasangan kandidat/kontestan, masyarakat maupun aparat keamanan) mulai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, memiliki peran yang sama dalam memberikan konstribusi nyata guna mewujudkan proses Pemilukada yang aman, damai, tanpa kekerasan. (*)

Harga bawang merah terus melonjak Pemerintah harus cepat bertindak

*** Pembagian Jamkesmas diduga salah sasaran Jangan sampai orang kaya dapat Jamkesmas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Nissan Berikan Bunga Kredit Nol Persen SEBAGAI salah satu perusahaan otomotif terbesar, Nissan kembali memberikan layanan spesialnya kepada pelanggan. Melalui program promo yang dilaksanakan hingga akhir bulan Maret ini, dengan menawarkan cicilan kredit sangat ringan, bunga nol persen.

Dari 11 type kendaraan yang dipasarkannya, program ini hanya diberlakukan untuk dua type kendaraan, setelah sebelumnya dikhususkan untuk tiga type. Dua type kendaraan tersebut, di antaranya Livina dan March.

“Sebelumnya diberlakukan untuk tiga type, termasuk Evalia. Tapi sejak Februari hingga Maret ini, dikhususkan untuk tiga type,” demikian keterangan Head Sales PT. Wahana Niaga Lombok, Nissan Sandubaya, Djoko Sutanto pada Suara NTB, Kamis (13/3).

Promo ini diberlakukan guna memberikan layanan lebih kepada pelanggan, kaitannya dengan pemasaran produk-produk Nissan, khususnya di NTB. Apalagi, daerah ini dipandang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pasar yang terbuka untuk produknya. Terlihat dari banyaknya permintaan unit kendaraannya setiap bulan. Dengan rata-rata dikeluarkan sampai 50 unit untuk semua type.

Bahkan, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, Nissan telah membuka diri kepada seluruh elemen melalui kegiatan test drive, sekaligus dengan memberikan kupon hadiah secara khusus. Tak hanya itu, digelar juga service gratis pada unit kendaraan yang sudah menempuh jarak 30 ribu km. Dari layanan service gratis 1.000 Km dan 10 ribu Km yang biasa diberlakukan.

Keberadaan Nissan di NTB, pada kurun waktu yang relatif masih baru ini, kata Djoko sebenarnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan dari sisi kebutuhan dan spesifikasi kendaraan yang diinginkan pelanggan, Nissan telah mampu menjawabnya.

Apalagi, dengan tersedianya layanan 3S, yaitu service, sales, dan sparepart langsung di dalam daerah, menjadi kemudahan tersediri bagi pelanggan. Sehingga pada target tahun ini, semua type kendaraan yang tersedia di Nissan, diharapkan akan tercapai penjualan di atas rata-rata yang dikeluarkan setiap bulannya.

“Dari sisi promosi, kami tetap lakukan di beberapa titik strategis. Cuma saja kami tidak begitu kencang, karena pada prinsipnya produk Nissan diketahui dari apa yang dilihat dan dirasakan langsung oleh pelanggan,” terangnya. (bul)

SINGGAH – kapal pesiar berbendera AS, MS Seabourn Odyssey ini pada Kamis (14/3) singgah di Labuhan Lembar untuk menurunkan 742 orang yang tour di beberapa destinasi wisata di Lombok.

Kapal Pesiar ’’MS Seabourn Odyssey’’ Singgah di Lembar (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) Kapal Pesiar MS Seabourn Odyssey Singgah di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kapal tersebut mengangkut sebanyak 742 orang penumpang dan 407 orang penumpang yang sudah membeli paket wisata. Kapal berbendera Amerika ini berangkat dari Singapura menuju Lom-

bok. Selanjutnya, dari Lombok akan menuju Komodo dan kembali lagi ke Singapura.

“MS Seabourn Odyssey tadi berlabuh di Lembar sekitar pukul 11.30 Wita. Kapal pesiar itu berbendera Amerika dengan rute Singapura, Lombok, Komodo dan Singapura. Ini adalah kapal pesiar eksklusif,” kata Kepala

Seksi (Kasi) Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Supri Karyadi, S.Sos., kepada wartawan, di Pelabuhan Lembar, Lobar, Kamis (14/3).

Karyadi menuturkan, para penumpang yang telah membeli paket wisata disedikan sebanyak 12 bus dan disiapkan puluhan mini bus yang disewa

dengan harga 80 dollar Amerika per hari. Disiapkan juga puluhan orang pemandu wisata (guide) dari PT. Lombok Paradise Tours and Travel sebagai tour operator atau yang menghandle paket wisata para penumpang. Mereka nantinya akan mengikuti paket tour setengah hari atau half day tour.

Owner PT. Lombok Paradise

Tours and Travel, Heri Nurcahyono, mengatakan, para penumpang mengikuti dua paket wisata, yakni Sasak Tour dan Lombok Fastinating Tour. Sasak Tour mengunjungi Banyumulek, Sukarara, Desa Sade dan makan siang di Novotel Kuta. Lombok Fastinating Tour mengunjungi Narmada, Lingsar, Museum dan Senggigi. (ozi/kmb)

Matikan UKM

Izin Bisnis Waralaba di Loteng Sebaiknya Ditinjau

Praya (Suara NTB) Bisnis waralaba di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya di Kota Praya dalam setahun terakhir, kian menjamur. Ironisnya, kondisi tersebut justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha kecil menengah (UKM) lokal. Di mana banyak UKM yang kini mulai tergusur oleh keberadaan bisnis waralaba tersebut.

(Suara NTB/bul)

PRODUK BARU - All New Serenan yang gencar dipasarkan Nissan saat ini menjadi produk terbaru.

Melihat kondisi, Pemkab Loteng pun diminta untuk segera melakukan upaya-upaya penyelamatan. Dengan meninjau kembali izin usaha bisnis waralaba yang ada. Bahkan bila perlu, pemerintah daerah mencabut izin usaha bisnis waralaba dimaksud. “Secara ekonomi kita tidak melihat ada dampak positif yang ditimbulkan dari keberadaan bisnis-bisnis (waralaba) tersebut. Justru keberadaan bisnis ini mematikan UKM yang ada,” ungkap anggota Komisi II DPRD Loteng, H.L. Darmawan, Kamis (14/3).

Menurut Darmawan, bisnis warlaba seperti Indomaret maupun Alfamart, sebenarnya bisnis para konglomerat yang berwajah rakyat kecil. Supaya bisa dipermudah dalam men-

jalankan usaha. “Kalau mereka mau bangun mall, proses izinnya jelas sangat berat. Tapi dengan membuka usaha minimarket, perizinan jauh lebih mudah,” sebutnya.

Padahal, dengan jumlahnya yang saat ini sudah mencapai sekitar 20 unit, itu setara dengan dua buah mall. Di satu sisi, kemampuan UKM-UKM di Loteng saat ini belum mampu bersaing dengan mini market tersebut yang secara manajerial jelas lebih kuat. Akibatnya, banyak UKM-UKM yang berada di samping bisnis waralaba tersebut, perlahan mulai tergusur.

“Bisa dicek langsung lapangan, bagaimana pengaruh bisnis ini bagi perkembangan UKM. Bukannya memberi dampak positif, malah mema-

tikan,” timpalnya.

Bahkan, secara tidak sadar dengan keberadaan bisnis-bisnis tersebut uang masyarakat Loteng yang seharusnya berpusat di Loteng, justru tersedot ke daerah lain. Karena setiap hari, hasil penjualan selalu ditransfer ke kantor pusat. “Ini kan sama saja mematikan perekonomian daerah secara perlahan. Dimana kita ingin uang lebih banyak beredar di daerah sendiri. Tetapi justru disedot ke daerah lain,” tambah Darmawan.

Sehingga sudah seharusnya Pemkab Loteng bertindak segera. Jangan sampai memberikan dampak buruk bagi perekonomian daerah di masa yang akan datang. Kalau tidak segera ada tindakan, bisa mengancam ke-

(Suara NTB/kir)

WARALABA - Bisnis waralaba yang semakin menjamur di Kota Praya. Ironisnya, keberadaan bisnis tersebut justru mendatangkan ancaman bagi UKM-UKM lokal. berhasilan program pemerintah daerah untuk mencetak 100 ribu wirausahawan baru. Karena bagaimana mau mencetak wirausaha baru, kalau UKM yang sudah ada saja justru terancam keberlangsunganya dengan adanya bisnis tersebut.

“Atas persoalan ini kita di Komisi II sebenarnya sudah beberapa kali memberikan

rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya meninjau kembali izin bisnis tersebut.

Tetapi sayangnya pemerintah tidak pernah menindaklanjuti rekomendasi kita,” keluhnya. Akan tetapi, pihaknya akan terus berupaya keras mendorong persoalan ini, supaya bisa segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. (kir)

Pasar Lelang NTB Serap Industri Pengolahan Tembakau Terus Tergerus Transaksi Rp 1 Miliar

Terkait PP 109

Mataram (Suara NTB) Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tentang pembatasan zat adiktif pada rokok, karena kekhawatiran akan mengancam kesehatan, pada bagian lainnya telah menjadi ancaman eksistensi industri pengolahan tembakau. Tidak saja secara nasional, industri yang ada di dalam daerah akan terkena dampaknya. Apalagi, telah sekian banyak industri pengolahan tembakau yang terus tergerus, karena kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Hasan Aoni Aziz Us, dalam Rakor Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau Direktorat Industri Minuman dan Tembakau Dirjen Industri Agro, di hotel Lombok Plaza, Kamis (14/3) merincikan, saat ini jumlah pabrik rokok yang ada di Indonesia tersisa 600 pabrik, dengan jumlah yang aktif hanya 100 perusahaan.

Sebelumnya, jumlahnya mencapai 5.000 perusahaan. Namun banyaknya aturan yang diterapkan pemerintah telah mengakibatkan penggerusan jumlah industri

pengolahan tembakau. Apalagi dengan adanya PP nomor 109 ini, dipastikan akan menghantam kembali keberadaan industri pengolahan yang masih tersisa.

Hasan merincikan, salah satu yang menjadi sorotan PP 109 tersebut, diharuskan adanya tampilan tentang imbauan bahaya merokok pada setiap kemasan. Sementara, untuk kemasan ini saja, tidak kecil biaya yang harus disiapkan pihak industri, bahkan nilainya mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, ada terbentur lagi dengan aturan pelarangan bahan tambahan pada rokok, misalnya berbagai jenis rempah-rempah lainnya. Aturan inipun dipastikan akan menjadi ancaman besar industri yang ada. Karena campuran tersebut tidak lepas dari kelangsungan bisnis rokok.

Akibat yang paling besar adalah, serapan tembakau dari beberapa daerah, terutama NTB yang menjadi penyokong terbesar produksi rokok di Indonesia, akan mengakibatkan jumlah serapan perusahaan yang ikut menyusut. Dampaknya adalah kepada petani.

Efek yang lain, tentunya dengan aturan-aturan tersebut,

akan semakin menekan keberadaan semua jenis industri rokok, tidak terkecuali yang ada di NTB. Meskipun beberapa industri rumahannya belum berskala besar, namun secara pasti akan dirasakan langsung dampak PP 109 tersebut.

Pada pertemuan yang melibatkan semua unsur yang terkait yang terlibat langsung dalam produksi tembakau tersebut, adalah untuk menyerap sejauh mana perkembangan pengolahan dan industri tembakau yang ada di NTB, sehingga bisa dijadikan acuan untuk menerapkan kebijakan pusat selanjutnya di daerah ini.

Sementara itu, mewakili Kepala Disperindag NTB, Kepala Bidang Pengembangan Industri, Setya Budi menyebutkan, NTB telah berkontribusi sebesar 80 persen untuk pemenuhan kebutuhan industri rokok di Indonesia. sehingga untuk mempertahankan potensi tersebut, pengembangan klaster harus terus dilaksanakan. Guna penyerapan tenaga kerja, mengurangi kebutuhan impor tembakau dan menghemat devisa negara.

Serta menggerakkan pertumbuhan secara nasional. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SPARE PART

SANGGAR SENAM

ACCESORIES

BATIK

EVENT ORGANIZER

Mataram (Suara NTB) Untuk pertama kalinya kegiatan pasar lelang diadakan tahun 2013 ini, puluhan pengusaha dari dalam dan luar daerah dipertemukan. Hasil transaksi dari sembilan komoditi yang ditawarkan, terserap nilai transaksi sebesar Rp 1 miliar lebih.

Kegiatan yang berlangsung di hotel Lombok Raya, Mataram (14/3) kemarin, komoditi tertinggi nilai transaksinya yakni cengkeh yang mencapai Rp 440 juta (43,14 persen), menyusul jagung dengan nilai transaksi mencapai Rp 320 juta lebih (31,38 persen). Selanjutnya, sarang burung walet mencapai Rp 137,5 juta (13,48 persen), menyusul lainnya, nangka sayur, kacang komak, asem, gula aren, kubis, dan rumput laut, yang nominal transaksinya masing-masing di bawah Rp 50 juta. Totalnya, pertemuan antarpengusaha yang berlangsung kurang lebih empat jam ini sebesar Rp 1.019.000.000.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi NTB, Ir. Hj. Ulayati Ali, M.Si menyebutkan, tahun ini sebanyak delapan kali pasar lelang telah dijadwalkan di NTB, dan diharapkan nilai transaksinya akan lebih besar dari nilai tahun-tahun sebelumnya.

Disebutkan, sejak tahun 2005 dilaksanakannya kegiatan pasar lelang, jumlah pelaksanaannya sudah sebanyak 42 kali, dengan total transaksi mencapai Rp 347 miliar lebih. Dimana pada tahun 2012, total transaksi selama tujuh kali pelaksanaan mencapai Rp Rp 36, 1 miliar.

Kegiatan ini diharapkan akan memberi manfaat yang lebih kepada pengusaha, karena dengan dipertemukannya langsung masing-masing pengusaha tunggal ini, maka akan terealisasi transaksi dan hubungan dagang yang lebih baik.

Hanya saja, pada pelaksanaannya yang sekarang, jumlah pengusaha yang hadir tidak begitu banyak. Hal tersebut menurutnya, karena persoalan belum terdatanya jadwal pasar lelang secara rinci di setiap provinsi di Indonesia, sehingga banyak di antara pengusaha yang tidak bisa mengakses jadwal tersebut.

Dengan nilai transaksi yang lumayan besar menurut Ulayati, selama ini total transaksi yang pasti antarpengusaha ini terealisasi sebesar 80 persen, dari nilai yang sudah disepakati masingmasing pengusaha. Diyakininya persentase tersebut telah terealisasi, lantaran tidak adanya keluhan dan laporan langsung dari pengusaha, terkait berapa nilai transaksi yang di-cancel. (bul)

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR2306HD NOKA/NOSIN : MH1JF3119AK225383/ JF31E-0224520 AN CATUR ARIANTO HLG DISKTR CAKRANEGARA

HLG STNK R2 HONDA DR2377HF NOKA/NOSIN : MH1JF8116BK132724/JF81E1132807AN.MUHSANHLGDISKTR JL. KH AHMAD DAHLAN MENUJU MAN 2 MATARAM

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

TRAVEL

TRUSS

PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OBEISTAS

RUMAH MAKAN

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

Arsenal Gagal Lagi

Mimpi Malaga Berlanjut Malaga (Suara NTB) Setelah menciptakan rekor atas kesuksesan lolos ke Liga Champions, untuk pertama kali, mimpi Malaga terus berlanjut. Mereka langsung menembus babak perempatfinal setelah mengalahkan Porto dengan skor 2-0 (2-1) pada laga leg kedua di Stadion La Rosaleda, Kamis dini hari.

Pasukan asal Spanyol tersebut benar-benar kegirangan dengan pencapaian yang berhasil di raih. Menurut mereka, ini layaknya mimpi yang jadi kenyataan. “Pencapaian seperti ini tampak tidak mungkin beberapa saat lalu. Ini merupakan mimpi untuk semua orang di sini (Malaga),” ujar Isco yang mencetak gol pertama ke gawang Porto, seperti dikutip laman UEFA. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Roque Santa Cruz, sebagai pencetak gol kedua dalam pertandingan tersebut. Dia yakin bahwa kesuksesan Malaga bukan hanya ditentukan dari pertandingan di lapangan, tapi juga kebersamaan di luar lapangan.

Penyerang berusia 31 tahun itu menjelaskan, persahabatan antara rekan-rekan satu tim sangatlah dekat. Hal tersebutlah yang membuat, Malaga menjadi tim disegani.

“Persahabatan dan kebersamaan para pemain sangat

kuat. Saya pikir seluruh pemain dan fans pantas mendapatkan ini,” kata Santa Cruz.

Arsenal Gagal Bayern Munich maju ke perempatfinal Liga Champions kendati kalah 0-2 dari Arsenal pada leg kedua dini hari tadi di Munich setelah mereka unggul gol tandang dari wakil Inggris itu. Olivier Giroud menjaringkan gol cepat pada menit ketiga guna memberi harapan kepada the Gunners yang tumbang 1-3 pada leg pertama bulan lalu.

Laurent Koscielny mengirimkan sundulan pada lima menit sebelum pertandingan usai, namun Arsenal gagal mencetak gol ketiga yang bisa menjadi tiket mereka ke perempatfinal. Tersisihnya Arsenal ini membuat untuk pertama kalinya sejak musim 1995/ 1996 tidak ada satu pun wakil Inggris pada babak perempatfinal Liga Champions, kendati the Gunners bangkit dengan

Tetap Puas MESKI Arsenal tersingkir dari Liga Champions, pelatih Arsene Wenger mengaku puas melihat anak-anak asuhnya bertanding penuh semangat. The Gunners berhasil mengalahkan Bayern Munich dengan skor 2-0 pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis dini hari.

Sayang kekalahan 1-3 di Emirates Stadium ketika pada leg pertama membuat Arsenal kalah agregat dalam produktifitas gol tandang dibandingkan (ant/bali post) Arsene Wenger klub asal Jerman tersebut.

“Kami benar-benar hampir (lolos) malam ini... semangat para pemain sangat terlihat di lapangan, dan secara keseluruhan kami telah tampil baik,” ujar Wenger seperti dikutip SkySports. ”Penyesalan malam ini, datangnya dari pertandingan leg pertama.”

Menurut dia, pasukan Arsenal sudah seharusnya selalu tampil bersemangat seperti ketika mengalahkan Munich. Pelatih berusia 63 tahun tersebut meyakini mereka sebenarnya bepotensi menjadi tim yang lebih baik. Sayang, semangat juang tinggi itu jarang sekali ditunjukkan anak-anak Arsenal sehingga mereka sering dinilai kurang berhasil menjalani pertandingan musim ini.

“Saya tahu kemampuan para pemain ini dan saya sudah seringkali berkata bahwa mereka punya kemampuan fantastis.

Kami sebenarnya punya kualitas,” ujar Wenger. Sekarang target Arsenal adalah fokus ke Liga Utama Inggris untuk mengincar peringkat empat klasemen akhir agar bisa kembali berlaga di Liga Champions lagi musim depan. (ant/bali post)

penuh kebanggaan setelah menjadi tim Inggris pertama yang memenangi pertandingan tandang melawan Bayern sejak Norwich City melakukannya pada musim 1993/94.

Meskipun beberapa bintangnya absen pada laga dini hari tadi, termasuk penyerang Lukas Podolski dan Jack Wilshere, Arsenal menyingkirkan semua rintangan dan mewujudkan janji mereka mencipta gol di menitmenit awal saat Theo Walcott menerobos kotak penalti, lalu mengirim umpan silang kepada Giroud yang asal Perancis itu untuk kemudian menjaringkan gol pada lima menit setelah pertandingan baru saja mulai.

Bayern yang tetap tenang dan mengendalikan permainan, berkat umpan-umpan kurang matang Arsenal, sempat menciptakan peluang diantaranya dari Luiz Gustavo pada menit sepuluh, sayang tendangannya melenceng.

Tony Kroos juga sempat mencoba peruntungannya den-

gan menembus pertahanan rapat Arsenal, termasuk bek kiri Kieran Gibbs yang berusaha mencegah para pemain klub Bavaria itu masuk kotak penalti Arsenal. Bayern memasukkan darah segar di babak kedua dan Arjen Robben yang menggantikan Franck Ribery yang cedera, nyaris menciptakan gol namun kiper Arsenal Lukasz Fabianski membloknya.

Fabianski, yang mengganti posisi Wojciech Szczesny karena dianggap punya beban mental oleh pelatih Arsene Wenger, kembali menciptakan penyelamatan gemilang ketika Robben melepaskan lagi tendangan dan kembali diblok sang penjaga gawang Arsenal itu.

Bayern yang melepaskan tembakan berupaya gol kendati mereka kehilangan ketajamannnya kembali terguncang saat Koscielny menyundul bola yang dikirim Santi Cazorla dari tendangan penjuru. Dengan agregat 3-3, tuan rumah yang akhirnya lolos ke perempatfinal, setelah Bayern unggul dalam gol tandang dari Arsenal, 3 versus 2.

Hasil pertandingan leg kedua ini jauh dari perkiraan banyak orang sebelumnya, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

MIMPI MALAGA - Ekspresi penyerang Malaga, Isco Alarcon bersama rekannya, Joaquin Sanchez setelah mencetak gol ke gawang FC Porto di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Rosaleda stadium di Malaga, Spanyol, Kamis dini hari.

23 Cabor Terancam Tak Punya Hak Suara di Musorprov KONI NTB Mataram (Suara NTB) Melalui tim verifikasi dan penjaringan cabor, KONI NTB mengingatkan pada sejumlah induk organisasi cabor yang telah berakhir masa kepengurusannya agar segera memperpanjang atau mengaktifkan kembali masa periodisasi kepengurusannya. Bila tidak, cabor tersebut tidak dapat memberikan hak suaranya di Musorprov KONI NTB yang direncanakan digelar di Mataram awal April mendatang.

Ketua umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, lewat Tim Verifikasi Cabor dan Bakal Calon Ketua KONI NTB, H. Suhaimi SH, yang didampingi Anggota Bidang Organisasi, Muhammad Iqbal, kepada Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (14/3) kemarin mengatakan bahwa jumlah pengurus cabor yang berada dibawah naungan KONI NTB sebanyak 43 induk organisasi olahraga. Jumlah tersebut menunjukan jumlah pemilih yang punya hak suara di Musorprov KONI NTB. Namun dari jumlah

tersebut terdapat sekitar 50 persen lebih yang sudah berakhir masa kepengurusannya.

Hasil pendataan tim verifikasi dan penjaringan cabor serta bakal calon ketua KONI NTB memperlihatkan, untuk sementara terdapat 20 cabor yang masih aktif kepengurusannya, itu artinya sebanyak 23 induk organisasi lainnya terancam tidak bisa memberikan hak suara di Musorprov KONI NTB. “Kita mengingatkan kepada sejumlah cabor yang sudah berakhir masa kepengurusan itu agar segera memperpanjang, atau mengaktifkan kembali masa kepengurusannya. Sehingga mereka punya hak suara dalam pemilihan ketua KONI NTB,” ucap Suhaimi seraya merahasiakan nama-nama cabor yang masih aktif dan yang tidak aktif lagi.

Sementara itu Kasdiono menjelaskan bahwa bagi cabor yang ingin mengaktifkan kembali periodisasi kepengurusan tidak begitu sulit. Mereka bisa bernegosiasi dengan Pengurus Besar (PB) cabor untuk memperpanjang kepen-

gurusan selama jangka waktu yang ditentukan, sementara bagi cabor yang tidak aktif lagi, bisa segera menggelar pemilihan kembali ketua cabor.

Dibagian lain Kasdiono juga menjelasakan, selain membentuk tim verifikasi cabor dan bakal calon ketua KONI NTB. Pihak KONI NTB juga telah membentuk kepanitiaan Musorprov KONI NTB. Tugas tim Panitia Musorprov KONI NTB tersebut menyusun berbagai agenda musorprov KONI NTB, termasuk penetapan jadwal penjaringan dan pelaksanaan Musorprov KONI NTB. Kabarnya tim Musorprov NTB itu akan berkerjasama dengan tim penjaringan untuk menetapkan tanggal pelaksanaan Musorprov KONI NTB. “Mereka (Pantia Musorprov KONI dan tim verifikasired) akan menggelar rapat hari Selasa mendatang untuk menetapkan segera agenda sekaligus tanggal pelaksanaan Musorprov KONI NTB,” ucap Kasdiono yang juga akan mencalonkan diri menjadi ketua KONI NTB. (fan)

Timnas Indonesia Harus Terbentuk 19 Maret Jakarta (Suara NTB) Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Isran Noor menegaskan Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi pada pertandingan Pra Piala Asia (PPA) 2015 Grup C di Jakarta, 23 Maret harus terbentuk pada Selasa (19/3).

“Paling lambat 19 Maret nanti 23 pemain sudah ada,” kata Isran Noor usai menetapkan Manajemen Timnas di VIP Barat Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis kemarin. Menurut dia, saat ini pemain yang baru bergabung terutama dari kompetisi Indonesia Super League (ISL), mulai bergabung. Dengan demikian jajaran pelatih akan lebih mudah dalam menentukan pemain.

Saat ini, kata dia, fokus BTN hanya menyiapkan Timnas Garuda untuk menghadapi Arab Saudi. Setelah pertandingan PPA kedua itu akan langsung fokus pada pembentukan program, baik jangka pendek maupun panjang.

“Dua pekan setelah melawan Arab Saudi, semuanya akan siap termasuk struktur kepengurusan BTN,” kata pria yang juga menjabat Bupati Kutai Timur itu. Penetapan Manajemen Timnas baru saat ini dinilai cukup istimewa. Selain dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin juga dihadiri oleh Menpora Roy Suryo bersama jajaran di Kemenpora.

Selain itu, juga dihadiri perwakilan anggota Komite Eksekutif PSSI yang baru saja terlepas dari sanksi serta dihadiri oleh keluarga dari Ketua Umum PSSI yang pertama, yaitu Soeratin. “Ini akan tercatat dalam sejarah.

Semua pihak yang selama ini berpolemik telah berkumpul, termasuk pemain-pemain terbaik yang ada saat ini,” kata Menpora Roy Suryo.

Ia berharap, dengan berkumpulnya semua pemain terbaik, timnas lebih kuat dan mampu memberikan hasil terbaik saat turun di pertandingan internasional. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

KURSUS

Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 15 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Dikeluhkan, Kolam Renang Narmada Berlumut SCANDAL - band pop rock Jepang yang terdiri dari Haruna Ono, Tomomi Ogawa, Mami Sasazaki, dan Rina Suzuki

SCANDAL Ingin Kembali ke Indonesia Jakarta (Suara NTB) Anggota band pop rock Jepang SCANDAL mengaku ingin kembali lagi ke Indonesia untuk menggelar konser.

Band yang beranggotakan empat perempuan, yaitu Haruna Ono, Tomomi Ogawa, Mami Sasazaki, dan Rina Suzuki itu menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Rabu malam.

Ini adalah penampilan pertama mereka di Indonesia. Antusiasme yang diberikan penonton di konser tersebut telah menorehkan kesan khusus bagi para personel SCANDAL. “Semua penonton menyanyi dari awal sampai akhir, seru sekali. Saya ingin kembali lagi,” tukas Haruna di acara jumpa media Jimpact Japan Anime + Jpop Week 2013 di Jakarta, Kamis.

Sementara, menurut Tomomi orang-orang Indonesia ramah dan ceria. Ini membuatnya senang berada di Indonesia.

Setelah tampil di Jakarta, band yang membawakan lagu tema untuk anime “Bleach” dan “Fullmetal Alchemist” itu akan melanjutkan tur ke Bangkok dan Singapura. (ant/bali post)

Film ”Hasduk Berpola” Sarat Makna Edukasi Jakarta (Suara NTB) Aktris dan penyanyi Iga Mawarni berharap film barunya, “Hasduk Berpola” bisa mendidik anak Indonesia untuk menghargai satu proses.

Film garapan sutradara muda Harris Nizam ini, dikatakan Iga sarat akan makna yang mampu memberikan edukasi serta menampilkan sisi nasionalisme anak bangsa.

“Mudah-mudahan dari film ini, anak-anak bisa belajar untuk menghargai proses dalam mencapai sesuatu,” kata Iga pada jumpa pers film “Hasduk Berpola” di Jakarta, Rabu.

Film layar lebar berdurasi sekitar 90 menit ini merupakan film anak yang mengambil tema pramuka.

Meskipun sebelumnya menolak untuk ikut bermain peran sebagai Rahayu, Iga kini merasa bersyukut bisa terlibat dalam produksi film tersebut.

“Mudah-mudahan film ini bisa memberikan inspirasi bagi anak bangsa agar mereka tau apa yang harus dilakukan untuk bangsanya sendiri,” kata Iga. Pada kesempatan yang sama, sang sutradara Harris Nizam, enggan bila disebut ‘sok nasionalis’.

“Tidak cuma proses.

Saya ingin kita juga bisa memaknai merah putih dan lagu Indonesia Raya,” kata sutradara berusia 29 tahun ini.

Harris yang sebelumnya sukses menggarap “Surat Kecil Untuk Tuhan” menyatakan ketakutannya bila bangsa Indonesia tidak bisa memaknai dua hal tersebut. Menurut dia, bangsa Indonesia akan hancur bila dua hal krusial ini terlupakan.

“Karena ini adalah cara yang paling sederhana untuk menghargai bangsa dan negara ini,” imbuh Harris. (ant/ Iga Mawarni bali post)

Giri Menang (Suara NTB) Kondisi kolam renang di Taman Narmada, milik Pemkab Lombok Barat, dikeluhkan pengunjung.

Bagaimana tidak, kolam renang dewasa di Taman Narmada berlumut, sehingga membuat pengunjung tidak nyaman berlama-lama di sana.

Beberapa pengunjung yang ditemui Suara NTB, Selasa (12/3) mengaku risih mandi di kolam renang Taman Narmada. Pasalnya, tidak hanya dinding kolam renang yang berlumut, tapi kondisi yang sama juga sampai ke dasar kolam. Tidak pelak, hal ini membuat air di kolam renang Taman Narmada nampak hijau keruh.

Padahal, di loket penjualan tiket masuk, tertera tulisan bahwa kolam renang dikuras setiap hari Jumat. ‘’Kalau dikuras harusnya tidak sampai berlumut kolamnya,’’ ucap Wati, salah seorang pengunjung yang berasal dari luar daerah. Menurut Wati, secara umum Taman Narmada sudah cukup bagus. Lingkungannya juga bersih. Hanya saja, kolam renang yang merupakan sarana utama Taman Narmada tidak terpelihara kebersihannya. Ia menyayangkan kondisi tersebut.

Menurut dia, kalau saja pen-

gelola Taman Narmada serius menjaga kebersihan kolam renang, tidak sebatas pengumuman bahwa setiap Jumat kolam dikuras, tentu kolam renang itu akan semakin banyak diminati pengunjung. Berbeda dengan kolam untuk anakanak, kondisinya cukup bersih, air kolamnya pun jernih. ‘’Kita berharap kolam dewasa ini sama bersih dan jernihnya seperti kolam untuk anak-anak,’’ tandasnya.

Pantauan Suara NTB, pada hari libur ratusan pengunjung hilir mudik masuk ke areal kolam renang Taman Narmada. Untuk dapat berenang di kolam renang Taman Narmada, setiap pengunjung harus merogoh kocek Rp 5.000.

Ini belum termasuk karcis masuk Taman Narmada yang juga dikenakan Rp 5.000 untuk orang dewasa. Sehingga, untuk satu orang pengunjung Taman Narmada yang hendak menggunakan fasilitas kolam renang di objek wisata tersebut harus menyediakan biaya

(Suara NTB/fit)

BERLUMUT - benigilah kondisi kolam renang narmada, dinding dan dasar kolam berlumut sehingga membuat pengunjung tidak nyaman. Padahal untuk masuk ke areal kolam renang, setiap pengunjung harus membayar tiket masuk Rp 5.000 per orang. masuk Rp 10.000.

Namun demikian, pengelola juga harus meningkatkan pelayanan demi kenyamanan

pengunjung. Jumlah petugas juga perlu ditambah. Sebab, selain di pintu masuk utama, pintu-pintu lainnya justru

tidak ada yang menjaga sehingga tidak sedikit pengunjung nakal yang nyelonong tanpa membeli karcis masuk. (fit)

Mantan Pemain Drum Justin Bieber Batalkan Konser di Portugal Iron Maiden Meninggal Jakarta (Suara NTB) Mantan pemain drum Iron Maiden, Clive Burr meninggal di usia 56 tahun karena menderita radang otak dan sumsum tulang belakang. Pendiri band serta pemain bass, Steve Harris, mengumumkan berita yang sangat menyedihkan ini lewat laman resmi band.

“Dia orang yang sangat baik dan pemain drum hebat yang memberikan kontribusi berarti untuk Iron Maiden di awal karir,” katanya seperti dikutip oleh laman BBC. Burr bergabung dengan Iron Maiden tahun 1979 dan bermain di tiga album pertama.

Vokalis, Bruce Dickinson juga mengatakan: “Meski dimasa-masa suram saat melawan penyakitnya, dia tidak pernah kehilangan selera humor atau gaya urakannya.” Burr bermain di album pertama Iron Maiden yakni Iron Maiden (1980), Killers (1981) dan album nomor satu mereka pada tahun 1982, The Number of the Beast.

Pemain bass Megadeath, David Ellefson turut berduka dengan mengatakan “Dia

adalah drummer metal favorit saya,” kata Ellefson pada laman Facebooknya. “Sedih,” kata CEO Metal Blade Records, Brian Slagal di akun resmi Twitternya. Dia juga menambahkan, “Clive orang yang sangat hebat.”

Lahir pada tahun 1957 di timur London, Burr sebelumnya adalah anggota band metal Inggris, Samson sebelum bergabung dengan Iron Maiden. “Saya pertama bertemu dengan Clive ketika dia keluar dari Samson sebelum bergabung dengan Iron Maiden,” kata Dickinson. “Dia pria yang sangat hebat dan benarbenar menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh.”

Burr keluar dari Iron Maiden pada Desember 1982, sesaat sebelum mereka menjadi sangat terkenal. Ketika Burr didiagnosa mengidap radang otak dan sumsum tulang belakang pada tahun 2001, mantan pemain Iron Maiden lainnya membentuk Clive Burr MS Trust Fund untuk mengumpulkan uang guna membantu kehidupan Burr. Mereka menggelar beberapa konser penghormatan ketika Burr berjuang untuk membayar biaya rumah. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi asal Kanada Justin Bieber membatalkan salah satu dari dua konser yang direncanakan di Lisabon Portugal pekan ini.

Hal itu dinyatakan Bieber melalui situs resminya pada Senin waktu setempat, seperti dilaporkan Reuters.

Satu sumber yang dekat dengan penyanyi tersebut mengatakan pembatalan itu tidak terkait dengan Bieber yang pingsan saat konser di London pada pekan lalu. Bie-

ber yang kala itu pingsan terpaksa harus beristirahat selama 20 menit dan kemudian dilarikan ke rumah sakit.

“Karena keadaan tak terduga, Justin Bieber terpaksa membatalkan konser keduanya di Portugal pada 12 Maret,” kata pernyataan di situs venue konser tersebut, Atlantico Pavilhao.

“Penyanyi asal Kanada ini bersikeras ingin menghibur penggemarnya di Portugal pada tanggal 11 Maret,” lanjut situs tersebut.

Para pemegang tiket untuk

pertunjukan yang dibatalkan itu berhak untuk meminta pengembalian dana dengan batas waktu penukaran satu bulan.

Sumber tersebut tidak memberikan alasan pembatalan konser itu, namun media lokal di Portugal melaporkan bahwa penjualan tiket untuk pertunjukan 12 Maret lebih rendah dari yang diharapkan oleh penyelenggara. Bieber juga menggambarkan kunjungannya di London sebagai “minggu yang berat”. (ant/bali post)

Jadi Pemeran Utama Film ’’Madre’’

Vino G Bastian Belajar Buat Roti Jakarta (Suara NTB) Salah satu tantangan terberat menjadi Tansen, tokoh utama film “Madre” bagi Vino G Bastian adalah ia harus bisa membuat roti.

Film “Madre” mengisahkan Tansen yang mendapat warisan berupa biang roti, madre, dari kakeknya.

“Harus beneran bikin roti,” kata Vino usai peluncuran novelet “Madre” di Jakarta.

Dalam film itu, pembuatan roti menggunakan tangan, bukan mesin. Vino pun mengikuti latihan pembuatan roti dengan ahlinya selama sekitar satu minggu.

“Gimana caranya dalam seminggu bisa bikin roti,” kata Vino yang mengaku awalnya ia sama sekali tidak bisa membuat roti.

Dari film ini pun Vino mengerti artisan menghargai setiap tahap pembuatan roti.

Tansen yang berlatar belakang seorang peselancar pun membuat Vino harus bela-

jar berselancar di Bali, menghitamkan kulit, dan berambut gimbal.

Kebetulan, katanya saat proses pengambilan gambar berlangsung, ia sedang berambut panjang. Ia pun memakai hair extension karena rambutnya terbilang tipis.

Belajar berselancar pun bukan masalah baginya karena ia mengaku cukup bisa bermain skateboard. Begitu juga dengan menggelapkan kulitnya.

“Laki-laki berkulit hitam buat saya lebih keren,” kataVino. “Madre” diangkat dari cerita karya Dewi Lestari berjudul serupa. Selain Vino, film itu juga turut menampilkan Laura Basuki dan Didi Petet. (ant/bali post)

RAMAI - Pantai Senggigi masih menjadi primadona objek wisata pantai di Pulau Lombok.

Seperti libur Nyepi Selasa (12/3), pantai ini ramai dikunjungi wisatawan.

(Suara NTB/fit)

SUARA NTB

Jumat, 15 Maret 2013

BUPATI SUMBAWA

PENGUMUMAN Nomor : 019/085/APP/2013 REKRUITMEN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2013-2017 Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Sumbawa merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki unit-unit usaha berupa perdagangan, percetakan, perbengkelan dan usaha borongan. Selain gedung kantor, PERUSDA juga memiliki peralatan pendukung kegiatan operasionalnya, seperti gudang barang, gudang alat, mesincetak,mesinpotongkertas,layout/setting,peralatanjilid,dumptruck,mobilpick up, peralatan bengkel, ruang cuci mobil hidrolik dan manual, mesin cuci mobil, single postliftdansnowwash,sertamesinpemecahbatu(stonecrusher). Sebagaiasetdaerah, PERUSDAKabupatenSumbawamempunyaiperananstrategissehinggawajibdikelola secara profesional, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuka kesempatan kepada para profesional untuk mengisi jabatan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2013-2017 dengan ketentuan sebagai berikut: I. PERSYARATAN 1. Warga Negara Indonesia; 2. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Sehat jasmani dan rohani serta berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun per tanggal 1 Maret 2013; 4. Tidak pernah dihukum penjara karena kejahatan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);

Neneng Divonis Enam Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Terdakwa kasus korupsi pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 2008 Neneng Sri Wahyuni diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp 800 juta.

Selain itu Neneng juga harus menjalani pidana penjara 6 tahun dan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan, kata Ketua Majelis Hakim Tati Hadiyanti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis kemarin. “Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 800 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan bila lewat waktu tidak membayar uang pengganti, harta kekayaan disita dan dilelang untuk membayar atau akan dipidana selama 1 tahun,” katanya.

Hakim memvonis Neneng dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta Neneng dihukum 7 tahun dan denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan 6 bulan dan membayar uang pengganti senilai Rp2,66 miliar. “Terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp 800 juta, jadi uang tersebut adalah uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa,” kata anggota majelis hakim Hugo.

Nilai kontrak seluruhnya pengadaan PLTS adalah mencapai lebih dari Rp 8 miliar yang berasal dari anggaran Depnakertrans dan dibayar kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa, namun pekerjaan kemudian diserahkan kepada PT Sundaya Indonesia dengan nilai kontrak hanya Rp 5,27 miliar.

PT Alfindo adalah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh perusahaanmilikNazaruddin,PTAnugerahNusantarauntukmengerjakan proyekPLTS.“DaripembayarantersebutdicairkanRp800jutaolehIvan atasperintahterdakwadandipindahkankerekeningNeneng,sedangkan selisihnya dibagikan ke berbagai rekening yaitu panitia pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen, dengan demikian pembayaran ke PT Alfindo setelah sisa pembayaran Rp 2 miliar adalah Rp 1,4 miliar yang merupakan keuntungan PT Anugerah Nusantara,” jelas hakim.

Rinciannya Rp 5,27 miliar diberikan untuk pembayaran PT Sundaya sedangkan sisanya dibagi-bagikan kepada kepada Arifin Ahmad sebesar Rp 40 juta selaku direktur PT Alfindo, Timas Ginting (Rp 77 juta dan 2 ribu dolar AS), pejabat Kemenakertrans Hardy Benry Simbolon (Rp 5 juta dan 10 ribu dolar AS), ketua panitia pengadaan PLTS Sigit Mustofa Nurudin (Rp10 juta dan seribu dolar AS), anggota panitia pengadaan Agus Suwahyono (Rp 2,5 juta dan 3.500 dolar AS), anggota panitia pengadaan Sunarko (Rp 2,5 juta dan 3.500 dolar AS) dan Direktur PT Nuratindo Bangun Perkasa (Rp 2,5 juta).

“Dari jumlah pengadaan dan pemasangan PLTS telah memperkaya terdakwa Rp 800 juta, dan memperkara saksi, orang lain dan korporasi,” jelas hakim. Hal yang memberatkan Neneng menurut hakim adalah kontraproduktif dengan program pemberantasan korupsi, mengabaikan panggilan penyidik KPK serta tidak segera menyerahkan diri saat mengetahui dirinya masuk daftar pencarian orang.

“Hal yang meringankan adalah terdakwa masih memiliki anak kecil dan belum pernah dihukum,” ungkap Tati. Namun karena putusan tersebut dibacakan tanpa dihadiri oleh Neneng dan tim pengacaranya (in absentia) maka hakim memerintahkan agar putusan diumumkan di kantor pemerintahan.

“Karena pada pengucapan putusan dibacakan tanpa dihadiri terdakwa dan penasihat hukumnya maka berdasarkan pasal 38 ayat 3 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka majelis hakim memerintahkan pada penuntut hukum untuk mengumumkan putusan di pengadilan, kantor pemerintah daerah dan diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa,” kata Tati.

Neneng dan tim pengacaranya diberi kesempatan untuk menerima, mengajukan banding atau pikir-pikir sejak Neneng menerima isi putusan tersebut. Atas putusan itu, jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir. (ant/bali post)

6. Tidak pernah diberhentikan dengan “tidak hormat” dari pekerjaan; 7. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik oleh pejabat yang berwenang, seperti Sekretaris Daerah untuk BUMD atau Direktur untuk perusahaan swasta; 8. Membuat dan menyampaikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kabupaten Sumbawa; 10.Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta; b. Pengurus partai politik. c. Jabatanlainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

II. TATA CARA PENDAFTARAN 1. Lamaran ditulis tangan ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan melampirkan: a. Pasfoto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 1 (satu) lembar; c. Fotokopi ijazah dan sertifikat pelatihan (jika ada); d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; e. Surat Keterangan Kesehatan dan Bebas Narkoba dari rumah sakit pemerintah; f. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja; g. Surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; h. Proposal visi dan misi serta strategi perusahaan; i. Membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan: 1) Bersedia bekerja penuh waktu; 2) Bersedia berdomisili di Kabupaten Sumbawa; 3) Bersedia mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Direksi Perusda Kabupaten Sumbawa bagi pelamar yang telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada persyaratan angka 10 (sepuluh) diatas; 4) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 5) Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; 6) Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya; 7) Tidakmenjadianggota/penguruspartaipolitikjikaterpilihmenjadiDireksi;

akan musyawarah dan mufakat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hassan mengenai mekanisme musyawarah yang akan ditempuh dalam KLB yang direncanakan di Bali pada akhir Maret 2013. “Aklamasi bagian dari demokrasi, aklamasi itu proses yang paling bagus, voting kan alternatif terakhir,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin menyatakan Kongres Luar Biasa 23 Maret 2013 di Bali untuk memilih ketua umum partai itu bisa bermuara pada pemilihan secara aklamasi.

Namun, Ilham mengatakan, “Apakah nantinya aklamasi, voting, atau lainnya, semuanya itu merupakan bagian dari pada demokrasi.”

Dalam pertemuan bersama 23 DPC Demokrat se-Sulsel di Makassar Kamis, Ilham Arief Sirajuddin enggan berkomen-

8) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

2. Berkas lamaran (surat lamaran beserta lampirannya) dalam bentuk soft file (hasil scan) dikirimkan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa melalui e-mail dengan alamat : seleksidireksi_perusda@sumbawakab.go.id.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 13 Maret 2013 dan ditutup pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 24.00 WITA. 3. Berkas lamaran dalam bentuk hard file harus ditunjukkan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa pada saat pendaftaran ulang setelah dinyatakan lulus persyaratan administrasi.

III. TAHAPAN SELEKSI Proses pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa dilakukan dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut: 1. Seleksi persyaratan administrasi tanggal 28 Maret s/d 10 April 2013; 2. Pengumuman/pemberitahuan lulus seleksi administrasi tanggal 12 April 2013; 3. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tanggal 27 April 2013, melalui kegiatan: a. Pemaparan visi, misi dan strategi bisnis; b. Wawancara (pendalaman pengetahuan dan kemampuan) 4. Publikasi para calon terpilih ke masyarakat (Mei 2013) 5. Pengumumankeputusanhasil(Mei2013)padasituswww.sumbawakab.go.id.

SeleksiakandilaksanakandiGedungSekretariatDaerahKabupatenSumbawa dan peserta yang lulus dalam setiap tahapan seleksi akan dihubungi oleh Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa.

IV. LAIN-LAIN 1. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya; 2. Bagi pelamar yang memberikan keterangan palsu dinyatakan GUGUR; 3. Berkas lamaran beserta lampirannya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa. .

Sumbawa Besar, Maret 2013 Wakil Bupati Sumbawa ttd Drs. H. Arasy Muhkan

Gejolak Harga

Presiden Tegur Menteri, Bawang Selundupan Beredar di Pasaran Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur menteri yang dinilai lambat mengatasi gejolak harga sejumlah komoditas pangan karena tidak segera mengambil langkah yang tepat dan konklusif. Sementara itu, bawang selundupan kini mulai beredar di pasaran.

“Rakyat memerlukan kepastian dan solusi dari lembaga terkait. Saya mendengar dari talkshow dan seminar. Kerja nyata dan solusinya apa,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Presiden mengatakan hingga saat ini belum melihat langkah dan kebijakan dari kementerian terkait untuk mengatasi gejolak harga bawang putih dan bawang merah serta harga daging sapi.

“Saya belum melihat langkah yang serius dan nyata sehingga masalah itu bisa diatasi jajaran (kementerian-red). Saya mendengar seperti saling menyalahkan antara satu kementerian dan kementerianlainnya.Iniburuk,”kataPresiden.

“Segera atasi dan duduk bersama, bicara dengan daerah dan kemudian stabilisasi dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada,” ujar Yudhoyono. Presiden mencontohkan ketika terjadi gejolak harga pangan dan minyak dunia pada 2008 yang meluas secara global, semua jajaran termasuk Presiden mengatasi hal itu dengan membicarakan dan mengimplementasikan langkah untuk menghadapi kondisi tersebut.

“Berhari-hari kita bekerja, kalau tingkatannya seperti ini, hanya tiga komoditas yang mengalami kenaikan tidak wajar, selesaikan. Jangan tidur kalau perlu, sampai (masalah-red) ini selesai,” kata Presiden menegaskan.

Apabila ada hal yang sulit diputuskan, Presiden mempersilakan menteri untuk membawa masalah tersebut kepadanya untuk kemudian diputuskan. “Saya akan ikuti terus. Kalau merasa tidak klop, bawa ke tempat saya.

Saya putuskan. Tapi saya yakin bisa diatasi dengan koordinasi dan komunikasi,” ujar Presiden.

Rapat kabinet bidang ekonomi berlangsung mulai pukul 14.15 WIB di Kantor Presiden dan dihadiri oleh seluruh menteri bidang perekonomian, serta Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan sejumlah pejabat lainnya.

Di Kota Batam, Kepulauan Riau, beredar bawang putih selundupan dari luar negeri sehingga harga bumbu dapur itu stabil di pasar setempat. “Di Batam itu yang beredar `rembesan` luar,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Syed M Taufik, di Batam Kamis.

Tidak seperti di kota lain di Indonesia, harga bawang putih relatif stabil Rp 20.000 per kg. Padahal di daerah lain ada yang mencapai Rp 100 ribu per kg. Ia membantah ada kebijakan impor bawang putih untuk Batam sehingga harganya tidak ikut merangkak naik. “Tidak ada impor,” kata Taufik.

Sementara itu, Harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mulai turun karena stoknya tersedia, khususnya di Pasar Induk Gadang (PIG).

Menurut pedagang di Pasar Besar Malang (PBM) Ida, Kamis, stok bawang putih mulai masuk ke Malang Rabu (13/3) malam.

Tersedianya stok tersebut berpengaruh terhadap harga yang saat ini mulai turun, dari Rp 85.000 - Rp100.000 per kg menjadi Rp 65.000 - Rp 70.000 per kg.

“Kalau kulakan beberapa hari lalu, harga jualnya masih cukup tinggi, bahkan ada yang mencapai Rp 100.000 per kg. Akan tetapi, mulai pagi tadi harganya sudah berangsur turun karena stoknya mulai tersedia,” ujarnya.

KLB Partai Demokrat Tanpa Voting Jakarta (Suara NTB) Sosok Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) akan muncul melalui proses mufakat, bukan voting.

“DPD dan DPC musyawarah untuk mufakat dan mendukung apa yang diarahkan oleh majelis tinggi,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis, sebelum mengikuti rapat kabinet dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM. Ia mengatakan bentuk demokrasi dapat beranekaragam tidak hanya melalui mekanisme voting namun musyawarah untuk mencapai kesepakatan juga merupakan bentuk demokrasi. “Jadi semua sepakat dan tidak ada beda pandangan. Yang penting sebelum 9 April sudah punya Ketua Umum baru, DPD berdasarkan rapat terakhir kemarin sepekan

Halaman 11

tar banyak mengenai munculnya sejumlah nama calon ketua umum Demokrat seperti Marzuki Alie, Djoko Suyanto, dan Pramono Edhie Wibowo.

“Kan nanti diketahui saat KLB itu digelar,” kata Wali Kota Makassar dua periode ini.

Ilham saat ditanya Jurnalis siap figur yang akan di usung DPD I Demokrat Sulsel enggan merinci siapa nama terebut dari tiga bakal calon tersebut.

“Siapa pun yang nantinya terpilih kita tunggu saja dan itu mutlak sebagai keputusan terbaik partai,” ucapnya. Kendati pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB digelar akhir Maret 2013, kata Ilham, diharapkan sejumlah pengurus partai Demokrat dalam KLB tersebut akan berlangsung secara aklamasi.

“Pergantian ketua umum kan sifatnya hanya antar waktu, dan pasti menunggu kongres berikutnya untuk memilih ketua definitif,” ujar mantan Calon Gubernur Sulsel ini. Juru bicara partai Demokrat Sulsel Samsu Rizal MI menegaskan,

Partai Demokrat akan tetap solid menuju Pemilu 2014 mendatang.

“Ini menunjukkan kekompakan Partai Demokrat solid dalam menyiapkan Pemilu 2014 mendatang, tegasnya. Ia menuturkan, ketua majelis tinggi Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono akan bertindak sebagai penyelamat partai dan pastinya SBY telah mengetahui nama ataupun figur yang serius memimpin partai.

Bagi kader-kader terbaik Partai Demokrat, lanjutnya, mempunyai keinginan menjadi Ketua Umum seharusnya dapat mengendalikan diri dari berbagai hal. “Mari kita sukseskan KLB PD demi persatuan dan keutuhan partai untuk menuju sukses 2014 mendatang. Ketum sematamata berjuang dalam memulihkan kembali kepercayaan rakyat terhadap Partai ini, lagi pula pemilihan Ketum yang bersifat antar waktu,” paparnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

HARGA BAWANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memimpin rapat Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta kamis, 14/3. Gejolak harga bawang menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat tersebut.

Ia mengakui bahwa kenaikan harga bawang putih terjadi lebih dari sepekan lalu akibat langkanya stok komoditas tersebut. Sebelum terjadi kelangkaan, harga bawang putih hanya Rp 25.000 – Rp 30.000 per kg, bahkan sempat di bawah Rp 20.000 per kg.

Ida berharap harga yang saat ini mulai berangsur turun tersebut akan kembali normal seperti semula sebab kenaikan harga bawang putih yang relatif tinggi tersebut membuat daya beli masyarakat juga turun sehingga berpengaruh terhadap penjualan.

Selain di PBM, harga bawang putih di Pasar Tawangmangu

”

Saya mendengar seperti saling menyalahkan antara satu kementerian dan kementerian lainnya. Ini buruk Susilo Bambang Yudhoyono juga mulai turun. Jika pada harihari sebelumnya seharga Rp 80.000 – Rp 90.000 per kg,

sekarang turun menjadi Rp 70.000 – Rp 75.000 per kg.

“Kami ingin harga sejumlah bumbu, seperti bawang putih, bawang merah dan cabai rawit kembali normal agar daya beli masyarakat juga kembali membaik. Kalau semuanya normal, baik pedagang maupun pembeli tidak akan susah,” kata pedagang di Pasar Tawangmangu Kasiati.

Harga bawang merah saat ini masih bertahan sebesar Rp 50.000 – Rp 55.000 per kg dan cabai rawit seharga Rp 45.000 Rp50.000 per kg, sedangkan cabai merah (besar) seharga Rp 20.000 per kg. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Jumat, 15 Maret 2013

Persentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekitar 18 juta lebih penderita diabetes di Negara kita. Timbulnya diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitanya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan keruskan parah pada organ hati , otak ,paru-paru,liver , ginjal, dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisinya akan semakin parah, sehingga persentase kematian akibat penyakt diabetes sangat tinggi.

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat embahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis, sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung ,

hipertensi,ginjal , mata dan lainnya.

Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong Medistra TCM sudah hadri di dunia sekitar 38 tahun, menerpkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria /wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll.

Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa).

Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi

tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia.

Xi Jinping, Presiden Baru Cina Beijing Kongres ke-12 Rakyat Nasional Cina Kamis kemarin resmi menetapkan Xi Jinping sebagai presiden baru Cina untuk masa lima tahun kedepan menggantikan Hu Jintao.

(Suara NTB/ist)

PAUS BARU - Jorge Mario Bergoglio muncul di balkon tengah Basilika Santo Petrus setelah resmi terpilih sebagai Paus ke 266 yang akan memimpin gereja katolik Roma.

Jorge Mario Bergoglio Terpilih sebagai Paus Baru Kota Vatikan Jorge Mario Bergoglio dari Argentina terpilih secara mengejutkan menjadi pemimpin baru Gereja Katolik Roma, Rabu malam waktu setempat. Dia mengambil nama Francis I dan menjadi Paus non Eropa pertama dalam 1.300 tahun terakhir.

Paus Francis (76 tahun) muncul di balkon tengah Basilika Santo Petrus selama hampir satu jam setelah asap putih keluar dari cerobong di atap Kapel Sistine yang menandakan 115 kardinal telah memilihnya untuk memimpin 1,2 miliar warga Katolik Roma. “Doakan saya,” kata Paus baru yang mengenakan jubah putih, kepada kerumunan manusia, diiringi senyum hangat.

Keterpilihan Bergoglio yang merupakan Paus pertama dari Amerika Latin dan Paus Jesuit pertama, diumumkan Kardinal Jean-Louis Tauran dari Perancis dengan kalimat Latin “Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam” (Saya kabarkan satu kegembiraan besar. Kita punya seorang Paus”).

Francis menjadi Paus ke-266 dalam 2.000 tahun sejarah Gereja Katolik. Dia terpilih di tengah krisis melanda Gereja Katolik Roma, termasuk skandal kekerasan seksual terhadap anak dan perselisihan dalam birokrasi Vatikan, lapor Reuters.

Sementara warga Argentina tumpah ruah di gereja-gereja, sebagian menangis, sebagian berdoa, setelah pengumuman Vatikan itu.

“Ini adalah karunia untuk Argentina,” seorang perempuan berteriak di sebuah jalan di Buenos Aires.

“Saya berharap dia mengubah kemewahan yang ada di Vatikan, dan memimpin gereja ke arah yang lebih rendah hati, lebih mendekat ke injil,” kata Jorge Andres Lobato, seorang pensiunan jaksa berumur 73 tahun.

Ordo Jesuit Kendati konservatif, Francis dianggap seorang reformis dan tidak termasuk kelompok kecil yang disebut-sebut sebelumnya. Ordo Jesuit yang merupakan asalnya, berdiri pada abad ke-16 untuk melayani Paus. Anggota-anggota ordo ini dikenal sangat mempeduilkan pendidikan dan kerja intelektual.

Bergoglio sendiri dikenal sebagai seorang rendah hati yang hidup sederhana, yang kerap bepergian dengan angkutan umum dan tinggal di apartemen sederhana di luar kota Buenos Aires. Dia adalah seorang moderat yang berani menghadapi kepentingan-kepentingan kalangan berkuasa dan sangat peduli pada ketimpangan sosial di Argentina

dan Amerika Latin.

Dia kadang punya hubungan yang kurang baik dengan Presiden Cristina Fernandez dan mendiang suaminya yang juga pendahulu Presiden Argentina, Nestor Kirchner. Francis juga lantang menentang perkawinan sesama jenis yang pada 2010 dicelanya sebagai “satu upaya menghancurkan rencana Tuhan”.

Dia lahir dari satu keluarga kelas menengah beranak tujuh.

Ayahnya adalah pekerja kereta api asal Italia, sedangkan bundanya adalah ibu rumah tangga biasa. Menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri bulan lalu, dia menjungkirbalikkan perkiraan bahwa Paus baru adalah dari kalangan muda.

Bergoglio adalah yang tertua dari calon-calon yang paling mungkin menjadi Paus. Dia hampir tak pernah disebut-sebut sebagai calon kuat selama konklaf. Dia adalah Paus pertama non Eropa sejak Paus Gregory III asal Suriah pada abad kedelapan, dan Paus non Italia ketiga berturut-turut.

Misa pelantikannya akan diadakan 19 Maret nanti, sedangkan Presiden AS Barack Obama menyebut terpilihnya Francis menunjukkan kuat dan vitalnya posisi Amerika Latin di dunia.

Doakan Benedict Dalam sambutan singkatnya di balkon Basilika Santo Petrus, Francis menyeru kaumnya mendoakan Benediktus dan mengatakan Geraja tengah meretas “perjalanan untuk persaudaraan, kasih, dan iman”. Dia mengatakan para kardinal akhirnya sampai di ujung dunia dengan memilihnya.

Vatikan mengumumkan bahwa Francis akan segera mengunjungi Benediktus di kediaman sementara di tempat peristirahatan musim panas di luar kota Roma.

Ribuan orang berdesakan di bawah guyuran hujan dengan lautan payung melindungi mereka.

Seharian itu mereka memenuhi lapangan demi menanti keputusan Vatikan.

Mereka seketika bersorak, lalu berlari ke arah basilika begitu asap putihkeluardanloncenggerejaSanto Petrus berdentang. Puluhan ribu di lapangan basilika bersorak dan semakin keras begitu Francis muncul.“VivailPapa(Paus),”teriakmereka.TerpilihnyaPausbaruinidisambut antusiastis di Amerika Latin.

“Saya bahagia karena Paus asal Eropa lainnya akan seperti menyantap roti yang sama setiap hari,” kata pengemudi taksi di Mexico City, Martin Rodriguez.

“Terpilihnya seorang warga Amerika Latin menunjukkan Gereja membuka diri,” kata Leonardo Steiner, sekretaris jenderal konferensi nasional para uskup Brazil, seperti dikutip Reuters.

Calon kuat sebelumnya adalah Odilo Scherer dari Brazil dan Angelo Scola dari Italia. Yang terakhir ini bisa mengembalikan kepausan ke Italia lagi setelah 35 tahun dipimpin Benediktus XVI dari Jerman dan John Paul II dari Polandia.

Francis akan mengepalai Gereja yang menurut Reuters menghadapi tantangan dari gereja-gereja lain, menjamurnya sekularisme, terutamadijantungEropa,dansangkaan skandal di Bank Vatikan.

Masalah-masalah itu pula yang diantaranya mendorong Benediktus menjadi Paus pertama yang mengundurkan diri dalam kurun 600 tahun terakhir.

Pada konklaf 2005, Bergoglio adalah pesaing untuk kardinal konservatif Joseph Ratzinger yang kemudian terpilih menjadi Paus Benediktus XVI. Media Italia melaporkan dia telah mengesankan para kardinal semasa prakonklaf saat mendiskusikan masalahmasalah Gereja. (ant/bali post)

Kongres yang berlangsung di Balai Agung Rakyat itu, Kongres Rakyat Nasional yang berfungsi sebagai parlemen di Cina, menetapkan Xi untuk memimpin negeri dengan populasi tertinggi di dunia. Xi yang duduk bersebelahan dengan Presiden Cina Hu Jintao, langsung berdiri, membungkuk kepada pimpinan sidang dan langsung menyalami Hu Jintao yang berada di sebelahnya.

Parlemen juga menetapkan Xi sebagai Ketua Komisi Pusat Militer Cina.

Xi lahir pada 15 Juni 1953 di Beijing, dan besar di di wilayah Fuping, Provinsi Shaanxi di wilayah barat laut Cina, Xi adalah putra salah satu tokoh revolusioner generasi pertama kepemimpinan Cina, Xi Zhongxun.

Ayahnya terpilih sebagai anggota Komisi Sentral Partai Komunis Cina pada kongres 1956. Tiga tahun kemudian ayahnya Xi diangkat sebagai wakil perdana menteri mendampingi Zhou Enlai. Pada

masa itu, Xi menikmati masamasa menjadi menjadi anak seorang pejabat.

Namun kehidupannya berubah 180 derajat ketika sang ayah dicopot dari semua jabatan pada 1962 dan dijebloskan ke penjara di tengah Revolusi Kebudayaan pada 1968 dengan tuduhan menggalang gerakan antipartai.

Xi yang saat itu berusia 15 tahun dikirim bekerja paksa selama tujuh tahun di desa terpencil dan miskin di Liangjiahe, Provinsi Shaanxi. Sejumlah sumber mengungkapkan Xi harus tinggal di gua selama menjalani kerja paksa.

Setelah bekerja di Liangjiahe, Xi Jinping belajar Teknik Kimia di Universitas Tsinghua, dan terus berupaya menjadi anggota Partai Komunis Cina, namun selalu gagal karena masa lalu sang ayah.

Upayanya baru berhasil pada 1974. Karir politiknya diawalinya dengan menjadi sekretaris partai cabang Provinsi

Kecelakaan Pesawat Tewaskan 10 Orang di Brazilia Utara Rio de Janeiro Sepuluh orang tewas ketika pesawat bermesin tunggal yang mereka tumpangi jatuh di Kota Kecil Almeirim di Brazilia utara, kata pemerintah setempat, Rabu (13/3).

Menurut laporan Xinhua, pesawat tersebut hilang dari layar radar pada Selasa larut malam, tapi puingnya baru ditemukan pada Rabu pagi, sebab lokasi kecelakaan berada di wilayah hutan lebat. Tak ada penyintas dalam kecelakaan itu, kata pemerintah.

Pesawat tersebut, pesawat bermesin tunggal Embraer 821-Caraja, lepas-landas dari Belem, Ibu Kota Negara Bagian Para, dan mengalami kecelakaan hanya 20 kilometer dari Bandar Udara Monte Dourado di kota itu. Nama

korban belum diumumkan.

Pesawat tersebut, milik perusahaan penyewaan pesawat Fretax, mengangkut sembilan pegawai perusahaan rekayasa Cesbe ke pembangkit listrik tenaga air Santo Antonio do Jari, yang sedang dibangun di Negara Bagian Amapa, yang berdekatan.

Penyebab kecelakaan itu tetap tak diketahui dan akan diselidiki oleh dinas penerbangan, kata Xinhua, Kamis. Fretax dan Cesbe mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan kecelakaan itu dan mengatakan mereka akan memberi bantuan untuk keluarga korban.

Fretax dan pilot telah berada dalam kondisi kesehatan baik dan pemeriksaan pesawat dilakukan secara rutin. (ant/bali post)

Hebei. Pada 1979-1982 ia diangkat sebagai sekretaris Geng Biao yang kemudian menjadi perdana menteri dan ketua komisi militer.

Karir Xi Jinping terus menanjak hingga menjadi Ketua Partai dan Gubernur Fujian pada 2000. Dua tahun kemudian Xi menjadi Ketua Partai sekaligus Gubernur Provinsi Zhejiang dan diangkat sebagai anggota Komite Sentral pada Kongres ke16 Partai Komunis Cina.

Xi Kemudian dipindah ke Shanghai sebagai ketua partai dan setahun kemudian Xi menjadi anggota Komite Tetap dan dipilih sebagai Wakil Presiden.

Pada Kongres ke-18 Partai Ko-

Xi Jinping

(ant/bali post)

munis Cina pada November 2012, Xi Jinping ditetapkan sebagai Sekjen Partai Komunis Cina. (ant/bali post)