Snt15032014

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

SABTU, 15 MARET 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 13 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bambang W.Soeharto Pojokkan Lusita Mataram (Suara NTB) Direktur Utama PT. Pantai Aan, Bambang W. Soeharto hadir memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (14/3). Bambang yang banyak mengelak punya hubungan kuat dengan tekanan terhadap aparat penegak hukum di Lombok Tengah (Loteng), akhirnya mengakui menyiapkan uang untuk mempercepat proses hukum Sugiharta alias Along. Dari rangkaian keterangan Bambang, menyebut semua hal tentang kasus itu menjadi tanggung jawab terdakwa Lusita Anie Razak. Ketua Majelis Hakim pada perkara itu, Dr. Sutarno, SH, MH yang mulai membuka sidang pukul 09.00 Wita, mencecar Bambang seputar uang yang disiapkan pengusaha bidang pariwisata ini untuk menekan pihak Polres Loteng, Kejari Praya dan PN Praya, agar proses hukum Along dipercepat dan terbukti bersalah. Sesuai dengan dakwaan Jaksa KPK, hakim menanyakan perihal uang yang harus diberikan kepada Hakim PN Praya. Dalam berita acara ini, apa yang Anda maksud dengan kalimat “Kasih saja Lus (Lusita, red)”? tanya hakim. Bambang mengaku tidak tahu, uang itu akan diberikan kepada siapa. Akan tetapi ia mengakui uang itu disiapkan untuk mengurus perkara Along. ‘’Tapi untuk siapa uang itu, saya tidak tahu. Karena urusan itu Lusita yang tahu,” terang Bambang. Tanpa ingin tahu diserahkan kepada siapa uang itu, Bambang menyiapkan sejumlah uang, demi

menyelamatkan tanah 9,5 hektar di Kute yang ditudingnya direbut Along dan semua urusan diserahkan kepada Lusita sebagai Direktur PT Pantai Aan. “Dalam konteks kalimat itu, maksud saya, agar Lusita kasih uang kalau ada uang. Kenapa Lusita minta uang, karena saat itu dia tidak punya uang,” beber mantan aktivis Komnas HAM ini mengklarifikasi kalimat “Kasih aja Lus”. Hakim yang terlihat penasaran, mencecar lagi, terkait indikasi uang itu akan diserahkan kepada Hakim PN Praya. Bambang berkelit, bahwa uang itu bukan untuk penegakhukum,melainkanuntukpengacaranya dengan berargumen, “Dalam konteks pengurusan perkara ini, hukum kan sebuah subjek, bukan benda. Sehingga dalam pengurusan pekara ini, memang butuh uang. Nah uang yang saya maksud untuk pengacara,” kelit Bambang. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

SAKSI - Bambang W. Soeharto diberi kesempatan untuk minum karena saat diperiksa sebagai saksi, ia batuk-batuk. Bambang diperiksa sebagai saksi dengan terdakwa Lusita Anie Razak (kanan).

Pemprov akan Panggil Imigrasi Mataram Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan memanggil pihak Imigrasi Mataram untuk membangun komunikasi terkait dengan persoalan pelayanan yang dikeluhkan masyarakat. Selasa (11/3) lalu, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa NTB untuk Keadilan menuding ada indikasi oknum pejabat di Kantor Imigrasi bermain dengan status kedaluarsa WNA (Warga Negara Asing). Modusnya diduga dengan membayar Rp 25 juta sampai Rp 70 juta.

TO K O H Terkendala Regulasi

(Suara NTB/ist)

TGH.M.Zainul Majdi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, pemerintah daerah dalam membangun sinergi yang optimal dengan TNI/Polri sering terkendala dengan regulasi. Dikatakan, secara pribadi, gubernur sangat respek dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap TNI/ Polri. Karena kedua institusi tersebut merupakan penopang utama bangsa dan negara. “Kita (pemda) mau bersinergi tetapi ada kendala regulasi yang mengharuskan hati-hati. Niat baik itu tidak cukup membangun dalam Indonesia. Cukup banyak orang yang berniat baik tetapi berakhir di belakang jeruji. Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Target Lima Segmen

Yan Marli

ADANYA kekhawatiran terkait tingginya angka golput membuat KPU NTB mengambil ancang-ancang menggalakkan sosialisasi pemilu. Tak ayal, lima segmen pun ditargetkan menjadi sasaran sosialisasi demi menekan angka golput. Demikian diungkapkan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Pemilu, KPU NTB, Yan Marli, di Mataram Jumat (14/3). ‘’Yang kami targetkan itu pemilih pemula, gender, disabilitas, agama dan masyarakat yang termarginalkan,’’ ujarnya. Menurutnya, ke lima segmen ini cukup strategis untuk dijadikan sasaran sosialisasi. “Jika dari ke lima golongan ini ada yang memutuskan untuk golput, Bersambung ke hal 5

‘’Karena ini hari Jumat (kemarin, red), mungkin sangat tidak efektif. Insya Allah hari Senin atau Selasa, saya akan bangun komunikasi (dengan Imigrasi) untuk betul-betul mengambil sikap yang tegas terkait dengan indikasi-indikasi tadi,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/3) siang kemarin di Kantor Gubernur NTB. Dikatakan, jika memang benar ada indikasi-indikasi seperti itu maka patut disayangkan. Namun, untuk memastikan apakah informasi atau tudingan adanya pungli tersebut benar, maka perlu didalami. Untuk itu, pihaknya perlu membangun komunikasi dengan jajaran Imigrasi Mataram. ‘’Kita akan dalami dulu dan kita akan bangun komunikasi dengan jajaran Imigrasi untuk betul-betul mengambil langkah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bersambung ke hal 5

Pembangunan Lobi Kantor Gubernur Dialokasikan Rp 9 Miliar Mataram (Suara NTB) Dalam APBD NTB 2014, telah dilaokasikan anggaran sekitar Rp 9 miliar untuk pembangunan lobi Kantor Gubernur. Rencana pembangunan lobi Kantor Gubernur tersebut telah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepatnya tahun 2010 namun baru bisa terealisasi pada tahun 2014 ini. Tahapan yang dilakukan adalah review desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Dinas PU NTB. ‘’Untuk pembangunan lobi Kantor Gubernur, sedang dalam proses review desain sama RAB-nya oleh Dinas PU. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

Fakta Baru dari Sidang Lusita Anie Razak

Along Diduga Setor Rp 200 Juta untuk Penangguhan Penahanan Sidang kedua kasus suap Lusita Anie Razak (LAR) bergulir ke fakta lain yang mengejutkan. Dari transkrip pembicaraan antara Kasatreskrim Polres Loteng Iptu Deny Septiawan dengan penyidiknya, terkuak ada indikasi setoran Rp 200 juta dari Sugiharta alias Along. Uang dari rival LAR itu, diduga disetor ke PN Praya untuk penangguhan penahanan.

INDIKASI itu terungkap dalam fakta persidangan saat Briptu Sukardi, penyidik Sat Reskrim Polres Loteng dihadirkan sebagai saksi. Kesaksian Sukardi terkait dengan proses penyelidikan sampai dengan Along ditetapkan sebagai tersangka, untuk kasus jilid I dan jilid II. Pada kesempatan JPU KPK menyampaikan pertanyaan, transkrip pembicaraan antara Deny Septiawan dengan Sukardi. Pembicaraan itu seputar penangguhan penahanan terhadap Along di Pengadilan Negeri Praya. Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

(Suara NTB/dok)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.