Snt15032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 15 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 11 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/bpbd ntb)

Mataram (Suara NTB) Tiga bulan terakhir hujan disertai banjir melanda sejumlah wilayah di NTB. akibatnya infrastruktur seperti jalan dan jembatan rusak parah. Tercatat, ada ribuan meter jalan rusak sedang hingga parah, selain itu delapan jembatan putus.

Infrastruktur yang rusak itu tercatat akibat banjir bandang selama Januari hingga awal Maret 2016 lalu. Tersebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, selama Maret, ada 5.700 meter jalan rusak di Jerowa-

TO K O H Belum Ditemukan Kerugian Negara KEJAKSAAN memastikan sudah menerima hasil telaah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun kesimpulan hasil kerja auditor itu, belum ditemukan kerugian negara.

Kesimpulan sementara itu diperoleh dari hasil telaah dokumen oleh BPKP, yang sudah diterima Kejaksaan belum lama ini. Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, kesimpulan dari hasil kajian auditor negara itu mengerucut kepada pemberlakuan pasal 9 Undang – Undang Pemberantasan Tipikor. ‘’Saya belum terlalu telaah hasilnya. Tapi gambarannya, ada pemberlakuan pasal 9 UU Tipikor.

Bersambung Suripto Irianto ke hal 15 (Suara NTB/why)

KO M E N TTAA R Evaluasi Kinerja 12 Kepala SKPD BELUMjelas tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja 12 pimpinan SKPD beberapa waktu lalu, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi akan kembali mengevaluasi kinerja 12 pimpinan SKPD lainnya. Evaluasi itu akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat usulan draf anggota tim evaluasi beserta 12 SKPD yang akan dievaluasi sedang disodorkan ke gubernur.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh Suruji mengatakan, evaluasi terhadap pimpinan SKPD Pemprov NTB bukan hanya dilakukan terhadap 12 SKPD yang hasilnya sedang dipelajari dan didalami gubernur dan wakil gubernur. Namun, evaluasi itu akan berlanjut kepada 12 SKPD lainnya.

Bersambung H. Muh Suruji ke hal 15

ru, Lombok Timur dan Pujut Lombok Tengah. Ada dua jembatan putus di Desa Sari Kecamatan Wawo dan Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

Intensitas kerusakan disebut cukup tinggi karena terjadi hanya pada minggu ke dua Maret. Bahkan satu jembatan dilaporkan putus Sabtu lalu di Kecamatan Soromandi.

Sementara Februari, ruas jalan rusak mencapai 1200 meter, terjadi di Kecamatan

Sape Bima, dan Desa Seketeng dan Lebangkar Kabupaten Sumbawa. Satu jembatan putus terjadi di Sape. Sedangkan Januari, intensitas kejadian lebih sedikit, terdampak 1000 meter jalan rusak di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Selain itu total jembatan putus mencapai empat unit. Kejadian di Tambora ini sebagai pembuka rangkaian peristiwa lanjutan bencana banjir di berbagai daerah.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Azhar, MM menjelaskan, data itu baru hasil rekap awal, berdasarkan laporan dari BPBD masingmasing kabupaten.

Hasil survei lapangan, kerusakan tersebut menyebabkan banyak faktor dan ujung – ujungnya masyarakat yang menjadi korban. ‘’Seperti akses jalan, kalau rusak dan putus, tentu tidak bisa dilalui masyarakat. Begitu juga kalau jembatan. Masyarakat sama sekali tidak bisa lewat dan beraktivitas,’’ terangnya menjawab Suara NTB, Senin (14/3).

Koordinasi dengan instan-

si terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB sudah dilakukan, untuk dilakukan proses penanganan awal. Bahkan dirancang untuk masuk dalam perbaikan di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. ‘’Kalau soal tanggap darurat memang kewenangan kami di BPBD. Tapi untuk rehab rekon menjadi bagian dari Dinas PU, ini yang kami terus koordinasikan,’’ terang dia.

Tapi data itu diakuinya belum final, karena perlu diverifikasi lagi untuk klasifikasi yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten atau kota.

Bersambung ke hal 15

Komisi III Soroti Serapan Anggaran Triwulan Pertama Tak Capai Target Mataram (Suara NTB) Pola penyerapan anggaran APBD NTB 2016 yang sudah disepakati per triwulannya adalah 20-30 persen, tapi realisasinya baru 15 persen. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi penumpukan anggaran pada triwulan terakhir, seperti yang terjadi di tahun sebelumnya. Akan tetapi, menjadi catatan Komisi III, DPRD NTB dalam realisasi penyerapan anggaran pada triwulan pertama 2016, masih jauh dari target.

Wakil Ketua Komisi III, DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, kepada Suara NTB mengungkapkan, bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Pemprov NTB untuk mempertanyakan kendala penyerapan anggaran pada triwulan pertama ini, yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Muzihir juga akan melakukan evaluasi pada SKPD-SKPD lingkup Pemprov NTB, terutama yang lelet dalam membelanjakan anggaran. Komisi III berjanji bahwa kali ini pihaknya tidak lagi ingin kecolongan dalam tren realisasi anggaran.

Karena ia tidak ingin mengulang kembali kejadian yang sama di tahun sebelumnya, bahwa realisasi anggaran selalu menumpuk di akhir tahun.

Bersambung ke hal 15

Waspadai Gelombang Tinggi di Perairan NTB Mataram (Suara NTB) Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi (Stamet) Selaparang-BIL, mengeluarkan peringatan dini gelombang di NTB yang mencapai empat meter. Peringatan itu berlaku sejak Senin (14/3) jam 08.00 Wita sampai dengan Rabu (16/ 3) jam 08.00 Wita. Disarankan untuk tidak melakukan pela-

yaran selama adanya potensi gelombang tinggi ini.

Kepala BMKG Stamet Selaparang-BIL, Oral S. Wilar, SE., dikonfirmasi Senin (14/3), membenarkan adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTB yang mencapai empat meter. “Iya itu benar, tinggi gelombang mencapai empat meter,” katanya.

Dari data peringatan dini

gelombang di wilayah perairan NTB yang dikeluarkan oleh BMKG Stamet Selaparang-BIL, menunjukkan pada Senin (14/3) kemarin, tinggi gelombang di Selat Lombok antara 0,75 sampai 3,0 meter, di Selat Alas antara 0,75 sampai 3,0 meter, Selat Sape antara 0,5 sampai 2,0 meter, di perairan utara NTB 0,5 sampai 2,0 meter, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

TUNJUKKAN BARANG BUKTI - Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Kholilur Rochman menunjukkan barang bukti pemalsuan STNK dan notice pajak di Mapolda NTB, Senin (14/ 3) yang diduga dilakukan oleh sindikat antarprovinsi.

Ditangkap, Sindikat Pemalsu STNK dan Notice Pajak Mataram (Suara NTB) Sindikat pembuat STNK dan notice pajak diduga untuk kendaraan bodong diamankan polisi dalam serangkaian penggerebekan. Diduga, kawanan tersebut melayani pembuatan surat-surat kendaraan bermotor dari Bali hingga NTT, dengan pemesanan via telepon saja.

Kepala Subdirektorat III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH menguraikan, aksi para pelaku

teridentifikasi polisi berdasarakan pengungkapan Polres Bima Kabupaten, dengan tersangka JV dan barang bukti berupa satu mobil Toyota Avanza. Pengembangan kasus tersebut, polisi kemudian menemukan 17 STNK diduga palsu dan sembilan unit mobil lainnya. ‘’Transaksi tidak dilakukan di wilayah Bima saja. Tetapi juga tersebar di seluruh wilayah NTB bahkan sampai NTT,’’ terangnya di Mapolda NTB, Senin (14/3).

Bersambung ke hal 15

Dinas Koperasi Terus Memberi Spirit

35 Kelompok WUB Potensial Diberikan Bantuan Peralatan

(Suara NTB/dok)

H.Supran

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB nampaknya tak setengah hati menangani wirausaha baru yang telah tuntas diprogramkan pada periode sebelumnya. Spirit untuk mendorong mereka menjadi wirausaha yang produktif di tengah tantangan yakni, dengan diberikannya dukungan peralatan produksi kepada 35 kelompok yang dinilai, memiliki semangat tinggi dan bidang usaha potensial untuk berkembang.

Bantuan peralatan melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menen g a h (UKM)

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB awal tahun ini, diberikan kepada 35 kelompok WUB yang tersebar di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Sebelum menerima bantuan, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB mempersyaratkan kelompok penerimanya menandatangani surat perjanjian bermaterai. Tertuang kesepakatan, bantuan siap ditarik apabila tak difungsikan secara optimal sesuai peruntukannya.

Kelompok WUB yang diberikan bantuan peralatan ini terdiri dari 15 kelompok (beranggotakan 4-5 orang) kerupuk kulit di Kota Mataram, dan 20 kelompok perajin limbah kerang di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

BERI BANTUAN - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM didampingi Kabid Pemberdayaan UMKM, Hj. Desak Iriantini memberikan bantuan kepada kelompok secara simbolis.

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Diduga Tak Sesuai Tupoksi, SKPD Terima Honor Tim Terpadu

DALAM rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran warga dalam menunaikan kewajibannya membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pelayanan di Kantor Lurah Gomong, Kecamatan Selaparang mewajibkan warga melampirkan surat tanda lunas PBB sehingga bisa dilayani. Kebijakan ini dinilai berhasil dilihat dari capaian pembayaran PBB dari warga Gomong yang mencapai seratus persen pada tahun 2015 lalu.

Demikian disampaikan Lurah Gomong, Muhammad Erwan di Kantor Walikota Mataram, Senin (14/3). Di samping memberlakukan kebijakan wajib melampirkan tanda lunas, pihaknya juga tetap melakukan imbauan kepada warga agar melaksanakan kewajibannya membayar PBB sebelum jatuh tempo.

Terkait penunjukan petugas penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Erwan mengatakan pihaknya telah menyerahkan data ke Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Saat ini penyerahan SPPT akan dilakukan oleh kepala lingkungan atau petugas yang ditunjuk oleh lurah sehingga dapat dijamin SPPT langsung sampai kepada warga. “Kepala lingkungan sama petugas yang kita tunjuk khusus yang memang mengetahui situasi lingkungan. Satu lingkungan satu orang,” terangnya.

Sejak beberapa waktu lalu pihaknya telah menyerahkan data tiga orang ini. Saat ini pihaknya hanya menunggu keputusan secara kolektif yang akan diberlakukan di Kota Mataram.

Petugas ini akan diberikan insentif oleh Dispenda sesuai dengan capaian PBB yang berhasil disetorkan ke kas daerah.

Setelah kesadaran membayar PBB mencapai 100 persen, ke depan Erwan mengatakan pihaknya akan fokus pada pembenahan data-data. Selama ini menurutnya tidak ada kendala berarti, hanya saja ada beberapa keberatan dari warga terkait kenaikan nilai pajak yang kemudian diprotes. “Kadang lama karena harus melakukan perubahan, pengajuan keberatan, dan segala macam, tapi selama ini lancar-lancar saja,” ujarnya.

Daftar SPPT belum diserahkan karena masih dipilah. Setelah SPPT diterima, kelurahan akan melakukan sosialisasi selama sebulan. Dua bulan menjelang jatuh tempo, biasanya pihaknya meminta pelayanan mobil keliling Dispenda turun ke wilayahnya sehingga warga bisa langsung membayar PBB. “Ketika penyampaian SPPT kita terima, kita sampaikan ke WP (Wajib Pajak). Setelah kita sampaikan ke WP, kita tunggu satu bulan kemudian buat pemberitahuan,” tandasnya. (ynt) Muhammad Erwan (Suara NTB/ynt)

Masyarakat Butuh Kepastian PERNYATAAN Kepala Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram Drs. HL. Djunaidi yang menilai bahwa lahan abadi tidak mutlak di Mataram, ditanggapi oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat.

Ia tidak menafikan kebutuhan masyarakat pemilik lahan.

Untuk hal ini, masyarakat membutuhkan kepastian regulasi dan sinkronisasi antara aturan dari pusat, provinsi dan Kota Mataram. Misalnya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk lahan pertanian maupun RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Ia menilai pernyataan Kepala Dinas Takowasbang yang mengatakan bahwa lahan pertanian di Mataram tidak mutlak karena dari bahasa hukum berpeluang untuk itu.

Ia mencontohkan kata dapat dalam perda, dimaknai sebagai sesuatu yang tidak wajib. Tetapi bagaimanapun, agar tidak terjadi kesalahan ke depan, regulasi ini harus dipastikan. Jangan sampai, karena berorientasi sebagai kota jasa perdagangan, kemudian aturan ditafsirkan berbeda sehingga kota tidak lagi tertata. ‘’Yang diinginkan public itu adalah kepastian,’’ imbuhnya.

Kalau misalnya ada regulasi itu dinegosiasi karena perbedaan kultur kota dengan kabupaten yang notabene lahan pertaniannya masih luas. ‘’Pemkot mestinya menegaskan hal itu kepada pemerintah pusat maupun Pemprov,’’ ujarnya. Artinya, kalau kenyataannya kota lebih kecil daripada kabupaten, mestinya regulasi yang berbeda juga diterapkan dalam hal ini.

Rencana detail harus disusun, sehingga pembangunan di Kota Mataram terarah. Jangan sampai ini menjadi kepentingan segelintir orang. ‘’Setelah dibangun baru diurus izinnya,’’ kata anggota Dewan dari PKS ini. Mestinya dari sekarang Pemkot Mataram sudah bisa melihat dan mengidentifikasi peruntukan kawasan di Mataram. ‘’Kalau zona dibagi per kecamatan misalnya, harus jelas mana zona pendidikan, zona perdagangan dan lain sebagainya,’’ sebut Ismul. Ia tidak menyangkal memang banyak masalah yang akan timbul terkait lahan abadi. Bahkan, dengan alasan bahwa bahwa pembangunan di Mataram tidak boleh stagnan, maka pembangunan di beberapa titik terkesan mengabaikan RTRW. Ismul menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar SKPD terkait sehingga tidak terkesan SKPD yang satu menginginkan lahan abadi dan SKPD lainnya member sinyal bahwa lahan abadi di Mataram sulit tercapai. (fit) Ismul Hidayat (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Alokasi anggaran disiapkan oleh Pemkot Mataram untuk tim penanganan konflik Monjok Culik dan Karang Taliwang dinilai tidak wajar. Ketidakwajaran itu, lantaran beberapa pimpinan SKPD yang dinilai tidak sesuai tupoksi menerima honor tim.

Besaran honor yang diterima oleh masing - masing tim berbeda - beda sesuai dengan jabatannya dalam tim. Data dihimpun Suara NTB, honor paling besar didapatkan Rp 2,5 juta dan paling kecil Rp 200 ribu.

Yang jadi permasalahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pemerintahan, Kasi Intel Imigrasi NTB, Kepala BNN Kota Mataram, Ke-

pala BPBD, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil justru mendapatkan honor dari tim terpadu penanganan konflik masing - masing Rp 1,2 juta. Justru, Wakil Walikota Mataram tidak tercantum dalam SK tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, Rudi Suryawan mengklaim, semua pihak termasuk Bappeda dan BPKAD memiliki peran mas-

ing - masing dalam tim tersebut. BPKAD menyiapkan dari segi keuangan sifatnya insidentil dalam penangan konflik tersebut. Begitu halnya dengan Bappeda yang menyiapkan perencanaan anggaran. “Semuanya ada peran. Jangan bilang ndak berperan walaupun ini persoalan konflik,” kilah Rudi dikonfirmasi, Senin (14/3).

Sedangkan, BNN dan Kasi Intel Imigrasi sebut Rudi, sebagai antisipasi jika dalam

penanganan konflik tersebut ditemukan persoalan keimigrasian. Hal yang sama juga terhadap BNN, diantisipasi apabila ditemukan masalah narboka. Disampaikan, tanggungjawab tim tersebut disesuaikan dengan tugas mereka.

Menurutnya, dimasukkannya sejumlah nama itu tidak mungkin asal copot saja. “Tugas mereka berbeda. Kalau ditemukan narkoba BNN, begitu juga imigrasi,” sebutnya.

Tim terpadu penanganan konflik direncanakan bekerja sebulan. Tapi tidak menutup kemungkinan diperpanjang melihat situasi dan kondisi di lapangan. Mantan Kabag APP Setda Kota Mataram ini

mengulas, kondisi di dua lingkungan sudah mulai kondusif pascapenandatanganan kesepakatan berdamai.

Meski diakui, sempat ada yang memancing warga dengan membunyikan kembang api. Namun, warga tidak terpancing karena Kepala lingkungan dan Ketua RT langsung menenangkan warga.

“Memang ada yang bunyi mercon. Setelah dicari sumbernya oleh petugas, ternyata tidak ditemukan,” pungkasnya.

Aparat kepolisian masih berjaga. Secara bertahap, Polres akan menarik pasukan setelah situasi dan kondisi di kedua belah pihak relatif aman dan kondusif. (cem)

Pengelolaan MWP

Pemkot Siapkan Tiga Alternatif

(Suara NTB/ynt)

BERMAIN - RTH Pagutan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti gazebo, musala, terapi batu sikat, dan arena bermain untuk anak-anak. RTH ini ramai dikunjungi pada sore hari dan akhir pekan. Dua orang anak sedang bermain ayunan yang menjadi salah satu arena permainan yang disediakan.

Moratorium Pembangunan Hotel Belum Diperlukan Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu lalu pengusaha perhotelan dari PHRI mengusulkan moratorium pembangunan hotel di Kota Mataram untuk menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat. Namun Pemkot Mataram menyatakan bahwa moratorium pembangunan hotel belum diperlukan karena Kota Mataram masih kekurangan kamar hotel atau akomodasi saat kota ini menjadi pusat pelaksanaan kegiatan-kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM kepada Suara NTB menyampaikan dasar kajian dilakukannya moratorium pembangunan hotel tidak hanya dilihat dari banyaknya hotel-hotel yang telah berdiri di Kota Mataram.

“Tapi contoh riil yang kita lihat sekarang, setiap ada event-event berskala nasional di Kota Mataram ini kita kekurangan,” jelasnya.

Dalam rangka menghindari kompetisi bisnis yang tak sehat, Latif mengatakan di Kota Mataram pihaknya telah memfasilitasi pembentukan Asosiasi Hotel Mataram (AHM). Diharapkan dengan dibentuknya asosiasi ini, seluruh pemilik hotel di Mataram bisa bergabung dalam keanggotaan. “Kita harapkan kawan-kawan yang ada di Kota Mataram ayo gabung,” ajaknya.

Untuk mengajak semua pengusaha hotel bergabung dalam asosiasi ini, Latif mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada pengurus AHM agar bersurat secara resmi kepada seluruh pengusaha hotel. Surat tersebut nantinya akan ditandatangani langsung oleh Walikota Mataram.

Dalam surat tersebut berisi imbauan untuk bergabung dalam asosiasi sehingga segala informasi terkait wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) yang diselenggarakan di Kota Mataram bisa dengan mudah didapatkan.

“Mereka bisa mendapatkan informasi yang sama. Kalau penuh di (hotel) sini bisa dishare ke hotel yang lain,” ujarnya. “Saya pikir belum perlu (moratorium),” tambahnya. Memang disampaikan Latif jika dilihat secara kasat mata jumlah hotel di Mataram cukup banyak. Tapi berdasarkan perhitungan riil jika dilaksanakan berbagai kegiatan baik skala nasional dan internasional kerap kekurangan kamar.

Dalam asosiasi para pengusaha hotel di Mataram, Latif mengatakan tidak hanya membahas soal kamar hotel, tapi standarisasi pelayanan. “Informasi antar mereka untuk dapat memberikan share informasi kepada hotel-hotel lain baik bintang atau melati juga sama. Pemerintah juga tidak akan membedakan kebijakan itu,” pungkasnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Lampirkan Tanda Lunas PBB

H. Abdul Latif Nadjib

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kini tengah mempersiapkan tiga alternatif untuk pengelolaan Mataram Water Park (MWP).

Tiga alternatif itu sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yakni, pengelolaannya diserahkan ke unit pengelolaan teknis dinas (UPTD), pembentukan Perusahaan Daerah. Alternatif ketiga, diserahkan ke Dinas Pertamanan. “Bisa UPTD, Perusda atau dikelola Dinas Pertamanan,” kata Sekda, Senin (14/3) kemarin.

Pengelolaan MWP masih ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram.

Kolam renang dihajatkan untuk atlet ini, telah berapa tahun mangkrak. Mangkraknya proyek miliaran ini, karena lintasan renang tersebut tidak sesuai dengan standar nasional.

Pemkot Mataram berupaya memanfaatkan dengan menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga. Tiga perusahaan yang berencana mengelola, justru kabur tanpa kejelasan.

Awal tahun 2016 lalu, MWP kembali ingin difungsikan dan pengelolaan sebelumnya oleh PU diserahkan ke Dinas Pertamanan. Sebulan lebih bergulir, pengelolaan oleh Dinas Pertamanan tak jelas. Alasannya, Pemkot Mataram sedang melakukan inventarisasi aset.

Sekda menambahkan, usulan pengelolaan MWP itu, telah disampaikan ke Walikota Mataram. Saat ini, tergantung Walikota apakah dibuatkan UPTD dan Perusda ataukah diserahkan ke Dinas Pertamanan. “Sudah kita usulkan ke Pak Wali,” terangnya.

Makmur Said tidak memberikan gambaran, kapan pembentukan UPTD dan Perusda tersebut. Tapi katanya, Dinas Pekerjaan Umum sedang melakukan perbaikan untuk kolam anak - anak.

MWP persis terletak di Taman Udayana ini kondisinya sangat memprihatikan. Atap tribunnya hilang. Beberapa bagian rusak serta kaca loket retak.

Padahal, Pemkot terus mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan. (cem)

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Serapan Pasar Masih Tinggi KEPALA Divisi Perum Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo menganalisa permintaan pasar masih tinggi terhadap beras dan gabah. Karena faktor itulah harga komoditas pertanian di NTB ini relatif masih tinggi dibanding daerah-daerah produsen lainnya di Indonesia.

“Nah apakah karena permainan tengkulak masih kencang, tugas wartawan untuk mendalaminya. Saya melihat walaupun sedang panen, permintaan pasarnya masih tinggi. Segitu panen, segitu diserap,” kata Wiwin.

Diketahui, harga beras dan gabah di lapangan terhitung masih tinggi. Harga beras di tingkat pengecer bahkan telah mencapai Rp 12.000/Kg. Bahkan hasil pantauan barubaru ini menunjukkan harga gabah di tingkat petani mencapai Rp 4000-an/Kg, dengan kadar air jauh di bawah HPP. Berbeda halnya dengan daerah-daerah lainnya yang harga gabahnya justru melorot. Atas dasar rendahnya harga gabah di luar daerah ini, melalui laman pertaniantoday.com diterangkan Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk tim khusus (Timsus) Penyerapan Gabah (Sergab) selama panen raya yang akan berlangsung Maret hingga Mei 2016 ini. Timsus beranggotakan Kementan, Perum Bulog, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), TNI, dan Bank BRI. Oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman diterangkan, masa panen raya ini, diperkirakan akan ada sebanyak 17 juta ton beras yang berpotensi dipanen selama kurun waktu tersebut dari berbagai daerah.

Karena itu, peranan Bulog sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyerapan. Bulog ditargetkan dapat menyerap sebesar 3 juta ton hingga 4 juta ton setara beras selama panen raya berlangsung.

Data Kementerian Pertanian, harga gabah di tingkat petani sekitar Rp 3.000/Kg, padahal harga gabah minimal yang disarankan pemerintah berkisar Rp 3.600/Kg. Kementanpun lalu meluncurkan tim Sergab yang beranggotakan stakeholders ini. Secara nasional jumlah tim Sergab yang akan diturunkan 300.000 ribu orang untuk pengamanan harga gabah.

“Tidak ada tim Sergab di NTB, yang ada Satker tersebar 4-5 perusahaan, ini bagian dari tim Sergab itu.

Inilah yang kita jadikan mitra kerjasama untuk melakukan penyerapan di lapangan.

Selama ketentuan sesuai HPP, pasti diserap,” demikian Wiwin. (bul) (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PLTU JERANJANG - PLN NTB menjamin tidak akan ada pemadaman bergilir dalam waktu dekat ini. PLN memiliki kelebihan daya hingga 30 MW bahkan memiliki daya yang stabil saat beban puncak. Konstruksi ketenagalistrikan di PLTU Jeranjang terus diperbaiki. Para petugas sedang khusyuk memperhatikan monitor di salah satu pusat kontrol PLTU Jeranjang, Lombok Barat.

KUD akan Serap Gabah Petani Mataram (Suara NTB) Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah, dan dilibatkan langsung menyerap gabah dan beras petani dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. 147 KUD di NTB akan di-grade untuk memastikan kesiapannya.

Deputi Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI, Wayan Dipta kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM melalui pesan singkatnya menyampaikan bahwa pemerintah pusat baru-baru ini melakukan pertemuan di Menko terkait.

Hasil pertemuan dengan fokus menjaga kedaulatan

pangan tersebut menyepakati, tata niaga gabah/beras akan diatur dengan harga bawah dan atas ditetapkan. Penugasan kepada BRI untuk mendukung pembiayaan dan kerjasama Bulog dan Koperasi dalam pengadaan pangan nasional. NTB khususnya, diminta mempersiapkan KUD sebagai mitra Bulog dalam hal penyerapan gabah dan beras.

MoU telah ditandatangani antara Bulog, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan BRI. Disepakati KUD selama tiga bulan kedepan diberikan jatah 2 juta ton gabah secara nasional.

“Kami di daerah masih menunggu penugasan secara langsung secara tertulis untuk mempersiapkan KUD-KUD di

NTB. Selanjutnya baru kita akan komunikasikan dengan Bulog,” kata H. Supran kepada Suara NTB di Mataram, Senin (14/3).

Kerjasama ini menurutnya untuk memperkuat keberadaan petani melalui kelompok-kelompok tani binaan KUD. Polanya persis seperti yang diterapkan oleh pemerintah tahun 1983-2001.

Jika sarat formalnya turun dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM RI, akan dipanggil seluruh KUD di NTB untuk diseleksi mana saja KUD yang dinyatakan

siap untuk melaksanakan amanat besar ini.

Kriteria KUD yang siap menurutnya, memiliki gudang penyimpanan beras berkapasitas 1.000 ton. Aktif melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT).

“Ada 147 KUD di NTB, saya pikir 40 persen memenuhi syarat ini. Nanti kita akan panggil dan mintai kesediaanya, kita tunggu surat resmi turun dari pusat dulu,” sebutnya.

“KUD yang punya semangat eksis, tapi kekurangan modal, akan didukung oleh perbankan modalnya. Ini yang akan kita pastikan,” demikian ditambahkan. (bul)

Distribusi SPPT Pemprov NTB akan Operasi Pasar di Mataram Rampung Bulan Ini Harga Beras Mahal

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB segera melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Wilayah NTB, sesegera mungkin akan dilakukan Operasi Pasar (OP) untuk menekan tingginya harga beras.

“Segera kita akan koordinasikan dengan Perum Bulog,” kata Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM di sela-sela acara rakor Perdagangan se-Indonesia di salah satu hotel di Senggigi, Lombok Barat, Senin (14/3).

(Suara NTB/bul)

Saat ini harga beras terbilang masih tinggi. Di tingkat pedagang pasar, harga jual beras premium bervariasi, dari Rp 10.500 hingga R p 11.000/ Kg ber a s kualitas super. Di tingkat pengecer, bahkan harga

beras telah mencapai Rp 12.000/Kg. Beberapa waktu lalu, OP dan Pasar Murah ini telah diwacanakan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag NTB, Ibnu Fiqhi. Rencananya, pasar murah akan dilaksanakan di area publik yang dianggap dekat dengan perkampungan, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kegiatan pasar murah rencananya difokuskan hanya di Kota Mataram. Karena menganggap konsumen terbesar ada di ibu kota provinsi ini, serta menjadi daerah acuan laju inflasi rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Harga beras yang akan dijual melibatkan Bulog ini tentu tentu di bawah harga pasar.

Dijelaskan mengenai kondisi krisis stok Bulog saat ini, H. Husni Fahri melanjutkan, kesimpulannya tergantung hasil koordinasi dengan Bulog nantinya.

Dihubungi terpisah, Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo mengatakan koordinasi tetap bisa dilaksanakan dengan siapapun. Hanya saja, jika ditanya apakah OP bisa dilaksanakan atau tidak, menurutnya stok beras di Bulog saat ini sangat tipis.

“Raskin saja masih ada yang belum kita distribusikan, kita tunggu serapan di lapangan dulu lah,” demikian Wiwin. (bul)

Mataram (Suara NTB) Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Mataram mencapai Rp 25 miliar setiap tahun jika dilihat dari jumlah wajib pajak (WP). Angka tersebut menjadi target PBB tahun ini. Dalam rangka mengejar target itulah, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram mulai mengubah pola pendistribusian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Distribusi SPPT ini akan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh Lurah baik itu Kepala Lingkungan, kader, juru pungut atau lainnya yang mengerti kondisi di setiap lingkungan.

Kepala Seksi (Kasi) Penagihan Dispenda Kota Mataram, Ahmad Amril menyampaikan pihaknya menargetkan distribusi SPPT rampung bulan ini. “Kita targetkan Maret ini sudah terdistribusi. Karena sekarang jatuh tempo pembayaran PBB sampai tanggal 29 Agustus,” ujarnya ditemui usai sosialisasi pendistribusian SPPT di Kantor Walikota Mataram, Senin (14/3).

Amril mengatakan setelah dilakukan pendataan dan validasi di 50 kelurahan se-Kota Mataram, jumlah WP meningkat pesat dari sebelumnya sekitar 64 ribu menjadi 108 ribu. Dengan demikian target Rp 18,5 miliar pada tahun lalu meningkat menjadi Rp 25 miliar. Di samping mengubah pola pendistribusian SPPT, pihaknya juga sejak awal menggencarkan penagihan dan pelayanan dengan jemput bola menggunakan mobil keliling. Gebyar PBB yang menjadi agenda

rutin Dispenda juga akan kembali dilaksanakan tahun ini.

Jika pada tahun sebelumnya tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dua kali dalam setahun, tahun ini hanya satu kali dengan pertimbangan kondisi perekonomian masyarakat. “Tahun ini kalau kita gunakan dua kali jatuh tempo sangat dekat waktunya dengan dua hari raya baik Idul Fitri dan Idul Kurban,” ujarnya.

Dengan penerapan pola distribusi SPPT yang baru diharapkan SPPT bisa cepat sampai kepada WP. Tahun lalu diketahui banyak WP yang tak sampai ke WP sehingga target PBB tak tercapai. Kelurahan diminta segera menyerahkan data nama petugas penyampaian SPPT karena akan mendapatkan SK Walikota. “Kenapa tidak capai target karena SPPT yang tidak sampai ke WP. Dan terpenting sekarang bagaimana pendistribusian ini diperbaiki dengan menyentuh lingkunganlingkungan sehingga SPPT bisa segera sampai,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Belum Terima SK Rendah Ketaatan Berlalu Lintas TINGKAT ketaatan berlalu lintas masyarakat Lombok Timur (Lotim) terbilang masih rendah. Hal ini tergambar dari tingginya jumlah jumlah tilang dan teguran yang dilakukan aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim selama operasi simpatik dua pekan terakhir.

Menurut Kasatlantas Pores Lotim, AKP Bayu Panduwinoto, SIK, kepada wartawan di Selong, Senin (15/3), menjelaskan, pada gelaran operasi Simpatik tahun 2016 ini ditemukan 103 kasus pemberian bukti pelanggaran (tilang) dan sebanyak 1.046 teguran.

Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah, karena kegiatan operasi masih berlanjut sepekan ke depan. Parahnya tingkat kecelakaan lalu lintas ini tergambar juga dari kondisi para pengendara yang tidak menaati keselamatan berlalu lintas. Dalam kurun waktu beberapa hari ini ditemukan 2 hingga 3 kasus yang meninggal dan 13 korban luka ringan.

Kerugian materil akibat laka lantas yang terjadi dikalkuasi Satlantas Pores Lotim selama tahun 2016 ini sudah mencapai Rp 30 juta. Kondisi ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2015 lalu, yang disebut jumlahnya hanya Rp 20 juta.

Selain itu, pada tahun 2015 lalu, data hasil operasi simpatik menunjukkan kasus tilang sebanyak 214 kasus, dan pemberian teguran sebanyak 1.020 kasus. Sementara jumlah kasus yang meninggal selama kegiatan operasi mencapai 4 kasus.

Harapannya pada kegiatan operasi pemberian penyadaran berlalu lintas kepada pengendara ini bisa menekan angka laka lantas dan jumlah yang ditilang. “Operasi simpatik ini kan menindak pelanggar dengan berbagai cara.

Tanpa dijewer mereka tertib berlalu lintas,” demikian terangnya. (rus) (Suara NTB/rus)

BBGRM, Upaya Membangkitkan Kembali Semangat Gotong Royong Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan, pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membudayakan dan menggalakkan kembali kegiatan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Hal itu seiring dengan gotong royong berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memiliki dampak yang sangat besar dalam melakukan pembangunan.

Penegasan wabup ini disampaikannya saat Pencanangan Pelaksanaan BBGRM ke-XIII tingkat Kabupaten Lotim yang dirangkaikan dengan HKG PKK Lotim ke-44 di Desa Kesik Kecamatan Masbagik, Senin (14/3).

Selain itu, kata Wabup, gotong royong merupakan sutau warisan nenek moyang yang sangat perlu untuk dijaga dan dilestarikan, karena dapat memberikan kemajuan dan terlaksanakan segala bentuk pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan lainnya. Sehingga, pokok-pokok pembangunan yang dilakukan dalam pelaksanaan BBGRM itu sangat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupate Lotim tahun 2016.

“Kita harapkan kegiatan ini tidak hanya sekedar pencanangan, melainkan pencanangan itu harus dibarengi langsung dengan pelaksanaan,”jelasnya.

Dengan dilaksanakannya BBGRM itu, diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan dipedesaan. Sehingga, segala bentuk pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu pula dirangkaikan dengan pemberian bantuan oleh SKPD, baik badan maupun kantor terhadap kelompok masyarakat.

“Tidak hanya di kota, pembangunan itu juga harus dilakukan di tingkat desa agar masyarakat dapat menikmati dan kita harapkan BBGRM ini dapat terlaksana denga baik,”jelasnya.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksanaan BBGRM ke-XIII. H. Syamsudin mengatakan, tujuan dan sasaran dari pelaksanaan BBGRM ini untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan penguatan kebersamaan dalam gotong royong serta melakukan pemeliharan terhadap pembangunan-pengbangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, katanya, melalui kegiatan BBGRM ini juga dapat meningkatkan kesatuan dan persatuan masyarakat dengan pemerintah daerah. (yon)

(Suara NTB/yon)

BUKA - Wabup Lotim, H. Haerul Warisin memukul gong sebagai tanda dimulainya kegiatan BBGRM ke-XIII tahun 2016 di Desa Kesik Kecamatan Masbagik, Senin (14/3).

Tenaga Kontrak Terancam Tidak Terima Upah Selama Tiga Bulan Tanjung (Suara NTB) Tenaga kontrak lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang harap - harap cemas. Tidak hanya menanti kepastian SK perpanjangan kontrak, tetapi juga kepastian upah 3 bulan (Januari - Maret 2016) yang diisukan tidak akan dibayarkan oleh Pemda KLU. “Belum ada kepastian, apakah saya tetap bekerja atau akan dikeluarkan.

Kawan-kawan juga khawatir, karena mulai berkembang isu pekerjaan 3 bulan dari Januari kemarin tidak akan dibayar oleh Pemda,” ungkap salah seorang tenaga kontrak yang tidak ingin dikorankan, Senin (14/3).

Kekhawatiran 1.422 tenaga kontrak se KLU cukup beralasan, karena hingga Maret ini, mereka belum menerima SK. Artinya, jika SK mereka diperpanjang terhitung mulai April, maka Pemda KLU harus mencari cara pertang-

gungjawaban hukum seumpama membayar upah tenaga kontrak 3 bulan pertama 2016. Sebaliknya jika tidak dibayar, kondisi ini akan sangat memprihatinkan, karena seribuan tenaga kontrak sudah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan di tiap SKPD. Menyikapi hal itu, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., kepada wartawan di ruang kerjanya mengakui hingga saat ini proses evaluasi tenaga kontrak sedang berlangsing di masing-masing SKPD. Ia memprediksi, evaluasi akan selesai bulan ini untuk selan-

jutnya dibuatkan SK. “Beberapa yang akan dievaluasi terkait keberadaan, pengangkatan, pekerjaan, hingga disiplinnya sebagai indikator apakah akan dilanjutkan. Umpama tidak diperpanjang juga kita akan lihat,” ujar Sekda.

Menjawab isu yang berkembang terkait upah Januari Maret termasuk keberadaan Pol PP yang tidak masuk dalam ketentuan rekrutmen sesuai PP 48, Sekda KLU hanya menjawab enteng. “Kita lihat saja, tentu akan kita petakan, kalau memang itu kebijakannya (rekrut Pol PP) akan kita buatkan aturannya.”

Suardi mencontohkan,

kekurangan tenaga tidak hanya pada tukang sapu, tetapi juga teknisi komputer. Oleh karena jenis tenaga komputer tidak diatur di PP 48, maka Pemda harus mencari solusi.

“Jauh sebelum Januari 2016, bahkan dari 2010 bekerja ada juga yang tidak dibayar. Makanya akan kita lihat seperti apa kebijakannya (untuk upah Januari-Maret. Kalau mau baik, di sanalah pertimbangan manusiawinya,” demikian Sekda.

Terpisah, Anggota DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag, menegaskan upah tenaga kontrak 3 bulan pertama 2016 harus dibayar. Mengingat dalam pengajuan komitmen anggaran yang dibahas pada APBD 2016, Banggar DPRD KLU telah menyetujui usulan anggaran belanja barang dan jasa

per SKPD yang menyelipkan anggaran untuk upah tenaga kontrak.

“Tidak ada alasan mereka (eksekutif) tidak bayar, karena kontrak yang mereka ajukan berlaku untuk 1 tahun.

Kalau mengabaikan upah Januari - Maret, berarti Sekda (Ketua TAPD - red) dan SKPD dinilai tidak menepati janji,” cetus Zarkasi.

Tidak hanya itu Ketua Baleg DPRD ini juga mempertanyakan agresifnya eksekutif mempersoalkan tenaga kontrak. Sebab keberadaannya sudah berlangsung dan tidak ada persoalan dalam penganggaran di APBD. Dalam evaluasi di Pemprov pun, tenaga ini tidak dipersoalkan karena dianggap kemampuan APBD KLU sanggup menjamin pembayarannya. (ari)

SMAN 1 Selong Siap Tampil Jadi Sekolah Model Selong (Suara NTB) – Untuk membangun kepercayaan setelah ditunjuk sebagai sekolah model, SMAN 1 Selong saat ini terus berbenah. Dengan status sebagai sekolah model, maka SMAN 1 Selong akan menjadi model acuan semua sistem dan kerangka pendidikan tingkat SMA khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Kepada Suara NTB, Senin (14/ 3), Penanggung Jawab Program (PJP) Sekolah Model SMAN 1 Selong, As’ari, menjelaskan, terpilihnya SMAN 1 Selong menjadi sekolah model tentunya bukanlah hal yang mudah, melainkan sekolah itu bisa ditunjuk sebagai sekolah model apabila sudah memenuhi sejumlah syarat seperti Pelayanan, Penampilan dan Prestasi (3P).

Ketiga ketentuan ini, katanya, sudah berhasil dicanangkan oleh SMAN 1 Selong, sehingga berhasil menerima bantuan sosial (bansos) dalam peningkatan mutu pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melalui program penunjukan sebagai sekolah model tahun ini.

“Dengan ditunjuk sebagai sekolah model, tentu 3P itu harus dilaksanakan karena ditetapkan pula sebagai penerima bansos tahun 2015,” jelas As’ari yang juga Wakil

Kepala Bidang Kurikulum di SMAN 1 Selong ini.

Seiring dengan ditunjuknya SMAN 1 Selong sebagai sekolah model tentunya rasa bangga tidak bisa terbendung pihak sekolah.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk rasa syukur, SMAN 1 Selong mengaku akan terus maksimalkan kemampuanuntukmemperolehhasilyang terbaik. “SMAN 1 Selong merupakan satu-satunya sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah model,” ungkapnya didampingi Wakahumas, Abdul Halim Husni.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda menjelaskan, dari sekian banyak sekolah tingkat SMA/SMK di Indonesia, hanya 102 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah model.

Untuk di Kabupaten Lotim, hanya SMAN 1 Selong yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sekolah model yang salah satu syaratnya SMA itu ada kegiatan berwirausahanya serta memiliki prestasi yang cukup banyak, baik di tingkat nasional maupun internasional dan ditunjuk langsung oleh kementerian. “Tidak sembarangan sekolah itu ditunjuk sebagai sekolah model, karena sekolah model itu akan menjadi acuan dan contoh baik sekolah yang lain,” paparnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SEKOLAH MODEL - SMAN 1 Selong ditunjuk sebagai salah satu sekolah model di Lotim.

(Suara NTB/ari)

PEMBINA - Wabup Syarifudin saat menjadi pembina upacara di SMAN 1 Kayangan, Senin (14/3).

Kunjungi Tempat Sekolah Waktu SMA, Wabup Janji Buat Prestasi Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sarifudin, SH, berkesempatan mengunjungi tempat bersekolah masa SMA, yakni SMAN 1 Kayangan, Senin (14/3). Sebagai alumni sekolah, Sarifudin mengajak para siswa untuk giat belajar, disiplin, menghormati guru. Ia juga berjanji, dipercaya sebagai wabup akan berbuat maksimal dan memberi prestasi dalam proses pembangunan Lombok Utara yang lebih baik.

“Siapa saja lulusan SMAN 1 Kayangan hendaknya menjadi contoh dan teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Dan sebagai alumni SMAN 1 Kayangan ini, saya berjanji akan menjalankan tugas meraih prestasi terbaik, sehingga bisa menjadi contoh bagi seluruh lulusan maupun seluruh civi-

tas akademika SMAN 1 Kayangan,” ungkap Sarifudin saat menjadi Pembina Upacara.

Di hadapan 598 siswa-siswi SMAN 1 Kayangan dan para guru, wabup mengharapkan agar sekolah ini terus berkarya menghasilkan generasi pembangun bangsa, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

SMA ini juga diharapkan menjadi teladan bagi sekolah lain dalam prestasi maupun proses belajar mengajar.

Sebagai alumni SMAN 1 Kayangan tahun 1999, Sarifudin mengaku bangga pernah menimba ilmu di sekolah yang tidak jauh dari kediamannya.

Lebih bangga lagi, dirinya bisa bertatap muka dan bertemu langsung dengan siswa-siswi SMAN 1 Kayangan.

Didaulat memberi motivasi bagi siswa, Wabup pun berpesan agar sebagai siswa senantiasa selalu menjunjung

tinggi disiplin, menghormati guru dan melaksanakan tugas sekolah secara bertanggungjawab. Khusus bagi siswa kelas lll yang sebentar lagi akan UN, wabup meminta agar semangat belajar tidak kendor. “Saya ingatkan, adikadik harus membiasakan diri untuk disiplin. Mulai dari bangun pagi hingga menjelang tidur, patuhi jam belajar, dan beretika di masyarakat. Ini menjadi kunci dan modal agar kelak kita bisa sukses,” ujar Sarifudin memberi tips.

Disiplin, kata dia, harus dibiasakan sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi karakter bagi siswa.

Disiplin juga menjadi kunci untuk bisa meraih sukses di masa depan, sebagaimana yang ia alami saat ini saat mendapat amanah membawa Lombok Utara 5 tahun ke depan. (ari)

Minim Rambu-rambu

Pemicu Tingginya Kecelakaan di Lotim Selong (Suara NTB) Rambu-rambu lalu lintas diakui menjadi salah satu petunjuk keselamatan. Masih minimnya sarana petunjuk keselamatan berlalu lintas di Lotim ini disinyalir menjadi salah satu pemicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Selain karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati aturan berlalu lintas.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Lotim, AKP Bayu Panduwinoto, SiK saat ditemui Senin (14/3), menjelaskan, mengenai pengadaan sarana ini menjadi kewenangan Dinas Perhubun-

gan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim.

Secara umum diakui jumlah sarana petunjuk keselamatan berlalu lintas ini masih minim dan perlu dilengkapi.

Seperti kasus kecelakaan yang terjadi di perempatan kantor PLNDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Senin pagi. Terjadi laka lantas karena human factor. Salah satunya Laka lantas antara pengendara pengguna sepeda motor Honda Revo tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dengan Yamaha Vixion. Terlihat di lokasi ini memang tidak ada petunjuk keselamatan berlalu lintas.

Kabarnya kasus laka lantas di

perempatan tersebut kerap terjadi. Kasatlantas menyarankan ada tanda stop di marka jalan.

Berdasarkan aturan lalu lintas, tanda stop itu ditujukan agar pengendara berhenti sejenak berhati-hati karena memasuki jalur utama. Secara umum, prinsip berlalu lintas menuntut kehati-hatian.

“Harus hati-hati,” peringatnya.

Melihat kondisi Lotim, khususnya Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dinilai jumlah sarana petunjuk lalu lintas perlu dilengkapi. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas jelas memiliki pengaruh terhadap laka lantas.

(Suara NTB/rus)

KECELAKAAN - Salah satu kejadian kecelakaan lalu lintas di jalur utama Kota Selong, tepatnya di Perempatan PLNDinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lokasi ini sering ada kecelakaan, karena rambu dan marka jalan kurang.

“Rambu-rambu memang tidak serta-merta disalahkan, sebagian besar karena manusianya. Untuk itulah, kuncinya adalah kesadaran pribadi pengguna jalan,” katanya.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Gusti Nyoman Parhan saat dikonfirmasi secara terpisah mengakui keberadaan ramburambu lalu lintas menjadi petunjuk yang bisa meminimalisir terjadinya angka kecelakaan para pengguna jalan.

Dari sisi jumlah sarana, secara keseluruhan di Lotim diakui masih belum lengkap.

Namun diklaim untuk kawasan tertib lalu lintas (KTL) di seputaran wilayah Selong, sarana petunjuk lalu lintas itu

sudah lengkap. “Utamanya di jalan-jalan provinsi ini sudah lengkap,” klaimnya.

Bersama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim, pihak Dishubkominfo sudah melakukan survai ke sejumlah lokasi. Rambu-rambu di jalan-jalan Kabupaten memang diakui belum lengkap.

Fasilitas rambu-rambu yang menjadi kewenangan Dishubkominfo dalam pengadaannya ini siap untuk dilengkapi.

Perempatan PLN-Dinas Dukcapil, katanya sudah dilengkapi petunjuk lau lintas.

Katanya ketika sudah memasuki perempatan, sudah seharusnya harus berhati-hati. “Rambu-rambu yang sudah dipasang harus ditaati dan harus tetap berhati-hati,” pintanya. (rus)

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

Cari Lahan Strategis PROYEK pembangunan pasar agro di Lombok Barat (Lobar) yang rencanakan sejak zaman Bupati Dr. H. Zaini Arony, MPd, sejak tahun 2014 lalu, sampai sekarang belum bisa direalisasikan.

Beberapa kali direncanakan, proyek ini batal dibangun, karena terkendala dana dan lahan.

Tahun 2014 lalu direncanakan di jalur Lombok International Airport (LIA) I, namun terkendala masalah la(Suara NTB/her) han. Lagi tahun 2015 lalu Hj. Lale Prayatni diprogramkan, namun lagilagi terkendala lahan dan dana pinjaman yang dipangkas Rp 50 miliar, sehingga tidak bisa dialokasikan untuk proyek tersebut.

“Ya pasar agro direncanakan sejak 2014 belum bisa direalisasikan karena terkendala lahan, kami mau cari lahan yang strategis,” kata Kepala Disperindag Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni belum lama ini.

Dijelaskan, pasar agro ini dibangun sebagai pusat transaksi perekonomian sekaligus sebagai lokasi wisata. Namun, pembangunannya masih terkendalala lahan. Tanah yang dibutuhkan paling seluas 1 hektar. Awalnya direncanakan di jalur LIA I, namun harga tanah di jalur ini cukup tinggi, pada waktu itu harganya antara Rp 50 juta sampai Rp 60 juta per are. Sedangkan, pada waktu itu Kantor Aset Daerah tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membebaskan lahan.

Pihaknya bersama Kantor Aset Daerah mencoba mencari lahan ke jalur bandara II, akan tetapi lagi-lagi terkendala, karena dari segi tata ruang tidak diperbolehkan. Pihaknya bersama Kantor Aset Daerah terus melakukan survai lokasi baik di Kecamatan Lingsar dan Narmada. Namun, sampai sekarang belum diperoleh lahan yang strategis.

Tahun ini anggaran untuk pembangunan pasar agro ini tidak dianggarkan. Baru tahun depan, Bappeda Lobar akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar. “Tapi kami masih berupaya mencari di mana lokasinya,” ujarnya.

Pencarian lokasi ini, menurutnya, tidak sulit tapi mencari lokasi yang strategis ini yang sulit. Karena, pasar agro akan dimanfaatkan untuk menampung hasil-hasil panen sebelum dibawa ke luar daerah. Di sana juga akan parkir truk-truk besar. Tidak hanya itu, bagaimana pasar agro dijadikan sebagai lokasi wisata seperti daerah lainnya. ‘’Karena itu lahan untuk pasar agro ini memerlukan lahan cukup luas. Pihaknya sendiri beberapa waktu telah bersurat ke pihak kantor aset terkait lokasi tersebut. Namun sampai saat ini belum ada tanggapannya,’’ ujarnya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

155 Ribu Anak di Lobar Belum Miliki Akta Kelahiran Giri Menang (Suara NTB) – Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, M.Si, mengaku prihatin dengan banyaknya pasangan suami istri (pasutri) di Lobar yang belum memiliki akta nikah. Menurutnya, sebanyak 50 % lebih pasutri di Lobar belum memiliki akta nikah. Akibatnya, 155 ribu anak di Lobar pun merasakan dampaknya dan belum memiliki akta kelahiran. ‘’Hal ini peringatan bagi semua pihak khususnya Pemda, sebab masalah akta nikah ini berdampak terhadap administrasi kependudukan masyarakat di Lobar sendiri.

Belum lagi mengenai hak-hak primer dasar dari masyarakat,’’ ujarnya saat membuka acara Pembukaan Isbat Nikah Terpadu 2016 di SKB Gerung, Senin (14/3).

Menurutnya, hak–hak primer yang belum dipenuhi, seperti untuk sekolah, kemudian untuk memiliki akta kelahiran dan sebagainya. Tanpa ada akta nikah orang tua, ujarnya, anakanak tidak akan mungkin punya akta kelahiran. Sementara tanpa akta kelahiran anakanak tidak akan diterima untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Bagi yang mampu jangan menunggu bantuan dari pemerintah, jangan menunggu program seperti sekarang ini. Karena ka-

lau semuanya harus diserahkan, pemerintah sendiri tidak akan mampu,” ujarnya mengingatkan.

Menurut informasi dari Mahkamah Agung, jelasnya, program isbat nikah akan berakhir pada tahun 2020. Artinya, setelah tahun 2020 tidak akan ada lagi isbat nikah, karena itu harus ada akta nikah pada saat melaksanakan akad nikah. “Saya sangat menyambut baik pelaksanaan isbat nikah ini, dan ke depannya Pemerintah Daerah Lobar akan berkomitmen untuk melanjutkan program ini tetapi jangan diharapkan, karena kita tidak boleh selalu mengharapkan bantuan,” tambahnya.

Pada kegiatan isbat nikah dilakukan isbat terhadap 500 pasutri. Isbat nikah ini sebagai tindak lanjut amanat undangundang 24 tahun 2013, tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

khususnya dalam hal percepatan penerbitan akta kelahiran untuk anak-anak yang merupakan aset bangsa. Maka pelaksanaan sidang isbat terpadu harus segera dilaksanakan.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar H. Muridun, SE, MM, mengungkapkan, jumlah anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran di Lobar sebanyak 155 ribu orang.

Menurutnya, akta kelahiran sangat dibutuhkan anakanak untuk melanjutkan pendidikan. Mengingat begitu banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta nikah, yang merupakan syarat utama dalam menerbitkan akta kelahiran maka Pemkab Lobar, berinisiatif mengadakan kerja sama dengan Pengadilan Agama Giri Menang serta Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan isbat nikah terpadu tahun 2016. “Adapun tujuan

Meluas, Serangan Hama Wereng di Loteng Praya (Suara NTB) Area serangan hama wereng di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kian meluas. Jika sebelum hanya ditemukan di wilayah Kecamatan Praya Barat dan Pujut. Namun, hama ini juga sudah menyerang area pertanian di sejumlah desa di beberapa kecamatan, meski di beberapa titik.

“Dari laporan yang kita terima, serangan hama wereng juga sudah menyerang beberapa di Kecamatan Jonggat, Praya Tengah serta Pringgarata,” terang Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Nasrun, MM, kepada wartawan, Senin (14/3).

Dikatakannya, kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor penyebab kemunculan serangan hama. Di mana hujan terkadang turun dengan begitu lebat kemudian cuaca kembali panas usai hujan reda, sehingga hama cepat berkembang hanya dalam hitung hari saja. Adapun untuk area pertanian di wilayah Loteng bagian utara, sejauh ini tercatat masih dikatakan aman. “Tampaknya konsentrasi serangan hama ini lebih banyak di wilayah selatan. Karena di area pertanian di wilayah utara, belum ada temuan serangan hama tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, walaupun sebaran serangan hama wereng cukup banyak. Tapi secara umum, total luasan area serangan tidak begitu besar. Dengan kata lain, serangan hama belum bisa dikatakan parah, karena selain masih bersifat sporadik. Menghadapi kondisi ini, pihaknya tetap melakukan upaya-upaya penanggulangan guna membasmi hama dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan peralatan yang tersedia, termasuk melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga serangan hama wereng tidak sampai meluas. “Jadi sejak hari Jumat kemarin, begitu kita mendapat laporan akan serangan hama wereng, upaya penanganan sudah kita lakukan. Bahkan pada hari libur sekalipun, petugas tetap turun ke lapangan,” imbuh Nasrun.

Upaya penanganan dan antisipasi serangan hama wereng tersebut, diakui cukup terbantu dengan keterlibatan pemerintah provinsi. Karena dari sisi peralatan dan tenaga, pemerintah provinsi jauh lebih lengkap dan banyak. “Kita punya petugas pembasmi hama tanaman hanya 8 orang. Belum lagi fasilitas pendukung sangat terbatas jumlahnya. Tapi kalau dari sisi ketersediaan obat-obatan sangat mencukupi. Bahkan jika pun kurang, pemerintah provinsi siap membantu,’’ klaimnya. (kir)

diselenggarakannya isbat nikah terpadu ini, tidak lain adalah agar lebih cepat terciptanya tertib administrasi kependudukan yang proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak- hak dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara lebih cepat dipenuhi,” terangnya.

Pelaksanaan sidang isbat nikah dilaksanakan di sepuluh kecamatan se-Lobar yang akan diikuti oleh sebanyak 500 pasangan suami istri (pasutri), di mana masing–masing kecamatan akan diikuti kurang lebih 50 pasutri.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, Mustofa, SH, MH, mengatakan dalam konstitusi ada tiga point besar yang diatur, yaitu pengaturan kekuasaan, pembatasan kekuasaan serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Di mana salah satu pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah hak untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah

adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya, dan setiap perkawinan dicatat menurut perundangundangan. Mengenai perkawinan yang tidak tercatat sebenarnya sudah memberikan jalan, jika perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan sebelum undang-undang 174 itu dapat dilakukan pengesahan nikah. (her)

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

Loteng Patok Target Produksi Gabah 470 Ribu Ton

Lotim Siapkan Anggaran Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Selong (Suara NTB) Tahun 2016 ini, Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan melakukan pembebasan sejumlah lahan milik warga yang ada di pinggir jalan untuk keperluan proyek pelebaran jalan.

Puluhan miliar anggaran disiapkan untuk pengadaan fasilitas umum tersebut.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotm, M. Juaini Taufik, menjelaskan, ada empat titik tempat pembebasan lahan, yakni Lendang Berdurik-Tanjung dialokasikan anggaran Rp 9 miliar. Selain itu, pelebaran jalan dari Pancor-Gelang-Batubeleq dengan alokasi dana sebesar Rp 3 miliar. ‘’Jurusan Pejanggik-Pancor dialokasikan Rp 5 miliar dan Batuyang-Pringgabaya dialokasikan Rp 2,5 miliar. Dijadwalkan Mei 2016 dilakukan pembayaran,’’ ujarnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (14/3).

Saat ini, terang Kabag Tatapem, sedang dilakukan inventarisir dan identifikasi objek-objek yang akan dibebaskan.

Identifikasi awal pemilik lahan di pinggir-pinggir jalan yang akan dibebaskan ini mencapai 700 orang.

Senin kemarin, pihak Tatapem sudah menggelar rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kebersihan dan Tatakota bersama instansi terkait lainnya untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satu konsekuensi dari pembebasan lahan adalah dilakukan penebangan pohon.

Sejumlah kantor milik pemerintah yang ada di pinggir jalan pun akan terkena dampak dari proyek pelebaran jalan.

Proses pembebasan lahan ini dilakukan secara bertahap, yakni selama dua semester. Pada semester kedua nantinya, akan ada lagi proses pembebasan lahan.

Diketahui, proses pembebasan lahan diakui cukup alot dilakukan. Apalagi saat terjadi penolakan dari para pemilik lahan, seperti yang dialami pada proses pembebasan lahan Lenek-Korleko. Di mana Pemkab Lotim mengalokasikan dana Rp 23 miliar untuk proyek pembebasan lahan ini.

Diterangkan Juaini Taufik, untuk pembebasan lahan Lenek-Korleko ini sudah segera dirampungkan. Pengumuman untuk segera dilakukan pembayaran pun sudah dilakukan. Rencananya proses pembayaran dilakukan minggu ke tiga bulan April. Proyek pelebaran jalan Korleko-Lenek ini pun diyakinkan bisa dirampungkan tahun 2016. (rus)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

PROTES - Warga Desa Batunyala Praya Tengah melayangkan protes ke PDAM Praya, karena belum ada air bersih yang mengalir ke rumah warga, Senin (14/3).

Warga Keluhkan Kualitas Pelayanan PDAM Praya Praya (Suara NTB) Kualitas pelayanan air bersih yang diberikan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya, dikeluhkan warga Desa Batunyala Praya Tengah.

Bagaimana tidak, sudah hampir setahun warga tak mendapat pasokan air bersih. Di satu sisi, warga tetap dibebankan untuk membayar pelayanan air bersih.

Keluhan ini disampaikan warga Desa Batunyala saat mendatangi kantor pusat PDAM Praya, Senin (14/3).

Ironisnya, kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum pegawai PDAM Praya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memungut sejumlah yang kepada para pelanggan.

“Kami dimintai uang hingga Rp. 750 ribu oleh oknum petugas lapangan PDAM Praya. Alasannya perlengkapan air dan biaya penyambun-

gan pipa air. Sehinggga pelanggan bisa segera menikmati air bersih,” ungkap Suprah, perwakilan warga.

Belum cukup juga, pelanggan juga dimintai uang sebesar Rp 100 ribu untuk biaya perbaikan jaringan supaya pasokan air bersih nantinya bisa lancar. Tapi anehnya, meski pelanggar sudah membayar sesuai permintaan petugas lapangan, pasokan air bersih yang dijanjikan tidak kunjung datang.

Akibat buruknya kualitas pelayanan air bersih dan ulah oknum petugas lapangan PDAM Praya tidak kurang dari 200 kepala keluarga (KK) di lima dusun yang ada di Desa Batunyala merasa dirugikan dan mendesak kepada manajemen PDAM Praya segera bertindak.

Atas persoalan tersebut, Direktur Utama PDAM Loteng Lalu Kitab, berjanji segera membenahi sistem pendistri-

busian air bersih. Utamanya jaringan yang melayani pelanggan PDAM Loteng di Desa Batunyala selama dua pekan ke depan. Mengingat, jaringan air bersih ke wilayah Desa Batunyala dalam tahap perbaikan.

Diakuinya, untuk memperbaiki jaringan air bersih agak sulit, karena ada beberapa fasilitas milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB yang bakal kena imbas, sehingga mau tidak mau pihaknya harus meminta izin kepada Dinas PU Provinsi. “Segera kita akan surati Dinas PU provinsi untuk minta izin,” ujarnya.

Adapun terkait oknum petugas lapangan PDAM Loteng yang diduga memungut uang kepada pelanggan, Kitab berjanji segera memanggil oknum bersangkutan. Jika memang terbukti benar melakukan pungutan, pihaknya tidak akan segan-segan memberi tindakan tegas. (kir)

DPRD Lobar Minta Kebijakan Rasionalisasi ASN Ditinjau Ulang Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) dari Fraksi Gerindra meminta pemerintah meninjau ulang adanya kebijakan rasionalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul adanya rencana ASN tamatan SMA ke bawah akan dipensiundinikan. Wacana ini cukup membuat resah para ASN di daerah dan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam sebelum memberlakukan kebijakan ini.

“Wacana itu perlu ditinjau ulang dan dikaji mendalam, terkait dampak negatif dan positifnya. Harus dipertimbangkan matang dampak dari kebijakan itu akan menyebabkan pengangguran baru jika tidak dikaji dengan baik,” tegas Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid di ruang kerjanya, Senin (14/3).

Menurutnya, pihaknya perlu melakukan kajian mendalam perihal kebijakan ini.

Pihaknya akan mengkaji dampak positif dan negatif, dari kebijakan pemerintah pusat, jika sudah diterapkan. Bagi ASN ini akan diberikan pesangon han-

(Suara NTB/her)

H. M. Nursaid ya sekali. Menurutnya, pemberian pesangon ini harus dihitung betul berapa nilai yang akan diberikan ke ASN yang dipensiunkan. Harus dihitung berapa jumlah ASN lulusan SMA ke bawah dan berapa dana yang disiapkan bagi ASN tersebut. Pemberian pesangon ini diharapkan sebagai bekal bagi ASN membuka usaha lain. Karena itu pesangon ini harus besar, sebab jika sedikit maka takcukup bagi ASN membuka usaha.

Jika demikian lanjut pollitisi Gerindra ini, para ASN yang dirumahkan bakal kesulitan membuka usaha. Hal ini dikhawatirkan menambah pengangguran dan dan penderitaan baru bagi masyarakat.

“Kalau itu terjadi, maka sebaiknya dibatalkan saja, makanya perlu dikaji ulang,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, hal positif adanya wacana ini untuk mengurangi beban APBN dari belanja pegawai. Namun hal ini, jelasnya, jangan gegabah diputuskan. Di satu sisi masih banyak ASN khususnya para guru yang menerima honor kecil, khususnya yang masih honor dan guru PAUD. Hal senada dikatakan ketua Fraksi Gerindra, Mariadi, menurutnya wacana ini harus ditinjau ulang karena perlu persiapan matang. Selain memberikan pesangon yang besar ke ASN lebih besar, pemerintah juga perlu menyiapkan lapangan kerja bagi ASN, karena kalau dirumahkan maka otomatis ASN ini akan berhenti bekerja. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini mematok target produksi gabah sebesar 470 ribu ton. Itu sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Demikian ditegaskan Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, MM, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/3).

Diakuinya, target produksi gabah sebesar itu dinilai yang paling realistis yang mampu dicapai Loteng. Melihat luasan area tanam yang tak kunjung bertambah. Bahkan ada kecenderungan berkurang, seiring dengan laju pembangunan dan menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi.

“Sebenarnya oleh pemerintah pusat kita ditargetkan produksi gabah sekitar 540 ribu ton. Tapi dengan kondisi saat ini, kemungkinan besar kita hanya mampu sebesar 470 ribu ton. Sesuai dengan target pemerintah provinsi,” ujarnya.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah daerah pasrah begitu. Upaya untuk bisa

mengenjot produksi gabah tetap dilakukan supaya produksi gabah bisa melampaui target pemerintah provinsi dan mendekati target pemerintah pusat.

Dengan keterbatasan yang dimiliki saat ini, ujarnya, menggenjot target produksi gabah bukan pekerjaan mudah ditambah tingkat pemahanan dan penguasaan ilmu dan teknologi pertanian para petani di daerah yang masih rendah. Sehingga untuk bisa mencapai target produksi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, cukup sulit dicapai.

Ia menjelaskan, dari total petani yang ada di Loteng saat ini baru sekitar 10 sampai 12 persen yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang tata cara bertanian yang baik.

Termasuk penguasaan dalam hal penangan serangan hama penyakit. “Kita bisa mencapai target pemerintah provinsi saja sudah sangat bersyukur. Kalau mengejar target pemerintah pusat, masih berat,” tegasnya kembali. (kir)

Pemda Bentuk Panitia Kecil Pelantikan Bupati Definitif Giri Menang (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penetapan Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif diperkirakan segera turun dalam waktu dekat sesuai ketentuan batas maksimal SK turun dari Mendagri dua pekan setelah dikirim ke Mendagri. Pemda pun dikabarkan telah menyiapkan kegiatan pelantikan bupati definitif meskipun pelantikan di kantor gubernur. Pemda dikabarkan sudah membentuk tim panitia kecil.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, membenarkan bahwa Pemdan telah membentuk tim panitia pelantikan dan rencananya hari ini akan digelar rapat. Ditanya perihal adanya kabar pelantikan tanggal 16 Maret mendatang,Baiq Eva mengaku belum tahu pasti. “Kalau tim panitia besok mau rapat, kalau soal kepastian dilantik tanggal 16 Maret saya belum tahu,” kilahnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid, menjelaskan, Dewan pun telah menggelar paripurna pengangkatan bupati beberapa waktu lalu. Usulan itu pun telah diserahkan ke gubernur untuk selanjutnya dibawa ke Kemendagri. Bahkan, gubernur telah menyerahkan usulan itu ke Kemendagri pekan lalu. Jika melihat waktu pengusulan tersebut, sesuai hasil konsultasi ke Kemendagri maksimal waktu SK terbit dari Mendagri akan turun paling lambat dua minggu. Sehingga diperkirakan SK itu akan turun pekan ini. “Kemendagri waktu itu berjanji akan mempercepat usulan penetapan bupati,” terangnya di ruang kerjanya, Senin (14/3).

Terkait calon wabup, poli-

tisi Partai Gerindra ini, masih melihat calon yang diusung parpol pengusung. Pihaknya masih melihat mana calon yang dimunculkan oleh parpol pengusung. Kaitan dengan calon wabup, Gerindra katanya akan bekerjasama dengan parpol non pengusung lainnya untuk membangun koalisi khusus. “Gerindra dan Parpol non pengusung lain akan membentuk koalisi khusus,’’ ujarnya, serya mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan PKS dan Nasdem.

Koalisi khusus yang akan digalang ini tambahnya akan menargetkan memegang 23 kursi di dewan. Dari 45 kursi, 15 kursi dikuasai parpol pengusung antara lain Golkar 6 kursi, PDIP 4, Demokrat 3 kursi, Hanura 2 kursi. Sejauh ini ia mengaku, belum ada calon yang berkomunikasi intens dengan Gerindra. Termasuk Golkar terlihat pada posisinya maju mundur, sebab calon yang dimunculkan berbedabeda. Terkait calon wabup, DPD menyerahkan sepenuhnya ke DPC Lobar.

Terpisah, Ketua DPD PKS Lombok Barat, H. Wahid Sahril mengakui pihaknya telah melakukan perbincangan antar partai non pengusung untuk membentuk koalisi. Bahkan, inisiator dalam pembentukan koalisi tercetus dari PKS. Pembentukan koalisi tiada lain diharapkan bagaimana bisa menentukan nasib Lobar ke depannya. Karena, yang memilih calon wabup kan anggota DPR baik partai pengusung maupaun non pengusung, sehingga komunikasi harus dilangsungkan, ketika memilih nantinya tidak kaget dan mau pilih yangmana. “Tapi, kalau sudah satukan suara maka bisa dipertimbangkan ini calon yang baik, bagus, dan berpengalaman,” tukasnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan Harian Suara NTB Menuju Tipe B

RSMA Butuh Dukungan Anggaran Lebih Besar

H. Syamsul Hidayat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA) adalah rumah sakit rujukan Provinsi di Pulau Sumbawa yang berlokasi di Sumbawa.

Kini dalam persiapan menuju rumah sakit Tipe B sehingga diharapkan dukungan anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB. Untuk melengkapi segala peralatan medis.

Dokter spesialis juga terus bertambah.

Sebagaimana disampaikan Direktur RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat, di sela sela reses kunjungan anggota DPRD NTB, Dapil Sumbawa dan KSB, Senin (14/3), di kantor Bupati Sumbawa. Pihaknya berharap dukungan semua anggota DPRD NTB, terutama dukungan anggaran dalam

pemenuhan kebutuhan di RSMA. “Fasilitas kita harus jauh lebih baik dan dokter spesialis kita harus jauh lebih banyak dari semua rumah sakit yang ada di Kabupaten/ Kota se Pulau Sumbawa,” terangnya.

Dukungan ini, kata dr.

Dayat, panggilan akrabnya sangat penting. Mengingat harga peralatan medis semakin mahal. Beberapa alkes yang masih dibutuhkan RSMA, seperti hemodialisa (alat cuci darah), CT Scan, peralatan lain di ruang operasi, mesin anestesi dan tambahan ambulance emergency.

Dokter spesialis juga terus dilengkapi. Sejauh ini, ada 10 dokter sepesialis yang dimiliki RSMA, masing-masing empat dokter spesialis dasar (spesialis dalam, bedah, anak dan obgyne atau kandungan). Dita-

mbah dokter sepesialis lain, kulit, THT, rehab medic, spesialis syaraf, paru, patalogy medic, emergency, sepesialis jantung dan mata.

Kedepan kalau sudah menjadi rumah sakit tipe B, maka seluruh rumah sakit yang ada di Pulau Sumbawa harus merujuk pasiennya ke RSMA. Untuk itu, pihaknya berharap tahun ini mendapat respons dari Pemprov. DPRD NTB juga bisa mengkaji lebih lanjut untuk mengajukan RSMA menjadi tipe B. Dua lokal gedung yang baru dibangun, juga dokter spesialis jauh lebih banyak dari Kabupaten lain.

Koordinator Tim Reses DPRD NTB Dapil V, Nurdin Ranggabarani, S.H, M.H, dalam pertemuan dengan Bupati Sumbawa, berharap RSMA berkoordinasi dengan Pemkab Sumbawa dan Pem-

prov. Harapannya, anggaran RSMA dapat meningkat secara signifikan. Seperti yang dijanjikan Pemprov kepada Pansus Pembentukan unit kerja RSMA di DPRD NTB sebelumnya. “Kita juga akan kawal terus. Sebab fasilitas RSMA harus jauh lebih baik,” tukas Politisi PPP ini.

Terkait dua lokal bangunan baru di RSMA, juga sudah rampung dan tinggal ditempati sambil menunggu peralatan yang dibutuhkan. Diusahakan secepatnya digunakan, terutama ruang rawat inap kelas tiga. Namun masih menunggu peralatan medisnya yang dianggarkan dalam APBD Provinsi 2016. Pengadaan alkes pun harus melalui lelang dan membutuhkan waktu. “Tunggu alat datang, baru bisa kita operasikan,” pungkas dr. Dayat. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

CINDERAMATA - Nurdin Ranggabarani menerima cinderamata dari Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril pada kegiatan Reses Anggota DPRD NTB Dapil V yang salah satunya membahas soal RSMA. Tampak RSMA dari depan. (bawah)

Ditemukan Identitas CTKI di Sumbawa Diduga Palsu Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Sumbawa menemukan data kependudukan calon pekerja migran diduga palsu. Berkelahiran luar daerah namun tertera di Kartu Keluarga (KK) lahir di Sumbawa.

Sebagaimana disebutkan Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt, M.si, Senin (14/3), temuan ini dari hasil interview minggu lalu terhadap dua orang asal Lombok dan Bima. Mereka mengakui lahir di Sukajaya, Kerongkeng, Sumbawa. Tetapi, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kedua orang ini numpang di KK warga setempat.

“Saat saya tanyakan terkait kelahirannya, mereka menjawab kelahiran Sukajaya. Setelah saya teliti dan telusuri, ternyata saya lihat di KK itu mereka ikut numpang di KK orang sana.

Padahal kelahiran Lombok dan Bima,” imbuhnya.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar. Dengan mudahnya pihak desa mengeluarkan rekomendasi izin untuk mengeluarkan KK, dan KTP. Bagaimana mekanisme desa mengeluarkan izin rekomendasi penerbitan dan seperti apa Disdukcapil memverifikasi data-data usulan, pihaknya tidak mengetahui. Yang terpenting, jangan sampai memudahkan segalanya tanpa memikirkan resiko terhadap CTKI. Apalagi dokumen yang digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi pekerja migran.

“Yang menjadi kekhawatiran kita, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, tentu akan kesulitan berkomunikasi dengan pihak keluarga. Karena kita akan berkoordinasi ke alamat yang tertera di dokumen. Makanya kita teliti dan selektif dalam melakukan verifikasi dan interview untuk menggali data calon pekerja migran untuk mencari sebuah kebenaran. Ini juga untuk keamanan para CTKI,” pungkas Arifin.

Disebutkannya, hal serupa pernah terjadi setahun lalu di desa Poto kecamatan Moyo Hilir. Warga berkelahiran Dompu, namun tertera di KTP warga Poto. Setelah diinterview, yang bersangkutan tidak mengetahui tentang desa Poto.

Belakangan diketahui ternyata hanya numpang KK saja.

Sehingga Dinas memanggil keluarganya dari Dompu untuk diberikan pemahaman serta peringatan.

Meskipun ditemukan data kependudukan palsu ini, disebutkannya, belum ada indikasi yang mengarah ke Human Trafficking. Hal ini sebagai langkah antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terhadap adanya temuan tersebut, pihaknya juga tidak bisa memberikan sanksi apapun baik kepada CTKI ataupun PJTKI. Hanya saja menjadi pertimbangan proses.

Untuk saat ini, kata Arifin, pelayanan pemberangkatan ke Arab Saudi, Abu Dhabi, Qatar dan Oman ditutup. Makanya seluruh kepala desa dihimbau supaya tidak memberikan izin rekomendasi atau stop proses untuk sementara apabila ada warga yang mengurus dokumen untuk berangkat ke negara tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan stop proses memberikan rekomendasi. “Kalaupun ada yang mengatakan ada buka di Abu Dhabi, dan lainnya, kami sampaikan itu tidak ada. Kita betul-betul bantu warga kita. Supaya jangan sampai masuk dalam ranah perdagangan orang,” tukasnya. (ind)

Bendungan Kereke Terganjal Pembebasan Lahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari empat bendungan yang diusulkan khusus di Kabupaten Sumbawa, tampaknya bendungan Tiu Rarang yang terletak di kecamatan Moyo Hulu yang paling mungkin cepat direalisasikan. Sementara bendungan Kereke yang tinggal selangkah lagi, kini terganjal pembebasan lahan di wilayah setempat.

Sedangkan untuk Beringin Sila Utan masih terus dilakukan kajian dan penelitian. Sementara Labangka Kompleks belum bisa dilakukan kegiatan apapun (Suara NTB/arn) mengingat lokasinya yang beraAsdin Julaydi da dalam kawasan hutan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NT 1, Ir. Asdin Julaydi, dalam pemaparannya di agenda reses anggota DPRD NTB Dapil V (Sumbawa dan KSB) dengan Bupati Sumbawa, Senin (14/3) bendungan Tiu Rarang sebagai penguat dua bendungan yang sudah ada, Mama dan Batubulan. Potensinya cukup besar dalam memaksimalkan dua bendungan dimaksud. Namun Tiu Rarang ini harus dimasukkan dulu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Tiu Rarang yang berpotesi paling cepat direalisasikan. Karena masyarakat pemilik lahan di wilayah setempat juga welcome,” terangnya.

Sementara bendugan Kereke yang sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk direalisasikan harus terganjal pembebasan lahan. Bendungan yang diharapkan bisa mengairi areal seluas 4.500 hektar ini butuh pembebasan lahan seluas 100 hektar. 60 hektar di antaranya untuk lahan genangan. Informasinya, harga tanah yang bakal dibebaskan di wilayah setempat telah mencapai Rp 50 juta per are. Kacaunya lagi, masih ada beberapa warga yang menjual tanahnya. “Ini problem kami. Padahal desain dan Amdal telah selesai, kini masalah lahan. Kita berharap Pemkab Sumbawa, agar proses lebih cepat,” tukasnya.

Kalaupun soal lahan bisa dituntaskan lanjut Asdin, bendungan Kereke baru bisa terealisasi paling cepat 2018. Sedangkan untuk bendungan Beringin Sila kecamatan Utan, prosesnya juga masih terus berlanjut, sambil dilakukan pembebasan lahan. Diharapkan nantinya bisa mengairi sawah seluas 4.000 hektar. Untuk Labangka Kompleks, pihak BWS belum bisa melakukan apapun, selama belum ada pernyataan dari Pemkab Sumbawa, wilayah tersebut tdak masuk dalam kawasan hutan. (arn)

(Suara NTB/bug)

ORASI – Para aktivis GEMAK saat berorasi di tugu syukur dengan Gedung Graha Fitrah, komplek KTC, menyuarakan dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat KSB tahun 2015, Senin (14/3).

Pengunjuk Rasa di KSB Dihadang Pendukung Bupati Taliwang (Suara NTB) Aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAK) Sumbawa Barat, Senin (14/3) berhadapan dengan pendukung bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Massa aksi gagal menuju Graha Fitrah, kompleks kantor bupati di Taliwang.

Upaya penghadangan iringiringan massa GEMAK KSB itu mulai terjadi di bundaran pintu gerbang kompleks Kemutar Telu Center (KTC) – pusat perkantoran Pemda KSB. Meski massa dikawal aparat kepolisian, tetapi ratusan pendukung bupati justru melakukan penghadangan di gerbang KTC. Massa GEMAK yang melihat tindakan itu tidak dapat berbuat banyak. Kalah jumlah, mereka terpaksa bernegosiasi agar diberikan ruang sesuai dengan surat pemberitahuannya ke pihak kepolisian. Selama proses negosiasi itu, kedua

kelompok massa dengan dibatasi aparat kepolisian terus saling menantang. Massa GEMAK meminta pihak kepolisian agar membubarkan massa yang menghadang karena tidak memiliki izin, sementara massa sebelah tetap enggan beranjak dari tempatnya karena menilai aksi tersebut mengada-ada.

Sekitar dua jam massa GEMAK tak bisa merangsek masuk ke depan gedung Graha Fitrah. Lamanya proses negosiasi, membuat kedua kubu beberapa kali sempat bentrok sehingga aparat kepolisian dibantu jajaran

Satpol PP harus turun langsung melerai.

Upaya saling provokasi tidak sampai di situ. Setelah disepakati agar massa GEMAK dapat melajukan aksinya di depan gedung Graha Fitrah tepatnya di tugu Syukur selama 20 menit sesuai dengan arahan pihak kepolisian. Massa pendukung bupati tetap melakukan pengawalan ketat. Ketika itulah, beberapa kali insiden saling lempar menggunakan botol air mineral terjadi.

Berawal lemparan dari pihak kubu pendukung bupati yang mengenai salah satu orator GEMAK, membuat mas-

Hasil Hutan Bukan Kayu di Sumbawa Harus Dikembangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka pengembangan produksi dan strategi pemasaran kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk peningkatan penghidupan petani di Indonesia, World Agroforestry Centre (ICRAF), bersama Center for International Forestry Research (CIFOR), Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi – MenLHK, University of Western Australia, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Universitas Mataram, Threads of Life, dan Pokja Hutan Rakyat Lestari yang telah melakukan penelitian selama empat tahun di beberapa kabupaten di Indonesia, di antaranya di Kabupaten Sumbawa, menggelar pertemuan tahunan KANOPPI di Sumbawa, Senin (14/3).

Pemimpin program penelitian KANOPPI Aulia Perdana menyampaikan, proyek tersebut dilaksanakan untuk mengidentifikasi, meningkatkan dan mengembangkan keterlibatan petani dalam pengelolaan produk hutan komersial pada skala yang berbeda di wilayah Indonesia. Proyek digelar di tiga provinsi, salah satunya NTB. Khusus di Kabupaten Sumbawa (Desa Pelat dan Desa Batu Dulang).

Wakil Bupati Sumbawa Drs.

H. Mahmud Abdullah, menyampaikan untuk membangun daerah dan masyarakat sekitar hutan, pemerintah tidak akan bisa sendiri. Dengan kompleksitas persoalan kehutanan yang dihadapi saat ini. Maka salah satu pilihan yang harus dilakukan yakni membutuhkan upaya kolaborasi dengan semua pihak, untuk tujuan yang sama, yakni masyarakat sekitar hutan berpenghidupan lebih baik dan sumberdaya hutan tetap lestari. Untuk itu, upaya membangun kolaborasi, kerjasama dengan semua pihak termasuk kerjasama berbasis penelitian partisipatif, sungguh sangat dibutuhkan. Untuk itu, kerjasama dengan lembaga penelitian skala lokal, nasional dan internasional disambut dengan baik di Kabupaten Sumbawa. Harapannya akan ada penelitian lanjutan. Kepada Kementerian dan lembaga internasional kehutanan, untuk bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong sektor kehutanan untuk menjadi lebih berdaya saing.

Wabup memandang penting kegiatan penelitian yang terkait sumber daya hutan.

Mengingat dari berbagai hasil penelitian yang ada menunjukkan, jika ditotal nilai sebuah kawasan hutan, maka nilai kayu maksimal hanya 7 persen, selebihnya adalah nilai

hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan berupa air dan wisata alam. Indikasi ini menunjukkan bahwa pilihan mendorong pengembangan hasil hutan bukan kayu merupakan pilihan yang tepat. Sisi lain dampak dari pengelolaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yakni adanya kepastian tidak adanya perubahan bentang alam di bagian hulu daerah aliran sungai, akibat dari eksploitasi hasil hutan.

Hal tersebut akan memberikan kelangsungan terhadap sumber air yang merupakan salah satu fungsi hutan. Berbeda misalnya jika upaya eksploitasi kayu di bagian hulu terjadi maka akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sumber daya air. Illegal logging yang sedang marak terjadi di Kabupaten Sumbawa menjadi keprihatinan semua pihak, karena jika hutan Sumbawa habis dijarah, maka bisa dipastikan bahwa sumber mata air akan hilang dan suplai air untuk irigasi akan berkurang.”Ini memiliki dampak dan efek berantai, jika air irigasi tidak mampu mengairi sawah – sawah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dan aparat kepolisian bekerjasama dalam memberantas illegal logging yang terjadi di Kabupaten Sumbawa,” tukasnya. (arn)

sa GEMAK sempat terpancing. Tetapi kembali berkat kesigapan aparat kepolisian, massa bisa kembali ditenangkan. Beberapa orang tampak diamankan dan dijauhkan dari kerumunan massa.

Usai melakukan orasi di tugu Syukur, kekesalan massa pendukung bupati tidak mereda. Saat para anggota GEMAK diarahkan pulang dengan kawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap, sejumlah oknum massa kembali melakukan penghadangan.

Saat itulah terjadi kembali kericuhan dan kali ini sempat terjadi kontak fisik. Melihat tindakan represif massa itu, aparat kepolisian pun sempat menghidupkan water cannon untuk mendesak massa yang melakukan penghadangan terhadap anggota GEMAK. Tindakan pihak kepolisian

ini pun berhasil menghalau massa pendukung bupati. Sementara anggota GEMAK akhirnya dikawal ketat pihak kepolisian keluar kompleks KTC sekitar pukul 12.00 wita dengan ratusan anggota dan kendaraan taktis yang sejak awal ditempatkan di lokasi kegiatan aksi.

Tuntutan aksi GEMAK sendiri menyuarakan sejumlah persoalan yang diduga dilakukan oleh bupati dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Seperti misalnya dugaan tindakan korupsi dana Bansos tahun 2015, dugaan pengangkatan PTT fiktif. Sayangnya pesan GEMAK ini tampaknya tidak tersampaikan, sebab selama aksi baik bupati maupun wakil bupati (wabup) tidak berada di gedung graha fitrah karena sedang melakukan kegiatan di luar kantor. (bug)

Ruas Jalan Provinsi di Sumbawa akan Diperbaiki Sumbawa Besar (Suara NTB) Ruas Jalan Provinsi yang berada di dalam kota Sumbawa akan diperbaiki dalam waktu dekat ini. Seperti halnya Jalan Sudirman yang berada di belakang Pasar Seketeng.

Mengingat jalan tersebut sudah dalam kondisi rusak.

Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi di kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Maladi, ST mengatakan rencana perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam tahun 2016 ini. Hanya saja ia tidak menyebutkan secara jelas bulan berapa rencana perbaikannya. “Yang jelas dalam tahun 2016 ini,” katanya.

Disebutkannya, sekitar 500 meter panjang jalan di wilayah tersebut yang menjadi prioritas untuk dipermanenkan. Jalan tersebut akan dihotmix, mengingat selama ini beberapa kali dilakukan perbaikan namun tetap rusak. Kerusakan yang terjadi di jalan tersebut, sebelumnya diakibatkan meluapnya air dari saluran saat musim hujan. Sehingga sekuat apapun jalan yang diaspal, ketika digenangi air beberapa hari pasti akan rusak. Selain itu, kata Jamal, dari pengecekan yang dilakukan, pihaknya menemukan adanya pipa PDAM yang rusak. Air yang keluar dari pipa merembes ke badan jalan.

Sehingga jalan terlihat basah. Makanya ketika jalan tersebut terus menerus basah, maka akan rusak.

“Jalan Provinsi lainnya yang sudah dihotmix seperti Jalan Bandara Kaharuddin III hingga ke Batu Dulang.

Selain itu dari Blok M di lawang Gali, Jalan Arah Raberas sampai dengan Lu Air. Hanya saja ada beberapa jalan yang belum di hotmix,” imbuhnya.

Pihaknya tetap melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap beberapa ruas jalan Provinsi. Terutama di daerah Plampang dan Labangka. Selain itu juga melakukan pemeliharaan drainase jalan setiap tiga bulan sekali. Sementara terhadap jalan provinsi lainnya dilakukan dalam skala sporadik. (ind)

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Catatan dari Musrenbang Kabupaten Dompu (1)

Memiliki Nilai Strategis bagi RPJM dan RPJP Bupati Dompu (Suara NTB) Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Dompu tahun 2016 memiliki nilai strategis yang vital bagi program lima tahunan pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu periode 2016 – 2021. Musrenbang pun dituntut memberikan kajian yang komprehenshif dan terintegrasi terhadap tujuan pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2016 di Paruga Samakai Dompu, Senin (14/3).

Hadir dalam acara Musrenbang awal pemerintahan HBY – Arif ini, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, Ketua DPRD

Dompu, Yuliadin, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH dan para anggota DPRD Dompu. Sekretaris Bappeda NTB juga terlihat hadir mewakili Kepala Bappeda NTB dan pimpinan Dinas/Instansi lingkup Pemda Dompu serta stakeholder lainnya.

Bupati dalam sambutannya menegaskan, musrenbang tahun 2016 harus ada perubahan dari tahun sebelumnya sehingga bisa melahirkan program yang lebih baik terutama pada kualitas dan kuantitas program. Untuk mencapai itu, musrenbang harus berasaskan data dan fakta. Inipun harus tepat menurut kuantitasnya, menurut kualitas dan menurut waktu. Minimal tiga kriteria ini harus bisa dipenuhi. “Musrenbang ini tidak hanya menggugurkan kewajiban dalam UU, tapi akan ada kajian yang konpre-

Warga Keluhkan Rusaknya Lapangan Olahraga Kota Bima (Suara NTB) Lapangan olahraga di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan, dikeluhkan warga karena kondisinya mulai pecah dan rusak. Warga menduga pengerjaannya dibuat asal jadi.

Salah seorang warga mengatakan, pembangunan proyek tersebut dikerjakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Kelurahan setempat pada akhir 2015 lalu, dengan menggunakan anggaran Rp 190 juta dari dana keserasian sosial Kementerian Sosial (Kemensos).

“Baru beberapa bulan dikerjakan, kok sudah rusak dan pecah. Padahal anggarannya lumayan besar,” kata warga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kelurahan Penaraga, Mubin M. Nur., BA, kepada Suara NTB, Senin (14/3) enggan menjelaskan terkait pembangunan proyek tersebut. Sebab, kata dia, pembangunannya di kerjakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima dan LPM Kelurahan Penaraga.

“Soal lapangan ini, kami tidak tahu. Tanyakan saja pada BLH dan LPM yang mengerjakan,” ucapnya.

Disinggung mengenai fisik proyek yang kondisinya telah rusak, Lurah memilih untuk menutup mulutnya dan mengarahkan agar menanyakan langsung kepada pihak yang mengejarkan proyek tersebut.

Hanya saja, menurut dia, dari anggaran Rp 190 juta tersebut, tidak hanya untuk mengerjakan lapangan voli. Namun juga diperuntukkan berbagai kegiatan lainnya.

“Tapi yang jelas anggaran dari keserasian ini bukan untuk membuat lapangan,” akunya.

Mubin menyebutkan rinci kegiatan lain yang dimaksud, antara lain untuk merabat gang sebanyak Rp 5 juta, operasional Kelurahan sebesar Rp 5 juta, dan Rp 2 juta untuk kegiatan seremonial lainnya.

“Sementara untuk pembagunan lapangan voli sebesar Rp 97 juta,” sebutnya.

Kepala BLH Kota Bima, Dr. Syamsudin M., dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui seluk - beluk pembangunan proyek lapangan tersebut. Bahkan, dia menegaskan kepada Kepala Kelurahan agar tidak asal bicara dengan membawa nama BLH. “BLH hanya mengerjakan bak sampah saja. Kalau soal yang lain kami tegaskan tidak tahu,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

EVAKUASI - Tim SAR sedang mengevakuasi mayat seorang warga yang ditemukan tewas terapung di perairan Teluk Bima, Senin.

Nelayan Temukan Mayat di Teluk Bima Kota Bima (Suara NTB) Seorang nelayan, Suhardin menemukan sesosok mayat yang terapung di perairan Teluk Bima, Senin (14/3) pagi, sekitar pukul 06.00 wita. Warga Kelurahan Tanjung Kota Bima itu kemudian melaporkan ke aparat kesatuan pelaksanaan pengamanan pelabuhan (KP3) Bima.

Mayat yang berkelamin laki - laki tersebut, langsung dievakuasi ke RSUD Bima oleh tim SAR Kota Bima, tim siaga bencana kelurahan (TSBK) Tanjung, anggota Polairud dan dibantu nelayan setempat.

Setelah diidentifikasi, rupanya mayat tersebut bernama Mustafa (60) warga kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Ayah empat anak ini hilang seharian, akibat terseret banjir pada Minggu (13/3).

Mustofa Basri (41) salah seorang kerabat korban, kepada Suara NTB ditemui di RSUD Bima, mengatakan sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal. Korban saat itu mencoba menyelamatkan hewan ternaknya yang terhanyut akibat terseret banjir.

“Saat itu korban langsung menghilang, sementara ternaknya berhasil diselamatkan,” ucapnya.

Kata dia, sejak saat itu, pihak keluarga dan warga yang dibantu oleh tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bima, Polres Bima kota, Kodim dan masyarakat setempat melakukan pencarian dengan menyisir sungai selama semalaman.

“Semalaman dicari, namun ternyata ditemukan terapung di laut oleh nelayan,” katanya.

Meski ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, mewakili keluarga, Mustofa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah bekerja mencari keberadaan korban.

“Kami keluarga bersyukur telah ditemukan walaupun dalam keadaan meninggal,” terangnya.

Ia menambahkan, pihak keluarga akan langsung memakamkan korban usai diotopsi oleh pihak RSUD Bima. Sebab, keluarga besar di rumah telah menanti kedatangan mayat tersebut untuk dishalatkan kemudian dikuburkan. (uki)

hensip, yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa kebijakan – kebijakan, program – program yang akan kita buat dalam tahun 2016 sampai 2021, itu benar-benar kita mengeroyok untuk masalah yang masih dianggap masalah bagi kita,” tegasnya.

Proses musrenbang yang melibatkan semua unsur, memiliki tujuan agar ada partisipasi dan tanggungjawab bersama hingga tahap implementasinya. Hasilnya pun harus diterima bersama, tanpa ada pihak yang melepaskan diri. “Kalau ada yang kurang, kita akan perbaiki pada kesempatan berikutnya. Kalau ada yang baik, kita akan pertahankan pada waktu yang akan datang,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, berdasarkan hasil ringkasan LKPJ yang dibuat Bappeda sehingga diketahui posisi pem-

bangunan Dompu berdasarkan hasil kerja selama lima tahun sebelumnya. Dalam posisi ini, kemana akan dibawa Dompu.

“Dalam lima tahun kedepan, Dompu ini mau dibawa kemana? Musrenbang kita tahun ini memiliki nilai strategis yang sangat vital dalam kaitannya dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Dompu,” ungkap H. Bambang.

Proses Musrenbang tahun 2016 juga tidak bisa lepas dari Nawacita (9 cita – cita kabinet kerja Jokowi – JK). Dompu memilih fokus pada nawacita ke 6 dan 7 terkait peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis domestik.

Nawacita ini sudah dilakukan dalam lima tahun pertama

kepemimpinannya di Dompu, sehingga membawa kemajuan dari serba terbelakang menjadi terdepan di NTB. “Saya beryukur sekali, Bappeda NTB telah membuat tingkatan atau sampling.

Apapun alasannya, data ini yang kita pegang. Mungkin bisa dipelajari ulang agar lebih detail untuk LKPJ, Lakip atau APBD dari tahun sebelumnya,” harap H. Bambang.

Kepala Bappeda Dompu, Ir. H. Moh Rasyidin Suryadin, M.Si dalam laporannya mengungkapkan tujuan musrenbang ini untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan akhir dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Dompu, APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya.

Tujuan lainnya untuk mem-

(Suara NTB/ula)

MUSRENBANG - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan pidato pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2016 di paruga Samakai Dompu, Senin (14/3). pertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah, dan menyelaraskan prioritas dan sasaran

pembangunan Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi. (ula/*)

Dinilai Lamban Tangani Perkara

Polres Bima Kota Didemo Warga Bima (Suara NTB) Sejak dilaporkan dan mulai diusut pada tahun 2012 silam, hingga kini kasus dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglas belum tuntas ditangani penyidik Polres Bima Kota. Penyidik dinilai lamban menanganinya, apalagi oknum yang terlibat dalam proyek yang diduga merugikan negara ratusan juta itu, belum juga diungkap ke publik.

“Kami menduga aparat penegak hukum “bermain mata” dalam penanganan kasus fiberglas ini,” ucap Usman, koorlap dalam aksi unjuk rasa di depan Mapolres Bima Kota, jalan Soekarno Hatta, Senin (14/3).

Pihaknya mendesak agar aparat penegak untuk segera membeberkan nama tersangka yang selama ini masih tersimpan rapi di meja penyidik yang memeriksa kasus tersebut. Sebab selama mengikuti perkembangan kasusnya, hingga dinaikkan ke tingkat penyidikan, namun para oknum yang diduga terlibat belum juga diungkap ke publik.

“Ada apa? Apa karena di dalamnya ada keterlibatan orang istana? Apa orang-orang itu kebal hukum? “ katanya mempertanyakan.

Pria yang akrab dipanggil Somad ini mengaku, sebagai anak bangsa, pihaknya menyesalkan hal itu karena dugaan nepotisme dalam kasus ini sangat jelas. Karena menurut dia, dalam kajian hukum, rekanan (pemilik CV) yang dipercaya sebagai pihak ketiga untuk pengadaan Fiberglas di lima kecamatan diduga adalah keluarga istana kerajaan Bima.

(Suara NTB/uki)

DITUNTASKAN - Para aktivis saat berorasi di depan halaman Mapolres Bima Kota, Senin (14/3), menuntut agar perkara dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglas dituntaskan.

“Secara aturan, mereka tidak bisa mengerjakan proyek karena kerabat dekat Bupati Bima saat itu,” terangnya.

Selain itu, dugaan lain penyimpangan yang terjadi, pada awalnya Direktris CV pemenang tender itu dimenangkan oleh CV milik FFI, yang mengerjakan proyek pengadaan Fiberglas hingga terindikasi korupsi.

“Pertanyaannya, kenapa ketiga orang ini hingga sekarang tidak dijadikan tersangka karena sudah jelas hal ini ada penyimpangan,” ujarnya.

Di samping itu, massa aksi melakukan demonstrasi tersebut, dalam rangka memberikan dukungan moril bagi kepolisian.

Agar bisa menjadikan hukum sebagai panglima di NKRI ini.

Karena tidak ada yang kebal hukum, semuanya sama di mata hukum, siapapun dan apapun jabatannya.

“Apalagi terendus di publik, jika penyidik saat ini tengah mendapatkan tekanan dari pihak lain dalam penanganan kasus ini. Jika demikian, maka kami akan menjadi garda terdepan

untuk melakukan perlawanan terkait soal ini,” ujarnya.

Massa aksi mendesak pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan kasus fiberglas sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kami meyakini aparat penegak hukum masih memiliki nurani untuk menegakkan hukum dengan sebaiknya,” terangnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F Gea, S.Ik memastikan terkait penanganan kasus tersebut, pihaknya akan

tetap mengusut sampai tuntas dan bekerja secara profesional.

“Kasus ini merupakan prioritas untuk segera diselesaikan,” katanya.

Terkait penetapan tersangka, pihaknya tidak ingin gegabah. Sebab, menurut Antonius masih ada pendalaman untuk melengkapi bukti dan keterlibatan pihak terkait.

“Masih dilakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti dan keterangan untuk menetapkan tersangka,” pungkasnya. (uki)

Tumpang Tindih Pembiayaan Program di Dompu Harus Dihindari Dompu (Suara NTB) BPMPD dan Bappeda diingatkan untuk membuat regulasi turunan dari Peraturan Menteri Desa (Permen Desa), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pedoman penggunaan anggaran Desa. Regulasi ini untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan antara anggaran yang bersumber dari APBD dan APBDes. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. H. Mu-

hibuddin, M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Senin (14/3) mengungkapkan, pedoman penggunaan anggaran Desa dari Mendagri dan Menteri Desa sudah ada. Permen harus dibuatkan peraturan Bupati (Perbup) agar bisa menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun anggarannya. “Ini penting untuk menghindari adanya tumpang tindih pembiayaan dari Desa dan APBD yang diusulkan melalui anggota Dewan,” katanya.

Pedoman penggunaan anggaran Desa, kata Muhibud-

din, juga mengatur tentang penetapan tipe Desa. Dari itu bisa ditentukan arah pembangunan yang bisa menjadi fokus pembiayaan di Desa.

“Dengan demikian, penyelewengan anggaran bisa ditekan,” katanya.

Dinas PPKAD, kata Muhibuddin, hanya berfungsi melakukan pembayaran.Tapi untuk regulasi dan rencana pembangunan menjadi kewenangan BPMPD dan Bappeda. Sementara hingga saat ini, Desa baru dibayarkan untuk gaji aparaturnya. Semen-

tara untuk program pembangunan belum dibayarkan karena masih menunggu dokumen APBDes-nya. “Kita baru bayarkan untuk gaji,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa Desa dilaporkan ke Kejaksaan atas dugaan penyelewengan anggaran Desa tahun 2015. Untuk meminimalisir dugaan penyelewengan anggaran Desa dan adanya tumpang tinggih pembiayaan, pemerintah dituntut menyiapkan regulasi serta sistem pengawasan yang baik. (ula)

(Suara NTB/ula)

H. Muhibuddin

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Lima Sekolah di Dompu Siap Hadapi UNBK Dompu (Suara NTB) SMA, MA dan SMK kelas akhir sejak 10 Maret lalu melaksanakan ujian sekolah untuk evaluasi akhir kemampuan siswa sebelum pelaksanaan ujian nasional (UN) pada 4 – 12 April 2016. Hasil ujian sekolah ini akan memberi pengaruh paling besar dalam penentuan kelulusan. Karena UN kini hanya sebagai alat identifikasi indeks integritas dan pemetaan mutu pendudukan di suatu wilayah.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB di Dompu, Senin (14/3) mengungkapkan, pelaksanaan ujian sekolah dilangsungkan serentak hingga 17 Maret.

Ujian ini akan menjadi bahan evaluasi akhir bagi siswa oleh pihak sekolah. Hasil ini akan menentukan kelulusan oleh sekolah berdasarkan penetapan KKM yang ditetapkan di sekolah. “Bagi siswa yang belum memenuhi standar nilai yang ditetapkan sekolah dalam KKM, maka bisa dilakukan perbaikan nilai,” ungkapnya.

Penentuan nilai KKM oleh sekolah dilakukan di awal tahun ajaran dan berdasarkan analisis konteks. Sehingga masing – masing sekolah nilai KKM-nya tidak akan sama, karena sarana prasarana yang dimiliki tidak sama. “Kalau dulu, nilai UN menjadi penentu kelulusan. Sekarang

(Suara NTB/ula)

H. Ichtiar tidak lagi. Hasil UN hanya untuk mengetahui indeks integritas dan pemetaan mutu pendidikan,” katanya.

Berdasarkan data peserta UN di Dompu, kata H. Ichtiar, sebanyak 4.115 peserta tingkat SMA/MA/SMK dan 6.022 siswa tingkat SMP/ MTs. Namun dari jumlah peserta ini, belum diketahui berapa yang tidak mengikuti ujian sekolah.

Untuk pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat dijadwalkan pada 4 – 12 April dan susulannya pada 18 – 20 April untuk SMA/MTs, serta 11 – 12 April untuk SMK. Sementara untuk SMP/MTs dijadwalkan 9 – 12 Mei dan ujian sekolah tingkat SMP pada 4 – 8 April.

Di Dompu, kata H. Ichtiar sebanyak lima sekolah yang sudah siap melaksanakan UN

berbasis komputer. Yaitu SMAN 1 Dompu dan SMKN 1 Dompu, SMPN 1 Dompu, SMPN 4 Dompu, dan SMPN 6 Dompu. Sekolah inipun sudah melakukan uji coba dalam beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Pelaksanaan UN benar – benar dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan dan membaca indeks integritas satuan pendidikan. Ini terlihat dari sistem soal yang disiapkan tidak lagi menggunakan sistem paket, tapi divariasikan sebanyak lima jenis variasi. Dengan demikian, antara siswa tidak bisa saling menyontek dan guru tidak bisa memberikan jawaban. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

Tidak Pernah Dilibatkan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beberapa waktu lalu telah mengubah struktur kepengurusannya. Dalam struktur kepengurusan yang baru itu, muncul kembali nama Zainul Aidi yang menjabat sebagai Komisaris Utama. Padahal sebelumnya, Zainul Aidi pernah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama karena ikut Pilkada di Kabupaten Lombok Tengah.

Kembalinya Zainul Aidi sebagai pengurus PT. GNE itu mendapat sorotan dari kalangan DPRD NTB, khususnya komisi III yang membidangi masalah aset dan keuangan.

Wakil Ketua Komisi III, Drs. H. Muzihir mengaku tidak mengerti dengan perusahaan daerah itu yang bisa kembali mengangkat Zainul Aidi sebagai Komisaris Utama. “Inilah yang kita tidak mengerti, Komisi III tidak pernah dilibatkan, dan saya belum tahu persis apakah itu melanggar aturan atau tidak. Akan tetapi yang namanya BUMN, BUMD, ASN, TNI, Polri, kalau maju Pilkada harus mundur. Nah ini Zainul Aidi ini seenaknya. Gampang sekali dia balik. Padahal kemarin kan dia mengundurkan diri karena dia maju di Pilkada, “ ujar Muzihir kepada Suara NTB. Muzihir juga menegaskan bahwa PT. GNE merupakan perusahaan milik daerah, bukan perusahaan milik swasta yang bisa seenaknya orang bisa keluar masuk dengan semau-maunya untuk menduduki jabatan. “Karena ini kan perusahan daerah, bukan perusahaan swasta. Dia kira perusahaan ini miliknya, dengan gampangnya dia keluar masuk sebagai komisaris utama,” kata politisi PPP itu.

Dikatakan Muzihir, PT.GNE selama dipimpin Zainul Aidi sebagai direktur utama perusahaan tersebut tidak pernah memberikan PAD yang sesuai harapan pada daerah, malah seringkali merugi.

Untuk itu ia mempertanyakan jika saat ini Zainul Aidi kembali diplot sebagai komisaris Utama. “Apa kelebihannya, apa prestasinya Zainul Aidi itu,’’ tanyanya. (ndi)

Halaman 8

Kosmetik Palsu Diduga Beredar di Mataram Mataram (Suara NTB) Polisi menelusuri asal-muasal kosmetik diduga palsu yang ditemukan di Pasar Mandalika, Sandubaya. Kosmetik jenis bedak tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman paket sebab diduga berasal dari luar NTB. Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK menerangkan, kini pihaknya sedang menelusuri barang diduga mengandung zat berbahaya itu yang menurut pengakuan pelaku telah didistribusikannya selama dua tahun belakangan. “Karena menurut dugaan, tidak mungkin ada tempat produksinya di sini,” ujarnya saat ditemui Sertijab di Mapolres Mataram, Senin (14/3).

Polres Mataram juga berkordinasi dengan BBPOM Mataram untuk mengungkap kandungan kosmetik bermerek Pixy itu. “Apakah ada kandungan zat berbahayanya atau tidak. Jika memang ada indikasi bukan dari produsen aslinya,” terang Kapolres.

Sebelumnya, pengungkapan kosmetik diduga palsu pada Sabtu (12/3) lalu itu berdasarkan laporan dari pihak perusahaan pemegang merek dagang Pixy, PT Mandom Tbk melalui Kepala Bagian Pemasaran Wilayah Timur Indonesia.

Tim Opsnal Satreskrim Polres Mataram langsung terjun menuju Pasar Mandalika, Sandubaya dimana terdapat sebuah toko milik SH (43) warga Pandan Salas, Cakranegara, yang diduga menjual kosmetik palsu terse-

but. Sekitar pukul 11.00 Wita, polisi menggeledah toko Pink di kompleks pasar. Ditemukan 59 bedak merek Pixy diduga palsu terpajang di etalase toko.

Interogasi di tempat mengungkap bahwa masih ada sejumlah dus berisi barang sama tersimpian di lantai dua toko. “Pelaku mengaku masih ada yang disimpan,” ujar Kapolres. Penggeledahan polisi menemukan empat kardus berisi 768 buah bedak serupa.

Masing-masing kardus berisi 192 buah bedak.

Mengenai berapa jumlah produk yang sudah menyebar dibeli oleh masyarakat, Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan lebih lanjut.

Pelaku diancam dengan pasal 197 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Kapolres mengimbau agar masyarakat waspada dan hati-hati dalam menggunakan kosmetik yang beredar di pasaran. Masyarakat juga diminta teliti terhadap atribut keterangan tambahan yang tertera di dalam sampul produk, yang menunjukkan keaslian dari produk tersebut. (why)

GELEDAH - Tim Opsnal Satreskrim Polres Mataram menggeledah salah satu toko diduga menjual kosmetik palsu di Pasar Mandalika, Sandubaya.

Mohan Ancam Keluar dari Golkar (Suara NTB/dok)

Waspada Beli Kendaraan

(Suara NTB/why)

MASYARAKAT diimbau waspada dan berhati-hati ketika membeli kendaraan bermotor tangan kedua, baik roda dua maupun roda empat jika tidak dilengkapi dengan BPKB. Sebab, dikhawatirkan bahwa surat kendaraan seperti STNK adalah palsu.

“Hubungi Kantor Samsat terdekat untuk mendeteksi keaslian surat kendaraan,” kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH di Mapolda NTB, Senin (14/3). Imbauan itu disampaikannya terkait pengungkapan ratusan STNK diduga bodong yang dilakukan sindikat antarprovinsi.

Polisi mengamankan empat tersangka, JV, MA, GD, dan AD terkait dugaan pemalsuan STNK dan notice pajak. Bahkan salah satunya, GD adalah oknum PNS yang mengaku sebagai aparat kepolisian yang melengkapi dirinnya dengan senjata api.

Selama dua tahun ini, 87 notice pajak dan 21 STNK kendaraan roda empat dan roda dua dipalsukan tersangka.

Negara mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp 500 juta.

Masing-masing STNK diduga palsu tersebut dihargai Rp 2,5 juta. Enam diantaranya bahkan kendaraan plat merah sejumlah SKPD provinsi NTB. Masyarakat di daerah pedalaman, sambung dia, dikhawatirkan rentan menjadi korban sebab tingkat pengawasan ketertiban lalu lintas masih kurang serta keterbatasan akses informasi guna mengklarifikasi keaslian surat kendaran.

Selain itu, sambung dia, sejumlah kendaraan tanpa BPKP apalagi dilengkapi dengan STNK palsu rentan merupakan hasil tindak kejahatan. Dari sejumlah barang bukti, bahwa beberapa nomor kendaraan tidak tercatat dalam sistem Samsat. Para tersangka juga diduga memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

“Ada juga nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihapus.

Ini masih kita dalami apakah ini kendaraan bodong atau bukan. Kami sedang kumpulkan keterangan dari laboratorium,” jelas Rochman. (why)

Mataram (Suara NTB) Pertarungan politik di internal Partai Golkar Pusat pada Musyarawarah Nasional, berdampak pada pengurus daerah termasuk NTB. Terjadi saling klaim keberpihakan satu sama lain, sehingga menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan ini, justru disikapi oleh Ketua DPD Golkar Kota Mataram kubu Agung Laksono, H. Mohan Roliskana dengan mengancam akan keluar dari Partai berlambang pohon beringin itu.

Kegaduhan ini menurut Mohan di ruang kerjanya, Senin (14/3) tidak terlepas dari interes politik orang per orang

yang menginginkan kekuasaan.

Semestinya, politikus senior baik di pusat maupun daerah mempertontonkan bagaimana supaya Golkar tidak terkesan seperti saat ini. Dengan kondisi saat ini, tentu semakin merusak citra Golkar. Terjadi saling klaim kewenangan, sehingga mengancam main pecat kader lainnya. “Dinamika seperti ini lalu mau gimana Golkar,” tanyanya.

Munas Golkar di pusat diharapkan, segera selesai sehingga proses dilaksanakan berjalan baik dan ada legitimasi kuat di daerah. Dia menyadari, masih ada kelompok

- kelompok di tubuh Golkar.

Dikhawatirkan, jika ini terus berkembang di kalangan pendukung akan jadi blunder.

Apakah keluar dari Golkar ada kaitannya dengan terpilihnya Suhaili sebagai Ketua DPD I ? Secara spesifik Mohan memang tidak memberikan kepastian. Tapi digambarkan, misalnya DPD - DPD tingkat II melaksanakan Musda kemudian memilih Suhaili, baginya tidak menjadi masalah.

Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram ini menuturkan, jika pikiran dan tenaganya tidak diperlukan lagi di Golkar. Dia tidak akan me-

maksakan diri untuk bertahan. “Saya jamak - jamak saja.

Kenapa meski paksakan diri bertahan,” pungkasnya.

Secara pribadi, tidak pernah mengkritisi kepemimpinan Suhaili. Apakah terpilih melalui proses legal atau tidak. Namun, aturan AD/ ART partai, Ketua DPD I harus melalui kepengurusan dari bawah hingga atas. Disampingi itu, memiliki idealisme serta pandangan ke depan untuk partai.

Dia menjelaskan, Golkar memiliki rencana telah dipersiapakan dalam jangka panjang. Lalu kemudian rencana

itu tidak bisa diprediksi.

Dibandingkan sebelumnya, Partai Lambang Beringin ini memiliki ritme dan batasan, tapi saat sekarang tahapan tahapan itu sudah hilang. “Kalau ditanya saya ini militansi Golkar,” sebutnya.

Golkar tidak memiliki sentral figur. Sebab, semua kader memiliki kemampuan dan kesempatan sama. Apakah akan bergabung ke partai lain?

Mohan menyampaikan dirinya terbuka kepada partai manapun yang ingin meminangnya. Daripada melihat karut marut partai yang membesarkan namanya saat ini. (cem)

BNN Intai Bupati Ogan Jika Positif Narkoba akan Dipecat Ilir Selama Tiga Bulan

Urine Anggota TNI Diperiksa Mataram (Suara NTB) Keinginan untuk membersihkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di internal institusi, serius dilakukan jajaran Korem 162/WB. Sehingga Senin (14/3) kemarin, seluruh jajaran, mulai dari perwira hingga prajurit dan PNS, diperiksa urinenya.

Tes urine dilakukan secara mendadak, melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, berlangsung di Aula Jenderal Sudirman Makorem 162/WB. Latarbelakang digelarnya tes urine mendadak, karena peredaran narkoba di Indonesia saat ini sudah sangat meresahkan. Narkoba tidak hanya menyasar golongan generasi saja, tidak menutup kemungkinan terjadi di anggota TNI. Bagi pihak Korem 162/WB, baik militer maupun PNS, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. “Karena sesuai dengan instruksi dari pimpinan TNI, apabila ada oknum anggota baik militer maupun PNS yang terbukti sebagai pengguna narkoba, maka hukumannya dipecat,” tegas Danrem 162/WB, Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si Senin (14/3) di sela-sela tes urine.

Dia menekankan kepada seluruh anggotanya, agar tidak sekali-sekali mencoba menggunakan narkoba. Karena

(Suara NTB/penrem)

TES URINE – kegiatan tes urine personel Korem 162/WB melibatkan BNN Provinsi NTB, Senin kemarin. dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan, tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga akan merugikan keluarga dan satuan tempatnya bertugas.

Selain itu Danrem 162/WB juga menyampaikan bahwa, narkoba merupakan salah satu cara yang digunakan dalam perang proxy atau proxy war. Yaitu dengan cara menghancurkan generasi penerus bangsa melalui narkoba. Un-

tuk itu Danrem berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar peduli dan bersama-sama mencegah peredaran narkoba tersebut dengan cara menjaga dan memberikan penjelasan mengenai bahaya narkoba kepada keluarga, dan teman-teman terdekat. “Kegiatan tes urine ini nantinya akan tetap dilaksanakan sehingga Korem 162/ WB bersih dari peredaran Narkoba,” tegasnya. (ars/*)

Jakarta (Suara NTB) – Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengintai gerak-gerik Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiandi sejak tiga bulan silam.

“Penelusuran kasus ini sudah sejak tiga bulan lalu, karena adanya laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan (bupati) menggunakan sabu,” kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso, di Jakarta, Senin (14/3).

Namun, karena bukti tak juga didapatkan dan saat itu jelang pilkada serentak, BNN menghentikan penyelidikan sementara. “Baru setelah pilkada selesai, kami lanjutkan pendalaman (kasus),” ungkapnya.

Pada Minggu (13/3) pukul 18.30 WIB, BNN mengamankan Bupati Ogan Ilir di kediamannya di Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Ia ditangkap bersama tiga bawahannya yakni Mu (pria, 29 tahun, tangan kanan bupati), DA (pria, 31 tahun, PNS) dan Ju (pria, 38 tahun, petugas pengamanan rumah pribadi bupati).

“Dari keempatnya, tidak ditemukan barang bukti (narkoba), namun berdasar-

kan hasil tes urine, keempatnya positif mengonsumsi narkoba jenis sabu,” tutur Budi.

Penangkapan Ahmad Wazir merupakan tindak lanjut setelah BNN menangkap seorang PNS berinisial Icn alias Fa alias Icl yang diduga sebagai pengedar narkoba.

“Dari keterangan Icn, terungkap bahwa dia sering memasok narkoba kepada Bupati AWN,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kelima tersangka dikenakan Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 127 Ayat 1a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun.

Ahmad Wazir terpilih menjadi bupati berpasangan dengan Ilyas Pandji Alam, setelah mengalahkan pasangan pembawa acara ternama Helmy Yahya-Muchendi Mahazarekki dan Sobli RozaliTaufik Toha.

Ia merupakan Bupati termuda yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2015. Pria yang berencana melepas lajang pada April ini merupakan putra bupati sebelumnya yakni Mawardi Yahya yang telah memimpin Ogan Ilir selama dua periode. (ant/bali post)

Terduga Pengedar Narkoba Lintas Kabupaten Dibekuk Praya (Suara NTB) Seorang pria berinisil SH (38) warga Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dibekuk tim Buser Polres Lombok Tengah (Loteng) diduga saat sedang mengedarkan narkoba di wilayah Desa Peseng Kecamatan Kopang, Jumat (11/3) lalu. Pelaku diduga merupakan pengedar narkoba lintas daerah dengan wilayah kerja Lotim dan Loteng. Dari tangan pelaku, polisi berhasil

mengamankan sejumlah paket narkoba siap edar.

“Pelaku ini spesialis pengedar narkoba jenis sabu.

Dengan wilayah kerja Loteng dan Lotim,” ungkap Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, kepada wartawan, Senin (14/3).

Penangkapan pelaku yang disinyalir sebagai bagian dari jaringan besar peredaran narkoba di Loteng dan Lotim berawal dari informasi masyarakat, jika pelaku akan

mengedarkan narkoba di wilayah Desa Peseng. Mendapat laporan tersebut, tim Buser Polres Loteng pun bergerak.

Setelah beberapa waktu melakukan pengamatan, polisi akhirnya mendapati pelaku memasuki wilayah Desa Peseng sekitar pukul 14.00 wita. Tanpa pikir panjang, polisi kemudian melakukan penyergapan.

Mengetahui ada polisi yang datang, pelaku sempat berusaha kabur meng-

gunakan sepeda motor miliknya, namun urung dilakukan, lantaran polisi sudah mengepung pelaku. Sempat menolak digeledah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah polisi berhasil menemukan paket narkoba di saku celananya.

Tidak sampai di situ, polisi juga memeriksa sepeda motor milik pelaku. Di situ polisi kembali menemukan paket sabu siap edar. “Pelaku kita tangkap sebelum barang

(narkoba) miliknya beredar,” terangnya.

Atas dasar temuan ini, pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Loteng, termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku menjalankan bisnis haram untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Saat ini pelaku dan semua barang bukti sudah diamankan di Mapolres Loteng guna pengembangan kasus tersebut,” tambah Suparta. (kir)

TERSANGKA - Tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiandi dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Senin (14/3).

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Persiapan Geopark Rinjani

Perbaikan Akses Jalan Masih Diperlukan Mataram (Suara NTB) Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) telah mendatangi Gunung Rinjani sebelum didatangi oleh tim assessor dari UNESCO. Pra penilaian ini dimaksudkan agar pada saat penilaian oleh assessor semua persiapan telah dilakukan dengan matang agar mendapatkan kesan yang baik. Sebanyak dua orang dari KNIU mendatangi Gunung Rinjani untuk melihat sejauh mana persiapan Gunung Rinjani menuju geopark dunia.

(Suara NTB/ist)

Grand Inn, City Hotel Tepi Pantai yang Indah Hotel Grand Inn yang telah dibangun sejak 2014 lalu ini merupakan city hotel namun lokasinya berada di pinggir pantai Loang Baloq. Lokasi yang strategis dan dengan pemandangan pantai yang indah dapat dinikmati dengan berbagai fasilitas hotel yang telah disediakan.

“Kita ini city hotel tapi di tepi pantai. Jadi kita ingin tamu kita merasakan nuansa menginap di hotel kota namun serasa di resort,” kata General Manager Hotel Grand Inn Mataram Joko Yuwono kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (14/3) kemarin.

Hotel dengan 51 kamar ini memiliki tiga tipe kamar, yaitu superior, deluxe dan family. Masing-masingbkamar dapat dinikmati dengan membayar sewa Rp 450 ribu, Rp 550 ribu dan Rp 980 ribu permalam.

Harga itu pun masih bisa dinegosiasi. Jika beruntung, tamu akan mendapatkan potongan harga sewa.

Harga itu pun sudah termasuk sarapan di restoran hotel dengan menu spesial dari chef yang telah berpengalaman.

Selain fasilitas itu, terdapat ruang karaoke yang dapat dinikmati oleh semua orang baim tamu yang menginap maupun bukan. Terdapat 16 ruang karaoke dengan lima tipe. Diantaranya small, medium, VIP medium, VIP large dan VIP home teather. Dengan kapasitas mulai 3 hingga 20 orang.

“Harga sewanya cukup terjangkau, mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu,” kata Joko. Hotel ini juga memiliki tiga meeting room dengan kapasitas hingga 80 orang. Saat ini tengah dibangun kolam renang dan ruang spa untuk masyarakat yang ingin datang berkunjung.

Terdapat 35 orang tenaga kerja di hotel ini yang telah terlatih. Sehingga dapat melayani tamu dengan maksimal. Apalagi lokasinya yang berada di tepi pantai menyebabkan hotel iji semakin banyak diminati oleh pengunjung.

Hotel sebanyak tiga lantai ini merupakan salah satu hotel yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik. Dengan lokasi yang sangat strategis membuat hotel ini semakin diminati baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. (lin)

Warga Pelosok Antusias Belajar Mengelola Pariwisata Selong (Suara NTB) Warga di pelosok kaki Gunung Rinjani bagian selatan sangat antusias belajar mengenai tata kelola pariwisata.

Warga yang tinggal di Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ingin memanfaatkan potensi wilayahnya secara optimal.

Secara umum, banyak potensi yang dapat diangkat untuk dijadikan produk kepariwisataan di kawasan tersebut.

Alasan keterbatasan kemampuan, seluruh potensi yang ada justru tidak terkelola dengan baik. Selama ini warga hanya mengandalkan hasil bumi dari kawasan hutan.

“Kalau melihat potensi, kita disini sangat cocok untuk menjadi kawasan agrowisata. Kalau mengandalkan hasil bertani, jelas perekonomian warga disini akan sulit membaik,” kata Ujib, Ketua Gabungan Kelompok Tani desa setempat, Minggu (13/3).

Hasil bertani pun, lanjut Ujib selama ini tidak terserap dengan baik. Hasil alam yang melimpah tidak mampu mereka salurkan ke pasaran sehingga perolehan mereka betul – betul miris. Hasrat mereka untuk mengolah hasil alam yang masih berupa bahan mentah menjadi barang jadi sangat tinggi. Namun lagi – lagi, karena keterbatasan sumber daya manusia, warga setempat benar – benar tak punya daya dan upaya.

“Buah mangga menjadi hasil pertanian kami disini.

Sering kali, buah yang melimpah terbuang sia – sia karena tidak terserap oleh pasar. Kita sangat ingin membuat barang mentah itu menjadi produk bahan jadi, tapi lagi – lagi kita bicara soal kemampuan,” lanjutnya.

Tak heran, kawasan bibir hutan seperti itu lekat menjadi kantong kemiskinan. Para penduduk tak kuasa melakukan lompatan besar dalam perjuangan memperbaiki ekonominya masing – masing.

Keluh kesah para penduduk yang bermukim di perbatasan hutan itu diperparah dengan adanya peristiwa perambahan hutan di era 1970-an. Waktu itu, kayu – kayu yang ada didalam hutan terbabat habis sehingga berujung pada pengurangan debit mata air. Semakin lengkap sudah penderitaan masyarakat yang terjerat gejala kemiskinan.

“Dulu tanah kita ini merupakan tanah yang subur, tetapi sejak terjadinya perambahan hutan di era 1972, kondisi masyarakat semakin terpuruk. Hasil bumi yang begitu melimpah mulai menyusut karena debit air dari hutan juga menipis,” katanya.

Kendati demikian, masuknya tawaran mengenai sistem tata kelola kawasan untuk menjadi wilayah pariwisata menjadi angin segar bagi penduduk setempat. Mereka berharap, beberapa hal yang ditawarkan tersebut dapat mendatangkan dampak positif baginya. Hanya saja, mereka membutuhkan tuntunan secara berkala sehingga penduduk setempat benar – benar siap menjalani usaha pariwisata secara mandiri.

“Warga sini kalau hanya dikasi teori, mereka tidak akan mau melaksanakannya. Yang mereka butuhkan adalah pendampingan melalui pelatihan berbentuk praktik langsung,” jelasnya.

Setelah masyarakat setempat siap melayani atau mengelola usaha pariwisata secara mandiri, mereka siap melakoni dua sisi usaha secara beriringan. Di satu sisi, aspek pertanian yang mereka jalankan saat ini tetap berlanjut, kemudian sektor pariwisata yang sebagian sisi mengandalkan aspek pertanian itu juga bisa mereka lakoni.

“Selain buah mangga, kita disini juga punya banyak hasi buah – buahan yang unggul, termasuk nangka, durian, manggis dan lain sebagainya. Kalau masyarakat disini disentuh upaya pemberdayaan, kita yakin masing – masing penduduk bisa menikmati kesejahteraan,” tandasnya. (met)

“Kemarin sudah datang tim KNIU melakukan pre assessment, namanya Pak Hanan Samudra dan Ibu Sam. Ada 12 item yang menjadi catatan penting pada saat kunjungan mereka dari Pancor Dao menuju Aik Berik,” kata Perencana Pengembangan Kawasan Geopark Rinjani Budi Karyawan kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (14/3).

Dari 12 item yang menjadi catatan, salah satunya terkait infrastruktur jalan yang terbilang belum memadai. Sehingga harus ada perbaikan jalan agar lokasi itu dapat dikatakan laik untuk dijadikan sebagai jalan menuju geopark dunia.

Selain itu kesiapan masyarakat dalam menyambut Rinjani sebagai geopark dunia juga perlu ditingkatkan. Sebab

keberadaan masyarakat dan kehadirannya dalam menyambut setiap wisatawan sangat penting. Apalagi ini juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

“Ini semua juga untuk masyarakat di sekitar Gunung Rinjani. Kalau ini lancar kan bisa berpengaruh pada perkembangan ekonomi mere-

ka,” kata Budi.

Selain itu yang menjadi catatan juga terkait kesiapan destinasi wisata yang mendukung di sekitar geopark.

Misalnya air terjun, savana dan lain sebagainya. Apalagi perjalanan menuju Gunung Rinjani yang melewati Aiq Berik sangat strategis.

“Kalau lewat Sembalun ada savana, kalau lewat Senaru bisa langsung ke Segara Anak. Kalau lewat Aik Berik itu komplit ada airnya di sepanjang jalan dan juga ada savananya,” ungkapnya.

Kehadiran para KNIU juga dihrarapkan dapat memberikan masukan bagi kelangsungan Geopark Rinjani sebelum

dilakukan penilaian oleh tiga orang assessor yang akan datang dalam waktu dekat ini.

Seperti diketahui bahwa peluncuran Geopark Rinjani menuju geopark dunia dibuka langsung oleh kementerian dan Wakil Gubernur NTB. Dalam kesempatan itu Wagub sempat mengkhawatirkan Geopark Rinjani terancam karena maraknya pembalakan liar. Sehingga diharapkan masyaraat tidak melakukan itu.

“Masyarakat harus menjaga hutan dan gunung ini jangan sampai dieksploitasi.

Apalagi penilaian terhadap geopark ini rutin dilakukan,” tutupnya. (lin)

Banyak Objek Wisata Belum Tersentuh

(ant/bali post)

NOVEL BARU EKA - Penulis Eka Kurniawan tengah melayani permintaan penggemar menandatangani buku novel terbarunya “O” yang diluncurkan di Jakarta, Minggu (13/3).

Eka Kurniawan Luncurkan Novel Keempat Jakarta (Suara NTB) Penulis Eka Kurniawan membutuhkan waktu hampir delapan tahun lamanya untuk merampungkan naskah novel terbarunya, “O”, yang akhirnya diluncurkan di Jakarta, Minggu (13/3).

Eka bertutur bahwa novel tersebut awalnya berangkat dari keinginan menulis novel bertema religi, namun sempat terhenti proses penulisannya sebelum “diselamatkan” oleh sirkus hiburan jalanan, topeng monyet.

Topeng monyet, merupakan salah satu hiburan yang digemari oleh Kidung Kinanti Kurniawan, putri semata wayang Eka dengan sang istri,

Ratih Kumala yang juga berprofesi sebagai penulis.

“Saat topeng monyet belum dilarang di Jakarta, Kinan kerap ingin berlama-lama melihat di jalan. Dari topeng monyet itu saya melihat monyet kerap bertingkah polah meniru manusia, dari situ inspirasi datang,” kata Eka. “Dalam perkembangannya, ternyata ada pencerahan untuk mengawinkan kisah terinspirasi topeng monyet itu dengan draf lama yang sempat terbengkalai,” ujarnya menambahkan.

Kisah tentang monyet termasuk, O, nama seekor monyet yang dijadikan judul novelnya itu, kata Eka, just-

ru baru muncul belakangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“O” merupakan sebuah novel yang memiliki banyak lapisan cerita, dengan ringkasan pendek di sampul belakangnya sebagai “kisah tentang seekor monyet yang ingin menikah dengan Kaisar Dangdut”.

Eka menyebut “O” sebagai sebuah fabel, yang tidak diperuntukkan untuk anak kecil melainkan pembaca dewasa.

“O” adalah novel keempat Eka setelah “Cinta Itu Luka” (2002), “Lelaki Harimau” (2004) dan “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” (2014). (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Dengan beberapa penghargaan yang didapatkan, pariwisata di NTB saat ini tengah menjadi sorotan. Namun hal itu belum cukup berarti jika dibandingkan dengan banyaknya potensi pariwisata di NTB yang belum terkelola dengan baik.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota lebih jeli melihat potensi di daerah masing-masing.

“Pemerintah kabupaten/ kota ayo dong lihat potensipotensi pariwisata di masingmasing daerahnya. Saya pikir kita punya banyak, tapi belum disentuh oleh Disbudpar masing-masing daerah,” kata Faozal kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (14/3).

Menurutnya pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata harus lebih agresif dalam memajukan pariwisata di daerahnya. Sebab semua potensi yang ada harus dimaksimalkan. Faozal menilai bahwa keterlibatan disbudpar

masing-masing daerah terbilang masih masih kurang.

“Semuanya greget ingin majukan pariwisata. Tapi terkadang terkendala anggaran. Kita maklumi itu, tapi masing-masing harus bisa memaksimalkan potensi pariwisata yang ada,” ungkapnya.

Salah satu potensi pariwisata yang masih baru namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten lombok timur yaitu wisata sungai mencerit yang ada di Kecamatan Pringgasela.

Destinasi wisata ini terlihat cukup potensial namun tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah.

“Kan tidak semuanya harus pemerintah provinsi. Ayo pemerintah kabupaten/kota maksimalkan potensi yang ada. Kalau melihat pendapatan, provinsi tidak dapat apaapa. PAD masuk ke masingmasing daerah,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk semakin memajukan pariwisata di NTB. Sehingga wisatawan bisa merasa senang dan betah saat mengunjungi NTB. (lin)

“Saya pikir kita punya banyak, tapi belum disentuh oleh Disbudpar masing-masing daerah” Lalu Moh. Faozal

(Suara NTB/dok)

Disesalkan, NTB Gagal Bangun Museum Geologi Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan Museum Geologi NTB di Mataram gagal direalisasikan.

Padahal, total jumlah anggaran yang siap dialokasikan pada tahap awal pembangunan mencapai angka 48 Miliar.

Kini, rencana pembangunan museum geologi di daerah ini hanya tinggal cerita.

Museum geologi yang akan berdiri di NTB diproyeksikan sebagai museum geologi pertama dan satu – satunya di wilayah Indonesia timur. Museum tersebut niatnya akan dibangun persis di seberang kedudukan Museum Negeri NTB yang sekarang.

“Rencana pembangunannya itu ketika zaman pemerintahan pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono,red).

Saya termasuk salah satu orang yang meratapi kegagalan pembangunan museum tersebut sampai sekarang,” ujar Syaraswati M.Si selaku mantan anggota tim perintis pembangunan Museum Geologi NTB, Senin (14/3).

Staf Fungsional Pamong Budaya Madya di Museum Negeri NTB ini menjabarkan, rencana itu digagas bersama oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) dengan Kepala Dinas Pertambangan. Saat itu Kadisbudpar NTB dijabat Yacob Abidin, sementara Kepala Dinas Pertambangan dijabat Heryadi Rachmat (Geolog di Balai Arkeologi Bandung – sekarang).

Pada waktu itu, Ketua Tim Perencana dan Pembangunan museum geologi itu dijabat oleh Kepala Dinas Pertambangan sendiri.

“Waktu itu Gubernur kita adalah pak L. Serinata. Sem-

pat pada waktu itu, Walikota Mataram, pak H. Ruslan menawarkan, apabila Pemprov tidak sanggup memfasilitasi rencana ini, maka pihaknya siap mengambil alih rencana ini. Mereka siap menyediakan lahan yang luasnya mencapai 7 hektar di wilayah Jempong,” tutur Syaraswati saat ditemui di ruangannya.

Sayangnya, lanjut dia, Pemprov NTB saat itu tidak bersedia menerbitkan izin untuk pembangunan museum tersebut. Di sisi lain, pemprov juga tidak berkenan mengalihkan proyek tersebut sehingga tidak bisa dieksekusi oleh Pemerintah Kota Mataram.

Anggaran Anggaran yang siap dialokasikan untuk memuluskan pembangunan tersebut tidak main – main. Dana untuk pembangunan Museum Geologi NTB akan berasal dari dua mata anggaran. Anggaran pembangunan museum tersebut siap diberikan oleh pihak PT. Newmont Nusa Tenggara dengan nilai mencapai Rp 2 Miliar. Selanjutnya dari pemerintah pusat, kala itu siap menaburkan uang tunai senilai Rp 46 Miliar.

“Sampai beberapa tahun belakangan ini, teman – teman di PT. Newmont itu sampai bilang ke saya, ‘ayo bu Saras, datang ambil uang untuk pembangunan museumnya, dari Newmont sudah dianggarkan’,” katanya menirukan pengalaman saat berkunjung ke kantor Newmont beberapa tahun lalu. Ia berkunjung atas keperluan lain setelah proyek pembangunan museum tersebut memang gagal direalisasikan.

Ia menyebutkan, dana sebesar Rp 2 miliar dari PTNNT itu disiapkan untuk bangunan. “Sementara yang 46 miliar itu, adalah untuk kebutuhan pengadaan isi museum, baik berupa alat – alat multimedia maupun alat teknologi yang canggih-cangih itu,” katanya.

Menurutnya, ketika Museum Geologi itu terbangun di seberang museum yang sekarang, bangunan tersebut akan menjadi sarana rekreasi dan edukasi teknologi yang siap menyedot ribuan pengunjung dalam setahun. Seperti museum – museum berbasis teknologi di Jawa, museum geologi di wilayah Indonesia timur ini bahkan bisa menjadi magnet pemikat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Kalau ini benar – benar terealisasi, saya tidak bisa bayangkan berapa angka kunjungan yang akan kita peroleh.

Berapa keuntungan yang bisa dihasilkan untuk masuk ke dalam kas negara. Pelayanan dari kita mungkin bisa sampai menjadi 24 jam dalam sehari,” katanya.

Itu sebabnya, lanjut Syaraswati, Museum Geologi yang ada di Bandung menjadwalkan kedatangan pengunjungnya. Hal tersebut, bagi dia sebagai wujud antisipasi pembeludakan pengunjung sekaligus potret antusiasme warga atau wisatawan yang keranjingan mendatangi museum.

Dirinya menitipkan harapan pada generasi sekarang ini agar tergerak untuk melanjutkan kembali proses eksekusi gagasan besar tersebut. Disamping berkaitan dengan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),

bahwa museum Geologi ini juga menyangkut nasib masa depan industri pariwisata.

Masa depan industri bidang jasa ini, salah satunya bisa diperbaiki melalui pembangunan museum geologi tersebut sebagai pemikat kunjungan wisatawan.

Sebelumnya, Heryadi Rachmat mantan ketua tim pembangunan Museum Geologi NTB, mengemukakan alasan digagalkannya pembangunan tersebut adalah karena mekanisme pelayanan birokrasi pemerintahan saat itu sangat berbelit. Museum berbasis teknologi di NTB gagal didirikan lantaran anggaran yang siap dihibahkan oleh pihak Newmont harus diserahkan kepada tim perintis melalui perantara pemerintah provinsi.

“Kita kan, enggak mau seperti itu, kita maunya anggaran itu langsung saja diserahkan ke tim supaya langsung dieksekusi. Akhirnya ya enggak jadi,” katanya, ketika dihubungi Suara NTB, Rabu (9/ 3) lalu.

Ia membeberkan, saat batalnya pembangunan Museum Geologi di Lombok, beberapa daerah lainnya justru berlomba – lomba mendirikan museum berbasis teknologi.

“Termasuk Bali, waktu itu saat pembangunan museum geologi padahal satu – satunya di wilayah Indonesia timur yang di lombok, Bali justru langsung mendirikan Museum Gunung Api,” katanya.

Potensi daerah NTB untuk dibangunkan museum geologi sangat tinggi NTB memiliki tiga gunung berapi yang bisa menjadi objek kajian dalam museum tersebut. Ketiga gunung berapi yang ada di NTB

adalah Gunung Rinjani, Tambora dan Sangeang di Bima. Adanya museum tersebut nantinya bisa menjadi sarana identifikasi dan pembelajaran tentang kondisi gunung berapi di daerah ini. Para pelajar, terutama siswa SD yang ingin mempelajari tentang Rinjani, Tambora atau Gunung Sangeang Api tidak perlu melakukan pendakian ke punggung gunung. Mereka cukup mendatangi museum geologi yang telah dilengkapi fitur sarana dan media pembelajaran tentang alam.

Terlepas dari letak kekeliruan yang terjadi pada masalah yang telah lampau ini, jika dilirik dari sudut pandang pembangunan pariwisata, gagalnya pembangnan museum geologi di NTB ini dapat dijadikan bahan refleksi oleh tiap – tiap insan yang mengembangkan pariwisata di daerah ini. Sebuah konsep pengembangan dunia pariwisata menurut seniman Zaeni Mohammad, bisa digambarkan dalam bentuk pepatah “Berakit – rakit ke hulu, Berenang – renang ketepian.”

Bahwasanya, jelas dia, para pelaku pariwisata maupun pemangku kebijakan yang membentengi industri bidang jasa ini harus berdarah – darah dalam melakukan pembangunan maupun pembenahan di era sekarang. Lantas, hasil dari jerih payah kebaikan yang diperjuangkan sekarang ini akan dipetik dan dinikmati oleh anak cucu atau generasi di era mendatang. Seandainya, museum geologi yang sudah dirintis untuk dibangun pada era terdahulu, maka hasilnya bisa jadi dapat dirasakan pada saat sekarang. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

Halaman 10

ABK Belum Diakomodir SNMPTN Rumah Cerdas Antisipasi Anak Putus Sekolah Giri Menang (Suara NTB) Mengantisipasi anak-anak di daerah Pesisir Teluk Gok, Dusun Medang Desa Sekotong Barat yang banyak terancam putus sekolah, Rumah Cerdas Lembar tergerak membangun taman belajar bagi anak-anak pesisir. Pihak Rumah Cerdas bersama warga bergotong royong membangun taman belajar untuk siswa belajar, pusat kegiatan. Tidak itu saja, taman belajar ini bisa dimanfaatkan untuk posko pengamanan dan posyandu bagi warga setempat.

Ketua Lembaga Sanggar Belajar Rumah Cerdas, Evi Febriana di sela-sela gotong royong bersama di Teluk Gok, menjelaskan, pembangunan taman belajar ini tindak lanjut dari kegiatan baksos pembagian alat belajar bagi anak-anak pesisir di daerah itu yang banyak putus sekolah. Hal ini didasari banyaknya anak putus sekolah di daerah itu, pihaknya membangun taman belajar tersebut.

“Taman belajar itu kami bangun untuk anak-anak bisa belajar, pusat kegiatan. Paling penting untuk mendorong dan memotivasi anak-anak untuk bisa melanjutkan pendidikan, pihak lain juga bisa melirik anak-anak di sana,” kata Evi. Menurutnya, pembangunan taman belajar masih persiapan tahap membangun. Untuk membangun taman belajar, pihaknya bergotong royong dengan masyarakat setempat. Hal ini untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap taman belajar. Sebab, taman belajar ini nanti tidak saja untuk kegiatan belajar, namun bisa untuk kegiatan posyandu dan mengaji serta pos keamanan dengan bangunan dibuat semi permanen.

Diakuinya, pihaknya membangun taman belajar itu ingin membantu masyarakat setempat melalui pendidikan. Sebab masyarakat setempat memiliki pemahaman pentingnya pendidikan masih rendah. Selain itu, di daerah itu banyak anak yang putus sekolah. Di daerah itu, ada 22 anak masih duduk di bangku SD, 6 anak akan lulus sekolah. Enam anak ini, jelasnya, terancam putus sekolah, karena di samping sekolah untuk melanjutkan jauh tapi juga disebabkan kurangnya sarana penunjang di daerah itu. Untuk itu, menurut Evi perlu menanamkan motivasi dan semangat belajar bagi anak-anak.

Rencananya taman belajar yang dinamakan Taman Belajar Pelangi akan dibuka dalam waktu dekat. Setelah taman belajar itu berdiri, pihaknya akan berkunjung sekali sebulan untuk membawakan buku bacaan, kemudian mengadakan kegiatan untuk menunjang dan mendorong motivasi mereka. Pihak Dikbud dalam hal ini siap membantu penyediaan buku bacaan.

Harapan besarnya, setelah dibangun taman belajar ini akan menggerakkan pihak lain untuk memperhatikan warga dan anak-anak setempat. Ia juga berharap, akan ada beasiswa bagi anak-anak setempat untuk melanjutkan pendidikan. “Mudahan ini awal majunya daerah setempat, dimulai dari pendidikan,” harapnya. (her)

(Suara NTB/ist)

GOTONG ROYONG - Warga Teluk Gok Sekotong bersama Ketua Yayasan Sanggar Belajar Lembar Evi Febriana bergotog royong membangun taman belajar bagi anak pesisir.

Belum Efektif, Pola Imtak Harus Diformulasi Ulang Mataram (Suara NTB) Program iman dan takwa (imtak) yang diadakan setiap hari Jumat di sekolah-sekolah di Kota Mataram dinilai belum efektif bagi peningkatan iman dan takwa warga sekolah. Untuk itu, pola pelaksanaan imtak yang cenderung monoton dan pasif harus diubah dengan pola baru.

Hal itu mengemuka dalam workshop yang digelar Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs Kota Mataram dengan tajuk “Reformulasi Kegiatan Imtak Siswa dalam rangka Memperkokoh Iman dan Takwa”, akhir pekan lalu.

Ketua MKKS SMP/MTs Kota Mataram Lalu Suwarno menegaskan pada dasarnya tidak ada yang salah dalam pelaksanaan imtak di sekolah. Hanya saja selama ini, pelaksanaannya kurang bermakna, karena tidak dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak ada yang salah dalam kegiatan imtak, hanya berharap agar lebih bermakna dan tidak monoton dan dianggap sebagai kegiatan baca yasin dan tausiah saja,” ujar Suwarno.

Ia menyebut program imtak tidak gagal, tapi hanya perlu direformulasi lagi, sehingga pelaksanaannya tidak hanya hari Jumat melainkan di hari-hari lain. Selain itu, dalam forum itu juga ditawarkan agar imtak dapat lebih berkontribusi nyata dalam tindakan praktik siswa, seperti pada momentum tersebut siswa mengeluarkan infak dan sadaqah bagi warga fakir miskin di lingkungan sekolah.

“Ada keinginan ada sentuhan supaya lebih bermakna bisa lewat infaq sadaqah bisa bermanfaat untuk sesama, jadi yang terkumpul bisa didistribusikan di sini,” ujar Suwarno didampingi Mustajib selaku Ketua Panitia.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Mataram, TGH Mukhtar menyebut kegiatan imtak tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari keluarga di rumah. Hanya saja problemnya ialah masih ada keluarga yang belum sadar terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Senada dengan itu,tokoh agama TGH Ahmad Mukhlis, menegaskan pentingnya pendidikan dalam keluarga bagi tumbuh kembangnya generasi. “Kehidupan rumah tangga yang baik karena jika sudah baik anak pun akan berlaku baik. Kalau rumah tangga itu selesai, maka selesailah semua tidak perlu dilempar ke guru, karena basis pendidikan itu rumah tangga,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, Dr. H. Muh Tajudin, MSi, menawarkan tiga pola pelaksanaan imtak menggunakan pendekatan konsep bil qalam (menulis), bil hal (tindakan) dan bil mal (dengan harta).

“Anak-anak diwajibkan menulis pada kegiatan imtak misalnya bagaimana cara orang solat, kalau selama ini siswa pasif sekarang harus aktif. Bil hal (tindakan) sebagai contoh saja musala sekolah bisa dihidupkan dan perlengkapan sekolah dibersihkan, bisa dicuci setiap hari Jumat, atau karpet masjid, sedang bil mal atau harta untuk memupuk kepedulian terhadap anak yatim, setiap siswa bisa memberikan sadaqah dan infaq saat imtak berlangsung,” ujarnya.

Saat ini kata Tajudin, pola imtak masih hanya sebatas bil lisan saja yang berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan imtak karena terlihat monoton. “Masa monoton terus tidak pernah diubah dan dilakukan evaluasi terhadap program imtak,” kritiknya.

Hasil workshop ini akan dibawa ke Dikpora agar dibuatkan regulasi terkait dengan pola pelaksanaan imtak yang baru. (dys)

Mataram (Suara NTB) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) masih belum terakomodir pada sistem Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Tidak ada undangan bagi siswa-siswa ABK di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana sekolah umum lainnya.

Wakasek Urusan Kesiswaan SLB Pembina Mataram, Muryanto, SPd, meminta agar Universitas Mataram (Unram) sebagai kampus negeri terbesar di NTB mengakomodir siswasiswa SLB untuk bersaing pada jalur SNMPTN. “Kami ingin rektor supaya memperhatikan ABK di NTB tidak banyak t a p i paling tidak ada dua atau tiga persen

Muryanto

ABK yang lanjutkan kuliah agar semakin baik taraf hidup masyarakat kan. Kalau kuliah ke Jawa kan mahal, ada kampus di NTB cukup bergengsi Unram alangkah indahnya apabila rektor mau mengakomodir tamatan SMA SLB se NTB,” harap Muryanto pada Suara NTB, belum lama ini.

Diakuinya pula bahwa hingga kini belum ada informasi yang diterima bahwa perguruan tinggi di NTB memfasilitasi untuk menerima siswa ABK. “Kalau ada di NTB belum ada perguruan tinggi yang memfasilitasi ABK, termasuk di Unram alasan mereka ya karena belum siap menerima, beda dengan pulau Jawa sudah banyak yang menerima. Unram yang kampus besar, di mana aksesnya setahu saya belum ada yang jalur khusus ABK”.

Pihaknya juga tidak berharap lebih lantaran sadar akan keterbatasan yang dimiliki siswa-siswanya. Hanya saja Muryanto

menyebut untuk jurusan-jurusan tertentu siswa ABK bisa bersaing.

“Kami tidak memaksa harus diterima tetapi setidaknya berikan kesempatan mereka untuk berkompetisi melalui jalur undangan tergantung dari kemampuan anak kami juga, tidak mungkin juga anak kami masuk kedokteran, tetapi untuk masuk ke sastra sangat mungkin,’’ ujarnya.

Pihaknya punya pengalaman ada guru masuk sastra Inggris, mereka bisa bersaing jika diberikan kesempatan untuk bidang-bidang tertentu menurut kemampuannya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Unram, Prof. Lalu Wirasapta Karyadi menyebut pihaknya tidak pernah melakukan pembatasan terhadap setiap calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus asalkan mengikuti pola tes yang diadakan oleh panitia pusat.

“Jadi kalau selama ini Unram tidak menerima, bukan Unram yang menerima mu-

ngkin yang bersangkutan tidak lulus standarnya,” bantah Karyadi.

Sementara ditanya perihal tidak adanya undangan untuk mengikuti SNMPTN bagi SLB, Karyadi tidak mengetahui pasti lantaran semua kebijakan terkait SNMPTN ada di panitia pusat. Namun kata dia, pada prinsipnya Unram tidak melakukan pembatasan bagi siswa ABK untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik lewat jalur SNMPTN, SBMTN maupun mandiri sebagai contoh pengalaman beberapa tahun silam.

“Rupanya memang kita secara nasional belum mampu membuatkan sistem bagi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus yang bisa diakses oleh adik-adik SLB. Sehingga diharapkan nanti dengan pola bimbingan-bimbingan saja nanti kita tunjuk pengawas kita sediakan selalu saat ujian, pernah ada tahun 2013 lalu pernah ada sekitar 7 orang,” urainya.

Tidak hanya itu, Unram juga pernah menerima mahasiswa baru dari siswa difabel pada tahun 2011 dan 2012 dan hingga kini masih aktif kuliah. “Selama dia bisa menjawab ujian saat tes tidak ada alasan bagi mereka tidak lu-

lus, artinya Unram tidak membatasi mereka untuk masuk kuliah, tidak dibenarkan kita untuk tidak menerima mereka”.

Hanya terlebih dulu sebelum masuk, pihaknya akan memberikan arahan agar program studi yang diambil sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Saat ini persentase ABK masuk ke Unram masih sangat kecil. “Selama dia bisa tembus dengan instrumen tes silakan masuk, tidak ada halangan,” jelas Karyadi. (dys)

Lalu Wirasapta Karyadi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dys)

Mahasiswa STIS Teliti Pariwisata Berkelanjutan di Lobar dan KLU Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di NTB. Selama melaksanakan PKL, mahasiswa STIS ini akan melakukan penelitian tentang pariwisata berkelanjutan di Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengepresiasi PKL mahasiswa STIS yang dilaksanakan di NTB ini. Diharapkan, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat NTB. Dikatakan, ketersediaan data yang aktual dan akurat sangat dibutuhkan. Karena dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh pemerintah dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi programprogram pembangunan. Data yang tersedia tersebut merupakan hasil akumulasi penelitian yang mendalam dari sebuah lembaga yang dipercaya selama ini. Dan salah satu lembaga tersebut adalah statistik.

Data statistik yang baik, lanjutnya, mempunyai beberapa ciri tertentu. Antara lain datanya harus akurat, terpercaya dan dihitung berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian datanya tepat waktu atau tidak kadaluarsa serta dapat memberikan gambaran apa adanya (as it as).

Tanpa tersedianya data statistik yang baik, tidak mungkin dapat menyusun rencana pembangunan secara baik dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Saat ini, daerah kita sedang mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggu-

lan setelah pertanian.

Sekda menambahkan, ketersediaan data statistik pariwisata yang akurat dan terkini (up to date) sangat diperlukan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang harus dilaksanakan. Namun dipihak lain mengumpulkan data yang akurat dan tepat waktu tidaklah mudah serta banyak tantangan.

“Patut kita mensyukuri, upaya kerja keras kita bersama yang sudah memberikan hasil positif, salah satunya dalam acara world halal travel award yang diadakan di Uni Emirat Arab, NTB meraih dua penghargaan tingkat internasional dalam bidang world’s best halal tourism destination dan world’s best halal honeymoon destination,”ujarnya.

Penghargaan itu diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat ke depannya. Penghargaan itu juga memacu pemda untuk terus mengembangkan industri pariwisata NTB termasuk lewat program pesona Lombok-Sumbawa yang akan menunjang angka kunjungan tiga juta wisatawan ke NTB tahun 2016 ini.

Untuk mengejar target tiga juta angka kunjungan wisatawan, baik domestik dan mancanegara itu, kata Sekda membutuhkan kerja keras dengan berbagai event wisata dan destinasi wisata yang menarik. Peningkatan kualitas kawasan wisata sebagai daya tarik objek harus mendapat perhatian serius demikian halnya keberagaman atraksi wisata menjadi hal penting untuk di tampilkan terlebih NTB, memiliki keberagaman budaya dari tiga etnis besar yang mendiami NTB. (nas)

(Suara NTB/fit)

TAMAN BACAAN - Taman Bacaan Sangkareang Mataram setiap sore ramai dikunjungi anak-anak.

Tanpa Listrik

Taman Bacaan Sangkareang Terpaksa Buka Sore Hari Mataram (Suara NTB) Pengelola terpaksa membuka Taman Bacaan Sangkareang Mataram pada sore hari.

Sebetulnya bisa saja taman bacaan yang berlokasi tidak jauh dari Kantor Walikota Mataram ini buka sejak pagi.

Hanya saja yang menjadi kendala, taman bacaan itu ternyata tidak memiliki listrik.

Hal ini diakui oleh Pembina LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos. ‘’Karena yang jaga juga anak-anak sekolah,’’ cetusnya kepada Suara NTB kemarin. Sebenarnya, dulu sudah pernah ada aliran listrik bahkan wifi gratis yang disediakan oleh Pemkot Mataram. Namun belakangan aliran listrik di sana hilang. ‘’Ngak ada alirannya. Dulu mungkin cuma disambungkan ke Bagian Umum waktu masih

di taman lama. Sekarang gak tahu. Padahal lampu-lampu taman nyala ya,’’ selorohnya.

Nyayu mengaku, pihaknya pernah meminta kepada Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM., tetapi sampai sekarang belum juga terpasang.

Padahal, taman bacaan itu, kata mantan anggota DPRD Kota Mataram ini, akan mendapat bantuan dari Kemen PP/PA berupa AC, komputer dan printer. Tentu saja bantuan ini tidak akan bisa dimanfaatkan, karena belum adanya aliran listrik.

Karenanya ia berharap agar permintaan anak-anak pengelola taman bacaan Sangkareang itu segera terwujud.

Kondisi itulah yang membuat taman bacaan itu tidak mungkin dibuka pada pagi dan siang hari. ‘’Kalau siang, panasnya jangan ditanya,’’ katanya.

Selain itu, listrik dibutuh-

kan karena di taman bacaan itu banyak buku untuk anakanak berkebutuhan khusus yang menggunakan huruf Braille. ‘’Jadi bantuan dari Kemen PP/PA,’’ cetusnya.

Pada bagian lain, Nyayu mengapresiasi komitmen Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram yang mendukung operasional Taman Bacaan Sangkareang. Karena memang Taman bacaan Sangkareang di bawah naungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram. ‘’Dan Alhamdulillah komitmen bu Ririn (Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram) akan diganti semua buku dengan buku anakanak. Karena, pengunjung taman bacaan itu kebanyakan anak-anak. Jumlah kunjungan ke taman bacaan itu rata-rata 10 – 20 pengunjung per hari,’’ ujarnya. (fit)

IAIN Mataram Dinilai Layak Buka Program Doktoral Mataram (Suara NTB) Harapan masyarakat akan hadirnya program studi S3 (doktor) di IAIN Mataram akan segera terwujud seiring dengan kedatangan Tim Visitasi Assessor dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag) RI ke Pascasarjana IAIN Mataram dari tanggal 10-13 Maret 2016. Tim Visitasi yang ditunjuk oleh Diktis Kemenag RI terdiri dari empat orang, yakni Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA (UIN Jakarta), Prof. Dr. H. Aziz Facrurrozi, MA (UIN Jakarta), Dr. H. Muhammad Zain, MA. (Kasubdit Akademik Kemenag RI) dan Dr. Abdul Mukti Bisri, MA (Kasi Pengembangan Program Studi).

Kehadiran mereka bertujuan untuk melihat kesiapan IAIN Mataram atas amanat yang “hendak diberikan” yaitu membuka program studi S3 PAI (Pendidikan Agama Islam) interdisipliner. Mereka disambut hangat oleh Jajaran Pimpinan IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.A, (Rektor IAIN Mataram), Dr. H. Masnun, MA, (Wakil Rektor I), Dr. H. Nazar Naamy, MSi, (Direktur Pascasarjana) serta dosen dan staf Pascasarjana IAIN Mataram.

Turut hadir dalam acara tersebut para guru besar IAIN Mataram ditambah dengan beberapa undangan guru besar dari universitas Mataram (Unram), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta para dekan dan dosen yang telah berkomitmen mendukung keberadaan serta keberlanjutan program doktoral ini pada khususnya dan IAIN Mataram pada umumnya.

“Alhamdulillah, setelah pengajuan proposal 12 Januari 2014 dan menjalani serangkaian sidang Desk Evaluation di Kemenag RI, Tahun 2016 ini Fact Finding (Visitasi) akhirnya terealisasi, niat progresif kita direspon dengan cepat dan positif, terima kasih atas dukungan semua pihak,” terang Direktur Pascasarjana IAIN Mataram, Dr. H. Nazar Naamy, M.Si. Kegiatan visitasi ini berlangsung melalui tatap muka di Auditorium Pascasarjana IAIN Mataram. Pada kesempatan itu, tim inti pembukaan Prodi S3 PAI Pascasarjana IAIN Mataram mempresentasikan kesiapan membuka program studi doktor. Setelah itu dilanjutkan dengan konfirmasi atau penilaian terhadap

proposal pengajuan pembukaan program doktor S.3 PAI IAIN Mataram oleh Tim Assessor.

Rektor IAIN Mataram Dr. H. Mutawali, M.A., dan Direktur Pascasarjana berterima kasih atas ketersediaan para assessor untuk melakukan visitasi. Sebab, visitasi merupakan langkah progresif pihak pascasarjana IAIN Mataram di satu sisi serta respons positif para policy maker pusat di pihak lain. Setelah acara tatap muka selesasi, tim visitasi juga memeriksa kelayakan fasilitas pembukaan prodi baru S3 PAI IAIN Mataram dengan mengelilingi seluruh area kampus.

Berdasarkan gambaran kegiatan visitasi di atas, Tim Visitasi Diktis melakukan penilaian terhadap dua hal utama, yaitu penilaian terhadap sumberdaya manusia (khususnya staf pengajar) dan non-sumberdaya manusia (kelayakan fasilitas pembelajaran seperti ruang kantor, ruang perkuliahan, perpustakaan serta akses pembelajaran lainnya).

Secara umum, Tim Visitasi Diktis menilai bahwa IAIN Mataram membuka prodi doktor (S3) PAI bukan hanya didasari oleh “keinginan” yang

(Suara NTB/dys)

ASSESSOR - Tim Visitasi Assessor dari Diktis Kemenag RI saat melakukan penilaian terhadap rencana IAIN Mataram membuka program doktor di IAIN Mataram, Senin (14/3). kuat tetapi juga didukung oleh “kebutuhan dan kepantasan”.

Karena Pascasarjana IAIN Mataram memiliki gedung khusus, perpustakaan yang memadai, kelas yang representatif, wi fi-corner, taman yang asri serta dukungan masyarakat baik internal dan eksternal yang merupakan aset utama bagi pengembangan sebuah lembaga.

Belum lagi ditambah dengan kondisi bahwa S3 PAI termasuk salah satu prodi S3

yang langka di Indonesia seperti yang ditegaskan oleh Prof.

Dr. H. Ahmad Thib Raya. ‘’Semoga Tahun 2016 ini, program doktor pascasarjana IAIN Mataram segera terealisasi demi melahirkan para doktor profesional yang mampu “menyatunafaskan” lokalitas, keislaman, keilmuan dan keindonesiaan sesuai dengan visi yang ingin digapai oleh program doktor PAI IAIN Mataram,’’ harap salah satu anggota assessor. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola JUARA ALL ENGLAND - Pasangan ganda campuran Indonesia Debby Susanto (kiri) dan Praveen Jordan merayakan kemenangan pada final ganda campuran di Kejuaraan Bulutangkis All England di Barclaycard Arena, Birmingham, Minggu (13/3).

FA Cup Inggris Minggu, 13 Maret 2016 21:30 Arsenal 1 vs 2 Watford Liga Premier Inggris Minggu, 13 Maret 2016 23.00 Aston Villa 0 vs 2 Tottenham Hotspur La Liga Spanyol Senin, 14 Maret 2016 03:30 UD Las Palmas 1 vs 2 Real Madrid Serie A Italia Minggu, 13 Maret 2016 19:30 Chievo Verona 0 vs 0 AC Milan Senin, 14 Maret 2016 03:45 Lazio 2 vs 0 Atalanta

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 16 Maret 2016 03.45 Manchester City vs Dynamo Kiev @RCTI 03.45 Atletico Madrid vs PSV Eindhoven @beIN Sport 2 Kamis, 17 Maret 2016 03.45 Barcelona vs Arsenal @RCTI 03.45 Bayern Munchen vs Juventus @beIN Sport 2 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Kemenangan Praveen/Debby Ringankan Beban Tontowi/Liliyana Bandung (Suara NTB) Legenda bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata, menilai kemenangan Praveen Jordan/Debby Susanto pada All England 2016 meringankan beban pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang selama ini

menjadi andalan ganda campuran Indonesia.

“Ini membawa dampak positif, secara psikis bagus untuk Owi/Butet (panggilan akrab Tontowi/Liliyana). Jadi sekarang terbagi dua, tidak harus mereka terus yang dibebankan jadi juara,” kata Chris-

tian, di acara Audisi Umum Djarum Bulu Tangkis di Bandung, Senin kemarin.

Christian mengatakan, selama ini pasangan Tontowi/ Liliyana selalu menjadi tumpuan di sektor ganda campuran. Dengan prestasi Praveen dan Debby, beban Tontowi/Lil-

(ant/bali post)

iyana bisa lebih ringan menjelang Olimpiade 2016. Apalagi, lanjutnya, penampilan Tontowi/Liliyana dalam beberapa waktu terakhir ini sedang menurun.

“Sekarang mereka didampingi Praveen dan Debby. Menjelang Olimpiade, Owi/Butet bisa

berkobar lagi semangatnya,” ujar mantan juara All England itu.

Praveen/Debby menjuarai turnamen All England 2016 setelah memenangkan pertandingan melawan pasangan Denmark Joachim Fischer Nielsen/ Christinna Pedersen dengan skor 21-12, 21-17. (ant/bali post)

Mataram FC Datangkan Dua Pemain Anyar Mataram (Suara NTB) Usai melakoni laga Blend Futsal Profesional (BFL), tim futsal Mataram FC terus meningkatkan personel timnya dengan mendatangkan dua pemain anyar.

Pemilik tim futsal Mataram FC, Aryanto Prametu memastikan dua mantan pemain Pingky Boys, Moses dan Johan resmi bergabung dengan Mataram FC bulan Maret ini.

“Mantan pemain Pingky Boys Moses dan Johan sudah resmi bergabung dengan tim Mataram FC. Mulai bulan Maret ini

mereka akan memperkuat tim Mataram FC setiap pertandingan,” ucap Aryanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram,

Bungkam Palermo, Napoli Dekati Juventus (Suara NTB/ist)

MELOMPAT - Bek Real Madrid, Sergio Ramos melompat untuk merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Las Palmas di laga yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Madrid, Senin (14/3) kemarin.

Madrid Menang Via Drama Dua Menit Akhir Madrid Drama dua gol pada menit-menit terakhir mewarnai kemenangan Real Madrid atas tim papan bawah Las Palmas 2-1 pada La Liga Spanyol pekan ke-29 di Stadion Gran Canaria, Palmas, Senin dini hari kemarin.

Gelandang Real Madrid asal Brasil, Casemiro, mencetak gol pada menit 89 melalui sundulan setelah menerima umpan sepak pojok Jese Rodriguez. Gol itu mengandaskan upaya Las Palmas yang menyamakan kedudukan 1-1 dua menit sebelumnya.

Real Madrid sudah unggul 1-0 ketika laga menginjak menit 24 lewat sundulan kapten tim Sergio Ramos yang menerima bola melambung hasil sepak pojok Isco.

Namun Las Palmas memberikan perlawanan saat Willian Jose membobol gawang Keylor Navas untuk mengubah skor menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan terobosan Momo pada menit 87.

Hanya dalam dua menit berselang, Casemiro menyelamatkan Madrid lewat gol sundulannya menjelang laga usai.

Setelah gol itu,Madrid harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diterima Sergio Ramos akibat menjegal Momo pada menit 90. Skor 2-1 untuk kemenangan Real Madrid bertahan hingga laga selesai.

Tambahan tiga poin ini tidak membuat Real Madrid bergerak dari posisi tiga klasemen sementara La Liga dengan 63 poin, tertinggal 4 poin dari Atletico dan 12 poin dari Barcelona, demikian Marca. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Napoli meraih poin penuh untuk mendekati pemuncak klasemen Juventus setelah menekuk Palermo 1-0 pada laga Serie A pekan ke-29 di Stadion Renzo Barbera, Senin dini hari WIB. Napoli kini mengoleksi 64 poin atau hanya tertinggal tiga angka dari Juventus yang bercokol di pucuk klasemen sementara Liga Italia dengan 67 poin.

Sebaliknya kekalahan ini membuat Palermo tidak bergerak dari peringkat 17 atau berselisih satu poin dari peringkat 18 Frosinone. Gol tunggal kemenangan Napoli tercipta dari tendangan penalti Gonzalo Higuain menyusul pelanggaran Sinisa Andjelkovic terhadap Raul Albiol pada menit 22.

Pemain berjuluk El Pipita itu melepaskan tembakan 12 pas menghujam sudut atas gawang tanpa terjangkau penjaga gawang Palermo Sorrentino. Gol itu adalah gol ke-27 Higuain di Serie A sepanjang musim ini.

Pada babak kedua, Napoli menciptakan peluang dari tendangan voli Lorenzo Insigne, sepakan jarak jauh Marek Hamsik, dan sontekan Higuaín.

Namun semua peluang dimentahkan Sorrentino sehingga skor 1-0 bertahan hingga laga usai, demikian lapor Football Italia. (ant/bali post)

Senin (14/3) kemarin.

Aryanto yang juga pemilik tim Vamos Mataram itu mengatakan bahwa selain me-

nambah pemain anyar, pihaknya juga mendepak dua pemain andalannya, Pogba dan Hendri dari Mataram FC. “Pogba dan Hendri kami keluarkan dari tim. Mereka akan digantikan oleh Moses dan Johan,” jelasnya.

Dijelaskan Aryanto, mulai bulan Maret ini Pogba dan Hendri tidak lagi membela tim Mataram FC, sebab ked-

ua atlet itu sudah dicoret dari tim miliknya. Aryanto terpaksa mencoret dua pemain lama karena mereka telah mendatangkan dua pemain anyar untuk memperkuat tim Mataram FC mulai bulan ini.

Menurut Aryanto, pada pertandingan Futsal di Semarang April mendatang Moses dan Johan akan bermain untuk tim Mataram FC. (fan)

Rio Haryanto Bidik 15 Besar di GP Australia Jakarta (Suara NTB) Pebalap kebanggaan Indonesia, Rio Haryanto mengisyaratkan target posisi 15 besar dalam Australia Grand Prix di Sirkuit Albert Park Melbourne yang akan berlangsung pada Minggu (20/3).

“Kami berharap dapat membuat kejutan dengan masuk 15 besar.

Kami tahu Manor Racing adalah tim papan bawah. Tapi, ini adalah perlombaan Formula 1 pertama musim 2016 sehingga banyak hal dapat terjadi,” kata Rio dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (14/3).

Meskipun mengisyaratkan posisi 15 besar, Rio memasang target obyektif yaitu pencapaian yang lebih baik untuk Manor Racing dibanding musim 2015.

Mobil MRT05 yang akan ditungganginya, menurut Rio, telah mengalami banyak pembaruan dengan mesin Mercedes-Benz PU106C Hybrid sehingga dapat melaju dua detik lebih cepat dari sebelumnya.

“Beberapa teknisi kami juga merupakan mantan teknisi Ferrari dan McLaren. Kami terus mengembangkan hal teknis untuk lebih mempercepat laju mobil,” ujar pembalap berusia 23 tahun itu.

Rio akan banyak memanfaatkan tiga kali sesi latihan pada Jumat (18/ 3) hingga Minggu (20/3) untuk lebih mengenal sirkuit di Melbourne dan banyak mencoba pengaturan mobil.

“Sesi kualifikasi akan sangat baru bagi semua pembalap karena ada aturan baru. Enam menit pertama sesi kualifikasi akan sangat sulit bagi kami. Kami harus keluar dari sesi kualifikasi tepat waktu dan mendapatkan catatan waktu secepat mungkin,” kata pembalap yang mengawali karir sejak usia enam tahun itu.

MRT05 menggunakan gearbox

(ant/bali post)

JELANG GP AUSTRALIA - Pembalap Tim Manor Racing Rio Haryanto berpose usai jumpa pers di Jakarta, Senin (14/3). Rio Haryanto akan menuju Melbourne untuk mengikuti lomba balap mobil Formula 1 Australia Grand Prix pada 17-20 Maret 2016 di sirkuit Albert Park, Australia.

William dengan delapan tingkat kecepatan dan satu transmisi mundur.

Mobil seberat 702 kilogram itu menggunakan ban Pirelli dan velg magnesium APP Tech. Chassis mobil Rio adalah alumunium model honeycomb core dengan bahan bakar Petronas Primax.

“Kami memang memilih ban compound medium dengan empat set ban medium dan enam set ban soft. Saya telah mempelajari sirkuit Melbourne dengan simulator dan menonton video untuk mencari breaking points,” kata Rio. Selain Rio Haryanto dan Pascal Wehrlein dari Jerman, Tim Manor Racing juga punya dua pembalap pengganti yaitu Jordan King asal Inggris dan Alexander Rossi dari Amerika Serikat.

Polling Pebalap Pemula Twitter Formula 1, @F1, membuat

polling mengenai pebalap pemula (rookie driver) yang akan memperoleh nilai paling tinggi pada kejuaran dunia Formula 1 2016.

Ada tiga pebalap pemula yang akan ikut dalam balapan musim ini yakni Jolyon Palmer (Inggris) yang direkrut oleh Renault serta dua pebalap Manor Racing yakni Rio Haryanto (Indonesia) dan Pascal Wehrlein (Jerman).

Setelah dua jam polling masuk sebanyak 4.999 suara dimana yang memperoleh suara terbanyak adalah Palmer dengan 50 persen suara, Wehrlein 28 persen dan Rio Haryanto dengan 22 persen suara.

Pada musim ini ada 21 seri balapan yang diikuti oleh 11 tim dimana satu tim memiliki dua pebalap. Balapan perdana musim ini akan dilakukan pada 20 Maret di Melbourne, Australia. (ant/bali post)

Bantai Troyes, PSG Juara Liga Prancis pada menit 18 memanfaatkan umpan Zlatan Ibrahimovic.

Satu menit kemudian PSG menambah gol lagi lewat sepakan Adrien Rabiot. Skor 3-0 menutup babak pertama. Pertunjukan Zlatan Ibrahimovic dimulai ketika babak kedua baru berjalan satu menit. Penyerang Swedia itu membobol gawang Troyes memanfaatkan umpan pendek Cavani untu membawa PSG unggul 4-0.

Umpan silang Angel di Maria memudahkan Zlatan Ibrahimovic mencetak gol 5-0 pada menit 53.

Sementara tiga menit kemudian bekas penyerang Inter Milan itu kembali membobol gawang Troyes 6-0 lewat umpan Kurzawa.

Kesalahan antisipasi bola yang dilakukan pemain Troyes, Matthieu Saunier, berbuah gol bunuh diri untuk

PSG pada menit 59. Derita Troyes pun bertambah setelah Loosemy Karaboue diusir wasit usai melanggar Cavani di area penalti.

Cavani yang mengeksekusi sendiri penalti itu sempat gagal karena ditangkap kiper Troyes, namun bola terlepas dan kembali ke kaki Cavani untuk memasukan bola ke gawang.

Skor menjadi 8-0.

Sepakan kaki kiri Ibrahimovic dari skema serangan balik yang dibangun Javier Pastore berbuah sekaligus menutup laga dengan skor 9-0, demikian Skysports. (ant/bali post) PESTA GOL - Edinson Cavani dan para pemain PSG merayakan sukses meraih gelar juara Liga Prancis usai membantai Troyes 9-0, Minggu (13/3).

(Suara NTB/ist)

Paris Paris Saint Germain (PSG) merengkuh juara Liga Prancis usai membantai Troyes 9-0 pada pertandingan Ligue 1 pekan ke-30 di Stadion Troyes, Minggu (13/3).

PSG keluar sebagai juara liga dengan keunggulan 25 poin dari peringkat kedua AS Monaco serta delapan laga yang masih tersisa di Liga Prancis.

Selain itu, pertandingan ini spesial untuk Zlatan Ibrahimovic yang mencetak empat gol. Edinson Cavani mencetak dua gol, sementara gol lainnya dicetak Adrien Rabiot, Javier Pastore, dan bunuh diri Mattieuw Saunier.

Pada jalannya laga, tim ibukota Prancis unggul 1-0 berkat gol yang dicetak Edinson Cavani pada menit 14.

Penyerang Argentina, Javier Pastore, menggandakan kedudukan menjadi 2-0

SUARA NTB

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

Molor, KPKNL Nilai Ulang Aset Pemprov di LIA Mataram (Suara NTB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) molor melakukan reappraisal (penilaian ulang) terhadap nilai aset Pemprov NTB yang berada di Lombok Internasional Airport (LIA).

Semula, KPKNL akan melakukannya pada Februari lalu. Namun hingga kini, lembaga yang berkompeten dalam penilaian aset itu belum melakukan appraisal terhadap aset Pemprov berupa penyertaan modal di LIA senilai hampir Rp 110 miliar tersebut.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM mengatakan, dalam pertemuan di Jakarta antara Pemprov NTB dan PT. Angkasa Pura I telah sepakat menunjuk KPKNL untuk melakukan penilaian ulang atas nilai aset milik Pemprov yang ada di LIA. ‘’Janjinya pada saat itu bulan Februari. Karena banyak sekali yang harus di-appraisal oleh KPKNL sehingga mereka akan melakukannya Maret.

Tapi sampai sekarang belum,”

kata Manggaukang ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (14/3) siang kemarin.

Untuk mempercepat proses appraisal itu, lanjut Manggaukang, pihaknya akan menemui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara. Pasalnya, KPKNL Mataram merupakan instansi yang berada di bawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Manggaukang menambahkan, pihaknya masih belum membicarakan berapa besar kontribusi yang harus disetor PT. AP I LIA kepada Pemprov NTB tiap tahun.

Pasalnya, hal itu masih menunggu hasil reappraisal yang akan dilakukan KPKNL. Pada tahun 2013 lalu, KPKNL telah melakukan appraisal dengan nilai wajar sebesar Rp 114 miliar lebih.

Dengan rincian, apron seluas 48. 195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian ser-

vice road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Namun, hasil appraisal itu hanya berlaku selama enam bulan. Sehingga perlu dilakukan reappraisal untuk mengetahui nilai aset Pemprov NTB itu saat ini. ‘’Nilai appraisal itu yang menentukan berapa nilainya dan dibayar tahun berapa. Karena nilai per tahun itu beda-beda. Kita kan Rp 114 miliar itu jadi dasar perhitungan, sejak 2013. Respons mereka (Angkasa Pura) menunggu hasil appraisal ini,’’ terangnya.

Berapapun hasil reappraisal ini, kata Manggaukang maka hal itulah yang akan dipakai oleh kedua belah pihak untuk membicarakan masalah kontribusi yang akan disetor ke pemda. Dalam persoalan aset di LIA ini, Pemprov juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Sehingga keputusan yang diambil nantinya tidak berten-

tangan dengan persoalan hukum. Pemprov, lanjutnya berharap proses reappraisal ini segera dilakukan supaya kontribusi dari aset Pemprov di LIA itu bisa masuk dalam APBD Perubahan 2016. ‘’Maret ini dijanjikan (appraisal). Supaya cepat. Harapannya bisa masuk dalam APBD Perubahan. Ada lah kontribusi dari aset ini. Kalau mereka (Angkasa Pura) inginnya beli.

Tapi kita tidak ke situ dulu,”tandasnya.

Pelaksanaan pembangunan aset Pemprov di areal LIA didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh Gubernur NTB dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura. Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan PT Angkasa Pura itu, ada kewajiban dari pihak pertama dalam hal ini Pemprov NTB untuk mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas LIA. (nas)

Halaman 12

Mendagri Belum Teken SK Pengangkatan Bupati Lobar Definitif Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo hingga saat ini masih belum menandatangani SK pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menjadi Bupati Lobar definitif. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengusulkan pengangkatan Bupati Lobar definitif ke Mendagri pada awal pekan lalu. ‘’Belum, tadi saya kontak Sekretaris Sekretariat Ditjen Otda. Masih belum (ditandatangani),’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/ 3) siang kemarin.

Dikatakan, seluruh berkas terkait dengan usulan pengangkatan Bupati Lobar definitif dan pemberhentian Bupati Lobar non aktif, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd sudah lengkap dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meskipun berkas sudah

lengkap, lanjutnya, tetapi proses yang dilalui sampai keluarnya SK dari Mendagri cukup panjang. Di mana draf SK itu harus ditelaah dulu di Biro Hukum Kemendagri. Setelah itu baru diparaf Dirjen Otda. Selanjutnya diteken oleh Mendagri. ‘’Mudah-mudahan minggu ini turun SK itu. Saya berencana besok (hari ini) rapat dengan Pemda Lombok Barat mengenai persiapan pelantikan,’’ujarnya. Terkait dengan pelantikan Bupati Lobar definitif itu, terang Dirja-

harta sama seperti pelantikan bupati/walikota beberapa waktu lalu. Setelah turunnya SK dari Mendagri, gubernur kemudian melantik Bupati Lobar definitif di ibukota provinsi.

Terkait dengan usulan pengangkatan Bupati Lobar definitif ini, Kemendagri telah meminta supaya Pemda melengkapi berkas-berkas usulan terutama surat keterangan putusan inkracht dari pengadilan mengenai vonis terhadap Bupati Lobar non aktif Zaini Arony. (nas)

(Suara NTB/ynt)

DANGKAL - Normalisasi di Muara Jangkok sulit dilakukan karena kondisi cuaca yang kerap kembali membawa pasir ke muara. Padahal kondisi di muara ini cukup dangkal dan nelayan kesulitan menambatkan perahunya.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 15 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 15 Maret 2016

OP Harus Mampu Stabilkan Harga RENCANA Pemprov NTB melalui Disperindag (Dinas Perdagangan) yang akan melakukan operasi pasar beras murah, menjadi kabar yang cukup melegakan. Terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ini akan menjadi kebijakan yang menggembirakan di tengah harga beras yang merangkak naik di tingkat pengecer.

Saat ini harga beras premium dengan kualitas baik bervariasi antara Rp 10.500 per kilogram hingga Rp 11.000 per kilogram. Namun di tingkat pengecer, sebagaimana diakui juga oleh Disperindag NTB harga beras tersebut bisa lebih mahal lagi, mencapai Rp 12.000 per kilogram. Kondisi ini tentu memberatkan masyarakat.

Pasalnya, tidak hanya beras, bahan pokok lainnya juga tidak sedikit yang mengalami penyesuaian harga.

Hanya saja yang perlu diantisipasi oleh pemerintah adalah harga jual beras dalam kegiatan operasi pasar berikut kualitas beras yang dijual dalam kegiatan operasi pasar. Karena dari pengalaman operasi pasar, warga tidak terlalu antusias membeli beras dalam kegiatan itu. Bahkan beras yang dijual dari kegiatan operasi pasar kerap dianggap lebih jelek dibandingkan beras medium yang dijual di pasaran.

Artinya, agar operasi pasar itu nantiny benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian pihak penyelenggara. Dengan adanya operasi pasar diharapkan memberi dampak terhadap stabilnya harga beras. Jangan sampai, setelah operasi pasar usai, harga beras kembali bergejolak. Selain itu, operasi pasar ini harus tepat sasaran.

Untuk itu, perencanaan operasi pasar harus disiapkan dengan matang. Harus dikalkulasikan berapa jumlah beras yang akan dijual dalam operasi pasar. Masing-masing masyarakat dapat membeli berapa kilogram. Bila perlu, jika selisih harga jual beras dalam kegiatan operasi pasar dengan harga beras di luar operasi pasar terpaut cukup jauh, kegiatan itu dapat dilakukan dengan sistem kupon.

Dengan sistem kupon ini, dapat mencegah kegiatan itu salah sasaran. Namun, itupun sepanjang distribusi kupon operasi pasar dilakukan dengan jujur dan transparan. Jangan sampai kupon operasi pasar itu jatuh ke tangan oknum-oknum yang sebetulnya tidak berhak. Berdasarkan pengalaman operasi pasar sebelum-sebelumnya, kegiatan yang memfasilitasi masyarakat membeli beras dengan harga distributor, kerap ditunggangi oleh kepentingan oknum-oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan banyak.

Misalnya oknum pengepul. Jika tidak diawasi dengan ketat, bisa-bisa, kupon-kupon itu justru dikuasai oleh oknum pengepul. Tentu saja, oleh oknum pengepul itu, beras-beras tersebut nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih mahal. Pendistribusian kupon itu sebaiknya melibatkan kelurahan.

Karena, pihak kelurahanlah yang paling mengetahui mana warga yang miskin dan sebaliknya.

Operasi pasar mungkin tidak cukup dilakukan hanya sekali. Kegiatan itu harus dilakukan beberapa kali di titik yang berbeda agar terjadi pemerataan kesempatan. Dengan operasi pasar terus menerus diharapkan mampu menstabilkan harga di pasaran. Sebab, jika setelah operasi pasar berlalu, lantas harga kembali mahal, dapat dikatakan kalau operasi pasar tersebut gagal dan tidak tepat sasaran. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Cara Cepat Tuntaskan Kemiskinan IKA kita ingin tahu masalah pembangunan yang selalu jadi warisan setiap pergantian rezim, jawabannya singkat: kemiskinan. Tetapi khusus NTB ada dua tambahan: gizi buruk dan buta huruf. Tiga permasalahan dasar yang berdimensi kemanusiaan itu, menjadi perhatian utama dan pertama. Siapapun penguasa di NTB. Di manapun dia bertahta: Gubernur, Bupati atau Walikota.

Menjadi aneh jika sasaran pembangunan di suatu daerah tidak fokus bermuara pada tiga permasalahan inti pembangunan itu.

Sekadar untuk mengingatkan.

Tanpa mengenyampingkan lompatan prestasi kinerja yang telah dicapai. NTB masuk dalam kelompok “Indonesia top moves,” sebagai provinsi paling progresif kinerja pembangunan manusia di Indonesia. Tetapi jumlah penduduk miskin di NTB masih relatif besar. Data BPS 2015 menyebutkan jumlah 802.209 jiwa, atau equivalen 16,54 persen. Jika disandingkan dengan provinsi-provinsi lain, NTB berada pada posisi 28 dari 34 provinsi di Indonesia. NTB masih butuh energi ekstra kreatif untuk menuntaskan kemiskinan lebih cepat.

Koran Suara NTB edisi Senin, 22 Februari 2016, menurunkan laporan khusus bertajuk “Gizi Buruk dan Potret Kemiskinan.” Membaca liputannya membuat kita semakin tersadarkan bahwa kerja belum maksimal. Masih ada segmentasi yang belum tersentuh dengan baik.

Perlu kerja ekstra yang lebih sistemik dan masif dari seluruh aktor pembangunan: pemerintah, dunia usaha, masyarakat.

Ke depan dibutuhkan bagaimana mengefektifkan pemanfaatan alokasi dana yang cukup besar, sehingga kemiskinan lebih cepat tuntas.

Tepat sasaran dan tepat manfaat.

Kita tidak kekurangan dana. Perlu komando di level provinsi dan kabupaten/kota yang mampu melakukan koordinasi multisektor dan multifungsi. Dari tataran program sampai pelaksanaan di lapangan.

Pendekatan Berbasis Desa Langkah cepat menuntaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Konvensional atau reguler. Memang empat kluster program reguler harus tetap berjalan. Tetapi itu saja tidak cukup.

Dibutuhkan terobosan dalam bentuk inovasi. Baik pada tataran kebijakan maupun program dan kegiatan.

Oleh:

Badrul Munir

(Direktur Eksekutif Regional Institute 104)

Sekadar untuk mengingatkan. Tanpa mengenyampingkan lompatan prestasi kinerja yang telah dicapai. NTB masuk dalam kelompok “Indonesia top moves,” sebagai provinsi paling progresif kinerja pembangunan manusia di Indonesia Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau lebih populer dengan UU Desa, membuka peluang cara cepat menuntaskan kemiskinan. Setiap desa diberi amanat untuk merancang skenario pembangunan di tingkat desa, sesuai potensi dan kondisi riil desa.

Sejumlah dana dikucurkan. Tujuannya untuk membiayai programprogram pembangunan yang sudah disepakati pemerintah desa bersama warga masyarakat.

Jika penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan dengan “strategi berbasis kluster” dinilai lamban. Atau tidak bisa merespon cepat permasalahan kemiskinan.

Perlu percepatan dengan “strategi berbasis desa” sebagai bentuk inovasi daerah. Suatu strategi yang memosisikan desa tidak hanya sebagai wilayah administratif, tetapi juga wilayah pembangunan. Desa bersama masyarakatnya menjadi pelaku utama program penuntasan kemiskinan. Menjadi penggerak!

Merujuk pembangunan berbasis masyarakat desa, ada beberapa pertimbangan yang melatari inovasi strategi ini: Pertama, desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan negara. Pemerintahan desalah yang paling dekat berinteraksi dengan warga masyarakat. Paling mengetahui potensi, kondisi dan permasalahan di desa. Mengetahui siapa dari penduduk desa yang miskin dan tidak miskin. Tahu mengapa warganya miskin. Secara sosiologis desa menjadi unit sosial yang mengikat solidaritas dan soliditas sesama warga masyarakat.

Kedua, memosisikan desa se-

bagai basis penuntasan kemiskinan, berarti memperkuat basis pembangunan di level masyarakat. Level paling bawah. Membuka lapangan kerja dan menekan urbanisasi. Rentang kendali antara program dan sasaran semakin dekat. Sistem kendali semakin efektif. Kebocoran anggaran semakin mudah terdeteksi karena masyarakat mengontrol secara langsung. Sasaran dan hasilhasil pembangunan lebih efektif mencapai kelompok rumah tangga miskin. Bias antara program dan sasaran bisa dieliminir seminimal mungkin. Sehingga validasi data rumah tangga miskin dapat dimutakhir secara periodik.

Ketiga, sesuai ketentuan perundang-undangan setiap desa memperoleh kucuran dana Rp 750 juta sampai Rp 1,4 miliar. Pemanfaatan dana desa untuk penuntasan kemiskinan merupakan langkah tepat dan strategis. Jika pada 2016 setiap desa di NTB memperoleh kucuran dana Rp 750 juta, maka dengan jumlah 1137 desa dan kelurahan akan terhimpun dana sejumlah Rp 853 miliar. Angka ini belum termasuk anggaran program reguler penanggulangan kemiskinan dalam APBN, APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Diperkirakan mencapai 2 sampai 2,5 triliun rupiah. Pada sisi lain penurunan kemiskinan pada periode 2008-2013 rata-rata 1,4 persen pertahun atau sekitar 15.000 jiwa.

Silahkan kalkulasi berapa investasi yang dibutuhkan untuk mengubah status orang miskin menjadi tidak miskin. Cukup besar memang. Tentu ini wajib diefektifkan.

Keempat, banyaknya sumbersumber pendanaan program penuntasan kemiskinan yang akan masuk

RADIO

ke desa, membutuhkan sistem koordinasi yang ketat dan berkelanjutan.

Selain dana alokasi desa, ada juga dana bersumber dari APBN, APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk kontribusi CSR dari dunia usaha. Fungsi koordinasi yang tidak maksimal diperankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota, perlu direvitalisasi. Jika selama ini orientasi koordinasi pada program-kluster. Harus diubah menjadi orientasi desa-wilayah. Berarti terjadi perubahan pola pikir organisasional. Perubahan pola kerja dan strategi pendekatan.

Kelima, penuntasan kemiskinan berbasis desa harus dipayungi oleh kebijakan pembangunan wilayah.

Kabijakan yang mengatur program desa dan lintas desa dalam satu kecamatan. Bahkan lintas desa antarkecamatan. Keterkaitan dan kerjasama antardesa perlu dikembangkan. Dapat dipastikan tidak ada desa yang mandiri dari aspek pengembangan potensi dan sumberdaya pembangunan. Dalam kaitan ini peran Camat sangat diperlukan dalam TKPKD kabupaten/kota.

Percepatan memang perlu. Memosisikan desa sebagai basis penuntasan kemiskinan, berarti kita memperkuat pembangunan berbasis masyarakat. Sudah banyak kegagalan pembangunan akibat menghindari keterlibatan desa secara penuh. Kini UU Desa memberi ruang yang lapang untuk pemberdayaan desa. Akankah peluang itu kita jadikan momentum yang tepat untuk menuntaskan kemiskinan?

Jawaban atas pertanyaan itu ada pada kepala daerah: provinisi, kabupaten, kota. Kita lihat saja komitmen dalam bentuk kinerja nyata [*]

Delapan jembatan putus, 5.700 meter jalan rusak Harus jadi prioritas untuk diperbaiki

***

Ditangkap, sindikat pemalsu STNK dan notice pajak Masyarakat harus waspada membeli kendaraan bekas

***

SUARA NTB

Selasa, 15 Maret 2016

Komisi III Soroti Serapan Anggaran Triwulan Pertama Tak Capai Target Dari Hal. 1 ‘’Insya Allah masih ada waktu dalam triwulan pertama ini kurang lebih dua minggu untuk mengejar target realisasi. Mungkin awal April kita akan evaliasi dinas-dinas mana saja yang lelet dalam membelanjakan anggaran yang sudah diplot pada triwulan pertama ini. Kenapa, supaya tidak terjadi penumpukan nantinya di triwulan terakhir,” ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi III berjanji akan tetap mengawasi setiap SKPD yang memiliki kebiasaan, yang pada awalawal tahun hanya santai-santai saja. Tetapi pada akhir tahun baru tergesa-gesa untuk menghabiskan anggaran. ‘’Komisi III akan turun melihat kinerja SKPD. Kalau memang uangannya ada kok tidak dibelanjakan . Ini alasannya hanya survei-survei saja, lalu sampai kapan surveinya.

Masak sampai tiga bulan survei. Misalnya seperti di Disperindag, Dinas PU, katanya mereka baru survei,’’ katanya.

Akan tetapi katanya, jika dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, progres realisasi anggaran untuk triwulan pertama sudah lebih baik.

Walaupun masih jauh dari yang telah ditargetkan. ‘’Tetapi alhamdulilah sudah lebih baik dari sebelumnya.

Kalau awal tahun dulu itu bahkan tidak sampai 10 persen serapan anggarannya. Sekarang sudah sampai 15 persen,’’ sebutnya.

Selain itu, politisi PPP ini juga meminta pada eksekutif agar dugaan anggaran yang sengaja tidak dibelanjakan karena didepositokan agar direalisasikan eksekutif dengan cara segera untuk membelanjakan anggaran yang ada. Serta tidak ada alasan bagi eksekutif untuk menahan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat ditahantahan seperti itu hanya untuk mengambil keuntungan dari deposito. ‘’Itu modus seperti itu kan gaya lama. Kita minta supaya jangan ada kesan seperti itu. Bagaimanapun ini adalah uang rakyat yang harus digunakan sebagaimana mestinya. Jangan hanya karena ingin memanfaatkan bunga deposito. Jangan sampai pekerjaan awal tahun justru ditumpuk akhir tahun,’’ pungkasnya. (ndi)

35 Kelompok WUB Potensial Diberikan Bantuan Peralatan Dari Hal. 1 Total sebanyak 170-an orang penerima bantuan. Peralatan yang diterima cukup lengkap. Mencakup seluruh jenis peralatan pra produksi hingga finishing.

Serah terima bantuan dilaksanakan di Sekretariat PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Jalan Pemuda Mataram, oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM dan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, Hj. Desak Iriantini kepada perwakilan ketua kelompok Senin (14/3) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, tegas dikatakan H. Supran, beruntunglah kelompokkelompok yang diberikan bantuan. Tetapi, harus dipertanggungjawabkan bantuan tersebut. Pencetakan 100.000 lebih WUB telah dilaksanakan sejalan dengan pemberikan dukungan peralatan sejak tiga tahun terakhir. Secara bertahap seluruh kelompok akan diperhatikan. Meskipun, diprioritaskan adalah kelompok-kelompok WUB yang dinilai serius dan memiliki semangat tinggi. ‘’Bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UMKM bentuknya berupa peralatan seperti ini dan fasilitasi modal langsung melalui akses kredit dengan bunga lunak di perbankan,’’ kata mantan Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa ini.

Memperkuat dukungan kepada WUB ini, menurut H. Supran selain dukungan modal, bimbingan dan pendampingan akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Melibatkan seluruh konsultan PLUT. Konsultasi usaha bisa dinamis, baik secara langsung ataupun via telepon secara rutin.

‘’Kita akan kawal, kelompok-kelompok ini kalau sudah maju, bisa saja membentuk koperasi. Kelompok perajin limbah kerang bisa membuat koperasi sendiri dengan membuat brand sendiri dari produksinya, demikian juga kelompok wirausaha kerupuk kulit.

Serta kelompok-kelompok lainnya,’’ ujarnya.

Apa yang dilakukan ini, diharapkan dapat dilakukan juga oleh instansi lainnya, termasuk dinas terkait di kabupaten/kota. Sehingga terbentuk gerakan masif mencetak wirausaha yang siap bersanding di pasar MEA, dalam rangka mewujudkan target bersama di RPJMD untuk mengentaskan kemiskinan.

Sementara Hj. Desak Iriantini memberikan penegasan kelompok-kelompok yang tidak serius memanfaatkan dukungan pemerintah, akan dicabut bantuannya.

Hasil evaluasi Inspektorat tahun 2015 lalu, terdapat beberapa kelompok yang tak memfungsikan sama sekali bantuan yang diberikan, kendati persentase kelompok yang dimaksud sangat kecil.

Ia mendorong setiap kelompok agar mampu memanfaatkan momentum. Salah satunya momentum MTQ nasional yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini di Mataram. ‘’Hasilkan produk yang sesuai standar, jangan mau ketinggalan.

Jangan dibuat penggorengan besar ini sebagai tempat mandi. Tidak boleh ada peralatan yang dianggurkan,’’ demikian Hj. Desak.(bul/*)

Evaluasi Kinerja 12 Kepala SKPD Dari Hal. 1 ‘’Ini 12 SKPD lagi yang akan dievaluasi. Ndak tahu saya mana saja (SKPD), SK nya belum turun (ditandatangani gubernur). Ada yang sama, ada yang tidak (anggota tim evaluasinya),’’ kata Suruji ketika dikonfirmasi Senin (14/ 3) siang kemarin.

Dikatakan, seluruh pimpinan SKPD Pemprov NTB akan dievaluasi oleh tim independen yang dibentuk gubernur. Namun, evaluasi itu akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, yang dilakukan pada Januari lalu, sebanyak 12 SKPD dilakukan evaluasi. Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan SKPD tahap pertama yang dibentuk gubernur semuanya berasal dari unsur akademisi sejumlah perguruan tinggi dengan harapan mereka bekerja profesional.

Informasi yang diperoleh, 12 SKPD yang dievalusi pada tahap pertama itu antara lain Biro Umum, Biro Administrasi Kesra, Dishubkominfo, Disosdukcapil dan Disnakeswan.

Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat Bakorluh, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

“Evaluasi ini bertahap. Kalau banyak nanti empat bulan dia baru selesai,” kata Suruji menjelaskan alasan gubernur melakukan evaluasi secara bertahap terhadap pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Ketika ditanya SKPD mana saja yang akan dievaluasi kinerjanya pada tahap ke dua

ini, mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur ini enggan membeberkannya. Namun yang pasti, pimpinan SKPD yang masa jabatannya sudah lebih dari satu tahun yang akan kena evaluasi. Ia juga enggan merinci sampai kapan tim evaluasi itu akan bekerja mengingat SK tersebut belum ditandatangani gubernur.

“Itu belum ditandatangan Pak Gubernur. Itu kan dari Biro Hukum, dia yang naikkan. Saya hanya cek tadi. Ternyata masih di dalam (SK), pengangkatan tim dan nama-nama SKPD yang akan dievaluasi,”tandasnya.

Adapun sejumlah SKPD yang belum kena evaluasi pada tahap pertama dan kemungkinan akan kena evaluasi pada tahap kedua ini antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Kemudian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Perpusatakaan Daerah dan Arsip, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), BKD dan Diklat. Selanjutnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT), Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, Biro Kerjasama dan SDA, Biro Administrasi Pembangunan, serta Biro Organisasi. (nas)

Halaman 15

Lagi, Mori-Mahali Beda Pendapat

Kini Soal Pengamanan LIA oleh TNI Mataram (Suara NTB) Perbedaan pendapat pimpinan DPRD NTB, antara Mori Hanafi dengan TGH. Mahali Fikri dalam hal Sekda NTB memang telah selesai. Ketua DPRD NTB, H. Umar Said secara resmi menyatakan telah mendamaikan ke dua pimpinan DPRD NTB itu. Akan tetapi perbedaan sikap dan pendapat kini kembali ditunjukkan oleh kedua pimpinan DPRD tersebut. Kali ini terkait pengamanan di Lombok International Airport (LIA) oleh TNI yang menggunakan seragam dan bersenjata lengkap.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri sangat

mendukung keberadaan TNI untuk memberikan pengaman di areal LIA dengan menggunakan seragam dan bersenjata lengkap, serta dengan menerjunkan personel yang cukup banyak. Hal tersebut menurut Mahali, karena dari hasil serapan aspirasi masyarakat, justru sangat merasakan manfaat dari kehadiran TNI dalam mengamankan bandara terbesar di NTB itu terutama dalam hal keamanan dan kenyaman. ‘’Sikap resmi DPRD NTB terhadap pengamanan BIL (LIA), bahwa semua masyarakat tak terkecuali DPRD NTB wajib mendukung dan memberikan

apresiasi terhadap TNI dalam pengamanan BIL. Karena dari hasil serapan terhadap aspirasi masyarakat, semua mengatakan dan merasakan dampak positifnya dari kehadiran TNI. Masyarakat yang sehari-hari berada di BIL dan sekitarnya mengakui kalau ternyata semenjak keberadaan TNI di BIL, situasi keamanan dan kenyamanan sangat nampak dan dirasakan manfaatnya,’’ ujarnya pada Suara NTB, Senin (14/3).

Demikian juga halnya dengan para wisatawan yang datang mengunjungi NTB lewat LIA. Dikatakan oleh Mahali, wisatawan sangat merasakan keberadaan TNI di bandara

tersebut untuk memberikan keamanan dan kenyamanan.

Adapun terkait dengan aparat TNI yang menggunakan seragam dan bersenjata lengkap, serta dengan jumlah personel yang cukup banyak. Mahali meminta pada semua pihak agar tidak dipersoalkan dan dijadikan polemik. Karena hal tersebut sudah diatur oleh pimpinan TNI, sebagai pihak yang paling mengetahui sistem pengamanan.

“Jadi masalah TNI yang berseragam dan bersenjata lengkap maupun jumlah personelnya yang banyak, tidak usah dipersoalkan dan dijadi-

kan polemik. Kita serahkan saja protapnya kepada pimpinan TNI. Karena dalam sistem dan cara pengamanan yang efektif, tentu TNI lah yang paling tahu,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, mengkritisi pengamanan LIA oleh TNI yang menggunakan seragam dan bersenjata lengkap serta dengan personel yang banyak. Mori tidak setuju dengan penjagaan TNI di LIA seperti yang berlangsung sekarang. Hal itu menurutnya, hanya akan menimbulkan persoalan dan akan menjadi bumerang, khususnya bagi para wisatawan. (ndi)

Sekda Kota Mataram Diperiksa

Tuntut LKPJ ADD 2015

Aset TK/SD Internasional Ditingkatkan ke Penyelidikan

Warga Segel Kantor Desa Tegal Maja

Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir.H. L. Makmur Said memenuhi undangan penyelidik Kejaksaan Negeri Mataram Senin (14/3) terkait serah terima bangunan TK/SD Internasional ke Universitas Mataram (Unram). Dia diklarifikasi mengenai alur aliran dana APBN serta APBD terkait pembangunan gedung. Setelah melalui telaah, status laporan masyarakat ini sudah ditingkatkan ke penyelidikan.

Sekda tanpa didampingi ajudannya, diketahui tiba sekitar pukul 14.00 Wita dan langsung menuju ruang Pidus Kejari Mataram dengan membawa sejumlah dokumen, salah satu diantaranya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012. Di ruangan itu, dia dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Nuramin, SH. Saat ditemui seusai pemeriksaan sekitar pukul 16.45 Wita, ia menerangkan kehadirannya itu untuk menjelaskan mengenai kronologi proses pembangunan, sejak pengajuan hingga diserahterimakan kepada pihak Unram. ‘’Dokumennya ya LHP BPK, BPKP itu. Bagaimana proses pembangunannya,” ujarnya sambil menunjukkan beberapa dokumen yang digenggamnya. Di antara dokumen itu ada pula berita acara serah terima bangunan.

Mengenai alur dana sejumlah Rp 15 miliar dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Nasional, sambung Sekda, penyerahannya langsung diberikan kepada komite sekolah, sebagai panitia pembangunan.

Ia sebagai perwakilan Pemkot Mataram sebagai pemilik aset bangunan hanya sebagai pihak yang mengetahui. “APBN langsung ke komite. Komite yang langsung membangun,” terangnya singkat sambil bergegas menuju mobil dinasnya. ‘’Gak ada yang lain. Dokumen serah terima dari LHP BPK itu. Itu aja, gak ada yang

dikurang-kurangi,” ujarnya menerangkan tentang proses serah terima bangunan dari Pemkot Mataram ke Unram.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH, membenarkan permintaan keterangan Sekda Kota Mataram itu, hadir atas surat panggilan yang dilayangkan beberapa waktu lalu.

“Perkara ini sudah naik ke tahap penyelidikan. Karena puldata dn pulbaket sudah selesai dan datanya lengkap,” kata Herya.

Di tingkat penyelidikan ini, para pihak dipanggil untuk diklarifikasi, salah satunya Sekda Makmur Said.

“Beliau (Sekda, red) diklarifikasi terkait mekanisme penyerahan aset SD TK Internasional itu, dari Pemkot Mataram ke Unram,” terang Herya.

Yang ditelisik pihaknya, terkait mekanisme perjanjian dana hibah untuk pembangunan gedung. Di mana, ada nilai selisih atas aset gedung, saat dikelola oleh Pemkot, kemudian diduga berkurang

nilainya setelah diserahkan ke Unram. Sedikit dibocorkannya, adanya selisih nilai aset inilah yang sedang ditelisik.

Berapa nilainya? “Sekitar miliaran. Ke mana yang miliaran itu? Ini yang sedang kita selidiki,” terang dia.

Ditambahkannya, Sekda dimitai keterangan dalam kapasitas sebagai pejabat tertinggi di birokrasi Pemkot Mataram dimintai penjelasan soal tanggung jawabnya atas pengelolaan aset dimaksud.

Soal apa saja materi permintaan keterangan, selebihnya masih didalami. “Kita carikan kebenaran materilnya,’’ katanya.

Ditambahkan Herya, klarifikasi Sekda terkait pembangunan gedung TK/SD Bertaraf Internasional pada tahun 2004 hingga 2010. Di mana, proposal pembangunan diajukan oleh pihak Unram kepada Kemendiknas. ‘’Diklarifikasi mengenai serah terima dan teknis pengelolaan anggarannya. Apakah ada dana hibah atau tidak,’’ pungkasnya. (why/ars)

(Suara NTB/why)

KLARIFIKASI - Sekda Kota Mataram, H. L. Makmur Said memberi keterangan sambil bergegas menuju mobil dinasnya usai diperiksa Senin (14/2)di Kejari Mataram sebagai saksi dalam penyelidikan pembangunan TK/SD Bertaraf Internasional Unram.

Waspadai Gelombang Tinggi di Perairan NTB Dari Hal. 1 dan di Perairan Selatan NTB antara 0,75 sampai 4,0 meter.

Sedangkan untuk hari ini (15/3), tinggi gelombang di perairan NTB diprediksi di Selat Lombok antara 0,75 meter sampai 3,5 meter, di Selat Alas antara 0,75 sampai 3,0 meter, di Selat Sape antara 0,5 sampai 2,5 meter, di Perairan Utara NTB antara 0,5 sampai 2,0 meter, dan di Perairan Se-

latan NTB antara 0,75 meter sampai 4,0 meter.

Prakirawan BMKG Stamet Selaparang-BIL, Maria Carine, S.ST., mengungkapkan penyebab dari gelombang tinggi di perairan NTB, karena adanya tekanan udara rendah di utara Australia dan barat daya Sumatera.

Pihaknya sudah mengirimkan peringatan dini ke instansi terkait. Carine mengatakan, tinggi gelombang di atas 2,5

meter dianggap berbahaya.

Dan disarankan untuk tidak berlayar. “Tapi kami (BMKG, red) bukan yang berwenang untuk memberikan instruksi itu,” ujarnya.

Kepala BMKG Stamet Selaparang-BIL, Oral S. Wilar, juga mengimbau kepada masyarakat, terutama nelayan untuk tidak melaut. “Masyarakat harus waspada dengan gelombang tinggi ini, jangan dulu melaut,” imbaunya. (ron)

Belum Ditemukan Kerugian Negara Dari Hal. 1 Kalau pasal 9 ini kan, tidak ada kerugian negara. Hanya pemalsuan dokumen saja,’’ kata Suripto, Senin (14/3) kemarin.

Dalam catatan, Pasal 9 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 berbunyi, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dipidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00. Sesuai ketentuan pasal 416 KUHP, bahwa setiap pejabat atau orang lain yang diberi tugas jabatan terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku – buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam penjara paling lama empat tahun.

Konsekwensi dari penera-

pan pasal ini, dipastikan akan menyasar kepada oknum pejabat tertentu. Sebab akan berkaitan dengan laporan keuangan atas penggunaan DBHCHT tahun 2014 ke Kementerian Keuangan, namun peruntukannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. ‘’Kalau hanya semata mata pasal 9, tidak ada kerugian negaranya,’’ ulas Suripto.

Ini menurutnya relevan dengan fokus penyidikan yang sebelumnya menemukan angka Rp 32 miliar DBHCHT tahun 2014 yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam laporan ke Kementerian Keuangan disebutkan untuk irigasi desa.

Namun ada indikasi pemalsuan dokumen, karena dana sebesar itu dipakai untuk kepentingan lain. Di sinilah poin sehingga pihaknya menetapkan status kasus menjadi penyidikan.

Tapi pihaknya belum langsung mengamini hasil telaah BPKP tersebut menjadi sebuah keputusan baku untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Melainkan akan dilakukan

ekspose untuk mengkaji sikap dan langkah selanjutnya.

“Saya kan baru datang dari studi, belum lengkap informasi soal ini. Tapi intinya kami ekspose, kami kaji dulu seperti apa hasil BPKP,’’ terangnya.

Dipastikan, hasil kajian nanti akan dipastikan akan menentukan langkah berikutnya terkait nasib kasus ini.

Jika memang terbukti ada indikasi kerugian negara, maka akan dilanjutkan. Namun jika tidak cukup bukti, akan dihentikan. ‘’Kalau tidak ada bukti ya harus dihentikan. Ngapain di paksa paksa kasusnya..!,” tegas dia.

Bagaimana dengan pertanggungjawaban penyidik mempertahankan status kasus menjadi penyidikan?

Suripto mengarahkan penjelasan pada maksud status kasus penyidikan. Disebutnya, penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa tersangkanya. “Tapi kalau sudah diperiksa periksa, kalau tidak cukup ya dihentikan,” tegasnya. (ars)

Tanjung (Suara NTB) Puluhan warga Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, mendatangi kantor desa setempat dan menyegel kantor desa, Senin (14/ 3). Hal itu sebagai buntut tidak terjawabnya aspirasi masyarakat desa atas tuntutan transparansi penggunaan anggaran (Alokasi Dana Desa) tahun 2015 untuk sejumlah kegiatan, termasuk pembangunan kantor desa.

Aksi massa ini tidak berlangsung anarkis, karena di kantor desa sendiri, aksi masa mendapat pengawalan aparat Polsek Tanjung. Hingga warga dan aparatur desa duduk bersama menyikapi aspirasi warga.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Rahman, selaku perwakilan masyarakat dan juga mantan Kades Tegal Maja, mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja desa. Beberapa item pekerjaan pemerintah desa yang dikritisi, seperti dana pembangunan kantor desa sebesar Rp 100 juta dari ADD 2015, namun hingga Maret 2016 ini belum selesai bahkan terkesan baru dikerjakan.

Tidak hanya itu masyarakat juga mempertanyakan, pengelolaan anggaran untuk kegiatan lomba bulutangkis dan lomba Damapada. Perwakilan masyarakat semakin curiga karena adanya dua versi jawaban dari aparat pemerintah desa. ‘’Hasil konfirmasi dengan kades, anggaran lomba ini masuk menjadi Silpa karena tidak terselenggara. Sebaliknya Bendahara mengklaim tidak ada dana tersisa di kas desa.

Bagaimana masyarakat tidak berpikir ada dugaan penyelewengan,’’ ungkap Bobby.

Menyikapi hal itu, masyarakat lantas meminta pemerintah desa menggelar laporan pertanggungjawaban eksekusi dana desa kepada masyarakat.

Idealnya menurut warga, kades bersikap transparan dalam men-

gelola keuangan. Eksekusi anggaran setiap terminnya agar disampaikan melalui musyawarah melibatkan pihak terkait.

Kades Tegalmaja, Rusdi, pada kesempatan yang sama menolak tudingan warganya. Ia memberi klarifikasi, dana sebesar Rp 100 juta untuk membangun kantor desa berasal dari ADD termin ketiga 2015. Hanya saja, realisasi anggaram baru diterima Desember 2015, sehingga pelaksanaan pekerjaan juga baru dimulai. ‘’Kami sudah konsultasikan ke Inspektorat dan BPM PPKB Pemdes, bahwa anggaran Rp 100 juta itu tidak cukup untuk membangun fisik 8x12 meter. Kami juga diminta menyiapkan jasa konsultan, sehingga total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 225 juta,” ungkap Rusdi.

Kades mengatakan, untuk memenuhi anggaran sebesar dimaksud maka pihaknya akan mengusulkan anggaran secara bertahap melalui ADD 2016.

Mengingat petunjuk anggaran pembangunan kantor desa dibatasi alokasinya sebesar Rp 100 juta tiap terminnya.

Menguatkan pernyataan Kades, Ketua BPD Tegalmaja, Sutarjo, mengakui dana 2015 sudah dieksekusi untuk pembelian material bangunan yang dibutuhkan. Pihak desa bahkan tengah menyiapkan laporan penggunaan anggaran. Dari uraian pembelian, tidak seluruh anggaran digunakan melainkan sejumlah anggaran menjadi Silpa.

Sayangnya, meski memprroleh penjelasan dari desa, warga tidak lantas puas. Sebaliknya mereka mendesak agar pembangunan kantor desa dihentikan sementarawaktuhinggakadesbisamenunjukkan LKPJ ADD 2015 kepada warga. Desa sendiri akan tetap melaksanakan kegiatan menyusul material yang sudah terkumpul.

Sebab jika tidak, material dikhawatirkan akan rusak. (ari)

Delapan Jembatan Putus, 5.700 Meter Jalan Rusak Dari Hal. 1 Pihaknya akan menangani jika jalan rusak dan jembatan putus itu merupakan akses yang dilalui ruas jalan provinsi. Sedangkan jalan dan jembatan yang merupakan akses daerah, maka

akan menjadi tanggung jawab kabupaten setempat. ‘’Kalau untuk ruas jalan daerah, nanti BPBD kabupaten dan kota yang akan menangani, berkoordinasi dengan Pemda setempat. Karena ini berkaitan dengan distribusi kewenangan,’’ terangnya. (ars)

Ditangkap, Sindikat Pemalsu STNK dan Notice Pajak Dari Hal. 1 Terungkap dari sejumlah barang bukti STNK diduga palsu dengan kode wilayah DK, DR, EA, dan EB. Kronologi pengungkapan, JV yang diduga berperan sebagai pembeli, mendapatkan STNK bodong tersebut dari jaringan sindikatnya, MA, warga Dusun Penyelak, Selebung Ketangga, Keruak, Lotim.

Pengembangan berlanjut hingga ditemukannya rumah milik GD, oknum PNS pada Taman Nasional Gunung Rinjani, diduga sebagai tempat produksi STNK dan notice pajak palsu itu. ‘’Di rumahnya pada saat penggeledahan kita temukan laptop dan printer sedang dalam keadaan menyala. Diduga beberapa saat sebelumnya sedang melakukan proses pencetakan,’’ ungkapnya.

Tersangka GD dalam menjalankan perannya, kata Rochman, melengkapi diri dengan Kartu Tanda Anggota Kepolisian serta senjata api guna meyakinkan para korban bahwa yang bersangkutan adalah aparat. Padahal hanya kedok saja. Dari GD, polisi juga mengamankan satu pucuk senjata api beserta 47 butir peluru aktif.

Rochman menjelaskan bahwa para tersangka cukup lihai dalam beraksi, terbukti dari sejumlah stempel yang diamankan, bertanda Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda NTB yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan pemalsuan STNK. Untuk memastikan validi-

tas STNK yang dicetak para tersangka, pihaknya berkordinasi dengan Kantor Samsat. Ditemukan bahwa nomor kendaraan yang tertera di sejumlah STNK tersebut tidak terdata di sistem.

Selain itu, mengindentifikasi keabsahan dapat dilihat dari bahan pembuat STNK dan notice pajak tersebut. ‘’Ini material biasa, dari kertas HVS yang dicetak menyerupai bentuk STNK. Bukan material keluaran Samsat atau pihak Kepolisian,’’ kata Rochman.

Modus yang dijalankan para tersangka, yaitu para calon pemesan menyebutkan nomor rangka, nomor mesin, jenis kendaraan, dan warna kendaraan. ‘’Tinggal sebut lewat telepon saja. Nanti kalau sudah jadi tinggal dikirim ke alamat pembeli,’’ jelasnya.

Menurut pengakuan para tersangka, kegiatan mereka sudah dilakukan selama dua tahun belakangan ini. Sebanyak 87 notice pajak dan 21 STNK kendaraan roda empat dan roda dua dipalsukan. Negara mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp 500 juta.

Masing-masing STNK diduga palsu tersebut dihargai Rp 2,5 juta.

Para tersangka disangka melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu surat pada nomor kendaraan (STNK) dan surat ketetapan pajak daerah (PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja) sehingga dijerat dengan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. (why)

Selasa, 15 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Reses ala Johan Rosihan

Sambil Gowes dan Menaklukkan Arus Sungai Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan NTB V (Sumbawa dan Sumbawa Barat), Johan Rosihan, ST menggelar kegiatan reses yang menantang. Ia menemui konstituennya di Desa Wisata Marente, Kecamatan Alas dengan bersepeda alias gowes. Tak hanya itu, politisi PKS ini juga harus menaklukkan arus sungai yang cukup dalam.

SEBERANGI SUNGAI Johan Rosihan menyeberangi sungai yang melintasi Desa Marente di Kecamatan Alas, Sumbawa saat kegiatan resesnya.

(Suara NTB/ist)

PENGALAMAN yang menantang itu dituturkan Johan usai menggelar reses hari pertamanya, Minggu (13/3).

Menurut Johan, Marente adalah sebuah desa wisata di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Untuk mencapai daerah itu, Johan memulai perjalanan dari Poto Tano. Dari sana, ia bersepeda selama sekitar satu jam perjalanan.

Tiba di batas Desa Marente, Johan sudah harus menemukan tantangan pertama, yaitu alur jalan yang rusak. Ia pun memacu sepedanya menyusuri jalan rusak sepanjang 2,5 kilometer tersebut.

Jalan rusak itu rupanya memang belum seberapa karena selepas 2,5 kilometer itu, Johan harus menempuh rute baru dengan jalan kaki. Tantangannya kali ini adalah berjalan kaki menuju lokasi air terjun yang menjadi salah satu ikon wisata di desa tersebut. Perjalanan ini, memakan waktu hingga sekitar dua jam lamanya. Johan juga harus menaklukkan sebuah sungai yang cukup deras, dengan kedalaman hingga sedada.

Namun, perjuangan yang menantang itu rupanya terbayar juga. “Di situ ada tiga air terjun yang luar biasa,” ujar Johan. Salah satu air terjun yang dikunjunginya bahkan memiliki ketinggian hingga 300 meter.

Johan mengakui, perjalanan untuk menelusuri seluk beluk kehidupan dan potensi desa tempat tinggal para konstituennya memang cukup melelahkan. Belum lagi, perjalanan pulangnya yang sedikit lebih sulit. Di perjalanan pulang, Johan mendapati sungai yang dilaluinya ternyata banjir dan ia terpaksa harus menelusuri alur sungai untuk menemukan tempat yang aman untuk menyeberang. “Itu memerlukan tambahan waktu hingga dua jam,” imbuhnya.

Setelah perjalanan itu, Johan kembali gowes menuju Pulau Kenawa via Poto Tano. “Pulau Kenawa itu kan gugusan gili-gili di Tano itu. Eksotik, baik di darat maupun lautnya asyik,” ujar Johan.

Ketua Komisi III DPRD NTB ini mengambil sejumlah kesimpulan dari perjalanan resesnya tersebut. Menurutnya, Desa Marente dan Pulau Kenawa sama-sama memperlihatkan bahwa banyak daerah dengan potensi wisata yang sangat besar ternyata masih belum berkembang karena kurangnya infrastruktur penunjang.

Salah satu infrastruktur penunjang adalah akses jalan dan jembatan untuk menuju daerah tersebut. Di Marente, Johan menegaskan akan memperjuangkan dibangunnya jembatan penghubung yang membelah sungai di desa tersebut. “Menurut saya perlu ada jembatan penyeberangan. Kalau dari sungai itu, tidak panjang kok sungainya.

Tidak usah dibuat jembatan penyeberangan kendaraan, cukup jembatan untuk dilewati orang saja, sehingga orang itu tidak menunggu air reda untuk kemudian bisa menyeberang,” ujarnya. (aan/*)

BERTEMU KADES – Johan Rosihan menyalami Kepala Desa Marente (foto kanan) dan berdialog dengan masyarakat setempat.

Dihadiri Ratusan Peserta Se-Indonesia

NTB ”Jual” Potensi di Kegiatan Sinkronisasi Perdagangan Dalam Negeri 2016 Kegiatan pusat bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB ini, dilaksanakan di Hotel Sentosa, Senggigi, Lombok Barat, mulai 13 hingga 15 Maret 2016.

Ada tiga agenda yang dilaksanakan menurut laporan Ketua Panitia, Suhanto. Diantaranya, Sinkronisasi Perdagangan Dalam Negeri dengan hajatan mensinergikan program di bidang perdagangan dalam negeri antara pusat dengan daerah. Sehingga tercipta koordinasi yang lebih efektif dan optimal. Pertukaran informasi dan masukan tentang isu penting yang ada di daerah yang perlu mendapat perhatian/solusi serta sinkronisasi program pengembangan pedagangan dalam negeri yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi.

Gerai Maritim, rapat koor-

dinasi peningkatan kelancaran logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui gerai maritim. Kegiatan lainnya, Workhsop Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan. Workshopnya tentang pembinaan usaha perdagangan baik dari perspektif sistem usaha dan pelaku usaha.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si di forum tersebut menyampaikan apresiasinya karena NTB telah dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan. Harapannya, dari kegiatan besar ini akan melahirkan kebijakan sejalan antara program pusat dengan daerah. Sebab dalam sejumlah kebijakan pusat beberapa di antaranya bertentangan dengan kebijakan yang ada di daerah.

Misalnya pembatasan pertemuan di hotel oleh Kemenpan RI, menyusul distopnya penangkapan dan ekspor bib-

(Suara NTB/bul)

H. Husni Fahri it lobster. Padahal kebijakankebijakan yang dibatasi tersebut bertentangan dengan kondisi yang ada di NTB yang mengembangkan sektor pariwisata dan mendongkrak ekonomi masyarakat.

Secara umum diharapkan apa yang dirumuskan di NTB ini dapat memberikan arti

penting bagi upaya pemerintah dalam memperlancar arus logistik barang penting dan bahan pokok lainnya. Sehingga dapat lebih mendukung perkembangan perdagangan khususnya di NTB dan nusantara umumnya. Sekaligus dapat menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih bagus dan dapat bersaing di perekonomian global.

Wagub juga mempromosikan NTB dengan potensi pulau-pulau kecil, hasil sumber daya alam dari komoditas agro, peternakan dan perikanan kelautan serta hasil-hasil kerajinannya.

Sementara Sekjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Srie Agustina, SE, ME mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di NTB ini sebagai media untuk menyelaraskan program pusat dengan daerah.

Sehingga tak tumpang tindih, serta diharapkan sinkron antara antara kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri yang akan dilaksanakan dengan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah.

Segala masukan dan kesepakatan forum, selanjutnya akan digodok kembali di tingkat pusat bersama kementerian terkait. Sehingga benar-benar ditelurkan pada wadah kebijakan yang sesuai di Indonesia.

Melalui kegiatan itu pula, bisa dilahirkan kesepakatan besar yang dapat mengakselerasi program perioritas yang dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri secara langsung.

Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM mengatakan pertimbangan ditunjuknya NTB karena kinerja yang dilihat

membaik. Baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Yang paling penting menurutnya, dilaksanakannya kegiatankegiatan nasional di NTB dalam rangka mendukung pariwisata provinsi ini.

NTB juga akan menyampaikan bebeberapa kebijakan yang berkaitan dengan kemitraan antara pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dengan retail modern. Meskipun pola kerjasamanya telah diatur dalam Permendag. ‘’Ada 34 Kepala Dinas Perdagangan di Indonesia yang hadir, termasuk Kepala Bidang Perdagangan Dalan Negeri, bupati dan walikota. Kita harapkan forum ini menjadi wadah kita bisa menjual seluruh potensi yang kita miliki,’’ demikian H. Husni Fahri.(bul/*)

(Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) Ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Program Perdagangan Dalam Negeri 2016, NTB mengambil momentum, seluruh potensi SDM dan SDA yang dimiliki dijual secara langsung maupun tak langsung.

Kementerian Perdagangan RI telah menetapkan pelaksanaan kegiatan tahunan yang menghadirkan 250 peserta utama dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang hadir adalah kepala dinas terkait, bahkan bupati dan walikota dari beberapa daerah lainnya di negeri ini. Selain pejabat dari Kementerian Perdagangan RI dan beberapa perwakilan dari kementerian terkait serta pelaku usaha perdagangan.

Pejabat dari provinsi NTB, dan Kementerian Perdagangan RI

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin didampingi Sekjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Srie Agustina memukul gong disaksikan Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri.

Peserta kegiatan se Indonesia

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin bersama Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, meninjau beberapa pelaku IKM yang ambil bagian pada kegiatan nasional kemarin.