Snt15062015

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 15 JUNI 2015

20 HALAMAN NOMOR 84 TAHUN KE 11

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Fasilitas Minim

Pariwisata di Daerah ‘’Jalan di Tempat’’ Pengelolaan pariwisata di tingkat kabupaten nyaris tak bergairah. Belum terlihat adanya pengelolaan secara serius dan fokus pada pengembangan objek. Dibuktikan dengan fasilitas umum yang minim, akses jalan juga miskin pembenahan. Pengunjung tak bertambah di hari biasa, hanya ramai di hari tertentu, tapi tak signifikan merubah keadaan. Benarkah alasannya hanya karena keterbatasan anggaran, ataukah minim kreativitas pemerintah dalam pengelolaan? DI Kabupaten Sumbawa, ada banyak sekali objek wisata. Berdasarkan SK Bupati Nomor 129 Tahun 2015 tentang lokasi objek wisata dan tempat rekreasi, ada sekitar 50 objek wisata. Bahkan diperkirakan akan terus bertambah. Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/her)

JALAN RUSAK - Salah satu infrastruktur pendukung destinasi wisata adalah jalan. Tampak jalan menuju kawasan wisata Meang, Sekotong yang belum tersentuh sama sekali.

Sengaja Tak Hadiri Rapat Paripurna

Gubernur Pastikan akan Tindak Pimpinan SKPD TO K O H Masih Tumpang Tindih SAAT ini undang-undang yang mengatur mengenai pemilu terbagi dalam empat peraturan. Dengan dipisahnya pengaturan pemilu ini, tidak hanya mengakibatkan tumpang tindih, kontradiksi dan duplikasi pengaturan, tetapi juga pengaturan tiga jenis pemilu tanpa standar yang sama. Oleh karena itu perlunya kodifikasi hukum pemilu menjadi Kitab Undang – Undang Pemilu agar tidak terjadi tiga hal tersebut. Bersambung ke hal 19

KO M E N TTAA R Coreng Citra Pariwisata MASALAH minimnya fasilitas umum pada objek wisata potensial di NTB terus menjadi sorotan. Meskipun NTB sudah banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik dan mancanegara, namun penataan destinasi wisata masih menjadi PR besar pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kalangan DPRD NTB berpandangan, Bersambung ke hal 19

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan bakal menindak pimpinan SKPD yang malas atau sengaja tak menghadiri rapat paripurna. Namun orang nomor satu di NTB ini tak membeberkan apa sanksi yang akan diberikan kepada pimpinan SKPD itu. ‘’Nanti kita lihat. Mungkin ada tugas luar, mungkin ada yang sakit. Tapi yang sengaja (tak menghadiri rapat paripurna) nanti kita urus,’’ tegas Zainul Majdi dikonfirmasi, Sabtu (13/ 6) siang. Dikatakan, pihaknya akan melihat mana pimpinan SKPD yang tak hadir karena melaksanakan tugas, sakit atau lainnya.

Untuk itu, ia akan melakukan pengecekan. Ketika diberikan informasi oleh wartawan bahwa hanya ada tiga pimpinan SKPD yang menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, Rabu (10/6). Gubernur kembali menegaskan

akan melakukan pengecekan. ‘’Nanti saya cek,’’ tandasnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dibuat geram akibat ulah pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna. Dari 33 SKPD, hanya tiga pimpinan SKPD yang hadir, selebihnya hanya mengutus pejabat setingkat eselon III. Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/dok)

Kasus Pol PP Bima

Promosi Pariwisata Belum Diimbangi Kejari Usut Indikasi Pembenahan Fasilitas Penggunaan Dana Fiktif

FASILITAS umum di objek wisata bisa jadi dianggap masalah sederhana. Tapi sebenarnya dampaknya besar. Sebab ketiadaan fasilitas seperti toilet ketika wisatawan sangat butuh, akan menjadi bahan pembicaraan, yang ujung – ujungnya tidak bagus untuk pengembangan pariwisata NTB. Promosi pariwisata seharusnya diimbangi pembenahan fasilitas. Anggota Komite III DPD RI yang membidangi masalah pariwisata, Hj. Bq. Diyah ratu Ganefi, SH mengatakan perbaikan atau pembenahan daerah-daerah destinasi wisata di NTB harus terus menerus dilakukan. Fasilitas umum seperti toilet, ruang ganti dan lainnya semestinya harus sudah tersedia pada setiap objek wisata. “Jadi saya juga dengan Kementerian (Pariwisata) kemarin, salah satu yang saya tekankan pada daerah-daerah destinasi wisata itu memang perlu banyak perbaikan, banyak perhatian. Jangan sampai kita ini sebagai tuan rumah mengundang orang untuk berwisata ke daerah kita, ternyata fasilitas infrastruktur tidak

Gusti Lanang Patra

Hj. Bq. Diyah Ratu Ganefi

ada,” ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (13/6) di Mataram. Ia mengataakan, anggaran untuk perbaikan fasilitas-fasilitas umum atau penataan destinmasi wisata sebenarnya sudah dialokasikan oleh kementerian. Namun, terkadang pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota jarang yang mengawal proposal yang sudah disampaikan. Apalagi, SKPD juga dinilai kurang berkoorinasi dengan DPD. ‘’Jadi, terus terang saja, saya bilang kepada teman-teman SKPD, coba proposal-

proposal yang sudah masuk ke kementererian, kita ini DPD ditembuskan. Karena kita DPD ini bisa juga memanggil menteri dan bisa juga kita menekan menteri,’’ ucapnya. Ia mengharapkan SKPDSKPD yang berkaitan dengan pembangunan sektor pariwisata, kesehatan dan pendidikan untuk aktif menjalin komunikasi dengan DPD. “Supaya DPD ini bersama-sama dengan Kementerian. Kita hanya mengawal supaya bagaimana dia turun anggaran itu,”tandasnya. Bersambung ke hal 19

Mataram (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri Raba Bima membuka terkait penyelidikan kasus pada Sat Pol PP Kabupaten Bima. Penyidik mengendus dugaan penggunaan dana fiktif pada satker tersebut, namun nilainya masih dalam penyelidikan. “Dalam laporannya 100 persen, tapi pelaksanaannya tidak demikian,” kata Kasi Intel Kejari Bima Lalu Muhammad Rasyid,SH kepada Suara NTB, ditemui di Mataram, Sabtu (13/6) lalu. Dari laporan yang tidak beres itu, ada indikasi penggunaan dana yang fiktif. Namun berapa jumlahnya, masih terus diperdalam oleh tim penyidik Pidsus. Ada banyak item yang dibidik dalam penggunaan dana Rp 2 miliar dari total Dipa Rp 5 miliar di Satpol PP Kabupaten Bima, termasuk dalam belanja langsung dan tidak langsung. Yang saat ini menjadi prioritas penyelidikan Kejari Bima adalah pembayaran gaji dan honor pegawai, pengadaan seragam, pengeluaran dana untuk operasional, juga terkait kegiatan eksternal melibatkan instansi lain. “Jadi ada banyak item yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, sedang kami dalami terus,” ujarnya didampingi tim penyidik Reza Safetsila, SH. Pekan depan pihaknya akan intensifkan lagi pemeriksaan saksi saksi, setelah pekan sebelumnya ada sekitar 37 PNS Pol PP dimintai keterangan, empat diantaranya menjabat kepala seksi (kasi). Masih ada puluhan saksi lain yang belum hadir, masih dari kalangan internal Pol PP. “Dari total 70 saksi yang kami akan periksa, baru sekitar 37 yang hadir. Jadi saksi saksi yang belum hadir pekan kemarin, akan kami undang lagi pekan depan,” paparnya. Sebagai pelengkap informasi, berdasarkan data diperoleh Suara NTB, salah satu item yang paling menonjol dugaan penyimpangannya adalah pada pengadaan seragam. Tahun 2014 lalu, Bersambung ke hal 19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.