Snt15072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 15 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 109 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mangkrak, Bantuan Kapal Senilai Rp 1,8 Miliar Selong (Suara NTB) Selain masalah bantuan nelayan yang diduga disunat, bantuan kapal dari pemerintah pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB juga tak produktif. Kapal dengan kapasitas 34 GT senilai Rp 1,8 miliar, hingga kini mangkrak alias tidak terpakai di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak Lombok Timur.

Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ars)

MANGKRAK - Kapal bantuan pusat senilai Rp 1,8 miliar mangkrak di Tanjung Luar.

Dugaan Proyek Bermasalah DKP NTB

Gubernur Diminta Bertindak Cepat

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi diminta bertindak cepat dalam menangani dugaan penyelewengan dana Koperasi Serba Usaha (KSU) ‘’Mina Algae Bersaing” dan mangkraknya beberapa unit kapal bantuan nelayan dari pemerintah pusat. Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi mengatakan terkait beberapa kasus tersebut, pihaknya kerap mengingatkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dengan baik.

TO K O H

(Suara NTB/dok)

TGH.M.Zainul Majdi

ban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012, Sabtu (13/7). Hadir dalam siding paripurna itu, Gubernur NTB serta para pejabat lingkup pemprov NTB lainnya.

Bersambung ke hal 5

Cermati Pengalokasian Kunjungan Presiden Datangkan Optimisme Anggaran di SKPD Bermasalah

Sesalkan Sikap Newmont PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) memenangkannya gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta beberapa hari lalu.

Newmont menggugat pengenaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Bersambung ke hal 5

‘’Akan tetapi imbauan ini tidak mendapatkan perhatian yang serius,” ujarnya pada saat rapat paripurna Penyampaian Laporan Komisi-Komisi DPRD atas Hasil Pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawa-

Mataram (Suara NTB) Dengan hak budgeting yang mereka miliki, DPRD NTB bisa memberikan semacam peringatan kepada SKPD yang pengelolaan anggarannya bermasalah.

Caranya adalah dengan memperketat pengalokasian anggaran di SKPD – SKPD tersebut.

Seperti diketahui, belum lama ini terungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sejumlah proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB. Dari adanya laporan kelompok usaha

yang diduga dana bantuannya bermasalah, kasus lain juga terungkap dimana sejumlah proyek bantuan kapal kepada nelayan ternyata juga diduga diselewengkan.

Bahkan, Komisi II DPRD NTB yang menjadi mitra kerja DKP NTB mulai mendorong agar temuan – temuan awal tersebut dibawa ke ranah hukum. Sebab, selain dugaan penyimpangannya cukup jelas terlihat, program – program lain di DKP NTB juga disinyalir dikelola dengan modus serupa.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

BERBUKA PUASA - Presiden SBY bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) dan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi (kanan) , menjelang berbuka puasa di Pendopo Gubernur, Jumat (12/7) malam lalu.

Mataram (Suara NTB) Kunjungan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke NTB, belum lama ini dinilai mendatangkan optimisme karena sekaligus menjadi sinyal tingginya perhatian pemerintah kepada NTB. Sekarang, pemerintah daerah di NTB diminta untuk fokus mendorong percepatan pelaksanaan proyek – proyek pusat yang ada di daerah ini.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III (Bidang Infrastruktur) DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/7) kemarin. Suharto menerangkan bahwa sejauh ini, hubungan Pemprov NTB dengan pemerintah pusat memang cukup bagus.

Bersambung ke hal 5

Kegetiran Nelayan Tanjung Luar Pascakenaikan Harga BBM

Jual Perahu untuk Biaya Menjadi TKI Jika ditanya soal laut, nelayan punya 1000 cerita tentang kekayaan laut kita dengan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Tapi ketika ditanya nasib mereka ketika harga BBM naik, nelayan punya satu cerita pahit mewakili 1000 kesusahan mereka. Seperti yang dialami nelayan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Lombok Tumur (Lotim). Laut tak lagi menjadi tempat menjanjkan mencari nafkah. Bukan soal sumber daya alam yang menipis, tapi naiknya harga BBM plus mencekiknya harga kebutuhan pokok, menjadi jurang pemisah antara nelayan dengan laut.

(Suara NTB/ars)

KOSONG - Saleh (40) berdiri dengan pandangan kosong menghadap ke laut. Saleh adalah salah seorang nelayan Tanjung Luar yang berniat menjual perahunya akibat kenaikan harga BBM.

05:01

RATUSAN bendera mini berkibar di sepanjang Pantai Tanjung Luar. Bendera – bendera itu didominasi lambang partai peserta pemilu, terikat kuat tiang pancang ratusan perahu nelayan. Kibaran itu seolah menggambarkan moncernya nasib para pengurus yang saat ini banyak menduduki kekuasaan. Tapi keadaan itu sama sekali tak terjadi pada nelayan di sana. Nasib mereka terpuruk pada titik paling memperihatinkan, Bersambung ke hal 5

05:11

12:23

15:44

18:14

19:27

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

Walikota akan Tertibkan Koperasi Papan Nama ”

Tak Ada Celah untuk Miras PEMBENAHAN eks Pelabuhan Ampenan terus dilakukan tim revitalisasi Pemkot Mataram. Untuk mewujudkan Ampenan yang indah dan nyaman, tim penataan kawasan melarang adanya penjualan minuman keras dan aktivitas terlarang di tempat itu ke depannya.

Pernyataan tegas itu disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sabtu (13/7) lalu.

Menurut dia, saat ini aktivitas pembangunan tengah dilakukan jajarannya sesuai tugas masing-masing.

(Suara NTB/smd) “Setelah tugas berat penertH. Mohan Roliskana iban usai, sekarang sedang pengerjaan pembangunan fisik,” katanya.

Mengenai target pengerjaan, Mohan menyatakan bahwa dia bersama jajarannya berusaha untuk menyelesaikan penataan itu pada akhir Bulan Ramadhan ini. Namun, jika pun molor, dia yakin molornya tidak akan lama.”Diusahakan bisa selesai akhir puasa, kalau pun molor tidak terlalu lama, paling tidak sampai lebaran topat,” ungkapnya.

Wakil Walikota Mataram itu menambahkan, dalam desain yang sudah dibuat, jumlah lapak pedagang kaki lima yang dibangun di eks Pelabuhan Ampenan itu sebanyak 50 lapak. Anggarannya, Pemkot Mataram mendapat dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 350 juta. “Untuk yang lain akan diintervensi melalui APBD kita,” imbuhnya.

Ketika ditanya tentang keberadaan kafe dan karaoke nantinya, Mohan Roliskana menyatakan, bahwa yang dibangun di lokasi itu hanya lapak PKL dan beberapa saran pendukung lainnya. “Untuk kafe dan karaoke, kami rasa tidak ada. Kami mencoba menutup celah untuk penjualan minuman keras dan aktivitas yang tidak-tidak di eks Pelabuhan itu,” tandasnya. (smd)

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberi sinyal bakal menertibkan koperasi-koperasi papan nama yang ada di Kota Mataram. Pemkot Mataram, kata dia, tidak menutup mata, bahwa di Mataram masih ada koperasi yang seperti itu.

Demikian disampaikan Walikota Mataram menjawab Suara NTB di Pendopo Walikota Mataram, Sabtu (13/7). Ia berharap Dinas Koperindag Kota Mataram dan juga Dekopin yang ada di Mataram secara terus-menerus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di Kota Mataram. Terlebih dengan telah diterimanya penghargaan Satya Lancana Pembangunan oleh Walikota Mataram dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Ada juga koperasi yang hidup segan mati tak mau. Ini yang harus terus dilakukan pembinaan,’’ cetusnya.

Tidak hanya koperasi yang dinilai hidup segan mati tak mau, terhadap koperasi yang kemuncu-

lanya terkesan hanya untuk mendapat bantuan semata, Walikota juga akan mengambil sikap tegas. Pemkot Mataram, lanjut Ahyar, tidak menghedaki hadirnya koperasi yang hanya mengejar bantuan semata. ‘’Kalau ada yang seperti itu, ya sudah lebih baik ndak usah ada kalau kopersi seperti itu,’’ tegasnya. Upaya penertiban koperasi papan nama dan juga koperasi yang berorientasi bantuan, akan dilakukan oleh Dinas Koperindag. Evaluasi terhadap koperasi-koperasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepada koperasi.

Dari segi anggaran, Pemkot Mataram sangat mendukung pengembangan koperasi di Ma-

Kalau ada yang seperti itu, ya sudah lebih baik ndak usah ada kalau kopersi seperti itu

taram. Koperasi, menurut Ahyar sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan di Kota Mataram, yaitu PER atau Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. ‘’Maka koperasi ini sebagai satu wadah untuk usaha yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,’’ tandasnya.

Bagi Walikota, penghargaan dari presiden itu, adalah suatu bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja maupun capaian-capaian pembangunan di Kota Mataram, khususnya dalam mendorong perkoperasian di kota Mataram. Pemerintah pusat menilai Walikota telah

(Suara NTB/smd)

TERKENDALA - Pelebaran jalan Bung Hatta, masih terkendala keengganan pemilik rumah membongkar tembok pekarangan rumah miliknya. Hingga saat ini, pembangunan drainase belum bisa dilanjutkan.

Pembangunan Jalan Bung Hatta

Pelebaran Jalan Masih Terhambat Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan jalan Bung Hatta di Kota Mataram telah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Namun nampaknya, proses pelebaran jalan masih sedikit terhambat.

Pantauan Suara NTB Minggu (14/7) kemarin, beberapa alat berat dan puluhan bekerja nampak sibuk di sepanjang jalan Bung Hatta tersebut. Namun, ada yang sedikit mengganggu pembangunan akses jalan jalur dua itu, yakni beberapa rumah di salah satu ruas jalan yang nampaknya masih enggan membongkar tembok pekarangannya.

Akibatnya, pembuatan drainase di sepanjang jalan itu sedikit tersendat karena para buruh

tidak mungkin membongkar sendiri tembok pekarangan dari rumah-rumah itu. “Kayaknya pemilik rumah masih bertahan dan menolak temboknya dibongkar. Kami tidak bisa melanjutkan pembuatan saluran khususnya di depan beberapa rumah ini,” tunjuk salah seorang buruh yang enggan disebut namanya itu.

Situasi di lapangan nampaknya berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Kepala Dinas PU Kota Mataram, Mahmuddin Tura beberapa waktu lalu.

Waktu itu, ke dua pejabat itu menyatakan bahwa pembebasan lahan sudah tidak ada masalah. Semua masyarakat

iklas bangunannya terkena pelebaran jalan.

Bahkan, Kepala Dinas PU Kota Mataram juga sempat menyampaikan, pembebasan lahan sudah rampung semua.

Namun, kata Mahmuddin Tura, ada lahan milik warga yang berupa tanah wakaf yang saat ini masih diselesaikan tanah penggantinya. “Untuk pelebaran jalan, pembebasan lahan sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Seperti diketahui, pembangunan jalan Bung Hatta ini ditargetkan rampung pada akhir tahun ini untuk tahap pertamanya. Selanjutnya, pembangunan tahap ke dua akan dilanjutkan pada tahun depan dengan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat. (smd)

37 Sekolah di Mataram Jadi ’’Pilot Project’’ Kurikulum 2013

PEMERINTAH BERSAMA MASYARAKAT KOTA MATARAM

Mengucapkan SELAMAT kepada:

H. AHYAR ABDUH Walikota Mataram

Menerima Penghargaan : SATYALANCANA PEMBANGUNAN Atas Dukungannya Dalam Mengembangkan Perkoperasian di Kota Mataram Diserahkan Oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono Pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-66 Mataram, 12 Juli 2013

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak37sekolahjenjangSD, SMP, SMA dan SMK di Mataram, ditunjuk menjadi pilot project pelaksanaan kurikulum 2013. Saat ini seluruhguru,kepalasekolah,pengawas sekolah yang telah dipilih telah mengikuti serangkaian pelatihan dandiklat,terkaitdenganpersiapan pelaksanaan kurikulum 2013.

Sekretaris Dinas Pendidikan PemudadanOlahRaga(Dikpora)Kota MataramH.IsinSabtu(13/7)menyebutkan, 37 sekolah ini terbagi menjadi beberapa jenjang. Antara lain SD sebanyak 23 sekolah, jenjang SMP lima sekolah, SMA empat sekolah dan SMK lima sekolah.

Sekolah-sekolah ini sebelumnya telah diverifikasi dan layak menjadi sekolah percontohan penerapan kurikulum 2013. “Kita mulai dari kelas I dan IV untuk SD, kelas VII untukSMPdankelasXuntukSMA/ SMK,” jelas Isin di ruang kerjanya.

Beberapa sekolah seperti SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram, SMPN 9 Mataram, SMPK Kesuma, MTs Darul Hikmah, SMAN 1 Mtaram, SMAN 5 Mataram, SMAN 4 Mataram, SMAK Kesuma, SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKN

5 Mataram serta 23 sekolah jenjang SD akan menjadi pilot project pelaksanaan kurikulum baru.

Penerapan Kurikulum 2013, lanjutnya, dilakukan secara bertahap karena waktu yang terbatas.

UntukpenerapanKurikulum2013, perlu penyiapan SDM guru melalui pendidikan dan pelatihan yang saat ini telah usai dilaksanakan.

Tidak sebatas itu, persiapan pendukung lainya meliputi buku pelajaran, pegangan guru, maupun buku pelajaran pegangan para siswa perlu dipersiapkan. Sehingga, implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap di seluruh sekolah. “Yang jelas dari kesiapan guru sudah siap karena semuanya sudah dilatih,” jelasnya.

Dengan pelaksanaan yang dilakukan bertahap ini Dinas Dikpora berharap, beberapa sekolah lain yang tidak masuk dalam pilotpoject dapat mengimbas sekolah-sekolah lain yang memang dipilih. Baik melalui pelatihan di tiap-tiap gugusatauMGMP,melaluiguruatau kepala sekolah yang telah mendapatkan pendidikan pelatihan kurikulum 2013. “Kita harap yang non pilot ini juga bisa berimbas dan mengikuti penerapan kurikulum 2013,” pungkasnya. (nia)

WAKIL WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh

cara kuantitas bisa bertambah maupun secara kualitas, koperasi mampu meningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Mataram. (fit)

Tabungan Siswa SDN 47 Cakranegara Akhirnya Dibagi

Persiapan Tenaga Pengajar SEBAGAI salah satu sekolah sasaran penerapan kurikulum 2013, SMAN 1 Mataram telah menyiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kurikulum 2013. Termasuk persiapan tenaga pengajar di beberapa mata pelajaran, khususnya pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Sejarah. Seperti apa kesiapannya?

Kepala SMAN 1 Mataram Lalu Fatwir Uzali Sabtu (13/ 7) menyebutkan, saat ini kepala sekolah termasuk guru mata pelajaran sedang mengikuti penataran dalam (Suara NTB/dok) rangka persiapan pelakLalu Fatwir Uzali sanaan kurikulum 2013.

Namun pada prinsipnya Fatwir yakin SMAN 1 Mataram siap melaksanakan kurikulum 2013 khususnya kepada kelas X. “Kita sedang menyiapkan berbagai infrastruktur, buku, tenaga pengajar dan managemen yang akan diterapkan,” terangnya.

Sebelum pelaksanaan kurikulum 2013, sebelumnya sekolah akan melakukan sosialisasi baik kepada siswa, guru, maupun kepada wali murid dan warga sekolah.

Dengan sosialisasi ini setidaknya seluruh warga sekolah bisa memahami komponen kurikulum 2013. Sehingga dalam pelaksanaannya orang tua siswa akan turut mendukung pelaksanaan kurikulum 2013.

Kurikulum yang nantinya akan menggunakan pendekatan tematik sains fisik ini akan menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk membentuk karakter pembelajaran. Sehingga tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan akan dilakukan secara bertahap. Itulah sebabnya sekolah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kurikulum 2013 diterapkan di sekolah. “Kita akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan. Termasuk 3 bulan pertama saat sosialisasi,” pungkasnya. (nia)

memberi dukungan pembinaan terhadap tumbuh berkembangnya koperasi di Kota Mataram. Ia berharap, penghargaan Satya Lancana Pembangunan ini, menjadi motivasi bersama. ‘’Ini adalah bentuk keberhasilan dari masyarakat secara keseluruhan.

Kedepan, hal ini akan menjadi suatu motivasi kepada kita semua untuk lebih bekerja keras lagi supaya percepatan pembangunan bisa tercapai,’’ terangnya.

Salah satu ikhtiar Pemkot Mataram dalam rangka percepatan pembangunan di Mataram, khususnya memberikan perhatian, dukungan, terhadap koperasi di Kota Mataram. baik se-

(Suara NTB/nia)

BUKU - Buku kurikulum 2013 yang belum dibagi.

Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat menuai protes dari orang tua siswa lantaran uang tabungan yang diduga dibawa kabur mantan kepala sekolah lama, Sabtu (13/7) lalu seluruh uang tabungan milik siswa-siswi SDN 47 Cakranegara akhirnya dibagi.

Orang tua siswa yang sejak pagi berbondong-bondong mendatangi sekolah pun rela menunggu lama, pembagian uang tabungan.

Kedatangan orang tua siswa di SDN 47 Cakranegara kali ini bukan untuk protes seperti sebelumnya, namun untuk menunggu giliran pencairan uang tabungan putra-putrinya. Setelah sempat terdengar kabar bahwa uang tabungan siswa dipakai oleh kepala sekolah lama, para orangtua pun bisa bernafas lega karena seluruh uang tabungan siswa kelas 1-5 SDN 47 Cakranegara telah dibagi.

“Senang, lega sudah dibagi tabungannya. Kalau nggak kaya begini, mau sih kita nabung lagi nanti,” terang Sahram salah satu orang tua siswa kelas II. Sementara itu Kepala SDN 47 Cakranegara Mustika menyebutkan kali ini

pembagian uang tabungan siswa mencapai Rp 100 juta lebih. Namun akibat adanya keterlambatan pihaknya harus membagikan uang tabungan secara bergilir, yaitu dibagikan per kelas. “Jumlahnya Rp 100 juta lebih, sebanyak anak. Insya Allah hari ini semuanya clear,” terangnya.

Kepala sekolah yang baru menjabat di SDN 47 Cakranegara ini juga membantah tudingan, bahwa tersendatnya pembayaran uang tabungan karena dibawa lari kepala sekolah terdahulu. Mustika menyebutkan bahwa kepala sekolah lama telah bertanggungjawab penuh dengan mengganti uang tabungan siswa yang telah terpakai. Hanya saja untuk proses pencairan, pihaknya butuh proses.

Atas kejadian ini pihaknya mengaku masih trauma untuk menerima uang tabungan lagi.

Namun apabila orang tua murid meminta kepada sekolah untuk membuka tabungan kembali, pihaknya siap untuk memfasilitasi. “Atas kejadian ini kami agak takut kalau memang ada dari wali murid, Insya Allah kita akan lanjutkan kembali,” pungkasnya. (nia)

SUARA NTB

Senin, 15 Juli 2013

Halaman 3

Hasil Cek Fisik GOR Mini Lobar

Ahli Konstruksi Temukan Indikasi Penyimpangan Mataram (Suara NTB) Perhitungan teknis hasil cek fisik Gedung Olah Raga (GOR) Mini di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), akhirnya rampung di tangan ahli konstruksi. Hasil perhitungan itu sudah diterima Kejaksaan Tinggi NTB untuk kemudian ditentukan nilai kerugian negara dari proyek senilai Rp 3 miliar itu.

Kepastian rampungnya hasil cek fisik itu disampaikan Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH, Sabtu (13/ 7). Pihaknya secara resmi sudah menerima surat berikut lampiran hasil perhitungan dari ahli konstruksi Fakultas Teknik Unram, Ir. Mudji Wahyudi dan Made Mahendra. ‘’Perhitungan hasil cek fisik sudah selesai dari ahli konstruksi dan sudah kami pegang. Kesimpulan ahli yang diterimanya, menemukan kekurangan volume untuk empat venue di GOR yang terletak di belakang Kantor Camat Gunung Sari. Yakni venue bulu tangkis yang menyatu dengan gedung utama, lapan-

gan voli pasir, lintasan atletik dan lapangan sepak bola.

Selanjutnya hasil perhitungan itu menjadi bahan pihaknya untuk menentukan kerugian negara, melalui proses perhitungan detail.

Sebelumnya, pertengahan Maret lalu, dua ahli konstruksi turun ke lokasi pembangunan untuk melakukan pengukuran teknis kekurangan volume. Pengecekan untuk kedua kalinya itu melibatkan juga dua rekanan pelaksana yang sudah dijadikan tersangka. Termasuk saat itu dilibatkan juga Ketua Komite Pembangunan Gedung, HZ, yang masih menjabat aktif di salah satu Satker di Lobar, juga sudah ditetapkan sebagai ter-

sangka.

Ditanya apakah rumusan cek volume itu akan diserahkan ke auditor negara? Menurut Wakajati, sementara ini hasil kajian pihaknya belum perlu. Sebab dari data kekurangan volume itu sudah sangat detail untuk menentukan kerugian negara. ‘’Kami sepertinya bisa menghitung sendiri berapa kerugian negaranya,’’ katanya yakin.

Koordinasi dengan tim ahli juga masih terus dilakukan.

Namun untuk menghitung ini, butuh waktu. Karena baru diterima tim penyidik Pidsus, hasilnya akan dikaji lebih dulu, baru kemudian menentukan nilai kerugian negaranya. (ars)

Selama Ramadhan

Tempat Hiburan di Senggigi Tutup Total Giri Menang (Suara NTB) Kawasan wisata Senggigi yang biasanya ramai dan meriah di malam hari sekarang selama bulan Ramadhan tidak lagi. Alasannya, tempat hiburan malam yang ada di Senggigi ditutup selama bulan Ramadhan. Namun kebijakan penutupan total tempat hiburan ini mendapatkan protes dari puluhan pelaku wisata, Sabtu (13/7).

Puluhan pengusaha berkumpul di kediaman mantan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) H M Izzul Islam untuk membahas kebijakan itu.

“Kita kaget ada perintah penutupan atas nama kapolda dari Polres Lobar,” tukas Bakti salah satu pelaku wisata di Senggigi.

Padahal sebelumnya jelas Bakti, pihaknya mendapat surat edaran dari bupati beru-

pa izin operasi dari jam 22.00 hingga 02.00 WITA. Kebijakan ini membawa dampak signifikan terhadap pendapatan seluruh tempat hiburan yang ada di kawasan Senggigi.

Menurutnya kebijakan ini sangat berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. Di mana pada tahun sebelumnya tempat hiburan tetap beroperasi walaupun jam beroperasinya dibatasi. ‘’Tahun sebelumnya kami masih tetap bisa buka, namun waktunya dibatasi,” tandasnya.

Akibat penutupan ini praktis ribuan karyawan tempat hiburan malam, seperti pub dan tempat karaoke tidak akan bekerja dan tidak mendapat penghasilan. ‘’Jika kayak gini, kami akan tutup pintu masuk ke Senggigi,’’ ancamnya.

Ia menambahkan, Senggigi

dikenal sudah 30 tahun menjadi daerah tujuan wisata yang paling diminati wisatawan dan tidak pernah terjadi penutupan seperti ini. Namun kebijakan ini baru pertama kali diberlakukan. Ia khawatir dampak ke depannya popularitas Senggigi sebagai daerah pariwisata menurun. Akibat penutupan ini saja wisatawan banyak yang pindah ke tempat lain bahkan ada yang kembali ke asalnya.

Sementara itu, Izzul Islam menyayangkan kejadian ini.

Dampaknya akan sangat besar bagi Senggigi, wisatawan akan berasumsi daerah ini sudah tidak aman. Dikatakan, ada sekitar 10 ribu putra-putri asli Lobar bekerja di Senggigi akan kehilangan mata pencaharian selama penutupan di bulan Ramadhan ini. (her)

(Suara NTB/ham)

PANEN - Sebagian besar petani di Pulau Lombok sudah mulai panen di bulan Ramadhan. Mereka tidak menjadikan Ramadhan untuk bermalas-malasan. Seperti petani di Desa Bagu Pringgarata Lombok Tengah ini, meski seorang diri dan dalam kondisi berpuasa tetap konsen dengan pekerjaannya.

Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Intens Sosialisasikan Diri Giri Menang (Suara NTB) Semua tim pemenangan masing-masing pasangan bakal calon kepala daerah i yang bertarung pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) terus bergerak untuk mencari dukungan, paket Drs. H. Ridwan Hidayat -Syaiful Akhyar dan Dr. H. Mahrip dan TGH. Munajib Kholid (MAJU) memanfaatkan momentum bulan Ramadhan memperbanyak silaturahmi ke rumah warga.

Bakal Calon Bupati Lobar, Drs H. Ridwan Hidayat mengatakan momentum puasa yang penuh barokah dan ampunan ini akan manfaatkan timnya untuk memperbanyak silaturahmi.

“Tim Semeton Jari terus bergerak, melakukan safari,” ungkap Ridwan Hidayat, Sabtu (13/7).

Cara yang dilakukan untuk menggaet pendukung, ia terus turun seperti pola blusukan yang dilakukan Joko Widodo. Cara itu menurutnya cukup ampuh untuk menarik perhatian masyarakat.

Safari Ramadhan sendiri dilakukan untuk memperat tali silaturahmi, bukan saja memanfaatkan momentum pilkada, namun hal itu penting dijaga.

Dia mengaku pasangan Ridwan-Syaiful mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala daerah semata-mata karena cinta kepada masyarakat Lobar. “Kami akan terus berjuang dan membangun Lobar menjadi lebih hebat,” klaimnya.

Ada sejumlah sektor mesti mendapatkan perhatian serius adalah sektor pertanian yang

sebenarnya memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan.

Sementara itu, Tim pemenangan Dr. H. Mahrip dan TGH. Munajib Kholid terus membangun kekompakan dan soliditas untuk bersama-sama menggalang dukungan. Tim ini memiliki trik dan cara tersendiri untuk memikat perhatian warga. Salah satunya melalui silaturahmi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Tim MAJU yang dinamakan Basah ini terus bergerak melakukan sosialisasi dan konsolidasi, tidak saja ke tokoh masyarakat, tokoh agama para ppemuda juga semua elemen, termasuk para petani, nelayan dan pedagang. “Tim kami terus bergerak melakukakan sosialisasi dan silaturahmi, kami ke depankan cara santun untuk mendpatkan dukungan,” ujar Ketua Tim Pemenangan Tim MAJU, H. Sukri.

Sekretaris DPC PAN Lobar ini, menegaskan, tim yang bergerak sejak dua tahun lalu menggunakan cara elok dan sopan serta santun dalam bersilaturahmi dengan warga.

Sementara itu, H. Mahrip yang juga Wakil Bupati Lobar melaksanakan umrah bersama istrinya. Mereka berangkat Jumat (12/7) lalu, dari Jakarta. Rencananya mereka di Mekkah sekitar sembilan hari, momentum bulan puasa di manfaatkan untuk beribadah dan berdoa di tanah suci.

“Kami dapat puasa di sana sekitar semingguan,” ujar Indah Mahrip. (her)

Kades Dangiang Klaim Raskin untuk Masjid Dimusyawarahkan Tanjung (Suara NTB) Kepala Desa Dangiang, Kecamatan Kayangan, H. Edi Prayitno, buka suara mengenai tudingan mislokasi beras miskin untuk pembangunan masjid, yang dialamat sebagai kebijakannya. Menurut Edi, pengalihan raskin dari warga untuk membiayai pembangunan Masjid Al Muhajirin sudah dimusyawarahkan dan diputuskan bersama.

“Kepala dusunnya hadir musyawarah bersama masyarakat, dan diputuskan bersama bahwa raskin disumbangkan untuk (membiayai) pembangunan masjid.

Hanya sebagian kecil masyarakat yang menolak, yang memang tidak terdaftar sebagai penerima rakin,” ungkap Edi, Sabtu (13/7).

Kades mengklaim, setiap kebijakan yang diambil untuk kepentingan masyarakat umum selalu ditempuh melalui jalur musyawarah. Hal itu pula yang ditempuh dalam menyikapi distribusi raskin dari masyarakat (kurang mampu) untuk membangun masjid. Keputusan tersebut bahkan diambil atas dasar kesepakatan bersama antara kepala dusun, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

Sebelumnya pada Senin pekan lalu, Edi Prayitno dilaporkan ke Pemda Kabupaten Lombok Utara, oleh dua tokoh masyarakat, Samiun

dan Arifin, dari Dusun Dangiang Timur dan Dusun Dangiang Timur Tengah, Desa Dangiang. Keduanya melaporkan Edi, karena dianggap telah berani mengalihkan hak raskin 300 KK warga kurang mampu untuk membiayai pembangunan Masjid. Jatah raskin yang dialokasikan itu untuk alokasi bulan Juni 2013, di mana per KK memperoleh 5,5 Kg, dengan harga tebus Rp 2 ribu per kg. Keduanya mengklaim, biaya raskin untuk masjid tidak melalui musyawarah dengan masyarakat penerima, tetapi hanya di tingkat kadus dua dusun tersebut.

“Warga penerima raskin tidak setuju raskinnya dipakai untuk bangun masjid, tetapi rapat persetujuan Kades hanya sampai di Kadus dan Ketua RT, yang tidak lain kerabat oknum. Bahkan hampir 99 persen warga menolak,” ungkap Arifin menunjuk bukti tanda tangan penolakan warga yang ia himpun.

Samiun mengakui, warga diberi kesempatan untuk menebus kembali raskinnya.

Namun dengan fakta, harga tebus membengkak dari Rp 2 ribu per kg menjadi Rp 5 ribu per kg. “Awalnya berasnya disimpan di masjid, tapi entah sekarang disimpan di mana, Kami tidak tahu dijual kemana, karena Kades sendiri seorang pengusaha,” jelas Samiun. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

Halaman 4

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Prinsip Pengelolaan Program BOSDA Mesti Dijalankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Di dalam Peraturan Bupati Sumbawa No. 5 Tahun 2013, dijelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan program dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang mesti dijalankan. Setelah sebelumnya dipaparkan soal mekanisme Penyaluran BOSDA dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM).

Sebagaimana disampaikan, Kasi Manajemen dan Pelayanan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Badron, ada beberapa prinsip pengelolaan program BOSDA dan BOMM yang mesti dijalankan. Mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Managament) yang mengandung beberapa pengertian, meliputi pertama Swakelola dan Partisipatif. Swakelola berarti pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola, mulai dari perencanaan dan pengawasan dilakukan secara mandiri. Kemudian partisipatif, melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikutnya, prinsip Transparan, Pengolaan dana BOSDA dan BOMM harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberi saran, masukan, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan. Lalu prinsip akuntabel, yang menegaskan pengelolaan dana BOSDA dan BOMM harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui. “Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, maka harus membuat

revisi dan disetujui oleh pemberi bantuan,” terang Badron.

Prinsip lainnya, Demokratis. Proses penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah selalu ditempuh melalui jalan musyawarah untuk mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat. Selanjutnya, prinsip Efektif dan Efisien, artinya, dalam pemanfaatan dana BOSDA dan BOMM harus efektif dan efisien. Dengan menghindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. “Tetapi harus diutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar,”saran Badron.

Sementara prinsip Tertib Administrasi dan Pelaporan, bahwa penerima dana BOSDA dan BOMM harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Terakhir, prinsip Saling Percaya, prinsip ini jelas Badron bahwa pemberian BOSDA dan BOMM berlandaskan pada rasa saling percaya (Mutual trust) antara pemberi dan penerima dana BOSDA dan BOMM. “Sangat penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik,” katanya mengingatkan.

Pada kesempatan yang sama, Badron, juga menjelaskan, Pengelola dana BOSDA dan BOMM yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah Penerima program. Panitia tersebut, terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Dengan susunan pengurusnya yakni Penanggung Jawab Program dijabat oleh Kepala Sekolah,

kemudian Ketua Panitia Pelaksana dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau guru yang relevan. Selanjutnya Penanggung jawab pada setiap kegiatan adalah para guru dan Pengelola Keuangan harus dilakukan oleh Bendahara Rutin Sekolah atau bendahara yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah.

Dalam pengelolaan program BOSDA dan BOMM, juga harus memperhatikan beberapa hal. Yakni, dalam pengelolaan dana tersebut Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, memberikan dukungan dalam wujud finansial, memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran. Selain itu, Komite juga dapat melakukan kontrol terhadap kualitas pelaksanaan program, dan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. “Harus memperhatikan pula, program kerja yang sudah direview dan disetujui oleh pemberi bantuan menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan,” tukasnya.

Kemudian, mengutamakan kualitas pelaksanaan program atau kegiatan. Serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan dan Informasi pengelola BOSDA dan BOMM harus mudah diketahui oleh warga masyarakat. Informasi mengenai pengelolaan dana tersebut, harus diumumkan melalui papan pengumuman dalam pengelolaan dengan menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. “Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOSDA dan BOMM,” tandas Badron.

Lalu bagaimana kalau terjadi pergantian kepala sekolah?

Menurut Badron, apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama. Dalam hal ini, pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertangungjawab-

kan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Selanjutnya Pejabat kepala sekola baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan.

Di bagian akhir, Badron, mengingatkan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut harus menggunakan rekening aktif sekolah. Bukan rekening pribadi kepala sekolah. Sebab dana tersebut akan distransfer dari kas daerah langsung kepada rekening sekolah. Pembukaan rekening, dilakukan oleh bendahara dilakukan pada buku kas umum sekolah.

Sedangkan rincian secara detail dibukukan tersendiri pada buku kas pembantu. Pembukuan dana bantuan itu berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti pembayaran pengeluaran (kuitansi) yang ditanda tangani oleh kepala sekolah dan bendaharawan.

“Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah atau bendahara yang ditunjuk,” runtutnya.

Dalam mengelola dan BOSDA dan BOMM tersebut, tetap mengacu kepada prinsip pengelolaan keuangan negara serta membuat pembukuan dan mengadministrasikan seluruh bukti penggunaan dana BOSDA dan BOMM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap sekolah negeri penerima BOSDA dan BOMM jelas Badron, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bendaharawan sekolah mempunyai tugas memungut dan menyetor penerimaan pajak ke instansi yang ditunjuk seperti Kantor Pos, bank atau kantor pelayanan pajak setempat. Sebab bukti penerimaan dan penyetoran pajak menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan pengelolaan dana BOSDA dan BOMM. (arn/*)

Meningkat, Kasus Demam Berdarah di KSB Taliwang (Suara NTB) Kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mengalami peningkatan. Hingga memasuki pertengahan tahun ini, data Dinas Kesehatan (Dikes) setempat mencatat sebanyak 52 kasus sudah terjadi dan dilakukan penanganan.

“Selain malaria, penyakit DBD juga masih kita temukan dan hingga pertengahan tahun ini ditemukan sebanyak 52 kasus,” jelas Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dikes KSB Ruslan Effendy, SAP kepada wartawan, Sabtu (13/7).

Meski Dikes mengakui masih menemukan kasus dalam beberapa bulan terakhir, namun berdasarkan data, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu diduga tidak murni terjangkit di wilayah KSB. Pasalnya dari sejumlah kasus yang ditemukan di kecamatan Maluk, rata-rata penderitanya ad-

alah warga pendatang dari luar daerah. “Yang tertinggi kasus kita temukan di Maluk dan mereka kebanyakan warga pendatang,” timpalnya.

Temuan itu dikatakan Ruslan, ada kemungkinan pasien terjangkit di daerah asalnya masing-masing. Hanya saja baru memasuki masa inkubasi dan teridentifikasi ketika warga pasien berada di KSB. “Bisa saja seperti itu, karena kita tahu sendiri khusus untuk wilayah Maluk warga di sana kebanyakan pendatang dan tingkat mobilisasi mereka tinggi ke luar daerah,” tukasnya.

Walau demikian, kegaia-

tan pencegahan untuk memutus rantai penyakit tersebut terus dilakukan oleh Dikes KSB. Ruslan memaparkan selain melakukan penanganan penyebuhan terhadap pasien yang terjangkit, pihaknya juga tetap melancarkan kegiatan pencegahan. Diantaranya melakukan fogging fokus di lingkungan warga yang terjangkit serta tetap menjalankan sosialisasi PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dengan program 3M (menguras, menutup dan menimbun).

Ruslan menyebutkan, untuk menutup ruang penyakit DBD

di masyarakat perlu kesadaran penuh dari masyarakat sendiri. Terutama kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Pasalnya keberadaan nyamuk yang menjadi penular DBD lahir dari lingkungan kotor yang notabene diciptakan oleh masyarakat sendiri.

“Kalau saja warga bisa menjaga kebersihan lingkungan mereka terus menerus terutama di musim pengujan.

Tentu kemungkinan akan bersarangnya nyamuk penyebab DBD di lingkungan mereka semakin kecil pula,” pungkas Ruslan. (bug)

Pembahasan Berlanjut Senin Ini

Segel Tower Bandara Bima Dibuka Bima (Suara NTB)Setelah disegel selama hampir tujuh jam, Tower Pengawas Bandara Sultan Muhammad Salahuddin yang disegel oleh pemilik tanah, H Mansyur, akhirnya dibuka. Pembukaan ini setelah adanya mediasi dari pimpinan FKPD yakni Kapolres Bima, Dandim 1608/Bima dan Kadishubkominfo Bima yang meminta adanya pembahasan lebih lanjut.

Namun jika pada Selasa

tidak ditemukan titik temu, H Mansyur mengancam kembali akan menyegel tower tersebut karena menilai pihak Bandara tak memiliki niat baik dalam hal penyelesaian masalah tanah bandara dimaksud.

Pembukaan segel ini diakui oleh H. Mansyur saat dihubungi via telephone, Minggu (13/ 7) 16.00 Wita. Menurut H. Mansyur, segel tersebut dibuka hari itu juga setelah dia didatangi oleh sejumlah pimpi-

nan FKPD, Kapolres Bima, Dandim 1608/Bima dan Kadishubkominfo. Para pimpinan FKPD ini kemudian melakukan mediasi hingga akhirnya terdapat perjanjian dengan pihak Bandara.

Di mana, pada hari Senin ini pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan Bandara untuk memutuskan masalah ganti rugi tanah tempat berdirinya bangunan tower, Pompa Bensin dan Kantor Karantina

Hewan yang kini secara hukum berdiri di atas lahan seluas 1,74 hektar yang menjadi miliknya. “Kalau hari selasa tuntutan kami tidak dipenuhi atau tidak menemui titik temu, kami akan segel lagi,” ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan putusan pengadilan, uang ganti rugi untuk bangunan-bangunan itu sendiri jika ditotal mencapai Rp 3 miliar. Namun ia tak ingin menerima secara perpecah pecah melainkan in-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

PARLEMENTARIA Kerjasama DPRD KSB dengan Harian Suara NTB

DPRD KSB akan Minta Penjelasan Pemerintah Seputar Pinjaman ke PIP Taliwang (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan meminta penjelasan pemerintah seputar pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Hal ini dilakukan karena hingga kini Pemda KSB belum dapat memastikan apakah rencana pengajuan pinjaman senilai Rp 101 miliar ke PIP untuk membiayai lanjutan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) itu akan disetujui atau tidak.

Permintaan penjelasan secara langsung dari pemerintah itu memang patut dilakukan DPRD KSB. Pasalnya Pemda KSB sebelumnya telah menetapkan dana pinjaman ke PIP tersebut ke dalam APBD tahun 2013. Dana itu bahkan sudah dianggarkan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum (PU) selaku instansi yang ditugasi melaksanakan kegiatannya di tahun ini. “Kami (DPRD, red) tentu akan meminta penjelasan pe-

(Suara NTB/dok)

Fud Syaifuddin

merintah. Karena kalau tidak segera ada kepastian, ini akan berimbas pada kelanjutan pembangunan rumah sakit itu sendiri,” cetus wakil ketua Komisi II DPRD KSB, Fud Syaifuddin, ST. Fud dapat memastikan, batalnya pemberian pinjaman oleh PIP kepada Pemda KSB tidak akan mempengaruhi keuangan pemerintah. Namun khusus pada proses kelanjutan pembangunan RSUD akan memberikan dampak signifikan, sebab jika tidak ada

kejelasan seputar pinjaman tersebut maka kepastian kelanjutan pembangunan RSUD pun akan terkatung-katung. Hal ini semakin sulit dipastikan mengingat dalam waktu dekat proses pembahasan APBD Perubahan akan segera dilaksanakan.

“Kita minimal harus dapat jawaban pasti sebelum pembahasan APBD Perubahan.

Sebab kalau tidak, kita akan kesulitan memastikan apakah proyek RSUD bisa kita lanjutkan di APBD Perubahan atau tidak, karena anggarannya belum bisa dipastikan. Apakah PIP akan memberikan atau sebaliknya menolak permohonan kita,” pungkas Fud. Diakui Fud, perjalanan pemerintah untuk memperoleh pinjaman PIP itu tidak semulus yang diharapkan. Sejak direncana pada tahun lalu, beberapa kendala sempat dihadapi pemerintah yang berujung pada molornya pemberian kepastian oleh PIP apakah akan menerima atau tidak permohonan pinjaman tersebut.

“Sekarang sudah lebih baik, karena informasinya sudah ada tim PIP yang turun melihat ke lokasi (RSUD). Tapi sebelumsebelumnya katanya ada pergantian jajaran pengawas di PIP yang kemudian menyebabkan tertunda seluruh kebijakan di PIP. Nah imbasnya bukan hanya terhadap pinjaman kita tapi juga permohonan daerah lainnya,” urainya.

Terlepas keinginan untuk meminta keterangan pemerintah, DPRD KSB kata Fud tidak akan tinggal diam dalam mengupayakan pinjaman ke PIP tersebut. Karenanya ia mengatakan, DPRD bersama Pemda KSB akan terus melakukan komunikasi dengan PIP untuk memastikan apakah pengajuan pinjaman itu akan diterima atau tidak. “Harapan kami tentu yang terbaik permohonan itu disetujui oleh PIP. Karena fasilitas RSUD saat ini sudah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ula)

MEMPRIHATINKAN - Kondisi MTs Babul Jannah Dusun Selaparan Desa Matua Kecamatan Woja cukup memprihatinkan. Selain bangunan sekolahnya yang masih cukup memprihatinkan, kegiatan belajar mengajar (KBM) nya pun tidak selancar sekolah lainnya karena minimnya siswa. Pemerintah pun diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin bagi sekolah baru dan memberikan perhatian bagi sekolah yang telah diberikan izin operasionalnya. gin menerima utuh. Sebab ia sendiri sudah merasa letih berurusan dengan pihak Bandara yang dianggapnya tak memiliki niat baik dalam menyelesaikan tanggungjawabnya dalam sengketa dimaksud.

Bayangkan saja, kasus ini mulai bergulir sejak tahun 2003 lalu. Saat itu, gugatan pihaknya di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima dimenangkan oleh pihaknya. Namun pihak tergugat masih saja ngotot dengan melayangkan banding di PT Mataram tahun 2004 namun ditolak oleh majelis hakim. Setelah kalah di tingkat banding, Bandara yang dimintai pertanggungjawabannya masih saja mengulur-ulur waktu dengan alasan menunggu kasasi.

Seperti upaya hukum sebelumnya, Kasasi yang diajukan ditolak oleh majelis hakim MA tahun 2009.

Belum juga puas, Bandara belum ingin menunjukkan niat baiknya dengan alasan menunggu PK yang akhirnya

diputus pada tahun 2011.

Hingga akhirnya eksekusi dilaksanakan pada 29 Juni 2013 lalu oleh panitera PN Raba Bima, di mana dalam eksekusi tersebut, Pengadilan memerintahkan untuk membayar ganti rugi yang nilai totalnya hampir mencapai Rp 3 miliar. “Pihak Bandara tidak punya niat baik, Perintah pengadilan ganti rugi dibayar 3 hari setelah eksekusi, tapi sampai sekarang belum ada juga tanda-tanda akan dibayar,” tukas H Mansyur yang merasa letih atas sengketa berlarut-larut tersebut karena belum mendapatkan haknya meski sudah menang.

Sementara itu, Kepala Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima melalui Kepala Tata Usaha Zainal A yang dikonfirmasi terpisah juga membenarkan segel yang sempat memalang di tower telah dibuka oleh H Mansyur selaku pemilik tanah. Pembukaan segel ini setelah adanya

audiensi antara pihaknya dan H Mansyur.

Dalam audiensi tersebut, pemilik tanah bersedia membuka segel karena pihaknya meminta waktu hingga hari Senin untuk melakukan pertemuan selanjutnya dengan Biro Hukum dari pusat. Seperti apa hasilnya, tentunya baru akan diketahui pada Senin nanti.

Ditanyai mengenai pernyataan pemilik tanah yang menuding pihak Bandara tak memiliki niat baik dalam menyelesaikan sengketa dimaksud? Zainal membantahnya.

Seperti yang dia bilang sebelumnya, bahwa setelah dieksekusi pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemkab Bima namun Pemkab menyerahkan sepenuhnya ke Bandara. Sementara di saat yang sama, Kepala Bandara juga terbang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini dan meminta waktu 10 hari.

“Tapi belum juga waktu sepuluh hari habis, tiba-tiba sudah disegel,” pungkasnya. (use)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

Gubernur Diminta Bertindak Cepat Dari Hal. 1 Mori mengungkapkan, pihaknya juga menemukan banyak sekali proyek-proyek yang tidak diselesaikan secara tuntas oleh DKP NTB. Akibatnya beberapa kapal dari proyek tahun 2011 tidak dapat diterima secara baik oleh kelompok nelayan yang berhak.

Terkait bantuan kapal nelayan yang mangkrak, dijelaskannya hal tersebut menjadi temuan BPK terhadap Proyek Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Purse Seine yang kurang dikenakan denda sebesar Rp 42.030.000. Kapal bantuan sebanyak empat unit 30 GT dari dana DAK sebesar Rp 5.630.600.000 sudah diberikan pada empat kelompok nelayan. Dua dari empat kapal ditempatkan di Teluk Awang.

Sampai saat ini sambungnya kapal-kapal tersebut tak dapat digunakan oleh para nelayan. Penyebabnya para kelompok nelayan tidak mampu membiayai operasional kapal yang cukup tinggi yaitu sekitar Rp 20 juta sekali melaut. Hal ini menurutnya sangat memberatkan nelayan.

Untuk operasionalisasi

kapal yang tergolong canggih tersebut, para nelayan menurutnya harus dilatih terlebih dulu. “Izin-izin yang dimiliki oleh para kelompok nelayan tersebut tidak ada yang lengkap.

Sehingga menyulitkan mereka beroperasi di laut lepas.

Dengan demikian Komisi II memberi catatan agar pengadaan kapal 30 GT ini perlu kita evaluasi tingkat efektivitasnya.

Sekalipun sumber dananya dari DAK Pemerintah Pusat,’’ jelasnya.

Terhadap berbagai permasalah tersebut, pihaknya kembali menegaskan agar Gubernur NTB memberi perhatian. ‘’Untuk itu kami mohon perhatian saudara gubernur mengambil tindakan yang cepat terhadap kasus-kasus yang ada. Apabila diperlukan, maka Komisi II akan meminta BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu agar BPK dapat melakukan audit yang menyeluruh terhadap kasus-kasus yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan, baik pada APBD 2011 maupun 2012,” tegasnya. (yan)

Mangkrak, Bantuan Kapal Senilai Rp 1,8 Miliar Dari Hal. 1 Kapal berbahan dasar fiber glass itu, kini hanya terparkir di muara sungai Dusun Toroh Tengah, Desa Tanjung Luar.

Dusun itu terletak sekitar 20 Km ke arah Selatan Kecamatan Labuhan Haji. Jika tidak segera dioperasionalkan, kondisinya akan semakin rusak, seperti kapal dengan kapasitas sama di Labuhan Lombok.

Bantuan kapal itu sebelumnya diterima Lukman, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Samudra Sukses, awal 2012 lalu. Diketahui bantuan itu berasal dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), diserahkan langsung oleh rekanan asal Surabaya, kemudian operasionalnya diserahkan tanggungjawabnya kepada Dinas DKP NTB dan Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Timur. ‘’Tapi kami dilepas begitu saja. Tidak ada arahan untuk operasional.

Apalagi dana operasional tidak ada sama sekali. Kapalnya jadi nganggur,” kata Lukman menjawab Suara NTB. Kapal itu juga tanpa sepotong perlengkapan apapun, seperti pancing, jaring, alat penerangan, perahu mini bermesin tempel. Tidak seperti bantuan serupa yang diterima nelayan di Lombok Tengah, yang menerima bantuan kapal senilai Rp 1,3 miliar, namun lengkap dengan propertinya. Jalan keluarnya, ia terpaksa membeli sendiri alat-alat tambahan itu.

Lukman mengaku pernah mengajukan proposal langsung ke DKP NTB dan DKP Lombok Timur. Besaran anggarannya Rp 100 juta. Tapi sampai saat ini, dana itu belum turun. ‘’Saya sudah malas mau cek lagi proposal itu, karena sudah tidak jelas, apakah bantuannya turun atau tidak,” ujarnya.

Sejak diserahterimakan ke koperasi miliknya, Lukman mengaku sempat memaksa-

kan mengoperasikan kapal tersebut. Karena kapasitasnya besar, diatas 50 ton, maka jarak tempuh hingga ke Samudera Hindia dengan lima orang crew. Hasil tangkapan ternyata minim karena peralatan tangkap seperti jaring dan pancing sesuai standar tidak mampu dibeli. Yang mencengangkan, saat itu, sekali operasional, ia menghabiskan Rp 17,5 juta. ‘’Ya, saya habiskan uang sendiri sampai hampir Rp 18 juta untuk sekali operasional,” katanya. Jika diharuskan untuk mengoperasionalkan kapal itu, ia mengaku sama sekali tidak mampu. Saat ini kapal tersebut dibiarkan saja tertambat di tepi sungai tidak jauh dari rumahnya.

Namun untuk kondisi fisik, kapal tersebut dipastikannya masih baik.

Ia rajin merawat agar terhindari dari karat. Beberapa hari dalam seminggu Lukman menghidupkan mesin untuk dipanaskan. ‘’Kalau soal kondisi kapal, masih bagus. Cuma dana operasionalnya tidak ada, jadi saya biarkan nganggur saja sementara sampai ada bantuan,” harap Lukman.

Meski tidak tergolong sebagai bantuan sia sia, namun bagi Kepala Desa Tanjung Luar , Fahrudin menyebut bantuan ini tak bisa dimaksimalkan. Selain kendala operasional, juga sikap proaktif pemerintah yang tidak memberikan bimbingan teknis dan bantuan modal untuk pengoperasian. “Untuk ukuran nelayan di sini, kapal itu memang terlalu besar kapasitasnya. Tapi sebenarnya itu tidak masalah, sepanjang ada bantuan tambahan untuk operasional,” harap Fahrudin. (ars)

Dana BSM Diduga Disunat Guru Giri Menang (Suara NTB) Dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM), masih terkait kompensasi kenaikan BBM di SDN 1 Meninting Lombok Barat (Lobar), diduga disunat guru. Akibatnya para orang tua murid pun unjukrasa ke kepala sekolah.

Karena digedor para orang tua siswa, dana BSM Rp 360.000 itu pun dikembalikan ke siswa, namun tidak utuh. Potongannya antara Rp 30.000 sampai Rp 50.000. “Kalau kami tidak demo, pasti uangnya tidak kembali,” kata Rudiah, orang tua murid kepada wartawan, Sabtu (13/7) lalu.

Diceritakannya, pembangian dana BSM beberapa hari lalu itu tanpa sepengetahuan mereka.

Hanya siswa yang diajak ke Kantor Pos untuk pencairan dana. Ada 20 siswa penerima dana tersebut. Setelah dana cair dan dimasukkan di dalam amplop, uang tiba tiba diambil guru. “Uang dalam amplop diambil guru di dalam mobil,” kata Rudiah yang mengaku mendapat penuturan dari anaknya, Nirnawati kelas II. Tidak jelas alasan uang itu diambil oleh guru. Tapi semua siswa saat itu dipanggil ke dalam mobil salah seorang guru, kemudian uangnya di comot satu per satu.

Para siswa ini dengan polos kemudian menceritakan itu ke orang tua mereka. “Mereka bilang, dikasi uang dari sekolah. Uang itu kemudian diambil guru,” kata Fatimah, orang tua murid lainnya. Mendengar penuturan itu, para orang tua murid ini pun berang. Mereka mendatangi sekolah, namun karena sudah masuk libur, orang tua siswa pun beranjak ke kediaman kepala sekolah H. Basuki. Setelah melalui perundingan, akhirnya uang itu dikembalikan. Hanya saja dipotong rata rata Rp 30.000, ala-

sannya untuk administrasi sekolah.

Selain protes pemotongan dana, masyarakat juga mempersoalkan siswa yang benar benar miskin tidak dapat bantuan. Sebagaimana dialami Dwi Siska, sejak kelas 1 sampai kelas 4, siswi miskin yang kini yatim piatu itu, tak mendapat sepeser pun bantuan.

Dikonfirmasi di kediamannya, H. Basuki mengakui ada pencairan dana BSM itu, dengan nilai Rp 360.000. Namun ia membantah dana yang dibagi ke semua siswa tersebut dicomot beberapa saat setelah pencairan. “Memang sempat diambil guru di dalam mobil. Waktu itu kan pencairannya di Kantor Pos, jadi langsung diambil sementara oleh guru, supaya tidak hilang di tangan siswa. Sampai di sekolah dana itu diberikan lagi,” kilahnya.

Setelah uang itu diberikan memang sempat ada permintaan dari guru, tapi hanya sebesar Rp 30.000.

Dana potongan itu tidak ditentukan jumlahnya, tapi atas dasar keikhlasan siswa dan orang tua murid. ‘’Bahkan ada yang menyumbang Rp 50.000,’’ sebutnya. Ditanya untuk apa uang itu, diakuinya untuk biaya administrasi di sekolah. Bagaimana dengan dana BOS yang selama ini membiayai operasional sekolah? Diakuinya dana BOS pun masih cair lancar.

Tapi dana potongan BSM itu diklaimnya sudah disepakati antara siswa dan pihak sekolah. “Jadi tidak ada masalah. Ini hanya miskomunikasi dan sudah kami jelaskan kepada orang tua siswa,” terangnya.

Mengenai siswa miskin yang tidak mendapat bantuan, persoalannya bukan pada sekolah. Sebelumnya sudah diajukan 50 nama siswa yang dikategorikan miskin dan layak dapat bantuan BSM. Namun yang turun berdasarkan verifikasi Diknas Lobar hanya 20 orang. (ars)

Minim Aktivitas, Satpol PP Kota Mataram Diduga Kekurangan Anggaran Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram secara resmi telah mengeluarkan surat edaran terkait jam buka pedagang makanan dan sejenisnya.

Namun nampaknya, Satpol PP selaku pengaman kebijakan terkesan ogah-ogahan melaksanakan tugasnya. Usut punya usut, lemahnya gerakan Satpol PP Kota Mataram diduga karena minimnya anggaran operasional akibat pemangkasan yang diduga dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) setempat.

Informasi yang diperoleh Suara NTB dari salah seorang sumber intenal Sat Pol PP Kota Mataram menyebutkan, jajarannya enggan melakukan kegiatan penertiban dan pemantauan pedagang makananan, serta penertiban anjal dan gepeng memang karena per-

soalan itu. Sumber terpercaya ini mengatakan, dengan kapasitas kinerja yang banyak dan selalu berada dibarisan terdepan, seharusnya Sat Pol PP mendapat perhatian lebih.

Dia menambahkan, kekesalan jajaran Sat Pol PP menjadi berlipat ketika anggaran yang diajukan ke Bappeda Kota Mataram tak mendapat respon yang baik. Pengajuan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 100 juta justru dipangkas menjadi Rp 50 juta. “Ini kan tidak etis, sedikit-sedikit Sat Pol PP, baru soal anggaran kita diperlakukan seperti ini,” protes sumber internal Satpol PP Kota Mataram ini.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sabtu (13/7) lalu yang dikonfirmasi terkait itu enggan memberi tanggapan. Dia hanya berharap, semua pihak ter-

Sesalkan Sikap Newmont Dari Hal. 1 pajak kendaraan alat-alat berat dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Langkah Newmont ini disesalkan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi. ‘’Walaupun itu haknya Newmont untuk melakukan keberatan tetapi kita sesalkan. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah pemerintah daerah yang pada sisi lain mereka butuh dukungan seperti regulasi.

Tidak usah memakai logika kuatkuatan secara hukum tetapi juga lihat bahwa mereka juga perlu pemda disini,” tandas gubernur ketika diminta tanggapannya terkait kekalahan Pemprov NTB dengan Newmont pada sengketa pengenaan pajak tahun 2009, ditemui usai sidang paripurna DPRD NTB, Sabtu (13/7).

Menurutnya, jika Newmont terus menerus menggugat pemerintah daerah di pengadilan maka hal itu dinilai sangat tidak bagus bagi Newmont sendiri. ‘’Intinya bahwa Newmont itu jika terus menggugat, tidak berpihak kepada daerah. Jadi saya harapkan Newmont berpikir panjang lah

untuk hal-hal seperti itu,” pesannya. Sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah, pemerintah daerah diperbolehkan mengenakannya pajak yang dipersoalkan Newmont.

Seperti diketahui, setiap tahun ratusan miliar diperoleh daerah dari pengenaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan alat-alat berat dan bea balik nama kendaraan bermotor dari PTNNT. Newmont selalu membayar kewajibannya dengan membayar pajak tersebut. Tetapi, pihak Newmont setelah itu melakukan gugatan ke pengadilan pajak.

Newmont keberatan terhadap pengenaan surat ketetapan pajak yang diterbitkan Gubernur NTB melalui Dispenda. Keberatan itulah yang diajukan banding ke Pengadilan Pajak. Setelah disidangkan ada yang dimenangkan Pemprov NTB, ada juga Newmont yang dimenangkan. Posisi pemprov dengan Newmont sama-sama kuat. Newmont kemudian mengajukanPKdandimenangkanoleh perusahaan asal Amerika itu. (nas)

Jual Perahu untuk Biaya Menjadi TKI Dari Hal. 1 hingga beranjak ke pekan kedua, Sabtu (13/7), pascapemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan kenaikan BBM. Waktu saat itu menunjukkan pukul 17.10 Wita, matahari senja memancarkan bias kekuningan menerpa perahu beraneka ragam nelayan berukuran mini. Saleh (40) berkacak pinggang, sementara tangan kirinya bertumpu pada tiang pancang. Pandangannya kosong ke arah laut yang sedang kurang bersahabat akibat kencangnya hembusan angin barat.

Sesekali ia melihat rekan rekannya sesama nelayan terombang ambing berusaha menjauh dari pantai, “memaksakan” untuk menjalankan rutinitas mencari ikan malam hari.

Saleh kemudian jongkok, melanjutkan aktivitasnya yang terhenti memperbaiki perahu yang patah. Dengan pendengaran terbatas, Saleh yang diajak berbincang Suara NTB menuturkan keinginannya menjual perahu tua itu. ‘’Kalau saya pakai terus perahu ini melaut, biaya operasional tidak cukup. Sedangkan ikan hasil tangkapan tidak bisa menutupi biaya yang keluar sekali melaut,” kata Saleh dalam bahasa Sasak, kemudian menuturkan biaya sekali melaut untuk jangka waktu sehari semalam, butuh Rp 170.000 untuk 20 liter solar

guna menghidupkan dua mesin tempel perahu. “Sedangkan kalau dihitung hitung sekali melaut, hasil tangkapan ikan saya jual maksimal Rp 100.000. Kan biaya melaut dengan hasil tangkapan tidak seimbang,” tandasnya getir.

Jika Saleh masih punya niat untuk menjual perahu, maka Harto (37), sudah memutuskannya. Ia baru saja menyelesaikan tahun itu, termasuk memperbarui catnya sehingga tampak labih bagus.

Harto berencana melego perahunya lengkap dengan dua mesin tempel seharga Rp 25 juta. “Ini sudah harga kepepet. Kalau dijual normal harganya 35 juta,” tuturnya. Selanjutnya dengan uang hasil penjualan perahu? Paling pertama terpikirkan Harto adalah menyambung kepulan asap dapur, kemudian menggunakan uang itu untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

Jika menjadi TKI adalah pilihan paling rasional, maka itu akan dilakukan Harto. Ada belasan nelayan yang labil seperti Harto, memilih menjual perahu yang tidak lagi bisa membawa mereka untuk kecukupan hidup. Ciri ciri perahu yang dijual, terpakir agak jauh dari garis pantai, terpasang dudukan penyangga, catnya terlihat lebih baru.

Tanpa harus di labeli tulisan “Perahu ini Dijual” sebagaimana model pemasaran mobil di jalanan, masyarakat sekitar sudah paham.

Sebelum Harto memutus-

Halaman 5

kan jadi atau tidak menjadi TKI, pekan lalu sudah dua orang warga disana melancong ke Malaysia. Mereka adalah Samsudin dan Sudirman.

Keduanya memutuskan menjual perahu, hasil lego itu kemudian dipakai untuk biaya pengurusan paspor dan surat surat lainnya, membayar PJTKI, kemudian terbang menjadi buruh kelapa sawit dan di Malaysia. Memang keputusan mereka ini terkesan penuh keputusasaan. Tapi menjadi pilihan paling rasional ketimbang bertahan di negeri sendiri yang tak bisa menjanjikan pekerjaan lebih layak. ‘’Kalau tinggal di kampung, pasti mereka akan menganggur. Kalau menganggur, akan jadi beban keluarga. Ya, jadinya milih jadi TKI,” kata H. Mastur, warga disana. Tidak hanya kaum laki laki, kaum hawa disana yang ikut menjadi tulang punggung keluarga, juga terpaksa hijrah ke lahan lebih menjanjikan. “Banyak perempuan di sini yang sudah menjadi TKW ke Saudi (Arab Saudi, red),” sambungnya.

Jumlah warga disana pun mulai sedikit berkurang.

Berdasarkan data pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur beberapa waktu lalu, jumlah penduduk di Desa Tanjung Luar mencapai 5.00 orang. Jika ditotal berikut jumlah jiwa, desa yang terletak sekitar 20 Km dari Labuhan Haji ini mencapai 10.000 orang. Total 95 persen menjadi pelaut, sisanya suk-

ses menikmati profesi berdagang. Dari jumlah itu, 10 – 15 persen diantaranya sudah berangkat menjadi TKI dan TKW. Kenaikan harga BBM benar benar mengusik kehidupan mereka di kampung. Keberadaan dana BLSM yang turun dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM, rasanya hanya bisa menghilangkan dahaga sesaat.

Selebihnya, bantuan bantuan program pemberadayaan nelayan, belum ada yang benar benar membuat produktif kehidupan ekonomi mereka.

“Kalau soal nelayan di sini tidak mampu melaut, jual perahu, pergi ke Malaysia, sudah menjadi cerita biasa. Kami sudah tidak heran dengan kondisi ini,” kata Kepala Desa Tanjung Luar, Fahrudin.

Ia tidak bisa mempengaruhi, apalagi mencegah mereka untuk memutuskan hijrah ke negeri jiran atau negara kantong TKI TKW lainnya. Karena ia sadar, tidak bisa menjanjikan mereka pekerjaan laik untuk bisa bertahan di kampung sendiri. “Satu hal yang saya berharap dari pemerintah, kalau memang punya niat membantu masyarakat, tolong di survei dulu. Ajak bicara kami di sini yang paling tahu program bantuan yang dibutuhkan. Jangan asal turunkan program, tapi ternyata tidak cocok dengan kondisi masyarakat di sini, kan jadinya sia sia,” tandas pria yang akrab disapa Abah ini. (ars)

kait hendaknya mengikuti semua imbauan yang dikeluarkan Walikota Mataram. Sementara itu, Sekda Kota Mataram, H.L. Makmur Said melalui blackberry mesanger (bbm) sangat menyayangkan adanya pemikiran yang kurang pas terkait anggaran SKPD. Menurutnya, semua anggaran sudah masuk dalam APBD murni Kota Mataram. “Kok bisa baru sekarang bilang kurang anggaran. kalau usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) masih belum dibahas, kalau kurang, silahkan ajukan,” harapnya.

Terkait posisi Bappeda, Makmur Said menegaskan, bahwa Bappeda merupakan SKPD yang menghimpun seluruh usulan SKPD, bukan pihak yang memutuskan. Dikatakannya, yang memutuskan adalah Walikota selaku Kepala Daerah, setelah di bahas melalui TAPD. “Jadi kalaupun Bappeda melakukan pemotongan, tentu sesuai dengan prioritas.

Tapip kalau yang bersifat kebijakan bisa saja ditambahkan, baik oleh TAPD atau kepala daerah,” jelasnya. (smd)

(Suara NTB/ozi/kmb)

PEMATERI - Para pemateri yang tampil dalam Dialog Publik yang digelar LSP2M NTB.

Parpol dan Umat Jangan Jadikan Islam Hanya sebagai Simbol Mataram (Suara NTB) Pesta demokrasi di NTB, khususnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB dinilai sukses dan berjalan aman, karena tidak ada gugatan. Tapi masih menyisakan PR bagi semua pihak, yakni menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Kondisi itu terjadi akibat makin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol) dan tokoh-tokoh politik di dalamnya. ‘’Menjadi tugas bersama, khususnya parpol untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi, elite politik di dalam Parpol itu sendiri harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu,” kata Akademisi dan Pemerhati Politik NTB, Dr. Kadri, dalam Diskusi Publik bertema “Revitalisasi Peran Umat Islam dalam Proses Demokrasi di Indonesia” yang digelar Lembaga Studi Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LSP2M) NTB, di Narmada Convention Hall, Mataram, Sabtu (13/7).

Kadri mengaku kecewa dengan adanya parpol yang menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi realitas dan perilaku para elite politiknya jauh dari nilai-nilai Islam. Hal itu yang membuat elektabilitas parpol bernafaskan Islam menurun dan parpol nasionalis justru meningkat.‘’Sayalebihsepakatpermainan politik Islam lebih mengarah pada subtantif. Tidak tampilkan yang simbolik. Tidak sebut Islam, tapi keputusan politiknya berwarna Islam,” jelasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim, MM., mengatakan, demokrasi Islam sepadan dengan pemikiran barat. Sebenarnya dalam politik Islam sudah mengenal istilah syura (musyawarah), ijma’ (konsensus) dan ahlal dimma (hak minoritas). Istilah itulah kemudian dikembangkan dengan istilah demokrasi. ‘’Islam dan demokrasi merupakan hal yang

berbeda. Tidak bisa Islam dijadikan sub ordinasi dengan demokrasi,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Nasibun, SH, MTP. Menurutnya, fakta sejarah mengungkapkan bahwa sesungguhnya pemikir barat, belajar demokrasi dari pengalaman empirik Islam. Di mana, para pemimpin Islam menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan demokrasi. “Nah bicara pembangunan merupakan kegiatan bersama, untuk merencanakan, melaksanakan dan pelaporan. Inilah model demokrasi itu,” jelasnya.

Kasubbag Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Abdul Aziz, menyebutkan, ada tiga bentuk aliran pemikiran soal demokrasi, yakni Liberal, Konservatif dan Moderat. Demokrasi sebagai pandangan yang tidak bertentangan dengan Islam. Caranya kemas demokrasi itu dengan nilai-nilai ajaran Islam Pendapat berbeda disampaikan, Ketua Lajnah Siasah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) NTB, M. Rozi Iskandar,S.Pd, M.Pd. Menurutnya, demokrasi itu merupakan produk baru, karena tidak pernah ada dalam khilafah yang dicontohkan pada zaman Rasulullah.

Terjadinya banyak kerusuhan, pengerusakan dan kriminalitas di Indonesia akibat sistem demokrasi diterapkan. “Kami tetap menolak demokrasi ini. Kami memilih Islam. Ini bukan menurut HTI, tapi menurut Al Qur’an dan Al Hadist,” tegasnya.

Pernyataan HTI ini membuat dialog publik menjadi ramai. Ratusan peserta dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa universitas, Ormas Islam, Remaja Masjid, Pemuda Islam, Ormas dan kalangan pers memberikan pandangannya. “ Dialog serupa nanti kami akan gelar di beberapa tempat,” kata Ketua LSP2M NTB, Widiyanto. (ozi/kmb/*)

Kunjungan Presiden Datangkan Optimisme Dari Hal. 1 Hal ini terlihat dari beberapa kali digelarnya kunjungan presiden ke NTB. Namun, tindak lanjut dari kunjungan tersebut memang membutuhkan kerja keras dari pemerintah daerah. Terlebih, saat ini banyakkecenderunganproyekinfrastruktur yang bersumber dari dana APBN di NTB justru seringkali tersendat karena lambannya tindak lanjut dari pemerintah daerah. ‘’Banyak proyek strategis yang selama ini terkait dengan sharing anggaran dari daerah dan terkendala karena misalnya kita terlambat dalam melakukan pembebasan lahan,” ujarnya.

Seperti diketahui, proyek APBN biasanya baru bisa dieksekusi setelah pemerintah daerah merampungkan pembebasan lahan yang memang menjadi kewajibannya. Suharto mencontohkan, proyek jalur by-pass yang menghubungkan Patung Sapi di Lombok Barat dengan Jalan Gajah Mada di Mataram.

Proyek tersebut hingga kini masih belum bisa dirampungkan karena terkendala pembebasan lahan. Persoalan serupa juga terjadi dalam pelaksanaan proyek DAM Pandan Dure dan Kompleks Rababaka belum lama ini. ‘’Demikian juga proyek – proyek strategis lain. Biasanya memang terkendala pembebasan lahan. Dan itu memang kewajiban kita,” ujarnya.

Suharto menegaskan, adanya komitmen dukungan presiden terhadap pembangunan proyek – proyek strategis di NTB tentu saja akan mendatangkan optimisme.

Namun, yang lebih penting lagi untuk ditindaklanjuti adalah ko-

mitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajibannya dalam percepatan pelaksanaan proyek – proyek tersebut.

Proyek Strategis Dituntaskan Sementara itu, mendengar harapan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang meminta komitmen dan dukungan penuh pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai proyek strategis di NTB, Presiden SBY langsung memanggil dan memerintahkan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikannya. ‘’Arahannya langsung lewat Menko Perekonomian kepada menteri terkait untuk segera menyelesaikan itu.Kemarin dipanggil Pak Menko waktu buka puasa,diberi arahan oleh presiden supaya segera menyelesaikan proyek-proyek strategis itu,”ujar Gubernur NTB, usai rapat paripurna di DPRD NTB, Sabtu (13/7).

Dalam puncak peringatan Harkopnas ke-66 di halaman Kantor Gubernur NTB,Jumat (12/ 7) sore yang dihadiri Presiden SBY serta tujuh Menteri KIB jilid II, gubernur kembali meminta komitmen dan dukungan pemerintah pusat untuk melanjutkan dan menuntaskan berbagai proyek strategis pendukung MP3EI di NTB. Proyek-proyek strategis yang belum tuntas tersebut yakni peningkatan Kapasitas Bandara Internasional Lombok (BIL) dan Bandara Sultan Salahudin Bima, kawasan terpadu Mandalika Resort, pengembangan kawasan Teluk Saleh dan Teluk Bima di Pulau Sumbawa.

Presiden beserta rombongan tiba di NTB pukul 14.00 wita dan menginap semalam di Pendopo

Gubernur. Disela-sela buka puasa bersama itulah presiden memberikan arahan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa supaya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan berbagai proyek strategis tersebut.

Ketika ditanya bentuk konkrit yang diberikan pemerintah pusat terkait hal itu dalam waktu dekat ini, Zainul Majdi berharap segera terealisasi.”Kita tunggu saja,mudah-mudahan segera,” harapnya.

Dikatakan, dari beberapa proyek strategis tersebut ada yang memang sudah menjadi komitmen pemerintah pusat untuk segera dituntaskan seperti peningkatan kapasitas BIL. Peningkatan kapasitas BIL tersebut yakni perluasan apron sehingga bisa menampung lebih banyak pesawat serta perpanjangan landasan pacu (runway) dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter.

Kemudian perbaikan dan perpanjangan runway Bandara Sultan Salahudin Bima dari 1.600 meter menjadi 2.100 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar. Perbaikan dan perpanjangan runway bandara tersebut dimaksudkan untuk mendukung event Tambora Menyapa Dunia 2015, dimana wisatawan dari berbagai negara dipastikan akan menghadiri peringatan meletusnya Gunung Tambora yang pernah mengakibatkan perubahan musim di Eropa. ‘’ Yang kita sampaikan itu ada yang merupakan bentuk komitmen sebelumnya dan ada yang memang masih dalam tahap perencanaan seperti kawasan Samota atau Teluk Saleh,” pungkasnya. (aan/nas)

Cermati Pengalokasian Anggaran di SKPD Bermasalah Dari Hal. 1 Menanggapi fenomena ini, anggota Badan Anggaran DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/ 7) kemarin menerangkan bahwa memang sudah sepantasnya SKPD – SKPD yang bermasalah dalam pengelolaan anggarannya mendapatkan perlakuan khusus saat mereka mengajukan anggaran di APBD NTB. ‘’Itu sangat perlu, jangan sampai kita alokasikan anggaran kepada SKPD yang di dalam judul proyeknya, itu sedang bermasalah,” ujarnya.

Suharto menegaskan, proyek – proyek yang diketahui sedang bermasalah sebaiknya ditunda dulu pengalokasian anggarannya hingga persoalan dalam pelak-

sanaan proyek – proyek tersebut sudah tuntas. ‘’Kalau kami di Komisi III ndak akan kami kasih (anggaran) kepada judul proyek yang sedang bermasalah. Apalagi kalau SKPD itu terlalu banyak garis merahnya,” tegasnya.

Suharto menilai, langkah memperketat pengalokasian anggaran kepada SKPD – SKPD bermasalah tidak saja dilihat dari adanya temuan unsur pidana. Bahkan, menurut Suharto, adanya sisa anggaran yang terlalu besar sesungguhnya bisa juga menjadi indikasi adanya mark up dalam perencanaan anggaran.

Ia menambahkan, di sejumlah SKPD lain yang menjadi mitra kerjanya juga sempat terungkap adanya sejumlah persoalan dalam temuan BPK RI. ‘’Di PU

juga ada hasil temuan BPK seperti denda (kepada rekanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak), itu belum terlaksana.

Tapi kami pantau dan Alhamdulillah bisa terselesaikan,”ujarnya.

Menurutnya, ketegasan memang harus dikedepankan dalam menyikapi SKPD – SKPD yang bermasalah dalam pengelolaan anggarannya. ‘’Tentu kita harus minta SKPD terkait untuk menyelesaikan itu. Dan penyelesaian hukumnya juga harus tuntas. Dan untuk kebijakan secara umum di APBD, tentu sebagai anggota badan anggaran kita akan bahas nanti saat pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara,” pungkasnya. (aan)

OPINI

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

Halaman 6

Puasa dan Modal Sosial Harus Ada Pengawasan Ketat BAHAN-bahan pengawet makanan yang masih beredar bebas di pasar-pasar tradisional benar-benar mengkhawatirkan. Pasalnya, masyarakat awam akan sangat sulit membedakan, mana produk-produk yang dijual itu berpengawet berbahaya atau tidak.

Seperti hasil temuan BBPOM Mataram bahwa belakangan ini, khususnya saat bulan puasa, banyak dijual makanan yang mengandung zat-zat berbahaya untuk makanan yang mengandung bahan pengawet tidak untuk makanan, seperti boraks, zat pewarna berbahaya, formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah serta zat berbahaya lainnya. Hal ini tentu sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Banyaknya makanan yang mengandung zat-zat berbahaya beredar di pasaran bukan cerita baru. Dalamsetiap kesempatan, ketika BBPOM menggelar razia, bahan-bahan berbahaya ini selalu ditemukan. Namun yang mengecewakan, sampai saat ini persoalan itu tidak pernah tuntas terselesaikan.Padahal seharusnya, masyarakat mendapat jaminan bahwa makanan yang dikonsumsinya itu tidak membahayakan kesehatannya.

Menjawab persoalan ini, BBPOM yang paling bertanggung jawab. Mengimbau masyarakat untuk menghindari membeli atau mengkonsumsi makanan-makanan atau produk-produk berpengawet berbahaya bukan solusi. Seperti disampaikan di atas, masyarakat memang sangat khawatir mengkonsumsi makanan berpengawet itu. Namun, masyarakat pasti tidak mengetahui mana makanan yang berpengawet berbahaya dan mana yang tidak.

Harus ada solusi lain yang dilakukan BBPOM untuk mencegah masyarakat membeli produk makanan yang berpengawet membahayakan. Harus ada sanksi tegas dari pemerintah kepada distributor bahan berbahaya termasuk kepada produsen makanan yang menggunakan bahan pengawet. Pemerintah harus punya langkah pasti dan tegas, bagaimana menjatuhkan sanksi kepada produsen. Jangan sampai mereka dibiarkan memproduksi makanan-makanan yang dapat merusak generasi bangsa.

Dalam menindak produsen tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa digunakan. Saat ini yang diperlukan hanyalah ketegasan dari pihak terkait dalam menghentikan hal tersebut. Pemerintah harus bekerja keras dengan lembaga yang ada bagaimana melindungi masyarakat dari makanan-makanan berbahaya sepert itu.

Seperti disampaikan Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, instansi terkait harus lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai zat-zat berbahaya yang tidak boleh dicampur dalam makanan kepada produsen makanan. Sosialisasi melalui media juga harus lebih massif dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui dan menyadari zat-zat yang tidak boleh dicampurkan dalam makanan beserta risikonya bagi kesehatan. Di samping pendampingan secara intensif untuk produsen makanan juga diperlukan.

Memang selama ini, dalam setiap penindakan terhadap pelaku atau produsen baik makanan atau kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam usahanya sudah ada.

Hanya saja, sanksi yang dijatuhkan belum maksimal, sehingga belum memberi efek jera para pelaku. Jika saja sanksi berat dijatuhkan, diyakini akan menjadi shock theraphy bagi produsen makanan termasuk penjual bahan berbahaya (kepada yang tidak berhak), untuk melanjutkan usaha ilegalnya. (*)

Modal sosial puasa bergerak dari dimensi horisontal untuk membentuk masyarakat yang berempati dan peduli.

Kesabaran begitu lapang jalannya pada bulan Ramadhan dan punya peluang untuk dipraktikkan. Daya iman menyeruak ke permukaan sehingga keinginan untuk ibadah membuncah.

Bahwa Ramadhan yang dimaksudkan agar kita menjadi manusia bertakwa, sekaligus telah diyakini sebagai medan penyucian diri. Pada Ramadhan sisi vertikal menemukan sudut temunya dengan sisi horisontal. pa yang ideal dari sebulan berpuasa adalah bagaimana bulan baik ini bisa menjadi fakultas kehidupan yang komplit. Dan hasilnya adalah sekantung modal sosial. Apabila ibadah sepanjang bulan itu bukan dilakukan atas dasar kesadaran, nilai yang diraih akan terpeleset dalam rutinitas setahun sekali. Indikasinya tentu sederhana, kelulusan dari fakultas tersebut tampak dari perubahan secara individual maupun gerak kumparan sosial.

Tapi patut dijumput bahwa besarnya modal sosial yang ada dalam aktivitas ibadah Ramadhan bisa juga menjadi solusi atas sejumlah persoalan. Yang paling gamblang adalah tindakan berbagi yang memang cenderung didasari oleh keadaan senasib.

Semenjak subuh dan sebelum maghrib rubuh, semua orang yang berpuasa merasakan lapar yang sama, haus yang sama. Tak ada bedanya orang berharta atau miskin papa. Sepanjang hari mereka yang berpuasa berada dalam keadaan yang sama.

Kembali ke inti sebagai manusia yang sungguh tak dibedakan oleh pangkat, jabatan maupun kekayaan. Menjadi manusia kembali, itulah momentum untuk menyadari.

Apa boleh buat, sebagai makhluk yang hidup dalam arus waktu, kita memang memerlukan momentum. Momentum untuk memilih, momentum untuk berubah atau mengubah apa-apa yang sebelumnya dipercaya sebagai hal yang tidak baik.

Setiap orang ingin berada dalam kebaikan, apapun persepsi tentang kebaikan itu. Keinginan

Oleh

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram) kadang-kadang mengantar kita ke tepi jurang, dimana tak ada pilihan kecuali kembali berjalan ke belakang atau terjun ke dalamnya. Agama kemudian turun untuk mengatur keinginan, agar tak bablas dan menjadi celaka.

Memang tak ada dunia yang sempurna ideal seperti dalam dongeng-dongeng tua. Dunia akan selalu berayun antara kegelapan dan kebenderangan. Persoalan akan muncul seiring datangnya jalan keluar. Karena itu secara imanen hakikat kemanusiaan barangkali adalah berjuang.

Harus ada yang diperjuangkan, sebab jika tidak apalah makna waktu dan usia. Dan manusia tak hidup sendiri di atas dunia.

Apabila kita berkaca pada sejarah, telah sekian banyak kehancuran ditimbulkan akibat keinginan yang terlalu besar untuk menguasai. Klaim kebenaran selalu mendekat ke diri yang berhasrat. Bahwa tindakan membantai, menguasai dan memeras manusia lain memiliki kaitan dengan iman. Padahal jelas bahwa manusia hadir sebagai khalifah yang mesti menjaga harmoni kehidupan. Perbedaan adalah hakikat yang melekat pada diri manusia. Bahkan bagianbagian dari tubuh manusia ada yang tak mungkin sama dengan manusia lainnya. Apalagikah pikiran dan keyakinannya.

Mukjizat otak dan pikiran yang ditimbulkannya kerap dimaknai sebagai superioritas manusia.

Bahwa manusia berada di atas segala-galanya. Sehingga dunia dipandang sebagai pucuk piramida dimana materialisme meraja dan spiritualitas dianggap nonsens karena tak tampak dan mirip khayalan. Meski kerap terantuk pada peristiwa-peristiwa kecil yang memberi ingat bahwa nalar, logika dan kuasa manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri amatlah terbatas. Manusia berada dalam hukum kausalitas yang jaringannya sedemikian rumit hingga satu kerikil dapat menjadi sebab bergeraknya suatu kumparan besar.

Tikungan Atas dasar itu, Ramadhan memberi peluang pada kita untuk meniti jalan kembali ke pangkal.

Pertama-tama sebagai personal yang berkarakter kembangkempis, abu-abu, yang kadang

baik dan kadang tak baik.

Kemudian pada gilirannya, dengan modal sosial yang dikantongi, kita diberi kesempatan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Sebuah tesa tentang hakikat keberadaan manusia.

Kita jadi mengerti, dan meresapi bahwa kesusahan yang mungkin tak pernah kita bayangkan, ada juga menimpa sesama manusia di penjuru-penjuru sana. Pada garis ini pantas apabila kita menyadari ketika waktu berbuka tiba bukanlah waktu untuk memuaskan hasrat yang tertunda, tetapi suatu pucuk muda untuk menanam biji syukur agar tak mudah mengeluh dan mengumpat.

Modal sosial dari kesadaran berpuasa apabila diserap dan diaktualisasikan dapat menjadi tikungan untuk berbelok dari jalan yang keliru. Banyak persoalan sosial yang mensyaratkan kepekaan dan empati untuk menjadi dasar solusi. Terutama menyangkut hubungan antar manusia yang secara nalar sosial memang berada pada tingkat yang berbeda-beda. Apabila orang yang diberi keberuntungan berkenan membagi sebagian dari kesempatan yang didapatnya pada mereka yang tak berpunya, keseimbangan alhasil pelan-pelan dapat berlangsung. Pun sebaliknya mereka yang secara sosial tak beruntung karena tak memiliki banyak kesempatan, lalu memandang setiap peluang sebagai suatu berkah dari empati sesama.

Keseimbangan juga menjadi kunci dari kehidupan sosial yang sehat.Dalam berpuasa keseimbangan ini juga diperlukan.

Karena itu ada waktu sahur,ada waktu berpuasa, dan ada waktu berbuka.

Keseimbangan ini juga mencakup bagaimana tugas dan fungsi sosial seseorang. Di abad mutakhir kita ini, ketika interaksi menjadi maya, persoalan tugas dan fungsi ini jadi makin rumit. Dengan teknologi kita digiring menjadi individualis. Bukan pemandangan yang aneh saat ini apabila kita melihat sekelompok orang berkumpul dan masing-masing orang sibuk dengan gadget-nya sendiri, seolah-olah mereka tidak sedang bersama-sama. Fenomena ini juga kelihatan dalam hubungan politis antara kepentingan pemerintahwakil masyarakat-dan masyarakat itu sendiri. Semuanya cenderung berjalan sendiri-sendiri,

dengan kepentingannya masingmasing pula.

Situasi ini membentuk hubungan kapital yang serba untungrugi. Masyarakat terbiasa dengan “sogokan” menjelang pemilihan.

Mereka yang berkepentingan terhadap suara dan sikap masyarakat terlanjur menganggap bahwa semuanya bisa dibeli dengan uang. Maka setelah seorang calon naik jabatan, sang pejabat merasa sudah tiba waktunya untuk mengembalikan modal usaha. Dan masyarakat pemilih sudah tidak peduli lagi apakah kinerja si pejabat mewakili mereka atau tidak. Tak ada kontrak sosial, suara mereka telah dibeli putus.

Ramadhan yang hadir setahun sekali memberi peluang pada kita bahwa banyak cara berpikir dan sikap kita yang menyimpang dari tugas dan fungsi kita secara sosial. Dengan modal sosial yang terkandung di dalamnya ramadhan mestinya bisa menjadi momentum untuk menikung dari kekeliruan. Sebab kita tak memiliki dunia ini sendirian, dan terlebih lagi, meminjam kalimat John Steinbeck dalam The Grapes of Wrath, hakikat kepemilikan membekukanmu selamanya menjadi “aku”, dan memisahkanmu selamanya dari “kita”.

Dugaan proyek bermasalah DKP NTB, gubernur diminta bertindak cepat Cegah munculnya persoalan baru

*** Kunjungan presiden datangkan optimisme Masyarakat menanti realisasi, bukan sekadar janji

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Gandeng Pemda

(Suara NTB/bul)

Kembangkan Produk Non Konsumsi POTENSI rumput laut yang berkembang di Provinsi NTB menjadi salah satu kekayaan alam yang saat ini mulai dikembangkan menjadi produk-produk non konsumsi. Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sedang menggenjot peningkatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dididik menjadi wirausaha yang bergerak di bidang produksi non konsumsi teresebut.

Beberapa di antara produk itu, disebut Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Provinsi NTB, Ir. H. Ismail, M. SI di antaranya sabun, cream, pengharum serta produk-produk sejenisnya. Kesemuanya itu menjadi produk yang sedang dibutuhkan di hotel-hotel di NTB. “Pengembangan program PIJAR kita coba alihkan dalam bentuk lain. Rumput laut yang biasanya dijual dalam bentuk gelondongan harus dikemas dalam bentuk setengah jadi atau bahan jadi,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (23/7).

Ada nilai lebih harga penjualan produk yang dimaksud, jika dibanding dengan penjualan rumput laut dalam bentuk biasa.

Meski selisih penjualannya tidak begitu besar, mengingat pemasarannya masih bermain di tataran lokal. Setidaknya, pengalihan pengembangan produk ini akan meningkatkan kreativitas masyarakat untuk mengembangkan usaha.

“Setelah diproses, selain untuk memenuhi kebutuhan hotel, khususnya hotel yang ada disini. Ada nilai lebih yang muncul. Ini yang kita harapkan, meski pelaku UMKM yang terlibat tidak begitu banyak,” tambahnya.

Perlahan, program ini optimis akan berkembang. Apalagi selain melakukan pelatihan dengan melibatkan tim ahli dari luar dan pihak Phoenix Mas. Pelaku UMKM dibekali bantuan peralatan pengolahan.

Dari kegiatan produksi non konsumsi berbahan dasar rumput laut ini. Hasil panen rumput laut di petani sudah bisa terserap dan dimanfaatkan langsung di dalam daerah. Meski tidak begitu besar, tetapi meningkatnya keinginan mengembangan produk olahan non konsumsi ini perlahan akan menyerap kebutuhan bahan baku dalam jumlah banyak.

Selain itu, jenis kerajinan lain yang sedang dikembangkan, yakni pemanfaatan kulit pari dan ikan yang potensi paling besar ada di Lombok Timur. Pemda menurut Ismail sedang memberi support terus – menerus kepada kelompok binaan dalam hal pelatihan dan peralatan.

“Paling besar potensinya di NTB di Rumbuk,Lombok Timur. Di sana banyak ikan-ikan laut yang naik. Banyak yang bisa dikembangkan dari hasil tangkapan yang didatangkan dari Tanjung Luar. Sirip ikan, kulit ikan, semuanya bernilai jual tinggi.

Apalagi kulit pari yang dibuat jadi sepatu dan dompet kita terus tingkatkan kualitasnya,” demikian diterangkan.

Ismail (bul)

Depo Pertamina Ampenan akan Diperluas Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina Persero mulai mewacanakan rencana perluasan pembangunan Depo Ampenan, seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan bakar di Provinsi NTB. Pemerintah daerah sebagai mitra akan digandeng untuk menentukan titik mana yang paling tepat untuk pengembangan area Depo Pertamina Ampenan.

Menurut Operation Head (OH) TBBM Ampenan, I Gde Agus Sentanu Putra, menyebut saat ini pihaknya secara internal mulai membahas pengembangan depo Ampenan. Semakin tingginya kegiatan perekonomian di NTB, dipastikannya akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan segala jenis bahan bakar.

Untuk itu, dipandang sangat perlu mulai dipetakan di mana saja titik-titik strategis untuk perluasan Depo.

“Sebenarnya menjadi program jangka panjang untuk perluasan Depo. Tingginya kebutuhan bahan bakar tentu memerlukan kesiapan tangki yang lebih banyak. Nah, apakah kita akan lakukan perluasan di Depo Ampenan atau membangun Depo di wilayah

lainnya, tentu kita akan bahas bersama Pemda untuk membantu menyiapkan lokasinya,” terangnya kepada Suara NTB dikonfirmasi Sabtu (13/7).

Banyak indikator yang dilihat berkembang di NTB, di antaranya pariwisata, pembangunan fisik dan ketersediaan Bandara Internasional Lombok menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Pertamina mengantisipasinya dengan harus menyiapkan ketersediaan stok dalam jumlah banyak.

“Tangki harus banyak, kalau kita lakukan perluasan di Depo yang ada sekarang di Ampenan, lahannya sempit karena sudah dipadati penduduk,” tambah OH yang baru saja menggantikan OH yang lama ini.

Lebih jauh untuk sementa-

(Suara NTB/bul)

DIPERLUAS - Tangki timbun BBM di depo Pertamina Ampenan. Jumlah tangki timbun ini akan ditambah, menyusul rencana perluasan depo karena tuntutan permintaan. ra ini, TBBM Ampenan masih menerima pasokan stok dari Depo Manggis Bali. Dengan meningkatkan kebutuhan mendatang, dan tersedianya sarana prasarana Depo yang lebih memadai. Tidak menutup kemungkinan menurutnya daerah ini akan mandiri untuk kesiapan stoknya.

Disorotnya lagi, jumlah kendaraan yang beroperasi disebut akan terus mengalami pen-

ingkatan, seiring perkembangan zaman. Kegiatan-kegiatan industripun disebut akan mengalami peningkatan. demikian juga untuk kebutuhan lain, jumlah pesawat yang beroperasi dari dan ke BIL otomatis akan terus mengalami peningkatan.

Peningkatan kebutuhan pada Indikator-indikator itu menuntut harus dipenuhi Pertamina sebagai leading sector penyediaan bahan bakar. Oleh

karenanya pemerintah daerah diminta tetap berpartisipasi bersama Pertamina dalam hal penyiapan lahan untuk perluasan pembangunan Depo yang dimaksud.

“Pertamina berupaya mendukung kondisivitas daerah sesuai tugas dan fungsinya. Secara umum untuk stok bahan bakar kami tetap upayakan untuk menyiapkannya secara berkecukupan,” demikian Agus. (bul)

Dewan Pertanyakan Peningkatan Peredaran Bahan Pengawet Sulit Dikendalikan Produksi Gabah Tahun 2012 Mataram (Suara NTB) Komisi II DPRD NTB mempertanyakan klaim pemerintah daerah atas keberhasilan peningkatan produksi gabah dan beras pada tahun 2012. Komisi II melalui juru bicaranya, Mori Hanafi, SE.,M.Comm menyampaikan klaim tersebut bertolak belakang dengan rilis BPS yang menyatakan bahwa sumbangan sektor pertanian pada struktur dan pertumbuhan PDRB tahun 2012 adalah menurun.

Mori memaparkan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan pertama tahun 2012 mencapai 4,17 persen, triwulan kedua 6,71 persen, dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2012 adalah 5,72 persen. Pertumbuhan ekonomi ini dinilai cukup baik, walaupun masih di bawah

DANA TUNAI KERJASAMA DENGAN INVESTOR ASING DAN PINJAMAN SEGALA PROJEK SEINDONESIA SDAI JKT HUB: DANIE 081219610974,ANTO 081380089145

pertumbuhan nasional yang mencapai 6,23 persen. Menurutnya pertumbuhan ini tidak diikuti oleh pemerataan pertumbuhan yang baik. Terutama di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan industri olahan.

“Hal ini tercermin dalam struktur dan pertumbuhan PDRB tahun 2012. Dalam struktur PDRB tersebut dicatatkan pertumbuhan PDRB pada kedua sektor tersebut sangatlah rendah. Pada sektor pertanian sumbangannya hanya sebesar 28,48 persen pada triwulan kedua dan menurun lagi pada triwulan keempat menjadi 24,99 persen. Penurunan ini selalu dikaitkan semata-mata pada masalah perubahan siklus musiman,” terangnya pada saat rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-Komisi DPRD atas Hasil Pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012, Sabtu (13/7).

Padahal lanjutnya penurunan kontribusi sektor pertanian karena berbagai masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan. Ia

menyebutkan masalah klasik tersebut seperti harga jual yang rendah, kelangkaan bibit, kelangkaan pupuk, keterbatasan lahan, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta keterbatasan modal.

Sektor industri olahan juga menjadi sorotan komisi yang membidangi masalah perekonomian ini. Politisi Partai Gerindra ini memaparkan industri ini hanya dapat mempengaruhi PDRB sebesar 3,79 persen pada 2012. Berdasarkan laporan yang disampaikan BPS dari tahun 2000 sampai tahun 2012, sektor ini hanya mampu berkontribusi sekitar 3 persen.

“Tidak pernah bergerak naik.

Padahal sebesar 10 persen penduduk NTB bergerak di sektor ini. Menjadi pertanyaan kami bagaimana program penciptaan 100.000 wirausaha baru kita?

Dimana posisi pemerintah dalam pendukung industri kecil dan menengah ini? Mau sampai kapan kita bersemboyan? Kita berkata mendukung padahal tidak kita dukung? Kita berkata memperhatikan padahal kita tidak perhatikan? Bagaimana kita menjawab terhadap lemahnya sumberdaya dan terhadap lemahnya pemasaran sekaligus promosi di sektor ini? Bagaimana kita mencukupi modal yang mereka butuhkan untuk berkembang? Semuanya tidak pernah bisa kita jawab, apalagi kita tuntaskan,” tegasnya.

Mori menyampaikan penduduk NTB yang berada pada kedua sektor tersebut lebih dari 55 persen. Dari paparan sebelumnya pihaknya menyimpulkan pertumbuhan ekonomi NTB tidak merata dan tidak bisa dinikmati ke tingkat bawah. (yan)

Mataram (Suara NTB) Bahan-bahan pengawet campuran makanan masih beredar bebas di pasar-pasar tradisional.

Hal itu karena belum adanya data lengkap para distributor yang menjadi penyuplai bahan berbahaya ini. Pemprov pun masih kesulitas melacak peredarannya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Hj. Ulayati Ali, MM kepada Suara NTB mengatakan beberapa jenis bahan-bahan berbahaya campuran makanan, di antaranya formalin, rodamin dan sejenisnya sejauh ini belum diketahui siapa saja distributornya.

Disperindag selama ini hanya intens melakukan pengawasan pada distributor-distributor sembako. Dan sejauh pengawasannya, belum ditemukan penjualan jenis-jenis bahan campuran makanan yang mengancam kesehatan para konsumen tersebut.

“Distributor sembako yang menjadi mitra Indag tidak ada yang menjual bahan-bahan tersebut. Pengawasan sangat rutin kita lakukan untuk menekan peredarannya. Kami belum tahu distributornya kalau itu (bahan-bahan pengawet),” demikian Ulayati, Sabtu (13/7).

Yang paling fokus ditangani saat ini menurutnya, melakukan pemantauan terhadap bahanbahan pokok yang harganya sudah naik signifikan di pasarpasar tradisional. Di antaranya cabai dan kebutuhan-kebutuhan penyumbang inflasi terbesar.

Disperindag sedang memantau arus distribusinya baik di pulau Lombok maupun Sumbawa.

Terkait masih beredarnya makanan yang dicampur bah-

(Suara NTB/dok)

Hj. Ulayati Ali

an-bahan pengawet berbahaya, BBPOM Mataram bersama beberapa tim yang tergabung di dalamnya sebelumnya sudah melakukan pengawasan secara khusus di pasar-pasar percontohan terbesar di Provinsi NTB. Hasilnya diketahui masih banyak beredar makanan-makan yang menggunakan bahan pengawet. Dampak besarnya dikhawatirkan akan sangat berbahaya terhadap kesehatan konsumen pada kurun waktu puluhan tahun mendatang.

Beberapa di antara jenis-jenis makanan yang ditemukan positif menggunakan campuran pengawet di antaranya kerupuk berwarna kuning yang dikemas Rp 500/bungkus, mie kuning basah. Kemudian campuran terasi juga demikian. Hingga peredaran bahan-bahan campuran berbahaya pada kosmetik.

Pihak BBPOM Mataram menegaskan, sebenarnya sudah melakukan pengawasan langsung kepada para produsen makanan-makanan bercampur zat berbahaya tersebut. Tetapi tidak ada efek jera yang bagi para pelakunya. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

Halaman 8

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

Ridwan Target Tiga Emas

KONI Diminta Segera Gelar Pelatda PON Mataram (Suara NTB) Pelari NTB, Ridwan tampaknya belum puas dengan perolehan dua medali emas, di PON XVIII di Riau 2013. Rencananya, bila ia masih punya peluang untuk mengikuti PON, dia akan turun di tiga nomor, yakni 800 meter, 1.500 dan 10 ribu meter.

Atlet Sumbawa ini ingin menargetkan tiga medali emas di PON XIX di Jabar 2013 mendatang. Dia yakin bisa menambah satu emas di nomor 10 ribu meter, pasalnya pada Kejuaraan Internasional Lari 10 K di Jakarta 23 Juni lalu ia sukses menyumbangkan medali perak, mengalahkan Agus Prayogo, peraih dua medali emas di SEA Games 2011. Sementara diperingkat satu diraih oleh Johari Johan asal Palembang. “Itu nomor spesialis Johari Johan, dan sangat wajar bila dia juara. Namun setidaknya saya bisa mengalahkan atlet peraih medali emas di SEA Games,” ucapnya saat dihubungi Suara NTB, via ponsel, Minggu (14/7) kemarin.

Yang mengejutkan lagi, hasil catatan waktu yang diraih Ridwan di nomor tersebut cukup bagus, hanya beda beberapa detik dan tidak jauh dari catatan waktu yang diraih oleh Johari Johan yang menempati peringkat pertama.

“Alhamdulillah hasil catatan

bagus. Insya Allah nanti ingin ikut tiga nomor bila saya masih ikut PON, takutnya ada batasan usia,” terangnya.

Ditanya soal jadwal latihannya selama puasa, ia mengaku tidak banyak yang berubah, dalam hal ini porsi latihannya tak beda jauh dengan latihan di hari-hari sebelumnya. “Jadwal latihannya sama aja, pagi dan sore, paling kurangi sedikit, tidak ada perubahan, pengaruhnya, si di haus aja tapi mau gimana lagi, puasa tetap kita jalankan. Alhamdulilllah puasa saya tidak ada yang batal,” terangnya.

Di bagian lain ia menanggapi soal target NTB meraih 15 emas. Menurutnya, meraih target tersebut tidak semudah membalik telapak tangan karena atlet daerah lain tidak tidur.

Bahkan ada beberapa daerah yang sudah mulai Pelatda.

Menurut Ridwan, untuk meraih 15 emas, KONI NTB tak boleh berlama-lama berpikir, dan harus secepatnya gelar Pel-

atda, karena semakin cepat Pelatda maka semakin lebih baik persiapan atlet.

“Jangan kaya dulu, persiapan PON hanya dilakukan satu tahun sebelum PON. Sekarang harus lebih satu dong,” ucapnya.

Dalam hal ini, bila dana minim KONI NTB harus memprioritaskan cabor mana saja yang diberikan kesempatan untuk Pelatda. “kalau bisa semua cabor bisa menjalani Pelatda, dengan catatan mereka (atlet) yang dipelatda merupakan atlet yang menempati peringkat lima besar nasional.

“Kalau bisa kasih kesempatan semua cabor untuk pelatda, tentunya atlet yang menyumbang medali di kejurnas menjadi prioritas,” ucapnya.

Bila dilihat kembali kebelakang, sukses NTB meraih medali emas tidak saja hasil Pelatda PON, namun hal itu berkat atlet-atlet NTB sebelumnya ada di pelatnas SEAGames,dansekaranginitidak banyak atlet NTB yang ikut pelatnas SEA Games. (ant/bali post)

KONI Diminta Prioritaskan Cabor Menembak Mataram(Suara NTB) Sukses meloloskan empat atlet di PON menambah kepercayaan diri atlet menembak untuk menghadapi PON XIX di Jabar (Jawa Barat) 2016 mendatang. Dalam hal ini cabang olahraga menembak siap menyumbang satu medali emas di PON. “Kita siap menyumbangkan medali emas di PON asalkan KONI NTB harus memberikan perhatian skala prioritas untuk cabor penyumbang medali emas di Pra-PON,”ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Bidihariono, dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (14/7) kemarin.

Sebagaimana diketahui, selain melolos empat atlet, cabang olahraga menembak juga menyumbangkan 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu di Pra-PON di Kalimantan Timur (Kaltim) 2013 lalu. Hasil tersebut menjadi tolok ukur prestasi di PON, dan sangat wajar apabila menembak menarget satu emas.

Dikatakan Andik, peluang medali emas NTB ada di 8 nomor di kelas junior yang dipertandingkan di PON Jabar.

Diantaranya, air rifle pistol putra/putri dan beregu putra/putri,

(Suara NTB/fan)

LOLOS PON - Empat atlet menembak NTB yang lolos PON. Cabor menembak siap menyumbangkan satu emas untuk NTB asalkan memperoleh prioritas dari KONI NTB. serta air rifle putra/putri. Bila difasilitasi dengan sarana latihan, Andik yakin atletnya bisa menyumbangkan minimal satu emas.

Diakuinya, selama ini atlet menembak NTB latihan dengan sarana yang minim dan serba terbatas, namun demikian para atlet menembak NTB tidak kalah saing dengan penembak dari daerah lain. Mereka mampu menyumbangkan emas di PraPON serta mengalahkan penembak Pelatnas PRIMA Pratama.

“Kami sangat gembira bila

tanggapan KONI NTB cukup bagus atas prestasi atlet menembak. Namun kita tahu selama ini kita mendanai pembinaan atlet menggunakan anggaran sendiri.

Bahkan kita sampai saat ini belum memiliki alat, untuk membaca akurasi tembakan.”

Pada Pelatda PON nanti Andik berharap KONI NTB bisa melengkapi sarana latihan menembak tentunya dengan standar perlengkapan, mulai dari kaki sampai dengan kepala. Try out juga sangat perlu dilakukan. (fan)

(Suara NTB/ist)

JUARA U20 – Skuad Prancis U20 menjadi juara Piala Dunia U20 setelah mengalahkan Uruguay U20 di babak adu penalti.

Prancis Juara Dunia U-20 Istanbul Prancis untuk pertama kalinya menjadi juara Piala Dunia U29 Minggu dini hari tadi setelah mengalahkan Uruguay 4-1 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain seri 0-0 selama waktu normal di Istanbul, Turki.

Kiper Paris Saint-Germain Alphonse Areola menjadi pahl-

awan Prancis setelah menepis dua tendangan penalti dari Emiliano Velazquez dan Giorgian De Arrascaeta pada adu penalti, sebelum Dimitri Foulquier memastikan kemenangan Prancis lewat tendangannya yang tak bisa dihadang kiper Uruguay Guillermo De Amores.

Kedua kiper tampil instru-

mental dalam mengantarkan pertandingan sampai ke babak tambahan. Areola menciptakan penyelamatan gemilang setelah menghadapi Nicolas Lopez dan Felipe Avenatti pada babak 90 menit normal, sedangkan De Amores membuat dua penyelamatan gemilang untuk mencegah Jordan

Veretout dan Alexy Bosetti menciptakan gol ketika penutupan waktu normal.

Sebelumnya, Ghana menduduki tempat ketiga setelah mengalahkan Iraq 3-berkat gol-gol dari Joseph Attamah, Ebenezer Assifuah dan Frank Acheampong, demikian AFP. (ant/bali post)

Kalah di Laga Debut, Moyes Terhibur Bangkok David Moyes tetap terhibur oleh debut cemerlang dua bintang barunya setelah awal kepelatihanya di Manchester United dimulai dengan start buruk menyusul kekalahan memalukan 0-1 dari Thailand.

Penampilan alakadarnya dari timnya mampu dibalut permainan mengesankan dari remaja Belgia Adnan Januzaj, sebelum kemudian pendatang baru Wilfried Zaha masuk dan nyaris menyamakan kedudukan.

Setelah 27 tahun dengan 38 trofi juara di bawah Alex Ferguson, Moyes mengakui kalah 0-1 dari Singha All-Star XI, Thailand, adalah mengecewakan.

Namun dia merasa terhibur oleh penampilan Zaha yang adalah pahlawan pengantar Crystal Palace promosi ke Liga Premier. Dia merasa berada di jalur yang benar untuk menghadapi musim ini.

“Saya kira ketika Wilf masuk dia bisa memberi kami harapan. Dia jelas tidak beruntung tidak mencetak gol dari upayanya itu,” kata Moyes seperti dikutip AFP. “Kami akan melihat bagaimana dia bermain.

Kami membawa dia ke sini untuk memberinya kesempatan.”

“Ini adalah kali pertama saya bekerja dengannya, pertama kali saya punya kesempatan melihat dia dari dekat, sehingga dia pastinya akan menjadi bagian dari skuad dan kami akan melihat apakah dia bugar untuk menjadi tim inti.”

Setelah masuk di babak kedua, Zaha nyaris menciptakan gol lewat sundulannya, dan pada delapan menit menjelang usai, dia hampir mencipta gol penyama kedudukan lewat tendangan melengkung dari dalam kotak penalti.

Januzaj (18 tahun) memulai permainan dengan benar dan mengesankan semua orang oleh sentuhan satu duanya, di samping kecepatan berlari dan kematangan umpannya.

Pemain Belgia yang menjadi tim cadangan United musim lalu itu menciptakan peluang emas untuk timnya namun sayang tendangan volley Fabio melambung di atas mistar gawang Thailand. “Saya kira dia telah bermain sangat bagus, saya pikir dia adalah nilai plus kami,” kata Moyes men-

(ant/bali post)

TERTEKAN – Pemain MU tampak beberapa kali dalam kondisi tertekan saat menghadapi Singha All-Star XI. Meski demikian, Pelatih baru MU, David Moyes tetap terhibur oleh debut cemerlang dua bintang barunya dalam pertandingan tersebut. genai Januzaj.

Moyes kehilangan Robin van Persie, kapten Nemanja Vidic, dan Shinji Kagawa, sedangkan Wayne Rooney yang dilanda spekulasi transfer ditarik sehari sebelum pertandingan karena menderita cedera hamstring.

Danny Welbeck, yang menjadi satu-satunya penyerang

MU yang laik tampil di tur ini, bermain sebagai striker tunggal di bawah dukungan Anderson, Tom Cleverley, Ryan Giggs, Januzaj dan Michael Carrick di tengah.

United terbang ke Sydney untuk melanjutkan tur internasionalnya, menjelang mulainya perandingan liga 17 Agustus nanti, demikian AFP. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Senin, 15 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

“Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada yang memasuki melaluinya kecuali mereka.

Dikatakan: “Mana orang-orang yang berpuasa?

Maka mereka berdiri, dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup, dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya.”

(HR. Bukhari, Muslim At Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Puasa bagi Penderita Diabetes PUASA di bulan Ramadhan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap umat Muslim. Namun gangguan kesehatan terkadang menjadi penghambat maksimalnya ibadah, terutama bagi para penderita diabetes.

Pasalnya, penyakit ini diakibatkan oleh tubuh yang tidak lagi memproduksi insulin yang cukup untuk menyeimbangkan kadar glukosa dalam darah. Umumnya hal ini dipicu oleh pola makan yang tidak tepat. Karena itu, ketika sedang berpuasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tetap dapat menjaga kondisi tubuh sekaligus menjalankan ibadah dengan maksimal.

Jika Anda mengalami diabetes dan ingin terus melanjutkan puasa, dapat memperhatikan beberapa hal berikut : Jumlah insulin. Jika Anda mengonsumsi atau menyuntikkan insulin, usahakan menguranginya selama bulan puasa sebab tubuh memerlukan penyesuaian terhadap pola makan yang akan diterapkan selama sebulan.

Insulin yang dicampurkan dengan zat lain tidak disarankan ketika berpuasa, karena tubuh tidak terisi oleh makanan yang dapat mengangkutnya ke seluruh tubuh selama kurang lebih 13 jam.

Tak hanya itu, pemeriksaan tingkat glukosa dalam darah juga sebaiknya dilakukan secara rutin agar dapat memantau kadar insulin dalam tubuh.

Ketika sahur, usahakan mengkonsumsi makanan seperti nasi, roti pita, sayuran dan buah-buahan. Waktu yang baik untuk sahur bagi para penderita diabetes adalah waktu yang tidak terlalu jauh dari imsak.

Usahakan makan sekitar setengah jam sebelum imsak agar tubuh tetap mendapatkan proses pengolahan makanan yang baik selama waktu puasa.

Ketika berbuka puasa, hindari makanan manis dan berminyak. Jauhi makanan seperti goreng-gorengan. Perbanyak air putih dan hindari minuman yang terlalu manis dan mengandung kafein. Tentunya jangan makan melebihi kemampuan perut. Berhentilah sebelum merasa kenyang. Dengan begitu, Anda bisa tenang menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Selamat menunaikan ibadah puasa! (berbagai sumber)

Singang

Setelah sebelumnya, kita mencoba resep makanan dari Pulau Lombok untuk berbuka dan sahur, waktunya kita mencoba resep makanan dari Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah singang.

Bahan : · Ikan · Segelas air · Daun ruku

Bumbu : · 1 buah tomat · 3 siung bawang merah · 4 buah cabai merah · 2 sendok teh garam dapur · ½ ruas jari kunyit · 2 sendok makan air asam · 1 sendok teh gula pasir · 3 sendok makan makan minyak goreng · Daun kemangi Sumbawa (daun ruku) Cara Pembuatan : Ikan dibersihkan dan dipotong sesuai selera. Bawang diiris tipis, tomat, cabai merah dan cabai hijau diiris bulat. Daun kemangi dicabik kecil-kecil. Bumbu lain dihaluskan. Bumbu halus dimasukkan ke dalam air putih dan diaduk. Campuran ini didihkan dengan air asam dan kemangi. Masukkan ikan dan masak sampai ikan matang. Hidangkan dengan kuahnya untuk teman makan nasi. (sumber BKP NTB)

Pengurus Golkar se-NTB Buka Bersama Giri Menang (Suara NTB) Jajaran pengurus Partai Golkar NTB menggelar buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Partai Golkar NTB Dr. H. Zaini Arony, MPd, Sabtu (13/7) malam. Buka puasa bersama in dihadiri hampir semua kader Partai Golkar dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Hadir juga Sekretaris Partai Golkar NTB yang juga Wakil Gubernur NTB terpilih H. Moh. Amin, SH, MSi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Ir. Junaidi Elvis, M. Hum dan Ketua Bidang Pekerja, Tani, dan Nelayan DPP Partai Golkar, Adi Putra Tahir.

Dalam pertemuan pengurus tersebut, juga dilakukan bimbintan dan teknis bagi para bakal calon legislatif (bacaleg) se Pulau Lombok dan Sumbawa sekaligus mengevaluasi kinerja bacaleg.

Ketua DPD Partai Golkar NTB H. Zaini Arony, menjelaskan, buka bersama dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi semua pengurus Golkar. Termasuk berusaha memenangkan kader Partai Golkar maju dalam Pemilihan Presiden mendatang. “Untuk mengantarkannya pada kemenangan tidak mudah dan gampang, namun kalau tidak berupaya maka akan sulit,” ujarnya mengingatkan.

Diakuinya, berdasarkan evaluasinya, pemasangan spanduk dan baliho hampir semua bacaleg di NTB, masih minim. Hal ini jelasnya menjadi catatan semua caleg. Menurutnya, hasil survei LSI, baliho dan spanduk masih ampuh menyampaikan pesan melalui untuk menciptakan image di masyarakat. Masih ada waktu, baik caleg DPR provinsi dan dan kabupaten lebih-lebih DPR RI. Hal ini penting untuk image building,” ujar Bupati Lombok Barat ini.

Selain itu, dilakukan pula bintek terhadap semua baaleg, selain itu pengurus lain yang masuk tim sukses Paket AZAN. Bintek dimaksudkan untuk upaya pemenangan paket AZAN dalam Pilkada Lombok Barat September nanti. ‘’Untuk itu, perlu solidaritas, jangan sampai antarsatu anggota terpecah belah. Jika terpecah maka komponen parpol akan terserak, sehingga akan sulit memenangkan pertandingan,’’ ujarnya mengingatkan.

Buka bersama perdana yang dilakukan dikediaman Zaini Arony ini dihadiri pula Wakil Gubernur terpilih, H. M. Amin.

Segenap pengurus dan fungsionaris parpol berlambang beringin ini. Kaitannya dengan Pilkada Lobar, AZAN menargtkan menang satu putaran dengan perolehan suara telak. Hal ini bukan tanpa dasar, namun mengacu hasil survey LSI pasangan AZAN paling berpeluang meraup suara terbanyak. (her)

Selama Ramadhan

(Suara NTB/rus)

SENTRA IBADAH - Masjid Al-Mujahidin Selong yang menjadi sentra ibadah jemaah Muslim di Kota Selong.

Dari Safari Ramadhan

Bupati Akui Pembangunan di Loteng Belum Maksimal

Praya (Suara NTB) Momen bulan puasa tahun ini coba dimanfaatkan Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili, FT., bersama seluruh jajaran SKPD lingkup Pemkab Loteng, untuk mempererat silaturahmi serta jalinan komunikasi dengan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Safari Ramadhan, Sabtu (13/7) malam yang dimulai di Kecamatan Pringgarata.

Kegiatan ini diikuti Wakil Bupati Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, serta seluruh anggota FKPD Loteng bersama para pejabat teras lingkup Pemkab Loteng. “Melalui kegiatan ini kita berharap tali silaturrahim di antara pemerintah selaku pelayan dengan keluarga masyarakat selaku yang kami layani semakin erat” ujar Bupati Loteng, di hadapan puluhan tokoh masyarakat.

Diakuinya, selama memimpin Loteng sampai saat ini belum banyak karya yang diberikan. Namun demikian, niat dan kerja keras untuk bisa membawa kemajuan bagi Loteng tidak akan putus. Secara perlahan tapi pasti, ujarnya, harapan tersebut kini sudah mulai terlihat.

Mulai beroperasinya Ban-

dara Internasional Lombok (BIL), pembangunan kampus IPDN, pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang serta dimulainya pengembangan kawasan Mandalika oleh BTDC, beberapa raihan pembangunan yang patut disyukuri. Belum lagi, pertumbuhan ekonomi Loteng tahun 2012 lalu yang mencapai 8,8 persen tercatat sebagai yang tertinggi di NTB. Itu artinya bahwa pembangunan di Loteng saat ini sudah menunjukkan ke arah perubahan yang positif. Untuk itulah, dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah ini terus diharapkan. Menurutnya, pembangunan tidak akan berjalan

lancar dan sukses tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. “Satu kata kunci untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan adalah kita bersatu dalam kebersamaan,” tegasnya. kesempatan Safari Ramadhan tersebut dimanfaatkan masyarakat menyampaikan keluhan, seperti minimnya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas maupun posyandu di wilayah Kecamatan Pringgarata. Akibatnya, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi kurang maksimal. “Kita berharap persoalan ini bisa segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” sebut Camat Pringgarata, Surya Darma, mewakili masyarakat. (kir)

Soko Guru Masjid Kuno

Sangka Guri Selalu Miring pada Posisi Tak Tepat Soko Guru Masjid Kuno Bayan adalah 4 buah tiang kayu, penyangga yang ada di bagian dalam masjid.

Berada di posisi tengah masjid, Soko Guru tersebut memiliki makna sejarah. Konon, menurut cerita, sejak awal pembangunan masjid bersejarah ini, tiang pancang yang dipancang sebagai penyangga utama, berada dalam posisi miring. Entah miring ke timur, ke barat atau ke selatan.Tiang pancang hanya tegak, ketika ditancapkan pada posisi di mana Masjid Kuno berdiri saat ini.

TOKOH Adat Desa Loloan, Kecamatan Bayan, H. Amir Itrawati, menerangkan, pada awalnya Masjid Kuno Bayan Beleq, didirikan pertama kali di Kampung Gunung Batua, Desa ObelObel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

Masjid Kuno Bayan di lokasi itu, dijadikan sebagai sarana peribadatan jamaah. Itrawati menyebut ajaran Islam ketika itu, Islam Fatrah, yakni ajaran yang hanya mengerjakan ibadah 3 waktu, yaitu ibadah sunnah saja disebabkan belum diterimanya perintah shalat 5 waktu.

Begitu ajaran 5 waktu masuk ke Bayan, sedianya akan diajarkan oleh tokoh adat dan pemuka agama di Bayan, maka dip-

ikirkanlah upaya untuk menambah jumlah masjid. Masyarakat Bayan menginginkan agar satu masjid lagi berdiri di Bayan, selain Masjid Kuno yang ada di Batua. Tokoh dan Pemuka Bayan pun meminta izin untuk mendirikan masjid kepada tokoh dan Pemuka Batua. Izin pun di berikan, dengan alasan dan pertimbangan perkembangan Islam khususnya di Bayan cukup pesat dan dinilai sudah cukup untuk membuat satu Muqim.

Itrawati pun menceritakan upaya selanjutnya. Potongan kayu yang sama digotong, dipindah ke Dusun Barung Birak (sekarang masuk Desa Sambik Elen, Bayan-Lombok Utara). Lagi-lagi tokoh adat dan masyarakat terpana, karena potongan kayu yang tiang pancang masjid berdiri miring ke arah Barat. Merasa aneh dengan hal itu, masyarakat Bayan pun memindahkan potongan Sangka Guri ke Desa Senaru. Tak jauh beda, di lokasi ini potongan kayu itu juga tak bisa berdiri tegak meski dengan segala upaya ditancapkan.

Seolah mencari lokasi pas, masyarakat Bayan pun menggotong kayu itu berpindah-pindah, termasuk ke Desa Salut, Kayangan, Dusun Batu Gembung, Desa Sukadana, ke Desa Anyar. Di Sukadana, kayu konon condong ke arah Timur dan di Desa Anyar, condong ke arah Timur. Wal hasil, perpindahan potongan Sangka Guri dimanfaatkan oleh tokoh dan pemuka Bayan ketika itu untuk berdakwah, menguatkan akar-akar ajaran Islam sesuai dengan Rukun Iman dan Rukun Islam.

Sampai di perhentian terakhir, Gubuq Bayan Beleq –

sekarang, Kayu Sangka Guri menancap dalam posisi tegak lurus. Masyarakat dan jamaah pun berkeyakinan, di lokasi inilah masjid sejatinya didirikan. Begitu Sangka Guri tertancap, mulailah para jama’ah bergotong royong untuk membangun masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan adat.

Saat itu, jumlah pohon bambu di Kecamatan Bayan tersedia cukup banyak. Inilah yang mendasari atap dan dinding Masjid Kuno didesain dari bambu dan dipertahankan dengan tekstur aslinya.

“Di mana kayu itu didirikan, di situlah berdiri sebuah masjid atau musalla, termasuk di Masjid Kuno Bayan ini. Dalam penelusuran sejarah, Islam masuk ke Bayan melalui Pelabuhan Carik, Desa Anyar, sekitar abad ke 14 yang dibawa oleh keturunan Wali Songo, yaitu Sunan Prapen,” ujarnya.

Terlibat dalam pembangunan Masjid Kuno Bayan, adalah unsur Penghulu, Kiyai, Lebe, dan ketip. Turut terlibat pula bahu membahu, Modim dan Jamaah. Adapun tekstur masjid terbuat dari Bambu dimaksudkan, agar bangunan tersebut tampak seperti rumah yang notabene melambangkan kekhasan bangunan zaman peninggalan. Filosofi kayu dan bambu masih diartikulasi hingga kini oleh masyarakat Bayan.

Di mana pada momen perehaban Masjid Kuno Bayan Beleq, masing-masing kayu dan bambu yang digunakan berasal dari beberapa tempat, seperti Soko Guru harus menggunakan kayu dari Batua, Obel_obel, Lotim.

Ujuk masjid, adalah berbahan bambu dan kayu nangka. (ari)

Masjid Al Mujahidin Disemarakkan dengan Kegiatan Ibadah Selong (Suara NTB) Selama bulan suci Ramadhan 1434 Hijriah Masjid Raya Al Mujahidin Selong menyemarakkannya dengan beragam bentuk kegiatan ibadah. Antara lain, menggelar pengajian rutin setiap usai Shalat Ashar, buka puasa bersama, Shalat Tarawih berjamaah dan tadarusan.

Ta’mir Masjid Al Mujahidin Selong, Ustadz Nasrullah kepada Suara NTB, Minggu (14/7), menjelaskan, usai Shalat Subuh di masjid termegah di pusat ibu Kota Lotim ini juga menggelar kegiatan kuliah subuh.

Kuliah Subuh itu diisi para pejabat lingkup Lotim.

Mulai dari Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri, Kapolres Lotim dan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim. “Para pimpinan itu kita jadwalkan menjadi penceramahnya, disamping itu kita mengundang para tuan guru,” terangnya.

Ada hal yang berbeda ingin dilakukan pengurus masjid yang dibangun sekitar tahun 2006 lalu. Dimana pada bulan Ramadhan 1434 H, Shalat Tarawih akan menggunakan 30 juz Al Quran. Sejumlah hafidz sudah siap menjadi imam. “Kita mau laksanakan mudahan bisa,” ucapnya.

Disebutkan ustadz yang siap mengimami Shalat Tarawih tersebut antara lain Ustadz Salman Farizi, Ustadz Bukhari, Ustadz Hudatullah dan TGH. Ishak Abdul Ghani, sehingga pelaksanaan ibadah di bulan suci ini benar-benar lengkap. (rus)

Ramadhan sebagai Sarana Pembinaan bagi Remaja Mataram (Suara NTB) Di zaman sekarang ini, pergaulan bebas telah merasuki kalangan remaja. Bahkan persoalan paling mencengangkan adalah ditangkapnya seorang mucikari yang berusia belia dan adanya dugaan jaringan prostitusi di kalangan remaja yang dijalankan sang mucikari.

Dengan momentum bulan Ramadhan saat ini, untuk menekan meluasnya pergaulan bebas di kalangan remaja dan untuk penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan, diharapkan bulan Ramadhan sebagai sarana pembinaan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD NTB Ferdiansyah, SE, saat penyampaian laporan Komisi-Komisi DPRD atas Hasil Pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 di DPRD NTB, Sabtu (13/7).

Menurutnya, pemerintah dan instansi terkait dituntut untuk menjadikan Ramadhan sebagai sarana pembinaan, terutama bagi generasi muda . Apalagi, dengan tingkah laku

generasi saat ini yang sudah jauh dari tuntutan nilai budaya timur apalagi agama.

Ferdiansyah mengungkapkan pihaknya sangat terpukul dengan tertangkapnya mucikari ABG beberapa waktu lalu di bumi seribu masjid ini.

Apalagi saat ini pemerintah sedang mencanangkan NTB menjadi daerah yang berakhlaq dan religius. “Menjadi mucikari mencerminkan bahwa moral generasi kita begitu rusak dan bobrok. Karena itu pendidikan yang mengintegrasikan nilai agama (imtaq) mesti mendapat porsi yang lebih dari biasanya,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta kepada eksekutif agar lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat NTB. Terutama masalah kedangkalan moral dan merebaknya pergaulan bebas dikalangan remaja. “Melakukan kerja sama dengan tokoh agama dalam rangka pembinaan generasi baru. Dengan nilai-nilai agama juga untuk meminimalisir nilainilai destruktif yang datang dari luar,” tandasnya. (yan)

(Suara NTB/ham)

TUNGGU WAKTU BERBUKA - Menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit, banyak keluarga memanfaatkannya dengan jalan-jalan atau mengunjungi taman bermain. Misalnya di Taman Rekreasi Selagalas ini, pengunjung bisa menikmati beberapa fasilitas, seperti mobil-mobilan bagi anak-anak, ayunan atau bisa juga berbuka puasa, karena banyak pedagang menyediakan makanan untuk berbuka.

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 11

Danai Pilkada Mayat Warga Swiss Dipulangkan SETELAH sempat menginap di ruang mayat Rumah Sakit Bhayangkara berhari-hari, mayat Mr. Ivo yang ditemukan tewas secara misterius di kawasan wisata Kute Pujut Lombok Tengah (Loteng) akhir bulan Juni lalu, akhirnya dipulangkan.

Sempat dikremasi, mayat korban kemudian dibawa pulang oleh keluarganya untuk dimakamkan di negara kelahirannya, Swiss. “Mayatnya (Mr. Ivo) sudah dibawa pulang oleh anak dan istrinya beberapa hari yang lalu,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Deni Septiawan, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Sabtu (13/7). Kendati sudah dibawa pulang, namun proses penyelidikan terhadap penyebab kematian korban masih tetap berlanjut. Ia menjelaskan, sebelum dibawa pulang mayat korban sempat diotopsi oleh tim dokter.

Untuk mencari tahun secara detail, kemungkinan penyebab kematian korban. Tapi karena hasil otopsi belum diterima, sehingga penyebab kematian korban juga belum bisa terungkap. “Sampai saat ini kita masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter,” jelasnya. (kir)

Ada Unsur Nepotisme SEJAK dilantik awal tahun lalu, Kepala Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Isa Rahman dinilai mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Yang paling disoroti warga, salah satunya penunjukan penjaga pintu masuk ke objek wisata air terjun Sindang Gila, Senaru, yang berasal dari kerabat dekat kepala desa. Informasi yang dihimpun, Sabtu (13/7), telah menjadi rahasia umum dan buah bibir warga Senaru jika penjaga pintu masuk air terjun mendapat kritik. Adalah tiga saudara kandung Kepala desa yang memegang kendali pintu masuk ke air terjun. “Ketiga orang penjaga pintu masuk ke objek wisata air tejun adalah semuanya saudara Kades Senaru, sehingga sering disebut penjaga 3 Serangkai,” ungkap salah seorang warga Senaru yang tak ingin dikorankan namanya. Terpisah Kadus Mageling, Desa Senaru, Rahman, kepada wartawan tak menyangkal isu tersebut. Rahman membenarkan, ketiga orang penjaga pintu masuk yang lama kontan diganti oleh nama-nama yang baru. Warga sebenarnya tidak keberatan atas penggantian ini, tetapi karena dituding tidak populis, warga pun menilai tidak logis jika kepala desa menunjuk saudara kandungnya sebagai petugas. “Kita sendiri tidak tahu kapan diganti karena pergantiannya tidak melalui musyawarah,” ujar Rahman. Kepala Desa Senaru Isa Rahman masih belum bisa dihubungi, karena handphonenya tidak aktif. (ari)

Sejumlah Anggaran Proyek Dialihkan

Giri Menang (Suara NTB) Proyek penataan destinasi kawasan Senggigi berupa pembangunan Landmark Senggigi menyebabkan dana Rp 2,5 miliar yang sudah dialokasikan di DPA Dinas Pariwisata terpaksa dialihkan. Alasannya, jika dana tersebut tidak dipergunakan tidak akan bisa digunakan.

Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baihaki, mengungkapkan, alasan pengalihan dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk landmark Sengigigi dengan harapan dana tersebut bisa digunakan. Selain itu, lanjutnya, dana Rp 7 miliar untuk pembebasan lahan jalan dua jalur di depan pendopo bupati juga dialihkan, karena pembangunannya gagal tahun ini.

Demikian pula renovasi Kantor Koramil di Sekotong dengan anggaran Rp 270 juta, pembangunan kantor ini belum bisa terlaksana tahun ini sehingga anggarannya pun

dipindah agar tidak menjadi silpa. ‘’Hampir Rp 10 miliar tersebut telah dialokasikan oleh Pemda, namun dipindahkan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada dan sejumlah keperluan lainnya. Hibah di KPU sendiri dialokasikan Rp 6 miliar, hibah ke PDAM Rp 5 miliar. Anggaran yang tak terpakai ini kita pindahkan menjadi hibah ke KPU untuk Pilkada dan hibah ke PDAM,” terangnya, Sabtu (13/7).

Dijelaskannya, hibah ke KPU untuk pilkada sekitar Rp 22 miliar. Dana ini dialokasikan di APBD murni 2013 sebanyak

Rp 16 miliar, sisanya sekitar 6 miliar dilalokasikan pada APBD Perubahan. Namun mencuat, kalau landmark itu sengaja digagalkan lantaran anggarannya untuk dialihkan ke KPU. Pasalnya, defisit anggaran yang dialami Lobar sehingga menyebabkan Pemda terpaksa mengalihkan dana tersebut.

Meski demikian, untuk proyek Landmark sendiri akan dialokasikan lagi APBD 2014 dengan catatan semua masalah lahan dituntaskan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. “Landmark itu ditunda, tapi APBD murni tahun 2014 akan dia-

lokasikan,” tukasnya.

Anggota Komisi II, H. Ahmad Zaenuri menyatakan, khusus untuk proyek Landmark Senggigi gagal, karena lokasi pembangunan landmark itu merupakan tanah milik orang. Lahan ini jelasnya belum tuntas pembebasannya, sehingga terpaksa proyek ini digagalkan. Setelah dilakukan sidak ke lokasi, ada masyarakat yang keberatan, karena tanah milik mereka atas dasar sertifikat dibangun landmark oleh Pemda. “Karena itu dipending proyek ini,” ujarnya, Minggu (14/7).

Ia belum bisa memastikan apakah dana Rp 2,5 miliar itu dialihkan untuk hibah KPU untuk biaya Pilkada. Menurutnya, sesuai prosedur dana yang gagal dipakai harus dikembalikan ke APBD untuk

menjadi pendapatan baru setelah itu dialokasikan untuk belanja daerah. Baru setelah itu ditransfer untuk hibah ke KPU. Tidak serta merta katanya dana proyek yang dicoret langsung dipindahkan ke KPU, dana itu dialihkan dulu ke pendapatan baru diproses menjadi hibah KPU. Ia menyebutkan, selain proyek Landmar ada pula proyek di Kantor Aset yang ditunda senilai Rp 7 miliar.

Alasannya proyek ini ditunda, karena peruntukan yang lebih besar. Proyek di Bappeda senilai Rp 1 miliar dan proyek pembebasan lahan untuk pembangunan jalan di depan pendopo hingga Gerung senilai Rp 3,5 miliar. Proyek ini gagal tahunb 2012 lalu, namun pengalihan dananya tanpa sepengetahuan Dewan. (her)

Kasus Pengalihan Kas Daerah

Sekda Loteng Dipanggil Kejari Praya Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya tampaknya cukup serius menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dalam proses pengalihan kas daerah milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dari Bank NTB Cabang Praya ke Bank Mandiri Praya. Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H.L. Supardan, M.M., Loteng sudah dipanggil pihak Kejari Praya untuk keperluan konfirmasi dan klarifikasi terkait persoalaoaln tersebut. “Ya, kita memang sudah memanggil Sekda Loteng terkait kasus pengalihan kas daerah ini,” aku Kajari Praya, Subri, S.H., melalui Kasi. Pidana Khusus (Pidsus), Iwan Kurniawan, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (13/ 7). Pemanggilan tersebut dilakukan pada Rabu (10/7) sore usai Sekda Loteng mengikuti rapat di provinsi.

Meski demikian, Iwan menegaskan status Sekda Loteng dalam pemanggilan tersebut bukan sebagai saksi atau tersangka. Melainkan hanya untuk diklarifikasi saja. Pasalnya, kasusnya sendiri sampai sejauh ini masih pada proses pengumpulan data-data dan keterangan yang diperlukan, sehingga statusnya belum ditentukan. Disinggung materi pemeriksaan, Iwan juga mengaku tidak tahu secara detail. “Yang memeriksa bukan saya, tapi Jaksa lain. Jadi bagaimana materi pemeriksaan saya tidak tahu persis. Apalagi pertanyaan yang dilayangkan juga cukup banyak,” terangnya.

Tapi yang jelas, inti pemeriksaan tetap pada seputar kasus pengalihan kas daerah milik Pemkab Loteng. Apakah Sekda Loteng mengatahui atau tidak perihal pengalihan kas tersebut. Termasuk dasar hukum dan motivasi di balik pengalihan kas daerah seperti apa. “Yang jelas tidak akan keluar dari inti persoalan yang saat ini tengah diselidiki,” ujarnya.

Ditanya mengenai selesainya waktu penyelidikan ia menegaskan belum bisa memastikan. Mengingat proses penyelidikan masih awal. Tidak hanya itu, lanjutnya, masih banyak pihak yang belum dimintai keterangan.

Selain Sekda Loteng, sebelumnya Kejari Praya juga sudah memanggil dan memeriksa Asisten III Setda Loteng, Kabag Keuangan Setda Loteng serta Kasubag Perbendaharaan di Bagian Keuangan . Ditambah dua masing-masing dari Bank NTB serta Bank Mandiri. “Kalau masalah berapa yang sudah kita panggil, lebih dari lima orang,” imbuh Iwan. (kir)

Suplai Daging Sapi di KLU Terpenuhi Tanjung (Suara NTB) Dinas Pertanian (DPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bidang Peternakan, memastikan suplai daging sapi selama puasa Ramadhan terpenuhi dalam jumlah cukup. Ketersediaan dalam jumlah bahkan dipastikan akan mampu memenuhi hingga momen Idul Fitri dan Idul Adha ke depan.

Kepala Dinas DPKKP, Ir. Hermanto, melalui Kabid Peternakan, Adi Wibawa, S.Pt., didampingi Kasi Pengembangan Budidaya Peternakan, I Nyoman Gusandri, SP., mencatat, angka pemotongan jumlah ekor sapi tahunan di KLU di kisaran 2.819 ekor. Artinya rataan angka pemotongan per bulan di kisaran 234 ekor. “Pemotongan per hari bisa antara 7 sampai 8 ekor. Ternak sapi hidup yang dipotong memiliki berat rata-rata 150 kg sampai 160 kg,” ungkap Adi Wibawa, Sabtu (13/7).

Dikemukakan Adi, rata-rata angka pemotongan tersebut setara dengan jumlah daging 37,44 ton. Ketersediaan jumlah yang lebih dari cukup untuk permintaan pasar KLU yang masih minim, tidak banyak mempengaruhi populasi sapi di KLU. Akhir tahun 2012 lalu, jumlah populasi sapi sebanyak 76.086 ekor. Angka ini dipastikan akan terus bertambah seiring produksi di tingkat kelompk tani terus berlanjut dan konsisten.

Pada tahun 2013 ini, lanjutnya, Pemprov NTB akan mengirim ke luar daerah sebanyak 24 ribu ekor sapi. Antara lain daerah yang dituju yaitu, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Artinya, dari angka itu KLU juga menyumbang angka yang cukup signifikan.

Menyinggung keberadaan harga daging sapi pada momen Ramadhan ini, Gusandri mengemukakan harga daging sapi sedikit mengalami peningkatan. Dari rataan Rp 75 ribu per kg sebelum Ramadhan menjadi Rp 90 ribu per kg jelang dan selama Ramadhan. “Menjelang masuknya puasa Ramadhan sempat terjadi peningkatan harga hingga Rp 95 ribu per kg. Tapi turun lagi ke harga Rp 90 ribu per kg,” ujarnya.

Kasi Keswan dan Kesmavet, Syaiful Rahim, S.Pt, memastikan tidak adanya daging gelonggongan yang beredar di pasaran KLU. Kontrol yang dilakukan pihaknya, kualitas daging yang ditawarkan rata-rata higienis. “Daging sapi yang diperjual belikan dipasaran berkuwalitas bagus serta sehat, daging unggas dan daging kambing pun kami lakukan pemantauan di pasar,” tandas Syaiful. (ari)

(Suara NTB/rus)

DIPERIKSA - Briptu Lalu Ramdani sedang menjalani pemeriksaan di RSUD dr. Raden Soedjono Selong, Sabtu (13/7). (kanan) Sebanyak 25 pemuda yang tertangkap saat melakukan balapan liar diamankan di Mapolres Lotim.

Amankan Balapan Liar

Seorang Anggota Polisi Nyaris Tewas Ditebas Selong (Suara NTB) Niat baik Briptu Lalu Ramdani anggota Polsek Keruak Lombok Timur (Lotim) berujung naas. Upayanya mencegah aksi trek-trekan liar di wilayah jalan raya Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Jumat (12/7) pukul 23.30 WITA, membuat ia hampir kehilangan nyawanya. Sekitar enam pelaku trek-trekan diduga menebasnya hingga terluka parah dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Raden Soedjono Selong.

Kapolres Lotim, AKBP Dede Alamsyah, SIK saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (13/7) lalu

mengatakan, saat ini anggotanya masih terbaring lemah di ruang VIP 8 RSUD Selong.

Sejumlah luka tusukan benda tajam mengenai tubuh korban.

Antara lain luka di bagian kepala, telinga, dada sebelah kiri dan jari kelingking nyaris putus.

Senjata api dan ponsel merek Samsung milik korban juga dirampas pelaku. Hingga Minggu sore, pelaku masih menjadi buruan polisi. Sejumlah pemuda yang sering ikut balapan liar di jalan dibawa ke Markas Polres Lotim untuk dimintai keterangan. Namun pihaknya belum menemukan pelaku yang melakukan penganiayaan dan membawa senja-

ta korban.

Kronologis kejadian, bermula setelah korban menerima laporan warga adanya sejumlah pemuda melakukan aksi trek-trekan dan balapan liar.Polisi ini langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk membubarkan aksi yang meresahkan masyarakat tersebut.

Setelah korban pulang membubarkan aksi trek-trekan, tibatiba dia dihadang enam orang.

Penghadangan dilakukan di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Batu Putik. Tanpa ada basa-basi, enam orang pelaku itu langsung menebas korban dengan menggunakan

Polisi Tetap Selidiki Kasus Dikpora Loteng Praya (Suara NTB) Dugaan penyimpangan pada beberapa proyek fisik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng) tetap akan diselidiki Polres Loteng. Kendati kasus tersebut sendiri kini sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

Demikian ditegaskan Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Deni Septiawan, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu (13/7). Ia mengungkapkan, sebelumnya sudah ada koordinasi dan komunikasi antara Polres Loteng dengan Kejari Praya.

Terkait siapa yang akan menangani dugaan penyimpangan pada proyek-proyek di Dikpora Loteng tersebut.

Dari hasil koordinasi pihak Kejari Praya akhirnya menegaskan siap menangani kasus tersebut. “Memang Kejari Praya yang menangani, tapi kita tetap akan terus menggali informasi terkait kasus-kasus di Dikpora Loteng tersebut,” klaimnya.

Adanya kepastian tersebut, Polres Loteng kini bisa lebih fokus untuk menuntaskan beberapa kasus. Di antaranya yang kini masih terus dikebut yakni Kasus dugaan korupsi beras miskin Desa Menemeng, kemudian kasus Desa Langko, termasuk kasus proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dikpora Loteng tahun 2010.

Ia menerangkan, khusus untuk kasus DAK Dikpora Loteng tahun 2010, sebelumnya sudah ada proses penyelidikan. Na-

mun kasus tersebut, baru akan ditindaklanjuti setelah penyidikan terhadap kasus raskin Desa Menemeng, tuntas. “Begitu kasus Desa Menemeng selesai, baru akan dialihkan ke kasus lain. Salah satunya kasus DAK Dikpora Loteng tahun 2010,” tandas perwira pertama ini. (kir)

parang dari belakang.

Korban diseret ke tengah sawah tembakau dan melakukan penggeroyokan lagi dengan menggunakan sajam. Korban yang sudah tidak berdaya tak mampu melawan. Korban sempat mengeluarkan senjata api miliknya, namun belum sempat ditembakkan, senjata keburu dirampas pelaku. Setelah korban pingsan, para pelaku baru menyelesaikan aksi brutalnya.

Korban ditinggalkan sendirian di tengah sawah. Sepeda motor korban pun dilarikan para perampok ini. Setelah sadar, mencoba meminta pertolongan ke rumah Kadus Onyok. Kadus bersama warga lainnya langsung membawa korban ke RSUD dr.

Raden Soedjono Selong.

Kapolres menduga, ada unsur kesengajaan dari para pelaku mengincar korban. Para pelaku sebenarnya mengetahui korban adalah seorang polisi. Guna mengungkap kasus tersebut, Kapolres sudah menggerakkan untuk mengincar para pelaku.

Sebagai bagian dari upaya mengungkap kasus dugaan

penebasan anggota polisi Lotim, Sabtu (13/7) sore lalu mengamankan 25 pemuda yang diduga para pemuda yang sering balapan liar bersama 14 sepeda motor.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SIK kepada Suara NTB menuturkan para pelaku balap liar itu telah diinterogasi. Namun tidak ada yang diindikasikan masuk kelompok yang melakukan pengeroyokan dan penebasan polisi.

Setelah diperiksa beberapa jam, para orang tua pemuda ini kemudian datang menjemput.

“Semua sudah dipulangkan setelah dijemput orang tua mereka,” ucapnya. Sementara itu. 14 unit kendaraan masih ditahan di Mapolres Lotim.

Yuyan menjelaskan, para pembalap liar itu ditangkap di Dusun Tengu, Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru. Tidak jauh dari perbatasan antara Lombok Tengah (Loteng) dengan Kabupaten Lotim. Saat interogasi, para pemuda ini mengaku tidak tahu soal kejadian tertebasnya salah satu anggota polisi. (rus)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Senin, 15 Juli 2013

Mensos Janji Cari Solusi Warga Miskin Tak Dapat BLSM Bekasi (Suara NTB) Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, menjanjikan akan mencari solusi bagi warga miskin yang tidak mendapat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk mendapatkan bantuan lain.

“Kalau juga di tahap kedua mereka tidak terima BLSM nanti kita cari jalan keluarnya, akan ada solusinya,” kata Mensos saat mengunjungi lanjut usia (lansia) terlantar dan penyandang disabilitas, di Bekasi, Minggu.

Mensos memberikan bantuan sembako dan alat bantu bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas di Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat. Dari dua lansia dan seorang penyandang disabilitas di daerah tersebut yang dikunjungi Mensos, tidak ada yang mendapatkan BLSM dan hanya seorang lansia terlantar yang menerima beras untuk orang miskin (raskin).

Salim Segaf Al Jufri “Tidak semua dapat raskin mungkin dibagi rata, tapi saya optimis verifikasi semakin bagus,” tambah Mensos.

Lebih lanjut Mensos berharap bagi warga yang ekonom-

inya sudah lebih baik tapi mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti berhak mendapat BLSM agar mengembalikan kepada yang lebih berhak. BLSM diberikan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Mensos mengatakan, jika ada warga di sekitar yang butuh bantuan seperti lansia terlantar dan penyandang disabilitas tidak mampu maka tetangga terutama keluarga harus membantu.

“Kalau ada yang begini tidak usah menunggu berbulan-bulan, secepatnya keluarga terutama membantu,” tambah Mensos. (ant/bali post)

JAGA - Tentara menjaga ketat Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan

Polisi Kejar Empat Napi Teroris Tanjung Gusta 43 Senjata Api Milik LP Tanjung Gusta Hangus Terbakar Jakarta (Suara NTB) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terus mengejar empat narapidana (napi) teroris yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, sejak Kamis (11/7).

“Saat ini Polda Sumut masih terus melakukan pencarian ke seluruh wilayah Sumut dengan mengelar razia, dengan menurunkan tim gabungan dari petugas lapas dan TNI,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri), Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Minggu.

Adapun empat napi teroris yang kabur dari Lapas Tanjung Gusta dan belum diketahui keberadaanya, yakni Agus Sunyoto alias Sayafaudin alias Gaplek, Nibran alias Arab alias Wawan, Abdul Gani Siregar alias Gani dan Fadli Sadama.

Napi teroris yang sempat kabur dari Lapas Tanjung Gusta saat kejadian, namun berhasil diamankan adalah Anton Sujarwo alias Supriyadi, Abu Azam alias Zumirin alias Sobirin, Jaja Miharja alias Ashim alias Syafrizal, Pautan alias Robi dan Beben Khairul Banin alias Samson.

Sedangkan, napi teroris yang saat kerusuhan tetap berada di lapas tersebut, yakni Pamriyanto alias Suryo Putro, Marwan alias Nanong alias Wak Geng, Muhammad Choir alias Butong, Suriadi alias Adi alias Saad dan Gema Ramadhan.

“Dimohon kepada seluruh napi yang berasal dari Lapas Tanjung Gusta segera menyerahkan diri ke kepolisian terdekat untuk segera diantar kembali ke Lapas Tanjung

Medan (Suara NTB) 43 pucuk senjata api milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, terbakar dan tak dapat digunakan, akibat kerusuhan berujung kebakaran di penjara ini Kamis malam lalu (11/7).

Dari pengamatan di lapangan, 43 senjata api terbakar tersebut terdiri dari 21 pucuk senjata laras panjang dan 22 pucuk laras pendek. Semuanya gosok atau tampak menghangus.

tuk sementara kita titipkan di ruangan TU tersebut.Ini barang bukti yang tidak boleh hilang dan mana tahu nanti ada pemeriksaan,” ujar seorang petugas Lapas Medan yang biasa disebut Opung.

Hari ini Lapas Medan ramai dikunjungi masyarakat, termasuk keluarga para narapidana. Mereka tidak dibolehkan membesuk penghuni Lapas karena sejumlah ruangan yang jebol sedang diperbaiki.

Ratusan tentada dari Kodam I/Bukit Barisan berjaga-jaga di depan halaman Lapas Kelas I Medan, sementara puluhan pekerja menutup bangunan yang jebol dengan seng dan kawat baja.

Situasi di Lapas Medan sudah berangsur terkendali, bahkan 2.106 napi di dalam Lapas Medan sudah menempati lagi sel mereka. Pasokan air bersih dan penerangan listrik pun sudah normal kembali. (ant/bali post)

PP Tentang Narapidana Rentan Disalahgunakan Gusta, Medan,” kata Boy. Jumlah napi yang kabur saat kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta sebanyak 212 orang. Setelah dilakukan pendataan oleh Lapas Tanjung Gusta pada hari Jumat (12/7) pukul 19.00 WIB yang dipimpin kepala lapas bahwa jumlah napi sebanyak 2.599 orang dan pada saat apel berjumlah 2.384 orang.

Kejadian tahanan kabur dan kebakaran lapas karena keributan di Lapas Tanjung Gusta.

Keributan terjadi karena air dan listrik mati pada Kamis (11/7) mulai jam 05.00 WIB dan jam 17.30 WIB. (ant/bali post)

Napi Buron Tanjung Gusta Disarankan Menyerah Medan (Suara NTB) Narapidana Lembaga Pemasyarakat Klas I Tanjung Gusta Medan yang buron sebaiknya menyerahkan diri karena akan memberikan kebaikan bagi dirinya di mata hukum, kata Kepala Pusat Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Negeri Medan, Majda Elmuhtaj.

Meski sempat melarikan diri, tetapi penyerahan diri itu dapat menjadi bukti komitmennya dalam penegakan hukum, ujarnya di Medan, Minggu, menanggapi larinya ratusan napi pasca-kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta pada Kamis malam (11/7).

Selain itu, ia menilai, penyerahan diri tersebut juga dapat menjadi bukti yang meringankan dalam kasus kebakaran dan pelarian dari Lapas Tanjung Gusta Medan itu.

Melarikan diri dari lapas tersebut, dikemukakannya, bukanlah cara yang baik untuk mendapatkan kemerdekaan karena akan menimbulkan konsekwensi hukum lainnya.

Ia menegaskan, tindakan melarikan diri itu justru kontraproduktif dan akan menyebabkan narapidana tersebut akan mendapatkan sanksi hukum yang lebih berat. “Melarikan diri itu kemerdekaan semu. Itu tindakan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan pihak keluarga,” katanya.

Senjata-senjata milik negara ini selama ini digunakan sipir atau petugas keamanan Lapas Medan.

Senjatga-senjata ini dimasukkan ke dua karung plastik warna putih dan diikat tali untuk disimpan di ruangan kantor Tata Usaha Lapas yang selamat dari kebakaran dan berjarak sekitar 100 meter dari Lapas Kelas I Medan yang dibakar napi malam itu.

“Ya, puluhan senpi itu un-

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Medan, Kombes Pol. Nico Afinta, sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menangkap 96 narapidana Lapas Tanjung Gusta yang melarikan diri. Polisi masih mencari narapidana yang belum tertangkap dengan pengerahan personel dari berbagai satuan kerja dan sejumlah operasi kepolisian.

Ia mengemukakan, pihaknya mengharapkan narapidana yang masih belum tertangkap untuk dapat menyerahkan diri ke lapas atau kantor kepolisian terdekat. “Kami akan menerima dan mendata siapa saja yang mau menyerahkan diri dengan baik-baik,” katanya.

Lapas Tanjung Gusta Medan terbakar pada Kamis (11/ 7) malam yang menyebabkan lima orang tewas dan seratusan narapidana melarikan diri. Dua dari lima korban tewas itu adalah Kepala Seksi Registrasi Lapas Tanjung Gusta Medan Bona Situngkir dan staf Lapas Lapas Tanjung Gusta Medan HN Naibaho.

Sebanyak 43 pucuk senjata api milik LP Tanjung Gusta Medan, terbakar dan tak dapat digunakan, akibat insiden tersebut. Dari pengamatan di lapangan, 43 senjata api terbakar tersebut terdiri dari 21 pucuk senjata laras panjang dan 22 pucuk laras pendek. Semuanya gosok atau tampak menghangus. Senja-

ta-senjata milik negara ini selama ini digunakan sipir atau petugas keamanan Lapas Medan.

Senjata-senjata ini dimasukkan ke dua karung plastik warna putih dan diikat tali untuk disimpan di ruangan kantor Tata Usaha Lapas yang selamat dari kebakaran dan berjarak sekitar 100 meter dari Lapas Kelas I Medan yang dibakar napi malam itu.

“Ya, puluhan senpi itu untuk sementara kita titipkan di ruangan TU tersebut.Ini barang bukti yang tidak boleh hilang dan mana tahu nanti ada pemeriksaan,” ujar seorang petugas Lapas Medan yang biasa disebut Opung.

Kemarin, Lapas Medan ramai dikunjungi masyarakat, termasuk keluarga para narapidana. Mereka tidak dibolehkan membesuk penghuni Lapas karena sejumlah ruangan yang jebol sedang diperbaiki. Ratusan tentada dari Kodam I/Bukit Barisan berjaga-jaga di depan halaman Lapas Kelas I Medan, sementara puluhan pekerja menutup bangunan yang jebol dengan seng dan kawat baja.

Situasi di Lapas Medan sudah berangsur terkendali, bahkan 2.106 napi di dalam Lapas Medan sudah menempati lagi sel mereka. Pasokan air bersih dan penerangan listrik pun sudah normal kembali. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan tidak layak dipertahankan karena sangat mudah disalahgunakan dan dipakai untuk sarana pemerasan oleh pihak-pihak berwenang.

Empat pasal dalam PP ini mengatur tata cara mendapatkan remisi, asimilasi, pencabutan asimilasi, dan pembebasan bersyarat, serta diberlakukan kepada narapidana pelaku korupsi, kejahatan narkoba dan terorisme.

Bambang menyebutkan, sudah bukan rahasia pemberian remisi ditransaksikan pihak berwenang itu.

“Ekstremnya Anda mau dapat remisi. Berani bayar

berapa? Model pertanyaan seperti ini sudah barang tentu hanya layak dialamatkan kepada terpidana kasus korupsi dan terpidana kasus narkoba,” sambung dia.

Narapidana kejahatan korupsi dan narkotika dianggap kaya raya karena memiliki uang yang sangat besar. “Para terpidana dua kasus ini berani bayar berapa saja untuk mendapatkan keringanan hukuman mereka,” kata Bambang.

Bambang mencontohkan heboh grasi untuk Meirika Franola, terpidana mati dalam kasus narkoba, yang diantaranya dikritik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud M.D. “Proses untuk mendapatkan grasi itu pasti cukup panjang. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan rekan-rekan

Bambang Soesatyo Ola agar rekomendasi grasi itu bisa sampai ke meja presiden?

Artinya, selain bisa diperdagangkan, PP No 99/2012 pun

bisa dijadikan alat untuk memeras,” paparnya. Untuk itu, Bambang meminta PP ini dibatalkan. (ant/bali post)

Pilkada Tangerang

Empat Pasangan Calon Lolos Administrasi Tangerang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Banten, menetapkan empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota memenuhi syarat dan lolos administrasi, serta berhak mengikuti tahapan kesehatan.

“Dari lima pasangan bakal calon yang mendaftar, empat diantaranya lolos administrasi dan satu lagi tidak,” kata Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain, di Tangerang, Minggu.

Keempat pasangan yang lolos tersebut, yakni pasangan Arief R Wismansyah - Sachrudin, Deddy Gumelar - Suratno Abu Bakar, Abdul Syukur Hilmi Fuad dan Harry Mulya Zein - Iskandar.

Sedangkan, pasangan yang tidak lolos administrasi karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni pasangan Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto.

Syafril mengatakan, keputusan tersebut diambil dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh anggota komisioner KPU selama beberapa hari.

Laporan terkait hasil veri-

fikasi pun telah disampaikan kepada masing - masing pasangan calon yang lolos maupun tidak melalui surat pada tanggal 13 Juli 2013 malam.

Keempat pasangan tersebut akan mengikuti tahapan cek kesehatan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). “Kini kita sedang atur jadwal untuk cek kesehatan,” katanya.

Walaupun demikian, KPU memberikan catatan kepada dua bakal calon yang lolos, yakni Sachrudin yang kini sebagai Camat Pinang dan Harry Mulya Zein sebagai Sekda Kota Tangerang, karena keduanya bestatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

KPU berharap pada tanggal 23 Juli, keduanya bisa memberikan surat izin dari pimpinan, yakni Wali Kota Tangerang untuk kandidat Sachrudin, serta Gubernur Banten untuk Harry Mulya Zein.

Meskipun, dalam aturan KPU, keduanya cukup menyertakan surat kesiapan mengundurkan diri.

“Ada lain hal serta masu-

kan masyarakat, maka surat itu diharapkan ada sampai

tanggal 23 Juli,” ujarnya menambahkan. (ant/balipost)