Snt15102014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 15 OKTOBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 185 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bendungan Pandandure ’’Bangkitkan’’ Lahan Tidur Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, pembangunan Bendungan Pandandure yang terletak di Desa Swangi, Kecamatan Sakra, Lombok Timur merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memantapkan sumber daya air di NTB. Keberadaan Bendungan Pandandure yang saat ini sudah mulai masuk tahap pengisian air, akan mampu membangkitkan lahan tidur di wilayah selatan menjadi lahan produktif. ‘’Untuk memastikan agar lahan-lahan dapat dimanfaat-

kan dengan sebaik-baiknya. Agar bisa menjadi lahan produktif yang dapat digarap dan dimanfaatkan oleh pemiliknya masing-masing sepanjang tahun,’’ kata gubernur saat peresmian Bendungan Pandandure oleh Menteri PU, Djoko Kirmanto, Selasa (14/10).

Gubernur mengatakan, setelah Bendungan Pandandure tuntas pengerjaannya bukan ber a r t i merupakan akhir dari upaya untuk pen-

gelolaan sumber daya air di NTB. Sejumlah bendungan akan dikerjakan seperti Bendungan Mujur, Bendungan Meninting, Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Rababaka Kompleks.

Terkait dengan pembangunan sejumlah bendungan dan infrastruktur lainnya di NTB, Zainul Majdi berterima kasih kepada pe-

merintah pusat khususnya Kementerian PU yang terus mendukung pembangunan infrastruktur di NTB seperti jalan.

Ia juga berterima kasih kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar Bendungan Pandandure yang bersedia direlokasi dari areal genangan bendungan. ‘’Kalau bukan karena kerjasama seluruh masyarakat, menjaga keamanan dan nyata-nyata menerima pindah dari areal genangan ke tempat yang lain maka proyek ini sulit terwujud,’’ kata gubernur.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

DIRESMIKAN - Menteri PU, Joko Kirmanto bersama Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi dan pejabat lainnya menekan tombol sebagai tanda peresmian Bendungan Pandandure, Selasa (14/10) kemarin.

Tampak Bendungan Pandandure yang dibangun dengan APBN dengan total pembiayaan sebesar Rp 510 miliar.

Berhentikan Pimpinan SKPD dengan Realisasi Buruk Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB dan jajarannya disarankan untuk memberhentikan pimpinan SKPD dengan realisasi keuangan dan fisik yang buruk. Langkah tegas tersebut dianggap bisa memecahkan suasana kejenuhan yang disinyalir tengah mewabah di jajaran SKPD Pemprov NTB.

TO K O H Puji Proyek Pandandure MENTERI Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto berharap keberadaan Bendungan Pandandure yang terletak di Desa Swangi, Kecamatan Sakra, Lombok Timur dapat mendukung swasembada pangan nasional. Bendungan dengan daya tampung sebesar 27 juta meter kubik air itu akan mampu mengairi sawah pertanian lebih dari 10 ribu hektar. ‘’Kehadiran Bendungan Pandandure ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan secara nasional dan khususnya di NTB. Serta mendukung pariwisata,” kata Djoko Kirmanto saat peresmian Bendungan Pandandure yang ditandai dengan pengisian awal air bendungan, Selasa (14/10) kemarin.

Djoko Kirmanto mengungkapkan, pembangunan di Indonesia saat ini dihadapkan pada tiga tantangan besar. Yakni pemenuhan kebutuhan dasar yaitu ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat ditambah perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang buruk memberikan tantangan besar kepada pemenuhan sumber daya air untuk pemenuhan dasar.

Sesuai amanat UU No. 27 tahun 2004, sumber daya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan memanfaatkan sumber daya air yang berkelanjutan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat telah disusun kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air yang tertuang dalam Perpres No.33 tahun 2011.

Bersambung ke hal 5 Djoko Kirmanto

Anggota DPRD NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/10) kemarin menyuarakan kekecewaannya terkait problem realisasi keuangan dan fisik yang rendah di akhir tahun. Ia

mensinyalir, problem ini timbul sebagai imbas dari kejenuhan yang berkembang di jajaran birokrasi Pemprov NTB. ‘’Saya melihat ini kan ada semacam kejenuhan,’’ ujarnya. Menurutnya, terapi kejut

yang bisa ditempuh adalah dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada pimpinan SKPD yang lalai dalam memacu laju serapan anggarannya. Ia menduga, serapan anggaran yang buruk juga tidak terlepas dari penguasaan pimpi-

Kejati NTB Turunkan Tim ke Sumbawa Usut Kasus BSS Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan saksisaksi untuk sejumlah kasus, salah satunya kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit sapi pada program Bumi Sejuta Sapi (BSS).

Tim Selasa (14/10) kemarin sudah berada di Kejari Sumbawa dan rencananya, tim akan melakukan pemeriksaan selama tiga hari.

Pantauan Suara NTB, di Kejari Sumbawa, tim sedang melakukan pemeriksaan secara tertutup terhadap beberapa saksi. Kasi Intel Kejari Sumbawa, Eka Sabana Putra S.H, ketika dikonfirmasi membenarkan soal adanya pemeriksaan tersebut. Salah satu kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan saksi oleh tim terkait kasus dugaan penyimpangan dalam proyek BSS. Bersambung ke hal 5

Dari Hearing Pelaku Wisata dengan DPRD NTB (2-habis)

Perlu Rembuk Bersama untuk Ambil Solusi Cepat Solusi yang bersifat jangka pendek dibutuhkan segera demi menekan intensitas gangguan keamanan yang kian mengkhawatirkan di sejumlah objek wisata, khususnya di Lombok Tengah bagian selatan. Untuk itu, Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, kepolisian serta pemerintah dan masyarakat lokal sebaiknya berembuk.

‘’MISALNYA kita panggil teman-teman kita di Polda, kita panggil teman-teman di Polres untuk kita berembuk, karena ini kita butuh masukan,’’ ujar anggota DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang memimpin rapat dengar pendapat (hearing) Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

nan SKPD terhadap pekerjaan mereka. Karena itulah, ia berpendapat, adanya pimpinan SKPD dengan latar belakang akademis yang berbeda dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya juga memiliki pengaruh cukup besar.

Menurutnya, dengan adanya proses pengawasan setiap triwulan, seharusnya pimpinan SKPD tidak lagi memiliki kendala dalam memacu realisasi anggaran mereka.

Karenanya, ia menegaskan

perlunya pembenahan dalam proses pengawasan kinerja SKPD. Ia menilai, dalam proses pengawalan kinerja SKPD ini, peranan Wakil Gubernur NTB perlu lebih dimaksimalkan.

Sementara, anggota DPRD NTB lainnya, H. L. Darma Setiawan juga berpendapat senada. Ia menyarankan tindakan tegas diambil terhadap SKPD yang lamban merealiasikan anggarannya.

Bersambung ke hal 5

Kasus SPPD Dewan

Jika Tak Dibayar, Kejati Siapkan Gugatan Perdata Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menyiapkan langkah lebih tegas, yaitu gugatan perdata jika memang penagihan kerugian negara tidak efektif. Ini terkait dugaan kerugian negara pada dana SPPD di DPRD NTB senilai Rp 4,5 miliar, Tahun 2009 – 2013 sesuai temuan Inspektorat NTB. Pihak Kejati NTB melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menyebut, langkah gugatan itu merupakan upaya akhir, Bersambung ke hal 5 Hendrik Selalau (Suara NTB/ars)

(Suara NTB/kir)

SURFING - Seorang wisatawan sedang surfing di atas ombak Pantai Gerupuk yang memikat para peselancar. Namun sangat disayangkan, potensi destinasi wisata di Lombok Tengah bagian selatan ini, terusik oleh maraknya gangguan kamtibmas belakangan ini.

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Belum Mau Terapkan Sanksi Utamakan Keindahan dan Keramahan MESKIPUN tidak memiliki potensi wisata yang bisa menarik perhatian dan kunjungan wisatawan, Kelurahan Pagutan Barat tetap optimis serta mengutamakan keindahan dan keramahtamahan warga, sehingga memberikan kesan menarik bagi masyarakat lainnya. Hal tersebut disampaikan Lurah Pagutan Barat, Cahya Samudra kepada Suara NTB belum lama ini.

Di kelurahan Pagutan Barat, kata Cahya Samudra, sudah terbentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang merupakan inisiasi dari pemuda dan (Suara NTB/dok) masyarakat lainnya. Hal Cahya Samudra yang ditonjolkan nantinya yakni bagian dari sapta pesona. Seperti keindahan, kebersihan dan lain sebagainya. “Pagutan Barat memang tidak punya pantai, kolam renang dan objek wisata lainnya, tapi yang kita kedepankan adalah sapta pesona,” terangnya.

Bagian dari sapta pesona tersebut menurutnya, akan mencerminkan kondisi masyarakat setempat. Artinya, potensi ini yang harus tetap dikelola serta dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat juga memberikan image baik bagi generasi selanjutnya. “Harapannya ini bisa jadi ikon kelurahan,” ujarnya.

Pokdarwis sendiri ujarnya, secara kolektif dan perlahan – lahan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Disamping itu, setiap anggota memiliki kewajiban untuk membangun hubungan dengan mitra lainnya. Terkait pengembangan selanjutnya, dia mengatakan akan membekali kelompok. Baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, wawasan dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan ada bekal atau pengetahuan untuk mempromosikan potensi. Tidak hanya di Kelurahan Pagutan Barat melainkan objek pariwisata di Kota Mataram. “Kelurahan akan tetap memback up,” imbuhnya.

Disisi lain, Mataram Expo yang diadakan oleh Pemkot Mataram akan dimanfaatkan sebagai formulasi bagi masyarakat untuk berinovasi. Kesempatan itu nantinya, dimanfaatkan dengan menampilkan produk olahan masyarakat setempat. Pihaknya tidak terlalu menarget sesuatu yang penting. Melainkan ada nilai atau pelajaran berarti yang didapatkan masyarakat setelah melihat produk dari kelurahan atau daerah lainnya. (cem)

Tekan Angka Pengangguran PROGRAM pemuda mandiri yang notabene merupakan program dari Disosnakertrans Kota Mataram, mendapat apresiasi positif dari kalangan Komisi IV DPRD Kota Mataram. seperti disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara. Katanya, program tenaga kerja pemuda mandiri harus dikedepankan. ’Sehingga nantinya mampu membentuk sumberdaya manusia yang berdaya saing,’’ ujar Yoga. Program ini, jika dilaksanakan secara intensif diyakini mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Mataram. karenanya, program ini harus tersosialisasi dengan baik hingga ke masyarakat bawah.

Karena, sambung politisi PDI Perjuangan ini, kendala yang kerap dihadapi masyarakat adalah minimnya akses informasi. ‘’Jadi yang miskin ini ada keminderan, kemana harus melobi,’’ imbuhnya. Namun demikian, Yoga berharap program pemuda mandiri tidak hanya menyasar masyarakat miskin tapi juga masyarakat kalangan ekonomi menengah.

Hal ini dimaksudkan supaya ilmu yang didapat selama pelatihan pemuda mandiri bisa terserap dengan baik dan ditularkan kepada masyarakat lainnya. Sebelumnya pihak Disosnakertrans Kota Mataram menyampaikan semua program yang direncanakan pada tahun 2014 ini, telah berjalan, kecuali pelatihan tenaga kerja untuk pemuda mandiri.

Selain program pemuda mandiri, program lainnya yang diharapkan bermuara pada menurunnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Mataram adalah bantuan kube atau kelompok usaha bersama.

Pemkot Mataram telah mengalokasikan Rp 800 juta untuk kube. Dimana masing-masing kelompok diberikan bantuan Rp 20 juta.

Kendati demikian, Dewan berharap Pemerintah tidak hanya membantu dari sisi permodalan tapi juga bagaimana melatih manajemen u s a h a mereka. (fit)

I Nyoman Yogantara (Suara NTB/fit)

Pemkot Akui Belum Optimal Sediakan Sarana Kebersihan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengakui belum bisa optimal dalam menyediakan berbagai sarana kebersihan untuk masyarakat. Menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pihaknya belum bisa menerbitkan regulasi dalam bentuk Perda terkait penanganan kebersihan di kota ini.

“Saya belum mau ke arah situ. Saya belum mau mengarahkan regulasi yang bersifat memaksa, apalagi ada sanksisanksi. Karena apa? Karena pemerintah belum bisa mengoptimalisasi sarananya (kebersihan) karena postur anggaran kita belum bisa secara maksimal memberikan porsi yang lebih besar khususnya

untuk penanganan kebersihan khususnya operasional seperti kendaraan; dump truck, kontainer dan lain-lain,” jelasnya.

Jika Pemkot Mataram telah menyediakan sarana kebersihan yang cukup memadai, baru kemudian bisa diterapkan sebuah aturan yang berisi sanksi tegas. Sejauh ini Mohan menyebutkan pihakn-

ya hanya sebatas mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungannya. Terkait persoalan sampah, pihaknya juga tiap tahun selalu mencari cara bagaimana mengatasinya secara bertahap.

“Jangan bicara sanksi dululah. Kita berusaha dalam konteks ini dalam tahap mem-

Diminta Bayar Pajak dan Denda

Izin Reklame MS Hotel akan ’’Disandera’’ Mataram (Suara NTB) – Meskipun MS Hotel sudah mengurus izin reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), tidak menjamin reklame tersebut akan tetap terpasang. Pemkot Mataram akan ‘’menyandera’’ izin tersebut. Sehingga, manajemen MS Hotel harus memenuhi syarat yang diajukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram yakni membayar tunggakkan serta denda retribusi dan pajak reklame selama kurun waktu tiga tahun.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. Kemal Islam yang dikonfirmasi lewat ponsel, Senin (13/10) mengatakan, selama kurun waktu tersebut MS Hotel tidak memiliki izin reklame, sehingga pihaknya mengajukan persyaratan agar reklame tersebut tidak bongkar. Akan tetapi, jika hotel MS tidak memenuhi persyaratan yang diajukan pihaknya, tidak menutup kemungkinan papan reklame yang sudah diberikan tanda silang merah tersebut akan dibongkar. “Iya, kalau tidak mau bayar tunggakkan selama kurun waktu itu terpaksa kita bongkar,” tegasnya.

Selain itu, BPMP2T juga tetap meminta rekomendasi dari Dinas Pertamanan. Terkait jumlah tunggakkan yang akan dibayar, Kemal tidak menyebutkan secara pasti besaran tunggakkan MS Hotel.

Namun pihaknya akan mengakumulasi dan mengecek berapa yang semestinya dibayar ditambah dengan denda dua persen. “Tunggakkan plus dengan denda 2 persen,” sebutnya.

Ditanya kapan persoalan tersebut akan tuntas? Dikatakan, pihaknya masih menung-

(Suara NTB/cem)

REKLAME MS HOTEL - Reklame MS Hotel sudah diberikan tanda silang merah oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram. gu proses perizinan yang dilakukan MS Hotel di BPMP2T. Setelah itu, akan dibangun komunikasi dengan pihak hotel.

Diketahui, mencuatnya kasus tunggakkan pajak reklame setelah Dinas Pertamanan secara instensif mengawasi setiap papan reklame di Kota Mataram. Pengusaha reklame yang

menunggak pajak diberikan teguran dan bahkan papan reklamenya dibongkar paksa. Termasuk Hotel B dan MS Hotel yang disinyalir menunggak pajak dan tidak memiliki izin. Dari catatan Dinas Pertamanan 50 reklame yang sudah dibongkar serta ratusan baner dan baliho ditertibkan. (cem)

Hari Ini, Pembangunan Anjungan Dimulai Mataram (Suara NTB) Rencananya hari ini, Rabu (15/10) pembangunan anjungan atau dermaga kecil di eks Pelabuhan Ampenan akan dimulai.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan beberapa hari terakhir ini pihak kontraktor mulai memobilisasi peralatan kerja untuk pembangunan dermaga. “Mungkin kerjanya baru dimulai Rabu (hari ini),” jelasnya, Selasa (14/10).

Sekitar dua pekan lalu, Wakil Walikota bertemu dengan dengan pihak ketiga yang akan membiayai pembangunan anjungan tersebut. Rencana pembangunan telah memasuki tahap teknis dan tinggal pelaksanaannya. Pihak ketiga juga menawarkan tiga alternatif desain anjungan ke Pemkot Mataram dan dipilih satu desain yang dinilai bisa merepresentasikan eks Pelabuhan Ampenan.

Mohan juga telah meminta

kepada pihak ketiga dalam hal ini PT Astra International Tbk agar menyegerakan proses pelaksanaan pembangunan anjungan.

Hal ini untuk mengantisipasi terganggunya pelaksanaan proyek karena datangnya musim angin barat. “Jangan sampai pekerjaannya terganggu karena datangnya angin barat. Mumpung kondisi alam sedang bagus saya minta untuk dipercepat dikerjakan dan minggu depan sudah mulai action,” jelasnya.

Selain pembangunan anjungan, pihak ketiga atau swasta juga tertarik untuk ikut menata eks Pelabuhan Ampenan yang ditinggal investor beberapa tahun lalu. Pihak ketiga dari perusahaan rokok tersebut pernah datang dan melihat secara langsung eks Pelabuhan Ampenan.

Perusahaan ini sebut Mohan akan melakukan intervensi untuk mempercantik kawasan itu dengan menambah lampu-lam-

pu hias dan menata pintu gerbang utama serta lapak PKL. Pihaknya pun meminta agar pihak ketiga tersebut segera merealisasikan rencananya dalam waktu dekat ini. Terkait dana yang akan dikucurkan perusahaan rokok ini, Mohan mengatakan tidak mengetahui karena pihaknya menerima hanya dalam bentuk fisik.

Sampai saat ini beberapa perusahaan swasta telah berkomitmen memberikan kontribusi di eks Pelabuhan Ampenan. Selain pembanguan anjungan dan penambahan aksesoris, pengecatan bangunan tua juga akan dilakukan pihak ketiga. Sementara untuk pembuatan taman di sekitar kawasan itu akan dilaksanakan oleh Bank NTB. (ynt)

bangun kesadaran dulu. Kalau bicara sanksi, masyarakat kita paksa dan berikan sanksi, terus dia bilang bagaimana kami mau tertib tapi sarananya belum ada. Itu akan jadi masalah. Kalau sudah cukup memadai, boleh kita bicara sanksi,” jelasnya.

Terkait saran mengenai penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kompleks perumahan, wakil walikota mengatakan hal itu sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran pihaknya. Karena keterbatasan memang ada pada anggaran ini.

“Untuk mengadakan satu saja sampai hari ini masih terkendala dalam hal anggaran, satu saja. Untuk itu bertahaplah,” ujarnya.

Selama ini ia menyebutkan Dinas Kebersihan dan pihak pengembang sudah menjalin kerjasama dimana kendaraan pengangkut sampah Dinas Kebersihan masuk ke kompleks perumahan untuk mengambil sampah. Di beberapa perumahan juga sudah disediakan kontainer sampah tapi diakui memang belum tercover di semua kompleks perumahan. (ynt)

Pemkot Cari Lahan untuk Kantor Lurah Ampenan Utara Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Makmur Said mengatakan, terkait Kantor Lurah Ampenan Utara, Pemkot Mataram hingga saat ini masih mencarikan lahan, sehingga seluruh lurah memiliki kantor sendiri. “Gudang kan sudah ada, cuma kita butuh carikan tanah,” kata Sekda dikonfirmasi usai menghadiri sosialisasi BNN di Hotel Giri, Senin (13/10).

Rencana awalnya, Kantor Lurah Ampenan Utara akan dipindah ke gudang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram.

Akan tetapi, berhubung gudang tersebut masih berisi material atau dokumen serta aset Pemkot Mataram sehingga akan dicarikan tanah. “Kantor itu kan dulu di beli Rp 200 juta, kalau sekarang sudah berapa harganya,” pungkasnya.

Diakui, Pemkot Mataram mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sekitar Rp 5 miliar untuk pembangunan kantor serta item lainnya. Ada kemungkinan Ampenan Utara yang merupakan kelurahan induk hasil pemekaran dari Kelu-

rahan Bintaro dan Dayan Peken, akan dibangunkan dari alokasi anggaran tersebut. Selain itu, ada item – item lain yang akan dialokasikan dari bantuan pemerintah pusat tersebut. “Kan kita dapat bantuan pusat sekitar Rp 4 miliar, tapi tidak hanya kantor lurah saja tapi untuk semua kantor,” terang Sekda.

Ditanya soal nasib Kelurahan Cilinaya yang kondisinya masih menyewa? Sekda mengatakan, Kelurahan Cilinaya akan diusahakan memiliki kantor sendiri. Pemkot berjanji akan membelikan ruko di sekitar wilayah Cakranegara, karena hanya ruko saja yang ada. “Cilinaya juga kita akan beli, karena itu saja yang ada,” tuturnya.

Sebagai gambaran, Kantor Lurah Ampenan Utara sudah lima kali pindah tempat sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan mencari. Tidak hanya itu, staf kelurahan pun merasa kewalahan untuk menata setiap ruangan karena kantor yang digunakan adalah rumah warga. Tahun ini juga, pemilik rumah akan menaikkan harga sewa kantor lurah tersebut. (cem)

DPKP Temukan Penyakit Cacing Hati pada Sapi dan Kambing Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram, menemukan penyakit cacing hati pada hewan ternak sapi dan kambing menjelang dan pasca pemotongan hewan kurban beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Ir. H. Muttawali saat dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (14/10).

Disebutkan, penemuan cacing hati pada tiga ekor sapi dan dua ekor kambing. Tidak hanya itu, penyakit lainnya yang diidap hewan ternak yakni penyakit diare dan ping aye atau mata merah. Khusus sapi dan kambing yang mengidap penyakit cacing hati, langsung dimusnahkan, sementara hewan yang mengidap penyakit lainya diberikan obat. “Langsung kita musnahkan, karena masyarakat yang sudah dikasih tahu ndak mau makan,” pungkasnya.

Ditemukannya penyakit

cacing hati itu, selain di Universitas Muhammadiyah Mataram juga di beberapa titik tempat pemotongan hewan kurban. Muttawali kembali mengatakan, meskipun cacing hati akan mati jika dimasak di atas suhu diatas 70 persen, akan tetapi masyarakat yang mengkonsumsi hati sapi yang terkena penyakit cacing hati, biasanya akan terjadi mual – mual. Dan tentunya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

“Nah, kalau titiknya ndak ingat saya,”ujarnya. Disisi lain, Muttawali mengatakan, jumlah tempat pemotongan hewan kurban di tahun ini terjadi penurunan dari 255 tempat potong hewan menjadi 224. Penurunan tersebut disinyalir karena difokuskan atau dikonsenterasikan titik pemotongan hewan. Akan tetapi, ada peningkatan 10 persen pada pemotongan sapi dari 668 ekor menjadi 776 ekor. Sementara kambing terjadi penurunan 17 persen dari 2.468 menjadi 1851 ekor. (cem)

135 Randis akan Dilelang

BPKAD Prediksi Harga Jual Capai Rp 2 Miliar Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 135 kendaraan dinas (Randis) aset milik Pemkot Mataram yang akan dilelang melalui pelelangan umum dan terbuka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memprediksi harga jual randis tersebut mencapai Rp 2 miliar. “Kalau berdasarkan hasil appraisal, kurang lebih harganya Rp 2 miliar,” sebut Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra saat dikonfirmasi di ruang Sekda, Selasa (14/10).

Disebutkan, jumlah randis tersebut berupa 17 mobil dan 118 sepeda motor. Beberapa randis tersebut, aku Yance, sudah selesai di appraisal dan tinggal melakukan verifikasi. Adapun kondisi randis itu, ada yang kondisinya rusak berat, sedang dan lain sebagainya. Khusus kendaraan rusak berat tambahnya, akan dihapuskan sebagai barang rongsokan, tetapi pihaknya memberikan peluang bagi masyarakat untuk membelinya.

(Suara NTB/cem)

Yance Hendra Dirra

“Silahkan kalau ada yang mau beli, tapi kondisi barangnya hancur lebur,” kata Yance.

Harga satuan kendaraan tambahYancetergantungkondisi,sepeda motor ada yang nilainya sekitar Rp 3 hingga 4 juta, sementara mobil yang masih layak pakai sekitar

Rp 60 hingga 90 juta. Dijelaskan, secara aturan eks pensiunan PNS boleh saja membeli tapi harus melalui mekanisme pelelangan dan harganya sesuai dengan appraisal. Rata – rata dari total kendaraan dinas tersebut sambung Yance,sekitar20persenmasihkondisi baik dan layak pakai.

Yance mengatakan, sudah barang tentu hasil penjualan tersebut akan masuk ke kas daerah, akan tetapi tergantung apakah penjualannya masuk di APBD Perubahan atau APBD Murni. “Tergangung kita jualnya kapan, kalau jualnya 2015 berarti masuk di APBD Murni,” cetusnya. Terkait beberapa randis yang digunakan dewan, dia mengatakan secara resmi sudah ditarik. Hanya saja masih disimpan di rumah mantan DPRD, karena terbentur tidak adanya tempat untuk menyimpan randis tersebut. Selain itu, para mantan Anggota Dewan sudah siap mengembalikan aset milik Pemkot Mataram. (cem)

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

UNTUK melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Bupati Lombok Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014. Peraturan pelaksanaan itu, ditetapkan pada tanggal 23 Agustus dan diundangkan pada 25 Agustus 2014.

Dalam peraturan Bupati tersebut ditetapkan berbagai jenis pungutan di luar pajak dan retribusi, sebagai payung hukum atas berbagai bentuk pengenaan pungutan baik dalam bentuk sumbangan, kontribusi dan yang lainnya dalam berbagai pengurusan, termasuk pengurusan bidang kepegawaian.

Salah satu pasalnya, yakni dalam pasal 3 huruf h, diatur tentang kontribusi atas pengu-

rusan kepegawaian, yang antara lain menetapkan kewajiban membayar kontribusi sebesar Rp 1 juta bagi PNS pria yang telah mendapat izin untuk beristeri lebih dari satu alias berpoligami. Juga menetapkan besar pungutan dalam pengurusan kepegawaian seperti perceraian dan lainnya.

Yang jelas, kontribusi sebesar Rp 1 juta itu, menambah panjang rentetan kewajiban PNS yang minta izin poligami dan merupakan syarat tambahan yang dapat memperberat persyaratan izin poligami.

Bila dilihat lebih jauh, ketentuan tersebut memiliki semangat untuk memberikan perlindungan kepada para Istri PNS, agar tidak terlalu mudah menjadi korban poligami.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, Lalu Dhedi Kusmana, SH., MH, menegaskan, kontribusi atas Pengurusan Kepegawaian, merupakan salah satu bagian dari Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang dibebankan PNS yang mengurus kenaikan pangkat, surat keterangan, surat izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di Kabupaten Lombok Timur. Peraturan Bupati dibuat sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.

Guna menambah pencerahan terhadap hal itu,Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Najamuddin, MM, kepada penulis berita ini secara gamblang dan terang

menjelaskan, Bupati Lombok Timur bukan mengeluarkan kebijakan yang secara spesifik terkait dengan izin poligami. Tetapi membuat peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang telah disepakati bersama DPRD Kabupaten.

Dipaparkan, untuk mendapat izin poligami, seorang PNS pria tetap harus menjalani ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Ada tiga syarat alternatif yang salah satunya harus dipenuhi, Pertama, istri tidak

mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, Kedua, istri mendapat cacat, baik jasmani maupun rohani yang sulit disembuhkan dan tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan keterangan dokter dan Ketiga, istri tidak melahirkan selama 10 tahun.

Sedangkan syarat kumulatif yang seluruhnya wajib dipenuhi untuk mendapat izin berpoligami, Pertama, ada persetujuan tertulis dari istri pertama. Kedua, berpenghasilan yang cukup dan mampu untuk membiayai istriistri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan bukti pajak penghasilan, dan Ketiga, mampu berlaku adil atau bersikap adil ter-

hadap istri-istri dan anak-anaknya.

Ditegaskan, izin PNS pria untuk memiliki istri lebih dari seorang “hanya dapat” diberikan apabila salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif telah dipenuhi. Setelah itulah PNS membayar kontribusi satu juta rupiah ke Kas Daerah. Izin itupun bisa diperoleh setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang. Ini artinya, bukan karena lantaran membayar satu juta rupiah, lalu Pemkab mengeluarkan izin memiliki izin PNS pria beristri lebih dari satu, tegas Najamuddin.

(Zar-Humas)

Syarat Poligami

Wabup: Lotim Paling Berat Se-Indonesia

BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony menyatakan, berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada tahun anggaran 2015 mendatang, mengharuskan daerah menyiapkan dana desa minimal 10 persen dari pajak dan retribusi daerah dan 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK. Di samping itu, dana desa dari pusat ke daerah sebesar Rp 21 miliar lebih sehingga terdapat dana Rp 108 miliar lebih akan mengalir ke desa, jauh meningkat sekitar Rp 54 miliar dibanding tahun anggaran 2015. Menurut bupati tingginya anggaran yang mengalir ke desa memberikan “kejutan” sekaligus tekanan pada struktur APBD. “Tingginya dana ini memberikan tekanan pada struktur APBD baik terhadap belanja langsung maupun langsung,” terangnya, Selasa (14/10).

Diterangkan Bupati, meningkatnya dana ke desa secara otomatis menyebabkan belanja pemda meningkat tajam. Tercatat pada KUA PPAS belanja daerah meningkat 196 miliar lebih. Belanja ini didominasi belanja tidak langsung mencapai Rp 113 miliar lebih atau sekitar 57,8 persen. “Kenaikan anggaran ini untuk belanja pegawai dan dana yang dialokasikan ke desa,”ujarnya.

Diketahui, untuk mempersiapkan pelaksanaan UU ini, pihak Pemda telah siap dari sisi teknis dan administrasi. Pihaknya telah mengundang 122 kepada desa dan kelurahan untuk memberikan pembekalan terutama eksekusi dana, pertanggungjawaban dan administrasi pelatihan mengisi pertanggungjawaban.

Di samping itu, kepala desa dikirim ke Malang untuk pelatihan dan studi banding ke Bandung. Selain itu, Kaur Keuangan juga disiapkan. Lobar diberikan jatah ADD per desa berkisar antara Rp 600 juta hingga Rp900 juta bahkan ada yang diberikan Rp 1 miliar. Perbankan yang diajak kerjasama transfer dana ini adalah Bank NTB. Di Lobar terdapat 122 desa dan kelurahan, namun empat desa belum memperoleh kodefikasi, sehingga terancam tidak memperoleh dana ADD. (her)

Gubernur NTB Tidak Pernah Keluarkan SK Pembatalan Selong (Suara NTB) Surat Keputusan Gubernur Nomor 800/253/BKD-DIKLAT/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak diakui keberadaannya oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan (BKD dan Diklat) Provinsi NTB, H. Muh. Suruji. Ia menyatakan, gubernur tidak pernah mengeluarkan SK pembatalan.

Penegasan Suruji ini disampaikannya di sela acara Initial Impounding Bendungan Pandandure Desa Swangi, Selasa (14/ 10). Menurutnya, gubernur hanya mengeluarkan SK kenaikan pangkat belasan PNS yang sudah melayangkan protes atas pembatalan SK-nya tersebut.

Begitu juga Gubernur NTB menandatangani usulan kenaikan pangkat itu juga berdasarkan usulan dari Pemkab Lotim. ‘’Gubernur menandatangani SK itu berdasarkan kewajiban. Bukan berdasarkan kemauan. Gubernur tidak pernah membatalkan, gubernur tidak plin plan,” terang mantan Kepala BKD Lombok Timur itu.

Soal munculnya SK pembatalan sama sekali tidak diketahuinya. Apakah diduga palsu, Suruji enggan memberikan memberikan penilaian.

Ia menjelaskan, Provinsi NTB sejauh ini bekerja sesuai prosedur. Ada usulan dari Pemkab Lotim, merupakan kewajiban Pemprov untuk menindaklanjuti. Ketika sudah ada persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait kenaikan pangkat semuanya. Maka kewajiban gubernur menandatangani SK kenaikan pangkat tersebut. (rus)

Massey University akan Dampingi Masyarakat KLU Selama 5 Tahun Tanjung (Suara NTB) Rombongan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Universitas Mataram (Unram) yang bertolak ke Selandia Baru pekan lalu memberi sekelumit asa akan perbaikan pengelolaan sektor pertanian (umum) di KLU. Betapa tidak, kunjungan tersebut menyimpulkan 1 kesempatan pendampingan langsung oleh Selandia Baru melalui Massey University dalam rangka alih teknologi sektor pertanian.

Dalam keterangan pers menyinggung hasil kunjungan ke Selandia Baru, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., dan Kadis Pertanian KLU, Ir. Hermanto, sekilas mengulas hasil kunjungannya. Tak disangka, kalangan akademisi yang banyak mengabdi di Universitas yang terletak di Palmerston North, serta sejumlah praktisi pertanian di Selandia Baru sangat apresiatif dan mendukung permintaan Pemda KLU dan Unram.

“Di sana, kami menjelaskan sikon geografis KLU, dengan struktur tanah kering, jenis komoditas apa yang paling cocok dikembangkan. Dari Unram, ada 6 orang pakar, semuanya profesor yang banyak meneliti di KLU juga memberi dukungan,” ujar Djohan Sjamsu, Selasa (14/10).

Universitas Massey sebut Djohan, siap membantu sektor pertanian di daerah tertinggal. Untuk Pemda KLU bahkan mengajukan “paket” pendampingan kepada universitas tersebut, agar tidak hanya pertanian saja yang disasar, tetapi juga peternakan, perkebunan, serta perikanan.

Hasil diskusi yang dilakukan selama 4 hari itu, merumuskan bentuk kerjasama antara Massey University, Universitas Mataram dan Pemda KLU. Para pakar bahkan telah menjadwalkan kunjungan ke Indonesia dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke KLU. (ari)

Selong (Suara NTB) Tambahan syarat izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki sesuai yang tertuang dalam salah satu klausul Peratuarn Bupati (Perbup) Nomor 26 tahun 2014 dinilai dipahami secara parsial. Sejumlah media hanya setengah-setengah menyampaikan informasi terkait syarat tersebut.

(Suara NTB/kir)

TERIMA PATAKA - Wabup Loteng, H.L. Normal Suzana menerima kembali pataka Loteng dari Camat Praya L. Nikman Bohari setelah dikirab keliling Loteng, Selasa (14/10).

Hari Ini, Puncak Perayaan HUT Loteng Ke-69 Praya (Suara NTB) Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 69, Rabu (15/10) hari ini bakal digelar. Perayaan ini ditandai dengan kegiatan apel peringatan HUT Loteng yang dipusatkan di lapangan Muhajirin Praya.

“Semua persiapan sudah hampir selesai,” klaim Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (14/10).

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan sebenarnya sudah digelar guna menyemarakkan perayaan HUT Loteng kali ini. Dan, hampir semua kegiatan bisa berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan, termasuk perayaan puncaknya juga diharapkan bisa berjalan sukses. “Persiapan yang kita lakukan sudah sangat maksimal. Supaya puncak perayaan HUT Loteng bias berjalan lancar,” imbuhnya.

Khusus untuk apel peringatan HUT Loteng ada beberapa agenda yang akan digelar. Di antaranya penyerahan secara simbolis, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi tiga

kabupaten/kota yang ada di NTB yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Daerah yang menerima adalah Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram, termasuk dua RTH untuk Loteng.

Sejumlah tamu undangan penting dari pemerintah pusat, hingga provinsi juga bakal hadir. Termasuk para kepala daerah dari kabupaten/kota di NTB juga turut diundang. Tidak hanya itu, beberapa anggota DPR dapil NTB serta anggota DPD juga, direncanakan juga akan hadir. Untuk sama-sama merayakan HUT Loteng tahun ini.

Lebih lanjut Herdan menambahkan, peserta upacara bakal diikuti oleh semua PNS lingkup Pemkab Loteng ditambah perwakilan dari lembaga vertikal yang ada, seperti dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama Loteng maupun lembaga vertikal lainnya. Dan, semua peserta upacara diwajibkan menggunakan pakai adat Lombok.

Hal itu sebagai bentuk apresiasi Pemkab Loteng atas nilai budaya yang ada. Sekaligus untuk terus mempertahankan

kebudayaan yang dimiliki.

“Jadi semua peserta upacara tanpa terkecuali, diharuskan menggunakan pakaian adat (Lombok),” tegasnya.

Sebelumnya, pada Selasa siang, pataka lambang Loteng diterima Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, di halaman kantor Bupati Loteng dari Camat Praya, L. Nikman Bohari. Sebelumnya, pataka Loteng dikirab mengelilingi 12 kecamatan yang ada di Loteng.

Dimulai dari Kecamatan Praya Barat Daya, pada Sabtu (11/10) dan berakhir di Kecamatan Praya, selaku tuan rumah penyelenggaraan puncak perayaan HUT Loteng. Untuk selanjutnya, pataka tersebut akan dibawa ke lokasi upacara perayaan HUT Loteng. “Pada Selasa malam, juga dilokasi upacara digelar kegiatan Loteng bershalawat,” pungkasnya.

Disinggung aktivitas pelayanan masyarakat, mantan Camat Praya Barat ini menegaskan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan, karena pegawai tidak diliburkan. Kendati ada perayaan puncak HUT Loteng. (kir)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

”Tekanan” pada Struktur APBD

Menjawab fenomena itu, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan dengan lahirnya Perbup di Lotim ini menempatkan Lotim sebagai daerah yang paling berat seIndonesia dalam hal poligami.

Menjawab media di Bendungan Pandandurie Selasa (14/ 10) kemarin, H. Iron (panggilan akrab Wabup Lotim-red) menyampaikan, syarat Rp 1 juta itu bukanlah satu-satunya syarat. Akan tetapi, satu juta itu keluar setelah segala bentuk persyaratan administratif sebagaimana klausul dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dipenuhi semua.

“Jadi sangat berat, disamping harus memenuhi syarat undang-undang yang akan poligami ini harus bayar untuk jadi pendapatan Asli Daerah (PAD), belum lagi apakah mau ditandatangani oleh Bupati atau tidak atau mendapat izin diri istri pertama atau tidak. Jadi sangat berat di Lotim ini,” tegasnya.

Wabup coba membandingkan dengan kabupaten lain se Indonesia, kalau sudah syarat perundang-undangan sudah terpenuhi bisa langsung melaksanakan poligami. “Jadi Rp 1 juta itu tujuan utamanya memberatkan,” paparnya.

Ditambahkan, penarikan Rp 1 juta itu juga bukan semata untuk mencari pendapatan asli daerah. Lotim saat ini dinyatakan sudah kaya. Hal ini digambarkan dari utang-utang jatuh tempo yang nilainya ratusan miliar mampu dilunasi. Kembali ditegaskan, pandangan utamanya poligami di Lotim sangat berat.

Adanya desakan agar Pemkab Lotim mencabut perbup itu tidak akan dituruti oleh Pemkab Lotim.

Pemberlakuan Perbup katanya tetap akan dilanjutkan. “Itulah gunanya sekarang ini media memberikan informasi secara ril seluruhnya, jangan sepotong-sepotong,” demikian Wabup. (rus)

Bupati Lobar Akui APBD Defisit Rp 94 Miliar Lebih Giri Menang (Suara NTB) Secara umum belanja Pemkab Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 mendatang meningkat signifikan mencapai Rp 196 miliar lebih. Sayangnya kenaikan belanja itu didominasi belanja tidak langsung mencapai Rp 113 miliar, terdiri dari belanja pegawai dan dana yang dialokasikan ke desa.

Hal ini terungkap pada paripurna penyampaian penjelasan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony terhadap KUA PPAS APBD 2015 di kantor DPRD Lobar, Selasa (14/10).

Bupati mengaku belanja daer-

ah meningkat Rp 196 miliar lebih, “belanja ini didominasi belanja tidak langsung Rp 113 miliar (57,8 persen) yakni pada belanja pegawai dan dana ke desa,”sebut Bupati.

Menurut bupati, KUA PPAS ini merupakan rangkaian proses panjang penyusunan perencanaan sekaligus penganggaran dimulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, hingga musrenbang kabupaten.

Juru bicara Banggar DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menyatakan, gambaran umum pada KUA PPAS pendapatan daerah tahun

2015 direncanakan sebesar Rp 1,285 triliun lebih meningkat sebesar Rp 133 miliar lebih atau 11,59 persen dari APBD 2014.

Kenaika itu diasumsikan dari, PAD yang ditargetkan tahun depan direncanakan Rp 182 miliar lebih, meningkat sebesar Rp 16 miliar lebih dibandingkan pada APBD 2014. Di samping itu, dana perimbangan direncanakan sebesar Rp 852 miliar lebih ditambah lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp 250 miliar lebih. “Dengan memperhatikan rencana pendapatan dan belanja daerah maka dapat disimpulkan

Bendungan Pandandure

Jawaban Persoalan Krisis Air yang Berkepanjangan Selong (Suara NTB) Pascaberoperasinya Bendungan Pandanduri dengan luas genangan 315,7 hektar (ha) dan bisa menampung 27,2 juta meter kubik air diharap tidak saja akan mengatasi persoalan kekeringan. Akan tetapi bisa menjawab persoalan krisis air yang berkepanjangan, utamanya di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan.

Disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin kepada media usai acara initial impounding Bendungan Pandandure bersama Menteri PU Ir. Djoko Kirmanto dan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, Selasa (14/10). Menurutnya, hadirnya Pandandure bisa meningkatkan intensitas lahan pertanian di Lotim.

Diketahui ada 10 ribu lebih lahan pertanian yang sela-

ma ini hanya mengandalkan air tadah hujan, ke depan bisa mendapat pengairan sepanjang tahun dari air Bendungan Pandandure. Diharapkan selain itu, akan muncul sumbersumber air lain seperti sumur dan lainnya yang bisa dimanfaatkan warga.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, H. Abdul Hakim sebelumnya menguraikan, saat ini pihaknya terus memberikan bantuan wargawarga Lotim yang mengalami krisis air bersih. Kehadiran Pandanduri ke depan, sambungnya juga akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh Pandandure diyakini masih bisa memanfaatkan imbas dari dampak keberadaan pandandurie Muncul mata air-mata air, dan sumur

resapan. “Itulah yang kita harapkan, termasuk akan melakukan pengadaan sumur bor bagi warga,” terangnya.

Soal rencana sumur bor, saat ini dinilai perkiraanperkiraan saja dari warga terkait tidak bisa dipasangkan sumur bor. Rencana tersebut coba akan diteliti dulu sebelum dilaksanakan.

Ia menambahkan, bencana kekeringan yang berujung pada krisis air bersih berdasarkan ramalan Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun 2014 ini akan berlangsung lama. Lotim sendiri sudah menetapkan tanggap darurat terhadap upaya mengatasi persoalan kekeringan di Lotim yang menyerang 7 kecamatan yang tersebar di 66 desa, 177 dusun, 48.281 Kepala Keluarga (KK) atau 138.311 jiwa. (rus)

APBD 2015 mengalami defisit Rp 94 miliar lebih. Defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan netto,” beber Nurhidayah.

Politisi PAN ini menerangkan, pembiayaan daerah itu dapat dirincikan, penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2015, direncanakan Rp 105 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 5 miliar, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 100 miliar dan penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp 229 miliar lebih.

Pengeluaran pembiayaan, tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 10 miliar lebih diper-

gunakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp 7 miliar lebih dan untuk pembayaran utang daerah yang direncanakan Rp 3,5 miliar.

Diakuinya, beberapa hasil pembahasan KUA PPAS yang menjadi kesepakatan antara Banggar dengan TAPD antara lain, belanja tidak langsung terutama gaji pegawai dipangkas nilainya diperkirakan mencapai Rp 17 miliar lebih. Di samping itu, Banggar memberikan sejumlah saran agar Pemda meningkatkan PAD, memaksimalkan pelayanan kesehatan, air bersih, listrik dan kemiskinan. (her)

(Suara NTB/dok)

Bupati Lotim: Kenakan Kontribusi Pengurusan Kepegawaian

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

KERJASAMA BAPPEDA DOMPU DENGAN HARIAN SUARA NTB Cegah Penerima PKH Kembali Miskin

Dompu (Suara NTB) Pemerintah dituntut melakukan pendampingan terhadap warga miskin yang mengalami perbaikan ekonominya. Sebanyak 873 rumah tangga sangat miskin (RTSM) program keluarga harapan (PKH) yang tidak lagi miskin, tapi rawan kembali miskin (graduasi). Pemerintah daerah (Pemda) dituntut melakukan pendampingan melalui program pemberdayaan agar kelompok graduasi ini tidak kembali

Tuntut Tersangka Pembacokan Ditangkap

Warga Montabaru Blokir Jalan Dompu (Suara NTB) Ratusan warga Montabaru Kecamatan Woja, Dompu melakukan aksi blokir akses jalan nasional lintas Sumbawa – Bima. Aksi itu diduga dipicu oleh kekecewaan keluarga almarhum M Nur (36) warga Kempo yang menjadi korban pembacokan oleh IF (22) warga Kempo di Dorokobo, Minggu (12/10). Namun setelah memastikan IF telah ditangkap, warga pun membuka blokir jalan dengan tertib.

Aksi blokir jalan oleh warga Montabaru dilakukan sekitar pukul 13.30 wita setelah merasa kecewa dengan sikap aparat Polres Dompu saat memastikan pelaku telah ditangkap, Selasa (14/10) siang. Karena keluarga korban mendapat informasi dari Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman bahwa IF telah ditangkap di Bima sekitar pukul 11.00 wita. Saat ditanya di ruang penjagaan, terjadi miskomunikasi yang membuat warga kecewa dan melakukan aksi blokir jalan menggunakan batuan dan tumpukan kayu.

Warga Montabaru yang sejak awal aktif mendorong aparat Polres Dompu untuk menangkap pelaku pasca pembacokan M Nur oleh IF, Minggu (12/10) malam di kediaman Suherman yang menyebabkan perut korban mengalami luka cukup serius. M Nur yang mendapat perawatan intensif di RSU Dompu, akhirnya meninggal dunia Selasa (14/10) dini hari.

M Nur yang menikah dengan warga Kempo ini akhirnya dimakamkan di Montabaru, Selasa siang.

Danramil 01/Woja Dompu, Kapten Suharjo bersama Babinkamtibmas Montabaru, Bripka Dediansyah berusaha menenangkan warga untuk membuka akses jalan, karena pelaku telah ditangkap dan diamankan di Polres Dompu.

Untuk meyakinkan diri, perwakilan warga bersama aparat Kelurahan Montabaru mendatangi Polres Dompu untuk melihat langsung pelaku. “Pelaku sudah ditangkap dan sekarang sudah diamankan di Polres,” kata Bripka Dediansyah.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke Bima. Namun hasil koordinasi pihaknya dengan anggota Polres Bima, pelaku berhasil ditangkap sekitar pukul 11.00 wita, Selasa (14/10) dan langsung dibawa ke Dompu. “Ia dikenakan pasal penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia,” katanya. Untuk motif pembacokan belum diketahui karena pelaku belum dilakukan pemeriksaan secara intensif. (ula)

(Suara NTB/ula)

BLOKIR - Warga Montabaru mem blokir jalan lintas Sumbawa – Bima di daerah setempat, Selasa (14/10).

Sumbawa akan Lelang Kayu Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan kubik kayu temuan hasil operasi pengamanan yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumbawa, segera dilelang. Kayu temuan tersebut hasil operasi sepanjang tahun 2013-2014.

“Rencananya minggu depan, akan dilelang oleh kantor lelang di Bima. Semua yang dilelang kayu temuan sepanjang tahun 2013-2014,” terang Kasi Perlindungan dan Pengawasan Hutan Dishutbun Sumbawa, Adnan S.H, Selasa (14/10).

Kayu yang dilelang tersebut, terdiri dari pertama, kayu bulat jati 249 batang atau 22,891 m3. Jati pacakan 38 batang atau 3,0534 meter3. Kedua, Kayu bulat jati 278 batang atau 22,376 meter3. Kayu rimba olahan campuran 1.278 batang atau 45,6544 m3. Jadi total 1.852 batang atau 93,9748 m3. (arn)

miskin.

Kepala bidang Sosial Budaya Bappeda Dompu, H Arifuddin, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (13/10) mengatakan, program PKH ditargetkan selama lima tahun sebagai upaya menuntasan kemiskinan. Ada dua Kecamatan di Dompu yang sudah lima tahun menerima program PKH yaitu Kecamatan Woja dan Pekat. Namun hasil evaluasi dan pendataan yang melibatkan Universitas Indonesia (UI) dan perguruan tinggi lainnya, terdapat 873 RTSM yang masuk kelompok graduasi dan 1998 RTSM yang masuk kategori transisi. “Yang keluar secara alami karena tidak me-

menuhi syarat lagi sebanyak 403 RTSM,” katanya.

Kategori graduasi, lanjut Arifuddin, mereka yang secara ekonomi sudah mengalami perbaikan, tapi masih rawan kembali miskin. Sehingga kelompok ini masih dibayarkan program PKH-nya hingga triwulan keempat pada Desember 2014 mendatang. “Agar tidak kembali miskin, pemerintah didorong untuk memberi perhatian melalui program pemberdayaan masyarakat. Bila tidak ada perhatian, kelompok graduasi ini sangat rawan kembali miskin,” ungkap Arifuddin.

Karenanya, Bappeda selaku lembaga yang mengkoordinasi SKPD dalam penyusu-

nan program pembangunan akan mendorong instansi terkait bisa melakukan mendampingan terhadap kelompok graduasi. Kelompok ini bisa jadi prioritas dalam menanganan program SPKP. “Kita akan dorong SKPD teknis untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok graduasi ini,” katanya.

Selain itu, kelompok graduasi ini masih sangat memungkinkan dimasukkan ke kelompok transisi sehingga bisa kembali menerima program PKH. Selama masih memenuhi syarat sebagai penerima PKH, bisa diajukan kembali.

“Kelompok graduasi ini bisa diajukan kembali oleh pemer-

intah untuk bisa menerima PKH,” terangnya.

Sementara kelompok yang masih menerima program PKH di dua kecamatan ini yaitu mereka yang masuk dalam kategori transisi sebanyak 1.998 RTSM. Kelompok ini masih tetap menerima program PKH hingga pemerintah melakukan evaluasi kembali terhadap program PKH. “Kategori graduasi maupun transisi, nama-namanya sudah turun. Tinggal dilaporkan kembali setelah dilakukan pengecekan kembali oleh tenaga pendamping,” kata Ismail, S.Sos, Kasi yang menangani PKH di Dinas Sosial Dompu. (ula/*)

Tersangka Korupsi DAK di Bima Segera Dilimpahkan Bima (Suara NTB) Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota tengah mempersiapkan proses pelimpahan berkas empat Kepala Sekolah (Kepsek) di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang menjadi tersangka dugaan korupsi DAK sebesar Rp 1,2 miliar tahun 2012. Berkas tersebut rencananya akan dilimpahkan ke penuntu di kejaksaan.

Demikian disampaikan Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, AKP Wendy Oktariansyah, SIK, SH, Selasa (14/10). Menurut Wendy, sebelumnya berkas perkara para tersangka ini sudah pernah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Namun, dalam pelimpahan itu berkas dikembalikan dengan sejumlah

petunjuk. Saat ini, terkait petunjuk tersebut pihaknya tengah mempersiapkan untuk pelimpahan tahap II. Menurut Wendy, pelimpahan tahap II ini sedikit terlambat menyusul salah satu tersangka yakni MT yang saat itu masih berada di Mataram untuk tugas dinas. Namun kini yang bersangkutan sudah

kembali ke Bima dan seperti tiga Kepsek yang lainnya, setelah menyandang status tersangka MT kemudian dikenakan sebagai tahanan kota.

“Sekarang dia sudah menyandang status tahanan seperti tiga tersangka lainnya,” ujar Wendy. Keempat tersangka ini akan dilimpahkan ke Kejakasaan beserta alat bukti.

Seperti diketahui , untuk sementara baru empat Kepsek yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek dimaksud. Masing-masing MM, AA, J dan MT. Namun menurut Wendy, selain keempat tersebut terkait dugaan korupsi ini ada pihak lain yang ikut terlibat dan menyusul menjadi tersangka. Calon tersangka lain, Wendy menyebutkan dari pihak Dikpora Kabupaten Bima. Hanya saja, untuk jabatan dan identitasnya Wendy masih merahasiakan. “Dugaan awal pejabat di lingkup Dikpora,” terangnya.

(Suara NTB/ula)

Pemerintah Dituntut Lakukan Pendampingan

Dia pun berharap masyarakat untuk percaya penuh terhadap kinerja Kepolisian. Termasuk mengenai penanganan dugaan korupsi ini yang tidak akan diperlambat. Penanganan kasus dugaan korupsi tidak seperti menangani kasus kriminal biasa, karena ada tahapan-tahapan dan banyak saksi yang harus dimintai keterangan. Apalagi, saat ini banyak kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat yang juga menginginkan untuk segera ditindaklanjuti. Baik dugaan Korupsi di Kota Bima maupun di Kabupaten Bima. (use)

Petugas Dihadang Massa Perambah Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim gabungan dari Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumbawa bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun) dan Intel Polres Sumbawa yang beranggotakan enam orang dihadang oleh massa yang diduga warga Sebotok. Ketika hendak melakukan pendataan dan identifikasi perambahan hutan di wilayah konservasi Pulau Moyo. Bahkan tim gabungan juga sempat mendapat ancam dan nyaris diserang, sehingga tim terpaksa balik ke Sumbawa. Kondisi miris, mengingat hutan di Pulau Moyo sebagai ikon wisata daerah ini sudah berada diambang kerusakan besar. Mata Air juga semakin rusak.

Kepala Seksi Wilayah Konservasi Kantor Sumbawa, Arep S.P, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/10) membenarkan hal tersebut.

Kronologi kejadiannya, ketika tim pada Minggu Sore berangkat ke Pulau Moyo. Sampai di lokasi sekitar sore harinya dan berhenti di Pos KSDA Tanjung Pasir. Pagi harinya melanjutkan perjalanan. Begitu masuk ke wilayah konservasi, di Lepak Loang melalui jalan setapak, ada salah satu warga yang melihat kedatangan tim dan kemudian memanggil teman-temannya yang lain yang diketahui warga Sebotok. “Tim mau mengecek keberadaan Cek Dam yang ada dalam kawasan konservasi.

Namun, warga meminta tim yang akan melakukan pendataan dan mencari titik koordinat diminta turun, sehingga tim turun ke rumah Kepala Dusun setempat,” terangnya.

Beberapa warga kemudian mengerumuni rumah kepala dusun sambil meneriakkan kata-kata ancaman kepada tim. Jadi, bagaimana melakukan penanganan, sementara masuk ke kawasan saja, tim sudah dihadang oleh massa.

Bahkan menurut warga setempat, setiap orang yang masuk ke wilayah tersebut harus terlebih dahulu melapor ke Kepala Desa. “Jadi, apapun bentuk kegiatan sudah tidak diperkenakan di sana. Padahal kita mau mengambil titik koordinat (wilayah perambahan). Wilayah Amanwana di Pulau Moyo juga sudah dirambah. Musim sekarang ini, warga lakukan penebangan lalu membersihkan lahan dengan cara membakar,” urainya.

Dari data yang dihimpunnya sementara ini, ada sekitar seribu hektar lahan dalam kawasan konservasi sudah dirambah. Dari total luas lahan konservasi 22 ribu hektar.

Angka kerusakan akibat perladangan liar ini cukup fantastis, terutama di wilayah Arung Santek, Lepak Loang (Sebotok) dan sebagian di Labuan Aji. “Masalah ini akan kita laporkan ke atasan kita di kantor BKSDA Mataram.

Lalu pihak Mataram akan meneruskan ke Kementerian Kehutanan. Tentu nanti akan ada upaya hukum yang diambil,” tukasnya.

Koordinator Polhut KSDA, Alimuddin yang turun langsung ke lokasi dalam tim gabungan menjelaskan, masyarakat setempat sebelumnya menuntut lahan sepanjang 2 kilometer dari bibir pantai ke dalam kawasan.

Permintaan ini mustahil disetujui karena konservasi ini lahan milik negara yang mesti dijaga. Warga memaksa, sementara Kepala Desa dan Camat sudah tidak berdaya.

Sekarang, aksi perambahan hutan yang warga dilakukan sudah secara terang-terangan.

Aksi perambahan hutan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2007 dengan skala yang masih kecil. Namun sejak 2010, aksi mereka meluas dan tidak lagi terkendali hingga merusak wilayah konservasi dan bahkan mengarah ke penyerobotan lahan. Parahnya lagi ada sekitar

(Suara NTB/KSDA Sumbawa)

RAMBAH HUTAN - Pembukaan lahan dengan cara merambah hutan seperti tampak dalam gambar di kawasan konservasi Pulau Moyo.

7.000 hektar sisa hutan Areal Penggunaan Lain (APL) di bawah pengawasan Dishutbun sudah habis dibabat. Yang berlokasi di sekitar Brang Sedo depan Amanwana Resort hingga bukit belakang Amanwana.

Sebagian lahan APL tersebut sudah diklaim menjadi hak milik warga setempat dan bersertifikat oleh BPN. Kemudian di sungai Sangelo di bagian Utara Pulau Moyo, ada investor yang sudah menguasai lahan yang sebenarnya masih masuk dalam kawasan konservasi. Sejumlah mata air, seperti sumber air Mata Jitu, sungai Brang Rea hingga Brang Kua sudah semakin rusak. Begitu pula mata Air Ai Lancong di bagian timur kian parah. Pohon kayu besar ditebang sembarangan dan diduga dijual hingga ke Pulau Sulawesi, Su-

lawesi. “Ada APL yang rusak.

Ada investasi Amanwana.

Namun Pemkab tidak ikut menjamin keamanan hutannya. Ironisnya lagi ada Cek Dam dalam kawasan konservasi yang pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan kita. Tidak mungkin Cek Dam yang membutuhkan anggaran besar dibangun oleh masyarakat. Tentu pemerintah yang bangun,” sesal Arep maupun Alimuddin.

Kasi Perlindungan dan Pengawasan Hutan Dishutbun Sumbawa, Adnan, S.H, sebagai bagian dari tim gabungan bahkan mengaku sempat akan diserang oleh massa belasan orang menggunakan kayu. Beruntung tidak ada yang kena. Masyarakat setempat di Lepak Loang atau Arung Santek meminta tim segera balik dan tidak diperkenankan melaku-

kan aktivitas apapun di wilayahnya. “Sekitar belasan massa dari masyarakat setempat memaksa kita pokoknya harus balik. Sambil mengeluarkan ancaman kekerasan. Kita akhirnya turun dari rumah Kepala Dusun dan balik ke Sumbawa. Di pantai kita masih sempat dikejar menggunakan kayu. Kita jelaskan baik-baik dan berikan pemahaman kepada warga,” tuturnya.

Namun anehnya Adnan tidak mengetahui perihal adanya APL seluas 7.000 hektar di Pulau Moyo yang sudah dibabat warga seperti yang disebutkan KSDA. “Saya belum tahu, nanti kita akan konfirmasi ke KSDA. Saya belum bisa kasih komentar karena saya belum tahu. Karena tujuan kita ke sana (Pulau Moyo, red) kemarin, melihat kawasan konservasi,” tukasnya. (arn)

Polisi Tahan Tersangka Korupsi Bedah Rumah

(Suara NTB/arn)

DILELANG - Adnan memperlihatkan kayu temuan yang bakal dilelang.

Taliwang (Suara NTB) Jajaran Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menahan HPS, tersangka kasus dugaan korupsi honor kelompok kerja (Pokja) program bedah rumah di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat.

Penahanan terhadap HPS itu dilakukan Polres KSB pada, Senin (13/10) lalu. Setelah sebelumnya HPS menjalani pemeriksaan di ruang Unit Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) selama 12 Jam di kantor Pol-

res setempat. “Sekitar pukul 18.00 Wita usai pemeriksaan.

Langsung kita lakukan penahanan terhadap bersangkutan selama 20 hari ke depan,” jelas Kasubag Humas Polres KSB, Ipda Hofni Nepa Bureni kepada wartawan, Selasa (14/10).

Menurut Hofni berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), program tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 681.796.204. Atas tindakan itu pun HPS dinyatakan melanggar Undang Undang (UU)

Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena terbukti melanggar pasal 3 ayat 1 junto pasal 8 UU 31 1999 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup dengan denda Rp 1 miliar. “Kalau pakai pasal 8 hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda uang sebesar Rp 750 juta,” paparnya.

Penahanan HPS selama 20 hari ke depan, tidak akan menghentikan proses penyelidikan polisi terhadap kasus yang telah mencuat sekitar setahun

lalu itu. Hofni bahkan menyatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain karena pihaknya masih terus melakukan pengembangan penyelidikan terhadap kasus korupsi program bedah rumah kerjasama Pemda KSB, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu.

“Kalau kita temukan bukti baru, pasti kemungkinan besar akan ada tersangka lainnya.

Karena dalam setiap kasus korupsi sangat jarang sekali seseorang itu bekerja sendirian,

pasti ada rekan lainnya. Nah sekarang tergantung dari HPS saja, apakah dia mau terbuka atau mau menanggung sendiri semuanya,” tandas Hofni.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap modus penggelapan dana honorarium Pokja pendampingan program bedah rumah itu dilakukan dengan cara merekayasa dokumen pencairan dan pemotongan dana honorarium tim.

Termasuk pula melakukan pemalsuan tanda tangan para anggota Pokja sebagai bukti penerimaannya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

Perlu Rembuk Bersama untuk Ambil Solusi Cepat Dari Hal. 1 dengan pelaku wisata di NTB yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Senin (13/ 10) lalu.

Sejumlah anggota DPRD NTB telah mengungkapkan sejumlah solusi yang bisa ditempuh. Anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Tengah bagian selatan, Burhanudin, S.Sos misalnya, menegaskan bahwa aparat kepolisian selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam persoalan keamanan memang harus segera bersikap guna meredakan gangguan ini.

Sebab, menurutnya, jika tidak ada ketegasan, gangguan-gangguan semacam ini bisa menjadi-jadi. Ia juga mendorong kepolisian menggandeng pemerintah daerah dan tokoh masyarakat guna melahirkan gerakan untuk menekan gangguan semacam ini.

Ruslan Turmuzi, dalam kesempatan itu juga menegaskan perlunya diambil sejumlah kebijakan khusus. Kebijakan itu antara lain, menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu aparat kepolisian dalam memaksimalkan peranannya di daerah tersebut.

Kedua, Pemprov NTB juga bisa mengambil peranan selaku fasilitator untuk menyusun awig-awig (tata krama lokal masyarakat Sasak) dalam hal menjaga keamanan. Bahkan, bila perlu, ujarnya, awig-awig ini nantinya bisa diadopsi dalam bentuk peraturan daerah.

Mori menegaskan, selain terobosan-terobosan jangka panjang itu, yang paling urgen ditempuh saat ini adalah solusi jangka pendek. ‘’Harus ada solusi yang tepat, di luar solusi yang tadi. Ada jangka panjang dan menengah. Tapi ada solusi jangka pendek yang perlu,’’ ujarnya. Ia menyatakan, solusi itu bisa ditempuh dengan segera mengundang Polda NTB dan jajarannya selaku mitra kerja.

Soal perlunya solusi jangka pendek ini, Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra berpendapat senada. Ia menegaskan, rekan-rekannya sesama pengusaha hotel dan restoran memang sangat membutuhkan solusi konkrit dan jangka pendek.

Ia mencontohkan, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain, perlunya menambah jumlah personel polisi yang dilibatkan. Selain itu, juga adanya patroli secara rutin, baik siang, maupun malam, sehingga mengurangi potensi gangguan keamanan.

Bahkan, menurutnya, pihaknya siap bicara soal dukungan apa yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan di sana. ‘’Apa sekarang permasalahan polisi sehingga tidak bisa melakukan itu, ya kita bisa bicara. Misalnya masalah biaya, kami bisa bicarakan dengan teman-teman ini, barangkali ada sumbangsih dari teman-teman ini, mereka bersedia, yang penting rasa aman, keamanan itu bisa dijamin,” ujarnya lugas.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pamobvit) Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Ruslan, SH, MH meminta jangan menjadikan lembaga kepolisian sebagai satu-satunya pihak yang dianggap paling bertanggung jawab.

“Jadi soal keamanan Lombok Tengah bagian selatan, harus jadi tanggung jawab bersama,” tegas Ruslan. “Tapi

jangan jadikan polisi itu seperti pemadam kebakaran, jangan hanya berpikir represif,” sambung Ruslan, menjawab Suara NTB, Selasa (14/10) kemarin.

Jika sepenuhnya polisi hanya dituntut represif, maka menurutnya akan membudayakan mental masyarakat menjadi tidak baik. Jadi menurutnya, ketika ada kasus kejahatan, sembari berjalan penegakan hukumnya, dia meminta agar bersama – sama menonjolkan langkah pencegahan atau pendekatan persuasif kepada masyarakat. Sehingga peran ini tidak cukup hanya kepolisian, tapi juga pemerintah bersama pelaku parwisata. Bentuknya, dengan meningkatkan k e s e j a h t e r a a n masyarakat.

“Mari bersama sama sejahterakan rakyat dulu.

Bagaimaa caranya? Ya, harus hadir secara bersama sama di tengah masyarakat itu, serap informasi dan aspirasinya, apa keluhannya. Sehingga mereka yang otaknya macam macam ini, berpikir dia untuk melakukan tindak kejahatan,” bebernya.

Karena ia melihat kompleksitas persoalan di sana, salah satu faktornya adalah ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan.

Apalagi beberapa bulan belakangan ini, hujan tak kunjung turun, menyebabkan irigasi kering dan lahan pertanian tak produktif.

Mencuri dan merampok pun akhirnya menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang.

Seingat dia, pelaku pariwisata khususnya pengelola hotel, punya dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang kemudian dikelola pemda. Dengan anggaran itu, sebenarnya bisa menghadirkan pekerjaan alternatif pemuda dan masyarakat setempat umumnya. Syukur – syukur jika pekerjaan itu berkaitan langsung dengan kepariwisataan.

Sementara polisi tetap dengan perannya, melakukan pendekatan persuasif, mengajak masyarakat menjaga daerahnya agar tidak terusik dengan gangguan keamanan, karena sangat berpengaruh ke citra pariwisata. “Artinya, masyarakat kita ajak merasa memiliki pariwisata itu,” terangnya.

Terkait fungsi Pamobvit, pada dasarnya sudah berjalan cukup lama. Saat ini di Lombok Tengah sudah ditempatkan Kasat Pamobvit, yang mengkoordinir sekitar 25 personel gabungan.

Pos juga sudah disediakan, untuk mengawasi titik pariwisata di sekitar Kuta, Pantai Gerupuk, sampai Selong Belanak.

Namun demikian, soal tanggung jawab penuh keamanan, akan kembali ke fungsi kewilayahan, yakni Polres Lombok Tengah. ‘’Di sana ada Polres, sebagai penguasa wilayah.

Polres punya Polsek. Masing masing Polsek, ada Babinkamtibmasnya. Jadi sudah terstruktur dengan baik. Hanya saja, kalau masih ada keluhan soal keamanan, kami siap diajak duduk bersama dengan pelaku pariwisata atau pemerintah untuk membedah ini,’’ tegasnya. (aan/ars)

Puji Proyek Pandandure Dari Hal. 1 Salah satu kebijakan tersebut adalah mengusahakan konservasi smber daya air secara terus menerus dengan meningkatkan tampungan air melalui pembangunan lebih banyak waduk, embung, sumur resapan dan menambah ruang terbuka hijau. Ia mengatakan, pembangunan Bendungan Pandandure merupakan implementasi dari hal tersebut.

“Dengan kapasitas daya tampung lebih dari 27 juta meter kubik ini dibangun pada tahun 2011-2013 dengan dana Rp 500 miliar lebih. Mampu mengairi daerah irigasi seluas 10 ribu hektar. Dengan peningkatan daya tampungan air di wilayah Lombok ini, penyediaan air Lombok bagian selatan yang memiliki potensi pengembangan pertanian besar ini, mampu mendukung ketahanan pangan nasional,’’ harapnya.

Djoko Kirmanto menambahkan, pembangunan Bendungan Pandandure merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dimana NTB, Bali dan NTT masuk dalam koridor V dengan fokus pada pendukung ketahanan pangan

dan pintu gerbang pariwisata nasional.

“Menurut catatan saya, waduk (bendungan) Pandandure ini satu-satunya yang dapat diselesaikan cepat dan tidak bermasalah.

Paling tidak, tidak ada masalah yang sampai ke meja saya,” pujinya.

Ia mengatakan, semua pembangunan bendungan di Indonesia hampir selalu ada masalah. Namun, untuk Bendungan Pandanduri hampir tak ada masalah yang berarti sampai ke meja menteri. “Semua pembangunan waduk punya banyak masalah yang harus saya turun tangan untuk penyelesaiannya. Tetapi alhamdulillah Pandanduri ini cepat dan tidak pernah ada masalah ke meja saya,”pungkasnya.

Disamping meresmikan pengisian awal air bendungan Pandanduri, ia juga meresmikan sejumlah proyek. Diantaranya proyek SPAM IKK Tanjung senilai Rp 24 miliar, SPAM IKK Sikur senilai Rp 11 miliar, SPAM PPI Labuhan Lombok senilai Rp 2,8 miliar, RTH Selagalas Kota Mataram senilai Rp 3 miliar, dan Drainase Kota Mataram senilai Rp 6 miliar. (nas)

RAGAM Alfamart Kembali Tingkatkan Kualitas Kesehatan Balita di Lotim

Halaman 5

Selong (Suara NTB) PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) sebagai pengelola jaringan ritel Alfamart kembali menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama balita yang berada di wilayah Lombok Timur.

Cara yang dilakukan adalah dengan kembali menggelar kegiatan pemberian makanan sehat tambahan dan susu bagi 160 balita yang berada di Desa Lenek, Lombok Timur. Pelaksanaan pembagian makanan tersebut digelar di Kantor Kepala Desa Lenek dengan melibatkan puluhan kader PKK di daerah itu, Selasa (14/10) kemarin. ‘’Kegiatan ini sebagai wujud komitmen kami untuk peduli

kepada kesehatan balita di kabupaten ini, sekaligus sebagai salah satu program CSR kami. Kegiatan ini sebelumnya digelar di di Toko Alfamart Cokroaminoto,” kata Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari.

Menurutnya, selama ini pihaknya telah rutin menjalankan kegiatan Posyandu di wilayah Lombok dan telah memiliki komunitas kader sendiri. Hal itu sangat membantu Alfamart dalam sosialisasi program Posyandu Nasional tahun ini.

Sekitar 160 balita di wilayah desa tersebut mengikuti acara yang disponsori oleh Nestle ini. Selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, para balita itu juga mendapatkan makanan tam-

bahan berupa sari kacang hijau, dan bingkisan produk.

“Kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya digelar di wilayah Lombok Timur. Kami berharap hal ini dapat diikuti oleh pihak lain dan terus dilaksanakan ke depannya,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Desa Lenek Muhmmad Ikhsan menyampaikan apresiasi setinggi mungkin terhadap kegiatan Posyandu dan pemberian makanan tambahan sehat itu. ‘’Kami sangat berterima kasih dan berharap kegiatan seperti tidak terbatas saat ini saja. Selain itu berbagai pelaku usaha dapat menjalin kerja sama dengan kami guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini,’’ ucapnya. (r)

Pemkab Lotim Gelar Workshop Penguatan Kapasitas Komite Pemantau Selong (Suara NTB) – Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan Institut Kapal Perempuan Jakarta, dalam program pemantauan bersama terhadap program perlindungan sosial yang berspektif keadilan gender menggelar workshop, Selasa (14/10) kemarin.

LPSDM berharap supaya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur bisa berkurang setelah dilakukannya pengukuhan para peserta workshop yang nantinya akan menjadi komite pemantau untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam workshop yang digelar di Gedung Rupatama I kantor Bupati Lotim itu, yang menjadi aktor utamanya adalah ibu-ibu yang berada di dua desa yakni Desa Pijot , Kecamatan Keruak dan Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading yang sudah ditunjuk dan bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti, akademisi, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), Bappeda Lotim selaku lembaga yang relevan dengan acara itu.

Kepada Suara NTB, Wakil Direktur LPSDM selaku Koordinator Program, Ririn Hayhudiani, menjelaskan, dari hasil pemantauan dan pengamatan kepada masyarakat, masih banyak terdapat kekurangan dari pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Sehingga inilah yang akan dicarikan jalan keluarnya baik itu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Wakil Bupati Lombok Timur,H.Haerul Warisin, menyampaikan, setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Lotim dengan LPSDM dan Institut Kapal Perempuan Jakarta beberapa waktu lalu, pihaknya kemudian mengesahkan para peserta workshop selaku komite pemantau untuk program JKN-BPJS. Kegiatan ini, katanya merupakan langkah nyata dari pemkab untuk mendengarkan aspira-

si masyarakat terhadap pelaksanaan program yang ada.

Sementara itu, Winoto Basuki, selaku Adviser Advokasi dari Institut Kapal Perempuan Jakarta, menjelaskan, penting sekali peran ibu-ibu penerima manfaat itu dilibatkan secara aktif dalam pemantauan. Karena merekalah yang paling merasakan hasil dari program perlindungan sosial khususnya JKN. Disebutkan bahwa Lotim merupakan salah satu kabupaten yang tertinggi angka gizi buruk di NTB, IPM di urutan ke 7 dari 10 kabupaten/kota di NTB (2012), kasus KDRT meningkat di Lotim (Desember 2013). Dengan situasi itu, Kabupaten Lombok Timur yang masih angka kemiskinannya tinggi, masih terjadi masalah-masalah dalam pemenuhan hak atas perlindungan sosial dan masih dibutuhkannya masukan dari masyarakat. ‘’Peran ibu-ibu sangat kita butuhkan disini dan juga kita sudah melakukan studi, seperti apa skema perlindungan sosial yang ideal,’’ ujarnya. (yon)

Tujuh Hektar Hutan Pulau Moyo Rusak Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si, tak membantah jika terjadi perambahan hutan di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Ia mengatakan, sekitar tujuh hektar hutan Moyo yang benar-benar rusak akibat perambahan itu. Untuk itu, pihaknya akan menggandeng TNI untuk melakukan pengamanan dan rehabilitasi pada destinasi wisata kelas dunia itu. ‘’Kita sudah kerjasama dengan TNI untuk rehabilitasinya sekaligus dengan pengamanannya. Untuk pelakunya tetap akan kita tangkap dan proses hukum,’’ kata Andi ke-

tika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/10) siang kemarin.

Sebenarnya, wilayah hutan Pulau Moyo relatif aman selama ini. Karena wilayah konservasi itu langsung di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Pengelolaannya bukan oleh Dinas Kehutanan maupun Pemda.

Kemudian juga, ada yang pengelolaannya diberikan kepada pihak ketiga (investor) seperti PT. Moyo Safari Abadi. Kemungkinan adanya perambahan hutan itu lantaran masyarakat tak tertampung bekerja di sana. ‘’Jadi permasalahannya masyarakat

ini tertampung atau ndak.

Tetapi kalau ada yang merusak ditangkap,’’ katanya.

Saat ini, luas total Pulau Moyo 30.000 hektar. Dari luasan itu, ada 22 hektar kawasan konservasi/taman buru. Di luar itu ada area pemukiman penduduk dan lainlain. Sedangkan luasan kawasan konservasi, selama ini dikelola oleh PT.Moyo Safari Abadi (MSA), separuhnya atau sekitar 11.000 hektar yang pengelolaannya di-subkan kepada PT.Aman Wana Resort. Lokasi perladangan itulah yang masuk kawasan kewenangan PT. Aman Wana Resort. (nas)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Tim Alfamart berfoto bersama dengan para balita dan orang tuanya yang menyemarakkan kegiatan pemberian makanan sehat bagi balita di wilayah Desa Lenek, Selasa (14/10) kemarin.

Home Theater 3D Bluray yang Khas dari Polytron BERDASARKAN trend pasar yang berkembang saat ini akan elektronik yang canggih, PT Hartono Istana Teknologi belum lama ini merilis kepasaran 3D Bluray Home Theater dengan Sky Tower PHT 9B26W dan PHT 7B26W. Bluray adalah sebuah format cakram optik yang saat ini banyak digunakan pada media player.

Sejarahnya nama Bluray diambil dari laser cahaya warna biru keunguan. Cakram Bluray dapat menyimpan data lebih banyak dari format cakram DVD player pada umumnya. Sehingga Bluray di klaim dapat membaca dan menyimpan data dengan kemampuan dan kekuatan lebih tinggi 5 kali lipat dari player biasa. Bluray sangat cocok merekam film High Definition sehingga dapat menghasilkan kualitas gambar dan suara yang memukau.

3D Bluray Home Theater PHT 9B26W merupakan perangkat home theater terdepan dari Polytron yang diproduksi dengan perpaduan warna mewah putih dan silver. Materialnya yang unik dan berkualitas membuat PHT 9B26W dan PHT 7B26W sebagai perangkat Home Theatre dengan desain yang premium.

Pada penempatan dan penataan di ruangan yang pantas perangkat PHT 9B26W dan PHT 7B26W dapat menghasilkan gambar 3 Dimensi dan suara yang sempurna. Karena unit ini telah dilengkapi dengan Surround Sound, 5.1 Channel Home Theater System, 10 Modes Preset Equalizer, Power Output Subwoofer yang mumpuni hingga 50 WRMS yang dapat menghasilkan dentuman bass yang mantap. Untuk power output speaker juga tidak diragu-

kan lagi, apalagi disaat memainkan film action dan desis suara pesawat maka akan menghasilkan suara yang real serasa menyatu dalam adegan film.

Untuk berkaraoke perangkat ini juga tidak kalah, dilengkapi dengan 2 Mic input dan Auto Vocal Changer membuat Anda merasa berada di dalam studio rekaman dengan suara yang bombastis.

Resolusi gambar yang dapat diputar pada perangkat ini adalah High Resolution hingga 1080p. Dan untuk menghasilkan gambar dan suara yang menakjubkan, Polytron menyediakan HDMI output, DVD Component output, Optical dan Coaxial digital out.

Polytron juga menyematkan banyak fasilitas multimedia didalamnya, yakni Radio FM Digital, USB 2.0 input, line input dan masih banyak lagi yang lainnya.

Eben Haezar selaku CE Assistant Product Manager Audio, “3D Bluray Home Theater dengan Sky Tower PHT 9B26W dan PHT 7B26W adalah perangkat Home Theater system yang terdepan saat ini. Tentunya teknologi bluray ini akan Kami kembangkan pada produk bluray player lainnya di waktu mendatang”.

Santo Kadarusman selaku Public Relations dan Marketing Event Manager menambahkan, “Harapan Kami perangkat bluray ini dapat mengangkat penjualan elektronik menjelang Hari Raya Natal di penghujung tahun ini. Target adalah 25% peningkatan dari tahun lalu”.

“Harga yang Kami pasarkan untuk bluray ini, yaitu berkisar Rp.3jutaan per unitnya”, tutup Santo. (ikl)

Berhentikan Pimpinan SKPD dengan Realisasi Buruk Dari Hal. 1 ‘’Kita sekarang berpacu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Karena itu, harapan saya, sebagai wakil rakyat, gubernur harus berani mengambil tindakan tegas. Harus diberhentikan, diganti dengan yang lebih mampu,” tandasnya.

Anggota DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM menyarankan gubernur untuk terlebih dulu melakukan pemilahan mana SKPD yang realisasi fisik dan keuangannya rendah akibat faktor lain di luar kewenangan mereka dan mana SKPD yang realisasinya memang buruk karena ulah sendiri.

“Capaian yang rendah ini bisa jadi letaknya di luar

SKPD yang bersangkutan, perlu dicari di mana permasalahannya,” ujar politisi PKS ini.

Ia menyayangkan persoalan ini menjadi persoalan klasik yang selalu saja mengemuka di triwulan terakhir setiap tahunnya. “Ini kan sudah menjadi pengalaman masa lalu yang terus berulang. Di mana tingkat serapannya memang sampai triwulan ketiga dan keempat itu biasanya masih banyak yang tidak mencapai target,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, jika pengawasan terhadap realisasi keuangan ini diperketat lebih awal, sebenarnya persoalan semacam ini dapat lebih ditekan. Upaya mengobservasi kendala yang dihada-

pi di masing-masing SKPD dalam memuluskan eksekusi program-programnya bisa dilakukan ‘’Kalau bisa di awal, Agustus atau September, sudah mulai dipantau dengan keras, saya rasa akan bisa teridentifikasi lebih cepat,’’ ujarnya.

Dengan adanya proses identifikasi, maka terapi kebijakan yang bisa diambil pun akan lebih beragam. Misalnya, untuk SKPD yang benarbenar rendah realisasinya akibat faktor kelalaian mereka, maka sanksi tegas dianggap cukup pantas untuk pimpinan atau pejabat di SKPD tersebut. Sebaliknya, SKPD yang memang terkendala faktor lain, bisa ditempuh terapi yang berbeda. (aan)

Jika Tak Dibayar, Kejati Siapkan Gugatan Perdata Dari Hal. 1 ketika masih ada oknum anggota Dewan pengguna dana SPPD mangkir dari kewajibannya mengembalikan kerugian negara. Dalam banyak pengalaman, langkah akhir ini biasanya paling efektif, namun demikian akan tetap dihindari. ‘’Gugatan perdata itu langkah terakhir. Kalau dengan pendekatan persuasif itu berhasil, mengapa harus (upaya) perdata?,’’ kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH, MH, Selasa (14/10).

Sebisa mungkin pendekatan persuasif melalui peran tim Jaksa Pengacara Negara

(JPN), akan dimaksimalkan.

Dan dia yakin, dengan pola pendekatan ini, para anggota Dewan yang aktif maupun mantan anggota Dewan, akan mengerti serta mengembalikan dana yang bukan haknya.

Gambaran ini tidak sulit, karena ini sifatnya perdata, bukan seperti pidana umum atau pidana korupsi, yang harus melalui proses izin untuk memeriksa atau meminta keterangan para anggota Dewan. ‘’Jadi saya rasa tidak ada yang sulit,’’ kata Asdatun.

Toh jika pun persuasif tidak ampuh, tidak hanya langkah gugatan perdata, tapi juga upaya penyitaan aset juga bisa dilakukan.

Hanya, ia belum bisa

berkomentar panjang lebar terkait rencana penagihan ini.

Karena sejauh ini, Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pihak Pemprov NTB belum turun.

Jika SKK turun, maka akan diteken Gubernur NTB bersama Kajati, baru kemudian pihaknya menerbitkan SK untuk JPN dalam pelaksanaan penagihan.

Sejauh ini hanya berupa kesepakatan informal yang terjalin melalui komunikasi lisan, antara pihaknya, dengan Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin, SH.M.Si yang mewakili Pemprov NTB. Dalam beberapa kali pertemuan, kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKK tadi. (ars)

Kejati NTB Turunkan Tim ke Sumbawa Usut Kasus BSS Dari Hal. 1 Tim yang beranggotakan empat orang jaksa dari Kejati NTB tersebut rencananya akan melakukan pemeriksaan selama tiga hari. Waktu yang ditetapkan memang tidak pasti. Bisa saja bertambah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hasil pemeriksaan nanti.

Lalu apakah tim ini juga melakukan pemeriksaan untuk kasus BLK Poto Tano? ‘’Yang jelas, siapa saksi, berapa yang diperiksa, itu kewenangan tim yang sepenuhnya beranggotakan dari Kejati NTB. Salah satu kasusnya terkait BSS. Untuk BLK Poto Tano saya belum tahu,’’ kata Eka singkat. (arn)

Bendungan Pandandure ’’Bangkitkan’’ Lahan Tidur Dari Hal. 1 Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Ir. H. Marsono, MT mengatakan, pembangunan Bendungan Pandandure dimulai sejak tahun 2011 sampai Oktober 2014 melalui dana APBN dengan total pembiayaan sebesar Rp 510 miliar lebih. Bendungan Pandandure seluas 430 hektar terdiri dari areal genangan seluas 315 hektar dan selebihnya untuk kebutuhan bendungan dan fa-

silitas pendukung lainnya.

Ia mengatakan, proses pembebasan lahan dimulai sejak 1996 melalui dana APBN untuk lahan seluas 11,6 hektar. Sisanya telah dibebaskan sejak tahun 2005 sampai 2014 melalui sharing dana APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Lombok Timur. Tinggi bendungan 41 meter, main dam 951 meter dan dilengkapi 9 sadle dam.

Volume tampungan seluruhnya 27,2 juta meter kubik. (nas)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

Halaman 6

Politik Defisit Negarawan Oleh:

Keamanan Kawasan Wisata Harus Ditingkatkan MARAKNYA aksi kejahatan yang terjadi di kawasan wisata di Pulau Lombok khususnya dan NTB pada umumnya, belum juga menemukan solusi. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Padahal, daerah ini sangat ingin unggul dari sektor pariwisata. Memang Lombok dikenal sebagai daerah yang menyimpan segudang potensi pariwisata yang cukup menjual. Tidak saja bagi wisatawan dalam negeri tapi juga wisatawan mancanegara.

Bahkan eksotisnya pantai-pantai di Pulau Lombok sudah menjadi kerap menjadi buah bibir para wisatawan dalam negeri dan wisatawan mancanegara. Dalam sejumlah kesempatan Lombok kerap disebut-sebut menjadi daerah tujuan wisata yang paling ingin dikunjungi para traveler di Indonesia, juga di mancanegara. Wajar jika banyak turis yang terhipnotis keindahan alam Lombok, karena memang banyak pilihan objek wisata yang bisa dikunjungi di Lombok.

Dengan potensi dan ‘’kegilaan’’ wisatawan akan keindahan Lombok, mestinya menjadi ‘’ladang’’ pendapatan asli daerah. Sehingga target kunjungan satu juta wisatawan mampu tercapai. Namun belakangan ini kondisnya mulai berbeda. Lombok dianggap tidak lagi aman bagi wisatawan. Setidaknya keluhan para pelaku wisata di Lombok Tengah dapat menjadi tolak ukur betapa iklim usaha wisata sangat terganggu oleh aksi kejahatan yang mulai tidak pandang bulu.

Banyak wisatawan menjadi sasaran kejahatan. Laporan demi laporan telah disampaikan kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus kejahatan yang menimpa tamu dari sejumlah hotel di Lombok Tengah. Sayangnya, laporan itu tak membuahkan hasil. Sebab, tidak banyak pelaku kejahatan di kawasan wisata yang bisa ditangkap.

Ini menujukkan polisi belum memberikan perhatian serius terhadap keamanan kawasan wisata.

Kejahatan yang terjadi di kawasan wisata tidak bisa disamakan dengan kejahatan yang terjadi di kawasan lainnya.

Justru kejahatan dengan korban para turis, terlebih turis mancanegara merupakan masalah serius yang juga membutuhkan penanganan yang tidak sekadarnya dari aparat kepolisian. Sebab, wisatawan yang mengalami aksi kejahatan di kawasan wisata bukan tidak mungkin menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman-temannya bahkan masyarakat dunia.

Karenanya, keamanan di kawasan wisata mutlak harus ditingkatkan. Sebab, jika dibiarkan tanpa penanganan yang jelas, nasib pariwisata Pulau Lombok khususnya dan NTB pada umumnya, akan terpuruk di mata nasional dan masyarakat internasional. Harus ada komitmen kuat dari semua pihak. Terutama aparat kepolisian. Pihak Kepolisian harus punya pola pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di kawasan-kawasan wisata.

Salah satu faktor penentu baik buruknya masa depan pariwisata NTB adalah keamanan. Wisatawan akan berpikir ulang untuk mengunjungi kawasan wisata yang tidak aman. Karena, esensi orang berwisata adalah ingin mencari keindahan di tengah kenyamanan dan keamanan tentunya. (*)

IRUK-pikuk politik di “tahun politik” 2014 ini menegaskan bahwa politik tak lain adalah arena perebutan kekuasaan (struggle of power). Kompetisi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Puitih (KMP) membenarkan fakta ini.

Apapun definisi tentang politik, saya berkeyakinan bahwa politik adalah ruang pertarungan bagi para bandit untuk memperoleh kuasanya dalam sistem politik tertentu. Karena itu, janji politik adalah lift service (basa basi) politik untuk mengelabui rakyat. Setelah mereka terpilih, maka pastinya mereka akan kembali menjadi “manusia politik” yang berfikir tentang kepentingan, asas kemanfaatan dari jabatannya.

Tepatlah apa yang dikatakan James Clarke, seorang intlektual Amerika abad ke-19, bahwa dalam pikiran seorang politisi hanyalah soal pemilihan, dan seorang negarawan berfikir tentang generasi masa depan. Marilah kita lihat siapa yang berwatak politisi dan siapa yang berwatak negarawan dalam dua kubu tersebut.

Pertama, pada “tahun politik” 2014, terutama menjelang pilpres 9 Juli 2014, realitas politik menampilkan maraknya kampanye hitam (black campaign) yang berisi fitnah, kekerasan politik, sampai dengan debat kusir yang tak berujung. Siapa aktornya? KIH merekayasa media bahwa KMP telah melakukan kampanye hitam. Sebaliknya, KMP menangkis bahwa KIH telah melakukan black campaign dengan menyudutkan Prabowo. Faktanya, kedua kubu masing-masing melakukan kampanye hitam yang direkayasa melalui media massa. Adakah satu lebih baik dari lainnya? Tidak! Mereka sama.

Kedua, suasana politik semakin memanas pasca pilpres. Lolosnya Undang-Undang Pilkada oleh DPRD yang diusung KMP memunculkan polarisasi politik semakin kuat. Muncul anggapan bahwa lolosnya UU tersebut sebagai agenda KMP dalam mencegal pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang. Apalagi KMP telah berhasil merebut kursi Ketua DPR, MPR dengan meloloskan UU MD3 sehari sebelum Pilpres 9 Juli.

Naluri Politik Terlepas dari baik buruknya pilihan pilkada langsung atau oleh DPRD, kita harus mengingat bahwa dalam proses reformasi konstitusi 1999-2002, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai yang paling getol menolak pilkada langsung. Lantas mengapa sekarang PDIP paling keras menyuarakan Pilkada langsung?

Berikutnya, sejak 2005, Partai Demokrat (PD) adalah menyokong utama argumentasi Pilkada langsung. Dengan lahirnya UU 32 tahun 2004 tentang otonomi dan pemerin-

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Magister Sosiologi Politik Univeritas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah KLU)

Belajarlah pada Soekarno, Muhammad Hatta, Natsir, Syahrir, Gus Dur, Nurcholis Madjid, dan sosok lainnya yang mampu melampui kepentingan diri dan partainya demi kepentingan negaranya. Politik tanpa negarawan hanya akan melahirkan tontonan politik yang memuakkan, dan menampilkan aktor-aktor yang tak lain adalah rente-rente anggaran negara untuk kepentingan sendiri dan partainya tah daerah, Pilkada pun digelar secara langsung di berbagai daerah.

Lalu, mengapa sekarang Demokrat “berselingkuh” dengan KMP yang mendukung pilkada oleh DPRD? Dalam hemat saya, inilah bukti bahwa politik saat ini tidak lagi menjadi pertarungan ideologis. Politik tidak lagi berkiblat pada flat form partai politik.

Tetapi politik (saat ini) adalah pertarungan kepentingan (interest) antara eliteelite yang berkuasa. Akhirnya, politik menjadi semakin membusuk karena hanya menjadi pemenuhan nafsu kekuasaan para elite yang sedang berpesta dalam ruang demokrasi. Pada saat bersamaan mereka sedang mengebiri demokrasi itu sendiri.

KMP berpendapat bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan dinamika politik yang wajar dan tak perlu dikhawatirkan. Mereka cenderung memandang bahwa pergantian sistem dalam pilkada adalah bentuk dinamika politik suatu bangsa. Paling tidak ini tercermin dari argumentasi politisi KMP seperti Fadli Zon, Khatibul Umam, dan Idrus Marham bahwa mengembalikan pilkada kepada DPRD sebagai perwujudan kembali kepada UUD 1945.

Ya, kita sepakat bahwa politik adalah sesuatu yang tidak statis, ia dinamis, dan berubah-ubah. Karena itu Ernes Renen menulis “A nation’s existence is a daily plebiscite” (kehidupan suatau bangsa adalah seperti pelbisit tiap hari). Tetapi persoalannya, ke arah mana kita mengalami perubahan.

Apakah kita sedang berubah menuju politik kemajuan atau kita sedang menuju kemunduran politik dan pendangkalan atas kedaulatan rakyat.

Realitas politik tidak mengenal benar atau salah (right or wrong), tetapi politik adalah perihal menguntungkan atau merugikan. Bagi KMP, pilkada langsung adalah tidak menguntungkan bagi mereka saat ini, meskipun sebagian dari mereka sejak 2005 mengusung argumentasi pilkada langsung.

Begitu pula PDIP, sangat rasional bagi PDIP untuk mengusung pilkada langsung (meskipun 1999-2002 menolakn-

ya), karena menjaga stabilitas politik setelah memenangkan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Perlu Jiwa Negarawan Dalam kontestasi “tahun politik” 2014 ini, politik terlanjur dipahami dan dipraktikkan sebagai tindakan memimpin dan mengatur. Politik dikategorikan sebagai penguasaan dan pengendalian (Agus Sudibyo, 2012: 14). Karena itu, untuk menyelamatkan politik sebagai pembebasan rakyat dari segala macam belenggu diperlukan seorang politisi dengan mental negarawan. Seorang politisi (politika) yang tidak hanya berfikir tentang pemilihan tetapi mampu berfikir tentang orientasi masa depan bangsanya.

Lyndon B. Johnson menyatakan bahwa tugas terberat bagi seorang politisi adalah bukan mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar itu sendiri. Seorang politisi tak hanya mampu mengerjakan apa yang telah ditetapkan sebagai tugas politiknya. Tetapi ia harus mempu berfikir, merencanakan, dan mengorganisir apa yang benar untuk kemaslahatan rakyat dan negaranya. Ia tidak hanya berfikir tentang dirinya, partai, dan koalisinya.

Tetapi ia melampui pemikiran politik sesaat demi kemajuan bangsa.

Lalu bagaimana mengetahui apa yang benar itu? Untuk mengetahui apa yang benar itu seorang politisi harus meletakkan seluruh panduan dan aktivitas politiknya pada nilai-nilai dan norma fundamental bangsa. Apa itu? Konstitusi. Konstitusi adalah tujuan sekaligus cara yang harus dicapai dari setiap agenda politik. Dalam mengambil keputusan-kebijakan politik seoarang politisi haruslah menggunakan kacamata konstitusi.

Pancasila, UUD 1945 adalah kacamata konstitusi yang harus dipahami politisi untuk mengetahi apa yang benar dalam politik dan bagaimana mereka dapat mewujudkannya.

Karena itu, demokrasi haruslah berkelindan sesuai dengan amanah konstitusi. Demokrasi konstitusional

tak lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi (Yudi Latif, Gatra, 10/10/14). Tugas politisi adalah mewujudkan terciptanya pemenuhan tujuan konstitusi itu. Ia harus menanggalkan baju partai dan koalisinya demi kepentingan rakyat. Ia tunduk sepenuhnya kepada konstitusi bukan kepada ketua partai atau ketua fraksinya.

Itu semua hanya mampu dicapai dan dilakukan oleh politisi yang punya jiwa kenegarawanan. Seoarang politisi yang benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat dan bangsa, bukan memenuhi nafsu ketua partainya.

Jiwa negarawan menuntun politisi membersihakan jiwanya dari tindakan politik amoral (korupsi, main perempuan, mengerogoti anggaran).

Karena politisi tidak hanya petugas partai untuk mengumpulkan proyek, tetapi seorang yang sanggup berfikir tentang masa depan generasi bangsa.

Belajarlah pada Soekarno, Muhammad Hatta, Natsir, Syahrir, Gus Dur, Nurcholis Madjid, dan sosok lainnya yang mampu melampui kepentingan diri dan partainya demi kepentingan negaranya. Politik tanpa negarawan hanya akan melahirkan tontonan politik yang memuakkan, dan menampilkan aktor-aktor yang tak lain adalah rente-rente anggaran negara untuk kepentingan sendiri dan partainya.

B e n d u n g a n Pandandure ‘’bangkitkan’’ lahan tidur Masyarakat menanti bebas dari bencana kekeringan

*** Kekeringan picu aksi kejahatan di kawasan wisata Masyarakat menanti solusi dari pemerintah

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

Halaman 7

PANEN KOL – Harga

Jatim Serap Komoditi NTB

sayur kol di pasaran nyaris tidak pernah terdongkrak harga-

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) menantang pemerintah Provinsi NTB melalui asosisasi pengusahanya agar menyediakan apapun komoditi unggulan yang ada di daerah ini.

“Mereka (Jatim) menantang pemerintah NTB melalui asosiasinya. Mereka minta apapun komoditi di NTB untuk diserap,” kata Pengelola Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di NTB, Ir. Bing Gianto, yang baru-baru ini telah mengikuti evaluasi KPD Jatim se-Indonesia oleh pemerintah daerah Jatim.

NTB yang dikenal kaya dengan berbagai jenis komoditi produksinya hingga saat ini masih dipertanyakan, apa saja produk-produk tersebut.

Sebab, hingga kini tidak ada kejelasan dari asosiasi yang berperan mengakomodir seluruh produk. Misalnya asosiasi kopi, asosiasi jagung, asosiasi rumput laut dan asosiasi lainnya.

“Mereka mempertanyakan asosiasi-asosiasi itu, karena mereka menginginkan meminta kebutuhan dari masing-masing asosiasi tersebut,” terang Bing Gianto. Ini baginya sebagai peluang besar untuk memasarkan produk-produk unggulan dalam daerah. NTB diharapkannya bisa seperti Jawa Timur yang memiliki jaringan pasar yang cukup luas. Baik untuk mendatangkan kebutuhan maupun untuk memasarkan produksinya.

Menunggu keberadaan asosiasi-asosiasi ini terbentuk di NTB. Jawa Timur menurut Bing Gianto nampaknya ingin memaksimalkan peran KPD-nya yang ada di NTB. KPD ini didorong untuk terus menjembatani produsen di NTB untuk memasarkan produknya ke Jawa Timur, demikian sebaliknya dengan produsen yang ada di Jawa Timur.

Bahkan hasil evaluasi lalu, KPD Jawa Timur di NTB kemungkinan besar akan menjadi KPD panutan karena keaktifannya.

KPD pilihan ini, lanjutnya akan dipantau terus operasionalnya. Bahkan direncanakan akan dipasang CCTV yang akan langsung memantau keaktifan kegiatan KPD di daerah. (bul)

nya. Paling tinggi harganya Rp 5.000/Kg. Akibatnya, petani jenis sayur yang tanamannya tidak mengenal musim ini juga tidak pernah mengalami keuntungan besar.

Petani hanya menanam disaat selak musim (musim antara). Petani di lingkungan Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, sedang memanen sayur kol, Selasa (14/10).

(Suara NTB/zul)

Tiga Kandidat Bersaing Rebut Posisi Ketua Kadin NTB Mataram (Suara NTB) Tiga kandidat akan memperebutkan suara terbanyak guna menduduki jabatan tertinggi di Kadin NTB. Informasinya, ketiga kandidat tersebut masing-masing H. Herry Prihatin (Ketua Kadin caretaker Provinsi NTB), H. Faurani (Ketua Gapensi Provinsi NTB), serta L. Saiful Ahyar (Ketua Kadin Lombok Barat).

Sebelumnya, Ketua Kadin Lombok Barat, L. Saiful Ahyar telah menentang kegiatan Musprov Kadin NTB. Beberapa persoalan dikemukakan menjadi ganjalan, karena kegiatan itu tidak sesuai dengan AD/ART Kadin.

Beberapa persoalan tersebut di antaranya, belum ada informasi secara terbuka tentang siapa saja calon yang akan diusung dalam Musprov tersebut. Ketentuan AD/ART,

Bing Gianto (Suara NTB/dok)

minimal seminggu sebelum kegiatan Musprov sudah terdaftar calon-calon yang akan diusung menjadi ketua.

Selain itu, kepengurusan caretaker Kadin NTB yang diketuai oleh Herry Prihatin dianggap legalitasnya belum resmi. Sebab, perpanjangan penunjukannya sebagai pengurus caretaker hingga kini belum diterima secara resmi oleh pengurus Kadin kabupaten/kota yang sah berdasarkan

hasil Musda beberapa tahun lalu. Apalagi SK Herry Prihatin menurutnya hanya berlaku enam bulan sejak penunjukannya oleh Ketua Kadin Pusat pada Mei 2013 lalu.

Selain itu, ketua Kadin caretaker disebutkan telah membentuk kepengurusan baru di luar pengurus Kadin resmi di kabupaten/kota. Padahal mandat dari pengurus caretaker adalah menyatukan kembali dan merangkul seluruh pengurus Kadin yang ada di kabupaten/kota.

“Ini bukannya merangkul, tetapi malah membentuk pengurus baru, sehingga terjadi dualisme kepengurusan dari provinsi hingga kabupaten/ kota. Ini melanggar ADART,” katanya.

Ia mengakui soal masa kedaluwarsa kenggotaan berapa pengurus Kadin dikabupaten/kota. Tetapi, hingga saat ini kepengurusan Kadin provinsi yang terpecahpecah, akibatnya keberadaan pengurus Kadin seluruhnya tidak jelas.

Termasuk yang dianggap keluar dari ketentuan AD/ ART adalah kegiatan Musprov yang tidak dipublis sejak dua bulan lalu. Ia mengkhawatirkan, Musprov sekarang akan bermasalah dan memperpanjang kekisruhan di tubuh Kadin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Kadin caretaker Provinsi NTB, Herry Prihatin menyebut, bahwa Musprov yang akan digelar ini sudah sesuai

ketentuan. Musprov ini justru berdasarkan permintaan dari kabupaten/kota. Kadin provinsi hanya pelaksana dan tetap mendukung kegiatan kabupaten/kota.

Ditegaskan kembali oleh Wakil Ketua Kadin caretaker Provinsi NTB, L. Hadi Fasal, bahwa tidak ada persoalan tentang kegiatan Musprov.

Sebab, semua ketentuan pelaksanaan sudah mengacu pada AD/ART Kadin.

Bahkan untuk mengukuhkan keberadaan Kadin di Provinsi NTB, pengurus Kadin Provinsi telah memberikan SK resmi kepada delapan pengurus yang ada di kabupaten/ kota di NTB. “Tidak ada persoalan, semuanya sudah sesuai AD/ART,” katanya. (bul)

Kemarau, Air PDAM Mengecil Mataram (Suara NTB) Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini mulai dirasakan dampaknya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kekeringan tahun ini dianggap menjadi kekeringan paling berat.

“Ini kekeringan paling parah,” kata Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Provinsi NTB, H. L. Ahmad Zaini, ST, MT, Se-

lasa (14/10). Meski demikian, ia tegaskan bahwa kondisi ini sebagai gejala alam yang tak mungkin dilawan.

Dia menyebutkan, kekeringan ini dirasakan hampir di seluruh wilayah NTB. Hal inilah yang sering dikoordinasikan dengan perusahaanperusahaan daerah air minum yang ada di kabupaten/kota.

Khusus untuk PDAM Giri Menang, ditegaskan bahwa

upaya yang dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah sumber-sumber mata air PDAM. Rencananya akan diperbanyak jumlah titik pengeboran. Sehingga mampu mengimbangi jumlah kebutuhan pelanggan yang kian meningkat, terutama di Lombok Barat dan Kota Mataram.

PDAM yang ada dikabupaten/kota lainnya, saat ini sedang dilakukan koordinasi terus menerus untuk mencari solusinya.

Jika memungkinkan, juga harus dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Sebab hal ini sudah masuk pada ranah ke-

bijakan daerah terkait.

“Kalau memang kebijakannya dengan memperbanyak sumur bor, bisa juga. Tetapi harus tetap koordinasi dengan pemerintah daerah masingmasing. Tapi memang kekeringan ini hampir merata sekarang baik di Lombok maupun Sumbawa,” penegasannya.

Menjawab kebutuhan air bersih masyarakat, L. Ahmad Zaini mengatakan Perpamsi akan meminta dukungan dari pemerintah provinsi. Dalam hal penyediaan mobil tangki air.

“Kita minta sama Guber-

nur untuk disiapkan tangki air, PDAM juga akan berupaya menyiapkan air untuk kebutuhan masyarakat, ini bukan air untuk dijual,”

demikian disebutnya.

Demikian juga menjawab soal masih adanya titik-titik yang tidak terdistribusi airnya, ia katakan apapun per-

LOWONGAN

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

MEBEL

RUPA-RUPA

soalannya. Pihak PDAM sedang mengupayakan untuk melakukan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan konsumen. (bul)

Suara NTB Rabu, 15 Oktober 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Lama Diburu, Pelaku Curanmor Dibekuk Praya (Suara NTB) Seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) yang selama ini kerap beraksi di wilayah Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan, berhasil diciduk aparat Polres Loteng.

Pelaku berinisial Mr (25) asal Dusun Pancor Desa Tumpak Pujut tersebut, dibekuk di salah satu cafe di kawasan wisata Pantai Kute, Senin (13/10) malam. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu barang bukti sepeda motor yang diduga hasil kejahatan.

“Pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Loteng. Setelah sebelumnya dibekuk anggota Polsek Kute dibantu anggota Polres Loteng,” sebut Kasubag. Humas Polres Loteng, AKP Beni Kunto Hidayat, Selasa (14/10) kemarin. Beni mengatakan, pelaku sebenarnya sudah cukup lama diincar aparat kepolisian.

Setelah adanya laporan curanmor pertengahan Bulan Agustus lalu. Namun polisi baru berhasil menangkap pelaku, ketika tengah berada di Dapur Cafe Desa Kute pada Senin malam.

Bermula dari laporan masyarakat ke aparat kepolisian.

Saat ditangkap, pelaku tidak bisa berkutik. Pasalnya, aparat kepolisian sudah melakukan pengepungan terlebih dahulu. Sehingga tanpa bersusah payah, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku. “Bersama pelaku, berhasil diamankan satu unit sepeda motor jenis Honda Revo,” tambahnya.

Dari pemerikasaan yang dilakukan, pelaku akhirnya mengaku kalau sepeda motor yang diamankan tersebut merupakan hasil kejahatannya. Dengan lokasi kejadian di Dusun Bangkang Desa Prabu, tanggal 13 Agustus lalu, dengan korban bernama Suniawan. “Saat ini kasusnya terus kita kembangkan.

Untuk menyelidiki kasus lain yang mungkin melibatkan pelaku maupun jaringan pelaku selama ini,” timpal Beni. (kir)

Berkas Belum Lengkap

Pemprov Tak Proses Usulan Pemecatan Tiga Pejabat Lobar Mataram (Suara NTB) Alotnya proses usulan pemecatan terhadap tiga oknum pejabat Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang tersangkut masalah hukum karena berkas-berkas usulan yang dikirim ke Pemprov NTB masih belum lengkap. Sehingga, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat NTB tak bisa memprosesnya lebih lanjut.

“Kita di provinsi hanya memproses. Tanya Pemkab Lombok Barat, sudah lengkap belum berkasnya, itu berkasnya belum ada. Jadi dikirimi (Suara NTB/dok) kita berkas sepotong-sepotong. KaMuh. Suruji lau orang mau di pensiun atau mau diberhentikan itu usulannya harus lengkap, administrasinya harus lengkap,” tutur Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi terkait alotnya proses usulan pemecatan oknum pejabat Pemkab. Lobar, Selasa (14/10).

Dikatakan, berkas yang paling penting dibutuhkan adalah salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrah). Selama ini, kata Suruji, berkas itulah yang belum ada. “Jadi kalau mau memproses pensiun atau proses pemberhentian orang yang tersangkut masalah hukum, itu harus ada salinan putusan pengadilan, itu yang belum ada. Begitu juga berkas-berkas yang lain,”imbuhnya.

Suruji mengungkapkan, berkas usulan pemecatan tiga oknum pejabat Pemkab Lobar itu sudah masuk beberapa bulan lalu. Namun tak bisa diproses lantaran berkas usulan yang belum lengkap tersebut. Ia mencontohkan, seperti PNS yang meninggal dunia tak lantas langsung terhapus data base-nya menjadi PNS. Sebelum ada dokumen yang menyatakan PNS tersebut meninggal dunia yang ditunjukkan dengan keterangan meninggal dunia dari rumah sakit, dokter atau kelurahan.

Terhadap usulan pemecatan tiga oknum pejabat Pemkab Lobar itu, lanjutnya pihaknya sudah beberapa kali meminta untuk dilengkapi. Supaya segera diproses untuk ditandatangani Gubernur. “Jadi alotnya bukan di provinsi tetapi di kabupaten Lombok Barat. Persoalannya bukan di provinsi tetapi di kabupaten Lombok Barat. Kalau sudah lengkap berkas-berkasnya beberapa hari saja selesai. Kalau hari ini berkasnya lengkap, hari ini kami naikkan, besok lusa akan tertandatangani,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Lobar, HM Syukron mengatakan proses pemecatan tiga oknum pejabat Lombok Barat yang diusulkan ke Gubernur berjalan alot. Pasalnya semenjak diusulkan Agustus lalu Pemprov dalam hal ini Gubernur belum juga mengeluarkan persetujuan. Pemda Lobar sendiri menunggu persetujuan Gubernur tersebut.

Tiga pejabat yang dimaksud pemecatannya ke Gubernur antara lain Ranu, Solihan dan Burhanudin. Diketahui, Ranu mantan kepala dinas PPKAD sedangkan Solihan mantan Kabag Kesra.

Keduanya tersangkut dalam kasus yang sama yakni kasus Bansos 2008. Kasus yang melibatkan keduanya telah diputus inkrah oleh pengadilah. Sedangkan Burhanudin sendiri, mantan kepala Kantor Aset terlibat kasus aset di Ireng telah diputuskan bersalah.Sedangkan dua pejabat eselon III, Juandi dan Imam.

Kedua pejabat ini sama-sama tersangkut kasus hukum. (nas)

Kejaksaan Libatkan Ahli Inspektorat

Hitung Kerugian Negara Kasus THL Mataram (Suara NTB) Kejaksaan yang biasanya melibatkan auditor seperti BPK dan BPKP untuk menentukan kerugian negara, kini sedikit bergser ke instansi pemerintah lain. Dalam hal penentuan kerugian negara kasus pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) pada dinas PU Kota Mataram, Kejati NTB menyertakan Inspektorat NTB. Ini sesuai dengan surat Wakajati NTB, Arifin Bachroedin, SH, tanggal 7 Oktober 2014 lalu, yang meminta Inspektorat NTB mengutus ahli audit ke Kejaksaan.

Ahli ini diminta menghitung kerugian negara kasus pembayaran honor THL Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013, yang sebelumnya sudah menetapkan tersangka berinisial YA, ST. “Dan untuk mendukung pembuktian dalam penyidikan perkara, diperlukan adanya bukti dan keterangan ahli” demikian surat Wakajati.

Lanjut tertulis dalam surat itu, “berkenaan dengan itu, diminta bantuan saudara kiranya dapat menunjuk pejabat inspektorat yang mempunyai keahlian dan kompetensi bidang keuangan negara”.

Ahli itu kemudian akan didengar keterangannya terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Dikonfirmasi terkait surat permintaan ini, Inspektur pada Inspektorat NTB, H. Agus Patria, SH, MH membenarkan, bahkan sudah mengirim surat balasan. “Kami sudah tunjuk auditor untuk memenuhi permintaan Kejati itu,” terang Agus dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/10) kemarin.

Pada dasarnya, atas permintaan dari Kejati itu, merupakan penghargaan bagi pihaknya, karena dipandang mampu menghitung kerugian negara sesuai permintaan.

Ini juga tidak lepas dari instruksi Gubernur NTB, KH.M Zainul Majdi, yang menegaskan sebelumnya, agar pihaknya mensupport penuh apapun permintaan penegak hukum, baik soal tenaga atau data. “Setiap permintaan penegak hukum, respon dengan cepat, itu perintah Gubernur kepada saya,” tegasnya. Mengenai jadwal penghitungan kerugian negara itu, dipastikannya pekan ini, timnya yang sudah ditunjuk, akan mendatangi pihak penyidik Pidsus Kejati NTB. (ars)

(ant/bali post)

HASIL PENELUSURAN - Farah Fathurrahmi dari bagian Penelitian dan Pengembangan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membacakan hasil penelusuran terhadap anggota DPR di kantor KontraS Jakarta, Selasa (14/10). KontraS menemukan bahwa sebanyak 242 anggota DPR periode 2014-2019 memiliki catatan buruk antara lain terduga kasus korupsi, terperiksa korupsi dan terlibat pelanggaran HAM.

Kekeringan Picu Aksi Kejahatan di Kawasan Wisata Praya (Suara NTB) Maraknya aksi kejahatan di kawasan wisata Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan yang dikeluhkan para pelaku wisata, terutama pemilik hotel belakangan ini, bukan tanpa sebab. Salah satu pemicunya yakni, kondisi kekeringan dan musim kemarau berkepanjangan yang melanda di hampir sebagian besar wilayah Loteng. Untuk menekan aksi kejahatan, pemerintah daerah pun terus mengintensifkan komunikasi dengan aparat keamanan.

Demikian disampaikan Camat Pujut, L. Mujiharta, ketika ditemui wartawan di Kantor Bupati Loteng, menyikapi maraknya aksi kejahatan di kawasan wisata akhir-akhir ini, Selasa (14/10) kemarin. “Faktor musim kemarau, juga memiliki andil dalam memicu maraknya aksi kejahatan belakangan ini.

Terutama di kawasan wisatan Loteng,” akunya.

Menurutnya, pada musim kemarau seperti sekarang ini hampir sebagain besar masyarakat di wilayah Loteng bagian selatan kehilangan pekerjaan. Maklum, rata-rata masyarakat Loteng bagian selatan menggantungan pemenuhan kebutuhannya dari sektor pertanian. Sementara, dengan kondisi cuaca yang terjadi tidak memungkinkan masyarakat untuk bertani.

Disatu sisi, masyarakat tetap dituntut untuk bisa terus memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, tidak jarang masyarakat memilih jalan pintas, dengan melakukan aksi kejahatan. Untuk sekedar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

“Persoalan inilah yang sangat

(Suara NTB/kir)

L. Mujiharta

sulit kita atasi,” sebutnya.

Kendati demikian, pemerintah daerah dalam hal ini bukan tanpa tindakan. Guna menekan maraknya aksi kejahatan, pihaknya terus mengintensifkan komunikasi dengan aparat keamanan yang ada.

Baik dengan pihak kepolisian maupun TNI. Guna membantu menjaga stabilitas wilayah.

Dengan masyarakat, kerjasama terus dijalin. Salah satunya dengan mengintensifkan kembali kegiatan ronda malam di masing-masing wilayah. Dengan hara-

pan, dengan adanya ronda malam tersebut bisa menekan aksi kejahatan di wilayah tersebut. “Semua elemen masyarakat terus kita dorong untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Dengan cara mengaktifkan ronda malam,” timpalnya.

Kalaupun kemudian masih saja ada aksi kejahatan yang terjadi, itu di luar kendali. Karena memang upaya maksimal sudah dilakukan. “Biasanya aksi kejahatan berlangsung antara Magrib hingga Isya’. Dan biasanya terjadi di jalan umum yang sepi. Kalau sudah tengah malam, biasa jarang terjadi aksi kejahatan.

Karena memang masyarakat sudah mulai melakukan ronda,” terang Mujiharta.

Untuk itu, pihaknya tetap berharap kepada semua pihak supaya bersama-sama menjaga keamanan. Karena bagaimanapun juga, menjaga keamanan bukan hanya kewajiban pemerintah daerah ataupun aparat keamanan. Tetap menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Kita tidak akan bisa maksimal menjaga keamanan, tanpa dukungan semua elemen masyarakat,” pungkasnya. (kir)

Bupati: Pilkada Langsung Atau Tidak, Saya Siap Tanjung (Suara NTB) Usia kepemimpinan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., dan Wabup, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., memasuki tahun terakhir.

Tahun 2015 mendatang di mana Pilkada akan memasuki periode kedua, Djohan yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Cabup incumbent ogah ambil pusing dengan mekanisme Pilkada antara Pilkada Langsung ataukah Tak Langsung melalui DPRD. “Langsung maupun tidak langsung, saya siap,” ujar Bupati dikonfirmasi wartawan di Dinas Pertanian KLU, Selasa (14/10).

Pernyataan Djohan tersebut menegaskan bahwa dirinya ingin kembali memimpin KLU di periode 5 tahun kedua. Alasannya jelas, pondasi yang telah ia letakkan dalam konsep pem-

bangunan Lombok Utara urgen untuk ia lanjutkan. Sehingga (jika diizinkan) di usia 10 tahun KLU ia pimpin, akan sangat jelas terasa perbedaan kemajuan yang diraih.

Bagi Djohan, persoalan mekanisme Pilkada Kabupaten/ Kota apakah melalui Pilkada Langsung atau sebaliknya, dirinya sangat siap. Membaca peluang apabila jalur Langsung, Bupati dengan calon wakilnya, Mariadi, S.Ag., memiliki peluang besar untuk merebut voting masyarakat.

Namun bilamana voting melalui Dewan, Koalisi Demokrat Golkar sebagai Parpol pengusung kedua Calon, tetap berpeluang besar. Lantaran kedua partai itu, telah mengantongi 9 kursi legislatif dengan rincian, 5 kursi Demokrat dan 4 kursi Golkar.

Sebelumnya, Wakil Bupati

KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., yang notabene bersiap menjadi bakal pesaing Djohan di bursa Cabup, mengemukakan kesiapannya. Najmul tetap bersikap optimis melihat peluang menang baik melalui Pemilukada Langsung dan Tidak Langsung.

Terpisah, Ketua DPD II Demokrat KLU, Djekat Demung, mengisyaratkan Paket Djohan - Mariadi cukup potensial memenangkan Pilkada.

Bilamana menyinggung Pilkada Tak Langsung, Djekat mengindikasikan hanya memerlukan 7 kursi tambahan untuk menggenapi syarat 50 plus 1, dengan asumsi kursi legislatif dari koalisi yang sudah terbentuk sebanyak 9 kursi. Meski demikian, Djekat belum mau banyak berkomentar seiring belum keluarnya keputusan DPP. (ari)

Golkar NTB Diingatkan Jangan Salah Pilih Mataram (Suara NTB) DPD Golkar NTB diingatkan untuk tidak keliru menentukan arah dukungan di Munas Partai Golkar, yang tinggal beberapa bulan lagi. Adanya perbedaan sikap dalam menerima kunjungan dua bakal calon Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso dan HR. Agung Laksono, belum lama ini juga dipertanyakan.

Fungsionaris pusat Partai Golkar, Chris Parangan, SE, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin kemarin mensinyalir, Golkar NTB tampaknya lebih mengistimewakan Priyo Budi Santoso ketimbang Agung Laksono.

Chris pun membandingkan kemeriahan sambutan Golkar NTB saat Priyo datang ke NTB beberapa waktu lalu, dengan sambutan kedatangan Agung Laksono, Minggu (12/10) dan Senin (13/10) kemarin.

“Sangat-sangat berbeda,” ujarnya singkat. Ia mencontohkan, kedatangan Priyo beberapa waktu lalu tampaknya dipersiapkan dengan sangat meriah, mulai dari adanya umbul-umbul, ucapan selamat datang melalui iklan di media cetak lokal hingga rangkaian acara yang terpublikasi secara luas dan meriah.

Keistimewaan sambutan semacam itu, menurut Chris tidak diperlihatkan Golkar NTB saat kedatangan Agung Lak-

sono. “Apalagi, penyambutan sekelas Menko, Agung Laksono itu tidak terlepas dari Menko, membawahi sekian menteri, voorijder saja tidak disiapkan,” sesalnya. Ia menambahkan, secara tidak langsung, saat kedatangan Priyo, Ketua DPD Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony, juga sempat mengamini dukungan kepada Priyo selaku bakal calon ketua umum.

Chris menyesalkan sikap ini yang dianggap bisa berdampak pada dukungan DPP Golkar kelak kepada DPD Golkar NTB. Menurutnya, Golkar NTB juga pernah melakukan kekeliruan serupa di Munas 2009, di mana mereka lebih memilih Surya Paloh ketimbang Aburizal Bakrie.

Sementara, Agung Laksono yang dikonfirmasi terpisah tidak berkomentar panjang lebar menyangkut sikap DPD Partai Golkar NTB. Menurutnya, saat ini tidak perlu ada lagi yang ditutupi terkait upayanya merebut dukungan dari para pengurus DPD Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terpisah, Zaini Arony, yang dikonfirmasi soal arah dukungannya menampik adanya sinyalemen dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Ia menegaskan, sejauh ini, pihaknya baru sebatas mendengarkan pemaparan dari setiap bakal calon yang sudah datang ke NTB. (aan)

Pemkot Mataram akan Serahkan Data ke Kejaksaan Negeri Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan segera melaporkan data yang dihimpun dari pihak Inspektorat Kota Mataram terkait munculnya dugaan penyimpangan pajak reklame yang ramai belakangan ini. Selasa (14/10) kemarin, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM menggelar rapat tertutup dengan Dinas Pertamanan dan Inspektorat Kota Mataram.

Sekda mengatakan setelah pihaknya mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat, pihaknya menggelar pertemuan kembali dengan Inspektorat dan Dinas Pertamanan untuk mendalami apa yang menjadi isi laporan tersebut. “Sudah kita catat beberapa hal penting, kenapa muncul seperti itu dan banyak perubahan serta pendalaman,” ujarnya. “Sudah ada laporan itu dan setelah saya baca, saya memerlukan informasi yang lebih detail maka saya panggil Inspektorat dan Dinas Pertamanan dan dihadirkan juga staf Dinas Pertamanan,” imbuhnya.

Hasil dari rapat tersebut, Sekda kembali meminta kepada Inspektorat untuk segera membuat laporannya. Laporan dari Inspektorat ini yang akan diserahkan ke Kejaksaaan Negeri Mataram karena pihak kejaksaan telah meminta Pemkot Mataram untuk menyerahkan beberapa data terkait munculnya dugaan tersebut. Dengan data tersebut nantinya Pemkot

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Makmur Said

Mataram bisa menjelaskan kejadian dan duduk persoalan sebenarnya kepada Kejaksaan.

Sekda mengatakan pihaknya sempat berjanji kepada kejaksaan untuk menyerahkan data yang diminta beberapa hari lalu. Namun karena perlu dikaji dan didalami, diperkirakan data akan diserahkan dalam satu atau dua hari mendatang.

“Kalau sudah selesai disusun laporannya, besok pagi (hari ini) atau lusa (besok) kita akan serahkan. Kejaksaan mungkin belum punya data, itu yang akan kita berikan,” jelasnya.

Temuan dalam persoalan ini disebutkan Sekda adalah pemasangan reklame senilai Rp 2 juta. Dimana pemilik reklame ini disebutkan meminta bantuan dari pihak lain untuk menguruskan izinnya. “Misalnya saya mengrus izin dan minta tolong ke orang lain tapi tidak diurus, seperti itu,” jelasnya. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Keamanan di Kawasan Wisata

Pemkab Diminta Tak Lepas Tangan Mataram (Suara NTB) Aksi kriminalitas yang kian marak di kawasan wisata Lombok Tengah (Loteng) harus mendapatkan perhatian dari Pemkab setempat. Pemkab Loteng diminta tak lepas tangan dengan kondisi itu.

(Suara NTB/ist)

HUTAN MOYO – Sejumlah turis mancanegara sedang mandi di air terjun (waterfall), salah satu keunikan dari Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Beberapa pesohor dunia seperti almarhumah Lady Diana Spencer, Bill Gates dan Maria Sharapova, pernah berkunjung ke pulau dengan status hutan konservasi ini. Belakangan, masyarakat lokal mulai merambah hutan Moyo, dan bahkan di dalam lahan konservasi tersebut ada investor yang mengklaim sebagai miliknya.

Penelope Cruz Dinobatkan Jadi Perempuan Terseksi

Penelope Cruz (Ant/Bali Post)

Los Angeles – Aktris Spanyol Penelope Cruz dinobatkan menjadi “perempuan paling seksi” tahun ini oleh majalah gaya hidup pria Esquire.

Pelakon berusia 40 tahun yang terakhir berperan dalam film garapan suttradara Ridley Scott “The Counselor” (2013) bersama suaminya Javier Bardem itu akan membintangi drama berbahasa Spanyol “Ma Ma” dan sekarang sedang bekerja untuk komedi Sacha Baron Cohen yang berjudul “Grimsby.”

Aktris kelahiran Madrid yang meraih Oscar kategori pemeran pendukung terbaik untuk penampilannya dalam film “Vicky Cristina Barcelona” garapan Woody Allen itu mengatakan bahwa dia punya ketertarikan pada drama.

“Kebanyakan dari kita memilikinya, khususnya jika kau seorang artis—kau merasa kau tergoda menjelajahi kegelapan. Saya tidak bisa jadi kurang tertarik sekarang,” katanya kepada majalah itu.

Cruz, yang kini memiliki dua anak dengan Bardem (45), menuai ketenaran sejak 2001 dengan perannya dalam film-film Hollywood seperti “Vanilla Sky” dan “Blow.”

Dia juga sering berkolaborasi dengan sutradara Spanyol, Pedro Almodóvar, yang menyebut Cruz sebagai inspirasi.

Kepada Esquire, Cruz juga mengatakan bahwa sutradara film “Talk to Her” itu adalah “sumber inspirasi terbesarnya.”

Sebelum Cruz, aktris Amerika Scarlett Johansson dipilih editor majalah itu menjadi perempuan paling seksi tahun lalu.

Aktris Amerika Mila Kunis, bintang pop kelahiran Barbados Rihanna dan aktris Afrika Selatan Charlize Theron juga pernah menjadi pilihan editor majalah itu, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (Ant/Bali Post)

Untuk itu, koordinasi dan komunikasi dengan aparat kepolisian harus diefektifkan untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas di kawasan wisata.

“Investasi di daerah perlu dijamin, harus sehat, harus aman.

Artinya, baik perorangan, badan usaha, perusahaan harus dijamin keamanannya. Kabupaten/kota yang menikmati langsung pariwisata itu harus lebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Selasa (14/10).

Amin mengatakan, jika ada gangguan keamanan di daerah wisata maka perlu sinergisitas semua komponen masyarakat.

Jika tingkat kriminalitas cenderung tinggi maka pihaknya mengharapkan aparat keamanan membangun pos-pos keamanan tentunya dengan dukungan pemda setempat.

“Ada pos-pos keamanan pada daerah-daerah yang dianggap rawan kriminalitas dengan menempatkan personel kepolisian.

Perlu lebih ekstra jaga kemananan di Loteng,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan Pemkab Loteng perlu memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian di daerahnya untuk menjamin keamanan bagi para wisatawan yang datang ke daerah itu. Selain itu, Pemda setempat juga diminta untuk memberdayakan atau memperkuat peran dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah ada di masingmasing destinasi wisata.

Terkait dengan masalah keamanan di daerah wisata, untuk tingkat provinsi, Pemprov berkoordinasi dengan Polda. Sejak beberapa tahun lalu, katanya, sudah ada polisi yang ditugaskan untuk daerah-daerah wisata/objek vital. “Jadi kabupaten harus berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat,” katanya.

Selain itu, kata Nasir pada setiap daerah wisata di daerah

ini telah terbentuk Pokdarwis.

Pokdarwis sendiri dibentuk oleh kabupaten/kota. Keberadaan Pokdarwis dinilai sangat penting dalam mewujudkan sapta pesona pariwisata. Dimana dalam sapta pesona pariwisata itu, salah satu hal yang perlu dijamin di daerah wisata adalah masalah keamanan.

“Seharusnya pemerintah tidak hanya membentuk, tetapi ikut memberikan dukungan. Kita ada dukungan stimulan namun masih minim.

Tetapi pemerintah kabupaten juga haarus memberikan dukungan stimulan untuk pemberdayaan dan penguatan peran Pokdarwis,” imbuhnya.

Pemberdayaan terhadap Pokdarwis, lanjutnya, mutlak diperlukan. Pasalnya, mereka adalah ujung tombak pariwisata di daerah. “Seharusnya pemberdayaan itu dibuat oleh kabupaten. Apakah dengan membuat Perda atau Perbup/Perwal,”sambungnya.

Nasir mengatakan, pemda kabupaten/kota lah yang

nantinya akan menerima manfaat dari pariwisata itu sendiri. Sementara, provinsi tak sepeserpun dapat PAD dari pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu program unggulan pemda kabupaten/kota.

Namun jika melihat dukungan anggaraan yang dialokasikan untuk sektor itu terbilang masih cukup minim. Bahkan, kata Nasir, pemprov NTB harus turun tangan untuk memperbaiki destinasi wisata di kabupaten/kota.

Sebenarnya, terkait dengan pembenahaan destinasi merupakan tugas yang melekat pada pemda kabupaten/kota. Namun karena mereka memiliki anggaran yang terbatas, maka provinsi juga ikut membantu supaya destinasi wisata yang ada di daerah ini terus menerus dipercantik untuk menarik minat wisatawan datang ke daerah ini.

“Harusnya jika program prioritaasnya itu, kalau sudah ada perencanaan seperti itu harus diikuti dengan pendanaan yang memadai. Jangan hanya buat slogan program unggulan pariwisata tetapi tidak diberikan dukungan anggaran yang memadai,” tandasnya. (nas)

Siger Lampung akan Temani Elfin di ”Miss International” Jakarta (Suara NTB) Busana nasional bertema “Tale of Siger Crown” akan menemani Putri Indonesia Lingkungan 2014, Elfin Pertiwi Rappa, berlaga di ajang Miss International 2014.

Busana hasil rancangan Dynand Fariz itu terdiri atas Siger (mahkota) dan kain Tapis Khas Lampung.

“Tahun lalu yang diperkenalkan Reog Ponorogo. Tahun ini kita ingin mengangkat budaya daerah lain, Lampung,” ujar Ketua Dewan Pembina Yayasan Putri Indonesia (YPI), Putri K. Wardani, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut diungkapkan,

Siger merupakan mahkota khas Lampung yang dikenakan oleh setiap pengantin perempuan di Lampung. Mahkota ini dianggap merupakan salah satu harta terpendam milik Indonesia yang berasal dari Provinsi Lampung.

Siger ini dikombinasikan dengan kain Tapis Lampung yang juga merupakan poin penguat kostum yang akan dikenakan Elfin nanti. Busana nasional seberat 15 kilogram itu didominasi warna emas ditambah sedikit warna merah dan hitam di bagian belakangnya.

Dominasi warna emas juga nampak pada hiasan kepala, tangan dan kaki.(Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

Busana nasional bertema “Tale of Siger Crown” yang akan menemani Putri Indonesia Lingkungan 2014, Elfin Pertiwi Rappa, berlaga di ajang Miss International 2014.

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Jerih Payah Terbayar RASA bangga dan bahagia dirasakan Novia Ramdani saat dirinya terpilih sebagai juara pertama pada katagori Musabaqah Khattil Qur’an (MKQ) atau kaligrafi pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Sekarbela-Ampenan belum lama ini.

Kepada Suara NTB, siswi yang kini duduk pada kelas VI SDN 27 Ampenan itu mengaku pertama kali belajar kaligrafi dengan dibimbing oleh seorang pembimbing di sekolahnya.

Di sekolah, ia bersama dengan beberapa siswa lain yang memiliki bakat dan hobi sama terhadap kaligrafi mengikuti bimbingan yang dilaksanakan setiap sore pada setiap harinya. Alhasil, jerih payah siswi kelahiran Karang Pule 26 November 2001 silam ini berbuah manis.

Dirinya pun kini tengah mempersiapkan diri mengikuti MTQ tingkat Kota Mataram yang sebentar lagi dihelat. Ia berharap dapat kembali mempersembahkan juara untuk sekolah dan kedua orang tuanya dan senantiasa terus berlanjut di ajangajang lomba berikutnya dan di levelyang lebih tinggi.

Selain di ajang MTQ, ia juga tercatat sering mengikuti lomba kaligrafi antarsekolah.

Siswi yang memiliki cita-cita jadi seorang guru ini pun mengaku tidak takut dengan saingan yang cukup berat dari sekolahsekolah lainnya. Asalkan senantiasa berdo’a dan ikhtiar serta latihan terus menerus (dys)

(Suara NTB/ham)

ABAIKAN KESELAMATAN - Adanya kebijakan sekolah yang mengizinkan siswa membawa sepeda motor harus dibarengi dengan penggunaan standar keselamatan berkendara di jalan. Banyak siswa berkendara di jalan mengabaikan keselamatan, seperti tanpa menggunakan helm pengaman atau berkendara secara ugal-ugalan. Tampak seorang siswa di satu sekolah di Mataram yang tidak menggunakan helm saat pulang sekolah.

Proses KBM Terganggu

SDN 2 Gapuk Tuntut Oknum Anggota DPRD Bertanggung Jawab Novia Ramdani

Buku Panduan Belum Ada

SMPN 1 Selong Siasati dengan Internet Selong (Suara NTB) – Berbeda dengan tahun lalu yang sudah menerima buku referensi baik pegangan guru maupun pegangan siswa, penerapan kurikulum 2013 di SMPN 1 Selong sudah berjalan tahun lalu. Pasalnya, untuk buku kurikulum 2013 tahun ini, pihak sekolah mengaku belum menerima buku itu. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan pihak sekolah untuk tidak menerapkan kurikulum 2013 itu kepada siswa. Malahan, para guru mensiasatinya dengan mencarikannya sekaligus men-download-kan para siswa di internet.

Wakil Urusan Kesiswaan SMPN 1 Selong, Dra. Fatmawati, Selasa (14/10), menjelaskan, kurikulum 2013 sudah diterapkan di SMPN 1 Selong tahun lalu. Namun, untuk tahun ini buku kurikulum 2013 itu belum tersalurkan, baik itu pegangan guru maupun pegangan siswa. Hal ini berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar (KBM) agak sedikit terganggu karena tidak adanya buku referensi yang dipegang baik itu oleh pihak guru maupun oleh siswa.

Pihak dinas juga, ujarnya, sementara ini memberikan kaset VCD buku kurikulum 2013 untuk menjalankan KBM. Namun, upaya itu tidaklah maksimal dilakukan karena dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, akan tetapi diakuinya kaset itu belum bisa menggantikan buku referensi.

Selain itu, paparnya, saat ini beberapa buku referensi atau buku lama masih digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang di SMPN 1 Mataram. Namun, hal itu sering menimbulkan kekeliruan dalam menjalankan aktivitas belajar.”Sebagian kita memakai buku yang lama, akan tetapi sering terjadi kekeliruan. Misalnya, dalam buku paket Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) seharusnya pembelajarannya ada di bab II bergeser ke bab III,” akunya.

Ia menambahkan, untuk pengadaan buku itu bukan tanggung jawab sekolah dan tidak tahu menahu dalam hal itu , akan tetapi pengadaan buku itu merupakan tanggung jawab kementerian. (yon)

Penerapan PMA di IAIN Mataram Berpotensi Munculkan KKN Mataram (Suara NTB) Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) terbaru nomor B.V/1/HK.00.A/18709/2014 yang mengatur perihal kewenangan pimpinan perguran tinggi dalam hal ini ialah rektor untuk mengangkat atau menunjuk pejabat di lingkup perguruan tinggi diprotes Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Dr. Nashuddin, M.Pd. Ia menilai, PMA terbaru yang memberikan kewenangan yang sangat besar terhadap rektor tersebut berpotensi munculkan praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup perguruan tinggi. “Kalau ini diberikan ke rektor, maka praktik KKN tambah meluas. Bisa jadi yang ditunjuk orang-orang terdekat rektor, atau keluarganya. Itulah yang kita pertanyakan,’’ ungkapnya pada Suara NTB belum lama ini.

Sejak PMA itu keluar, ujarnya, sudah ada 13 rektor dan 2 ketua STAIN yang datang ke Sekretaris Jenderal (Sekjen)Kementerian Agama mempertanyakan tentang statuta tersebut. Tapi penjelasan sekjen waktu itu, ujarnya, bertujuan agar rektor bisa bekerjasama dengan orang-orang yang bisa diajak kerja. ‘’Tapi kok praktiknya jadi seperti ini,” tanyanya.

Harusnya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkup perguruan tinggi tetap mengacu pada mekanisme sebelumnya, yaitu melalui pemilihan yang dilakukan oleh senat secara tertutup. Namun demikian, apapun keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama akan tetap dilaksanakan.

Sementara disinggung mengenai mekanisme rektor dalam menunjuk atau mengangkat pejabat di lingkup perguruan tinggi, Nashuddin belum bisa berkomentar banyak. Pasalnya banyak agenda kampus yang harus diselesaikan menjelang berakhirnya kepemimpinan rektor pada 6 Januari mendatang.

Namun ia tidak menampik kalau proses penunjukan pejabat nantinya melalui mekanisme yang objektif dan transparan.

Sehingga dalam prosesnya, tidak saja main tunjuk. “Saya tidak tahu apakah nanti ada mekanisme fit and proper test atau tidak.

Yang pasti nanti tidak main tunjuk,” ungkapnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah guru di SDN Gapuk gerah dengan sikap salah satu oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar), Khatib Qazwani yang berdomisili di dekat sekolah itu. Pasalnya, anggota dewan yang baru dilantik ini dinilai tidak bertanggung jawab atas kerusakan alat LCD milik sekolah yang dipinjamnya saat bulan puasa lalu. Oknum Dewan ini diduga meminjam tanpa sepengetahuan pihak kepala sekolah dan guru.

Para guru menyayangkan rusaknya alat itu menyebabkan proses kegiatan belajar mengajar terganggu. Karena alat itu sangat diperlukan oleh murid untuk belajar sehari-hari. Menurut guru SDN

2 Gapuk, Sadikin alat LCD itu dipinjam Khatib Qazwani saat bulan puasa.

Alat itu dipinjam melalui salah satu guru, bukan melalui kepala sekolah.

Awalnya, guru sekolah ini

menolak meminjamkan ke dewan tersebut namun karena beralasan sudah meminta izin, maka diberikanlah meminjam LCD tersebut. “Katanya alat itu dipakai tidak lama, setelah itu rusak,” terangnya.

Pihak sekolah lantas menolak menerima alat itu, lalu meminta agar dewan itu bertanggung jawab memperbaiki alat itu supaya bisa dipergunakan. Akan tetapi rupanya, oknum dewan ini tidak memiliki itikad baik, karena diminta beberapa kali untuk memperbaiki, namun tidak mau.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Lobar Khatib Qazwani menampik jika dirinya tidak bertanggung jawab, karena dirinya beberapa kali mendatangi sekolah untuk berbicara soal ini. Na-

mun ia hanya ingin bertemu dengan kepala sekolah, bukan dengan guru. ‘’Saya beberapa kali ke sana (sekolah, red), tapi saya diterima oleh guru, saya mau ketemu sama kepalanya,” ujarnya.

Ia mengaku meminjam alat LCD bukan untuk pribadi, namun untuk remaja, ketika itu bulan puasa untuk menonton piala dunia. Sekitar lima menit dipakai, LCD itu rusak, sehingga dikembalikan. Ia menolak mengganti baru alat itu, karena kondisi alat itu bekas. (her)

HADIR Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Mahsun (kanan) hadir pada acara Kongres Bahasa Daerah NTB di Mataram, Selasa (14/10).

(Suara NTB/dys)

Pengembangan Bahasa Tanggung Jawab Bersama Mataram (Suara NTB) Puluhan pakar dan pemerhati bahasa dan sastra menghadiri Kongres Bahasa Daerah NTB 2014 yang diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi NTB Selasa (14/10).

Agenda tahunan kantor bahasa tersebut mengagendakan sejumlah kegiatan di antaranya presentasi puluhan makalah bahasa dan sastra dan sidang pleno yang membahas bahasa dan sastra daerah NTB. Kepala Kantor Bahasa NTB Dr. Syarifudin, M.Hum, menjelaskan, kegiatan kongres bahasa daerah ini merupakan agenda strategis program Kantor Bahasa NTB. Saat ini akunya, terdapat 11 bahasa daerah yang mendiami provinsi NTB. 3 merupakan bahasa asli daerah, yaitu Bahasa Sasak, Mbojo dan Samawa. ‘’Sementara 9 lainnya pendatang seperti bahasa Melayu, Bugis, Makasar, Bali, Bajo, Madura dan lainnya,’’ terangnya.

Menurutnya, keberadaan bahasa daerah sangat strategis sebagai lambang dan identitas daerah masingmasing. Hal itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam UU tentang bahasa, lambang dan bendera. Dengan demikian, pengembangan dan pembinaan bahasa daerah menjadi tanggung jawab bersama semua pihak

tidak hanya tanggung jawab kantor dan badan bahasa.

Untuk itu, ujarnya, dilaksanakannya, a kongres bahasa dan daerah merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Diselenggarakannya kongres bahasa daerah ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi untuk pembelajaran bahasa daerah NTB. “Intinya, bagaimana membangun dan membina bahasa daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kongres ini kita laksanakan.

Mudahan muncul suatu rumusan strategi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Prof. Dr. Mahsun, M.Si berharap kegiatan seperti ini diperbanyak dengan tujuan agar melestarikan bahasa lokal yang saat ini sedang tidak dalam posisi menguntungkan.

Menurutnya, ada beberapa sebab yang membuat posisi bahasa daerah terjepit dan tidak menguntungkan seperti arus globalisasi dibuktikan dengan masuknya banyak bahasa asing ke daerah. Terlebih lagi dengan posisi NTB saat ini sebagai sasaran destinasi wisata

luar negeri. Sehingga mau tidak mau kondisi tersebut memberi dampak terhadap posisi bahasa lokal.

Lebih jauh Mahsun mengaku, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memelihara bahasa daerah adalah melalui mata pelajaran muatan lokal seiring dengan berjalannya implementasi kurikulum 2013.

Meski demikian, dirinya mengaku masih tidak sepaham dengan konsep pembelajaran muatan lokal yang diinginkan pihak Kemdikbud yang lebih memilih menginginkan untuk mengintegrasikan pelajaran muatan lokal dengan mata pelajaran lainnya seperti seni dan budya. Harusnya aku Mahsun, mata pelajaran muatan lokal berdiri sendiri tanpa perlu mengintegrasikan mata pelajaran tersebut dengan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, Mahsun mendorong gubernur di daerah mengeluarkan Pergub yang mengatur soal hal itu.

“Selama ini masih terintegrasi dengan seni dan budaya. Harusnya terpisah sendiri-sendiri. Tinggal berapa sih penutur bahasa sasak disini. Pasti terus berkurang karena keacuhan penutur bahasa itu sendiri. Dan itu telah banyak hasil penelitian yang mengungkap soal itu,” pungkasnya. (dys)

SMPN 1 Selong Wajibkan Siswa Ikut Kegiatan Ekstra Selong (Suara NTB) – Dalam upaya mengetahui bakat siswa yang ada di SMPN 1 Selong, pihak sekolah mewajibkan para siswanya mengikuti salah satu kegiatan ekstra yang ada di sekolah. Kebijakan itu diterapkan supaya para siswa mengetahui bakat yang melekat pada diri pribadi siswa.

Kepada Suara NTB, Selasa (14/10), Humas SMPN 1 Selong, Saprudin,S.Pd, menjelaskan, tujuan dari dituntutnya siswa untuk mengambil salah satu kegiatan ekstra yang ada di sekolah supaya pengetahuan para siswa tidak hanya di bidang akademik saja. Akan tetapi, mereka juga bisa mengetahui bakat sekaligus pengalaman dan prestasi di bidang ekstra. Maka dari itulah, pihak sekolah membuat kebijakan dengan mengadakan sedikitnya 17 kegiatan ekstra di sekolah untuk dipilih dan digeluti oleh para siswa yang ada di SMPN 1 Selong.

“Untuk Pramuka, itu adalah kegiatan wajib untuk semua siswa sesuai kurikulum 2013. Sedangkan, untuk kegiatan ekstra yang lainnya harus dipilih oleh masingmasing siswa sesuai dengan keinginan dan bakat yang melekat pada diri pribadinya,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk menunjang keberhasilan segala kegiatan ekstra yang ada di SMPN 1 Selong, pihak sekolah tidak hanya mengandalkan guru/staf pengajar yang ada di sekolah. Akan tetapi, beberapa kegiatan ekstra juga membutuhkan guru yang pembimbing yang memiliki bakat lebih dengan kegiatan ekstra yang ada di sekolah sesuai dengan bidangnya. Sehingga, beberapa guru luar juga dipanggil ke sekolah untuk membimbing para siswa.

“Guru di sini tidak sepenuhya menguasai segala kegiatan yang sudah dicantumkan di sekolah seperti pramuka, basket, teater, dan lainnya. Sehingga, guru pembinanya itu kita carikan dari luar,” akunya.

Sementara itu, tujuan dari dituntutnya siswa mengikuti segala kegiatan ekstra yang ada di sekolah.

Agar para siswa terlatih mental dan kedisiplinannya.

Ia menambahkan, segala kegiatan ekstra yang ada di SMPN 1 Selong berjalan lancar. Akan tetapi, ia berharap kepada pemerintah agar siswa-siswa yang berprestasi yang ada di SMPN 1 Selong mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, terlebih banyaknya siswa dari sekolah itu sudah membawa nama Lotim ke tingkat provinsi dan nasional. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

Tak Ingin Gagal Lagi SETELAH tercatat pernah gagal dalam tes CPNS tahun 2013 lalu, kali ini nama Nely Susanti kembali diajukan oleh pengurus KONI NTB untuk mengikuti tes CPNS lewat jalur olahragawan berprestasi. Pada tes CPNS tahun ini atlet Lombok Barat (Lobar) ini berharap tak ingin gagal lagi, oleh karena itu dia terlihat serius mempersiapan semua persyaratan mengikuti tes CPNS lewat jalur olahragawan dan pelatih berprestasi.

Ditemui Suara NTB di Mataram, Selasa (14/ 10) kemarin, peraih medali emas di PraPON Atletik di Surabaya tahun 2013 ini terlihat sedang sibuk mempersiapkan segala peryaratan untuk pendaftaran mengikuti tes (Suara NTB/fan) CPNS tahun 2014. PerNely Susanti siapannya untuk mengikuti tes CPNS kali ini cukup serius karena memang jatah CPNS untuk tahun ini akan diberlakukan secara nasional oleh Kemenpora.

“Saya masih mengumpulkan semua persyaratan untuk pendaftaran, mudah-mudahan semua persyaratan yang saya perlukan sudah siap, sehingga saya bisa mendaftar secara online,” ucapnya.

Meski akan didukung sepenuhnya oleh KONI NTB namun perjalanan 13 atlet NTB yang diremomendasikan mengikuti formasi CPNS tahun ini sepertinya tidak mudah.

Pasalnya, atlet spesialis 100 meter dan 200 meter putri NTB ini bersama 12 rekannya sesama atlet NTB akan bersaing ketat dengan ratusan atlet nasional dari berbagai provinsi yang ikut melamar CPNS memperebutkan 200 formasi yang disiapkan Kemenpora tahun ini.

Meski peluang lolos CPNS akan semakin berat, namun semangat atlet yang sukses menyumbang medali emas di nomor 100 meter di Porprov NTB Juni 2014 menjadi CNS tak akan pudar. Dalam hal ini dia siap bersaing untuk memperebutkan 200 formasi CPNS tahun ini, dan dia tak ingin gagal lagi. (fan)

Suarez Kembali Beraksi untuk Uruguay Sohar Penyerang kontroversial Luis Suarez mencetak dua gol untuk Uruguay, sejak diskors karena menggigit pemain lawan. Uruguay pun menang 3-0 atas Oman pada pertandingan persahabatan yang berlangsung Senin (13/10).

Penyerang Barcelona berusia 27 tahun itu mendapat skors sembilan pertandingan internasional dan skors total dari dunia sepak bola selama empat bulan karena menggigit bek Italia Giorgio Chiellini pada Piala Dunia lalu.

Bagaimanapun, skorsnya tidak termasuk pertandinganpertandingan persahabatan dan mantan bintang Liverpool itu telah tampil untuk klub dan negaranya pada pertandingan-pertandingan persahabatan.

Ia menyarangkan dua gol saat Tim Celeste meraih kemenangan di Sohar, sedangkan gelandang Jonathan Rodriguez menambahi gol ketiga. Gol-gol itu tercipta tujuh tahun sejak Suarez mencetak gol internasional pertamanya pada kualifikasi Piala Dunia melawan Bolivia di Montevideo.

Ia bermain selama 70 menit untuk Uruguay pada Jumat silam saat melawan Arab Saudi di Jeddah, menciptakan umpan untuk gol tim Amerika Selatan itu ketika tembakannya mengenai tiang gawang dan membentur hassan Muath Fallatah sebelum masuk dan menjadi gol bunuh diri. (ant/bali post)

Belanda Dipermalukan Islandia Islandia Secara mengejutkan Belanda tak bisa membalas dua gol Islandia dalam kualifikasi Piala Eropa di Reykjavik, Selasa, (14/10), dini hari.

Islandia memiliki rekor yang kurang bagus melawan Belanda. Di semua kualifikasi Piala Dunia atau Piala Eropa, mereka hanya berhasil seri satu kali, dan kalah sembilan kali. Satu-satunya hasil seri itu yakni hasil 1-1 di Reykjavik pada 1 September 1982.

Namun, Islandia mampu mengagetkan Belanda dengan gol cepatnya menit ke-10.

Wasit memutuskan untuk menunjuk titik putih ketika B Bjarnason dijatuhkan oleh Van der Wiel. Sigurdsson tak menyiakan peluang mencetak gol dari titik putih. Menit 29 Robben melewatkan peluang yang diberikan Sneijder di sisi kiri.

Namun sundulannya melebar.

Tiga menit sebelum babak pertama usai, Sigurdsson kembali menggandakan angka bagi tim tuan rumah. Bodvarsson bergerak dari kanan sebelum melepaskan umpan dari byline, tetapi De Vrij mampu membersihkan untuk tendangan pojok Islandia.

Set-piece dilakukan, awalnya Van der Wiel mampu memblok tendangan pertama, tetapi tidak bisa menghentikan bola kedua. Hingga peluit babak pertama usai Islandia

(Suara NTB/ist)

TERTUNDUK – Sejumlah pemain Belanda tertunduk usai dipermalukan oleh Islandia dalam kualifikasi Piala Eropa di Reykjavik, Selasa, (14/10), dini hari.

Sementa Islandia mengganti Skulson dengan Savarsson.

Menit 53 Van Persie mencoba melesahkan tendangan, tetapi melebar. Menit 80 Belanda menyebut T. Bjarnason

unggul 2-0 atas Belanda.

Babak kedua dimulai dengan pergantian sejumlah pemain. Belanda menarik keluar Sneijder dan menggantikannya dengan Klaas-Jan Huntelaar.

ya. Ia begitu agresif untuk seseorang yang tidak mendapat panggung hebat.”

“Saya menyaksikan Rojo di Piala Dunia dan berpikir ia melakukannya dengan baik. Ia mampu bermain di sisi kiri atau bek tengah.”

“Kami berusaha mendapatkan Luke Shaw ketika ia berusia 16 tahun. Mereka (Southampton) tidak akan menjualnya, namun mereka selalu berkata bahwa kami akan menjadi pihak yang pertama tahu jika ia melakukannya. Ia merupakan pemuda bertalenta, pesepak bola hebat, dan mau bergerak maju.”

“Daley Blind merupakan pesepak bola dengan akal sehat, versi Darren Fletcher beberapa tahun silam. Dan Falcao merupakan satu yang kami semua ingin lihat, ia memiliki kemampuan mencetak gol yang fantastis.”

Ferguson masih menjadi duta sekaligus direktur United, serta ia mengisi beberapa peran lainnya. Ia juga terus bekerja dengan UEFA dan Asosiasi Pelatih Liga, namun ia mengatakan hanya sedikit pelatih yang meminta masukan darinya.

“Satu atau dua (pelatih), tidak banyak. Saya pikir mereka mungkin berpikir saya sudah meninggal,” tuturnya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH meminta pengurus cabor atletik lebih serius memperhatikan atlet-atlet berprestasi nasional. Sebab orang nomor satu di KONI NTB ini menilai pengurus cabor atletik NTB belum maksimal memperhatikan atlet-atlet unggulan atletik yang saat ini sedang mengikuti Pelatnas Persiapan SEA Games 2015 di Jakarta.

“Perhatian pengurus cabor itu tidak cukup hanya memberikan uang saku atlet saja, namun pengurus cabor harus mampu berperan sebagai orang tua atlet, karena memang para atlet butuh bimbingan dan arahan Pengprov PASI NTB dalam rangka meningkatkan prestasi di kancah nasional,” ucap Kasdiono kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (14/10) kemarin.

Dikatakan Kasdiono, setiap kali dirinya menyambangi atlet di lokasi Pelatnas, para atlet selalu mengeluhkan minimnya perhatian pengurus PASI NTB. Kasdiono pun mengaku prihatin dengan kondisi atlet, karena setiap kali dia mengunjungi atlet atletik di Pelatnas para atlet mengaku tidak pernah ditanyakan kabar oleh pimpinan cabor selama mereka ada di Pelatnas.

Padahal atlet sangat butuh dukungan dan dorongan dari pengurus cabor dalam rangka meningkatkan prestasi di pun-

(Suara NTB/ist)

Sir Alex Ferguson

caknya di ajang level nasional.

Dalam hal ini Kasdiono menginginkan ada perhatian khusus dari PASI NTB jangan hanya atlet di elukan ketika sedang berhasil mengukir prestasi di kancah nasional saja.

Namun selama melakoni latihan fisik di Pelatnas atlet harus tetap diperhatikan. Sebab, dengan perhatian PASI NTB atlet akan lebih termotivasi.

Menurut Kasdiono, perhatian yang diinginkan atlet itu bukan serta-merta mengharapkan uang saku saja, tapi atlet butuh ditanyakan kondisi dan kabar oleh ketua umum PASI NTB. “Mereka ingin PASI tanyakan kabar mereka. Apalagi diberikan uang, wah luar biasa senangnya mereka,” terangnya.

Pihak PASI NTB boleh saja tidak percaya, tapi Kasdiono mengatakan keluhan itu langsung dari atlet. Mendengar keluhan tersebut Kasdiono mengingatkan kepada pengurus PASI NTB agar lebih serius memperhatikan atlet, termasuk menghadapi tes CPNS tahun 2014 ini, KONI NTB juga meminta keterlibatan Pengprov cabor untuk berkoordinasi dengan Pengurus Besar (PB) Cabor, karena tes CPNS tahun ini berdasarkan kuota atlet nasional. KONI dan cabor tentu harus mengawal mereka.

Ketua Umum PASI NTB, H. Imhal yang dikonfirmasi via ponselnya menanggapi positif ma-

sukan dari KONI NTB, menurutnya masukan dari ketua KONI NTB ini akan disikapi oleh pengurus PASI NTB. Dalam hal ini dirinya akan membuat agenda pertemuan dengan atlet setiap bulannya guna memberikan motivasi kepada atlet nasional.

Namun demikian dia pun mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya sudah memperhatikan kebutuhan atlet. Terutama uang saku atlet setiap bulannnya tetap ditransfer melalui rekening atlet, bahkan baru-baru ini dirinya mengaku telah menyambangi atlet-atlet di lokasi Pelatnas. “Tanya saja atletnya, dua minggu lalu saya telah meninjau mereka di lokasi Pelatnas.

Saya menasehati mereka agar tetap serius berlatih sehingga mereka bisa terus tingkatkan prestasi di kancah nasional hingga Internasional,” terangnya.

Untuk diketahui sedikitnya lima atlet atletik NTB saat ini sedang menjalani Pelatnas persiapan SEA Games 2015 di Jakarta, dan pihak PASI NTB akan terus mendukung, namun bila perhatian PASI NTB dinilai masih kurang, Imhal siap membenahi. “Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan rapat internal pengurus PASI NTB untuk mengevaluasi kinerja pengurus, dan kita akan berusaha memberikan perhatian penuh kepada atlet-atlet yang berpretasi,” akunya. (fan)

Manajemen Arema Selidiki Pembakaran Suar

(Suara NTB/ist)

DUA GOL - Luis Suarez mencetak dua gol untuk Uruguay sekaligus membawa negaranya menang di laga persahabatan melawan Oman, Senin (13/10).

dan Belanda tak mampu menyamakan dua gol Islandia. Sementara Islandia mengantongi tiga poin penting dengan mengalahkan Belanda 20 di Reykjavik. (ant/bali post)

PASI NTB Diminta Lebih Serius Perhatikan Atlet

Ferguson Dukung Van Gaal Belanja Pemain Mahal London Sir Alex Ferguson mendukung keputusan Louis van Gaal untuk merombak tim Manchester United dengan pembelian pemain yang melibatkan dana besar.

Van Gaal dikontrak untuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan David Moyes, yang kiprah singkatnya sebagai pengganti Ferguson di Old Trafford berakhir dengan klub menduduki posisi terendahnya dalam dua dekade.

United meresponnya dengan merekrut Van Gaal dan memberi dana yang signifikan kepada pria Belanda itu untuk mengembuskan nafas baru ke dalam tim.

Van Gaal menghabiskan lebih dari 150 juta pound untuk mendatangkan Angel di Maria, yang bernilai 59 juta pound, Radamel Falcao, Ander Herrera, Marcus Rojo, dan Luke Shaw.

Rekrutan-rekrutan baru itu telah membantu United menduduki posisi empat besar di Liga Utama Inggris meski belum tampil maksimal, dan Ferguson, yang pensiun setelah memenangi gelar pada 2013, tidak ragu bahwa wajah-wajah baru diperlukan oleh Setan Merah.

Mengacu kepada pembelian Di Maria dari Real Madrid, ia berkata kepada MUTV, “Ketika Anda dapat mengidentifikasi kemampuan seperti Manchester United, mereka memiliki sejumlah sumber daya untuk melakukannya - Saya tidak pernah menyamakan biaya-biaya, namun mereka memerlukan suntikan besar pada tahun ini.”

Mengenai perekrutan lainnya, ia menambahi, “Herrera bermain melawan kami tiga tahun silam untuk Bilbao, ia merupakan pemain muda berbakat dan kami telah banyak memantaun-

melakukan handball, tetapi wasit tidak mengangapnya demikian. Bodvarsson berlari di antara dua bek, sebelum tendangannya melebar.

Peluit panjang dibunyikan,

Malang Manajemen Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menyelidiki terjadinya pembakaran flare atau suar saat menjelang berakhirnya pertandingan Arema menjamu Persipura Jayapura di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Minggu (12/10) yang berbuah sanksi dari Komisi Disiplin PSSI. Media Officer Arema, Sudarmaji di Malang, Selasa mengaku heran adanya pembakaran suar yang berbuah sanksi tersebut, karena ketika Arema menjamu tamu-tamunya, sudah cukup lama tidak ada suar, kembang api atau petasan yang menyala, namun pada saat menjamu Persipura tiba-tiba

ada suar yang menyala.

“Untuk melakukan penyelidikan ini kami membentuk tim khusus, sebab jika pada 19 Oktober nanti manajemen tidak bisa mengungkap dan membuktikan siapa dalang penyalaan flare tersebut.”

“Arema akan dijatuhi sanksi tanpa penonton ketika menjamu Persela pada putaran kedua babak delapan besar, bahkan Aremania dilarang mendampingi timnya jika Arema lolos semifimal dan final nanti,” tegasnya.

Tim khusus yang berugas menyelidiki terjadinya penyalaan flare tersebut adalah Media Officer Arema, Sudarmaji, Panitia pelaksana pertandingan (Panpel) dan Manajer

Pemasaran, Eko Fuad.

Ia mengakui penyalaan flare pada saat pertandingan babak delapan besar Liga Super Indonesia (LSI) antara Arema melawan Persipura tersebut, menjadi pertanyaan besar bagi manajemen karena selama ini Aremania sudah tidak pernah lagi menyalakan flare, kembang api maupun petasan ketika tim kesayangannya menciptakan gol atau memenangkan pertandingan. Apalagi, flare dinyalakan pada saat para petinggi PSSI menyaksikan langsung pertandingan di stadion.

Manajemen, lanjutnya, menduga ada faktor kesengajaan.

Selama pertandingan semua berjalan baik dan tertib, namun menjelang berakhirnya pertandingan, tiba-tiba ada flare menyala dari tribun utara, meski tidak lama. Bahkan, ada suara petasan yang sangat keras.

Menurut Ketua Panpel Arema, Abdul Harris, petasan tersebut dinyalakan di luar stadion. Hanya saja, hal itu juga tetap menjadi catatan bagi PSSI. “Kami juga heran kenapa pada saat banyak petinggi PSSI datang ke Malang dan menyaksikan pertandingan, tiba-tiba ada flare menyala dan bunyi petasan yang sangat keras, padahal selama ini kedua hal itu tidak pernah terjadi,” tandasnya.

Oleh karena itu, katanya, tim khusus akan bekerja sama dengan Aremania untuk mengungkap kasus penyalaan flare dan petasan tersebut. “Mungkin saja ada pihak tertentu yang sengaja menyalakan flare agar Arema dijatuhi sanksi dan tidak bisa menyelenggarakan pertandingan,” ujarnya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 15 Oktober 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

675

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 15 Oktober 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

Rabu, 15 Oktober 2014

Halaman 14

BBPOM Gelar Pertemuan Pengawasan Pangan Fortifikasi Garam Beryodium Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram menggelar pertemuan yang membahas pengawasan pangan dan fortifikasi, Selasa (14/10).

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Santika itu, juga merupakan bagian dari upaya mengkoordinasikan fortifikasi unsur yodium pada produksi garam lokal di NTB, kandungan gizi pada tepung terigu dan minyak goreng kelapa sawit.

Kepala BBPOM Mataram Drs. I Gde Nyoman Suandi, Apt.MM mengatakan, pertemuan itu merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh BBPOM dengan pihak – pihak terkait sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi masyarakat. Terlebih, menurutnya masyarakat di NTB belum mengkonsumsi garam beryodium secara maksimal. ‘’Konsumsi garam beryodium di tengah masyarakat kita (NTB-red) rata-rata masih berada di bawah standar yakni masih berada di bawah 50 persen. Untuk itu, pertemuan ini kami lakukan dalam upaya untuk mengkordinasikan dengan pihak – pihak terkait agar bagaimana caranya meningkatkan produksi garam lokal yang mengandung unsur yodium,’’ jelasnya.

Dikatakannya, produksi garam lokal di NTB memang relatif banyak. Akan tetapi sedikit sekali pelaku – pelaku industri yang memproduksi garam lokal tersebut memasukkan unsur yodium pada garam. Akibatnya, garam yang dikonsumsi oleh masyarakat hanya garam yang tidak mengandung yodium secara optimal dan bahkan ada yang tidak mengandung unsur yodium sama sekali.

Ia melanjutkan, fortifikasi merupakan salah satu poin yang terdapat di dalam

strategi global terkait upaya perbaikan gizi yang meliputi segenap masyarakat yang ada.

Selain fortifikasi, terangnya, memperbaikai konsumsi pangan di tengah keluarga dan suplementasi juga merupakan bagian penting dalam implementasi strategi tersebut.

Ketua Pelaksana Pertemuan Fortifikasi Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt, MH dalam laporannya menyampaikan pertemuan itu melibatkan sejumlah stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan bidang tersebut. Beberapa diantaranya yakni Dinas Kesehatan, Pengawas Industri Produksi Garam Lokal di NTB yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, para pelaku industri garam dan pangan, serta elemen masyarakat yang ada di NTB. Menurutnya pemenuhan gizi merupakan suatu kebutuhan bagi individu tertentu di tiap – tiap daerah. Dikatakannya, usai diadakannya kegiatan itu ia berharap mendapatkan hasil yang bermanfaat. Terlebih dalam implementasinya, konsumsi garam beryodium dan pangan yang aman bagi masyarakat di NTB selalu terpenuhi sehingga kecerdasan generasi dapat terjamin.

Kebijakan Program Pengawasan Pangan Fortifikasi Kasubdit Inspeksi Produk Berlabel Halal, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada Badan POM RI, Dra. Meutia, Apt. menyampaikan bahwa fortifikasi merupakan satu upaya perbaikan gizi pada daerah tertentu. Dalam hal itu, fortifikasi itu dilakukan dengan yodiumisasi garam, dan peningkatan kualitas tepung terigu serta minyak goreng kelapa sawit.

Dilanjutkan, ketentuan fortifikasi yang dilakuakan telah diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahwasanya, jenis pangan yang boleh difortifikasi adalah jenis produk yang sudah terdaftar dalam Badan POM yang ada.

Dengan demikian, fortifikasi itu tidak dapat dilakukan dengan sembarangan.

“Ketentuan Fortifikasi dan Implikasinya, Menkes Menyatakan bahwa jenis makanan yang boleh difortifikasi itu harus merupakan produk yang sudah terdaftar dalam Badan POM. ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004,” bebernya.

Ia menerangkan, ada tiga komponen yang akan memiliki keterlibatan dalam program fortifikasi. Diantaranya yakni pemerintah, konsumen atau masyarakat dan industri yang akan memproduksi pangan untuk masyarakat. Adapun demikian, pemerintah akan berperan sebagai fasilitator, regulator penentu kebijakan dan melakukan pembinaan social marketing. Sementara pihak industri yang berperan sebagai eksekutor harus memenuhi proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan (SNI). Disamping itu, partisipasi konsumen yang akan mengkonsumsi harus terlibat dalam pengawasan.

“Program ini bersifat dua macam, pertama voluntary kemudian yang kedua itu bersifat wajib,” katanya.

Adapun program fortifikasi yang bersifat voluntary lebih mengacu pada inisiatif dari produsen.

Fortifikasi dilakukan melalui inisiatif dari pencipta produk.

Sedangkan yang bersifat wajib, tambahnya, merupakan fortifikasi yang dilakukan atas inisiatif dari para ahli gizi atau Kementerian Kesehatan.

“Perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk pelaku program tentang pentingnya fortifikasi pangan, khususnya fortifikasi wajib. Program ini dapat menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyelamatan 1000 HPK. Dengan demikian sasaran fortifikasi wajib itu yakni sebagian besar 80 - 90 persen penduduk menikmati pangan yang difortifikasi,” tandasnya. (met/*)

REKOMENDASI PERTEMUAN PENGAWASAN PANGAN FORTIFIKASI (GARAM BERYODIUM DAN TEPUNG TERIGU) DI NUSA TENGGARA BARAT Rekomendasi yang dihasilkan usai digelar pertemuan antara BBPOM dengan beberapa pihak : 1.Mengusulkan kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengoptimalisasikan revitalisasi Tim GAKY yang telah terbentuk agar bersifat terpadu dan bersinergi untuk menjamin garam yang aman, bermutu dan bergizi.

2.Mengusulkan kepada gubernur, bupati/walikota untuk membuat dan merevisi peraturan terkait pengawasan garam beryodium.

3.Masing – masing SKPD mengusulkan kepada kementerian terkait dukungan sarana dan prasarana bagi produsen garam beryodium (alih teknologi, peralatan, ketersediaan dan kemudahan dalam memperoleh Kalium Iodat, SNI).

4.Masing – masing SKPD sesuai dengan memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyakat tentang arti penting mengkonsumsi garam beryodium demi kesehatan.

5.Membentuk Tim Pengawasan Mutu Internal (Quality Control) di masing - masing industri garam untuk menjaga konsistensi dan menjamin kualitas dan mutu garam yang diproduksi.

6.Meningkatkan peranan produsen garam beryodium dalam pendistribusian garam beryodium agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.Penegakan Law Enforcement bagi pelaku pelanggaran (pemberian sanksi administratif, pidana atau sanksi sosial) sesuai dengan peran masing – masing SKPD. 8.Masing – masing SKPD harus mengusulkan anggaran monitoring dan evaluasi produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (*)

MENYIMAK - Sejumlah peserta menyimak sambutan Kepala BBPOM Mataram.

BERI SAMBUTAN - Kepala BBPOM Mataram, I Gde Nyoman Suandi (kanan) saat memberikan sambutan didampingi Ketua Pelaksana, Ni GAN Suarningsih.

MENY ANYIKAN LAGU KEBANGSAAN- Kepala BBPOM bersaMENYANYIKAN ma sejumlah peserta saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada moment pembukaan.

PEMA TERI - Meutia (kanan) salah satu pemateri dari PEMATERI Badan POM RI menyampaikan materi tentang pentingnya fortifikasi pangan.

TANY A JA WAB - Salah satu peserta dari Dinas Kesehatan ANYA JAW saat menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab terkait kendala implementasi fortifikasi pangan.

SAMP AIKAN MA TERI –Pemateri dari Dinas Peridustrian dan SAMPAIKAN MATERI Perdagangan (Disperindag) menyampaikan materi kepada peserta fortifikasi terkait Pengawasan dan Pembinaan Industri Garam Beryodium di NTB.

DISKUSI - Salah satu peserta saat menyampaikan tanggapannya pada momen diskusi .

MENYIMAK MA TERI - Sejumlah peserta menyimak materi MATERI yang disampaikan narasumber narasumber..

SAMPAIKAN KENDALA - Salah satu pelaku industri saat menyampaikan kendala implementasi fortifikasi pangan khususnya pada produksi garam lokal di NTB.

PESERTA - Sejumlah peserta yang mengikuti agenda koordinasi program fortifikasi pangan.

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

KPK Tak Temukan Bukti Jokowi Korupsi Dana Pendidikan Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan bukti Joko Widodo (Jokowi) menyalahgunakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tahun 2010, saat dia menjadi Walikota Surakarta.

“Berdasarkan penelusuran dari tim, tidak ditemukan data BPMKS yang dobel dan fiktif. Jelas ya, jadi clear semua untuk urusan Jokowi soal BPMKS,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta, Selasa (14/10).

Pada 30 Agustus 2012, Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3) melaporkan Jokowi karena menduga

dia terlibat korupsi dana BPMKS tahun 2010 yang dianggarkan Rp 23 miliar untuk 110 ribu siswa. Sementara siswa yang terdata berhak menerima bantuan 65.394 orang sehingga kebutuhan dananya Rp 10,688 miliar.

“Materi pengaduan tidak menunjukkan kebenaran. Pertama, anggaran BPMKS menurut pelapor sebesar Rp 23 miliar sedangkan faktanya anggaran setelah revisi ad-

alah sebesar Rp 21,101 miliar,” ungkap Pandu.

Selain itu, menurut pelapor dana BPMKS dianggarkan untuk 110 ribu siswa padahal faktanya, menurut Pandu, anggaran pada semester I/2010 diperuntukkan bagi 54.626 siswa dan semester II/2010 sebanyak 65.057 siswa.

“Realisasi BPMKS untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp18,88 miliar dengan sisa dana yang belum teralisir sebesar Rp2,212 miliar dan masuk ke Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran),” katanya.

“Berdasarkan penelusuran dari data transaksi keuangan

dengan jumlah sampel transaksi sebanyak Rp 4 miliar tidak ditemukan data penerima BPMKS yang dobel dan fiktif,” tambah Pandu.

Perhitungan tersebut diperoleh berdasarkan diskusi dan paparan umum Walikota Solo dan jajaran terkait tentang BPMKS sejak 2010-2014, data proses BPMKS serta uji sampling kegiatan penyaluran BPMKS di beberapa sekolah.

Menurut hasil penelusuran, jumlah anggaran BPMKS setelah perubahan Rp 21,1 miliar dengan total realisasi Rp 18,88 miliar dengan Silpa Rp 2,21 miliar.

Rinciannya, total anggaran

setelah perubahan BPMKS 2010 sebesar Rp 15,968 miliar, total realisasi Rp 15,799 miliar dan Silpa Rp 159,226 juta. Ditambah hibah operasional SMAN, SMKN anggaran setelah perubahan Rp 5,142 miliar, total realisasi Rp 3,089 miliar dengan Silpa Rp 2,053 miliar.

“Data jumlah penerima BPMKS di sekolah menunjukkan kesesuaian dan tidak ditemukan data yang dobel dan fiktif,” tegas Pandu.

Menurut hasil penelusuran dari rekening koran “kreditur sementara” di Bank Pembangunan Daerah Jateng ke rekening masing-masing sekolah

dengan jumlah contoh transaksi Rp4 miliar juga tidak ada penerima bantuan fiktif.

“Penerima sesuai dengan proposal pengajuan dari sekolah,” ungkap Pandu.

Dana BPMKS adalah biaya operasional satuan pendidikan/sekolah (BOSP).

Dana BPMKS tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada peserta didik atau orang tua peserta didik. Besar bantuan BPMKS ditentukan berdasarkan jenis kepemilikan kartu yaitu Silver, Gold dan Platinum dengan jumlah sekolah penerima dana BPMKS 438 sekolah. (ant/Bali Post)

Bupati Tapanuli Tengah Gugat KPK ke MK Jakarta (Suara NTB) Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang mendaftarakan pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Bonaran Situmeang menguji pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHAP yang mengatur penetapan tersangka, perintah penangkapan dan penahanan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

“Yang dipersoalkan di sini adalah menyangkut pembuktian dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka,” kata salah seorang Kuasa Hukum Pemohon, Kores Tambunan, usai mendaftarkan permohonan pengujian KUHAP di MK Jakarta, Selasa (14/10).

Kores berharap sewaktu Bonaran diperiksa, KPK bisa menunjukkan dan memperlihatkan dua alat bukti yang sah tersebut. “Tetapi penyidik mengatakan bahwa nanti akan diperlihatkan dalam persidangan,” kata Kores.

Dia berharap tersangka yang sudah ditetapkan dan di-

tahan karena berdasarkan alat bukti yang sah, tapi penyidik masih mencari kedua alat bukti itu. “Hal ini yang dialami Bonaran yang masih bertanyatanya dua alat bukti apa hingga dirinya dijadikan tersangka dan ditahan,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta ketentuan alat bukti sah tersebut tidak multitafsir dan pihaknya bisa menjelaskan atau membantah bukti yang diajukan penyidik. “Inilah yang kami mohonkan kepada MK supaya hak konstitusionalnya tidak dirugikan,” kata Kores.

Bonaran meminta MK membatalkan pasal 1 angka

14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHAP atau paling tidak mahkamah memberikan tafsir mengenai dua lat bukti sah tersebut.

KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena diduga memberi suap kepada Akil Mochtar sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia disangka penyidik KPK telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ant/Bali Post)

PDI-P Setuju Tidak Ada Penambahan Komisi DPR Jakarta (Suara NTB) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setuju tidak ada penambahan jumlah komisi dalam alat kelengkapan dewan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pertimbangannya, tidak ada hal mendesak untuk penambahan komisi bagi kepentingan di masa depan

RUPA-RUPA

“Tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita menambah jumlah komisi. Jumlah komisi dibalikkan saja seperti semula yaitu sembilan,” kata Ketua DPP PDI-P Arya Bima di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/10).

Arya mengatakan lebih baik dewan menambah sub komisi dalam bentuk Kelompok Kerja sehingga tidak perlu menambah jumlah komisi.

Menurut dia, penambahan sub komisi itu bisa menjadi solusi banyaknya beban kerja dari tiap komisi.

“Pokja bisa beranggotakan 10-15 orang yang pembagiannya secara proporsional sehingga efektifitas kerja bisa tercapai,” ujarnya.

Dia menilai rapat komisi dengan mitra kerja dengan jumlah per komisi sebanyak 52 anggota dewan tidak efektif

HILANG

HILANG

STNK R2 YAMAHA DR5134BH NOKA/NOSIN:M H328D0028K002069/28D002042 AN. RAHMI PUJI EKA FITRI HILANG DISEKITAR JLN. GORA SELAGALAS

STNK R2 HONDA DR2873BF NOKA/NOSIN:MH1HB711 27K126527/HB71E1124151 AN. DIAN ISWAHYUDI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

MEBEL

sehingga penguatan pokja lebih baik agar kinerja komisi efektif. Selain itu menurut dia, kinerja pokja itu lebih rinci dan teknis dalam membahas dan mengawasi mitra kerjanya.

“Kalau penambahan komisi, rapat yang dilakukan hanya menghadirkan Direktorat Jenderal dari masing-masing kementerian. Namun apabila sub komisi menghadirkan direktur dan sub direktorat,” katanya.

Selain itu menurut dia, penambahan sub komisi atau pokja agar proses pengawasan terhadap mitra kerja bisa berjalan optimal.

Menurut dia, argumentasi penambahan komisi belum ditemui hal mendasar seperti menambah kinerja dewan.

“Saya belum melihat penambahan komisi bisa menambah kinerja dewan,” katanya.

Saat ini DPR sedang mengadakan Rapat Konsultuasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang dilaksanakan di Ruang Pansus B DPR. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan alat kelengkapan dewan. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

RAPIM EVALUASI PEMILU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) dan Ketua Bawaslu Muhammad saat membuka Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/10). Rapim bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama serta sinergi penyelenggara pemilu tingkat pusat dan daerah saat mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2014.

Presiden Yudhoyono Buka Rapim Evaluasi Pemilu dan Pilpres Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (14/10) pagi membuka rapat pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden di Istana Negara Jakarta.

Rapat pimpinan itu dihadiri oleh seluruh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dari seluruh Indonesia.

Ketua KPU Husni Kamil Malik dalam sambutannya

mengatakan rapat evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum. “Pertemuan hari ini penting dan strategis, sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan. Tugas dan wewenang KPU, dalam pemilihan DPR, DPRD melakukan evaluasi dan laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” kata Husni.

Sementara itu Presiden Yudhoyono dalam sambutan-

nya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota KPU dan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu dan pilpres sehingga dapat berlangsung dengan baik. Presiden juga mengharapkan penyelenggaraan pemilu ke depan akan semakin mudah, murah, cepat dan efisien.

“Di tangan KPU dan Bawaslu yang profesional, mandiri dan kredible, setelah pemilu yang kompleks dan rumit ini bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Presiden. (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

SUARA NTB Rabu, 15 Oktober 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Parlemen Inggris Sepakat Akui Palestina London Sebagian besar anggota parlemen Inggris memilih menyetujui mengakui Palestina sebagai negara pada Senin (13/10), setelah menggelar pemungutan suara simbolis yang sifatnya tidak mengikat dan hasilnya tidak akan mengubah kebijakan negara tersebut.

Mosi untuk mendukung Palestina itu disetujui oleh 274 anggota parlemen dan 12 suara lainnya tidak setuju “mengakui negara yang berdampingan dengan Israel sebagai kontribusi untuk mengamankan negosiasi solusi dua negara.”

Perdebatan di parlemen itu juga disaksikan di seluruh dunia dan memiliki implikasi diplomatik serta memperkuat kampanye pengakuan terhadap Palestina.

Mosi tersebut muncul setelah pemerintah Swedia mengumumkan akan mengakui negara Palestina—

negara itu akan menjadi anggota Uni Eropa pertama di Eropa Barat yang melakukannya— meski bisa memancing kemarahan Israel.

Pemerintah Inggris tidak terikat untuk bertindak sesuai dengan keputusan tersebut, karena diinisiasi oleh anggota oposisi Partai Buruh.

Pemerintah Inggris menyatakan hasil pemungutan suara simbolis itu hanya akan mengakui negara Palestina pada saat yang tepat. “Aspirasi rakyat Palestina tidak dapat sepenuhnya diwujudkan sampai ada pendudukan berakhir dan kami percaya ini hanya akan datang melalui negosiasi,” kata Menteri Timur Tengah Tobias Ellwood seperti dikutip kantor berita AFP. Perdana Menteri David Cameron abstain dari pemungutan suara itu bersama dengan anggota lain dari pemerintah yang mendukung solusi dua-negara. Kurang dari separuh anggota parlemen memberikan

suara, tapi itu menarik dukungan lintas partai dan didukung oleh 39 anggota parlemen Konservatif dan 192 anggota parlemen Buruh, termasuk pemimpin partai Ed Miliband.

Anggota parlemen Buruh Jack Straw, yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan Tony Blair, membantah pendapat bahwa pengaruh mosi tersebut kecil.

“Saya yakin reaksi Israel yang melewati batas atas resolusi parlemen ini adalah bukti bahwa resolusi ini akan membuat perbedaan,” jelas Straw.

Anggota parlemen dari Partai Buruh Grahame Morris berpendapat pengakuan Palestina sebagai negara bisa memulai kembali perundingan perdamaian yang macet dengan Israel. “Ini benar-benar jelas bahwa hubungan Israel-Palestina terjebak di jalan buntu, seperti kebijakan luar negeri kita,” kata Morris sambil membuka perdebatan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

GUNAKAN TONGKAT - Tampak Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sedang duduk dalam kemunculan perdananya di hadapan publik. Kantor berita KCNA mempublikasikan kemunculan Kim Jong-un setelah hampir enam pekan menghilang dengan menggunakan tongkat.

Lama Menghilang

Kim Jong-un Muncul Menggunakan Tongkat Seoul Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, akhirnya muncul kembali di muka publik, dengan bantuan tongkat untuk berjalan setelah absen berkepanjangan dan memicu spekulasi tentang kesehatan hingga rumor kudeta di negara bersenjata nuklir itu.

Media pemerintah melaporkan, Selasa, Kim yang tidak pernah terlihat di depan umum selama hampir enam minggu sedang membangun kompleks perumahan terbaru di Pyongyang.

Pada halaman utama surat kabar Rodong Sinmun milik partai pemerintah terdapat foto Kim berukuran besar yang sedang tersenyum dan difoto dari pinggang ke atas.

Surat kabar harian memasang foto berukuran lebih kecil yang menunjukkan Kim sedang bersandar pada tongkat hitam di tangan kir-

inya ketika berkeliling kompleks yang dibangun untuk ilmuwan yang bekerja pada program satelit Korea Utara.

“Melihat bagian luar apartemen dan gedung-gedung publik, dihiasi ubin berwarnawarni, (Kim) menyatakan sangat puas dan ia mengatakan semuanya tampak sangat indah,” kata kantor berita Korea Utara KCNA dilansir dari AFP, Selasa.

Kendati KCNA tidak menyebutkan tanggal kunjungan Kim namun kantor berita itu biasanya melaporkan sehari setelah

peristiwa terjadi. KNCA juga tidak menyebutkan penyebab Kim absen dari ruang publik dan tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatannya.

Kim diyakini menghilang setelah menghadiri konser musik bersama istrinya di Pyongyang pada 3 September 2014.

Sementara itu hal yang bisa dipelajari dari “menghilangnya” Kim untuk sementara waktu adalah ternyata hilangnya Kim menarik perhatian publik, selain itu sejak menjabat setelah kematian ayahnya Kim Jong-Il pada tahun 2011, Kim

mempertahankan kehadiran media massa secara luas.

Beragam teori atas menghilangnya Kim berkembang luas mulai dari waktu istirahat yang diperpanjang hingga kudeta kepemimpinan, melalui daftar panjang penyakit yang diderita Kim diguga menderita patah pergelangan kaki, asam urat dan diabetes.

Rumor tersebut semakin kuat setelah Kim tidak menghadiri acara ulang tahun politik terbesar, Jumat (10/10), yang dihadiri pemimpin tertinggi lainnya.

Satu-satunya yang membahas masalah kesehatan yang mungkin diderita Kim justru datang dari siaran televisi dokumenter negara beberapa pekan lalu yang mengatakan bahwa Kim sedang

merasa “tidak nyaman”.

Sebagai seorang perokok berat, Kim telah menunjukkan kenaikan berat badan yang mencolok sejak berkuasa pada 2011, dan beberapa waktu yang lalu tayangan televisi menunjukkan Kim berjalan pincang. “Masih belum jelas seberapa jauh ia telah pulih dari ketidaknyamanan atau seberapa serius penyakitnya,” kata seorang pakar dari Universitas Inje Korea Utara Kim Yeon-Chul.

“Hal terpenting saat ini adalah pengamatan Korea Selatan, Cina dan Amerika Serikat benar bahwa Kim memerintah dengan normal,” kata Kim Yeon-chul.

Mengingat pentingnya kepemimpinan keluarga dinasti Kim di Korea Utara, saat ini terjadi spekulasi jika absen Kim diperpanjang dapat menyebabkan ketidakstabilan di negara itu.

Kemunculan kembali Kim juga diikuti pertukaran senjata api jenis senapan mesin berat yang melintasi perbatasan antar-Korea pada hari Jumat yang dipicu ketika militer Korea Utara berusaha menembak jatuh beberapa balon udara yang diluncurkan oleh aktivis antiPyongyang di Korea Selatan.

Sementara di Duta Korea Selatan untuk Tiongkok menyebut, selama menghilang, Kim Jong-un, dirawat oleh dokter asing, karena cedera kaki.

“Kim menderita masalah kaki dan dokter asing mengunjungi Korea Utara untuk merawat dia,” kata Kwon Young-Se kepada anggota parlemen saat audit parlemen tahunan Kedutaan Besar Korea Selatan di Beijing. (ant/bali post)