SUARA NTB 16 MARET 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 16 MARET 2013

12 HALAMAN NOMOR 12 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

60

KPU Dituduh Lakukan Maladministrasi Mataram (Suara NTB) KPU NTB menunggu rekomendasi dari Bawaslu NTB yang kini tengah memproses laporan calon Gubernur NTB, L. Ranggalawe, SH, yang melaporkan dugaan penyimpangan prosedur atau administrasi (maladministrasi) dalam proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan.

Menurut Ranggalawe yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/3), laporan ke Bawaslu itu disampaikan menyusul adanya dugaan penyimpangan prosedur yang telah merugikan dirinya.

Menurutnya, angka dukungan calon perseorangan yang dilaporkan oleh KPU tidaklah valid karena proses verifikasinya diwarnai oleh penyimpangan prosedur dan kebijakan.

“Sehingga saya tidak lagi bicara tentang angka, tapi kebijakan prosedural dan sistemik, KPU sampai jajaran dibawahnya secara umum telah merugikan kami,” tudingnya.

Menurut Ranggalawe, pihaknya dirugikan karena hilangnya tak kurang dari 120.000 dukungan yang seharusnya bisa membuat jumlah dukungan mereka bisa melampaui syarat yang telah ditentukan.

Bersambung ke hal 5

Hari Lagi...!!

Bersyukur atas yang telah Dicapai Apa yang patut kita syukuri dari lima tahun pemerintahan TGB? Bagi saya dimulainya pembangunan Islamic Center adalah prestasi yang patut kita syukuri. Pembangunan Islamic Center merupakan pertanda dakwah Islam yang rahmatan lil alamin tetap tegak berdiri di bumi NTB. Saya mendukung TGB untuk menuntaskan pembangunan Islamic Center.

Insya Allah penuh barokah.

(TGH. Mustafa Umar, Pengasuh Pesantren Al-Aziziah Gunung Sari Lombok Barat)

Kementerian BUMN Dorong RNI Serius Berinvestasi di RPH Banyumulek TO K O H Penerapan Teknologi Rendah REKTOR Universitas Mataram (Unram) yang juga pakar kedelai, Prof. Dr. Ir. H.Sunarpi, Phd, mengungkapkan, untuk NTB produksi kedelai masih di bawah nasional. Dengan tingkat produktivitas antara 0,8 ton sampai 1 ton per hektar.

Padahal sebenarnya, prospek tanaman kedelai sangat besar untuk dikembangkan.

Karena memang kebutuhan kedelai masih belum mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sementara peluang untuk bisa meningkatkan produktivtas kedelai juga masih terbuka lebar. Karena lahan pertanian begitu luas. Tinggal bagaimana sekarang potensi itu bisa dimaksimalkan.

Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bul)

TINJAU - Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat meninjau RPH Banyumulek, kemarin.

Giri Menang (Suara NTB) Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyatakan, potensi pengembangan sapi potong di Banyumulek, Lombok Barat (Lobar) sangatlah besar. Karena itu, pihaknya akan mendorong salah satu grup Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), untuk serius berinvestasi di bidang ini, melalui kerjasama yang sudah dilaksanakan bersama pihak RPH. Bersambung ke hal 5

Dugaan Kerugian Negara Kasus APBD Dompu

Temuan BPKP Tembus Angka Miliaran Rupiah H.Sunarpi (Suara NTB/dok)

PPS Tunggu 14 DOB PEMBAHASAN pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) masih menunggu selesainya pembahasan 14 usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia. Namun, Komisi II DPR RI yang membidangi otonomi daerah terus mendorong pemda kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa memantapkan koordinasi dalam rangka mempercepat proses usulan pembentukan PPS. Selain itu Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Setelah menyerahkan hasil audit investigasi untuk kasus Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima, secara bertahap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB menuntaskan audit untuk kasus dugaan penyimpangan APBD Dompu. Dari hasil audit selama 10 bulan itu, ditemukan kerugian negara menembus angka hingga miliaran rupiah.

Kerugian itu berdasarkan hasil perhitungan detail atas dugaan penyimpangan APBD Dompu selama tahun 2010 dan 2011. Setidaknya ada beberapa item yang ditelusuri tim sebelumnya, umumnya terkait operasional peja-

bat Pemkab Dompu. ‘’Kisaran kerugian negaranya miliaran rupiah. Angka pastinya belum bisa kita sampaikan, karena butuh pematangan perhitungan,’’ kata Kepala BPKP Perwakilan NTB, Darius AK menjawab Suara

‘’

NTB, Jumat (15/3).

Hasil audit detailnya akan disampaikan langsung ke penyidik Polres Dompu, untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

Tahap finishing audit kerugian negara itu baginya sangat penting, Bersambung ke hal 5

Kisaran kerugian negaranya miliaran rupiah.

Angka pastinya belum bisa kita sampaikan.

Darius AK

Cerita Nelayan Miskin yang Divonis 5 Tahun Penjara

Dalam Kondisi Sakit, Dijanjikan Berobat di Australia

H.L. Sajim Sastrawan (Suara NTB/dok)

Hukum memang selalu kurang berpihak kepada kaum miskin.

Tercermin dalam sidang tiga nelayan asal Kecamatan Tanjung, Lombok Utara di Pengadilan Negeri Mataram. Hanya karena diajak mengantar imigran asal Afganistan ke Pulau Christmas Australia, mereka ditangkap, ditahan dan divonis 5 tahun penjara. Ironisnya, untuk ukuran tiga nelayan se miskin mereka, justru diputus membayar denda Rp 500 juta.

JAMILUDIN alias Jamil, Martan Yunus alias Ucok, dan Nasrudin alias Nas, berjalan gontai dari sel tahanan sementara PN Mataram. Tergurat kecemasan di wajah mereka, setelah berminggu minggu duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus pengakutan imigran gelap asal Afganistan tahun 2011 lalu. Peci hitam dipakai Nasrudin yang berjalan paling belakang, terlihat miring, menggambarkan rasa frustasinya menjeloang putusan. Saat duduk berjejer di kursi pesakitan, ia memperbaiki pecinya pada posisi yang benar.

Tak ada sanak famili, hanya disaksikan salah seorang anggota tim penasihat hukumnya, Riki Riyadi dan jejeran bangku kosong.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DIVONIS - Tiga nelayan miskin asal Tanjung Luar Lotim, divonis 5 tahun penjara dalam kasus pengangkutan imigran gelap asal Afganistan.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemanfaatan Eks Bandara

Akte Nikah Harus Digratiskan AKTE nikah merupakan satu hal yang sangat penting untuk dimiliki masyarakat. Di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Mataram, hampir sebagian besar warga tidak memiliki kartu keabsahan pernikahan itu.

Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih, SSTP, kepada Suara NTB, Jumat (15/3), mengaku, sebagian besar masyarakatnya masuk dalam katagori perekonomian menengah ke bawah. Hal itu merujuk pada hampir 70 persen dari jumlah penduduk sebanyak 4000 jiwa memakai Jamkesmas.

Hubungan kepemilikan Jamkesmas dengan akte nikah, lanjutnya, adalah tergolong (Suara NTB/smd) masyarakat kurang mampu, jadi Henny Suyasih masyarakat Kelurahan Dasan Cermen kesulitan mendapatkan akte nikah. “Untuk membuat akte nikah kan harus melalui pengadilan, dan biaya itu yang sangat berat bagi masyarakat kami,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap ada kebijakan dari Kementerian Agama dengan BKKBN bekerjasama menggratiskan akte nikah di kelurahannya. Terlebih melihat banyaknya warga yang belum memiliki akte nikah.

Sebelumnya, kata dia, sebanyak 50 kepala keluarga di Kelurahan Dasan Cermen memperoleh akte nikah gratis. Ke depannya, program pembuatan akte nikah gratis bisa diwujudkan kembali. “Kami akan berupaya mengusulkan hal itu ke pihak terkait,” harapnya. (smd)

Media Pembelajaran Sederhana BELAJAR tidak perlu mahal. Inilah yang diterapkan SMPN 19 Mataram untuk bersaing dengan sekolah-sekolah negeri lain di Mataram. Karena barang-barang sederhana yang ada di sekeliling siswa, juga bisa menjadi media pembelajaran di sekolah.

Kepala SMPN 19 Mataram Jupni Amri, Jumat (15/3) menyebutkan, model pembelajaran di SMPN 19 Mataram menggunakan media pembelajaran sederhana. Begitu pula dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, sekolah menggunakan media linkes yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar siswa sebagai alat pembelajaran.

“Misalnya saja baju, bisa saja menjadi peralatan pembelajaran. Juga sapu bulu, kantong kresek bisa jadi media pembelajaran. Untuk mengajarkan anak ada bapak tua berjanggut, maka sapu bulu pun bisa kita gunakan. Jadi permainan sastra itu bisa didukung dengan peralatan sederhana,” terangnya.

Selain menggunakan media sederhana, sekolah juga kerap menggunakan media gambar atau praktik langsung untuk mengajarkan pelajaran pada anak. Justru dengan media sederhana ini, memicu antusias siswa untuk belajar lebih banyak.

Dengan metodenya ini siswa SMPN 19 Mataram mampu menyabet juara I untuk puisi dan juara III musikalisasi puisi sekota Mataram.

Kepala sekolah yang juga hobi meneliti ini bahkan telah mengantarkan sekolahnya, meraih best practice untuk pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan Dirjen Peningkatan Mutu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengambil model video pembelajaran di SMPN 19 Mataram sebagai salah satu contoh panduan pembelajaran. “Kami tidak mau beda dengan sekolah lain. Kami menggunakan media sederhana dan tidak terlalu ribet, tetapi anak antusias,” ujarnya bangga. (nia) Jupni Amri (Suara NTB/ nia)

Pembebasan Lahan di Bung Hatta Hampir Rampung Mataram (Suara NTB) Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pembebasan lahan di Jalan Bung Hatta dipastikan hampir rampung. Hal itu disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (15/3).

Diakuinya, sebanyak 78 kepala keluarga (KK) sudah menerima lahannya dibebaskan untuk fasilitas umum tersebut. “Dengan begitu, artinya semua masyarakat menerima dan rela lahannya dibebaskan untuk pelebaran akses jalan tersebut,” katanya.

Walikota Mataram itu menyatakan, pihak Balai Jalan Nasional sebelumnya sudah mempertanyakan kesiapan Pemkot Mataram untuk membuka lahan itu. Namun, kata dia, pihak warga meminta waktu untuk melakukan pembangunan kembali. “Masyarakat meminta waktu untuk membangun rumah di lokasi baru. Kalau kita buka atau bongkar sekarang, dimana mereka akan tinggal,” tambahnya.

Meski demikian, ujarnya, bulan ini pihaknya akan melakukan aktivitas pembukaan jalur tersebut. “Kita buka secara bertahap. Jangan sampai ada yang dirugikan dari pelebaran jalan ini,” ujarnya, seraya menambahkan secara khusus dirinya akan memantau pembangunan jalan tersebut agar tidak terlalu tinggi.

Mengenai relokasi warga, walikota menjelaskan, akan direlokasi di lapangan olah raga yang ada di lingkungan setempat. “Ada lapangan disana untuk tempat relokasi warga,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai anggaran pembangunan jalan Bung Hatta tersebut, Ahyar Abduh mengatakan anggaran yang dipersiapkan Balai Jalan Nasional itu mencapai angka Rp 120 miliar.

Tak hanya itu, saat ini jajarannya juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan di sepanjang pantai yang ada di Kota Mataram. Panjang jalan itu mencapai 9 kilometer.

“Konstruksinya tentu akan berbeda dengan jalan lain, sehingga anggarannya juga berbeda,” ujarnya dengan menyatakan anggaran untuk itu dipersiapkan sebesar Rp 1 triliun oleh Balai Jalan Nasional. (smd)

Walikota akan Minta Komitmen Menteri BUMN Mataram (Suara NTB) Kedatangan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kota Mataram Sabtu (16/3) ini akan dimanfaatkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan baik.

Agenda sarapan pagi usai pelaksanaan jalan sehat akan dimanfaatkan untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pemanfaatan eks Bandara Selaparang.

Ditemui di Pendopo Walikota, Jumat (15/3), Ahyar Abduh, mengaku, akan menyampaikan progres percepatan pembangunan di Kota Mataram. “Salah satu yang paling utama akan saya sampaikan adalah soal pemanfaatan eks bandara itu,” katanya.

Diakuinya, semenjak kepindahan jalur penerbangan dari Bandara Selaparang ke BIL di Lombok Tengah, eks bandara tersebut seolah dibiarkan begitu saja. Bahkan, kata dia, pihak Angkasa Pura seolah menelantarkan lokasi yang sebelumnya menjadi jalur utama penerbangan ke NTB ini.

Sejak kepindahan bandara

itu, pihak Pemkot Mataram terus mendorong terkait pemanfaatan lahan seluas 67 hektar itu. “Kami rasa Pak Dahlan Iskan punya kewenangan untuk itu,” cetusnya.

Dalam pemikirannya, eks Bandara Selaparang itu sangat cocok untuk dikembangkan. Baik itu sebagai sekolah penerbangan atau flying school, kargo atau penerbangan untuk rute tertentu. “Eks bandara itu juga cocok untuk jadi kawasan terpadu seperti pusat wisata MICE skala nasional dan international atau juga semacam pusat bisnis,” ujarnya menggambarkan. (smd)

(Suara NTB/dok)

DITELANTARKAN - Beginilah kondisi eks Bandara Selaparang setelah operasionalnya dipindah ke Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah. Pemkot Mataram mengharapkan Kementerian BUMN yang membawahi PT. Angkasa Pura I agar eks Bandara Selaparang segera dimanfaatkan.

Hari Ini, APTISI Wilayah VIII-B Gelar Muswil Penentuan Ketua Mataram (Suara NTB) Sabtu (16/3) ini, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII-B, dijadwalkan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Kampus Amikom Mataram. Muswil ini, dalam rangka memilih ketua dan menetapkan kepengurusan APTISI Wilayah VIIIB periode 2013 – 2017. “ Ini Muswil yang pertama bagi wilayah APTISI VIII-B,” kata Ketua APTISI Wilayah VIII-B, Ir. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc, M.Kom, didampingi Sekretaris Dr. Halus Man-

dala, M.Hum bersama Humas, Ismail Marzuki dalam jumpa persnya, di Kampus Amikom Mataram, Kamis (14/3).

Darmawan menjelaskan, APTISI merupakan, asosiasi dari perguruan tinggi swasta di Indonesia. Untuk NTB, kata Darmawan tergabung dalam wilayah APTISI Wilayah VIIIB, dengan jumlah perguruan tinggi swasta yang tergabung di dalamnya sebanyak 47 PTS se NTB. Kepengurusan APTISI Wilayah VIII-B baru terbentuk selama empat tahun. Sebelumnya, NTB tergabung

dalam APTISI Wilayah VIII, terdiri dari Provinsi Bali, NTB dan NTT. “ Tetapi mulai dari empat tahun lalu, NTB telah berdiri sendiri dengan APTISI Wilayah VIII-B,” terang pimpinan Amikom Mataram ini.

Tujuan pendirian APTISI tersebut bagaimana memperjuangkan, serta mengakomodir berbagai kepentingan perguruan tinggi swasta yang menjadi anggotanya. Terutama, soal akreditasi perguruan tinggi, penyiapan SDM, serta menjawab berbagai isu-isu strategis terkait keberadaan dari perguruan tinggi swasta.

Pemkot Sinkronkan Data Penerima Jamkesmas Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi adanya jamkesmas yang salah sasaran, Pemkot Mataram mengaku telah melakukan sinkronisasi data penerima jamkesmas di lapangan. Menurut Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan bersurat kepada camat dan lurah untuk klarifikasi data, siapa yang mendapatkan data jamkesmas sekarang.

Selain itu pihaknya juga meminta data siapa saja masyarakat penerima jamkesmas lama yang tidak menerima jamkesmas baru. Kemudian meminta klarifikasi siapa penerima jamkesmas baru yang juga adalah penerima Jamkesmas Daerah NTB. “Sehingga dari hasil klarifikasi ini data nama masuk, maka ini merupakan sesuatu yang harus kami carikan jalan keluarnya ke depan.

Sehingga tidak terjadi tumpang tindih data,”

terangnya, Jumat (15/3).

Selama ini data penderima Jamkesmas diambil dari data PPLS 2011 yang didata langsung oleh BPS. Dari data PPLS, ditetapkan 40% masyarakat dengan penghasilan terendah. Dari 40 % inilah diambil masyarakat yang berhak mendapatkan jamkesmas, sehingga Pemda berada dalam posisi menerima, mana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui data PPLS yang nantinya akan menjadi penerima jamkesmas. “Kami karena melihat ada potensi seperti itu maka melakukan juga antisipasi. Kita tidak tinggal diam!” tegasnya.

Saat ini lanjutnya, proses pendataan untuk penerima jamkesmas masih terus berlangsung di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sementara itu, batas akhir berlakunya kartu jamkesmas lama yakni sampai 31 Maret 2013. (nia)

Selain pemilihan ketua dan menetapkan kepengurusan APTISI yang baru, nantinya kata Darmawan, dalam penyelenggaraan Muswil I APTISI Wilayah VIII-B akan dibahas program struktur dan kinerja, program usaha dan dana, serta isu strategis yang berkembang terkait perguruan tinggi swasta. Direncanakan, Muswil hari ini akan dibuka langsung Gubernur NTB, Dr. TGH Zainul Majdi, serta diikuti 47 PTS se-NTB, dengan masing-masing kampus mengirimkan dua delegasinya.

Sekretaris APTISI Wilayah

VIII-B Halus Mandala menambahkan diharapkan, dengan Muswil APTISI tersebut bagaimana bisa membangun komitmen bersama diantara PTS se-NTB agar bisa saling bersinergi dalam meningkatkan penjaminan mutu di internal masing-masing.

Selain itu, bagaimana peningkatan mutu APTISI untuk saling kebersamaan dalam hal pemberian informasi yang sama, serta tidak saling mengalahkan. “Bagaimana kita juga bisa saling mempromosikan di antara sesama anggota APTISI,” ujarnya. (bul/*)

200 Siswa Miskin Dapat Bantuan Sepeda Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu upaya membantu kelancaran pendidikan bagi warga miskin, Pemkot Mataram membagikan 200 sepeda kepada siswa SMP di Mataram yang tergolong miskin dan yatim piatu. Pembagian sepeda yang dilakukan tersebut merupakan tahap kedua setelah tahun 2012, Pemkot membagikan 201 sepeda.

Ditemui usai acara pembagian sepeda di SMKN 4 Mataram, Jumat (15/3), Sekda Kota Mataram Ir. H.L. Makmur Said, MM, menyebutkan, pembagian sepeda tahun 2013 ini merupakan pembagian tahap kedua. Di mana tahun 2012 lalu, Pemkot Mataram melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Bintang Mentaram pernah memberikan ban-

tuan sepeda kepada 201 siswa.

Bantuan sepeda ini menurut Makmur, diperuntukkan untuk siswa SMP di Mataram yang tergolong miskin dan yatim piatu. Hal ini dilakukan Pemkot sebagai salah satu upaya pengendalian kemiskinan melalui jalur pendidikan. Melalui pemberian sepeda ini, diharapkan tingkat pendidikan siswa miskin akan meningkat dan angka kemiskinan di Kota Mataram bisa berkurang.

Menurut Sekda, program ini akan terus berlanjut seiring dengan berbagai bantuan yang diberikan Pemkot Mataram dalam upayanya mengentaskan kemiskinan di dunia pendidikan. Seperti pemberian BOSDA dan bimbingan belajar gratis, untuk siswa miskin yang selama ini telah diberjalan. (nia)

Keluarga TKI Melapor ke Ombudsman Mataram (Suara NTB) Tak puas dengan jawaban pihak PT Pos Indonesia Cabang Mataram terkait raibnya uang di fasilitas pengiriman uang, wesel pos, keluarga TKI asal Lombok Tengah akhirnya melapor ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Dengan pengaduan itu, ada harapan uang Rp 15 Juta yang dikirim dari Malaysia bisa ditemukan.

Laporan disampaikan langsung Suhaini Faoziah ke Kantor Ombudsman jalan Bung Hatta Mataram. Ia kemudian menjelaskan kronologi sebelum uang itu dikabarkan oleh pihak Pos Cabang Praya, bahwa uang itu sudah dicairkan di Makassar.

Suhaini mengaku menerima kiriman, Rabu (6/3) lalu dari suaminya Muhammad Bakri, yang bekerja sebagai buruh kelapa sawit di Malaysia. Suhaini yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian memin-

ta majikannya Lalu Sofian Ardi untuk membantu mengecek ke Pos Praya. “Saat dicek ke kantor pos Praya, katanya uangnya sudah masuk. Tapi saya diminta untuk mengubah identitas, sesuai dengan yang tercantum dalam pengiriman,” katanya.

Karena pada pengiriman tercantum namanya Fauziah, agar cocok, ia kemudian mengganti menjadi Fauziah.

Keesokan harinya, ia diminta datang sendiri oleh Sofian Ardi ke PT Pos untuk mencairkan dana Rp 15 juta tersebut, setelah syarat administrasi terpenuhi. Namun betapa kagetnya mendapat jawaban, bahwa nomor PIN wesel sudah diblokir, uang tidak bisa ditarik.

Tidak sampai disana, ia kemudian mengecek langsung ke Bank Mandiri setempat, sebagai mitra PT Pos untuk pengiriman via wesel. “Dari bank saya dapat jawaban, uangnya sudah dicairkan di Makassar,

(Suara NTB/ars)

LAPOR - Suhaini Faoziah (jilbab) menyerahkan copy identitasnya ke Asisten Ombudsman NTB, Arya Wiguna, sebagai bahan penelusuran raibnya uang kiriman suaminya Rp 15 juta di wesel pos.

namanya sama dengan nama saya,” aku Suhaini.

Ia sendiri heran, uang tersebut dikirim oleh suaminya sesuai alamat tertera dalam KTP, namun bisa diakses oleh orang lain. Sementara PIN yang diberikan suaminya, hanya diketahui oleh suaminya, agen pengiriman di Malaysia dan majikannya Sofian Ardi, terakhir yang tahu adalah petugas Pos Praya. Kejadian terseut baru kali ini dialaminya. Pada proses penarikan di tahun tahun sebelumnya, tidak ada masalah.

Penjelasan kronologi itu disampaikan dihadapan dua asisten Ombudsman, Ridho Rasyid dan Aria Wiguna. mereka kemudian mencatat detail pengakuan itu, sembari mewawancarai beberapa poin penting untuk bahan penelusuran. Arya kemudian meminta kepada korban untuk menyerahkan data tambahan berupa bukti penarikan uang sebelumnya.

Kepada wartawan usai interview dengan korban, Arya Wiguna memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan bersurat ke PT Pos dan Bank Mandiri, mengingat kedua pihak tersebut terikat kerjasama dalam penerimaan pengiriman uang masyarakat, termasuk TKI. Sebelumnya, Jaka Sunara dari PT Pos Indonesia Cabang Mataram, mengaku sudah mendapat laporan dari pihak keluarga TKI terkait hilangnya uang itu. Namun, karena uang itu sudah dicairkan, apalagi melalui mitra lembaga penerima kiriman di Makassar, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak. (ars)

(Suara NTB/ ist)

SERAHKAN - Sekda Kota Mataram H.L. Makmur Said menyerahkan sepeda kepada siswa miskin di SMKN 4 Mataram, Jumat (15/3).

Dibutuhkan SEGERA

SOPIR

Syarat : 1. Pria, usia maksimal 25 th, BELUM MENIKAH 2. Berbadan sehat & tidak merokok 3. Pendidikan minimal sma / sederajat 4. Memiliki SIM A Lamaran + cv segera dikirim ke :

Harian Suara NTB

Jl. Bangau No.15 Cakranegara Telp. (0370) 639543 Lamaran diterima paling lambat tanggal 23 Maret 2013

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

Halaman 3

Nunggak Rp 1,9 Miliar

Pemkab Loteng Buru Pemilik PT. Pelonggoh Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus mencari direktur sekaligus pemilik PT. Pelonggoh. Perburuan atas pemilik perusahan eks pengelola Hotel Tastura Kute Pujut tersebut dilakukan, lantaran perusahaan bersangkutan masih menunggak Rp 1,9 miliar kepada Pemkab Loteng.

Hutang sebesar itu merupakan akumulasi dari sisa pembayaran kontrak kerjasama pengelolaan Hotel Tastura Kute yang belum disetorkan oleh PT. Pelonggoh. Sejak dinyatakan putus kontrak tahun 2007 silam. “Kita masih terus melacak keberadaan perusahaan bersangkutan,” aku Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhammad, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/3) kemarin.

Pun demikian, Muhammad mengakui cukup kesulitan untuk mencari keberadaan PT. Pelonggoh.

Pasalnya, status dan keberadaan perusahaan tersebut sampai saat ini juga belum jelas. Beberapa kali, pihaknya sempat menyambangi lokasi kantor PT. Pelonggoh yang ada di Kecamatan Ampenan Mataram. Namun hasilnya masih nihil.

Bahkan rumah yang dijadikan kantor oleh PT. Pelonggoh ditempat tersebut, sudah ditempati orang lain. Beberapa pihak yang sempat diminta keterangan dimana keberadaan PT. Pelonggoh juga tidak ada yang mengetahui. “Jadi untuk mencari dimana PT. Pelonggoh sekarang sangat sulit. Kantornya saja tidak jelas apalagi karyawan maupun pemiliknya,” ujar Muhammad.

Kendati terbilang sulit, pihaknya tetap berupaya mencari keberadaan pasti PT. Pelonggoh saat ini. Karena bagaimana pun, persoalan hutang tersebut mau tidak mau harus diselesaikan. Pasalnya, hutang PT. Pelonggoh tersebut, hampir setiap tahun selalu menjadi bahan temuan dan menjadi rekomenasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk diselesaikan.

“Kalau dulu sekitar tahun 2007, mungkin tidak sulit kita bertemu dengan pihak PT. Pelonggoh. Tapi sekarang, sangat sulit. Karena kita tidak tahu sama sekali keberadaan PT. Pelonggoh saat ini dimana,” timpalnya.

Lebih lanjut Muhammad mengakui, selain dengan terus mencari PT. Pelonggoh, Pemkab Loteng saat ini juga tengah mencoba membuka pembicaraan dengan pengelola yang baru, PT. Aero Wisata.

Untuk membantu menyelesaikan persoalan tunggakan hutang tersebut. Sehingga diharapkan ada solusi yang bisa diperoleh dari persoalan tersebut. “Karena bagaimanapun juga, ini sudah menjadi temuan BPK jadi mau tidak mau harus diselesaikan,” pungkasnya.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, pada tahun 2003 silam, PT. Pelonggoh ditunjuk oleh Pemkab Loteng sebagai perusahaan yang mengelola Hotel Tastura Kute Pujut. Dalam perjanjiannya, PT. Pelonggoh akan diberikan hak mengelola hotel milik Pemkab Loteng tersebut, selama lima tahun. Dengan perjanjian, PT. Pelonggoh akan membayar retribusi dari hasil usahanya sebesar Rp 2,5 miliar selama lima tahun.

Namun ternyata, setelah berjalan PT. Pelonggoh hanya mampu membayar sebesar Rp 500 juta lebih.

Lantaran dinilai bisa memenuhi target dan kontrak kerjasama, pada tahun 2007 Pemkab Loteng akhirnya memutus kontrak kerjasama dengan PT. Pelonggoh. Sejak saat itu, pengelola Hotel Tastura ditangani oleh Pemkab Loteng. Sebelumnya akhirnya pada tahun 2012 lalu, pengelolaan Hotel Tastura diserahkan ke PT. Aero Wisata.

Disinggung apakah ada rencana untuk menempuh jalur hukum atas persoalan itu, Muhammad mengakui belum ada rencana. Tetapi langkah tersebut bisa saja dilakukan. Kalau memang semua upaya sudah tidak membuahkan hasil. Terlebih lagi, pihak PT. Pelonggoh sendiri tidak menunjukkan itikad baik untuk mau menyelesaikan persoalan sisa tunggakan hutan tersebut. “Untuk upaya hukum belum kita pikirkan. Kita masih berupaya menyelesaikan dengan cara-cara kekeluargaan,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/fit)

TAMBATKAN PERAHU - Gelombang tinggi memaksa nelayan di Batulayar Kabupaten Lombok Barat menambatkan perahunya. Cuaca kurang bersahabat ini, membuat nelayan absen melaut.

Sebulan Absen Melaut

Nelayan di Batulayar Makan Gadung dan Nasi Aking

Giri Menang (Suara NTB) Masa paceklik karena tak melaut akibat cuaca buruk hampir tiap tahun dialami para nelayan pada umumnya, termasuk di Lombok Barat. Mirisnya, di masa paceklik tersebut nelayan di Lobar khususnya di Dusun Melase Kecamatan Batu Layar kurang memperoleh perhatian pemerintah sehingga hampir semua nelayan mengkonsumsi pangan seadanya seperti gadung dan nasi aking. Ironisnya, kejadian itu hampir tiap tahun terjadi namun tak kunjung ada penanganan khusus dari pemerintah setempat.

Pangakuan M. Sidik salah seorang nelayan ketika kembali melaut, ditemui Jumat (15/3) pagi sekitar pukul 09.00 Wita, ia bersama nelayan lain baru berani melaut seminggu lalu. Selama hampir sebulan aktivitas nelayan di daerah itu vakum akibat tingginya gelombang. Akibatnya, mereka menguras simpanan uang dan tabungan untuk biaya sehari-hari. Namun simpanan mereka tak cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka memanfaatkan pangan alam seadanya untuk dikonsumsi.

“Hampir sebulan kami tidak berani melaut karena gelombang tinggi, seminggu lalu kami berani melaut lagi. Selama tak melaut kami mencari gadung dan memakan nasi basi,” aku Sidik. Selama absen melaut, nelayan di daerah itu tak punya alternatif usaha lain untuk mengganti pemasukan dari mata pencaharian utama sebagai nelayan. Belum ada terobosan dan semacam penanganan khusus bagi nelayan yang mengalami kondisi itu dari pemerintah. Hanya sebatas bantuan seadanya, yakni pemberian beras tiga kilogram itupun

Penyelesaian Penjualan Area Parkir BIL

PT.AP I Masih Ngutang Rp 14,9 Miliar

alatan yang digunakan masih menggunakan alat tradisional. Dari jumlah nelayan di Dusun Melase 50 orang dan di Desa Batu Layar 50 orang hampir semua peralatannya hasil swadaya sendiri.

Menurutnya, dari sisi peralatan dan prasarana jauh dari kata memadai, belum lagi ditambah peralatan masih tradisional. Minimnya sarana, jelas mempengaruhi hasil tangkapan. Padahal nelayan seharusnya bisa menangkap banyak ikan karena potensi ikan di daerah tangkapan setempat cukup berlimpah.

Namun karena minim peralatan ikan itu tak bisa ditangkap.

Nelayan setempat hanya bermodalkan, sampan, pancing, jaring.

Belum ada teknologi lain yang bisa memudahkan nelayan. Nelayan sendiri

(Suara NTB/her)

JUAL HASIL TANGKAPAN - Nelayan di Batu Layar menjual hasil tangkapan mereka langsung di tepi pantai. seringkali mengusulkan ke pemerintah untuk pengadaan peralatan modern seperti halnya

nelayan di Jawa, namun tak ada respon dari pemerintah. (her)

Jadi Kawasan Strategis

Kelas Jalan di KLU akan Ditingkatkan Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika KLU, Sinar Wugiyarno, SH., mengamini kelas jalan di Kabupaten Lombok Utara akan segera ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Perhatian provinsi terhadap KLU itu terlontar menyusul KLU akan dijadikan sebagai kawasan strategis di tingkat provinsi.

“Berdasarkan rapat yang saya ikuti di Ruang Pak Bupati beberapa waktu lalu, mengemuka kalau KLU akan jadi kawasan strategis. Untuk itulah, Pemprov NTB akan segera meningkatkan kelas jalan di Lombok Utara,” kata Sinar, Jumat (15/3).

Sinar enggan memaparkan secara detail perihal KLU sebagai kawasan strategis tersebut, apakah dalam konteks ekonomi, pariwisata, ataukah sosial budaya. Namun menurut analisa dan informasi yang

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Proses penyelesaian penjualan area parkir Bandara Internasional Lombok (BIL) hingga kini masih terus berlangsung. Dari rencana pembayaran sebanyak tiga kali, PT. Angkasa Pura (AP) I sejauh ini masih belum menyelesaikan pembayaran Rp 14 miliar lebih. Dari total sekitar Rp 35 miliar yang disepakati sebelumnya dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Demikian disampaikan Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhamad, kepada wartawan di kantor Bupati Loteng, Jumat (15/3) kemarin. Ia menjelaskan, PT. AP I sudah melakukan pembayaran untuk tahap satu dan dua kepada Pemkab Loteng, tanggal 13 Maret. Sebesar masingmasing Rp 10 miliar.

Sehingga total dana yang sudah disetorkan PT. AP I ke Pemkab Loteng terkait penjualan area parker sebesar Rp 20 miliar. “Sisanya sebesar Rp 14,9 miliar, masih belum dilunasi sampai saat ini,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya sudah mengajukan permintaan pembayaran kembali untuk tahap ketiga kepada PT. AP I. Dan, diharapkan untuk sisanya bisa diselesaikan pada Bulan Maret ini. Sehingga proses pengalihan aset berupa area parkir BIL bisa dituntaskan pada bulan ini juga. “Target kita memang Bulan Maret ini juga penjualan area parkir selesai. Jadi kita sudah bersurat ke PT. AP I supaya segera melunasi sisa pembayaran yang belum disetor,” timpalnya.

Dengan selesainya proses penjualan area parkir BIL tersebut nantinya, maka Pemkab Loteng tidak memiliki aset apapun di BIL. Karena semuanya sudah dialihkan kepada PT. AP I selaku pengelola BIL. Pun demikian, Pemkab Loteng tetap akan mendapatkan pemasukan berupa retribusi hasil pengelolaan lahan parkir sesuai dengan perda yang sudah ada yakni sebesar 30 persen dari total keuntungan setiap bulannya.

“Jadi mau ada atau tidak asset daerah di BIL, PT. AP I tetap berkewajiban menyetorkan hasil pengelolaan lahan parkir bandara kepada Pemkab Loteng, sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemkab Loteng memutuskan menjual kembali aset berupa area parkir BIL yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 34 miliar lebih tersebut, kepada PT. AP I selaku pengelola BIL. Hal itu dilakukan, lantaran pemerintah daerah menilai investasi yang ditanamkan tidak memberikan keuntungan secara ekonomis bagi daerah.

Pasalnya, dengan besar investasi yang sudah ditanam dan jumlah pemasukan yang akan didapat sebesar Rp 1 miliar pertahun, dinilai tidak produktif. Pemkab Loteng berencana akan mengalihkan dana hasil investasi tersebut untuk kebutuhan membangun fasilitas umum yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Seperti jalan dan fasilitas umum lainya. (kir)

bagi warga yang terkena bencana abrasi pantai. Kondisi ini dikeluhkan para nelayan. Karena kehabisan stok beras, para nelayan biasanya mencari gadung dan menyimpan nasi basi untuk dijadikan nasi aking goreng. Bagi nelayan setempat mengkonsumsi gadung bukan sebuah pilihan. Namun itu alternatif mengganti beras dipicu ketidakmampun membeli beras karena tidak ada uang.

Tahun ini, tidak banyak mengkonsumsi gadung, namun masih ada sebagian.

Selama seminggu melaut akunya, tak menjamin penghasilan mereka kembali karena hasil tangkap mereka jauh merosot. Selama sehari, mulai melaut pukul 04.00 pagi kemudian kembali sekitar 09.00 hanya didapat tiga sampai lima kilogram bahkan terkadang nihil. Harga ikanpun tak terlalu mahal, per ikan bisanya dijual Rp 1.000 tergantung ukuran. Jika dihitung rata-rata penghasilan per hari hanya Rp 10 ribu. Penghasilan ini sangat jauh dari biaya melaut sekitar Rp 40 ribu lebih. Diakuinya, rendahnya hasil tangkap ini dipengaruhi oleh minimnya peralatan tangkap. Disamping itu, per-

Sinar Wugiyarno

berkembang, peningkatan kelas jalan dari jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional itu tak lepas dari rencana Pemerintah Pusat (Bappenas) yang memasukkan KLU sebagai lokasi pembangunan Bandar Internasional.

Sinar pun tak berani memastikan apakah rencana mega proyek yang ditaksir investasinya mencapai Rp 15 triliun itu akan terealisir. Hanya saja, Pemda KLU dengan dukungan Pemprov NTB terus berupaya meyakinkan Bappenas, bahwa KLU layak untuk dimasuki investasi besar. Lagi pula, dari aspek sosial, wilayah KLU dikenal memiliki kondusifitas dan keamanan yang terjaga dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain.

“Kalau kelas jalan ini sudah ditingkatkan statusnya, maka infrastruktur jalan KLU akan didanai dari anggaran APBN. Artinya, apapun kondisinya, akan cepat mendapat antisipasi dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Sinar menyambung, dalam APBD Perubahan 2012, Pemda KLU telah menstimulasi ketertarikan pusat terhadap rencana Bandar Internasional dengan melalui tahap awal berupa pematangan masterplan. Pemda KLU didukung Pemprov NTB telah memetakan wilayah desa, kecamatan yang eksisting menurut potensinya, baik potensi ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya.

“Masterplan ini sebagai bahan presentasi Pemerintah Provinsi ke Bappenas. Bupati sangat berhati-hati, tidak gegabah. Perlu kajian mendalam dari sisi sosial masyarakat supaya ke depannya, proyek ini, kalaupun jadi, tidak ada penolakan dari masyarakat. Lebih penting lagi, kalau presentasi ini berhasil, maka proyek ini akan masuk sebagai Keputusan Presiden, sehingga lebih cepat dijalankan,” tutupnya. (ari)

Minim Sarana Angkutan

Sampah di Lobar Capai 500 Kubik Perhari Giri Menang (Suara NTB) Persoalan sampah di Lombok Barat cukup krusial, pasalnya dari 500 kubik lebih sampah setiap hari dihasilkan hanya mampu diangkut sekitar 300 kubik lebih sementara sisanya sekitar 200 kubik belum bisa diangkut. Hal ini menimbulkan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, Pemda setempat dalam hal ini Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan mengalami kendala miniminya sarana berupa alat transportasi untuk mengangkut sampah tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lobar, Ir. H. Dagrun MM, dikonfirmasi di ruang kerjanya,Jumat (14/3). “Setiap hari sampah yang dihasilkan sekitar 545 Kubik, namun yang bisa diangkut 300 kubik lebih, sisanya 200 kubik lebih tidak bisa diangkut, ini menjadi masalah di Lobar,” ungkap Dahrun.

Disebutkann volume sampah di Lobar terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dipicu pertambahan Kepala Keluarga (KK). Salah satu indikator perhitungan pertambahan volume sampah itu melalui jumlah KK, per KK sampah yang dihasilkan sekitar 2,5 liter. Berdasarkan data, sampah per hari yang dihasilkan di Lobar mencapai 545 kubik. Dari jumlah ini hanya mampu ditangani sekitar 300 kubik. Sementara 200 kubik lebih tersebar di sejumlah pasar di beberapa kecamatan, antara lain yang paling besar volume sampahnya di Pasar Kediri, Pasar Keru, Pasar Narmada, Pasar Gu-

nung Sari. Di sejumlah pasar ini, penanganan sampahnya masih menjadi masalah.

Untuk menanggulangi masalah ini, pihaknya berupaya mengoptimalkan armada angkutan yang ada. Saat ini, pihaknya memiliki kendaraan pick up sampah sebanyak 2 unit, kros tunder 27 unit, Dam truk tujuh unit, Amrol empat unit dan roda tiga 15 unit. Semua kendaraan ini jelasnya sudah disebar di semua kecamatan.

Upaya lainnya, bagi kecamatan yang mempunyai volume sampah yang tidak terlalu tinggi, sarana transportasinya dipindah ke kecamatan lain yang punya volume yang tinggi. Seperti sarana angkutan di Kecamatan Sekotong dipindah ke Lembar, Kuripan dipindah ke Kediri.

Khusus penanganan sampah di Pasar kediri, pihaknya akan melakukan pertemuan semua unsur terkait.

Dalam hal ini, kecamatan dan pihak pengelola pasar. Persoalan sampah di Pasar Kediri cukup berat, pasalnya antara pihak camat dan petugas pasar saling lempar tangggung jawab. “Senin kami akan adakan pertemuan,”tandasnya.

Sementara terkait persoalan tuntutan warga yang memblokir jalan karena mengeluhkan truk sampah jelasnya, sudah dibahas bersama warga. Semua tuntutan warga sedang dibicarakan bersama Pemkot. Dinas kebersihan jelasnya akan mengakomodir pengangkutan sampah di daerah itu. Selain itu Pemkab Lobar bersama Pemkot membahas masalah tiuntutan pengakomodiran warga setempat menjadi tenaga kerja di TPA Kebon Kongok. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

Halaman 4

BUMDes, Potensial Sumbangkan PADes Sumbawa Besar (Suara NTB) Selama ini, desa kesulitan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk bisa menghasilkan pendapatan bagi desa.

Namun, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang cukup besar, dengan konsep dari dan untuk desa.

Contohnya, seperti disebutkan, Konsultan BUMDes Pemkab Sumbawa, Syarif Mustaan, BUMDes/LKP desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk, yang memperoleh keuntungan sekitar Rp. 263.815.000 tahun 2012. Dari keuntungan tersebut, mampu menyumbangkan deviden ke desa Rp. 79.115.000. Dengan jumlah nasabah yang mencapai 430 orang, dan kredit yang beredar di masyarakat Rp.1.357.448.000 dari modal Rp. 644.000.000.

Sasaran usaha, kegiatan usaha ekonomi produktif Rp. 1.093.000.000 dan kredit sistem usaha tani (suta) Rp. 265 Juta.

Tabungan yang mampu dihimpun sebesar Rp. 512 Juta.

“Tingkat tunggakan kredit pun sangat rendah, hanya 1,9 persen dari total nasabah. Akibat penundaan pembayaran karena gagal panen,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (15/3).

Namun saat ini, masih ada sejumlah persoalan yang dihadapai. Yakni, terbatasnya modal sehingga banyak nasabah yang mengantre, fasilitas penunjang seperti kendaraan kantor yang dimiliki, sarana kantor yang terbatas. Adanya program pemerintah yang membuat kondisi tidak kondusif, dengan sasaran yang sama. Serta pola fikir masyarakat yang menganggap semua pinjaman atau dana bergulir itu sama. “Salah satu solusinya dengan mencari nasabah melalui mobilisasi tabungan nasabah, ada juga dari pihak pemerintah yang menjalin kemitraan,” kata Syarif.

Kemudian, nasabah yang mengantri ini, kebutuhan dana untuk usaha pertanian dan ekonomi produktif. Untuk kredit lebih besar, BUMDes mengarahkan ke Perbankan yang lebih besar yang memberikan nasabah pinjaman di atas Rp. 10 Juta. Target kedepan, ada kontrak kerja yang mereka patuhi, aset meningkat, pertumbuhan kredit meningkat. “Ini optimis akan dicapai, karena akan membangun kemitraan dengan para pihak, termasuk menggali nasabah. Promosi melalui kegiatan sosial dan lainnya,” tukas Syarif.

Sementara itu, Kabid Pembangunan Ekonomi Bappeda Sumbawa, Z. Arifin, S.Pt, M.Si, menyatakan, pemerintah memiliki tugas dan fungsi terkait BUMDes. Yakni, melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi. Dalam rangka pembinaan, pihaknya langsung turun ke lapangan, terutama dari saat LPJ BUMdes/LKP di Sukamaju dan BUMDes Muer Pelampang. “Memang masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan kedepan,” katanya.

Diakuinya, untuk mengembangkan BUMdes, masih ada beberapa kendala yang dihadapi saat ini. Terutama terkait dengan modal. Untuk itu, pihaknya nanti akan membangun komunikasi dengan pihak lain, seperti Perbankan. Dengan membangun kemitraan dari sisi program, agar bisa terbantu untuk dukungan permodalan. Pihaknya juga membangun kemitraan dengan pihak lain, baik terhadap program yang tersebar di beberapa SKPD. Sedangkan dalam pendampingan, Bappeda juga didampingi oleh konsultan ahli, tentang ekonomi mikro, yang setiap saat melakukan pendampingan, baik dari sisi administrasi, kelembagaan maupun program. “Dari hasil pantauan kami, BUMDes ini masih lemah dari sisi pemasaran. Hingga coba buat satu brand tentang BUMdes milik desa dan untuk masyarakat desa. Agar keberadaannya dirasakan, terutama bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil,” terang Arifin.

Untuk pengembangan BUMDes kedepan, pihaknya akan mencoba di beberapa desa yang memiliki potensi ekonomi.

Dengan melakukan pembinaan bukan hanya pada 13 Bumdes saat ini dan hal ini juga sudah terekam dalam aspirasi yang disampaikan dalam Musrembang yang meminta kehadirian Bumdes di wilayahnya. (arn)

(Suara NTB/ula)

EKSPLORASI - Lokasi pertambangan PT Timur Raya Mas di Doropeti Pekat, Kabupaten Dompu, yang masih dalam tahap eksplorasi. Investor pertambangan masih mengkaji berbagai kemungkinan untuk tahapan selanjutnya untuk eksploitasi lahan tambang.

Oknum Polisi Diduga Perkosa Gadis Bima (Suara NTB) Belum usai kasus video mesum oknum anggota Polres Bima yang sempat menghebohkan Kota Bima dan Kabupaten Bima beberapa waktu lalu, tindakan amoral kembali mencoreng korps baju coklat. Kali ini, salah seorang oknum anggota Polres Bima Kota berinisial IW (29) dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang guru sukarela berinisial SA (24), warga Desa Naru Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Sang oknum pun kini ditahan oleh Paminal atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pemerkosaan tersebut terjadi pada Minggu (10/3) malam. Sebelumnya melalui pesan singkat (sms), pelaku dan korban yang diduga memang memiliki hubungan spesial ini janjian untuk bertemu di suatu tempat. Malam harinya, keduanya ke sebuah bale-bale yang terletak di pinggir jalan desa. Selanjutnya, saat itu pelaku melakukan tindakan amoral dimaksud.

Saat itu juga, SA yang meru-

saat ini IW tengah ditahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Sementara keluarga korban yang keberatan atas tindakan oknum dimaksud akhirnya melaporkan ke Polsek Woha malam itu juga.

Namun karena menyangkut oknum anggota Polri, penanganannya pun kemudian dilimpahkan ke Polres Bima.

Wakapolres Bima Kompol Hasripuddin yang coba dikonfirmasi, Jumat (15/3) pagi, tak berhasil dimintai keterangan.

Dihubungi via telepon Hasripuddin tak mengangkat tele-

tiwa ini bukan pemerkosaan melainkan hubungan badan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Awalnya IW dan SA memang janjian untuk bertemu karena keduanya tengah dimabuk asmara. Namun rupanya, SA yang sudah berkeluarga tak bersikap jujur kepada SA. Hingga akhirnya usai melakukan hubungan badan, dengan paksa SA menarik dompet IW untuk memastikan statusnya. Hingga akhirnya ia melihat kartu identitas yang menyatakan IW sudah menikah. Lantaran kecewa, SA pun berteriak dan warga pun berdatangan.

Gelombang pertama yang datang hanya dengan tangan hampa. Namun gelombang warga kedua membuat IW panik karena mereka membawa senjata tajam. Alhasil, IW pun panik dan lari menyelamatkan diri ke Polsek Woha. (use)

Soal Eks Kafe Batu Gong

RSUD Taliwang Masih Belum Layani Askes

Pemkab Sumbawa Belum Bersikap Jelas Sumbawa Besar (Suara NTB) Tampaknya Pemkab belum memiliki sikap yang jelas soal pemanfaatan dan penataan kawasan Batu Gong pascapenghancuran bangunan kafe di wilayah tersebut. Dengan alasan saat ini masih melakukan kajian. Termasuk

mengkaji persoalan lahan.

Sebagaimana disampaikan Asisten I Setda Sumbawa, yang juga Ketua Tim, Drs. Umar Idris, Jumat (15/3), saat ini tengah menyusun rencana penataan Batu Gong. Setelah sebelunmya sudah bertemu dengan para pengusaha yang ada di Batu Gong, menjelaskan, soal

pemanfaatan Batu Gong. “Kita sedang menyusun soal aksi rencana penataan,” jelasnya.

Terkait lahan, disebutkan Asisten I, memang dimiliki oleh pengusaha dengan adanya kepemilikan sertifikat. Saat ini, masih dipertimbangkan, apakah lahan tersebut dibebaskan oleh Pemkab atau ada opsi lain-

Masih Lowong, Ratusan Jabatan Struktural di KSB Taliwang (Suara NTB) Jumlah pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya masih minim. Ini terbukti berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan (BK-Diklat) setempat, masih terdapat ratusan posisi di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang hingga kini masih lowong.

Kepala BK-Diklat KSB, Malik Nurdin, S.Sos mengatakan, posisi jabatan yang lowong di seluruh SKPD itu terutama untuk eselon IVa dan eselon IVb. Di mana setidaknya berdasarkan hasil inventarisir terkini terdapat sebanyak 100 jabatan eselon IVa yang lowong, sementara

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taliwang ternyata belum dapat melayani pasien pemegang kartu Askes (asuransi kesehatan). Hal ini pun dikeluhakan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebagai pemegang kartu Askes, para PNS tersebut tidak dapat mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan terdekat, sementara setiap bulannya gaji mereka terpotong untuk premi asur(Suara NTB/bug) ansi bersangkutan.

Dwidia Mertasari Direktur RSUD Taliwang dr. Hj. Dwidia Mertasari yang dikonfirmasi, membenarkan jika pihaknya selama ini tidak melayani pasien dengan pemegang kartu Askes. Kebijakan itu diterapkan menyusul belum adanya kerjasama pihak rumah sakit dengan PT Askes selaku penyedia jasa jaminan kesehatan. “Kita belum bisa layani pengguna kartu Askes, karena memang kita belum jalin kerjasama,” terangnya kepada wartawan, Jum’at (15/3).

Diakuinya, terkait penjalinan kerjasama dengan PT Askes untuk mendekatkan pelayanan bagi user (pengguna), khususnya PNS di KSB telah diupayakan oleh pihak RSUD Taliwang. Sayang sejumlah persyaratan yang disyaratkan oleh PT Askes terhadap rumah sakit belum dapat dipenuhi, mengingat kondisi RSUD Taliwang sendiri saat ini hanya menempati lokasi sementara dan masih dalam proses transisi.

“Kita di sini hanya sementara sampai bangunan rumah sakit utama selesai. Makanya kita di sini belum punya klasifikasi kelas begitu juga dengan kelas pelayanannya, sementara pihak Askes bilang tanpa itu kita belum bisa menjalin kerjasama karena seperti itu standar persyaratannya,” papar wanita yang akrab disapa dr. Merta ini.

Pihak PT Askes sebenarnya pernah memberikan syarat alternatif kepada pihak RSUD agar kemudian kerjasama untuk pelayanan pemegang kartu Askes di KSB dapat ditempatkan di RSUD Taliwang. Namun lagi-lagi syarat alternatif itu tidak dapat dipenuhi oleh RSUD Taliwang dengan alasan tidak adanya ketersediaan anggaran. “Kalau tidak salah mereka minta kita bangun 1 unit ruang ICU dan 1 ruang perawatan VIP (verry important personal), tapi kami tidak bisa penuhi. Selain tidak ada anggaran, kami juga melihat posisi kami di sini hanya sementara sebelum kami nanti pindah ke rumah sakit yang sedang dibangun pemerintah,” urainya.

Merta berharap, agar pihak PT Askes dapat mengambil jalan tengah sehingga agar para pemegang kartu Askes khususnya para PNS di KSB dapat terlayani. “Dan kepada para PNS kami sangat memaklumi kalau memang ada yang merasa kecewa karena kami tidak dapat melayani mereka sebagai peserta Askes. Karena aturannya kita memang belum punya jalinan kerjasama dengan perusahaan penyedia asuransi,” sebutnya.

Belum dapat terlayaninya PNS pemegang kartu Askes di RSUD Taliwang, membuat para abdi negara ini semakin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan dengan ringan dari sisi biaya. Pasalnya dengan memegang kartu Askes setiap PNS tidak berhak mendapatkan pelayanan program kesehatan gratis yang diterapkan Pemda KSB. Merta mengungkapkan, meski PNS bersangkutan berstatus sebagai warga KSB, tetapi Peratuaran Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2011 tentang pelayanan gratis di kelas 3 RSUD Taliwang, tidak memperbolehkan pemberian pelayanan gratis bagi orang yang memiliki kartu jaminan kesehatan.

“Kami tidak mau melanggar aturan itu, tapi di lapangan banyak PNS yang kadang menolak untuk membayar. Kami pun mengambil jalan tengah, bagi PNS yang berobat dan tidak mau membayar karena beranggapan mereka adalah juga warga KSB, maka kami sodorkan ke mereka untuk menandatangani surat keterangan menolak membayar. Saya kira ini jalan tengah yang kami dapat ambil untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Merta. (bug)

pakan guru sukarela di SMPN 3 Woha ini berteriak minta tolong lantaran diperkosa. Warga yang mendengar teriakan SA pun berdatangan, bahkan sebagian di antaranya ada yang membawa senjata tajam. Pelaku yang panik kemudian berlari dan mengamankan diri ke Polsek Woha. Peristiwa ini pun sempat membuat heboh warga desa, hanya saja situasi desa tetap kondusif dan tak menimbulkan gejolak. Atas tindakannya itu, IW yang berdinas di Polres Bima Kota ini pun dibawa oleh anggota Paminal ke Mapolres Bima Kota. Hingga

ponnya. Begitu pula ketika ditanyai via SMS, mantan anggota korps Brimob ini tak menjawab meski telah dijelaskan yang meng-sms adalah wartawan yang ingin meminta kejelasan tentang dugaan tindak asusila oleh oknum anggota Polisi dimaksud.

Hanya saja, Kapolsek Woha AKP Usman yang dikonfirmasi setelahnya secara tak langsung membenarkan adanya laporan dugaan pemerkosaan dimaksud. Hanya saja ia tak berani memberikan keterangan karena sudah ditangani oleh Polres Bima. “Mohon maaf saya ndak bisa kasi keterangan, kasus ini sudah ditangani oleh Polres Bima dan yang berhak memberi keterangan adalah Kapolres (AKBP Dede Alamsyah SIK SH, red),” katanya singkat.

Belakangan berdasarkan informasi yang diterima, peris-

Malik Nurdin

di posisi eselon IVb sebanyak 19 jabatan. “Sejauh ini semua jabatan lowong itu masih kita kosongkan,” terangnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jum’at (15/3).

Kosongnya posisi jabatan kepegawaian hampir di seluruh SKPD itu bukan tanpa kesengajaan. Hal itu terjadi karena selain dikarenakan masih minimnya pegawai yang eselonnya sesuai dengan posisi jabatan tersebut, juga karena hingga kini masih kurangnya jumlah akumulasi pegawai yang bekerja di lingkup Pemda KSB. “Terutama dari sisi eselon. Pegawai kita rata-rata adalah rekrutan baru dan belum ada yang sampai eselonnya sesuai kebutuhan jabatan yang lowong itu,” katanya.

Untuk mengisi jabatan yang lowong itu satu-satunya yang diandalkan pemerintah menunggu para pegawai yang ada memenuhi syarat kepangkatannya. Malik merasa bersyukur, karena di tahun 2013 ini para periode April mendatang akan ada proses kenaikan pangkat sekitar 500-an PNS baik struktural, fungsional maupun guru. “Nanti dari pengangkatan itu kita akan lang-

sung tempatkan mereka untuk mengisi posisi-posisi jabatan yang masih lowong di tiap SKPD,” ujarnya.

Sejauh ini jumlah pegawai yang dimiliki Pemda KSB tercatat sebanyak 3.314 orang. Di tahun 2013 ini pun, Malik memprediksi jumlah tersebut akan mengalami penurunan seiring dengan banyaknya PNS yang bakal memasuk masa purna tugas (pensiun) dan masih adanya permintaan pindah keluar. “Kita sekarang sedang melakukan pemetaan di seluruh SKPD untuk mengetahui berapa kebutuhan riil pegawai di tiap SKPD itu,” paparnya.

Malik mengungkapkan, dengan kondisi tersebut Pemda KSB dalam beberapa tahun ke depan masih akan berada di posisi kekurangan pegawai.

Namun demikian, pihaknya optimis dengan pegawai yang ada sekarang tidak akan mengganggu kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kita sekarang punya pegawai K2 (kategori dua) yang sudah kita ajukan sebanyak 1.300-an orang. Kita berharap bisa lolos seleksi semuanya sehingga jumlah pegawai kita semakin bertambah,” harap mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini. (bug)

nya. Mengingat saat ini pemerintah belum memiliki anggaran untuk pembebesan lahan dimaksud. Kepada pengusaha juga tidak dilarang untuk membangun kembali bangunannya, asalkan pemanfaatannya jelas, mengikuti arahan pemerintah sesuai Perbup. “Silakan laksanakan kegiatan, tidak dilarang,

asalkan sesuai dengan pemanfaatan,” tukasnya.

Namun, Umar menyangkal kalau Pemkab dikatakan lamban dalam menangani persoalan Batu Gong. Sebab, saat ini masih dalam proses kajian dan rencana aksinya sudah disusun sebelum digulirkan. (arn)

Investor Tebu Ditolak Peternak

Bupati Ingatkan Warga Taat Hukum Dompu (Suara NTB) Keberadaan PT SMS yang melakukan penanaman tebu di area hak guna usaha (HGU) PT Bali Anakardia (BA) wilayah selatan gunung Tambora mendapat penolakan petani setempat karena dianggap akan mengganggu daerah pelepasan ternaknya.

Namun Bupati mengingatkan warga untuk tidak bertindak anarkis dan melawan hukum.

Keberadaan perusahaan tebu tersebut justru bisa dipadukan dengan daerah pelepasan ternak dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin melalui Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada wartawan, Jumat (15/3) mengatakan, keberadaan PT SMS yang mengembangkan tanaman tebu di daerah eks PT BA sudah sesuai ketentuan. Bahkan tidak akan mengganggu daerah pelepasan ternak warga. “Karena area penanaman tebu itu bukan di daerah pelepasan ternak warga, tapi memang di lahan eks PT BA,” katanya.

Kehadiran PT SMS yang mengembangkan tebu, lanjut Abdul Sahid, justru bisa disinergikan dengan peternakan. karena limbahnya bisa diman-

faatkan sebagai pakan ternak dan menyuburkan lahan sekitar. Selain itu, daerah pengembangan tebu juga terpisah dengan daerah pelepasan ternak warga. “Kehadiran investor ini harus disambut baik, karena memberi dampak positif bagi banyak hal,” ungkapnya.

Peluang lapangan kerja bagi masyarakat akan sangat terasa ketika kedepan PT SMS membangun perusahaan gula.

Untuk saat ini, perusahaan masih mengembangkan tebu sebagai bahan baku pembuatan gula. “Dua tiga tahun kedepan, perusahaan ini berencana membangun pabrik gula. Saat ini mereka sedang menyiapkan tanaman tebu sebagai bahan baku untuk pabrik gula. Ketika pabrik gula dibangun, maka akan banyak lapangan kerja yang terserap,” terangnya.

Karenanya, Bupati melalui Kabag Humas mengajak petani ternak untuk tidak langsung menolak setiap pembangunan dan investor yang ada di sekitar Tambora. Tapi justru harus bisa dipadukan dengan pengembangan peternakan di daerah setempat. “Kita berharap peternakan warga dan investor bisa sejalan untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (ula)

KSB Jadi Tuan Rumah HUT Satpol PP Taliwang (Suara NTB) Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) ke61 tahun 2013 ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala Satpol-PP KSB, Agus Hadnan menyebutkan, tahun ini KSB mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah perayaan hari jadi Satpol-PP yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 April mendatang. “Dari

provinsi kita sudah ditunjuk.

Dan atas kepercayaan itu kami pun siap menjadi tuan rumah,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Sebenarnya kata dia, hari jadi Satpol-PP jatuh pada tanggal 3 Maret lalu. Hanya saja sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pelaksanaan puncak peringatannya digeser hingga 22 April agar dapat disatukan dengan perayaan hari jadi Perlindungan

Masyarakat (Linmas) ke-51 yang jatuh pada tangal 19 April. “Mungkin karena sekarang fungsi Linmas sudah disatukan di Satpol-PP makanya juga perayaan hari jadinya disamakan. Karena ke depan, perayaan ditetapkan setiap tanggal 22 April,” urainya.

Untuk memeriahkan puncak perayaan HUT-nya ke 61 itu, jajaran Satpol-PP KSB selaku tuan rumah sendiri telah menyiapkan sejumlah

kegiatan. Di antaranya gelar pasukan (upacara, red), demonstrasi kemampuan anggota, donor darah anggota, khitanan massal dan pemusnahan barang bukti (BB) dari berbagai kegiatan operasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah KSB. “Semua perwakilan dari Satpol-PP kabupaten/kota seNTB nantinya akan ikut menghadiri seluruh rangkaian kegiatan yang kami laksanakan,” papar Agus.

Selain melaksanakan bebagai kegiatan di acara puncak, jajaran Satpol-PP KSB akan melakukan sejumlah kegiatan penegakan Perda.

Agus mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyusun sejumlah kegiatan operasi. “Karena ini sifatnya rahasia, jadi kami belum bisa publikasikan operasi apa saja yang akan kami lakukan.

Tunggu saja nanti hasilnya di puncak perayaan HUT,” janjinya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

Temuan BPKP Tembus Angka Miliaran Rupiah Dari Hal. 1 agar hasil yang disampaikan benar benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Karena bagaimana pun juga, menurut Darius, hasil temuan BPKP itu akan disampaikan di depan persidangan nantinya.

Catatan Suara NTB, perhitungan atas kerugian negara kasus APBD Dompu itu

setidaknya menghabiskan waktu 10 bulan, sejak tim audit investigasi turun 4 Juni 2012 lalu. Informasi sementara, tim menemukan dugaan penyalahgunaan APBD Dompu pada bidang operasional. Ada banyak pembiayaan yang diduga fiktif, sebagian diduga di mark up, kemudian terakumulasi menjadi kerugian negara. (ars)

PPS Tunggu 14 DOB Dari Hal. 1 Demikian dikatakan, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H.L. Sajim Satrawan, SH, MH di Mataram, Jumat (15/3). ‘’Sampai sekarang Komisi II sedang membahas sisa dari 14 DOB, beberapa DOB sudah dikeluarkan UU nya.

Insya Allah setelah pembahasan itu, barulah nanti diagendakan pembahasan pembentukan PPS dan akan dikomunikasikan dengan Kemendagri,’’ ungkapnya.

Dikatakan, Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan sisa usulan 14 DOB yang belum selesai pada tahun 2012 lalu dan baru akan membahas tentang usulan pembentukan PPS. Pasalnya, dari 19 DOB yang diusulkan, baru lima DOB yang telah disetujui. “Komite diminta untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh Komisi II, kemudian akan melakukan pembahasan setelah usulan-usulan 14 DOB dibahas lebih awal,”jelasnya.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga meminta supaya kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa terus memantapkan koordinasinya untuk mempercepat pelaksanaan proses usulan pembentukan PPS. Belum lama ini, Pemprov NTB bersama pihak terkait telah bertemu Komisi II dan meminta supaya melakukan peninjauan lapangan terhadap calon DOB tersebut. ‘’Apabila usul-usul yang disampaikan kepada Komisi II oleh komite sudah dipenuhi tentunya nanti sebagai bahan Komisi II untuk mengkomunikasikannya dengan pemerintah dalam hal ini Kemendagri,’’ tandasnya.

Dalam usulan pembentukan DOB, Pemprov NTB telah

menunjukkan komitmennya khususnya untuk percepatan pembentukan PPS. Dalam APBD NTB, pemprov sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk tahun pertama dan kedua sebesar Rp 8 miliar. Selanjutnya pada tahun ketiga sebesar Rp 9 miliar, sebab pada tahun ketiga dilaksanakan Pilkada. Kemudian terkait dengan aset, pemprov juga memberikan fasilitas gedung,kantor , tanah dan lain sebagainya. Selain itu telah disiapkan kurang lebih sebanyak 3.500 pegawai yang kita akan kirim ke Pulau Sumbawa sebagai penunjang DOB. Untuk diketahui, lima DOB yang telah disetujui adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat).

Sedangkan tersisa 14 RUU DOB, yakni Kabupaten Mahakam Ulu (Provinsi Kalimantan Timur), Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Malaka (Nusa Tenggara Timur), Pulau Taliabu (Maluku Utara), Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Konawe Kepulauan (Sulawesi Tenggara), Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), Buton Selatan (Sulawesi Tenggara), Buton Tengah (Sulawesi Tenggara), Muna Barat (Sulawesi Tenggara), Kota Raha (Sulawesi Tenggara). (nas)

Dalam Kondisi Sakit, Dijanjikan Berobat di Australia Dari Hal. 1 Di kursi PH, duduk Agus Alendra, SH. Sementara hakim Ketua Soegiarti, SH, MH sudah siap dengan lembar demi lembar amar putusannya.

Dari luar ruang sidang, seorang staf sebuah lembaga hukum hanya bisa memandang miris, menyaksikan tiga wajah pucat menanti ganjaran sang pengadil. Ia bergumam, “Seandainya saya hakim, saya akan bebaskan mereka,” cetusnya.

Tapi sayang, ia hanya sebatas punya mata hati, tapi tidak berkapasitas sebagai pengadil, sehingga ungkapan miris itu hanya menguap setelah terlontar dari bibirnya.

Ia tahu persis, karena mengikuti beberapa bagian dari persidangan tersebut, dan membuat kesimpulan sendiri, bahwa ketiganya adalah korban ajakan dari calo imigran bernama Adi. “Mereka diajak untuk angkut imigran. Tapi sebelum diangkut, mereka sudah ditangkap. Sedangkan Adi tidak ditangkap polisi.

Hanya mereka yang diadili.

Kasihan, mereka korban,” gumamnya lagi, tentang konstruksi kasus tersebut.

Tapi versi penegak hukum, ketiganya tetap saja terlibat tindak pidana. JPU misalnya, dalam dakwaannya, ketiganya diancam enam tahun penjara, terjerat dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Akhirnya, dalam rangkaian persidangan kemarin, setelah mengurai isi amar putusan, tiga terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Majelis hakim menyebut ketiganya terbukti terlibat dalam penyelundupan imigran asal Afganistan. Selain dipenjara, tiga terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta.

Tiga terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 180 tentang Keimigrasian, karena terlibat menyelundupkan imigram gelap asal timur tengah sebanyak 39 orang. Dengan rincian 37 Afghanistan, satu warga Iran, satu warga Pakistan. Putusan ini lebih ringan setahun dibanding tuntutan jaksa.

Menelisik lebih jauh tentang kondisi ketiganya, ada fakta miris yang tidak sekadar hanya soal kemiskinan.

Jamaludin, mengalami cacat setelah setahun lalu ginjalnya pecah tergerus gergaji mesin. Sedangkan Nasrudin divonis menderita TBC, beberapa kali muntah darah di Lapas

Mataram. Sementara Martan, tangan kanannya lumpuh, tak bisa bergerak hingga kini. “Kami dijanjikan akan diobati,” tutur Martan.

Menerima tawaran menjadi ABK, adalah pilihan bagi mereka ketika mendapat tawaran menggiurkan, dan mau meninggalkan profesi nelayan. Selain dijanjikan akan mendapat gaji menjadi ABK, juga akan mendapat pengobatan setelah tiba di Australia.

Tapi harapan itu tinggal asa. Bukannya mendapat gaji, apalagi sembuh dengan penyakit berat itu, mereka selanjutnya menjalani hari hari selama 5 tahun di balik dinginnya jeruji besi.

Bagaimana kronologi kasusnya?

Mereka yang sebelumnya berprofesi nelayan, pada saat penangkapan diajak menjadi Anak Buah Kapal (ABK) pengangkut imigran gelap sebanyak 39 orang.

Tiga terdakwa hendak membantu Adi alias Budi alias Budi Setiawan menyelundupkan sebanyak 39 orang imigran, setelah dijanjikan gaji yang layak. Namun, upaya mereka dideteksi tim gabungan Pol Air Polda NTB, Satgas People Smuggling Polda NTB di Perairan Jambianom Desa Medana Kecamatan Tanjung KLU. Tiga terdakwa hendak membawa para imigran menggunakan perahu kayu.

Rencananya akan membawa para imigran malam hari, dengan tujuan Pulau Christmas, Australia. Namun belum sempat membawa para imigran, mereka ditangkap.

Tidak terima dengan putusan ini, melalui kuasa hukumnya, Agus Alendra, SH, para terdakwa mengaku kecewa. Apalagi mereka hanya disuruh menjadi ABK oleh Adi alias Budi alias Budi Setiawan. “Tiga nelayan ini menjadi korban, mereka miskin, tidak tahu apa – apa dijadikan tersangka. Sedangkan Budi Setiawan sampai saat ini bebas berkeliaran tidak ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban,” protes Agus.

Atas putusan ini, kliennya akan mengajukan banding karena keberatan dengan tingginya vonis tersebut. (ars)

Halaman 5

Harga Bawang di Lobar Tembus Rp 100 Ribu Giri Menang (Suara NTB) Harga bawang kian melambung. Di Lombok Barat (Lobar), harga komoditas ini di tingkat pengecer berkisar antara Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per Kg. Penyebab naiknya harga komoditi ini karena stok bawang menipis, akibat suplai dari petani terhambat. Hal ini dipengaruhi penanaman yang tidak teratur sehingga berpengaruh terhadap musim panen komoditi ini.

Pantauan Suara NTB di Pasar Gerung dan Kediri, Jumat (15/3), tidak hanya harga bawang yang naik, melainkan sejumlah komoditi pertanian lain seperti cabai dan tomat juga naik hingga kisaran 20 sampai 30 persen. Diakui Suarni, seorang pedagang di Pasar Gerung, lonjakan harga itu terjadi sejak tiga hari terakhir.

Kemungkinan katanya dipicu pasokan yang kurang sehingga harganya menjadi naik.

Seperti halnya bawang putih dan bawang merah mencapai Rp 80 ribu, naik dari harga sebelumnya Rp 60 ribu. Sementara harga tomat dan cabai masih kisaran Rp 30 ribu sampai Rp 45 ribu/Kg. Bahkan di

Pasar Kediri, kenaikannya cukup tajam. Untuk bawang merah naik Rp 20 ribu dari Rp 60 ribu menjadi Rp 80 ribu. Sedangka bawang putih malah lebih tinggi harganya mencapai Rp 100 ribu naik dari sebelumnya Rp 80 ribu per Kg. “Selama saya menjadi pedagang, kenaikan bawang kali ini paling tinggi,” aku Murnah, seorang pedagang.

Ia mengaku, selama beberapa hari ini pasokan komoditi ini terlambat. “Apakah karena ada masalah di petani, kami tidak tahu,” ujarnya. Ia menduga hal ini akibat keterlambatan pasokan dari petani. Biasanya, di musim hujan kondisi seperti ini kerap terjadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar, Joko Wiratno tak menampik kenaikan harga bawang tersebut. Menurut catatan Disperindag, kenaikan harga bawang mencapai 80 persen, cabai 30 persen dan tomat sekitar 20 persen.

Pihaknya sendiri tidak bisa berbuat banyak atas kondisi ini, pasalnya hal ini masalah iklim. Namun yang perlu diperhatikan, petani harus taati pola tanam. Dalam hal ini Dinas Pertanian punya tugas untuk mensosialisasikan kepada petani, bagaimana penanaman yang baik. Sentra penghasil bawang di Lobar sendiri tidak banyak, hanya di

Dilarang Terima Dana Kampanye dari Asing Mataram (Suara NTB) Pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah dilarang menerima dana kampanye dari lembaga asing. Selain dari lembaga asing, pasangan calon juga dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing, dan warga negara asing (WNA).

Hal tersebut telah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 85 ayat (1) huruf A. “Kalau ditemukan akan dikembalikan ke kas negara,” ujar Anggota KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, Jumat (15/3).

Aksar menyampaikan, selain dilarang menerima dana asing dalam rekening dana kampanye, dalam pasal yang sama juga ditegaskan larangan menerima dana dari pemerintah, BUMN, BUM D serta penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. “Sementara itu dalam pasal yang sama ayat (2) ditegaskan bahwa pasangan calon yang menerima sumbangan yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut,” ujarnya.

Pasangan calon juga diwajibkan untuk melaporkan ke KPUD paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah. “Pasangan calon yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pembatalan sebagai

pasangan calon oleh KPUD,” tegasnya.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi ayat (3) Pasal 85 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Aksar juga menjelaskan dalam UU yang sama dalam Pasal 83 disebutkan bahwa dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, parpol atau gabungan parpol pengusung, dan sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Dalam Pasal tersebut juga diatur batas jumlah maksimal sumbangan dana kampanye yang dapat diterima pasangan calon baik dari perseorangan maupun badan hukum swasta. “Sumbangan dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50 juta dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350 juta,” terangnya.

Sementara itu untuk sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2,5 juta baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan ke KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

Laporan sumbangan dana kampanye tersebut lanjutnya harus disampaikan para pasangan calon kepada KPUD sehari sebelum masa kampanye dimulai dan sehari sesudah masa kampanye berakhir. Selanjutnya KPUD akan mengumumkan melalui media massa terkait laporan sumbangan dana kampanye tersebut satu hari setelah menerima laporan dari para calon. (yan)

KPU Dituduh Lakukan Maladministrasi Dari Hal. 1 “Dukungan yang hilang itu ada di 10 PPK di Lombok Tengah dan 5 PPK di Lombok Timur. Kalau itu diakumulasi, kami seharusnya bisa melampaui angka dukungan standar,” ujar Ranggalawe.

Ranggalawe mencontohkan, penyimpangan prosedural yang dialami pihaknya antara lain, terjadi di dua kecamatan, yaitu Batukliang dan Batukliang Utara. “Dimana sampai dengan saya diwawancara hari ini belum ada selembar pun, kami menerima berita acara verifikasi faktual dari PPS di dua kecamatan,” tegasnya. Padahal,

ketentuan mewajibkan penyerahan berita acara verifikasi faktual tersebut kepada pihak pasangan calon.

“Karena itulah kami sekarang melaporkan dan menunggu rekomendasi dari Bawaslu NTB. Kami yakin Bawaslu akan bersikap profesional dalam memproses laporan ini,” tegas Ranggalawe.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, menerangkan bahwa pihaknya kemarin tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. “Kita sedang melakukan klarifikasi terhadap PPS. Mudah – mudahan minggu depan sudah ram-

pung,” ujarnya sembari menegaskan pihaknya belum bisa memberikan komentar soal kesimpulan yang akan diambil oleh Bawaslu terkait laporan dari Ranggalawe tersebut.

Sementara Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, menegaskan bahwa pihaknya juga masih menunggu rekomendasi apa yang akan disampaikan oleh Bawaslu nantinya. Fauzan juga optimis jajarannya telah bekerja secara profesional sebab, proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan tersebut dilakukan dengan supervisi dari KPU Kabupaten/Kota setempat. (aan)

Kementerian BUMN Dorong RNI Serius Berinvestasi di RPH Banyumulek Dari Hal. 1 ‘’Disini lahannya sangat hebat, dan sangat bagus.

Saya sepenuhnya percaya kepada RNI dan Kementerian BUMN akan mendorong RNI untuk betul-betul serius masuk di sini (RPH Banyumulek),’’ ujarnya usai meninjau RPH Banyumulek, Jumat (15/3).

Karena itu, Dahlan Iskan menyarankan, untuk saat ini fokus utama RPH adalah penggemukan, pemotongan dan pengiriman daging ke Jakarta. Baru pada perkembangan selanjutnya dilakukan pengembangan ternak.

Menurutnya, Kementerian BUMN tidak bisa mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan apapun bentuknya kepada perusahaan yang ada di daerah.

Karena tidak ada dana pada APBN yang dikhususkan pada Kementerian BUMN. ‘’Berbeda dengan kementerian lainnya,’’ cetusnya, seraya

menambahkan, hanya saja, upaya yang bisa dilakukan untuk pengembangan perusahaan di NTB adalah mendorong kerjasama lebih banyak melalui semua BUMN yang dinaunginya.

Sebelumnya, Menteri BUMN juga berkunjung ke Praya, Lombok Tengah (Loteng). Dalam kunjungannya ke Loteng, Dahlan Iskan berkesempatan berdialog dengan sejumlah perajin tahu tempe. Pada kesempatan itu, ia menyinggung soal ketergantungan Indonesia pada kedelai impor masih sangat tinggi dan dipredisikan akan berlangsung cukup lama.

Pasalnya, tingkat produktivitas kedelai dalam negeri masih sangat rendah. Sehingga masih belum mampu memenuhi kebutuhan kedelai secara nasional.

Diungkapkannya, produktivitas kedelai secara nasional saat ini sekitar 1,2 ton per hektar.

Masih kalah jauh dari negara-negara lain di Asia.

Apalagi dengan Amerika yang produksi kedelainya sudah menembus angka 6 ton per hektar.

Rendahnya produksi kedelai secara nasional, lanjut Dahlan, disebabkan banyak faktor. Baik itu terkait penerapan teknologi pertanian serta kondisi daerah.

Tidak hanya itu, pola pikir petani juga memiliki andil cukup besar. Dimana bagi petani Indonesia , menanam kedelai masih menjadi pilihan kedua setelah padi .

Kondisi tersebut berimbas pada rendahnya perhatian yang diberikan petani kepada tanaman kedelai.

Inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang ke depan bagi petani. Bagaimana kemudian, bisa mendongkrak produktivitas kedelai. Pasalnya, prospek tanaman kedelai sangat besar untuk dikembangkan. Karena memang kebutuhan kedelai masih belum mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. (bul/kir)

Gerung dan Kuripan. “Sejauh ini Lobar masih memasok dari Sembalun, Bima, Dompu dan Sumbawa. Kadang dari Jatim,” ujarnya.

Pemetaan Potensi Pada kesempatan terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc mengatakan perlu langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan stok bawang dalam daerah pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) memetakan daerah-daerah yang cocok untuk ditanam bawang pada musim hujan sehingga stok dalam daerah tetap terpenuhi.

Dikatakan, produksi bawang NTB dari sentra-sentra produksi seperti Sembalun, Lombok Timur dan Sape Kabupaten Bima cukup besar.

Cuma, permasalahan yang di-

hadapi saat ini adalah teknologi penanaman pada musim hujan sehingga produksinya terus berkesinambungan.

Kebutuhan konsumsi bawang dalam daerah, kata Haris saat ini masih terpenuhi dari produksi bawang lokal.

Tetapi, untuk bawang putih, masih ada yang didatangkan dari luar daerah seperti Jawa. ”Pertanian nanti harus mengidentifikasi daerah mana yang bisa dikembangkan penanaman bawang untuk mengantisipasi lonjakan harga pada saat musim hujan.

Itu harus dilakukan, jangan hanya bersifat konvensional seperti selama ini. Kita lapor produsi bawang kita sekian, tetapi pada saat musim seperti ini kekurangan bawang.

Sama dengan cabai, pada musim ini tidak ada, tetapi harus ada upaya-upaya yang perlu dilakukan,” tandasnya. (her/nas)

Kasus Alkes Lotim Tersendat

KPK Belum Serahkan Data Lengkap Mataram (Suara NTB) Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Lombok Timur (Lotim), tak semuanya berjalan mulus. Tim penyidik Ditreskrimsus yang berkoordinasi awal Maret lalu, hingga kini belum menerima data lengkap dari KPK, dalam bentuk data Alkes tahun 2005 dan 2007. ‘’Yang diminta oleh penyidik, data Alkes tahun 2005, tapi yang diberika oleh KPK ke penyidik (data alkes Lotim) tahun 2008,” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, Jumat (15/3), setelah menghubungi penyidik Ditreskrimsus.

Data dari KPK itu cukup vital bagi pengembangan penyidikan kasus alkes tersebut. Mengingat lembaga super body itu punya data lengkap pengadaan Alkes Lotim tersebut, sejak tahun 2005 lalu. “Sehingga yang dibutuhkan penyidik adalah semua data terkait pengadaan Alkes Lotim, sebagai data pembanding,” terang Sukarman.

Data pembanding dimaksud, untuk mencocokkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) pengadaan Alkes

Tahun 2008, yang saat ini disidik pihak Ditreskrimsus.

Maka dibutuhkan data detail Tahun 2007 dan 2005 sebagai pembanding harga.

Dari data itu, sebagai salah satu petunjuk penting untuk menemukan selisih harga barang, kemudian menentukan nilai kerugian negara.

Sementara menunggu data dari KPK, Sukarman menjelaskan, penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi. Para saksi yang akan dipanggil, berkaitan langsung dengan pengadaan alkes. ‘’Pemeriksaan saksi masih dijawalkan,” terangnya.

Selain soal data pengadaan alkes, pihaknya juga sedang menunggu surat dari KPK yang menjadi bahan petunjuk untuk pengecekan langsung ke Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta. Berbekal surat ini, sebagai bahan lanjutan pihaknya untuk memeriksa langsung ke lokasi, setelah kegiatan yang sama dilakukan sebelumnya. ‘’Jadi mereka akan ke Bea Cukai untuk mengecek spesifikasi barang, ketika alkes itu masuk melalui pelabuhan itu. Sebab yang pasti Bea Cukai punya data terkait itu,” pungkasnya. (ars)

Kisruh APKLI akan Diputuskan di Munaslub Mataram (Suara NTB) Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKLI NTB, melihat ada kejanggalan atas dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengesahan susunan pengurus caretaker dan pembekuan jajaran pengurus DPW APKLI NTB oleh Dewan Pimpinan Pusat APKLI, dr.

Ali Mahsun,M.Biomed Ketua DPW APKLI NTB,M.Irwan Prasetya, mengatakan bahwa SK No 39.2/ KPTS/DPP-APKLI/II/2013 tertanggal 27 Februari 2013,dianggap cacat hukum karena sebelum dikeluarkannya SK tersebut, terlebih dahulu 17 DPW APKLI se-Indonesia telah membuat Mosi Tidak Percaya terhadap ketua umum DPP APKLI, Dr .Ali Mahsun,M.Biomed. ,”Mosi tidak percaya oleh DPW APKLI ini dilakukan dalam rapat konsultasi nasional di Jakarta pada Minggu tanggal 17 Februari 2013,” terangnya ditemui di Mat-

aram, Jumat (15/3).

Menurutnya,tidak hanya itu saja, SK tersebut juga dianggap cacat hukum, karena Sekjen yang menandatangani SK tersebut pada tanggal 27 Februari 2013, ternyata H.Arifin Djakani, SE,S.AG. MM baru diangkat pada 1 Maret 2013.

Ditambahkannya, mosi tidak percaya ini dilayangkan oleh 17 DPW APKLI, ini karena Ketua Umum DPP APKLI dianggap telah merubah secara sepihak AD/AR APKLI yang telah disepakati pada Munas ke 4 APKLI di Semarang.

Terkait dengan mosi tidak percaya tersebut dalam waktu dekat ini APKLI akan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Maret 2013. Berdasarkan hasil keputusan ke 17 DPW APKLI mengusulkan Munaslub memilih Kota Mataram sebagai tempat penyelenggaraannya. (bul)

Penerapan Teknologi Rendah Dari Hal. 1 ‘’Karena itu tadi, penerapan teknologi pertanian masih rendah termasuk perawatan tanaman kedelai oleh petani masih apa adanya. Kalau kondisi ini tetap berlangsung, maka produktivitas kedelai masih akan sulit didongkrak,’’ tandasnya.

Untuk itu ke depan, penerapan teknologi pertanian yang baik serta perhatian khusus dalam pengembangan tanaman yang menjadi bahan baku temped an kedelai ini, menjadi keharusan. ‘’ Jika kita ingin meningkatkan produktivitas kedelai di daerah ini (NTB) khususnya dan nasional pada umumnya,’’ pungkasnya. (kir)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

Data Ulang Penerima Jamkesmas KESERIUSAN pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada warganya merupakan sebuah keharusan. Apalagi seluruh kepala daerah yang memimpin sekarang ini menjanjikan pelayanan kesehatan terbaik dan gratis pada warganya, khususnya pelayanan gratis kepada warga miskin.

Namun, harus diakui banyak warga miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal, karena tidak terdata dalam daftar penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Ironisnya, warga yang dikatagorikan mampu menerima kartu Jamkesmas yang seharusnya tidak mereka terima.

Sebagai contoh di Kota Mataram, pembagian kartu Jamkesmas diduga salah sasaran. Banyak masyarakat yang dikatagorikan mampu justru menerima kartu Jamkesmas. Sementara, masyarakat miskin yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima kartu Jamkesmas tidak terdaftar. Kondisi ini, tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat miskin mengenai pola pendataan yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Disinilah diperlukan ketegasan dari Pemkot Mataram dalam memberikan informasi jelas kepada masyarakat. Termasuk, kembali melakukan pendataan warga miskin untuk menerima kartu jamkesmas, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, mengakui, banyaknya pembagian kartu Jamkesmas yang salah sasaran berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya. Belum lagi, jumlah penerima kartu Jamkesmas di ibukota Provinsi NTB ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di satu sisi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Mataram menurun 1 persen. Tahun 2012, jumlah penerima kartu Jamkesmas sebanyak 80.433 jiwa, meningkat menjadi 108.307 jiwa di tahun 2013.

Melihat adanya perbedaan dari BPS dan penerima kartu Jamkesmas ini, menimbulkan pertanyaan besar untuk segera disikapi Pemkot Mataram. Pemkot Mataram tentunya tidak bisa berdiam diri melihat fakta seperti ini. Pemkot harus cepat bertindak mengatasi masalah ketidakadilan bagi warga miskin.

Orang-orang yang dikatagorikan kaya dan menerima kartu Jamkesmas juga harus memiliki kesadaran atau setidaknya merasa malu menerima hak yang seharusnya tidak diterima. Mereka semestinya mengembalikan kartu Jamkesmas yang diterima kepada pemerintah, karena sejatinya tidak pantas menerima subsidi.

Pemerintah juga harus menarik kembali kartu-kartu Jamkesmas yang telanjur sudah dibagikan pada masyarakat penerima, khususnya dari katagori mampu. Setelah itu, pemerintah kembali melakukan pendataan dengan melibatkan aparatur lurah dan lingkungan, sehingga bisa diketahui masyarakat yang menerima kartu Jamkesmas atau tidak.

Yang tak kalah pentingnya, Pemkot Mataram semestinya mengusut penyebab kenapa warga kaya (mampu) menerima Jamkesmas, sementara yang berhak (miskin) justru terabaikan? Adakah kemungkinan permainan oknum aparatur di bawah yang mendata penerima Jamkesmas? Tidak salah jika indikasi ini diusut untuk menghindari terulangnya kasus serupa di kemudian hari. (*)

Halaman 6

Mengubah Stigma Politik B

anyaknya pemilih golput setidaknya bisa dipandang sebagai indikasi atas beberapa kemungkinan.

Bisa jadi betul bahwa kesadaran politik belum benar-benar tertanam dalam pikiran masyarakat, tetapi mungkin lebih tepat sebagai indikasi sikap skeptik yang timbul akibat dari kenyataan yang dialami, dilihat, didengar atau dirasakan oleh masyarakat tentang apa yang disebut sebagai politik.

Meskipun begitu pintu peran politik kelihatannya memang telah terbuka lebar. Kalau dulu masyarakat sama sekali tak tahu-menahu soal politik akibat pemerintahan represif-sentralistik, sekarang politik telah menjadi bahan perbincangan, bukan hanya di gedung pemerintahan atau lobi hotel yang bersih dan wangi. Tetapi juga di warungwarung kopi, bahkan dalam percakapan hampir dinihari di tepi jalan antarpenjaga malam.

Sepertinya memang menyenangkan melihat kenyataan bahwa bicara politik tidak lagi merupakan perbuatan tabu dan subversif. Orang bebas beropini kapan saja tentang gonjang-ganjing politik, baik lokal maupun nasional. Media massa sebagai “pengawal demokrasi” bila datang hajatan politik seperti Pemilukada telah siap dengan laporan yang cepat dan terus diperbarui. Politik telah menjadi menu yang kian karib dengan masyarakat.

Tetapi keriangan yang ditimbulkan oleh hal tersebut tak diikuti oleh perubahan atas stigma politik yang “kotor dan kejam”. Sehingga cara menyikapi ketika peran politik dimiliki oleh masyarakat jadi cenderung pragmatis atau skeptis. Dalam hal peran politik masyarakat, tak bisa tidak, pemilihan kepala daerah dari lingkup kecil sampai yang terbesar adalah saat paling krusial, dimana sikap yang dimaksud tadi kelihatan terang. Misalnya ungkapan: “ambil uangnya, jangan pilih orangnya”. Ungkapan ini secara gamblang menunjukkan pesan pragmatis sekaligus skeptis. Dan tentu saja sikap pragmatis itu diadopsi dari mereka yang membutuhkan suara. “Politik uang” merupakan jalan yang dipercaya paling efektif untuk meraih kemenangan.

Pikiran ini bisa dibilang “basi” sebab dia tidak lagi relevan dengan keterbukaan dan kemungkinan. Apakah akan disepakati juga bahwa politik untuk mendapat kekuasaan sama dengan berjudi? Bukankah tidak ada yang menjamin, dan tak bisa dicrosscheck pula bahwa orang yang telah diberi uang bakal memilih.

Kesadaran politik masyarakat, pada kadar tertentu, sudah tak bisa lagi diremehkan. Karena itu mengubah stigma politik adalah langkah

STASIUN RADIO

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram)

pertama untuk memparalelkan kesadaran tersebut dengan praktik politik kaum elite. Ketika politik telah menjadi bagian dari keriangan di masyarakat, praktik politik kaum elite justru tak mengalami banyak perubahan. Jabatan masih dipandang sebagai kekuasaan, bukan kepemimpinan. Obsesi politik masih berkisar pada bagaimana supaya dapat meraih kekuasaan, bukan bagaimana supaya bisa memperbaiki keadaan. Akhirnya muncullah kemuakan yang kemudian diaplikasi-

Agenda politik para elite via Pemilukada sebaiknya segera mengubah stigma politik yang “kejam dan kotor” itu, sebab jika tidak, akibatnya ketidakpercayaan masyarakat akan semakin kuat, dan pada saat itu politik hanya akan menjadi bahan olok-olok semata. kan dalam sikap memilih golput tadi.

Mengubah stigma politik hanya bisa dilakukan dengan langsung memberi bukti kerja, bukti keberpihakan serta bukti ketegasan yang kesemuanya merujuk pada tujuan mengatasi masalah dalam masyarakat. Dan seorang pemimpin tentu akan memimpin dan bertanggung jawab atas semua programnya. Berbeda dengan penguasa yang cenderung akan lebih banyak memerintah sembari mendengar hasil dari perintahnya tanpa melihat langsung apakah laporan tersebut benar atau dikarang-karang saja.

Pemilukada Sebentar lagi Pemilukada di Nusa Tenggara Barat bakal dilangsungkan. Kita lihat saja apakah fenomena golput juga dominan.

Tetapi yang jelas situasi politik daerah akan mencapai titik kulminasi. Pelbagai strategi kampanye akan saling beradu, berbagai janji visi dan misi akan dilontarkan. Dan

tidak lupa, jalan-jalan kita akan penuh dengan atribut kampanye.

Bersamaan dengan itu sikap tak acuh, sinis dan skeptik telah tampak di berbagai jejaring sosial.

Pemilukada tahun ini bisa menjadi suatu bahan kaji perihal kesadaran politik di masyarakat sebab ada gejala pergeseran yang terjadi manakala masyarakat melihat dan memilih calon pemimpinnya.

Seperti yang disimpulkan Emha Ainun Nadjib, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya sekarang ini tak lagi membutuhkan superhero ala Hollywood yang gagah perkasa, tetapi membutuhkan sosok yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Sekaligus merepresentasikan sosok manusia Indonesia yang lugu tapi berbakti. Emha menunjuk terpilihnya Jokowi sebagai contoh. Menurutnya Jokowi adalah sosok yang mampu merepresentasikan manusia Indonesia. Dan Jokowi telah membuktikan, setidaknya sampai saat ini, bahwa seorang pemimpin memang tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Pemimpin harus tahu benar, bahkan mengalami dan merasakan apa yang dialami dan dirasakan masyarakat. Apa yang dilakukan Jokowi telah menjungkirkan stigma selama ini, bahwa pejabat itu pasti elite dan cuma baik waktu kampanye saja.

Untuk mengubah stigma politik yang “kotor dan kejam” dibutuhkan pemimpin yang punya cara pandang yang berbeda terhadap kursi dan kuasa. Dan itu bisa dimulai dan dilihat dari bagaimana cara para calon yang bakal dipilih melakukan kampanyenya. Sejauh ini, bahkan pada lingkup kecil, seperti Pemilukades, yang namanya “politik uang” masih kerap diindikasikan menjadi cara yang ampuh. Dengan cara itu kelihatan seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan masyarakat yang bodoh. Padahal yang diperlukan masyarakat dalam keterbukaan politik saat ini bukan (cuma) uang, tapi juga peran. Dengan membeli suara masyarakat, si pembeli telah menghapus peran masyarakat. Bagaimana tidak, dengan logika “karena saya telah membeli (suara)mu, maka sayalah yang menentukan pilihanmu”, peran masyarakat dalam menentukan pilihannya secara independen sudah tak bersih lagi. Dengan begitu akan susah mengharapkan stigma politik bisa berubah menjadi lebih baik.

Apabila golput nantinya juga menjadi fenomena dominan di daerah kita, tak bisa dimungkiri bahwa stigma politik tersebut juga berpe-

ran besar terhadap terjadinya fenomena itu. Meskipun yang disebut golput itu sendiri memerlukan kesadaran yang lebih mendalam, sebab bisa saja pertanyaan yang muncul adalah, apakah orang-orang yang memilih golput itu semuanya memiliki kesadaran politik yang ideal? Ataukah hanya berdasar pada stigma semata?

Vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan, demikian sebuah aforisma pernah dituliskan. Meskipun yang mayoritas belum tentu benar, tetapi dari sana dapat disimpulkan suatu keadaan yang sedang terjadi. Maka stigma politik yang muncul selama ini sudah jelas bersumber dari rentetan fakta dan realitas. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Perilaku politik para elite memang jauh dari sikap takzim terhadap masyarakat yang notabene harus dilayani. Malah kadang sebaliknya, para pejabat itu yang minta dilayani. Dipertahankannya pandangan tentang kelas-kelas sosial, membuat mereka nyaman sebab status sosial mereka seakan terangkat sekian meter di atas status sosial masyarakat biasa.

Agenda politik para elite via Pemilukada sebaiknya segera mengubah stigma politik yang “kejam dan kotor” itu, sebab jika tidak, akibatnya ketidakpercayaan masyarakat akan semakin kuat, dan pada saat itu politik hanya akan menjadi bahan olok-olok semata.

KPU dituduh lakukan maladministrasi Harus dibuktikan

*** Pemprov NTB lacak kemungkinan bawang ditimbun Antisipasi permainan spekulan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

Pemprov NTB Lacak Kemungkinan Bawang Ditimbun

Satu Produk Go Global BADAN Koordinasi dan Penyuluh (Bakorluh) NTB sudah merancang salah satu produk olahan dari NTB dipastikan akan menjajal pasar global, mengingat saat ini enam jenis produk kemasan sudah dipasarkan secara nasional, melalui kerjasama dengan Alfamart untuk pemasaran di kawasan Jabodetabek.

Keenam jenis produk yang sudah bersaing di pasar nasional, disebut Sekretaris Bakorluh NTB, Dr.H. Mashur, di antaranya abon sapi, keripik kulit, permen susu, emping dan opak jagung, serta manisan dari rumput laut, yang produksinya masih ditangani oleh tiga pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Bersama beberapa pihak terkait, disebutkan pihaknya akan melakukan penyuluhan peningkatan produksi, dengan adanya kerjasama pasar ini. Khususnya dalam hal memperbanyak jumlah pelaku UKM, yang memproduksi bahan makanan tersebut.

Pada prinsipnya, untuk bisa terus bersaing dengan produkproduk dari daerah lain, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas menjadi sorotan utama, guna memenuhi permintaan pasar.

Hanya saja, meski produksi komoditi unggulan dalam daerah sudah go nasional, dengan disertai standar halal, label kandungan gizi, merek dagang dan barcode. NTB saat ini belum memiliki mesin kemasan yang berstandar nasional. Untuk sementara ini, kemasan jadi masih menggunakan bantuan dari luar daerah.

Dipertegasnya, kerjasama dengan Alfamart ini akan dilanjutkan dengan beberapa supermarket lainnya. Namun untuk sementara, Alfamart dipandang sebagai salah satu supermarket yang memiliki jaringan terluas di Indonesia, dengan jumlah outlet mencapai 6.000 unit dengan 200 unit di antaranya ada di Bali dan NTB. Sedang dilakukan identifikasi komoditi-komoditi lain yang akan dipasarkan secara nasional lebih banyak, apalagi potensi di NTB menurutnya jauh lebih besar dibanding beberapa daerah lain. Khusus untuk jenis produk yang akan dijadikan andalan untuk go global, kemungkinan disebutnya madu Sumbawa atau terasi udangnya.

Tetapi masih dilakukan uji kelayakan, mana di antaranya yang dianggap unggul, akan dicetuskan langsung untuk dijajakan di pasar internasional.

“Kita sudah dipandang berhasil, bahkan pemerintah pusat telah menjadikan NTB sebagai provinsi percontohan dan mendapat penghargaan, dari sisi penyuluhan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Karena salah satunya sudah tercipta produk nasional berbahan baku rumput laut,” demikian disebutnya.

Beberapa provinsi di Indonesia, disebut sudah menggagas kerjasama untuk belajar langsung terkait pengembangan produk-produk tersebut di daerah ini. (bul)

Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi kenaikan harga yang berkelanjutan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi NTB, mengambil langkah identifikasi ketersediaan dari beberapa mata rantai penjualan, di antaranya dari pedagang eceran kecil, penguhasa, hingga kepada distributornya, guna melacak adanya kemungkinan penimbunan. Mengingat adanya informasi di lapangan, yang menyebutkan kondisi saat ini sedang dipermainkan para cukong yang memiliki ketersediaan stok banyak.

Kepala Disperindag NTB, melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Ir. Hj. Ulayati Ali, M. Si, Jumat (15/3) kemarin, bersama tim lainnya melakukan identifikasi lapangan, memantau arus distribusinya di Pasar Mandalika, Mataram.

Hasil temuan sementara, dari pengecer hingga ke pedagang besar, bahkan memantau langsung gudang distributor, tidak ditemukan adanya penimbunan stok. Hanya saja, di beberapa pedagang diketahui masih tersedia, tetapi tidak dalam jumlah banyak. Paling banter menurutnya, pedagang menyimpan sampai 1,5 ton, yang baru didatangkan dari daerah Bima.

“Kalau ada diketahui ada indikasi penimbunan, maka akan ada tindakan tegas dari pemerintah daerah. Kalau

masyarakat ada yang mengetahui pengusaha melakukan penimbunan, mari dilaporkan untuk ditindaklanjuti,” demikian disebutkannya.

Diakui, dari pantauan di beberapa pasar tradisional, harganya sudah cukup melambung dari harga biasanya, bawang putih dicatat harganya sudah mencapai Rp 75 ribu/kilogram.

Namun demikian, tidak bisa menurutnya pemerintah daerah mengatasinya dengan melakukan operasi pasar, karena komoditi hortikultura ini bukanlah komoditi yang bisa dihasilkan oleh pabrik. Berbeda dengan jenis kebutuhan sembako lainnya.

“Frekuensi pemantauan di pasar dan distributor akan ditingkatkan, sehingga tidak menjadi keresahan di masyarakat.

Kalaupun hari libur, pemantauan

akan jalan terus,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi kondisi yang terjadi saat ini, Pengamat Pertanian Universitas Mataram, Dr. Ir. Kisman, M. Sc dikonformasi terpisah menyebutkan, apa yang terjadi secara nasional saat ini, sebenarnya bersumber dari kebijakan pemerintah yang menetapkan impor. Sehingga berdampak pada menurunnya keinginan petani untuk menanam komoditi hortikultura ini, tidak terkecuali di NTB. Wajar, karena barang impor menurut Pembantu Dekan I Fakultas Petanian ini akan mengakibatkan pengerdilan harga komoditi di dalam daerah, karena perbandingan kualitas dan harga yang diberlakukan.

Akibatnya, pada saat penghentian sementara kebijakan impor, justru stok sedang berkurang,

Dewan Sarankan Kantor GNE Dimanfaatkan Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB menyarankan kepada eksekutif agar kantor PT Gerbang NTB Emas (GNE) dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak ketiga agar dapat memberikan keuntungan bagi daerah. Kantor GNE yang berada di dekat perempatan Sweta tersebut dinilai terlalu besar dan luas.

Menurut Wakil Ketua Komisi I (Bidang Aset dan Pemerintahan) DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH, kantor salah satu BUMD tersebut tidak harus sebesar itu. “Cukup kantor kecil saja. Itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hotel dan lainnya atau bisa dikerjasamakan,” sarannya.

Tidak hanya GNE, Rumaksi juga menyarankan kepada pemerintah provinsi agar aset-aset strategis milik pemerintah provinsi di beberapa tempat juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga dapat menyumbang PAD. Politisi Partai Hanura ini juga mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang memberdayakan aset-aset yang lama nganggur atau tidak digunakan seperti eks rumah jabatan pimpinan DPRD NTB di Karang Jangkong, Mataram.

“Itu terobosan bagus. Kami mengapresiasi langkah pemerintah provinsi tersebut . Aset-aset yang tidak lagi digunakan agar diberdayakan kembali,” pujinya. Selain menambah PAD, pembangunan dan pemanfaatan aset-aset tersebut juga nantinya dapat menambah lapangan pekerjaan.

Rumaksi mengatakan pihaknya juga memberikan masukan kepada pemerintah provinsi agar aset yang tidak digunakan dapat dikerjasamakan dengan pihak investor. “Daripada tidak terpakai dan menghabiskan uang perawatan, sebaiknya dikerjasamakan,” tambahnya.

Tidak hanya eks perumahan jabatan pimpinan DPRD NTB di Karang Jangkong, Rumaksi mengatakan pemerintah provinsi juga mempunyai aset seluas 31 are di kawasan Sengggi yang dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan investor. (yan)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Ulayati Ali

Kisman

tetapi kebutuhan di lapangan justru terus meningkat. Tidak bisa cepat diatasi jika kondisinya seperti ini, karena untuk pengadaan produksi saja, harus menunggu selang waktu enam bulan.

Tinggal sekarang, pemerintah daerah menjadikannya pelajaran, khususnya pihak terkait untuk menyusun strategi, dalam menjaga kestabilan stok. Dari sisi pertaniannya, tentu kata Kisman, dengan melaksanakan pola tanam yang tidak serempak.

Sehingga saat panen produksi tidak melambung dan mengakibatkan penurunan harga.

Bisa saja, menurutnya, Dinas

Pertanian memberlakukan pola tanam berjenjang di tataran petani. Artinya, dalam satu hektar lahan, tidak ditanam bawang secara serempak. Namun diselang, setiap 20 are ditanam sekali dalam dua minggu.

Dengan demikian, diyakini panen akan stabil, ketersediaan stok dan harga, secara otomatis akan stabil. “Memang sulit mengubah pola tanam petani, tetapi pemerintah pasti punya langkah pendekatan, jangan lupa mengangkat minat petani perlu dibantu Saprodi sebagai langkah awalnya,” demikian menurutnya. (bul)

Perkebunan Cengkeh Serap Kompos dari Kelompok Ternak (Suara NTB/bul)

H. Mashur

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

MUTIARA - Pihak perhotelan sekarang sudah melengkapi kebutuhan pengunjungnya, dengan memberikan ruang kepada para perajin mutiara untuk menjajakan perhiasannya di dalam hotel, seperti halnya pedagang mutiara di salah satu ruang lobi hotel di Mataram ini.

Soal Eceran BBM di KLU

Disperindagkop Tunggu Petunjuk Bupati Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Utara (KLU) sampai saat ini masih menunggu petunjuk Bupati atas rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu (premium dan solar). Mengingat dalam Perpres No. 15 tahun 2012 yang mulai berlaku 2013, Dinas hanya dibolehkan menerbitkan rekomendasi kepada Industri Kecil dan UKM (Industri Rumah Tangga).

“BBM eceran hanya boleh diterbitkan untuk industri kecil yang alatnya bergerak, tetapi membutuhkan minyak, dan modalnya harus sekian.

Pengecer tak boleh jual lagi, tetapi kita justru mempertimbangkan pengecer sangat membantu masyarakat,” kata Kadisperindagkop dan UMKM KLU, H. Arkam, didampingi Kabid Perdagangan, I Komang Karta, Jumat (15/3).

Arkam tak menyangkal pihaknya sempat dipermasalah-

kan oleh Asisten II Bidang Perekonomian Setda KLU karena menyetop rekomendasi BBM kepada pembeli eceran. Senada Asisten, Disperindagkop dan UMKM juga mengkhawatirkan jika eceran dihentikan akan menyulitkan suplai premium solar untuk konsumen KLU yang keberadaannya jauh dari SPBU. Konsumen sepeda motor yang ada di Bayan atau di Pedalaman Kecamatan Gangga dan Tanjung, diyakini tidak akan bersedia membeli BBM ke SPBU. Selain jarak tempuh yang jauh, transportasi dari domisili ke SPBU juga memakan biaya yang cukup besar.

“Kita masih meminta petunjuk Pak Bupati, apakah rekomendasi eceran akan lanjut atau tidak, supaya ada dasar hukum kita dalam mengambil keputusan. Kalau kita bandingkan, tidak bisa penyetopan BBM eceran diberlakukan di KLU. Pemerintah hanya menjadikan tolok ukur di kota-kota besar yang banyak

SPBU, tetapi di KLU yang hanya dua SPBU, bagaimana mungkin kebijakan ini diberlakukan sama,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dua unit SPBU yang ada di KLU masing-masing terletak di pusat Kecamatan Pemenang dan pusat Kecamatan Kayangan. Di Kecamatan lain yakni Tanjung, Gangga dan Bayan, belum terisi SPBU. Keterbatasan SPBU ini sudah sangat menyulitkan pola distribusi ke masyarakat tanpa melibatkan keberadaan pengecer.

Ia menambahkan, meski pengecer pada umumnya lebih banyak menjual dengan botolan yang takarannya tak sampai 1 liter, namun perilaku pasar yang sudah bisa diterima konsumen itu melenggangkan usaha eceran di masyarakat. Sementara di tingkat dinas, belum dapat menindak atau minimal mengawasi karena transaksi eceran dengan takaran botol tidak diatur oleh Perda. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Di beberapa kelompok ternakdi Kabupaten Lombok Utara (KLU), limbah kotoran sapi yang terurai menjadi pupuk kompos sudah bernilai rupiah.

Untuk 1 ton kompos, dijual seharga Rp 800 ribu.

Diakui Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Adi Wibawa, ST., kepada Suara NTB, Jumat (15/3), pemberdayaan kelompok untuk memproduksi limbah menjadi rumah kompos sudah dipraktikkan oleh enam kelompok ternak. Penyebarannya, tiga kelompok di kecamatan Kayangan, serta masingmasing satu kelompok di Pemenang, Tanjung dan Gangga.

“Produksi kompos di kelompok sudah dilakukan. Untuk tahap awal, tata niaganya dilakukan di sekitar kelompok. Di Kayangan, hampir semua pupuk kompos dibeli oleh pengelola perkebunan,” kata Adi. Mencontoh salah satu kelompok yang berhasil mengembangkan pengolahan limbah, disebutkan Adi, yakni Kelompok Ternak Agung Rinjani, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan. Pada kelompok ini, produksi bulanan rumah kompos mencapai empat ton.

Dengan rataan produksi tersebut, tambahan penghasilan kel-

ompok dalam sebulan dari kompos saja mencapai Rp 3,2 juta.

Dana tersebut diakuinya masuk ke kas kelompok untuk penguatan kapasitas kelembagaan.

Adi membenarkan bahwa DPPKKP KLU pada tahap awal pengembangan kelompok tidak mengharuskan penarikan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk retribusi. Bagi Pemda KLU, penarikan retribusi pengolahan limbah kotoran sapi belum dapat diterapkan. Tingkat partisipasi kelompok ternak untuk ekspansi pengolahan lebih diutamakan daripada beban PAD di tingkat kelompok. Namun bukan mustahil, jika kelompok sudah mapan dan tata niaga kompos sudah lancar, Pemda akan mempertimbangkan pemasukan (PAD) untuk menunjang pembangunan di daerah.

“Produksi di tingkat kelompok masih sporadis di tingkat keluarga. Kita berharap, enam kelompok yang kita bina pada tahap awal akan menjadi contoh bagi kelompok yang lain sehingga terdorong untuk memanfaatkan limbah kotoran sapi sebagai pupuk organik,” lanjut Adi. Adi mengakui, dalam beberapa bulan terakhir kelompok ternak vakum berproduksi lantaran cuaca. Hujan terus menerus menyebabkan limbah menggumpal mengakibatkan mesin olah tak bisa berputar. (ari)

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR2306HD NOKA/NOSIN : MH1JF3119AK225383/ JF31E-0224520 AN CATUR ARIANTO HLG DISKTR CAKRANEGARA

HLG STNK R2 HONDA DR2377HF NOKA/NOSIN : MH1JF8116BK132724/JF81E1132807AN.MUHSANHLGDISKTR JL. KH AHMAD DAHLAN MENUJU MAN 2 MATARAM

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SPARE PART

SANGGAR SENAM

ACCESORIES

BATIK

EVENT ORGANIZER

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

TRAVEL

TRUSS

PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OBEISTAS

RUMAH MAKAN

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

Inter Tersingkir, Stramaccioni Bangga

Kejuaraan Tinju Amatir

NTB Harus Sukses Penyelenggaraan dan Prestasi Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB H. MNS. Kasdiono, SH, mengingatkan panitia Kejuaraan Tinju Amatir zona V (Bali, NTT dan NTB) di GOR Selong Lombok Timur, 10-13 April mampu memberikan nilai lebih bagi NTB. Paling tidak, NTB sukses menyelenggarakan event tersebut dan mampu mempersembahkan prestasi bagi daerah.

“Panitia tak hanya fokus pada persiapan penyelenggaraan saja, namun mereka harus fokus pada persiapan atlet. Sehingga hasilnya nanti sukses di penyelenggaraan dan sukses prestasi,” ujarnya pada Suara NTB di GOR 17 Desember, Jumat (15/3).

Kasdiono mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tinju Gubernur Cup itu sedang dipersiapkandengan baik oleh Pertina dan Pemkab Lotim, bahkan untuk mastikan persiapan tuan rumah pihak KONI NTB kata Kasdiono telah turun langsung ke lokasi guna melihat dekat sejauhman persiapan tuan rumah. Hasilnya, Pemkab Lotim serius mempersiapkan penyelenggaran event tersebut.

Kegagalan petinju NTB di ajang Pra-PON 2011 lalu boleh jadi dikarenakan pihak panitia terlalu fokus mempersiapkan acara pertandingan, sehingga persiapan atlet pun diabaikan.

Bisa juga bukan karena hal tersebut, namun kegagalan NTB ini tidak perlu dicari kambing hitam, namun ke depannya, pembinaan atlet tinju NTB harus lebih baik sehingga bisa mencapai prestasi yang maksimal.

Di tempat terpisah Sekretaris Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ, mengaku telah mempersiapkan segalanya. Pihak Pertina NTB, sudah mempersiapkan segalanya, baik persiapan penyelenggaraan maupun persiapan petinju sudah berjalan cukup lama.

Sementara salah satu petinju wanita NTB Murni mengaku belum mempersiapkan diri secara maksimal. Petinju kelahiran Sragen, Jawa Tengah (Jateng) yang pernah menjadi petinju unggulan NTB di Pra-PON 2012 terlihat masih bingung dengan persiapannya menghadapi Kejurnas Tinju Amtir Wilayah Bali, NTT dan NTB yang akan berlangsung di Lotim 10-13 April mendatang.

Yang mengejutkan lagi dia mengaku tidak tahu bila kejuaran yang akan melibatkan puluhan petinju Zona V itu akan mempertandingan kelas senior. Dirinya belum mendengar dari panitia mengenai rencana melibatkan petinju senior. “Setahu saya kejurnas itu tidak mempertandingkan kelas senior.Makanya saya belum melaksanakan persiapan maksimal,” ucapnya.

Persiapan maksimal yang dimaksud Murni adalah mengikuti pelatihan secara terpusat yang digelar Pertina NTB. (fan)

Milan Andrea Stramaccioni mengaku sangat bangga pada penampilan pasukannya, meski mereka tersingkir dari Liga Europa.

Menurut dia, kemenangan 4-1 di kandang adalah perjuangan yang sangat luar biasa hebat, apalagi setelah mereka kalah 0-3 pada leg pertama.

“Ini adalah penampilan terbaik kami selama musim ini,” ujar pelatih Inter itu seperti dikutip Skysports. ”Tim benar-benar menyingkirkan rasa takutnya dan selalu berinisiatif.”

Pelatih berusia 37 tahun itu hanya menyayangkan satu hal, yaitu kebobo-

TERPUKUL - Javier Zanetti menenangkan Andrea Stramaccioni yang terpukul setelah timnya tersingkir di Liga Eropa.

El Shaarawy Tidak Mau Ingat Barcelona “(Giampaolo) Pazzini memang sedang cedera, tapi kami beruntung (Mario) Balotelli bisa kembali dimainkan dan berharap bisa menang melawan Palermo di hari Minggu,” papar pemain berusia 20 tahun itu. (ant/ bali post)

Stephan El Shaarawy

Peringkat FIFA, Mali Dekati Brazil Berne Tim lima kali juara dunia Brazil tetap berada pada posisi rendah pada susunan peringkat FIFA hingga Kamis, di bawah Ekuador, Swiss dan Yunani dan hanya enam poin di atas Mali.

Tuan rumah Piala Dunia 2014 itu berada di urutan ke-18 klasemen FIFA, sedangkan Mali yang berlum pernah bermain di Piala Dunia, berada di urutan ke-24 setelah naik satu tingkat.

Sebanyak 10 tim dari Amerika

Selatan tetap berada pada urutan 50 besar sedangkan peringkat terendah ditempati Venezuela di tangga ke-43.

Brazil tidak ikut dalam babak penyisihan Piala Dunia dan hanya bermain dalam laga persahabatan yang poinnya kecil dibanding kompetisi biasa, sehingga kalkulasi poinnya menjadi sedikit.

Afghanistan, yang berada dekat dengan posisi terbawah hingga bulan lalu, naik 48 tingkat setelah menang atas Laos dan Sri Lanka, dan berada di urutan ke-141 dari 209 tim yang

masuk daftar peringkat FIFA. Jepang di puncak klasemen tim negara Asia, di urutan ke-26, sedangkan Pantai Gading di tangga ke-13 sebagai puncak tim negara Afrika sementara Meksiko di urutan ke-15, tim tertinggi dari negara kawasan CONCACAF. Tidak ada perubahan di posisi teratas, tempat juara dunia dan Eropa Spanyol bercokol di puncak klasemen disusul Jerman, Argentina, Inggris dan Italia, demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

KURSUS

Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

(Suara NTB/ist)

Milan Penyerang AC Milan, Stephan El Shaarawy mengaku tidak mau lagi mengingat-ingat kekalahan 0-4 atas Barcelona di Liga Champions. Ia lebih memilih untuk fokus pada pertandingan selanjutnya di Liga Utama Italia (Serie A).

Menurut dia, “Rossoneri” harus melihat ke depan terlebih untuk mengincar peringkat kedua klasemen sementara yang saat ini ditempati Napoli.

Milan hanya terpaut dua angka lagi untuk bisa menyalip anak-anak asuh Walter Mazzarri tersebut.

“Kami harus bisa melakukan apapun yang mungkin untuk meraih posisi dua, karena tinggal dua poin lagi,” ujar El Shaarawy seperti dikutip Football Italia. “Kami perlu menyiapkannya dan itu akan jadi hasil penting untuk kami,” katanya.

Dalam laga domestik selanjutnya, Milan akan menghadapi Palermo (17/3). El Shaarawy yakin timnya akan bisa membukukan kemenangan ketika melakoni pertandingan kandang tersebut.

Nadal Kalahkan Federer di Indian Wells Indian Wells Rafael Nadal menandai kembalinya dari cedera dengan meraih kemenangan meyakinkan atas Roger Federer pada Kamis (Jumat WITA), di perempat final Indian Wells Masters.

Nadal tiga kali mematahkan serve Federer pada set ked(ant/bali post) ua dalam perjalanannya untuk Rafael Nadal menang 6-4, 6-2 atas juara 17 Grand Slam itu, yang sedang menderita cedera punggung.

“Saya tidak berpikir Roger tampil 100 persen pada malam ini,” kata Nadal, yang meski demikian mengatakan bahwa kemenangan atas rival beratnya ini merupakan langkah kunci pada kembalinya ia setelah absen selama tujuh bulan untuk menjalani perawatan lutut kiri. “Saya sangat gembira untuk berada di semifinal. Ini merupakan kemenangan yang penting bagi saya,” tambahnya.

Nadal, yang merupakan mantan petenis peringkat satu dunia dan pemegang gelar juara 11 Grand Slam, kembali bermain pada Februari dan satu kali menjadi runner up dan meraih dua gelar pada tiga turnamen permukaan tanah liat di Amerika Selatan.

Tetapi Nadal belum menguji lututnya di lapangan dengan permukaan keras sejak mengundurkan diri dari Miami Masters Maret silam. (ant/bali post)

lan pada babak tambahan.Dia menjelaskan gol Emanuel Adebayor tersebut cukup membuat malu, terutama setelah kemenangan 3-0.

Biarpun begitu, Stramaccioni yakin kemenangan atas Spurs adalah langkah besar Inter, terutama dilakukan setelah berbagai kritik yang menerpa tim.

“Hal terpenting adalah kami telah memberikan respons, menunjukkan kami sebagai satu kesatuan dan tidak akan bercerai-berai karena kritik,” papar Stramaccioni. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 16 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

SUNSET Menikmati keindahan sunset menjadi salah satu alternatif melepas penat.

Senggigi menjadi salah satu tempat paling diminati untuk melihat momen matahari tenggelam .

(Suara NTB/fit)

Konser Manhattan

Liza Minnelli Duet dengan Alan Cumming New York Liza Minnelli mengubah panggung konser Manhattan, Amerika Serikat (AS), menjadi tempat pertunjukkan kabaret dengan tampil bersama bintang kawakan Broadway yang juga sahabatnya, Alan Cumming.

Mereka tampil bersama pada malam perdana pertunjukan dua malam, Rabu waktu setempat, persis seperti yang pernah mereka lakukan pada musim panas tahun lalu di klab malam Fire Island, pantai di Long Island.

“Liza hadir di Fire Island.

Terbayangkan? Seperti kunjungan Paus,” kata Cumming, mengenai penampilan mereka yang karcisnya habis terjual.

Ia menimpali, “Mungkin karena pertama kali sebuah pertunjukkan dipindahkan dari Cherry Grove di Fire Island ke Broadway.”

Cumming mengomentari penampilannya bersama Minneli di Fire Island yang selama ini dikenal sebagai salah satu obyek utama kunjungan kaum homoseksual.

Konser itu menjadi reuni “kabaret” karena Minnelli yang dikenang sebagai peraih Oscar

dalam film musik Sally Bowles tahun 1972. Adapun Cumming pembawa acara Broadway yang kemudian menyanyi bersama lagu-lagu kabaret.

Kedua artis tersebut memainkan jatidiri mereka. Minnelli mempunyai banyak penggemar pria homoseksual, sedangkan Cumming menikah dengan teman prianya.

Mereka pun dalam acara itu bertukar peran, yakni Minnelli menyanyikan lagu “Willkomen” yang biasa dibawakan Cumming. Sebaliknya , Cumming melantunkan “Mein Herr”, salah satu lagu terkenal dari film Sally yang dibintangi Minneli.

Suara Minnelli yang serak sangat kontras dengan suara Cumming yang tenor melengking dalam duet mereka. Keduanya juga bergaya kocak, antara lain berpelukan saat menyanyi.

“Kami saling tergila-gila, dan

saya merasa sangat akrab seperti berada di dalam sekumpulan teman.” kata Minnelli.

Produser Minneli, Daniel Nardicio, mengatakan bahwa hampir tidak ada produser yang berpikir untuk menampilkan dua sahabat lama tersebut dalam satu panggung bersama, seperti saat dua sahabat bersenang-senang di Fire Island.

Minneli pun mengemukakan, “Saya berani mengatakan bahwa pertunjukkan ini adalah merayakan sebuah persahabatan. Saya tidak pernah tahu apa yang akan dilakukannya, dan dia juga tidak tahu apa yang saya akan lakukan.”

Liza Minnelli menyanyikan lagu-lagu “But The World Goes Round” dan lagu khasnya, “New York New York”, “Teach Me Tonight”, “Liza With a Z”, yang diambil dari film berjudul sama.

Ia pun melantunkan “Ring Them

Bells”, yang membuatnya pernah meraih piala Emmy.

Minnelli dikenal sebagai artis serba bisa, menyanyi, bermain film, dan menari di panggung teater maupun film. Ia layaknya sang ibunda, aktris abadi Judy Garland, yang menyatakan tidak pernah memahat karir pada salah satu bentuk.

“Semuanya menyatu, waktu menyanyi, saya bermain peran, waktu menari saya juga berperan,”ujarnya.

Cumming membawakan lagu “Loosing my Mind” dari “Foolies” dengan gaya menggairahkan, juga lagu Lady Gaga “The Edge of Glory” dan lagu Adele “Someone Like You”.

Malam itu mencapai puncaknya ketika Cumming memimpin seluruh penonton yang sudah memborong karcis pertunjukkan itu untuk menyanyikan lagu “Happy Birthday” bagi ulang tahun ke-67 Minnelli.

Minnelli mengatakan belum mengetahui apakah mereka akan melakukan pertunjukkan bareng lagi. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DUET - Liza Minnelli dan Alan Cumming dalam Konser Mahattan di Amerika Serikat.

Ang Lee Garap Serial Televisi Colin Trevorrow, Konser MIKA Dimajukan

(Suara NTB/ist)

Los Angeles Sutradara peraih piala Oscar Ang Lee kini mengerjakan serial televisi setelah kemenangannya menjadi Sutradara Terbaik di Academy Award berkat “Life of Pi”.

Seperti dikutip dari Reuters, saluran televisi kabel FX mengatakan bahwa Ang Lee akan menyutradarai episode perdana dari drama “Tyrant” tentang mengisahkan keluarga Amerika yang terseret masalah dari gejolak Timur Tengah.

Drama itu adalah pekerjaan pertama Lee dalam menyutra-

Ang Lee

darai serial televisi, juga proyek pertamanya setelah membesut “Life of Pi” tahun lalu, film tentang remaja India yang terombang-ambing di tengah laut bersama seekor harimau, yang meraih empat Oscar.

Produksi serial drama tersebut dijadwalkan mulai pada musim panas, namun belum ada informasi perihal jam tayang dan siapa-siapa pemerannya.

Howard Gordon dan Gideon Raff tim di balik serial thriller psikologi “Homeland”- adalah produser eksekutif “Tyrant”.

“Ang Lee telah mendemonstrasikan kemampuan untuk menampilkan karakter dengan kedalaman yang mengungkapkan kondisi manusia secara universal,” kata Presiden FX John Landgraf dalam sebuah pernyataan.

Lee (58) adalah salah satu sutradara serba bisa di industri perfilman, karyanya beragam, mulai dari film seni bela diri “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, literatur klasik Inggris “Sense and Sensibility”, dan film aksi fiksi ilmiah “Hulk”.

Oscar pertamanya diraih pada 2006 saat membesut film koboy gay “Brokeback Mountain”. (ant/bali post)

Sutradara ”Jurassic Park 4”

Los Angeles Sutradara pendatang baru Colin Trevorrow terpilih sebagai sutradara film keempat “Jurrasic Park” yang lama dinanti orang.

Universal Pictures mengatakan bahwa Steven Spielberg yang menyutradarai dua film pertama Jurrasic Park yang menghasilkan pemasukan 1,9 miliar dolar AS dari seluruh dunia itu, akan menjadi produser eksekutif “Jurassic Park 4”, tidak sebagai sutradara.

Trevorrow (36 tahun) tidak begitu dikenal di Hollywood. Dia pernah membesut film independen “Safety Not Guaranteed” yang ditayangkan pada Festival Film Sundance 2012, dan sebelumnya membuat film doku-

Buat Film Tentang Fashion

Nia Dinata (Suara NTB/ist)

SUTRADARA dan produser Nia Dinata telah menyelesaikan film terbarunya “Runway Dreams” yang bercerita tentang dunia fashion.

Dalam film pendek berdurasi 45 menit itu, tergambar kehidupan dibalik layar sebuah pagelaran fesyen. Terutama dia menitik beratkan pada tiga profesi yaitu model, asisten desainer, dan koreografer fashion show.

“Dalam film ini aku mau kasih tahu kalau fashion people itu a hard working people,” ujar Nia setelah peluncuran film “Runway Dreams” di Jakarta, Kamis.

“Selain itu, aku juga mau meceritakan hal yang bener-bener real dari dunia fashion,” tambahnya.

Dia mencontohkan profesi asisten desainer yang kurang dikenal oleh masyarakat, padahal terkadang otak dari sebuah rancangan pakaian apik justru berasal dari profesi tersebut. Hanya saja, yang kebanyakan dipandang hebat adalah sang desainernya saja.

Film yang diputar gratis lewat Youtube itu, ceritanya ditulis oleh tiga orang yaitu Nia, Lucky Kuswandi dan Melissa Karim. Sedangkan untuk posisi pemeran utama ada Fitri Tropica, Karenina, dan Atria Loni Hartini. (ant/bali post)

menter TV. Universal mengatakan bahwa “Jurassic Park 4” akan dibuat dalam format 3D namun tidak mengungkapkan waktu perilisannya.

Spielberg mengumumkan pada 2011 bahwa film keempat tenga dalam pembuatan dan saat itu berkembang spekulasi apakah dia juga yang menyutradarai sekuel keempat itu.

“Jurassic Park” pertama dirilis pada 1993, dan akan kembali tayang di bioskop-bioskop AS April mendatang dalam format 3D. Universal, yang merupakan unit dari Comcast Corp, tidak mengungkapkan alur cerita dalam “Jurassic Park 4.”, demikian AFP. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Konser musisi Inggris MIKA di Jakarta dimajukan sehari menjadi 10 Mei 2013 di Skenoo Hall Gandaria City.

“Dikarenakan ada hal-hal yang diluar kendali kami, konser MIKA yang semula dijadwalkan hari Sabtu, 11 Mei, terpaksa dimajukan ke hari Jumat, 10 Mei 2013,” ujar Wahju Prasetya selaku perwakilan M-Pro Entertainment seperti yang tertera di rilis pers.

Wahju menambahkan, penggemar MIKA yang sudah membeli tiket tidak usah khawatir karena tidak ada perubahan lain selain tanggal konser.

“Penonton hanya perlu mengetahui kalau tangal konser dimajukan ke 10 Mei.” Penyanyi bernama asli Michael Holbrook Penniman Jr itu datang ke Indonesia diboyong oleh M-Pro Sports and Entertainment, serta Variant Entertainment dan didukung oleh Diatone dan 711 dalam rangka promosi tur album terbarunya, “The Origin of Love”.

Tiket dibagi ke dalam dua katagori, green section dan blue section. Tiket presale online berharga Rp 650.000 (blue section) dan Rp900.000 (green section) berlaku hingga 10 April.

Mika

(Suara NTB/ist)

Harga normal berlaku dari 10 April-10 Mei seharga Rp1.000.000 (green section) dan Rp750.000 (blue section). (ant/bali post)

Fitri Tropica Bahagia Dapat Peran Serius Jakarta (Suara NTB) Artis Fitri Tropica mengaku bahagia mendapat peran serius dalam film terbaru yang disutradarai Nia Dinata “Runway Dreams”.

Dalam film pendek berdurasi 45 menit tersebut, Fitri berperan sebagai seorang asisten fashion designer bernama Naira yang selalu salah di mata bosnya. Namun, Naira punya potensi untuk berkontribusi lebih di dunia fashion.

Fitri benar-benar tidak melucu di film itu. Ia justru berperan sebagai seorang perempuan lugu.

“Aku seneng banget Teh Nia (Dinata) melihat sisi lain aku, dan gak maksa aku untuk berperan lucu,” ujar Fitri setelah pemutaran film “Runaway Dreams” di Jakarta, Kamis.

Fitri pun mengaku bahagia dapat

berperan menjadi Naira di “Runway Dreams”, tokoh yang memiliki kemiripan sifat dengan dirinya.

Dalam film yang menceritakan seluk-beluk dunia fashion itu, Fitri beradu peran dengan beberapa artis seperti Artika Sari Devi, Karenina, dan Atria Loni Hartini.

Mulai hari ini, Film “Runway Dreams” bisa ditonton melalui situs YouT u b e . (ant/ b a l i post)

Fitri Tropica (Suara NTB/ist)

SUARA NUSANTARA

Sabtu, 16 Maret 2013

BUPATI SUMBAWA

PENGUMUMAN Nomor : 019/085/APP/2013 REKRUITMEN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2013-2017 Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Sumbawa merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki unit-unit usaha berupa perdagangan, percetakan, perbengkelan dan usaha borongan. Selain gedung kantor, PERUSDA juga memiliki peralatan pendukung kegiatan operasionalnya, seperti gudang barang, gudang alat, mesincetak,mesinpotongkertas,layout/setting,peralatanjilid,dumptruck,mobilpick up, peralatan bengkel, ruang cuci mobil hidrolik dan manual, mesin cuci mobil, single postliftdansnowwash,sertamesinpemecahbatu(stonecrusher). Sebagaiasetdaerah, PERUSDAKabupatenSumbawamempunyaiperananstrategissehinggawajibdikelola secara profesional, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuka kesempatan kepada para profesional untuk mengisi jabatan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2013-2017 dengan ketentuan sebagai berikut: I. PERSYARATAN 1. Warga Negara Indonesia; 2. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Sehat jasmani dan rohani serta berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun per tanggal 1 Maret 2013; 4. Tidak pernah dihukum penjara karena kejahatan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);

6. Tidak pernah diberhentikan dengan “tidak hormat” dari pekerjaan; 7. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik oleh pejabat yang berwenang, seperti Sekretaris Daerah untuk BUMD atau Direktur untuk perusahaan swasta; 8. Membuat dan menyampaikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kabupaten Sumbawa; 10.Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta; b. Pengurus partai politik. c. Jabatanlainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

II. TATA CARA PENDAFTARAN 1. Lamaran ditulis tangan ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan melampirkan: a. Pasfoto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 1 (satu) lembar; c. Fotokopi ijazah dan sertifikat pelatihan (jika ada); d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; e. Surat Keterangan Kesehatan dan Bebas Narkoba dari rumah sakit pemerintah; f. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja; g. Surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; h. Proposal visi dan misi serta strategi perusahaan; i. Membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan: 1) Bersedia bekerja penuh waktu; 2) Bersedia berdomisili di Kabupaten Sumbawa; 3) Bersedia mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Direksi Perusda Kabupaten Sumbawa bagi pelamar yang telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada persyaratan angka 10 (sepuluh) diatas; 4) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 5) Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; 6) Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya; 7) Tidakmenjadianggota/penguruspartaipolitikjikaterpilihmenjadiDireksi;

Halaman 11 8) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

2. Berkas lamaran (surat lamaran beserta lampirannya) dalam bentuk soft file (hasil scan) dikirimkan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa melalui e-mail dengan alamat : seleksidireksi_perusda@sumbawakab.go.id.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 13 Maret 2013 dan ditutup pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 24.00 WITA. 3. Berkas lamaran dalam bentuk hard file harus ditunjukkan kepada Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa pada saat pendaftaran ulang setelah dinyatakan lulus persyaratan administrasi.

III. TAHAPAN SELEKSI Proses pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa dilakukan dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut: 1. Seleksi persyaratan administrasi tanggal 28 Maret s/d 10 April 2013; 2. Pengumuman/pemberitahuan lulus seleksi administrasi tanggal 12 April 2013; 3. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tanggal 27 April 2013, melalui kegiatan: a. Pemaparan visi, misi dan strategi bisnis; b. Wawancara (pendalaman pengetahuan dan kemampuan) 4. Publikasi para calon terpilih ke masyarakat (Mei 2013) 5. Pengumumankeputusanhasil(Mei2013)padasituswww.sumbawakab.go.id.

SeleksiakandilaksanakandiGedungSekretariatDaerahKabupatenSumbawa dan peserta yang lulus dalam setiap tahapan seleksi akan dihubungi oleh Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa.

IV. LAIN-LAIN 1. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya; 2. Bagi pelamar yang memberikan keterangan palsu dinyatakan GUGUR; 3. Berkas lamaran beserta lampirannya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa. .

Sumbawa Besar, Maret 2013 Wakil Bupati Sumbawa ttd Drs. H. Arasy Muhkan

KLB Demokrat Bisa Jadi Pertarungan Terbuka Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan forum kongres luar biasa Partai Demokrat yang rencananya digelar di Bali, 30-31 Maret 2013, jika tidak diantisipasi dengan baik bisa menjadi pertarungan terbuka antara kubu Cikeas dan kubu Anas.

“Majelis Tinggi harus mampu mengkondisikan pemilihan ketua umum pada forum KLB dengan mengakomodasi kepentingan seluruh daerah dan cabang,” kata Yunarto Wijaya (ant/bali post) ketika dihubungi melalui teleYunarto Wijaya pon selulernya, Jumat kemarin. Menurut dia, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, pemilik suara pada kongres dan KLB adalah pengurus daerah (DPD) serta pengurus cabang (DPC), sehingga Majelis Tinggi harus merangkul seluruh kekuatan tersebut.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menurut dia, bisa menunjuk langsung seseorang untuk menjadi ketua umum, tapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak diatur dalam AD/ART. “Penunjukan langsung bisa saja dilakukan untuk menghindari pertarungan terbuka, tapi landasan hukumnya lemah, dan berpotensi terjadi keretakan di antara kader,” katanya.

Ia menjelaskan, setelah mundurnya Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum Partai Demokrat, keretakan di antara kader makin menguat, karena ada DPD dan DPC yang mendukung Cikeas serta ada DPD dan DPC yang mendukung Anas Urbaningrum. Kondisi ini memunculkan rumors, adanya dua kubu di internal Partai Demokrat.

Menurut Yunarto, agar tidak menimbulkan kegaduhan pada saat KLB serta keretakan setelah KLB, maka Majelis Tinggi harus merangkul seluruh kekuatan DPD dan DPC, yang memiliki hak suara pada kongres dan KLB. “Jika seluruh kekuatan daerah yakni DPD dan DPC bisa dirangkul, berapa nama pun yang diusulkan Majelis Tinggi bisa dipilih secara aklamasi dan tidak terjadi kegaduhan,” katanya. Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan, KLB hanya akan memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum.

Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono juga dikabarkan telah menegaskan tidak akan mencalonkan keluarganya untuk menjadi ketua umum PD pada KLB. “SBY telah menyatakan bahwa Ketum bukan dari keluarga, tidak Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, tidak Ibu Ani Yudhoyono,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Marzuki Alie di Jakarta, Jumat. Marzuki menambahkan, Ketua Umum PD harus kader partai.

“Tidak mungkin non kader yang baru memakai jaket biru langsung memimpin PD,” kata Ketua DPR RI itu. Ia juga menegaskan bahwa di Partai Demokrat tidak ada faksi-faksi. Semua berjuang agar partai bisa berkembang secara maksimal. (ant/bali post)

Perampok Emas di Tambora Terkait Jaringan Teroris Jakarta (Suara NTB) Aparat Polda Metro Jaya menangkap tujuh orang pelaku perampokan Toko Emas “Terus Jaya” di Jalan Jembatan II RT08/01, Angke, Tambora, Jakarta Barat, yang diduga terkait dengan jaringan teroris.

“Benar(terkaitteroris),pelakusudahditangkapdansekarangmasih dikembangkan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Toni Harmanto di Jakarta, Jumat. Kombes Toni mengatakan anggota Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya bersama Detasemen 88 Antiteror Mabes Polri yang berhasil mengungkap kasus perampokan terkait jaringan teroris tersebut.

Aparat kepolisian menangkap tujuh orang tersangka termasuk satu tersangka lainnya tewas ditembak di daerah Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat dan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Jumat sekitar pukul 06.00 WIB. Berdasarkan informasi, selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti berupa lima pucuk senjata api jenis “Scorpio”, 34 butir peluru, 2,5 kilogram emas hasil perampokan dan 12 unit bom rakitan.

Sebelumnya, kelompok perampok menggasak sebuah Toko Emas “Terus Jaya” Jalan Jembatan II RT08/01, Angke, Tambora, Minggu (10/3) sekitar pukul 10.10 WIB. Jumlah pelaku diduga empat orang menggunakan dua unit sepeda motor dengan mengenakan pelindung kepala (helm), jaket, sebilah golok, dan membawa dua pucuk senjata api jenis revolver.

Putra dari pemilik Toko Emas Terus Jaya, Paul William menjelaskan para pelaku datang secara mendadak langsung mengancam korban dan menggasak emas sebanyak 1,5 kilogram, serta uang tunai Rp 500 juta. Bahkan, salah satu pelaku sempat menganiaya penjaga toko bernama Afam dengan cara memukul kepala korban hingga terluka. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BOMPIPA-SeoranganggotaGeganaPolrimemeriksatasberisi bom pipa dalam penggrebekan terduga perampok toko emas Tambora di Mustikasari, Mustikajaya, Bekasi, Jumat (15/3).

(ant/bali post)

PANEN DINI - Petani menjemur bawang merah yang dipanen lebih cepat dari umur panen di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Jawa Timur, Kamis (14/3). Ini dilakukan untuk menekan kerugian akibat banyaknya bawang yang busuk karena curah hujan tinggi.

Harga Bawang Diduga Dikendalikan Kartel

Jakarta (Suara NTB) Aliansi Stabilkan Harga menduga ada praktik kartel dalam impor komoditas bawang putih, sehingga harganya melambung akhir-akhir ini. Belum lama ini dugaan serupa terjadi di bisnis impor daging sapi, menyebabkan KPK memeriksa sejumlah elit, di antaranya Menteri Pertanian, Suswono.

“Itu terlihat dari Rekomendasi Impor Produk Holtikultura, bahwa 50 persen kuota impor bawang putih dikuasai kartel alias asosiasi terdiri 21 perusahaan,” kata Koordinator Aliansi Stabilkan Harga, Abdul Hidayatullah, di Jakarta, Jumat. Kartel adalah gabungan dari para pengusaha yang bertujuan meraih keuntungan besar dengan cara monopoli perdagangan dan mengendalikan produksi dan harga barang.

Di Pasar Ampera, Jakarta Timur, harga bawang merah sampai Rp100.000 sekilogram pada Jumat pagi. “Bisa lebih mahal lagi besok, kabarnya begitu,” kata Soleh, seorang pedagang di pasar yang dikelola PD Pasar Jaya itu. Praktik kartel, katanya, bisa dilihat secara sederhana saja, yaitu tanpa sebab-musabab jelas, tiba-tiba saja harga satu komoditas meroket tidak terkendali. Ia menegaskan, kartel dalam perdagangan dilarang keras.

Pasal 11 UU Nomor 5/1999

Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Ia menyebutkan beberapa jenis, yakni kartel harga pokok (prijskartel), kartel harga, kartel syarat, kartel rayon (wilayah), kartel kontingentering, kartel laba dan sindikat penjualan. “Sebagai negara agraris, Indonesia sebenarnya bisa terbebas dari ketergantungan impor dan praktik-praktik mafia perdangan. Caranya, Indonesia harus segera melaksanakan reforma agraria,” ujarnya.

Akan tetapi, strategi dan konsep jelas tentang kedaulatan pangan tidak pernah dilakukan secara kontinu dan dikawal oleh pemerintah. Hampir selalu, tiap

ada kenaikan harga pangan, pemerintah selalu mengatasi itu dengan cara instan membuka keran impor, bukannya mendorong produktivitas pangan.

Sementaram Menteri Pertanian, Suswono, mengaku data produksi maupun kebutuhan bawang putih dan bawang merah saat ini tidak valid dengan kondisi di lapangan. Hari-hari belakangan ini dia disibukkan dengan pemeriksaan KPK terkait kartel importir daging sapi.

“Karena itu kami akan meminta Direktorat Jenderal Hortikultura mendata agar valid sehingga data yang ada mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan,” katanya, di Jakarta, Jumat. Suswono mengatakan, “Saat ini data produksi petani bawang putih maupun bawang merah belum ada, sehingga kami tidak memiliki pegangan soal produksi petani saat ini.”

Data produksi ini dianggap penting karena sebagai landasan memutuskan importasi

produk terutama bawang putih.

Inilah yang menyulitkan Kementerian Pertanian untuk melakukan importasi bawang putih tersebut. Berdasarkan data dari satu sumber, keperluanan bawang putih secara nasional mencapai 400.000 ton setiap tahun; sekitar 320.000 ton dipenuhi dari impor, sementara produksi dalam negeri ratarata 14.200 ton pertahun.

Saban terjadi kelangkaan komoditas pangan berujung kenaikan harga tidak terkendali, hampir selalu diatasi pemerintah secara instan dengan membuka impor. Konsep dan visi kedaulatan pangan nasional tidak diterapkan pemerintah secara konsisten, terpadu, dan terencana.

Meskipun demikian Suswono menyatakan, Kementerian Pertanian tidak bisa memaksakan petani untuk menanam bawang putih atau bawang merah. Sebab, lanjutnya, petani tentu melihat untung rugi dalam menanam komoditas tersebut. ”Sekarang pilihannya mana, petani harus dilindungi atau impor semua,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Mohammad Jafar Hafsah mendesak pemerintah segera melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga bawang putih

yang saat ini harganya sudah Rp 60 ribu per kilogram. “Dalam waktu satu minggu, harga bawang putih harus bisa stabil, kembali ke harga normal. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan pihak-pihak terkait harus segera melakukan operasi pasar,” kata Jafar di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, saat ini produksi bawang putih hanya 14.200 ton per tahun dan ini tak sebanding dengan tingkat konsumsi bawang putih masyarakat Indonesia yang mencapai 400 ribu ton per tahun. “Pemerintah harus bisa meningkatkan produksi bawang putih sehingga setengah dari impor itu bisa dikurangi. Karena saat ini hampir 90-95 persen, bawang putih kita diimpor,” kata dia.

Ketua Fraksi MPR RI Partai Demokrat itu menyebutkan saat ini sekitar 100-150 importir bawang putih. “Untuk itu perlu dilakukan pengaturan impor oleh pemerintah, baik dari sistemnya, volume import, kualitasnya. Itu harus dibenahi. Juga perlu dibentuk lembaga khusus untuk penyangga sehingga bila terjadi kelangkaan, semua bisa diatasi dan tak seperti sekarang ini,” kata dia. (ant/bali post)

Kasus Mutilasi di Ancol Diduga Bermotif Utang Surabaya (Suara NTB) Kasus mutilasi terhadap Toni Arifin Djomin, di tempat tinggalnya di Ruko Mediterania Residence Nomor 26/D Apartemen Aston, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, diduga bermotif utang karena pelaku kesal terhadap korban yang menagihnya.

Menurut salah seorang anggota Polrestabes Sura-

baya, pelaku yang berinisial AL merasa sakit hati karena ditagih hutang oleh korban pada Rabu (13/3) malam. Setelah beradu mulut, mereka berkelahi hingga muncul korban jiwa. Melihat korban tewas, pelaku panik dan tidak ingin kejadian itu terungkap. Sehingga muncul keinginan pelaku memutilasi korban untuk menghilangkan jejak.

Pelaku berinisial AL merupakan pria berkewarganegaraan China dan cukup fasih berbahasa Indonesia. Namun, polisi tetap menyertakan penerjemah dalam proses pemeriksaan awal di Mapolrestabes sebelum diterbangkan ke Jakarta. Pelaku berhasil ditangkap aparat Polsek Dukuh Pakis, Surabaya, pada Kamis (14/3) malam. Sebelum ditangkap, pelaku sempat ber-

jalan sendirian di dekat mapolsek tersebut di Jalan Dukuh Kupang sekitar pukul 20.00 WIB. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman menjelaskan, pihaknya masih memintai keterangan pelaku dan berkoordinasi dengan Polrestro Jakarta Utara. “Kami memeriksanya awal dan tetap berkoordinasi dengan Polrestro Jakarta Utara. Hal ini

karena lokasi kejadian ada di sana,” katanya di Surabaya, Kamis malam.

Sebelumnya, pengunjung Hotel Marina, Ancol, Jakarta Utara pada Rabu (13/3) sekitar pukul 21.00 WIB dikagetkan oleh penemuan potongan tubuh manusia yang diduga korban pembunuhan dan mutilasi di dalam sebuah ruko. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2013

Hongkong Medistra TCM telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia, merupakan satu-satunya pusat pengobatan berbagai penyakit kronis dengan metode eksklusif TCM (Traditional Chinese Medicine), menerapkan resep rahasia turun temurun yang memiliki sejarah 2000 tahun lebih, resep kuno kekaisaran, resep pengobatan modern, efektif mengatasi berbagai penyakit kronis. Konsultan sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok yang sudah memiliki banyak pengalaman hadir di Hongkong Medistra TCM, membantu mengobati berbagai penyakit yang lama diobati tetapi belum sembuh juga, antara lain : 1. Penyakit kanker/tumor: kanker paru-paru, kanker liver, kanker getah bening, kanker usus, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker saluran pencernaan, dan kanker lainnya.

2. Rematik/nyeri sendi: radang dan pembengkakan sendi, sakit pnggang, radang bahu, sakit ruas tulang leher, dan sakit nyeri lainnya.

3. Diabetes (kencing manis), hipertensi, stroke : lumpuh setengah

badan, bronchitis, asma, radang hidung & tenggorokan, telinga mendengung, pendengaran kurang.

4. Penyakit mata, penyakit usus & lambung, kulit, wasir / ambeiyen : radang ginjal, batu ginjal, epilepsy (ayan), hepatitis (peradangan tipe A, B, C).

5. Penyakit kewanitaan : radang organ reproduksi, pembesaran kelenjar susu, radang rahim, haid tidak lancer, haid terasa sakit.

6. Penyakit reproduksi pria & wanita : (herpes, sipilis, gonorrhea), kemandulan, gangguan fungsi seksual pria seperti : impotensi, ejakulasi dini, fungsi seksual menurun, sperma mati, tidak bersperma.

7. Radang prostat : sering kencing, kencing terburu-buru, kesulittan kencing, tidak tuntas, dan terasa sakkit.

8. Migraine, pening/pusing, sakit kepala, dan lainnya 9. Serta berbagai macam penyakit kronis lainnya. pengobatan di Hongkong Medistra TCM menggunakan obat herbal TCM Tiongkok eksklusif, efektif mengatasi berbagai penyakit kronis, tidak per-

duli kondisi penyakit parah/ringan, usia penderita tua/muda, riwayat penyakit panjang/ pendek,rata-rata setelah diobati 2-7 hari, berbagai gejala penyakit akan sege r a menghilang, setelah diatasi t i d a k mudah kambuh. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan kemudian, penyakit akan bisa diatasi.

Perang Irak

(ant/bali post)

Presiden AS Barack Obama dan Wakilnya, Joe Biden

Obama-Biden Tinggalkan AS Berbarengan Washington Karena alasan keamanan, presiden dan wakil presiden AS jarang pergi ke luar negeri secara berbarengan, tapi peristiwa pekan depan mungkin memaksa Barack Obama dan Joe Biden keluar negeri pada hari yang sama, setidaknya selisih beberapa jam.

Presiden AS Barack Obama dijadwalkan melakukan perjalanan pada Selasa malam (19/3) menuju Israel, Tepi Barat Sungai Jordan dan Jordania. Selasa pagi, Wakil Presiden Joe Biden akan menghadiri upacara di Roma seputar pelantikan Paus baru Fransiskus.

Yang tidak pasti ialah apakah Biden akan kembali berada di Amerika Serikat saat Obama memulai perjalanannya, demikian laporan Reuters, Jumat. Jadwal resmi Wakil Presiden AS tersebut belum disiarkan.

Ben Rhodes, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan ia tidak tahu secara pasti apakah Obama dan Biden akan berada di luar negeri pada saat yang sama.

“Kami tentu mempertimbangkan ini dan benar-benar membuat perencanaan secara hati-hati guna memastikan kami siap bagi setiap kemungkinan dan kami seringkali berusaha mengkoordinasikan perjalanan mereka untuk tujuan itu,” kata Rhodes kepada wartawan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

LOYALIS BASHAR - Tentara yang loyal untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan kontrol di jalan-jalan di distrik al-Sabaa Bahrat, Aleppo.

Konflik Suriah Picu Gelombang Jihad di Inggris London Surat kabar The Independent mengungkapkan krisis Suriah menciptakan gelombang baru pelaku jihad di Inggris. Suriah kini menjadi tujuan utama gerilyawan Islam yang ingin bertarung di luar negeri. Ini merupakan bukti baru keterlibatan pihak asing dalam krisis dan masuknya sejumlah pria bersenjata dari negaranegara Eropa dan kawasan, kata surat kabar itu. “Suriah telah menggantikan Pakistan dan Somalia sebagai garis depan yang disukai di mana relawan Islam dapat langsun bertempur,” kata surat kabar Inggris itu mengutip badan-badan keamanan, Rabu.

The Independent memperkirakan jumlah aktivis garis keras Inggris yangtelahpergiberperangdiSuriah telah lebih dari 100 orang, dan ini akan terus meningkat. “Situasi ini menyajikan masalah keamanan Baratdankinerjaintelijenyangunik.

Di Suriah, seperti Pakistan dan Somalia, mereka harus melacak pelakujihadyangsedangdidukungInggris dan sekutunya,” bunyi artikel koranInggristersebut.

Ini jelas menunjukkan standar ganda diikuti dari beberapa pemerintah Barat karena mereka menyediakan teroris di Suriah dengan uang dan senjata, sementara negara-negara itu berusaha menghilangkan mereka di Eropa. Artikel itu mencatat bahwa pemerintah Inggris telah menangkap beberapa orang yang telah dipulangkan setelah pertempuran di Suriah. (ant/bali post)

Tewaskan 120.000 Orang, Habiskan 810 Miliar Dolar AS

Paris Setidaknya 116.000 warga sipil Irak dan lebih dari 4.800 tentara koalisi tewas sejak meletusnya perang Irak tahun 2003 sampai penarikan pasukan Amerika Serikat tahun 2011, demikian kata para periset, Jumat.

Biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat di Irak sejauh ini mencapai 810 miliar dolar AS dan bisa molor mencapai tiga triliun dolar, kata mereka.

Perkiraan itu datang dari dua profesor AS untuk kesehatan masyarakat, yang dilaporkan dalam jurnal Inggris The Lancet.

Mereka mengutip data pada studi di jurnal-jurnal yang telah disiarkan dan laporan-laporan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan media. “Kami berkesimpulan setidaknya 116.000 warga sipil Irak dan lebih dari 4.800 tentara koalisi tewas dalam perang delapan tahun,” dari tahun 2003 sampai 2011, kata mereka.

“Banyak warga sipil Irak cedera atau sakit karena rusaknya prasarana yang mendukung kesehatan di negara itu, dan sekitar lima juta orang terlantar.”

“Lebih dari 31.000 personil militer AS cedera dan banyak mereka yang setelah dikerahkan ke medan tempur itu menderita stres, gangguan otak dan mengalami gangguan psikologis.”

Dengan mengutip data dari laman costofwar.com, yang memantau dana yang dialokasikan Kongres, studi itu mengatakan sampai 15 Januari tahun ini, dalam Perang Irak AS telah mengeluarkan dana 810 miliar dolar “tidak termasuk bunga utang.” “Biaya akhir dari perang itu bisa mencapai tiga triliun dolar AS,” katanya.

“Jelas, uang ini telah dikeluarkan bukannya untuk program-program dalam negeri dan global untuk meningkatkan kesehatan. Penyimpangan sumber-sumber daya manusia juga banyak, di Irak, AS dan negaranegara koalisi lainnya.

(Suara NTB/ist)

PERANG IRAK - Potret seorang tawanan yang mengenakan penutup kepala sedang menenangkan anaknya. Foto yang diambil saat perang Irak, oleh Jean-Marc Bouju ini menjadi salah satu pemenang dalam World Press Award tahun 2003.

Laporan itu ditulis Harry Levy dari “Tufts University School of Medicine” di Boston dan Victor Sidel dari Albert Einstein Collge of Medicine di New York.

Laporan itu tampaknya dimuat dalam satu paket penyelidikan menyangkut konsekuensi-konsekuensi kesehatan akibat Perang Irak, yang disiarkan oleh Lancet untuk memperingati ulang tahun dimulainya konflik itu.

Pada tahun 2006, para periset dari Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland juga disiarkan di Lancet,

mengatakan 655.000 orang tewas dalam 40 bulan pertama perang itu. Angka itu banyak ditentang.

Pada tahun 2008, satu studi oleh pemerintah Irak dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang disiarkan di The New England Joural of Medicine, mengatakan antara 104.000 sampai 223.000 warga Irak tewas akibat perang antara Maret 2003 dan Juni 2006.

Angka-angka itu didasarkan pada kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah sekitar 1.000 permukiman di seluruh negara itu. (ant/bali post)