Snt16042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

RABU, 16 APRIL 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 38 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

”Suara NTB” Menang

Gugatan Giovanni Ardizzon Ditolak Mataram (Suara NTB) Hakim Pengadilan Negeri Mataram memastikan tidak menerima (menolak) seluruh materi gugatan penggugat (niet ontvankelijk verklaard) Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB. Dalam putusan sela, Selasa (15/4) kemarin, hakim menerima eksepsi tergugat terkait mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang seharusnya ditempuh penggugat sesuai diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Suara NTB/ars/fan)

SIDANG - Suasana sidang dengan agenda putusan sela gugatan Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB, dengan majelis hakim dipimpin Sutarno, Selasa (15/4) kemarin (atas). Sementara Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino didampingi Penasihat Hukum Suara NTB, Umaiyah memberi keterangan pers usai sidang kemarin.

TO K O H ”Roh” Undang-Undang Pers PUTUSAN hakim dalam perkara gugatan warga negara Italia, Giovanni Ardizzon, dimenangkan oleh Harian Suara NTB. Posisi Suara NTB sangat dipahami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, sebagai lembaga pers yang punya kemerdekaan untuk melakukan kontrol atas penyimpangan sosial, sehingga selayaknya dilindungi oleh Undang-Undang sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Itulah “roh” Undang – Undang Pers yang dijelaskan Hakim Ketua Dr. Sutarno, SH, MH dalam amar putusannya. “Hakim berpendapat, ‘’roh” UndangUndang Pers, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh dan menyiarkan informasi, adalah hak asazi yang sangat hakiki,” tegas Sutarno.

Sutarno Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Baru 20 Persen KETUA DPD Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) NTB, H.L.Ahmad Zaini, ST, MM mengatakan sekitar 80 persen masyarakat NTB belum terlayani air bersih PDAM. Kondisi saat ini, katanya, baru 20 persen masyarakat NTB yang terlayani air bersih PDAM. Hal tersebut dikatakan Zaini ketika dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di kantor Gubernur, Selasa (15/4) siang kemarin. ‘’Kami menyampaikan data-data sesuai dengan yang dimiliki bahwa cakupan pelayanan air minum di NTB ini baru 20 persen yang dikelola PDAM. Bersambung ke hal 5 H.L.Ahmad Zaini (Suara NTB/dok)

Protes Terkait TPS 4 Salut

Massa Bentrok dengan Polisi, Empat Warga Terluka

(Suara NTB/joe)

AKSI MASSA - Aksi massa di depan Kantor Camat Kayangan, kemarin. Demo berujung ricuh yang mengakibatkan sedikitnya empat warga terluka.

Tanjung (Suara NTB) Tidak adanya solusi yang diambil oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) atas laporan massa Barnas terkait dugaan penyimpangan pencoblosan di TPS 4 Salut Barat, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, membuat aksi massa Barnas berlanjut. Selasa (14/4), demo massa Barnas, Desa Sesait, di Kantor Camat Kayangan seiring dilakukannya pleno perolehan hasil suara tingkat PPK. Aksi yang memanas yang berujung bentrok itu mengakibatkan sedikitnya empat warga terluka.

Pantauan Suara NTB, di depan Kantor Camat Kayangan kemarin, Bersambung ke hal 5

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr.Sutarno, SH,MH mengetuk palu putusan setelah bermusyawarah dengan hakim anggota Abu Achmad Sidqi, SH.MH dan Nurul Hidayah, SH, MH. Sedangkan penggugat principal Giovanni Ardizzon hadir didampingi kuasa hukumnya.

Pihak tergugat Harian Suara NTB dihadiri Penanggung Jawab, H. Agus Talino didampingi kuasa hukumnya Dr. Umaiyah, SH, MH dan Suluh Utomo, SH. “Mengadili, bahwa sesuai pertimbangan, oleh karena eksepsi (tergugat) diterima, maka gugatan penggugat tidak lah dapat diterima. Oleh

karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menghukum membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,” kata Sutarno kemudian mengetuk palu putusan.

Dalam amar putusannya, hakim menyebut, gugatan penggugat adalah prematur, dengan pertimbangan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang – Undang ini menurut hakim merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik, hak meliput, menyimpan dan mengolah data, Bersambung ke hal 5

Tim Kejagung Inspeksi Kasus Labuhan Haji Mataram (Suara NTB) Skala penanganan kasus Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim) semakin besar. Di samping langkah praperadilan yang sedang ditempuh pihak PT. CGA sebagai kontraktor pelaksana, Kejaksaan Agung juga sedang mengatensi kasus ini.

Atensi Kejaksaan Agung dengan menurunkan tim un-

tuk inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi NTB. Informasinya, inspeksi ini terkait bagaimana penanganan perkara tersebut. Apalagi sebelumnya ada laporan dari pihak PT. CGA, yang merasa keberatan dengan penyitaan dana Rp 8,9 miliar sebagai kompensasi penangguhan penahanan yang gagal terealisasi.

Bersambung ke hal 5

Kemenangan ”Suara NTB”, Kemenangan Kemerdekaan Pers Drama sidang gugatan terhadap Harian Suara NTB oleh warga negara Italia, Giovanni Ardizzon, berakhir di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (15/4) kemarin. Gugatan untuk pertama kalinya dalam sejarah pers NTB yang masuk sampai tingkat peradilan ini, sekaligus menjadi yurisprudensi yang bisa dijadikan referensi, bahwa persoalan pada pemberitaan pers seharusnya diselesaikan lewat mekanisme sesuai yang diamanatkan Undang – Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

ARUM jam menunjukkan pukul 09.47 Wita, ketika Hakim Ketua Dr. Sutarno, SH, MH mengetuk palu pertanda sidang dimulai. Meski ruang sidang lantai bawah itu padat pengunjung, tapi suasananya hening. Sejenak keheningan itu sedikit pecah dengan dering ponsel Giovanni yang duduk di kursi penggugat.

Raut tegang wajah jajaran Redaksi Suara NTB yang duduk di kursi pengunjung, berubah seketika setelah perlahan – lahan saat materi putusan hakim mengarah pada kemenangan

Suara NTB. Kelegaan itu benar benar terlihat setelah hakim mengetuk palu setelah mengatakan diujung putusannya, ‘’Karena penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,” kata hakim.

“Alhamdulillah, ini adalah keputusan yang melegakan. Keputusan majelis hakim sudah tepat dan adil,” kata Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino usai sidang.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

PADAT - Suasana sidang gugatan Giovanni Ardizzon melawan Harian Suara NTB dengan agenda putusan sela dipadati pengunjung.

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Walikota: Adipura 2014 Harga Mati

(Suara NTB/dok)

Pemilih Sudah Berpikir Dewasa TINGGINYA angka partisipasi pemilih atau masyarakat pada pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung 9 April lalu di Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan menunjukkan kedewasaan pemilih dalam menentukan sikap untuk memilih wakil terbaik untuk duduk di parlemen. Terbukti, sekitar 5.500 pemilih menyalurkan hak pilihnya.

Lurah Dayan Peken, Zarkasyi mengakui dibandingkan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Zarkasyi (Pemilukada) beberapa waktu lalu, hanya sedikit yang menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi, Pemilu legislatif saat ini, dari 6.350 pemilih yang terdata di daftar pemilih tetap (DPT), kurang lebih 5.500 yang menyalurkan aspirasinya. “Alhamdulillah, masyarakat sudah mulai sadar untuk menentukan pilihan,” ungkap Zarkasyi dikonfirmasi lewat telepone, Selasa (15/4).

Dikatakan, tingginya angka pemilih, menunjukkan masyarakat sudah mulai berpikir dewasa menentukan sikap untuk mendorong wakil rakyat duduk di parlemen. Terlepas dari kepentingan – kepentingan indivual atau partai politik yang lainnya. “Ada sikap dewasa yang sudah terlihat dari tingginya angka pemilih,” terangnya. Ditambahkan, secara keseluruhan di beberapa TPS di Kelurahan Dayan Peken, hasil pemantauannya, proses pemilu berjalan dengan aman, tanpa ada gesekan – gesekan di tengah masyarakat.

Meskipun, berbagai warna pilihan menghiasi pesta demokrasi tersebut. Zarkasyi mencontohkan tim sukses dari beberapa caleg, pernah melakukan sosialisasi secara bersamaan di satu lingkungan. Namun, tidak ada gejolak ataupun perselisihan terjadi.

Artinya, kesadaran serta pola pikir masyarakat, telah terbangun dengan pengalaman pemilu dan Pemilukada sebelumnya.

Sehingga, prioritas masyarakat memilih pemimpin, dilihat dari program yang disampaikan. “Kalau saya lihat, masyarakat sudah mulai cerdas memilih calon yang terbaik,” pujinya.

Bertambahnya jumlah TPS dari 13 menjadi 23, menjadi kendala teknis dihadapi pihaknya. Pasalnya, petugas KPPS masih terlihat kewalahan mengisi form yang diisi, sehingga menghambat proses rekapitulasi. Zarkasyi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, dalam bimbingan teknis (Bimtek) memberikan arahan yang pas dan mendalam, agar petugas tidak merasa kewalahan ketika bekerja di lapangan. (cem)

Perlu Faktor Pendukung SIKAP Pemkot Mataram yang hingga saat ini masih mencaricari investor yang mau berinvestasi dalam pengelolaan MWP Mataram Water Park dikritisi oleh kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram. Pasalnya, hingga kini belum ada investor yang berminat terhadap MWP. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Winantara kepada Suara NTB di Mataram, kemar(Suara NTB/fit) in mengungkapkan program I Gusti Made Winantara MWP belum jelas. ‘’Apa yang akan dijual di sana MWP itu belum jelas,’’ cetusnya. Ia melihat, perjalanan MWP memang sudah terseok-seok. Mulai dari terkendala lahan hingga faktor pendukung lainnya.

Menurut politisi PDIP ini, investor tentu tidak mau sembarangan.

Investor pasti akan melihat apa yang bisa dijual kalau berinvestasi pada MWP. ‘’Misalnya taman atau tempat rekreasi. Tapi inikan tidak ada, hanya kolam renang biasa,’’ ujarnya. Gusti Winantara menyesalkan kondisi MWP yang terkesan mubazir. Pasalnya, salah satu aset Pemkot Mataram ini sudah banyak menelan anggaran. ‘’Investor itu pasti punya naluri bisnis. Kalau sekarang MWP cuma untuk kegiatan renang, investor tidak tertarik,’’ tegasnya. Kecuali, lanjut Gusti Winantara kalau Pemkot Mataram mau membangun faktor pendukung, ada kemungkinan investor tertarik mengelola MWP. Saat ini, kondisi MWP benar-benar terbengkalai. Bahkan ia menyebut MWP karena tidak dimanfaatkan justru menjadi sarang nyamuk.

Gusti Winantara berpendapat, pandangan pertama MWP kurang menarik, sehingga sulit laku. ‘’Faktor pendukung itu yang harus dibuat lebih dulu,’’ cetusnya. Faktor pendukung yang dimaksud, harus ada ikon untuk MWP. Tidak sekadar wisata kuliner. Misalnya dibuat taman yang fenomenal sehingga merangsang pengunjung datang ke sana.

Kata Gusti Winantara, MWP tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dalam kondisi yang mubazir. Karenanya, ia menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk mengelola sendiri MWP tersebut.

Meski dikelola sendiri, faktor pendukung itu juga tetap harus dibangun. Dengan dikelola sendiri, hal ini bisa memancing ketertarikan investor untuk mau berinvestasi.

Kalau berharap investor masuk dalam kondisi MWP yang hanya sekadar kolam renang, ujar Gusti Winantara, dipastikan sangat sulit. (fit)

Jaga Kualitas Air di Mataram

BLH Buat Sumur Resapan di 40 Titik Mataram (Suara NTB) Untuk menjaga kualitas air di Kota Mataram, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram membuat sumur resapan di 40 titik. Kepala BLH Kota Mataram, M. Saleh menerangkan tidak semua air hujan harus mengalir ke laut melalui sungai. Namun harus ada yang terserap ke bumi untuk menjaga kualitas dan kuantitas tanah.

“Kita ada empat paket sumur re(Suara NTB/yan) sapan. Satu paket itu 10-11 sumur.

M. Saleh Empat paket itu 40-44 titik,” sebutnya ditemui usai menghadiri rapat persiapan Adipura di Kantor Walikota Mataram, Selasa (15/4).

Satu paket sumur resapan ini menjangkau satu kelurahan dan sebelum dibuat di satu wilayah disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi yang ada. Jika dibuat sumur resapan di satu wilayah, Saleh mengatakan Lurah setempat harus menyiapkan kondisi yang aman dimana tidak ada komplain dari warga.

Di dua kelurahan akan segera dibuat sumur resapan yaitu Kelurahan Kebon Sari dan Dasan Agung. Saleh menyebutkan anggaran yang dikeluarkan pihaknya untuk satu paket sumur resapan ini sebanyak Rp 45 juta. Jadi total untuk empat paket sumur resapan bernilai Rp 180 juta.

Sumur resapan ini disebutkan Saleh bukan termasuk septic tank. Sumur resapan ini berfungsi menyimpan air hujan sehingga tidak semua terbuang ke laut. “Air hujan bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas air tanah kita,” ujarnya. Meski demikian, air dari sumur resapan ini tak bisa dikonsumsi.

Ia menjelaskan air yang diambil dari sumur bukan air tanah, tapi air resapan. Termasuk air tanah jika sumur memiliki kedalaman sampai 60 meter. “Kalau ada pengeboran air tanah tidak lebih atau kurang dari 60 meter dikhawatirkan akan menyerap air tanah dari sumur-sumur warga. Kalau 60 meter lebih kita jamin aman, tidak akan menyerap air sumur warga. Kalau ada warga komplain masalah pengeboran, tanya berapa meter.

Kalau kurang 60 meter, wajar komplain,” tandasnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan bahwa penghargaan Adipura tahun 2014 ini adalah harga mati. Tahun ini Pemkot Mataram harus bisa meraih dan mempertahankan penghargaan tersebut. “Ini tekad kita bersama,” tegas Walikota pada saat rapat persiapan Adipura di ruang rapat Kenari, Kantor Walikota Mataram, Selasa (15/4).

Rapat persiapan Adipura dihadiri oleh pimpinan SKPD terkait dan juga seluruh pengawas kebersihan dan mandor pasar. Walikota mengatakan dari beberapa kriteria yang menjadi penilaian, ada beberapa kriteria yang potensial atau berbobot besar yang dapat menentukan nilai yang harus didapatkan Pemkot Mataram sehingga bisa melampaui pass-

ing grade. Hal itu harus menjadi perhatian semua pihak, mengingat penilaian kedua (P2) Piala Adipura akan dilaksanakan sekitar April-Mei. “Bukan hanya bagaimana Adipura ini bisa diraih, tapi bagaimana kebersihan jalan, pasar, sekolah-sekolah dan banyak tempat harus benar-benar bersih. Apalagi Kota Mataram yang kita tahu terus berkembang

dengan banyak tamu-tamu dari luar daerah dimana kesan pertama yang dilihat adalah kebersihan,” terangnya.

Para petugas kebersihan seperti penyapu jalanan dan para pengawas juga diminta untuk benar-benar menjalani tugas dan tanggung jawabnya.

Hal ini juga menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

“Kita punya buruh yang bany-

ak, biayanya besar, coba (kerja) lebih kencang gitu. Pengawas juga benar-benar mengawasi,” pesannya. Jadwal penyapuan jalan juga harus konsisten dan para petugas juga dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk membersihkan jalan maupun taman yang ada di Kota Mataram.

Pengawas kebersihan di Kota Mataram tercatat sebanyak 52 orang dan petugas kebersihan sebanyak 468 orang.

Walikota juga meminta Kepala Dinas PU Kota Mataram untuk berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk membersihkan gulma-gulma yang ada di pinggir jalan. Se-

lain itu juga diminta untuk memantau dan menangani kebersihan sungai-sungai yang ada di Kota Mataram. Delapan pasar yang menjadi titik pantau juga harus menjadi perhatian. Fasilitas, sarana dan prasarana di pasar-pasar tersebut harus dilengkapi.

Para Lurah dan Camat juga diminta untuk memantau kawasan dimana sering terjadi pembakaran sampah. Karena hal itu dapat mengurangi penilaian. “Para pimpinan SKPD yang terkait dengan urusan Adipura agar lebih concern menghadapi persiapan itu, kalau ada persoalan, segera koordinasikan,” perintahnya. (yan)

Rendah, Hasil Pantau Adipura di Kawasan Pertokoan dan Pasar

Mataram Water Park (Suara NTB/cem)

Tak Datangkan PAD

Biaya Pemeliharaan MWP Capai Rp 50 Juta Mataram (Suara NTB) – Belum adanya investor yang mengelola Mataram Water Park (MWP) menjadi beban tersendiri bagi Pemkot Mataram. Alihalih mendulang PAD, Pemkot Mataram justru harus merogoh kocek Rp 50 juta per tahun untuk pemeliharaan MWP. Pasalnya, aset milik Pemkot yang dibangun sekitar tahun 2008, hingga kini diduga masih mangkrak.

Pantauan Suara NTB, Mataram Water Park yang terletak di Taman Udayana, terkesan tidak terurus. Di bagian depan, rumput, sampah dan bahkan batang pohon menghiasi halaman.

Temboknya pun dipenuhi dengan coretan, bagian atap sudah berkarat serta rusak. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Makbul Ma’shum menjelaskan proyek pembangunan Mataram

Water Park (MWP) dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Kemudian, pengelolaan maupun pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Dinas Pertamanan.

Disebutkan, biaya pemeliharaan aset yang dibangun oleh Mantan Walikota Mataram, H. M. Ruslan (alm) mencapai Rp 50 juta pertahun. “Karena anggaran kita terbatas, kita hanya melakukan pemeliharaan bagian kolam dan lingkungan saja,” ungkap Makbul dihubungi lewat ponselnya, Selasa (15/4).

Sejak finalisasi pembangunan tersebut, sedikitnya empat investor luar maupun dalam daerah, berminat mengelola MWP. Akan tetapi, tim pengkaji yang terdiri dari Dinas Perta-

manan, Pekerjaan Umum, Bappeda dan Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan Kota Mataram, belum menemukan investor yang layak. “Setelah rampung, ada empat investor yang menawarkan diri mengelola MWP,” sebutnya.

Menurutnya, penentuan investor terkait pengelolaan, harus benar – benar selektif, karena terkait dengan sumber daya serta kemampuan investor untuk mengembangkan. Katagori investor, bagaimana kepercayaan dan kesungguhan serta track record investor tersebut. “Pak Wali sangat selektif menentukan investor yang mengelola,” akunya. Diakui, sepanjang tahun 2014, belum ada investor yang melirik. Namun, pihaknya berupaya agar MWP segera difungsikan dengan sebaik – baiknya.(cem)

Penataan Terminal Kebon Roek Dianggarkan Rp 165 Juta Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram menganggarkan Rp 165 juta untuk penataan terminal Kebon Roek di tahun 2014 ini. Program rencana penataan sudah dibuat oleh Dishubkominfo dan akan segera diimplementasikan. Penataan ini diperlukan agar lalu lintas di depan pasar Kebon Roek tak lagi semrawut. “Kita sudah anggarkan Rp 165 juta untuk terminal ini untuk menata kembali terminal yang selama ini tidak pernah tersentuh.

Bagaimana nanti penataan itu

kami sudah ada programnya,” terang Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid.

Dalam penataan nantinya akan ditetapkan pangkalan untuk masing-masing jenis kendaraan. Cidomo, angkutan desa, maupun bemo akan mempunyai tempat khusus. Begitu juga untuk parkir sepeda motor akan dibuatkan khusus sehingga tak ada lagi kendaraan yang mangkal atau parkir di pinggir jalan. “Nanti ndak ada di jalan itu, semua masuk sehingga kami siapkan penataan terminal,” ujarnya. Terminal Kebon Roek

imbuhnya akan kembali berfungsi sesuai dengan fungsinya.

Selain itu mantan Camat Ampenan ini menyampaikan pihaknya juga telah menyiapkan berbagai macam rambu yang akan dipasang di kawasan terminal.

Pihaknya juga akan menentukan alur masuk dan keluar kendaraan beserta para petugas yang akan mengatur lalu lalang kendaraan.

Penataan terminal ditargetkan bisa selesai tahun ini. Di tahun 2015 mendatang, ia menyatakan kondisi terminal akan jauh lebih baik dari sekarang. “Tidak ada lagi kesemrawutan,” ujarnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Hasil pantau penilaian Adipura pertama (P1) khususnya di kawasan pertokoan dan pasar masih rendah. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, M. Saleh menyampaikan penilaian untuk pasar dan kawasan pertokoan masih di bawah 60. Saleh mengatakan bobot penilaian terbesar adalah pasar. Jika pasar di Kota Mataram berhasil meraih bobot tinggi, maka dapat mendongkrak penilaian agar bisa melampaui standar.

Ia menjelaskan untuk mendapatkan piala Adipura, Kota Mataram harus memiliki nilai minimal 75. Namun untuk mengantisipasi adanya perubahan batas minimal poin, Kota Mataram harus mendapatkan nilai 76 untuk setiap lokasi titik pantau.

Lokasi yang menjadi titik pantau antara lain; terminal, jalan, sungai, saluran, ruang terbuka hijau (RTH), pasar, terminal, pertokoan, perkantoran, perumahan dan sekolah.

Rendahnya nilai di kawasan pertokoan menurutnya karena belum maksimalnya penataan dan pengelolaan di areal tersebut. Selain itu kawasan pertokoan banyak yang tidak memiliki sarana penampung pemilahan sampah. “Itu sebenarnya harus ada. Tapi sebagian besar tidak disediakan,” ujarnya. Untuk sungai nilainya juga masih rendah yaitu 50. Pasalnya masih banyak sampah di sungai yang mengalir ke laut. Pengelolaan sampah juga diperlukan. Para petugas kebersihan diharapkan dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana upaya pengolahan sampah yang baik. Masyarakat juga ditegaskan tidak boleh membakar sampah karena dapat menurunkan poin penilaian.

Untuk menjaga kebersihan pasar, BLH Kota Mataram membuat program pengolahan

dan pemilahan sampah yang langsung dilakukan di pasar.

Program ini dilaksanakn di delapan pasar di Kota Mataram. Saleh menyampaikan pihaknya telah merekrut masing-masing dua orang petugas pasar yang dijadikan sebagai petugas pengolah sampah. Setiap petugas di delapan pasar ini kemudian diberikan pelatihan dan dinilai aktifitasnya oleh BLH Kota Mataram.

Saleh menjelaskan petugas ini bertugas mengolah sampah organik yang ada di pasar itu menjadi pupuk kompos atau organik. Setelah jadi kompos, pihaknya juga mengarahkan para petugas untuk menanam sayuran organik di lahan pasar itu. “Kompos dan sayur bisa langsung dijual di pasar. Mereka juga melakukan kegiatan pemilahan sampah plastik pasar. Sampah pasar saja yang mereka kelola dan hasil pemilahan itu dijual ke Kube Lisan (Lingkungan dengan Sampah Nihil),” jelasnya.

Petugas di setiap pasar mendapatkan insentif dari Pemkot Mataram. Walaupun diakui insentif yang diberikan masih minim, namun dengan produksi hasil pengolahan dan pemilahan sampah diharapkan para petugas bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan insentif yang diberikan Pemkot Mataram.

BLH juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Kepala UPTD Pasar, dan Kepala Pasar.

Program ini nantinya akan dijadikan pilot project dan akan dikembangkan di seluruh pasar tradisional yang ada di Kota Mataram. Delapan pasar yang dijadikan proyek pelaksanaan program ini yaitu Pasar Kebon Roek, Pasar ACC, Pasar Pagesangan, Pasar Dasan Agung, Pasar Cakranegara, Pasar Karang Jasi, Pasar Abian Tubuh dan Pasar Cemara. (yan)

Tarif Sewa Naik

Penghuni Rumah Dinas Pemprov NTB Resah Mataram (Suara NTB) – PenghunirumahdinasPemprov NTB,yangterletakdibelakangKantor DPRD NTB mengaku resah karena isu kenaikan harga sewa yang semulanya 1.400.000 menjadi tiga juta lebih. Salah satu penghuni rumah dinas tersebut, Murtisah, mengaku resah dengan adanya isu kenaikan harga sewa perumahan tersebut. “Tahun 2013 saya bayar Rp1.400.000. Untuk tahun ini belum saya bayar karena katanya mau dinaikkan menjadi tiga juta lebih. Kami merasa resah juga dengan keadaan ini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, banyak diantara penghuni rumah dinas tersebut yang tidak bisa membayar jika benar akan dinaikkan menjadi tiga juta lebih. “Harganya memang belum ditentukan tapi banyak yang tidak bisa membayar jika dinaikkan,” tambahnya. Dirinya menilai, pihaknya merasa terbantu dengan adanya rumah dinas tersebut, namun karena ada isu kenaikan harga sewa, dikatakan Murtisah dirinya masih berpikir untuk melanjutkan sewa. Sementara langkah yang akan diambil pihaknya adalah meminta pihak Pemprov supaya tidak menaikkan tarif.

Sementara itu, Kabag Perlengkapan Pemprov NTB, Eva Damayani, ketika dikonfirmasi Suara NTB Selasa (15/4) kemarin, membenarkan bahwa tarif rumah dinas tersebut memang akan naik.

“Itu bukan isu lagi, sudah ada Pergub nomor 6 yang memang mengatur tentang kenaikan retribusi, ter-

masuk rumah dinas tersebut,” pungkasnya. Dirinya menilai, hargayangditawarkanmasihjauhlebih murah daripada harga pasar sewa rumah saat ini. “Untuk tipe 36 saja dulu 61.000 perbulan sekarang 180.000 perbulan. Har-

ga ini masih jauh lebih murah daripada harga sewa rumah di tempat lain,” tutupnya. Jika dikalkulasikan, tarif rumah dinas ini sebelumnya adalah 732.000 pertahun. Sedangkan untuk tarif tahun ini menjadi 2.160.000. (ami)

(Suara NTB/yan)

PEDAGANG IKAN - Penilaian hasil pantau Adipura pertama (P1) khusus untuk pasar dan kawasan pertokoan masih rendah. Tampak salah seorang pedagang ikan di Pasar Kebon Roek tengah menjajakan dagangannya.

SUARA NTB

Rabu, 16 April 2014

Halaman 3

Pembinaan bagi Calon Mahasiswa PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Nomor : B.1854-KC-XI/ADK/04/2014 Berdasarkan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.PT.BRI Cabang Mataram melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan menyelenggarakan penjualan di muka umum / Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap : 1. Debitur I NENGAH MERTHA / BAIQ HERNI IPNAWATI · Sebidang tanah pekarangan, luas 391 m2, sesuai SHM No. 1863, atas nama I Nengah Mertha, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Gora Gang Rambutan, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram. Harga Limit : Rp 195.000.000. Uang Jaminan Rp 50.000.000,· Sebidang tanah dan bangunan, luas 1.829 m2, sesuai SHM No. 1127, atas nama I Nengah Merta, I Made Karta, I Ketut Arga, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Lingkungan Sindu, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram. Harga Limit : Rp 246.950.000. Uang Jaminan Rp 65.000.000,2. Debitur HARTADI SOSIAWAN / LINA WINDIAWATI · Sebidang tanah sawah, luas 9.584 m2,, sesuai SHM No. 2579, atas nama Hartadi Sosiawan, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di desa Lingsar (sekarang Desa Nyur Lembang), Kec. Lingsar (sekarang Kec. Narmada), Kabupaten Lombok Barat.

Harga Limit : Rp. 600.000.000. Uang Jaminan Rp 150.000.000,· Sebidang tanah dan bangunan rumah, luas 630 m2, sesuai SHM No. 909, atas nama Hartadi alias Hartadi Sosiawan, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di Dusun Nyur Lembang Daye, desa Lembuak (sekarang Desa Nyur Lembang), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp.650.000.000,- Uang Jaminan Rp.175.000.000,3. Debitur A. MUKRI / RAHAMAH · Sebidang tanah dan bangunan rumah, luas tanah: 1.008 m2, sesuai SHM No.173, atas nama A.Mukri, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak di gang Mushollah Darul Muttaqin kelurahan Pande Mas Barat, Kec.Mataram (sekarang Kec. Sekarbela), Kab. Lombok Barat (Sekarang Kotamadya Mataram) Harga Limit : Rp 539.237.000,- Uang Jaminan Rp 120.000.000,4. Debitur MAWARNI · Sebidang tanah dan bangunan rumah, luas tanah 231 m2, sesuai SHM No.1182, atas nama Mawarni, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak dijalan swakarya gang 18 no.11, kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat (Sekarang kota Mataram). Harga Limit : Rp.408.861.000,- Uang Jaminan Rp.85.000.000,5. Debitur FAUZIAH / SAIPUDIN JOHRI · Sebidang tanah dan bangunan rumah, luas tanah 112 m2, sesuai SHM No.4199, atas nama Fauziah, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak dijalan Sultan Kaharudin,Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela kota Mataram. Harga Limit : Rp.150.000.000,- Uang Jaminan Rp.40.000.000,6. Debitur RIDWAN / SUADAH · Sebidang tanah dan bangunan rumah, luas tanah 71 m2, sesuai SHM No.3341, atas nama Ridwan, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak dijalan TGh.Abdul Hafidz, Dusun Bangket dalem Kediri,Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp.90.000.000,- Uang Jaminan Rp.25.000.000,· Sebidang tanah dan bangunan rumah, luas tanah 142 m2, sesuai SHM No.1305, atas nama Ridwan, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak dijalan TGh.Abdul Hafidz, Dusun Bangket dalem Kediri,Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp.145.000.000,- Uang Jaminan Rp.35.000.000,7. Debitur SAHNUN AYITNA DEWI · Sebidang Tanah Sawah, SHM No.448, luas tanah 6.910 m2, atas nama Yani Pristiwanto, Lokasi Agunan di Dusun Marong, Kel. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.

Harga Limit : Rp 241.850.000. Uang Jaminan Rp 70.000.000,· Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal, SHM No.310, luas tanah 150 m2, atas nama Yani Pristiwanto, Lokasi Lingkungan Kel.Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Harga Limit : Rp 185.000.000.- Uang Jaminan Rp 50.000.000,· Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal, SHM No.1758, luas tanah 198 m2, atas nama Yani Pristiwanto, Lokasi Lingkungan Kebun bawak timur, Kelurahan Pejeruk, Kec. Ampenan, Mataram. Harga Limit : Rp.360.880.000,- Uang Jaminan Rp.100.000.000,8. Debitur ABDUL MALIK, SH · Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah tinggal, SHM No.2034, luas tanah 168 m2, atas nama A.MALIK, SH., Lokasi Agunan di Jl.KH Moh.Dahlan, Gang Citra Warga, BTN. Pagesangan Indah, Kelurahan Karang Pule (sekarang Kel. Pagesangan), kec. Ampenan (sekarang Kec. Mataram), Kota Mataram. Harga Limit : Rp 241.800.000.- Uang Jaminan Rp.50.000.000,9. Debitur ABU BAKAR UMAR QOBUL / HJ.MASLIHAH (PT.BINTANG PRIBUMI TULEN) · Sebidang Tanah dan Bangunan Toko Lantai II, luas tanah 77 m2, sesuai SHM No.2996, atas nama Abubakar Uq.SH, S.Sos,MBA., berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak dijalan Adi Sucipto, pertokoan Griya Ellen, Kelurahan Pejeruk,Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Harga Limit : Rp.766.458.000.- Uang Jaminan Rp.175.000.000,10. Debitur DESAK KAYAN BUNTER / DEWA MADE SIKAN · Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah tinggal, SHM No.80, luas tanah 262 m2, atas nama Dewa Made Sikan, terletak diJagaraga, desa Jagaraga Indah,Kediri,Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp.100.000.000.- Uang Jaminan Rp.30.000.000,. Sebidang Tanah, SHM No.37, luas tanah 2.913 m2, atas nama Dewa Made Sikan, terletak diJagaraga Timur, Kelurahan Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri,Kabupaten Lombok Barat. Harga Limit : Rp.140.000.000.- Uang Jaminan Rp.45.000.000,Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal Pukul Tempat

: Rabu,30 April 2014. : 09.00 Wita sd selesai : Kantor PT. BRI ( Persero ) Tbk. Cabang Mataram Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram.

Syarat-Syarat Lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut diatas per obyek lelang.

2. Uang jaminan lelang yang besarnya di atas Rp. 20 Juta wajib disetor melalui rekening pada PT.BRI (Persero),Tbk Kantor Cabang Mataram No.Rek. 0052-01-000653-30-7 an, Rekening Penampungan Lelang KPKNL Mataram, sudah harus efektip selambatlambatnya 1 ( satu ) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Sedangkan Uang jaminan lelang yang besarnya Rp. 20 juta ke bawah dapat disetor secara tunai kepada pejabat lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.

3. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa asli setoran jaminan, fotocopy dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku serta surat kuasa ( Jika dikuasakan ), serta peserta lelang wajib menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya ( as is ) 5. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang paling lama 5 ( Lima ) hari kerja sesudah lelang, apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

7. Biaya balik nama dan biaya atau denda lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang.

8. Cara penawaran lelang ditentukan pada saat pelaksanaan lelang.

9. Peserta Lelang wajib melakukan penawaran, apabila tidak melakukan penawaran maka dikenakan sanksi black list selama 3 bulan tidak dapat mengikuti Lelang di wilayah kerja kantor wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

10.Peserta lelang dapat melihat obyek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang 11.Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ), Tbk Cabang Mataram, di Jalan Pejanggik 16 Mataram, Telpon (0370) 633017, 633936.

Mataram,16 April 2014 PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Tbk KANTOR CABANG MATARAM TTD

AMIR SYARIFUDIN Pemimpin Cabang

Gubernur Dukung Program LPP Salman ITB Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendukung Gubernur NTB menyambut baik pembinaan dan pemberian bantuan pada calon mahasiswa tidak mampu ketika melanjutkan ke perguruan tinggi. Adanya program pendampingan dan bimbingan akademik bagi siswa dhuafa yang dilakukan pengurus Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan program yang cukup bagus. ‘’Program ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di NTB,’’ ungkap gubernur saat menerima pengurus LP Salman ITB di ruang kerjanya, Selasa (15/4).

Dalam silaturahminya ke gubernur, pengurus LPP Salman ITB ingin menjalin kerjasama dengan Universitas Mataram untuk memberikan bantuan dan pembinaan kepada calon mahasiswa-maha-

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SAKSIKAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat menyaksikan demonstrasi robot yang merupakan salah satu karya dari mahasiswa Universitas Mataram di ruang kerjanya, Selasa (15/4). siswi tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Bagi LPP Salman ITB, NTB menjadi target mereka dalam melakukan pembinaan agar calon mahasiswa kurang mampu

di NTB yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi dapat dibina dan dipersiapkan untuk dapat meraih beasiswa perintis. Bimbingan dan pembinaan tersebut dilakukan untuk mempermudah calon mahasiswa

mendapatkan beasiswa tersebut yang kemudian dapat menjadi jembatan mereka untuk dapat mengenyam bangku perkuliahan. Gubernur juga menerima tim robotik dari Universitas Mataram. (ham)

Di SMAN 1 Lembar, Soal Kimia Tertukar dengan Bahasa Indonesia Giri Menang (Suara NTB) Pihak SMAN 1 Lembar mendadak kaget saat memeriksa soal UN jurusan IPA mata pelajaran Kimia. Pasalnya, soal Kimia tertukar sampulnya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untungn-

ya, soal UN yang tertukar tidak banyak dan bisa diantisipasi oleh pihak sekolah.

Kepala SMAN 1 Gerung, H Ahmad Taufiq Gufran membenarkan adanya sampul soal yang tertukar tersebut. “Bukan kurang soal, tapi tertukar sampul soal, Kimia tertukar soal Bahasa Indonesia,” un-

gkapnya, Selasa (15/4).

Awalnya ia mengaku kaget sampul soal yang tertukar, karena dikira jumlah banyak.

Namun setelah dicek, hanya beberapa saja. Hal ini tak berpengaruh, karena soalnya Kimia utuh hanya sampul saja yang tertukar.

Sementara, Wakil Kepala

Bidang Kurikulum SMKN Lembar, Soleh Efendi menyatakan, pelaksanaan UN di SMKN Lembar berjalan lancar, tidak ada kendala berarti. Jumlah siswa dan siswi yang ikut UN sebanyak 34 orang. “Tahun lalu 100 persen, mudahan tahun ini 100 persen juga,” katanya. (her)

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kasus Tong Sampah

Kadis PU KSB Diperiksa Kejaksaan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa masih melakukan pemanggilan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan Tong Sampah tahun 2012 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satunya, pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB, Amri, ST.

(Suara NTB/bug)

REKAPITULASI - Proses rekapitulasi yang berlangsung di PPK Taliwang, Selasa (15/4).

Rekapitulasi Suara di PPK Taliwang Diduga Tidak Prosedural Taliwang (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Taliwang, Selasa (15/4) diduga tidak sesuai prosedur. Ini terjadi setelah ditemukan adanya perbedaan data perolehan suara dua parpol untuk pemilihan tingkat DPRD provinsi, antara yang tertera di D1 Plano dengan D1 kecil yang ada di tangan masing-masing saksi Partai Politik (Parpol).

Pantauan media ini, perbedaan data perolehan suara Parpol tingkat provinsi itu terjadi di hasil perhitungan Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Batu Putih. Di sini dua Parpol yang berbeda hasil perolehan suaranya antara yang tertera di D1 Plano dengan D1 kecil adalah Partai Golkar dan partai Bulan Bintang (PBB). Untuk menyamakan data perolehan suara yang tertera di D1 Plano dengan D1 kecil kedua partai itu, pihak PPK Taliwang bersepakat dengan para saksi Parpol untuk mengacu pada data D1 kecil. Alasan PPK data D1 kecil adalah yang benar berdasarkan data C1 saat perhitungan di tingkat PPS Batu Putih.

Namun demikian oleh pihak Panwas Kecamatan (Panwascam) kesepakatan untuk menyamkan data D1 kecil dengan D1 Plano dengan mengacu data D1 kecil adalah sebuah kesalahan. Pasalnya sesuai teknis perhitungan di tingkat PPS, pengisian data D1 kecil harus mengacu pada D1 Plano.

“Teknisnya seperti itu. Pertama Rekap C1 Plano diisikan ke D1 Plano, baru kemudian data D1 Plano disadur ke C1 kecil.

Jadi logikanya kalau terjadi perbedaan data, tentu yang mengikuti D1 kecil bukan sebaliknya D1 Plano ikut D1 kecil seperti yang dilakukan PPK Taliwang hari ini,” ujar Unang Silatang, anggota Panwascam Taliwang di sela proses rekapitulasi di PPK Taliwang, Selasa kemarin.

Saat ditemukannya perbedaan data itu, Panwascam dan PPK Taliwang sempat silang pendapat. Panwascam tetap meminta agar PPK mengikuti data D1 Plano yang diterima dari PPS Batu Putih. Tetapi PPK Taliwang tetap kukuh mempertahankan bahwa kesalahan data perolehan suara dua Parpol tingkat DPRD Provinsi di PPS Batu Putih itu terjadi pada data D1 Plano. Sehingga untuk menyamakannya data D1 Plano yang diubah mengikuti data D1 kecil.

Sikap PPK yang didukung seluruh saksi Parpol itu pun akhirnya menjadi keputusan final dan akhirnya perubahan data perolehan suara dua Parpol yang berbeda antara D1 Plano dan D1 kecil tetap mengikuti data D1 kecil. Dan keputusan itu kemudian oleh Panwascam tetap dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

“Kami tetap menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran karena teknisnya C1 kecil itu mengikuti data D1 Plano, karena data D1 kecil disadur berdasarkan data D1 Plano di tingkat PPS,” tegas Unang.

Sementara itu ketua PPK Taliwang Karyadi yang dikonfirmasi terpisah tak menampik adanya perbedaan data perolehan suara dua Parpol yang tercatat di D1 Plano dengan D1 kecil di PPS batu Putih itu. Meski begitu, ia tetap bertahan bahwa data yang paling benar adalah data C1 kecil. “Kami bisa pastikan data D1 kecil adalah yang benar. Jadi makanya C1 Plano yang kita lakukan perubahan,” terangnya.

Perbedaan data antara D1 Plano dengan C1 kecil, kemungkinan kata dia terjadi karena kesalahan input data saat di PPS. Sebab proses pengisian data D1 Plano dengan D1 kecil dilakukan secara bersamaan oleh petugas PPS saat menyadur data dari C1. “Pengisian D1 di PPS kita juga ada pakai elektrik (komputerisasi). Jadi kalau salah D1 Plano kita punya back up data C1 kecil, kalau C1 kecil salah kita masih ada data elektrik. Nah untuk yang Batu Putih ini kita lihat kesalahan data di D1 Plano-nya,” urai Karyadi.

Karenanya ia pun tak mempersoalkan jika pihak Panwascam menilai tindakan yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran. Yang pasti menurut Karyadi tahapan rekapitulasi perolehan suara yang menjadi tangggung jawabnya harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (bug)

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, Selasa (15/ 4) menjelaskan, Kadis PU diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala ULP KSB saat kasus itu terjadi.

Sebelumnya yang bersangkutan sudah diperiksa.

Namun, dipanggil lagi karena pemeriksaan belum rampung.

Sebelumnya yang bersangkutan diperiksa dalam proses penyelidikan. Pemeriksaan pun kembali dilakukan, dalam proses penyidikan ini.

Materi pertanyaan seputar pengadaan tong sampah dimaksud. “Calon tersangka sudah ada. Tetapi kita menjunjung tinggi azas praduga

tak bersalah,” tegas Kajari.

Kajari memperoleh informasi uang pengganti dalam kasus ini sudah dikembalikan. Namun penanganan kasus ini tetap berjalan. Pasalnya, pengembalian kerugian negara, tidak akan menghapus perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan. Seperti ter-

muat dalam pasal 4 UU Tipikor pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan melawan hukum. Contohhnya kasus korupsi uang persediaan di Dinas Diknas Sumbawa, yang tetap diproses, meski kerugian sudah dikembalikan terdakwa. Bahkan terdakwa sudah divonis di Pengadilan. “Pengembalian kerugian negara hanya akan meringankan hukuman yang nanti akan dijatuhkan majelis hakim,” terangnya.

Seperti dilansir Suara NTB sebelumnya, pada proyek pen-

gadaan bak sampah senilai ratusan juta tahun 2012 lalu, sekitar sembilan orang telah diperiksa, dan telah dikantongi satu orang calon tersangka.

Sembilan orang yang telah diperiksa terkait kasus ini, di antaranya, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pokja 3 Unit Pengadan Barang dan Jasa, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB, para panitia lelang dan lainnya. Dengan nilai proyek dimaksud Rp 241.500.000. Kerugian negara pun masih dalam proses penghitungan. (arn)

Kasus Digigit Anjing Meningkat di Maluk

(Suara NTB/ula)

SIAGA - Aparat Dalmas Polres Dompu menyiapkan pasukannya untuk mem-back up pengamanan di Pekat pasca aksi unjuk rasa anarkis, Selasa (15/4).

Tuntut Pemilu Ulang

Pendukung Caleg Rusak Kantor Camat Dompu (Suara NTB) Kantor camat Pekat menjadi sasaran dirusak massa pendukung calon anggota legislatif (caleg) yang gagal meraih suara terbanyak. Massa menduga praktek politik uang cukup massif dilakukan oleh caleg dan dituntut pemilu ulang khusus di Kecamatan Pekat. Dugaan politik uang ini justru tidak pernah ada laporannya ke Panwaslu.

Ketua Panwaslu Kecamatan Pekat, Junaidin A Hamid kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (15/4) mengatakan, massa pendukung Nasser, caleg dari PKB no urut 2 dan pendukung Aminudin, S.Hut caleg dari Partai Nasdem no urut 1 melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemilu ulang khususnya di Kecamatan Pekat. Mereka menuding telah terjadi praktek kecurangan berupa politik uang menjelang pencoblosan dilakukan.

Saya disuruh tandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari Panwaslu dan rekomendasi untuk dilakukan pemilu ulang khususnya di kecamatan Pekat. Surat pernyataan mengundurkan diri saya tandatangani, karena sifatnya pribadi. Tapi kalau rekomendasi untuk dilakukan pemilu ul-

ang, saya menolak menandatanganinya. Lebih baik saya ditembak, ketimbang harus menandatangani surat yang tidak prosedural,” kata Junaidin.

Junaidin juga mengatakan, tudingan kasus politik uang hingga saat ini tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Pekat. Karenanya pihaknya tidak bisa memproses bila tidak ada laporan, tidak ada saksi dan barang bukti.

“Saya tanya, kapan mereka laporkan kasus politik uang dan kepada siapa dilaporkan?

Karena hingga saat ini, kita tidak pernah menerima laporan kasus tersebut,” jelasnya.

Karena tuntutannya untuk dilakukan pemilu ulang tidak ditanggapi penyelenggara Pemilu, massa pengunjuk rasa sekitar pukul 12.00 wita mulai bertindak anarkis. Massa yang jumlahnya sekitar seribuan itu melempari kantor camat Pekat dengan batu, sehingga kaca jendela dan pintu kantor hancur. Namun sekitar pukul 13.15 wita, massa membubarkan diri.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK yang dihubungi melelui telepon, membantah adanya aksi unjuk rasa secara anarkis oleh massa pendukung Nasser (PKB) dan Aminuddin,

S.Hut (Partai Nasdem). Begitu juga dengan kaca jendela dan pintu kantor Camat Pekat juga tidak hancur. “Tidak ada yang demo anarkis. Kan ada Brimob yang jaga. Camatnya juga baikbaik saja. Saya juga ada di sini,” aku Purnama.

Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK (Kecamatan) Pekat rencananya akan dilangsungkan, Rabu (16/ 4) hari ini. Kapolres menjamin, proses rekapitulasi tetap bisa dilaksanakan dengan penjagaan ketat dari aparat Kepolisian. “Tetap dilakukan rekapitulasi di sini (Kantor Camat Pekat) besok. Kan ada brimob yang jaga,” ungkapnya.

Terkait aksi unjuk rasa di PPK Pekat, Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST mengatakan, bila terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Caleg maupun partai mestinya dilaporkan ke Pawaslu untuk diselesaikan secara hukum.

“Mereka menuntut dilakukan Pemilu ulang, tidak semudah itu,” katanya. Ia pun berharap agar rekapitulasi di PPK Pekat tetap berjalan sesuai jadwal.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk menjaganya. Bila tidak bisa rekap di Pekat, akan langsungkan di Polres Dompu. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Kasus gigitan anjing terhadap manusia di kecamatan Maluk dilaporkan meningkat. Bahkan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, dalam beberapa waktu terakhir hampir setiap minggu laporan serangan oleh hewan penjaga tersebut terjadi di wilayah lingkar tambang tersebut.

“Data yang dilaporkan Puskesmas Maluk ke kami mencatat hampir setiap minggu ada kasus penanganan gigitan anjing di sana,” jelas Kasi P2P Dikes KSB Suhodo, SAP kepada wartawan, Selasa (15/4).

Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan. Sebab kata Suhodo, selain menimbulkan rasa tidak aman, kasus gigitan anjing terhadap manusia mampu memicu penyakit berbahaya, yakni Rabies. Penyakit yang menyerang sistem saraf manusia ini, jika tidak dilakukan penanganan secara baik, maka korban di batas tertentu dapat berakhir pada kematian. “Virus ini ditularkan binatang ke manusia. Ia menjalar ke seluruh bagian saraf hingga otak tanpa disadari oleh korbannya,” katanya.

Kekhawatiran kasus gigitan anjing itu mampu memicu menjangkitnya virus Rabies atau yang biasa disebut penyakit anjing gila itu bukan tanpa alasan. Suhodo mengatakan, secara geografis NTB masuk dalam zona rawan Rabies karena posisinya diapit dua wilayah terinfeksi, yaitu Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Oleh karena itu untuk mencegah dan menutup ruang berkembangnya virus Rabies tersebut, ia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi lintas instansi untuk melakukan penertiban anjing liar khususnya di kecamatan Maluk.

“Tentu juga penanganan kasus tetap kita jalankan. Dan penertiban anjing menjadi langkah efektif untuk mengurangi kasus serangan anjing terhadap warga di sana (Maluk, red). (bug)

(Suara NTB/ula)

Proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Dompu, Selasa (15/4) kemarin masih terus berlangsung.

Hampir 20 Persen Warga Pajo Tak Gunakan Hak Pilih Dompu (Suara NTB) PPK Kecamatan Pajo telah menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu legislatif, 9 April lalu. Hasil sementara menjadikan Partai Golkar sebagai pemenang, namun terdapat sekitar 20 persen warganya tidak menggunakan hak pilih. Jumlah suara batal untuk DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi cukup tinggi karena tidak dicoblos.

Indra Yuddin, SH anggota PPK

Kecamatan Pajo kepada wartawan di kantornya, Selasa (15/ 4) mengatakan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Pajo tercatat sebanyak 8.811 orang, DPK sebanyak 121 orang, DPKTB sebanyak tujuh orang, dan yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebanyak 358 orang. Sementara total yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.370 orang. Itu artinya sekitar 1.927 orang tidak menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, dari 7.370 orang yang menggunakan hak pilih.

Surat suara untuk DPD RI yang paling banyak batal yaitu sebanyak 962 lembar, 797 lembar untuk DPR RI, 502 lembar untuk DPRD Provinsi, dan 286 lembar untuk DPRD Kabupaten. “Pemilih rata-rata hanya fokus untuk DPRD Kabupaten.

Surat suara DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi rata-rata kurang diperhatikan, sehingga ada banyak yang mencoblos ganda dan bahkan tidak dicoblos sama sekali. Itu kan termasuk suara batal,” ungkap Indra.

Untuk perolehan suara DPR RI, PAN berhasil unggul dengan perolehan suara 965, disusul Partai Golkar dengan 940 suara, Partai Gerindra 619 suara, Partai Demokrat 610 suara, Partai Nasdem 604 suara, PKS 597 suara, PKB 531 suara, PBB 509 suara, PPP 340 suara, Partai Hanura 325 suara, dan PKPI dengan 53 suara.

DPRD Provinsi NTB diunggulkan oleh Partai Golkar 1.081 suara, diikuti oleh Partai Gerindra 989 suara, PKB 809 suara, PAN 764 suara, Partai Demokrat 574 suara, Partai Hanura 549 suara, Partai Nasdem 516 suara, PKS 470 suara, PBB 451 suara, PPP 325 suara, PDIP 260 suara dan PKPI 80 suara. Sementara untuk DPRD Kabupaten Dompu, Partai Golkar berhasil meraih suara terbanyak 1.290 suara dengan suara pribadi M Jaharuddin, S.Sos sebanyak 695 suara, diikuti Drs M Satria Irawan 129 suara dan Sunadar, SE sebanyak 103 suara.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST yang dihubungi terpisah mengatakan, PPK yang baru menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suaranya hanya Kecamatan Pajo. Sementara PPK kecamatan Dompu, Woja, Kilo dan Kempo memulai proses rekapitulasinya, Selasa kemarin. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

Halaman 5

Gugatan Giovanni Ardizzon Ditolak

Alfamart Alfamidi Luncurkan Program ”Bright Eyes, Bright Future”

menyiarkan, dan menyampaikan informasi sampai dengan mekanisme penyelesaian ketika ada sengketa. Sesuai kedudukannya, Undang-Undang Pers yang bersifat khusus, sehingga jika ada persoalan tentang pemberitaan pers, haruslah melalui mekanisme hak jawab sesuai pasal 5 ayat 2, hak koreksi Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 dan atau mengajukan ke Dewan Pers sesuai Pasal 5 ayat 2. ‘’Oleh karena penggugat belum melakukan sesuai yang diamanatkan Undang Undang ini, maka sangat jelaslah gugatan penggugat prematur,” kata hakim.

Dalam pertimbangan lain, hakim mengutip isi duplik penggugat tentang mekanisme hak jawab dan hak koreksi tersebut. Bahwa sesuai Pasal 5 ayat 2 disebut Giovanni, pasal tersebut mengatur tentang mekanisme “hak jawab”.

Menurut penggugat, “hak” yang dimaksud adalah “keinginan” yang bisa saja ditempuh atau tidak oleh penggugat, tapi tidak bisa dipaksakan. Sehingga bukan berarti tidak menggunakan “hak jawab” itu dapat menghilangkan hak penggugat untuk menggugat di Pengadilan Negeri Mataram.

Terkait ini, hakim sependapat dengan tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa UU Pers sifat khusus atau lex specialis derogat lex generalis, yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dalam hal ini, jika terdapat masalah berkaitan dengan pemberitaan pers, maka dalam menyelesaikan masalah harus sesuai UndangUndang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Dengan dasar ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Pers, yang dimaksud dalam hak jawab adalah, hak sanggahan dari seseorang atau sekelompok orang, untuk memberi tanggapan atau sanggahan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi, hak setiap orang membetulkan hal yang merugikan baik tentang dirinya dan orang lain. ‘’Hakim tidak sependapat dengan duplik penggugat bahwa pasal 2 tersebut mengatakan “hak” bukan “kewajiban”.

Bahwa penggugat keliru memaknai pasal 5 ayat 2. Karena dalam membaca dan memaknai hal itu adalah harus dengan satu kesatuan kata. Sedangkan penggugat memisahkan antara kata “hak” dengan “jawab” sehingga mengandung arti makna yang tidak sesuai dimaksud Undang Undang tersebut,” beber hakim. ‘’Bahwa terkait penggugat tidak bisa dipaksa (menggunakan hak jawab), menurut majelis, ketentuan itu harus dilalui penggugat atau siapapun yg dirugikan dengan pemberitaan media.

Karena yang memaksa harus gunakan itu (hak jawab) bukan penggugat, tapi ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” sambung Sutarno.

Sebelum putusan ini disampaikan, hakim juga membeberkan upaya mediasi yang dilakukan terhadap kedua belah pihak, dengan hakim yang dipimpin juga oleh Sutarno.

Namun tidak ada kata sepakat, dan kedua pihak bertahan dengan dalilnya, termasuk tuntutan penggugat yang meminta ganti rugi Rp 3 miliar.

Atas putusan ini, majelis memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menyatakan sikap dalam rentang waktu 14 hari. ‘’Terhadap putusan ini, ada hak – hak penggugat untuk menerima, menolak, atau upaya hukum banding, atau pikir – pikir selama 14 hari,” kata Sutarno. (ars)

Berikan 10.000 Kacamata Gratis untuk Anak Indonesia

Dari Hal. 1

Kemenangan ”Suara NTB”, Kemenangan Kemerdekaan Pers Dia menyebut, kemenangan itu bukan semata-samata kemenangan Suara NTB sebagai pihak tergugat.

Tetapi merupakan kemenangan atas upaya memperjuangkan kemerdekaan pers.

Proses persidangan itu diakuinya cukup memakan waktu lama, sejak gugatan masuk Januari dan mulai disidangkan Februari hingga akhirnya diputus Tanggal 15 April, kemarin.

Selain waktu, energi juga cukup terkuras karena memang persidangannya cukup panjang. ‘’Tetapi dengan keputusan ini, seluruh rasa lelah selama mengikuti persidangan hilang. Saya tidak pernah tidak hadir selama persidangan yang berlangsung setiap minggu dalam beberapa bulan. Dan saya selalu datang lebih awal dan tidak pernah terlambat. Kenapa? Saya ingin mengikuti seluruh proses persidangan. Sebab ini adalah salah satu perjalanan sejarah bagi Suara NTB dan kemerdekaan pers di negeri ini, khususnya NTB,” terang Agus Talino.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim karena sudah memberi keputusan yang tepat dan adil. Juga terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada Suara NTB. Karena seperti diketahui, ketika Suara NTB digugat, dukungan mengalir dari berbagai pihak. Diantaranya organisasi pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI). Juga dukungan dari para pelaku pariwisata, travel, dan perhotelan dalam bentuk aksi solidaritas dan penggalangan koin.

Dia melihat, alasan masyarakat memberi dukungan kepada Suara NTB karena ada keinginan untuk menjaga kemerdekaan pers. Sebab menjaga kemerdekaan pers bukan hanya tugas masyarakat pers, apalagi hanya menjadi tugas Suara NTB. ‘’Tetapi merupakan tanggung jawab seluruh anak bangsa di negeri ini. Karena pers tidak boleh kehilangan semangatnya dalam melaksakan fungsinya sesuai amanat UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk fungsinya sebagai media sosial kontrol. Sebab apa yang dilakukan oleh pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya adalah untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Suara NTB Dr. Umaiyah, SH, MH menyebut putusan hakim sudah tepat dan adil. “Dan kami menyatakan langsung menerima putusan itu,” tegas Umaiyah. Pihaknya sangat sependapat dengan hakim, terutama terkait dengan materi eksepsi soal hak jawab. Bahwa ‘’hak jawab” bukan merupakan anjuran atau paksaan yang disampaikan tergugat, sebagaimana dalam replik penggugat.

Tapi ‘’hak jawab” diamanatkan dalam Undang-Undang Pers.

Sekali lagi soal putusan hakim, dia punya keyakinan, putusan itu sudah sangat tepat. Hakim juga dinilainya sangat teliti sehingga sebagian dalam eksepsinya ditolak. “Dan tidak sembarangan, karena hakim memang punya pertimbangan yang sangat teliti,” terangnya.

Hal lain yang menjadi keyakinan pengacara asal Sumbawa ini, bahwa apa yang menjadi amar putusan hakim pengadilan tingkat pertama itu akan sama di tingkat banding, bahkan sampai kasasi, jika penggugat melakukan upaya hukum lanjutan. (ars)

Dari Hal. 1

”Roh” Undang-Undang Pers Hak asazi dalam kemerdekaan memperoleh dan menyiarkan informasi ini, diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sutarno mengutip apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, sedang dijalankan Lembaga Pers dengan cara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, menyampaikan informasi dan membentuk opini, dapat melaksanakan tugas fungsi dan perannya.

Pers dapat melaksanakan hak dan peranannya, sesuai dengan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan hukum dari campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun,” bebernya.

Fungsi pers nasional juga dipahami hakim sebagai keharusan melaksanakan kontrol sosial. Terpenting pula untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyelewengan atau bentuk penyimpangan lainnya.

Dia juga mengamanatkan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, pers juga harus profesional, menghormati hak setiap orang dan terbuka atas kontrol dari orang atau kelompok.

Inilah yang menjadi falsafah dalam amar putusan hakim, sehingga pada kesimpulannya, kerugian yang ditimbulkan akibat pemberitaan Harian Suara NTB terkait dugaan usaha bisnis koral ilegal yang diduga dilakukan Giovanni Ardizzon, tidak dapat memenuhi unsur merugikan sebagai penggugat karena dianggap prematur. Yang esensi adalah, keberatan pemberitaan itu harus dijawab pula dengan pemberitaan atau keberatan dalam bentuk tulisan sebagai klarifikasi atau koreksi. (ars)

Dari Hal. 1

Jakarta (Suara NTB) Menyambut Hari Anak Nasional 2014 mendatang, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), pengelola Alfamart dan Alfamidi bekerja sama dengan Yayasan Berani Bhakti Bangsa, sebuah organisasi yang peduli akan kemajuan dan pendidikan anak di Indonesia, meluncurkan program "Bright Eyes, Bright Future".

Peluncuran program dilaksanakan pada Senin (7/4) di Jakarta yang dihadiri oleh President Director Alfamart Feny Djoko Susanto, Managing Director Alfamidi Velina Yulianti, Corporate Affairs Director SAT Solihin serta oleh Menteri Negara Pemberdayaan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar.

Dalam program ini, SAT bersama Yayasan Berani Bhakti Bangsa akan memberikan fasilitas pemeriksaan mata dan menyalurkan Donasi kacamata minus kepada 10.000 anak-anak Indonesia.

Program “Bright Eyes, Bright Future” bertujuan memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang memiliki masalah dalam penglihatan. Melalui pemeriksaan mata yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian kacamata, anak-anak akan dapat memiliki penglihatan yang lebih baik.

Program ini melibatkan par-

tisipasi donasi masyarakat melalui toko-toko Alfamart dan Alfamidi pada 16 Februari -5 Maret 2014. Donasi yang terkumpul melalui toko Alfamart mencapai Rp 1.843.058.887 dan melalui Alfamidi Rp 173.084.497.

Yayasan Berani Bhakti Bangsa ditunjuk oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk bertanggung jawab menyelenggarakan pemeriksaan mata sampai dengan penyerahan kacamata ke anak-anak yang tersebar di Indonesia. Program ini diproyeksikan dapat menyalurkan minimal 10.000 buah kacamata untuk anak Indonesia.

Menurut Corporate Affairs Director SAT Solihin, penerima bantuan akan didominasi oleh anak-anak hingga remaja, yakni berusia dari 6 -15 tahun.

"Pemeriksaan mata dan pemberian kacamata akan dilaksanakan di beberapa lokasi yakni Panti Asuhan, Wilayah Pasca Bencana Alam, sekolah Tingkat SD-SMP yang tersebar di Indonesia," ungkapnya.

Kesehatan Mata untuk Masa Depan yang Lebih Cerah Henny R. Witdarmono dari Yayasan Berani Bhakti Bangsa mengatakan kesehatan mata di kalangan anak-anak seringkali luput dari perhatian. Gangguan mata pada anak tidak terdeteksi karena kurangnya kepedulian

serta lambatnya respons orangorang terdekat terhadap kondisi penglihatan anak.

"Ketika memeriksakan mata, baru diketahui bahwa mata sudah tidak dapat bekerja dengan maksimal sehingga membutuhkan bantuan kacamata. Sementara penglihatan berperan penting dalam proses belajar," paparnya.

Sementara menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari, terdapat kesulitan tersendiri dalam mendeteksi gangguan penglihatan pada anak, terutama anak usia dini, karena anak usia dini belum mampu mengerti dan mengkomunikasikan gangguan penglihatan yang dialaminya. “Oleh karenanya dibutuhkan perhatian orang tua untuk mewaspadai gejala-gejala gangguan mata pada anak. Hal ini penting dilakukan, untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk, sehingga tidak menimpa anak-anak kita” pungkasnya.

Kondisi tersebut mendorong PT SAT dan Yayasan Berani Bhakti Bangsa untuk berkontribusi meningkatkan kepedulian pemeriksaan mata, pencegahan kasus baru, hingga penanganan medis gangguan penglihatan.

“Butuh peran serta pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pemeriksaan mata. Di sisi lain, pada masyarakat pra-sejahtera pemeriksaan mata sulit dilakukan kare-

Misi P4GN BNN

Menjadikan NTB Imun dari Penyalahgunaan Narkoba Mataram (Suara NTB) Pencegahan masih menjadi langkah yang dianggap efektif pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, selain memang upaya penindakan.

Proses pencegahan itu masih dikemas dalam bentuk sosialisasi bahaya narkoba, salah satunya melalui kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Misi kegiatan ini, menjadikan NTB imun (kebal) dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya NTB, tapi misi ini juga berlaku secara nasional.

Sosialisasi P4GN berlangsung di Hotel Grand Legi Mataram, menghadirkan Kepala BNN NTB Kombes Pol. H. Mufthi Djusnir sebagai nara sumber, bersama nara sumber lainnya Kepala Biro Kesera Setda Provinsi NTB, H. Suhaimi, SH, dari Ditnarkoba Polda NTB AKBP Drs. Ahmad Bukhari , Direktur RSJ Provinsi NTB, Hj. Elly Rosila dan dari Dikes NTB dr. I Ketut Artastra M.Ph. Dalam presentasinya dihadapan peserta sosialisasi dari unsur TNI, Polri, perwakilan instansi pemerintah tingkat Provinsi NTB dan kabupaten /kota, Kepala BNN memaparkan alasan kuat sehingga arah kebijakan strategis dalam pemberantasan narkoba.

Salah satunya, jenis-jenis narkoba selalu berevolusi membentuk zat zat adiktif baru dengan bahaya sama dengan narkoba yang sudah ada. Para pemakai yang belum terehabilitasi secara struktur, jaringan mafia narkoba yang semakin merajalela. ‘’Karena kita sudah lihat dasar

dasar dan seperti tadi, maka kita perlu mengikuti arahan dari United Nations Drug Crime, penyusunan grand startegi nasional, pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan slogan menunju Indonesia free drug 2015,” kata Kepala BNN. Ada misi penting, bahwa NTB dan Indonesia umumnya harus imun dari penyalahgunaan narkoba. Agar keadaan berbahaya dari pengaruh narkoba semakin pulih, tidak kambuh dan lebih aman.

Apa standarnya? Dijelaskan Mufti Djunsir, sesuai Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011, diperintahkan kepada menteri kabinet, sekretaris kabinet, Polri, TNI, kejaksaan, BBN, kepala lembaga pemerintahan baik BUMD/BUMD, gubernur, walikota dan bupati untuk samasama melakukan gerakan ini, sampai dengan Indonesia benar

benar drug free 2015.

Misi P4GN ditegaskannya, tidak akan putus – putus, sampai dengan grand strategi itu bisa tercapai 2015 mendatang. Sama halnya dengan pendidikan moral masyarakat yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Bayangkan jika tidak ada ustadz yang ceramah, tidak ada shalat jumat di mesjid, maka semua manusia akan menyimpang. Begitujuga kita inginkan sama, terus menerus melakukan pencegahan dan pemberantasan untuk mewujudkan Indonesia. Syaratnya, kita harus perangi narkoba,” ajak perwira polisi dengan pangkat melati tiga ini.

Menurutya, prevalensi (kelaziman) penyalahgunaan narkoba di bawah 2,8 persen, diprediksi terjadi tahun 2015, bahkan diharapkan menurun. “Itu semboyan tekad masyarakat Asean dan Indonesia drug free,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

SOSIALISASI - Kepala BNN NTB Kombes Pol. H. Mufthi Djusnir sebagai narasumber di sosialisasi kegiatan P4GN di Mataram, kemarin.

Baru 20 Persen Dari Hal. 1 Ini artinya, masih ada 80 persen yang menjadi PR kita,” ujarnya.

Dijelaskan, jika baru 20 persen masyarakat NTB yang terlayani air bersih PDAM, artinya, dalam 2.000 penduduk itu baru 400 orang yang terlayani air bersih PDAM. Selebihnya, masih belum terlayani. Dengan total penduduk NTB yang mencapai 4,6 juta lebih, baru 900 ribu yang baru terlayani air bersih PDAM. Zaini menyebutkan, jika mengacu target pada Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 80 persen, maka NTB harus mengejar target sekitar 60 persen. Untuk mengejar target itu,

kata Direktur Utama PDAM Giri Menang ini membutuhkan sinergi semua pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia menambahkan, DPD Perpamsi NTB mengapresiasi kebijakan Gubernur NTB yang telah menetapkan empat tahun ke depan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pelayanan air bersih. ‘’Prioritas kedepannya itu adalah bagaimana pelayanan air bersih itu tercapai dengan baik di NTB. Tentu ini adalah menjadi angin segar bagi kami, masalah air bersih yang memang menjadi urusan kita bersama supaya tercapai dengan baik,” harapnya.

Terkait dengan penyediaan air

bersih (minum) bagi masyarakat itu, lanjutnya, ada tindak lanjut ke depannya yang akan dilakukan antara DPD Perpamsi NTB dengan pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota. Dari pertemuan yang akan digelar itu, katanya, tentu ada rencana kerja yang akan dihasilkan untuk mengejar target pencapaian pelayanan air bersih bagi masyarakat di NTB. Ia juga mengatakan, daerahdaerah yang selama ini rawan atau kekurangan air bersih akan menjadi prioritas untuk diselesaikan ke depannya. Namun, katanya, pihaknya perlu mendapatkan peta daerah yang rawan air bersih dan daerah yang banyak terdapat mata air. (nas)

(Suara NTB/ist)

LUNCURKAN PROGRAM - Peluncuran program dilaksanakan pada Senin (7/4) di Jakarta yang dihadiri oleh President Director Alfamart Feny Djoko Susanto, Managing Director Alfamidi Velina Yulianti, Corporate Affairs Director SAT Solihin serta oleh Menteri Negara Pemberdayaan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar. na keterbatasan biaya. Hal ini menyebabkan kesehatan mata tidak termasuk dalam prioritas kesehatan. Pada program ini kami memberikan fasilitas pemeriksaan mata, diharapkan dapat membantu menekan angka kasus gangguan penglihatan,” jelas Solihin Pemeriksaan mata perdana dilakukan di SD Bendungan Hilir 01, 02, 03, Jakarta Pusat. Sekitar 700 siswa di sana telah menjalani pemeriksaan mata. Dari 700

siswa tersebut, hingga Jumat (4/ 4), ada sekitar 140 siswa yang terdeteksi mengalami gangguan fokus pada matanya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang telah berpartisipasi melalui donasi di Toko. kami." pungkasnya.

Pada tahun 2013 PT SAT juga menyelenggarakan program serupa dan berhasil melakukan pemeriksaan mata kepada 26.506 anak dan menyalurkan 5.744 buah kacamata. (049/*)

Golkar Tetap Solid Dukung ARB Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB menegaskan pihaknya tetap solid mendukung pencalonan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir. Aburizal Bakrie (ARB) di Pemilu Presiden 2014.

Adanya manuver pemasangan sejumlah spanduk dukungan terhadap Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung dinilai sah – sah saja.

Pantauan Suara NTB, kemarin, sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Akbar Tandjung mulai bermunculan di sejumlah titik di jalan utama Kota Mataram. Kemunculan spanduk – spanduk ini tentu saja memunculkan sejumlah spekulasi. Terlebih, dalam beberapa kesempatan, Akbar kerap disebut – sebut sebagai sosok ideal untuk mendampingi Capres PDIP – Joko Widodo.

Namun, menanggapi spekulasi itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq

Isvie Rupaeda, SH, MH, menampiknya. Meski belum mengetahui apa latar belakang pemasangan spanduk – spanduk tersebut, Isvie menegaskan bahwa Keputusan Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu telah menetapkan untuk mengusung ARB sebagai Calon Presiden Partai Golkar.

“Jadi kalau untuk dukungan terhadap ARB, itu sudah final.

Persoalan Pak Akbar, mungkin untuk orang kedua,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa masuknya nama Akbar Tandjung di bursa pencalonan adalah hal yang wajar – wajar saja.

“Karena memang Golkar itu memiliki banyak tokoh yang layak jual. Jadi tidak ada kekhawatiran mengenai itu,” ujarnya. Ia juga menegaskan DPD Partai Golkar NTB juga tetap berpegang pada keputusan Rapimnas yang mengusung ARB sebagai Capres dari partai beringin tersebut. (aan)

Dihadiri Ribuan Peserta, NTB Tuan Rumah Mukernas IDI Mataram (Suara NTB) NTB kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tingkat nasional. Pada Oktober mendatang, NTB akan menjadi lokasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ikatan Dokter Indonesia dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Istri Dokter Indonesia.

“Insya Allah tanggal 22-26 Oktober 2014 kita Provinsi NTB ketempatan sebagai tuan rumah Mukernas IDI dan Rakernas Ikatan Istri Dokter Indonesia,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si di Kantor Gubernur, Selasa (15/4) usai mendampingi pengurus IDI Pusat bertemu dengan gubernur di ruang kerjanya.

Kebetulan juga, kata Tri, jeda waktu antara tanggal 2226 Oktober tersebut, tepatnya

tanggal 24 Oktober adalah hari ulang tahun IDI. Diperkirakan, sekitar 700 dokter, dan 1.000 orang peserta menghadiri Mukernas IDI tersebut. Selain itu, sekitar 400 orang istri dokter juga turut hadir mengikuti Rakernas Ikatan Istri Dokter yang akan berlangsung di Mataram tersebut.

Terkait dengan respon Gubernur dengan dijadikannya NTB sebagai tuan rumah dua kegiatan berskala nasional itu, mengatakan gubernur berterima kasih dan bersyukur bahwa NTB kembali dipercaya sebagai tuan rumah.

Pertemuan dengan Gubernur NTB tersebut langsung dipimpin Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Zainal Abidin serta beberapa pengurus IDI pusat. Selain itu, dia juga didampingi panitia pusat dan pengurus IDI NTB. (nas)

Tim Kejagung Inspeksi Kasus Labuhan Haji Dari Hal. 1 Tim direncanakan akan mulai bekerja Rabu (16/4) hari ini, hingga beberapa hari mendatang. Selain inspeksi di internal Adhiyaksa itu, tim beranggotakan empat orang jaksa itu akan turun juga ke Dermaga Labuhan Haji, Lotim,

untuk memeriksa objek yang jadi bahan penyidikan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH dikonfirmasi kemarin membenarkan kedatangan tim inspeksi tersebut. Namun terkait apa materi pemeriksaan, dia mengaku belum mendapat konfirmasi langsung dari tim. (ars)

Massa Bentrok dengan Polisi, Empat Warga Terluka Dari Hal. 1 lebih dari 150 orang warga berorasi di depan pintu masuk Kantor Camat. Sementara dari pihak polisi, aparat Polres Persiapan Lombok Utara di-backup Polres Lombok Barat, menghadang dengan mobil Water Cannon. Massa yang awalnya berorasi, memanas dan terjadi aksi saling dorong. Sebagian aparat yang berjaga di gerbang luar menjadi bulan-bulanan massa. Di antara aparat, ada yang terkena pukulan kayu. Tameng aparat pecah, tak luput dari lemparan batu yang dilempar massa.

Polisi antisipatif dengan

menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Diantara massa, polisi mengamankan tiga orang. Warga yang diamankan pun tidak luput dari terjangan sepatu aparat. Aksi massa sempat mereda setelah sejumlah pendemo melakukan perawatan terhadap rekannya. Namun mulai pukul 15.00 Wita massa berorasi dan tidak juga bubar hingga magrib. Belum adanya tandatanda massa akan bubar, memaksa Polres Lobar mendatangkan personel tambahan.

Personel tambahan tiba di lokasi sekitar pukul 18.15 Wita. Tidak hanya itu, massa juga bertambah. Sekitar 200

sepeda motor dan dua truk warga datang menyusul dan menunggu situasi tidak jauh dari pintu gerbang. ‘’Kami menuntut supaya dilakukan pemilihan ulang di TPS 4, karena adanya (dugaan) kecurangan,” kata salah satu orator, Wahyudi.

Wahyudi dalam orasinya mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan bubar hingga Panwaslu KLU mengambil kesimpulan yang sesuai dengan permintaan Barnas .

Kapolres Lombok Barat, AKBP.Yulianus Yulianto dalam negosiasi di depan warga, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan

melakukan protes sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kapolres meminta, aspirasi Barnas disampaikan dengan tertib melalui penanggung jawab lapangan.

Hamdan, salah seorang Caleg PAN mewakili massa mengatakan, meminta kepada warga untuk bubar secara tertib. Ia meyakinkan, bahwa Panwaslu telah menerima laporan Barnas dan bersama aparat akan menyelesaikan persoalan ini secara tuntas meski pleno di kecamatan sedang berlangsung. Di akhir massa bubar, massa dan aparat akhirnya bersedia berjabat tangan dan massa bubar den-

gan damai.

Ketua Panwaslu KLU, Andi Nursabandi, menanggapi solusi yang diambil Panwas mengatakan, pihaknya telah menerima laporan Barnas dan akan menindaklanjuti laporan tersebut. ‘’Kita siap, kalau memang ada indikasi, kita tindak. Laporan ini lebih dulu kita kaji sebelum dinaikkan ke Gakumdu. Di Gakumdu ada polisi juga,” katanya. Ditanya apakah kemungkinan akan dilakukan coblos ulang di TPS 4, ia belum berani memastikan. Panwas akan menyelesaikan persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku. (ari)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

Halaman 6

(Harap Cemas) Kebijakan Pendidikan di Era Pemerintah Baru Jangan hanya Bersih di Luar PEMKOT Mataram nampaknya mulai ketar-ketir menyusul rendahnya hasil pantau penilaian Adipura pertama (P1) khususnya di kawasan pertokoan dan pasar. Seperti diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, M. Saleh, bahwa penilaian untuk pasar dan kawasan pertokoan masih di bawah 60. Padahal bobot penilaian terbesar adalah pasar. Artinya jika pasar berhasil meraih bobot tinggi, maka dapat mendongkrak penilaian agar bisa melampaui standar.

Untuk mendapatkan Piala Adipura Mataram harus memiliki nilai minimal 75. Tetapi, standar penilaian dari tahun ke tahun terkadang mengalami peningkatan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya perubahan batas minimal poin, Mataram setidaknya harus mendapat nilai 76 untuk setiap lokasi titik pantau. Adapun lokasi yang menjadi titik pantau antara lain; terminal, jalan, sungai, saluran, ruang terbuka hijau (RTH), pasar, terminal, pertokoan, perkantoran, perumahan dan sekolah.

Kondisi masih rendahnya nilai pasar dan pertokoan, suka tidak suka membuat Pemkot Mataram dan jajarannya harus bekerja ekstra keras. Pasalnya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan bahwa Adipura tahun 2014 ini adalah harga mati. Jika Adipura menjadi harga mati, maka penanganan kebersihan, terutama di titik pantau harus diperketat.

Selama ini, penanganan kebersihan masih terkesan lengah.

Meski di titik pantau sekalipun.

Wajar kalau Walikota meminta jajarannya untuk bekerja lebih serius, mengingat penilaian tahap 2 akan dilakukan dalam rentang waktu Bulan April-Mei. Tidak bisa dipungkiri, sebagai ibukota provinsi, Kota Mataram juga berambisi mendapatkan piala bergensi di bidang kebersihan itu. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Mataram.

Mulai dari memantau pasar, menggenjot kebersihan drainase dan jalan-jalan umum.

Seperti diketahui, tahun lalu Kota Mataram berhasil mendapatkan piala Adipura. Mendapatkan Adipura menjadi beban psikologis tersendiri bagi Pemkot Mataram. Namun jangan sampai beban psikologi ini karena Pemkot Mataram khawatir Adipura itu lepas dari genggaman. Seharusnya bagaimana implementasi Adipura setiap hari. Meski selalu dibantah, penanganan kebersihan di Mataram memang masih berorientasi pada Adipura.

Pasalnya kebersihan di Mataram bisa dinikmati di tempattempat tertentu saja. Ini sejalan dengan penilaian kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram yang menilai Mataram hanya bersih di luar saja. Sebab di lingkungan-lingkungan kondisnya justru berkebalikan. Idealnya kebersihan harus terlaksana setiap hari. Lepas dari sedang ada penilaian Adipura atau tidak. Adipura hanyalah kompetisi sebagai tolak ukur baik buruknya penanganan kebersihan di suatu wilayah. (*)

STASIUN RADIO

Oleh : HASIL hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei menunjukan bahwa Partai Demokrat, yang notabene merupakan partai pemerintah saat ini, hanya mampu meraih suara 10,02%. Itu berarti pemerintahan Demokrat hanya berhenti sampai tahun 2014. Perubahan kebijakan mendasar di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, pastinya akan mengalami perubahan yang signifikan, bergantung kepada pemerintahan baru, tentunya partai pemenang pemilu. Saya akan mambahas tentang estimasi kebijakan pemerintahan baru nanti di sektor pendidikan. Bagaimana kebijakan pendidikan baru, paradigma pengembangan pendidikan, yang akan dikembangkan oleh pemerintahan baru nanti. Hal ini menarik untuk didiskusikan, karena sesungguhnya sektor pendidikan merupakan kunci keberhasilan, bisa dikatakan parameter kesuskesan pemerintahan yang baru.

Pendidikan di Indonesia, masih menghadapi kendala besar diantaranya disparitas kualitas dan kuantitas, angka buta aksara, jumlah DO SD,SMP/ sederajat, APK SD SMP yang masih rendah, apalagi jika dinaikan di tingkat SMA dan PT, kurikulum pembelajaran yang masih tidak menarik. Bagi pemerintahan yang baru nanti, perkembangan Iptek, persaingan global dan pertumbuhan ekonomi global harus dijadikan rujukan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan inovatif, sehingga kualitas pendidikan dapat bersaing dan memiliki nilai “jual� di pasaran luar.

Saat ini Indonesia masih kalah jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Satu contoh, publikasi ilmiah (hasil penelitian siswa dan mahasiswa) jika di Malaysia rata-rata pertahun mencapai 400 judul, Singapura 500 judul, dengan jumlah penerbitan jurnal yang terakreditasi mencapai 250 buah. Maka berbanding terbalik dengan Indonesia, publikasi penelitian ilmiah masih sangat rendah dengan jumlah rata-rata kurang dari 150 judul.

Kebijakan Kontraproduktif Besarnya tantangan pendidikan di Indonesia, mengharuskan pemerintahan yang baru nanti untuk fokus kepada perbaikan pendidikan. Banyak kebijakan pendidikan di era SBY yang mengundang polemik atau kontra seperti kebija-

Agus Sadid, M.Pd naan yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di lapangan.

(Pemerhati Pendidikan) kan Ujian Nasional (UN), Kurikulum 2013, dan pendidikan karakter yang terlalu teoritis. UN yang tetap diselenggarakan tentunya melukai rasa keadilan dan melanggar konstitusi, sebagaimana diputuskan oleh MA terkait dengan penghilangan UN, karena UN ternyata memberikan rasa takut dan trauma psikis kepada siswa. Tetapi kebijakan UN masih berlanjut dengan argumentasi UN sebagai pemetaan mutu. Kebijakan ini tentunya tidak etis, seorang filsuf Immanuel Kant mengatakan bahwa seseorang harus bertindak etis bukan karena tujuan metafisis tertentu, tradisi atau budaya. Ini karena perintah-perintah tersebut hanya berdasarkan bias agama, tradisi dan budayanya sendiri. Apa yang dituntut dari seorang pemimpin adalah memiliki keadilan untuk semua golongan dan dapat bersikap netral dalam menentukan kebijakan. Dan manusia sesungguhnya menurut Kant mampu bertindak berdasarkan pemikiran dan tanggung jawabnya sendiri. Filsuf Jhon Raws menguatkan apa yang dikatakan oleh Kant, bahwa pada akhirnya yang terpenting bagi diri kita adalah kemampuan untuk memilih berdasarkan kehendak yang bebas dan dengan demikian pilihan-pilihan kebijakan kita juga akan sungguh-sungguh bebas dari tekanan identitas kita.

Kemudian kebijakan pemberlakukan Kurikulum 2013, tentunya perubahan kurikulum tanpa dilandasi oleh pemahaman yang kuat, sosialisasi yang intensif dan masih serta persiapan sarana pendukung, semakin membuat pelaksanaan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang sempat muncul, menunjukan bahwa penerapan kurikulum 2013 tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi, pemerintah tetap melaksanakan implementasi kurikulum 2013 sebagai sebuah proyek. Bayangkan, anggaran untuk kurikulum 2013 mencapai 500 miliar, hal tersebut yang memunculkan stigma negatif masyarakat terhadap kurikulum 2013 yang lebih kental dengan proyek dari pada sebuah inovasi pendidikan.

Kebijakan Pro Pendidikan Membongkar kebijakan pendidikan tersebut, tentunya akan menjadi sasaran utama pemerintahan yang baru. Berhentinya era SBY, dan berganti dengan pemerintah yang

baru (apakah PDIP atau Golkar).

Dua kebijakan yang kontra produktif tersebut yaitu penyelenggaraan UN dan kurikulum 2013, tentunya akan berdampak pada (1) kebijakan anggaran untuk pendidikan dan (2) pemerataan kualitas pendidikan yang ramah baik untuk daerah terpencil, pedesaan, perbatasan maupun perkotaan. Saya tidak sedang mendorong agar kebijakan UN dan kurikulum 2013 dihapus atau dihentikan, tetapi memang masyarakat akar rumput merespon negatif terhadap kebijakan tersebut. Celakanya, pemerintah tetap menjalankan kebijakan tersebut, tanpa mau mendengarkan kritik saran dari masyarakat bawah terutama di kalangan guru, siswa, sekolah dan masyarakat pendidikan. Seandainya pemerintahan yang baru nanti menghapus UN dan Kurikulum 2013, maka akan menjadi preseden yang buruk terhadap pengembangan program pendidikan. Mengapa demikian? Karena, pemerintahan yang baru nanti, melalui kebijakan penghapusan UN dan Kurikulum 2013, akan memenuhi rasa keadilan dan tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

Pemerintahan yang baru harus mampu mendorong sebuah konsep pengembangan pendidikan yang progresif dan berkesinambungan.

Membangun sekolah sebagai pusat riset dan pengembangan Iptek, memberikan insentif atau blockgrant kepada sekolah untuk melaksanakan riset ilmu murni, terapan dan sosial budaya. Untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut, maka Kurikulum 2013 harus diganti menjadi kurikulum progresif, merubah mindset sekolah sebagai pengembangan riset, budaya dan imtaq, mendorong peningkatan kualifikasi akademik para guru dan dosen serta memberikan bantuan kegiatan riset minimal 10% dari APBN untuk sekolah dan perguruan tinggi. Penghapusan UN akan lebih memenuhi rasa keadilan dan mengembalikan kelulusan atau evaluasi akhir kepada sekolah masing-masing. UN hanya dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, yang fungsinya jelas-jelas untuk pemetaan pendidikan. Bagi sekolah yang maju maka diberikan penguatan tetapi bagi sekolah yang lemah dan sedang maka diberikan pembi-

Kesimpulan Fenomena ganti pemerintahan ganti kebijakan, ganti menteri ganti program adalah sebuah keniscayaan, dan tentunya dua kebijakan pendidikan yang kontra produktif seperti penyelenggaraan UN dan Kurikulum 2013, berpotensi untuk dievaluasi kembali, mengingat banyaknya komplain di masyarakat akar rumput. Pendidikan adalah harga mati, dan kunci keberhasilan sebuah negara, pemerintah harus segera mendorong kebjakan pendidikan yang pro masyarakat seperti wajib belajar 12 tahun. Siapapun yang menjadi pemerintah nanti maka pendidikan harus dijadikan panglima. Membangun SDM yang kuat hanya mampu dilakukan melalui instrumen pendidikan.

Masyarakat sudah tidak sabar untuk menanti gebrakan-gebrakan pemerintah di bidang pendidikan, melahirkan kebijakan pendidikan yang benar-benar pro rakyat. Mari kita tunggu kejutan-kejutan pemerintahan yang baru sekaligus membuktikan smeua janji-janji pada saat kampanye kemarin. (*)

Tak datangkan PAD, biaya pemeliharaan MWP capai Rp 50 juta Mubazir dan menguras kas daerah

*** Lamban, penurunan angka kemiskinan di Lotim Butuh terobosan khusus

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

Produsen NTB Diancam Sistem Perdagangan Tak Sehat

Sanksi bagi Perbankan

(Suara NTB/ula)

PETI - Wilayah pertambangan emas tanpa izin (PETI) tampaknya tidak hanya marak di Sekotong, Lombok Barat, atau di Poto Tano, KSB serta di wilayah kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa. Tetapi di Kabupaten Dompu pun, wilayah PETI dimaksud rupanya tidak dapat terbendung, seperti halnya sekelompok penambang tengah melakukan pemurnian bebatuan yang mereka gali di Pajo, Dompu, Selasa (15/4).

Penarikan Pajak UMKM Belum Efektif Mataram (Suara NTB) Hampir setahun berjalan, pemberlakuan PP 46 tahun 2013 tentang penarikan pajak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum begitu efektif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara melakukan revisi terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar.

Kabid P2 Humas DJP Nusa Tenggara, Drs. I Ketut Sukarda, MM di Mataram, Selasa (15/4) mengatakan, pihak perpajakan sedang melakukan sortir kembali mana saja NPWP omset usahanya setahun mencapai Rp 4,8 miliar ke bawah untuk dialihkan kewajibannya sesuai PP 46 tahun 2013.

Ia menggariskan, semua pengusaha yang batasan omsetnya sampai Rp 4,8 miliar ini akan tetap dikenakan pajak sebesar 1 persen per tahun.

Tidak termasuk di dalamnya, pemilik lapak dagang kaki lima yang tidak permanen (tempat berjualnya bongkar pasang).

“Hampir setahun berjalan memang belum efektif PP 46 ini, tetapi pada prinsipnya kita tetap mengajak pelaku usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan di negara ini,” katanya pada Suara NTB. Ketut Sukarda menepis banyaknya penolakan terhadap pemberlakuan PP ini, baik dari asosiasi pengusaha

dan lembaga resmi pemerintah lainnya dimungkinkan karena keterbatasan pengetahuan tentang penerapan pajak bagi UMKM ini.

Namun PP ini memudahkan wajib pajak mengadministrasikan usahanya, dan menuntut adanya pembukuan sederhana, sehingga omset per tahun dapat diketahui dengan cara yang gampang.

Sebelumnya, pembukuan itu menjadi hal yang wajib meski omset usaha tak sampai miliaran, berkaitan dengan tuntutan PPh pada pasal 25.

Dengan PP 46 inilah yang kemudian dijadikan alternatif untuk mempermudah UMKM. “Dulu wajib pembukuan itu walaupun omsetnya tidak sampai miliaran, tetapi sekarang ini sangat mudah.

Walaupun omset tinggi, hitung pajaknya gampang,” katanya.

Mengefektifkan PP tersebut, Dirjen Pajak kemudian memperkuat kerjasama dengan semua pihak, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendata jumlah UMKM. Ketut Sukarda mengatakan belum melakukan analisa pasti jumlah potensi pajak UMKM secara keseluruhan. Namun dari data NPWP yang sudah terdaftar, dapat diperkirakan jumlahnya cukup besar, apalagi jika digabungkan dengan UMKM

(Suara NTB/dok)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan sanksi kepada industri keuangan atau perbankan yang terlambat membayar kewajiban atas pungutan sebesar 0,03 persen dari total aset yang dihitung selama setahun.

Untuk pertama kalinya OJK melakukan pungutan kepada industri keuangan yang berkantor pusat di NTB. Sementara yang berkantor pusat di Jakarta menurut Kepala OJK Kantor Perwakilan Provinsi Yusri NTB, Yusri, menjadi bagi(Suara NTB/bul) an tugas OJK pusat.

Beberapa di antaranya yang dipunguti di daerah, terang Yusri di ruang kerjanya, Selasa (15/4), Bank NTB, Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida), 32 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), penyalur dana pensiun dan asuransi.

Sementara perbankan konvensional dan syariah lainnya yang berkantor cabang di NTB (Mataram), penarikannya tetap menjadi kewenangan pusat.

“Tahap Pertama batas terakhir pungutan pada hari Selasa (15/4). Keterlambatan pembayaran dikenakan denda dua persen, atau kalau selama setahun tidak setor kewajibannya, selanjutnya OJK serahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),” demikian Yusri.

Pungutan sebesar 0,03 persen ini dibayarkan selama empat kali, yakni batasnya setiap 15 April, Juli, Oktober dan 31 Desember. Jika selama empat kali ketentuan, industri keuangan tak menyetorkan kewajibannya yang dimaksud, maka denda per tahun diberlakukan maksimum 24 persen.

Mekanismenya penagihan, industri perbankan yang berkantor pusat di daerah sendiri yang langsung menyetorkannya ke OJK melalui rekening yang ada di Bank Indonesia. Yusri mengatakan masih melakukan pemantauan terus mana saja industri keuangan terkait yang akan diberikan denda keterlambatan setoran.

“Sanksi beberapa tahapan, dengan teguran dan keputusan lain dari PUPN,” tambahnya.

Lembaga pembiayaan (finance) juga menurut Yusri dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK yang dikeluarkan pemerintah pada 12 Februari 2014 ini. Tetapi rata-rata finance yang dimaksud kantor pusatnya bertempat di Jakarta, sehingga kewenangannya tetap di OJK pusat.

Tidak disebutkan rinci potensi yang bisa diserap OJK Provinsi NTB di daerah ini. Pungutan biaya tahunan OJK tehap pertama ini sudah harus dibayarkan melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO).

Dalam pasal 35 UU OJK yang termuat dalam PP Pungutan OJK pasal 2 disebutkan, tujuan pungutan ini menurut Yusri digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung OJK lainnya.

“Tahun 2017 rencananya OJK sudah tidak membebani APBN, tetapi menggunakan setoran dari Industri perbankan. Kalau sekarang serapannya masih kurang, tetap akan ditalangi APBN,” tandasnya.

OJK berdasarkan UU 21/2011 mendapatkan tugas untuk terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta utamanya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. (bul)

Halaman 7

I Ketut Sukarda yang belum terdaftar berdasarkan NPWP-nya.

Rendahnya kesadaran UMKM untuk membayar pajak 1 persen ini ditambahkannya tetap akan ada sanksi yang diberlakukan, dari sanksi administratif sampai sanksi pidana.

“Tapi sanksi pidana ini jarang diberlakukan, kecuali ada pemilik NPWP yang enggan melaporkan kembali SPTnya dan enggan membayar denda,” demikian Ketut Sukarda. (bul)

Mataram (Suara NTB) Produsen pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan dan produksi lain pada umumnya sedang berhadapan dengan sistem perdagangan internasional yang tak sehat. Praktik kian maraknya komoditi impor dalam jumlah yang terus meningkat, serta praktik dumping (masuknya produk luar negeri dengan harga jual lebih rendah dari biaya produksi dalam daerah) sejatinya mengancam keberadaan produsen yang ada di Indonesia, NTB secara spesifik.

Ancaman ini menjadi garis besar diskusi antara Industri Kecil Menengah (IKM), pemerintah terkait dengan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (15/4).

Mengatasi banjirnya barang-barang impor yang dapat merugikan produsen dalam daerah, menurut Wakil Ketua KPPI, Radu M. Sembiring bersama Sekretaris Disperindag Provinsi NTB, Drs. Sudarman, MM, organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) telah memberikan kewenangan kepada Negara anggotanya, termasuk Indonesia untuk mengambil tindakan pengamanan perdagangan.

Yang mana tujuannya memberikan kesempatan kepada produsen dalam negeri untuk pulih kembali dari kerugiannya.

Agar tidak menderita kerugian yang serius, para produsen, termasuk di dalamnya para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), pemerintah memberlakukan kenaikan tarif masuk kepada produk impor secara bertahap, jika diketahui jumlah produk impor tersebut angkanya terus naik setiap tahunnya, serta dengan pembatasan kuota impor.

Disinilah peran Saveguard yang dimaksudkannya itu, termasuk kepada praktik dumping yang biasanya dilakukan oleh Negara-negara produsen, di antaranya Cina. Barangbarang yang diimpor oleh Negara ini biasanya disubsidi oleh pemerintahnya. Sehingga penjualan produknya tak masuk

HILANG HILANG STNK R2HONDA DR4212BJ NOKA/NOSIN: MH1JBB1198K016905/ JBB1E-1020451 AN. BAMBANG HARIANTO HILANG DISEKITAR MATARAM

KECANTIKAN

akal, dihargakan 70 persen dari biaya produksi 100 persen.

Sistem perdagangan seperti itu sebagai akibat dari berlakunya pasar bebas. Beberapa produsen yang dianggap terancam khususnya di NTB, yakni produsen tembakau, dan peternakan. “Di sinilah fungsi Saveguard ini, bagaimana agar tidak merugi,” demikian Radu mempertegas.

Sekretaris Disperindag Provinsi NTB, Drs. Sudarman, MM juga mengatakan, perdagangan internasional kian berat dan tak bisa dibatasi. Jika tak jeli, sistem perdagangan yang tak sehat ini sangat akan merugikan produsen yang ada di NTB. Untuk itulah perlunya bekal pengetahuan pasar internasional secara mendalam kepada produsen atau IKM. Seperti diketahui, beberapa negara di Asia sudah melakukan sistem pengamanan untuk mempertahankan para produsennya. Di antaranya Cina, Korea dan Malaysia, sementara Indonesia belum melakukan hal itu secara serius.

Produsen di NTB sebenarnya mampu melakukan ekspor untuk bersaing di pasar internasional. Tetapi kendala utama belum tersedianya pelabuhan internasional, kekhawatiran produsen pada resiko ekspor, serta tak berkesinambungannya ketersediaan komoditi yang diproduksi.

Secara luas, realisasi ekspor NTB di tahun 2013 volumenya sebesar 274.352,037 ton dengan nilai transaksi US$ 402.556.360.659. terdiri dari tambang volumenya 274.249,145 ton dengan nilai US$ 401.724.591,810, sedangkan non tambang volumenya 102.892 ton dengan nilai US$ 831.768,489, sedangkan untuk impor tahun 2013 USS 201.922,062. Perbandingan tahun 2012, ekspor menurun volumenya sebesar 14,55 persen, dengan nilai penurunan 31,47 persen. (bul)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MEBEL

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

15

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

15

Drs. L. Imam Maliki, MM NIP. 195812231985031007

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Sembilan TPS di Loteng Direkomendasikan Coblos Ulang

Praya (Suara NTB) Sebanyak sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) direkomendasikan untuk menggelar pencoblosan ulang oleh Panwaslu setempat. Setelah dari hasil penyelidikan yang dilakukan, ditemukan adanya pelanggaran dalan proses pemungutan suara.

(Suara NTB/her)

DEMO - Massa pendukung salah seorang caleg mendemo Kantor Panwaslu Lobar. Mereka menuntut pengusutan dugaan kecurangan Pileg di Dapil III.

Massa Pendukung Caleg Demo Kantor Panwaslu Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sekitar 80 orang massa pendukung salah seorang caleg yang berasal dari Desa Labuapi, Bagek Polak, Terong Tawah, Kediri dan Gelogor demo di Kantor Panwaslu Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Selasa (15/4). Aksi massa ini menunut Panwaslu mengusut dugaan Kecurangan pileg di dapil III (Kediri-Labuapi).

Pendukung Caleg ini menilai Panwaslu tidak tegas dalam menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum caleg tertentu. “Panwaslu harus independent. Usut kecurangan pileg di Dapil III,” kata Amir Armain Putra, salah seorang pendemo.

Kades Bagek Polak ini meminta Panwaslu agar mengungkap pelaku di belakang aksi-aksi kecurangan itu. Sebab ia yakin hal itu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif.

Sementara itu, Hasbi, salah massa aksi mengungkap kecurangan yang terjadi di TPS 3 Terong Tawah yakni adanya kelebihan kertas suara dengan jumlah wajib pilih 304, dengan tingkat partisipasi 92 persen. Jumlah surat suara sah 282 artinya ada 22 pemilih yang batal suaranya dan tidak memilih. “Padahal DPT di TPS 3 sudah dkurangi dengan jumlah warga yang meninggal dan berpindah tempat tinggal. Jumlah wajib pilih diatas itu DPT 4 November 2013 lalu,” jelasnya. Sedangkan temuan kami 44 wajib pilih di TPS 3 itu umurnya sudah 72 tahun ke atas.

Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada laporan terkait kasus-kasus kecurangan ini. Pihaknya juga mengaku masih terus memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Ia pun menyesalkan aksi yang diduga di motori salah satu Kades itu. “Intinya kami tidak mengerti apa maunya dan kalau mau lapor silahkan dan sah-sah saja. Dengan bawa alat bukti dan saksi yang kuat,” terangnya. (her)

“Total ada 9 TPS yang kita rekomendasikan untuk menggelar pemungutan suara ulang,” sebut Koordinator Divisi Penindakan Panwaslu Loteng, Hadi Agus Alwi, kepada Suara NTB, Selasa (15/4) kemarin. Kesembilan TPS tersebut masing-masing TPS V Desa Mekar Sari dan TPS XI Desa Banyu Urip Pujut. Kemudian ada lima TPS di Desa Braim dan satu TPS 6 Montong Terep Praya Tengah. Ditambah TPS 26 Desa Labulia Jonggat.

Surat rekomendasi untuk

dilakukan pencoblosan ulang di TPS-TPS tersebut semuanya sudah diajukan ke KPU Loteng. Karena memang yang menentukan bisa tidaknya dilakukan pemungutan ulang adalah KPU Loteng selaku penyelenggaran pemilu di Loteng. “Panwaslu Loteng hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penyelidikan dibawah. Nah yang menentukan itu KPU,” jelasnya.

Untuk TPS 26 Desa Labulia, sebelumnya memang sudah sempat diajukan rekomendasi

KPU Instruksikan Jajaran Awasi Tahap Rekap Mataram (Suara NTB) Tahapan pemilu saat ini sedang dalam rekapitulasi jumlah suara di masing-masing kecamatan (PPK). Terkait hal itu, KPU NTB meminta supaya semua KPU kabupaten/kota tetap mengawasi proses berlangsungnya rekapitulasi tersebut.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan SDM Pemilu, KPU NTB, Agus, ketika ditemui Suara NTB, di ruang kerjanya Selasa (15/4) kemarin, mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk selalu mengawasi proses rekapitulasi tersebut. “Sudah kami instruksikan kepada semua KPU kabupaten/kota,” ucapnya. Sementara itu, terkait kekhawatiran akan rentannya pelanggaran pada tahap ini oleh pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agus mengaku tidak terlalu khawatir. “Untuk “bermain” dalam tahap ini sepertinya agak susah. Karena C1 ada di KPU kabupaten dan Panwas,” akunya.

Ditambahkannya, saran Bawaslu untuk membuka C plano dalam proses rekapitulasi ini juga kurang tepat. “Saya rasa tidak efektif jika membuka kembali C plano ketika tahap rekapitulasi di Kabupaten. Nanti rekapitulasi di PPS dan PPK menjadi sia-sia,” tambahnya. Menurutnya, akan lebih efektif jika minimalisir kecurangan tahap rekapitulasi ditekankan pada tahap rekap di PPS. “Bisa ditekankan di PPS,” katanya.

Dirinya berharap supaya KPU di semua kabupaten/kota bisa menelusuri jika ada indikasi pelanggaran dalam tahap rekapitulasi tersebut. “Jika ada masalah, harap KPU di kabupaten/Kota telusuri sebelum rekapitulasi di PPK selesai. Agar tidak bermasalah di tahap selanjutnya,” pungkasnya. (ami)

ran,” papar Hadi.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan KPU Loteng, Zaeroni, S.H., membenarkan adanya rekomendasi pemungutan ulang dari Panwaslu Loteng tersebut. “Surat rekomendasi (pemungutan ulang) dari Panwaslu Loteng sudah kita terima,” jawabnya.

Untuk selanjutnya, KPU Loteng akan melakukan kajian ulang terhadap rekomendasirekomendasi yang masuk tersebut. Baru kemudian bisa ditentukan bisa tidaknya dilakukan pemungutan ulang.

“Peluang tetap ada. Tetapi tentunya masih harus menunggu hasil kajian dari KPU Loteng,” pungkas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)

Sejumlah Parpol Klaim Kemenangan Selong (Suara NTB) Sejumlah pimpinan parpol di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklaim kemenangan. Perolehan suara yang diperjuangkan pada Rabu (9/4) ada disetiap daerah pemilihan (Dapil) diyakini bisa mengisi kursi parlemen.

Ketua DPD II Partai Golkar, Daeng Paelori kepada Suara NTB Selasa (15/4) kemarin menyebut di Dapil 1, 2, 3 dan 4 masing-masng diyakini bisa memperoleh 1 kursi. Prolehan suara Golkar cukup signifikant diklaim ada di Dapil 5 sehingga di wilayah Pringgabaya dan Sambelia ini Golkar mengklaim bisa mendapatkan dua kursi.

Daeng Paelori yang juga caleg incumbent ini mengakui targetnya meraup kursi lebih dari sebelumnya tidak bisa dicapai. Menurutnya, hal ini terjadi karena tingginya angka golput yang ditaksir mencapai 40 persen lebih.

Disamping itu, jumlah suara sah terbilang minim dikarenakan banyak vote error alias suara tidak sah. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat pemilih. Disamping itu gencarnya praktik politik uang yang dilancarkan oleh oknum-oknum tertentu yang dinilai merusak demokrasi.

Ketua DPC Partai Gerindra, Syawalu-

Kantor DPRD Lotim Lengang Selong (Suara NTB) Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sejak pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini terlihat lengang. Kondisi ini terlihat Selasa (15/4) kemarin. Sebagian besar anggota DPRD Lotim yang merupakan para caleg masih sibuk.

Kepala Bagian Hukum dan Humas DPRD Lotim, Ahyan saat dikonfirmasi media mengakui kondisi tersebut. “Tapi tidak sepi-sepi amat,” katanya. Terkadang ada satu dua orang anggota DPRD Lotim yang masuk kantor.

Diketahui dari 50 Anggota DPRD Lotim Periode 20092014, hanya empat orang diantaranya yang tidak mengikuti perebutan kursi empuk di DPRD Lotim itu. Yakni Sarbini dan Mahmud dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), H. Abdullah Munir dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Irfan Bana dari Partai Demokrat.

Sisanya 46 caleg saat ini diketahui sedang harap-harap cemas menunggu hasil penghitungan suara. Dari 46 orang itu, terdapat 39 anggota DPRD Lotim yang menginginkan kembali menjadi parlemen Lotim. Sisanya tujuh orang masing-masing H. Makmun dari PKB, H. Abdul Hafiz dari Golkar, Umi Sarkawi dari Partai Hanura, TGH. Muhannan dari PKS, Iwan Surambian dari PKS, Lalu Muaidi dari Golkar dan Ketau DPRD Lotim saat ini Edwin Hadiwijaya dari PBB. Kantor dewan lengang juga karena sejak tanggal 8 April lalu, tidak ada agenda sidang sampai saat ini. Jadwal sidang selanjutnya diketahui akan berlanjut sekitar bulan Mei mendatang. Selama hampir sebulan penuh di sisa empat bulan masa jabatan para wakil rakyat Lotim ini tidak masuk kantor.

Menurut Ahyan, keberadaan para wakil rakyat di luar sana juga dinilai bagian dari kerja. “Mungkin sedang monitor karena sedang nyaleg. Ada sih yang masuk tapi sebentar,” akuinya. Ditambahkan, agenda turun ke lapangan dianggap sejauh ini masih dalam katagori jalankan tugas.

Dipaparkan, selama tahun 2014 ini ada sejumlah agenda sidang yang belum dirampungkan dewan. Paling utama adalah program legislasi daerah (Prolegda). Yakni membahas 11 Peraturan Daerah (Perda). Adapun masa jabatan wakil rakyat Lotim periode saat ini akan berakhir pada tanggal 5 Agustus mendatang. Pada bulan terakhir itu, meski masuk hanya lima hari, gaji wakil rakyat itu tetap berhak diterima. (rus)

pemungutan ulangnya. Namun ditolak oleh KPU Loteng, karena dinilai belum cukup kuat bukti pendukungnya. Tetapi oleh Panwaslu Loteng, beberapa kekurangan sudah diajukan lagi. Sehingga pihaknya yakin, tidak ada alasan lagi bagi pihak KPU Loteng untuk tidak mengabulkan rekomendasi pemungutan tersebut.

Adapun rekomendasi pemungutan ulang diberikan, karena Panwaslu Loteng menemukan adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pros-

es pemungutan suara di TPSTPS tersebut. Yang dinilai melanggar Peraturan KPU No. 26 tahun 2013, pasal 61 ayat 2 (a). Dimana di dalam TPS tidak boleh ada orang lain kecuali anggota KPPS yang bertugas selama proses pemungutan suara berlangsung.

Sementara yang terjadi justru ada indikasi orang-orang selain petugas KPPS yang ikut berada dalam TPS. Contoh kasus di Desa Mekar Sari, ada oknum kades yang justru aktif berada dalam TPS. Sehingga diduga mempengaruhi para pemilih. “Prinsipnya rekomendasi pemungutan ulang disampaikan Panwaslu Loteng karena ada prosedur pemunguta suara yang diduga tidak dijalankan sesuai atu-

(Suara NTB/cem)

GUNAKAN MOBIL - Pencoblosan ulang di TPS 24 Kelurahan Pagutan Barat menggunakan mobil milik KPU Kota Mataram sebagai bilik suara.

Pencoblosan Ulang di TPS 24

Bilik Suara Gunakan Mobil KPU Mataram (Suara NTB) Pemungutan suara di TPS 24 kelurahan Pagutan Barat, akibat kekurangan 17 kertas suara DPR RI, akhirnya melakukan proses pemilihan suara ulang. Alhasil, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan mobil Suzuki APP sebagai bilik suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram pun, menjamin kerahasian pemilih.

Pantauan Suara NTB sesuai surat undangan yang disebarkan oleh KPPS kepada 17 orang pemilih, pemungutan suara dilakukan pukul 08.00 Wita. Akan tetapi, pemilihan tersebut, berlangsung pukul 10.30 Wita. Selain menunggu kehadiran pemilih, juga menunggu saksi dari 12 parpol. Namun, dari 12 partai politik yang mengikuti pemilu, hanya dua saksi yang hadir. Yakni, Wayan Wardana dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Miradi saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Divisi Pengelolaan Keuangan dan Logistik, KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi mengatakan pemungutan suara di mobil APP yang dijadikan bawa oleh KPU, sebagai antisipasi karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sopian memastikan meski bilik suara hanya menggunakan bagian belakang mobil, tetapi pihaknya menjamin kerahasian pemilih. “Karena gerimis, makanya kita gunakan mobil,” ungkap Sopian, dikonfirmasi di sela proses pemilihan, Selasas (15/4).

Digunakannya mobil tersebut katanya, selain mengefektifkan proses pemungutan, agar petugas tidak kewalahan menyiapkan fasilitas dan peralatan lainnya. Dibuktikan, proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman. Selain itu, Sopian mengaku nama– nama pemilih telah dipegang oleh petugas, sehingga dijamin tidak ada pembengkakan suara. Diketahui, pemilihan lanjutan yang diklaim oleh KPU tersebut, hanya dihadiri oleh 14 dari 17 total pemilih yang mengikuti pencoblosan ulang. Sementara, pemilih yang terdata di daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 24, sebanyak 396 pemilih. Meskipun demikian, agara menjamin keamanan proses pemilihan ulang tersebut, dikawal ketat oleh petugas keamanan dari Kapolsek Mataram, Babinmaspol dan Babinsa kelurahan. (cem)

din mengklaim hal serupa. Di tiap Dapil ia mampu mengantarkan caleg-calegnya menjadi anggota dewan. Dari 5 Dapil yang ada, partainya Prabowo ini bisa mengantarkan 7 Caleg sekaligus. Masing-masing dari Dapil 1, 4 dan 5 masing-masing 1 caleg dan Dapil 2 dan 5 masing-masing 2 caleg.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan Partai Gerindra sendiri di Dapil 2 ia memperoleh suara sekitar 14 ribu, dapil 5 sebanyak 15 ribu. Dapil 1 sekitar 10 ribu. Dapil 4 dan 3 sejauh ini masih dalam proses rekapitulasi namun diyakini satu suara di masing-masing dapil itu bisa direbut.

Ketua DPC PPP, Zuhri Rahman berikutnya menyatakan juga memiliki masingmasing Dapil ada calegnya yang bisa menduduki kursi parlemen. Keyakinan ini karena dilihat prolehan suara sementara yang diperoleh masing-masing caleg.

Sampai saat ini, semua parpol pun masih menunggu hasil akhir dari penghitungan suara Pileg 2014 lalu. Apa yang dilansir KPU tetap akan menjadi keputusan akhir. Pasalya, apa yang menjadi laporan para tim tidak bisa dijadikan kekuatan hukum yang menetapkan kemenangan dari masing-masing kandidat para calon wakil rakyat ini. (rus)

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pemprov Segera Bangun Jalan Lingkar Gili Trawangan Museum Radya Pustaka Surakarta Kembali Dibuka Solo (Suara NTB) Museum Radya Pustaka Kota Surakarta, Jawa Tengah, kembali dibuka untuk umum pada Selasa, setelah tutup selama delapan bulan untuk renovasi.

Saat meresmikan pembukaan kembali museum tertua di Indonesia tersebut, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan museum itu diharapkan bisa menambah daya tarik wisatawan untuk datang ke Solo.

“Revitalisasi Museum Radya Pustaka ini memakan waktu cukup lama karena harus menata satu per satu koleksi yang ada dengan memberikan keterangannya. Ini kelihatannya pekerjaan mudah, tetapi juga sulit karena harus meneliti satu persatu lagi,” katanya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Surakarta Eny Tiasni mengatakan revitalisasi museum menghabiskan dana Rp3 miliar yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Komite Museum Radya Pustaka Purnomo Subagio mengatakan meski pembangunan fisik sudah rampung namun masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan dalam revitalisasi museum itu. “Penanganan isinya ini belum bisa dilakukan 100 persen,” katanya.

Menurut dia, pekerjaan yang belum selesai antara lain pemindahan canting kepala perahu Rajamolo peninggalan putra mahkota Paku Buwono IV ke tempat yang lebih luas.

“Kepala perahu Rajamolo itu maunya akan dipindahkan ke ruangan yang lebih luas tetapi tidak mau dan ini berdasarkan keterangan dari penjaga malam di museum ini yang bermimpi untuk tidak memindahkan Rajamolo. Silahkan percaya atau tidak. Kenyataannya seperti itu,” katanya.

Selanjutnya Museum Radya Pustaka akan buka setiap hari kecuali hari Senin. “Untuk hari-hari libur nasional itu banyak wisatawan yang datang ke Solo maka kalau museum tutup kasihan mereka jauh-jauh datang ke Solo,” katanya. (ant/bali post)

Indonesia-Australia Buat Alat Musik Bersama Jakarta (Suara NTB) Sejumlah pemusik Indonesia dan Australia membuat alat musik dalam proyek yang disebut Proyek Pembuat Alat Musik atau Instrument Builders Project (IBP) yang mendapat dukungan penuh dari kedua pemerintah baik Indonesia maupun Australia.

“Proyek ini memperlihatkan hubungan antarwarga Indonesia dan Australia. Ini merupakan contoh luar biasa bagaimana seni dan budaya dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman dan menciptakan hubungan profesi dan pribadi yang baru,” kata Duta Besar Ausralia untuk Indonesia Greg Moriarty dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa. (ant/balipost)

CORAL&BATU ALAM

LAUNDRY

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. H. Muhammad Nasir menjelaskan, pembangunan jalan lingkar dan PJU di Gili Trawangan itu saat ini masih dalam proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. “Masih tender desain di

datangan kontrak dan pengerjaan fisik di lapangan.

Terkait dengan lama proses pengerjaannya, ia belum bsia memastikan karena itu masih dalam perencaaan desain oleh konsultan perencana.

“Analisa konsultan, karena tingkat kesulitannya nanti konsultan yang menge-

ULP, setelah itu baru tender fisik. Paling telat bulan Juni sudah selesai tendernya,” ujarnya ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Selasa (15/4) siang kemarin.

Dikatakan, tender fisik paling lambat selama 45 hari. Setelah tender fisik selesai, maka selanjutnya tan-

tahuinya. Disitulah kita akan menentukan berapa lama kontrak. Jumlahnya Rp 4,5 miliar untuk jalan lingkar gili trawangan ditambah Rp 450 juta untuk PJU,” imbuhnya.

Nasir mengatakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4,5 miliar itu akan dibangun jalan lingkar sepanjang 4 kilometer. Total panjang jalan lingkar Gili Trawangan saat ini sepanjang 7,5 kilometer. Diharapkan, sisanya, sepanjang 3,5 km bisa dilanjutkan pembangunannya oleh Pemkab Lombok Utara.

“Sudah dikomunikasikan dengan Bupati Lombok Utara untuk sisanya tetapi APBD kami masih minim, katanya. Tetapi mereka mengatakan akan diupayakan, sudah bersurat kita terkiat itu,” tandasnya.

Selain memperbaiki akses jalan lingkar Gili Trawangan, katanya, Pemprov NTB juga akan membenahi fasilitas umum seperti toilet di Pelabuhan Bangsal Lombok Utara. Sehingga, fasilitasdasar yang ada di obyek wisata benar-benar tersedia. (nas)

Farah Quinn Suka yang Nyentrik Jakarta (Suara NTB) – Koki selebriti Farah Quinn suka mencicipi makanan nyentrik saat dirinya berjalan-jalan ke luar negeri. Dia memang memilih jadi petualang untuk urusan makanan.

“Kalau enggak suka ya enggak bakal coba lagi,” kata dia di Jakarta, Selasa. Salah satu makanan tidak biasa yang pernah dia coba adalah Balut, telur itik atau ayam yang berisi embrio hampir sempurna yang direbus lalu siap disantap.

Farah menemukan makanan itu di Thailand. Bentuknya yang menyerupai ayam atau itik hidup lengkap dengan kepala dan sayap dalam cangkang telur sempat membuatnya bergidik. “Pas udah dicoba rasanya enggak terlalu bad,” kata Farah.

Selain Balut, dia pernah mencicipi daging buaya yang disebutnya mirip cumi-cumi namun berbau. Tapi ada satu jenis daging yang enggan dia cicipi yaitu daging ular. “Kalau ular saya tidak pernah coba,” imbuh dia.

Ia juga sering menganggap makanan sebagai pelipur lara, termasuk ketika beberapa hari lalu rumahnya dirampok.

“Saya ketemu makanan jadi happy lagi.

Berada di antara makanan dan teman baik juga fans yang memberikan kata simpati sangat membantu,” kata Farah, yang sedang berada di Singapura saat rumahnya dirampok. (ant/bali post) Farah Quinn

(ant/bali post)

TAMPIL - Gitaris grup band asal Jakarta White Shoes and The Couples Company, Saleh Husein termasuk di antara seniman yang akan menampilkan karya di Roppongi Art Night 2014 di Tokyo, Jepang.

Empat Seniman Indonesia Ikut Roppongi Art Night 2014

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

BENDA PUSAKA - Petugas menata benda-benda pusaka koleksi Museum Radya Pustaka menjelang pembukaan kembali museum.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan segera membangun jalan lingkar di Gili Trawangan Lombok Utara sepanjang 4 kilometer. Dalam APBD murni 2014, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk pembangunan jalan lingkar dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di destinasi wisata utama NTB tersebut.

Jakarta (Suara NTB) Empat seniman visual Indonesia untuk pertama kalinya mengikuti Roppongi Art Night 2014 di Tokyo, Jepang.

Saleh Husein, Henry Irawan, Kemal Reza Gibran, dan Mateus Bondan mengirimkan karya mereka yang dikurasi oleh Ade Darmawan ke ajang seni yang berlangsung 19-20 April tersebut.

Berangkat dari tema Roppongi tahun ini, “Move Your Body” (Gerakkan Tubuhmu), keempat seniman itu membuat karya yang dapat memicu gerakan, interaksi dengan orang yang melihat karyanya.

Henry, personel grup musik Goodnight Electric yang dikenal dengan nama Batman,

membuat sebuah kolase berukuran 300 x 200 centimeter. Kolase itu berisi ikon-ikon yang sudah dikenal masyarakat, seperti Mona Lisa dan Rolling Stones.

Ia akan mengajak orangorang yang mendatangi karyanya untuk mengatur ulang gambar-gambar yang ada di kolase sehingga menghasilkan rangkaian gambar baru.

“Bakal berantakan kali dan colourful. Kalau dari jauh mungkin bakalan abstrak hahaha,” katanya saat ditemui di studionya di bilangan SCBD, Jakarta, Selasa. Gibran membuat trilogi dua dimensi lentikular tentang sepeda, alat transportasi favoritnya. Ia ingin menceritakan warna-warni bersepeda di ibukota.

Sementara Saleh Husein membuat mural berjudul “Human Instrument”, tentang transportasi di Jakarta. Dengan menggambar mural langsung saat festival, gitaris White Shoes & The Couples Company ini ingin menunjukkan kemacetan yang ada di kota Jakarta.

Roppongi Art Night adalah festival seni yang diadakan di jalanan di Roppongi. Festival menyebar di distrik Roppongi, berpusat pada museum, institusi seni, hingga pusat perbelanjaan. Selama Art Night, museum terus buka dan ada potongan biaya masuk. Acara itu mencakup beragam kegiatan, mulai dari pameran seni hingga diskusi publik. (ant/ bali post)

Kemal Reza Gibran Bersepeda di Ibu Kota Jakarta (Suara NTB) Bagaimana rasanya bersepeda di Ibu Kota? Mungkin seniman Kemal Reza Gibran tahu rasanya. Bising, panas, dan kotornya udara Jakarta yang ia rasakan saat bersepeda ia tuangkan dalam tiga lukisan “Tight”, “Firm”, dan “Fast”.

“Apa yang lo temuin saat bersepeda di Jakarta? Asap semua,” katanya saat ditemui di studio di kawasan SCBD Jakarta.

Beradu dengan mobil, berpacu dengan bus kota adalah segelintir hal-hal yang lumrah ditemui saat bersepeda di jalanan Ibu Kota. Bagi lulusan Fakultas Desain Grafis Institut Kesenian Jakarta itu, memakai sepeda sebagai alat

transportasi utama belum masuk kategori yang ideal.

Niat bersepeda agar sehat pupus karena harus menghirup udara yang kotor. Apalagi, belum ada jalur khusus sepeda.

Tantangan bersepeda di Jakarta ia tuangkan dalam warna hitam, latar dari gambarnya itu. Di balik kerumitan bersepeda di Jakarta, ia masih menemukan kesenangan.

Bersepeda sebagai alat transportasi sudah dilakoninya sejak tahun 2003.

Ia pun memilih warna-warna terang, merah, kuning, biru, hijau, untuk mewakili kenikmatan yang dirasanya saat bersepeda. “Nikmatin aja, mau nggak mau,” katanya.

Hambatan-hambatan itu baginya tantangan yang harus

dilalui. Ibarat bermain video game, katanya, setiap naik tingkat pasti kesulitan yang dihadapi berbeda.

“Nemuin challenge, macet, senang banget. Kalau nggak ketemu macet malah jadi tawar-tawar aja,” ceritanya.

Ia membuat tiga karya sepeda itu untuk dikirim ke Roppongi Art Night 2014. Ia membuat karyanya dalam versi lentikuler, paling besar berukuran 1 x 0,5 meter, sehingga orang dapat melihatnya dari sisi yang berbeda.

“Gue menggunakan sepeda sebagai alat transportasi gue jadi mengenal Jakarta. Challenge banget di Jakarta buat naik sepeda. Tiap hari ketemu apa, nggak tau.” (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Pelaksanaan Pileg Kacau

(Suara NTB/dok)

Turun 65 Persen MEMASUKI musim kemarau tahun ini, luas area pertanian yang akan tanam khususnya untuk padi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diprediksi bakal turun hingga 65 persen. Meski demikian kondisi tersebut tidak akan sampai mempengaruhi target produksi gabah pada tahun 2014 ini.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Ibrahim, kepada Suara NTB, Selasa (15/4). Ia menjelaskan, pada musim hujan sebelumnya, luas area tanam di Loteng mencapai 54 ribu hektar lebih. Namun angka tersebut diprediksi turun tinggal sekitar 19 ribu hektar saja atau hanya sekitar 35 persen dari total luas area pertanian yang ada. Alasannya, area pertanian di Loteng lebih didominasi lahan tadah hujan. Sementara yang masuk sistem irigasi teknis, tidak jauh lebih kecil. “Berapa luas lahan yang akan menanam padi sekarang, seperti itulah luasan area pertanian irigasi teknis di Loteng,” akunya.

Walaupun luas area tanam menurun jauh, namun tidak akan mempengaruhi target produksi gabah Loteng pada tahun ini. Mengingat hasil panen musim tanam pertama kemarin saja, target produksi gabah Loteng sudah mencapai 300 ribu ton dari target tahun ini sebesar 476 ribu ton.

Artinya masih ada sekitar 176 ribu ton lagi yang mesti dikejar. Dan, pihaknya optimis dengan luas area tanam yang ada, sisa target tersebut akan bisa dipenuhi.

Apalagi dari sisi produktivitas lahan pertanian Loteng dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. “Sekarang kita punya target produktivitas lahan sekitar 5,6 ton per hektar. Walaupun di beberapa daerah produktivitasnya jauh di atas itu,” jelasnya. Seperti di wilayah Kecamatan Jonggat, untuk padi hibrida bisa mencapai 14 ton per hektar. Sedangkan untuk padi non hibrida bisa tembus hingga 8 ton per hektar. (kir) Ibrahim

Konsep Masih Dimatangkan

Pembangunan Kantor Bupati Loteng Baru Ditunda Praya (Suara NTB) Rencana Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memulai pembangunan kantor bupati yang baru pada bulan April ini, akhirnya ditunda. Pasalnya, Pemkab Loteng masih mematangkan konsep serta masterplan pembangunan.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (14/4), menjelaskan, mundurnya rencana awal pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru tersebut, karena masih ada beberapa penyesuaian-penyesuaian, khususnya terkait desain bangunan, termasuk bahan atau material bangunan yang akan digunakan nantinya. “Terutama untuk material, kita memang tengah fokus untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian,” jelasnya. Nantinya, material-material yang akan digunakan akan sedikit berbeda dengan rencana awal sebelumnya, tapi secara kualitas, tidak berpengaruh.

Menurut bupati, material yang digunakan nantinya jauh lebih fleksibel dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Namun tetap tidak sampai mengurangi kualitas bangunan, mengingat kebutuhan anggaran yang tidak sedikit, sehingga butuh efisiensi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T, mengungkapkan, untuk membangun kantor Bupati Loteng yang baru dibutuhkan anggaran sekitar Rp 190 miliar. Karena bangunan yang akan dibangun cukup besar dengan lima lantai.

Dikantor Bupati Loteng yang itu nantinya, akan ada beberapa SKPD yang akan berkantor, sehingga koordinasi dan komunikasi antar-SKPD bisa lebih cepat dan efisien. Proses pembangunannya direncanakan selama dua sampai tiga tahun, tergantung kesiapan anggaran.

Sebagai tahapan awal, Pemkab Loteng sudah menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp 10 miliar pada APBD Loteng tahun 2014 ini. “Dengan dana awal yang ada, kita targetkan tahun ini proses pembangunan sudah bisa dimulai,” sebut Rasyidi. (kir)

Panwaslu Lotim Klarifikasi KPU Selong (Suara NTB) Kacaunya pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi perhatian khusus Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Sejak Senin lalu, Panwaslu Lotim meminta klarifikasi langsung ke seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran di Sekretariat KPU. Hal ini ditegaskan Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Lotim, Miftahurrahman kepada wartawan usai memeriksa Divisi Logistik KPU, M. Lutfhi Syarifudin di kantornya, Selasa (15/4), Menurutnya, langkah memeriksa KPU secara khusus ini dilakukan untuk mengetahui secara detail persoalan

di balik kekacauan pelaksanaan Pileg Rabu (9/4) lalu.

Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomo 14 tahun 2014 dikatakan, setiap temuan di lapangan harus ditindaklanjuti. Sepanjang memenuhi ketentuan formil dan materil terus akan dicari titik upaya penyelesaiannya, sehingga tidak terulang kembali pada

pelaksanaan pileg ke depan.

Seperti kasus tertukarnya surat suara di beberapa TPS. Diketahui, akibat dari tertukarnya surat suara itu KPU melakukan pemungutan suara ulang. Pelaksanaan pileg ke depan tidak hal ini setidaknya bisa diatasi, sehingga tidak terulang kembali. Tertukarnya surat suara sebenarnya diyaki-

ni tidak akan terjadi. Akan tetapi fakta berkata, kejadian ini pun membuat Panwaslu kaget.

Ditanya hasil dari proses klarifikasi ini, Miftahurrahman mengaku belum bisa menyimpulkan, apakah akan berujung rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). dirinya belum bisa memastikan.

Divisi Logistik KPU, Muhammad Lutfi mengaku telah memberikan penjelasan sesuai fakta yang dialami.

Menurutnya, tertukarnya surat suara itu ada unsur human error dari pihak KPU. Selebih-

nya, tertukarnya surat suara itu menjadi rentetan persoalan dari penyedia surat suara di percetakan.

Ia mengutarakan, saat KPU menerima logistik itu label surat suara ada yang tidak sesuai isi di dalamnya. Kepada para pelipat suara, ditegaskan sebelumnya agar lebih teliti. Termasuk menitikberatkan kepada pekerja agar tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. ‘’Selanjutnya kesalahan terjadi, karena lokasi yang terbatas, mengingat jumlah surat suara 3,3 juta yang harus dilipat,’’ kilahnya. (rus)

Lamban, Penurunan Angka Kemiskinan di Lotim

(Suara NTB/ham)

BERENDAM PASIR - Lombok Barat banyak memiliki objek wisata yang belum tertata. Salah satunya Pantai Kuranji yang terletak di Labuapi masih belum tertata.

Sebagaimana terlihat dalam gambar, sejumlah warga memanfaatkan rekreasi di Pantai Kuranji sambil berendam pasir.

Diprediksi Raih Lima Kursi di DPRD

Golkar KLU Belum Pikirkan Koalisi Tanjung (Suara NTB) Pengurus DPC Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diprediksi akan mengantongi 5 kursi di DPRD KLU, meski hasil pleno KPU KLU baru akan digelar 20 April mendatang. Ketua DPC Golkar, Djekat Demung, mengatakan kepastian perolehan 5 kursi Golkar di DPRD mengacu pada jumlah suara sah yang dikantongi di 3 Dapil.

“Golkar sudah mencapai perolehan suara sah sebanyak 18 ribu lebih. Dengan rincian perolehan kursi, yakni masingmasing 2 kursi di Dapil I dan Dapil II dan 1 Kursi di Dapil III. Dengan angka itu, kita bisa pastikan kursi DPRD untuk Golkar bertambah dari 3 menjadi 5 kursi,” ungkap Djekat kepada Suara NTB di gedung DPRD, Selasa (15/4).

Djekat mengatakan, Ketua DPRD saat ini, Mariadi, S.Ag., memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sah calon sebanyak 2.300 lebih. Mariadi bahkan ia akui mengungguli perolehan suara yang ia peroleh pada Pileg 5 tahun lalu.

Dengan demikian kata dia, yang bersangkutan secara otomatis akan kembali mengisi kursi pimpinan DPRD KLU, karena dibandingkan perolehan suara sah per caleg beda partai, ia masih dominan. Selain Djekat dan Mariadi, 3 muka baru yang akan mengisi kursi DPRD 5 tahun mendatang disebutkan, Debi Ariawan (Dapil II), Ihwanudin dan Suman dari Dapil I. Menurut Djekat, perolehan suara sah kepada Caleg Golkar dan partai, merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada Golkar. Selain itu, perolehan ini dinilainya merupakan bentuk hasil kerja keras kepada caleg. Dari 30 caleg yang didaftarkan pada Pileg kali ini, terdapat 25 caleg Golkar yang tidak lolos.

Kepada caleg yang belum beruntung ini, ia berpesan agar caleg tidak kecewa, karena Golkar akan tetap memelihara kader-kader militannya.

Kepastian memperoleh 5 kursi ini, bagi Djekat sekaligus merepresentasikan bahwa Golkar pada 2015 boleh mengajukan paket calon bupati calon wakil bupati, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sebab sesuai ketentuan, Golkar telah mengantongi lebih dari 16 persen suara yang artinya koalisi hanya menjadi alternatif kedua bagi Golkar.

Kepastian langkah politik Partai Golkar KLU baru akan diambil oleh DPC setelah pelantikan. Untuk saat ini, Golkar masih meraba perkembangan perolehan suara partai lain maupun opini yang berkembang terhadap bakal calon yang diusung oleh partai koalisi. “Supaya memenangkan Pilbup 2015, kita akan lihat siapa besok yang akan kita putuskan. Kita lihat perkembangan, tetapi yang jelas Golkar konsisten, dan Golkar belum tentu koalisi,” tutup Djekat. (ari)

Selong (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup tinggi. Proses penurunan kemiskinan ini diakui lamban. Nota kesepakatan antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk menurunkan kemiskinan 2 persen tiap tahun belum mampu direalisasikan.

Hal ini tertuang dalam sambutan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ir. H.M Aminullah saat launching Gerakan Gender Watch antara Pemkab Lotim dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan Institut Kapal Perempuan di Selong, Selasa (15/4) kemarin.

Disebutkan angka kemiskinan tahun 2008 lalu 25,43 persen berhasil diturunkan sebesar 1,49 persen atau sebesar 23,96 persen pada tahun 2009. Sementara tahun 2010 berhasil diturunkan 0,14 persen. Catatan tahun 2011 angka kemiskinan Lotim masih tercatat 21,71 persen. ‘’Terjadi penurunan menjadi 20,11 persen. Terakhir angka kemiskinan Lotim tersisa 20,07 persen,’’ klaimnya.

Persentase kemiskinan Lotim dibandingkan daerahdaerah lain se NTB dinyatakan terbesar. Angka itu bahkan jauh di atas rata-rata Provinsi NTB yang saat ini angka kemiskinannya 17 persen. Sementara nasional diketahui 11,7 persen.

Menyadari tingginya angka kemiskinan itu, Pemkab Lotim menjadikan upaya pengentasan kemiskinan ini menjadi skala prioritas. Ke depan, penurunan kemiskinan ditarget bisa jauh lebih tinggi, sehingga orang-orang miskin tidak terlalu banyak di Lotim.

Sejumlah program strategis telah dipersiapkan Pemkab Lotim lima tahun ke depan untuk pengentasan kemiskinan ini. Aspek ekonomi ini menjadi salah satu perhatian

dengan harapan bisa tersedia lapangan kerja. Bantuan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin tahun 2014 ini dianggarkan Lotim Rp 50 miliar.

Persoalan kemiskinan yang ada saat ini diakui sebagian besar dari kalangan perempuan.

Hal inilah coba dijawab solusinya melalui Gerakan Gender Watch atau pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan progam, kebijakan, pelaksanaan, hasil dan dampaknya di tengah masyarakat.

Sementara Misiyah dari Institut Kapal Perempuan, menjelaskan, tim pengawas yang dibentuk bersama itu akan melakukan pengawasan dan meminta pemerintah mencanangkan program yang perspektif gender. Harapannya akan ada hasil data yang dianalisis gender sebagai dasar kebijakan pemerintah nantinya yang pro poor dan gender. “Ini kerjasama multi pihak,” ucapnya.

Salah satu hasil yang ingin dicapai, terbentuknya sekolah perempuan di tingkat desa.

Pada akhirnya, lahir upaya perlindungan sosial yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang marginal. Diakuinya, knstruksi sosial yang mengakar di tengah masyarakat sejauh ini menjadi penyebab yang memperparah kemiskinan di suatu daerah.

Muncul kasus tingginya kematian ibu (AKI) akibat kualitas layanan kesehatan yang dianggap masih kurang memihak kepada perempuan. Sebelumnya dikenal ada Jaminan Persalinan (Jampersal). Sementara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dianggap tidak berpihak pada perempuan.

Pada bagian lain, LPSDM akan fokus program-program pemerintah yang sudah mengarah pada perspektif gender. Melalui Gerakan Gender Watch, LPSDM memastikan kebijakan dan penganggaran program-program pembangunan, termasuk program perlindungan sosial dan bantuan sosial di Lotim menjadi orioentasi pada kepentingan perempuan. (rus)

Polres Lobar Kembali Bekuk Bandar Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Satuan Narkoba Polres Lombok Barat kembali membekuk bandar narkoba yang selama ini menyuplai pengedar di wilayah Lombok Barat (Lobar) r. Penangkapan bandar narkoba inisial WN di daerah Rembiga Mataram ini hasil pengembangan kasus pengedar inisial PT yang ditangkap di Jayakarta tanggal 21 Januari lalu. “Tersangka (bandar narkoba) kami tangkap di jalan Halmahera Rembiga, Mataram Senin kemarin pukul 12.15 siang,”ungkap Kasat Narkoba Polres Lobar, Iptu Kadek Matria, S.Sos, di Selasa (15/4).

Kadek menunjukkan barang bukti yang ditemukan saat tersangka diamankan di rumahnya berupa satu poket diduga narkotika jenis sabusabu seberat 0,9 gram. Barang bukti (BB) ini ditemukan di dalam lemari kamar tersangka saat petugas menggeledah rumah tersangka.

Sebelum tersangka ditangkap, Senin siang kemarin, tersangka WN telah dipanggil dua kali oleh Polres

Lobar, namun tidak memenuhi panggilan. Akhirnya, aparat pun melakukan penjemputan tersangka di rumahnya.

Saat melakukan penangkapan, pihaknya memberitahu pihak RT, wargapun ikut melakukan penggeledahan.

“Lalu ditemukan satu poket diduga sabu, di lemari kamar tidur tersangkat. Berat bruto 0,90 gram,”ujarnya.

Saat penangkapan, tersangka tidak mengaku kalau barang haram itu miliknya. Namun, aparat tetap membawa tersangka untuk diperiksa lebih lanjut. Pihaknya sudah melakukan tes urine terhadap tersangka di RSJ namun hasilnya belum keluar. ‘’Tersangka termasuk bandar, karena menyuplai ke pengedar,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, pelaku pengedar lain inisial PT di tangkap di parkiran Jayakarta tanggal 21 Januari lalu. BB diamankan berupa tiga poket sabu dengan berat 3 gram. Sebelumnya, Polres juga melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba hasil tangkapan beberapa waktu terakhir. (her)

DIAMANKAN BB satu poket diduga sabusabu diamankan Satnarkoba Polres Lobar dari rumah bandar narkoba di Rembiga, Mataram.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/rus)

KERJASAMA - Pemkab Lotim bersama dua LSM di Lotim akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program khususnya yang bersentuhan langsung dengan perempuan di Selong, Selasa (15/4).

Semua PPK di Lobar Telah Rampungkan Rekapitulasi Suara Giri Menang (Suara NTB) Ketua KPU Lombok Barat (Lobar) Suhaimi Syamsuri menyatakan semua PPK menyelesaikan pleno rekapitulasi suara Selasa (15/4). Sebelumnya Senin lalu, Sebanyak tiga PPK di Lobar sudah menyelesaikan rekapitulasi, Tiga PPK itu antara lain Narmada, Batu Layar dan Gerung.

Sisanya, tujuh kecamatan Selasa kemarin melakukan pleno rekapitulasi suara.

Ia menjelaskan, pleno PPK bisa dilakukan Rabu hari ini sesuai batas akhir. Setelah pleno di PPK selanjutnya diserahkan ke KPU untuk direkap dan diplenokan lagi di KPU sesuai jadwal. “Pleno KPUD rencananya tanggal 19 April,” ujarnya, Selasa (15/4).

Dijelaskan,sesuai undangundang dan peraturan KPU

kalau ada parpol yang sudah pasti memperoleh kursi dari suara yang diperoleh, namun tidak menyerahkan dana kampanye paling lambat setelah 14 hari setelah pencoblosan atau paling lambat tanggal 23 April, maka penetapan calon terpilih dibatalkan. Karena itu, sebelum atau saat tanggal dimaksud parpol sudah menyerahkan laporan dana kampanye di semua tingkatan.

Laporan ini menjadi syarat penetapan calon terpilih.

Terkait hal ini, dalam waktu dekat ini KPU akan mengundang parpol sebagai bahan bagi parpol egera mengurus laporan itu. “Kalau tidak serahkan laporan,maka demi hukum tidak ditetapkan sebagai caleg terpilih,” ujarnya. Sejauh ini belum ada parpol yang menyerahkan laporan. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

Cedera Redupkan Pamor El Clasico Madrid Barcelona dan Real akan berhadapan untuk perebutan gelar pertama di musim kompetisi Spanyol musim ini pada final Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol di Mestalla, Valencia, pada Kamis dini hari nanti.

Siaran Langsung RCTI Kamis, 17 April 2014 03.30 Wita musim ini akan memperbesar peluang-peluang mereka untuk berprestasi di Liga Spanyol dan Liga Champions.

“Pertandingan ini penting untuk banyak alasan,” ucapnya pada situs resmi klub.

“Pertama, karena ini merupakan gelar pertama pada musim ini yang dapat kami menangi dan, yang kedua, karena kami menghadapi tim hebat yakni Barcelona. Semua itu membuat pertandingan ini memiliki banyak kepentingan. Memenangi trofi pertama musim ini sangat memotivasi kami.”

“Pada aspek mental, pertandingan ini akan memiliki banyak kepentingan untuk apa yang tersisa di musim ini. Setelah pertandingan, tim yang menang akan memiliki lebih banyak motivasi, harapan, dan hasrat untuk sisa musim. Saya pikir secara psikologis ini akan menjadi sangat penting.”

Pekan yang sulit Menurut AFP, Barcelona

menjadi tim yang diunggulkan karena pada dua pertemuan sebelumnya di Liga Spanyol, menang 2-1 di Camp Nou pada Oktober dan menang mengejutkan 4-3 di Santiago Bernabeu tiga pekan silam.

Namun tim Katalan menghadapi pekan yang sulit karena mereka tersingkir dari Liga Champions sebelum fase semifinal untuk pertama kalinya dalam rentang waktu tujuh tahun di tangan Atletico Madrid. Kemudian peluangnya menjuarai Liga Spanyol mengecil setelah kalah 0-1 dari Granada pada Sabtu sehingga mereka tertinggal dari pemuncak klasemen Atletico dengan lima pertandingan tersisa.

Pelatih Barca, Gerardo Martino, juga pusing akibat masalah yang dideritanya di sektor bek tengah, karena Gerard Pique, Marc Bartra, dan Carles Puyol dipastikan absen pada pertandingan ini. Hal ini membuat Sergio Busquet atau Alex Song kemungkinan kembali diduetkan dengan Javier Mascherano.

Kabupaten Bima Terancam Tak Ikut Porprov NTB

Spanyol Punya Anggota Tim Termahal Piala Dunia Rio de Janeiro Spanyol, Argentina, dan Brazil memiliki anggota tim termahal dari 32 tim yang berkompetisi di Piala Dunia Juni 2014, demikian dilaporkan harian keuangan Brazil Valor, Senin.

Anggota tim sang juara bertahan Spanyol bernilai sekitar 486,9 juta euro, unggul dari nilai 474,1 juta euro untuk Argentina dan 470,2 juta euro untuk tuan rumah Brazil, menurut konsultan analisis olahraga Pluri Consultoria, lapor AFP. Perusahaan itu menilai tim Jerman memiliki tim bernilai 445,6 juta euro, disusul Prancis yang melebihi nilai anggota tim Inggris, yakni 398,6 juta euro untuk Les Bleus dan 354,2 juta euro untuk pasukan Roy Hodgson.

Timnas Belgia mengungguli Italia dengan 336,1 juta euro, sedangkan tim Azzurri bernilai 322,4 juta euro. Laporan itu menilai bintang Argentina dan Barcelona Lionel Messi merupakan pemain dengan nilai tertinggi yakni 138,1 juta euro, meski turun 1,4 persen dari perkiraan nilainya pada tahun lalu.

Penyerang Portugal dan Real Madrid Cristiano Ronaldo melihat nilainya naik 11,4 persen melebihi nilainya tahun lalu setelah ia mendapat penghargaan pemain terbaik dunia - namun ia masih tertinggal dari Messi lebih dari 30 juta euro.

Dengan nilai 107,3 juta euro, nilai pasaran Ronaldo saat ini lebih besar dari sepertiga total nilai 287 juta euro bagi keseluruhan tim Portugal.

Honduras menjadi tim dengan nilai terkecil, di mana tim mereka hanya bernilai sekitar 32,3 uta euro - atau kurang dari seperempat nilai Messi dan separuh dari nilai 67,4 juta euro untuk bintang Brazil dan Barcelona Neymar, yang harganya naik sebesar 22,5 persen pada tahun lalu.

Nilai-nilai itu didasarkan pada 77 kriteria termasuk usia, kemampuan teknis, kebugaran, dan juga nilai pemasaran terhadap terhadap pertandingan terakhir timnasnya. Perusahaan konsultasi itu akan memperbarui daftar nilai setelah tim final diumumkan pada 7 Mei. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Kontingen Kabupaten Bima terancam tidak dapat ambil bagian di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, yang akan berlangsung di Mataram, 15 - 21 Juni 2014.

Pasalnya, hingga batas akhir penyerahan entry by name atlet, KONI Kabupaten Bima belum menyerahkan nama - nama atlet yang akan diikutsertakan pada Porp r o v NTB.

Anggota Bidang Pertandingan Porprov NTB, Kapten Muhdar yang dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (15/4) kemari mengatakan hingga batas akhir penyerahan entry by name peserta porprov NTB, Selasa (15/ 4) kemarin KONI Kota Bima belum mengirim entry by name atlet. Lambatnya penyerahan entry by name atlet itu memb u a t

Kota Mataram Target Dua Emas di Cabor Bola Voli Mataram (Suara NTB) Tim Voli Kota Mataram siap ambil bagian di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, 15-21 Juni mendatang. Mereka mematok target dua medali emas di ajang tingkat regional NTB itu.

Koordinator Bidang Kepelatihan Pengcab PBVSI Kota Mataram, Naufal Aldian yang dihubungi Suara NTB di Mataram Selasa (15/4) kemarin mengatakan, target dua medali emas itu ditujukan kepada tim voli Indoor putri dan tim voli pantai putri. “Kita target dua medali emas di tim voli putri indoor dan tim voli pasir putri,” ucapnya.

Bagi Naufal, target dua medali emas itu tidaklah berlebihan karena kedua tim itu merupakan tim andalan voli PPLP NTB yang pernah menjuarai event tingkat reginal dan nasional. Selain menurunkan tim voli putri, pengurus voli Kota Mataram juga menurunkan tim voli indoor putra dan tim voli pantai putra di ajang bergengsi tersebut.

Untuk tim voli putra pihaknya tidak memasang target emas karena persaingan di tim voli putra sangat ketat. Saat ini tim voli putra Kota Mataram akan diperkuat oleh beberapa pemain voli senior NTB. “Kita tidak mematok target emas di voli putra, karena persaingan di voli putra sangat ketat. Meski demikian tim putra juga punya peluang meraih medali emas,” terangnya.

Lanjutnya, beberapa nama atlet voli indoor putri yang akan memperkuat tim Kota Mataram itu, yakni Oktavia Bahari, Novita Bahari, Putri Sri D, Kamila Regina, Meyla Aprelita, Putri Kristianingsih, Dwi Santi dan Huzaena Al Idrus.

Selanjutnya untuk tim voli pantai putrinya diperkuat oleh Oktavia Bahari dan Sarah Novita Bahari. Sedangkan di tim voli indoor putra akan diperkuat Hari Djunaedi, Tio Kesuma, Mizwar daluh, Gaos Guntala, Iwan Pratama, Okka Karmawijaya, Tri Agung Ariswanda, Panji Serkantara, Marcowastu, Teguh Imam F, Oky Pratasanjaya, Febian Rizky, Wawan Setiawan dan Yudhi Nuryanto.

Kemudian untuk tim voli pantai putranya diperkuat Harry Djunaedi, Tio Kusuma dan Oke Karma Wijaya.

Menurutnya, untuk atlet-atlet voli pantai Kota Mataram merupakan atlet binaan PPLP dan PPLM NTB dan ditangani langsung oleh pelatih voli pantai NTB, Agus Salim. Sementara untuk tim voli Indoor putrinya sebagian besar merupakan atlet PPLP NTB yang sebelumnya ditangani oleh pelatih NTB, Abdul Kadir.

Melihat kualitas pemain Kota Mataram yang akan diperkuat beberapa pemain andalan NTB di kancah nasioal, Naufal optimis Kota Mataram dapat merebut minimal dua medali emas di Porprov NTB, peluang dua medali emas ada di tim voli indoor dan voli pantai putri. (fan)

(Suara NTB/ist)

DIRAGUKAN - Cristiano Ronaldo saat mengalami cedera dalam laga melawan Dortmund, di Liga Champions, beberapa waktu lalu. Ia diragukan bisa memperkuat Madrid dalam laga final Copa del Rey melawan musuh bebuyutannya, Barcelona.

Andres Iniesta

Komentator Bola di Brazil Ditangkap karena Berkata Kasar Rio de Janeiro Seorang komentator sepak bola di televisi Brazil ditangkap dengan dakwaan rasisme setelah ia menyebut seorang pemain “monyet”, kata media setempat.

Lourival Santos, dari saluran televisi Rene Massa, dituduh mengeluarkan komentar itu pada pertandingan antara Londrina dan Maringa di Liga Negara Bagian Parana, Minggu (13/4).

Makian itu merujuk kepada gol oleh pemain bertahan Londrina Maicon Silva, kata kantor berita Brazil, O Globo.

Petugas kepolisian Clovis Glavao, dari satuan polisi di Parana, kepada media membenarkan adanya kasus itu. Santos dibebaskan setelah ditanyai polisi.

Stasiun televisi Rede Massa mengeluarkan pernyataan pada Senin “yang membantah dan mengutuk semua tinda-

kan rasisme”, demikian laporan Xinhua. “Komentator Lourival Santos telah dipindahkan dari kegiatannya (dengan stasiun televisi itu),” kata pernyataan tersebut. Santos belum bisa dimintai komentar.

Peristiwa pada hari Minggu itu adalah yang terbaru dari serangkaian pernyataan rasis yang melanda dunia sepak bola Brazil. Pada Maret, Presiden Brazil Dilma Rousseff menyampaikan keprihatinannya sehubungan dengan peningkatan pelecehan yang bersifat rasis di Twitter.

“Tak dapat diterima bahwa Brazil, negara dengan penduduk kulit hitam terbesar di luar Afrika, menghadapi masalah rasisme,” kata Roussef. Rousseff juga telah berikrar untuk menjadikan pesan anti-rasisme sebagai tema Piala Dunia tahun ini. (ant/bali post)

Kabupaten Bima terancam tak bisa ikut Porprov NTB, sementara sembilan kabupaten/kota lain di NTB sudah menyerahkan entry by name atlet.

Informasi yang diterima oleh pihak Panitia Porprov NTB, alasan KONI Kota Bima tak mengirim entry by name atlet karena belum mendapat kepastian anggaran dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Bima.

“Katanya mereka (KONI Kabupeten Bima) belum mendapat anggaran dari Pemdanya, sehingga mereka belum mengirim nama-nama atletnya,” ucapnya.

Meski demikian pihak Panitia Porprov NTB kata Muhdar akan memberikan kelonggaran waktu selama seminggu untuk KONI Kabupaten Bima, bila KONI Kabupaten Bima tak mengirim entry by name dalam minggu ini maka kontingen Kabupaten Bima terancam tak dapat mengikuti Porprov NTB karena pihak panitia Porprov NTB bakal mencoret Kabupaten Bima dari peserta Porprov NTB. Lanjutnya, entry by name sangat penting bagi pihak Panitia Porprov NTB untuk menentukan atlet-atlet yang dapat ambil bagian di event tersebut.

Sementara itu Sekum

KONI Kabupaten Bima, Casman yang dikonfirmasi Suara NTB terkait belum diserahkannya entry by name atlet Kabupaten Bima dibenarkan olehnya. Dia mengakui bila KONI Kabupaten Bima belum menyerahkan entry by name atlet, namun demikian dia menolak untuk menjelaskan masalah yang menjadi hambatan mereka untuk menyerahkan entry by name atlet.

Casman mengatakan pihaknya sedang bekerja keras untuk mengumpulkan namanama atlet Kabupaten Bima yang akan diajukan untuk mengikuti Porprov NTB. “Kami sudah konfirmasi dengan KONI NTB. lagi diproses entry by name atletnya. Nanti saya kabarin mas,” ucapnya.

Sementara itu pihak Panitia Porprov NTB menegaskan bahwa batas akhir penyerahan entry by name atlet 15 April 2014, pihak panitia Porprov NTB akan memberikan kelonggaran selama seminggu kepada KONI Kabupaten Bima untuk segera menyerahkan entry by name atlet. Pasalnya pihak KONI NTB harus bekerja cepat untuk mempersiapkan penyelenggaraan Porprov NTB yang akan berlangsung dalam hitungan hari lagi (45 hari lagi). (fan)

Proses Adaptasi Timnas U-19 Berjalan Bagus Jakarta (Suara NTB) Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri menilai proses adaptasi anak asuhnya berjalan dengan bagus sehingga mampu tampil maksimal saat menjalani pertandingan ujicoba melawan tuan rumah Uni Emirat Arab (UEA).

Evan Dimas dan kawankawan pada ujicoba melawan UEA di Tyeyab Awana Stadium, Dubai, Senin (14/4) mampu menang telak 4-1. Kemenangan besar ini diluar dugaan karena lawan merupakan salah satu tim kuat di Asia.

“Proses adaptasi berlangsung dengan cepat, bahkan semua pemain langsung menunjukkan kemampuan terbaik sejak awal pertandingan,” kata Indra Sjafri seperti yang dilansir tim media PSSI, Selasa.

Menurut dia, kemenangan besar anak asuhnya atas tuan rumah UEA jelas mampu membangkitkan moral anak asuhnya, apalagi Tim Garuda Jaya ini diharapkan mampu meraih hasil maksimal pada Piala AFC U-19 di Myanmar akhir tahun nanti.

Meski demikian pihaknya meminta kepada semua pemain untuk tidak langsung

puas diri karena tantangan lebih berat masih menghadang. Untuk itu, Timnas tampil diimbau lebih fokus, apalagi akan menjalani pertandingan ujicoba lagi melawan UEA. “Ada tiga atau empat pemain inti UEA yang tidak bermain. Bagi kami bukan soal, karena kami yakin semua tim akan lebih baik seiring waktu” kata pelatih asal Sumatra Barat itu. Sesuai dengan rencana pertandingan ujicoba kedua antara Timnas Indonesia U-19 melawan Timnas UEA U-19 di Tyeyab Awana Stadium, Dubai, Rabu (16/4).

Pada pertandingan ketiga Tur Timur Tengah itu pelatih Indra Sjafri mengaku belum menentukan komposisi pemain yang diturunkan. Indra Sjafri yang mengantongi predikat sebagai pelatih dengan lisensi A AFC mengaku puas dengan performa tim saat mengalah UEA dipertandingan pertama.

“Apakah nanti diturunkan lagi di pertandingan kedua, tergantung hasil latih a n

nanti. Kita lihat saja. Tetapi komposisi alternatif ini cukup bagus,” katanya menegaskan.

Selama Tur Timur Tengah, Tim Garuda Jaya menjalani lima pertandingan ujicoba.

Sebelumnya Muhammad Hargianto dan kawan-kawan sudah menghadapi Timnas Oman U-19 sebanyak dua kali. Hasilnya satu kali menang dan satu kali kalah.

Pada pertandingan ujicoba terakhir Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi salah satu klub lokal yaitu Al-Shabab di Al-Shabab Training Stadium di Dubai City, Jumat (18/4). (ant/bali post)

Indra Sjafri

(ant/bali post)

Namun persiapan menjelang pertandingan antara kedua tim diganggu oleh cedera sejumlah pemain kunci. Pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo diragukan dapat memperkuat Real karena cedera otot paha belakang yang dideritanya saat timnya menang 3-0 atas Borussia Dortmund dua pekan silam.

Pemain Portugal itu tidak bermain pada tiga pertandingan sejak itu dan kelihatannya ia masih belum akan dimainkan pada pertandingan semifinal Liga Champions pertama Real, yang melawan Bayern Munchen dalam rentang waktu tujuh hari.

Bek Brazil Marcelo juga diperkirakan akan absen karena cedera yang sama, namun Sergio Ramos semestinya dapat bugar meski ia absen saat timnya menang 4-0 atas Almeria pada Sabtu.

Real masih mencari gelar di tiga kompetisi yang diikutinya dan pelatih Carlo Ancelotti meyakini trofi pertama pada

“Saya bekerja keras untuk itu, seperti Marc dan Gerard,” kata kapten Barca, Puyol, pada Senin.

“Masih ada dua hari untuk dilalui dan kami akan memberikan segalanya yang kami miliki untuk berada di sana.

Pada Selasa kami akan mengevaluasi peluang-peluang yang kami miliki masing-masing.”

Puyol jarang tampil pada musim yang akan menjadi musim terakhirnya di Barca karena berbagai masalah pada lututnya, namun ia masih memiliki pengaruh besar atas rekan-rekan setimnya dan menegaskan mereka harus menebus kekalahan-kekalahan yang mereka derita belakangan ini kepada para penggemar.

“Kami mencermati bahwa kami gagal melakukan beberapa hal, namun yang dapat saya kayakan adalah kami akan bertarung dengan gigi dan kuku untuk pertandingan final dan lima pertandingan terakhir di Liga Spanyol, banyak hal yang dapat terjadi.”

“Ada beberapa momen di mana kami tidak cukup konsisten, namun sekarang kami harus melihat ke depan.

Kami memiliki final yang sangat penting dan kami perlu memberikan kegembiraan kepada para penggemar.” (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 16 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 16 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

PENDIDIKAN

Halaman 14

144 Siswa di Kota Bima Tak Ikut UN Hari Pertama Kota Bima (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) hari pertama jumlah siswa di Kota Bima yang tidak ikut ujian cukup besar. Berdasarkan laporan dari seluruh sekolah, tercatat sebanyak 144 siswa tidak mengikuti UN. Sebagian dari peserta UN yang absen berasal dari sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima Drs. Suriadin yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (15/4), menyebutkan dari total 3.620 siswa yang mengikuti ujian di Kota Bima tercatat 144 di antaranya diketahui tak mengikuti UN. Alasannya cukup berbeda, 5 orang siswa tak hadir dengan keterangan sakit, sementara tanpa keterangan tercatat sebanyak 139 siswa.

Disebutkannya dari 144 siswa yang tak masuk UN ini sebagian besar berasal dari SMA/SMK swasta. Kondisi ini pun cukup membuat pihaknya resah. Pasalnya, dari banyaknya siswa yang tak ikut ujian akan mempengaruhi persentase kelulusan siswa di Kota Bima. Sebab persentase kelulusan tidak dihitung dari jumlah siswa yang mengikuti ujian melainkan total siswa yang terdaftar sebagai peserta UN. Bagi siswa yang tidak masuk dengan keterangan sakit akan diizinkan mengikuti ujian susulan. Sementara bagi yang tidak mengikuti ujian tanpa keterangan, pihaknya belum bisa mengambil sikap.

Namun yang jelas, para siswa

tersebut tidak akan diizinkan mengikuti ujian susulan.

Sementara itu, lanjutnya, untuk UN tahun ajaran 2014/ 2015 ini tercatat satu orang siswa mengikuti ujian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raba Bima. Siswa yang tak disebutkan identitasnya ini berasal dari SMK PGRI. “Khusus untuk dia kita sudah kerahkan panitia dan pengawas sekaligus membawa soal ujian,” katanya.

Di Lombok Timur (Lotim), Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, H. Hamzah menilai pelaksanaan UN 2014 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak ada kunci jawaban palsu yang beredar. Bahkan, pelaksanaannya selama dua hari ini terlihat aman lancar dan terkendali.

Para siswa telah disosialisasikan jauh-jauh hari, jika tidak ada kunci jawaban yang beredar bebas di luar.

Termasuk yang dugaan yang tersebar melalui jejaring sosial seperti facebook. “Kita sudah ingatkan siswa bahwa jika ada yang muncul tidak benar itu,” tegasnya, Selasa (15/4). Pelaksanaan UN tahun ini dinyatakan lebih baik juga dilihat dari proses

(Suara NTB/rus)

SERIUS - Sejumlah siswa serius mengerjakan soal UN di hari kedua, Selasa (15/4). pelaksanaan UN. Semua siswa datang tepat waktu dan berjalan lancar.

Soal-soal UN terdistribusi dengan baik. Tidak seperti tahun lalu, terjadi kekurangan soal yang menyebabkan terganggunya psikologi siswa. Di SMKN 2 Selong ini, UN diikuti 491 peserta. Selain siswa SMKN sendiri, ada delapan sekolah yang turut gabung.

Angka kelulusan UN di SMKN 2 Selong ini diyakini kembali 100 persen. Termasuk kelulusan siswa-siswa yang turut gabung diyakinkan bisa lulus 100 persen. “Ini kan

harapan kita bisa 100 persen, jika nanti pada kenyataannya kurang dari 100 persen tidak tahu kita,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala SMAN 1 Aikmel, Budimulyana yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya menyampaikan hal senada, jika pelaksanaan UN tahun 2014 ini lancar aman dan terkendali. Soal untuk semua mata pelajaran yang diujikan pada hari ke dua UN cukup lengkap, yakni Matematika, Kimia, Sosiologi, Antropologi maupun Fiqh datang tepat waktu di

bawah pengawasan aparat kepolisian.

Sedikit kendalanya lanjut Budimulyana adanya pengawas indipenden di satuan pendidikan SMA As-Sunnah Bagiknyaka Kecamatan Aikmel yang selama dua hari pelaksanaan UN ini tidak tampak di tempat. Koordinator Sub Rayon di wilayah kecamatan Aikmel ini menuturkan, ketidakhadiran pengawas itu tidak diketahui penyebabnya. “Karena tidak ada yang hadir jadi kosong saja tandatangannya,” imbuhnya. (use/rus)

Gunakan Ojek MENGANTISIPASI keterlambatan mengikuti Ujian Nasional (UN) bagi siswa yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, Kepala SMKN 4 Mataram H. istiqlal, SPd, menyarankan siswa peserta UN menggunakan ojek selama pelaksanaan UN berlangsung. “Siswa kita sangat beragam, ada yang dari Pagesangan, Ampenan, Labuapi, Gunungsari dan lain-lain. Itu kan jauh dari sekolah, kalau pakai bemo saya khawatir terlambat,” ungkapnya pada Suara NTB, Selasa.

Diakuinya, pada hari-hari normal, siswa yang letak rumahnya jauh dan tidak mempunyai sepeda motor setiap harinya menggunakan angkutan umum. Namun, jika menggunakan angkutan umum pada tiga hari pelaksanaan UN ini, siswa datang terlambat dari jadwal UN yang telah disepakati.

“Kalau pada hari-hari biasa, mereka yang rumahnya jauh tidak apa-apa datang pakai bemo, tapi saat UN sekarang ini, kita takutnya mereka terlambat datang, karena bemo tidak punya jadwal tetap dan tepat, sehingga bisa jadi mereka datangnya juga tidak tepat waktu. Oleh karena itu, saya harapkan mereka sementara waktu ini pakai ojek saja dulu biar aman karena pukul 06.45 siswa sudah wajib datang ke sekolah guna mengikuti briefing,” akunya.

Ke depan, Istiqlal mengaku akan mengupayakan untuk pengadaan bus sekolah yang dapat digunakan secara gratis bagi siswa yang tidak mempunyai sepeda motor dan lokasi rumahnya jauh dari sekolah.

“Dulu memang sudah kami rencanakan untuk pembelian bus sekolah, tapi waktu itu belum disetujui oleh komite.

Mudahan ke depan bisa dapat persetujuan terlebih di SMKN 4 sekarang ada jurusan perjalanan wisata, jadi bisa langsung terintegrasi dan digunakan sebagai tempat praktikum,” paparnya. (dys)

Istiqlal (Suara NTB/dok)

PGRI NTB Buka Posko Pengaduan UN Mataram (Suara NTB) Untuk ke enam kalinya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB membuka posko pengaduan Ujian Nasional (UN). Posko pengaduan UN dibuat untuk menghimpun segala bentuk data baik kekurangan dan kecurangan

dalam pelaksanaan UN. Data yang diterima PGRI NTB pun beragam, bisa dari siswa, orang tua, guru dan masyarakat umum yang menemukan kecurangan dalam pelaksanaan UN. Demikian diterangkan Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali A. Rahim dihubungi via tele-

pon, Selasa (15/4).

Menurut Ali Rahim, sampai hari kedua pelaksanaan UN, posko yang terletak di kantor PGRI NTB tersebut belum menerima satupun pengaduan baik oleh siswa, orang tua, guru dan masyarakat umum. Ia pun mem-

persilahkan jika masyarakat dan semua pihak menemukan kecurangan dan keganjilan dalam pelaksanaan UN segera melapor ke posko yang dibuka 24 jam tersebut. “Silahkan saja melapor jika ditemukan kecurangan dan lain sebagainya dalam pelaksan-

aan UN tahun ini, kita tampung semua laporan,” ujarnya.

Ditambahkan Ali Rahim, data yang nantinya terkumpul selanjutnya akan disusun sebagai rekomendasi yang akan diserahkan kepada pengambil kebijakan agar pembenahan terus dilaku-

kan pada tiap kali penyelenggaraan UN. Tidak hanya itu, data yang telah dikumpulkan juga akan diserahkan kepada Pengurus Besar PGRI di Jakarta sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan UN. “Saat ini, masingmasing pengurus PGRI kabupat-

en/kota juga telah membuat posko serupa guna mengamankan pelaksanaan UN. Rekapitulasi hasil data temuan dan laporan UN dari daerah-daerah belum ada satu pun yang diterima. Insya Allah pasca-UN baru kami lakukan evaluasi,” ujarnya. (dys)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 16 April 2014

Koalisi Gerindra-Demokrat Potensial Redupkan Popularitas Jokowi

Jokowi Keberatan Namanya Tercantum dalam Soal UN Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku keberatan dengan pencantuman namanya di dalam soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMA dan MA. “Saya sudah tahu soalnya.

Saya keberatan dengan adanya soal seperti itu. Makanya, masalah ini akan saya urus,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

Menurut dia, soal-soal UN seharusnya lebih merujuk (ant/Bali Post) pada nilai-nilai yang bersifat Joko Widodo nasional, seperti sejarah kepahlawanan nasional dan lain-lain.”Mestinya, soal-soal UN itu kan materinya bertema kepahlawanan nasional. Siapa saja pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa ini.

Seharusnya seperti itu soalnya,” ujar Jokowi.

Dia menuturkan pencantuman namanya didalam soal UN merupakan salah satu cara untuk menjatuhkannya, mengingat dirinya telah mencalonkan diri sebagai salah satu Presiden RI. “Dengan adanya soal itu, kelihatan sekali ada yang ingin menjatuhkan saya, ingin membuat seolah-olah saya yang mendesain semua ini,” tutur Jokowi.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pembuatan soal UN bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, sehingga pihaknya tidak mungkin terlibat.

“Saya santai sih. Tapi, saya juga tidak akan tinggal diam.

Saya akan usut masalah ini. Kalau saya diam saja, nanti orang-orang malah menilai saya terlalu sabar meskipun diserang,” tambah Jokowi.

Di dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia di Jawa Tengah terdapat teks kutipan biografi Jokowi dalam naskah soal UN SMA. Teks itu menjadi bahan untuk dua pertanyaan.

Kutipan teks biografi tersebut, yaitu: “Ir H Joko Widodo lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibu kota. Berbagai penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik dalam pengabdiannya kepada rakyat.”

“Sebagai tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian, usahanya di bidang Upah Minimun Provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari pertemuan tersebut dewan pengupahan menetapkan UMP sebesar Rp2,2 juta.”

Dua pertanyaan yang harus dijawab peserta UN, adalah, pada nomor 15, tertulis “Keteladanan Jokowi pada kutipan wacana tersebut adalah” dan “Masalah yang dihadapi tokoh Joko Widodo berdasarkan paragraf tersebut adalah.’’ (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menyebut, koalisi antara Partai Gerindra dan Demokrat dapat meredupkan popularitas calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2014.

“Koalisi Partai Gerindra yang paling potensial itu adalah dengan Partai Demokrat, karena Gerindra memiliki Prabowo effect yang dalam Pemilu Legislatif mampu meningkatkan suara, serta akan dilapis oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) effect yang diyakini masih signifikan. Besar kemungkinan itu akan meredupkan Jokowi effect,” kata Igor dihubungi Antara, dari Jakarta, Senin (14/4) malam.

Igor tidak menampik, koalisi antara Gerindra dan Demokrat belum dapat memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara atau presidential threshold berupa 20 persen suara di DPR atau 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif.

Namun koalisi Gerindra dengan Demokrat menurut dia akan menjadi magnet elektoral bagi publik dan parpol berbasis massa Islam untuk bergabung.

“Jika Gerindra berkoalisi dengan Demokrat, parpol berbasis masa Islam seperti PAN, PKS, PPP, dan PBB bisa ikut bergabung dalam apa yang sering disebut sebagai koalisi

tenda besar,” ujar dia.

Menurut dia, dalam koalisi tenda besar itu, Gerindra tentu akan mengusung capres Prabowo Subianto, dan cawapres dari Demokrat. Sementara partai berbasis massa Islam bisa mendapatkan jatah kursi menteri.

“Hanya strategi ini yang masuk akal untuk mengalahkan figur yang melulu mengandalkan popularitas seperti Jokowi,” kata Igor.

Lebih lanjut dia mengutarakan, jika dalam koalisi Gerindra-Demokrat itu SBY tidak mengusulkan cawapres dari Demokrat, maka kemungkinan besar SBY akan merestui Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto, karena adanya ikatan besan antara SBY dengan Hatta Rajasa.

“Di sana Prabowo bisa dibranding juga sebagai motor koalisi Indonesia Bangkit yang sepenuhnya didukung partai incumbent dan akan melanjutkan sekaligus memperbaiki apa yang sudah dicapai pemerintahan SBY,” ujar dia. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

BERJABAT TANGAN - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Praboro Subianto, menyalami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Keduanya sama-sama pensiun dengan pangkat terakhir aktif Letjen TNI AD dan sebetulnya sama-sama alumni Akademi Militer pada 1973, namun Prabowo baru menuntaskan pendidikan militernya di sana pada 1974.

Trah Cikeas Bisa Punah Jika Demokrat Koalisi dengan Gerindra PENGAMAT politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan konsekuensi yang harus dipikul Partai Demokrat jika berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam Pemilu 2014 adalah peluang punahnya trah atau keturunan Cikeas sebagai pemimpin pemerintahan.

“Jika Demokrat berkoalisi secara rasional dengan Gerindra maka masalahnya cuma satu yaitu bisa saja trah Cikeas akan punah,” kata Igor dihubungi Antara, dari

KPK : DPR Tidak Miliki Kewenangan Rekrutmen Pejabat Negara

Jakarta, Senin (14/4) malam.

Menurut Igor, salah satu peluang penerus trah Cikeas saat ini adalah sosok Pramono Edhi Wibowo yang sekarang menjadi salah satu peserta konvensi capres Demokrat.

Jika Demokrat berpikir rasional dengan berkoalisi dengan Gerindra maka kemungkinan besar Pramono Edhie Wibowo hanya akan memperoleh jabatan Menkopolkam.

Sedangkan Susilo Bambang

Yudhoyono diperkirakan akan merestui Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Igor mengatakan koalisi Demokrat yang paling rasional adalah dengan Partai Gerindra yang saat ini mengusung Prabowo Subianto selaku capres. Sebab berdasarkan hitung cepat suara Pemilu Legislatif 2014, perolehan suara Demokrat masih berada di bawah Gerindra.

“Sehingga yang masuk akal bagi Demokrat jika berkoalisi dengan Gerindra adalah cawapres plus menteri, bukan lagi capres.

Apalagi Demokrat sudah tidak memiliki sosok seperti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang pada Pilpres 2004 mampu unggul meskipun hanya meraih tujuh persen suara,” kata dia.

Dia mengatakan punahnya trah Cikeas serupa dengan yang dialami PDI Perjuangan. Partai yang dipimpin

Megawati Soekarnoputri itu mau tidak mau harus merelakan punahnya trah Soekarno yakni Puan Maharani untuk bisa langsung mendampingi Jokowi sebagai cawapres, lantaran PDIP gagal meraup suara diatas 20 persen.

“Posisi Puan Maharani sekarang hanya mungkin untuk mengambil jatah menteri dalam kabinet nanti jika koalisi Jokowi yang menang,” ujar Igor. (ant/Bali Post)

Aher: DPP Gerindra-PKS Sudah Berkomunikasi Terkait Pilpres

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan secara konstitusi DPR tidak memiliki kewenangan melakukan rekrutmen atau pemilihan pejabat negara.

Hal ini diungkapkan Bambang saat membacakan keterangan KPK dalam pengujian UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 30 Tahun Bambang Widjojanto 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (15/4).

“DPR mempunyai fungsi yang telah dirumuskan secara eksplisit dan limitative dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yakni fungsi legislasi sebagai pemegang kekuasaan pembentuk UU, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” kata Bambang di depan majelis hakim yang diketuai Hamdan Zoelva.

Selain ketiga fungsi tersebut, lanjutnya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka DPR juga diberikan beberapa hak yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

“Jadi tidak satupun pasal di dalam konstitusi yang menyebutkan secara eksplisit dan tegas bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen atau pemilihan pejabat negara,” katanya.

Oleh karenanya, lanjut Bambang, proses rekrutmen pejabat atau penyelenggara negara, termasuk pimpinan KPK yang dilakukan DPR tidak sesuai dengan pelaksanaan ketiga funsi DPR. Wakil ketua KPK ini juga mengungkapkan proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPR selama ini bersifat “techinical selection” yang disertai dengan “potensi konflik kepentingan” dan “political invation”.

“Dengan kata lain, proses rekruitmen pada suatu lembaga independen maka bilamana perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, maka potensi pengaruh politik, baik yang bersifat laten maupun manifest seharusnya ditiadakan,” harapnya.

Bambang mengatakan kewenangan DPR dalam melakukan seleksi pimpinan KPK dapat mendorong terjadinya potensi intervensi yang dapat mempengaruhi independensi lembaga pemberantas korupsi ini melalui proses seleksi.

Dia juga menilai pola rekrutmen pimpinan lembaga negara di Indonesia terjadi ketidakseragaman, dimana beberapa lembaga menentukan sendiri ketuanya, namun ketua KPK dipilih oleh DPR. “Fakta tersebut semakin menegaskan adanya kebijakan yang bersifat diskriminatif, selain potensi dan fakta intervensi atas KPK yang salah satunya melalui proses rekrutmen para pimpinannya,” kata Bambang.

Pengujian UU KY dan KPK ini dimohonkan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid dan dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Sri Hastuti Puspitasari, yang menggugat kewenangan DPR dalam memilih calon anggota KY dan calon anggota KPK. Mereka menguji Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemohon meminta MK membatalkan kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY dan kata “dipilih” dan frasa “memilih dan menetapkan” dalam Pasal 30 ayat (1), (10), (11) UU KPK sepanjang dimaknai “persetujuan”.

Selain itu, frasa sebanyak tiga kali dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY harus dimaknai “sebanyak sama dengan”. “Frasa sebanyak 21 dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c UU KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebanyak tujuh calon. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Bandung (Suara NTB) Kandidat calon presiden (capres) RI dari Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heryawan atau Aher menuturkan DPP Partai Gerindra dan PKS sudah melakukan komunikasi terkait pelaksanaan Pemilu Presiden yang akan digelar pada 9 Juli 2014.

“Saya kira sudah connect antara pimpinan pusat Gerindra dengan PKS. Sudah ada komunikasi tapi seperti apa hasilnya kan belum ada atau masih terus dibahas,” kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Selasa.

Terkait adanya usulan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Sunatra, yang mengusulkan agar dirinya menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 2014, Aher menyambut baik hal tersebut.

“Ya mudah-mudahan. Itu akan dalam proses, tentu prosesnya tidak langsung dengan saya. Saya kan dalam posisi siap, untuk prosesnya ada di tangan pusat,” ujar dia. Ia menuturkan, saat ini semua partai pasti realistis dengan raihan suara pada Pemilu 2014 termasuk PKS. “Realistik itu bisa dalam berbagai bentuk seperti dari target capres ke cawapres. Sehingga bentuk koalisinya ke depan akan terlihat, seperti koalisinya tanpa cawapres mungkin kan. Atau opisisi,” kata Aher.

Namun, lanjutnya, sebagai “prajurit” partai hingga saat ini ia masih menunggu apakah akan diputuskan sebagai pemenang Pemilihan Raya PKS sehingga diusung sebagai calon presiden.

“Harapan orang Jawa Barat seperti itu (menjadi pemenang Pemilihan Raya PKS),” ujarnya. (ant/Bali Post)

Sekjen KPU Serahkan Berkas Terkait Anas ke KPK Jakarta (Suara NTB) Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim menyerahkan berkas terkait mantan Ketua Umum Partai Demorkat Anas Urbaningrung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini saya dipanggil sebagai saksi atas orang yang pernah bekerja di KPU, Pak Anas Urbaningrum,” kata Sekjen KPU Arif Rahman Hakim seusai diperiksa KPK di Jakarta, Selasa (15/4).

Arif dipanggil sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Anas, yang menjadi anggota KPU pada 2001-2005 sebelum masuk ke Partai Demokrat.

“Ditanya kapan kerja di KPU, kapan berakhir masa kerjanya, termasuk penghasilan, tapi kami hanya menyerahkan dokumen saja, karena saya baru masuk KPU,” ungkap Arif.

Selain informasi administratif mengenai masa kerja dan penghasilan Anas selama menjadi anggota KPU, tidak ada hal lain aparat KPK yang ditanyakan kepada Arif. “Tidak, tidak karena saya baru masuk,” katanya.

Selain Arif, KPK juga memeriksa Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti dalam kasus yang sama. Anas pernah menjabat sebagai anggota DPR Komisi X pada periode 2009-2010.

Ia menjadi tersangka kasus TPPU dan tindak pidana korupsi dalam kasus penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyekproyek lain. (ant/Bali Post)

Rabu, 16 April 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pesawat Rusia ’’Provokasi’’ Kapal Perang AS di Laut Hitam Washington Pentagon menyatakan sebuah pesawat Rusia secara “provokatif dan tidak profesional” telah mengitari kapal penghancur Amerika Serikat yang berada di perairan internasional Laut Hitam pada akhir pekan lalu.

Insiden tersebut terjadi di tengah semakin panasnya hubungan antara Moskow dengan negara-negara Barat akibat sejumlah sanksi ekonomi yang diberlakukan Rusia terhadap Ukraina.

“Pada 12 April, pesawat Su-24 milik Rusia beberapa kali terbang dengan ketinggian rendah mendekati USS Donald Cook saat kapal tersebut melakukan operasi di perairan internasional sebelah barat Laut Hitam,” kata juru bicara Pentagon, Kolonel Steven Warren, Senin waktu setempat.

“Pesawat tersebut tidak menanggapi peringatan-peringatan dari Donald Cook. Peristiwa tersebut berakhir tanpa insiden setelah kurang lebih 90 menit,” kata dia.

“Tindakan Rusia yang provokatif dan tidak profesional ini bertentangan dengan protokol internasional dan melanggar sejumlah perjanjian mengenai interaksi antara militer kedua negara yang telah disepakati sebelumnya,” tambah Warren. Warren mengatakan pesawat Rusia itu “terlihat tidak dipersenjatai.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

JAGA - Pasukan pro Rusia saat berjaga di Kantor Pemerintah Slaviansk Ukraina, Senin 14 April. Belakangan ini, ketegangan makin meningkat di Ukraina, apalagi pesawat tempur Rusia diduga sengaja melakukan provokasi di atas kapal tempur AS di Laut Hitam.

Bentuk Tak Biasa, Harga Luar Biasa MOTOR listrik buatan Johammer dari Austria bentuknya tak biasa; beberapa kritikus menyebut mirip siput. Tapi harganya luar biasa, mulai dari sekitar 32 ribu dolar (setara dua kali harga Harley-Davidson Dyna Wide Glide).

Bodinya menggunakan model cangkang untuk membungkus baterai lithium-ion bertenaga besar 12,7 KWh alias cukup untuk menempuh 200 km.

Baterai tersebut dikembangkan oleh Johammer dan mereka menjamin setelah empat tahun atau 200 ribu km, penurunan kapasitas baterai tak akan lebih dari 15 persen.

Indikator seperti speedometer dan sisa tenaga baterai berada dalam posisi nyentrik; di spion. Suspensi dan steeringnya juga beda dengan motor biasa karena menggunakan hub-center setup yang biasa digunakan untuk motor paling canggih.

Shockbreaker depan dan belakang posisinya horizontal. P ijakan kaki terdapat dalam dua posisi, untuk kecepatan biasa dan kecepatan tinggi.

Kaki memang tidak repot karena semua dikendalikan dengan tangan, persis skutik.

Tenaga disalurkan ke roda belakang dan sudah dilengkapi teknologi regenerative

(ant/bali post)

Inilah motor listrik Johammer yang harganya dua kali motor Harley Davidson. brake system(energi pengereman diubah menjadi energi listrik ke baterai).

Motor ini menggunakan Brushless ACmotor dengan single-level gear yang terendam dalam olilifetime lubrication sehingga bebas perawatan.

Terdapat dua model yaitu Jl.150 yang beratnya 159 kg dengan baterai 8,3 KWh dan Jl.200 berbobot 178 kg dengan baterai 12.7 KWh. Motor listrik ini beremisi nol dan kecepatannya dibatasi secara elektronik pada 150 km/jam (Jl.150) dan 120km/jam (Jl.200). (ant/bali post)