Snt16062015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 85 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

SELASA, 16 JUNI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tak Bangun ’’Smelter’’

Gubernur Rekomendasikan Tak Perpanjang Izin Ekspor Newmont Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan akan merekomendasikan ke pemerintah pusat supaya tak memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) jika perusahaan tambang emas dan tembaga itu tak membangun smelter. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan terus mendesak Newmont supaya membangun smelter di NTB sesuai dengan aspirasi berbagai kalangan di daerah ini. ‘’Kita sangat mendesak Newmontsupayabangun smelter.Nanti kita rekomendasikan supaya pemerintah pusat tidak memberikan perpanjangan izin (ekspor konsentrat),’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Se-

nin (15/6) siang kemarin.

Kecuali, kata gubernur, jika Newmont menunjukkan komitmennya secara terencana dan mempunyai progress yang bisa dilihat. ‘’Kecuali kalau Newmont menunjukkan komitmennya se-

Mataram (Suara NTB) Masih banyak penderita gangguan jiwa dipasung oleh keluarganya. Tindakan seperti itu termasuk melanggar HAM. Pasalnya, orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama dengan orang lain. Catatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) NTB, dari 9.876 penderita jiwa di seluruh NTB, sekitar 1.400 orang dipasung.

Demikian diungkapkan, Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) NTB, dr Elly Rosila Wijaya, Sp.Kj Senin (15/6) kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Bali Post/eka)

TO K O H

TIPIKOR - Terdakwa Zaini Arony menyalami para pendukungnya yang datang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (15/6) kemarin.

Bupati Lobar tersebut disidangkan atas dugaan korupsi terkait proses permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lobar.

Putusan Sela Bupati Lobar

Kesenjangan Kian Lebar

Zulkifli Hasan

cara terencana untuk membangun smelter itu,” tegasnya.

Desakan supaya Newmont membangun smelter di NTB juga disuarakan DPRD NTB maupun anggota DPR RI Dapil NTB. Bersambung ke hal 15

1.400 Penderita Sakit Jiwa di NTB Dipasung

KETUA MPR RI, Zulkifli Hasan mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi Indonesia yang di berbagai seginya selalu bergulat dengan mediokritas. Dari aspek ekonomi hingga prestasi olahraga memperlihatkan hal itu.

Di sektor ekonomi, Zulkifli Hasan menyoroti soal penguasaan sumberdaya ekonomi yang sangat didominasi oleh segelintir kelompok. Ia menyebutkan, saat ini total uang yang tersimpan di bank-bank di Indonesia mencapai sekitar Rp 9.000 triliun.

Bersambung ke hal 15

Dihadiri Ratusan Simpatisan, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

(Bali Post/eka)

TIPIKOR - Tedakwa Zaini Arony meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (15/6) kemarin. Bupati Lobar ini disidangkan atas dugaan korupsi terkait proses permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lobar.

Denpasar (Suara NTB) Harapan terdakwa Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H. Zaini Arony untuk tidak melanjutkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Denpasar pupus sudah. Pasalnya dalam putusan sela yang dibacakan majelis hakim Tipikor Denpasar Pimpinan Prim Haryadi, SH.MH didampingi dua hakim anggota Cening Budiana , SH dan Sumali, SH, Senin (15/6) kemarin menolak seluruhnya eksepi atau pembelaan terdakwa.

Dalam sidang kemarin, terdakwa mendapatkan suport ratusan pendukungnya (simpatisan) dari Lombok, sehingga Pengadilan penuh

(Suara NTB/ist)

Pisah Sambut Kapolda NTB

Tugas Berat Pengamanan Pilkada Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB yang baru, Brigjen Pol. Umar Septono,

SH, MH resmi bertugas diwilayah hukum Polda NTB, ditandai dengan acara pisah

(Suara NTB/ars)

SALAM KOMANDO - Kapolda NTB Kapolda NTB yang baru, Brigjen Pol. Umar Septono (kiri) dan mantan Kapolda, Brigjen Pol. Drs. Sriyono, melakukan salam komanado usai acara pisah kenal, Senin (15/6) kemarin.

sambut, Senin (15/6). Pisah sambut dengan Kapolda yang lama, Brigjen Pol. Drs. Sriyono, M.Si itu dihadiri seluruh jajaran pejabat utama dan personel, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB. Kepada wartawan usai upacara pisah sambut, Umar Septono menyampaikan salah satu prioritas pengamanan tahun ini adalah Pilkada serentak, yang dipastikan Desember 2015 mendatang. Dalam catatannya, ada tujuh kabupaten dan kota di NTB yang terlibat penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional. ‘’Sehingga untuk mensukseskan Pilkada serentak ini, kami berharap bisa bekerjasama yang baik dengan KPU dan masyarakat, agar prosesnya berjalan aman dan lancar,’’ kata Umar Septono.

Bersambung ke hal 15

sesak. Kondisi ini terjadi baik di dalam ruangan maupun di seputaran Pengadilan Tipikor Denpasar. ‘’Mengadili, menyatakan keberatan eksepsi terdakwa maupun kuasa hukumnya ditolak untuk seluruhnya. Menyatakan sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, sesuai surat dakwaan jaksa. Memerintahkan, agar persidangan perkara pidana korupsi ini atas nama terdakwa H. Zaini Arony dilanjutkan. Demikianlah keputusan dalam musyawarah majelis hakim,’’ demikian putusan sela hakim pengadilan Tipikor Denpasar.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Minta Tempat Hiburan Malam Tutup Selama Puasa Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta semua pihak untuk menghormati dan menjaga kesucian bulan ramadhan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh tempat hiburan malam untuk tutup selama bulan puasa.

“Karena bulan ramadhan juga bulan pembersihan maka saya meminta kepada semua pihak untuk kita menjaga kemurnian, kebersihan dan kesucian bulan ramadhan. Jadi hal-hal yang bisa merusak kesucian ramadhan, saya minta semua pihak untuk dijauhi. Misalnya penyakit sosial, minuman keras, hiburan yang tak sesuai dengan bulan ramadhan saya minta semua pihak untuk menghormati Ramadhan,” pesan gubernur di Mataram, Senin (15/6) siang kemarin.

Diharapkan, pemerintah kabupaten/ kota memberikan sanksi tegas kepada pengelola tempat hiburan malam yang tetap beroperasi selama puasa. “Saya akan merekomendasikan sanksi itu. Kita koordinasikan dengan kabupaten/kota untuk ditindak tegas,’’ imbuhnya.

Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

Rekrutmen Empat Tahap LOMBOK Epicentrum Mall (LEM) adalah mall termegah yang ada di Kota Mataram. LEM yang berlokasi di wilayah Kecamatan Mataram ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Harapan tersebut disampaikan Camat Mataram, Amran M. Amin kepada Suara NTB, Senin (15/6) di sela pembukaan sebuah toko ritel terkemuka di area LEM. Amran menyampaikan pihaknya juga berharap tenaga kerja yang diakomodir berasal dari tenaga kerja lokal, khususnya yang berada di dekat lokasi LEM. “Tentu kita harapkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal diakomodir karena itulah hasil kesepakatan kita dengan pengembang. Bagaimana pun harus diutamakan dulu tenaga-tenaga lokal untuk direkrut dan baru kemudian memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat NTB secara umum,” jelasnya.

Terkait angka pengangguran di Kecamatan Mataram, Amran mengatakan belum mengetahui secara pasti jumlahnya.

Dan diharapkan pengangguran yang masih tersisa dapat diakomodir di LEM. Ia mengakui belum semua tenaga kerja dari Kecamatan Mataram yang diakomodir oleh LEM, mengingat baru satu tenant yang mulai beroperasi.

Pihak pengembang disampaikan Amran telah menjanjikan akan merekrut tenaga kerja lokal ke depan karena rekrutmen tenaga kerja masih terus berlangsung. “Ini baru permulaan dan tahap awal. Rekrutmen akan dilakukan sampai empat tahap dan ini baru tahap awal saja,” ujarnya.

LEM yang merupakan mall termegah di Mataram dan NTB pada umumnya menurut Amran adalah sebuah simbol bagi Kota Mataram dan khususnya Kecamatan Mataram.

Dengan adanya mall baru ini ia berharap bisa memberikan multiplier effect untuk warga sekitarnya sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam upaya peningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mataram.

Selain itu Amran juga berharap seluruh proses pembangunan mall ini berjalan lancar dan aman. Karena biasanya kerap muncul persoalan pada saat proses rekrutmen. “Kita berharap semua prosesnya berjalan lancar, aman, dan tetap damai,” demikian Amran M. Amin. (ynt) Amran M. Amin (Suara NTB/dok)

Perlu Sanksi Tegas ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengaku prihatin terhadap maraknya peyimpangan yang diduga terjadi di kos-kosan. Sayangnya, sejauh ini dari pemerintah sendiri masih belum tegas terhadap kondisi yang ada. ‘’Perlu sanksi yang agak berat. Khususnya pemilik kos,’’ tutur Parhan menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (15/6).

Pasalnya selama ini kelurahan sering mensosialisasikan aturan terkait rumah pondokan atau kos-kosan. ‘’Tetapi kadang kala, pemilik kos ngeyel,’’ cetusnya. Padahal selama ini, keberadaan kos-kosan yang disinyalir disalahgunakan sering menimbulkan masalah di masyarakat. Parhan menyebut banyak kos tidak bertuan. ‘’Hanya orang-orang kos dan mereka seenaknya mau keluar masuk,’’ imbuhnya.

Belum lagi, antara laki-laki dan perempuan bergabung dalam satu lingkungan kos. Dalam hal ini, lanjut mantan Kepala Lingkungan Karang Bata Utara Kecamatan Sandubaya, mestinya Pemkot memperketat pengawasan. Pengawasan yang berkesinambungan mestinya tetap dilakukan oleh Satpol PP maupun instansi lainnya. Pengawasan ini tentu tidak terlepas dari peran kepala lingkungan, Ketua RT, Babinsa maupun Lurah setempat.

Pengelola kos yang tidak mengindahkan Perda Kota Mataram tentang rumah pondokan memang sudah seharusnya diberikan sanksi. ‘’Misalnya dengan izinnya dicabut,’’ kata anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini. Terkait rumah kos, Pemkot Mataram diminta jangan hanya berorientasi pada pajak rumah pondokan, tetapi bagaimana pemerintah melakukan pengawasan yang baik. ‘’Yang kita lihat di masyarakat, bagaimama supaya bisa seperti motto Kota Mataram saat ini, maju, religius dan berbudaya,’’ ungkap Parhan.

Politisi PKS ini menekankan bahwa kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Bahkan, lanjut Parhan, masih banyak kos-kosan yang ada di lingkungan diduga tidak memiliki izin. Parhan menilai pengelolaan kos-kosan di Kota Mataram masih terlalu bebas. Ia berharap, eksekutif mengutamakan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar kos.

Sebab, tidak sedikit masalah yang timbul di masyarakat lantaran keberadaan rumah kos.

Apalagi dalam bulan ramadhan, pengawasan diharapkan bisa lebih ketat. Karenanya, sambung Parhan, Pemkot Mataram harus lebih selektif dalam menerbitkan izin untuk pembangunan rumah kos. (fit)

Halaman 2

Pertumbuhan Investasi di Mataram Meningkat 12 Persen Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan investasi di Kota Mataram disebutkan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini menurut Mohan terus mengalami peningkatan secara signifikan dimana kenaikan investasi setiap tahun mencapai 12 persen. Hal ini disampaikan Wakil Walikota saat menghadiri pembukaan Matahari Department Store di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Senin (15/6).

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Kota Mataram menurutnya karena semangat pemerintah bersama pihak lainnya untuk menjaga iklim usaha di Mataram ini tetap kondusif. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian

masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan nilai investasi juga didukung oleh komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan investasi dan perizinan di Kota Mataram.

Kota Mataram saat ini menurut Mohan sedang bergerak secara dinamis sehingga pertumbuhan investasi juga cukup ting-

gi. Pemkot Mataram juga telah berkomitmen dan siap menerima investasi baik skala nasional maupun internasional karena pertumbuhan investasi di suatu daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta jajarannya untuk meningkatkan pelayanan publik ter-

kait pengurusan perizinan dan investasi. Beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih ada harus diperbaiki dan dilengkapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada para investor semakin meningkat.

Dengan dibukanya salah satu ritel terkemuka di Mataram, Mohan berharap dapat mendukung kebijakan politis pemerintah dalam memperkuat sektor perdagangan dan jasa.

“Ini menunjukkan arah positif untuk menstimulasi geliat investasi di Kota Mataram,” ujarnya. Mohan juga menyampaikan kepada perusahaan yang menanamkan investasinya di

Kota Mataram seperti Matahari tidak hanya berorientasi pada bisnis semata tapi juga bagaimana berperan secara sosial di tengah masyarakat yang ada di sekelilingnya.

Perekrutan 95 persen tenaga lokal juga diapresiasi Wakil Walikota. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi anak-anak muda untuk meniti dan mengembangkan kariernya ke depan. “Tenaga kerja yang direkrut adalah usia-usia produktif dan ini menjadi peluang bagi anak-anak muda untuk mulai meniti karier dan mulai menata hidup mereka ke arah yang lebih baik,” jelasnya. (ynt)

Lima Tahun, Lahan Kangkung di Mataram Diprediksi Habis

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN KERUPUK - Kepala Pasar Dasan Agung, Marwi menunjukan kerupuk yang mengandung boraks.

BBPOM Temukan Produk Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP Kota Mataram, kembali menemukan produk makanan mengandung bahan berbahaya yang beredar bebas di pasar tradisional.

Pantauan Suara NTB, tim terpadu menyasar dua pasar di Kota Mataram yakni, Pasar Dasan Agung serta Mandalika. Tiga item produk makanan menjadi target seperti mie basah, terasi serta kerupuk.

Dari puluhan sampel produk makanan, tiga jenis bahan makanan itu positif mengandung bahan berbahaya.

Petugas BBPOM Mataram, Hardiono Adi Saputra mengatakan, pengawasan dilakukan menjelang bulan puasa karena permintaan masyarakat cukup tinggi, sehingga jangan

sampai pengusaha memanfaatkan momen itu untuk menjual produk berbahaya.

Dari hasil uji laboratorium mie basah dan kerupuk positif mengandung boraks.

Sedangkan, terasi mengandung rodamin B. “Menjelang puasa atau lebaran, biasanya pengusaha itu cuci gudang. Nah, jangan sampai itu dimanfaatkan,” katanya usai sidak di Pasar Dasan Agung, Senin (15/6).

Masyarakat dituntut menjadi konsumen yang cerdas melihat produk. Jika, kemasan rusak atau kedaluwarsa agar tidak dibeli. “Kalau terasi warnanya tidak merata, berarti itu mengandung rodamin, sementara mie basah paling betah 12 jam,” sebutnya. Pihaknya tidak lagi memberikan sanksi pembinaan kepada pedagang, melainkan menyita serta memusnahkan barang yang dijual

oleh masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk efek jera kepada masyarakat.

Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Diskoperindag Kota Mataram, Taufiqqurahman menyebutkan, dari 33 item produk makanan yang diuji cepat, ada sebagian positif mengandung zat berbahaya. “Delapan sampel terasi kita tes, satu yang positif mengandung rodamin B,” ujarnya. Ia mensyukuri, kerupuk Gegutu dulunya mengandung zat berbahaya, tetapi perlahan sudah mulai sadar.

Kepala Pasar Dasan Agung, Marwi menuturkan, berulangkali memberikan pembinaan kepada pedagang, tetapi menjadi persoalan kesadaran masyarakat masih minim. Ia mengakui, pedagang di pasar Dasan Agung hanya sebagai pedagang biasa dan mengambil produk dari Pasar Mandalika. (cem)

Evaluasi Kompetensi Rudi dan Sudenom

Baperjakat Libatkan Akademisi Mataram (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, nampaknya mulai ketar–ketir dengan permintaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menagih laporan terhadap evaluasi kompetensi eselon II serta pembentukan tim panitia seleksi. Jabatan Rudi Suryawan sebagai Kepala Bakesbangpol serta Sudenom sebagai Kepala Dinas Dikpora, masih belum aman. Baperjakat akan melibatkan tim akademisi Universitas Mataram (Unram) untuk mengevaluasi kompetensi mereka.

Asisten III Setda Kota Mataram, Hj. Evi Ganevia di ruang kerjanya, Senin (15/6) mengaku, sudah bersurat ke KASN terkait rencana evaluasi serta pembentukan Pansel. Evi menyampaikan pembentukan tim pansel masih dalam proses.

Proporsi tim panselnya

nantinya, sesuai dengan aturan KASN bahwa 55 persen dari eksternal dan 45 dari internal Pemkot Mataram.

Bisa saja, tim seleksi berasal dari mantan pejabat, akademisi serta aktivis atau LSM. “Misalnya, kalau 5 orang kita bentuk. Tiga orang dari luar dan dua dari Baperjakat,” sebutnya.

Belum bisa dipastikan, kapan rencana pembentukan pansel tersebut karena masih menunggu penganggaran. Sementara evaluasi terhadap Rudi dan Sudenom, rencananya bersamaan dengan pembentukan pansel dengan melibatkan akademisi dari Unram. “Kemungkinan akademisi dari pendidikan dan pakar hukum kita libatkan,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany mengaku, pihaknya sudah bersu-

rat ke KASN bahkan sedang mempersiapkan surat keputusan (SK) pembentukan tim pansel dari akademisi dan lain sebagainya bahkan akan berkonsultasi dengan KASN, terhadap tim yang ditunjuk.

“Tidak mungkin kita tidak taat terhadap aturan,” pungkasnya.

Pembentuk tim pansel kata Mantan Kadis Dukcapil Kota Mataram ini, tidak serta merta bisa dilaksanakan, melainkan harus mempersiapkan anggaran besar untuk membayar akademisi. Ia memprediksi anggaran dibutuhkan puluhan bahkan ratusan juta untuk membentuk bahkan mengevaluasi kinerja dua pimpinan SKPD itu.

Meski tidak ada kepastian terhadap rencana evaluasi kompetensi serta pembentukan pansel tersebut. Namun, ia mengakui sedang mempersiapkan daftar nama akademisi yang akan ditunjuk. (cem)

Mataram (Suara NTB) Maraknya pembangunan di Kota Mataram, tidak hanya memberikan efek positif terhadap peningkatan investasi. Tetapi juga memberikan dampak negatif hilangnya lahan pertanian. Salah satunya, lahan kangkung yang diprediksi akan habis dalam waktu lima tahun ke depan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Mataram, H.A. Latief Najib mengungkapkan, ada harapan bahwa lahan atau pertanian kangkung di Kota Mataram menjadi lahan abadi. Tetapi, tidak bisa dipungkiri satu persatu lahan kangkung tergerus dengan maraknya pembangunan di Kota Mataram, sehingga diprediksi lahan pertanian lima tahun ke depan akan hilang atau habis. “Kita tidak bisa pungkiri itu akan terjadi,” kata Latief.

Ia mengakui, kangkung Pesongoran dikenal bahkan memiliki tekstur dan rasa yang berbeda dibandingkan dengan kangkung lainnya. Hilangnya lahan masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahkan pemerintah

tidak bisa mengintervensi, karena hak masyarakat. “Kalau masyarakat mau menjual, kita mau bilang apa,” tandasnya.

Persoalan dihadapi saat ini, budidaya kangkung tidak memiliki lahan khusus, melainkan tumbuh di sungai–sungai. Persoalan lain muncul, sungai telah terkontaminasi oleh zat–zat berbahaya, sehingga rasanya tidak enak. Artinya, perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai. “Rupanya, sungai kita sudah terkontaminasi atau tercemar,” tandasnya.

Menjaga populasi kangkung di Mataram agar tidak habis, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, agar lahan kangkung bisa disiapkan. Karena diakui, wisatawan lokal maupun domestik, selalu mencari pelecing kangkung dan ayam taliwang sebagai makanan favorit ketika berkunjung ke Kota Mataram. Disamping itu, pihaknya akan mengupayakan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, agar kangkung yang tumbuh di sungai tidak tercemar. (cem)

Jika Tak Ada Titik Temu

LEM akan Tutup Jalan Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Punia Jamak, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram beberapa waktu lalu mendatangi Kantor Walikota Mataram. Kedatangan mereka untuk meminta Walikota Mataram memfasilitasi agar jalan yang menjadi akses masuk mereka di sebelah timur Lombok Epicentrum Mall (LEM) tidak ditutup oleh perusahaan tersebut. Sampai saat ini mediasi warga dan pihak LEM yang difasilitasi Pemkot Mataram masih berlangsung.

Namun jika mediasi mentok atau tidak ada titik temu, maka pihak LEM akan menutup jalan tersebut. Demikian disampaikan General Manager LEM, Salim Abdad, Senin (15/6).

Salim menyampaikan lahan di jalan yang ada saat ini pada awalnya merupakan milik Pemkab Lombok Barat (Lobar), dan pada saat dilakukan tukar guling (ruislag) seharusnya menjadi hak pihak yang melakukan ruislag. Meski demikian pihaknya masih belum menutup jalan sampai saat ini walaupun pembangunan mall hampir rampung. Jalan tersebut juga menurutnya sejak dulu adalah jalan milik Pemk-

ab Lobar karena di bagian belakang eks Kantor Bupati ada beberapa kantor SKPD. Salim menambahkan pihaknya juga tidak menyalahkan warga, tapi pertemuan dilakukan untuk mengetahui batas mana hak warga dan hak milik LEM. Saat ini mediasi masih terus berlangsung. Jalan keluar yang diinginkan pihaknya adalah apa yang menjadi hak LEM diakui.

Terkait komitmen penyediaan akses jalan bagi warga, Salim mengatakan ada beberapa pilihan apakah itu bekerja sama atau bentuk lainnya.

Sementara itu, Camat Mataram, Amran M. Amin menyampaikan pihaknya telah mendengarkan pendapat dari pihak LEM beberapa hari lalu terkait persoalan ini. Dan setelah itu Pemkot Mataram juga akan mengundang perwakilan warga untuk menyampaikan hal yang sama.

Amran mengatakan pihaknya akan tetap memfasilitasi warga dengan pihak LEM dan diharapkan ada solusi terbaik terkait persoalan ini.

Sampai saat ini ia mengatakan belum ada keputusan jalan akan tetap ditutup. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

JALAN - Jalan di samping timur LEM yang saat ini menjadi persoalan. Warga setempat meminta agar jalan ini jangan ditutup karena merupakan akses utama warga keluar masuk dari dan ke Jalan Sriwijaya.

Parhan

(Suara NTB/fit)

Perusahaan yang Beroperasi di Mataram Harus Sesuaikan Kultur Mataram (Suara NTB) Dengan segera beroperasinya Lombok Epicentrum Mall (LEM), yang disebut sebagai mall termegah di Lombok akan banyak perusahaan yang juga beroperasi dan mempekerjakan karyawan. Sebagai leading sector yang membidangi persoalan ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram meminta kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mataram untuk menye-

suaikan diri dengan kultur yang ada di Kota Mataram.

Demikian disampaikan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (15/ 6). Kultur yang harus disesuaikan disebutkan Khalik misalnya harus sesuai dengan visi misi Kota Mataram yaitu maju, religius, dan berbudaya. Penyesuaian ini disampaikan Khalik agar jangan sampai terjadi diskiriminasi terhadap karyawan seperti adanya pelarangan penggunaan

jilbab bagi karyawan muslimah seperti kebijakan salah satu perusahaan di Kota Mataram beberapa waktu lalu.

Khalik mengatakan untuk Matahari Department Store yang baru saja mulai beroperasi di Kota Mataram, sejak jauh hari pihaknya telah membuka komunikasi terkait hal ini.

Dalam komunikasi tersebut pihaknya meminta agar kebijakan dan peraturan perusahaan tersebut menyesuaikan diri dengan kultur yang ada di sini.

Pihaknya juga menegaskan tidak boleh ada diskriminasi bagi karyawati dalam bentuk pelarangan pemakaian jilbab Ia pun mengatakan tidak ada karyawan Matahari yang dilarang untuk menggunakan jilbab.

Selain itu, Khalik juga meminta toko ritel tersebut untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawan. Pasalnya saat ini LEM masih sedang dalam tahap finishing pembangunan sehingga harus diperhatikan.

Sementara itu, Direktur Matahari Department Store, Andre Rumantir menyampaikan kebijakan perusahaannya secara nasional tidak melarang penggunaan jilbab. Setiap karyawan bebas melaksanakan ajaran agamanya dengan berjilbab.

Bahkan disebutkan Andre banyak cabang Matahari yang karyawannya memakai jilbab, di luar Banda Aceh yang memang harus mengikuti Perda setempat yang mewajibkan penggunaan jilbab. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Matahari Targetkan Dua ’’Outlet’’ MANAJEMEN Matahari Departement Strore (MDS) benarbenar akan menggarap serius pasar NTB. Dua outlet penjualannya ditarget akan mulai beroperasi di NTB pada 2015 ini.

Menurut HR Director MDS, Andre Rumantir, adalah outlet di Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang resmi dibuka kemarin, serta satu outletnya akan dibuka di Lombok City Center (LCC) yang direncanakan sebelum akhir tahun ini sudah resmi dibuka penjualannya.

MDS menyadari potensi pasar di NTB. Kehadiran MDS di NTB memastikan daerah ini tidak kalah dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. “Ini toko yang ke-8 yang kami buka tahun ini, dalam waktu dekat akan kita buka di LCC. Setahun antara 12 sampai 15 toko yang kami buka se-Indonesia,” ujar Andre pada wartawan, Senin (15/6).

MDS menggarap pasar menengah ke atas. Sebab segmen pasar inilah yang dianggap paling stabil terhadap berbagai gangguan perekonomian. Di LEM, luas outletnya sampai 7.200 meter persegi. Menampung sebanyak 418 karyawan yang sebagian besarnya adalah masyarakat pribumi.

MDS menginvestasikan hingga Rp 45 miliar di setiap outletnya. Tergantung luas outlet di masing-masing daerah. Paling kecil 5.000 meter persegi dan terluas 21.000 meter persegi.

“NTB ini termasuk middle ke atas,” ujarnya. Soal produk yang dijual, Andre didampingi manajemen MDS lainnya, Miranti Hadisusilo, I Komang Sudharta, I Putu Juniartha didukung oleh 270 merek terkemuka.

“Jadi tidak perlu lagi belanja ke Bali, atau ke Jakarta.

Karena kami sudah siapkan di Lombok, NTB,” katanya menambahkan. (bul) Andre Rumantir (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PENGECEKAN - Pengecekan langsung kualitas beras yang didistribusikan Bulog di Kelurahan Pejeruk, Mataram, Senin (15/6).

Bulog Razia Distribusi Raskin Mataram (Suara NTB) Petugas dari Perum Bulog melakukan razia terhadap kualitas Raskin yang didistribusikan oleh masing-masing sub gudangnya. Razia ini dilaksanakan untuk mempersempit celah pengaduan masyarakat terhadap kualitas beras subsidi pemerintah tersebut.

Pada Senin (15/6), razia dilaksanakan di Kelurahan Pejeruk Ampenan, Mataram.

Raskin yang didistribusikan ke kelurahan tersebut untuk 615 KK itu didatangkan dari gudang Cakranegara II. “Alhamdulillah, ada perbaikan raskin yang didistribusikan,” kata Sekretaris Kelurahan setempat, Masriana, AMd didampingi beberap staf kelurahan lainnya saat penerimaan Raskin bulan untuk bulan Juni.

Jikapun ada temuan kualitas rasa dan warna beras yang

didistribusikan Bulog, Masriana mengatakan tentu akan mengembalikan untuk ditukarkan sesuai prosedur.

Untungnya, kualitas Raskin yang diterima sebanyak 9,225 ton tersebut secara kasat mata cukup layak diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) di lingkungannya.

Kasi Humas Perum Bulog NTB, Marlinda yang ikut melakukan pengecekan langsung menegaskan, razia yang dilakukan untuk mengetahui fisik dari beras yang didisrti-

busikan dari gudang-gudang penyimpanannya.

Ia kembali menekankan soal banyaknya masyarakat yang masih salah persepsi soal Raskin. Bahwa Raskin yang didistribusikan adalah beras dengan kualitas medium, dibeli langsung dari petani melalui mitra-mitra Bulog. Sehingga tidak bisa masyarakat membandingkan Raskin dengan kualitas beras medium dengan beras super yang banyak dijual di pasar.

Kendati demikian, jika ter-

dapat ada Raskin yang dikeluhkan diterima masyarakat, Bulog tetap menerima kritikan. Selama kritikan tersebut, kualitas raskin yang mungkin saja tidak sesuai kualitas yang masyarakat harapkan.

“Kalau ada temuan raskin yang dianggap kurang bagus, bisa ditukarkan kembali ke Bulog. Kami bisa antarkan langsung dan bisa saja kita langsung cek kualitas beras yang tersimpan di gudang yang mendistribusikan,” ujar Marlinda.

“Kita pastikan juga, jangan sampai ada yang beras yang tidak diterima masyarakat terdistrubusi. Karena kami sudah upayakan beras-beras yang kami distribusikan masih segar karena serapan terbaru,” katanya. (bul)

NTB Mulai Intens Impor Bahan Peledak Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat daerah ini mulai intens mengimpor bahan peledak, menyusul makin meningkatnya aktivitas peledakan di perusahaan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Batu Hijau, KSB. “Bahan peledak ini sebagai bahan baku penolong di penambangan,” tegas Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, Senin (15/6).

Bahan peledak ini bukan kategori untuk disalahgunakan. Tetapi semata-mata untuk meningkatkan produktivitas pertambangan. “Kebutuhannya mungkin saja kare-

na saat ini sedang betul-betul butuh sekali. Bahan-bahannya didatangkan dari Filipina,” ujarnya.

Nilai ekspor Provinsi NTB selama bulan Mei 2015 sebesar US$ 287.826.539. Nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan keadaan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 2.977.944.

Peningkatan yang tajam tersebut disebabkan tingginya nilai ekspor barang tambang/galian (non migas) pada bulan Mei 2015. Ekspor sebagian besar ditujukan ke negara Jepang. Yaitu senilai US$ 126.604.997 (43,99 persen), Korea Selatan senilai US$ 86.581.795 (30,08 persen) dan

Jerman senilai US$ 72.888.064 (25,32 persen).

Jenis barang yang diekspor pada Mei 2015 senilai US$ 285.209.832 (99,09 persen) berupa barang tambang/galian non migas; senilai US$ 1.380.294 (0,48 persen) berupa gandum-ganduman serta senilai US$ 956.614 (0,33persen) berupa perhiasan/permata.

Ditanya mengenai merosotnya nilai ekspor ikan dan udang NTB, Wahyudin menyebut hal ini dipengaruhi semata-mata atas kebijakan dari Kementerian KKP. Dimana didalamnya mengatur pelarangan ekspor lobster, kepiting dan rajungan.

Untuk Impor, Nilai Impor

bulan Mei 2015 sebesar US$ 7.870.242, nilai ini turun 51,12 persen dibandingkan bulan April 2015 yang bernilai US$ 16.102.146. Negara asal Impor terbesar pada bulan Mei 2015 adalah negara Cina senilai US$ 2.443.596 (31,05 persen), Australia senilai US$ 2.422.514 (30,78 persen) dan Amerika Serikat senilai US$ 1.493.347 (18,97 persen). Jenis barang impor bulan Mei 2015 dengan nilai terbesar adalah mesin-mesin / pesawat mekanik senilai US$ 3.254.830 (41,36 persen), benda-benda dari besi dan baja senilai US$ 2.098.572 (26,66 persen) dan bahan peledak senilai US$ 611.369 (7,77 persen). (bul)

Petugas Teknis Reproduksi Ternak Dilatih

15

Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB bekerjasama dengan BPTU-HPT Denpasar memberikan pelatihan pemantapan pengetahuan kepada 200 petugas teknis reproduksi ternak. Kegiatan ini menyusul upaya pencapaian target peningkatan populasi ternak di Bumi Sejuta Sapi ini.

Kementerian Pertanian RI, Amran Sulaiaman dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke NTB menjanjikan akan memberikan bantuan semen/ mani untuk Insemintasi Buatan (IB) kepada 45.000 aksep-

tor (sapi betina). Bahkan melihat potensi sapi di NTB, menteri Arman memberikan tambahan bantuan total untuk 75.000 indukan sapi betina.

“Peningkatan populasi dengan bantuan pemerintah inilah yang kita harapkan bisa sukses.

Setidaknya 80 sampai 90 persen angka kelahirannya berhasil,” kata Kepala Disnakeswan Provinsi NTB didampingi Kabid Usaha Peternakan, Ir. Hj. Bq. Haidar Indiana.

Pelatihan kepada dokter hewan dan petugas swasta ini, menurut Hj. Haidar Indiana adalah penyegaran kembali pengetahuan para petugas.

Serta transfer pengetahuan

(Suara NTB/bul)

Hj. Bq. Haidar Indiana baru dari narasumber yang dihadirkan dari Universitas Udayana.

Mereka yang disegarkan pengetahuannya ini diantaranya adalah petugas inseminator (petugas yang mengawinkan ternak), petugas Periksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknisi Reproduksi (ATR). Mereka yang diberi pelatihan ini memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan populasi ternak

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA VEGA ZR DR5249BV AN.M.TAISIR NOKA/NOSIN: MH35D9204BJ332448/ 5D9-1332522 HLG DISKTR JL.AA.GEDE NGURAH CAKRANEGARA HILANG STNK R2 DR6577BV NOKA/NOSIN: MH1JF5117BK933189/ JF51E1926807 AN.ST NUR HAWADIS HILANG DISEKITAR PASAR KEBON ROEK

di NTB kedepannya.

NTB saat ini memiliki populasi sapi sebanyak 1.013.723 ekor. Dengan jumlah betina produktif 400-an ribu. Dari jumlah betina produktif inilah, populasi harus terus ditingkatkan melalui IB ini.

“Petugas inilah yang kemudian akan melakukan sosialisasi lagi kepada peternak untuk memaksimalkan IB agar mempercepat proses bunting sapi dan meningkatkan kualitas anakan,” ujar Plt Kepala BIB Lelede Banyumulek, Lombok Barat ini.

NTB saat ini memiliki permintaan bibit yang cukup banyak, bahkan 20 provinsi di Indonesia mengharapkan di-support bibit sapi. Mengapa demikian?

Karena NTB menjadi daerah satu-satunya yang terjamin bebas dari penyakit ternak.

Soal peningkatan jumlah populasi ini, sebenarnya menurut Hj. Haidar, di NTB sudah sangat mampu mandiri untuk menghasilkan semen siap jual.

Sebab, saat ini ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan IB kepada sebanyak 140.000 betina siap bunting.

“Kalau Kementan merealisasikan bantuan sebanyak 75.000 stro, kita beli saja stro yang kita miliki. Itu bisa langsung masuk ke PAD,” sambut Hj. Budi Septiani. Ia optimis populasi sapi di NTB akan cepat berkembang, jika Gerakan Penyerentakan Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) bisa benar-benar dimaksimalkan oleh petugas yang dilatih ini nantinya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rekening Dibekukan Punya Otonomi Sakti WAKIL Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, MH, yang selama ini lebih banyak diam kini angkat bicara terkait aset sengketa antara KLU dengan Lombok Barat (Lobar). Menurutnya, KLU lebih banyak mengalah terkait aset, bahkan lebih menempuh jalur persuasif (baca: bersurat).

Sehubungan dengan surat KLU itu, Najmul meminta agar Pemkab Lobar segera menjawab dengan penjelasan masuk akal terkait klaim aset yang seharusnya mereka serahkan ke KLU tersebut. “Kita minta Pemkab Lobar memberikan kejelasan sebab-sebab tanah tersebut diklaim,” kata Najmul di Tanjung kemarin.

Wakil Bupati KLU itu mengatakan klaim aset 24 are di Gili Trawangan dan 60 are di Amor-Amor, Kecamatan Kayangan, agar disikapi sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang berdirinya KLU merupakan amanat yang harus dihormati dan dijalankan semua pihak, tak terkecuali Pemda Lobar. “Kita sama-sama memahami bahwa masing-masing daerah punya otonomi sakti. Harapan kita persoalan aset ini tidak berkepanjangan,” sambung Najmul.

Najmul dalam hal ini mempertanyakan, sikap “ngeyel” Pemda Lobar memaknai UU 26 tahun 2008. KLU yang meskipun dengan mudah bisa mencabut kapan saja plang yang dipaku Lobar di sejumlah pohon, masih berupaya untuk memperoleh penjelasan dari Lobar. Klaim aset – hanya karena Lobar memegang aertifikat, bukan menjadi jaminan bahwa mereka dengan boleh mengklaim sekenanya.

Atas dasar polemik di media dan sikap Lobar seolah tidak toleran dengan memasang plang secara sembunyi-sembunyi, Najmul pun meminta agar Lobar tidak memicu konflik dengan warga Trawangan. Masyarakat bawah, sampai saat ini masih ingin mencabut plang tersebut secara sepihak namun masih dibendung oleh Pemda.

Sebelumnya, H. Djohan Sjamsu, SH., juga mempertajam langkah penyelesaian lahan sengketa dengan Lobar tersebut. Namun Djohan tetap menyikapi dengan santai. Hanya saja, ia berprinsip dalam penyelesaian sengketa itu kedua Pemda harus mempedomani UU 26 tahun 2008. (ari)

Tunjangan Sertifikasi 240 Guru Agama Tertahan Selong (Suara NTB) Proses pembayaran tunjangan sertifikasi guru pendidikan Agama Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong tidak berjalan lancar. Sampai tanggal 10 Juni 2015, KPPN telah memproses pembayaran 3.784 guru, dari jumlah itu sebanyak 240 guru terpaksa tidak bisa disalurkan, karena rekeningnya dibekukan.

Hal ini diungkap Kepala KPPN Selong, Kutfi Jusmintrari dalam keterangan pers disampaikan Kepala Sub Bagian Umum, Haiban Sadad bersama Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Hadi Nursyahid dan Suroso Yuniarto, Senin (15/6).

Menurutnya, rata-rata jumlah tunjangan sertifikasi guru non PNS yang diterima Rp 1,5 juta/bulan. Sudah empat bulan yang sudah bisa diproses. Disebut total yang masih tersendat karena persoalan rekening itu masing-masing di BNI Rp 24 juta, BRI Rp 164 juta dan Bank Mandiri Rp 32 juta. Alasan pembekuan, karena ratusan rekening guru agama non PNS itu dianggap pasif dan tidak pernah melakukan akti-

vasi selama tiga bulan lebih.

“Selama 3 bulan tidak dipakai, akan dibekuk secara sistem,” ungkap Haiban.

Semua dana tersebut dipastikan tidak akan hilang dan kembali ke kas negara.

Pihak KPPN sudah melayangkan surat kepada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim agar mengkoordinasikan hal tersebut kepada para guru bersangkutan agar bisa segera diproses. Namun, hingga kemarin belum direspons. “Maksimal tujuh hari batas terakhir harus direspons,” ucap Soeroso menambahkan.

Dijelaskannya, peranan KPPN dalam proses pembayaran sertifikasi guru ini mengeluarkan Surat Perintah Pencair-

an Dana (SP2D). SP2D diterbitkan KPPN setelah menerima SPM dari satker bersangkutan.

Semua proses tersebut sebenarnya dilakukan KPPN melalui sistem terpadu, yakni Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (SPAN). Penerbitan SP2D dilakukan dalam waktu yang sama saat SPM keluar.

Terhadap SPM yang dinilai kurang oleh KPN langsung dikembalikan ke satker untuk diperbaiki. Dari semua proses yang dilakukan, ia pastikan tidak terjadi keterlambatan dalam sistem KPPN. “Keterlambatan itu terjadi, karena KPPN belum terima SPM,” paparnya.

Diungkapnya hal tersebut karena sejauh ini katanya sudah banyak guru yang mencoba kon-

firmasi ke KPPN. Diakui, tunjangan sertikasi ini isu nasional. Namun oleh pihak KPPN sendiri dinyatakan selama ini sudah menjalankan sistem sesuai aturan proses pembayaran.

Kepada jajaran Kemenag, dimohon bisa meningkatkan

koordinasi dengan pihak perbankan agar data rekening yang dilampirkan saat pengajuan tagihan SPM kepada KPPN dan bukan rekening pasif, karena hal ini dianggap menjadi kendala utama lambatnya proses pencairan. (rus)

Persoalan Tapal Batas Tunggu Keputusan Mendagri

H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Tanjung (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (Jal1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ingkra) yang sempat terputus menjadi atensi anggota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 DPRD KLU. Menurut sebagian anggota Dewan, jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 persoalan lahan itu tidak menemui titik temu atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 berhasil dituntaskan, maka Dewan akan mengeluar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan ultimatum untuk Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 “Kami bisa ultimatum eksekutif kalau persoalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pembebasan lahan ini tidak tuntas. Karena kita tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ingin pembebasan lahan akan terus menjadi beban di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 APBD setiap tahun,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 KLU, Djekat Demung, Senin (15/6).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Politisi Golkar ini, tegas, persoalan jalan lingkar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tidak bisa dianggap sepele. Sebaliknya harus diaten1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 si serius dan dituntaskan pada APBD Perubahan 2015 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ini. Baginya, Jalingkra yang menyusur dari Jambian1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 om (Desa Medana, Kecamatan Tanjung) hingga Dusun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Karang Kerakas (Desa – persiapan – Segara Katon, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Kecamatan Gangga) tidak sekadar jalan yang dibutu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 hkan masyarakat. Melainkan mengandung makna 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 bahwa jalan tersebut merupakan wajah Lombok Ut1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ara ke depan. Terlebih lagi, pembangunan dan mobil1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 itas masyarakat KLU sudah cukup tinggi, sehingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dibutuhkan jalan alternatif untuk mengakses satu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tempat ke tempat lain.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 “Jalan itu nanti tidak saja jalan provinsi, tetapi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 akan menjadi jalan negara. Bupati harus menyele1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 saikan agar pembebasan lahan ini tuntas dan sehing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ga SKPD terkait bisa merancang usulan anggaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pembangunannya ke APBN,” sambungnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Meski ngotot dalam pembebasan lahan, namun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Djekat mengingatkan agar dalam proses pembebasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 lahan tidak menimbulkan kesan negatif. Bahwa, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 perkara pembebasan yang kemungkinan menuai pro 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dan kontra pemilik lahan agar diselesaikan secara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 baik-baik. Andaikata terdapat pemilik lahan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tidak setuju dengan harga, maka Pemda mengede1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pankan penyelesaian pembayaran melalui jalur pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 gadilan (konsignasi).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Djekat menekankan, agar dalam pembangunan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 apapun di KLU, tidak melukasi hati rakyat. Meskipun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 terkesan membangun, namun melukai rakyat, seh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ingga tujuan pembangunan tidak tercapai.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Sementara, Anggota Komisi I DPRD KLU, Zarkasi, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 S.Ag, mengutarakan pembebasan lahan ini merupa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan syarat utama agar Pemprov dan pusat bisa ikut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 mem-backup anggaran. Ia mendesak, agar pembe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 basan lahan harus segera diprogramkan untuk menun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 taskan sisa lahan yang dibutuhkan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Zarkasi menegaskan, pihaknya tidak ingin meli1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 hat seksekutif Pemda KLU kecolongan. Seperti haln1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ya anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 perbaikan ruas jalan Pantai Pink, Lombok Timur, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 konon anggaran itu sedianya untuk Jalingkra KLU. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Alih-alih dialokasikan ke KLU, ternyata anggaran itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 lari ke daerah lain, karena ketidaksiapan Pemda KLU 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dalam menyelesaikan pembebasan lahan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Untuk diketahui, jalan lingkar utara yang harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dibebaskan pada tahap II sekitar 4,2 km, dari Dusun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Lekok (Desa Gondang) ke Dusun Krakas. Dengan de1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sain dua lajur, jalan lingkar ini memiliki lebar 20 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 meter, dengan rata-rata jarak dari bibir pantai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 berkisar 100 sampai 300 meter. Dari detail panjang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dan lebar ruas jalan itu, total areal yang dibutuhkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 atau dibebaskan mencapai 8,6 hektar. Dari luasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 itu, diketahui kepemilikan lahan berada pada seki1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tar 63 orang pemegang persil/sertifikat. Dinas PU 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 baru mengantongi Rp 9 miliar dari total dana yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dibutuhkan sebesar Rp 28 miliar. (ari) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

(Suara NTB/rus)

KETERANGAN - Kepala Sub Bagian Umum KPPN Haiban Sadad (tengah) didampingi Suroso Yuniarto dan Hadi Nursyahid saat memberikan keterangan terkait tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan di KPPN Selong, Senin (15/6).

Pembebasan Lahan Jalingkra

DewanAncam Ultimatum Bupati

(Suara NTB/kir)

JEMUR RUMPUT LAUT - Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah merupakan salah satu sentra pengembangan rumput laut di NTB. Sayangnya, banyak petani rumput laut yang harus beralih profesi, karena harga rumput laut tidak menjanjikan. Tampak salah satu petani di Dusun Gerupuk yang sedang menjemur rumput laut di pinggir pantai beberapa waktu lalu.

Giri Menang (Suara NTB) Kisruh masalah tapal batas antara Lombok Barat (Lobar) dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah tuntas. Hal ini setelah masing-masing daerah menyepakati tapal batas yang telah dibahas bersama. Hasil berita acara kesepakatan yang ditandatangani masingmasing bupati telah dikrim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.

Asisten I Setda Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, mengungkapkan, berita acara kesepakatan kedua belah pihak diserahkan bersama-sama ke Kemendagri sekitar bulan Januari-Februari lalu. Selama penyelesaian persoalan ini, kedua belah pihak difasilitasi oleh provinsi.

Sesuai kesepakatan bersama kata Eva sapaan akrab Asisten I ini, tadinya KLU bertahan di pintu gerbang yang dibangun Pemkab Lobar. Namun setelah dibahas bersama bahwa ada restoran (aset Pemda Lobar) yang lokasinya agak masuk ke pintu gerbang itu, maka Pemda lobar meminta supaya restoran itu masuk Lobar, karena itu dibangun Pemda Lobar. “Pemda KLU pun sepakat,” ujarnya. Setelah sepakat, ujarnya, masing-masing bupati menandatangani berita acara kesepa-

(Suara NTB/her)

Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih

katan, setelah itu barulah dibawa bersama ke pusat.

Kaitan dengan tapal batas ini lanjutnya, pihak Pemda Lobar dengan KLU sebenarnya tidak pernah ada saling gontok-gontokkan untuk saling klaim. Adanya pemberitaan di media terkait tapal batas belum tuntas dan perseteruan Lobar-KLU itu menurutnya tidak benar. “Jadi mungkin mereka tidak tahu kalau kita menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri akan keluar sekitar September-Oktober, jika keputusan itu sudah keluar tambah Asisten I, maka kedua daerah akan sama-saama pasang pal tapal batas. (her)

Partai Nasdem Keluarkan SK Dukung Djohan – Mariadi Tanjung (Suara NTB) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan partai politik (parpol) pertama yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mendukung salah satu calon pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU). Parpol arahan Surya Paloh itu, mengarahkan dukungan pada paket bakal calon Bupati/Wakil Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH. – Mariadi, S.Ag. Ketua Bappilu DPP Nasdem, Enggartiasto Lukita, kepada wartawan, Senin (15/6), mengakui SK rekomendasi Nasdem mengarah pada sejumlah figur yang tengah menyelenggarakan Pilkada di 7 Kabupaten/kota di NTB. Untuk Pulau Lombok, Nasdem me-

mastikan dukungan antara lain kepada, paket calon Walikota/ Wakil Walikota Mataram, AMAN, lalu kepada balon Bupati Loteng, TGH. Lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni, serta dukungan kepada bakal calon paket Djohan – Mariadi.

Kepastian mengenai SK rekomendasi dukungan Partai Nasdem kepada bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota itu diserahkan beberapa perwakilan DPP Nasdem di Praya, Loteng, Sabtu (13/6) lalu. “Partai Nasdem memutuskan mendukung pasangan JADI di Lombok Utara, karena telah melalui serangkaian uji kepatutan dan survai komprehensif yang dilakukan Nasdem,” kata Enggartiasto.

Ia menjelaskan, dukungan

terhadap orang per orang yang akan bertarung pada Pilkada nantinya itu diputuskan usai menganalisa hasil survei.

Nasdem dalam hal ini, turut menggelar survai cukup lama.

Khusus untuk KLU, pasangan paket Djohan – Mariadi, dinilai berpeluang memenangkan Pilkada 2015, Desember mendatang.

Ia menilai, Djohan merupakan sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak (track record), kapabilitas dan prestasi yang cukup baik selama membangun KLU di periode awal otonomi daerah. Selain berpengalaman dalam birokrasi, selama kepemimpinannya, Djohan dipandang terbukti sanggup memimpin dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Berbagai

program kerja dan kebijakan yang dikeluarkan Djohan Sjamsu, berdampak terhadap kondusivitas dan keamanan masyarakat, serta tingkat kesejahteraan yang membaik meski masyarakat KLU diklaim memiliki angka kemiskinan tertinggi di NTB. “Figur dan kepribadian Djohan Sjamsu diketahui bersih dari berbagai kasus pidana, misalnya hal-hal yang menyangkut pengelolaan APBD. Hal itu dibuktikan dengan hasil klarifikasi dengan pihak Kejari dan Kajati NTB yang kami lakukan,” ungkapnya.

Terkait dukungan politik dalam pilkada itu, Enggartiasto menegaskan pihaknya sangat teliti dalam menentukan bakal calon bupati yang diusung. Mengingat keberadaan

pemimpin di daerah, mempertaruhkan masa depan masyarakat banyak serta mampu tidaknya masyarakat dibawa ke arah kesejahteraan.

Ia pun berkomitmen, untuk menyerahkan seluruh komponen jajaran dan mesin Partai Nasdem di daerah untuk bisa dimanfaatkan sang calon bupati mencapai kemenangan.

Untuk diketahui, Partai Nasdem belum banyak terlibat pada Pilkada. Di KLU sendiri, ini adalah kali pertama Nasdem berpartisipasi pada Pilkada setelah pada Pileg dan Pilpres lalu, Nasdem mengantongi suara yang cukup signifikan. Di Legislatif KLU sendiri, Nasdem mampu meraup dua kursi di DPRD yakni, Dapil I dan Dapil III. (ari)

Hadapi MEA 2015

Pelaku Industri Lotim Siap Bersaing Selong (Suara NTB) Sektor Industri kecil dan menengah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diyakini bisa menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 ini.

Karya-karya industri yang diciptakan para pelaku industri di Lotim dipastikan bisa bersaing dengan industri luar daerah dan luar negeri.

“Insya Allah, kita siap,” ungkap Kepala Bidang Industri Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim, H. Mulyanto, Senin (15/6).

Diakuinya, dalam mengh-

adapi persaingan global pihaknya sudah sejak lama memprogramkan dan memberikan pelatihan kepada para pelaku industri agar siap berkompetisi. Selain ajakan meningkatkan kualitas produk, dilatih juga mental.

“Jangan sampai turunkan kualitas setelah nanti barangbarangnya laku,” urainya.

Jenis industri di Lotim ini memang sebagian besar masih golongan kecil. Industri tenun, makanan, gerabah, anyaman, ketak dan lainnya.

Diperlihatkan secara kualitas, hasil karya industri kecil Lotim ini tidaklah kalah sa-

ing dengan daerah lain. Bahkan termasuk yang nantinya didatangkan dari luar negeri diyakini sanggup bersaing, karena para pelaku industri di Lotim tidak terlalu kesulitan bahan baku.

Dikatakan, meski terjadi goncangan perekonomian para pelaku industri masih bisa bertahan. Keberadaan para pelaku industri di desa-desa dilihat selama ini cukup mampu mewarnai pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Sudah terbukti industri, tahan krisis. Karena memang bahan baku lokal. Beda dengan industri besar, kalau goyang

kurs rupiah ikut dia goyang,” imbuhnya.

Sedikit bermasalah adalah bahan baku industri tenun.

Dimana sejauh ini sebagian besar bahan bakunya berasal dari luar daerah. “Bahan bakunya industri kan benang, benang kita sebagian besar dari luar daerah,” paparnya.

H. Mul menambahkan, dilihat dari harga produk-produk yang dihasilkan dari IKM ini juga masih sangat bisa bersaing. Dari analisa-analisa tersebut IKM akan sangat mampu menghadapi segala bentuk persaingan di ajang MEA mendatang. (rus)

(Suara NTB/dok)

H. Mulyanto

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah penduduk tak mampu alias miskin di Lombok Barat (Lobar) diduga tidak valid, sehingga bantuan yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Akibatnya, acuan data yang dipakai untuk memberikan bantuan, baik itu beras miskin (raskin) dan PSKS keliru. ‘’Karena itulah, tim Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BPS turun sejak Mei lalu melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan di Lobar,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar,Drs. H. Fathurrahim, di ruang kerjanya Senin (15/6).

Menurutnya, acuan data masih PPLS 2011, sehingga ban-

yak penerima bantuan salah sasaran. Banyak penerima yang seharusnya tak memperoleh, namun diberikan. Sebaliknya penerima yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak memperoleh bantuan.

Di Lobar, ungkapnya, data jumlah penduduk miskin berdasarkan data penerima bantuan, baik itu raskin dan PSKS sebanyak 119 ribu KK atau sekitar 348 ribu jiwa. Sedang-

kan data penerima raskin mencapai 70 ribu KK atau 210 jiwa penduduk miskin. “Data ini yang divalidasi dan diuji benar tidak, selanjutnya data ini jadi acuan pemerintah pusat memberikan bantuan,”imbuhnya.

Pihaknya mengharapkan setelah dilakukan validasi dan verifikasi data ini, pada tahun 2016 tidak ada lagi warga miskin yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan.

lapangan. Semua tenaga yang ada ini agar dimanfaatkan oleh BPS, jangan sampai pihak yang tidak tahu tentang desa itu ikut dilibatkan mendata.(her)

Ipar Calon ’’Incumbent’’

Pencalonan Gede Sakti Terganjal Aturan

(Suara NTB/kir)

HEARING - Warga yang tergabung dalam Komunitas Adat Pujut, saat menggelar hearing di DPRD Loteng, Senin (15/6). Mereka menuntut Pemkab Loteng membuat Perda khusus yang mengatur hutan adat.

Dokumen Tender Lamban

Pengadaan Alkes RSUD Tripat Senilai Rp 1 Miliar Belum Dilelang

Lahan Dikuasai Negara

Masyarakat Adat Gunung Tunak Tuntut Hak

Giri Menang (Suara NTB) – Pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Tripat senilai Rp 1 miliar merupakan salah satu paket proyek dari 42 paket proyek yang belum rampung dilelang. Alkes yang belum dilelang dalam bentuk pengadaan obat dan alkes di atas Rp 1 miliar lebih.

Kepala Bidang Pelayanan Pelayanan RSUD Tripat Gerung, dr. Ahmad Taufiq Fathoni, membenarkan adanya pengusulan pengadaan alkes dan sudah masuk ULP. “Itu memang ada usulannya untuk pengadaan alkes, setahu saya sudah masuk ke ULP,” terangnya, Senin (15/6).

Untuk usulan pengadaan ini, jelasnya, sesuai format. Misalnya untuk ruang anak tersendiri, ruang dalam tersendiri serta ruangan lain. Pengadaan alkes ini dipecah-pecah dengan total nilai mencapai Rp 1 miliar. “Pengadaannya menggunaan acuan e-katalog, artinya harganya mengacu pada e-katalog itu,”ujarnya.

Ia mengaku, selain alkes juga ada pengadaan kendaraan ambulans baru di RSUD tahun ini juga menggunakan e katalog.

Nilai pengadaannya hampir Rp 290 juta, namun mengacu e katalog harganya sekitar Rp 270 juta, sehingga ada dana lebih yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 20 juta lebih.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar Lalu Najamuddin, menegaskan, beberapa faktor yang menyebabkan kelambanan SKPD mengajukan tender, karena persoalan teknis, seperti juklak dan juknis. Untuk mengantisipasi adanya proyek molor, pengawas lapangan ditekankan agar semua kegiatan bisa selesai akhir tahun.

Selain itu, semua SKPD harus berpedoman dengan batas pengajuan keuangan terakhir tanggal 20 Desember. Sedangkan serah terima atau PHO proyek konstruksi terakhir tanggal 20 Desember. Setelah itu tidak ada lagi proyak dikerjakan melebihi waktu. Diketahui dari total 135 paket sudah selesai tender 70 persen, dengan rincian paket proyek yang sudah selesai 93 paket sedangkan yang belum lelang 42 paket proyek. (her)

(Suara NTB/dok)

Pemda Lobar Lacak PNS Berijazah Palsu Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melakukan pelacakan terhadap semua ijazah para PNS lingkup Pemkab Lobar.

Pengecekan ijazah ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menginstruksikan melacak semua ijazah para pegawai di daerah setempat.

Sekda Lobar, Drs. H. M. Uzair, mengaku, SE Kemenpan dan RB diterima beberapa waktu lalu, sehingga ditindaklanjuti. Dalam hal pengecekan ijazah ini, jelasnya, tidak serta merta bisa dilakukan terhadap para pegawai yang bekerja puluhan tahun. Sebab di samping sulit juga kecil kemungkinan ditemukan.

Menurutnya, dokumen pegawai di Lobar kecil kemungkinan ada yang palsu, termasuk ijazah. Sebab dalam seleksi dan pemberkasan berlaki-kali diperiksa secara berlapis.

Bahkan saat penerimaan PNS pun pengecekannya berlapis.

Ia menyebut jumlah ada, jumlah PNS di Lobar mencapai 8.139 orang . Dari jumlah ini sebagian besar guru. Dari jumlah ini, PNS yang akan masuk usia pensiun sampai tahun 2019 sebanyak 906 orang. Dari 906 ini akumulasi dari tahun 2015 jumlah pegawai yang akan pensiun sebanyak 97 orang, 2016 sebanyak 126 orang, 2017 sebanyak 187 orang, 2018 sebanyak 226 orang dan tahun 2019 sebanyak 270 orang.

“Tahun 2019 total PNS yang pensiun 906 orang,” sebutnya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir tetap melanjutkan penelusuran perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah palsu. Menurut Nasir, pihaknya juga meminta perguruan tinggi untuk meneliti setiap ijazah para dosen. Hal itu harus dilakukan dengan ditandai terbitnya surat edaran yang menugaskan rektor melakukan pengecekan ijazah para dosen.

Tidak hanya itu Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi meminta seluruh pemerintah daerah memeriksa ijazah seluruh PNS yang ada di daerah bersangkutan. Jika ada PNS yang memakai ijazah palsu akan ada tindakan tegas yang diberikan. (her)

Selain tim Kemensos, tim dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak April lalu sudah melakukan hal serupa.

Melalui Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), pihaknya melakukan verifikasi dan validasi. Selain itu, tim dari BPS selaku pihak yang memiliki kewenangan secara yuridis formal melakukan pendataan juga ikut turun.

Agar tidak terjadi data yang tidak sinkron antara data di Pemkab Lobar dengan BPS digelar rapat koordinasi di aula Kantor Bupati Lobar beberapa waktu lalu.

Pemerintah daerah meminta ke pihak BPS memanfaatkan tenaga sosial yang ada di kecamatan ikut melakukan pendataan di

(Suara NTB/dok)

Data Kemiskinan di Lobar Diduga Tidak Valid

IDI Loteng Angkat Tangan IKATAN Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan terlibat dalam proses uji kesehatan bagi bakal calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang. Sebelumnya, pengurus IDI Cabang Loteng mengaku tidak sanggup sebagai tim penguji kesehatan kepada KPU Loteng.

Hal itu diakui Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH,MH, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/6).

“Jadi setelah kita melakukan koordinasi, pihak IDI Loteng mengatakan tidak siap menjadi tim penguji kesehatan bagi para bakal calon kepala daerah pada Pilkada Loteng tahun ini,” sebutnya.

Alasannya, IDI Loteng masih kekurangan tenaga dokter spesialis tertentu. Sementara aspek kesehatan yang harus diperiksa cukup banyak. Pihak IDI Loteng, lanjut Ari, merekomendasikan untuk berkoordinasi dengan IDI NTB. Pihak KPU Loteng pun, katanya, sudah melayangkan surat permintaan sebagai tim penguji kesehatan ke IDI NTB dan tinggal menunggu jawaban dari pihak IDI NTB. Disinggung lokasi tes kesehatan bagi bakal calon kepala daerah nanti, Ari mengaku belum bisa dipastikan, karena yang akan menunjuk lokasi tes kesehatan adalah pihak IDI selaku tim penguji. Tapi yang pasti, harus di rumah sakit milik pemerintah sesuai aturan yang ada dan bukan di rumah sakit swasta.

Untuk tes kesehatan, katanya, akan digelar bersamaan dengan proses pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah mulai tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2015. Jadi begitu pasangan bakal calon kepala daerah mendaftarkan diri, maka hari itu juga akan mulai mengikuti tahapan tes kesehatan,” tambah Ari. Tes kesehatan sendiri merupakan tahap utama yang harus dilalui oleh pasangan bakal calon kepala daerah. Pasalnya, kalau ada bakal calon kepala daerah yang tidak lulus tes kesehatan, maka yang bersangkutan tidak akan bisa ikut dalam pilkada. Karena aturan juga sudah jelas mengatur, bakal calon kepala daerah harus lulus uji kesehatan, baik fisik dan rohani.

Dalam tes kesehatan itu sendiri ada tiga poin penting yang akan diperiksa. Mulai dari kesehatan fisik, jiwa (rohani) serta narkoba. “Bagi bakal calon kepala daerah, ketiga aspek kesehatan tersebut harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak bisa dipenuhi, maka dinyatakan tidak lulus uji kesehatan,” tandas Ari. (kir)

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Puluhan warga Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan yang tergabung dalam Komunitas Adat Pujut Senin (15/6) kemarin, mendatangi gedung DPRD. Mereka mendesak kalangan Dewan serta Pemkab Loteng, segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengakuan keberadaan masyarakat dan hutan adat di Loteng.

Desakan itu disampaikan warga, lantaran sampai saat ini Loteng belum memiliki perda khusus yang mengatur tentang keberadaan masyarakat dan hutan adat. Padahal, di Loteng keberadaan masyarakat dan hutan adat sudah ada sejak zaman dulu. Salah satunya yang kini masih bertahan, yakni masyarakat Adat Gunung Tunak Paer Lauk Pujut.

Imbasnya, masyarakat adat yang masih bertahan di Loteng khususnya di wilayah Gunung Tunak dan sekitarnya, tidak bisa lagi memperjuangkan hak-haknya terkait pengelolaan hutan adat Gunung Tunak. Masyarakat adat di kawasan Gunung Tunak kini mulai terpinggirkan, karena kawasan hutan adat yang selama ini diperlihara dan dijaga dengan baik, sudah diambil alih oleh negara.

“Padahal sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 tahun 2013, menyebutkan bahwa kawasan hutan yang sebelumnya berstatus hutan adat yang dialihkan statusnya menjadi hutan negara, dikembalikan hak kelolanya kepada masyarakat adat itu sendiri,” ungkap Koordinator Komunitas Adat Pujut, L. Ranggalawe.

Ia menjelaskan, kawasan hutan adat dikawasan Gunung Tunak sudah diubah statusnya sebagai hutan negara. Dan, kini sepenuhnya dikelola oleh negara. Hal itu terjadi karena pemerintah pusat menilai tidak ada masyarakat dan hutan adat di wilayah tersebut. Apalagi tidak ada perda khusus yang mengatur keberadaan masyarakat dan hutan adat tersebut.

“Perda ini penting artinya, sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat dan hutan adat itu sendiri. Sehingga masyarakat adat bisa memperjuangkan apa yang memang menjadi hak-haknya atas hutan adat yang ada,” sebutnya.

Mantan anggota DPRD Loteng ini pun mengaku, kalau pihaknya memiliki bukti dan dokumen pendukung yang kuat yang menegaskan kawasan hutan Gunung Tunak sebagai hutan adat dan bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perda tentang masyarakat dan hutan adat.

Kepada pemerintah pusat, pihaknya juga meminta untuk menunda rencana pengelolaan kawasan hutan negara di kawasan Gunung Tunak dan sekitarnya terkait l adanya rencana penyerahan pengelolaan kawasan tersebut ke pihak ketiga.

Terkait persoalan tersebut, Kepala BKSDA Loteng, L. Moh. Fadli, membenarkan kalau kawasan hutan Gunung Tunak sudah dialih status pengelolaannya sebagai hutan negara. Pemerintah pusat menetapkan kawasan hutan Gunung Tunak sebagai Taman Wisata Alam (TWA) sejak tahun 2010 lalu setelah sebelumnya dilakukan pengukuran ulang tapal batas kawasan.

“Kawasan ini juga sudah dibagi menjadi dua blok. Yakni blok perlindungan yang memang khusus untuk konservasi hewan dan tanaman.

Dan, blok pemanfaatan yang nanti akan dikelola sebagai lokasi taman wisata alam,” terangnya.

Hanya saja, untuk pengelolaan sebagai TWA sampai sejauh ini belum berjalan, karena pemerintah pusat masih terus melakukan inventarisasi data, terkait status kawasan.

Pasca putusan MK tersebut. Apakah kawasan hutan itu masuk kawasan hutan adat atau tidak. ‘’Kawasan hutan tersebut baru bisa dikatakan sebagai kawasan hutan adat, jika memang ada perda yang mengaturnya,” imbuh Fadli, seraya menambahkan, Loteng belum ada perda terkait masyarakat dan hutan adat. Sehingga pemerintah pusat sampai saat ini beranggapan tidak ada masyarakat dan hutan adat di wilayah ini.

Di tempat yang sama, anggota DPRD Loteng, Marju yang menerima warga, berjanji segera mengkomunikasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat, termasuk ke pemerintah daerah dan pihak terkait, sehingga bisa dicarikan solusi terbaik atas persoalan yang muncul. (kir)

Praya (Suara NTB) Rencana pencalonan TGH. L. Gede M. Ali Wiresakti Amir Murni, LC, sebagai bakal calon bupati pada Pilkada Lombok Tengah (Loteng) mendatang terancam batal, karena terganjal aturan pilkada. Alasannya, status anggota DPRD NTB ini tercatat sebagai ipar dari H.M. Suhaili FT, yang juga calon incumbent pada Pilkada Loteng mendatang.

Dalam aturan pilkada menyebutkan, bakal calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan calon incumbent dilarang maju sebagai calon kepala daerah. Kendati sudah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon. Termasuk sudah mengantongi dukungan sebagai bakal calon kepala daerah dari jalur independen maupun dari partai politik.

Gede Sakti sendiri saat ini sudahmengantongidukungandari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). “Ini aturan. Dan, kita minta KPU Loteng tegas,” ungkap Ketua Suaka Loteng, Bustomi Taefuri, kepada wartawan, Senin (15/6).

Ia menjelaskan, pihaknya perlu mengingatkan pihak KPU Loteng akan hal tersebut, sejak awal agar lebih cermat dan selektif dalam memproses bakal calon kepala daerah yang akan mendaftar dan tidak salah langkah dalam mengambil

keputusan.

Pasalnya, jika sampai KPU Loteng melanggar aturan, maka konsekuensi cukup berat. Selain bisa memicu konflik di tengah masyarakat dan bisa mempengaruhi kualitas pilkada. Termasuk bisa mempengaruhi kredibilitas KPU Loteng selaku pihak yang dipercaya oleh negara untuk menggelar pilkada.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Loteng Ari Wahyudi, S.H.M.H., enggan memberikan komentar terkait persoalan tersebut, karena status Gede Sakti sampai saat ini belum terdaftar sebagai calon kepala daerah.

“Kan yang bersangkutan (Gede Sakti,red) belum mendaftar. Jadi kita belum bisa memberikan komentar,” kilahnya.

Hanya saja, ia mengaku dalam aturan pilkada yang baru memang ada aturan yang melarang bakal calon kepala daerah yang masih punya hubungan keluarga dengan calon incumbent untuk mencalonkan diri pada pilkada, baik itu hubungan keluarga bawah atas (hubungan darah). Termasuk hubungan keluarga kiri dan kanan meski bukan hubungan darah.

“Prinsipnya kita apresiasi peran elemen masyarakat. Dan, kita tetap komitmen untuk menjalankan semua tahapan pilkada sesuai aturan yang berlaku,” tandas Ari. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

Suara Suara Suara SuaraKTC KTC KTC KTC

Halaman 6

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Bupati Resmikan Pabrik Rumput Laut Kertasari Taliwang (Suara NTB) Pabrik rumput laut Kertasari akhirnya resmi beroperasi. Pengoperasian pabrik yang dikelola oleh CV Ocean Fresh tersebut diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM pada Senin (15/6).

Selain bupati, hadir dalam acara tersebut kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. M. Supran, MM, Prof.

Linawati direktur CV Ocean Fresh, jajaran Muspida, sejumlah pejabat teras Pemda KSB dan masyarakat desa Kertasari yang selama ini sangat berharap mulai beroperasinya pabrik tersebut.

Direktur CV Ocean Fresh, Prof. Linawati dalam sambutannya menjelaskan, pada operasi awal pabrik itu akan mengelola 300 ton rumput laut basah dan 30 ton rumput laut kering per bulannya. Di mana seluruh bahan bakunya tersebut akan diperoleh dari petani rumput laut KSB. “Di awal ini kita akan memanfaatkan hasil panen petani di sini (desa Kertasari) dan sekitarnya,” jelasnya.

Meski baru diresmikan saat ini, pabrik rumput laut Kertasari sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak sekitar dua bulan lalu. Menurut Linawati, sementara ini produk yang dihasilkannya masih dalam bentuk Alkali Treated Cottonii (ATC) chips atau bahan baku setengah jadi untuk dimanfaatkan berbagai macam produk berbahan rumput laut. “Jadi sementara pabrik ini sampai menjadi bahan setengah jadi

(Suara NTB/bug)

PRASASTI - Bupati KSB menandatangani prasasti peresmian pabrik rumput laut Kertasari disaksikan Kadis Koperasi UMKM NTB Drs. M. Supran, MM dan direktur CV Ocean Fresh Prof. Linawati yang kemudian akan kita pasarkan ke luar daerah bahkan ke luar negeri,” katanya.

Ia mengatakan, dengan potensi rumput laut yang dimiliki KSB dan wilayah kabupaten lainnya di pulau Sumbawa, tidak menutup kemungkinan ke depan produksi pabrik Kertasari tidak terbatas sampai kepada bahan baku setengah jadi. Jika produksi rumput laut petani bisa memenuhi pasokan pabrik untuk membuat produk jadi, maka tidak menutup kemungkinan KSB bisa memproduksi berbagai macam produk jadi berbahan baku rumput laut. “Minimal untuk produk kecantikan seperti sabun mandi bisa kita buat di pabrik ini,” timpal Linawati yang juga dosen peneliti dari Institut Perta-

nian Bogor (IPB) ini.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. M. Supran, MM mengapresiasi upaya CV Ocean Fresh tersebut. Dalam sambutannya, ia berharap pabrik tersebut tidak akan hanya berhenti berproduksi hingga bahan setengah jadi. Tetapi juga bisa sampai pada produk barang jadi sehingga nilai ekonominya semakin tinggi. “Kan luar biasa kalau rumput laut KSB nanti keluarnya sudah berbentuk sabun dan berbagai macam produk berbahan baku rumput laut,” cetusnya.

Ia menyampaikan, bagi koperasi dan UMKM yang bekerjasama dengan CV Ocean Fresh pihaknya akan membantu berjuang untuk mencari sumber permodalan. Salah satu sumber anggaran yang

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

PENGGUNTINGAN PITA - Bupati KSB menggunting pita peresmian operasional pabrik rumput laut Kertasari. akan dibidik yakni dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM). “Di LPDB itu sekitar 70 persennya untuk usaha pemanfaatan sumber daya laut. Dan saya sedih karena kita di NTB untuk tahun 2014 dari sekitar Rp 450 miliar yang menjadi jatah NTB, kita hanya bisa serap sebesar Rp 150 miliar saja. Nah ke depan dana itu akan kita manfaatkan untuk membantu Koperasi dan UMKM yang bekerjasama untuk pengembangan rumput laut di KSB ini,” janjinya.

Tak hanya itu, Supran menambahkan, pihaknya juga akan membantu dalam hal pemasaran hasil produksi pabrik rumput laut Kertasari.

“Kalau memang ada produk

jadi yang sudah bisa dihasilkan, kita nanti bisa bekerjasama dengan seluruh perusahaan lembaga pemerintahan dan swasta. kita wajibkan mereka untuk menggunakan produkproduk yang dibuat dari pabrik Kertasari ini,” pungkasnya.

Sementara itu bupati dalam sambutannya menyatakan, perjuangan hingga dapat beroperasinya pabrik rumput laut Kertasari tidak mudah karena Pemda KSB bersama CV Ocean Fresh dan masyarakat desa Kertasari harus menunggu sampai lima tahun lamanya. “Ternyata tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan.

Kita rintis ini sejak tahun 2009 dan baru hari ini kita resmikan pengoperasiannya. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada ibu

OLAHAN - Bupati KSB melihat hasil olahan pabrik rumput laut Kertasari yang sudah memasuki tahap akhir (pengeringan).

Linawati yang tidak pernah menyerah dan khususnya kepada masyarakat desa Kertasari,” timpalnya.

Menurut dia, beroperasinya pabrik rumput laut Kertasari ini tidak hanya akan menguntungkan para petani.

Tetapi lebih besar lagi kepada daerah, sebab produk pabrik ke depan akan meningkatkan nilai ekonomis rumput laut petani karena telah diolah dalam bentuk lainnya. “Rumput laut kita nanti keluar tidak jual dalam bentuk mentah, tapi minimal di awal ini saja sudah setengah jadi. Apalagi kalau nanti bisa dalam bentuk produk siap pakai. Maka nilai ekonomis produk kita ke luar menjadi tinggi,” paparnya.

Ia pun berharap ke depan,

seluruh pihak dapat mendukung keberlanjutan operasional pabrik rumput laut Kertasari.

Tidak hanya Pemda dan masyarakat KSB tetapi juga pemerintah NTB. “Kita akan pastikan nanti seluruh produk rumput laut Kertasari bisa dimanfaatkan di NTB. Kalau misalnya produk jadinya sabun mandi, kita upayakan seluruh hotel di NTB ini menggunakan sabun mandi itu,” tukasnya.

Usai memberikan sambutan, bupati melakukan penandatangan prasasti peresmian pabrik rumput laut Kertasari.

Ia juga berkesempatan meninjau beberapa bagian pabrik bersama kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB dan mendapatkan penjelasan dari Prof. Linawati mengenai teknis operasional pabrik. (bug/*)

DPC Nasdem Datangi Polres Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Para pengurus DPC partai Nasdem se-kabupaten Sumbawa mendatangi Mapolres Sumbawa, Senin (15/6). Mereka menanyakan perkembangan kasus dari laporan Sekjen Partai Nasdem atas dugaan pemalsuan tandatangannya.

Hearing tersebut berlangsung dengan suasana tenang di ruangan Kasat Intel sekitar pukul 10.00 Wita. Ke-19 perwakilan tersebut memaparkan apa yang menjadi maksud serta tujuan kedatangan tersebut.

Polres Sumbawa melalui Kasat Reskrim yang didampingi anggotanya menjelaskan upaya yang sudah dilakukan pihaknya terhadap proses tersebut. Pertemuan tersebut tidak berlangsung lama, mengingat para perwakilan dari DPC Nasdem mendengarkan keseriusan dari kepolisian mendalami kasus tersebut.

Ketua DPC Nasdem Lopok, Malanuang kepada wartawan mengatakan, kedatangan mereka sematamata ingin menanyakan serta mengetahui sejauh mana perkembangan kasus laporan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebab ada kekhawtiran hal tersebut ada unsur politis. “Kami ingin memastikan sejauh mana hukum ini

dijalankan oleh pihak kepolisian,” cetusnya.

Diakuinya kedatangan 19 DPC tersebut tidak ada kepentingan lain yang berbau politik, namun semata- mata kejelasan dari perkembangan semata yang ingin diketahui.

Mengingat kalau memang kasus tersebut tuntas, pihaknya minimal memegang bukti kasus tersebut dituntaskan.

Jangan sampai dikatakan tuntas, tapi muncul lagi persoalan lain di kemudian hari.

“Kami sangat cinta dan dan sayang sama Partai Nasdem ini, tapi ini bukan persoalan politisnya,” pungkasnya.

Sementara Polres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetyo mengatakan terhadap laporan dari Sekjen Nasdem yang diterima, pihaknya tidak mendiamkan hal tersebut. Sejak awal pihaknya sudah melakukan beberapa langkah-langkah, di antaranya sudah memeriksa pelapor, empat orang saksi dari Partai Nasdem beserta

Tersangka Remaja Penebas Ayah Kandung akan Didiversi Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik di Polres Sumbawa akan melakukan upaya diversi terhadap Zu (16), tersangka yang diduga telah menebas ayah kandungnya. Remaja warga RT 003 RW 14 Kebayan, Kelurahan Brang Biji ini diduga telah menebas bagian leher dan kepala ayahnya sendiri. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri (Suara NTB/ind) Prasetyo kepada wartawan, Tri Prasetyo Senin (15/6) menjelaskan, Zu melakukan penganiayaan terhadap ayahnya sehingga tidak bisa melanjutkan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa. Ancaman hukumannya sesuai dengan pasal 352 ayat 3 selama tujuh tahun penjara. Sedangkan dalam undang-undang sistem peradilan anak, dengan ancaman maksimal tujuh atau delapan tahun itu, wajib dilakukan diversi, baik di tingkat perujukan, peruntukan, dan penuntutan atau pada proses persidangan. “Jadi untuk proses langkah berikutnya pada perkara ini akan kami lakukan diversi sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak. Diversi itu penyelesaian perkara pidana di luar proses pidana, artinya anak yang melakukan pidana ini akan dikembalikan ke orang tua,” imbuh Tri. Meskipun dalam kasus ini sambung Tri, korbannya adalah orang tua pelaku, proses diversi tetap akan dilakukan.

Mengingat dalam undang-undang tidak diatur terhadap siapa korban dari tindak pidana tersebut. Cuma, yang jelas ketika anak di bawah umur berhadapan dengan hukum, selaku pelaku ataupun tersangka wajib dilakukan diversi.

Kategori anak adalah 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Di bawah 12 tahun menurut undang-undang tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Kecuali anak tersebut sudah dua kali melakukan tindak pidana. Maka akan dilakukan proses pidana seperti biasa. Itu pun yang kedua harus disertakan dengan diversi yang pertama.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, bahwa Zu (16) menebas ayah kandungnya MR (37) hingga tak sadarkan diri. Hal tersebut dilakukannya lantaran tidak terima dengan perlakuannya ayahnya yang memukul ibu dan adiknya. (ind)

satu orang saksi dari DPPK. “Ini tidak kami diamkan, tetapi kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah bersurat ke DPPK untuk permohonan data terhadap tandatangan yang dilaporkan palsu oleh pelapor. Namun sampai sekarang pihak DPPK belum memberikan surat tersebut, dan meminta pihaknya agar bersurat terlebih dahulu ke Bupati. Dan langkah tersebut sudah dilakukan pihaknya, tinggal menunggu jawaban dari Bupati untuk mendapatkan barang bukti.

Setelah barang bukti diterima, pihaknya akan mengirim barang bukti tersebut ke laboratorium untuk diuji disertakan pembandingnya. “Nanti setelah uji lab, baru diketahui apakah tandatangan yang diduga dipalsukan dalam sebuah surat itu identik atau tidak dengan tandatangan pelapor,’’ katanya, seraya menegaskan, ketika itu nanti tidak

identik, berarti surat tersebut palsu. Ketika itu identik, berarti surat tersebut adalah asli. ‘’Kedepannya akan kami kabarkan lebih lanjut perkembangannya,” tukas Tri. Seperti diberitakan Suara NTB edisi Sabtu, 6 Juni 2015, DPD Partai Nasdem Sumbawa dilaporkan ke Polres Sumbawa oleh Mujahidin Damhoedji (46), warga kelurahan Brang Bara.

Oknum pengurus Nasdem dilaporkan diduga karena telah memalsukan tanda tangan untuk pencairan dana bantuan pembinaan partai.

Dalam laporan Polisi No. LP/378/VI/2015 yang dimasukkan Rabu (3/6) lalu, disebutkan pada 11 November telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang terjadi di kantor Sekretariat Partai Nasdem. Dikatakan, pelaku (DPD Nasdem Sumbawa) menyalahgunakan dana bantuan dari Pemda Sumbawa untuk bantuan pembinaan Partai Politik Nasdem yang mengatasnamakan pelapor.

Pelapor merasa keberatan, lantaran merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan di surat permohonan pencairan dana tersebut. (ind)

(Suara NTB/ind)

PENJELASAN - Perwakilan 19 DPC Partai Nasdem se-Kabupaten Sumbawa saat menerima penjelasan di ruang Kasat Intel Polres Sumbawa, Senin (15/6).

PAN Finalkan Paket Husni-BJS Mataram (Suara NTB) Dari tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, DPW PAN NTB baru memfinalkan satu pasangan, yaitu H. M. Husni Djibril B.Sc dan Burhanudin Jafar Salam (BJS) untuk diusung di Pilkada Kabupaten Sumbawa.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar usai pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PAN NTB, yang digelar di Mataram, Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum

DPP PAN, Zulkifli Hasan mengemukakan bahwa hingga saat ini dari tujuh daerah yang menggelar Pilkada di NTB, sudah ada lima daerah yang sudah masuk tahap finalisasi di tingkat DPP. “Sudah ada lima yang hampir. Nanti siapa saja tanya (pihak DPW), nanti DPP tinggal memfinalisasi saja,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, dalam Pilkada, PAN membuka diri untuk mendukung siapa saja tanpa memandang latar belakangnya, apakah dia kader PAN atau bukan. “Yang penting

kandidatnya itu punya visi yang berwawasan kebangsaan, sungguh-sungguh ingin memajukan daerahnya, seluruh rakyat yang ada di situ, tidak menjadi pemimpin kelompok atau rakyat tertentu.

Bisa dari kader PAN, bisa dari teman-teman yang lain. Darimana saja,” tegasnya.

Saat ditanyai soal lima daerah yang sudah masuk tahap finalisasi itu, Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, S.IP menegaskan bahwa lima daerah itu adalah Kabupaten Bima, Dompu,

Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah. “Semua kader PAN dari lima kabupaten dan tujuh Pilkada di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, di lima daerah tersebut, pihaknya telah diminta menyampaikan usulan ke DPP berdasarkan rapat pleno yang telah digelar oleh masing-masing kabupaten/ kota. “Kita sudah kirim namanamanya dari masing-masing kabupaten ke DPP sesuai dengan peraturan partai,’’ katanya. Dua nama dari masingmasing kabupaten. ‘’Insya Al-

lah pekan ini sudah dikeluarkan SK-nya,” tegas Muazzim.

Ia juga menambahkan dari lima daerah tersebut baru satu pasangan yang telah difinalisasi, yaitu paket Husni-BJS. “Insya Allah yang sudah final, kami terima berdasarkan berita acara rapat Tim Pilkada (DPP PAN) itu Kabupaten Sumbawa. Yaitu bakal calon Bupatinya saudaraku H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Wakilnya adalah saudaraku Burhanudin Jafar Salam. Kalau yang lain, tidak ada masalah,” pungkasnya. (aan)

Forum BPD Protes Pemda KSB Taliwang (Suara NTB) Forum Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (FPBPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) gerah. Mereka memprotes Surat Edaran (SE) Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat yang mengatur tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Dalam surat tersebut, mereka terutama memprotes terkait penghasilan Kepala Desa (Kades) yang terlampau jauh dengan penghasilan mereka beserta perangkat yang ada. “Kami menilai SE itu tidak sesuai dengan amanat PP 43 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,” tegas ketua FP-BPD KSB, Muhammad Saihu saat menggelar pertemuan dengan Komisi II DPRD KSB, Senin (15/6).

Ia menjelaskan, dalam PP 44/2014 disebutkan besaran penghasilan tetap Kades

ditetapkan oleh bupati/walikota. Dari jumlah Sintap Kades itu, paling sedikit 70 persennya jumlah penghasilan Sekretaris Desa (Sekdes).

Berikutnya penghasilan perangkat desa paling sedikit 50 persen dari Sinpat Kades per bulannya. “Di Pasal 81 ayat 4a, b, dan c jelas sekali di PP itu. Tapi kok BPMPD seenaknya mengatur sendiri jumlah Sintap Kades berikut perangkatnya yang ternyata juga secara jumlah tidak sesuai amanat UU,” tandasnya.

Mendengar penjelasan pihak BPD itu, BPMPD KSB melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Abdul Muis membantah mengintervensi penyusunan APBDes yang berimbas pada ketimpangan pendapatan Kades dan aparaturnya tersebut. Menurut Muis, jika memang SE tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka pihaknya

siap untuk menariknya. “Kalau memang diminta untuk dicabut. Maka kami akan cabut,” cetusnya.

Ketua Komisi II Akheruddin, ME yang memediasi pertemuan menyampaikan, agar kedua belah pihak untuk tidak memperpanjang persoalan.

Dan sebagai solusi, BPMPD agar menarik SE yang telah diterbitkannya itu dan selanjutnya segera membuat regulasi untuk mengatur terkait Sintap Kades berikut aparatur desa lainnya sesuai dengan ketentuan PP 43/2014.

“Saya kira ini solusi terbaik.

BPMPD silahkan menyusun regulasinya dan ajukan segera ke bupati supaya bisa ditetapkan menggunakan Perbup.

Dengan begitu teman-teman di desa bisa segera menyusun Sintap-nya masin-masing sesuai kemampuan keuangan desanya,” tukasnya.

Dalam surat BPMPD itu,

(Suara NTB/bug)

HEARING - Suasana hearing FP-BPD KSB dengan BPMPD difasilitasi oleh Komisi II di DPRD KSB, Senin (15/6).

Sintap Kades ditetapkan sebesar Rp 2.500.000/bulan. Untuk Kepala Seksi (Kasi) dan Kaur sebesar RP 1.000.000 serta Kepala Dusun (Kadus) Rp. 750.000/bulan. Sementa-

ra untuk jajaran BPD sendiri, jabatan ketua ditetapkan hanya Rp. 650.000/bulan, wakil ketua Rp 550.000, sekretaris Rp 500.000 dan anggota hanya Rp 450.000/bulan. (bug)

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Penyerahan SK DPP Nasdem

Paket SAATnya Sumbawa JAYA Optimis Menang Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) DPP Nasdem melalui Ketua Tim Seleksi Nasional yang juga Ketua Bappilu DPP Nasdem, Enggartiasto Lukito menyerahkan SK kepada bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Asaat Abdullah, S.T dan Chandra Wijaya Rayes, S.T. Pada kegiatan yang dihadiri parah tokoh dan massa serta simpatisan, sekaligus pula dibacakan SK DPP Hanura dan DPP PKPI untuk pasangan dengan tagline SAATnya Sumbawa JAYA ini.

Termasuk Surat Rekomendasi DPW PPP kepada DPP untuk pasangan ini.

SK DPP Nasdem diserahkan langsung Enggartiasto Lukito didampingi Ketua DPW Nasdem NTB, Dr. Kurtubi kepada pasangan calon.

Pada kesempatan tersebut juga dibacakan SK DPP Hanura, SK DPP PKPI kepada Saat Jaya. Termasuk surat rekomendasi DPW PPP kepada DPP PPP terkait dukungannya kepada Saat Jaya. Untuk didaftarkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa kepada KPUD Kabupaten Sumbawa.

Enggartiasto Lukito dalam arahannya menyampaikan pasangan ini akan melanjutkan perjuangan yang telah dirintis Bupati sebelumnya yang

telah berhasil menorehkan perjalanan kepemimpinannya untuk membangun Sumbawa.

Pasangan calon yang diusung Partai Nasdem, bebas dari kasus hukum. Untuk itu, pihaknya menuntut mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, untuk untuk kepentingan masyarakat. “Bagaimana kami meminta mereka bersih kalau seandainya kami memungut uang mahar. Untuk itu ketetapan partai kami tidak satu sen pun kami memungut biaya untuk kami usung. Seandainya ada kader kami atau struktur partai yang berani menerima maka kami akan pecat baik dari struktur partai maupun dari keanggotaan partai. Karena itulah komitmen kita, itulah tekad kita, kita menuntut pasangan ini untuk bersih, tetapi tidak bisa dia bersih manakala kita menaruh beban di atas pundak mereka,” tukasnya.

H. Asaat Abdullah memiliki pengalaman birokrasi yang dikehendaki rakyat dan dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan. Apalagi lama di Dinas Pekerjaan Umum, sehingga pasti peduli dengan masalah infrastruktur yang memang menjadi persoalan bagi kabupaten ini untuk diperbaiki. Kalau infrastruktur selesai, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Kemudian menggandeng Chandra W.

LSM Pertanyakan Laporan Dugaan Korupsi Bantuan Pertanian Bima (Suara NTB) Program bantuan pertanian Kabupaten Bima tahun 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp 74 miliar dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Kasus yang dilaporkan tahun 2014 ini pun dipertanyakan perkembangannya oleh LSM Komite Perjuangan Rakyat (KPR) Bima.

Ketua KPR, Fajrin, yang dikonfirmasi di pelataran Kantor Kejari menyebutkan bantuan tersebut untuk seluruh Kabupaten Bima. Indikasi korupsi yang terjadi di sejumlah UPTD yang ada.

Namun, lanjutnya, berdasarkan sampel yang didapat di Kecamatan Monta, untuk bantuan yang didapat terjadi beberapa masalah. Pertama, terkait harga saprodi di atas harga pasar.

Seperti pupuk cair, pestisida. “Di situ ditetapkan harga sebesar Rp 85.000, padahal seharusnya harga yang ditetapkan sebesar Rp 25 ribu,” terang Fajrin, saat dikonfirmasi baru-baru ini.

Begitu pula mengenai pembuatan RUK. Pembuatan RUK, lanjutnya, seharusnya dibuat oleh petani. Namun RUK dibuat oleh Dinas sehingga kelompok tani tak bisa mengelola sendiri anggaran yang didapat. “RUK itu dibuat oleh Dinas Pertanian,” ujarnya lagi.

Sehingga pihaknya menduga adanya tindak korupsi yang terjadi. Yang bertanggungjawab dalam masalah ini yakni UPTD dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima. Sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan aksi di depan kantor Dinas Pertanian namun tidak ada jawaban.

Menurut Fajrin, laporan ini dilayangkan hampir satu tahun lalu. Sehingga pekan lalu, dia dan rekan-rekan mendatangi Kantor Kejaksaan guna mengecek perkembangan. Dari hasi pengecekan, dia juga diberitahu jika sudah ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun yang jelas pihaknya meminta agar kasus ini bisa segera dituntaskan.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel, Lalu M. Rasyidi, SH, Senin (15/6), membenarkan telah menerima laporan dimaksud. Laporan tersebut belum ditindaklanjuti karena masih menyelesaikan laporan lain yang diterima. “Kita selesaikan satu per satu, baru kita lanjuti,” ujar Rasyidi. (use)

Rayes generasi muda yang dulunya pernah menjadi anggota KPU Sumbawa dan menjadi anggota DPRD Sumbawa. Kombinasi ini akan memberikan jaminan di dalam perjalanan kepemimpinan yang terbiasa di dalam birokrasi dan satunya bisa melakukan komunikasi politik di DPRD. “Kombinasi ini, Insya Allah akan membawa masyarakat Sumbawa menjadi Sumbawa Jaya. Kita melakukan dua kali survei dan menunjukkan, tren elektabilitas pasangan ini selalu naik dan memberikan harapan,” pungkasnya.

Dalam orasi politiknya, Calon Bupati, H. Asaat Abdullah didampingi Cawabup, Chandra W. Rayes, menegaskan Sumbawa saat ini sudah banyak mengalami perkembangan hampir di seluruh bidang. Ditopang kemampuan fiskal yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Jadi, keliru besar kalau ada yang mengatakan, Sumbawa tidak mengalami perubahan sama sekali. Mereka yang berasumsi seperti itu sesungguhnya tidak melihat perubahan dengan “hati nurani”-nya.

H. Asaat bersyukur telah menjadi saksi dan bagian langsung dari pelaku pembangunan di Sumbawa. Selama hampir 40 tahun saya mengabdi sebagai PNS dan berjibaku dengan tugas-tugas khususnya di bidang infras-

(Suara NTB/arn)

ANGKAT TANGAN - Pasangan Calon SAATnya Sumbawa JAYA bersama Enggartiasto Lukito dan pengurus lainnya bergandengan mengangkat tangan usai penyerahan SK truktur wilayah, terutama jalan dan jembatan. Ia menjadi mengerti betapa aksesibilitas dan konektivitas adalah faktor penting dan sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur, dengan kata lain, menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pembangunan. Tentu yang dimaksud bukan hanya infrastruktur jalan dan jembatan, tapi seluruh infrastruktur yang memungkinkan terjadinya mobilitas ekonomi masyarakat dan mampu mendorong peningkatan pendapa-

tan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan dan kesehatan. “Apabila rakyat mengamanahkan tugas kepemimpinan kepada saya, dalam lima tahun ke depan tidak boleh lagi ada jalan yang rusak, tidak boleh lagi ada desa yang “terisolir”, tidak boleh lagi ada rakyat yang merasa “terbelakang” seolaholah mereka belum merdeka.Tidak boleh lagi ada rakyat yang kesulitan air bersih dan tidak bisa menikmati listrik, tidak boleh lagi ada petani yang menjerit karena

lahannya tak kebagian air,” tekadnya.

Bersama Chandra W. Rrayes, pihaknya harus membuat lompatan dan strategistrategi percepatan. Untuk itu, akan didorong inovasi dan teknologi baru di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan agar masyarakat kita bisa berdaya saing secara ekonomi.

Pihaknya percaya dengan kesungguhan dan ketulusan Partai Nasdem, Hanura, PKPI dan PPP dalam perjuangan ini.

Atas dasar kepercayaan itulah, ia yakin dan optimis, akan menjadi pemenang di Pilkada nanti. “Marilah kita bersatu

dalam gerakan Sumbawa Jaya. Itulah sebabnya tagline yang kita pilih adalah SAATnya Sumbawa JAYA. Bukan berarti periode ini, Sumbawa belum jaya. Justru saya ingin tegaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah merancang fondasi dan tangga-tangga yang baik untuk kejayaan masyarakat Sumbawa,” tandasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri dua mantan Wakil Gubernur NTB, H. Bonyo Tamrin Rayes dan Badrul Munir. Para pengurus partai pengusung, Hanura, Nasdem, PKPI dan PPP. Serta kader dan simpatisan. (arn/*)

Polisi Bubarkan Rapat Golkar di Bima Kota Bima (Suara NTB) Acara rapat konsolidasi musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar kubu Agung Laksono, Senin (15/6), dibubarkan oleh aparat Polres Bima Kota. Rapat tersebut dinilai tidak memiliki izin.

Pembubaran sempat memanas lantaran para pengurus partai yang lain datang untuk melakukan klarifikasi kepada panitia penyelenggara dengan mempertanyakan status acara kegiatan tersebut. Pihak pengurus partai dari kubu berbeda juga langsung menduduki sekretariat partai di Jalan Soekarno - Hatta, Kota Bima.

Kapolres Bima Kota melalui Kabag Ops, Kompol Moedra WDW kepada Suara NTB menuturkan, sebelumnya pihak panitia penyelengggara mengajukan surat permohonan izin pada Polres setempat, beberapa hari yang lalu. Tapi, hingga kini persetujuan belum dikeluarakan oleh Mapolda NTB di Mataram. “Kalau kegiatan seperti ini, tetap berkoordinasi dengan pimpinan, meminta saran dan pertimbangan sebelum terjadi hal – hal yang merugikan semua pihak,” ucapnya.

Dikatakan, kegiatan seperti ini tidak bisa diberikan izin begitu saja sebelum berkoordinasi dengan atasan. ‘’Yang mempunyai kewenangan dalam memberikan persetujuan yakni Kapolda, meskipun surat permohonan izin dilayangkan ke Polres setempat,’’ katanya. ‘’Kegiatan apapun tetap ada komunikasi, kalaupun izinnya belum keluar, otomatis dibubarkan,” katanya.

Sebelum dibubarkan, pihak Polres melakukan komunikasi dengan persuasif dengan pihak panitia, tapi tetap saja tidak diindahkan. “Tadi ada sekitar 75 orang aparat gabungan Polres Bima yang turun, yang terdiri dari Intel, Reskrim, Dalmas dan Sabhara ditambah anggota Patmor,” ungkapnya.

Setelah melakukan negosiasi antara Panitia Musda dan Polisi, tiba –tiba muncul puluhan kader Partai Golkar dari kubu

yang sama, dengan membawa beberapa kertas yang berisi surat keputusan resmi dari Golkar kubu Agung Laksono yang sah, dan puluhan orang memakai baju partai berlambang beringin tersebut. Mereka langsung teriak dan mengusir beberapa panitia yang ada dalam sekretariat, dan meminta kepada kepolisian untuk membekukan kegiatan dimaksud.

Salah seorang yang mengaku ketua pelaksana harian Partai Golkar Kota Bima versi Agung Laksono, Muhamad Farid, SH, mengatakan kegiatan tersebut dianggap ilegal karena tanpa kehadiran petinggi partai Golkar tingkat provinsi. “Seharunsya saya sebagai Ketua Harian harus mengetahui segala kegiatan atau kinerja partai Golkar di Kota Bima ini, tapi sampai kini pihak panitia tidak pernah dihubungi,” imbuhnya.

(Suara NTB/uki)

TEGANG – Kader Partai Golkar kubu Agung Laksono bersitegang saat berusaha merangsek masuk ke dalam ruangan tempat acara rapat konsolidasi pengurus lain partai yang sama di Bima, Senin (15/6).

Dirinya juga meminta kepada pihak kepolisian untuk membubarkan kalaupun ada kegiatan – kegiatan mengatasnamakan Partai Golkar versi agung Laksono karena statusnya ilegal dan tidak sesuai

dengan mekanisme partai.

“Kami juga nanti akan melayangkan surat ke DPP di Jakarta untuk menindaklanjuti bahwa kegiatan Musda partai Golkar Kota Bima tidak terlaksana,” pungkasnya. (uki)

RSUD dan PMI Gelar Kegiatan Donor Darah

Pemkab Sumbawa Tegur Pabrik Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa memberikan surat teguran hukuman administratif pertama kepada PT. Segar Agro Nusantara, pabrik pengeringan dan pembersihan jagung. Terkait soal limbah debu dan suara bising yang mengganggu para penghuni lapas. Pemerintah akan memberikan surat teguran sampai tiga kali, sampai pihak perusahaan melakukan pembenahan. ‘’Kalau juga tak digubris maka izin HO bisa ditinjau ulang,’’ demikian terungkap dalam lanjutan hearing Lapas Sumbawa yang didampingi LBHS dengan PT. Segar yang difasilitasi Komisi I DPRD Sumbawa mengundang KPPT dan Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH) Sumbawa, Senin (15/6). Kepala Lapas Sumbawa, R. W, menyatakan, pihaknya tidak menuntut berlebihan. Hanya meminta pihak perusahaan meminimalisir limbah debu dan suara bising yang masuk dan menganggu fisik dan psikis penghuni lapas.

Pimpinan PT Segar, Frans menjelaskan, pihaknya selama ini membeli jagung dan padi dari petani. Izin dari pemerintah gudang pembersihan dan pengeringan jagung dan padi. Dalam proses pembersihan jagung ada semacam tumpi (kotoran) yang ditampung dalam kontainer. Adanya suara bising karena bunyi dari elevator jagung. Namun pihaknya tetap akan berupaya melakukan pembenahan mengatasi debu dan suara bising dengan memasang peredam. “Saya akan penuhi komitmen kami,” tukasnya.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Wirawan Ahmad, juga mengakui PT Segar mengantongi izin IMB pertama pada 2006. Terbit lagi karena ada penambahan kapasitas gedung. Pada 2013, dikeuarkan izin tempat usaha atau yang dikenal HO terhadap aktivitas pengeringan padi dan jagung. Keluarnya izin HO sebelumnya juga sudah melalui rekomendasi dari SKPD terkait, termasuk mengatur izin soal lingkungan. Apakah perusahaan telah melaksanakan pengelolaan limbah dan bagaimana dampaknya itu juga diawasi. Kalau terjadi pengingkaran, maka sewaktu-waktu izn dimaksud bisa dicabut kembali.

Kabid Lingkungan BPM LH, Hj. Tety Rahmawati menyatakan, dari hasil pengawasan dan saat turun sidak ke PT Segar, akan disampaikan dalam bentuk tersurat ditindaklanjuti perusahaan.

Selain berkomitmen menyelesaikan persoalan dengan Lapas, perusahaan juga harus memiliki komitmen dalam pengelolaan lingkungan. Perusahaan harus berupaya mengurangi gingkat kebisingan. Apalagi PT. Segar belum pernah melaporkan ke BPM LH tentang upaya pembenahan yang dilakukan terkait pengelolaan lingkungan. “Saran kami manakala hari ini bapak (Frans) ingin melakukan pembenahan pengurangan kebisingan. Bapak ukur hari ini tingkat kebisingan ada berapa desibel. Kemudian setelah melakukan pembenahan ukur lagi ada berapa desibel, sehingga ada progres yang sangat nyata dari apa yang bapak lakukan itu dari sisi kebisingan,”sarannya.

Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, pun mempersilakan SKPD terkait mengambil tindakan sesuai prosedur yang berlaku. “Bukannya kita tidak pro investasi. Kita sangat mendukung, namun masalah lingkungan harus diperhatikan,”pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

TOKOH - Para tokoh di antaranya dua mantan Wagub NTB dan lainnya pada kegiatan penyerahan SK DPP Nasdem, Senin (15/6).

(Suara NTB/ula)

BLOKIR - Warga Selaparan melakukan aksi blokir dan membakar ban bekas di jalan H. Abubakar yang menjadi akses jalan negara, Senin (15/6).

Warga Selaparan Blokir Jalan Negara Dompu (Suara NTB) Warga Selaparan, desa Matua melakukan aksi pemblokiran jalan negara di depan instalasi pengolahan air (IPA) milik PDAM Dompu. Warga menuntut air bersih yang tidak lancar, sementara bayarannya tetap dilakukan ke PDAM. Syaiful, salah seorang pemuda Selaparan dalam aksinya, Senin (15/6) mengatakan, pelanggan PDAM yang ada di Selaparan hanya sebagian yang lancar mendapat layanan air bersih. Sementara sebagian lainnya dalam dua pekan terakhir sudah tidak pernah mendapatkan layanan air bersih. Sebelumnya, para pelanggan ini masih bisa menikmati air bersih walaupun hanya pada malam hari. “Tapi jalur lain di Selaparan justru airnya lancar walaupun di siang hari,” kata Syaiful.

Ia pun mengingatkan kepada PDAM dan pemerintah untuk segera memperbaiki layanan air bersihnya. Karena para pelanggan sama-sama mem-

bayar, dan mestinya samasama mendapatkan pelayanan air bersih. “Kita minta kepada PDAM untuk adil dalam memberikan pelayanan, jangan pilih kasih dalam memberikan pelayanan karena kami juga membayar,” katanya.

Kusuma, pengunjuk rasa lainnya juga menegaskan, aksi unjuk rasa hingga melakukan pemblokiran jalan dilakukan pihaknya terpaksa dilakukan karena pengaduan yang dilakukan selama ini tidak juga direspon. “Ini terpaksa kami lakukan, apalagi pengaduan sudah disampaikan dan tidak mendapat respons,” katanya.

M. Nur, salah seorang pejabat di PDAM Dompu kepada wartawan usai unjuk rasa mengatakan, ada sekitar 10 orang pelanggan PDAM di Selaparan yang sulit mendapatkan air bersih karena elevasinya dengan jaringan induk yang tinggi. Pelanggan ini sebelumnya menggunakan jaringan dari bawah dan airnya lancar tapi keruh. “Karena

menuntut air bersih, akhirnya dialihkan jaringannya. Tapi ternyata elevasinya tinggi dari jaringan IPA dan terlalu dekat, sehingga airnya kurang lancar,”ungkapnya.

Ia membantah tudingan pengunjuk rasa bahwa mereka ini sudah lima bulan tidak mendapatkan air bersih. Tapi sebenarnya baru dua pekan.

“Kita sudah merespon dan dipasangkan valep (pengatur jaringan air), tapi dirusak oleh warga. Sekarang belum kita perbaiki kembali karena kita juga harus melayani daerah lain seperti di Simpasai yang mati total,” jelas M Nur. Aksi warga Selaparan ini sempat tegang dengan aparat keamanan yang melarang warga melakukan aksi bakar ban di tengah jalan aspal. Namun ketegangan dapat dikendalikan setelah kelompok warga membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan dan jaminan dari PDAM Dompu, air akan mengalir mulai Senin (15/6) malam. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Palang Merah Indonesia ( PMI) Cabang Bima dan RSUD Raba Kota Bima, Senin (15/6) menggelar kegiatan donor darah di kantor Bapeda Kota Bima.

Hal itu dilakukan untuk memperingati hari Donor Darah sedunia, 14 Juni 2015. Kegiatan yang berlangsung semarak itu dihadiri pegawai Pemkot Kota Bima, mahasiswa Kesehatan Kota Bima dan aparat Polisi.

Sekretaris PMI Cabang Bima, Sahrul, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (15/6), mengatakan, selain untuk memperingati hari donor darah, juga untuk mengantisipasi kekurangan stok darah di kota Bima selama bulan. “Memasuki bulan puasa, biasanya stok darah kurang, makanya jauh – jauh hari kita melakukan kegiatan ini selain memperingati hari donor darah,” ucapnya.

Dirinya mengeluhkan, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah di Kota dan Kabupaten Bima masih minim, tapi pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi secara terus menurus sehingga peran dan keikutser-

taan masyarakat bisa timbul. ‘’Kalau semua kalangan bisa berkontribusi, kekurangan darah di Bima pasti akan terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Trasfusi Darah, dr. H Sucipto, yang juga merangkap sebagai Humas RSUD Raba Kota Bima, mengatakan, dalam kegiatan ini ada sebanyak 30 orang yang sudah berpartisipasi dan rela menyumbangkan darahnya.

Darah yang sudah disumbangkan ini, lanjut Sucipto, akan diserahkan dan disimpan di RSUD Raba Bima untuk kebutuhan masyarakat Kota dan Kabupaten Bima.

“Darah-darah ini untuk membantu para pasien yang membutuhkan darah,” tuturnya.

Dikatakannya, pihaknya berharap kedepan melalui kegiatan donor darah semacam ini antusias para penyumbang darah semakin meningkat. “Sebelum kegiatan ini berlangsung kami sudah melayangkan undangan ke Walikota dan Wakil Walikota Bima,’’ katanya, namun karena banyak kegiatan, kedua pejabat itu tidak bisa hadir. (uki)

(Suara NTB/uki)

DONOR DARAH – Pengambilan darah pada kegiatan donor di Kota Bima, Senin (15/6).

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Jenazah Korban Bunuh Diri Melompat ke Laut Belum Ditemukan Giri Menang (Suara NTB) – Korban Suramadi (30) asal Desa Lalarliang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang diduga nekat terjun dari Kapal Feri Dharma Rucitra 3 sekitar pukul 14.30 Wita, Minggu lalu (14/6) belum ditemukan.

Tim SAR bersama aparat dari kepolisian masih melakukan pencairan. Hal ini disampaikan Kepala Polisi Perairan dan penyeberangan Lembar, Ipda Doddy A.K. Dikatakan saat ini, pihaknya masih melakukan pencarian bersa-

ma Polair Lobar, Polair Polda NTB dan Tim Sar NTB. “Pencarian yang dilakukan belum menghasilkan hasil.

Korban belum ditemukan sampai saat ini,” terangnya Senin (15/6). Proses pencarian yang dilakukan kemarin sela-

ma tiga jam oleh tim belum menemukan apa-apa, sehingga korban diduga tewas setelah proses pencarian dilakukan Polair Polda NTB bersama Basarnas belum membuahkan hasil.

Ia menjelaskan, setelah

melakukan interogasi dengan Bustanil Arifin, saksi, dan Kapten kapal. Bahwa, sebelum melompat ke laut, korban sempat bercerita ke pamannya yakni Bustanul Arifin bahwa ia kangen dengan orang tua dan sang pacar. Lalu sesudah itu korban membuka sandalnya dan berdiri di pagar batas kapal bagian kanan. Selanjutnya tiba-tiba korban melompat dari atas kapal KMP Rucitra 3.

Menurutnya informasi

kapten KMP Rucitra 3, pihaknya sempat melemparkan pelampung ke arah korban, tapi pelampung tersebut tidak sampai kepada korban. “Polisi sendiri mendapatkan informasi sekitar pukul 18.00 Wita,” jelasnya Korban memutuskan melompat ketika kapal melintas di perairan Labuan Poh. Pada pukul 10.30 Wita Kapal Feri Dharma Rucitra yang mengangkut korban berangkat

dari Pelabuhan Padangbai menuju pelabuhan Lembar Lombok. Dalam perjalanan itu korban memilih untuk tidur.

Korban berangkat dari Surabaya. Kemudian, mereka singgah di Bali dan berencana pulang ke kampung halamannya di Sumbawa Barat.

Kapal Dharma Rucitra melanjutkan perjalanan dan bersandar di Pelabuhan Lembar sekitar pukul 15.30 Wita.

Setiba di Pelabuhan, keluar-

ga korban Bustanil Arifin melaporkan insiden itu ke pihak kepolisian KP3 Pelabuhan Lembar.

Wilayah pencarian dilakukan di seputar perairan Sekotong, tepatnya di lokasi korban melompat dari kapal. Hingga malam kemarin, korban belum ditemukan.

Hingga pukul 21.00 Wita, pencarian masih dilakukan.

Tapi, jejak korban sama sekali belum ditemukan. (her) (Suara NTB/ars)

Kabid SDA Satpol PP Kota Mataram Disidang Indisipliner Mataram (Suara NTB) – Persoalan kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Mataram, masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Sebab, masih saja ditemukan PNS tidak masuk bekerja. Bahkan, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satpol PP Kota Mataram diduga jarang ngantor sehingga disidang indisipliner.

Sumber Suara NTB, kepala bidang berinisial BH diduga tidak pernah masuk kerja, padahal posisinya sangat sentral sebagai pengontrol serta (Suara NTB/dok) mengurus persoalan kepeChaerul Anwar gawaian. Tetapi, tidak ada tindakan tegas dari kepala SKPD maupun BKD, baik menegur bahkan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. “Dia ngurus pegawai, kan itu posisi yang sangat sentral sekali,” kata sumber Senin (15/6).

Untuk absensi kehadiran saja kata sumber, kepala sub kepegawaian mengantarkan dan diduga secara rapel ditandatangani dalam satu bulan. Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar mengatakan, melihat dari absensi atau tingkat kehadiran dari salah seorang kabidnya, memang perlu dilakukan evaluasi karena tidak sesuai target dari tingkat kehadiran. “Dia tetap kerja, tapi datangnya siang hari,” kilahnya.

Chaerul mengakui, pagi tadi (kemarin, red) yang bersangkutan disidang indisipliner atau diberikan teguran. Sidang ini lanjutnya, masih peringatan pertama bagi yang bersangkutan, tapi tidak menutup kemungkinan bila kembali melanggar komitmen dibuatkan berita acara ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan diberikan sanksi tegas. “Kalau melanggar, kita buatkan dia berita acara. Biar BKD dan Pemkot yang ngurus,” ujarnya.

Secara bertahap, sanksi diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Artinya, yang bersangkutan terancam tidak mendapatkan tunjangan kesra, karena tidak disiplin. Penegakan kedisiplinan tersebut, penerapannya berlaku bagi seluruh PNS di instansinya sehingga hal itu tidak dianggap enteng.

Mengenai dugaan BH diantarkan absen oleh stafnya, Chaerul berdalih, beda–beda gaya dari pimpinan. Tapi diharapkan, tidak ada lagi stafnya malas–malasan bekerja. (cem)

Tidak Segera Tentukan Sikap

Anggota DPRD Loteng asal Partai Golkar Terancam Di-PAW Praya (Suara NTB) Posisi sembilan orang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) asal Partai Golkar, kini tengah berada di ujung tanduk.

Mereka kini terancam diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Jika tidak segera memutuskan sikap politik untuk bergabung dengan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono.

“Tidak menuntup kemungkinan, anggota Dewan Loteng asal Partai Golkar kita PAW (ganti). Jika tidak menentukan sikap untuk ber(Suara NTB/kir) gabung dengan kepenguruH. Mesir Suryadi san Partai Golkar yang sah,” ujar Plt. Ketua DPD I Partai Golkar NTB versi Agung Laksono, H. Mesir Suryadi, kepada wartawan di Praya, Senin (15/6).

Menurutnya, sesuai aturan partai jika ada kader yang melawan atau melanggar aturan partai, konsekuensi sudah jelas. Jika statusnya sebagai anggota, maka kader bersangkutan bisa dipecat. Begitu juga bagi kader yang menjabat sebagai anggota Dewan, bakal diganti Ia menjelaskan, sesuai keputusan Mahkamah Partai selaku pemegang keputusan tertinggi Partai Golkar sudah dengan tegas menyebutkan kalau kepengurusan versi Agung Laksono yang sah. Dan, keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Itu makin, diperkuat lagi dengan adanya SK penetapan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kendati demikian, pihaknya tidak akan langsung melakukan penggantian atas anggota Dewan Loteng asal Partai Golkar begitu saja. Pihaknya hingga kini masih memberikan waktu bagi para anggota Dewan Loteng asal Partai Golkar bersangkutan untuk menentukan sikap. Selama masa persiapan Pilkada Loteng kali ini.

“Kita beri waktu sampai proses penetapan bakal calon kepala daerah nantinya. Kalau bakal calon kepala daerah yang kita usung sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU Loteng, maka segera akan kita usulkan untuk PAW, bagi anggota Dewan Loteng asal Partai Golkar yang tidak mau tunduk pada kepengurusan yang sah,” tandas Mesir.

Untuk itu, pihaknya mengajak kepada para anggota Dewan Loteng asal Partai Golkar segera bergabung ke kepengurusan partai yang benar dan sah. Jika tidak ingin diganti di tengah jalan.

Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah anggota Dewan paling banyak di DPRD Loteng. Sehingga Partai Golkar pun berhak atas jatah kursi Ketua DPRD Loteng yang kini masih dipegang H. Puaddi FT, SE. (kir)

PENYERGAPAN Penyergapan teroris oleh personel TNI AL dan Polair Polda NTB di atas kapal patroli.

Simulasi Penyanderaan Kapal

Baku Tembak, Dua Teroris Tewas Mataram (Suara NTB) Simulasi pengamanan laut di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur berlangsung sengit Senin (15/6). Dua teroris tewas dalam baku tembak dengan tim Polair Polda NTB dan TNI AL. Sementara puluhan penumpang berhasil diselamatkan.

Simulasi menggunakan Kapal Motor Penumpang (KMP) Belida Jakarta sebagai objek penyenderaan dilakukan oleh enam teroris. Selain Polair dan TNI AL, terlibat juga Syahbandar Pelabuhan Kayangan, PT. Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP), Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Benete, UPP Lembar, UPP Kayangan, Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Mataram, juga kekuatan evakuasi dari Search and Rescue (SAR) Kayangan.

Pembebasan sandera dimulai pukul 14.15 Wita, setelah enam teroris bersenjata menahan KMP Belida di Selat Alas selama 3 jam lebih. Pembe-

basan menjadi dramatis karena dua diantaranya menodongkan senjata api kepada dua penumpang kapal. Negosiasi pun berlangsung. “Silahkan, kami membuka negosiasi dengan anda, silahkan apa keinginan anda,” kata Letda Laut (E) I Made Suwardana, yang bertindak sebagai komando pengendali operasi.

Para teroris pun menyampaikan, akan membebaskan kapal dan sandera jika diberikan tebusan uang sebesar Rp 1 miliar dan sebuah helikopter. Dengan catatan uang diserahkan tanpa ada pengawalan patroli aparat. Keinginan pelaku dipenuhi. Sebuah speed boat merapat di lambung kanan kapal membawa uang yang diminta. Namun diam-diam, dua kapal patroli Polisi merapat di bagian kiri kapal, 15 personel siaga dengan senjata laras panjang, kemudian masuk merangsek melalui dek kapal. Menge-

tahui ada aparat, para pelaku geram dan berusaha memberi perlawanan. Baku tembak tak terhindarkan. Senjata api laras panjang menyalak bersahutan dengan senpi para pelaku. Aparat berhasil mengusai keadaan, dua teroris di dek kapal ditembak mati.

Naik ke area penumpang, dua teroris lainnya juga dilumpuhkan, menyusul dua orang lagi.

Kapal patroli segera memborgol enam teroris yang masih hidup, dua kantong jenazah untuk dua pelaku yang tewas.

Tapi sebelum tertangkap, para pelaku yang kecewa, berusaha membakar kapal. Asap mengepul dari bagian belakang hingga ke tempat penumpang.

Akibatnya, empat penumpang melompat ke laut.

Situasi ini segera diambil tindakan, tim SAR yang dipimpin Putu Arga segera menyelamatkan penumpang yang nyaris tenggelam. Nakhoda kapal yang terluka dievakuasi se-

Muazzim Kembali Pimpin PAN NTB Mataram (Suara NTB) Muswil PAN NTB ke-IV yang digelar Senin kemarin akhirnya memilih H. M. Muazzim Akbar untuk kembali memimpin DPW PAN NTB. Bersama Muazzim, ditetapkan pula sebagai tim formatur tiga orang lainnya, yaitu Ady Mahyudi, Hasbullah Muis dan Burhanudin Jafar Salam. Penentuan itu dilakukan dalam kegiatan Muswil yang dipimpin oleh Ketua POK DPP PAN, Yandri Susanto. Yandri menyampaikanbahwanantinyaMuazzim dan formatur lainnya yang terpilihakanmenyusundanmenetapkan kepengurusan bersama pihak Streering Committee dan Organizing Committee.

Sebelumnya, kepemimpinan PAN di NTB tidak pernah diduduki oleh orang yang sama selama dua periode. Terpilihnya Muazzim sekaligus menandai runtuhnya tradisi jabatan Ketua DPW PAN NTB selama satu

(Suara NTB/ist)

H. M. Muazzim Akbar periode hingga Muswil ke-IV ini.

Selain Muazzim, Fauzan Khalid sempat menjadi kandidat yang muncul secara mengejutkan namun ia akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan. Muaz-

zim sendiri dalam keterangan pers yang digelar kemarin menegaskan bahwa pihaknya telah mulai melaksanakan persiapan Pilkada dengan lima daerah yang segera difinalisasi keputusannya di tingkat DPP. “Lima itu pertama Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah. Semua kader PAN dari lima kabupaten dan tujuh Pilkada di NTB,” tegasnya. Sementara Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa hasil Muswil ini tidak perlu menjadi ajang perpecahan bagi para kader PAN. Malahan, ia menegaskan bahwa ajang Muswil seharusnya menjadi titik tolak untuk terus meningkatkan perolehan suara PAN. “Sekarang ini saatnya bagi kita untuk menjadikan PAN partai besar. Kita keluar dulu dari zona lima besar itu. Kita memiliki semua modal untuk itu,” tegasnya. (aan)

Ditolak, Penunjukan Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN Jakarta (Suara NTB) – Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menolak penunjukan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Penolakan itu dilakukan Kamerad dengan membentangkan spanduk penolakan di lobi gedung Nusantara III DPR RI. “Tolak Sutiyoso, tolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN,” teriak mahasiswa yang dikoordinir

oleh Samheru di lobi Nusantara III DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6). Ia menimpali, “Setiap anggota DPR RI wajib menolak Letjen TNI Purnawirawan Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala BIN RI, dan meminta DPR RI mengembalikan nama calon Kepala BIN kepada Presiden Joko Widodo untuk diganti dengan calon lain,’’ katanya.

Kata Samheru, penolakan Sutiyoso itu karena diduga

melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Mendesak anggota DPR RI untuk konsisten melakukan pengawalan penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia,” ujarnya.

Kamerad sempat mengembangkan spanduk, namun aksinya langsung dihentikan oleh Pengaman Dalam (Pamdal) DPR, dan membawa mahasiswa tersebut ke ruang Pamdal yang terletak di lantai II Gedung Nusantara III. (ant/bali post)

orang petugas SAR dengan tali, disebut rescue tandem. Sementara kapal lain mendekat untuk memadamkan kapal KMP Belida yang terbakar. Proses penyemalatan pun berlangsung sesuai harapan, meski ada sejumlah korban luka luka.

Para korban ini dibawa ke crisis center yang disiapkan pengelola pelabuhan di Kayangan.

Kapal juga berhasil dipadamkan. Seluruh tim pun kembali.

Dalam keterangan persnya, Kasat Patroli Daerah Polair Polda NTB Kompol Dewa Wijaya menegaskan, simulasi penyelamatan itu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan menjamin kesiapan pihaknya bersama TNI dalam mengamankan wilayah laut.

“Karena terus terang, tidak ada keberhasilan tanpa latihan.

Bahkan kami terus latihan setiap hari,” kata Dewa. Terlebih jelang lebaran, wilayah laut sebagai jalur arus mudik harus diamankan. Pihaknya bahkan

sudah mengamankan semua pelabuhan di NTB dengan menempatkan personel.

Plt. GM ASDP Pelabuhan Kayangan Muhammad Nasir menambahkan, simulasi itu menggunakan kapal pihaknya itu, ingin menunjukkan bagaimana kebersamaan dengan aparat ketika ada peristiwa kejahatan. “Seperti tadi, ketika ada penyanderaan, langsung terhubung dengan radio pantai.

Kemudian menghubungi syahbandar, lantas berkoordinasi dengan TNI AL, Polair dan SAR untuk proses penyergapan dan evakuasi,” paparnya.

Madhi dari UPP Pelabuhan Kayangan menjelaskan, latihan itu juga menindaklanjuti instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar dilaksanakan simulasi untuk mengukur sejauhmana kesiapan pihak pelabuhan, maupun aparat dalam mengantisipasi dan menindak kejahatan di laut. (ars)

Dua Kelompok Pemuda di Jerowaru Terlibat Bentrok Selong (Suara NTB) Bentrok antar warga dua kampung di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Minggu malam sekitar pukul 16.30 Wita, pecah.

Bentrok terjadi saat prosesi adat nyongkolan pasangan pengantin Burhanudin (19) dengan Mesti (18).

Acara nyongkolan ini mengiring pengantin dari Dusun Mungkik Penyambak Desa Pandanwangi ke Dusun Repok Desa Sepapan. Kejadian tersebut kini telah ditangani Polsek Labuhan Haji. Kasat Reskrim Polres Lotim, Kiki Firmansyah, SiK yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Adapun kronologis kejadian, sebelum dilaksanakan nyongkolan ada informasi pemuda dari kedua dusun tersebut sudah akan ribut.

Masing-masing kepala dusun sebenarnya sudah berusaha agar keributan tidak terjadi.

Akan tetapi, saat prosesi ngiring pengantin berlangsung, tiba-tiba salah seorang pemuda atas nama Iskandar (30) dari Dusun Repok Desa Sepa-

pan masuk ke rombongan pengantar pengantin dan mengamuk.

Saat kejadian itulah, tidak bisa dihindari terjadinya perkelahian melibatkan dua kelompok pemuda.

Tak ayal kejadian itu membuat sejumlah pemuda dan pengantar pengantin termasuk Kadus Mungkik, Muhsin (58) mengalami luka-luka. Kadus pun terpaksa dilarikan ke puskesmas Jerowaru.

Korban lainnya, Amaq Selemah (60) mengalami luka di bagian hidung.

Warga Mungkik ini diduga terkena lemparan batu. Berikutnya Jumeran (25) mengalami luka di bibir atas juga diduga terkena batu. Terakhir, Arif (23) mengalami luka di kepala.

Kondisi saat ini sudah mulai mereda. Kasat Resrim Polres Lotim menyatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan. Akan tetapi ia enggan menyebut nama-nama tersangka.

“Sekarang masalah tersebut sudah ditangani Polsek Jerowaru,” katanya.

Sejumlah saksi termasuk korban sudah dimintai keterangan. (rus)

BUDAYA DAN HIBURAN

Suara NTB Selasa, 16 Juni 2015

Halaman 9

”Jurassic World” Menghentak Box Office Dunia Jakarta (Suara NTB) Film fiksi ilmiah karya sineas ulung Steven Spielberg, Jurassic World, mencetak rekor pemasukan 204,6 juta dolar AS dalam debutnya di Amerika Utara dan 511,8 juta dolar AS di seluruh dunia.

Debut menghentak ini mengalahkan Avengers:Age of Ultron yang pada debutnya meraup 191,3 juta dolar AS. Angka debut Jurassic World ini hampir menyamai debut The Avengers pada Mei 2012 yang mencetak 207,4 juta dolar AS. Pada matra global, film produksi Studio Universal ini melewati Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2 yang menangguk 483,2 juta dolar AS dan sekaligus menjadi film pertama yang meraup 500 juta dolar AS hanya dalam satu pekan.

Prestasi ini dicapai berkat andil 307,2 juta dolar AS dari 66 pasar di seluruh dunia. Ini juga menjadi film Hollywood kedua yang mendapat sambutan luar biasa di luar negeri setelah Deathly Hallows 2 yang mengeduk 314 juta dolar AS dalam satu pekan.

“Ini sungguh film empat kuadran dan berhasil pada begitu banyak tingkatan,” kata kepala distribusi domestik Universal Nick Carpou seperti dikutip Hollywood Reporter.

Secara internasional, Tiongkok memimpin kontribusi dengan 100,8 juta dolar AS, disusul Inggris Raya dan Irlandia 29,6 juta dolar AS, Meksiko 16,2 juta dolar AS, Korea Selatan 14,4 juta dolar AS, Prancis 12,5 juta dolar AS, Australia 12,1 juta dolar AS, Jerman 11 juta dolar AS dan Rusia 9,4 juta dolar AS. Film ini tak ayal melontarkan kebintangan aktor Chris Pratt yang pernah meroket gara-gara Guardians of the Galaxy, selain juga aktris Bryce Dallas Howard yang sama-sama memeranutamai Jurassic World.

Menurut Rentak,58 persen penonton film ini adalah pria, dan 50 persen penontonnya adalah berada pada usia di bawah 25 tahun. Ini adalah prestasi tersendiri bagi bos Universal, Donna Langley, yang sebelum ini sudah menggebrak lewat Fast & Furious 7, Fifty Shades of Grey dan Pitch Perfect 2.

Diputar di 4.273 bioskop- di seluruh Amerika Utara, Jurassic World mencetak rekor penayangan dalam sejarah bioskop Amerika Utara.

Dibuat dua dekade setelah Jurassic Park, film ini menampilkan Chris Pratt sebagai pawang dinosaurus di sebuah taman raksasa Jurassic World.

Namun ketika dinosaurus hasil rekayasa genetis bernama Indominus Rex kehilangan kendali, Pratt dan manajer taman yang diperankan Bryce Dallas Howard yang dua keponakannya sedang melancongi taman ini, ditugaskan untuk menghentikan binatang ini sebelum membunuh ribuan pengunjung taman.

Aktor Vincent D’Onofrio, Ty Simpkins dan Nick Robinson turut membintangi film ini. Sedangkan Colin Trevorrow menjadi sutradara film yang diangkat dari karakter ciptaan Michael Crichton ini, demikian Hollywood Reporter. (ant/bali post)

(Suara NTB/met)

PEMENTASAN – Suasana pementasan Lakon Zetan yang ditampilkan Bengkel Aktor Mataram yang berkolaborasi dengan Komunitas Teater Warung Seni Fakultas Tekhnik Universitas Mataram (Unram), Sabtu (13/6) lalu.

Lakon ”Zetan”, Satir Putu Wijaya terhadap Dunia Pendidikan Mataram (Suara NTB) Lakon Zetan yang ditampilkan oleh Bengkel Aktor Mataram berkolaborasi dengan Komunitas Teater Warung Seni Fakultas Tekhnik Universitas Mataram (Unram) merupakan satir seorang sastrawan (Putu Wijaya) terhadap potret dunia pendidikan di negeri ini.

Kampanye Anti Pasung PUTRI Indonesia 2015, Anindia Kusuma Putri melakukan kampanye anti pasung dalam penanganan penderita sakit jiwa di NTB. Daerah ini merupakan sasaran pertama yang dibidiknya ketika memulai aksi sosialnya ini.

Menurutnya, pemasungan bukanlah solusi yang tepat sebagai penanganan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Dikatakan bahwa orang yang mengidap sakit jiwa juga merupakan manusia pada umumnya serta harus diperlakukan secara manusiawi. Demikian juga, ketika orang sakit jiwa dirawat secara maksimal tanpa dipasung, maka besar kemungkinan bahwa yang bersangkutan bisa disembuhkan sehingga dapat kembali beraktivitas ditengah masyarakat.

Pasien sakit jiwa yang telah disembuhkan tersebut dapat berkarya secara produktif sehingga bermanfaat antar sesama masyarakat atau bagi bangsa.

“Ini adalah aksi pertama yang coba saya lakukan.

Sebagai seorang pemuda, tentu saya ingin membangun sebuah gerakan yang nantinya dapat bermanfaat kedepan,” jelasnya di sela – sela mengunjungi sejumlah pasien rawat inap di Rumas Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Selagalas, Mataram, Senin (15/6).

Dikatakan, dirinya akan melanjutkan aksi sosialnya itu ke seluruh Indonesia. Sehingga ke depan, setiap penanganan orang yang mengalami sakit jiwa tidak melulu dengan proses pemasungan. Proses pemasungan hanya akan meningkatkan kadar gangguan kejiwaan terhadap orang yang mengalami sakit jiwa.

“Pasien sakit jiwa ini kan juga merupakan saudara – saudara kita semua.

Mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan ditempatkan selayaknya,” lanjutnya.

Meski mengalami gangguan jiwa, seseorang tidak kehilangan hak asasinya. Jika pihak tertentu entah keluarga atau orang lain melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan undang – undang dan aturan yang berlaku. Seseorang yang melakukan pemasungan dianggap telah melanggar undang – undang serta merenggut hak asasi seseorang.

Aksi kampanye untuk memperjuangkan hak – hak kemanusiaan yang diawali di Kota Mataram ini akan dilanjutkan ke daerah – daerah lain. Dirinya yang menjabat sebagai Putri Indonesia memiliki akses yang penuh serta kelapangan jalan untuk berkunjung ke berbagai daerah. (met)

Anindia Kusuma Putri

ing hitam itu tidak jauh – jauh serta selalu mengarah kepada setan,” tutur Kongso Sukoco usai menggelar pementasan.

Dalam lakon tersebut, setan terbangun dan seolah – olah bergerak melakukan pemberontakan. Mereka menggugat tatkala dirinya selalu dijadikan kambing hitam atas semua kesalahan. Putu Wijaya menangkap dan membalikan posisi, bahwasanya selama ini setan yang selalu bersifat antagonis (jahat) berbalik menjadi seorang pahlawan. Salah satu setan dalam lakon tersebut menjadi pahlawan dengan membantu seorang guru yang terus menjaga idealisme dalam dirinya. Hingga akhirnya, setan tersebut dikucilkan serta dimusnahkan dalam komunitas sesamanya.

“Putu Wijaya menyajikan kritik dengan bahasa yang

baru. Di sini, setan – setan mengkritik manusia yang kian hari terus mengalami kirisis kemanusiaan. Krisis dharma bhakti terhadap sesama manusia,” lanjutnya.

Kesaksian atas pementasan yang berhasil memikat lebih dari dua ratus penonton ini mendapat respon dari akademisi serta pengamat seni pertunjukan. Akademisi sekaligus pengamat seni pertunjukan yang hadir Sabtu 13 Juni malam itu antara lain Dr. Salman Alfarisi dan Ahmad Syahrul Qodri.

Menanggapi pementasan yang ditampilkan tersebut, Ahmad Syahrul Qodri, Dosen Ilmu Teater, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram berkomentar.

Dirinya menguak sebuah per-

bangun masyarakat penonton.

Terkait pementasan itu, ia menanggapi penataan artistik yang menjadi hiasan panggung pementasan. Menurutnya, gaya – gaya artistik yang imajiner serta figuratif tersebut menggiring ingatan penonton terhadap salah satu penata artistik terbaik di NTB yakni Almarhum Imtihan Taufan.

Memang, penataan artistik yang disajikan malam itu sedikit mirip dengan gaya yang biasa dicetuskan oleh sang Almarhum. Namun, penataan artistik yang dilakukan oleh seorang sutradara yakni seniman Zaeni Mohammad murni lahir berdasarkan imajinasinya sendiri. Sebelum Imtihan Taufan wafat, beliau dan Zaeni Muhammad memang merupakan penata artistik terbaik di daerah ini.

Pementasan lakon Zetan berakhir dengan semangat dan kepuasan para penonton yang mengapresiasi karya seni pertunjukan tersebut. Ratusan pengunjung berjejal saat menyaksikan pementasan. (met/*)

Benedict Cumberbatch Dikaruniai Bayi Lelaki Jakarta (Suara NTB) Bintang serial Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch, dan istrinya Sophie Hunter dikaruniai bayi laki-laki, pada Jumat 12 Juni waktu setempat.

“Benedict Cumberbatch and Sophie Hunter dengan bahagia mengumumkan kehadiran anak laki-laki mereka,” kata juru bicara aktor asal Inggris itu, dalam sebuah pernyataan kepada People.

“Kami, tanpa mengurangi rasa hormat, meminta semua orang untuk menghormati privasi keluarga selama beberapa minggu kedepan.” Pasangan berbahagia itu disebut belum memberi nama anak pertama mereka.

Benedict dan istrinya mengumumkan kepada publik bahwa mereka sedang menanti kelahiran buah hati mereka pada Januari lalu, atau dua bulan setelah keduanya mengumumkan pertunangan mereka.

Kemudian, pasangan tersebut menikah pada hari Valentine dalam sebuah pesta tertutup di Mottistone, Isle of Wight, sebuah kota kecil di Inggris. (ant/ bali post)

(Suara NTB/met)

(ant/bali post)

REKOR - Salah satu adegan dalam “Jurassic World”. Film ini mencetak rekor pemasukan 204,6 juta dolar AS dalam debutnya di Amerika Utara dan 511,8 juta dolar AS di seluruh dunia.

Naskah drama yang berjudul Zetan yang disutradarai oleh Kongso Sukoco merupakan cermin betapa bobroknya dunia pendidikan di masa ini. Pendidikan yang telah tergeser menjadi ladang bisnis atau menjadi semacam komoditi tidak lagi berhasil melahirkan generasi bermartabat dan bermanfaat bagi publik. Tak heran, jika selama ini tindakan - tindakan koruptif muncul dan menjamur dari berbagai kalangan.

Tak terkecuali dari para aparatur penyelenggara negara yang dilahirkan oleh sistim pendidikan tersebut.

“Lakon ini adalah satir Putu Wijaya terhadap potret dunia pendidikan kita di negeri ini. Tatkala terjadi sebuah kesalahan, kita selalu mencari kambing hitam. Kemudian yang menjadi kamb-

tanyaan tentang isi dan makna drama satir tersebut. Pertanyaan yang terbesit dalam dirinya adalah, siapa yang salah atas kondisi yang terjadi khususnya dalam dunia pendidikan. Manakala, pendidikan di negeri ini dikendalikan oleh sebuah sistem, kemudian sistem yang mengendalikan pendidikan juga lahir berdasarkan gagasan dan pemikiran orang – orang pendidikan itu sendiri.

Meski demikian, dirinya cukup mengapresiasi serta mengaku salut dengan apa yang ditunjukan oleh sutradara yang juga ikut menjadi aktor dalam pementasannya itu.

Tanggapan juga muncul dari dari seorang lulusan S-3 bidang seni pertunjukan yakni Dr. Salman Al-farisi. Apa yang disajikan oleh Bengkel Aktor Mataram dan Warung Seni dari Unram ini dinyatakan sebagai arus balik bagi dunia kesenian di NTB. Ia berpesan bahwa ke depan sanggar seni pertunjukan di daerah ini bertugas untuk mem-

(Suara NTB/ist)

JALAN HARMONI – Penampilan para personil Jalan Harmoni di Mataram, akhir pekan lalu.

Persimpangan Jalan Harmoni Mataram (Suara NTB) Meninggalnya Imtihan Taufan, sastrawan sekaligus salah satu inisiator Jalan Harmoni ternyata membuat band tersebut kini berada di persimpangan.

Gitaris Jalan Harmoni Qissie, mengakui bahwa tanpa Imtihan Taufan, ia sempat merasa ragu apakah masih bisa melanjutkan proses kreatif mereka.

“Kenapa bisa demikian, ada pikiran seperti itu, dikarenakan Kak Opan (Imtihan Taufan-red) itu elemen yang sangat penting di Jalan Harmoni,” ujarnya.

Menurutnya, Imtihan Taufan memiliki peran krusial sebagai kreator

Jalan Harmoni. Mulai dari proses mengusulkan nama band tersebut hingga proses menggodok konsep dan komposisi musik yang mereka mainkan yang berujung lahirnya album Anatomi Duka Lara.

“Dengan tidak adanya beliau ini, saya sangsi bisa punya proses begitu lagi,” ujar Qissie saat berbincang dengan Suara NTB usai tampil kegiatan yang dihelat salah satu produsen rokok ternama, akhir pekan lalu.

Meski masih diliputi rasa sangsi, namun ia tak menampik pula peluang untuk meneruskan proses kreatif mereka dengan album baru.

Tantangannya adalah menemukan kembali situasi di

mana proses kreatif mereka terbentuk saat masih bersama Imtihan Taufan dulu.

Qissie mengakui sempat pula terlintas keinginan untuk merubah genre musik dan menampilkan lagu-lagu dengan konsep album yang berbau rock and roll. Qissie menegaskan saat ini Jalan Harmoni memang masih memiliki dua materi lagu yang tidak masuk dalam Anatomi Duka Lara.

“Masih ada dua yang sebetulnya kemarin mau disertakan di album anatomi duka lara. Hanya saja yang dua itu tidak lulus uji,” selorohnya. (aan)

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Perluas Akses Bacaan

Perpusda NTB ‘’Launching’’ Perpustakaan Digital Mataram (Suara NTB) Guna memperluas akses bacaan ke tengahtengah masyarakat, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB me-launching perpustakaan elektronik atau perpustakaan berbasis digital (e-Library) di halaman Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Senin (15/6). Hadir dalam kesempatan itu Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kepala Pusat Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Syarif Bando, pimpinan SKPD dan ratusan siswa dari berbagai jenjang sekolah.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) NTB Drs. H. Imhal, menjelaskan, keberadaan perpustakaan digital berbasis open source bertujuan agar akses lebih mudah, lebih cepat mencari informasi, lebih cepat koneksi dengan komputer tanpa internet.

Menurutnya, proses koneksi akan dilakukan secara bertahap melalui jaringan internet dengan data server berada di Badan Perpusda NTB yang selanjutnya disebar melalui antena pemancar yang dapat diterima oleh antena penerima di perguruan tinggi dan sekolah/madrasah. Diharapkan, keberadaan perpustakaan digital semakin menambah minat baca masyarakat NTB. Beberapa kegiatan dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat telah dilakukan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB di antaranya, yaitu pameran sadar arsip, lomba perpustakaan tingkat SMA, MA, SMK, lomba perpustakaan tingkat desa/kelurahan, lomba bercerita siswa, lomba resensi buku, dan lomba menggambar siswa PAUD. Sementara itu, Gubernur NTB TGH. M. Zainul

Majdi memberikan apresiasi tinggi terhadap Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB yang telah berupaya menciptakan inovasi baru bagi semakin tumbuhnya minat baca masyarakat NTB. Menurutnya, kehadiran perpustakaan sangat penting untuk membangun Provinsi NTB, karena hanya dengan perpustakaan, suatu peradaban besar akan terbentuk sebagaimana yang tercermin dalam sejarah bangsa di masa lalu. suatu peradaban ditandai dengan majunya perpustakaan dan hancurnya peradaban ditandai pula dengan hancurnya perpustakaan. ‘’Untuk itu, keberadaan perpustakaan berbasis digital ini sangat strategis bagi NTB,’’ pujinya.

Selama ini, ungkapnya, banyak orang sering menyederhanakan ukuran kemajuan hanya dari sisi infrastruktur, pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan dan lain sebagainya. ‘’Tapi kita lupa bahwa ukuran suatu daerah juga bisa dilihat dari keberadaan perpustakaan yang baik,” ujarnya mengingatkan.

Lebih jauh ia menyebut selama ini, akses para pelajar terhadap internet sangat tinggi. Tapi sayangnya, konten yang mereka baca tidak mendukung upaya-upaya untuk menciptakan peradaban bagi NTB dengan mengakses kontenkonten yang tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menyediakan konten yang baik, seperti halnya melalui perpustakaan digital ini.

Gubernur berharap agar program-program nyata untuk meningkatkan minat baca semakin diperbanyak lagi, seperti memperbanyak lomba-lomba dan penyediaan perpustakaan yang memadai.

Selain itu, kegiatan launching perpustakaan digital juga sekaligus menandai BI Corner yang khusus mengkoleksi buku-buku perbankkan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat tiba di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB.

(Suara NTB/dys)

Kepala Kantor BI Perwakilan NTB Prijono memberikan bantuan kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB H. Imhal.

(Suara NTB/dys) (Suara NTB/dys)

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan sambutan.

Kepala Kantor BI Perwakilan NTB Prijono bersama Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB H. Imhal dan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi.

(Suara NTB/dys)

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB H. Imhal memberikan sambutan.

(Suara NTB/dys) (Suara NTB/dys)

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi me-launching keberadaan perpustakaan digital di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB.

Kepala Kantor BI Perwakilan NTB Prijono meninjau BI Corner yang terletak di dalam ruang baca Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB.

(Suara NTB/dys)

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi foto bersama dengan pemenang lomba perpustakaan sekolah.

85 Persen Sekolah Terpapar Iklan Rokok Jakarta (Suara NTB) – Sebanyak 85 persen sekolah yang diteliti oleh beberapa lembaga pemerhati anak dan remaja menunjukkan tempat tersebut terpapar iklan rokok di luar lingkungannya.

“85 persen iklan ada di tempat penjualan, seperti warung,” kata tim peneliti dari Yayasan Pengembangan Media Anak Dr. Hendriyani saat pemaparan hasil pemantauan “Serangan Iklan Rokok di Sekitar Sekolah” di Jakarta, Senin (15/6).

YPMA bersama Lentera Anak Indonesia dan Smoke Free Agents melakukan penelitian terhadap 360 sekolah yakni di Jakarta (166 sekolah), Bandung (64), Padang (55), Mataram (26) dan Makassar (49) selama periode Januari-

Maret 2015 mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Dari sekolah yang mereka amati 32 persen iklan luar griya, seperti baliho, poster, spanduk maupun papan nama di halte, terlihat begitu siswa

keluar dari gerbang sekolah.

Dalam salah satu sekolah yang mereka teliti di Makassar, terdapat sebuah sekolah yang terdapat papan iklan rokok di luar gerbang sekolah serta beberapa warung yang memajang iklan rokok. “Pemajangan di beberapa tempat akan mempengaruhi pembelian spontan,” kata pengajar Departemen Komunikasi

Universitas Indonesia ini.

Sementara itu, 40 persen dari warung atau toko yang berada di luar sekolah terdapat iklan rokok yang melekat di papan nama atau spanduk toko tersebut.

Menurut data Komnas Anak dan Uhamka tahun 2007, 70 persen remaja mengaku mulai merokok karena terpengaruh iklan. Sebesar 77 persen remaja mengatakan iklan membuat

(ant/bali post)

1.974 Lulusan IPDN Dilantik Presiden

Presiden Joko Widodo melantik Pamong Praja Muda sebagai PNS di kampus Jatinangor, Jawa Barat.

Bandung (Suara NTB) – Presiden Indonesia Joko Widodo melantik 1.974 pamong praja muda yang baru diwisuda angkatan XXII Tahun 2015 di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (15/6). Mereka pun resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Presiden bersama rombongan kepresidenan datang menggunakan Heli Puma dan disambut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kapolda Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Rektor IPDN Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Tjahjo mengatakan seluruh pamong praja itu sudah diwisuda, Minggu (13/6), untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Presiden Indonesia. “Pamong Praja angkatan XXII sudah jadi Pegawai Negeri Sipil dan siap ditugaskan di wilayah Republik Indonesia,” katanya.

Rektor IPDN Suhajar Diantoro mengatakan pamong praja muda itu terdiri atas 1.756 orang dari program D-IV dan 218 orang S-1. Mereka, kata Suhajar, telah menempuh pendidikan ilmu pemerintahan selama empat tahun di kampus IPDN Jatinangor. “Pengukuhan pamong praja muda sebagai tamat belajar yang telah kami didik dan siap untuk bertugas,” katanya.

Upacara pelantikan itu dilakukan dengan pembacaan Ikrar Pamong yang diucapkan bersama para praja muda yang baru diwisuda di hadapan Presiden Jokowi. (ant/bali post)

mereka terus merokok dan 57 persen berpendapat iklan mendorong mereka untuk kembali merokok setelah berhenti.

Hendriyani mengatakan kondisi tersebut mengkhawatirkan karena meski sekolah yang mereka pantau terdapat tulisan “bebas asap rokok”, setiap hari siswa terpapar iklan tersebut.

“Di sekolah, anak menghabiskan waktu paling banyak selain di

rumah,” kata dia.

Peneliti merekomendasikan agar pemerintah lokal maupun nasional melarang secara total semua bentuk iklan, promosi dan sponsor dari rokok. “Komunitas sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan komunitas di luar sekolah bergerak supaya lingkungan mereka bebas rokok,” tutup Hendriyani. (ant/bali post)

Belum Terima BOS BELASAN ribu guru honor di madrasah swasta dan pondok pesantren (ponpes) di NTB menjerit, karena hingga akhir tahun ajaran 2014/ 2015, Kementerian Agama (Kemenag) belum mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semester I yakni periode JanuariJuni 2015.

Belum adanya realisasi dana BOS hingga masuk satu semester, mendapatkan keprihatiTGH. Safwan Hakim nan dari Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Pondok Pesantren (FKSPP) Provinsi NTB, TGH. Safwan Hakim.

“Kondisi madrasah sangat memprihatinkan sekarang ini, karena hingga akhir tahun ajaran 2014/2015 ini dana BOS belum diterima madrasah,” ungkapnya dalam sebuah acara di Mataram beberapa waktu lalu.

Menurut TGH. Safwan Hakim, belum adanya realisasi dana BOS untuk semester I yang terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2015 berdampak luar biasa terhadap proses belajar di madrasah dan pondok pesantren (ponpes) yang hampir seluruh gurunya adalah swasta.

Selain itu, hampir seluruh madrasah dan ponpes di NTB mengandalkan dana BOS untuk membiayai operasional seharian madrasah, termasuk membayarkan honor dari guru swasta yang mengabdi di madrasah dan ponpes.

“Guru di sebagian madrasah dan ponpes betul-betul menjerit. Karena hingga sekarang ini belum mendapatkan honornya yang diambil dari dana BOS di masing-masing madrasah dan ponpes,” ungkap TGH. Safwan Hakim.

Jumlah lembaga ponpes di NTB sebanyak 682 lembaga yang tersebar di dua pulau besar yakni 456 lembaga Ponpes di Pulau Lombok dan 136 lembaga ponpes yang tersebar di Pulau Sumbawa. Jumlah tersebut belum termasuk lembaga madrasah swasta mandiri yang tidak bernaung di bawah lembaga ponpes, namun ada yang hanya Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersendiri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersendiri dan juga ada Madrasah Aliyah (MA) yang tidak bernaung di bawah lembaga ponpes.

“Jika diakumulasi jumlah madrasah dan ponpes bisa capai ribuan lembaga dan belasan ribu guru. Hampir seluruh lembaga madrasah dan ponpes ini mengandalkan dana BOS untuk membayar honor gurunya,” kata TGH. Safwan Hakim yang juga pengasuh Ponpes Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

Forki Lobar Juara Umum Bupati Lobar Cup Mataram (Suara NTB) Open Tournament Karate Bupati Lobar Cup se-NTB yang digelar di Gelanggang Pemuda Mataram sejak Sabtu (13/6) lalu telah berakhir, Minggu (14/6). Kontingen Forki Lobar berhasil keluar sebagai juara umum di event bergengsi itu.

Ketua Panitia, AKP I Wayan Redana yang dikonfirmasi Suara NTB, di tempat kerjanya di Rumah Sakit Bayangkara Mataram, Senin (15/6) kemarin melaporkan kejuaraan terbuka yang memperebutkan Piala FORKI Lobar itu mempertandingkan sebanyak 42 kelas terdiri dari usia dini, kadet, remaja dan junior.

“Kontingen Forki Lobar keluar sebagai juara umum.

Meraih medali emas terbanyak dari 42 medali emas yang diperebutkan,” ucapnya.

Dalam kejuaraan karate terbuka itu kontingen FORKI Lobar mengoleksi sebanyak 13 medali emas, 9 perak dan 15 perunggu, mengalahkan kontingen Forki Kota Mataram di peringkat kedua dengan mengoleksi 6 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Atas prestasi tersebut kontingen Forki Lobar berhasil membawa pulang medali emas turnamen karate terbuka tahun ini. Redana berharap kepada sejumlah atlet yang meraih medali emas itu dapat mempertahankan prestasi yang diraih. Sementara para atlet yang belum berhasil dapat terus termotivasi untuk tingkatkan latihan sehingga ke depan bisa meningkatkan prestasi.

Dikatakannya kejuaraan karate itu diikuti 300 lebih peserta dari kabupaten/kota se Pulau Lombok dengan melibatkan 22 kontingen, terdiri dari Forki Lobar, Forki KLU, Soto Kai KLU, Tanaka, Insindo dan lainnya.

Turnamen itu merupakan program tahunan Forki Lobar dalam rangka membina atlet- atlet potensial se Pulau Lombok. (fan)

Aji Santoso: Pemain Dalam Tekanan Berat

Inggris Pertahankan Rekor Sempurna Jakarta (Suara NTB) Inggris berhasil mempertahankan rekor sempurna belum terkalahkan pada enam laga sekaligus menjadi pimpinan klasemen sementara grup E dengan 18 poin di kualifikasi Piala Eropa 2016.

Gol kemenangan Inggris disumbang oleh gelandang Arsenal Jack Wilshere dan kapten tim Wayne Rooney. Pada laga grup C, Slovakia berhasil mengalahkan Macedonia dan memperpanjang rekor belum terkalahkan serta menjadi pimpinan grup C. Spanyol yang berada di grup C juga menang 1-0 atas Belarusia berkat gol Silva namun belum mampu menggeser Slovakia dari puncak klasemen. Penyerang Swedia Zlatan Ibrahimovic juga menyumbang dua gol kemenangan negaranya atas Montenegro.

Kualifikasi Piala Eropa 2016 masih menyisakan empat pertandingan untuk menentukan tim-tim yang akan berangkat ke putaran final di Prancis. (ant/bali post)

Singapura Pelatih Timnas Indonesia U-23 Aji Santoso menyatakan para pemainnya dalam tekanan berat dan recovery yang kurang mendukung sehingga mengalami kekalahan telak pada perebutan peringkat ketiga SEA Games 2015.

SELEBRASI ROONEY - Kapten timnas Inggris, Wayne Rooney merayakan golnya yang turut mengantarkan Inggris meraih poin maksimal di kualifikasi Piala Eropa 2016.

Brasil Pimpin Grup C

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Tampak kontingen FORKI Lobar berpose bersama usai penyerahan medali di Open Turnamen Karate Bupati Lobar Cup di Gelanggang Pemuda Mataram, Minggu (15/6) kemarin.

Atlet Lobar Diharapkan Mampu Tingkatkan Prestasi

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum FORKI Lobar, Ramlan Yogiharto mengatakan sangat bangga atas hasil yang diraih kontingen FORKI Lobar yang berhasil keluar sebagai juara umum di Open Tournament Karate Bupati Lobar Cup yang berakhir di Mataram, Minggu (14/6). Pegawai Dinas Perkebunan NTB ini mengharapkan kepada atlet Lobar dapat terus meningkatkan prestasinya hingga di level dunia.

“Saya senang sekali mendengar atlet Lobar bisa keluar sebagai juara umum. Saya berharap mereka bisa meningkatkan prestasi ke level nasional hingga dunia,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di ruangan kerjanya, Senin ( 15/6) kemarin.

Menurutnya keberhasilan atlet Lobar di event tersebut tidak lepas dari peran pelatih dan atlet yang telah mempersiapkan diri dengan baik mengahadapi event itu. Selain itu prestasi atlet Lobar, Zigi Zarasta Yuda yang telah mendunia juga mampu memotivasi atlet muda Lobar untuk berprestasi di setiap event. “ Saya berharap atlet-atlet junior Lobar bisa mengikuti jejak Zigi yang merupakan atlet asal Lobar yang baru-baru ini berhasil meraih juara di kejuaraan karate level dunia,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui Zigi merupakan atlet yang berhasil meraih juara di Kejuaraan Dunia Karate di Spanyol awal tahun 2015. Dan Ramlan berharap prestasi yang diraih Zigi tersebut dapat diikuti atlet-atlet junior Lobar lainnya. (fan)

Ramlan Yogiharto

Mataram (Suara NTB) Brasil berhasil mengalahkan Peru 2-1 pada laga Grup C Piala Amerika 2015 di Stadion German Becker Temuco, Cili, Senin pagi kemarin.

Dua gol Brasil dicetak oleh Neymar dan Douglas Costa, setelah sebelumnya tertinggal oleh gol cepat yang dilesakkan Cueva pada menit ke-3.

Neymar dan Douglas Costa menjadi penentu kemenangan Brasil 2-1 atas Peru pada laga grup C Piala Amerika 2015 di Stadion German Becker Temuco, Cili, Senin pagi WIB. Neymar mencetak gol penyeimbang dan memberikan umpan panjang untuk penyerang Shakhtar Donetsk, Douglas Costa, di ujung babak kedua.

Pada jalannnya laga, Brasil tertinggal oleh gol cepat yang dilesakkan Cueva pada menit ke-3. Gol itu bermula dari umpat panjang Jefferson yang gagal dihentikan bek David Luiz. Dua menit kemudian Brasil membalas gol Peru lewat kerja sama dua pemain Barcelona. Dani Alves melepaskan umpan dari sayap kanan yang langsung disundul Neymar menjadi gol. Skor menjadi 1-1.

Penyerang Brasil Fred gagal menyelesaikan umpan pendek Neymar di menit 10 karena bola membentur pemain Peru dan berbuah sepak pojok.

Neymar memiliki kembali memberikan umpan yang berbahaya ke mulut gawang Peru

(Suara NTB/ist)

GOL KEMENANGAN - Penyerang Brasil, Douglas Costa merayakan gol kemenangan yang dicetaknya untuk Brasil di Piala Amerika, kemarin. di menit 42. Namun Felipe yang mendapatkan bola itu tidak mampu mengoptimalkannya sehingga skor 1-1 tetap bertahan hingga babak pertama selesai.

Pada babak kedua menit 55 Neymar melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti namun membentur tiang gawang Peru. Menit 73 Brasil memiliki peluang emas ketika Neymar melakukan serangan balik kemudian mengumpan kepada Douglas Costa, namun sepakannya melebar.

Pelatih Brasil Carlos Dunga kemudian memasukkan Firmino pada menit 75 untuk menggantikan Fred yang jarang menciptakan peluang.

Peru tidak bermain bertahan dengan memasukan dua peny-

erang sekaligus, Carrillo dan Rayna, untuk menggantikan Farfan dan Cueva di menit 83.

Gol kemenangan Brasil tercipta di menit 90+2 lewat umpan panjang Neymar dari sayap kiri yang tertuju kepada Douglas Costa yang berdiri tanpa kawalan di mulut gawang Peru. Costa langsung melepaskan tendangan ke pojok kanan gawang yang tidak mampu digapai Jefferson.

Skor 2-1 menutup laga kemenangan untuk Brasil.

Pada laga selanjutnya Brasil akan menghadapi Kolombia pada 19 Juni dan Venezuela pada 22 Juni. Sebelumnya, Venezuela berhasil menaklukkan Kolombia 1-0 melalui gol Salomon Randon. (ant/bali post)

“Pertandingan lawan Vietnam cukup berat, kami sudah berusaha membangkitkan semangat pemain pascakekalahan dari Thailand, namun tidak berhasil. Pemain dalam tekanan berat dalam laga ini,” kata Aji Santoso di Singapura, Senin kemarin.

Ia menyebutkan upaya pemulihan fisik maupun mental pemain dilakukan secara maksimal dalam waktu sehari namun belum cukup untuk mengembalikan kondisi terbaik dari Lestusen dkk pada laga itu.

Menurut Aji kebugaran pemainnya menjadi kendala, sama seperti pada saat pertandingan melawan Thailand, Sabtu (13/6) lalu, para pemainnya tidak bisa mengimbangi lawan yang memiliki masa recovery lebih lama.

Di sisi lain dampak suspend dari FIFA terhadap Indonesia juga berpengaruh kepada para pemain karena para pemain bingung pasca SEA Games 2015. “Kondisi kisruh sepak bola di tanah air dan suspend FIFA juga beprengaruh bagi mental pemain, mereka bingung hendak kemana setelah SEA Games.

Meski kami sudah minta untuk fokus kondisi itu jelas sangat mempengaruhi mental pemain,” kata Aji. Terkait pertandingan melawan Vietnam, ia mengakui

tim itu bermain bagus dan memiliki persiapan yang panjang sebelum berlaga ke SEA Games 2015.

“Vietnam bermain bagus, dan harus diakui mereka bisa menekan dengan efektif. Kami sudah mencoba mengimbangi namun gol pertama lahir terlalu cepat sehingga menjadi beban bagi tim. Kita terlalu banyak gol di babak pertama sehingga sulit bangkit,” kata Aji. Namun secara tegas, ia menyatakan bertanggung jawab atas kegagalan pada ajang SEA Games 2015 sekaligus atas kekalahan telak dari Thailand dan Vietnam masing-masing dengan skor 0-5.

“Saya bertanggung jawab atas hasil yang kami raih di SEA Games 2015 ini, pemain sudah melakukan yang terbaik dalam saya rasa sudah maksimal pada kondisi persepak bolaan di tanah air yang sedang tidak baik,” katanya.

Lebih lanjut Aji menyebutkan, ia sudah melakukan rotasi pemain untuk menjaga kondisi tim agar tetap bugar dan mengimbangi Vietnam, namun tetap tidak efektif.

Pada laga itu Aji Santoso tidak menurunkan Evan Dimas yang kondisinya kurang bugar.

“Rotasi pemain sudah kami lakukan namun hasilnya belum maksimal. Masuknya Yandi dan Ilham Udin memberi sedikit tekanan kepada Vietnam, namun belum cukup untuk mencetak gol,” kata Aji Santoso menambahkan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TERTUNDUK - Pesepak bola Indonesia Muchlis Hadi Ning Syaifulloh tertunduk usai bertanding melawan Vietnam dalam perebutan juara ketiga Sepak Bola Sea Games ke-28 di National Stadium, Singapura, Senin (15/6). Indonesia kalah 0-5 atas Vietnam.

Pesilat Indonesia Gagal Raih Target Singapura Para pendekar Indonesia gagal meraih target pada ajang pertandingan pencak silat SEA Games 2014.

“Kami gagal meraih target pada SEA Games 2015, kami hanya meraih dua emas, empat perak dan lima perunggu. Sedangkan target Satlak Prima empat emas, jelas ini akan menjadi bahan evaluasi,” kata Manajer Tim Pencak Silat Indonesia Taslim Azis di Singapura, Minggu.

Padahal Indonesia meloloskan semua pesilatnya yang turun di tujuh kelas pertandingan ke babak final, namun gagal dikonversi menjadi medali emas. Juara umum cabang olahraga pencak silat diraih Vietnam dengan tiga emas lima perak dan dua perunggu.

Pada final pertama pesilat Awaluddin Nur yang turun di kelas 45-60Kg putra kalah dari Diep Ngoc Vu Minh (Vietnam) dengan skor 5-0. Kemudian target emas lainnya Wewey Wita pada kelas 55-60Kg putri juga tumbang di babak final.

“Padahal kami menargetkan dua kelas dari Awaluddin dan Wewey untuk bisa meraih emas. Namun keduanya harus puas dengan emas, sama seperti yang mereka pada SEA Games 2016 di Myanmar,” kata Taslim Azis.

Pada pertandingan antara Wewey Wita melawan Hoang Thi Loan (Vietnam) berlang-

sung ketat. Namun Wewey dalam posisi mengejar point tipis lebih banyak mendapat teguran.

“Aneh terlalu banyak teguran, akibatnya saya bingung dan konsentrasi jadi buyar.

Setiap ada kontak ada teguran, dipanggil dan lainnya,” kata Wewey.

Padahal awalnya pesilat asal Kota Bandung itu bermain cukup alot dan fokus, namun semuanya berubah pada ronde ketiga sehingga membuatnya kerap terpancing oleh gerakan lawan, sehingga dua kali ia dijatuhkan.

Taslim Azis sempat mendatangi pengawas pertandingan memprotes kepemimpinan wasit yang terlalu muda memanggil pesilat, meski hal itu menurut dia tidak perlu dilakukan karena masih dalam batas toleransi.

Taslim menyebutkan, dari sejumlah pertandingan itu ia mengaku kecewa terhadap penyelenggaraan, terutama dalam penerapan peraturan pertandingan. Menurut dia banyak hal yang harus dibenahi dalam cara penilaian oleh juri hakim dalam pertandingan.

“Dalam penilaian yang dilakukan oleh juri hakim itu harus disempurnakan, yang ada saat ini sangat ribet dan menyulitkan juri memberikan pointnya, banyak macemnya,” katanya.

Terkait kegagalan mengkon-

(ant/bali post)

KE FINAL - Pesilat putri Indonesia Wewey Wita (kanan) melepaskan tendangan ketika melawan pesilat Filipina Clyde Joy Baria pada semifinal Pencak Silat nomor Tanding Putri 55-60 kg Sea Games ke-28 di Hall Expo, Singapura, Sabtu (13/6). Wewey Wita melaju ke Final setelah mengalahkan Clyde Joy Baria. versi peluang final menjadi emas, kata Taslim akan dilakukan evaluasi setelah di Indonesia. Terutama untuk menghadapi ajang Asian Games 2018 di mana pencak

silat akan menjadi salah satu andalan Indonesia.

“Penilaian digital sudah dilakukan sejak SEA Games 2013 Myanmar, itu bagus bagi pencak silat, tapi perlu disempurnakan

lagi sehingga tidak menyulitkan juri, karena kesulitan itu bisa menimbulkan kesalahan penilaian seperti yang terjadi pada gelaran kali ini,” kata Taslim Azis. (ant/balipost)

SUARA NTB

Selasa, 16 Juni 2015

Halaman 12

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 16 Juni 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

TRAVEL

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

OPINI

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

Halaman Halaman 14 14

Suksesi Pilkada Serentak Pertahankan Lahan Kangkung PREDIKSI dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Abdul Latief Nadjib yang menyebutkan bahwa dalam lima tahun mendatang lahan kangkung di Kota Mataram, akan habis. Prediksi itu tidak berlebihan. Karena, pembangunan di Kota Mataram cukup pesat. Bahkan dalam hitungan tahun bahkan mungkin bulan, ada saja lahan pertanian yang ‘’disulap’’ menjadi perkantoran atau bangunan lainnya.

Kalau Pemkot Mataram tidak mengendalikan laju alih fungsi lahan, bukan tidak mungkin, apa yang menjadi kekhawatiran Kepala Dinas Budpar Kota Mataram itu, akan benar-benar terjadi.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Karena seperti diketahui, kangkung Kota Mataram sudah terkenal hingga tingkat nasional. Tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Kota Mataram, kangkung Kota Mataram bahkan sampai dikirim ke luar daerah.

Karena rasanya yang enak, kangkung Kota Mataram sering diburu wisatawan sebagai oleh-oleh. Bahkan sejumlah supermarket di Jakarta dan Pulau Jawa menjual kangkung yang berasal dari Kota Mataram. Harus diakui, bahwa kangkung Kota Mataram memiliki rasa yang jauh lebih enak dibandinkan kangkung dari daerah lain. Selain rasa yang enak, kangkung Kota Mataram yang selama ini dikembangkan di kolam khusus, membuat kangkung Kota Mataram lebih unggul.

Tidak itu saja, dalam sejumlah promosi kuliner khas Mataram, kangkung Mataram menjadi salah satu ikon yang dibanggakan.

Artinya, kalau memang Pemkot Mataram cukup bangga dengan berbagai keunggulan kangkung Mataram, mestinya ada upaya untuk mempertahankan lahan kangkung. Ini tentu saja untuk menjamin keberlangsungan ikon kuliner Kota Mataram ini.

Lahan abadi bisa menjadi alternatif solusi untuk mempertahankan kangkung Mataram. Selain dikembangkan di lahan pertanian, kangkung Mataram, oleh sebagian petani kangkung, juga dikembangkanbiakkan di sungai. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah, kondisi sungai di Kota Mataram yang tidak lagi steril. Sungai-sungai di Kota Mataram diyakini sudah banyak tercemar bakteri.

Karenanya, untuk mempertahankan kangkung Mataram, menjadi tugas kita bersama dengan peran masing-masing. Misalnya pemerintah dengan kebijakan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian maupun menekan tingginya tingkat pencemaran sungai yang notabene dimanfaatkan untuk membudidayakan kangkung Mataram. Sementara masyarakat diharapkan perannya untuk tidak membuang sampah di sungai yang dapat memperparah tingkat pencemaran sungai itu.

Orang luar saja bangga dan memuji kangkung Mataram. Artinya akan menjadi miris ketika Pemkot Mataram tidak memiliki kebanggaan terhadap ikon kuliner Kota Mataram ini. Sikap bangga atau sebaliknya ini akan terlihat dari upaya apa yang akan dilakukan Pemkot Mataram guna memper tahankan lahan kangkung di Kota Mataram ini. Jangan sampai semua produk pangan, tidak hanya beras tapi juga kangkung, nantinya harus dipasok oleh daerah lain. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Kota Mataram harus mendapat dukungan yang jelas. Sehingga kangkung Mataram akan terus ada. (*)

RADIO

I D A K lama lagi masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi di pentas politik lokal.

Pesta demokrasi periode ini akan terlihat sebuah dekorasi politik lokal yang dinilai berbeda dari dekorasi politik lokal periode yang pernah dilalui. Dekorasi politik pada pesta yang akan dilangsungkan pada Desember 2015 akan dating ini dipayungi oleh sebuah desain hokum Pilkada serentak. Tentunya, dekorasi politik semacam ini memiliki konsekuensi-konsekuensi politik yang harus dihadapi dan diterima semua pihak.

Pilkada serentak, inilah desain baru politik lokal di Indonesia.

Pilkada serentak diterapkan dengan tujuan meminimalisirkan konflik politik dan menekan biaya politik (efesiensi politik). Dua alasan ini adalah sedikit dari banyak alasan lain. Setidaknya, dua alas an tersebut dijadikan sebagai garda depan sehingga desain Pilkada serentak diterapkan di Indonesia. Pertanyaannya, benarkah nantinya Pilkada serentak tak menimbulkan konflik politik dan akan menekan biaya politik?.

Saya pribadi sebagai pengamat politik lokal memiliki analisis-analisis politik anti tesis dari tujuan Pilkada serentak.

Analisis antithesis pertama, Pilkada serentak dianalisis akan berdampak pada meluasnya kasus konflik dan meningkatnya biaya politik. Pada saat ini, riakriak konflik politik menyengsong Pilkada serentak sudah mulai nampak. Pada tahap ini, konflik politik diwarnai karena pemilihan penyelenggara dan pengawas Pilkada serentak dinilai tidak mengedepankan aturan hukum yang berlaku.

Tentunya, konflik politik pada tahap ini akan lebih “meriah’ lagi manakala memasuki tahap penentuan pasangan calon, tahap kampanye, tahap pemilihan, dan tahap penetapan pemenangan pasangan calon. Artinya, tidak ada korelasi positif antara desain Pilkada serentak dengan berkurangnya kasus konflik dalam pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak tidak menjamin berkurangnya kasus konflik politik. Hemat saya, konflik politik bukan disebabkan system Pilkada yang diterapkan, namun lebih dikarenakan rendahnya kualitas kedewasaan politik para elite politik dan pemilih dalam berpolitik.

Karena itu, para penyelenggara Pilkada dan penegak ketertiban seperti Polri dan TNI jangan terlalu percaya diri terhadap visi desain Pilkada serentak “tanpa konflik”. Justru sebaliknya, penyelenggara Pilkada dan pene-

Oleh:

Salahudin, S.IP. M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Alumni Erasmus Mundus one more step project di University of Trento, Italy) gak ketertiban seperti Polri dan TNI harus menyiapkan diri secara matang dan komprehensif menghadapi gerakan politik local dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Tingkat kesiapan penyelenggara Pilkada dan penegak ketertiban seperti Polri dan TNI dalam mensukseskan Pilkada serentak harus lebih baik dari Pilkada sebelumnya.

Analisis anti tesis kedua, biaya Pilkada serentak akan lebih besar dibandingkan Pilkada sebagaimana yang dilaksanakan sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 masih jauh dari harapan efisien secara anggaran.

Total anggaran untuk menggelar Pilkada di 269 daerah mencapai Rp 6,7 triliun.Menurutnya masih terdapat pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tidak rasional. Ini menyebabkan terjadi pembengkakan anggaran yang melebihi target (kompas.com). Pelaksanaan Pilkada serentak tidak memiliki korelasi positif dengan efesiensi biaya yang dikeluarkan negara untuk Pilkada serentak.

Pada konteks ini, harus kita akui Pilkada serentak tidak serta merta dapat meminimalisirkan terjadinya konflik politik dan menekan biaya politik. Indonesia sebagai Negara penganut system demokrasi mestinya sadar dengan istilah “tidak ada makan siang gratis, tidak ada demokrasi tanpa konflik dan biaya”. Jika suatu negara berani menerima demokrasi sebagai system politik, maka negara itu juga harus berani menerima konsekuensi akan terjadinya konflik dan mahalnya suksesi politik. Pemerintah Indonesia harus menyadari hal ini.

Mengingat desain Pilkada serentak bukan satu-satunya jalan untuk menciptakan kondisi politik yang aman dan bukan untuk menekan biaya politik, maka pihak penyelenggara dan masyarakat Indonesia harus memanfaatkan Pilkada serentak secara optimal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang baik dan benar. Setidaknya, konsekuensi diterapkannya Pilkada serentak setimpal dengan hasil yang didapatkan.

Pihak penyelenggara seperti KPUD harus mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak dengan baik dan benar. KPUD harus menjalankan tugas secara professional yaitu menegakkan aturan hukum yang ada serta mengedepankan asas netralitas, keadilan, dan keterbukaan. Ketiga asas tersebut sangat penting untuk

dikedepankan pihak penyelenggara Pilkada. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan dengan baik dan benar, dan pada akhirnya lahir pemimpin-pemimpin terbaik untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berdayasaing.

Masyarakat seperti LSM, Ormas, dan Media Massa,juga harus terlibat aktif untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Masyarakat dapat mengawasi kinerja penyelenggara Pilkada untuk memastikan mereka (KPUD) menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kolusifitas KPUD dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pimpinan partai politik dan pasangan calon kepala daerah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa KPUD acapkali membangun hubungan kolusif dengan pihak-pihak tersebut. Kolusifitas ini akan menjadikan komisioner KPUD tidak dapat bekerja secara optimal dan profesional, dan pada akhirnya pelaksanaan Pilkada serentak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Karena itu, LSM, Ormas, dan Media Massa harus terlibat aktif untuk memastikan penyelenggara Pilkada (KPUD) tidak keluar dari aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, peran aktif LSM, Ormas, dan Media Massa juga dibutuhkan dalam hal memberikan pemahaman pemilih untuk ikut memilih pemimpin yang baik. Pemahaman tentang ini sangat penting dimiliki pemilih sehingga mereka dapat menentukan pilihan dan memilih pemimpin-pemimpin terbaik.

LSM, Ormas, dan Media Massa sebagai bagian dari masyarakat sipil harus turut aktif mewujudkan pemilih-pemilih cerdas.

Berdasarkan pengalaman Pilkada periode sebelumnya, perilaku pemilih masih jauh dari perilaku politik demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

Acap kali pemilih dalam menentukan pilihan politik berbasiskan pada kepentingan-kepentingan pragmatis seperti menukarkan suaranya dengan uang. Perilaku seperti ini sangat membahayakan bagi eksistensi Pilkada serentak sebagai pesta melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik.

Pada konteks ini, peran LSM, Ormas, dan Media Massa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada serentak yang nantinya melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama, salah satu unsure masyarakat yang harus berperan penting dalam Pilkada serentak.

Mereka dapat melakukan upayaupaya pencerdasan politik masyarakat melalui aksi-aksi pendidikan formal. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat melakukan sosialisasi kepada masayarakat tentang pentingnya memilih kepala daerah yang baik, berintergritas, dan memiliki visi yang jelas untuk membangun daerah. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui mimbar pengajian, khutbah Jumat, dan berbagai bentuk kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Pilkada serentak diharapkan dapat melahirkan pemimpinpemimpin terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalah daerah seperti permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pelayanan publik.

Kepala daerah hasil pilkada serentak diharapkan dapat melakukan aksi-aksi nyata menyelesaikan permasalahan daerah tersebut.

Aksi nyata dimaksud dapat diwujudkan melalui upaya kepala daerah melakukan penataan birokrasi secara professional sehingga aparatur birokrasi dapat bekerja secara professional pula.

Kepala daerah harus menghindari penataan birokrasi dengan menggunakan pendekatan politis.

Pendekatan politis diyakini akan merusak tatanan birokrasi sehingga kinerja aparatur birokrasi tidak dapat mendukung mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.

Bulog razia distribusi raskin Pastikan beras yang diterima masyarakat layak konsumsi

***

1.400 penderita sakit jiwa di NTB dipasung Menghambat proses penyembuhan

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2015

Terpilih Aklamasi

Bajuri Pimpin Partai Golkar Loteng Praya (Suara NTB) Mantan anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng), M. Bajuri Najmuddin, S.H., terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Loteng versi Agung Laksono, periode 2015-2020, secara aklamasi dalam Musda yang berlangsung singkat di Praya, Senin (15/6).

Sebanyak 16 pemilik hak suara dalam Musda tersebut secara bulat mempercayakan Bajuri yang sebelumnya dipercaya sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar Loteng versi Agung Laksono. Dengan begitu, DPD Partai Golkar Loteng versi Agung Laksono, secara resmi memiliki ketua definitif. Untuk selanjutnya akan dibentuk kepengurusan yang baru.

Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, versi Agung Laksono, H. Mesir Suryadi, yang membuka langsung Musda DPD Partai Golkar Loteng tersebut mengaku kalau kegiatan tersebut, merupakan tindaklanjut dari instruksi kepengurusan pusat. Supaya di masingmasing daerah segera membentuk kepengurusan yang definitif.

Ia menambahkan, pembentukan kepengurusan yang definitif merupakan salah satu bentuk persiapan dari Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada Loteng tahun ini. Pasalnya, yang bisa dan boleh mengusulkan bakal calon kepala daerah hanya kepengurusan yang definitif. Sehingga mau tidak mau, Partai Golkar di Loteng dan beberapa daerah lainnya yang menggelar Pilkada harus menggelar Musda.

Mesir pun optimis, kendati masih terjadi dualisme kepengurusan di tubuh partai beringin, kepengurusan versi Agung Laksono-lah yang bisa mengusung pasangan bakal calon kepala daerah. Mengingat, kepengurusan ini sudah mendapat legitimasi yang kuat. Baik oleh aturan partai maupun oleh negara.

Keputusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, sifatnya final dan mengikat. Sehingga persoalan sudah tuntas sesungguhnya. Diperkuat dengan adanya SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kendati SK tersebut kemudian digugat ke PTUN dan dinyatakan tidak sah.

Tapi keputusan PTUN tersebut belum final. Karena masih ada proses banding dan sebagainya. Sehingga sebelum ada putusan hukum yang bersifat final, maka keputusan Mahkamah Partai-lah yang menjadi pedoman. Karena keputusan Mahkamah Partai Golkar tersebut sifatnya final dan mengikat.

Kalaupun SK Kemenhum dan HAM dinilai tidak sah, sudah ada keputusan Mahkamah Partai yang menjadi dasar. Bahwa kepengurusan Agung Laksono-lah yang diakui sah. Dan, dalam UU partai politik juga sudah jelas mengatur, jika terjadi dualisme kepengurusan di partai politik maka keputusan Mahkamah Partai menjadi keputusan yang tertinggi.

Lebih lanjut mantan anggota DPR RI ini menambahkan, dengan terbentuknya kepengurusan DPD II Partai Golkar Loteng tersebut, maka pengurus kini diberikan tugas segera melakukan konsolidasi partai. Untuk mempersiapkan seleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Loteng nantinya. (kir)

Halaman 15

Pemprov NTB Isyaratkan Cabut Izin Investor Pembangunan Hotel Syariah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengisyaratkan akan mencabut izin investor atau mitra pemda yang akan membangun Hotel Syariah di kawasan bisnis Islamic Center (IC) NTB. Pasalnya, investor yang akan membangun Hotel Syariah itu yakni PT. Al Hamra Internasional tak mampu memenuhi beberapa kewajiban yang tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MoU) dua tahun lalu. ‘’Siapapun dia mitra kita.

Kalau dia sudah tidak memenuhi kewajibannya yang sudah ditandatangani dalam MoU itu, kita cabut,” kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (15/6) siang kemarin.

Dikatakan, batas akhir MoU antara PT. Al Hamra Internasional dengan Pemprov NTB sudah berakhir 9 Juni 2015 lalu. Saat ini, tim dari Pemprov NTB sedang melaku-

kan evaluasi dan kajian terkait hal tersebut. ‘’Ini belum kita lakukan pencabutan. Ada beberapa yang akan kita kaji dan evaluasi,’’ terangnya.

Syafi’i mengatakan, semua mitra pemda untuk pemanfaatan aset milik daerah akan diperlakukan sama sesuai dengan standar yang berlaku.

Artinya, jika mitra pemda itu tak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan yang tertuang dalam MoU maka pasti dilakukan tindakan sesuai ketentuan.

“Dari sekian mitra kita ini, ada sekian yang lumayan kenceng jalannya. Ada yang biasabiasa saja. Ada yang lambat.

Berdasarkan penilaian kami bahwa, teman-teman mitra ini tidak semua bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Mengapa? Yang saya nilai adalah keadaan modal mungkin,” imbuhnya.

Dari mitra pemda itu, ada yang setelah menandatangani MoU pemanfaatan aset harus mencari mitra lain karena kekurangan dana. Namun

Dewan meminta pembangunan smelter tersebut dibangun di NTB supaya bisa memberikan nilai tambah atau dampak yang positif bagi masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan perpanjangan izin ekspor kepada Newmont hingga 18 September 2015. Sebelumnya, izin ekspor Newmont berakhir pada Maret lalu namun diperpan-

jang selama enam bulan ke depan. Artinya, setelah September mendatang, izin ekspor Newmont pasti akan berakhir dan harus diperpanjang lagi.

Sesuai dengan izin tersebut, Newmont memperoleh kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 447.000 ton. Adapun harga jual konsentrat tembaganya sekitar 2.100 dolarAS per ton, setara total nilai ekspor sebanyak 1,68 miliar dolar Amerika. (nas)

Dihadiri Ratusan Simpatisan, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Dari Hal. 1 Usai pembacaan putusan, hakim meminta jaksa untuk segera membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan para saksi. Sidang pekan depan akan dilakukan seminggu dua kali, yakni Senin dan Kamis. Setelah palu diketok, dengan pengawasan satu peleton Dalmas dari Polresta Denpasar, terdakwa langsung digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Kerobokan.

Atas ditolaknya eksepsi yang dibacakan secara bergantian itu, tim kuasa hukum terdakwa tampak kecewa. Karena ada beberapa alasan kuasa hukum terdakwa tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Maqdir Ismail, SH yang kemarin didampingi tujuh orang kuasa hukum terdakwa mengatakan, bahwa ada satu hal yang tidak dipertimbangkan majelis hakim.”Yaitu pasal 38 ayat 2 UU KPK. Kalau itu dihubungkan pasal 6 dan pasal 7 KUHAP mengenai penyidik PPNS. Menurut pasal 38 ayat 2 itu tidak berlaku di KPK. Hanya PPNS tidak bisa.

Namun hakim memperbolehkan penyidik indepenen. Dasarnya hukumnya apa? Ini yang diabaikan majelis hakim. Yang dilihat hanya 38 ayat 1, yang dilupakan ayat 2,” katanya.

Selain itu, yang keliru, kata tim kuasa hukum terdakwa soal saksi. Menurutnya, seolaholah saksi yang dihadirkan, dimana saksi yang banyak ada. ‘’Kalau boleh jujur, ini adalah by setting. Penahanan terdakwa diseting oleh KPK, yakni terdakwa ditahan di sini (Lapas Kerobokan, Denpasar). Ini dibenarkan oleh hakim,’’ katanya. Mestinya, kata dia secara absolut yang berhak mengadili adalah Pengadilan Tipikor Mataram.

Juga disinggung, bahwa perkara ini mestinya harus ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini. ‘’Soal penghitungan siapa yang berwenang, itu sudah dijelaskan UU oleh BPK. Ini saya kira majelis hakim tidak melihat secara jernih,” sebut Maqdir, pengacara yang sebelumnya mendampingi Budi Gunawan ini.

Atas kondisi itu, dia menuding bahwa KPK sudah mengambil alih petugas kepolisian. “Ini bahaya.

Kewajiban mereka harus memberantas korupsi. Korupsi harus ada kerugian negara,” sebut Maqdir Ismail dengan suara lantang.

Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, terungkap di persidangan, sejumlah barang berharga disebut-sebut diminta terdakwa.

Misalnya dua unit mobil Kijang Inova, jam tangan merk Rolexs,

cincin bertatahkan berlian, uang tunai Rp 400 juta, uang tunai Rp 300 juta, satu bidang tanah luas 19.986 meter persegi, satu bidang tanah seluas 9.525 meter persegi.

Masih dalam dakwaan jaksa, ketika terdakwa menjabat Bupati Lobar periode 2009-2014, berharap ada investor untuk pengembangan wisata di Lobar. Pemerintah bersedia mempermudah izin jika investor mau berinvestasi. Ketua LSM Gertasi Lobar, Haji Darmawan, menghubungi Putu Gede Djaja untuk mau berinvestasi di Lobar. Luas tanah yang disediakan rencananya 70 hektar yang terdiri dari beberapa bagian.

Untuk membangun lahan inilah memerlukan izin.

Putu Gede Djaja kemudian mencari perusahan lokal yakni PT Sinar Nusa Gemilang dan PT Kembang Kidul. Sambil menunggu proses, dari sanalah investor mulai keluar duit, seperti membayar lahan, proses izin awal dan lain sebagainya.

Kata jaksa, pertemuan juga sempat dilakukan di Pecatu Kondotel Bali, yang dihadiri terdakwa, Lalu Srinata, Rusmanhadi, Udin dan Junaedi, Putu Gede Djaja, Mayun Ardana Putra, Darmawan dan Lalu Martadinata. Mereka membicarakan mengenai investasi wisata. Saat itu terdakwa mendukung, tidak akan membebani proses permohonan perizinan.

Zaini juga sempat mengajak Putu Gede bicara empat mata, sambil mengatakan, Bupati Lobar juga sebagai Ketua Golkar NTB. Kala itu terdakwa minta pada Putu Gede Djaja, untuk disediakan mobil untuk digunakan operasional Partai Golkar. Karena sempat lama tidak direspon, investor sempat ditanya apakah serius berinvestasi. Putu Djaja pun akhirnya mengaku tertekan secara psikis dan takut dihambat atas investasinya, sehingga memberikan permintaan bupati itu.

Atas dugaan pemerasan itu, terdakwa diancam pasal 12 huruf E, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, jo pasal 64 KUHP, atau ke dua, diancam pidana pasal 23 UU yang sama jo pasal 421 KUHP jo pasal 64 KUHP. (Kmb37)

ka semua itu, bukan tak berbuat. Cuma tak sampai pada optimal janjinya. Saya melihatnya kekurangan financial mitra ini. Semua kita evaluasi dan bagi yang kita nilai progresnya itu lambat, kita harus perlakuan dia untuk segera putus kontraknya,”tandasnya.

Untuk mementukan investor atau mitra pemda selanjutnya, kata Syafi’i pihaknya menunggu arahan dari Gubernur NTB. Apakah akan melkaukan beauty contest untuk menjaring mitra yang benar-benar mampu secara financial. “Setelah diputus, kita akan menunggu petunjuk pimpinan. Kalau nanti pimpinan memandang perlu beauty contest lagi, kita lakukan,” pungkasnya. (nas)

November, RSUP NTB Dasan Cermen Operasional Penuh

Gubernur Rekomendasikan Tak Perpanjang Izin Ekspor Newmont Dari Hal. 1

ada juga mitra pemda yang mempunyai dana sehingga progres atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam MoU dapat dilaksanakan dengan cepat. Namun Syafi’i tak menyebutkan mana diantara tiga mitra pemda itu yang kekurangan financial.

Dikatakan, pihaknya sudah memanggil mitra pemda itu sebanyak tiga kali untuk memenuhi kewajiban sesuai MoU. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan, investor tak mampu memenuhi kewajibannya maka pasti akan dilakukan pencabutan izin.

“Kita sudah berupaya, memanggil, mengingatkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Tetapi diantara mere-

(Suara NTB/nas)

PELATIHAN - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi foto bersama dengan Putri Indonesia 2015 pada acara Pelatihan Service Exellent Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Menuju Akreditasi Paripurna 2016 di Mataram, Senin (15/6).

Tugas Berat Pengamanan Pilkada Dari Hal. 1 Penyelenggaraan Pilkada ini menjadi berat menurutnya, karena beberapa persiapan yang harus diselesaikan karena belum tuntas di periode kepemimpinan Kapolda sebelumnya. Salah satunya terkait persoalan anggaran pengamanan. “Masih ada anggaran (pengamanan) yang belum selesai semua. Tapi mudahmudahanan dengan sisa waktu yang ada sekarang, bisa cepat selesai,” harapnya.

Kapolda juga berjanji akan memantau penyelenggara negara, khususnya daerah yang menggelar Pilkada, kaitan dengan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos).

Jangan sampai bantuan itu disalahgunakan. “Nanti ada risikonya kalau disimpangkan,” tegas lulusan Akabri Tahun 1985 ini.

Terkait tugas kedepan, yang paling dekat disebutnya, pengamanan Lebaran, sehingga personel harus benar- benar disiap-

kan. Termasuk antisipasi adanya gerakan anarkis dari kelompok tertentu yang mengganggu khususnya pelaksanaan ibadah puasa.

Pati yang menjabat terakhir sebagai Karobinops Sops Polri ini, juga memberi catatan terkait perstiwa rusuh kampung yang masih terjadi.

Peristiwa yang masih membekas adalah bentrok antara anggota Sat Brimob dengan Sat Lantas di Polres Bima Kota. “Ke depan jangan sampai terjadi seperti itu lagi lah,” harapnya.

Terimakasih Masyarakat NTB Pada kesempatan sama, mantan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Srijono, M.Si menyampaikan terimakasih sekaligus permintaan maaf kepada masyarakat NTB. Baginya, masyarakat NTB menerimanya dengan sangat baik sehingga lancar dalam menjalankan tugas. Dia juga mengapresiasi dalam hal penegakan hukum,

masyarakat NTB juga dinilainya sangat kooperatif.

Terhadap sederet kejadian konflik sosial, baginya banyak dipicu kesalahpahaman namun pada dasarnya masyarakat ingin damai.

Peristiwa bentrok polisi vs polisi di Bima juga disebutnya sebagai kesalahpahaman, karena masing masing tidak menyadari bahwa polisi harusnya bersatu untuk melindungi masyarakat.

“Para anggota itu memang harus dihukum, agar bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan jadi pelajaran yang lain,” tegasnya.

Sriyono yang akrab dengan siraman rohani melalui “Wisata Nurani” ini juga menyampaikan, upaya perubahan mental diinternal dan masyarakat melalui program rohani itu setidaknya membuahkan hasil. Tujuannya tidak lain agar memahami, bahwa untuk berubah menjadi lebih baik harus mulai dari diri sendiri. (ars)

1.400 Penderita Sakit Jiwa di NTB Dipasung Dari Hal. 1 Kampanye anti pasung katanya, bertujuan tidak hanya membebaskan orang dengan gangguan jiwa dari pasung yang menyiksa tubuh. Lebih dari itu, membebaskan jiwa yang terpasung, memberdayakan, menjadikan mereka sebagai bagian serta mampu berkontribusi kepada masyarakat.

Menurutnya, kampanye penting dilakukan karena tindakan pemasungan yang melanggar HAM ini ternyata menimpa banyak orang. ‘’Dari total 9.876 penderita jiwa di seluruh NTB, 14,3 persen atau setara dengan sekitar 1.400 orang dipasung,’’ ungkapnya pada acara Pelatihan Service Exellent Rumah Sakit Jiwa

Mutiara Sukma Menuju Akreditasi Paripurna 2016 di Mataram, Senin (15/6).

Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, S.H, M.Si saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, semua harus menghargai dan menghormati penderita gangguan jiwa di daerah ini. “Kita harus menghargai dan menghormati penderita gangguan kejiwaan dan menghapus stigma buruk tentang mereka. Mereka saudara kita yang memiliki hak sama dengan kita,’’ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menjelaskan, pemasungan bukan hanya melanggar hak asasi manusia namun sudah dapat dikatakan masuk hukum pidana.

Karena itu, Erica menyarankan supaya pihak RSJ mengajak pihak berwajib untuk ikut membantu kampanye anti pasung ini. Dalam kampanye anti pasung ini menobatkan Putri Mutiara NTB 2014 menjadi Duta Anti Pasung NTB. Acara ini juga dihadiri Kepala Disbudpar NTB, H. L. Moh Faozal, S.Sos, M.Si, Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Muh. Amin, Putri Indonesia 2015, Anindya Putri, Putri Mutiara NTB 2014, Baiq Windi Amelia dan Dadare Samawa 2015, Ezlin Putri. Kegiatan ini dibarengi dengan Kampanye Anti Pasung Putri Indonesia 2015 dan Penobatan Putri Mutiara NTB sebagai Duta Anti Pasung NTB. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan pemindahan pelayanan RSUP NTB ke Dasan Cermen telah dilakukan secara bertahap. Pelayanan secara menyeluruh RSUP NTB di Dasan Cermen akan mulai dilakukan pada awal November mendatang.

“Kita berupaya November itu semua pelayanan yang ada di sana (RSUP lama) kita pindah ke sini (RSUP Dasan Cermen),” kata Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, MPPM dikonfirmasi disela-sela menerima kunjungan Komisi IX DPR RI ke NTB membahas masalah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Senin (15/6) siang kemarin.

Meskipun pelayanan secara menyeluruh akan dimulai pada awal November mendatang, namun kata Mawardi, grand opening atau peresmian penggunaan RSUP Dasan Cermen akan dilakukan bersamaan dengan HUT NTB pada 17 Desember 2015. Ia menjelaskan, ada beberapa gedung dan fasilitas lainnya akan selesai pada bulan November tersebut.

Mawardi menjelaskan, pemindahan pelayanan RSUP NTB ke Dasan Cermen tak perlu menunggu tuntasnya pembangunan gedung I dan K yang tak tuntas tahun lalu. Untuk menyiasatinya, pihak RSUP sudah menyiapkan sebanyak delapan kamar operasi sementara di lantai I. Kemudian sebanyak empat kamar operasi di Unit Gawat Darurat (UGD).

RSUP NTB Dasan Cermen, lanjutnya mampu menampung sebanyak 600 orang pasien alias sebanyak 600 tempat tidur. Dengan rincian, sebanyak 50 kamar VIP, 400 kamar kelas III dan sisanya untuk kamar kelas I dan II. Untuk pelayanan yang sudah mulai pindah ke RSUP NTB Dasan Cermen, katanya, seperti bagian Pendidikan dan Penelitian (Diklit) di bawah koordinasi satu orang Wakil Direktur (Wadir).

Kemudian, untuk research bio

medic juga sudah dipindah ke Dasan Cermen. “Jadi pelaksanaan urusan-urusan pendidikan itu pindah ke sini. Kedua, research bio medic. Jadi penelitian-penelitian untuk bio medic sudah kita siapkan di lantai II diagnostic center,”terangnya.

Sambil menunggu beroperasi penuh pada November mendatang, kata Mawardi, telah disiapkan jaringan listrik, air bersih dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Menurutnya, hal tersebut adalah cukup vital untuk mendukung pemberian pelayanan kepada pasien. Ia mengatakan, sebelum listrik dan air siap, pihaknya tak akan berani memindahkan pelayanan ke RSUP Dasan cermen.

Sementara itu, mengenai kebutuhan listrik, RSUP Dasan Cermen membutuhkan pasokan daya sebesar 3 MW. Pihak RSUP, lanjutnya sudah membuat gardu listrik sendiri dan menyediakan mesin genset untuk mengantisipasi pasokan listrik jika terjadi pemadaman oleh PLN. Rombongan anggota Komisi IX DPR RI yang bergerak di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke RSUP NTB, Senin (15/6). Rombongan diterima oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Umum, Drs. H. Lalu Syafi’I, M.M., mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Ketua Rombongan Komisi IX, Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si menjelaskan maksud kunjungan kerja singkat tersebut dalam rangka menghimpun data-data dan informasi tentang rumah sakit daerah yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kemudian melihat secara langsung kondisi rumah sakit daerah tipe B Provinsi NTB yang dipadati pasien. Sebelum ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang baru, rombongan DPR-RI terlebih dahulu berkunjung ke RSUP NTB yang lama dan melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan di sana. (nas)

Kesenjangan Kian Lebar Dari Hal. 1 Dari total uang tersebut, sebanyak Rp 6.000 triliun dimiliki oleh 35 perusahaan. Jika ditelisik kembali, dari total Rp 6.000 triliun tersebut, sebanyak Rp 4.000 triliun dimiliki oleh 23 perusahaan dengan 23 pemilik. ‘’Jadi perbedaan kaya miskin itu jauh sekali,’’ ujarnya saat menyampaikan pidato di acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN NTB keIV selaku Ketua Umum DPP PAN, Senin (15/6) kemarin.

Karenanya, ia mendorong agar pemerintah daerah khususnya di NTB menetapkan program pembangunan yang memiliki keberpihakan pada rakyat banyak. Ia menegaskan, untuk itu dibutuhkan sejumlah prasyarat, salah satunya perbaikan kualitas sumberdaya manusia yang saat ini berada di peringkat kelima di antara

negara-negaraAsia Tenggara.

Ia mencontohkan, prestasi Indonesia di mata negara-negara lain sebenarnya bisa dicontoh secara langsung dengan melihat prestasi di SEA Games. Di mana, Indonesia berada di peringkat kelima dalam klasemen perolehan medali sementara perhelatan olahraga se-Asia Tenggara itu.

Tantangan lain yang dihadapi, menurut Zulkifli Hasan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik alias good governance. Salah satu implementasi tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah kepekaan pemerintah dalam menangkal kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil.

“Jangan pas bulan Ramadhan harga-harga tidak terkendali, lalu diam aja. Saya minta kader-kader Partai juga jangan cuma ribut soal Musda, soal Muswil, itu mah kecil,” selorohnya. (aan)

Gubernur Minta Tempat Hiburan Malam Tutup Selama Puasa Dari Hal. 1 Kebijakan pemerintah daerah seperti tahun-tahun sebelumnya supaya tempattempat hiburan malam ditutup selama bulan puasa akan tetap dilakukan tahun ini.

Gubernur mengatakan, bisa saja kalau restorannya tetap buka setelah berbuka puasa.

Namun khusus untuk tempat hiburan malam diminta untuk tutup selama puasa.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, semua pihak

harus menciptakan ketenangan pada bulan ramadhan.

Bulan ramadhan adalah bulan ibadah sehingga umat muslim harus menciptakan ketenangan, menjaga kondusivitas dan menjauhkan diri dari segala macam konflik.

Selain itu, bulan ramadhan adalah bulan prestasi. Sehingga tak ada alasan bagi para PNS untuk bermalas-malasan. Apalagi, pemerintah telah mengurangi jam kerja PNS selama bulan ramadhan. ‘’Maka semua perangkat

pemerintah daerah itu wajib untuk masuk kerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan bekerja secara maksimal. Tidak boleh karena ramadhan kemudian mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dengan baik,’’pungkasnya.

Pemprov NTB akan mengurangi atau menyesuaikan jam kerja PNS selama bulan ramadhan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refro-

masi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 04 Tahun 2015. Pengaturan jam kerja pada bulan ramadhan, jadi jam kerja itu yang semula satu minggu sebanyak 37,5 jam mendapat pengurangan sesuai surat edaran Menpan RB itu dipotong lima jam seminggu menjadi 32,5 jam.

Sesuai dengan surat edaran Menpan RB tersebut, untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam masuk ditetapkan pukul 08.00. Untuk hari Senin

sampai Kamis, pulang jam 15.00. Tetapi untuk hari Jumat, pulangnya jam 15.30, karena jam istirahat pada hari Jumat selama satu jam, yakni pukul 11.30 - 12.30. Sedangkan hari Senin sampai Kamis, jam istirahat hanya 30 menit, yakni pukul 12.00 12.30. Sedangkan instansi yang memberlakukan 6 hari kerja, jam kerja hari. Senin Kamis dan Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai jam 14.00. Sedangkan Jumat, pulangnya pukul 14.30. (nas)

Selasa, 16 Juni 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Nasdem Tolak Penganggaran Dana Aspirasi Jakarta (Suara NTB) Fraksi Partai Nasdem di DPR memutuskan menolak kelanjutan penganggaran dana aspirasi dalam Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan karena menganggapnya tidak berdasar.

“Dalam hal melaksanakan fungsi anggaran, menurut Fraksi Partai Nasdem tidak perlu orangperorangan mengusulkan dan memiliki bujet tersendiri, uang menimbulkan kerancuan anggaran,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Supiadin AS, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan penerapan Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan (PAPDP) berpeluang menimbulkan penyelewengan penggunaan anggaran.

PAPDP, menurut dia, juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan karena ada perbedaan signifikan jumlah anggota dewan dalam

setiap fraksi di DPR. Selain itu, ia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut bisa menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki banyak wakil di dewan dan daerah yang hanya memiliki sedikit wakil di dewan.

“Misalnya, daerah Pulau Jawa dengan luar Jawa. Oleh karena itu kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan yang adil dan merata,” ujarnya.

Supiadin menyebut adanya penafsiran yang salah terhadap Pasal 78 Undang-Undang No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengenai sumpah/janji yang antara lain meliputi janji untuk mem-

perjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara.

Dia juga menyebut adanya penafsiran yang salah terhadap Pasal 80 huruf J undang-undang itu yang menyatakan bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit dan Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan pagu anggaran untuk menjalankan program tersebut Rp20 miliar per anggota DPR atau total Rp11,2 triliun dan akan diusahakan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. (ant/Bali Post)

NASDEM TOLAK DANA ASPIRASI DPR - Ketua Fraksi NasDem Viktor B Laiskodat (keempat kiri) bersama Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella (keempat kanan), Wakil Ketua Fraksi Jhony G Plate (kedua kiri) serta Wakil Sekretaris Fraksi Supiadin AS (ketiga kiri) memaparkan sikap Fraksi Partai NasDem terkait Program Dana Aspirasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Partai NasDem DPR menyatakan menolak Program Aspirasi Pembangunan Daerah Pemilihan sebesar Rp20 miliar untuk setiap anggota, karena tidak memberikan aspek keadilan dan pemerataan serta berpotensi terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran.

Polisi Periksa Kebenaran Informasi Tersangka Pembunuh Angeline Denpasar (Suara NTB) Kepolisian Daerah Bali menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk memeriksa kebenaran keterangan tersangka kasus pembunuhan Angeline, anak perempuan delapan tahun yang jenazahnya ditemukan dikubur di belakang rumah keluarga angkatnya setelah dilaporkan hilang.

Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompie di Denpasar, Senin (15/6), menjelaskan polisi menggunakan alat uji kebohongan untuk memeriksa Agus, tersangka pembunuh Angeline, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkat Angeline yang menjadi tersangka kasus penelantaran anak.

“Itu alat untuk mengetahui apakah tersangka dalam memberikan keterangan bohong atau menjelaskan secara benar,” katanya.

Polisi menggunakan alat uji kebohongan yang didatangkan dari Markas Besar Polri pada Minggu (14/6) karena keterangan Agus dan Margriet selalu berubah.

Dengan alat itu nanti kedua tersangka dengan kasus yang berbeda ini bisa dipertanggungjawabkan ketika memberikan keterangan selaku terdakwa di pengadilan yang menghasilkan keyakinan hakim, kata mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri itu.

Angeline dilaporkan hilang pada 16 Mei. Polisi menemukan jenazah bocah kelas 2-B SDN 12 Kesiman itu di belakang rumah keluarga angkatnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar pada 10 Juni.

Polisi menetapkan Agus, mantan pembantu Margriet (60), sebagai tersangka pembunuh Angeline dan menetapkan Margriet sebagai tersangka kasus penelantaran anak. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Pansel KPK akan Jaring Calon Pemimpin ke Daerah Jakarta (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK akan menjaring calon pendaftar ke 10 kota di Tanah Air. “Mulai Selasa (16/6), kegiatan penjaringan ke daerah akan dimulai,” kata juru bicara Pansel Pimpinan KPK Betti Alisjahbana melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (15/6).

Penjaringan calon ke daerah, menurut dia, antara lain ditujukan untuk menyosialisasikan

proses seleksi Pimpinan KPK periode 2015-2019 ke publik, termasuk kelompok-kelompok ahli dan profesional.

Upaya itu, ia melanjutkan, juga ditujukan untuk mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah serta mengidentifikasi calon potensial pemimpin KPK yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi.

Panitia Seleksi akan mengunjungi 10 daerah untuk

melakukan penjaringan, yakni Makassar (16 Juni); Padang, Yogyakarta, Medan (17 Juni); Balikpapan, Semarang, Pontianak (18 Juni); Bandung, Malang (19 Juni) dan Depok (22 Juni).

Betti menambahkan penjaringan ke daerah dilakukan bekerja sama dengan elemen masyarakat sipil antikorupsi seperti Transparasi Internasional Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Kemitraan.

Hingga pada Jumat (12/6), sudah ada 72 orang yang mendaftar menjadi calon pemimpin KPK. “Saya melihat pada Sabtu (13/6) dan Minggu (14/6) ada beberapa orang lagi yang mendaftar lewat e-mail, tetapi belum dikonsolidasikan,” ungkap Betti.

Pendaftaran calon pemimpin KPK dibuka pada 5 Juni hingga 24 Juni 2015. Peminat diwajibkan membuat makalah tentang

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berisi visi, misi, dan gagasan inovatif maksimal 10 halaman dengan jenis huruf Arial berukuran 11 dengan jarak 1,5 spasi.

Berkas pendaftaran dapat diserahkan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara atau email ke alamat panselkpk2014@setneg.go.id. (ant/Bali Post)

Pemerintah Protes Malaysia Soal Pelanggaran Tapal Batas Nunukan (Suara NTB) Pemerintah bakal membuat nota diplomatik berupa protes kepada Malaysia karena sering melanggar tapal batas dengan sering memasuki wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

“Kita akan membuat nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia soal pelanggaran wilayah perbatasan dengan memasuki wilayah Indonesia

di Nunukan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno di Nunukan, Minggu (14/6).

Ia mengatakan hal ini berkaitan dengan beberapa kali armada perang Malaysia, baik laut maupun udara tanpa awak, memasuki wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan yang diduga kuat secara sengaja, tanpa izin, selama 2015.

Mengenai masalah itu, katanya, akan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) untuk melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Malaysia.

Langkah awal yang dilakukan selama ini adalah dengan memperketat pemantauan dan penjagaan wilayah perbatasan darat, laut, dan udara, dengan menempatkan pesawat yang “base camp” di Pangkalan Landasan Udara

Korban Minuman Keras Oplosan di Sanggau Menjadi 11 Orang Pontianak (Suara NTB) Korban meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi minuman keras oplosan di Dusun Serosat, Desa Hbun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sekarang bertambah menjadi 11 orang.

“Betul, korban terus bertambah, hingga sekarang ini sudah 11 orang yang meninggal. Berdasarkan info yang didata anggota kita di lapangan,” ujar Kapolres Sanggu AKBP Donny Charles kepada Antara, Minggu.

Semula korban hanya tercatat enam orang, dengan rincian dua mening-

gal di RSUD Sanggau dan empat meninggal di rumah masing-masing.

Namun, selang beberapa hari korban bertambah empat orang lagi. Dan, hingga Minggu (14/6) pagi satu orang lagi dilaporkan meninggal.

Menindaklanjuti kejadian itu, Polres Sanggau membentuk beberapa tim khusus untuk melancarkan penertiban peredaran dan produksi minuman keras di Kabupaten Sanggau.

“Ya, kita sudah membentuk tim khusus untuk penertiban miras ini. Ada beberapa tim dan termasuk yang berada di tiap-tiap wilayah hukum Polsek yang ada, sekarang ini sedang bergerak,” tuturnya.

Sejatinya, menurut Donny, penertiban peredaran miras ini secara rutin digelar. Hanya saja, setelah kejadian itu, upaya penertiban semakin ditingkatkan.

“Kan penertiban miras ini rutin kita gelar. Nah, sekarang ini semakin kita gencarkan peredaran miras ini,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun, warga Dusun Serosat dan beberapa wilayah tetangga yang merasa ikut menenggak minuman keras waktu itu, pada Minggu (14/6) ramairamai memeriksakan diri ke RSUD Sanggau sebagai upaya antisipasi dan cegah dini atas hal-hal yang tak diinginkan. (ant/Bali Post)

Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Informasi dari Pangkalan Lanud Kota Tarakan, sebanyak sembilan kali kapal perang Malaysia terpantau memasuki wilayah Indonesia di perairan Ambalat Kabupaten Nunukan, namun dihalau melalui tindakan peringatan.

Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan upaya-upaya provokasi yang dilakukan negara tetangga tersebut membuat

pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan pertahanan udara dan laut, dengan menempatkan kapal-kapal atau pesawat di wilayah perbatasan.

“Indonesia terus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) dengan menambah alutsista di udara maupun di laut demi menjaga kedaulatan negara,” ujar dia. (ant/Bali Post)

Menag Imbau Ormas Tak Merazia Warung Saat Ramadhan Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak melakukan razia warung makan yang buka pada siang hari selama Ramadhan.

“Kita berharap tidak ada sweeping,” katanya usai menghadiri deklarasi Komitmen Kementerian Agama Berintegritas di Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Ia mengatakan bahwa masyarakat sudah semakin dewasa sehingga tidak akan melakukan aksi-aksi yang kurang simpatik seperti memaksa penutupan warung makan saat puasa.

“Kita sadari kedewasan umat Islam semakin baik sehingga tidak ada lagi cara kekerasan untuk kewajiban agama kita,” kata dia.

Lukman mengatakan bahwa sebaiknya umat Islam juga menghormati orang yang sedang tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa.

“Tidak sweeping itu juga untuk menghormati yang lain. Ada juga dari Muslim yang tidak berpuasa. Tidak semua puasa, itu pun juga hak mereka, kita hormati,” katanya.

“Kita serahkan kearifan masyarakat terkait rumah makan buka siang hari. Tidak perlu ada aturan dan paksaan,” tambah dia. (ant/Bali Post) Lukman Hakim Saifuddin

(Suara NTB/ist)